DAERAH

Jadikan Syaikhona Kholil Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menemui Menko Polhukam Mahfud MD terkait usulan agar ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Fungsionaris Partai NasDem dipimpin oleh Ketua Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Nining Indra Saleh, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya, dan Sekretaris Fraksi NasDem MPR Syarif Abdullah Alkadrie. Selain itu hadir Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Mohammad Khairul Amri, Anggota DPR RI Dapil Jatim 2 Aminurrochman, Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR Faradina Al Anshori, Tim Media Center DPP Partai NasDem Fahirmal Fahim, dan Muhaimin yang merupakan Ketua Tim Penulis Biografi Syaikhona Kholil dan pengurus Yayasan Syaikhona Kholil. Sri Sajekti Sudjunadi yang akrab disapa Jeanette mengatakan Partai NasDem beserta pengusul dari Yayasan Syaikhona Kholil melakukan audiensi terkait usulan untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. "Kami menyampaikan kepada beliau (Menkopolhukam Mahfud MD) tentang perjalanan pengajuan gelar pahlawan tersebut. Sekaligus kami melaporkan kepada, seluruh persyaratan sudah lengkap dan sesuai dengan jadwal sudah kami ajukan melalui Kemensos (Kementerian Sosial)," ujar Jeanette dalam siaran persnya. Sekretaris Fraksi NasDem MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menuturkan proses perjuangan mengusulkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, pengurus Partai NasDem di Jawa Timur sudah melakukan kajian secara komprehensif. Kemudian, lanjut Syarief, hasil kajian dari teman-teman Jawa Timur ditindaklanjuti hingga tingkat nasional. Bahkan, sudah beberapa kali diseminarkan. "Apa yang menjadi referensi Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional itu memang betul-betul sudah didukung oleh fakta secara ilmiah sehingga beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini. Yang membuat NasDem bersemangat untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil, jelas Syarief, karena melihat pada spirit yang telah dilakukannya. Syaikhona, ujar Syarif, merupakan guru bangsa, di antaranya banyak murid beliau yang menjadi pahlawan nasional. Bahkan, Syaikhona merupakan inspirator berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Ini juga suatu perekat untuk kebangsaan sehingga menumbuhkan dan mempererat nilai-nilai nasional kebangsaan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR ini. Syaikhona Kholil juga merupakan tokoh pendidik yang diakui di dalam maupun di luar negeri. "Banyak karya beliau yang menjadi referensi di lembaga luar negeri. Beliau ini merupakan seorang tokoh yang telah membawa nama bangsa di kancah internasional," jelasnya. Melihat perjuangan Partai NasDem, pengurus Yayasan Syaikhona Kholil Bangkalan, Muhaimin mengaku terharu dan sangat mengapresiasi kekonsistenan sikap NasDem. "Kami dari tim pengusul Yayasan Syaikhona Kholil menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tigginya kepada segenap jajaran Partai NasDem yang telah menginisiasi proses pengusulan gelar pahlawan ini," ucap Muhaimin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud MD yang telah menerima dengan baik kedatangan Yayasan Syaikhona Cholil dan NasDem. "Respons beliau sangat positif, dan beliau sangat mendukung pengusulan gelar Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional," ujarnya. Dia menambahkan semua persyaratan pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Syaikhona sudah dipenuhi, seperti konteks biografi riwayat hidup, dokumen perjuangan, penelitian akademik, bahkan penilaian dari Kemensos untuk proses pengusulan gelar pahlawan nasional. "Yang jelas keempat dokumen usulan itu sudah kami penuhi dan lengkap," katanya. (MD).

