DAERAH
Anies Dikerjain, Kabel Listrik Bakal Diputus Lagi
by Tony Rosyid Jakarta FNN - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) salah siapa? Salah Hujan! Kalau banjir di Jakarta? Itu salah Anies. Begitulah bunyi sebuah meme yang beredar di medsos. Entah siapa yang buat, setidaknya itu ekspresi rakyat untuk mengingatkan logika yang seringkali terbalik. Ada pihak yang kerjanya menyalahkan Anies. Di otak mereka, tidak ada yang bener sedikitpun dengan Anies. Semua keliru dan salah. Mereka menganggap semua penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu hasil kerja gubernur sebelumnya. Tetapi, semua masalah yang terjadi di DKI itu salahnya Anies. Tentu, logika ini tidak fair. Ada penghargaan, yang tentu saja ikut andil di dalamnya gubernur-gubernur sebelumnya. Ini tidak dapat disangkal. Harus ujur untuk mengakui itu. Tetapi, tak semua penghargaan dan kemajuan di Jakarta itu hasil investasi dari pemimpin terdahulu. Janganlah lebay juga! Ganjaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Top Digital Award 2020, Gubernur Terpopuler, penghargaan sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sukses. Pembangunan fasilitas untuk kenyamanan pejalan kaki dan pengguna sepeda, panorama kawasan Soedirman-Thamrin itu kerja Anies. Ada jua penghargaan untuk transparansi dan keterbukaan publik. Pernghargaan Jakarta Internasional Studion (JIS), pembangunan Museum Rasulullah, dan banyak lagi yang tidak terhubung sama sekali dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi, kalau bilang Anies tidak bekerja, ini bertentangan dengan banyak fakta adanya berbagai kemajuan dan penghargaan untuk Pemprov DKI Jakarta. Ruang persepsi publik kita memang sering dirusak oleh mereka yang dibayar untuk tugas itu. Orang menyebut mereka "buzzer rupiah". Operasi mereka berhasil memprovokasi kelompok-kelompok fanatik yang memang suka dengan hoak, yang diolah dengan narasi-narasi pejoratif semacam itu. Akibatnya, ruang publik kita menjadi tidak rasional. Merusak kecerdasan. Ini semua menyebabkan interaksi dan diskusi publik yang semakin tidak sehat. Kemenangan Anies di Pilgub DKI 2017 yang disusul dengan penyegelan "project raksasa ribuar triliun" bernama "reklamasi" memposisikan Anies sebagai tokoh yang seksi. Lebih seksi lagi ketika Anies punya kans cukup besar untuk maju di Pilpres 2024. Kenyataan ini membuat mereka panik, karena tidak punya lawan tanding yang sepadan di 2024 nanti. Dalam posisi ini, Anies dianggap ancaman, sekaligus harapan. Ancaman, karena tidak mudah untuk berkompromi dengan proyek-proyek ilegal. Proyek yang dianggap membahayakan eksistensi dan masa depan bangsa. Reklamasi dan Alexis adalah dua dari sekian banyak contoh bisnis yang melanggar aturan dan merugikan masan depan bangsa. Disisi lain, Anies dianggap harapan. Ditengah bangsa yang sedang terbelah, maraknya pelanggaran hukum, arogansi oligarki, demokrasi yang hampir mati, ekonomi yang mengalami resesi, Anies memiliki kapasitas yang dianggap mampu menghadapi situasi seperti itu. Anies punya latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Basik ekonomi akan sangat membantu mengatasi pertumbuhan ekonomi yang minus, dan problem resesi. Basik kebijakan publik memberi modal Anies untuk memahami dan merumuskan setiap persoalan bangsa. Track record Anies yang selalu mengedepankan pola persuasi. Selalu merangkul bukan memukul. Komitmen Anies soal hukum dan pemberantasan korupsi dengan berdirinya lembaga semacam KPK di DKI. Kematangan Anies terlihat dalam merespon setiap kritik, bahkan lawan politik. Ketegasan Anies dalam menghadapi mafia kapitalistik, dan kemampuannya membuat terobosan-terobosan program yang tak biasa. Itubisa dinilai secara obyektif oleh publik sebagai harapan buat Indonesia. Ini tidak berlebihan, karena ada data dan fakta yang bisa dibaca publik setiap saat. Sebagai harapan, Anies mendapatkan banyak dukungan dari publik. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme publik ketika membicarakan Anies di media sosial. Sayang, jika satu dari 20 tokoh yang dianggap oleh Majalah FORESIGHT Jepang mampu memberi arah perubahan dunia ini tidak diberi ruang untuk membangun Indonesia ke depan. Namun, sejumlah pihak yang menganggap Anies sebagai ancaman masa depan politik dan bisnis, mereka secara konsisten dan sistematis terus melakukan berbagai hal untuk menjegal Anies. Tidak semua publik tahu upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk menjegal Anies. Sebagian terpublis, tapi sebagian dilakukan di belakang kamera. Operasi yang kasar diliput media, operasi khusus lebih halus. Terakhir, tapi mungkin bukan yang paling akhir, sejumlah kabel pompa air di Jakarta dipotong. Ada juga yang dicuri. Oleh siapa? Pasti jawabnya adalah "orang tak dikenal". Padahal ini bukan aksi pengrusakan dan pencurian biasa, tapi sabotase! Setiap Januari-pebruari, Jakarta berhadapan dengan curah hujan yang lebat. Pompa air menjadi andalan untuk memperpendek durasi banjir. Jika dirusak aliran listriknya, ini akan menyebabkan pompa nggak jalan dan banjir nggak terkendali. Disinilah Anies, lagi-lagi, akan disalahkan dan menjadi bulan-bulanan media. Tujuan mereka satu “Anies dipersepsi gagal memimpin Jakarta”. Dengan begitu, nggak layak nyapres. Banjir seringkali dijadikan indikator yang paling berpengaruh. Isunya paling seksi. Khusus Jakarta. Tidak hanya di Kalsel, tidak juga di daerah lain. Bagimana jika segala upaya penjegalan gagal, dan Anies tetap melaju ke pilpres 2024? Ingat, mafia kapitalis dan elit politik adalah orang-orang yang rasional dan sangat pragmatis. Jika Anies tak juga bisa dijegal, tetap melaju ke pilpres 2024, maka mereka akan merubah strategi, yaitu kompromi. Demi menjaga posisi politik dan keamanan bisnis mereka. Mereka cukup piawai dan berpengalaman untuk melakukan penyesuaian-penyusaian. Layaknya sutradara, sekaligus pemain drama. Begitulah panggung politik, ada intrik, kalau gagal, ya kompromi. Rakyat berharap, apapun judul dan sekenario drama yang sedang dan akan ditawarkan, Anies harus tetap konsisten memperjuangan kepentingan bangsa dan negara dalam artikulasi yang sesungguhnya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Nguber HRS, Bima Arya Berharap Masuk Kabinet?
