DAERAH

Survei LS-Vinus: Warga Bogor Anggap Anggota DPRD Minim Manfaat

Cibinong, FNN - Hasil survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS-Vinus) bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyatakan bahwa performa Anggota DPRD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih rendah, sehingga dianggap minim manfaat bagi warga. "Sehingga performa DPRD Kabupaten Bogor masih belum bergeser dari survei sebelumnya, merah (buruk)," ungkap Direktur DEEP, Yusfitriadi di Cibinong, Bogor, Selasa. Menurutnya, hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa persentase paling tinggi performa anggota legislatif tidak mencapai angka 50 persen. Dari 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, 35 di antaranya memiliki performa di bawah empat persen. Hasil survei itu juga menyatakan bahwa tak sedikit masyarakat yang tidak mengenal wakilnya di parlemen, bahkan yang berasal dari daerah pemilihan (dapilnya) sendiri. Kondisi ini terlihat dari rendahnya komponen tingkat popularitas, intensitas komunikasi, tingkat kebermanfaatan dan kelayakan anggota DPRD dicalonkan kembali. "Masih banyak masyarakat di dapil tidak kenal wakilnya. Masih sangat banyak masyarakat di dapil tidak merasakan manfaat dari keberadaan wakil rakyatnya. Jadi, kebanyakan masyarakat tidak mau mencalonkan kembali anggota DPRD yang saat ini menjabat," kata Yus. Metodologi survei yang dilakukan LS-Vinus dan DEEP menggunakan 600 responden yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, setiap kecamatan terdiri dari 15 responden. Populasi survei meliputi warga ber-KTP Kabupaten Bogor berusia 17 tahun ke atas. Sampelnya 600 orang dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis perempuan, aktivis pemuda, LSM dan pengusaha. Metode penarikan sampel menggunakan cluster random sampling dengan waktu survei mulai Juni hingga Agustus 2021. (sws, ant)

Transaksi Gelar Pangan Murah Momen HPS 2021 di Kalbar Rp 3,6 Miliar

Pontianak, FNN - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar mencatat selama kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) 2021 di Kalbar tercatat capai Rp3,6 miliar. "Bersyukur antusiasme masyarakat dalam GPM ini tinggi. Hal itu menunjukkan daya beli masyarakat membaik karena dibantu dengan harga yang murah. Dengan begitu ekonomi bergerak baik secara langsung maupun tidak langsung," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero saat penutupan rangkaian HPS 2021 di Kalbar, Selasa. Ia menjelaskan dalam momen HPS 2021 terutama di GPM terdapat manfaat langsung dan ada unsur pemberdayaan di dalam kegiatan yang dipusatkan di Kota Pontianak tersebut. Dengan GPM masyarakat terbantu karena di tengah wabah COVID-19 ini pendapatan berkurang dan gerak masyarakat terbatas. Terbantunya masyarakat karena harga sembako yang dijual di bawah harga pasar. Kemudian juga tersedia belanja online dengan biaya ongkos kirim gratis. "Harga jual sembako di bawah harga pasar. Sehingga ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari - sehari. Contoh untuk minyak goreng di GPM hanya Rp 12.500 per liter. Kalau di pasar Rp17.000 per liter. Harga kami murah karena kerjasama dengan agen atau distributor," jelas dia. Ia menambahkan selain memberikan akses pasar dan kemudahan membeli dengan harga murah ada pemberdayaan start up lokal seperti Bujang Kurir dan kelompok tani juga disediakan pasar sebagai pemasok beras. "Bujang kurir yang merupakan star up di Pontianak diberdayakan pemerintah. Jadi banyak sektor yang bergerak dampak dari GPM 2021 ini," jelas dia. Selainnya memberikan dampak ke secara langsung masyarakat, ia menyebutkan bahwa kegiatan GPM tersebut juga andil dalam menjaga inflasi di Kalbar. "Pemberdayaan terus kami lakukan agar dapat secara bersama memberikan manfaat luas bagi semua terutama pengendalian harga atau inflasi," jelas dia. Dalam HPS 2021, rangkaian kegiatan juga dihadirkan selain GPM di antaranya ada lomba lomba video kreatif yang tingkat pelajar SMA/SMK di Kota Pontianak, lomba video komentar dan opini terkait pangan untuk mahasiswa se-Kalbar, lomba foto twibbonize dan lomba video profil Kelompok Wanita Tani untuk program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). (mth)