Sultan HB X Ingin Keraton Jogja Dikemas Kekinian

Jogjakarta, FNN - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kelima puterinya melakukan "repackaging budaya" atau pengemasan ulang penyajian budaya keraton secara kekinian sehingga lebih menarik generasi milenial. "Ngarsa Dalem X (Sultan HB X) 'dawuh' (mengatakan) kepada saya dan kakak-kakak saya untuk 'repackaging' (mengemas ulang) budaya (keraton)," kata Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nityabudaya Keraton Yogyakarta GKR Bendara dalam Webinar Jogja International Batik Biennale (JIBB) 2021 dipantau di Yogyakarta, Selasa. Kepada kelima puterinya, Bendara menceritakan, Sultan HB X mengungkapkan keinginannya agar Keraton Yogyakarta bisa lebih membuka diri. "Ngarsa Dalem 'dawuh' kepada kami berlima bagaimana kami bisa membuka diri kepada generasi-generasi penerus saat ini dengan cara yang lebih kekinian," ujar putri bungsu Sultan HB X ini. Sebagai wujud proyek "repackaging budaya", menurut dia, Keraton Yogyakarta kini tengah melakukan renovasi besar-besaran baik pada eksterior maupun interior bangunan tanpa mengubah esensi dari nilai-nilai budaya yang melekat. "Perubahan-perubahan ini di dalam Keraton secara masif kami lakukan," kata Bendara. Museum Keraton Yogyakarta misalnya, kata dia, saat ini tengah direnovasi agar bisa tampil terbaru dengan pemanfaatan teknologi serta cara penyampaian yang mampu menyentuh generasi muda. Renovasi seluruh bangunan juga dilakukan pada ruang batik Keraton. Bukan sekadar menyasar fisik bangunannya, menurut Bendara, nama ruang batik juga akan diubah menjadi "ruang daur hidup". "Kenapa daur hidup, karena bukan hanya batik yang menjadi bagian kebudayaan kita, tapi juga ada lurik, juga ada bentuk-bentuk jenis tekstil lainnya, juga ada arti-arti dari penggunaan motif batik dalam perjalanan hidup masyarakat Jawa," tutur dia. Pengerjaan renovasi, menurut dia, diperkirakan rampung pada akhir 2021. "Ini akan selesai di akhir tahun. Silakan kalau mau berkunjung di awal tahun," kata Bendara. Perubahan, lanjut Bendara, bukan sekadar pada bangunan museum, namun juga mencakup cara penyajian kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta tanpa mengurangi esensi dari kebudayaan tersebut dengan membuat laman resmi, akun instagram, hingga akun Youtube Keraton. "Ini merupakan cara bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita," kata dia. Upaya pembaruan dalam Keraton Yogyakarta, kata Bendara, juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB VII yang membuat Keraton Yogyakarta kala itu lebih terbuka. Berdasarkan catatan sejarah dalam sebuah manuskrip, Bendara menuturkan bahwa Sultan HB VII saat itu meminta para pangeran dalem memproduksi batik keraton secara massal untuk diperjualbelikan. "Inilah yang akhirnya memelopori kreativitas dunia batik hingga saat ini. Tentu kalau HB VII saat itu tidak mengizinkan maka kemungkinan besar kita sekarang tidak memakai batik keraton, terutama batik Keraton Yogyakarta," kata Bendara. (ant, sws)

Tujuh Fraksi Tolak Hadiri Paripurna Interpelasi Karena Langgar Aturan

Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan alasan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi terkait Formula E pada Selasa (28/9) karena banyaknya aturan yang dilanggar. "Misalnya undangan itu minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Taufik menegaskan, fraksi-fraksi di DPRD, termasuk fraksinya akan terus menolak hadir dalam rapat paripurna jika hal-hal yang disebutnya pelanggaran itu terus dilakukan. "Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang kita akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benar lah jangan semua mau sendiri," ujar politisi Gerindra itu, sebagaimana dikutip dari Antara. Setelah tujuh fraksi di DPRD DKI yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya. Terkait pemaparan PDIP dan PSI dalam rapat interpelasi, Taufik menyebut, segala sesuatunya yang disampaikan dalam forum itu ialah ilegal. Bahkan dia juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu hadir dalam paripurna semacam itu. "Sesuatu yang disampaikan PDIP dan PSI dalam forum yang ilegal, ngapain kita tanggapin gitu. Bahkan kami menyarankan gubernur tidak usah hadir ngapain hadir orang forumnya ilegal untuk apa hadir," ucapnya. (MD).

