DAERAH
Sebanyak 2.988 Orang Warga Aceh Jaya Terima Dana BPUM
Banda Aceh, FNN - Sebanyak 2.988 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak COVID-19 di Kabupaten Aceh Jaya, menerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat. “Alhamdulillah SK dari kementerian Koperasi dan UKM sudah keluar, terdapat sebanyak 2.988 orang penerima. Bantuan ini merupakan sala satu upaya membantu UMKM untuk bangkit kembali,” kata Abu Bakar, Rabu. Untuk penyalurannya, pihaknya akan menggelar rapat terbatas dengan pihak Bank Aceh terkait bagaimana penyaluran dana tersebut sesuai dengan tetap menerapkan protocol Kesehata Pada tahun 2020 pihaknya mengusulkan sebanyak 15.000 orang lebih dan yang keluar sesudah hasil verifikasi sebanyak 2.988 orang. “Sistem pengambilan nanti langsung ke Bank dan langsung mengikuti prosedur pengambilan dengan dan tidak ada pendampingan serta pemotongan dana apapun dengan jumlah anggaran yang diterima Rp1.200.000,” kata Abu Bakar. Pihaknya berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu UMKM untuk terus bangkit di tengah pandemi COVID-19. (sws)
Dinkes Ambon Sasar Vaksinasi Pra Lansia
Ambon, FNN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Ambon menyasar cakupan kelompok vaksinasi COVID-19 pada kelompok pra-lansia yakni usia 50 tahun ke atas. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, Wendy Pelupessy, di Ambon, Kamis, mengatakan, perluasan cakupan vaksinasi sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kelompok pra-lansia. Surat edaran tersebut menyatakan, kelompok pra-lansia umur 50 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena dianggap kelompok usia rentan. "Kami mulai menyasar kelompok pra-lansia menjadi prioritas vaksinasi, karena mereka masuk dalam kelompok rentan," ujar Wendy. Dijelaskannya, warga pra-lansia bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas untuk mendaftar diri terlebih dulu kemudian mendapat jadwal vaksinasi. "Kami berupaya agar bukan hanya kelompok lansia tapi pra-lansia juga menjadi prioritas vaksinasi," katanya. Upaya vaksinasi, menurut Wendy, akan terus dilakukan bagi lansia dengan menerapkan sistem “jemput bola" pelayanan vaksinasi COVID-19 di rumah - rumah lansia. "Kita berharap seluruh lansia di Kota Ambon divaksinasi, karena masuk kelompok yang rentan terpapar COVID-19 dan menjadi prioritas untuk divaksinasi," ujarnya. Hingga saat ini capaian vaksinasi untuk lansia di kota Ambon sebesar 41,47 persen. "Pemerintah menganjurkan lansia menjadi prioritas karena kita belum capai 50 persen, diharapkan kedepan akan terus meningkat," tandas Wendy. (sws)
Pemkab Gunung Kidul Pasang Plakat di Tujuh Pantai di Tanah Kesultanan
Gunung Kidul, FNN - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasang plakat di tujuh kawasan pantai yang merupakan tanah kasultanan yang ada di wilayah ini. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan tujuh pantai yang masuk dalam kawasan tanah kasultanan (SG), yakni Pantai Baron, Ngrawe, Nglolang, Sepanjang, Drini, Krakal dan Siung. "Kawasan pesisir pantai yang merupakan bagian dari tanah kasultanan (SG), saat ini pengelolaan dan kewenangan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dengan diberikannya surat kekancingan," kata Sunaryanta. Berdarkan laporan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul kawasan SG di Pantai Baron, Ngrawe, Nglolang, Sepanjang, Drini, Krakal dan Siung. Lahan SG terluas berada di kawasan Pantai Krakal dengan luasan mencapai 14 hektare lebih. Selanjutnya, kawasan Pantai Ngrawe atau yang lebih di kenal masyarakat dengan Pantai Mesra menjadi kawasan yang sudah menjadi penguasaan Pemkab Gunung Kidul seluas kurang lebih 1,4 hektare sesuai surat kekancingan Nomor 027.B/HI/KPKl2020 serta enam pantai lainya. "Dengan di pasangnya plakat tersebut menjadi satu keabsahan Pemerintah Gunung Kidul dalam mengawal tanah-tanah yang berstatus SG," katanya. Bupati Sunaryanta juga mengatakan pemasangan plakat ini menjadi salah satu upaya dan partisipasi aktif pemerintah kabupaten menjaga dan menyelamatkan baik tanah-tanah SG. Dengan ini masyarakat yang akan lebih diuntungkan. "Selain hal tersebut sebagai bentuk langkah awal proses tata ruang sepandan pantai," katanya. Seperti diketahui, saat ini kabupaten/kota di DIY telah melakukan inventarisasi tanah kesultanan dan tanah puro pakualaman (PAG) dalam beberapa tahun terakhir. (sws)