BPBD DKI Imbau Warga Waspadai Angke Hulu Siaga Tiga

Jakarta, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga bantaran sungai agar mewaspadai kenaikan tinggi muka air di Pos Pantau Angke Hulu yang masuk siaga tiga atau kategori waspada karena potensi cuaca ekstrem. Melalui akun twitter @BPBDJakarta di Jakarta, Senin, BPBD mencatat kenaikan tinggi muka air di Angke Hulu sejak pukul 00.00 WIB mencapai 155 cm atau naik 10 cm dari batas normal 145 cm. Hingga pukul 03.00 sampai 04.00 WIB, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, tinggi muka air Angke Hulu naik menjadi 160 cm. BPBD DKI memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terdampak kenaikan tinggi muka air itu, di antaranya Rawa Buaya, Cengkareng Timur, dan Cengkareng Barat. Kemudian, Kembangan Utara, Kedoya Utara, Duri Kosambi, Kapuk dan Kedaung Kali Angke. BPBD DKI kemudian meneruskan informasi tersebut kepada lurah dan camat daerah yang berpotensi terdampak, kemudian menyebarkan informasi kewaspadaan itu melalui media sosial sebagai bagian dari sistem peringatan dini. (mth)

Satgas TNI Ajarkan Warga Perbatasan RI-PNG Mengolah Pisang

Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista mengajarkan cara mengolah pisang dan singkong menjadi keripik kepada masyarakat perbatasan RI-Papua Nugini di Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Letkol Inf Ade Pribadi Siregar dalam keterangan, Senin, mengatakan, pelatihan ketrampilan membuat keripik merupakan salah satu wujud pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista. Menurut dia, pelatihan ini sebagai bentuk penyaluran minat dan bakat ibu-ibu atau mama-mama dan anak-anak di wilayah perbatasan RI di Papua agar semakin kreatif dalam membuat makanan olahan, yang bahan dasarnya bisa didapatkan dari sekitar lingkungannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yaitu pisang dan singkong. "Bahan tersebut kemudian diolah menjadi makanan olahan yang menarik, salah satunya yaitu keripik pisang krispi serta keripik singkong gurih dan manis,"ujar Letkol Ade Siregar. Pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Buah pisang selain sebagai sumber karbohidrat dan vitamin, uga dapat memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan dan menyehatkan tulang,. "Kami ingin memperkenalkan dan mengajarkan kepada warga yang ada di wilayah perbatasan ini tentang tata cara membuat makanan olahan yang menarik dari pisang,” kata Dansatgas. Sementara itu, Danpos Bompay Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Serka Cecep Kusuma mengakui, Kampung Bompay merupakan salah satu desa yang memiliki potensi hasil pertanian yang melimpah selain singkong atau tanaman yang memiliki umbi salah satunya buah pisang. Melihat potensi tersebut,lanjutnya, terbersit ide untuk berbagi informasi tentang pengolahan pisang yang lebih menarik, tidak hanya direbus atau digoreng namun menjadi keripik pisang. Dikatakannya, sekitar 10 perempuan yang hadir dalam kegiatan ini, setelah mencoba contoh makanan olahan yang dibuat kemudian bersama-sama mulai mempraktikannya dengan dituntun personel Pos Bompay Sertu Purzazin dengan menggunakan bahan dasar berbekal tepung dan pisang. "Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan rasanya gurih dan enak. Warga sangat semangat, antusias dan senang serta tertarik dalam pelatihan belajar cara membuat makanan olahan ini,” ujar Cecep. Ia berharap, hasil pelatihan membuat makanan olahan ini, dapat dipraktikkan di rumah. "Tentunya selain untuk dicicipi oleh keluarga di rumah juga dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga," tutup Cecep. Salah satu warga perbatasan Angelicca Awom mengucapkan sangat senang dan terima kasih kepada Danpos dan personel Pos Bompay karena telah memberikan pengetahuan tentang cara mengolah pisang dan singkong menjadi makanan olahan. "Ketrampilan olahan pisang krispi, keripik pisang manis, keripik pisang asin dan singkong kremes keju yang siap dimakan bersama keluarga dan bernilai ekonomi untuk dikembangkan menjadi industri rumah tangga,"ungkapnya. ​​​​​Angelicca berharap, keterampilan yang telah didapatkan dari Satgas Yonif 403 Pos Bompay ini dapat membangkitkan minat dan kreativitas kami di kampung ini untuk membuat usaha kecil-kecilan demi membantu perekonomian keluarga. (sws, ant)