by Tony Rosyid Jakarat FNN – Senin (30/11). Tiga hari bekalangan ini, nama Walikota Bogor Bima Arya jadi pembicaraan hangat di publik. Pasalnya, Sang Wali Kota lagi nguber Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait hasil tes swabnya di Rumah Sakit Ummi Bogor. Nggak dapat hasil tes swab itu, Bima Arya hendak melaporkan pihak rumah sakit Ummi Bogor ke polisi. Tuduhannya? Rumah sakit dianggap tak transparan. Lho, apa kepentingan Bima Arya harus mengetahui hasil tes swab HRS? Emangnya hasil tes swab petinggi negara seperti Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan para menteri juga dibuka ke publik untuk diketahuai masyaralat luas? Kenapa Bima Arya ngebet untuk kejar Habib Rizieq? Ini menarik untuk ditelusuri. Sebab, semangat memburu hasil swab oleh publik dianggap aneh bin ajaib. Ngapain kelas Walikota ngurusin hasil swab Habib Rizieq? Kenapa tidak ngurusin saja hasil swab warga dan masysarakat Bogor lainnya? Sebaliknya, kapada lima anak buah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor yang korupsi Rp 17,2 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sang Wali Kota Bima Arya malah minta untuk penangguhan penahanan. Yang jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi malah dibelain. Sementara yang tes kesehatan diuber-uber. Publik menilai, apa yang dilakukan Wali Kota ini aneh saja! Publik jadi bertanya-tanya. Apakah ini murni inisiatif dan berasal dari rasa ingin tahu Walikota Bogor saja? Atau ada pihak lain di belakang Bina Arya yang berkepentingan terhadap hasil swab Habib Rizieq? Atau Bima Arya memang lagi caru muka kepada istana negara, karena berharap bisa masuk dalam anggota kabinet Jokowi yang akan dilakukan peromabakan dalam waktu dekat? Masuk pada pertanyaan normatif, apa ada keharusan bagi pasien untuk memberi tahu hasil tes swabnya kepada Kepala Daerahnya? Ada-ada saja prilaku aneh Walikota Bima Arya. Jangan panik gitu dong Pak Walikota. Kalau bernasip baik, ya masuk kabinet. Kalau belom reziki ya sabat sajalah. Kalau Habib Rizieq di rumah pribadi, ada interaksi dan berkerumun bersama warga yang lain, maka Walikota punya kewenangan untuk meminta yang bersangkutan melakukan a, b, c, dan seterusnya. Ini memang tugas Walikota sebagai pamong Tetapi, kalau Habib Rizieq berada di dalam sebuah Rumah Sakit, dimana Habib dalam pengawasan dokter, maka mau dites suhu, mau di-USG, mau di-CT Scan, mau di-Swab, itu semua urusan dokter dan tim medis di Rumah Sakit. Nggak ada urusannya dengan Walikota Pak Bima Arya. Keputusan medis itu urusan dokter. Bukan urusannya Walikota. Keputusan medis yang menjadi urusan dokter rumah sakit itu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain-lain. Nah, pemeriksaan pasien itu keputusan medis, bukan keputusan politis Pak Bima Arya. Walikota, Camat, Gubernur dan jajaran pemerintahan yang lain tidak punya kewenangan mencampuri urusan medis dan hasil pemeriksaan dokter. Tidak boleh ikut-ikutan dalam keputusan medis ini dan itu. Itu dengan otoritas urusannya rumah sakit. Masa Pak Bima Arya nggak ngerti juga? Perlu Bima Arya harap tahu, kalau yang ini adalah pemahaman amat dasar soal otoritas. Mosok nggak paham juga sih. Payah amat sih Pak Bima Arya. Apa yang dilakukan Bima Arya sebagai Walikota Bogor dianggap melampaui batas otoritasnya. Over laping. Walikota Bogor perlu belajar lagi tentang etika kedokteran, kata MER-C. Wajar jika publik bertanya, ada maksud apa dibalik upaya Bima Arya memburu hasil swab Habib Rizieq? Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
"Kampanye Hitam” Gender Untungkan Cabup Banyuwangi Ipuk
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Jumat (27/11). Spanduk bernada black campaign atau kampanye hitam yang mengarah ke paslon nomor urut 2 Ipuk Fiestiandani dan Sugirah, Cabup-Cawabup dalam Pilkada Banyuwangi 2020, mulai bertebaran di berbagai sudut Kabupaten Banyuwangi. Seperti dilansir Detik.com, Senin (09 Nov 2020 14:50 WIB), di antaranya di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah. Dalam spanduk itu tidak tercantum pembuat ataupun pemasangnya. Sejak Senin (9/11/2020) pagi, sudah terpasang di tempat ini (Jalan Ahmad Yani). Tidak tahu yang masang siapa di sini,” ujar Rohmad warga sekitar kepada detikcom. Spanduk ini diduga menjatuhkan paslon Ipuk Fiestiandani-Sugirah. Salah satu spanduk bertuliskan “Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur dan kasur, gak dadi Bupati” (Perempuan itu tempatnya di sumur, dapur dan kasur. Tidak jadi Bupati). Spanduk berlatar warna merah putih itu ditemukan di beberapa titik di Banyuwangi. Hal yang sama diungkapkan Subekti, warga Jalan Kepiting, Kecamatan Banyuwangi yang juga menemukan adanya spanduk bertuliskan yang sama. Spanduk itu terpasang di pinggir jalan. “Warga tidak tahu siapa yang memasang. Kemarin belum ada. Mungkin dipasang pada malam hari,” tambahnya. Komisioner Panwaslu Kecamatan Banyuwangi Riko membenarkan adanya temuan spanduk yang diduga black campaign ini. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan polisi dan Bawaslu terkait dengan adanya spanduk tersebut. “Sementara ada dua kita temukan. Langkah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu,” ujarnya. Hal yang sama diungkapkan Slamet Kurniawan, Panwaslu Kecamatan Glagah. Menurut Slamet di wilayahnya juga ditemukan 2 spanduk yang diduga black campaign. Di Glagah ditemukan ajakan untuk tidak memilih paslon perempuan. “Ada dua juga ditemukan di wilayah Glagah,” ujar Slamet. Sementara, pihaknya masih melakukan pemantauan lagi. Apakah ada lagi spanduk yang sama. Di Banyuwangi saat ini sedang berlangsung masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Dua calon bupati dan wakil bupati bersaing saat ini. Paslon nomer urut 1 Yusuf Widyatmoko dan KH Muhammad Riza Aziziy dan paslon nomer urut 2 Ipuk Fiestiandani dan Sugirah. Ipuk, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Sedangkan Yusuf, Wakil Bupati Banyuwangi. Spanduk yang diduga black campaign di Banyuwangi itu diprotes kaum perempuan di Banyuwangi. Mereka meminta penyelenggara Pilkada dan aparat kepolisian mengusut tuntas kasus diskriminasi terhadap kesetaraan gender tersebut. Anggota DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda mengatakan, tidak ada aturan larangan perempuan ikut berperan serta dalam urusan panggung politik. Dalam pencalonan legislatif, diamanatkan 30 persen kuota perempuan wajib terpenuhi. Mengutip Detik.com, Senin (09 Nov 2020 19:40 WIB), begitu pula dalam pesta demokrasi Pilkada juga tak ada aturan pelarangan perempuan mendaftar dan ikut tampil di pesta pilkada. “Pilkada itu tidak adu tenaga atau otot, tapi adu visi misi untuk membangun Banyuwangi. Tidak zamannya untuk kampanye hitam dengan mengorbankan derajat perempuan,” ungkap Ficky kepada Detik.com, Senin (9/11/2020). Ficky menilai spanduk yang berisikan black campaign ini sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang ingin merusak Pilkada Banyuwangi 2020. Sebab, hal ini membuat keresahan masyarakat, khususnya kaum perempuan di Banyuwangi. Perlu dicatat, saat ini sudah banyak kepala daerah perempuan yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten, Kota ataupun Provinsi. Tak hanya itu, jabatan menteri ataupun pimpinan di pusat pun juga sama. “Tentu ini kemunduran politik bagi oknum-oknum yang sengaja menghalalkan segala cara untuk menang. Sudah banyak pejabat perempuan. Ini membuktikan jika negara menjamin hak politik perempuan, baik maju dalam pilkada ataupun kegiatan politik lainnya,” ujarnya. Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Rumah baca Ainina, Emi Hidayati, yang mengutuk keras aksi pemasangan spanduk yang tak menghormati kesetaraan gender di kontestasi politik tersebut. “Hari ini perdebatan tentang gender sudah tidak mendasar. Ketimpangan gender akibat dari cap-cap sosial yang mengorbankan salah satu jenis kelamin itulah sebenarnya awal dari kemiskinan dan awal dari penghancuran hak-hak asasi manusia,” ujar Emi kepada wartawan. Emi mengungkapkan, siapapun warga negara yang mampu mengelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat secara luas, layak untuk mengikuti kontestasi tanpa terkecuali. “Berbeda dengan konteks “imam berjamaah” seperti shalat yang sudah ditegaskan. Clear agama memandang warga negara itu adalah laki-laki dan perempuan, pengelola kepentingan kepentingan publik itu juga diperbolehkan dilakukan perempuan,” tegas Emi. Menurut Emi, isu kehawatiran ketidakmampuan seorang perempuan dalam mengelola pemerintahan kerap kali muncul pada wilayah-wilayah politik yang tidak dewasa. “Banyak kaum wanita yang menjadi pengusaha, guru, dokter, buruh pabrik, sopir bus, sopir truk, pilot, anggota DPR, kepala dinas, dan mereka bekerja dalam kesalehannya dan mereka mampu,” tegas Emi. Maraknya spanduk kampanye hitam di Banyuwangi itu direspon perwakilan mahasiswa, ormas Pemuda Pancasila dan LSM, Senin (23/11/2020). Mereka mendatangi Bawaslu dan meminta Bawaslu menindak tegas temuan serta laporan tentang kampanye hitam ini. “Pilkada harus menjadi momentum yang berbahagia. Jangan gunakan cara-cara buruk (itu) dengan menyebarkan kampanye hitam,” ujar Naufal Witartono, Presiden Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unair Banyuwangi. Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zamroni menambahkan, praktik kampanye hitam dapat merusak marwah demokrasi dan merugikan masyarakat. “Kami mendesak Bawaslu Banyuwangi tetap bekerja profesional, tetap netral dan berani menindak tegas segala bentuk praktik kampanye hitam,” ungkap Zamroni. Menurut Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi) Suparmin, praktik kampanye hitam dalam Pilkada Banyuwangi sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, jika dibiarkan bisa berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik di masyarakat. “Kampanye hitam bisa mengganggu kondusivitas masyarakat serta stabilitas keamanan, maka harus kita lawan,” ujar Ketua LSM yang tergabung dalam Sekber LSM Macan Putih itu. Sebelumnya, para tokoh agama di Banyuwangi menyerukan agar kampanye hitam yang mulai bermunculan menjelang Pilkada Banyuwangi 2020 tersebut, segera dihentikan. Ketua MUI Banyuwangj, KH Moh Yamin mengatakan, pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Untuk itu harus dilaksanakan dengan gembira, dengan cara-cara yang baik, tidak menjelek-jelekkan orang lain dan tidak menimbulkan perpecahan. “Hentikanlah kampanye hitam. Gunakanlah cara yang baik, sopan, santun, untuk menjaga kerukunan ketenangan, kerukunan dan kedamaian Banyuwangi,” tegas Kiai Yamin. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng juga menyerukan hal serupa untuk menyudahi kampanye hitam yang akan merusak persaudaraan masyarakat Banyuwangi. “Seluruh pendukung pasangan calon 01 dan 02, tetap dalam keadaan seduluran saja. Tak usah membuat kampanye hitam yang saling menjelekkan. Apa sih manfaatnya kampanye hitam itu. Segera hentikan kampanye hitam seperti itu,” ungkap Pendeta Anang. Para tokoh agama Hindu mengajak masyarakat, khususnya umat Hindu di Banyuwangi untuk tidak mudah terprovokasi berbagai bentuk kampanye hitam dalam Pilkada Banyuwangi 2020. “Jangan mudah terprovokasi dengan segala bentuk kampanye hitam. Mari kedepankan kampanye yang santun,” ujar Loso Hadi, pemangku umat Hindu, Desa Siliragung, Selasa (17/11/2020). Menurut Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi Andang Subaharianto, kampanye hitam selama Pilkada Banyuwangi dari pihak yang cenderung mendiskreditkan perempuan, disebut sudah tidak efektif untuk kepentingan politik. “Kampanye hitam kalau dipakai untuk berjualan sebenarnya tidak laku dan tidak strategis. Munculnya kampanye hitam itu bisa jadi karena ketidakpercayaan diri dalam berkompetisi sehat,” kata Andang, Senin (16/11/2020). Andang mencontohkan, spanduk-spanduk yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan bisa disebut sebagai kampanye hitam, dan tidak efektif. “Karena banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Ada Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang baru datang ke Banyuwangi juga seorang perempuan,” kata Andang. Perempuan lainnya di Jawa Timur yang menjadi pemimpin, sebut saja Walikota Batu Dewanti Rumpoko; Walikota Mojokerto Ika Puspitasari; Bupati Jember Faida, dan banyak pemimpin perempuan lainnya. Dalam pilkada, memang sudah seharusnya tidak memakai kampanye hitam. Apalagi, masyarakat Banyuwangi itu sudah bisa melihat secara jernih dan rasional. Sudah bukan waktunya lagi menggunakan kampanye hitam. “Terpenting masyarakat Banyuwangi telah berpikir secara jernih dan obyektif, sehingga kampanye hitam tidak laku untuk dijual,” tegas Andang. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Solusi Atasi Banjir Lebih Mudah Bersama Adiknya, Jika Gus Ipul Jadi Walikota Pasuruan
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Selasa (24/11). Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang setiap tahunnya selalu dilanda banjir jika musim hujan tiba, menjadi tantangan tersendiri bagi Walikota Pasuruan terpilih pada Pilkada Kota Pasuruan 2020 nanti. Karena, hingga musim hujan 2019 lalu, Walikota Pasuruan yang kini maju sebagai calon petahana Raharto Teno Prasetyo, belum juga berhasil mengatasinya. Ini jadi tantangan bagi Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang kini menjadi rivalnya pada Pilkada 2020 ini. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2 periode yang maju Pilkada Kota Pasuruan itu akan lebih mudah mengatasi banjir bersama adiknya, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, jika terpilih. Karena banjir di Kota Pasuruan itu kiriman dari wilayah Kabupaten Pasuruan. Mengutip TribunJatim.com, Selasa (3 November 2020 09:43), Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk tidak salah tangkap mengartikan “akrab dengan banjir” karena ini sejatinya adalah bentuk dari mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Gus Ipul usai kampanye menemui warga dengan protokol kesehatan ketat di Jalan Airlangga, Kota Pasuruan, Senin (2/11/2020) malam. Menurut Gus Ipul, akrab dengan banjir ini adalah istilah. Di dalam bencana, ada istilah berdamai dengan banjir, ataupun beradaptasi dengan banjir. Ini adalah istilah untuk mitigasi bencana. “Misalnya, orang yang tinggal di area gunung Merapi. Mereka harus akrab dengan resiko-resikonya. Termasuk mereja yang tinggal di bantaran sungai. Mereka harus tahu resiko dan bagaimana mengatasi resiko,” kata Gus Ipul. Dia menjelaskan, untuk penanganan banjir di Kota Pasuruan, masyarakat harus waspada dan mengetahui resikonya. Gus Ipul mengaku senang, karena sempat berkeliling menemui warga dan melihat rumah warga yang ada di sekitar bantaran sungai. “Saya senang, sebenarnya masyarakat sudah sadar resikonya dan sudah melakukan upaya darurat ketika banjir datang. Pada dasarnya masyarakat sudah siap,” katanya. Misalnya, kata Gus Ipul, masyarakat sudah berupaya meninggikan rumahnya. Jadi, posisi rumahnya sudah lebih tinggi. Ada juga masyarakat yang sudah menyiapkan tempat untuk penyelamatan barang-barang berharga ketika banjir tiba dan sejenisnya. Sedangkan soal pemerintahnya, seharusnya Pemkot Pasuruan hadir. Gus Ipul meyakini, banjir ini bisa dihilangkan. “Jadi, pemerintah harus tahu apa yang akan dilakukan ketika banjir ini datang,” jelasnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan, lanjut Gus Ipul, dengan memberikan lampu tenaga surya. Kata dia, lampu tenaga surya ini akan memberikan manfaat luar biasa ketika banjir tiba. “Saya yakin, jika banjir, pasti PLN tidak mau resiko dan akan mematikan aliran listriknya. Nah, di saat itulah, lampu tenaga surya bisa berguna. Jadi, penerangan ini bermanfaat untuk evakuasi warga. Apalagi kalau banjirnya malam,” ujar Gus Ipul. Ia menyebut, program-program inilah yang pro terhadap rakyat khususnya terhadap banjir. Kedua, perlu adanya peta evakuasi. Artinya, ini perlu adanya sosialisasi, perlu ada latihan dan simulasi. “Jadi, masyarakat perlu didampingi. Perlu diberi edukasi, masyarakat harus ke mana saat banjir tiba dan bagaimana skemanya,” sambung dia. Gus Ipul menilai, kalau bisa, di masing-masing titik yang rawan banjir perlu didirikan posko semi permanen ataupun kalau bisa permanen. Di dalam posko, nantinya akan disiapkan perahu karet, dan semua perlengkapan lainnya ketika dibutuhkan dalam kondisi banjir untuk evakuasi warga. Mulai pelampung, dan lain sebagainya, termasuk perahu karet di dalamnya. Jika memungkinkan, kata Gus Ipul, sebulan sebelum musim hujan, disiapkan makanan-makanan instan siap saji, sebagai upaya ketika banjir terjadi. “Jadi, ketika banjir datang sudah sistem dan ada mekanisme yang sudah disiapkan oleh kesadaran masyarakatnya dan pemerintah. Jadi tidak bingung, siapa bergerak ke mana, dan pemerintah harus berbuat apa,” ujarnya. Ia juga memastikan, ketika nanti