DAERAH
Dewan Pers Apresiasi Penghargaan Seorang Wartawan Jadi Bupati
Ternate, FNN - Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik atas penghargaan yang diterimanya dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, karena menjadi wartawan pertama di Maluku Utara menjadi kepala daerah. "Saya mengucapkan selamat dan semoga Bupati Halsel Usman Sidik berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan pers di Halmahera Selatan pada khususnya dan pada umumnya di Malut,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat dihubungi dari Ternate, Minggu. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Paulus Pangka kepada Bupati Halsel, Usman Sidik bertempat di Auditorium Kantor Perpustakaan Nasional Jakarta, Sabtu (13/11). Hendry berharap Bupati Halsel dapat memberikan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi bagi wartawan. Sekaligus agar memerintahkan staf untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. "Dewan Pers sangat berharap dapat mendukung dan memberikan fasilitas pelatihan serta UKW bagi wartawan di Halmahera Selatan," katanya. Selain itu juga, Hendry yang juga mantan Sekretaris PWI Pusat itu menginginkan agar Pemda Halmahera Selatan dapat bekerja sama dengan media yang bermutu melalui pemasangan advetorial dan dapat membedakan mana media serius dan media yang hanya ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Untuk diketahui, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik menerima penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Penghargaan diberikan kepada orang nomor satu di Halsel ini, karena atas prestasi menjadi wartawan (TPI dan RCTI) pertama di Provinsi Malut menjadi kepala daerah. (mth)
BNPB: 33.221 Jiwa Warga di Sintang Masih Mengungsi Karena Banjir
Sintang, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Pontianak, Minggu. Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya. Dikatakan Abdul Muhari, BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. "Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia. Sementara itu, BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. "Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari. (mth)
Komut Inalum Kunjungi Wisata Kampoeng Reklamasi PT Timah
Bangka, FNN - Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo mengunjungi wisata agro dan pusat perlindungan satwa di Kampoeng Reklamasi PT Timah Tbk di Desa Air Jangkang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kita berharap upaya ini dapat membantu mengembalikan fungsi lahan, sekaligus menambah nilai daerah ini," kata Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Doni Monardo di Pangkalpinang di Air Jangkang Bangka, Ahad, 14 November 2021. Dalam kegiatan kunjungan ke Kampoeng Reklamasi PT Timah ini, Komut Inalum didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan, untuk melihat langsung perkembangan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan secara cepat dan menghasilkan seperti buah naga, manga, dan kelapa pandan wangi. Selain itu rombongan juga meninjau kawasan pusat perlindungan satwa yang terancam punah akibat perburuan liar, kerusakan lingkungan, dan perdagangan ilegal di lahan penambangan bijih timah. "Kerusakan ekosistem dapat memberikan kerugian ekonomi. Ini PR kita bersama, kesejahteraan masyarakat Bangka," kata Doni Monardo. Melihat apa yang telah dilakukan hingga saat ini, ia mengaku lega. "Target kita 2045 Indonesia Emas, jangan sampai kerusakan alam malah membuat Indonesia cemas, bukan Indonesia Emas,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan salah satu proyek rehabilitasi lingkungan PT Timah, dimana pada 2013 diawali uji coba penanaman tanaman kemiri sunan sebagai tanaman bioenergi seluas enam hektare. Pada 2014 uji coba penggunaan mikoriza (sejenis fungi/jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman/pohon sehingga tanaman lebih optimal menyerap hara dalam tanah). Uji coba ini pada tanaman sengon dan karet seluas 14 hektare. Selanjutnya, pada 2015 penanaman tanaman kehutanan dan uji coba penanaman buah naga seluas 2,2 hektare. Kemudian pertengahan 2016 mulai pembangunan Kampoeng Reklamasi diawali dengan penataan lahan, penanaman tanaman buah dan tanaman endemik Pulau Bangka yaitu Pelawan dan tahun 2017 penyusunan masterplan Kampoeng Reklamasi dan perluasan penanaman tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya. "Pada 2018 PT Timah bekerja sama dengan Yayasan Animal Lovers of Bangka Island (ALOBI) dalam hal pengembangan Pusat Penyelamatan Satwa dan 2019 perluasan enam hektare untuk penanaman tanaman buah dan pemanfaatan kolong yaitu budi daya ikan, kerja sama dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang di kawasan ini," katanya. (MD).
