INTERNASIONAL
Biden Membuka Peluang Bertemu Xi Jinping pada November
Washington, FNN - Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Jumat (6/10) bahwa ada kemungkinan dia akan mengadakan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bulan depan di San Francisco, California.\"Tidak ada pengaturan pertemuan semacam itu, tetapi itu mungkin saja terjadi,\" kata Biden di kantornya, Gedung Putih, ketika menanggapi pertanyaan wartawanKomentar tersebut muncul setelah sejumlah media AS melaporkan pada Kamis (5/10) bahwa pertemuan Biden dan Xi sedang dipersiapkan.Jika rencana tersebut terwujud maka pertemuan itu akan berlangsung di tengah upaya Washington dan Beijing untuk memperbaiki hubungan mereka yang memburuk akibat serangkaian perselisihan.Hubungan AS dan China tegang karena perselisihan keduanya atas beberapa isu, seperti perdagangan, isu Taiwan, dan insiden balon mata-mata China yang melintas di wilayah AS pada Februari.Insiden balon itu membuat Menteri Luar Negeri Antony Blinken membatalkan rencana lawatannya ke China.Namun, setelah itu Blinken berkunjung ke Beijing untuk berbicara dengan para pejabat China.Kunjungan juga dilakukan beberapa pejabat senior pemerintahan Biden lainnya, termasuk Menteri Keuangan Janet Yellen, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan utusan khusus Biden untuk perubahan iklim John Kerry.Menteri Luar Negeri China Wang Yi diperkirakan akan mengunjungi Washington sebelum akhir bulan ini, dan lawatan tersebut dapat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pertemuan tatap muka Biden-Xi.Biden dan Xi terakhir kali bertemu secara langsung pada KTT G20 di Bali pada November 2022. Pada pertemuan pertama mereka, kedua pemimpin itu menyampaikan optimisme terkait prospek peningkatan hubungan bilateral kedua negara.(ida/ANTARA)
PEMILU 2024 Pertarungan Timur dan Barat, Melawan Hegemoni Asing di Indonesia
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik 1. Geopolitik Indonesia Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dengan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar-benua. Contoh Singapura yang berhasil memanfaatkan laut sehingga menjadi transit perdagangan antar benua. Memijam teori Sea Power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia.\" Berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia dapat lebih maju dan lebih makmur dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Di sisi lain Indonesia dapat menjadi transit kejahatan lintas negara terutama antar-negara di Asia dan di Australia di antaranya kejahatan narkoba. Daya tarik Indonesia secara geogarafis lainnya adalah berupa kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Mengamati aspek geopolitik tersebut, guna merespons dinamika politik global kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai forum, tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan oligarki 2. Pemilu 2024 Pertarungan Hegemoni Sejak berabad-abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian bangsa bangsa Asia dan Eropa. Tercatat Mongol, dan kemudian Belanda berhasil menjajah Indonesia. Semua itu karena ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki bumi Indonesia. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia. Keinginan mereka tidak berubah, ingin mengusai kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Namun kecenderungannya bukan seperti penjajahan zaman dahulu lagi, Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan China akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik negaranya. Dinamika politik global yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dan China di kawasan Indo Pasifik, dimana Indonesia berada. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di Indonesia akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China dua negara adidaya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, karena negara yang penting bagi mereka, dan keduanya berusaha memenangkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur. Namun, China juga telah dianggap melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan strategis bagi Indonesia, serta bantuan ekonomi Cina yang dapat menjebak Indonesia dalam kebangkrutan. Kasus Rempang dan masuknya tenaga keja China secara besar besaran adalah gambaran investasi China yang tidak berpihak kepada rakyat. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line lalu ditegaskan kembali dengan Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari pemahaman tersebut, tergambar tantangan dan harapan ke depan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pada pemilihan presiden. Mengingat begitu penting Indonesia, pada Pemilu tahun 2024 bukan saja rakyat Indonesia akan menjadi penentu, Amerika dan China beserta para oligarki akan ikut sebagai penentu. Oleh karena itu, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling penting dalam sejarah Indonesia 3. All Jokowis Men Atau Perubahan Calon presiden pada pemilu tahun 2024 adalah Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sesungguhnya menggambarkan hanya ada dua calon presiden yaitu dari kelompok All Jokowi’s Men dan dari Koalisi Perubahan. Ganjar Pranowo dan Prabowo mereka sama-sama dicalonkan oleh partai atau koalisinya sebagai presiden, dapat dikatakan satu produk yaitu All Jokowis Men yaitu orang yang akan meneruskan kebijakan kebijakan Presiden Jokowi. Kedua calon tersebut adalah sintesa Jokowi, mereka sama sama calon yang diendorse oleh presiden Jokowi yang memilih cawe-cawe pada Pemilu tahun 2024. sedangkan Anies Rasyid Baswedan dapat dipastikan antitesa. Dengan demikian pemilu 2024 akan diwakili oleh 2 kubu yaitu Anies Rasyid Baswedan dan All Jokowis dengan 2 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 4. Pertarungan Dua Kubu dan Pengaruh Politik Islam Hal yang tidak dapat disangkal, siapapun yang maju sebagai calon presiden, oligarki didukung kekuatan asing Timur dan Barat akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu di antara mereka. Dua