INTERNASIONAL

Pemerintah Indonesia Minta Dunia Internasional Tidak Lupakan Kekejaman Israel Selama Perang Gaza

Jakarta | FNN - Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025).  Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025). Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu.  Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta  dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. \"Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan. \"Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,\" ujarnya.   Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan. \"Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,\" kata Wamenlu Anis Matta.  Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.  \"Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,\" ajaknya Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban. \"Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,\" tegas Anis Matta.  Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta,  merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ida).

Pelantikan Presiden AS: Demi "Legacy", Biden 'Tekan' Israel

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior      BERPACU dengan waktu! Tanpa \"legacy\", atau dengan \"legacy\"? Presiden Amerika Serikat (AS)Joe Biden risau! masa jabatan tinggal lima hari.     \"Legacy\"nya? Membiarkan Israel  sebebas-bebasnya. Semau-maunya, sekehendak hatinya. Padahal, siapa yang berani menolak \"hardikan\", siapa yang berani melawan  \"political will\" AS?      Perasaan \"tidak enak\" pada dunia. Meninggalkan \"White House\" 20 Januari, dengan  Gaza seperti \"neraka\". Meninggalkan Gedung Putih dalam paradigma AS tidak berani menekan Israel. Sejatinya adalah \"legacy berdarah\" (bloody legacy).     Tiba-tiba kita dikejutkan, hal yang bukan Israel \'an sich\'. Kesepakatan damai Israel-Hamas, hampir rampung! Apa yang terjadi? Sebegitu cepatkah pembicaraan yang titik temunya sangat rumit?      Diperkenalkan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant dalam konsep filsafat \"Ding an sich\", yang artinya \"pada dirinya sendiri\". Merefleksikan sebuah dominasi dan kegagahan satu pihak, terhadap pihak yang lain.      Israel telah menjadi \"hukum positif\" yang tidak akan pernah keliru. Dibenarkan, dengan banyak varian asumsi. Apa pun yang dilakukan, harus dibenarkan. Protes di mana-mana, demo di seantero. Tak ada arti! Tak ada yang bisa menghentikan, kecuali \"political will\" AS.    Memblokade makanan, menghancurkan RS, memberangus jurnalis, bisa dibenarkan. Itulah \"Israel an sich\".     Joe Biden, kini berpacu dengan waktu! Tak ada \'remah\' kebaikan yang akan dikenang dunia, dan khususnya oleh rakyat Palestina. Kecuali darah, dan darah.      Sejumlah 46.000 lebih korban, entah itu kombatan (Hamas). Entah itu anak-anak, perempuan, orangtua. Israel tetap merasa tak bersalah. Israel merasa membela diri. Dunia, pun menonton dan meng-iyakan!     Kita dikejutkan! Secepat itukah kesepakatan untuk berdamai? Secepat itukah Israel setuju dengan klausul Palestina. Padahal, hampir setahun ini, misi bolak-balik perunding AS-Mesir-Qatar, buntu! Mentok!      Israel butuh pembebasan 90-an sandera yang masih hidup! Palestina butuh pembebasan pemimpin kharismatik Palestina Marwan Barghouti (faksi bersenjata Fatah). Dan, satu tokoh lagi  Ahmad Saadat (faksi PFLP). Di samping, tentu delapan tokoh utama lain.      Tahukah? Marwan Barghouti bukanlah Hamas.  Tokoh 65 tahun ini, berasal dari faksi  berseberangan dengan Hamas (baca: Fatah). Dia adalah tokoh yang sangat dihormati bangsa Palestina secara inklusif. Tanpa sekat, oleh Hamas sekalipun.      Hamas mensyaratkan pembebasan Barghouti untuk dipertukarkan dengan sandera.      Saya memprediksi, andaikan Palestina merdeka. Barghouti  bisa diterima oleh semua faksi untuk menjadi Presiden dan pemimpin bangsa Palestina. Dalam wilayah sebelum Perang 1967 (Tepi Barat dan Jalur Gaza).     Marwan Barghouti merupakan harapan bangsa Palestina. Di tangannya, akan terjadi Persatuan Palestina ketimbang Mahmoud Abbas yang dinilai terlalu lembek, kompromistis, dan fragmatis. Atau Muhammad Dahlan, sosok yang disukai AS-Mesir-Israel.      Ditahan tahun 2002, tokoh Intifada Palestina ini, dihukum seumur hidup oleh pengadilan Israel. Hingga kini, Barghouti telah mendekam sekitar 23 tahun di penjara Israel.      Alotnya perundingan Israel-Hamas, karena Israel tetap ingin berperang. Setelah sandera dibebaskan. PM Israel Benyamin Netanyahu implisit, mau kesepakatan yang dibuat tersegmentasi. Tidak inklusif!       Israel memaksakan. Hak prerogatif pembebasan tahanan Palestina (di penjara Israel), berada di pihaknya. Hamas tidak diperkenankan meminta pembebasan dan pertukaran dengan menyebut nama.      Negeri zionis ini akan memilih siapa yang bisa dibebaskan, siapa yang tidak. Satu hal yang juga berbahaya, hak prerogatif  menyebut Israel boleh memulai lagi pertempuran (permusuhan), setelah tenggat kesepakatan berakhir.      Gaza, sungguh sudah sangat menderita. Hamas menginginkan perdamaian, dengan membebaskan seluruh sandera Israel. Imbalannya: pengakhiran peperangan, penarikan Pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan Marwan Barghouti.     Syarat Hamas ini tak pernah disetujui Israel. Sejak perundingan Agustus 2024 lalu. Lantas, tiba-tiba setelah ada  Utusan Presiden terpilih AS Donald Trump, Steve Witkoff dan Utusan Presiden Joe Biden (Bret McGurk), ter-\'declared\' kesepakatan. Perdamaian sudah hampir terlaksana (rampung).     Saya menganalisis, \"pressure\" AS mulai serius terhadap Israel. Masa jabatan Joe Biden sudah \"injury time\". Sementara,  mentahnya normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi, opini publik yang memperburuk citra AS sebagai negara demokrasi terbesar. Membuat AS tak punya pilihan.  Waktunya sudah habis.     Sebelum ini, AS berasumsi. Hamas akan menyerah pasca habisnya para pimpinan teras: Saleh Al-Aroury, Mohammad Deif, Marwan Issa, Ismail Haniyeh, dan Yahya Sinwar. Ternyata tidak!      \"Deadline\" hingga jelang 20 Januari (pelantikan Presiden AS), ternyata Hamas masih berdiri kokoh.  Tak ada pilihan, demi \"legacy\" baik, dan \"happy ending\"nya Joe Biden saat lengser.      Kali ini Israel harus menuruti apa kata AS! Penuhi prasyarat Hamas, sekalipun berisiko jatuhnya PM Benyamin Netanyahu.     Dengan begitu. Potensi ditinggalkan Menteri Keuangan Bazalel Smotrich (partai Jewish Home) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Ittamar Ben-Gvir (partai Otzma Yehudit), terbuka lebar. Keduanya tokoh garis keras Israel.     Itu artinya, koalisi Pemerintahan akan bubar, dan Benyamin Netanyahu harus mundur.     Pilihan sulit, namun Joe Biden juga tak ingin meninggalkan \"jejak berdarah\", ! (*).

