DAERAH
Pasokan Oksigen untuk Rumah Sakit di Kota Surabaya Masih Aman
Surabaya, FNN - Pasokan oksigen untuk mendukung penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur, hingga saat ini masih aman, kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. "Pasokan oksigen terpenuhi, jadi masyarakat tidak perlu khawatir," katanya di Surabaya, Jumat. Ia mengatakan bahwa pemerintah kota sudah berkoordinasi dengan produsen gas oksigen di Surabaya seperti PT Samator dan PT Aneka Gas untuk mengamankan suplai oksigen medis bagi rumah sakit. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengemukakan bahwa pemerintah kota berupaya memastikan ketersediaan oksigen medis untuk pasien di rumah sakit maupun penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Komisi B DPRD Surabaya sudah meminta pemerintah kota membentuk satuan tugas yang meliputi aparat Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta TNI dan Polri guna menangani masalah ketersediaan oksigen untuk mendukung perawatan penderita COVID-19. Menurut Komisi B DPRD Surabaya, satuan tugas tersebut nantinya harus memastikan stok oksigen aman, harganya terjangkau, dan mudah diakses oleh rumah sakit dan warga. Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV Surabaya Dendy Rakhmad Sutrisno mengemukakan bahwa belakangan harga oksigen medis naik dan warga sulit memperolehnya. Menurut pantauan KPPU, ia mengatakan, gas oksigen dalam tabung satu meter kubik yang biasanya dijual Rp700 ribu sampai Rp800 ribu kini dijual seharga Rp1,2 juta hingga Rp2,1 juta. Harga isi ulang gas oksigen juga meningkat menjadi sekitar Rp150 ribu per meter kubik dari Rp30 ribu per meter kubik. (mth)
RSUD Wates Mengharapkan Kemudahan Klaim Biaya Penanganan COVID-19
Kulon Progo, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Kementerian Kesehatan mempermudah syarat pengajuan klaim biaya penanganan pasien COVID-19. Direktur RSUD Wates Lies Indriyati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan bahwa saat ini persyaratan klaim biaya penanganan pasien COVID-19 sangat banyak dan rumit. "Kalau biaya penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 mau dijamin, dan kami tidak akan merekayasa data pasien COVID-19. Kami berharap klaim dipermudah, sehingga kami bisa lancar semua, dan tidak menjadi beban kami yang harus melayani dan harus mengurus berkas klaim secara detail dan rumit," kata Lies. Ia juga mengeluhkan penggunaan aplikasi pengajuan klaim Kementerian Kesehatan, E-claim. Menurut dia, proses pengunggahan dokumen dan pemasukan data di aplikasi itu lambat sedangkan waktu pengajuan klaim dibatasi 14 hari kerja. "Yang mengunggah data klaim bersamaan dari selurun rumah sakit di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lama, sehingga kami berupaya mengunggah data lebih cepat, tidak bisa cepat," katanya. "Kami berharap Kementerian Kesehatan juga memperbaharui aplikasi yang digunakan untuk klaim penanganan pasien COVID-19," ia menambahkan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wates Ananta Kogam Dwi Korawan mengatakan bahwa pada tahun 2021 rumah sakit menyampaikan pengajuan awal klaim ke Kementerian Kesehatan senilai Rp12,2 miliar. BPJS Kesehatan, ia melanjutkan, menilai klaim biaya yang layak Rp6,5 miliar dan yang masih bermasalah Rp2,4 miliar. "Kami sudah memberikan pelayanan terbaik, namun klaim ke Kementerian Kesehatan dan BPJS cukup sulit," katanya. (mth)
TNI AL Bedah Rumah Anak Juru Parkir Peraih Adhi Makayasa