Panglima TNI Tinjau Penanganan COVID-19 di Grobogan
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau penanganan COVID-19 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari meningkatkan angka kasus positif di wilayah tersebut akhir-akhir ini. Dalam tinjauannya bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, Minggu, Panglima menginstruksikan anggota TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Grobogan. "Saya tekankan agar TNI/Polri dan forkopimda untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PPKM skala mikro yang telah berjalan hingga saat ini," kata Panglima Hadi dalam keterangan tertulisnya. Dalam rangka gerak cepat mengendalikan kasus COVID-19 di Grobogan, Panglima memimpin rapat terbatas dengan pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini Grobogan juga mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan. Panglima TNI mengemukakan bahwa adanya lonjakan kasus positif COVID-19, TNI/Polri akan memperkuat personel agar dapat membantu pelaksanaan tugas di lapangan. "Saya berharap Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan kemampuan uji PCR agar kasus konfirmasi dapat diketahui dan mempercepat memutus rantai penularan," kata Panglima TNI. Panglima TNI juga memerintahkan jajaran TNI agar mengerahkan segenap kekuatan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Grobogan. Ia juga berharap Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan dukungan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang juga dibantu TNI/Polri. Selain itu, Panglima juga mengingatkan ada data terkait dengan COVID-19 dapat dilaporkan sesuai dengan data di lapangan. "Data yang dilaporkan harus merupakan data nyata di lapangan, tegakkan terus disiplin protokol kesehatan, laksanakan penyekatan mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran, termasuk dari luar Kabupaten Grobogan," ujar Panglima. Di akhir pengarahannya, Panglima juga mengingat pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia agar kekebalan kelompok dapat terwujud. Usai melaksanakan rapat, Panglima TNI meninjau pelaksanaan vaksinasi di RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan yang diikuti oleh 500 orang dibagi dalam lima gelombang dengan tim RSUD 21 vaksinator, TNI 8 vaksinator, Polri 8 vaksinator, dan pemda 8 vaksinator dengan total 45 vaksinator. Dalam peninjauan vaksinasi Panglima TNI menyampaikan agar terus melaksanakan disiplin protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. "Walau telah divaksin, bukan berarti kebal terhadap COVID-19," kata Panglima mengingatkan kepada masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K, Forkopimda Kabupaten Grobogan, serta para pejabat utama TNI dan Polri. Sebelumnya, Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Ganip Warsito meninjau penanganan COVID-19 di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebelum ke Grobokan, rombongan telah mengunjungi Blora, Pati, dan Kudus. (sws)
Ketua DPRD Bogor Populerkan Aksara Sunda
Cibinong, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto ingin mempopulerkan Aksara Sunda pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539 yang jatuh pada 3 Juni 2021. "Masyarakat Kabupaten Bogor harus bangga terhadap kebudayaannya sendiri di tengah pergaulan internasional," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Minggu. Menurut dia, sebagai langkah awal mempopulerkan, aksara Sunda dalam narasi petuah bijak dengan kaidah desain grafis mulai dipamerkan di lobby utama Gedung DPRD sejak 3 Juni 2021. Rudy mengatakan, sebagai produk seni komunikasi visual, aksara Sunda juga menjadi media pengingat bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di tataran Sunda. "Sudah mulai menggunakan di lobby DPRD terpampang foto-foto kesenian Sunda yang bertuliskan aksara Sunda, itu sebagai penyadaran pemula terhadap kebanggaan akan kebudayaan