kekuatan berpengaruh besar adalah: Pengaruh China Walau dihantui sejarah kelam masa lalu, Indonesia saat ini semakin menunjukkan keakrabannya dengan China. Kedekatan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kerjasama di pemerintahan dan bisnis saja, juga beberapa partai politik menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), hubungan kerjasama itu menunjukkan kedekatan yang semakin membaik terutama hubungan PDIP dengan PKC. Kunjungan Presiden Jokowi ke China baru baru ini serta rencana investasi China di Rempang menunjukkan kemesraan hubungan Indonesia dengan China, kedua Presiden menyepakati berbagai kerjasama yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sama-sama menempakan diri sebagai penerus kebijakan Jokowi diperkirakan bila tampil sebagai pemenang pada pemilu tahun 2024 kebijakannya tetap condong ke China, sebagaimana dengan pendahulunya Jokowi. Mengingat pertimbangan di atas, diperkirakan China melalui tangan-tangan oligarkinya akan semakin menunjukkan dukungannya ke pihak yang condong kepadanya. Pengaruh Amerika Serikat Anies bukan sintesa Presiden Jokowi tetapi antitesanya sehingga kemungkinan condong ke China sangat kecil bila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024. Kondisi ini tentu akan dimanfaatkan Amerika untuk mengembalikan hegemoninya di Indonesia yang saat ini dikuasai China. Caranya juga melalui tangan-tangan oligarki lainnya dengan memberikan dukungannya ke kubu Anies Rasyid Baswedan. Tekad Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kekuatan hegemon eksisting di kawasan khususnya Indonesia akan menjadi penyeimbang agresivitas China di Indonesia. Kebangkitan Politik Islam Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia kini menyadari bahwa selama ini menjadi alat politik bagi para politisi dan partai dalam meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, narasi yang dikembangkan kelompok anti Islam dibiarkan terus berkembang oleh rezim saat ini menjadikan kelompok Islam sebagai kelompok yang termarjinakan. Tuduhan sebagai intoleran dan radikal lebih ditujukan pada kelompok Islam. Bahkan julukan olok-olok Kadrun atau Kadal Gurun menjadi santapan yang menista umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan umat Islam Indonesia bangkit untuk lebih berperan dalam menentukan perpolitikan negara. Hal ini ditandai dengan bergabungnya PKB, Partai Ummat dan Partai Masyumi bersama PKS dan Nasdem dalam koalisi Perubahan yang merupakan gabungan partai-partai Islam dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Umat Islam tidak ingin lagi hanya sebagai obyek politik dan dibiarkan sebagai penonton setelah pesta demokrasi usai. Kebangkitan Politik Islam akan semakin menonjol dan lebih mewarnai serta bukan sekadar alat politik dalam pemilu tahun 2024 dengan bekerjanya mesin mesin partai tersebut, tetapi menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang pada pemilu tersebut. Insya Allah, AMIN, Anies dan Gus Imin. (*)
Solusi Kemelut Rempang: Sustainable Investment Strategy yang Bermartabat
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora AS & Pegiat Investasi Di satu sisi kita mengapresiasi Menteri Bahlil sudah all out menjelaskan masalah Rempang pada rapat dengan komisi VI DPR RI, walau sempat dihajar anggota DPR dengan kritikan bertubi-tubi. Salut Menteri Bahlil dapat bersilat lidah membela diri. Namun sayang penjelasannya terkesan belum komprehensif karena tidak menyentuh tentang 3 perusahaan nasional milik \"peng-peng dan perusahaan nasional raksasa oligarki\" yang konon ada deal pembelian energi dari perusahaan Singapura. Pemaparan Menteri Bahlil terkesan sebagai pesuruh atau pembantu investor yang seenak udel menentukan date line pengosongan lahan Rempang pada tanggal 28 September 2023. Sementara APL masih diurus. Ini jelas tidak ada kesetaraan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dan investor Xinyi sebagai pengusaha yang seharusnya tahu diri menghargai kedaulatan tuan rumah. Investor malah mendikte kita. Kesetaraan sebagai mitra tidak tercermin dalam konteks akuisisi lahan Rempang. Lebih konyol lagi Ombudsman menemukan fakta HPL dan studi Amdal yang belum ada. Ini menunjukkan manuver blunder Kementerian Investasi yang tidak profesional karena alpa menerapkan prinsip tata kelola yang amat mendasar, yaitu Good Public Governance dan Culture Awareness. Konflik Rempang telah mengusik orang-orang Melayu. Mungkin kita lupa bahwa Melayu-Melayu ini ada di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Kini mereka merasa ikut terusik sebagai etnis Melayu. Sementara perusahaan-perusahaan raksasa nasional milik \"peng peng bekingan oligarki\" dan Xinyi Glass Company yang terlibat masih ngotot memberdayakan berhala mereka, yaitu kekuasaan dan uang. Sialnya kali ini ketemu batunya. Mereka meng-ignore Corporate Governance yang sebenarnya mereka paham betul seperti dikumandangkan di lembaga-lembaga pemerintah. Arogansi mereka membuat pelanggaran prinsip-prinsip Good Corporate Governance bak business as usual karena mereka yakin dengan berhala mereka dapat menyelesaikan masalah Rempang. Mereka tidak merasa melakukan pelanggaran HAM berat universal walau penggusuran ala Rempang ini sudah masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Sehingga kata orang Amerika:\" Shits hit the fan!