OPINI
Kopdes, Kepentingan Poliitik atau Memberdayakan Ekonomi Desa?
by Dr. Agung Sudjatmiko/Ketua Harian Dekopin RI dan Mantan Ketua Koperasi Pemuda Indonesia MENARIK menyimak tulusan Bung Syahganda Nainggolan tentang \"diplomasi sayur lodeh\", maka bersama ini saya memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur. Mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan di atas nasionalisme dan kepentingan rakyat. Ukurannya dibuat sederhana saja. Dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja. Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjangkau. Ketersediaan pangan. Adanya ketersediaan sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan kelas sosial ekonominya masing-masing. Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik yang adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat, baik yang miskin maupun kaya tersenyum bahagia. Tersenyum karena adanya kebijakan dan akses pembangunan pemerintah di segala bidang. Empat bulan pemerintahan Probowo belum ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan. Saat ini yang terjadi adalah antitesa terhadap janji presiden. Pajak naik, bahkan semua dipajaki. Sekolah masih bayar, dan kurs rupiah tidak terkendali. Kelas menengah turun, Pemutusasn Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Pertumbuhan ekonomi stagnan. Akses usaha hanya untuk golongan tertentu saja. Masih banyak pekerjaan rumah janji presiden yang tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat. Kopdes, Alaah Mak Menyoal Koperasi Pedesaan (Kopdes), oleh kaum gemoy disanjung. Namun bagi saya yg sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut? Pertama, karena tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dari kepentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan. Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya. Bukan kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yg dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten-kota. Fakta yang menghamburkan dana triliunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi Unit Desa (KUD), Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jawa Timur, Koperasi RT/RW di beberapa Kabupaten-Kota yang kurang berhasil. Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yg sama. Bakal dicatat dalam sejarah seperti keledai yang terantuk batu berkali-kali. Ketiga, pertanyaannya adalah kanapa yang dibangun kekuatan itu dari kelembagaan yang sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri? Bukan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok marginal? Jika program ini yang dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusi dan budaya komunitas sudah terbentuk. Presiden masih punya waktu untuk melakukan perubahan kebijakan mengurungkan Kopdes Merah Puti. Memperkuat saja kelembagaan di pedesaan yang sudah ada. Lakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendampingi rakyat agar bisa berdikari secara ekonomi, social dan budaya. Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana. Perdebatan dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kalau pemerintah tiddk mau menerima masukan ini karena gengsi birokratik politik, maka bangsa ini masuk kategori bangsa yang tidak demokratis. Bangsa yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.
"Rocky Gerung dan Patriotisme Sufmi Dasco Ahmad, Catatan Pertemuan Sayur Lodeh"
by Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle PRESIDEN Akal Sehat, Rocky Gerung dan Professor Sufmi Dasco Ahmad begitu lahap menyantap sayur lodeh di kawasan Senayan Park Jakarta, Senin (7/4) siang tadi. Sayur lodeh ini mengkombinasikan pedas yang terukur dengan rasa asam yang juga terukur. Keenakannya lebih enak daripada Tom Yam Thailand. Jagung, kacang panjang, melinjo dalam sayuran begitu lembut untuk dilahap. Rocky sama sekali tidak memakan nasi. Sedangkan Dasco menikmati enaknya nasi merah. Sebagai minuman pengantar makan, Rocky memesan bir. Sementara Dasco hanya minum air mineral. Meja makanan penuh dengan tahu, tempe, ayam, ikan asin sedikit pedas dan ikan gurame goreng kering. Pertemuan ini sudah dirancang seminggu sebelum lebaran. Saya, Jumhur Hidayat (pemimpin sejuta buruh) dan Ferry Juliantono (tokoh Koperasi) yang merancang pertemuan ini ikut asyik menyantap makanan. Berlima kami menghabiskan waktu 2,5 jam. Kami mendiskusikan nasib Bangsa Indonesia ke depan, di bawah naungan pemimpin revolusioner Prabowo Subianto. Kami tidak membahas trending topic \"Judi Kamboja\" yang lagi menyerang Dasco. Sebab, Dasco mengatakan dirinya tidak terganggu dengan serangan personal. Darco hanya ingin bicara soal yang lebih besar, yakni soal nasib bangsa yang lebih baik. Bangsa yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ada tiga hal penting yang menjadi isu pembicaraan kami sambil menyantap makanan. Pertama, Prabowo Subianto, menurut Rocky, ketika dirinya dahulu kala, puluhan tahun lalu, menemani almarhum. Dr. Adnan Buyung Nasution bertemu Prabowo. Mendengar keinginan Prabowo untuk menjadi pemimpin besar sosialis dunia, setidaknya Asia. Sosialisme ini tentunya mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan saat ini. Terutama ketika pemimpin populis dunia, Donald Trump, melakukan disrupsi pada tatanan global lama yang sangat neoliberal. Berbagai negara yang terkena dampak \"Trump\'s War Trade\" dapat menggalang kekuatan dan solidaritas. Apalagi bulan ini adalah bulan Konprensi Asia Afrika. Dasco mencatat usulan diskusi agar Prabowo pidato tentang solidaritas Asia-Afrika pada peringatan Konprensi Asia Afrika bulan ini. Menurut Rocky Gerung, Prabowo dan Anwar Ibrahim, PM Malaysia dapat menjadi duo pemimpin yang berduet membentuk solidaritas pemimpin bangsa-bangsa berkembang. Melalui kerjasama antar negara, dampak kebijakan Trump dapat diatasi secara langsung. Namun, diskusi kami sedikit dibingungkan oleh adanya kemungkinan Trump semakin marah, khususnya dengan pilihan Indonesia beberapa waktu lalu menjadi anggota BRICs. Indonesia harus mengatasinya dengan