INTERNASIONAL
Bus Buatan Indonesia akan Beroperasi di Bangladesh
Jakarta, FNN - Bus buatan karoseri Indonesia akan beroperasi di Bangladesh dan diluncurkan secara resmi oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani di Dhaka pada Kamis.Dalam sambutannya seperti disampaikan secara tertulis oleh KBRI Dhaka, Kadir menyatakan bahwa keberadaan bus buatan Indonesia diharapkan dapat ikut menyukseskan program peremajaan angkutan umum di Bangladesh.Upaya ini sebagai salah satu realisasi penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Bangladesh, khususnya dalam pembangunan sektor transportasi publik. Selanjutnya, keberadaan bus itu akan menambah erat hubungan bisnis antar pelaku usaha kedua negara.Menggunakan mesin Scania dan seluruh badan bus diproduksi di Indonesia oleh CV Laksana, bus-bus tersebut diekspor ke Bangladesh melalui kerja sama dengan Innovative Motors—sebuah perusahaan angkutan darat ternama di Bangladesh.“Bus ini direncanakan untuk melayani trayek antar kota antar provinsi,” kata Duta Besar RI untuk Bangladesh Heru Hartanto Subolo.Selama empat tahun terakhir, Innovative Motors mendatangkan 18 unit bus buatan CV Laksana yang saat ini telah beroperasi melayani angkutan umum di berbagai kota di Bangladesh.Pada 2022, Innovative Motors mengimpor empat bus Legacy Sr2 XHD Prime.Kehadiran empat unit bus baru tersebut disambut gembira oleh masyarakat pengguna transportasi umum.Berdasarkan pantauan KBRI Dhaka, penumpang bus merasa lebih nyaman menumpang bus buatan Indonesia dibandingkan dengan bus-bus buatan negara lain.Didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan iklim investasi yang kondusif, Bangladesh giat mengembangkan sektor transportasi, termasuk peremajaan angkutan umum bus.Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor bus dan kereta api ke Bangladesh, mengingat pengalaman dan keunggulan Indonesia dalam membuat badan bus dan gerbong kereta.Produk Indonesia dinilai unggul dari segi mutu yang bagus dan harga bersaing.Acara peluncuran bus Indonesia merupakan rangkaian dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bangladesh. Momentum golden jubilee ini membuka kesempatan kedua negara untuk mempererat kemitraan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis.Hubungan ekonomi Indonesia dan Bangladesh semakin meningkat setiap tahun, dengan naiknya neraca perdagangan bilateral kedua negara.Pemerintah Bangladesh menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang ke-6 terbesar setelah China, India, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.Sebaliknya, dari catatan Kementerian Perdagangan RI, Bangladesh selalu menjadi salah satu dari 20 negara terbesar tujuan ekspor produk-produk buatan Indonesia dan pada 2022, menempati posisi ke-16 negara tujuan ekspor produk Indonesia.(Sof/ANTARA)
Mundurnya Plt Dirjen Imigrasi Disayangkan Komunitas Pengusaha Indonesia
Beijing, FNN - Komunitas pengusaha Indonesia di Beijing, China, menyayangkan mundurnya Widodo Ekatjahjana dari bursa pencalonan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI karena dinilai memiliki kompetensi baik.\"Beliau itu putra terbaik yang dimiliki imigrasi yang memiliki komitmen kuat dan kompetensi dalam menangani berbagai persoalan keimigrasian,\" kata Gandhi Priambodo yang mengurusi sejumlah perusahaan asal Indonesia di Beijing, Kamis.Widodo yang berlatar belakang guru besar ilmu hukum selama ini menjabat Pelaksana tugas Dirjen Imigrasi.\"Bukan kami saja, melainkan banyak rekan-rekan pengusaha di Indonesia yang menyayangkan sikap Plt Dirjen Imigrasi,\" ujar CEO Nanyang Bridge Media yang bergerak di bidang perfilman dan budaya itu.Menurut dia, selama kepemimpinan Widodo, Ditjen Imigrasi banyak memberikan kemudahan para mitranya di China yang merupakan investor dan pengusaha dalam mengurus dokumen-dokumen keimigrasian.