\" Perencanaan kesusu menjadi \"Tidak berkah\", kata orang Islam. Upaya hilirisasi yang Presiden Jokowi canangkan ternyata belum sepenuhnya dipahami Bahlil dan Xinyi Glass Co. Mereka gagal mengkomunikasikan dengan jelas apa manfaat hilirisasi pasir kuarsa membangun pabrik kaca bagi rakyat Rempang selain hanya janji dikasih rumah dan uang. Kepercayaan terhadap investor Cina memang rendah, mengingat proyek-proyek tambang nikel mereka di Morowali yang dikeluhkan masyarakat merusak lingkungan dan tidak ada transfer teknologi. Google mengungkap fakta bahwa tanah pabrikan Xinyi Glass Co di Tiongkok yang di bangga-banggakan Menteri Bahlil Lahabalia itu hanya seluas 64 hektar, termasuk bangunan pabrik dan kantornya yang 9 hektar. Data keuangan perusahaan Xinyi juga menunjukkan hanya punya cash di bank sebesar $40 juta walau punya total aset ratusan juta dollar di pembukuan tahun 2021, kalau tidak salah. Fakta ini mengundang pertanyaan masyarakat awam ke Bahlil yang selama ini membanggakan investasi Xinyi sebesar $11.5 milyar. Apa benar investasi ini jauh melebihi investasi TESLA, mobil listrik, tambah Space Xnya dan perusahaan Solarnya di AS? Luar biasa kejanggalan ini. Too good to believe! Pemilik Xinyi itu Mr.Lee Yin Yee, punya kekayaan USD 2.1 milyar menurut Forbes. Apakah investasi USD 11.5 miliar itu masuk akal walau di situ ada berbagai pabrik lainnya selain Xinyi? Mengapa pula XINYI Glass Co memerlukan rubuan hektar lahan, konon sampai 2500an? Rumors bocoran intel konon katanya ada rencana terselubung lain. Masyarakat umumnya mendukung investasi dari negeri manapun. Tapi masyarakat Rempang sudah sepakat menjaga marwah mereka tidak mau direlokasi, titik. Mengapa Menteri Bahlil kurang arif dan menggampangkan penanganan Rempang dengan dalih miskomunikasi? Penanganan super kilat kesusu dengan dalih proyek PSN adalah kecerobohan konyol. Lahan yang wajar dikuasaipun seharusnya cukup 100 sampai dua ratus hektar saja sudah cukup bukan?Sebagai informasi perbandingan, perusahaan mobil listrik terbesar di dunia Tesla di Freemont, California hanya menduduki lahan seluas 51 hektar, menurut sumber Google. Bahlil terkecoh dengan pabrik glass sebesar Xinyi. Bahlil belum tahu kalau ada pabrik kaca raksasa dari Perancis, Saint Gobain dan di AS, Pittsburgh Plate Glass yang beraset $40 milyaran ke atas, puluhan kali lebih besar dari Xinyi yang tidak termasuk dalam pabrik kaca raksasa. Bahlil tidak tabayun!.Kiblatnya hanya ke Cina. Mungkin wawasan beliau belum mendunia atau tidak sempat mengGoogle siapa-siapa the 10 largest glass companies in the world! Yang jelas Xinyi tidak masuk 10 besar, bukan raksasa the big boy seperti yang dipersepsikan Bahlil selama ini. Sebagai usulan solusi kemelut Rempang, adalah konsolidasikan semua stake holders termasuk tokoh-tokoh Melayu secara transparant, dan tentunya tokoh-tokoh peng peng dan oligarki yang belum sempat nongol selama ini tapi terlibat! Ini usulan normatif yang tentu perlu teknis rinciannya dimusyawarahkan oleh para stake holders. Harusnya terbuka karena ini PSN, rakyat harus tahu. Tidak mudah memang karena dari awal pendekatan sudah terkesan arogan nan berkuasa. Lesson learned yang mahal bagi Kementerian Investasi, yang denial berdalih \"miskomunikasi\" bahwa mereka tidak sadar telah mengusik marwah harga diri masyarakat Melayu Rempang, cucu cicitnya pengawal Kerajaan Melayu Lingga. (*)
Aksi Solidaritas Masyarakat Sunda Mendukung Bangsa Melayu Rempang
Bandung, FNN | Gedung Sate Bandung (26/9) dipenuhi masyarakat tatar Sunda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri perwakilan para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, jawara, dan barisan emak-emak Kita Bandung. Sebagian berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan dari Cirebon. Aksi mereka berawal dari halaman Gedung Sate yang dikenal di sebagai pusat pemerintahan Povinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki/ longmarch sepanjang 5 km menuju gedung Merdeka, gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung. Tampak Polda Jabar mengawal secara simpatik dan baik, para polisi muda berjalan berdampingan bersama para demonstran. Patut dicontoh. Mereka mengawal para pengunjuk rasa menyampaikan opini mereka secara baik sesuai dengan UU. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya tertulis di spanduk : “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China” Para pengunjuk rasa juga diperkenankan mengaso di depan mall Bandung Indah Plaza, yang dimanfaatkan untuk orasi oleh korlap. Lalu lintas tidak terganggu. Jalanan tidak ditutup. Dari pihak pengunjuk rasa hadir para ulama yang di koordinir oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim , Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo. Di depan Gedung Merdeka sudah menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal. Para pengunjuk rasa setibanya di Gedung Merdeka melakukan shalat Ashar berjamaah di depan Gedung Merdeka. Kerjasama Polisi dengan pengunjuk rasa patut diapresiasi. Jalan Asia Afrika tidak ditutup. Lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Para pelintas malah bisa menyaksikan adanya unjuk rasa, dan orasi yang disampaikan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar , Halo-halo Bandung. Secara bergantian para orator yang terdiri dari purnawirawan, ulama, aktivis, emak-emak yang berasal dari beberapa daerah yang intinya mereka menyampaikan bahwa, konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Tindakan sewenang-wenang Rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan “sangat terharu dan terimakasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang”. Acara aksi ditutup dengan pembacaan Pernyataan yang dibacakan oleh Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat didampingi para tokoh. Lengkapnya Pernyataan sebagai berikut ; Kami para Ulama, Purnawirawan, Akademisi, Aktivis, Mahasiswa, Santri, Pemuda/ Remaja Masjid, Buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap; 1. Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia, banyak kebijakannya yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia, untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi 2. Menolak Invasi berkedok Investasi yang berbaju Proyek Srategis Nasional yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa adanya kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan. 3. Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama dipulau Rempang sebagai penjaga pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura. 4. Menolak PT MEG yang pernah diperiksa korupsi 3,6 Triliun (yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya), serta meminta agar izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak. (*)