Sunda," kata Rudy. Ke depan, ia juga akan meminta pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk menambahkan aksara Sunda di plang nama DPRD dan plang nama ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor. "Kita akan dorong juga untuk dinas-dinas agar mempopulerkan aksara Sunda di setiap kantornya, nama jalan dan ruang publik lainnya. mudah-mudahan ke depannya Kabupaten Bogor menjadi daerah yang membangun wilayah dan masyarakatnya dengan kearifan lokal," terang politisi Partai Gerindra itu. Di samping itu, aksara Sunda jika ditempatkan secara proporsional produk kearifan lokal dapat menjadi daya ungkit berbagai program pemerintah memulihkan ekonomi di tengah pandemi. "Aksara dan bahasa Sunda memiliki estetika baik secara visual maupun vokal. Jadi, nantinya bisa dikombinasikan antara aksara dan bahasa sunda, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ini sejalan dengan program pemerintah mempromosikan sport city and tourism di Kabupaten Bogor," ujar Rudy. Ia menambahkan, menampilkan kekayaan budaya lokal juga akan membangkitkan kebanggaan warga Kabupaten Bogor akan jati diri. Kata dia, keluhuran nilai budaya Sunda sangat relevan untuk diterapkan di era globalisasi saat ini. (sws)
PKS Nilai Wali Kota Medan Belum Wujudkan Janji Kampanye 100 Hari Kerja
Medan, FNN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman belum mewujudkan janji sewaktu kampanye di 100 hari kerja. "Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir," kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu. Namun politisi PKS ini mengapresiasi atas kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja. Di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan. "Tapi itu, belum maksimal. Kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKS di DPRD juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan," ungkapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan mengaku akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat. "PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye agar direalisasikan kepada masyarakat Kota Medan," tutur Rudiawan. (sws)
BPBD: Jumlah Pengungsi Longsor Cibeber-Cianjur Bertambah
Cianjur, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah pengungsi longsor di Kecamatan Cibeber, bertambah hingga 300 jiwa dan ditampung di dua tempat di pondok pesantren di Desa Cibokor. "Jumlahnya bertambah dari 220 jiwa menjadi 300 jiwa, ketika sore menjelang karena sejak dua hari terakhir, hujan kembali turun deras dari sore hingga malam, sehingga warga yang bertahan di rumahnya dievakuasi, untuk antisipasi," kata Sekretaris BPBD Cianjur, Jabar, Irfan Sofyan saat dihubungi Sabtu. Puluhan warga yang awalnya bertahan di rumahnya masing-masing karena hanya terancam, merupakan warga dari dua kampung di Desa Cibokor, akhirnya memilih dievakuasi menjelang malam karena sejak dua hari terakhir, hujan kembali turun deras dari sore hingga malam. Saat siang menjelang mereka memilih kembali untuk membersihkan rumah dari lumpur. Hingga saat ini, penanganan tebing yang dapat kembali longsor belum maksimal, sehingga relawan disiagakan di dua desa, untuk melakukan pengawasan dan segera mengevakuasi warga yang rumahnya terancam, namun masih ditempati, ketika hujan kembali turun menjelang sore. Sedangkan 70 kepala keluarga di Desa Girimukti, memilih untuk tidak mengungsi karena jarak rumah yang jauh dari tebing yang longsor, sehingga hanya sebagian kecil yang mengungsi. Namun, menjelang malam, warga terutama kaum pria, diminta untuk waspada dan segera mengungsikan anggota keluarganya jika hujan turun lebat dengan intensitas lama. "Sebagian kecil yang mengungsi ke ponpes dan majelis taklim yang ada di ujung perkampungan. Kami sudah menyediakan tempat pengungsian dan menyiagakan relawan di lokasi Desa Girimulya. Kami berharap hari ini hujan tidak turun, agar warga tidak was-was," katanya. Sementara Camat Cibeber, Ali Akbar mengatakan warga yang tidak mengungsi di Desa Girimulya, sebagian besar rumahnya hanya terancam, sehingga masih aman untuk ditempati. Namun, warga yang rumahnya terdampak, dievakuasi ke pengungsian di Desa Cibokor karena letaknya berdekatan, untuk antisipasi dari hal yang tidak diinginkan. "Untuk bantuan sudah berdatangan, saat ini segala kebutuhan warga masih mencukupi. Bahkan dapur umum dan posko kesehatan sudah disiapkan, kami juga berkoordinasi dengan PMI Cianjur, terkait pendirian posko dan upaya lain guna meringankan beban warga," katanya. (sws)