Jayapura, FNN - Markas Besar TNI AL melalui Pangkalan Utama TNI AL X/Jayapura melaksanakan kegiatan kemanusiaan bedah rumah keluarga Alex Tiris, seorang juru parkir di Jayapura, Papua, yang putranya, Always Giving Hamonangan Tiris, meraih predikat lulusan terbaik penghargaan Adhi Makayasa 2021, Kamis. Predikat Adhi Makayasa merupakan lulusan terbaik dari aspek akademik, kepribadian, dan kesemaptaan jasmani. Tiris yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu bank di Jayapura namun ia mampu menjadikan salah seorang putranya menjadi lulusan terbaik sebagai Adhi Makayasa di Akademi Angkatan Laut angkatan ke-66/2021. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi TNI AL --dalam hal ini Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono melalu jajarannya di Jayapura-- melaksanakan kegiatan bedah rumah Tiris yang bertempat di Kalam Kudus, Distrik Jayapura Selatan. Komandan Pangkalan TNI AL X/Jayapura, Kolonel Marinir Feryanto P Marpaung, menyampaikan, bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian TNI AL atas prestasi yang diraih putra terbaik Papua menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut. "Dan juga sebagai motivasi kepada putra putri asli Papua agar mereka memiliki keinginan untuk ikut bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut," harap dia. Always Giving Hamonangan Tiris adalah anak ketiga dari lima saudara pasangan suami-istri Alex Tiris dan Darmawty Panjaitan, pada penutupan pendidikan Akademi TNI AL angkatan ke-66 dinobatkan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai lulusan terbaik AAL angkatan ke-66 tahun 2021 dan mendapat penghargaan 'bergengsi' Adi Makayasa. (mth)
Pemkab Belitung Batasi Jam Operasional Tempat Usaha
Belitung, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membatasi jam beroperasinya tempat usaha di daerah itu seperti, kafe, rumah makan dan tempat hiburan malam (THM) hingga pukul 20:00 WIB. Bupati Belitung sekaligus Ketua Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan guna menekan kenaikan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. "Kebijakan ini adalah gebrakan kami untuk menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19. Kami tidak akan hanya diam dan ini akan dilakukan secara maksimal tidak boleh setengah-setengah," katanya. Menurut dia, aturan jam malam operasional tempat usaha di daerah itu akan diberlakukan selama satu minggu ke depan mulai, Kamis (8/7) besok sampai dengan Kamis (15/7) mendatang. "Selanjutnya akan kami evaluasi bagaimana apakah masih terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 ataukah ada penurunan dengan pemberlakuan ini," ujarnya. Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga menutup objek wisata di daerah itu selama satu minggu ke depan guna mengantisipasi peningkatan kasus positif COVID-19. "Area bermain atau wahana permainan anak-anak di halaman gedung nasional kami tutup karena mengundang kerumunan anak-anak jadi di sana cukup hanya pedagang saja sampai batas pukul 20:00 WIB," katanya. Dikatakan dia, mengingat kasus positif COVID-19 yang terus meningkat maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran baru 2021/2022 terpaksa ditunda selama kurun waktu satu minggu mendatang. Ia menyebutkan, hingga, Rabu (7/7) jumlah kasus positif COVID-19 di daerah itu sejak Maret 2020 mencapai 3.042 orang, sembuh 2.646 orang dan meninggal dunia sebanyak 65 orang. "Sehingga total kasus aktif COVID-19 di Belitung sekarang ini mencapai 331 kasus," ujar Sahani. (mth)
Gubernur Sumut: Belum Ada Larangan Beribadah di Tempat Ibadah
Medan, FNN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan pihaknya belum mengeluarkan larangan kegiatan beribadah di tempat ibadah selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang diperpanjang kembali dari 6-20 Juli 2021. "Tidak ada larangan beribadah di tempat ibadah. Namun diminta penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat," ujarnya di Medan, Rabu. Gubernur menegaskan jika pun rumah ibadah itu harus ditutup, maka itu merupakan hasil evaluasi satgas penanganan COVID-19 kabupaten/kota masing-masing. Dia mengakui, sesuai instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara No 288.54/26/INS/2021, untuk