Kepala Polda Jambi Silahturahmi dengan Warga SAD
Jambi, FNN - Kepala Polda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Albertus R Wibowo, bersilaturahmi dengan perwakilan orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) yang pimpinan Temenggung Ngelembo di halaman Polsek Batin XXIV, Batanghari. Silaturahmi dihadiri Kepala Biro Operasi Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Feri Handoko, Dirreskrimum Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Kaswandi Irwan, Dirlantas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Heru Sutopo, Kepala Polres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto, Camat Batin XXIV Erwin dan Temenggung Ngelembo sebagai perwakilan SAD, kata Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Mulya Prianto, melalui keterangan resminya yang diterima, Sabtu. Wibowo dalam silahturahmi mengatakan selain silaturahmi, Kapolda juga memberikan bantuan berupa tali asih kepada perwakilan SAD yang diterima oleh Temenggung Ngelembo. Pada kesempatan ini, dia menerima lima pucuk senjata api rakitan jenis kecepek yang diserahkan Temenggung Ngelembo selaku perwakilan SAD. Kunjungan kerja dia dilanjutkan ke Kabupaten Sarolangun ini dalam rangka untuk mencari solusi dan formula yang terbaik dalam penanganan permasalahan antara orang rimba atau Suku Anak Dalam dengan masyarakat dan juga dengan perusahaan. Wibowo, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarolangun adalah dalam rangka memonitor situasi kamtibmas di wilayah Sarolangun, khususnya Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun pasca bentrokan beberapa waktu lalu. "Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD Sarolangun, Polres Sarolangun, Kodim Sarko, perusahaan kebun sawit PT PKM dan Lembaga Adat (masyarakat dan masyarakat SAD) diharapkan segera melakukan pemulihan pasca konflik SAD dengan PT PKM dan masyarakat," kata Prianto. Semua pihak terkait harus mencarikan solusi terbaik penyelesaian pasca konflik SAD dengan PT PKM dan masyarakat, baik penyelesaian secara hukum positif atau hukum adat dengan tetap mengedepankan azas keadilan, manfaat dan kepastian hukum serta berkomitmen mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. "Bapak Kapolda Jambi juga meminta kepada pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, bahwa dalam penanganannya juga harus diselesaikan dengan persuasif dan sesuai kearifan lokal setempat," kata dia. (mth)
Kejari Pidie Tahan Mantan Kepala Desa Terkait Dana Desa
Banda Aceh, FNN - Mantan Keuchik Gampong Lingkok Busu berinisial AF (47) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD). Kajari Pidie Gembong Priyanto di Pidie, Jumat, menyebutkan AF salah satu ASN di lingkungan pemkab setempat. Dia resmi ditahan penyidik Kejari Pidie setelah cukup bukti atas dugaan keterlibatan kasus korupsi DD Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie. Berdasarkan hasil penghitungan inspektorat, kata Gembong, total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 400 juta. Ia menyebutkan jumlah kerugian itu merupakan akumulasi pengelolaan dana desa sejak 2017, 2018, hingga tahun anggaran 2019. "AF ini diduga terlibat penuh dalam pengelolaan dana desa Gampong Lingkok Busu, tanpa melibatkan perangkat lain," kata Gembong, sebagaimana dikutip dari Antara, Jum'at, 12 November 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga memegang langsung uang yang dicairkan bendahara, digunakan sendiri untuk keperluan desa, kemudian penggunaan dana tersebut tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban. "Dugaan penyelewengan itu ada dari kegiatan fisik yang tidak cukup volume, ada juga dari pengadaan barang," katanya. Atas dugaan itu, AF disangkakan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. "Saat ini, Kejari Pidie juga sedang merampungkan penyelidikan dua kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie dan akan dirilis dalam waktu dekat," kata Gembong. (MD).