Gugus Tugas Papua UGM Usulkan Reinstrumentasi Otsus Papua
Yogyakarta, FNN - Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) mengusulkan reinstrumentasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua mempertimbangkan masalah Papua yang dinilai pelik dan khusus. Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, menyebut ada tiga hal penting terkait usulan reinstrumentasi UU Otsus Papua. "Pertama, perluasan jangkauan otonomi khusus Papua hingga ke tingkat kabupaten/kota. Penyempurnaan ini penting untuk menjawab masalah otonomi khusus yang selama ini masih bersifat umum," kata dia. Menurut Bambang, perluasan jangkauan Otsus Papua penting untuk memastikan agar program itu dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Kedua, lanjut Bambang, pengaturan penggunaan dana otsus agar bisa dinikmati masyarakat Papua. Caranya, disalurkan secara langsung kepada orang asli Papua (OAP) dalam bentuk Kartu Dana Otsus. "Kartu ini hanya bisa digunakan oleh OAP untuk belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan bahan bangunan perumahan," kata dia. Terkait pengaturan aspek keuangan, Bambang menekankan hendaknya UU Otsus juga mengatur pemanfaatan Dana Desa dan belanja Kementerian/Lembaga agar dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, regulasi pengaturan pemekaran di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kata dia, harus dibuat lebih spesifik. Menurut dia, pemekaran harus ditempatkan sebagai strategi percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, redistribusi kesejahteraan sosial, memuliakan adat, dan mengangkat harkat dan martabat OAP. "Pembentukan DOB (daerah otonomi baru) juga harus diikuti dengan penegasan Perdasus untuk menjamin adanya rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi terhadap OAP," kata Bambang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bambang Purwoko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI terkait perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Kamis (3/6). Bambang juga menekankan pentingnya pengawalan yang serius pada berbagai level, baik yang bersifat sistemik, manajerial, maupun teknis-operasional agar revisi UU Otsus Papua dapat membawa manfaat untuk kemajuan Papua. Ia menilai Otonomi Khusus Papua yang sudah berjalan 20 tahun masih menyisakan setumpuk keterbatasan. Di bidang politik, menurut dia, belum berjalan kebijakan tentang lambang daerah dan simbol kultural, pembentukan partai politik, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan KKR, dan pengakuan peradilan adat. "Di bidang pemerintahan, Otsus tidak sepenuhnya memberikan kewenangan khusus. Banyak kebijakan lain yang melemahkan atau justru bertentangan dengan UU Otsus Papua. Otsus juga hanya memberikan kewenangan ke provinsi, tidak ke kabupaten/kota," tutur Bambang. Kemudian di bidang keamanan, Bambang menyebutkan jika Papua masih diselimuti konflik yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Jumlah kasus kekerasan di Papua, menurut dia, bahkan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara di bidang ekonomi, lanjutnya, kesempatan OAP untuk mendapatkan pekerjaan dan akesesibilitas sumber ekonomi hilang lantaran posisi tersebut diambil pendatang. Kondisi tersebut juga masih diperparah setumpuk persoalan keuangan daerah yaitu ketergantungan dana otsus serta rendahnya tata kelola keuangan daerah. Pada kesempatan itu, Bambang juga menekankan pentingnya instrumen khusus untuk mengatasi persoalan Papua yang pelik dan khusus. penyempurnaan UU Otsus Papua sangat mendesak sebagai solusi persoalan Papua. "Hal ini juga penting dimaknai sebagai ikhtiar mempertemukan agenda nasional dan daerah yang dengan semangat perubahan dan perbaikan pada level individu dan agen-agen pelaksananya," katanya. Bambang turut menekankan pentingnya penyempurnaan UU Otsus Papua yang dapat menyentuh dan menuntaskan persoalan mendasar yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah. Misalnya, terkait ketidakjelasan batas kewenangan antartingkatan pemerintahan serta penuntasan kebijakan rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi. (ant)