diplomasi terukur ke Amerika. Indonesia harus cepat menunjuk Duta Besar baru di Amerika yang bekerja penuh. Pembicaraan kami berpindah ke lapangan kerja. Misalnya, lapangan kerja pedesaan harus meningkat setidaknya satu juta lapangan kerja baru. Terutama setelah kebijakan Prabowo membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini penyerapan naker di pedesaan mencapai 40 juta jiwa dengan lapangan kerja tercipta 1,3 juta tahun lalu. Lapangan kerja di pedesaan bisa dilakukan melalui industrialisasi pedesaan yang massif. Peluang \"circular economy\" dan subtitusi impor mesin-mesin pertanian dapat dilakukan selama dua tahun terakhir. Terutama tatanan ekonomi yang diperkirakan terganggu oleh kebijakan Trump. Saya menyampaikan ambisi Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Misalnya untuk membangun industri pedesaan. Bursah, yang akan membangun pabrik alat-alat pertanian skala kabupaten ke depan. Kami mendefinisikan sebagai bagian contoh industrialisasi pedesaan tersebut. Industri yang nantinya dapat dikembangkan ke kabupaten lainnya se Indonesia, jika berhasil. Ferry Juliantono yang menyinggung kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank negara yang komitmennya besar saat ini. Pemerintah dapat mempercepat proses penumbuhan industri pedesaan. Sedangkan saya menimpali agar bank-bank negara masuk kembali dalam skema pembinaan kaum wirausaha menengah melalui kebijakan “Bapak Angkat-Anak Angkat” bagi setiap perusahaan besar peminjam kredit bank. Sementara di perkotaan, industri-industri padat karya harus digalakkan kembali. Dengan kebijakan subtitusi impor (membatasi impor dengan membangun industri sejenis), yang mungkin dilakukan saat ini. Pemerintah dapat membangun pabrik-pabrik sandang, papan dan pangan dengan memastikan penyerapan produksinya. Sedikit kebijakan proteksionis diperlukan segera. Selanjutnya giliran Jumhur Hidayat yang menimpali. Fakta bahwa lapangan kerja yang terbatas di dalam negeri, harus mendorong pemerintah melihat peluang lapangan kerja di negara lain. Misalnya, Jepang, Australia dan Korea yang kekurangan tenaga kerja. Peluang ini harus cepat direbut Indonesia. Kombinasi penciptaan lapangan kerja di pedesaan, perkotaan dan penempatan naker di luar negeri, bisa mengurangi tekanan objektif dari kebutuhan lapangan kerja yang begitu besar saat ini. Berkurangnya pengangguran tentunya akan ikut menyelesaikan masalah \"Indonesia Gelap\" dan \"#Kaburajadulu\". Rocky Gerung sudah selesai makan. Kini dia minta cemilan dan kopi hitam. Saya terus menambah makan. Jumhur menghabiskan semua ikan gurame, sampai kepala ikan dilahap. Dasco tetap konsisten dengan satu jenis lauk, yakni ikan teri. Cemilan akhirnya datang, yakni singkong, pisang goreng coklat keju serta ubi. Diskusi terus berlanjut. Sementara Dasco sesekali menerima telpon dan WA. Kadang suara Dasco menggelegar \"saya tidak bisa intervensi penegak hukum\", teriaknya ditelpon. Sikap dasco yang patut untuk didukung. Sambil diskusi Dasco menjelaskan dia sedang mengatur pertemuan penting antara Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Pembicaraan kami berpindah ke soal demokrasi. Sebelum diskusi berlanjut, Jumhur minta diijinkan merokok ke luar ruangan. Tentu Ferry Juliantono juga minta ikut merokok. Namun, Dasco mempersilahkan merokok di ruangan aja, asal pintu sedikit dibuka. Saya sebenarnya ingin protes, karena adanya asap di ruangan dan udara tidak dingin lagi. Namun, karena diskusi tidak boleh terhenti akhirnya saya mengalah. Rocky ternyata merokok juga, seperti rokok elektrik. Sepanjang lima tahun saya interaksi dengan Rocky terakhir ini, dia tidak merokok. Rocky menjelaskan Prabowo harus sering berdialog dengan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati. Era Prabowo juga menurut Rocky, harus meninggalkan sekutu-sekutu yang tidak progresif. Dalam aliansi ideologis, Prabowo harus bersekutu juga dengan kelompok Islam strategis. Cuma Rocky menyayangkan kenapa partai-partai tidak lagi memikirkan kaderisasi Ideologis. Kelompok progresif revolusioner harus dibangun. Di pedesaan harus dibangun kaum tani progresif melalui gerakan koperasi yang massif. Pada saat kakeknya Prabowo, pak Margono, menjadi aktifis koperasi, tahun 1970, dalam catatan Prof. Sri Edi Swasono, kataku, telah dibentuk 1500 koperasi simpan pinjam dengan anggota 200.000 jiwa. Orang-orang kecil anggota koperasi senang karena memiliki semangat hidup bersama dan mendapatkan modal kerja secara mudah. Jika rencana Prabowo berhasil dengan 80.000 koperasi desa, maka kekuatan ekonomi rakyat akan menjadi dominan. Begitu juga kekuatan rakyat sebagai kekuatan sosial. Kelompok progresif di perkotaan dapat dibangun melalui Buruh Progresif. Buruh dapat menjadikan dirinya sebagai kekuatan produksi (Productive Force) melalui \"Buruh Bela Negara\", seperti di Jepang dan Korea era \'80an. Kaum muda perkotaan juga dapat dihimpun dalam gerakan koperasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, sehingga menjadi kekuatan produktif rakyat. Tema politik dan demokrasi ke depan bisa diisi oleh berbagai kegiatan produktif. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah tiga. Dasco harus bergegas ke istana untuk rapat dengan Presiden. Semua bahan diskusi yang kami diskusikan akan disampaikan ke presiden Prabowo. Dasco berjanji pertemuan seperti ini nantinya akan dilakukan dengan presiden langsung. Setelah Dasco pergi, kami masih menyantap makanan ringan. Kopi tambah lagi. Kebulan asap rokok terus berlanjut. Rocky kemudian menyeletuk, Prabowo Subianto akan mampu membangun bangsa ini dengan Dasco sebagai kuncinya. Inilah sekelumit cerita halal bi halal antara Presiden Akal Sehat, Rocky Gerung dan Dasco. Sebagai tangan kanan presiden, Dasco begitu teliti dalam merespon diskusi dan mempertajam dengan berbagai informasi aktual. Saya, Rocky, Jumhur dan Ferry Juliantono sangat gembira banyaknya agenda bangsa terbahas. Agenda pahit dan pedas seperti sayur lodeh. Secara objektif memang situasi kita penuh tantangan besar.