Ketua Umum PDKN: Gabung BRICS, Presiden Prabowo Tak Mustahil Galang Kesepakatan Dunia Melakukan Reformasi Hak Veto di PBB

Jakarta | FNN - Ketua Umum PDKN Dr. Rahman Sabon Nama menyambut gembira atas langkah politik luar negeri Indonesia  resmi menjadi anggota BRICS. Pengumuman itu disampaikan oleh pemerintah Brasil sebagai Ketua BRICS pada Senin 6 Januari 2024. Kepiawaian dan kelincahan Presiden Prabowo dalam diplomasi internasional, kata Rahman di Jakarta, Rabu (8/1/2024), dapat memosisikan Indonesia dalam peran strategis keanggotaan BRICS.  BRICS didirikan pada 16 Juni 2009 merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Kelima negara tersebut memiliki visi dan misi yang sama, sehingga membentuk kelompok negara. Dalam posisi itu dia mengatakan, Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mendorong pemerintahan Prabowo untuk melakukan dipolamasi  luar negeri, menuntut  kesepakatan dunia untuk melakukan Reformasi Hak Veto di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Hak veto adalah mekanisme yang ditentukan oleh PBB pasca Perang Dunia II (1939-1945)  untuk memastikan keamanan global dengan memberikan  hak istimewa kepada 5 negara yaitu Amerika, Rusia, China, Perancis dan Inggeris. Rahman mengatakan bahwa hak veto ini patut dipertanyakan karena menjadi alat politik Amerika dan sekutunya dalam struktur PBB,  serta menjadi penghalang utama menegakkan keadilan dan keamanan dunia. Walaupun sejatinya, menurut Rahman, hak veto itu diberikan dengan tujuan  menciptakan keseimbangan keamanan dalam kekuatan  negara-negara besar. “Dalam catatan saya”, kata alumnus Lemhanas RI ini, “lewat sebulan yang lalu, Amerika menggunakan hak vetonya dalam mencegah Resolusi PBB yang meminta gencatan senjata segera diberlakukan tanpa syarat di Semenanjung Gaza Palestina untuk mengakiri serangan Israel di wilayah itu.” “Ketidak-adilan hak veto seringkali digunakan Amerika dalam menghadapi konflik di Palestina untuk melindungi Israel dan pemimpinnya,” tandas Rahman sembari melabelinya sebagai kepincangan akan nilai-nilai berkeadilan. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dirinya serta para raja-sultan yang tergabung dalam PDKN mendorong pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto  mengambil langkah insiatif untuk keadilan, ketertiban dan keamanan global. “Langkah itu dapat ditempuh dengan melakukan diplomasi menggalang dukungan anggota BRICS, agar hak veto PBB dikaji ulang dengan memasukan Indonesia untuk memiliki hak veto atau meniadakan sama sekali hak veto,” kata Rahman. Indonesia, menurutnya, dapat menggalang dukungan itu dengan negara-negara Islam OKI, Liga Arab, negara teluk dan negara-negara anggota BRICS. Ihwal kenapa Indonesia punya posisi substantif untuk memiliki hak veto, Rahman mengatakan, “dukungan-dukungan financial yang kuat  dari aset collateral Kerajaan Nusantara sebagai garantor yang selama ini digunakan dunia  untuk pencetakan matauang dunia.” “Collateral Dinasti Kerajaan Nusantara dapat digunakan sebagai garantor untuk pencetakan matauang  BRICS dengan menerapkan sistem kuantum keuangan global, dan menjadikan mata uang BRICS sebagai mata uang dunia,” pungkas Rahman Sabon Nama. [abd]