Gempa Hebat di Maroko Telan Korban 4000 orang, 2.012 Tewas
Jakarta, FNN - Korban tewas gempa maroko bertambah menjadi 2.012 Orang pada 10 September 2023, pukul 09:30 WIB Gempa bumi yang terjadi di pegunungan High Atlas Maroko hingga saat ini tercatat telah menelan lebih dari 4.000 orang, dimana sebanyak 2.012 meninggal dunia. Korban jiwa diperkirakan masih akan terus bertambah. Terbaru, Kementerian Dalam Negeri Maroko pada Sabtu (9/9/2023) sekitar pukul 23.00 waktu setempat atau pada Minggu (10/9/2023) pukul 05.00 WIB, melaporkan gempa telah menewaskan 2.012 orang. Sementara, disebutkan jumlah penduduk yang terluka akibat gempa juga mencapai 2.000 orang lebih. \"Sedikitnya 2.012 orang dipastikan tewas, sementara 2.059 orang terluka, termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis,\" ungkap Kementerian Dalam Negeri Maroko dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP. Dari jumlah korban tewas tersebut, 1.293 di antaranya tercatat berada di Provinsi Al-Haouz sebagai pusat gempa, dan 452 orang di Provinsi Taroudant. Itu adalah dua daerah yang paling parah terkena dampak gempa. \"Pihak berwenang masih mengerahkan pasukan untuk meningkatkan operasi penyelamatan dan mengevakuasi para korban,\" tambah pernyataan Kementerian tersebut. Gempa berkekuatan 6,8 skala richter itu, terjadi sekitar pukul 23.00 waktu setempat (05.00 pagi WIB) tersebut melanda wilayah provinsi Al Haouz dan Marrakesh, serta kota Ouarzazate, Azilal, Chichaoua dan Taroudantdan sekaligus merusak sebagain besar bangunan hingga tembok bersejarah. Sejauh ini, tim penyelamat masih terus menyisir puing-puing bangunan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Gempa ini sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah negara Maroko selama puluhan tahun terakhir. Tercatat dampak gempa bumi terparah di negara ini terjadi pada tahun 1960 yang menelan 12.000 korban jiwa. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko memastikan, bahwa sejauh ini belum ada laporan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak akibat bencana tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban WNI,” ujar KBRI dalam keterangannya di Rabat, Sabtu (9/9/2023). Diberitakan sebelumnya, delegasi Indonesia di Marrakesh yang tengah mengikuti The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2023, menyatakan terpantau aman. (ant/ida)
Tentara Bayaran: Si Sepatu Kotor Bernama Wagner
Masa depan Wagner di Rusia pascapengkhianatan bosnya, masih gelap. Ada kemungkinan para tentara bayaran ini dijadikan sepatu kotor untuk pekerjaan tak terpuji lainnya. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Tanggal 23 Juni menjadi hari yang mencekam bagi Rusia. Pasukan paramiliter swasta Rusia, Wagner, tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap Presiden Vladimir Putin. Kepala Wagner, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, membawa 2.000 tentara berbaris dari Ukraina ke Moskow. Di sisi lain, dalam aksi pertahanan balasan, 3.000 orang pasukan Chechnya dikerahkan untuk mempertahankan Moskow. Truk sampah penuh pasir ditempatkan di pintu masuk kota. Keesokan harinya, sekitar 150 km dari ibu kota Rusia, sebuah kesepakatan dicapai. Kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, diasingkan ke Belarus, sebagai imbalan untuk mengakhiri pemberontakannya. Buntut aksi Prigozhin ini membuat Kementerian Pertahanan Rusia agak gagap tatkala memutuskan nasib Wagner. Tidak mudah mengambil alih komando perusahaan militer yang memiliki pasar, struktur intelijen, dan jaringan internasional. Wagner tidak hanya memiliki sejumlah besar petempur di Ukraina. Perusahaan ini juga mengopersikan ribuan tentara di Suriah, Libya, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, dan tempat lain. Middle East Eye (MEE) berspekulasi bahwa beberapa elemen sayap kanan nasionalis dan radikal Rusia dari Wagner telah meninggalkan perusahaan setelah Prigozhin setuju untuk pindah ke Belarusia dan membubarkan bisnisnya. Hanya saja, sebagian besar pasukan Wagner masih siap bekerja sama dengan militer Rusia karena mereka tidak punya banyak pilihan. “Kantor Wagner di seluruh negeri tidak ditutup dan secara aktif merekrut tentara, tapi kali ini kontrak mereka diteruskan ke kementerian pertahanan.” Sumber lainnya menyebut banyak pejuang enggan meninggalkan organisasi karena mereka telah direkrut dari penjara dengan imbalan amnesti. Mereka memilih beralih ke kontrak dengan kementerian pertahanan. Diperkirakan 85% dari sekitar 50.000 pasukan Wagner yang bertempur di Ukraina akan akan beralih bergabung dengan kementerian pertahanan. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang akan meninggalkan medan perang. “Angka desersi akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang, karena militer Rusia tidak mengontrol sebagian besar pangkalan perusahaan,” ujar sumber itu. Beberapa pejuang konon telah meninggalkan pos mereka di Afrika, seperti di Libya. “Ada desersi di Libya dari para pejuang yang direkrut dari wilayah Suriah yang dikendalikan oleh Damaskus, karena gaji yang tidak dibayar dan salah urus,” kata sumber itu. “Ada juga rekrutan dari negara ketiga dan masa depan mereka tidak jelas.” Kemungkinan langkah Prigozhin dan pembubaran Wagner akan mendorong sejumlah besar kaum radikal untuk beraksi melawan Moskow, baik di dalam maupun di luar Rusia, dan elemen-elemen ini, para buronan dan mereka yang bergerak di bawah tanah, akan mencari perlindungan di tempat lain. Hanya saja, tetap saja sebagian besar orang yang berafiliasi dengan organisasi di Libya, Mali, dan Suriah kemungkinan akan menandatangani kontrak dengan kementerian pertahanan. Lebih jauh lagi, situasi di Suriah tidak akan banyak berubah karena pangkalan militer Rusia di Khmeimim akan memegang kendali penuh atas operasi Moskow di negara itu. Sedangkan di Afrika tengah, organisasi tersebut telah mengakui supremasi kementerian pertahanan Rusia. Pekerjaan Kotor Yevgeny Viktorovich Prigozhin kini