terpilih bersama Cawalinya Adi Wibowo memimpin Kota Pasuruan, akan menjadi pemimpin yang akrab dengan bencana dan bisa beradaptasi dengan bencana. “Saya akan tetap siaga saat musim hujan tiba. Jadi, kalau ada apa-apa saya bisa ikut mengendalikan. Kalau perlu, semua kegiatan di luar kota di saat musim rawan bencana, ditunda. Saya siap hadir di tengah masyarakat,” ujar Gus Ipul. Di sisi lain, Gus Ipul juga memastikan akan melakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi banjir, yang sifatnya sebagai upaya pencegahan. Kalau sebelumnya, ia lebih banyak menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika banjir datang. Menurut Gus Ipul, persoalan banjir juga bisa diatasi dengan berbagai kegiatan pembangunan mulai dari Hulu-Hilir. Nah, Kota Pasuruan ini berada di hilir, yang bisa dilakukan adalah pengerukan, pembuatan tanggul, membuat sudetan-sudetan, atau menyiapkan drainase yang mumpuni, dan pompa-pompa untuk membantu percepatan penanganan banjir. Menurut Gus Ipul, rencana tersebut juga harus dibicarakan bersama Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat. “Kota Pasuruan harus punya road map ke depan yang bisa kita tawarkan konsepnya untuk mengatasi banjir di hilir, karena banjir di Kota Pasuruan ini kiriman. Konsepnya lengkap, dan tertata,” ungkap Gus Ipul. Bagaimana agar air yang mengalir dari wilayah hulu (Kabupaten Pasuruan) bisa “ditahan sementara” agar tidak langsung turun ke wilayah Kota Pasuruan. Jika Gus Ipul terpilih nanti, ia bisa cari solusi bersama Bupati Pasuruan yang juga adiknya dengan mudah. Gus Ipul memutuskan untuk maju di Pilkada Kota Pasuruan 2020 bersama wakilnya Adi Wibowo yang akrab dipanggil Mas Adi. Mereka diusung 5 partai: PKB, Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Paslon nomor urut 1 itu bakal berhadapan dengan petahana Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo-Hasjim Asjari bernomor urut 2, yang diusung koalisi 4 partai. Yakni: PDIP, Hanura, NasDem, dan Gerindra. Kota Santri Gus Ipul mengaku telah berpamitan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk maju pada Pilkada Kota Pasuruan 2020 nanti. Ia mengaku siap mendukung segala program Khofifah, jika dirinya terpilih menjadi Walikota Pasuruan. “Saya pamit sama Ibu Gubernur, saya terima kasih atas dukungannya, saya juga pamit dari pramuka. Saya insya’ Allah akan siap bekerjasama mendukung semua program Ibu Gubernur yang terkait dengan memajukan dan memakmurkan masyarakat,” katanya. Gus Ipul mengaku, sudah bersilaturahim dengan basis massa Khofifah, yakni Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Pasuruan. “Mudah-mudahan, saya sudah sowan, ke Ketua Muslimat dan Pengurus Muslimat Kota Pasuruan lainnya untuk meminta nasihat dan saran, minta doa restu,” ucapnya. Bagi masyarakat Jawa Timur, sosok Gus Ipul bukanlah orang asing dalam kancah politik Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wakil Gubernur Jatim selama dua periode. Jika berhasil terpilih nanti, Gus Ipul harus membuktikan kapasitas bahwa dirinya mampu membawa Kota Pasuruan lebih maju dan lebih pesat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Gus Ipul pernah punya pengalaman menjadi Wagub Jatim yang tak dimiliki rivalnya. Bila perlu, nama Gus Ipul harus harum sebagai walikota dan bisa menyamai kesuksesan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam memimpin daerahnya. Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Prof. Kacung Marijan menilai Gus Ipul maju di Pilkada Kota Pasuruan itu karena PKB bertekad menggusur calon petahana Raharto Teno Prasetyo. PKB butuh nama besar karena lawan petahana tak pernah mudah. Taktik tersebut menjadi penting. Terlebih, Raharto Teno Prasetyo akan berpasangan Hasjim Asjari yang merupakan adik kandung mantan Walikota Pasuruan periode 2000-2010, Aminurohkhman. “Mengalahkan incumbent tidak mudah, apalagi mengalahkan incumbent yang didukung oleh incumbent sebelumnya,” ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia. Prof Kacung juga tidak terlalu menyoroti soal langkah Gus Ipul yang mau “turun kelas”. Dari Menteri, Wakil Gubernur, kini mau jadi calon Walikota. Kacung tak kaget karena Gus Ipul pernah bercanda soal itu. “Dia (bicara) itu biasa, dulu pernah guyon [bercanda], 'saya ini menteri, terus wagub, nanti mungkin bupati atau wali kota, lalu kepala kelurahan', dia pernah buat lelucon begitu,” lanjut Prof Kacung. Melansir KOMPAS.com, Sabtu (29/08/2020, 15:37 WIB), PKB memiliki alasan utama mengusung Gus Ipul pada Pilkada Kota Pasuruan 2020. Pengusungan terhadap Gus Ipul berdasarkan aspirasi masyarakat dan tokoh agama di Kota Pasuruan. Latar belakang sebagai santri akan sangat mengerti kebutuhan pesantren. Terlebih, Gus Ipul itu seorang santri tulen dan akan sangat mengerti kebutuhan pesantren. Pasuruan adalah kota pesantren, selama ini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada pesantren. “Sementara itu PKB berkepentingan untuk menang dan memajukan Kota Pasuruan yang merupakan basis PKB,” kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi, Sabtu (29/8/2020). Nilai tambah lainnya, yakni Gus Ipul pernah menjabat sebagai Wagub Jatim dua periode dan menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mas Adi Sebagai Cabup, Gus Ipul tak salah memilih Adi Wibowo alias Mas Adi ini menjadi Calon Wabup-nya. Mas Adi masih terbilang sebagai Generasi Milenial. Ia adalah alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (UNEJ). Masa-masa kuliah tak hanya dihabiskan pergi kuliah, belajar dan pulang. Sebaliknya, Mas Adi aktif ikut organisasi dalam kampus. Ia aktif di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Jember dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Waktu kuliah dulu aktif menulis, utamanya tentang pergerakan-pergerakan mahasiswa saat itu,” kata Adi, seperti dikutip JawaPos.com, Kamis (17 September 2020). Lulus dari Unej, fans berat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur) ini melanjutkan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lulus dari UI, suami Suryani Firdaus ini bergabung menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Ditanya pengetahuannya tentang Kota Pasuruan, Mas Adi menjelaskan, sejatinya dirinya sudah mengenal sedikit banyak. Pengetahuannya tersebut didapatnya ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2019 lalu di Dapil Pasuruan-Probolinggo. “Tahun lalu saya sudah riwa-riwi menjaring aspirasi masyarakat di Kota Pasuruan. Dari situ sudah saya pelajari apa yang menjadi persoalan dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan,” jelasnya. Menurutnya, keluhan dan persoalan masyarakat tersebut menjadi PR utama yang akan diselesaikan jika terpilih sebagai Wawali. “Paling tidak saya sudah mengantongi hal-hal urgent yang harus segera diberikan solusi di tengah masyarakat,” kata Mas Adi. Sejumlah langkah juga sudah dipersiapkan Mas Adi guna terus menggali dan menjaring aspirasi masyarakat. Dalam waktu dekat, ia mengagendakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama hingga komunitas yang ada di Kota Pasuruan. Penulis wartawan senior FNN.co.id
Sosio-Engineering Menuju Jambi Kota Bisnis
by Luthfi Pattimura Jambi FNN – Jum’at (20/11). Jambi bukanlah suatu daerah yang baru, atau jauh. Dibentuk sebagai Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1956. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, hambatan perkembangannya juga datang dan pergi tanpa peringatan. Diantara hambatan dimaksud, ada ramuan kecemasan yang mudah dikenal tatkala kita berada di Jambi. Asap kebakaran hutan misalnya, sering keluar masuk rumah-rumah hingga gedung perkantoran sepanjang Kota Jambi. Juga, banjir di setiap musim hujan. Tulisan ini bukan untuk merinci ongkos lingkungan akibat ramuan kecemasan tersebut. Apalagi untuk merinci Jakarta yang sudah tak lagi memanusiakan orang. Kegemukan Jakarta yang sudah musti dikurangi, sehingga pemindahan ibu kota negara bukan sekedar wacana. Seperti daerah lain dengan pusat-pusat kegiatan yang penting, di era industri dan perdagangan yang makin kompetitif, tulisan ini mengakui, bahwa menggerakkan arus orang dan barang bagi pertumbuhan daerah Jambi juga penting. Begitu Pula upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Jambi. Tidak semuanya bergantung pada pergerakan arus orang dan barang. Karena ketahanan air dan pangan nasional menjadi fokus sorotan, maka pembangunan bendungan dan embung di Jambi ikut pula menjadi fokus sorotan. Infrastruktur Air Manjakan Petani Jambi Seperti diketahui, potensi air di Indonesia sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Potensi ini cukup tinggi. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar meter kubik per tahun. Namun masih sekitar 222 miliar meter kubik per tahun yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. “Dengan potensi itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu. Sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air baru,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono. Tujuan jangka panjang dari pembangunan bendungan dan embung/setu yang tidak disangsikan lagi adalah agar air bisa ditampung pada musim hujan. Lalu dimanfaatkan pada musim kemarau. Jatuhnya, akses air ke pemberdayaan potensinya adalah tiket ke ketahanan air dan pangan nasional. Kita tak boleh mengabaikan tiket ke sana itu. Tiket itu sedang dan akan melewati Jambi. Direktorat Jenderal (Ditjen SDA) Kementerian PUPR memang selalu konsisten. Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Provinsi Jambi, yang konsistensi segera setelah para petani musti sejahtera. Pastilah itu. Karena manfaat dari pembangunan bendung, bendungan hingga embung. Dari normalisasi jaringan rawa, hingga sistem pengendali muka air di pintu sungai. Satu lagi, wisata danau, seperti yang kami lihat di sana. Lihat saja pembangunan irigasi sawah Daerah Irigasi (DI) Siulak Deras-Kerinci seluas 5.819 hektar, pembangunan irigasi DI Batang Sangkir seluas 4.169 hektar yang sudah fungsional, kemudian Bendung Batang Asai dan Jaringan Irigasi DI Batang Asai. Juga, pembangunan Embung Desa Bukit dan Embung Danau Pauh-Sarolangun. Yang lain adalah mengamankan 4.000 hektar luas genangan kota Jambi, dengan sistem Flood Management Centre (FMC). Dan pembangunan tempat wisata di Danau Sipin kota Jambi, untuk mengamankan genangan air. Dana APBN yang digelontorkan ke Jambi tiap tahun kian meningkat. Dana ini pastilah menjadi sandaran kesejahteraan hidup petani sawah. Dosen Teknik Univ Batanghari dan Univ Negeri Jambi Ir. M Asmuni Jatoeb,MT. memperkirakan, masyarakat petani kebun akan kembali menjadi petani sawah, kalau luasan irigasi sawah di Kerinci dan Batang Sangkir, bisa dikelola dengan baik. “Kalau tidak, ribuan luas hektar area irigasi sawah itu, siapa yang mau mengelola? Karena selama ini kita lihat banyak masyarakat petani beralih dari petani sawah ke petani kebun,” demikian Asmuni Jatoeb. Masyarakat memang harus terus didorong, dari yang tadinya masyarakat petani kebun kembali menjadi petani sawah. “Jadi kita harus dorong bagaimana masyarakat kembali ke sawah. Perlu sosialisasi ke masyarakat, termasuk melalui pergutruan tinggi, melakukan pengabdian masyarakat. Semua perlu diajak bagaimana melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat.” Masih menurut Asmuni, Jambi sekarang sudah berkembang. Lihat terutama sejak ada infrastruktur, kota Jambi jadi ikut berkembang. Sekarang telah dicoba dengan berbagai upaya. Kini Jambi berkembang menjadi dua kota dan sembilan kabupaten. Akses transporatsi, dulu mengandalakan transportasi sungai. Dulu di (seberang Batanghari) itu sulit dijangkau dengan transpiortasi darat. Sekarang sudah lancar. Dengan adanya dua balai (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai), menurut Asmuni, perkembangannya cukup baik. Kendatipun kalau dilihat sepintas, “dalam perencanaan, Kota Jambi masih kurang terencana dengan baik. Lebih tumbuh alami. Tidak terkonsep dengan baik. Akses jalan dibuat oleh masyarakat secara suka-suka”. Dari penanaman modal, perkembangan lima tahun terahir di Jambi, bisa kita lihat pada kehadiran hotel bintang lima dan lima. “Pesat sekali. Balai sungai juga mengembangkan salah satunya Danau Sipin. Dana yang tadinya terbengkalai, kini menjadi obyek wiiata baru. Potensi sumberdaya airnya besar sekali. Cuma masih terkendala dengan akses jalan.” Karena selama ini kita lihat banyak masyarakat petani beralih dari sawah ke petani kebun, maka perlu didorong supaya masyarakat kembali ke sawah. Caranya, antara lain perlu sosialisasi ke masyarakat, khususnya melalui Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat. Perguruan Tinggi perlu diajak bagaimana melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat. Demikian sosialisasi seperti diakui PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Kerja Non Vertikal Terpadu (SNVT) Pelaksana jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Wilayah Sungai (WS) Batanghari Prov Jambi, Edy Fahriza, ST. MT. yang menangani masalah kegiatan di daerah rawa. Targetnya untuk mengoptimalkan produksi sawah dan perkebunan. Caranya normalisasi jaringan rawa supaya sirkulasi air ke daerah rawa bisa lancar dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. “Awalnya mereka tidak setuju. Tetapi setelah kita lakukan pendekatan dengan cara sosialisasi di awal ke masyarakat secara langsung, ternyata mau mengerti. Dimana masyarakat dikumpulkan di balai desa. Kita sosialisasi pekerjaan, dan kita kasih gambaran. Kita kasih tahu fungsi dan manfaat proyek buat apa? Barulah menangani masalah kegiatan di daerah rawa itu diterima,” kata Edy Fahriza. Pendekatan dan sosialisasi, yang bahkan diharapkan tidak berhenti hanya di penggambaran manfaat dari sebuah proyek. Tetapi juga bisa sampai ke edukasi masyarakat. Misalnya, untuk bersama-sama bisa saling menjaga sungai-sungai ke depan. “Kita punya upaya non struktural/non fisik seperti sinergi antar Kementerian/Lembaga dan komunitas peduli sungai, dan komunitas penghijauan kawasan hulu sungai. Komunitas ini yang melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai,” kata Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam suatu kesempatan. Seperti halnya refleksi tanggungjawab seorang pejabat dirjen hingga PPK. Dimana pun, setiap orang juga merasa kental dengan profesinya, dengan bidang usahanya masing-masing. Hari ini melihat perubahan, bisa jadi besok pagi ia berharap. Akademisi Universitas Jambi, salah satunya. Jambi menuju kota bisnis diakui Prof.Dr. Bahder Johan Nasution, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, yang juga Ketua Assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Jambi. “Kalau wisata alam di Jambi memang dari dulu tidak seperti daerah lain yang punya nilai jual lebih. Tetapi kalau dibilang kota bisnis itu sangat tepat. Karena perkembangan ekonomi, bisnis, industri di Jambi dari tahun ke tahun selalu meningkat”. Menurut Prof Bahder, sejauh ini tidak ada konflik antara pemerintah dan masyarakat menyangkut lahan kalau untuk pembangunan jalan. “Sepanjang yang saya ketahui tidak ada kasus-kasus untuk hal-hal seperti itu. Cuma, pemerintah Jambi masih kurang promosi tentang produk Jambi sebagai kota bisnis. Itu bisa kita lihat misalnya di bandara. Masih perlu banyak pengembangan home industri di bandara yang memacu pertumbuhan bisnis“. Yang lain adalah Jumali yang akrab disapa Ali (37). Pengusaha rumah makan Aroma Cempaka di Jambi yang sudah bergerak sejak 1987. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, ia mengaku perekonomian di Jambi juga ada grafik naik. Ada perubahan bagi pelaku bisnis. “Jambi lebih pas kota bisnis. Usaha-usaha apapun di Jambi mendukung, karena orang cenderung putar uang bagus di Jambi. Kalau kota wisata salah masuk dia ke Jambi. Kendatipun masalah lahan tidur (lahan yang tidak dimanfaatkan) masih cukup banyak di Jambi sebagai isu strategis lokal, namun makin jelaslah. Mau daerah baru atau jauh. Kini saatnya manjakan petani di Jambi dengan infrastruktur sumberdaya air. Apakah akan selesai? Belum. (bersambung).
Mega Bilang Jakarta Amburadul, Rakyat Bilang Indonesia Ambyaradul