\"Beliau juga mampu berkoordinasi dengan perwakilan imigrasi RI di Beijing dalam pengurusan dokumen keimigrasian,\" kata Gandhi yang merasa banyak terbantu selama kepemimpinan Widodo.Belum lama ini, lanjut dia, mitranya di China juga terbantu mendapatkan visa untuk menghadiri Forum Bisnis G20 atau B20 di Bali.\"Kami banyak mendapatkan pesan singkat dari mitra kami yang tanpa kesulitan mendapatkan visa Indonesia dengan cepat dan mudah. Belum lagi kalau visa mereka habis, perpanjangannya pun mudah. Ini bagian dari terobosan yang dilakukan oleh Pak Widodo selama menjabat Plt,\" kata Gandhi.Ia mendorong Widodo menganulir keputusannya tersebut agar pelayanan di bidang keimigrasian yang selama ini berjalan dengan baik tetap terjaga.(Sof/ANTARA)
Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
Kuala Lumpur, FNN - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan setelah menyempurnakan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim selaku anggota Parlemen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.\"Hal itu sesuai dengan kewenangan Yang di-Pertuan Agong yang diatur dalam Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konsitusi Federal,\" kata Ahmad Fadil.Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah pada pukul 11.00 waktu setempat menghadiri dan memimpin musyawarah khusus dengan raja-raja Melayu di Istana Negara, dan menanyakan proses pengangkatan Perdana Menteri baru setelah Pemilihan Umum ke-15, 19 November 2022 lalu.Proses selanjutnya adalah Upacara Pemberian Akta Pengangkatan dan Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Kesetiaan serta Sumpah Rahasia sebagai Perdana Menteri yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 hari ini di Istana Negara.(Ida/ANTARA)
Lagi-lagi DK PBB Gagal Menyepakati Tindakan terhadap Uji Coba Rudal Korut
New York, FNN - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Senin (21/11) kembali gagal menyepakati tindakan bersama terhadap peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini.Kegagalan itu terjadi karena sebagian besar anggota DK PBB masih berbeda sikap dengan China dan Rusia.DK PBB mengadakan pertemuan mendesak untuk membahas peluncuran ICBM Pyongyang pekan lalu setelah negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7) meminta dewan tersebut untuk mengambil \"langkah-langkah signifikan\".Namun, sidang dewan hari itu hanya menghasilkan adopsi pernyataan untuk mengecam tindakan Korut dan mendesak tanggapan bersama dari DK PBB untuk mencegah program senjata nuklir negara yang terisolasi itu.Adopsi pernyataan untuk mengecam Korut itu dilakukan oleh sekelompok 14 negara anggota PBB pimpinan Amerika Serikat, yang banyak di antaranya adalah anggota tidak tetap DK PBB.Ke-14 negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, dan India, yang \"mendukung perlunya Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan DPRK dengan suara bersatu,\" kata pernyataan bersama itu.DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.Sidang terbaru DK PBB itu menandai pertemuan ke-10 pada tahun ini yang diadakan setelah Korut melakukan peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi DK PBB sebelumnya.Namun, DK PBB sepanjang tahun ini belum bertindak sebagai satu kesatuan untuk mengambil langkah-langkah bersama, seperti meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang.\"Alasannya sederhana: dua anggota dewan yang memiliki hak veto mendorong dan mendukung DPRK,\" kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, yang secara tidak langsung mengkritik China dan Rusia, dalam sidang tersebut.AS bersama Inggris dan Prancis -- tiga anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto -- mendukung pernyataan dewan tersebut pada Senin.Sejak uji coba nuklir pertama Korut dilakukan pada 2006, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang melarang negara tersebut melakukan peluncuran rudal balistik.Utusan China untuk PBB Zhang Jun dalam sidang DK PBB pada Senin meminta AS untuk \"menanggapi secara positif keprihatinan yang sah dari Korut dan mengubah dialog dari formalitas menjadi kenyataan secepat mungkin\".Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan bahwa latihan militer bersama yang melibatkan AS, Korsel, dan Jepang mendorong Korut untuk mengulangi peluncuran rudal balistik.(Sof/ANTARA)
Kasus COVID-19 di Jepang Kembali Melonjak, WNI Diimbau Jaga Diri
Tokyo, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) untuk berjaga diri menghadapi jumlah kasus COVID-19 yang kembali melonjak pascapembukaan perbatasan perjalanan. “WNI mohon jaga diri karena kasus COVID-19 sedang naik,” menurut keterangan KBRI Tokyo di Tokyo, RabuKBRI Tokyo juga mengimbau untuk menghubungi hotline melalui kontak +818035068612 atau +818049407419 apabila dalam kondisi darurat. Lonjakan kasus COVID-19 berbarengan dengan kasus influenza yang umumnya merebak menjelang dan saat musim dingin dan mengakibatkan (flu ganda) double flu.Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi sebelumnya juga mengimbau para pelancong dari Indonesia untuk mendapatkan suntikan penguat vaksin (booster) dan tetap menjaga protokol kesehatan.“Warga kita yang berkunjung ke Jepang diharapkan tetap memenuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan,” katanya.Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang, secara kumulatif hingga Selasa (22/11), kasus COVID-19 terkonfirmasi mencapai 121.460 kasus bertambah dari hari sebelumnya sebanyak 78.999 kasus.Sementara itu, terdapat 263 kasus parah atau bertambah empat kasus dari hari sebelumnya dan 48.482 kematian atau bertambah 144 kematian dari hari sebelumnya.Kematian akibat COVID-19 di Jepang didominasi lansia laki-laki dan perempuan dalam rentang usia berusia 70 hingga 90 tahun, sementara kasus parah lebih banyak menyerang lansia laki-laki.Merujuk pada data Worldometer hingga Senin (21/11), Jepang berada di posisi tertinggi terkait jumlah kematian harian akibat COVID-19 yang bertambah 122 kematian, kemudian Rusia (59), Taiwan (43), Korea Selatan (41) dan Indonesia (31).Jepang kembali membuka perjalanan bebas visa (visa free) bagi wisatawan mancanegara mulai 11 Oktober lalu setelah sempat ditutup dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.Jepang juga menghapus kewajiban karantina bagi pelancong yang sudah mendapatkan vaksin dan booster.(Ida/ANTARA)
Adu Mulut PM Kanada – Xi Jinping Soal Spionase China, Indonesia Harus Waspada TKA China
Jakarta, FNN – Seperti sudah sejak awal kita duga bahwa dalam panggung KTT G20 memang Indonesia seperti yang sebagai event organizer. Tetapi, bagaimanapun juga, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari berbagai persoalan geopolitik global. Yang terbaru dan sekarang sedang viral adalah konfrontasi secara terbuka antara Presiden Xi Jinping dan PM Kanada, Justin Trudeau, yang kebetulan tertangkap kamera, dan ramai sekali dibicarakan di media sosial dan media internasional. Di media sosial, para wartawan internasional justru saling ada tweet word bagaimana Xi Jinping sangat marah kepada Trudeau. Ketika diminta tanggapannya oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, di Kanal Rocky Gerung Official, Jumat (18/11/22), Rocky Gerung mengatakan, “Jadi, sebetulnya dari sudut pandang diplomasi, Indonesia itu kalah dalam memperebutkan isu, karena isu dipakai oleh Jinping, Joe Biden.” “Dan kita tahu Kanada