Jokowi Tokoh Korup Dunia

Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) organisasi Jurnalisme Internasional berkedudukan di Amsterdam Belanda merilis Corrupt Person of The Year 2024 dan secara mengejutkan menempatkan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu dari tokoh terkorup di dunia.  \"We asked for nominations from readers, journalist, the Person of the judges, and the others in the OCCRP global network. The finalist who reveived the most vote this year were: President of Kenya William Ruto, Forner President of Indonesia Joko Widodo, President of Nigeria Bola Ahmed Tinubu,  Former Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina Indian businessman Gautam Adani\". Ha ha ha top bener Joko Widodo dikenal dunia sebagai tokoh berprestasi dalam korupsi. Rilis ini semestinya menyadarkan para pemuja, keluarga, buzzer, penjilat dan pendukung Jokowi bahwa Jokowisme itu adalah faham bodoh yang memalukan. Jokowi bukan dewa kesederhanaan tetapi raksasa rakus yang juara dalam makan memakan.  Rakyat Indonesia tidak perlu bangga dengan mantan Presidennya yang sukses menjadi tokoh dunia. Sebaliknya menjadi bahan evaluasi dan tekad baru agar tahun 2025Joko Widodo ditangkap dan diadili. Berapa trilyun kekayaan rakyat Indonesia sudah dirampok dan dihisap oleh pemimpin yang dikenal sebagai tukang bohong ini. Kutu Widodo harus dibasmi.  Mulai kerja serius PPATK memeriksa aliran rekening Joko Widodo, Iriana, Gibran, dan anggota keluarga atau kerabat lainnya. BPK tidak boleh berhenti di data terdahulu, bongkar kembali kas Presiden yang bersumber dari APBN. Presiden Prabowo keluarkan Perppu tidak sah atas Pimpinan KPK \"balad Jokowi\" yang diketuai pak Polisi. KPK wajib menelusuri kekayaan Joko Widodo. Korupsinya sudah tercium sampai Amsterdam, lho. Hasto Kristiyanto yang menitipkan di Rusia video korupsi petinggi negeri harus mulai publikasi irisan korupsi Jokowi dan famili. Buat agar Connie Rahakundini tidak berhenti mengguncang-guncang arogansi tirani. Solo bukan tempat istirahat Jokowi pasca lengser. Rumah pensiun 1,2 hektar menjadi pintu masuk penggiat anti-korupsi untuk mengkaji dan mendalami. Jokowi menanggapi berita OCCRP dengan menyatakan hal itu sebagai framing jahat. Nah bagus itu, laporkan saja OCCRP ke Polsek Banjarsari Solo atau Polsek Colomadu Karanganyar, pak. Siapa tahu investigator OCCRP dapat mengalahkan rekor jago hoaks nya pak Jokowi. Sampai saat ini Joko Widodo masih juara.  Langkah lain adalah Jokowi membuktikan bantahannya dengan membuka akses bagi siapapun khususnya pegiat anti korupsi dan penegak hukum untuk memeriksa kekayaan Jokowi dan keluarga.Tidak sebatas pada angka 95 milyar sebagaimana laporan pada LHKPN. Koordinator Pandu Jokowi, Haryanto Subekti pernah menyatakan bahwa Jokowi mirip Khalifah Umar bin Khattab saat ia membagi-bagi sembako di pinggir jalan. Nah dalam konteks tuduhan korupsi kiranya Jokowi baiknya bersikap seperti Umar bin Khattab pula yang tidak sekedar menyebut bahwa itu framing jahat.  Khalifah Umar bin Khattab ketika pidato di mimbar diinterupsi keras seorang pemuda yang menuduh Umar korupsi pembagian kain, karena kain yang dikenakan Umar itu besar sedangkan pembagian kepada rakyat lain lebih kecil. Klarifikasi Umar adalah dengan memanggil anaknya Abdullah bin Unar yang menyatakan bahwa kelebihan besaran kain yang dikenakan ayahnya adalah pemberian kain hak Abdullah. Kesaksian ini menjadi dasar model pembuktian terbalik dalam kasus korupsi.  Nah jika Jokowi mirip Umar bin Khattab, maka buka secara transparan kekayaan Jokowi itu baik besaran maupun bukti-bukti. Rakyat tidak percaya kekayaan Jokowi hanya 95 milyar. OCCRP menginvestigasi dan merilis bahwa Jokowi adalah pemimpin korup dunia, Jokowi menyebut korupsi mana, framing jahat. Hayo, rakyat dan lembaga anti korupsi termasuk penegak hukum, bongkar kekayaan Jokowi. Bongkar dan bongkar. Happy New Year, pak Joko Widodo.2024 finalists for person of the year in organized crime and corruption. (*).