Kunjungi Pati, Anis Matta dan Fahri Hamzah Terima Aspirasi dari Nelayan Juwana Seperti Ini
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang. Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan. Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut. Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar. "Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan," kata Anis Matta. Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor. "Kita sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah," ujarnya. Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain. Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat. "Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat terus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik," kata Fahri. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur 'politis'. Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan. "Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap," kata Rasmijan. Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil. "Kita sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana," kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini. Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah. "Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilannya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung," ujar Anis Matta. Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi. (sah)
Pemprov Kaltara Raih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Tarakan, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Wilayah Kaltara yang luas dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini memiliki masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman, sehingga butuh program untuk menjangkau wilayah blank spot tersebut," kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa. Khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sipelandukilat Smart ini yang kemudian menjadi solusinya, ujar Yansen saat menghadiri pemberian penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB secara virtual, di ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Kaltara. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Penyerahan itu diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov Kaltara dengan program Sipelandukilat Smart meraih prestasi di Klaster Top 5 Outstanding Achievement, dan kedua kalinya program ini meraih penghargaan di tingkat nasional. “Untuk menjawab tantangan global ini memang inovasi menjadi sebuah keharusan. Untuk mewujudkan inovasi itu kita harus memiliki kreativitas,” kata Yansen. Wagub pun mengingatkan bahwa tujuan utama dari mewujudkan inovasi itu bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. “Tentunya untuk mempercepat pembangunan ibu kota (Tanjung Selor, Red). Semoga ke depannya tidak hanya Sipelandukilat ini saja, tapi di sektor lain juga,” katanya pula. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengungkapkan meskipun inovasi yang dilakukan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar kepada masyarakat luas. Seperti masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini juga saya kira adalah merupakan bukan hak dasar, tetapi merupakan pelayanan dasar,” kata Sanusi. Dia pun sadar bahwa inovasi ini terwujud, karena keinginan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Bumi Benuanta. (mth)
Sulteng Segera Hadirkan Layanan Elektronik untuk Mudahkan Warga
Palu, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan. "Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa. Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja". "Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh. "Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI. Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (4/11). "Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. "Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh. Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. (mth)
Bupati Badung Minta FKUB Terus Ciptakan Kerukunan Umat Beragama
Badung, FNN - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta meminta jajaran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung untuk dapat terus melakukan berbagai program guna menciptakan sinergitas dan kerukunan antar umat beragama. "FKUB harus cerdas melayani masyarakat Badung serta mampu membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Manguura, Selasa. Menurut dia keberadaan FKUB sangat penting dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Badung karena terciptanya situasi aman dan nyaman tidak terlepas dari tetap terjaganya kerukunan umat beragama. "Kami berharap, kerukunan umat beragama di Badung ini dapat menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. Mungkin saja di daerah lain itu ada persoalan antar etnis, tetapi kami tunjukkan di Badung kami solid bergerak dan bersatu membangun Badung," katanya. Pihaknya juga telah mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung periode tahun 2020-2025 yang diketuai I Wayan Adi Arnawa yang juga merupakan Sekretaris Daerah Badung. Bupati Giri Prasta mengatakan, pengurus FKUB yang dikukuhkan nantinya harus mampu dan berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi umat beragama di Badung, sehingga Badung dapat berkembang menjadi kabupaten yang cerdas. Selain itu, FKUB juga diminta agar mampu menggerakkan seluruh komponen umat beragama dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. "Ini semua dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umat beragama agar keharmonisan masyarakat semakin maju, lebih baik dan mandiri serta bisa mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung," ungkap Bupati. Pihaknya juga menyambut baik dikukuhkannya pengurus FKUB Badung periode 2020-2025 karena hal itu menurutny merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dan amanat umat beragama kepada FKUB untuk melaksanakan tugas yang sangat penting agar menjadi lebih baik lagi. "Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya momentum pengukuhan ini dimaknai sebagai titik awal yang baik dalam mengemban tugas-tugas FKUB dalam upaya meningkatkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat beragama," ujar Giri Prasta. (mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (mth)
POPULER