Polda Jateng Bongkar Prostitusi Sesama Jenis di Solo

Solo, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik prostitusi sesama jenis pria dengan modus layanan pijat plus-plus di Kota Solo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Djuhandani di Semarang, Senin, mengatakan seorang mucikari berinisal D (47) warga Karanganyar dan enam terapis diamankan dari praktik prostitusi tersebut. "Pelaku menggunakan sebuah indekos di daerah Banjarsari, Kota Solo, untuk menjalankan praktik prostitusi sesama jenis ini," katanya. Menurut dia, pelaku menerima pelanggan di indekos dengan jumlah 19 kamar. Dari praktik prostitusi yang sudah berjalan sejak lima tahun lalu itu, kata dia, pelaku memungut sejumlah bagian dari tarif yang dikenakan. Adapun tarif yang dikenakan untuk layanan yang diberikan bervariasi antara Rp250 ribu hingga Rp400 ribu, di mana bagian yang diterima tersangka antara Rp100 ribu hingga Rp160 ribu per terapis. Djuhandani menambahkan tersangka juga menawarkan prostitusi berkedok pijat "plus-plus" ini melalui media sosial. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 296 KUHP tentang Prostitusi.

Tertundanya PTM di Ibu Kota

Jakarta, FNN - Meski persiapan telah dilakukan dan diyakini dapat berlangsung secara baik, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di 1.509 sekolah di DKI Jakarta ternyata ditunda. Penundaan ini mengejutkan kalangan orang tua murid karena terkesan mendadak. Hingga akhir pekan lalu, mereka masih yakin bahwa PTM dapat terselenggara pada Senin (27/9). Dari 1.509 sekolah, sebanyak 610 sekolah telah melakukan uji coba PTM terbatas sejak 30 Agustus 2021. Sebanyak 899 merupakan sekolah baru akan uji coba. Penundaan tersebut, menurut Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DK Jakarta, dilakukan selama sepekan mulai Senin ini. Dengan demikian uji coba PTM bakal dilanjutkan 4 Oktober 2021. Ikhwal penyebab penundaan itu menurut Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah karena adanya Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen tersebut dilakukan pada 27-30 September 2021 sehingga tidak dilaksanakan PTM untuk seluruh sekolah, meskipun fokus asesmen dilakukan untuk jenjang SMA. ANBK itu menghadirkan juga perwakilan siswa ke sekolah untuk asesmen menggunakan lab komputer sehingga dikhawatirkan terjadi kerumunan di sekolah. Karena itu, pelaksanaan PTM terbatas itu ditunda. Walau ANBK itu dilakukan hanya untuk tingkat SMA, namun Dinas Pendidikan memutuskan menunda PTM untuk jenjang TK hingga SMP. ANBK memang hanya untuk jenjang SMA tetapi PTM terbatas itu melibatkan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Dikhawatirkan terjadi kerumunan di sekolah. Ditutup Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana juga membenarkan bahwa PTM itu tidak dilaksanakan Senin ini karena 899 sekolah baru yang akan ditambahkan pada 610 sekolah pelaksana PTM terbatas, masih dalam tahap asesmen atau penilaian. Asesmen tersebut untuk memverifikasi apakah protokol kesehatan (prokes) di sekolah-sekolah tersebut siap atau tidak apabila menggelar PTM terbatas. Karena itu, sekarang disiapkan agar sekolah-sekolah bersiap-siap dan dinyatakan lolos untuk buka sekolah PTM terbatas. Apabila ratusan sekolah tersebut dinyatakan lolos verifikasi, maka PTM terbatas tahap II dijadwalkan pada 4 Oktober 2021. Apabila dalam tahap verifikasi ditemukan pelanggaran protokol kesehatan maka sekolah yang sedang menjalani asesmen itu akan dicoret dan tidak bisa mengadakan PTM terbatas. Prosedurnya, dalam pelaksanaan ada temuan maka sekolah ditutup kembali. Sejatinya, Pemprov DKI Jakarta telah menambah jumlah peserta PTM terbatas sebanyak 899 sekolah. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 984 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan PTM Terbatas Tahap II Pada Masa PPKM. Dalam surat itu, sebanyak 899 sekolah terdiri atas 809 sekolah umum tingkat TK hingga SMA dan SMK serta 90 madrasah mulai tingkat RA sampai MA. Dengan demikian, 899 sekolah ini menambah jumlah sekolah yang menggelar PTM campuran menjadi 1.509 sekolah. Sebelumnya ada 610 sekolah yang boleh dibuka. Tidak lolos Waktu pelaksanaan PTM terbatas campuran tahap kedua pada masa PPKM semestinya dimulai 27 September dengan evaluasi secara berkala. Namun sejumlah sekolah dinyatakan tidak lolos asesmen sehingga terjadi penundaan untuk seluruh sekolah Beberapa sekolah di wilayah kerja Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Barat I, misalnya, tidak lolos asesmen untuk syarat menggelar PTM terbatas tahap dua. Sekolah-sekolah itu berada di bawah naungan Sudin Pendidikan Jakarta Barat I. Yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora dan Taman Sari. Menurut Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I Aroman, beberapa sekolah tidak lolos saat dilakukan asesmen karena berbagai alasan. Salah satunya ketidakhadiran guru saat mengikuti pelatihan. Saat dilakukan pelatihan mungkin ada guru yang tidak bisa hadir. Padahal, syarat untuk mengikuti PTM, guru harus ikut pelatihan minimal tujuh orang guru dari setiap sekolah. Dari 226 sekolah yang semula mengikuti asesmen, hanya 71 sekolah yang diperbolehkan mengikuti PTM tahap dua mulai awal Oktober 2021. Sisanya akan diikutsertakan pada PTM selanjutnya, yakni tahap tiga. Ke-226 sekolah itu terdiri atas 20 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Luar Biasa (SLB), 101 Sekolah Dasar (SD), 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 17 Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, 26 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 7 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 2 Madrasah Aliyah (MA). Kini proses ANBK masih berjalan. Diharapkan seluruh sekolah yang dinilai dinyatakan layak menggelar PTM. Terkendali Dari sisi situasi dan kondisi wabah virus corona (COVID-19), PTM di Ibu Kota berlangsung kondusif. Dari 610 sekolah yang diikutkan dalam uji coba PTM tahap pertama hanya ditemukan kasus positif COVID-19 di enam sekolah. Itu pun kasus, bukan klaster. Sedangkan di satu sekolah ditemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Temuan di tujuh sekolah itu telah ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara PTM selama tiga hari. Selama sekolah ditutup dilakukan penyemprotan disinfektan. Dilihat dari kecilnya temuan kasus dan pelanggaran prokes, bisa dikatakan PTM tak terlalu mengkhawatirkan. Apalagi kasus positif harian di DKI Jakarta cenderung landai. DKI Jakarta telah sekitar dua bulan tidak lagi menjadi pusat wabah. Angka tren pertambahannya sedikit yang mengindikasikan wabah telah terkendali. Gubernur Anies Baswedan menyatakan saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Jakarta sudah terkendali. Kasus positif mencapai 0,7 persen atau sudah di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar lima persen. Artinya, dari 100 orang yang dites COVID-19, hanya ada satu yang kemungkinan positif COVID-19. Meski persentase kasus positif sudah menurun, namun pemeriksaan tidak diturunkan dan tetap tinggi, yakni 11 kali lipat dari standar WHO. Hasilnya, kasus positif COVID-19 tercatat rendah meski jumlah tes tetap tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI per Sabtu (25/9) dalam sepekan terakhir sebanyak 117 ribu orang menjalani tes usap PCR. Hasilnya, kasus positif hanya 0,9 persen. Kondisi itu, jauh berbeda dibandingkan ketika periode Juli 2021, yakni gelombang kedua pandemi COVID-19. Saat itu dari 100 orang yang dites PCR, 48 orang di antaranya positif. Meskipun sudah terkendali warga diimbau agar senantiasa tetap memakai masker, sering mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Kalau wabah bisa terus terkendali, maka temuan kasus di sekolah, bukan hanya kecil, tetapi nihil. (mth)

