DAERAH
Sumbar Godok Aturan untuk Selesaikan Penguasaan Hutan di Pasaman Barat
Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggodok formulasi aturan untuk penyelesaian penguasaan (okupasi) kawasan hutan secara ilegal yang dijadikan kebun sawit oleh oknum masyarakat di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. "Kementerian kehutanan menyerahkan kewenangan penyelesaian persoalan ini kepada provinsi Sumatera Barat. Kita berupaya membuat sebuah formula untuk bisa menyelesaikan hal itu tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi bersama Polda Sumbar dan Pemkab Pasaman Barat di Padang, Sabtu malam. Gubernur mengatakan penyelesaian permasalahan tersebut menjadi perhatian serius dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kepolisian RI. Karena itu perlu dilakukan gerak cepat untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang telah di okupasi dan di dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum masyarakat, mengembalikannya kepada negara dan upaya pengelolaan sesuai aturan dan kebijakan pemerintah. "Kita sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian permasalahan ini termasuk koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan pihak terkait," ujarnya. Menyambung pernyataan tersebut Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan salah satu hasil rapat dengan Kementerian Kehutanan adalah kemungkinan Pemerintah Provinsi mengelola lahan yang telah dikembalikan tersebut dengan menunjuk pihak-pihak tertentu dengan sistem bagi hasil. Dengan cara demikian masyarakat yang menggantungkan hidup di lahan sawit itu tetap bisa diberdayakan untuk bekerja guna menopang perekonomian keluarga. Sementara negara juga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dalam pelaksanaannya nanti Pemprov Sumbar diminta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan hingga Juli 2021 sudah ada 1.112 hektare lahan yang awalnya diokupasi oleh masyarakat secara ilegal, dikembalikan kepada negara. Ia mengatakan jumlah itu masih akan terus meningkat kemungkinan hingga lebih dari 2000 hektare karena saat ini tim masih bergerak di lapangan. Namun, ia menilai masih perlu upaya tingkat lanjut karena jumlah lahan yang di okupasi secara ilegal itu kemungkinan mencapai 9000 hektare. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan yang telah menyerahkan kewenangan kepada Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan persoalan itu, ia merekomendasikan untuk mengedepankan sosialisasi dan negosiasi kepada oknum masyarakat agar secara sukarela menyerahkan lahan negara yang telah dikuasai tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan kerawanan sosial di tengah masyarakat Air Bangis karena sebagian masyarakat menggantungkan ekonomi di lahan sawit tersebut. Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemprov Sumbar. Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat juga akan diuntungkan. Permasalahan penguasaan lahan kawasan hutan di Air Bangis itu menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi bermula dari dicabutnya izin HPH PT Rimba Baru Lestari dan PT Rimba Swasembada (HTI) oleh Menteri Kehutanan sehingga terjadi open-access perambahan atau okupasi oleh oknum masyarakat. Kemudian pencabutan izin HPH PT Inkud Agritama yang menyebabkan semakin terjadi akses terbuka tersebut. Demikian juga pembangunan jalan Teluk Tapang dan perladangan atau pembuatan kebun kelapa sawit secara ilegal oleh oknum masyarakat di kawasan hutan tersebut Data penguasaan kawasan hutan dan penyerahan lahan oleh Polda Sumbar sampai dengan Juni 2021 terlihat sebagian besar pengelola sawit ilegal di lahan milik negara itu adalah pemilik modal yang masing-masingnya memiliki lebih dari 10 hektare.* (mth)
Realisasi APBD Gorontalo Utara Semester I Capai 43,31 Persen