mengungsi di Belarusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara pribadi menuduh Prigozhin melakukan pengkhianatan. Sedangkan nasib Wagner akan digabungkan dengan perusahaan baru. Banyak juga yang memperkirakan Wagner tidak akan menghilang begitu saja. Moskow kemungkinan akan tetap menggunakan grup tersebut untuk melakukan pekerjaan ‘kotor’ lainnya. “Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus membuat Wagner dalam keadaan koma untuk sementara waktu dan menggunakannya sebagai sepatu kotor untuk beberapa tugas, tetapi prioritasnya adalah mengambil komando penuh pasukan Wagner,” ujar sumber MEE. Nasib Wagner tampaknya masih misterius. Butuh waktu setidaknya setahun bagi Rusia untuk menata ulang perusahaan pembunuh ini. Prigozhin mendirikan Grup Wagner ketika Rusia menganeksasi Krimea dan berperang di negara-negara seperti Libya dan Suriah sebagai wakil Rusia dan sekutunya. Dia secara bertahap membangun Wagner sebagai kekuatan tangguh yang bergerak di area di mana militer Rusia tidak dapat terlibat secara langsung. Keterlibatan terbaru mereka adalah di Ukraina. Di sini Wagner mengubah momentum untuk mendukung Rusia setelah menangkap Bakhmut. Pasukan Wagner tersebar di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah. Mereka adalah kekuatan utama yang menyelamatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan membantu Khalifa Belqasim Haftar di Libya. Kebanyakan pasukan Wagner direkrut dari penjara Rusia. Mereka juga mempekerjakan pejuang dari negara tempat mereka beroperasi, seperti Suriah, misalnya. Selain berpartisipasi dalam perang aktif, Prigozhin memelihara hubungan dekat dengan kekuatan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Prigozhin menjadi nakal untuk membalas dendam karena militer Rusia membunuh pasukannya. Kudeta bersenjata berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko bahwa tuduhan terhadap Prigozhin akan dibatalkan dan para pejuangnya tidak akan dihukum. Bermula sebagai Koki Putin Nama Yevgeny Viktorovich Prigozhin belakangan ini sangat ngetop. Prighozhin menempati popularitas setara Presiden Rusia, Vladimir Putin; Perdana Menteri Mikhail Mishustin; Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Pria berusia 62 tahun itu memiliki riwayat dunia hitam yang panjang. Ia menjadi narapidana akibat aksi perampokan dan penyerangan pada 1981. Hebatnya, Prigozhin yang mengenyam masa tahanan 12 tahun akibat aksi itu, lantas sukses jadi pengusaha. Dia membuka bisnis restoran di Saint Petersburg pada 1990-an. Banyak pihak menilai, status sebagai pengusaha restoran itulah yang memperkenalkannya dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. Pada dekade yang sama, Putin menjabat Wakil Walikota Saint Petersburg. Perkenalan dengan Putin sebagai pengusaha restoran, membuat Prigozhin mendapat julukan “koki Putin”. Seiring karibnya menaiki tangga kekuasaan Rusia, Prigozhin pun ikut terkatrol, dari bisnis restoran kemudian sukses membidani perusahaan media, hingga pabrik konten internet yang sempat membuatnya dituding ikut campur dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Pada Januari lalu, ia membuka diri mengaku sebagai aktor di balik layar perusahaan Wagner. Pasca itu, sepak terjangnya menjadi-jadi. Dengan menggunakan efek emosional masyarakat Rusia terutama berhaluan konservatif, Prigozhin seringkali mengobarkan slogan Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, termasuk janjinya menaklukkan Ukraina. “Kamerad Stalin benar sekali, hukuman mati bagi prajurit dan pejabat yang ‘gagal’ mendukung upaya perang,” ujarnya pada Mei lalu. Ucapan Prigozhin itu merujuk pada undang-undang kebijakan Perang Dunia II Stalin. Terkait Wagner, dia mengklaim memiliki 50.000 orang yang siap membantunya \"di saat-saat terbaik\", dengan sekitar 35.000 pasukan di garis depan setiap saat. Prigozhin dilaporkan menggunakan penyebaran Wagner ke Suriah dan negara-negara Afrika untuk mengamankan kontrak pertambangan yang menguntungkan. Beberapa media Rusia menuduh bahwa Wagner terlibat dalam pembunuhan tahun 2018 terhadap tiga jurnalis Rusia di Republik Afrika Tengah yang sedang menyelidiki aktivitas kelompok tersebut. Sayang, hingga kini kasus pembunuhan tetap tidak terpecahkan.
Bisnis Tentara Bayaran, Berkaca pada Wagner
Kata ‘tentara bayaran’ kembali mengapung pasca-pengkhianatan Bos Wagner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Padahal bisnis membunuh ini sudah ada sejak dulu kala. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN BIAYA perang tidaklah murah. Apalagi jika harus menyewa tentara bayaran segala. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengungkap partisipasi Wagner dalam invasi Ukraina sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Rusia. Negeri Beruang Merah itu telah merogoh kocek untuk pembayaran reguler 70,4 miliar rubel atau setara dengan Rp11,59 triliun sepanjang Mei 2022 hingga April 2023. Lalu, 15,9 miliar rubel atau Rp2,649 triliun untuk bonus, dan 100,2 miliar rubel atau Rp16,560 triliun untuk pembayaran asuransi. Sebagai patokan, 1 rubel sama dengan Rp165.59. Total jenderal pengeluaran Rusia untuk Wagner dalam perang Ukraina mencapai Rp30,69 triliun. Sayang, Putin tidak menyebut berapa banyak duit yang dihabiskan untuk peralatan dan amunisi pasukan paramiliter swasta Rusia itu. Angka-angka itu sudah barang tentu sebanding dengan risiko yang dihadapi para petempur bayaran. Boris Grozovski, pakar ekonomi Rusia dari think tank Wilson Center, memperkirakan bahwa pengeluaran militer Rusia terus meningkat pesat dan diperkirakan telah melampaui pengeluaran US$9 triliun. Selama bulan ketiga invasi saja, Spoonts memperkirakan bahwa Rusia mempertahankan upaya militernya menelan biaya sebanyak US$900 juta per hari. Itu tergantung pada bagaimana angka dihitung. Rusia diperkirakan telah kehilangan lebih dari setengah dari semua tanknya di Ukraina — total 1.769 kendaraan — menurut Oryx, sebuah situs web yang memantau kerugian militer di negara yang dilanda perang