wilayah yang berada di level 4, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah ditiadakan. Namun, kata Edy, semuanya tergantung kondisi daerah. Jika pemerintah daerah menyatakan penyebaran COVID-19 masih aman dan terkendali, maka kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. "Yang pasti, saat ini penyebaran COVID-19 di Sumut masih relatif terkendali. Peningkatan kasus COVID-19 di Sumut belum mengarah untuk sampai menutup tempat-tempat ibadah," ujar Edy Rahmayadi,.yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar. Meskipun demikian, ujar Edy, dua kota di Sumut, yakni Medan dan Sibolga, masuk dalam katagori beredar di level 4. Biahkan, cakupan PPKM mikro di Sumut bertambah dua, yakni Sibolga dan Padang Sidempuan dari sebelumnya 10, yaitu Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Deliserdang, Serdangbedagai, Simalungun, Langkat, Dairi dan Karo, Gubernur menyebutkan, penerapan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas secara ketat masih merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Selain itu warga harus divaksin. Masyarakat Sumut, khususnya di Kota Medan dan Sibolga, yang berada di. level 4," katanya. (mth)
NTB Berpeluang Jadi Daerah Swasembada Telur dan Daging Nasional
Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah, menegaskan bahwa wilayah itu berpeluang menjadi lokasi swasembada telur dan daging nasional karena mempunyai potensi sumber daya bahan baku untuk pembuatan pakan unggas. "Kita memiliki jagung, dedak dan bahan baku lainnya. Nggak ada cerita kalau NTB nggak bisa swasembada telur dan daging," kata Gubernur Bang Zul, didampingi Bupati Dompu, Kader Jaelani, saat meninjau pabrik pakan unggas dalam keterangan tertulis di terima wartawan di Mataram, Rabu. Menurut dia, industrialisasi dalam bidang pakan ternak menjadi mungkin karena ada demand dan internal market yang memadai. Terlebih lagi, kehadiran pabrik pakan unggas merupakan bukti nyata, bahwa semua bisa dilakukan di NTB ini. Bahkan, lanjut dia, pabrik pakan ini dapat menjadi contoh agar dapat dibangun juga di kabupaten/kota di NTB lain, yang ikut memiliki potensi bahan baku. "Pak Bupati sangat bersemangat melihat geliat industrialisasi di Dompu ini," ucapnya. Ia memastikan konsep industrialisasi tersebut bukan hanya dalam konteks pembangunan pabrik-pabrik besar. Tetapi disederhanakan sebagai upaya melakukan hilirisasi atau pengolahan seluruh bahan baku yang tersedia di NTB menjadi produk jadi. Salah satu contohnya adalah dedak atau jagung yang dapat diolah menjadi pakan atau olahan lain. Dengan hilirisasi tersebut, maka petani tidak perlu lagi menjual bahan mentah ke pabrikan di luar NTB. Melalui proses pengolahan bahan baku ini, banyak jasa yang terlibat. Satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling bergerak untuk mendapatkan nilai tambah. "Itulah industrialisasi yang dimaksudkan. Mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. (mth)
Bulog Cianjur Mencatat Stok Beras CBP 5.000 Ton
Cianjur, FNN - Bulog Sub Divre Cianjur, Jawa Barat, mencatat hingga saat ini, stok beras di gudang Cianjur, mencapai 5.000 ton yang merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), jumlah tersebut dinilai aman untuk kebutuhan hingga panen tahun depan. Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Sandi Tio Pratama saat dihubungi Selasa, mengatakan untuk saat ini dari CBP yang tersedia di dua gudang Cianjur, baru 25 ton yang diajukan Pemkab Cianjur, untuk dikeluarkan. "Kami sudah menerima surat dari Pemkab Cianjur, untuk mengeluarkan Cadangan Beras Daerah CBD). Namun kami tidak tahu persis untuk keperluan apa," katanya. Ia menuturkan, ketersediaan ribuan ton beras milik pemerintah itu, ungkap dia termasuk di dalamnya CBD yang dapat dikeluarkan saat darurat seperti penanganan bencana alam yang bisa diajukan