adalah proksi Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mau bayangkan kenapa dia bocor di situ, itu artinya Kanada atau Blok Barat itu memanfaatkan G20 tanpa koordinasi dengan Indonesia, dengan Intelijen Indonesia. Tapi yang bocor artinya kemampuan Indonesia untuk menyimpan rahasia para pemimpin dunia yang sedang bersidang, itu nggak terlaksana,” ujar Rocky Gerung. Memang, itu pertemuan yang tak di-publish karena tak mungkin G20 dipakai untuk pembicaraan bilateral antara China dan Kanada yang ketegangannya sudah dari 10 tahun lalu. Kanada terus mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China dan belakangan soal pemanfaatan intel-intel China yang menyusup melalui perdagangan untuk intervensi dalam politik lokal Kanada. Itu dibahas banyak hal. “Tapi, yang lebih menegangkan sebetulnya adalah Indonesia nanti dalam soal-soal ketegangan itu ada di mana posisinya. Dan, bagi jurnalis internasional, G20 dimanfaatkan oleh kekuatan besar numpang di dalam event yang presidensinya adalah Indonesia.” Menurut Rocky Gerung, Indonesia mungkin terkaget-kaget kenapa bocor tapi tidak tahu. Mustinya Indonesia itu tahu lebih dahulu karena Indonesia tuan rumah. Memang mungkin pembicaraan tersebut ada dalam agenda, tetapi Indonesia mesti menjamin bahwa itu tidak akan bocor. Jadi, kamar tidur negeri ini diintip oleh intel asing sebelumnya dan Kanada tentu tahu dan dengan jeli memanfaatkan situasi itu lalu membocorkan. Jadi impact-nya sebetulnya Indonesia tidak rapi di dalam mempersiapkan ruang-ruang pertemuan di antara mereka yang ingin melakukan kasak-kusuk empat mata. Etikanya, Indonesia mesti menjamin tidak akan bocor. “Jadi, sebetulnya G20 itu memang diintai oleh semua kekuatan besar untuk dimanfaatkan. Karena, kita cuma event organizer, kita nggak pernah paham permainan diplomasi tingkat tinggi yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Amerika, Rusia, China,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, mata-mata China itu sebetulnya sudah ada di ruangan di seluruh Bali. Demikian juga CIA sudah ada di situ, lalu mungkin kirim-kirim sinyal. Jadi, ini momentum yang memang dihitung dan Kanada untung banyaklah di situ, karena dia langsung klaim bahwa di masyarakat Kanada itu biasa untuk memperlihatkan apa hasil pembicaraan, walaupun itu enggak biasa karena ada perjanjian untuk tidak dibocorkan. “Jadi, kecolongan sebetulnya. Bukan China yang kecolongan, tapi Indonesia yang kecolongan. Yang dicolong panggungnya,” jelas Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa mestinya Presiden Jokowi datang, terus terangkan bahwa ini ada pertemuan antara China dan Kanada dalam upaya untuk menurunkan ketegangan di Indo Pasifik dan komunike mereka itu silakan tanya pada masing-masing. Dengan demikian Jokowi dapat panggung karena seolah-olah Jokowi yang jadi moderator di situ. Tetapi hal itu tidak terjadi sehingga Jokowi kehilangan poin lagi dalam diplomasi internasional. “Yang orang akan diingat adalah bahwa ada blunder di G20 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, blunder itu buruk untuk hubungan internasional,” lanjut Rocky. Karena keberatan dari Trudeau yang disampaikan kepada Jinping itu adalah banyaknya mata-mata China yang masuk ke Kanada dan yang membuat kaget adalah karena di situ disebutkan bahwa China melalui mata-matanya juga ikut terlibat dalam kontestasi semacam Pilkada atau kontestasi politik lokal Kanada. Ini mengerikan sekali. Negara Kanada yang pasti punya mata-mata yang sangat canggih saja masih bisa ditembus oleh mata-mata China, bagaimana dengan Indonesia yang kita tahu sangat wellcome dengan China. Di antara banyak sekali tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia, pasti banyak sekali