Polisi Tahan Mahasiswa yang Berusaha Dekati Gedung KPK

Jakarta, FNN - Petugas polisi menahan massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berusaha semakin mendekati Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, (27/9/2021). Massa BEM SI yang melakukan aksi demo di depan Gedung KPK sejak pukul 11:30 WIB. Tuntutan mereka terkait pemberhentian 57 pegawai KPK nonaktif yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Sekitar pukul 14:30 WIB, mereka berusaha semakin mendekati Gedung KPK, namun ditahan oleh barikade polisi. Sebagaimana dikutip dari Antara, petugas kepolisian yang membentuk barikade dengan memasang tali, menahan upaya massa tersebut. Aksi saling dorong-mendorong pun terjadi. Akibatnya, beberapa mahasiswa dan polisi pun terjatuh. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Azis Andriansyah, yang berada di lokasi demo, mengimbau massa supaya tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Mahasiswa juga diminta agar menjalankan aksinya secara damai. Azis juga meminta anggontanya agar tidak terprovokasi dan tetap tenang mengamkan aksi dari ratusan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Antonius Agus Rahmanto, melalui pengeras suara, mengimbau para mahasiswa meredam aksi saling dorong tersebut. "Tolong semua diredam. Adik-adik mahasiswa, kita semua bersaudara. Tidak boleh ada upaya paksa. Semua harus kepala dingin, tolong bisa sabar. Tolong bisa ditahan emosinya. Kita kawal adik-adik sampai selesai kegiatan," katanya. (MD).