ACT Luncurkan Operasi Pangan Murah di Banjarmasin

Banjarmasin, FNN - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalimantan Selatan meluncurkan program operasi pangan murah dan operasi pangan gratis di Kota Banjarmasin. "Kegiatan ini pertama kalinya di Kalsel," ujar Kepala Cabang ACT Kalsel Zainal Arifin di Banjarmasin, Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan ACT dan dibuka Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina tersebut dilaksanakan di Halaman Balaikota Banjarmasin, selama satu hari ini. Dia mengatakan, dalam operasi pangan murah, masyarakat pra sejahtera dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang cukup terjangkau. "Dalam program ini, masyarakat dapat membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, program ini juga dapat memberdayakan pelaku usaha kecil menengah," ucap Zainal. Dia berharap, dengan kehadiran operasi pangan murah, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dalam peluncuran operasi pangan murah ini, diberikan kepada 100 orang penerima manfaat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pangan murah sendiri terdiri dari beras, garam, gula, minyak goreng dan lain-lain. Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menyatakan apresiasinya atas diluncurkannya program yang diyakini sangat membantu masyarakat Kota Banjarmasin, terlebih disaat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu, dia berharap kegiatan ini dapat diketahui seluruh elemen masyarakat, sehingga kehadiran program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat pra sejahtera. "Kita mengapresiasi peluncuran operasi pangan murah yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini," kata Dolly. Dia menambahkan, kesuksesan program yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini, tak lepas dari kolaborasi antar stakeholder, baik dari unsur pemerintah kota, instansi dan lain-lain. Mudah-mudahan, katanya lagi, dengan adanya operasi pangan murah masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dari kalangan pra sejahtera tak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. "Kita berharap ini merupakan awal dari bentuk kolaborasi pemerintah kota dengan ACT Kalsel, serta membangun sinergitas untuk membantu masyarakat miskin khususnya di Kota Banjarmasin," kata Dolly. (mth)

Anies Sebut Percepatan Penanganan Genangan Banjir Bisa Dapat KPI

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan upaya mempercepat penanganan banjir oleh jajarannya bisa mendapat penilaian melalui indikator kinerja individu atau key performance indicator (KPI) "Di awal tahun ini terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang tiga empat hari, sekarang kurang dari satu hari sudah kering. Kenapa? karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD, itu semua punya target," kata Anies dalam Rakornas virtual Antisipasi La Nina di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan genangan air surut dalam waktu enam jam setelah hujan berhenti. Menurut dia, kapasitas drainase jalan utama atau jalan raya di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter per hari dan di luar jalan utama dan jalan raya mencapai 50 milimeter per hari. Apabila curah hujan per hari di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter, Anies menargetkan kawasan Ibu Kota tidak boleh banjir. Sedangkan, untuk antisipasi banjir pihaknya sudah melakukan aksi gerebek lumpur dengan mengeruk sedimen dan sampah di sejumlah sungai dan waduk di lima wilayah di DKI Jakarta. Tujuannya agar waduk dan sungai tersebut memiliki daya tampung air yang lebih besar jika curah hujan lebih tinggi dari 100 milimeter per hari. Sementara itu, lanjut dia, 13 sungai yang mengalir di Jakarta memiliki daya tampung 2.300 meter kubik per detik. Anies mencatat volume air yang sempat masuk ke Jakarta mencapai 3.200 meter kubik per detik ketika ada hujan ekstrem di kawasan selatan atau pegunungan. "Jadi gap-nya itu bisa meningkat sampai 1.000 meter kubik per detik antara daya tampung dengan air yang masuk, itu sebabnya harus dikendalikan di kawasan tengah dengan waduk, supaya masuknya ke dalam kota masih tetap sesuai kapasitas," ucapnya. (MD).

