DAERAH
OJK Sulteng: Kenali Macam-Macam Modus Pinjol Ilegal Agar Tidak Tertipu
Palu, FNN - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Gamal Abdul Kahar mengimbau masyarakat mengenali macam-macam modus pinjaman online (Pinjol) ilegal dalam menawarkan pinjaman. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat masyarakat harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak. "Pertama, modus penawaran pinjol melalui WhatssApp atau Short Message Service (SMS). Muncul pesan dari SMS atau WA yang berasal dari nomor tidak dikenal yang mengklaim dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun," katanya di Kota Palu, Kamis. Faktanya, kata Gamal, pinjol yang terdaftar dan berizin OJK dilarang menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Untuk mengajukan pinjaman harus memenuhi sejumlah persyaratan guna memitigasi risiko yang harus ditanggung oleh platform dan penggunanya. "Kedua, modus langsung transfer ke rekening korban. Pinjol ilegal langsung melakukan transfer sejumlah uang ke rekening korban, padahal korban tersebut tidak pernah meminjam dana pada pinjol ilegal yang melakukan transfer,"ujarnya. Ia menyebut niat dibalik tindakan tersebut adalah agar pinjol dapat meneror korban dan menagih denda apabila telah melebihi tempo. Ketiga, modus mereplikasi nama yang mirip dengan pinjol legal. Pinjol ilegal mengiklankan produknya dengan menggunakan nama yang hanya berbeda spasi, satu huruf, huruf berkapotal besar atau kecil mirip seperti pinjol legal untuk mengelabui korban. "Bahkan, banyak modus pinjol ilegal yang memasang logo OJK dalam iklannya untuk menipu calon korban," tambahnya. (mth)
Wagub Jateng Pastikan Insentif Guru Keagamaan Masih Berjalan
Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan bahwa program pemberian insentif bagi para guru keagamaan di provinsi setempat pada 2021 masih berjalan, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. "Alhamdulillah program ini masih berlanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp254 miliar lebih, memang akhir-akhir ini banyak dari guru yang menanyakan terkait insentif dari Pemprov Jateng," katanya di Semarang, Kamis. Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, menyebutkan pada 2021 tercatat ada 211.455 guru, baik dari agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha, yang akan menerima insentif. Menurut dia, program pemberian insentif bagi guru keagamaan yang telah dilaksanakan sejak 2019 itu diberikan kepada guru madin, TPQ dan madrasah di pondok pesantren, serta guru pengajar di vihara, gereja dan agama yang ada di Indonesia. Kendati demikian, Gus Yasin mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan validasi data penerima insentif sebab selama pandemi terjadi perubahan data. "Jadi informasi saat ini sudah saya paraf dan sudah di-acc pak gubernur. Karena pandemi ada guru yang terpapar dan ada perubahan data, maka perlu penyelarasan, memasukkan input penerima baru. Ini masih proses di Bank Jateng Syariah untuk pendataan dan penyaluran," ujarnya. Dengan adanya program tersebut, Gus Yasin berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para guru keagamaan, sekaligus memantapkan untuk mendedikasikan diri dalam menyikapi moral anak bangsa saat ini. "Harapan pertama memang munculnya program ini kita melihat bahwa madrasah dan diniyah nonformal itu masih belum tersentuh pemerintah, maka kami mengusulkan instentif untuk kesejahteraan agar guru keagamaan lebih mantap lagi untuk mendedikasikan pendidikan agama, untuk menyikapi moral anak bangsa," katanya. (mth)
Pemkot Makassar Fasilitasi UMKM Kantongi Sertifikasi Halal MUI Gratis