"Penghakiman Sepihak TEMPO" Kepada Dasco Merusak Pers Sebagai Pilar Demokrasi
by Haris Rusly Moti/Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Yogyakarta. BERIKUT ini pandangan saya menanggapi pemberitaan Majalah TEMPO edisi 7-13 April 2025 dengan headline “Tentakel Judi Kamboja”. Pemberitaan yang mengaitkan nama tokoh-tokoh tertentu di Indonesia dengan judi di Kamboja secara serampangan. TEMPO telah melakukan penghakiman sepihak kepada Sufmi Dasco Ahmad. Pemberitaan yang nyata-nyata merusak kredibilitas pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga perlu ditanggapi sebagai berikut : Pertama, sisi kelam dari kebebasan pers seringkali melahirkan “penghakiman sepihak”. Kita menghormati kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi. Namun, pemberitaan yang tanpa disertai data dan fakta yang kredibel adalah sebuah “penghakiman sepihak”. Biasa dikenal dengan sebutan “trial by the press”. Bila terjadi “trial by the press”, maka itu adalah malapetaka jurnalisme. Kedua, “trial by the press” itulah yang terjadi pada pemberitaan Majalah TEMPO edisi 7-13 April 2025 dengan headline “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Pemberitaan TEMPO yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai sebuah bentuk nyata dari prilaku “penghakiman sepihak”. Ketiga, cover both side yang diterapkan TEMPO dalam peliputan tersebut hanya sekedar formalitas semata. Sebagai pembenaran atas rumor dan desas-desus yang direkayasa sebagai fakta dan data. Jadi, sangat wajar jika Sufmi Dasco Ahmad berhak tidak meladeni konfirmasi rumor dan desas-desus yang ditulis Majalah TEMPO. Memang sudah menjadi kebiasan Majalah TEMPO menjadikan cover both side sebagai pelengkap semata. Pelengkap untuk penulisan rumor dan desas-desus yang dipaksakan sebagai fakta untuk ditulis sebagai berita. Di era post jurnalisme, kita tidak hanya mengenal berita palsu (hoaks), tetapi juga berkembang fakta palsu, yaitu opini dan peristiwa hasil rekayasa yang dikembangkan jadi fakta. Keempat, sekalipun Sufmi Dasco Ahmad menggunakan hak jawabnya melalui mekanisme Dewan Pers. Namun “penghakiman sepihak” seperti yang dilakukan Majalah TEMPO tidak akan sepenuhnya memulihkan kredibilitas dan nama baik yang terlanjur dicemarkan dan dirusak melalui berbagai platform media sosial. Pemberitaan TEMPO bertendensi politik yang bertujuan merusak nama baik dan kredibilitas Sufmi Dasco Ahmad sebagai pejabat pemerintah dan “orang dekat” Presiden Prabowo Subianto. Kelima, setelah membaca dengan teliti setiap huruf, setiap kata dan setiap kalimat, tidak ada satupun data dan fakta yang diungkap Majalah TEMPO untuk memperkuat “penghakiman sepihak” terhadap Sufmi Dasco Ahmad yang dikaitkan dengan judi kasino di Kamboja. Keenam, karena itu dapat dipastikan pemberitaan Majalah TEMPO yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan judi kasino di Kamboja berbasis pada rumor dan desas-desus. Tanpa fakta dan data. Hakkul yakin TEMPO pasti dapat pasokan rekayasa rumor dan desas-desus dari mereka yang masuk kelompok kepentingan. Kelompok yang marasa terganggu dengan peran strategis yang dimainkan Sufmi Dasco Ahmad di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh, berangkat dari pengalaman pribadi yang sering mendengar informasi dari berbagai pihak dan kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad sering kali dipakai-pakai oleh berbagai pihak yang mau cari aman. Dipakai untuk mencari untung, mencari project dan mencari jabatan. Tentu tanpa sepengetahuan dari Sufmi Dasco Ahmad. Kedelapan, Sufmi Dasco Ahmad terakhir mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama MNC Digital Entertainment, Tbk pada Mei 2023. Menurut Curriculum Vitae (CV) di MNC Digital Entertainment Tbk. Sufmi Dasco Ahmad pernah berhubungan bisnis dengan berbagai perusahaan di luar negeri, termasuk Golden Oasis Entertainment Co Ltd. Kesembilan, sebetulnya pemberitaan Majalah TEMPO edisi Agustus 2024, mengaku telah mendapatkan nama-nama pengelola bisnis judi tersebut dari sumber resmi Kementerian Perdagangan Kamboja. Dimana sebagian merupakan Warga Negara Kamboja. Tidak ada nama Sufmi Dasco Ahmad di daftar tersebut. Kesepuluh, anehnya pada edisi 7-13 April 2025 seiring meningkatnya situasi politik, Majalah TEMPO menyangkutpautkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Penulisan berita yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad itu bernuansa insinuatif dan bertendensi politik. Padahal dengan nama-nama pengelola Golden Oasis Entertainment Co Ltd termutakhir yang sudah dikantonginya, TEMPO justru tidak melakukan pendalaman terhadap mereka. Malah melemparkan rumor dan gosip yang secara kejam membunuh karakter personal tanpa bukti yang kuat. Kesebelas, saya kuatir media sekelas Majalah TEMPO telah terjebak menjadi media rumor dan gossip. Media yang diperalat oleh kelompok kepentingan. Baik kepentingan bisnis maupun kepentingan geopolitik, sebagai alat untuk melancarkan intrik politik. Keduabelas, pers yang dalam pemberitaanya melakukan “penghakiman sepihak” sangat berperan dalam merusak kredibilitasnya. Padahal pers telah mengklaim dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketigabelas, semoga pers tidak bertindak menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap kebenaran (truth decay) ketika opini, rumor dan desas-desus diolah dan direkayasa sebagai fakta dan informasi. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