by Asyari Usman Jakarta FNN - Selasa (17/11). Belum lama ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan Jakarta sekarang amburadul. Tak disangsikan, dia tujukan itu kepada Anies Baswedan sebagai gubernur yang tak becus. Tapi, setelah dilihat dengan jelas, rupanya Jakarta amburadul itu hanya karena pandangan mata Bu Mega saja. Rakyat Jakarta yang tulus dan jujur megakui Jakarta menjadi lebih baik. Jakarta belum sempurna? Tentu iya. Masih banyak yang belum tertuntaskan. Namun, sudah banyak yang dikerjakan. Oleh Anies. Dan dalam waktu relatit singkat. Semua kerja Gubernur Anies terukur dan nyata. Selain pengakuan lisan dari rakyat Jakarta, pencapaian Anies diakui oleh sekian banyak kementerian dan lembaga negara yang memberikan penilaian hasil kerja pemprov dan pemkab. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga internasional juga membukukan pengakuan mereka terhadap hasil kerja Anies. Yang terbaru adalah Penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Jakarta dijuluki sebagai kota dengan sistem angkutan publik terbaik. Untuk penilaian selama lebih setahun belakangan ini. Bahwa hasil bagus yang dicapai hari ini adalah rangkaian kerja yang sambung-menyambung dari gubernur ke gubernur, tidak ada yang membantah. Cuma, puncak kerja bagus itu terjadi di era Anies. Selain sektor angkutan publik, ada banyak kerja yang non-kesinambungan (kerja yang tidak melibatkan gubernur-gubernur terdahulu) yang direalisasikan oleh Anies. Sebut saja itu perbaikan kualitas ‘public spaces’ (ruang publik). Termasuklah, misalnya, trotoar, taman-taman kota, koridor-koridor antarkomplek atau antarblok, dlsb. Untuk kerja-kerja ‘face surgical’ (operasi wajah) kota Jakarta ini, semua orang bisa melihat perbaikan yang nyata. Pojok-pojok komersial Ibukota terasa semakin nyaman. Indah dan rapi. Anies memperbaiki wajah kota sampai ke kesetaraan internasional. Walaupun masih banyak lagi tunggakan. Artinya, kalau Bu Mega menyimpulkan Jakarta amburadul, bagaimana lagi beliau akan menilai Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Indonesia yang sarat utang; Indonesia yang tak punya “cash flow”; Indonesia yang masuk perangkqp China; Indonesia yang gali lubang tutup lubang. Indonesia yang serba impor. Indonesia yang nyaman bagi para koruptor. Indonesia yang mengutamakan segelintir pengusaha rakus. Indonesia yang menindas rakyat jelata lewat Omnibu Law UU Cilaka. Indonesia yang mentradisikan pencurangan pemilu dan pilpres. Indonesia yang mendiamkan kematian 700 petugas KPPS. Indonesia yang brutal terhadap pengunjuk rasa damai. Dst, dst. Mau bilang apa Bu Mega? Tentu terserah beliau mau bilang apa tentang Indonesia yang dipimpin Jokowi. Suka-suka hati dialah mau menilai Indonesia yang sedang gonjang-ganjing ini. Boleh jadi Bu Mega akan mengatakan hasil kerja Jokowi hebat. Bu Mega bisa katakan apa saja. Mau bilang sangat bagus, silakan. Mau bilang Indonesia terbaik dalam menumpuk utang, juga silakan. Mau dikasih penghargaan sebagai pengutang terbaik di dunia, tak ada masalah. Hanya saja, rakyat di mana-mana mengatakan Indonesia ini sedang centang-prenang. Indonesia menjadi “ambyaradul”. Di tangan Jokowi. Dalam waktu relatif singkat juga.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Bukan Nambah, Anies Malah Mau Jual Saham Bir
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Ahad (15/11). Akhir pekan ini ramai di media memberitaan tentang kenaikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir, PT. Delta Djakarta Tbk. Di website BEI/ITD diinformasikan bahwa pada bulan Oktober lalu saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT. Delta Djakarta Tbk. naik menjadi 58,33%. Sebelumnya hanya 26,25%. Publik dibuat geger dan bertanya-tanya. Apa iya, Pemprov DKI nambah saham di perusahaan bir? Di tengah pandemi, Pemprov DKI mau mencari uang lewat jual beli minuman keras? Bukannya Anies dulu mau menjual saham Pemrov DKI di perusahaan bir itu? Kok malah sekarang nambah? Ternyata, terjadi kesalahan input data. Direktur PT. Raya Saham Register mengakui bahwa telah terjadi salah input data. Ia mengatakan bahwa jumlah saham Pemprov DKI masih tetap sama yaitu 26,25%. Atau 210.200.700 lembar saham. Sedangankan 58,33% atau 467. 061.150 lembar saham itu milik PT. Miguel Malaysia. Ternyata, inputnya terbalik. Bukannya mau menambah. Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru berencana untuk menjual seluruhnya saham milik Pemprov di perusahaan bir tersebut. Niat ini bahkan sudah ada sebelum Anies dilantik menjadi Gubernur DKI. Namun, upaya Anies untuk menjual saham bir itu tidak disetujui oleh DPRD. Menurut aturan, penjualan saham bir milik Pemprov di PT. Delta Djakarta Tbk itu harus disetujui oleh DPRD DKI. Kalau DPRD nggak setuju, maka nggak akan terjadi penjualan itu. Anies nggak bisa menjual secara sepihak, karena itu akan dianggap pelanggaran hukum. Anies sudah tiga kali mengajukan surat ke DPRD terkait dengan rencana penjualan saham milik Pemprov DKI di perusahaan bir PT. Delta Djakarta Tbk. Pertama, Surat Gubernur DKI Nomor 479/-1.822. Kedua, Surat Gubernur DKI Nomor 91/-1.822. Ketiga, Surat Gubernur DKI Nomor 177/-1.822. Ketiga surat gubernur ini ditolak oleh DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengatakan, "saya tidak akan menjual saham milik Pemprov DKI di PT. Delta Djakarta Tbk". Pernyataan Ketua DPRD DKI itu tegas dan gamblang! Apa alasannya? Jika dijual, Pemprov DKI nggak bisa mengontrol peredaran bir di masyarakat, katanya. Alasan yang aneh, mengada-ada, dan terkesan dibuat-buat. Kalau alasannya supaya bisa mengontrol peredaran, kenapa DKI tidak membeli saham di diskotik, pantai pijat, dan hotel yang sering dipakai untuk praktek prostitusi? Toh, supaya semuanya bisa terkontrol. Peredaran bir atau jenis minuman keras, itu ada aturannya. Soal pengawasan, bukan hanya tugas Pemprov, tetapi itu tugas aparat kepolisian. Masyarakat bisa membantu ikut mengawasi. Jika PT. Delta Djakarta Tbk melanggar, ya Pemprov DKI bisa mencabut ijin usahanya. Bagaimana mau cabut ijin pelanggaran kalau saham DKI masih ada 26,25%. Bisa hilang uang milik DKI ini. Justru, jika Pemprov DKI nggak punya saham, maka sewaktu-waktu jika PT. Delta Djakarta Tbk. melakukan pelanggaran, Pemda DKI nggak ada beban untuk mengambil langkah tegas. Diantaranya mencabut ijin usaha PT. Delta Djakarta Tbk. Karena itu, Anies berupaya keras untuk menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut. Dengan memiliki saham di PT. Delta Djakarta Tbk, Pemprov DKI justru bisa tersandera jika terjadi pelanggaran edar yang dilakukan perusahaan bir tersebut. Pemprov DKI tak bisa semena-mena mencabut ijin usahanya, karena masih memiliki saham 26,25%. Bagi PT. Delta Djakarta Tbk, ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, terkait regulasi. Kalau ada saham milik Pemprov DKI, maka otomatis keberadaan PT. Delta Djakarta Tbk itu legal. Keberadaannya sah secara hukum. Nggak mungkin Pemprov DKI punya saham di perusahaan ilegal. Bagi konsumen bir, jaminan legal itu sangat penting. Pahami itu Keuntungan ketiga, PT. Delta Djakarta Tbk. bisa memanfaatkan berbagai akses yang dimiliki Pemprov DKI dalam memasarkan produknya. Adanya saham Pemprov DKI di PT. Delta Djakarta Tbk akan menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Dengan berbagai keuntungan ini, PT. Delta Djakarta Tbk. akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan saham yang milik Pemprov DKI. Apapun caranya. Alasan utama Anies mengapa tak pernah berhenti berupaya menjual saham Pemprov DKI di PT. Delta Djakarta Tbk tersebut, karena ini aspirasi warga Jakarta. Warga Jakarta yang minta agar Anies menjual saham Pemprov DKI itu. Warga Jakarta nggak mau pemerintah DKI ikut bisnis haram. Dan harus dimaklumi, warga DKI Jakarta mayoritas beragama Islam. Bagi umat Islam, minum bir itu haram, apalagi bisnis bir. Karena ini negara demokrasi, kita mesti hargai aspirasi itu. Terutama DPRD, harus buka telinga dan mata. Mau menyerap aspirasi mayoritas warga Jakarta itu. DPRD itu wakil rakyat. Bukan wakil PT. Delta Djakarta Tbk. Ini yang harus diingatkan. Alasan Prasetyo, Ketua DPRD DKI mempertahankan saham bir milik Pemprov DKI agar bisa mengawasi peredarannya, ini nggak masuk akal. Kalau ada seseorang membuat alasan nggak masuk akal, publik patut curiga. Adakah yang disembunyikan di balik alasan itu? Nah, ini menarik. Salah input data saham Pemprov DKI di PT. Delta Djakarta Tbk yang sedang ramai dibicarakan publik ini bisa menjadi momentum bagi warga DKI untuk mendesak DPRD agar menyetujui permintaan Anies, Gubernur Jakarta untuk menjual saham milik Pemprov di perusahaan bir di PT. Delta Djakarta Tbk. Masyarakat mesti bicara ke media. Memberi dukungan kepada Anies untuk menjual saham tersebut. Bila perlu, puluhan ribu massa datang ke gedung DPRD dan mendesak wakil rakyat itu menyetujui penjualan saham bir yang sudah tiga kali diajukan oleh gubernur DKI tersebut. Ingatkan pada para anggota DPRD bahwa mereka wakil rakyat. Bukan wakil konglomerat bir. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Risma Sebut Eri Cahyadi “Anaknya”, KAI Sebagai Pembohongan!