Gorontalo, FNN - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada semester I Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,31 persen. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, Husin Halidi, di Gorontalo, Jumat, mengatakan APBD setempat yang Rp746,7 miliar tersebut telah terealisasi penyerapannya Rp323,4 miliar atau 43,31 persen. Serapan tersebut, kata dia, akan terus digenjot agar pada Oktober 2021 terealisasi minimal hingga 85 persen. "Lebih tinggi lagi serapannya, tentu akan lebih baik agar mampu tuntas optimal sebelum 15 Desember," katanya. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya, mencapai Rp32,2 miliar dengan realisasi 32,53 persen atau Rp10,4 miliar, terdiri atas pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp9,2 miliar dengan realisasi Rp2,1 miliar atau 22,37 persen, retribusi daerah ditargetkan Rp6,1 miliar realisasi sementara mencapai Rp2,8 miliar atau 66,79 persen. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp3,2 miliar dengan realisasi mencapai 85,32 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah Rp13,6 miliar dengan realisasi Rp2,7 miliar atau 20,44 persen. Selain itu, pendapatan transfer Rp696,7 miliar realisasi 44,91 persen atau Rp312,9 persen. Hingga saat ini, lanjut Husin, realisasi belanja daerah mencapai Rp274,06 miliar atau 34,92 persen dari total belanja Rp784,7 miliar, diantaranya terdapat belanja pegawai sebesar Rp256 miliar dengan realisasi Rp123,2 miliar atau 48,15 persen, belanja modal Rp159,3 miliar dengan realisasi Rp22,3 miliar atau 14,03 persen. Kendala yang dihadapi dalam proses realisasi anggaran, katanya, pandemi COVID-19. "Namun semangat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus didorong dalam upaya percepatan realisasi anggaran tahun ini," katanya. (mth)
Pemkab HSS Serahkan Bantuan Program Rumah Sejahtera bagi 352 Warga
Kandangan, FNN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan kembali menyerahkan bantuan program rumah sejahtera bagi 352 warga untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di daerah tersebut. Bupati HSS Akhamd Fikri di Kandangan Jumat mengatakan, selain memberikan bantuan pembangunan rumah sejahtera pihaknya juga meluncurkan program usaha ekonomi produktif (UEP) untuk penerima manfaat di Kecamatan Padah Batung dan Loksado. Menurut bupati, inti dari program ini adalah agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni dan bisa lebih nyaman di rumah. Begitu juga dengan bantuan usaha ekonomi produktif diharapkan bisa menjadi modal usaha untuk meningkatkan usahanya. Menurut dia, di tengah pandemi COVID-19, pihaknya bersyukur anggaran ini masih bisa dipertahankan berkat dukungan DPRD juga anggaran tidak direfocusing, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Diharapkan agar seluruh masyarakat di Kabupaten HSS secara bertahap memiliki rumah layak huni. "Saya minta, warga penerima bantuan segera memanfaatkan uangnya untuk merenovasi rumah, setelah mereka menerima bantuan sosial tersebut, supaya dana yang tersalurkan tetap pada tujuannya," katanya, Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah mengatakan, program rumah sejahtera bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni dan UEP dimaksudkan untuk memberikan modal usaha masyarakat. "PRS ini telah berjalan sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga sekarang. Dana program tersebut berasal dari dana dari APBD murni," katanya. Masing-masing KPM program rumah sejahtera mendapatkan bantuan sebesar Rp13.908.000, per KPM dan usaha ekonomi produktif sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta per keluarga penerima manfaat. Total penerima bantuan rumah sejahtera tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dari sebanyak 500 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan. Sedangkan, untuk penerima bantuan UEP ditetapkan sebanyak 106 orang KPM yang juga telah melalui verifikasi tahap akhir se Kabupaten HSS. KPM yang tidak lolos tahap verifikasi di antaranya karena dianggap telah mampu, telah menerima bantuan sejenis, ataupun karena meninggal dunia. Pada penyaluran bantuan kali ini, KPM yang berhak menerima PRS pada Kecamatan Padang Batung sebanyak 97 orang, dan UEP sebanyak 31 orang, untuk Kecamatan Loksado, penerima PRS sebanyak 26 orang KPM. "Dengan perwakilan masing-masing empat orang per kecamatan per setiap jenis bantuan sosial. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati HSS kepada KPM," katanya. Seluruh bantuan tersebut, akan disalurkan melalui Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial ini akan dilaksanakan pada enam titik, di mana Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Loksado adalah titik pertama penyerahan bantuan. "Terimakasih kepada bapak bupati, wakil bupati, dan pihak DPRD HSS karena bagaimanapun juga anggaran ini harus dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Dalam kondisi pandemi COVID-19, bansos untuk masyarakat kita terus dapat disalurkan," katanya. (mth)