"Menghidupi Kehidupan, Bukan Menghabisinya”: Menggugah Kembali Kesadaran Sejati Bangsa
Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi | Deputi Bidang Perhubungan DPP PD “Yang hidup itu menghidupi dan menghidup-hidupi. Sedang para penyembah berhala, memilih merusak, mengeksploitasi dan menghabisi.” Menurut seorang filosof, Kang Irwanto. Kalimat ini bukan sekadar permainan diksi yang indah. Ia adalah cermin jernih yang menggugat batin kita: masihkah kita hidup sebagai manusia merdeka yang menghidupi kehidupan—atau justru telah berubah menjadi mesin-mesin penjarah, pengeksploitasi, dan pengingkar jiwa kita sendiri? 1. Bangsa Merdeka Bukan Bangsa Bebas Tanpa Arah Bung Karno dan para pendiri bangsa tidak memproklamasikan kemerdekaan hanya untuk mengganti warna bendera dari merah-putih-biru menjadi merah-putih. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah penancapan tiang agung untuk mendirikan rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia—sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai spiritual dan keadilan yang lahir dari kesadaran mendalam bangsa Nusantara. Rumah ini didirikan dengan fondasi kokoh berupa: • Spiritualitas kesejatian sebagai ruh, berpijak pada akar esoteris peradaban Nusantara. • Ideologi kejujuran dan keadilan, dengan semangat egaliter-komunal, gotong royong, dan kekeluargaan bangsa. • Nilai-nilai universal Pancasila dan UUD 1945 Asli, bukan versi hasil amandemen yang disusupi kepentingan sektoral. • Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika sebagai simpul kesatuan dalam keragaman. • Dan kalimatun sawa, titik temu nilai-nilai kemanusiaan dari berbagai agama dan suku: spiritualitas, ideologi keadilan, filsafat demonstratif dan intuisi ilahi, paradigma sains yang membebaskan, modal sosial yang merekatkan, serta akhlak sosial dan semesta. 2. Ironi: Pendidikan Nilai yang Tak Membangun Kesadaran Ironisnya, setelah bertahun-tahun bangsa ini digembleng dengan PPKN, ribuan jam Pendidikan Pancasila dan Kewiraan, hasilnya tidak mewujudkan masyarakat warga yang hidup dengan kesadaran. Yang muncul justru bangsa yang tercerabut dari ruhnya sendiri—hidup dalam mentalitas pragmatis, konsumtif, oportunistik. Amandemen UUD 2002 yang menurut Prof. Dr. Kaelan mengubah 97% isi UUD 1945 Asli menjadi simbol “pengkhianatan konstitusional” terhadap jiwa proklamasi. Lahirnya sistem demokrasi prosedural tanpa semangat keadilan substansial telah menggeser arah perjalanan bangsa. Hukum digerogoti oleh kepentingan, dan nilai-nilai digantikan oleh narasi transaksional. Kita hidup, tapi tidak menghidupi. Kita berkegiatan, tapi tidak menghidup-hidupi. 3. Harapan: Partai Demokrat sebagai Model Sistem Paripurna Zaman Ini Namun, di tengah hiruk-pikuk sistem yang tercerabut dari akar, ada cahaya yang tumbuh: Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menunjukkan model paripurna dari upaya membangun sistem politik yang bersesuaian dengan kebutuhan zaman dan ruh kebangsaan. Langkah AHY memperkenalkan satu per satu pengurus Partai Demokrat dengan menyebut latar belakang, kapasitas, dan integritas mereka adalah sebuah langkah progresif. Ini bukan sekadar pencitraan; ini adalah bentuk akuntabilitas politik yang mengakar pada kesadaran bahwa jabatan adalah amanah—bukan hadiah. Lebih dari itu, cara AHY menjelaskan secara terbuka mengapa seseorang diberi jabatan tertentu mencerminkan gaya kepemimpinan yang berani, rasional, dan bertanggung jawab. Ia membangun partai sebagai civil institution, bukan sekadar kendaraan elektoral. Komposisi pengurus mencerminkan keberagaman generasi, profesionalitas, serta semangat kolaboratif lintas bidang. Model ini bukan hanya menjawab tantangan demokrasi modern, tapi juga menyentuh nilai-nilai dasar Nusantara: gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah dalam keberagaman. AHY tidak sekadar memimpin partai; ia menghidupkan kembali nilai-nilai berpartai dengan kesadaran kebangsaan. 4. Kembali Menjadi Bangsa yang Hidup Kita mesti bangkit dari tidur panjang. Bangsa yang hidup adalah bangsa yang menyuburkan kehidupan. Ia tidak membunuh harapan, tidak mengeksploitasi sesama, tidak merampas masa depan generasi mendatang. Kita harus kembali kepada spiritualitas sejati, ideologi keadilan sosial, filsafat yang berpijak pada akal dan intuisi, sains sebagai alat pembebasan, serta membangun kembali modal sosial yang menjadi lem perekat peradaban. Etika personal dan sosial mesti hadir sebagai kompas, bukan hanya retorika. Dan dalam lanskap politik, partai-partai harus bertransformasi dari instrumen kekuasaan menjadi institusi pendidikan kebangsaan. Di sinilah Partai Demokrat menunjukkan arah. Ia bukan partai masa lalu, tapi partai yang sedang menenun masa depan. Akhir yang Bukan Akhir Menghidupi kehidupan bukan pilihan retoris. Ia adalah panggilan ruhani, perintah sejarah, dan suara sunyi leluhur Nusantara yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Jika kita masih percaya pada cita-cita proklamasi, masih mendengar detak jantung Pancasila, dan masih merasa nyeri saat melihat kemunafikan dan ketidakadilan merajalela—maka kita tahu, jalan kita belum selesai. Kita sedang menuju rumah sejati kita: Indonesia yang hidup, yang menghidupi, dan yang menghidup-hidupi semua anak bangsanya. Dan tugas itu, saudaraku, adalah tugas kita semua. ⸻
Kapolri Tidak Kecam Penembak Tiga Anggota Polda Lampung Yang Tewas?
by Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam. Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”. Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”. Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat. Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri. Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu. Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI. Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”. Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998. Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali. Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu.
Maluku Butuh Sekda Sebagai Koordinator Penggerak Ekonomi
by Kisman Latumakulita/Pemerhati Pembangunan Maluku SELAMA 51 tahun beberapa bulan Provinsi Maluku dipimin oleh Gubernur yang berlatar belakang aparatur pemerintah. Baik itu yang berasal dari TNI dan Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimulai sejak Pak Gubernur Pak Semeru tahun di 1973, sampai dengan Pak Murad Ismail yang berakhir di bulan April 2024. Selama kurun waktu 51 tahun itu pula ASN Provinsi Maluku dibentuk dalam karakter berpikir dan bertindak dan bekerja sebagai aparat dan birakrat tulen. Kerjanya bikin perencanaan pembangunan itu dan ini yang menyerap anggaran. Lalu kerjakan proyek dengan baik. Hasilnya dilaporkan kepada tingkatan birokrat yang lebih tinggi secara berjenjang, bahwa pekerjaan bagus bagus dan bagus. Setelah masa untuk pensiun tiba, berakhirlah penugasan dan Dharma Bhakti kepada tanah air, nusa, bangsa dan negara. Menikmati hari tua dengan cucu-cucu sambil meningkatkan ibadah kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini juga terjadi pada sebagian besar aparat pemerintahan di provins-provinsi lain di tanah air. Kecuali provinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Aparat di ketiga provinsi ini dibentuk dengan karakter intrepreneurship. Para pejabatnya dituntut untuk membuat kebijakan yang mampu mendatangkan value ekonomi untuk masyarakat. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tiga daerah ini tertingi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu naik tiap tahun. Belakangan, dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi Sulawesi Selatan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Syahrul Yasin Limpo juga meinguti Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejabat dan ASN Sulawesi Selatan diwajibkan untuk berpikir dan berprilaku sebagai intrepreneurship. Bersamaan waktunya, setiap tahun lebih dari 100 anak-anak pintar di daerah ini dibiyai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkelakar “kalau mau beli orang pintar dan doktor, maka belilah dari Sulawesi Selatan. Stoknya sangat banyak”. Alahmdulillah Provinsi Maluku hari ini ditakdirkan Allaah Subhaanahu Wata’ala dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubenur yang berlatar belakang pengusaha. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath ini sebagai dwi tinggal pimpinan Maluku yang punya jiwa intrepreneurship. Pada umumnya para intrepreneurship punyak sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap kegiatan kewirausahaan. Setiap spending harus berdampak secara ekonomi langsung kepada masyarakat. Pak Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan berkali-kali mengingatkan aparat birokrat bahwa semua yang dipakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik rakyat. Dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Harus dipakai untuk melayani rakyat. Dipakai untuk memajukan rakyat. Dimanfaatkan untuk melepaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pak Prabowo rupanya sangat mengerti akan prilaku aparat birokrat ini. Faktanya masih banyak yang gagal paham soal ini. Dikiranya jabatan di pemerintahan itu milik pribadi dan keluraganya. Kadang-kadang dipakai memarah-marahii rakyat, dan membentak-bentak rakyat. Bahkan terkadang kebablasan sampai memaki-maki rakyat. Maluku di bawah Pak Hendrik dan Abdullah Vanath harus membuat lompatan dalam penggunaan setiap rupiah keuangan daerah. Tidak bisa lagi seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Pakai atau belanjakan uang sampai habis di akhir tahun. Setelah itu bikin perencanaan baru yang mirip-mirip. Lalu minta anggaran lagi untuk dihasibiskan tahun depan. Meskipun anggaran daerah itu tidak memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Setiap satu rupiah spending di luar gaji yang menjadi haknya ASN haruslah berbasis value ekonomi langsung kepada masyarakat. Minimal berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar proyek itu apa? Aparat bukan hanya bikin laporan tentang perkembangan dan kemajuan proyek bla bla bla selesai. Dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas juga selesai. Lalu bendahara caikan atau bayar. Untuk itu ke depan, semua Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku agar tidak lagi berpikir dan bekerja yang biasa-biasa saja. Harus berani membuat lompatan pada setiap pengambilan keputusan sebagai pembantu Gubernur yang dipercaya menjadi Kepala Dinas atau OPD. Paksa diri untuk berfikir manfaat value ekonomi apa yang didapat masyarakat dari kebijakan atau proyek yang dibuat? Kepala Dinas dan OPD tidak perlu malu-malu belajar, bertanya dan berdiskusi dengan mereka yang paham dan punya kelebihan. Kebetulan guru besarnya sudah tersedia setiap saat di dalam kantor Gubenur Maluku. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath adalah guru besar yang paling pas. Bapak berdua punya latar belakang, ilmu dan pengalaman sebagai intrepreneurship. Pasti dengan senang hati besedia untuk mengajari anak buahnya setiap saat. Jangan takut untuk bertanya hanya khawatir nanti dibilang tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti lebih baik kalau ditempatkan sebagai awal dari keberhasilan yang hendak digapai. Pesan orang tua-tua di kampong “ kalau rajin bertanya nanti ose pandai. Sedangkan kalau malu bertanya sesat di jalan”. Dengan demikian, kalau setiap hari masuk kantor, tidak hanya berkutat dengan soal-soal rutinitas keadmitrasian semata. Harus melangkah ke depan untuk membaca, belajar dan bertanya tentang dampak anggaran proyek yang berkiatan loss and benafi kepada masyarakat itu apa dan bagaimana? Paling kurang apa benafit yang bakal di dapat masyarakat nanti? Dampaknya itu uang rakyat harus dirasakan manfaat ekonomi rakyat. Jangan sampai proyek selesai, namun masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi apa dari proyek tersebut. Bukan juga hanya Kepala Dinas dan OPD yang dapat bagian di depan sekian persen. Sisanya sekian persen lagi nanti diambil setelah proyek selesai. Makelar proyek atau penghubung juga dapat bagian sekian persen. Sisanya sekitar 10% lagi untuk vendor yang mengerjakan proyek di lapangan. Kebiasaan Kepala Dinas dan OPD yang hanya sekdar sebagai komandan administrasi dan pengawasan harus diakhiri di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Selanjutnya Kepala Dinas dan OPD yang tidak punya jiwa intrepreneurship harus rela untuk tidak dapat jabatan sampai pensiun. Provinsi Malaku hari ini tidak sedang membutuhkan kepala administrasi rutin yang begitu-begitu saja. Kalau hanya paham soal adminitrasi, lebih pas kalau menjadi Kepala Perpustakaan saja. Untuk mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD yang berkarakter intrepreneurship, maka dibutuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak yang biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa kerja rutinitas adiminitrasi saja. Harus yang berfikir out of the box. Sekda yang bisa meyakinkan para investor, baik dalam maupun luar negeri bahwa kalau berinvetasi di Maluku itu bakal untung besar. Sekda yang harus punya kemampuan berkominikasi bisnis setingkat di bawah Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu. Minimal mengerti kalau ada orang bicara bahasa Inggris. Sekda yang bisa berpikir mencari beasiswa gratis dari lembaga-lembaga donor, baik dari dalam dan luar negeri untuk anak-anak pintar dari Maluku ambil kuliah S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ditagetkan setiap tahun ada 25-50 anak Maluku kuliah S1, S2 dan S3 ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, mereka wajib menjadi ASN Pemda Maluku. Bukannya Sekda yang kalau Gebernur bergerak ke luar dari Kota Ambon, harus basoso untuk ikut dalam rombongan Gubernur. Kalau bagitu, apa tempo Sekda bekerja mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD mambangun ekonomi masyarakat Maluku? Maluku tidak butuh Sekda provinsi yang punya hobby pasang baliho dan spanduk di jalan-jalan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Sekda itu kerpala Sekretariat. Ruang lingkupnya untuk itu internal birokrat. Keluar kalau memang dibutuhkan saja. Bukan untuk dikenal publik. Kepala Skretariat pasang baliho dan spanduk di jalan itu kecelakaan sejarah. Baliho dan spanduk itu hanya untuk pejabat politik saja, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekda yang tidak dikenal masyarakat itu bagus dan hebat. Namun hasil kerjanya yang perlu untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Provinsi Maluku hari ini butuh Sekda yang befikir dengan lompatan atau lari. Sekda yang punya jiwa visioner, inovatif, komunikatf dan kolaboratif. Supaya bisa dikuti oleh Kepala Dinas, OPD dan seluruh birokrat di Pemda Maluku. Sekda setiap hari harus bisa menugaskan para Kepala Dinas OPD mamaksa diri berpikir tentang value ekonomi masyarakat hari ini, besok dan nanti itu apa? Selamat bekerja untuk Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Beta dorong dan gabung jurus dari luar pagar saja “Par Maluku Pung Bae”. Amin amin amin.
Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound
by Haris Rusly Moti/Eksponen Mahasiswa 1998 Yohyakarta “…Revisi UU TNI Tidak Menyalahi Semangat Reformasi karena Hanya Mengatur Penugasan TNI di Wilayah Jabatan Operasional Profesional Kementerian/Lembaga…” Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi UU TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak masyarakat sipil. Anggota DPR-nya berasal dari banyak Parpol dan Parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi dengan UU yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari UU yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politis sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi UU TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru. Melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara. ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Menjadi dinamisator dan stabilisator politik ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negar. Termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Begitulah era supremasi militer. Dimana kekuatan sipil tunduk diatur secara sosial dan politik oleh militer. Sementara saat ini ada Pilkada, Pilpres dan Pileg langsung. Dimana institusi sipil seperti Parpol yang memainkan peran sentral. Keempat, jadi menurut barisan gagal paham dan salah kaprah, jika revisi UU TNI ini dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI rebound. Padahal revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak juga mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang hari ini distempel ke dalam naskah revisi UU TNI. Oleh karena itu, mereka yang mengobarkan ketakutan dan trauma terkait ancaman militerisme atau Dwi Fungsi rebound tidak memiliki alas teori yang kuat. Persis sibolang yang ngelantur di siang bolong. Barisan dan gerombolan menghayal ditkom saja. Kelima, jika kita perhatikan revisi UU TNI, maka hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara. Banyak institusi negara, khususnya kementerian dan lembaga yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI. Untuk itu harus dibuat undang-undangnya. Penugasan itu justru mengikuti semangat meritokrasi di tubuh TNI. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah perwira profesional yang mempunyai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Perlu dicatat perwira-perwira TNI tersebut disekolahkan dengan biaya oleh negara. Mestinya negara dapat memaksimalkan keahlian mereka untuk terlibat memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu juga diperhatikan jabatan-jabatan operasional di kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI. Tidak mutlak juga diisi oleh perwira TNI. Semua sangat tergantung pimpinan yang menggunakannya. Apakah dari TNI, Polri atau sipil, yang kewenangan pengangkatannya ada pada pimpinan yang menggunaknnya. Malah ketika menugaskan prajurit TNI di wilayah operasional atau penugasan pada kementerian dan lembaga tersebut juga dilakukan oleh lembaga negara non militer. Artinya tetap dalam pengawasan institusi sipil. Lalu ditemukan dimana anggapan Dwi Fungsi TNI yang dibilang mau rebound lagi itu? Kelima, jika diperhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, banyal perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan Lembaga. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan program pembangunanan. Untuk itu, sekarang sisiapkan payung peraturan perundang-undangannya. Sebagai contoh disaat pandemi Covid, Letnan Jendral TNI Doni Monardo (almarhum) yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk jadi Kepala Satgas Covid. Jenderal Doni adalah tentara aktif yang memimpin dan menggerakan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam penangan Covid. Seluruh rakyat negeri ini diperintah Jendral Doni Monardo untuk mengunci diri di dalam rumah. Bikin kegiatan dan pekerjaan kantor dikerjakan dari rumah. Hanya prajurit TNI, Polri dan petugas kesehatan yang ditugaskan menantang maut. Kalau melihat itu baik kalau pakai mata dan hati. Jangan hanya pakai dengkul dan jidat saja. Jenderal Doni Monardo diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, yang pejabat sipil. Revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hokum. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Publik patut menudukung pengisian jabatan profesional dan operasional di kementerian dan lembaga oleh perwira profesional TNI. Keenam, kita memaklumi penyakit bawaan aktivis LSM yang cara berpikirnya cenderung dikotomis. Parsial dalam melihat tata kelola negara. Padahal negara itu sebuah sistem yang berdiri di atas banyak aspek dan unsur. Aada banyak sekali elemen yang saling menopang secara kompatibel antara satu dengan yang lainya. Mestinya kita mulai belajar mempertimbangkan multi aspek. Selain persoalan demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil, ada aspek pertahanan dan keamanan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Pertahanan dan keamanan negara sangat berperan menopang sebuah negara dapat bertahan. Jadi patut untuk menjadi pertimbangan dalam mengkritisi tata kelola negara. Revolusi digital mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kolaborasi. Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Prilaku dikotomisasi, bahkan otonomisasi yang dibangga-banggakan selam ini sudah gagal dan kehilangan relevansinya. Kita butuh adanya kolaborasi, integrasi dan kosentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa. Kolaborasi, integrasi dan konsentrasi dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah gagasan Bersama. Gagasan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Negara yang tidak lagi terus-menerus menjadi bangsa inlander. Negara yang dicucuk hidungnya persis kebo oleh Lembaga-lembaga donor asing. Go ahed revisi UU TNI. Lanjut terus, dan jangan pernah berhenti. Publik pasti mendukung revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan Lembaga, karena tidak mengancam supremasi sipil. Tidak juga bertentangan demokrasi dan semangat reformasi.