Makassar, FNN - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Makassar siap memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) secara gratis terhadap produk makanan dan minuman yang mereka miliki. Kepala Bidang UKM (Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Makassar Hartati Andi Usman di Makassar, Kamis, mengemukakan bahwa pihaknya menyiapkan kuota bagi 100 UMKM yang ingin memperoleh Program Fasilitasi Sertifikasi Halal MUI secara gratis pada tahun 2021. "Hingga hari ini kami siapkan kuota 100 UMKM yang mau memperoleh labelisasi halal dari produknya dengan berbagai persyaratan. Kecuali jika kembali ada refocusing, bisa saja kuotanya berkurang," ungkap Hartati. Pasalnya, Program Sertifikasi Halal MUI secara gratis ini telah disiapkan sejak tahun 2020 lalu, namun karena adanya pandemi dan terjadi refocusing anggaran, maka program ini ditunda dan baru direalisasikan pada tahun 2021. Hingga saat ini, Dinas Koperasi dan UMKM Makassar mencatat hanya 10 UMKM yang telah mendaftarkan dirinya pada program tersebut. Padahal jika kepengurusannya dilakukan secara mandiri atau pribadi, pelaku UKM harus mengeluarkan dana sekitar Rp4 juta. "Maka dari itu kita harap, UMKM bisa segera melakukan pendaftaran. Karena informasi ini sudah kami sebar ke berbagai grup WhatsApp pelaku UMKM di Makassar," kata Hartati. Ia mengakui bahwa berbagai UKM unggulan Kota Makassar telah mengantongi sertifikasi halal, karena itu ia mendorong pelaku UKM yang belum punya labelisasi halal pada produk yang dijajakan agar bisa memanfaatkan program ini. Hartati menyebutkan ini menjadi program pemerintah guna perekonomian UMKM bisa tetap pulih dan berkelanjutan, ditambah dengan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak perbankan. (mth)
Gubernur Kepri Pertimbangkan PTM Jika Seluruh Pelajar Sudah Divaksin
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut akan mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) SMA/SMK/sederajat jika seluruh pelajar sudah disuntik vaksin. Ansar tak menampik saat ini angka COVID-19 di daerah itu cenderung mengalami penurunan sebagai dampak dari penerapan PPKM, kendati begitu pihaknya belum berwacana mengizinkan kembali PTM di sekolah. "Tapi tetap kami bahas dulu bersama dinas pendidikan. Kalau pelajar sudah vaksin semua, maka PTM bisa saja digelar, tapi dibatasi 50 persen," katanya di Tanjungpinang, Kamis. Ansar menyatakan capaian vaksinasi anak usia 12-17 tahun, sampai sejauh ini sebesar 42,23 persen atau 88.110 orang dari total target 227 ribu orang. Dia mengatakan pelaksanaan vaksinasi anak-anak itu mengalami kendala sebagai imbas dari terbatasnya ketersediaan jenis vaksin Sinovac. Pemprov Kepri terus mendesak pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, agar memenuhi ketersediaan vaksin bagi kelompok usia tersebut. "Vaksin Sinovac terbatas. Maka itu kita rutin menyurati pusat, karena anak-anak tidak boleh vaksin lain," ucap Ansar. Kendala terbatasnya ketersediaan vaksin juga dihadapi pada kelompok masyarakat usia 18 tahun ke atas, sehingga target 100 persen sampai 17 Agustus 2021 tidak bisa tercapai. Menurutnya hal itu bukan disebabkan kinerja juru vaksin yang lambat, namun memang pasokan vaksin COVID-19 dari pusat ke daerah terbatas. "Sekarang vaksinasi masyarakat umum sudah 71,35 persen dari target 1,1 juta orang. Kita menyerah bukan karena masalah kinerja, tapi stok vaksin minim," demikian Ansar. (mth)
Gubernur Aceh Apresiasi Daerah Peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia
Banda Aceh, FNN - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memberikan apresiasi kepada lima kabupaten/kota di Aceh yang berhasil meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. “Alhamdulillah, tujuh gampong/desa wisata dari lima kabupaten/kota di Aceh berhasil masuk dalam 300 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021," kata Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis. Ada pun lima kabupaten/kota yang Desa Wisatanya itu berhasil meraih anugerah tersebut yaitu, Kota Sabang dengan Desa Wisata Aneuk Lot, Aceh Tengah dengan Desa Wisata Hakim Balee Bujang dan Bebesen. Kemudian, Kabupaten Aceh Besar dengan Desa Wisata nusa, selanjutnya Kabupaten Bener Meriah dengan Desa Wisata Damaran Baru Eco Village, dan terakhir Kota Banda Aceh dengan Desa Wisata Gampong Ulee Lheu dan Gampong Blang Cut. Ia meminta masyarakat di Desa Wisata tersebut untuk mempersiapkan diri dengan baik dengan mendesain sebagus mungkin nuansa dan pelayanan pariwisata di desa tempat tinggal mereka. “Dengan begitu pada malam puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 pada tanggal 7 Desember 2021 nanti, salah satu desa wisata dari Aceh dapat terpilih sebagai desa wisata terbaik atau terfavorit,” katanya. Gubernur juga berharap masyarakat dapat terus memanfaatkan potensi yang ada di desanya, agar bermanfaat dan bernilai ekonomi untuk kemajuan daerah. Menurut dia, kehadiran Desa Wisata dapat juga menjadi motor baru penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, mengumumkan 300 besar desa wisata yang berhasil meraih Anugerah Desa Wisata 2021 dari seluruh Indonesia melalui laman media sosial Kemenparekraf RI. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 diluncurkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Jumat (30/04/2021) lalu di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf/Baparekraf. Kegiatan tersebut bertujuan menjadikan Desa Wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 mengangkat tema “Indonesia Bangkit”. (mth)
Bima Arya Sebut Bantuan Logistik Tetap Dibutuhkan Warga Terdampak
Bogor, FNN - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor Bima Arya menyatakan meskipun kasus COVID-19 di kota tersebut sudah lebih baik dan saat ini berstatus zona oranye, tapi kebutuhan logistik, berupa sembako, tetap dibutuhkan untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi. "Walaupun kasus COVID-19 di Kota Bogor sudah terkendali, tapi masih banyak warga terdampak secara ekonomi yang membutuhkan bantuan logistik, terutama pekerja harian lepas serta warga yang tempat bekerjanya masih tutup," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Kamis. Menurut Bima Arya, rasa kepedulian dan berbagi untuk membantu meringankan beban warga Kota Bogor yang terdampak pandemi COVID-19, baik secara ekonomi, maupun warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri, menggerakkan para donatur untuk memberikan bantuan sosial. Sebelumnya, Bima Arya sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor menerima bantuan paket sembako dari Gundaling dan Swiss-Belhotel Bogor di Posko Logistik PPKM, Kota Bogor. Bantuan tersebut berupa 400 paket sembako, yakni 300 paket sembako dari Swiss-Belhotel Bogor dan 100 paket dari Gundaling Bogor. Bantuan paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis dari Direktur Swiss-Belhotel Bogor Karina Soerbakti dan pemilik Gundaling Agustinus Arapen Ginting, kepada Bima Arya. Pada kesempatan tersebut, Bima Arya didampingi Koordinator Posko Logistik PPKM Kota Bogor Muzakkir dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas. (mth)
Lelang 4 Jabatan Tinggi Pemprov Jatim Sepi Pelamar, Pendaftaran Diperpanjang
Surabaya, FNN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang masa pendaftaran seleksi umum jabatan pimpinan tinggi (JPT) hingga Senin (16/8/2021). Kebijakan ini menyusul sepinya pelamar untuk empat pos lantaran persyaratannya yang dinilai terlalu tinggi. Keempat jabatan yang belum ada pelamarnya yakni Asisten bidang ekonomi dan pembangunan Sekdaprov Jawa Timur, asisten pemerintahan Sekdaprov Jawa Timur, dinas kesehatan, serta wakil direktur penunjang medik RSUD Soedono Madiun. Untuk calon jabatan asisten misalnya, pelamar wajib memenuhi persyaratan minimal telah duduk di eselon II A atau setingkat sekda di pemerintah daerah. “Persyaratan ini yang