Pasokan Oksigen untuk Rumah Sakit di Kota Surabaya Masih Aman
Surabaya, FNN - Pasokan oksigen untuk mendukung penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur, hingga saat ini masih aman, kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. "Pasokan oksigen terpenuhi, jadi masyarakat tidak perlu khawatir," katanya di Surabaya, Jumat. Ia mengatakan bahwa pemerintah kota sudah berkoordinasi dengan produsen gas oksigen di Surabaya seperti PT Samator dan PT Aneka Gas untuk mengamankan suplai oksigen medis bagi rumah sakit. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengemukakan bahwa pemerintah kota berupaya memastikan ketersediaan oksigen medis untuk pasien di rumah sakit maupun penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Komisi B DPRD Surabaya sudah meminta pemerintah kota membentuk satuan tugas yang meliputi aparat Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta TNI dan Polri guna menangani masalah ketersediaan oksigen untuk mendukung perawatan penderita COVID-19. Menurut Komisi B DPRD Surabaya, satuan tugas tersebut nantinya harus memastikan stok oksigen aman, harganya terjangkau, dan mudah diakses oleh rumah sakit dan warga. Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV Surabaya Dendy Rakhmad Sutrisno mengemukakan bahwa belakangan harga oksigen medis naik dan warga sulit memperolehnya. Menurut pantauan KPPU, ia mengatakan, gas oksigen dalam tabung satu meter kubik yang biasanya dijual Rp700 ribu sampai Rp800 ribu kini dijual seharga Rp1,2 juta hingga Rp2,1 juta. Harga isi ulang gas oksigen juga meningkat menjadi sekitar Rp150 ribu per meter kubik dari Rp30 ribu per meter kubik. (mth)
RSUD Wates Mengharapkan Kemudahan Klaim Biaya Penanganan COVID-19
Kulon Progo, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Kementerian Kesehatan mempermudah syarat pengajuan klaim biaya penanganan pasien COVID-19. Direktur RSUD Wates Lies Indriyati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan bahwa saat ini persyaratan klaim biaya penanganan pasien COVID-19 sangat banyak dan rumit. "Kalau biaya penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 mau dijamin, dan kami tidak akan merekayasa data pasien COVID-19. Kami berharap klaim dipermudah, sehingga kami bisa lancar semua, dan tidak menjadi beban kami yang harus melayani dan harus mengurus berkas klaim secara detail dan rumit," kata Lies. Ia juga mengeluhkan penggunaan aplikasi pengajuan klaim Kementerian Kesehatan, E-claim. Menurut dia, proses pengunggahan dokumen dan pemasukan data di aplikasi itu lambat sedangkan waktu pengajuan klaim dibatasi 14 hari kerja. "Yang mengunggah data klaim bersamaan dari selurun rumah sakit di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lama, sehingga kami berupaya mengunggah data lebih cepat, tidak bisa cepat," katanya. "Kami berharap Kementerian Kesehatan juga memperbaharui aplikasi yang digunakan untuk klaim penanganan pasien COVID-19," ia menambahkan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wates Ananta Kogam Dwi Korawan mengatakan bahwa pada tahun 2021 rumah sakit menyampaikan pengajuan awal klaim ke Kementerian Kesehatan senilai Rp12,2 miliar. BPJS Kesehatan, ia melanjutkan, menilai klaim biaya yang layak Rp6,5 miliar dan yang masih bermasalah Rp2,4 miliar. "Kami sudah memberikan pelayanan terbaik, namun klaim ke Kementerian Kesehatan dan BPJS cukup sulit," katanya. (mth)
TNI AL Bedah Rumah Anak Juru Parkir Peraih Adhi Makayasa