mata-matanya. Menurut Rocky, “Sebetulnya ini semacam sindiran pada Indonesia bahwa Kanada saja yang backup intelijennya kuat masih khawatir bahwa kekuatan ekonomi China itu akan menyusup sekaligus membawa kepentingan intelijen China. Indonesia lebih rawan sebetulnya.” “Jadi, kalau pemerintah Indonesia masih bantah-bantah dan tidak mendengar apa kata Trudeau bahwa Kanada, negara modern yang berlapis-lapis dan bahkan dapat proteksi intelijen dari Amerika Serikat, dia masih bisa merasa cemas juga,” tegas Rocky. Jadi, sekali lagi, soal geostrategi, geopolitik kita, harus kita hubungkan dengan kecemasan dunia terhadap ekspansi China ke negara-negara yang tadinya demokratis, tapi pasti China akan berupaya untuk eksport politik dia yang tidak demokratis. “Kan China bukan negara demokrasi,” lanjut Rocky. Jadi, kalau misalnya Presiden Jokowi kemarin secara diplomatis menyebut Kakak Besar, itu juga berbahaya sebetulnya, karena itu mengelu-elukan sebuah negara yang tidak demokratis. Kita menghormati pemilihan umum di situ yang memang tidak demokratis sehingga menjadikan Jinping sebagai pemimpin tertinggi dan seumur hidup. “Tapi, nggak boleh itu kita jadikan contoh bahwa itu adalah pilihan mereka. Indonesia terikat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Itu semua mesti jadi parameter bahwa Indonesia paham China melanggar HAM dengan dasar konstitusi kita yang menyatakan bahwa kesetaraan manusia harus dihargai, pelihara perdamaian dunia,” ungkap Rocky Gerung. “Jadi, Indonesia enggak boleh mendua di situ. Secara diplomatis boleh saja, tetapi menyebut Kakak Besar itu artinya memuja-muja. Tidak boleh begitu bahasa diplomatik. Salah Pak Jokowi mengatakan Kakak Besar hanya untuk dapat investasi,” lanjut Rocky. (sof)
PBB Mempublikasikan Rancangan Kesepakatan Iklim COP27
Sharm el-Sheikh, FNN - Badan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memublikasikan rancangan pertama dari kesepakatan akhir KTT iklim COP27. Rancangan tersebut memuat sejumlah tujuan yang tertuang dalam dokumen tahun lalu dan meninggalkan sejumlah isu yang masih harus diselesaikan. Dokumen sebanyak 20 halaman itu diberi label \"non-paper\", yang berarti dokumen itu masih jauh dari versi final dan proses negosiasi yang akan berlangsung antara delegasi dari hampir 200 negara masih akan panjang.Rancangan tersebut mengulangi tujuan dari Pakta Iklim Glasgow 2021 \"untuk mempercepat langkah-langkah menuju penurunan bertahap tenaga batu bara dan menghapus serta merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.\"Tak ada seruan untuk penghentian semua bahan bakar fosil, seperti yang diminta India dan Uni Eropa. Para delegasi khawatir bahwa masalah utama soal peluncuran dana \"kerugian dan kerusakan\" untuk pembiayaan bagi negara-negara yang dilanda dampak iklim akan menghalangi kesepakatan pada KTT COP27 di Mesir.Teks tersebut tidak menyertakan perincian untuk meluncurkan dana semacam itu, yang merupakan permintaan utama dari negara-negara yang paling rentan terhadap iklim, seperti negara kepulauan.Alih-alih, dokumen itu \"menyambut baik\" fakta bahwa topik tersebut diangkat sebagai bagian dari agenda resmi tahun ini.MengecewakanSalah satu negosiator dari sebuah negara kepulauan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dia tidak puas dengan rancangan teks tersebut dan \"kurangnya suara tentang masalah kritis kerugian dan kerusakan\".Tidak ada garis waktu untuk memutuskan apakah dana terpisah harus dibuat atau seperti apa bentuknya, yang memberikan waktu bagi negosiator untuk terus membahas topik yang diperdebatkan itu.Tentang pembatasan kenaikan suhu global, dokumen tersebut mencerminkan bahasa yang termasuk dalam perjanjian COP26 tahun lalu.Dokumen itu memuat kalimat \"pentingnya mengerahkan semua upaya di semua tingkatan untuk mencapai tujuan suhu Perjanjian Paris guna menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat praindustri\".