Pemprov Babel Fokus Tingkatkan Kualitas Pertanian

Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, guna mendorong kesejahteraan masyarakat petani dan pertumbuhan ekonomi di tengah pendemi COVID-19. "Alhamdulillah, kebijakan gubernur untuk meningkatkan kualitas pertanian telah berdampak baik terhadap nilai tukar petani (NTP) tertinggi di Pulau Sumatera pada Agustus tahun ini," kata Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel Ahmad Yani Hazir di Pangkalpinang, Senin. Ia mengatakan dalam meningkatkan hasil dan kualitas pertanian ini, Gubernur Kepulauan Babel telah mengeluarkan kebijakan memprioritaskan sektor pertanian, misalnya memberikan bantuan bibit berkualitas, pupuk, pengelolaan produktivitas, pendidikan pengolahannya. Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah meningkatkan beberapa komoditas seperti sorgum, peningkatan bibit lada, tanaman sela lada (Tasela, tanaman yang ditanam di antara lada), jahe merah, dan porang, serta peningkatan produksi padi. "Kita perlu meletakkan dasar yang tepat terhadap kelompok kerja karena dapat berkontribusi secara makro ekonomi, yang cukup besar andilnya pada pertumbuhan ekonomi di daerahnya," katanya. Menurut dia, meskipun ada pelaksanaan PPKM di beberapa kabupaten, semua pihak tetap berusaha bertahan dan berusaha agar efeknya tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Babel kedepannya. "Pelaksanaan aturan PPKM dapat diterapkan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, karena akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial, kita harapkan segera dapat dilaksanakan pada masyarakat yang terdampak ataupun yang sedang isolasi mandiri," ujarnya. Kepala BPS Kepulauan Babel Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami mengatakan NTP Babel pada Agustus 2021 sebesar 3,68 persen, atau tertinggi di wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) . "NTP Babel tertinggi dan kenaikan terendah di Lampung 1,14 persen, Jambi 3,57 persen, Sumatera Selatan 3,01 persen, dan Provinsi Bengkulu 2,83 persen," katanya. (mth)

Pengamat: PON Jadi Momentum Tepat Dongkrak Pariwisata Papua

Purwokerto, FNN - Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru mengatakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua menjadi momentum tepat untuk mendongkrak pariwisata di daerah tersebut. "Ini merupakan momentum yang tepat untuk makin mendongkrak sektor pariwisata di Papua," katanya di Purwokerto, Banyumas, Senin. Pasalnya, kata dia, gelaran olahraga nasional itu akan diikuti oleh lebih dari 7.000 atlet ditambah dengan ofisial. "Apalagi, jika panitia penyelenggara dan Pemerintah Provinsi Papua mengemas kegiatan PON dalam paket sport tourism atau wisata olahraga," katanya. Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov Papua perlu menggarap hajatan olahraga nasional tersebut dengan strategi wisata olahraga. "Beberapa hal dapat dilakukan agar pariwisata Papua dapat terimbas dari kegiatan PON ini. Langkah pertama tentunya adalah jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh atlet dan rombongan untuk mengunjungi objek dan daya tarik wisata di Papua," katanya. Kedua, mengingat PON diselenggarakan masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka perlu penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi setiap peserta PON saat berada di objek wisata. Begitu pula dengan pengelola dan pekerja pariwisata di Papua juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Dengan demikian, kata dia, atlet dapat tetap sehat ketika bertanding, berkunjung ke objek wisata, serta saat kembali ke daerah masing-masing. Ketiga, Pemprov Papua perlu secepatnya menyiapkan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang siap melayani atlet PON dengan standar pelayanan kepada wisatawan. "Keempat, penataan objek dan daya tarik wisata perlu segera dilakukan. Papua memiliki objek wisata alam yang masih natural. Tinggal perlu dikembangkan daya tarik wisata seperti seni budaya, kuliner, dan hasil kerajinan untuk sajian wisatawan," katanya. Kelima, kerja sama dengan biro perjalanan wisata perlu segera dijalin untuk membuat paket wisata yang memadukan unsur olahraga, alam, dan budaya Papua. Dengan demikian, setiap atlet yang bertanding dalam cabang olahraga tertentu dapat melanjutkan kegiatan berwisata begitu pertandingan usai. "Jika kelima hal tersebut dapat dipersiapkan dengan baik, maka PON XX Papua dapat menciptakan banyak prestasi, kesempatan berekreasi, dan mendatangkan kemanfaatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat Papua," katanya. (mth)