masih menjadi kendala. Apakah mereka yang sudah berposisi setingkat sekda mau mendaftar sebagai asisten?,” kata Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni. Kendala yang sama juga ada pada lowongan jabatan Dinas Kesehatan dan Wadir Penunjang Medik RS Soedono. Posisi itu membutuhkan kompetensi khusus bidang kesehatan sehingga memperkecil peluang adanya pendaftar. “Namun kami berharap dalam perpanjangan masa pendaftaran ini ada pejabat di pemprov maupun pemda (pemerintah kabupaten dan peemrintah kota) yang mendaftar. Masa pendaftaran seleksi umum JBT Pemprov Jatim sejatinya sudah ditutup pada Selasa (10/8/2021) lalu. Namun karena sepinya peminat pada empat posisi jabatan tadi, maka BKD memperpanjang buka lowongan sampai Senin (16/8/2021). Indah menjelaskan, pada masa pendaftaran pertama, ada 108 pelamar. Namun hanya 85 pendaftar yang lolos verifikasi administrasi dan akan mengikuti seleksi tahap dua di Iniversitas Negeri Surabaya pada 14-18 Agustus. ”Nama yang sudah lolos verifikasi akan lebih dulu mengikuti assessment. Pelaksanaannya pada Sabtu (14/8) hingga Rabu (18/8),” terang Indah Wahyuni. Pelaksana tugas (Plt) Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu menambahkan, pendaftar yang tidak lolos verifikasi karena beberapa hal antara lain, faktor usia dan kepangkatan yang tidak memenuhi syarat. Seperti, pendaftar jabatan eselon IIA minimal berpangkat IV B. Banyak pendaftar yang masih berpangkat IV A. ”Jadi mereka otomatis gugur,” ujar Indah Wahyuni. Namun Indah enggan membeber nama-nama peserta yang lolos verifikasi. Dia hanya menyebutkan, kebanyakan pendaftar melamar jabatan yang berbeda dari jabatan sebelumnya atau yang pernah didudukinya. “Pendaftar lelang jabatan ini diprioritaskan PNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Karena kalau diisi dari luar PNS Pemprov Jawa Timur, akan berdampak pada pengembangan pola karier kepegawaian,’” tuturnya. Sementara Komisi A DPRD Jatim justru menganggap adanya prioritas itu justru menimbulkan diskriminasi dan potensi penyelewenangan pada proses seleksi JPT. Pasalnya, seluruh peserta seleksi seharusnya mendapat hak yang sama. “Pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi ada 85 orang. Tetapi kenapa yang mengikuti asesmen kedua mulai tanggal 14-18 Agustus di Unesa itu ternyata hanya diikuti oleh 58 peserta,” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Dediyansah. Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, lelang jabatan pimpinan OPD ini harus transparan. Sehingga seluruh pelamar yang memenuhi kriteria seharusnya bisa mengikuti setiap tahapan seleksi. Meski bernuansa diskriminatif, politisi yang akrab disapa Cak Edi itu masih meyakini tidak ada penyelewengan dalam proses seleksi JPT Pemprov Jatim kali ini. Apalagi indikasi jual beli jabatan. “Karena sudah memakai sistem terbuka, saya rasa minim sekali dilakukan titipan-titipan dan tim seleksi juga dari kalangan independen,” cetusnya. Berikut Daftar 18 Jabatan Pemprov Jatim yang Dilelang: Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kepala Dinas PU Bina Marga Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kepala Dinas Peternakan. Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bakesbangpol Kepala Bakorwil Madiun Kepala Bakorwil Jember Kepala Bakorwil Malang Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr. Saiful Anwar Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD dr. Soedono Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Kepala Biro Perekonomian Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kepala Biro Organisasi Direktur RSUD Karsa Husada Batu (mth)
Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Baru Kepada Satuan Tugas Corona
Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi akhirnya tidak kuat menahan kritik terkait pengadaan mobil dinas pada saat pandemi. Akhirnya mobil dinas yang baru dibeli tersebut diserahkan untuk operasional Satgas Covid-19. Mahyendi memutuskan memakai mobil pribadi. Pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik dari sejumlah partai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, sejumlah tokoh masyarakat dan juga sejumlah lebaga swadaya masyarakat (LSM). "Mencermati isu mobil dinas dalam dua hari ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi di Padang, Kamis, 19 Agustus 2021. Pembelian mobil dinas baru tersebut sudah dianggarkan sejak 2020, sebelum ia terpilih menjadi Gubernur Sumbar yang diusulkan oleh DPRD Sumbar. Pembeliannya sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintahan. Selain itu mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. Sementara waktu, ia dipinjamkan mobil oleh salah satu kepala dinas dengan harapan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana. Mahyeldi memaparkan, mobil dinas baru jenis SUV Pajero Sport Dakar 4x4 tersebut disediakan oleh bagian rumah tangga. Kendaraan tersebut sudah dipakai sejak satu bulan yang lalu untuk kegiatan ke daerah dalam rangka koordinasi penanggulangan Covid-19 karena empat daerah di Sumbar masuk PPKM level 4. "Bahkan dalam proses pembelian mobil dimaksud dapat dilakukan penghematan anggaran hingga 40 persen dari pagu yang ada," katanya sebagaimana dikutif dari Antara. Guna mempertegas komitmen penanganan covid-19 dan bukti kepedulian kepada masyarakat, maka saya sudah instruksikan kepada SKPD terkait supaya melakukan pengalihan fungsi mobil dinas gubernur menjadi mobil operasional penanganan Covid-19. Ia juga meminta agar segera melelang mobil dinas yang lama sehingga dananya bisa dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Ia menegaskan, selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, Wakil Wali Kota, Wali Kota, dan Gubernur akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan dan pelayanan kepada masyarakat. "Arahan dari Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al Jufri, maka sementara waktu dirinya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. "PKS telah mewakafkan saya melayani rakyat. Jadi saya akan terus berkomitmen melayani rakyat sebaik-baiknya," katanya. Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar Rosail Akhyari menyampaikan dalam menunjang operasional gubernur sesuai aturan yang ada pihaknya menyediakan dua jenis kendaraan dinas, yaitu jenis sedan dan jeep. Ia menyampaikan, pembelian mobil dinas baru adalah bagian tidak terpisahkan dari penanggulangan Covid-19. Sebab, gubernur memiliki tugas menyelesaikan urusan lintas kabupaten dan kota termasuk penanganan corona, sehingga dituntut memiliki mobilitas tinggi. (MD).
Bengkulu Bersiap Ekspor 33 Ton Karet Olahan ke Amerika
Bengkulu, FNN - Kantor Karantina Pertanian Bengkulu saat ini sedang mempersiapkan sebanyak 33,28 ton karet olahan jenis SIR 20 senilai Rp11,5 miliar untuk diekspor ke Amerika Serikat. Kepala Karantina Pertanian Bengkulu Bukhari di Bengkulu, Kamis mengatakan permintaan luar negeri itu akan disediakan oleh PT Batanghari Bumi Pratama (BPP) yang merupakan salah satu pabrik pengolahan karet terbesar di Provinsi Bengkulu. Pihaknya, kata Bukhari, telah melakukan supervisi sekaligus koordinasi dengan perusahaan pengolahan karet yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu untuk memastikan agar permintaan luar negeri itu dipersiapkan dengan baik. "Kami lakukan supervisi atas permintaan 33,28 ton komoditas karet olahan ke PT. BPP. Ini juga sekaligus melihat kesiapan rencana ekspor karet olahan jenis SIR 20 senilai Rp11,5 miliar agar komoditas karet ini memiliki cakupan yang layak," kata Bukhari. Bukhari meyakini permintaan ekspor karet olahan dari negeri paman sam tersebut mampu dipenuhi, mengingat PT. BPP yang menyanggupi permintaan itu telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT). Dengan begitu, perusahaan itu diyakini mampu melakukan tindakan karantina perlakuan dengan fumigasi terhadap media pembawa yakni kemasan kayu yang digunakan sebagai kemasan karet yang akan diekspor. "Fumigasi ini dilakukan sesuai standar konvensi perlindungan tanaman internasional agar kemasan kayu terbebas dari organisme pengganggu tumbuhan yang dapat terbawa selama distribusinya ke negara tujuan," jelasnya. Menurutnya, meski saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, geliat ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Bengkulu tetap menunjukkan tren positif. Tidak hanya itu, permintaan dunia akan bahan baku industri dari Provinsi Bengkulu, salah satunya komoditas karet tetap dapat dipenuhi oleh para pengusaha di Bengkulu. "Ini salah satu langkah untuk mengoptimalkan gerakan tiga kali ekspor atau gratieks yang digagas Kementerian Pertanian di Provinsi Bengkulu meski saat ini masih dalam kondisi pandemi," katanya. Data pusat informasi kekarantinaan menyebut selama tahun 2020, terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor karet asal Bengkulu yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada dan Malaysia. Nilainya ekspor ini pun tercatat cukup besar yaitu mendekati angka Rp77 miliar dengan volume sebanyak 6.500 ton dan frekuensi tidak kurang dari 50 kali. Sebelumnya, pada Februari 2021 lalu, sebanyak 100,8 ton karet asal Bengkulu diekspor ke Durban, Afrika Selatan setelah resmi mendapat sertifikasi layak dari Karantina Pertanian Bengkulu. (mth)
DKI Genjot Transformasi Digital Dongkrak Pendapatan Daerah
Jakarta, FNN - Pemprov DKI Jakarta menggenjot optimalisasi transformasi digital dari sistem pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah yang sempat merosot pada 2020 akibat pandemi COVID-19. "Kami melakukan terobosan untuk transformasi digital ini," kata Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Zidni Agni Apriya dalam diskusi di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan transformasi digital difokuskan untuk sumber utama pajak dari 13 jenis pajak yang dikelola Pemprov DKI yang selama ini berkontribusi 80-90 persen terhadap penerimaan daerah. Adapun sumber utama pajak itu, lanjut dia, ada lima pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak dari sektor konsumsi seperti pajak hotel, restoran, pajak hiburan, dan retribusi parkir. Transformasi digital yang dilakukan, lanjut dia, dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui 15 bank besar. Tak hanya dengan bank, DKI juga menggandeng toko-toko ritel, perdagangan dalam jaringan atau e-commerce, uang elektronik, hingga aplikasi Jakarta Kini (Jaki) untuk mengakses pembayaran dengan barkode atau QRIS dan portal pajak daring. Dari sisi pelayanan, lanjut dia, DKI di antaranya mengembangkan portal pajak daring seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) elektronik serta integrasi layanan Jaki dan BPHTB elektronik. Sedangkan dari sisi pengawasan, lanjut dia, ada program "tax clearance" yakni wajib pajak yang belum membayar pajak dapat diketahui dan diintervensi melalui integrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk urusan sertifikat. Selain itu, integrasi juga dilakukan dengan Ditjen Pajak, KPK dan lembaga internal seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan serta sistem transaksi usaha. "Kita integrasikan di sistem penjualan hotel, restoran agar Bapenda bisa melihat data kerja sama dengan bank penyedia online sistem," ucapnya. Zidni mencatat pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2020 merosot hingga 65 persen mencapai Rp54 triliun dari sebelumnya pada 2019 capai Rp82 triliun. Ia mengharapkan dengan optimalisasi transformasi digital tersebut dapat memperbaiki capaian penerimaan daerah pada 2021. (mth)
POPULER