Jayapura, FNN - Markas Besar TNI AL melalui Pangkalan Utama TNI AL X/Jayapura melaksanakan kegiatan kemanusiaan bedah rumah keluarga Alex Tiris, seorang juru parkir di Jayapura, Papua, yang putranya, Always Giving Hamonangan Tiris, meraih predikat lulusan terbaik penghargaan Adhi Makayasa 2021, Kamis. Predikat Adhi Makayasa merupakan lulusan terbaik dari aspek akademik, kepribadian, dan kesemaptaan jasmani. Tiris yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu bank di Jayapura namun ia mampu menjadikan salah seorang putranya menjadi lulusan terbaik sebagai Adhi Makayasa di Akademi Angkatan Laut angkatan ke-66/2021. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi TNI AL --dalam hal ini Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono melalu jajarannya di Jayapura-- melaksanakan kegiatan bedah rumah Tiris yang bertempat di Kalam Kudus, Distrik Jayapura Selatan. Komandan Pangkalan TNI AL X/Jayapura, Kolonel Marinir Feryanto P Marpaung, menyampaikan, bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian TNI AL atas prestasi yang diraih putra terbaik Papua menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut. "Dan juga sebagai motivasi kepada putra putri asli Papua agar mereka memiliki keinginan untuk ikut bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut," harap dia. Always Giving Hamonangan Tiris adalah anak ketiga dari lima saudara pasangan suami-istri Alex Tiris dan Darmawty Panjaitan, pada penutupan pendidikan Akademi TNI AL angkatan ke-66 dinobatkan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai lulusan terbaik AAL angkatan ke-66 tahun 2021 dan mendapat penghargaan 'bergengsi' Adi Makayasa. (mth)
Pemkab Belitung Batasi Jam Operasional Tempat Usaha
Belitung, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membatasi jam beroperasinya tempat usaha di daerah itu seperti, kafe, rumah makan dan tempat hiburan malam (THM) hingga pukul 20:00 WIB. Bupati Belitung sekaligus Ketua Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan guna menekan kenaikan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. "Kebijakan ini adalah gebrakan kami untuk menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19. Kami tidak akan hanya diam dan ini akan dilakukan secara maksimal tidak boleh setengah-setengah," katanya. Menurut dia, aturan jam malam operasional tempat usaha di daerah itu akan diberlakukan selama satu minggu ke depan mulai, Kamis (8/7) besok sampai dengan Kamis (15/7) mendatang. "Selanjutnya akan kami evaluasi bagaimana apakah masih terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 ataukah ada penurunan dengan pemberlakuan ini," ujarnya. Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga menutup objek wisata di daerah itu selama satu minggu ke depan guna mengantisipasi peningkatan kasus positif COVID-19. "Area bermain atau wahana permainan anak-anak di halaman gedung nasional kami tutup karena mengundang kerumunan anak-anak jadi di sana cukup hanya pedagang saja sampai batas pukul 20:00 WIB," katanya. Dikatakan dia, mengingat kasus positif COVID-19 yang terus meningkat maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran baru 2021/2022 terpaksa ditunda selama kurun waktu satu minggu mendatang. Ia menyebutkan, hingga, Rabu (7/7) jumlah kasus positif COVID-19 di daerah itu sejak Maret 2020 mencapai 3.042 orang, sembuh 2.646 orang dan meninggal dunia sebanyak 65 orang. "Sehingga total kasus aktif COVID-19 di Belitung sekarang ini mencapai 331 kasus," ujar Sahani. (mth)
Gubernur Sumut: Belum Ada Larangan Beribadah di Tempat Ibadah
Medan, FNN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan pihaknya belum mengeluarkan larangan kegiatan beribadah di tempat ibadah selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang diperpanjang kembali dari 6-20 Juli 2021. "Tidak ada larangan beribadah di tempat ibadah. Namun diminta penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat," ujarnya di Medan, Rabu. Gubernur menegaskan jika pun rumah ibadah itu harus ditutup, maka itu merupakan hasil evaluasi satgas penanganan COVID-19 kabupaten/kota masing-masing. Dia mengakui, sesuai instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara No 288.54/26/INS/2021, untuk wilayah yang berada di level 4, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah ditiadakan. Namun, kata Edy, semuanya tergantung kondisi daerah. Jika pemerintah daerah menyatakan penyebaran COVID-19 masih aman dan terkendali, maka kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. "Yang pasti, saat ini penyebaran COVID-19 di Sumut masih relatif terkendali. Peningkatan kasus COVID-19 di Sumut belum mengarah untuk sampai menutup tempat-tempat ibadah," ujar Edy