masing-masing kota/kabupaten. Sedangkan stok yang tersedia, saat ini, tutur dia, dinilai sangat aman untuk kebutuhan warga di enam wilayah seperti Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. "Sangat cukup meski saat ini, tingkat pendistribusian belum terlalu tinggi karena kita menunggu pengajuan dari masing-masing wilayah," katanya. Sedangkan terkait pandemi saat ini, pihaknya belum bisa menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula dan minyak, terlebih dengan diterapkannya PPKM darurat. Namun untuk membantu meringakan warga mendapatkan sembako murah, pihaknya membuka stand penjualan beras, minyak, gula dan daging di kantor Bulog Cianjur dengan harga lebih murah dari pasaran. "Agar tidak terjadi kerumunan, kita menghentikan operasi pasar, bagi warga yang membutuhkan sembako murah dapat berbelanja ke stand di kantor dan Gudang Bulog Cianjur," katanya. (mth)
MPP Jogjakarta Sesuaikan Layanan Selama PPKM Darurat
Jogjakarta, FNN - Mal Pelayanan Publik Jogjakarta menyesuaikan sejumlah operasional layanan selama PPKM Darurat hingga 20 Juli, salah satunya mengubah jam layanan serta menutup sementara layanan dari sejumlah instansi vertikal. "Kami melakukan perubahan untuk jam operasional layanan khususnya untuk layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Jogjakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jogjakarta Nurwidi Hartana di Jogjakarta, Selasa. Jam operasional di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jogjakarta untuk layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilakukan dari pukul 08.00-14.30 WIB setiap Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sedangkan layanan pajak daerah, PBB, dan BPHTB juga diubah menjadi pukul 08.00-12.00 WIB pada Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 11.00 WIB. Layanan perekaman e-KTP, perizinan dan pengambilan dokumen dibatasi pada pukul 08.00-10.00 WIB setiap hari kerja. Sedangkan layanan dari sejumlah instansi vertikal yang ditutup sementara selama PPKM Darurat di antaranya dari layanan SIM, laporan kehilangan, dan SKCK dari Polresta Jogjakarta, layanan Samsat, BPJS, BPOM, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Bea Cukai, Imigrasi serta layanan haji dan umroh dari Kantor Kementerian Agama Kota Jogjakarta. "Untuk layanan perbankan, PDAM, koperasi dan badan usaha lain disesuaikan dengan jam operasional dari masing-masing instansi," katanya. Nurwidi berharap, perubahan jam operasional layanan tersebut dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kasus tidak semakin meningkat. "Kami pun melakukan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja langsung di kantor. Harapannya, kami tetap bisa memberikan layanan dengan baik di tengah pembatasan-pembatasan ini," katanya. Selain melalui MPP, warga Kota Yogyakarta pun sudah bisa mengakses berbagai layanan publik secara daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). (mth)
Bulog Meulaboh Siapkan Puluhan Ton Bahan Pokok Stabilkan Harga Pangan
Meulaboh, FNN - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Meulaboh Aceh menyiapkan puluhan ton bahan pokok guna melakukan stabilisasi harga pangan melalui pasar murah yang diselenggarakan di empat lokasi di Kabupaten Aceh Barat. “Puluhan ton bahan pokok yang kita siapkan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh Hafizhsyah, Selasa (6/7). Ada pun jenis bahan pokok yang disiapkan dalam kegiatan pasar murah tersebut terdiri dari beras sebanyak 8.800 kilogram (8,8 ton), 8.000 liter (8 ton) minyak goreng kemasan, 8.000 kilogram (8 ton) gula pasir, 1.000 kilogram (1 ton) tepung terigu, serta 30.400 butir telur ayam. Sedangkan untuk harga jual bahan pokok tersebut yakni beras ukuran 10 kilogram seharga Rp85 ribu/sak, telur ayam Rp36 ribu/papan (isi 30 butir), minyak goreng Rp27 ribu per bambu (2 liter), tepung terigu