itu. Grozovski mengatakan kepada Newsweek bahwa seluruh pengeluaran pemerintah Rusia pada tahun 2022 adalah sekitar 23,7 triliun rubel (US$346 miliar), di mana sekitar 3,5 triliun rubel (US$46,1 miliar) dihabiskan untuk militer dan 2,8 triliun rubel (US$36,9 miliar) digunakan untuk keperluan polisi dan layanan keamanan (FSB). Tentara Bayaran Biaya perang yang mahal, menjadi lahan basah bagi bisnis tentara bayaran. Vantage Market Research memperkirakan pasar layanan militer swasta global bernilai US$$258,11 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan menjadi US$446.81 miliar pada tahun 2030. Angka ini akan terus meningkat sejalan dengan maraknya koflik antaranegara. Bagi mereka yang belum tahu tentang keterlibatan Rusia di Timur Tengah atau Afrika, dan perang di Bakhmut, \'tentara bayaran\' dianggap hanya kisah-kisah di buku sejarah dan film seperti \'Dogs of War\'. Kata ‘tentara bayaran’ mengapung pasca-pengkhianatan Bos Warner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Sejatinya, tentara bayaran sebagai pasukan tempur sewaan telah ada sejak dulu kala. Kini, mereka membentuk industri korporat. Wagner, hanyalah salah satunya saja. Ada banyak kelompok bersenjata swasta semacam itu di dunia korporat. Ada lusinan di Amerika Serikat saja dan ratusan di seluruh dunia. The Open Democracy, dalam sebuah artikel, menyebut ini adalah kisah berusia 2.500 tahun. Sebut saja Ten Thousand Group. Mereka ada sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sejarawan Xenophon menggambarkan mereka sebagai kelompok “Ten Thousand” atau “Sepuluh Ribu”. Pasukan ini dikontrak oleh Cyrus the Younger untuk membantu menggulingkan saudaranya Raja Artaxerxes II dari tahta Persia. Cyrus kehilangan nyawanya dalam pertempuran di dekat Bagdad. Jenderal tentara bayaran dari Ten Thousand mencoba mengajak berunding tetapi dikhianati dan dibunuh. Selanjutnya, Grup Ten Thousand, bertahan di bawah kepemimpinan baru Xenophon. Sepanjang catatan sejarah, bisa ditemukan banyak kelompok tentara bayaran seperti itu. White Company, misalnya, adalah salah satu tentara bayaran terkenal pada abad ke-14 di Italia. Itu adalah era ketika Italia terbagi antara kota-kota yang bertikai dan penguasa abad pertengahan. Pada kondisi itu, tentara bayaran mengail cuan dalam kekacauan. Mereka melakukan pembunuhan, lalu melelang jasa mereka kepada penawar tertinggi. Selama bertahun-tahun, ditemukan banyak nama tentara bayaran yang menakutkan seperti Swiss Guard di Abad Pertengahan, Flying Tigers di abad terakhir, Catalan Grand Company, dan Varangian Guard. Perusahaan militer swasta yang sempat ngetop di perang Irak adalah Blackwater. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Erik Prince. Blackwater memberikan layanan keamanan dan militer kepada pemerintah, perusahaan, dan klien lain di seluruh dunia. Selama perang Irak, Blackwater dikontrak oleh pemerintah AS untuk memberikan layanan keamanan dan perlindungan kepada pejabat, diplomat, dan fasilitas AS di Irak. Perusahaan tersebut terlibat dalam beberapa insiden besar seperti melepaskan tembakan ke warga sipil Irak di Lapangan Nisour Baghdad, yang mengakibatkan 17 kematian pada tahun 2007. Pembantaian ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas dan perilaku kontraktor militer swasta. Dalam contoh lain, DynCorp International adalah salah satu kelompok yang menghadapi tuduhan perdagangan manusia dan keterlibatan dalam perdagangan seks di Bosnia selama tahun 1990-an. Selain itu, mereka baru-baru ini bergabung dengan Cerberus, kelompok lain yang memiliki Grup Tier 1 yang diduga melatih para pembunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Ada sebuah majalah terkenal bernama \'Soldier of Fortune\' yang dikenal karena mengagungkan kekerasan dan fokusnya pada aktivitas tentara bayaran, yang menurut beberapa orang mempromosikan perspektif berbahaya dan tidak etis tentang konflik bersenjata. Tidak sulit menemukan banyak lowongan pekerjaan \'keamanan\' di situs-situs seperti Silent Professionals – pasar kerja keamanan swasta. Dari pekerjaan kontraktor militer hingga pekerjaan keamanan maritim, banyak pekerjaan semacam itu tersedia di situs tersebut. Jadi, masalah tentara bayaran atau tentara yang disewa sudah ada selama berabad-abad lalu. Tetapi The Observatory Shock Monitor mengatakan bahwa jenis tentara bayaran saat ini berbeda dan lebih memprihatinkan karena penampilan korporat mereka, pola kerja internasional mereka, dan layanan bisnis mereka. Dari bertindak sebagai penjaga keamanan, membersihkan ranjau darat atau menyelamatkan sandera hingga berpatroli di layanan publik. Peran mereka mencakup lebih banyak jalan daripada yang secara tradisional diperjuangkan oleh tentara bayaran. Berkat neoliberalisme, privatisasi fungsi keamanan dimungkinkan. Akibatnya, tentara bayaran korporat telah membentuk kembali struktur kekuasaan dan menjadikan keamanan sebagai sapi perah. Sekarang jalan tergelapnya adalah ketergantungan negara pada mereka. Ini tidak hanya untuk keamanan tetapi juga untuk melakukan tindakan koersif secara terselubung. Mereka dipekerjaan untuk pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pasukan keamanan reguler. Meningkatnya ketergantungan negara pada militer swasta dapat diilustrasikan oleh Perancis yang menggunakan salah satu kekuatan yang disebut Groupe DCI untuk melatih pasukan pemerintah dalam memadamkan aksi demonstrasi. Ada contoh tentara bayaran korporat seperti Professional Protection Alternatives atau Alternatif Perlindungan Profesional yang berperan sebagai kepolisian di Cape Town, Afrika Selatan. Jadi, koneksi on-and-off kepemimpinan Rusia dengan Grup Wagner sebenarnya adalah fenomena global. Dan tentara bayaran, dari waktu ke waktu, telah menjadi korporatisasi dan menjamur menjadi kelompok yang lebih besar dengan kekayaan besar yang mereka miliki. Kasus Grup Wagner di Rusia ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Kasus ini boleh jadi bukan terakhir kalinya: tentara bayaran berkhianat dengan tuannya.