\"... dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat praindustri.\"Masalah lain yang belum terselesaikan termasuk tujuan keuangan global --guna membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan dampak dunia yang lebih panas-- serta rencana untuk meningkatkan target pengurangan emisi pemanasan iklim.Pada COP26 Glasgow, negara-negara sepakat mengembangkan rencana untuk \"segera meningkatkan\" upaya mengurangi emisi. Langkah itu dianggap mereka sebagai pengakuan bahwa dunia perlu memangkas emisi sebesar 45 persen pada tahun 2030 guna menjaga tingkat pemanasan tidak melebihi 1,5 derajat Celcius.Di atas 1,5 derajat Celcius, menurut para ilmuwan, perubahan iklim bisa menjadi tak terkendali. Belakangan ini, suhu meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius.Para pakar kebijakan iklim mengatakan ada keprihatinan mendalam apakan rangkaian pembicaraan akan mencapai konsensus atas banyak masalah utama. \"Saya pikir masalahnya adalah ada banyak hal di sini, dan banyak yang tidak akan mendapat persetujuan dari pihak-pihak di semua sisi\", kata Tom Evans, seorang analis kebijakan iklim di lembaga kajian nirlaba E3G.Dokumen tersebut didasarkan pada berbagai permintaan, yang diinginkan delegasi dari hampir 200 negara untuk dimasukkan dalam kesepakatan akhir.Dokumen itu akan memberikan dasar untuk negosiasi selama beberapa hari mendatang, yang kemungkinan besar akan menyempurnakan dan mengubah teks secara substansial. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sapa Xi Jinping Kakak Besar, Jokowi Hidupkan Kembali Poros Jakarta – Beijing?
Jakarta, FNN - Dalam pertemuan bilateral kemarin (Rabu, 16/11) di KTT G20, Jokowi memanggil Xi Jinping, Presiden China, dengan Kakak Besar. Rupanya, di China memang ada tradisi panggilan kakak besar, kakak nomor dua, kakak nomor tiga, dan seterusnya, seperti hierarki dalam keluarga. “Ya, dalam tradisi China itu, dalam tradisi keluarga, ada semacam etika konfusianisme yang berlaku sebenarnya di kawasan Asia karena pengaruh besar peradaban China dari 5000 tahun lalu. Tetapi, kalau dia di meja perundingan, itu kurang etis sebetulnya. Apalagi ada konteksnya, yaitu Xi Jinping sedang menjadi tokoh sentral hendak menandingi popularitas pemimpin besar MAO,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis, 17 November 2022. “Jadi, sebetulnya sinyalnya adalah bahwa negara-negara di Asia ini seolah-olah hendak menghitung kedigdayaan China. Dan memang China lagi tumbuh sebagai Junior Super Power. Tetapi, kalau Pak Jokowi kasih kesan bahwa menyebutkan Kakak Besar, itu artinya ada semacam hierarki bahwa China lebih senior dan lebih perkasa dari Indonesia. Padahal, sebagai tuan rumah, ada basa-basi kebudayaan, yaitu nanti kalau ada Jinping pakai pakai batik, nanti ada orang panggil Mas Ping, Mas Jin. Itu basa-basi diplomasi,” lanjut Rocky Gerung dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky Gerung, mengucapkan Kakak Besar kepada Jinping membuat orang langsung mengingat konteksnya, yaitu bahwa Jokowi sedang perlu investasi China, Jokowi perlu kasih sinyal pada Amerika bahwa tidak mungkin Indonesia blok ke Amerika, karena secara historis politik luar negeri Indonesia sebetulnya diasuh juga oleh perlindungan Amerika Serikat di kawasan. “Jadi, ini akan ada terjemahan politiknya bahwa Indonesia seolah-olah ingin mendayung di antara dua karang, tetapi karang yang sana karang besar, karang yang ini karang kecil. Jadi, seolah-olah menganggap bahwa hindari karang-karang itu dengan bahasa diplomasi. Tapi, bagi saya kesannya clear, Jokowi ingin China