Wamenlu Anis Matta Paparkan Korelasi Indonesia dan Geopolitik Dunia di MUI

Jakarta | FNN - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hadir sebagai pembicara kunci pada diskusi Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024 pada Senin (23/12/2024). Diskusi tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diskusi yang digelar di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu, mengambil tema \'Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global\'. Wamenlu Anis Matta mengatakan, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang sedang mengalami perubahan, penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, serta persaingan ketat antarnegara besar.  \"Isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik karena stabilitas dan perdamaian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Karena itu, lanjut Anis Matta, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan dinamika isu geopolitik yang penuh ketidakpastian sekarang. \"Jadi setiap keputusan nasional harus mempertimbangkan isu geopolitik global. Misalnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan 8 persen, maka diperlukan mitra strategis untuk pembangunan,\" ujarnya. Menurut dia, di dalam masa transisi pembentukan kepemimpinan tatanan global dunia baru ini, yang akan menjadi tantangan terbesar adalah upaya \'bertahan hidup\' suatu negara. \"Tantangan terbesar kita sekarang adalah bertahan hidup. Dan, ancaman negara gagal juga berlaku bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora Ini. Anis Matta menilai premis ini akan menjadi dasar kebijakan, baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang akan dikeluarkan pemerintah. Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kredensial untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia-Pasifik dan di tengah jalur maritim dunia.  \"Artinya, umat Islam tersebar secara geografis hingga ke nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini bisa menjadi identitas dan peradaban umat Islam,\" katanya. Peran Indonesia dalam tingkat global, kata Anis Matta, sudah dimulai dalam The Global South, dimana melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia telah menjadi pelopor kemerdekaan negara-negara terjajah. Setelah itu, Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Nonblok (GNB), yakni organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. GNB ini  memperkuat kerja sama negara selatan-selatan (South-South Cooperation) atau negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan. Pakar geopolitik global ini berharap MUI sebagai organisasi besar yang berperan penting dan strategis dalam membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, dapat menjadi garda paling depan dalam membangun masyarakat Islam. \"MUI juga terus berupaya meningkatkan peranannya dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Semoga MUI terus menjadi pelita terang penuntun jalan umat,\" pungkas Anis Matta.. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI menyatakan keprihatinan mendalam menyaksikan perkembangan situasi di Palestina. \"MUI mendukung sikap Pemerintah yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,\" ujar Buya Amirsyah. Selain itu, MUI juga mendorong agar Indonesia terus melakukan peran diplomatik global sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia Islam. \"Usaha-usaha diplomatik global dirasa sengat perlu, dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya Negara Palestina merdeka,\" katanya. MUI juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina. \"MUi meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil ambil adalah dengan terus menggalang persatuan dan kesatuan umat,\" kata Sekjen MUI ini. (*)

GEOPOLITIK TIMUR TENGAH, Resonansi Turki Cemaskan Teluk

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior        \"Zaghareet!\". Teriakan melengking para wanita, disertai pelukan penduduk Kota Homs (Suriah), kepada para pejuang Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).      Penduduk begitu antusias.\"Kami tahu, senjata itu tidak diarahkan kepada Kami\". \"Zaghareet\" dalam bahasa \"slank\"  Suriah, kira-kira  bermakna \"kebebasan telah datang\".     Hari itu. Hanya sekitar 163 kilometer lagi, HTS sampai di Ibukota Damaskus. Melewati Aleppo-Damaskus Highway (tol), pejuang dukungan rakyat Suriah ini,  berhasil mengusir rezim \"berdarah\". Bashar Al-Assad.      Telah lahir \"broker\", telah lahir pialang, dan telah datang \"Purnama\" baru bagi rezim, dan rakyat Suriah. Turki yang sejak \"Arab Spring\" (2011), mempersiapkan pemberontakan rakyat Suriah. Tiga belas tahun kemudian terwujud.      Keberhasilan Pasukan HTS pimpinan Ahmed Al-Sharaa,  memperlicin terciptanya poros baru Turki. Kemudian memutus koridor darat Iran ke Lebanon. Sekaligus menancapkan kuku \"proxy\"nya, dari Afrika Utara hingga Kaukasus.     Turki akan mengembalikan kisah sukses Turki Ustmani beberapa abad lalu lewat Suriah. Peran Iran di Suriah, pun  juga \"gradually\" Lebanon, bakal beralih ke tangan Turki.     Saya memperkirakan, Turki di bawah Tayyip Erdogan akan menjadi pemain penting di masa datang. Stabilitas Suriah, atas \"back up\"nya Turki, memunculkan rasa segan pada AS dan Israel. Walau diyakini, masalah Dataran Tinggi Golan (milik Suriah), akan dikesampingkan terlebih dahulu.     Bagi Suriah saat ini, terbentuk Pemerintahan baru dulu. Lalu atas garansi Turki, Pemerintahan Ahmed Al-Sharaa bisa diakui oleh AS dan dunia Internasional. Yang hampir \"fixed\", saya bisa memastikan. Peran Iran di Suriah, telah berakhir. Bahkan, juga perannya di Lebanon.      Sebagai \"pialang\" kekuasaan di Afrika Utara (tetangga Suriah), Turki sebelum ini telah menancapkan pengaruhnya di Libya. Negeri yang sempat bergolak pasca-Arab Spring, perlahan stabil.      Turki berhasil mengamankan pengaruhnya dengan dukungan pengakuan terhadap Pemerintahan baru Libya. Turki yang pragmatis terhadap aliansi NATO, di mana bersama-sama AS-Uni Eropa, Turki menjadi anggotanya. Bagai \"buah simalakama\" bagi AS-Israel.     Bukan hanya sebatas itu. Lewat pengaruhnya di Afghanistan (perbatasan Timur Iran). Rezim Taliban yang dimusuhi AS, telah dirangkul  oleh Turki. AS yang merasakan getirnya mempertahankan rezim dukungannya Presiden Ashraf Ghani, harus \"menyerah\" dan terlempar kalah dari Afghanistan.      Poros baru yang dibentuk Turki terhadap peta geopolitik milik: AS (Afghanistan), Suriah dan Libya (Rusia dan Iran), telah mengubah \"roadmap\" pola \"patron-client\". Rusia dan Iran berada di posisi kalah.     Tidak sampai di situ. Turki juga telah melebarkan peta geopolitiknya lewat cara natural di Kaukasus.      Membantu Azerbaijan (perbatasan Utara Iran) dalam peperangan memperebutkan koridor Nagorno-Karabakh, melawan Armenia. Turki yang mendukung Azerbaijan secara militer dan diplomasi.  Tidak mendapat hambatan, baik oleh AS, maupun Rusia.      Keuntungan bagi Ahmed Al-Sharaa (Pemerintahan baru Suriah), juga Hebatullah Akhundzada (Afghanistan), Mohammed Al-Menfi (Libya) yang merapat kepada Turki.  Menjadi jembatan yang mudah  (berdialog), dengan dunia Barat. Terutama AS.        Kebangkitan Turki, mengisi \"ruang hampa\" Timur Tengah. Dianggap telah memperumit dinamika kekuatan regional. Khususnya terhadap Arab Saudi dan sekutunya di negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).        Bagi Arab Saudi, keberadaan Iran sebagai pemain kunci di Suriah, Lebanon, dan Yaman, hanya riak. Sektarian Syiah Iran, tidak terlalu mengganggu Arab Saudi dari sisi \"leadership\". Namun Turki dan Arab Saudi sama-sama Sunni.      Wibawa Sunni Turki, pengaruhnya pasti lebih luas dan ekspansif ketimbang Arab Saudi. Bahkan sejarah kepemimpinan Turki,  sangat inklusif dan disegani melalui Turki Ustmani di masa lalu.        Arab Saudi tentu tergetar, dan melihat pengaruh Turki bisa membangkitkan kebebasan di sejumlah negara GCC (Gulf Cooperation Council) yang berbentuk ke-emiran.       Jatuhnya Bashar Al-Assad, memiliki implikasi dan plus-minus bagi: Arab Saudi, GCC, Iran, Lebanon, Rusia, Israel, dan Hezbollah. Terlebih HTS menumbangkan rezim Assad, atas dukungan kuat Turki .       Resonansi Turki yang berwarna, Islam Sunni dan Islamis politik. Akan \"mengipas\" dan memberi pilihan pada rakyat di negara-negara Teluk. Dari sistem yang berlaku sekarang, ke sistem monarki yang lebih demokratis dan dinamis.      Turki, langsung atau tidak. Akan mempengaruhi stagnasi sistem yang ada saat ini. Timur Tengah akan lebih dinamis dengan keberadaan Turki. (*).