Ganjar: Tidak Ada Ampun Bagi Pelaku Kecurangan Seleksi CASN Jateng

Semarang, FNN -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan memberi ampun bagi jajarannya yang terbukti melakukan berbagai praktik kecurangan pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Provinsi Jateng. "Kalau ada kecurangan (pada seleksi CASN) di Jateng, tidak ada ampun buat saya, akan saya proses," katanya di Semarang, Jumat. Hingga saat ini, Ganjar mengaku belum menerima laporan ataupun menemukan dugaan kecurangan pada seleksi CASN di Jateng. Dirinya meminta semua pihak yang terlibat pada seleksi CASN agar menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung. Menurut dia, tidak boleh ada kecurangan karena seleksi CASN merupakan kesempatan bagi negara untuk mencari kader-kader dan birokrat yang bagus. "Maka jangan dicemari dengan urusan kolusi, korupsi, dan nepotisme," ujarnya. Terkait dengan kecurangan seleksi CASN di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan teknologi, Ganjar berharap ada evaluasi dari penyelenggara dan jika kecurangan itu sifatnya masif, maka harus ada audit teknologi informasi. "Agar kemudian kita bisa mengetahui dan mengecek betul, itu terjadi atau tidak. Sebenarnya seperti apa dan lainnya, ini harus diaudit," katanya. Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta penyelenggara bersikap tegas dalam mengambil keputusan, jika memang ada niat jahat untuk melakukan kecurangan itu, maka mesti dibatalkan atau diulang. "Sehingga semua punya kesempatan dan hak yang sama," ujar Ganjar. (mth)

Anies Perubahan Nama Jalan Dari Tokoh Betawi Layak Dipertimbangkan

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai usulan perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi sangat layak dipertimbangkan secara serius. "Usulan-usulan menggunakan nama jalan dengan nama tokoh Betawi layak dipertimbangkan secara serius dengan berbagai konteks yang harus jadi pertimbangan," kata Anies Baswedan pada kegiatan Webinar Perubahan Nama Jalan di Provinsi DKI Jakarta bertema "Meneguhkan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Perjuangan serta Kejayaan Bangsa dan Negara" di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Hal tersebut, lanjut Anies, mengingat budaya Betawi merupakan salah satu unsur masyarakat yang memfasilitasi peristiwa penting dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia di Jakarta. "Masyarakat Betawi ini memfasilitasi terjadinya proses persenyawaan antar unsur berbagai bangsa yang terjadi di kota ini," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun demikian, Anies mengingatkan bahwa unsur historis juga perlu dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan tersebut. Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni yang sekaligus sebagai penggagas acara mengatakan, komunitas masyarakat Betawi mengusulkan beberapa nama yang merupakan tokoh supaya dijadikan jalan di Ibu Kota. Sejumlah nama tersebut antara lain Ismail Marzuki diusulkan mengubah Jalan Cikini Raya. Nama H Darip diusulkan mengubah Jalan Bekasi Timur Raya, nama Mahbub Djunaedi menggantikan Jalan Salemba Tengah. Nama Guru Marzuki menggantikan Jalan Masjid Jatinegara, dan nama Habib Ali Kwitang menggantikan Jalan Kembang III. Menurut Sylviana, usulan ini berangkat dari keinginan mengenang jasa dan semangat dari para tokoh Betawi tersebut dalam menjalani kehidupan dan dalam perjuangannya. "Dengan usulan tersebut, kami berharap akan tertularkan spirit dari para tokoh Betawi dalam menjalani kehidupan. Di lain sisi juga ingin jalanan Ibu Kota jadi makin harum. Setiap kali kita menatap bisa mengingat dan mempraktikkan semangat perjuangannya," ucap Sylviana. Sylviana juga sepakat harus ada kajian unsur historis yang dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan. "Jangan sampai nama jalan sebelumnya yang ternyata mewariskan sejarah dari para pendahulu kita jadi hilang, karenanya ini perlu perhatian secara serius," tutur Sylviana menambahkan. (MD).