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Sabtu (07/11). Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur telah melaporan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (2/11/2020). Dalam aduannya, KAI Jatim menilai, Risma telah melakukan pembohongan publik. Selain itu, Risma dituding melakukan provokasi terhadap warga Surabaya. Dua pelanggaran ini dilakukan alumni Institut Teknologi 10 November (ITS) itu saat mengampanyekan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji. “Pelanggaran hukum yang dilakukan Risma itu kami laporkan ke Ditreskrimum Polda Jatim, karena laporan terkait PKPU Pilkada 2020 ke Bawaslu dan Kemendagri tak digubris,” kata Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik usai melaporkan di Polda Jatim. “Sehingga kami lakukan pelaporan terkait pidana pembohongan publik dan provokasi yang dilakukan Risma terhadap masyarakat Surabaya,” lanjut Abdul Malik. Kebohongan publik yang dilakukan Risma, menurut dia, antara lain menyebut Cawali Eri Cahyadi sebagai anak. Faktanya mantan Kepala Bappeko Surabaya itu bukanlah anak dari Risma. Orang tua Eri namanya Urip Suwondo dan Mas Ayu Esa Aisyah. Seperti dikutip Bongkah.id, Selasa (3/11/2020), fakta itu diketahui semua warga Surabaya. Dengan menyebut Eri anaku, maka Risma secara hukum telah melakukan kebohongan publik. Selain itu, Abdul Malik juga menuding, kampanye yang dilakukan Risma tak memiliki izin cuti dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, sebagai Walikota Surabaya, Risma harusnya mengajukan cuti terlebih dahulu agar bisa melakukan kampanye. “Izin cuti yang diajukan Risma hanya untuk tanggal 10 November saja. Jadi, saat kampanye pada tanggal 18 Oktober lalu, dia tidak sedang cuti,” ujarnya. Terkait adanya penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Irvan Widyanto bahwa Walikota Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye? Malik menegaskan, hal tersebut layak dipertanyakan kebenarannya. Sebab informasi yang didapatnya, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November 2020. Tak hanya itu saja, Malik juga mempermasalahkan sejumlah perkataan Risma yang dinilai provokatif. Dibuktikan dengan sebuah video yang beredar di masyarakat Surabaya. Risma menyebut jika Surabaya tidak dipimpin anaknya (Eri), maka Surabaya bisa hancur lebur. “Kalimat Risma itu sangat memprovokatif, provokator, dia bersikap seperti Tuhan. Nanti 10 tahun ini tidak dipimpin anaknya, nanti Surabaya ini akan hancur lebur,” ungkap Malik yang mengutip pernyataan Risma dalam video tersebut. “Selaku praktisi hukum, kalimat yang disampaikan Risma itu sangat tidak layak, tidak pantas diucapkan oleh walikota. Kalimat tersebut juga dapat diasumsikan sebuah ancaman dalam tanda petik,” tegas Malik. Karena itu, ia berharap kepolisian dapat memproses kasus ini sesuai hukum. Selain itu, juga meminta Bawaslu RI dan Kemendagri segera mengambil tindakan. “Saya berharap, saat dilakukan proses hukum di kepolisian, membuat Risma taat hukum,” ujarnya. “Sebab Bawaslu pusat sudah kita laporkan, Mendagri sudah kita laporkan. Gubernur sudah kita laporkan juga. Dan, informasi yang kami terima dari Mendagri, dalam waktu dekat ada tindak lanjutan dari OTODA,” lanjut Malik. Perlu dicatat, tuntutan hukum yang dilakukan KAI Jatim terhadap Walikota Risma tersebut terkait dengan agenda kampanye daring dari paslon Eri Cahyadi-Armuji bertema "Roadshow Online Berenerji" pada Minggu (18/10/2020) lalu. Dalam kampanye itu, Risma meminta warga Surabaya untuk memilih cawali Eri Cahyadi, Dia juga menjelekkan cawali lainnya (Mahfud Arifin). Selain itu, Risma selalu mengulang-ulang kalimat, bahwa Eri sebagai anaknya. “Dalam kampanye daring itu Risma melakukan kebohongan publik. Berkali-kali menyebut Eri itu sebagai anaknya. Bukan menyebut sebagai anak didiknya. Saya ini praktisi hukum, perbedaan kalimat itu secara hukum memiliki makna yang berbeda pula,” katanya. Pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober lalu, kata Malik, sebagai pelanggaran berat. Seharusnya Risma kena pidana kurungan, seperti yang dialami lurah Suhartono dari Kabupaten Mojokerto. Dia dihukum 2 bulan dan denda Rp 6 juta, karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada saat Pilpres 2019 lalu. “Jika Risma beralasan kampanye itu dilakukan pada hari Minggu, Suhartono kena pidana pemilu lantaran ikut menyambut Sandiaga Uno pada hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu,” ungkap Malik. “Jadi sudah ada yurisprudensi-nya bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara,” lanjut advokat senior tersebut. Menurut Praktisi Hukum Indra Priangkasa, Walikota Risma bukan hanya melanggar soal izin kampanye. Dia juga diduga menyalahgunakan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Sebab diantara peserta yang ikut siaran zoom itu, adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya. “Di situ ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih hutang budi atas bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya pada para UMKM tersebut,” ungkap Malik. “Tagihan balas budi tersebut dilakukan Risma lewat ajakan untuk memenangkan paslon Eri-Armuji,” katanya. Pelanggar pasal 71 ayat 3, menurut Indra, wajib mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Apa yang dilakukan Risma, unsurnya sudah terpenuhi. Yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan 6 bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Risma Takut? Ketika menjadi jurkam, posisi Risma itu hanya sebagai pengurus DPP PDIP. Bukan sebagai Walikota Surabaya. Karena itu, Risma tidak berhak melakukan tekanan terhadap masyarakat Surabaya yang menerima bantuan Pemkot Surabaya. Memaksa untuk memilih calon kepala daerah yang didukungnya dan diusung partainya. “Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. “Selama ada bukti kongkrit dengan beberapa pertimbangan, tentu Bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran,” katanya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Irvan Widyanto memberikan klarifikasi. Menurutnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat “Roadshow Online Berenerji”, Minggu (18/10/2020). “Jadi, kegiatan kampanye Ibu Walikota sudah sesuai dengan prosedur. Sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar, jika Ibu Walikota melanggar aturan,” kata Irvan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Walikota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur,” kata Irvan. Terkait dengan kegiatan kampanye Walikota Risma, ia telah mengajukan surat cuti Nomor: 850/9197/436.8.5/2020 pada 13 Oktober 2020 perihal permohonan izin cuti pada Gubernur Jatim. “Dan salah satunya adalah tanggal 18 Oktober 2020,” kata Irvan. Soal surat pengajuan cuti kampanye tersebut, lanjut Irvan, Gubernur Jatim telah menjawab melalui surat Nomor: 131/16267/011.2/2020 pada 15 Oktober 2020. Salah satu keterangan dalam surat itu adalah sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2018 dan SE Mendagri Nomor: 273/487/SJ pada 21 Januari 2020, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti kampanye. “Dengan jawaban dari Gubernur itu, kegiatan ibu walikota pada 18 Oktober 2020 tersebut tidak melanggar aturan karena pada hari libur yakni hari Minggu,” kata Irvan. Perlu diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti paslon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 ini diusung PDIP dan didukung PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam parpol non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda. Sedangkan paslon Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai, yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo. Adakah dukungan Walikota Risma yang berlebihan pada Eri Cahyadi hingga menyebut Eri sebagai “anaknya” karena takut jika rival Eri yang mantan Kapolda Jatim itu menang? Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Jakarta, Sepeda dan Perubahan Hidup Anda