Rp9 ribu/pcs, serta gula pasir Rp20 ribu per 2 kilogram. “Harga barang yang dijual kepada masyarakat ini disubsidi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” katanya. Ada pun lokasi pasar murah dipusatkan di Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Tanggal 5 Juli 2021, kemudian di halaman Kantor Camat Bubon pada Tanggal 6 Juli 2021. Kemudian di Pasar Beureugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat pada Tanggal 7 Juli 2021 serta di Pasar Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada Tanggal 8 Juli 2021 mendatang. Ia menjelaskan, pasar murah yang diselenggarakan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Aceh tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan intervensi pasar, agar harga barang menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah agar tetap stabil, kata Hafizhsyah menuturkan. (mth)
Bank Nagari Dipercaya Pemerintah Salurkan Dana PEN Rp250 miliar
Padang, FNN - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk yang kedua kalinya sebesar Rp250 miliar. Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad di Padang, Selasa menyampaikan dari penempatan dana PEN tersebut, Bank BPD yang diberi dana wajib menyalurkan dua kali lipat dari jumlah penempatan atau minimal Rp500 miliar. "Adanya penempatan dana PEN ini kami yakin dengan diberikan jangka waktu enam bulan, kami akan bisa melakukan penetrasi, bisa memberikan perubahan kepada masyarakat untuk kembali bangkit," ucapnya. Pihaknya juga yakin adanya dana PEN ini akan memberikan efek yang sangat pesat bagaimana perekonomian masyarakat di Sumbar tumbuh seperti sedia kala. Ia mengatakan pada penyaluran dana PEN tahap pertama hingga 5 Maret 2021 Bank Nagari berhasil menyalurkan dalam bentuk ekspansi kredit sebesar Rp591,88 miliar dengan penurunan margin atau bunga maksimal 3,50 persen dan NPL 2,93 persen. Rincian penyaluran dana per segmen bisnis terdiri dari usaha mikro Rp41,97 miliar, usaha kecil Rp300,07 miliar, usaha menengah Rp32,99 miliar, korporasi Rp19,74 miliar, konsumtif Rp197,10 miliar. Terhadap penempatan dana PEN tahap dua 2021 akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT BPD Sumbar yang telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan dalam surat nomor SR/048/DIR/PP/06-2021 tanggal 03 Juni 2022. Target kemampuan menurunkan margin bunga atau bagi hasil sekitar 1 hingga 3,50 persen. Kemudian target kemampuan untuk mengelola risiko atau NPL Gross 2,85 persen. Selanjutnya kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi untuk segmen bisnis produktif Rp300 miliar dan konsumtif Rp200 miliar. Disisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan berdasarkan review sampai pada tempo penempatan dan periode pertama tanggal 7 Juni 2021 Bank Nagari telah menyalurkan kredit sebesar Rp992,37 miliar. "Penyaluran tersebut 3,96 kali lipat dari jumlah penempatan itu sendiri atau jauh dari target ekspansi dari pemerintah yakni dua kali lipat. Kredit itu disalurkan kepada 12.129 debitur," sebut Heru. Kemudian dari total nilai penyaluran kredit tersebut sebsar Rp775,52 miliar, atau 78,15 persen disalurkan untuk UMKM dengan jumlah debitur sebanyak 5.637 debitur. "Ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang disalurkan bank nagari telah sesuai dengan tujuan penempatan dana PEN itu yakni dalam rangka membantu sektor UMKM untuk bangkit dari krisis akibat pandemi," ujar dia. Ia menyampaikan tidak semua BPD dapat menyalurkan dana PEN, hanya delapan BPD se Indonesia yang diberikan kesempatan untuk penempatan dana PEN dan Bank Nagari termasuk salah satunya. Ia berharap Bank Nagari memiliki kecukupan likuiditas dengan kondisi pandemi ini, dan mampu untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan bunga yang sangat murah kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. (mth)
POPULER