Serangan Terbaru Penjajah Israel Kembali Sebabkan Kerusakan Parah di RS Indonesia

Gaza | FNN - Beberapa hari terakhir penjajah kembali melancarkan sejumlah serangan ke Rumah Sakit Indonesia dan area sekitarnya yang menyebabkan banyak korban syahid dan terluka, serta kerusakan cukup parah.  Direktur RS Indonesia dr. Marwan Al-Sultan melalui pesan teks pada hari ini Rabu (18/12) mengatakan, serangan terbaru ini menyebabkan bagian rangka atap dan jendela rusak. Ia juga mengatakan beberapa pasien dan seorang perawat terluka parah di wajahnya. Serangan terjadi di tengah kondisi tidak ada makanan, bahan bakar dan air.  \"Tolong selamatkan Rumah Sakit Indonesia dan tim medis serta pasien. Lakukan yang terbaik untuk menjaga Rumah Sakit Indonesia tetap hidup,” ujarnya.  Penjajah Israel telah menargetkan serangannya ke RS Indonesia dan area di sekitarnya sejak Sabtu (14/12)  dini hari, sekitar pukul 02.30 waktu Gaza. Staf lokal RS Indonesia mengatakan tank-tank sempat melakukan pengepungan namun tidak masuk ke dalam. Staf lokal tersebut mengungkap, serangan juga terjadi pada Senin (16/12) tengah malam pukul 23.59, hingga menjelang Selasa dini hari (17/12).  \"Penyerangan dilakukan langsung ke kamar pasien, di mana ada seorang pasien dengan susah payah keluar dari ruangan menuju koridor. Penembakan terus-menerus ini  membahayakan pasien yang ada di dalam Rumah Sakit,\" katanya.  Selain RS Indonesia, sejumlah wilayah di sekitarnya juga tidak luput dari serangan penjajah Israel. Pada Selasa (17/12) setidaknya dua kali penyerangan terjadi di Sekolah Khalifa bin Zayed yang hanya berjarak 200 meter dari RS Indonesia. Serangan ini menyebabkan banyak korban syahid dan luka, termasuk anak-anak.  Staf RS Indonesia sempat berusaha mengambil jenazah para martir, namun hanya satu yang berhasil dievakuasi dan dimakamkan di Rumah Sakit.  Penyerangan juga terjadi di wilayah Tal al-Zaatar pada Rabu pagi (18/12) pukul 2 pagi waktu Gaza. Jenazah korban syahid banyak bergeletakan di sekitar Rumah Sakit Indonesia akibat serangan ini.  Sejak agresi 7 Oktober 2023 penjajah Israel telah melancarkan serentetan serangan serta pengepungan ke RS Indonesia, yang mengakibatkan kerusakan sangat parah di seluruh bagian Rumah Sakit. (abd).

Presiden Prabowo Perlu Selamatkan Polri Dari Cengkraman Ferdy Sambo (Bagian-2)

Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik Sosial dan Budaya “Kasus pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat ini terlalu mudah dan gampang untuk diungkap siapa pelaku dalam waktu secepatnya. Tidak butuh waktu lama berhari-hari untuk mengungkapkan pelakunya. Locus dan tempus delicti sangat jelas. Paling butuh waktu tiga sampai lima jam saja sudah menemukan pelaku sebenarnya. Masalahnya ada kemauan tidak dari penyidik dan atasan penyeidik, “ujar Komisaris Jendral Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun dalam suatu kesempatan sambil bercanda.  PAK Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit yang hebat dan baik hati. Sekedar mengingatkan kalau masih banyak anggota Polisi yang baik, bagus dan hebat yang belum mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat sampai sekarang. Mungkin saja jumlah mereka itu ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu anggota polisi baik, bagus dan hebat itu masih di posisi dan jabatan yang sama selama bertahun-tahun. Para polisi baik, bagus dan hebat itu sudah bertugas di pedalaman Kalimantan, Maluku, Papua, Aceh dan daerah lain. Mungkin mereka sudah bertugas selama tiga tahun, lima tahun atau tujuh tahun. Namun sampai sekarang polisi-polisi baik, bagus dan hebat itu belum dipromosikan oleh Pak Kapolri Jendral Sigit. Mereka tetap setia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan ikhlas dan sabar.      Pak Kapolri Jendral Sigit, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat ini kejadiannya belum terlalu lama. Pasti masih segar dalam ingatan seluruh anggota polisi baik, bagus, hebat dan publik Indonesia. Apalagi kasus ini juga menyeret polisi berdarah biru yang menjadi Kepala Devisi Provesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo sebagai aktor utama. Kasus ini jelas menghebokan seluruh jagat Indonesia Pak Kapolri Jendral Sigit. Pastinya Kapolri Pak Jendral Sigit tidak anggap remeh dan merasa kasus ini biasa-biasa saja. Kejadian ini membuat masyarakat dunia ikut terheran-heran dan terkaget-kaget. Bisa ya di Polisi Indonesia ada kejadian yang seperti ini? Mudah-mudahan saja ini bukan dikenang sebagai kegagalan Pak Jendral Sigit ketika memimpin institusi Polri?  Sekedar mengingatkan Pak Kapolri Jendral Sigit bahwa pembunuhan berencana kepada Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu tidak mudah dilupakan publik begitu saja. Apalagi waktu kejadiannya itu belum terlalu lama dari sekarang. Kalau tidak salah ingat Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu ditembak mati dua tahun, lima bulan dan tujuh hari silam. Tepatnya terjadi pada hari Jum’at tanggal 8 Juli dan tahun 2024. Namun yang paling mengagetkan publik Indonesia karena puluhan anggota polisi yang diperiksa secara etika dan profesi diguga terlibat melakukan rekayasa, mempengaruhi, berusaha menghalangi proses hukum dari sebenarnya. Mereka memberikan keterangan palsu. Juga berusaha menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian dan kejaksaan (Obstruction of Justice) terkait pembunuhan Brigadir Polisi Yisua Hutabarat itu, kini diberikan karpet merat di institusi Polri oleh Pak Kapolri Jendral Sigit.  Sejak tahun 2023 sampai sekarang, tercatat ada enam anggota Polisi yang terlibat skandal Obstruction of Justice pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabat telah diberikan kenaikan pangkat dan promosi jabatan oleh Kapolri (TEMPO.Co Senin 10/12/2024). Diduga Kapolri telah dengan sengaja mengusik dan menciderai rasa keadilan publik. Luar biasa hebatnya Pak Kapolri Jendral Sigit ini.  Memberikan karpet merah kepada anggota polisi mantan anak buah Irjen Polisi Ferdy Sambo yang terlibat skandal Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu memang kewenangan Pak Kapolri Sigit. Cuma kurang baik dan kurang bijak saja Pak Kapolri. Tidak adil kepada puluhan ribu atau ratusan ribu anggota polisi baik, bagus dan hebat yang belum dipromosikan dan dinaikan jabatan serta pangkat mereka. Mungkin saja mereka tidak berani protes Pak Kapolri karena takut kepada atasan.  Pak Kapolri Sigit terkesan mengabaikan merit system di polisi terkait promosi jabatan. PRESISI yang Kapolri Sigit pidatokan di depan Pak Presiden Prabowo Subianto saat Apel Kasatwil Polri tahun 2024 di Akpol Semarang itu seperti basa-basi saja. Berkaitan dengan skandal Obstractio of Justice pembubuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu, PRESISI dimana Pak Kapolri Sigit umpetin ya?  PRESISI mungkin bukan lagi tagline istimewa karena Pak Kapolri Sigit berikan karpet merah kepada anggota Palisi yang terlibat skandal Obstraction of Justice pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Bagaimana dengan nasibnya puluhan ribu, bahkan mungkin juga ratusan ribu anggota polisi baik, bagus dan hebat yang belum dapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat itu Pak Kapolri Jendral Sigit?      Pak Kapolri Jendral Sigit itu hebat, low prifile, pekerja keras dan sangat disiplin. Masih segar dalam ingatan kita skandal pembunuhan Brigadir Poplisi Yosua Hutabarat itu. Mungkin bukan begitu kerja-kerjanya PRESISI. Kasus ini hampir saja membuat institusi Polri tergenlinncir jatuh ke titik nadir. Kasus ini dibumbui dengan keterlibatan gerombolan anggota polisi yang sengaja merekayasa perkara seakan-akan Irjen Ferdy Sambo yang dipersiapakan menjadi Kapolri masa depan itu tidak terlibat. Hanya berselang beberapa bulan, mereka mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Seperti inikah kerja-kerja PRESISI yang Pak Kapolri Sigit banggakan itu?  Publik Indonesia dan civil society berprasangka baik kalau Pak Kapolri Sigit tidak punya beban hutang budi atau perasaan tidak enak kepada Ferdy Sambo karena sesuatu hal. Walaupun demikian, lamanya pengungkapan kasus ini hampir satu bulan itu, diduga penuh tarik-manerik kepentingan tingkat tinggi di Polri. Awalnya diduga ada upaya Mabes Polri selamatkan Ferdy Sambo yang dipersiapkan menjadi calon Kapolri kelak.  Akibatnya publik menduga telah terjadi saling sandra-menyandra antara Mebes Polri di satu pihak dengan Fardy Sambo di pihak lain. Dampaknya, Kapolri Sigit tidak bisa melapor kepada Presiden Joko Widodo ketika itu sejak hari pertama kejadian. Diduga Kapolri Sigit baru malapor Presiden Joko Widodo pada hari ketiga setelah kejadian. Masalah ruwet, sehingga lambat mengungkapkan. Padahal untuk kawasan ASEAN dan Asia, Polisi negaraku Indonesia itu terkenal sangat hebat, cepat, tepat dan sangat teliti dalam mengungkapkan perkara kriminal seperti pembunuhan. Lihat itu hebatnya kerja Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 Antiteror Polri tidak butuh waktu lama untuk mengungkap dan menangkap pelaku teroris yang merencanakan dan meledakan bom dimanapun wilayah Indonesia.  Anehnya untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yasua Hutabarat, polisi Indonesia yang terkenal hebat itu, mendadak menjadi tidak hebat. Seperti lemah syahwat. Padahal locul delicti dan tempus delicti sanagat jelas. Locul delicti dan tempus delicti terang-bernderang di depan mata polisi. Waktu dan tempat kejadiannya itu pasti di rumah dinas Kepala Devisi Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Sayangnya, butuh waktu tiga hari, dari tanggal 8 - 10 Juli sejak kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, baru ada keterangan resmi dari Karo Penmas Devisi Humas Polri Brigjen Ahamd Ramadhan. Humas Polri secara official adalah organ pelaksana dari Kapolri. Jadi, keterangan Humas Polri itu official atas nama Kapolri.  Sudah terlambat, namun keterangan resmi yang disampaikan Brigjen Ahmad Ramadhan masih berisi informasi bohong kepada publik. Isinya masih sesuai skenaria awal, yaitu tembak-menembak antara Brigadir Yosua Hutabarat dengan Bharada Polisi Richard Eliezer. Tangan Ferdy Sambo diduga sedang mengacak-acak institusi Polri. Untuk itu diperlukan tangan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Polri dari cengkaraman Ferdy Sambo. (bersambung).  