jangan cabut investasinya dari Indonesia atau bahkan tambahkan.” Itu juga yang terhubung dengan diplomasi IKN di mana Jokowi langsung bilang silakan berinvestasi di IKN karena IKN bahkan akan jadi tuan rumah olimpiade dan macam-macam, hal yang di luar kemampuan kita untuk membayangkan untuk 2036. Menurut Rocky Gerung, menyebut Kakak Besar itu ada hal yang sublim, sekaligus sensitif. Tetapi, Rocky tidak tahu tujuan Jokowi panggil Kakak Besar, selain jualan IKN. Yang sekarang sedang sensitivitasnya sedang naik adalah menganggap Jokowi tidak peduli rakyat kecil, dia peduli Kakak Besar. Sementara itu, tradisi kita selalu menganggap bahwa kekuasaan ekonomi China terlalu besar. Sebetulnya, kita tidak ingin hal itu dieksploitasi, tetapi kepekaan kita untuk bergaul di dalam tatanan internasional, juga mesti diajarkan di dalam Kabinet Jokowi. Kan Joe Biden, Presiden Amerika, juga pulang dengan anggapan bahwa Indonesia mengelu-elukan China. Ini permainan diplomasi yang agak kacau, agak konyol. Kalau sekedar mau beritahu bahwa Indonesia butuh China untuk melanjutkan investasi di kereta cepat atau tambahan investasi buat IKN, jangan lakukan di forum, di mana aspek politiknya sangat tinggi. Ya, B to B atau G to G mungkin tidak apa-apa. Ini kan forum multilateral, di mana negara-negara barat yang sedang berupaya untuk mengkontain, menghalangi ekspansi China di bidang infrastruktur, karena negara Barat sudah membuat bantuan infrastruktur untuk menandingi China, ungkap Rocky panjang lebar. “Jadi, sekali lagi, di dalam sifat dunia sekarang yang polarisasinya antara China - Rusia versus Amerika, itu menimbulkan analisis yang agak skeptis bagi Indonesia. Jadi, para analis akan skeptis bahwa Indonesia bisa betul-betul menjadi pendamai dan publik internasional menganggap Indonesia akhirnya nggak bisa lepas dari proksi China. Mungkin hari-hari ini CIA atau Pentagon mulai menganalisis posisi-posisi strategis yang harus dia tempatkan di kawasan Indonesia, kalau betul-betul terjadi eskalasi di China Selatan maupun di Indo Pasifik.” Bagi Jokowi, lanjut Rocky menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar mungkin no problem. Tetapi, kalau hal ini kemudian membawa negara Indonesia menjadi subordinat dari dari China, itu sangat berbahaya. “Itu intinya. Karena hari ini orang melihat Jinping sebagai Jinping yang sedang mabuk kekuasaan, karena dia merasa bahwa dia akan menjadi pemimpin seumur hidup. Sekarang Jinping kan juga menguasai tentara, di mana dulu tentara ada faksi lain. Sekarang Jinping menaruh orang-orangnya di tingkat wilayah, semacam gubernur militer yang ada orang-orangnya dia. Itu membuat cemas bahwa Jinping betul-betul akan jadi sangat otoriter, karena dia kuasai partai, dia kuasai juga militer. Jadi, ini bahayanya kalau Presiden Jokowi menyebut Kakak Besar. Itu artinya, mengelu-elukan Jinping sebagai seorang tokoh otoriter. Itu bukan pelajaran bagus buat demokrasi, apalagi di dunia Barat akan dianggap bahwa Indonesia betul-betul sudah masuk dalam jebakan China,” tegas Rocky Gerung. (sof, sws))
KTT G20 Mengirim Pesan yang Jelas untuk Menghentikan Perang
Nusa Dua, Bali, FNN - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang baru saja usai di Bali, berhasil mengirim pesan yang jelas untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.