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Jum’at (06/11). Kaki, itu alat transportasi paling sehat. Kalau jarak tempuh hanya 300-500 meter, lebih baik jalan kaki saja. Jantung anda akan sehat. Kalau jantung sehat, mudah-mudahan organ tubuh yang lainnya juga ikut-ikutan sehat. Kalau jarak agak jauh, anda bisa gunakan sepeda. Ini juga olahraga. Jika setiap hari anda ke kantor, ke warung, ketemu teman, ke supermarket-minimarket, ke masjid, atau tempat ibadah lainnya, ke Majlis Ta'lim anda pakai sepeda, ini tidak hanya baik buat anda, tapi juga untuk lingkungan dan masa depan anak cucu anda. Anda bersepeda, itu berarti anda telah ikut mengurangi pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan. Itu jika sehari. Sebulan, setahun, 20 tahun? Itu baru anda, kalau ada 1 juta orang ikuti anda? Keren bukan! Anda bersepeda, itu sama dengan dakwah lingkungan. Anda telah mengajak orang untuk menjaga agar Jakarta yang sudah begitu kotor udaranya ini bisa dibersihkan kembali. Dengan begitu, anda akan mewariskan udara segar untuk anak cucu anda di masa depan. Udara untuk anak-cucu kita menjadi bersih dan sehat. Pernahkah anda sadar bahwa indeks kualitas udara di Jakarta itu 269 AQI US. Ini sangat tidak sehat. Polusi udara ini diperkirakan telah mengakibatkan 11.000 kematian di tahun 2020. Kerugian finansial akibat udara yang kotor di Jakarta diperkirakan mencapai U$ 2,900.000.000. Sekitar Rp. 43 triliun lebih. Anda masih tak peduli juga? Belum lagi soal ekonomi. Berapa uang yang anda siapkan setiap harinya untuk bensin, bayar tol, tiket parkir, polisi gopek di setiap tikungan. Apalagi kalau anda kena tilang. Coba anda kalikan sebulan atau setahun. Besar sekali! Seminggu anda beralih ke sepeda, dana yang sedianya untuk bensin, tol, parkir, polisi gopek dan denda tilang bisa anda pakai untuk ajak keluarga makan enak di restoran. Atau ditabung untuk persiapan pulang kampung saat lebaran. Atau anda kumpulin untuk modal usaha setelah setahun. Jangan anggap remeh! Bersepeda bisa merubah hidup anda. Sepeda nggak bakalan makan tempat. Space satu mobil, bisa dipakai untuk parkir puluhan sepeda. Yang pasti, jalanan akan longgar, dan anda telah berjasa mengurangi tingkat kemacetan. Sampai disini, anda, orang-orang yang ke kantor pakai sepeda adalah para pahlawan di jalan raya. Juga pahlawan lingkungan. Ini hanya soal mindset dan pola hidup saja. Hanya butuh kebiasaan. Yang pasti, bersepeda itu hemat dan sehat. Sehat jasmani, dan otak anda juga sehat. Kenapa? Karena anda bakalan mengurangi pencemaran lingkungan, dampak kemacetan dan kebisingan di jalan raya. Ini cara cerdas bertransportasi. Kalau ini dihitung pahala, tentu akan jadi catatan amal yang tidak pernah sia-sia. Sepeda itu alat transportasi. Bukan buat gaya-gayaan. Nggak perlu sepeda sport atau yang harganya mahal. Nggak penting itu. Sepeda bekas dengan harga murah, itu lebih antik dan artistik. Nggak kalah nyamannya dengan sepeda yang mahal. Di sejumlah negara Eropa, pejabat ke kantor naik sepeda itu biasa. Meski pakai jas mewah dan celana mahal. Ini soal pola hidup saja. Beda dengan di Indonesia. Baru pejabat eselan tiga atau empat, gayanya nggak ketulungan. Pakai sopir dan pengawal pribadi. Akibatnya, rawan korupsi. Karena cost hidupnya terlalu tinggi. Pola hidup macam ini yang harus diubah. Di Jakarta ini, telah dibangun jalur khusus sepeda. Panjangnya sekitar 63 kilometer. Belum seberapa dibanding kebutuhan bersepeda bagi warga Jakarta. Tetapi, ini awal yang baik. Ini sudah menjadi bagian dari kampanye hidup sehat dan hemat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat terus mengkampanyekan bersepeda. Pada bagian belakang mobil gubernur DKI ini, selalu saja ada sepeda. Sebelum pandemi, hampir setiap pagi gubernur bersepeda. Sebelum ke baikota, gubernur DKI ini gemar sidak ke ke sejumlah tempat, dan masuk gang-gang perkampungan. Melakukan inspeksi. Kok nggak dikespos? Kenapa nggak bawa kamera? Kalau model kampanye seperti itu sudah sangat konvensional. Sudah kuno! Bahkan konyol lagi! Rakyat sudah paham mana kerja dan mana pencitraan. Anies nampaknya nggak mau ikut-ikutan pencitraan. Kampanye sepeda di Jakarta tampaknya cukup berhasil. Yang ke kantor menggunakan sepeda terus bertambah. Penjualan sepeda di Jakarta naik sampai 1.000 persen. Bahkan saat pandemi, warga Jakarta yang pakai sepeda naik menjadi sepuluh kali lipat. Melihat antusiasme bersepeda yang mulai tumbuh di Jakarta, kita berharap kepada Pemprov DKI. Pertama, menambah jalur sepeda. Tidak saja di jalan protokol, tapi diperluas ke jalur-jalur lain. Kedua, perlu ditingkatkan keamanan dan kenyamanan di jalan buat mereka yang menggunakan sepeda. Ketiga, perlu diperbanyak tempat parkir sepeda, dan pastikan kalau tempat itu safety. Bila perlu, diadakan hari bersepeda. Mungkin sebulan sekali. Bikin pergubnya. Misalnya, setiap tanggal 17, jalur-jalur tertentu di Jakarta hanya boleh untuk sepeda. Bukan weekend, tapi weekday. Orang ke kantor, belanja, ada meeting, atau keperluan apapun, wajib bersepeda di jalur-jalur yang sudah ditentukan. Nggak peduli dia pejabat, anggota DPR, pengusaha atau rakyat. Ini lebih bagus legi kalau diawali oleh para pejabat dan seluruh pegawai di pemprov DKI. Setiap tanggal 17 misalnya, seluruh pegawai pemprov DKI wajib bersepeda. Ini akan jadi sosialisasi yang cukup efektif. Setelah orang dipaksa oleh aturan untuk bersepeda, maka lama kelamaan ia pun akan terbiasa dan nyaman bersepeda. Nah, kalau sepeda sudah jadi alat transportasi mayoritas warga DKI dan sekitarnya, maka udara Jakarta akan bersih kembali dan kemacetan akan berkurang. Untuk 10-20 tahun ke depan, udara Jakarta bisa sejuk kembali, bersamaan dengan pembuatan taman dan penanaman pohon yang lagi masif digalakkan Gubernur Jakarta. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Anies Selamatkan Wajah Indonesia di Mata Dunia
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Senin (02/11). Annoucement: Jakarta, Indonesia has won the 2021 Sustainable Transport Award! Congrutalations to the city for the exemplary achievement in public transportation, particularly with transjakarta. Begitu ungkap Institut For Transportation and Developnent Policy (ITDP) sebuah organisasi yang berbasis di New York. Jakarta oleh ITDP dinobatkan sebagai kota terbaik dunia untuk managemen transportasi. Jakarta menyabet juara pertama Sustainable Transport Award (STA). Ini untuk pertama kalinya negara di Asia Tenggara mampu menjuarai ajang STA. Tahun 2019 lalu, Jakarta hanya berada pada posisi runner up (nomor dua). Namun tahun 2020 ini Jakarta meraih juara pertama. Artinya apa? Ada progres perbaikan-perbaikan. Ini menunjukkan Jakarta terus mengalami perbaikan dan perkembangan dari hari ke hari. Atas penghargaan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berhasil menyelamatkan wajah Indonesia di mata dunia internasional, kata Andi Arief, politisi Demokrat. Benar kata Andi, di tengah-tengah krisis ekonomi dan rusaknya demokrasi Indonesia di mata dunia, Anies berhasil membawa Jakarta sebagai kota terbaik dunia. Selamat ya Anies. Anda telah berhasil menyelamatkan wajah bangsa Indonesia di mata komunitas internasional. Begitu ucapan yang disampaikan sejumlah kalangan kepada Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta. “Alhamdulillah, ini untuk Pemprov DKI. Ini untuk warga Jakarta”, tegas Anies. Ada rasa syukur. Namun ada juga kerendahan hati. Anies sadar bahwa ini semua bukan semata-mata hasil kerja dirinya. Tetapi kolaborasi pegawai di Pemprov DKI bersama seluruh warga DKI. Sekali lagi, seluruh warga Jakarta. Tentu saja termasuk yang sering mendemo dan meminta Anies mundur. Bahkan Anies pun tak keberatan kalau prestasi ini lalu dikait-kaitkan dengan dua gubernur sebelumnya. Mungkinkah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan tiga piala dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai kategori akan juga diklaim oleh pihak-pihak sebelumnya menjabat Gubernur DKI? Memang di mata publik, terasa tak adil. Aapalagi kalau terkait kasus ratusan miliar untuk Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah Cingkareng, tanah BMW, hasil reklamasi, dan kasus mangkraknya ratusan bus transjakarta, Anies harus menghadapi dan menyelesaikannya sendirian. Seolah-olah tidak ada keterlibatan pihak-pihak sebelumnya. Tetapi jika menyangkut prestasi yang diraih DKI Jakarta, ada saja banyak pihak yang sepertinya tak rela. Bahkan ingin mengambil hak paten tersebut dari Anies. Oke saja, tak apalah. Itu bagian dari dinamika. Kembali soal transportasi, Jakarta dianggap sangat ambisius untuk membenahi transportasi kota, begitu komentar ITDP. Ini wajar mengingat Jakarta adalah kota yang secara turun-temurun macet ddan semrawut. Ini jadi PR prioritas yang harus segera diselesaikan. Melalui program Jaklingko, Anies berupaya mengurangi tingkat kemacetan. Langkah Anies cukup berhasil. Dengan program Jaklingko, pengguna transportasi umum naik signifikan. Dari 360 ribuan orang di tahun 2017, naik menjadi lebih dari 1 juta orang di tahun 2020. Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat empat besar kota termacet dunia, sekarang telah naik menjadi peringkat ke 10 (Tom Tom Traffic Index) Tak hanya Jaklingko. Pembangunan trotoar dan jalur bersepeda di jalan protokol juga bagian dari sinergi langkah Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Apalagi di masa pandemi corona, warga Jakarta yang beralih ke sepeda naik sepuluh kali lipat. Program Jaklingko tidak saja menyatukan seluruh moda transportasi Jakarta secara fisik. Tetapi juga persoalan biaya. Uang senilai Rp. 5.000 adalah biaya yang cukup murah, hemat dan ekonomis untuk ukuran kota metropolitan seperti Jakarta. Jadi teringat ucapan Anies, "saya tak akan jawab dengan kata-kata, tetapi saya akan jawab dengan kerja dan karya". Anies nampaknya berhasil membuktikan ucapannya itu. Warga Jakarta, juga rakyat Indonesia akan menunggu bukti-bukti berikutnya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
POPULER