Anies Baswedan Serahkan Beasiswa Anak Yatim Piatu Akibat Corona

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan beasiswa kepada 45 anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal setelah terpapar Covid-19. Masing-masing mendapatkan Rp 3 juta. "Kami mengapresiasi seluruh pihak dari mulai karang taruna, organisasi kemasyarakatan, BUMD, swasta dan masih banyak lagi sehingga bisa terkumpul inisiatif beasiswa ini," kata Anies dalam keterangan resmi, saat menyerahkan bantuan tersebut di Cilincing, Jakarta Utara, Ahad, 26 September 2021. Anies mengajak seluruh pihak supaya lebih banyak lagi terlibat dalam menangani dampak Covid-19. Salah satu diantaranya, memperhatikan anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi. "Kita semua menyadari pandemi di satu sisi membuat mereka yang terpapar sembuh dan memiliki imunitas. Akan tetapi, ada juga yang wafat menyisakan kepada kita untuk berpahala," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies juga mengajak seluruh anak yatim piatu mendoakan orang tua mereka. Ia sekaligus menitipkan pesan supaya tidak menyerah, tetap semangat dan siap menghadapi masa depan dengan berbekal belajar dan bekerja keras. Diharapkan, beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan menunjang kegiatan belajar anak-anak yatim piatu itu. Anies tidak merinci, berapa lama beasiswa tersebut diberikan pada masing-masing anak yatim piatu itu. "Buat adik-adik semua, rajinlah belajar, kerja keras dan ingat bahwa orang tua yang kemarin wafat adalah seorang sahid dan sahida. Doakan mereka karena hanya doa anak saleh yang akan mengalir kepada mereka," ucapnya. Sementara itu, hingga Ahad (26/9) jumlah meninggal dunia akibat Covid-19 di Jakarta mencapai 13.503 orang. Tingkat kematian akibat Covid di ibu kota mencapai 1,6 persen dengan angka kesembuhan mencapai 841.000 atau 98,2 persen. (MD).

Pemkot Depok Dorong Situ Jadi Destinasi Wisata

Depok, FNN - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mendorong agar situ-situ yang ada bisa dijadikan tempat daerah tujuan wisata, sehingga bisa menggerakkan ekonomi daerah sekitar. "Ke depan situ-situ akan dilakukan penambahan sarana dan prasarana seperti jogging track serta tempat untuk bersepeda. Hal ini guna menunjang wisata air di Situ Jatijajar," kata Imam Budi Hartono di Depok, Sabtu. Ia mengatakan diharapkan juga ada tempat-tempat yang bisa mendukung destinasi wisata di Situ Jatijajar. Misalnya untuk temen-temen UMKM, serta panggung budaya. "Jadi ada kegiatan di Situ yang bisa mengakomodir berbagai pihak untuk dapat melakukan aktivitas sehingga geliat ekonomi menjadi tumbuh," katanya. Untuk itu Imam mengajak warga untuk menjaga kelestarian Situ Jatijajar secara bersama-sama. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. "Situnya Jatijajar sudah keren banget harus kita jaga, amanin, dan sayangi, supaya terpelihara dengan baik. Jangan ada yang buang sampah sembarangan," harapnya. Ia juga mengajak warga untuk mempertahankan keberadaan 23 situ yang tersisa di Kota Depok. Sebab dari 26 situ yang ada, tiga di antaranya telah beralih fungsi menjadi perumahan. "Ini penting sekali bagi Kota Depok yang memiliki kelebihan 23 situ. Mudah-mudahan pemerintah pusat memperhatikan agar dari sisi keamanan perluasan tidak diserobot oleh oknum-oknum tertentu," jelasnya. (mth)