PBB Menyatakan Penodaan Kitab Suci Tidak Bisa Ditolelir
Toronto, FNN - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric pada Kamis waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolelir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus penodaan AlQuran di Swedia.\"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolelir,\" kata dia kepada pers.Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.Pada Kamis pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai \"pelanggaran serius\" terhadap Konvensi Wina.Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya, mengutuk serangan terhadap kompleks kedutaan besar Swedia itu.Swedia menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut.Menyusul serangan terhadap misi diplomatik Swedia itu, Momika kembali menodai AlQuran dengan menginjaknya dan juga bendera Irak di depan Kedutaan Besar Irak di Swedia.Insiden Kamis itu terjadi setelah Irak memperingatkan Swedia akan memutuskan hubungan diplomatik jika penodaan Al-Quran terjadi lagi.Bagdad melangkah lebih jauh dengan mem- persona non grata-kan duta besar Swedia setelah Al-Quran untuk kedua kalinya dalam sebulan dinodai kembali.(ida/ANTARA)
Ketika Tubuh Muslimah Jadi Fokus Politik Negara
TAHUN depan India menggelar pemilihan umum. Perdana Menteri India petahana, Narendra Modi, bersiap mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Salah satu gerakan yang kini dilakukan adalah menjadikan perempuan Muslim sebagai fokus politik komunal negara itu. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah Modi, bersama dengan kelompok-kelompok radikal Hindu yang berafiliasi, telah merevitalisasi upaya untuk memajukan undang-undang yang akan mengatur lebih lanjut kehidupan muslimah. Ini termasuk Uniform Civil Code (UCC), sebuah proposal kontroversial yang akan membawa undang-undang pribadi yang mengatur berbagai kelompok agama di bawah hukum umum yang bersatu. Pada 14 Juni, Komisi Hukum India ke-22 mengeluarkan pemberitahuan yang meminta komentar dan pendapat dari organisasi publik dan keagamaan tentang UCC dalam waktu 30 hari. Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di UCC, memicu spekulasi bahwa pemerintah dapat memperkenalkan RUU tersebut dalam sesi parlemen yang akan datang. Media India juga melaporkan bahwa Komisi Hukum negara itu sedang mempertimbangkan untuk mulai mengerjakan RUU UCC. UCC bertentangan dengan sistem hukum personal India yang ada, yang menurutnya masalah keluarga dan properti tertentu - seperti pernikahan, perceraian, adopsi dan warisan untuk umat Hindu, Muslim, Kristen, dan lainnya - diatur oleh hukum agama masing-masing. Implementasi UCC, bersamaan dengan pencabutan Pasal 370 di wilayah Kashmir yang disengketakan dan pembangunan Kuil Ayodhya Ram, telah menjadi tuntutan inti dari kaum nasionalis Hindu radikal. \"Masalah UCC juga merupakan bagian dari manifesto jajak pendapat Modi dalam pemilu nasional 2019 dan pemungutan suara baru-baru ini di negara bagian Karnataka selatan,\" tulis Haris Zargar dalam artikelnya berjudul \"India threatens new gendered war on Muslim community\" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 12 Juli 2023. Haris adalah peneliti doktoral di International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, dengan spesialisasi perubahan agraria, gerakan sosial, dan pemikiran revivalis Muslim. Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India menutup serangkaian petisi yang menuntut UCC, mencatat bahwa masalah tersebut harus diputuskan oleh parlemen. Mempersenjatai Diri Haris Zargar mengatakan mengadopsi UCC dalam masyarakat majemuk agama India akan secara efektif menggerakkan penghapusan hukum pribadi Islam yang mengatur urusan keluarga Muslim, sambil mengubah hukum adat dan ritual berbagai komunitas suku India. Para kritikus berpendapat bahwa hal itu akan merusak tatanan sosial dan agama India dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan negara Hindu yang bersatu. Keyakinan ini dibentuk oleh narasi Hindutva bahwa salah satu cara untuk menghadapi kehadiran Muslim yang “mengganggu” di India adalah dengan mengasimilasi mereka ke dalam tatanan sosial Hindu yang “universal”. Umat Islam juga menyatakan keprihatinan bahwa UCC dapat digunakan untuk mengganggu cara hidup mereka, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma Hindu yang tertanam dalam hukum nasional. Sebaliknya, beberapa aktivis hak gender mendukung gagasan UCC, yang menurut mereka dapat membantu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Jenis kode ini telah lama digambarkan sebagai reformasi hukum untuk melarang praktik-praktik seperti poligami, yang oleh sayap kanan Hindu secara keliru dinyatakan sebagai praktik umum Muslim. Padahal menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2006, menunjukkan bahwa hanya 2,5 persen dari Muslim melakukan poligami. “Ada beberapa orang di India yang mengira mereka bisa menikahi empat wanita. Itulah pemikiran mereka. Tapi, saya katakan, Anda tidak akan bisa melakukan empat pernikahan. Hari-hari itu akan segera berakhir,” kata seorang pemimpin senior BJP di negara bagian Assam, Himanta Biswa Sarma, bulan lalu, menegaskan bahwa UCC akan diterapkan di seluruh India. Hindutva sering mengutip poligami dalam konteks perceraian instan Islami \"talaq tiga\" yang sekarang dilarang, yang bertujuan untuk menggambarkan hukum pribadi Muslim sebagai \"regresif\" dan membutuhkan reformasi mendesak. Tetapi seperti yang dikemukakan oleh cendekiawan feminis India Nivedita Menon, UCC tidak ada hubungannya dengan keadilan gender, dan sepenuhnya merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu: “UCC yang adil harus merestrukturisasi dasar pernikahan heteroseksual yang diasumsikan sebagai sebuah institusi. Tapi tentu saja, baik keadilan maupun paritas gender bukanlah tujuan sebenarnya dari UCC, seperti yang telah kita lihat.” Sejarah Kebencian Menurut Haris Zargar, selama seabad terakhir, \"perselisian perempuan muslim\" telah menjadi inti dari proyek supremasi kelompok militan Hindu di India. Tubuh perempuan Muslim telah digunakan sebagai tempat pembalasan kekerasan peradaban, menjadi fokus utama wacana Hindutva. Perselisihan perempuan atau \"The woman question\" diterjemahkan dari istilah Prancis querelle des femmes. Selama pemerintahan kolonial Inggris, hukum Hindu dikritik, dan kemudian direformasi, dalam konteks praktik seperti pernikahan anak, pembakaran janda, dan larangan pernikahan kembali janda. Sejarawan Purushottama Bilimoria mengatakan bahwa bagi kaum nasionalis Hindu, seperangkat hukum pribadi yang terpisah bagi umat Islam berarti bahwa hanya umat Hindu yang menanggung “beban peraturan dan agenda reformasi” di bawah “negara sekuler”. Setelah revisi undang-undang pribadi Hindu pada 1950-an, undang-undang ini mulai dianggap lebih adil gender, sementara hukum pribadi Muslim masih dipandang sebagai \"primitif\" dan \"tidak beradab\". Kelompok Hindutva mulai mendorong reformasi hukum Muslim pada 1980-an selama kasus Shah Bano, di mana pengadilan India meremehkan hukum pribadi Muslim dalam memberikan dukungan pasca-perceraian yang lebih tinggi kepada seorang wanita Muslim. Putusan itu menggemakan narasi Hindutva, yang menyatakan bahwa keluarga Muslim adalah entitas yang longgar di mana kehormatan perempuan tidak dihormati, dan di mana laki-laki mempraktikkan poligami dan berusaha memikat perempuan Hindu ke dalam kelompok mereka. Wacana semacam itu telah terwujud dalam teori konspirasi anti-Muslim yang dikenal sebagai “jihad cinta”, di mana pria Muslim diduga mengejar wanita Hindu untuk mengubah mereka menjadi Islam. Meskipun tidak ada bukti bahwa jihad cinta itu ada, kaum nasionalis Hindu terus mengklaim bahwa jihad digunakan sebagai alat untuk berpindah agama. Pada bulan Februari, pemimpin kelompok Hindu terkemuka mengancam akan menculik wanita Muslim untuk melawan praktik ini: “Jika kita kehilangan seorang gadis Hindu untuk \'mencintai jihad\', kita harus menjebak dan memikat 10 wanita Muslim sebagai pembalasan… Kita harus melindungi agama kita dari kekuatan luar.