“Meskipun (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak datang, pesan yang dikirim oleh kekuatan ekonomi utama dari Bali sangat jelas ... sebagian besar anggota G20 secara eksplisit mengutuk perang di Ukraina,” kata Macron dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, pada Rabu.Sambil menegaskan bahwa G20 tidak menutup mata terhadap perang, Macron menjelaskan bahwa kelompok negara-negara tersebut menyoroti masih ada ruang pembicaraan, termasuk dengan negara berkembang seperti China dan India, untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik. “Sekarang waktunya bagi Rusia untuk mendengar pesan yang disampaikan oleh komunitas internasional dan kembali ke meja negosiasi,” tutur dia.Macron kemudian menyinggung perkembangan terbaru atas konflik Rusia-Ukraina, yaitu jatuhnya rudal di sebuah desa di Polandia yang dekat dengan perbatasan Ukraina.Insiden itu, yang terjadi pada Selasa (15/11), menewaskan dua orang dan memicu reaksi dari kepala negara G7+ yang segera melakukan pertemuan darurat di sela-sela KTT G20 di Bali pada Rabu pagi.“Kami sedang bekerja sama dengan Polandia untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan kami melakukannya dengan seluruh sekutu yang kami temui pagi ini,” ujar Macron mengenai rapat G7.Presiden Polandia Andrzej Duda pada Rabu mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa serangan rudal itu sengaja menargetkan Polandia.\"Kami tidak mengantongi bukti bahwa roket itu diluncurkan oleh pihak Rusia, kemungkinan besar roket itu digunakan oleh pasukan pertahanan Ukraina,\" kata dia.Dalam Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali, yang disepakati para kepala negara G20 dalam KTT kelompok kerja sama 19 negara plus Uni Eropa itu, menyesalkan agresi Rusia terhadap Ukraina.Para pemimpin G20 sepakat menuntut Rusia menarik seluruh pasukannya --tanpa syarat-- dari Ukraina. Sebagian besar anggota G20 juga mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan bahwa perang tersebut menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa.Selain itu, kata mereka, perang di Ukraina memperburuk kerentanan ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan krisis energi dan pangan, dan meningkatkan risiko pada stabilitas keuangan.(Sof/ANTARA)
Jepang Mengapresiasi Presidensi G20 Indonesia
Nusa Dua, Bali, FNN - Jepang menyampaikan apresiasi atas Presidensi G20 Indonesia yang menyuarakan pesan kuat dalam perdamaian dan pemulihan ekonomi dunia.\"Kami benar-benar mengapresiasi kepemimpinan tegas yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menyusun seluruh rangkaian dan membuat KTT berhasil,\" kata Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang, Ono Hikariko, di Media Center KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11) malam.Menurut Ono, dalam Deklarasi Pemimpin G20 Bali yang telah disepakati mengandung pesan kuat dan poin-poin penting mengenai situasi dunia saat ini. \"Dokumen itu dapat menjadi langkah besar ke depan,\" kata Ono yang menambahkan Jepang menghargai upaya jalur serpa dan keuangan Presidensi G20 Indonesia.Delegasi Jepang juga menyampaikan kekagumannya atas rangkaian acara, seperti salah satunya saat jamuan makan malam yang spektakuler.Terkait hubungan bilateral ke depan, Ono mengemukakan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida optimistis atas kemajuan hubungan kedua negara, salah satunya pada upaya mengatasi perubahan iklim seperti dukungan bagi Jepang atas inisiatif nol emisi Asia dan Kemitraan Transisi Energi (JETP). \"Dalam kolaborasi itu kami harap Indonesia dan Jepang dapat berperan mengatasi isu perubahan iklim dan kerja sama energi,\" kata Ono.Delegasi Jepang PM Kishida tiba di Bali pada Minggu (13/11) untuk menghadiri rangkaian KTT G20 di Nusa Dua pada 15-16 November. Bali juga menjadi tempat delegasi Jepang melakukan pertemuan bilateral hingga perbincangan dengan negara lain antara lain Rwanda, Afrika Selatan, Argentina, maupun pertemuan darurat NATO/G7.Presidensi G20 Indonesia telah mengadopsi Deklarasi Pemimpin G20 Bali. Indonesia juga telah menyerahkan tongkat estafet kepada India sebagai Presidensi G20 selanjutnya.(Sof/ANTARA)
POPULER