Transisi Pemerintahan Diharapkan Dapat Berjalan Mulus, RI Bisa Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Suriah

Jakarta | FNN - Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) berperan aktif dalam menjaga kawasaan Timur Tengah (Timteng) agar tidak semakin memanas pasca penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu (10/12/2024) oleh kelompok pemberontak pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). \"Kita berharap mulai sekarang PBB benar-benar lebih aktif dalam menstabilkan kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Suriah, karena perang Palestina-Israel belum berhenti,\" kata Henwira Halim, Ketua Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (11/12/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Tumbangannya Bashar al Assad & Eskalasi Baru di Konflik di Timur Tengah\' itu, Henwira menegaskan, bahwa peran aktif PBB sekarang diperlukan agar kawasan Timteng tenang dan perang tidak meluas ke wilayah lain. \"Kita minta PBB untuk benar-benar concern agar wilayah (Timteng) tenang, agar tidak ada lagi perang berkelanjutan, yang itu sangat merusak keamanan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,\" katanya. Henwira berharap transisi pemerintahan di Suriah dapat berjalan mulus, sehingga mendapatkan legitimasi dunia internasional. Indonesia dapat berperan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Lebanon, jika diperlukan PBB. \"Di Suriah banyak negara berkepentingan ada pengaruh Amerika, Rusia, Iran dan Turki. Semua kepentingan ini harus didengar, maka disinilah perlunya PBB, masuk sebagai kekuatan multirateral untuk mengakui atau tidak pemerintahan baru, serta menjaga kawasan tetap stabil,\" ujarnya. Sedangkan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan yang hadir sebagai narasumber diskusi Gelora Talks mengatakan, penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, tidak ada intervensi asing. \"Masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal kejam dan menindas ini. Salah satu (kekejaman)-nya terlihat di penjara Sednaya\" kata Abdul Monem Annan, yang berbicara dalam Bahasa Arab. Menurut dia, kejahatan perang yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sebagai suatu kejahatan perang yang sangat tidak bisa dibayangkan. Karena itu, tumbangnya Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah. Annan menegaskan, tak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan itu. Peralihan ini juga tak terkait konflik di kawasan Timteng, yang dimulai dengan perang di Hamas-Israel pasca serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dubes Suriah untuk Indonesia ini menilai Bashar al-Assad  berhasil ditumbangkan, karena perhatian utama Rusia dan Iran terfokus pada masalah yang mereka sedang hadapi. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan serangan dan penggulingan Bashar al-Assad. \"Rusia harus fokus pada perang Ukraina sehingga kekuatannya berkurang di Suriah. Begitu juga Iran yang sibuk dengan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon,\" ujarnya. Annan juga memastikan tak ada peran Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung pemberontak HTS dalam upaya penggulingan Bashar al-Assad, kendati saat ini AS terlihat lebih bersahabat dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani. \"AS dan Israel menunjukkan sikap lebih bersahabat setelah penggulingan Assad karena Golani sudah memperlihatkan dan ia telah meninggalkan ideologi Al Qaeda,\" katanya. Golani, lanjut Annan, bukan lagi anggota Al Qaeda dan hanya ingin berjihad membebaskan Suriah dari kekuasaan Bashar al Assad yang berkuasa dengan sangat kejam. \"Sekarang ini adalah era baru Suriah, masa depan yang baru, yang diinginkan rakyat, damai dan pemerintahan yang demokratis,\" katanya. Pergantian Kekuasaan Biasa Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menilai situasi di Suriah hanya sebagai sebuah pergantian kekuasaan dan berharap hubungan persahabatan kedua negara tetap terjaga. \"Apa yang sedang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan dari sebuah negara,\" kata Dubes Wajid Fauzi yang hadir sebagai narasumber Gelora Talks tersebut, secara daring dari Damaskus, Suriah. Dubes Wajid Fauzi menegaskan, situasi pergantian kekuasaan di Suriah sebagai hal biasa dari sebuah negara dan hal itu bisa terjadi di mana-mana. \"Jadi, kita sebagai Bangsa Indonesia melihat ini sebagai satu pergantian kekuasaan di sebuah negara. Negaranya adalah Suriah dan Suriah itu sekarang dari dahulu adalah sahabat Indonesia,\" kata dia. Dubes Wajid juga sepakat dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan, bahwa tumbangnya rezim Presiden Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah, tak ada campur tangan dari negara luar. Dia menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia terhadap situasi di Suriah saat ini adalah akan terus mengikuti secara dekat situasi yang terjadi dan Presiden Indonesia menilai persoalan di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif, demokratik, damai, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat. \"Tentu, itu semua dengan tetap menjaga kedaulatan dan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Suriah. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama bahwa inilah yang akan dilakukan kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam melihat perubahan ini,\" tambah dia. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Wajid juga menyoroti bahwa persahabatan Indonesia dan Suriah sudah terbangun sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pada sekitar 1947. Suriah, kata dia, melalui wakilnya di PBB memajukan isu Indonesia, atau Indonesian Matters, untuk diajukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, dan Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejarah tersebut, menurut Dubes, merupakan nilai yang sangat berharga dalam hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, di masa pergantian kekuasaan baru di Suriah, Dubes Wajid berharap persahabatan Indonesia dan Suriah tetap terjaga, terus menjadi dua negara yang saling bersahabat, dan hubungan keduanya dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. Dia juga menyampaikan bahwa situasi jalanan di Kota Damaskus saat ini sudah normal, masyarakat bebas beraktivitas, tidak ada hambatan apapun. \"Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,\"katanya. Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah juga dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa politik yang terjadi saat ini. Namun, Jurnalis peliput Krisis Suriah Pizaro Gozali Idrus mengingatkan, meskipun situasi di Suriah saat ini telihat tenang pasca penggulingan Bashar al Assad, tetapi  di wilayah utara tetap berperang. \"Di wilayah utara masih terjadi pertempuran antar faksi-faksi. Faksi di Suriah utara ini dibackup penuh Amerika dan Israel. Eskalasi di wilayah tersebut masih tinggi, walaupun dia dicap teroris, tetapi dia dibackup pendanaan oleh Amerika,\" kata Pizaro. Artinya, apabila wilayah utara Suriah ini tidak dikendalikan akan berdampak pada keamanan di wilayah lain, termasuk Damaskus yang sudah terlihat aman saat ini. \"Karena itu, menurut saya, situasi di utara ini harus bisa dikendalikan. Kalau situasi di utara ini tidak terkendalikan. Ini bukan tidak mungkin berdampak ke wilayah-wilayah lain,\" tegas Pizaro. (*)