Papua Barat Rancang Dokumen Induk Industri Pariwisata
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat merancang dokumen induk pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, sebagai satu simpul Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Kepala Balitbangda Papua Barat Prof.Dr. Charlie Heatubun, di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat yang kaya akan potensi wisata, baru memiliki satu KSPN yang telah berjalan yaitu simpul Sorong-Raja Ampat. Merespon program prioritas nasional ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat menggelar seminar dan pengembangan pariwisata terhadap tiga daerah yang akan diusulkan sebagai KSPN Simpul Manokwari-Mansel-Pegaf. "Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, maka daerah harus punya terobosan dengan inisiatif, salah satunya potensi pariwisata Papua Barat yang menjanjikan ini perlu didorong sebagai KSPN khususnya simpul Manokwari-Mansel-Pegaf," kata Charlie. Charlie menuturkan, melalui kerjasama dengan mitra pembangunan, Papua Barat sudah punya konsep pengembangan KSPN Simpul Manokwari-Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak ini pun sudah pernah diusulkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Bappenas. "Usulan KSPN Simpul Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak sudah mendapat respon dari Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Percepatan pembangunan Papua-Papua Barat. Oleh karenanya sedang menyiapkan dokumen perencanaan dalam pengembangan Simpul ini," katanya. Sementra itu, Asisten III Bidang Admistrasi Umum Setda Papua Barat, Raymond R.H Yap mengakui bahwa Gubernur Papua Barat menginginkan sektor pariwisata menjadi leading sektor di provinsi itu. Baik pariwisata bahari, alam, sejarah dan wisata budaya. "Program KSPN di Papua Barat terdiri dari dua simpul, yakni simpul Sorong-Raja Ampat yang sedang berjalan, dan simpul Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak yang sedang didorong dengan menyiapkan rencana induk," kata Raymond. Tiga daerah yang disiapkan sebagai KSPN ini memiliki potensial pariwisata yang unik dan menjanjikan dari sisi ekologi, budaya dan ekonomi. Kabupaten Manokwari disiapkan sebagai museum keanekaragaman hayati dengan pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja, Kabupaten Manokwari Selatan dengan melakukan revitalisasi pabrik cokelat Ransiki, serta Kabupaten Pegunungan Arfak dengan pengembangan potensi wisata danau Anggi. (ant)
Teroris Papua Tembak Mati Pekerja Bangunan
Jayapura, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Kamis (3/6), menembak mati seorang karyawan bangunan, Habel Halenti (30 th), di kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Kamis petang membenarkan, terjadinya peristiwa yang menewaskan Habel Halenti tersebut. Fakhiri mengatakan, dari laporan yang diterima terungkap korban bersama saksi Muh Alif, sekitar pukul 12.30 WIT berangkat dari kamp karyawan di Kompleks Pancuran Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, ke arah Kampung Eronggobak, Distrik Omukia, menggunakan mobil dinas milik Pemda Puncak jenis pikap dobel kabin merk Ford untuk mengangkut babi. Sekitar pukul 13.00 WIT, saat hendak pulang korban bersama rekannya Muh Alif ditodong senjata api oleh KKB yang membawa satu pucuk laras panjang dan satu pucuk laras pendek. Sebelum ditembak, korban sempat teriak "ampun komandan", kata Fakhiri. Fakhiri menambahkan, melihat rekannya di tembak, Alif langsung naik ke mobil dan melarikan diri serta melaporkannya ke Polsek Ilaga. Saat melarikan diri KKB sempat menembak kendaraan yang ditumpangi hingga mengenai pintu mobil. Evakuasi korban dari TKP sempat terjadi baku tembak dengan KKB namun tidak ada korban jiwa, kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.(ant)
POPULER