\" Cendekiawan Runa Das mengatakan bahwa “woman question” sangat penting untuk proyek Hindutva, dengan wanita Hindu kasta atas dilihat baik sebagai objek nafsu laki-laki Muslim maupun sebagai penjaga kehormatan nasional. Wacana BJP juga berfokus pada gagasan ini sebagai bagian dari upayanya untuk membangun kembali negara Hindu. (Dh)
Pembakaran Al-Quran Bikin Paus Fransiskus Marah dan Jijik
MEREKA yang memproklamirkan diri sebagai juru kampanye kebebasan dan demokrasi di Barat kembali menyalahgunakan kesucian agama dan melukai perasaan umat Islam. Mereka melakukan itu dengan kedok kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kasus terbaru terjadi pekan lalu. Sekali lagi, Al-Qur\'an dirusak oleh ekstremis sayap kanan di ibu kota Swedia. Tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam merayakan Idul Adha. Mengomentari hal itu, Paus Fransiskus mengecam tindakan tersebut dan mengatakan hal itu membuatnya marah dan jijik. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya,” katanya dalam wawancara dengan surat kabar UEA Al Ittihad. \"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.\" Menurutnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan membiarkan yang ditolak dan dikutuk. Salwan Momika, seorang pria berusia 37 tahun asal Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu, merobek dan membakar halaman-halaman Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm. Tindakan penistaan agama ini dilindungi dan dijaga oleh aparat keamanan setempat. Penodaan Al-Quran di Eropa Penodaan kitab suci Islam bukanlah fenomena baru di seluruh Eropa. Pemerintah mengizinkan aksi semacam ini dengan dalih “kebebasan berbicara.” Di Swedia sendiri, insiden seperti itu menjadi sangat berbahaya. Pada bulan Januari, Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kure, menodai Al-Qur\'an di luar kedutaan Turki di Stockholm. Juga di bulan Januari, seorang politisi Belanda di kota Den Haag merobek salinan Al-Qur\'an. Dalam insiden lain di Denmark, pada Maret 2023, kelompok ekstremis anti-Muslim yang dikenal sebagai Patrioterne Gar Live membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen. Di Norwegia, sebuah gerakan anti-Islam, kelompok Stop Islamisation of Norway, telah berulang kali menodai Al-Qur\'an dalam aksi unjuk rasa mereka dengan mencabik-cabik kitab suci Islam. Kebebasan berekspresi Meskipun ada kecaman keras dari berbagai negara atas tindakan keji tersebut, Swedia dan negara-negara Eropa lainnya, melindungi penistaan kitab suci Islam sebagai kebebasan berekspresi. Dalam pidatonya pada hari Kamis, Kepala NATO Jens Stoltenberg membela penistaan agama di Swedia dan mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran tidak ilegal, mendesak kompromi agar Swedia bisa masuk menjadi anggota NATO. “Saya memahami emosi dan kedalaman perasaan,” kata Stoltenberg membela penodaan Al-Quran. “Penyebab dan tindakan yang diambil yang ofensif dan tidak menyenangkan ini belum tentu ilegal dalam sistem hukum yang berdaulat.” “Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi,” Stoltenberg buru-buru menambahkan. \"Saya tidak suka mereka, tapi saya membela hak untuk tidak setuju.\" Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan awal tahun ini mengatakan bahwa jika Swedia tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam dan kesucian mereka, dia tidak akan mendukung Swedia masuk ke NATO. Turki memiliki hak veto untuk masalah tersebut. Pemerintah di Stockholm membela tindakan tersebut karena pengadilan setempat menganggap melarang aksi sama saja melarang demonstrasi yang berarti melanggar hak kebebasan berbicara. Pada bulan April, pengadilan Swedia membatalkan langkah polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran, dengan alasan masalah keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Menyusul insiden terbaru di Swedia, otoritas keagamaan tertinggi Irak, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan protes keras atas penodaan Al-Qur\'an. Ayatollah Sistani menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan tindakan memalukan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap kesucian Islam lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia. Kecaman Negara-Negara Muslim Negara-negara Muslim sudah barang tentu mengecam tindakan tersebut dan memperingatkan agar tidak menguji kesabaran umat Islam. Turki mengecam tindakan itu sebagai tindakan yang \"mengerikan\" dan \"tercela\", dengan Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa umat Islam akan \"mengajari orang-orang Barat yang arogan bahwa bukanlah kebebasan berekspresi untuk menghina nilai-nilai suci umat Islam.\" “Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi,” tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Twitter. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat agar mengeluarkan kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Mesir menggambarkan langkah Momika yang mengizinkan penodaan Al-Qur\'an sebagai \"memalukan\". “Mesir mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang insiden berulang pembakaran Al-Qur\'an dan eskalasi Islamofobia baru-baru ini dan kejahatan penistaan agama di beberapa negara Eropa, menegaskan penolakan totalnya terhadap semua praktik tercela yang mempengaruhi konstanta dan keyakinan Muslim,” kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh media Mesir. Pemerintah Irak menyebut tindakan itu \"rasis\" dan \"tidak bertanggung jawab\" dengan orang-orang Irak turun ke jalan untuk memprotesnya. \"Mereka tidak hanya rasis tetapi juga mempromosikan kekerasan dan kebencian,\" kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, merujuk pada mereka yang \"berulang kali\" menghina kesucian umat Islam di seluruh Eropa. Beberapa ratus orang memprotes di luar Kedutaan Besar Swedia di Baghdad atas panggilan Muqtada al-Sadr, yang meminta pemerintah Irak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, UEA, dan Qatar, juga mengutuk tindakan keji di Swedia tersebut, dengan beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia masing-masing. Perwakilan Tinggi untuk Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) Miguel Moratinos menyatakan \"kecaman tegas\" atas penodaan Al-Qur\'an, menyebutnya \"keji\". \"Tindakan keji seperti itu tidak menghormati umat Islam yang merayakan hari suci Idul Adha,\" kata Moratinos. (Dh)
POPULER