Museum Sumpah Pemuda Tutup Hingga Akhir Tahun

Jakarta, FNN - Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, tutup sementara hingga akhir tahun 2021 karena direvitalisasi. Kepala Museum Sumpah Pemuda, Tititk Umi Kurniawati mengatakan kunjungan terakhir masyarakat dilakukan pada Rabu 27 Oktober 2021. Kemudian museum akan ditutup mulai Jumat 29 Oktober 2021 sampai akhir Desember 2021. "Terakhir, kemarin kami masih buka tanggal 27 Oktober. Mulai besok, 29 Oktober kita pembongkaran fisik untuk revitalisasi museum sampai akhir Desember," kata Titik saat ditemui di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Oktober 2021. Titik mengatakan Museum Sumpah Pemuda direncanakan dibuka kembali pada Januari 2022. Revitalisasi dilakukan dengan mengubah tata pamer koleksi museum. Akan tetapi, tidak mengubah bentuk bangunan karena Museum Sumpah Pemuda termasuk dalam cagar budaya. Koleksi benda-benda museum seperti pameran diorama Panitia Kongres Sumpah Pemuda, hingga patung dan monumen akan disimpan sementara. Ada 2.200 koleksi yang disimpan di Museum Sumpah Pemuda. Jumlah tersebut menurun dari 8.304 koleksi setelah diregistrasi dan diinventarisasi. "Setelah diinventarisasi ada 2.200 koleksi, tetapi tidak display semua. Disimpan di gudang. Kebanyakan koleksi kami adalah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda," kata Titik, sebagaimana dikutip dari Antara. Museum Sumpah Pemuda seluas 1.400 meter persegi, awalnya merupakan rumah tinggal milik Sie Kong Liang yang kemudian disewakan sebagai indekos kepada para pelajar. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, mahasiswa yang pernah tinggal antara lain Muhammad Yamin, Amir Sjarifoedin, Soerjadi (Surabaya), Soerjadi (Jakarta), Assaat, Abu Hanifah, Abas, Mohammad Amir, Roesmali, Mohammad Tamzil dan Soemanang. (MD).

Mahasiswa Mamuju Minta Perhatikan Petani Nelayan

Mamuju, FNN - Mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta para pihak dapat memperhatikan petani dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan upaya meningkatkan kesejahteraan. "Nelayan Sulbar sangat membutuhkan sarana dan prasarana alat tangkap perikanan dan butuh dilakukan pemberdayaan nelayan agar bisa berproduksi tinggi," kata Ketua Mahasiswa peduli ekonomi kerakyatan (Maper) STIE Muhammadiyah Mamuju, Awaluddin di Mamuju, Rabu. Ia mengatakan, istri nelayan butuh diberikan bantuan modal usaha mengembangkan kesejahteraannya disektor perikanan. "Maper dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 mendesak pemerintah membangun sektor perikanan karena itu adalah penopang ekonimi bangsa," katanya. Ia menyampaikan, Sumpah Pemuda adalah perjuangan pahlawan bangsa untuk membangun negara ini, sehingga pemerintah juga harus berjuang membangun negara ini dengan memajukan sektor perikanan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Jangan biarkan nelayan kesulitan BBM, kapal dan rompong untuk meningkatkan sumber pendapatan para nelayan yang ada di Sulbar, dan huruh pelabuhan sebagai tepat sandar kapal bagi para nelayan yang layak bagi seluruh nelayan di Sulbar," katanya. Hal sama dikatakan Ketua Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) Universitas Tomakaka (Unika) Kabupaten Mamuju, Irfan. Ia mengatakan, momentum hari sumpah pemuda 28 oktober 2021 adalah sejarah pemuda dan sejarah mempersatukan bangsa ini. "Momentum sumpah pemuda, adalah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, hendaknya pemerintah saat ini membangun rakyat Indonesia disektor pertanian dan perikanan," katanya. Ia mengatakan, bencana wabah COVID-19 membuat pendidikan terpuruk ditambah lagi masih banyaknya sekolah yang tidak layak bagi siswa sebagai sarana belajar. Ia berharap sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar dibangun pemerintah untuk kemajuan pendidikan, jangan hanya menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis mengeruk keuntungan namun bangsa ini tidak cerdas. "Sarana dan pra sarana pendidikan di Sulbar masih banyak yang tidak layak sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang Undang, pemerintah harus memajukan pendidikan Sulbar," katanya. (mth)