Rahmayadi,.yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar. Meskipun demikian, ujar Edy, dua kota di Sumut, yakni Medan dan Sibolga, masuk dalam katagori beredar di level 4. Biahkan, cakupan PPKM mikro di Sumut bertambah dua, yakni Sibolga dan Padang Sidempuan dari sebelumnya 10, yaitu Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Deliserdang, Serdangbedagai, Simalungun, Langkat, Dairi dan Karo, Gubernur menyebutkan, penerapan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas secara ketat masih merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Selain itu warga harus divaksin. Masyarakat Sumut, khususnya di Kota Medan dan Sibolga, yang berada di. level 4," katanya. (mth)
NTB Berpeluang Jadi Daerah Swasembada Telur dan Daging Nasional
Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah, menegaskan bahwa wilayah itu berpeluang menjadi lokasi swasembada telur dan daging nasional karena mempunyai potensi sumber daya bahan baku untuk pembuatan pakan unggas. "Kita memiliki jagung, dedak dan bahan baku lainnya. Nggak ada cerita kalau NTB nggak bisa swasembada telur dan daging," kata Gubernur Bang Zul, didampingi Bupati Dompu, Kader Jaelani, saat meninjau pabrik pakan unggas dalam keterangan tertulis di terima wartawan di Mataram, Rabu. Menurut dia, industrialisasi dalam bidang pakan ternak menjadi mungkin karena ada demand dan internal market yang memadai. Terlebih lagi, kehadiran pabrik pakan unggas merupakan bukti nyata, bahwa semua bisa dilakukan di NTB ini. Bahkan, lanjut dia, pabrik pakan ini dapat menjadi contoh agar dapat dibangun juga di kabupaten/kota di NTB lain, yang ikut memiliki potensi bahan baku. "Pak Bupati sangat bersemangat melihat geliat industrialisasi di Dompu ini," ucapnya. Ia memastikan konsep industrialisasi tersebut bukan hanya dalam konteks pembangunan pabrik-pabrik besar. Tetapi disederhanakan sebagai upaya melakukan hilirisasi atau pengolahan seluruh bahan baku yang tersedia di NTB menjadi produk jadi. Salah satu contohnya adalah dedak atau jagung yang dapat diolah menjadi pakan atau olahan lain. Dengan hilirisasi tersebut, maka petani tidak perlu lagi menjual bahan mentah ke pabrikan di luar NTB. Melalui proses pengolahan bahan baku ini, banyak jasa yang terlibat. Satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling bergerak untuk mendapatkan nilai tambah. "Itulah industrialisasi yang dimaksudkan. Mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. (mth)
Bulog Cianjur Mencatat Stok Beras CBP 5.000 Ton
Cianjur, FNN - Bulog Sub Divre Cianjur, Jawa Barat, mencatat hingga saat ini, stok beras di gudang Cianjur, mencapai 5.000 ton yang merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), jumlah tersebut dinilai aman untuk kebutuhan hingga panen tahun depan. Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Sandi Tio Pratama saat dihubungi Selasa, mengatakan untuk saat ini dari CBP yang tersedia di dua gudang Cianjur, baru 25 ton yang diajukan Pemkab Cianjur, untuk dikeluarkan. "Kami sudah menerima surat dari Pemkab Cianjur, untuk mengeluarkan Cadangan Beras Daerah CBD). Namun kami tidak tahu persis untuk keperluan apa," katanya. Ia menuturkan, ketersediaan ribuan ton beras milik pemerintah itu, ungkap dia termasuk di dalamnya CBD yang dapat dikeluarkan saat darurat seperti penanganan bencana alam yang bisa diajukan masing-masing kota/kabupaten. Sedangkan stok yang tersedia, saat ini, tutur dia, dinilai sangat aman untuk kebutuhan warga di enam wilayah seperti Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. "Sangat cukup meski saat ini, tingkat pendistribusian belum terlalu tinggi karena kita menunggu pengajuan dari masing-masing wilayah," katanya. Sedangkan terkait pandemi saat ini, pihaknya belum bisa menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula dan minyak, terlebih dengan diterapkannya PPKM darurat. Namun untuk membantu meringakan warga mendapatkan sembako murah, pihaknya membuka stand penjualan beras, minyak, gula dan daging di kantor Bulog Cianjur dengan harga lebih murah dari pasaran. "Agar tidak terjadi kerumunan, kita menghentikan operasi pasar, bagi warga yang membutuhkan sembako murah dapat berbelanja ke stand di kantor dan Gudang Bulog Cianjur," katanya. (mth)
POPULER