Potensi Ancaman Presiden Amerika Serikat atas Pembelian Alutsista Rusia,Perlu Langkah Piawai Presiden Prabowo

Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Parpol Non-kontestan Pemilu 2024,  Dr.Rahman Sabon Nama (RSN) mengingatkan Presiden Prabowo dalam menyikapi maraknya pemberitaan atas Pembelian Alutsista Rusia \"Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya menempuh langkah cakap dan berani, tetapi juga langkah kepiawaian diplomasi dan kehati-hatian,\" kata cucu buyut /Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly di Malaysia. Menurutnya hal ini penting dilakukan karena secara geo ekonomi perdagangan Amerika Serikat bergantung pada pasokan dari negara BRICS saranya.  Langkah-langkah itu kata RSN dapat dilakukan dengan terus memantau perkembangan pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump, juga sikap Trump terhadap kelompok BRICS dalam rencangan fenomenal tentang Dedollarisasi untuk tatanan mata uang global.  Dari kunjungannya ke Singapura dan Malaysia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Hospital Kesultanan Johor di Malaka Malaysia, RSN mendapat informasi yang tengah berkembang di kedua negara tetangga tersebut. RSN mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Donald Trump akan memberlakukan pengenaan tarif seratus persen pada negara anggota BRICS  Kanada, Mexico dan China akibat dari  transaksi perdagangan mengganti mata uang US Dolar (Dedollarisasi) dengan mata uang ketentuan BRICS. RSN yang juga adalah Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) itu mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan Trump  juga akan memberlakukan tarif perdagangan yang sama pada negara anggota mitra seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia.  Oleh karena itu ia menyarankan pemerintahan Prabowo melalui  Menlu dan Menteri Perdagangan agar terus memantau perkembangan terkini yang terjadi di  Amerika Serikat dengan pemerintahan baru Donald Trump.  Musababnya,  apabila kebijakan tarif seratus persen dikenakan juga pada Indonesia sebagai anggota mitra BRICS, maka akan menyulitkan perekonomian Indonesia sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto. RSN juga menegaskan bahwa para raja sultan Nusantara yang tergabung dalam PDKN meminta Presiden Prabowo untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan dengan melibatkan seluruh rakyat dalam koperasi dan UMKM. \"Para Sultan seluruh Nusantara meminta Presiden Prabowo untuk melibatkan seluruh rakyat dalam pengelolaan BUMN melalui koperasi,\" pungkasnya menutup pembicaraannya dengan media di Indonesia dan Malaysia. (abd)