Selamat Tinggal Kolonialisme Keuangan Indonesia
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi MEMANG tidak mudah untuk memahami semua langkah Presiden Prabowo. Langkahnya menjebol lorong dan jalan sempit. Tabrak sana tabrak sini masuk. Setelah itu masuk, dan ok gas dan ok gas. Intinya adalah bagaimana tujuan strategisnya memimpin negeri ini tercapai. Sampai-sampai ada yang menilai kalau Prabowo telah melanggar peraturan peundang-perundangan yang ada. Sayangnya, mereka yang menilai Presiden Prabowo melanggar peratutan itu tidak juga paham sejarah undang-undang dibuat. Terutama undang-undang yang dibuat setelah reformasi. Semua aturan yang di setelah rezim Orde Baru jatuh memiliki watak, sifat, karakter sebagai neo kolonialisme (nekolim) dan imperialisme baru. Zaman reformasi adalah era keemasan nekolim dan pasar bebas. Pikiran sebagian besar orang saat ini membayangkan seakan aiakan UUD 1945 yang dibuat saat kemerdekaan Indonesia, dan segenap undang-undang hasil perjuangan bangsa Indonesia masih berlaku. Masih menjiwai dan menjadi dasar dari seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang ini. Padahal faktanya tidak. Dalam hal amandemen UUD 1945 dan pembuatan undang-undang di masa reformasi 98, semuanya dibiayai oleh rezim internasional. Mereka beropreasi melalui operator-operator di Indonesia. Atas nama reformasi, semua undang-undang yang menjadi ruh dan pondasi pendirian bangsa diobrak-abrik. Bikin undang-undang yang memposisikan Indonesia selalu tergantung kepada asing atas nama pasar bebas. Demikian juga pejabat-pejabat yang diangkat di lembaga-lembaga paling strategis. Semuanya adalah para pejabat yang sejalan dengan pemikiran antek-atek nekolim. Walaupun di dalam hati dan pikiran para pejabat itu masih ada tersisa UUD 1945 asli dan semangat kemerdekaan. Namun mereka haruslah tetap mengikuti semua regulasi nekolim yang berlaku di negara ini. Kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa para pejabat dan banyak intelektual kita memang lulusan sekolah para nekolim. Akibatnya, begitu leluasa mereka dalam membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan nekolim. Hasilnya, Indonesia menjadi negara jajahan model baru untuk nekolim. Sumberdaya alam dirampok sesuka hati. Didukung dengan sistem mineter dan fiskal yang dikendalikan nekolim. Lalu dari mana Presiden Prabowo haris melakukan pembenahan? Tentu saja dimulai dari puncak menara ekonomi. Dimulai dari puncak masalah-masalah ekonomi. Apa saja itu? Jawabannya masalah kedaulatan keuangan. Bahasa sederhana itu karena uang mengatur segalanya. Orang dari Sumatera Utara bilang “hepeng do mangatur persoalan au”. Untuk level negara anak medan bilang “hapeng do mangatur negara on”. Uang yang dapat mengatur pejabat mengatur orang. Namun lebih dari sekadar uang, keuangan mengatur negara. Keuangan juga dapat membubarkan fungsi-fungsi negara. Orang boleh memegang uang. Namun permainan terhadap nilai uang, bukan di tangan negaranya. Apalagi di tangannya tidak pernah ada kewenangan. Perubahan sedikit saja sistem keuangan, dapat membubarkan negara beserta fungsinya. Wajar kalau Prabowo memulai pembenahan itu puncak yakni keuangan. Sebagai pertanda dan isyarat kalau Prabowo paham dengan kondisi kekulutan keuangan yang ada. Serangkaian kebijakan Presiden Prabowo menjebol dinding kebiasaan dari lama antek-antek nekolim. Kebijakan tabrak masuk, pada level tertinggi diambil Presiden Prabowo. Dimulai dari menjebol rezim fiskal dengan pemotongan anggaran 10%. Kemudian akan ditingkatkan lagi menjadi 30%. Kebijakan ini didasarkan atas asumsi utama yakni bocor dan praktek utama ijon APBN di depan sebelum disahkan di DPR. Keiasaan ijon APBN di depan ini berhasil dilakukan para politisi, yang bekerja sama dengan oligarki kelas atas yang menjadi koordinator. APBN adalah bancakan utama para kapitalis kelas atas Indonesia. Proyek-proyek APBN dijadikan makanan tahunan mereka. Makanya walaupun APBN bocor, APBN jebol. Namun APBN terus saja dengan deficit yang sengaja dikendalikan. APBN terus ditopang utang dan pembiayaan. Lalu Presiden Prabowo membuat Danantara. Antek-antek kapitalis dan nekolim kaget. Danantara ini adalah kebijakan rekonsentrasi untuk melawan dekonsentrasi selama reformasi. Dari atas atau puncak Danantara, presiden melihat bagaimana uang dari modal nasional Indonesia mengalir ke mana saja? Mengalir ke taipan mana? Uang lari ke luar negeri berapa? Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekarang ini adalah yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. ICOR sebagai gambaran bahwa tingkat pengembalian modal di Indonesia paling rendah di ASEAN. Membuat investor enggam investasi di Indonesia. Semua ini karena lini keuangan itu bocor dijebol oligarki kapitalis. Mereka tidak pernah puas dengan kehancuran yang telah dibuat kepada keuangan negara. Kebijakan Presiden Prabowo yang paling mengagetkan, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun adalah memberlakukan pembatasan lalu lintas devisa. Tentu saja semua orang kaget. Lalulintas devisa adalah jantung bekerjanya sistem ekonomi kapitalis nekolim di Indonesia sekarang. Tanpa ada lalulintas devisa yang bebas, sistem ekonomi nekolim dan kapitalis menjadi lumpuh. Ada undang-undang sistem devisa bebas yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Selama lebih dari 25 tahun terakhir rezim devisa bebas begitu digjaya, kuat dan leluasa. Melawan indahnya lalulintas rezim devisa bebas, itu sama dengan menabrak tembok yang tebal dari baja dan besi. Nyatanya sekarang Prabowo tabrak masuk dinding yang keras itu. Tabrak, oke tancap gas dan jalan. Prabowo menggunakan seribu taktik. Undang-udang sistem lalu lintas devisa bebas memang tidak dibatalkan. Pemerintah Prabowo hanya memberlakukan sistem devisa bebas terbatas tertentu. Pemerintah membatasi lalulintas devisa menyangkut sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Sumberdaya alam itulah ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Sumberdaya alam itulah penopang ekonomi Indonesia. Komoditas sumberdaya alamlah yang membuat oligarki Indonesia kaya raya, dan super sugih sampai lebih tujuh turunan. Walaupun dalam kenyataannya negara dan bangsa Indonesia masih tetap kere keriting. Sayangnya, Presiden Prabowo paham permainan mereka salama ini. Sebagai Presiden, Prabowo telah mengunci mereka dengan kuncian “Habib Nurmagomedov”. Nekolim kaget kalau sudah dikunci, karena Praboeo paham permainan mereka.
Siapa Pasukan Pemukul Presiden Prabowo?
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi DUNIA saat ini berubah dengan cepat. Namun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang lebih cepat lagi. Langkahnya sama sekali tidak terduga-duga oleh para menterinya. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Tidak paham yang dimaui Presiden apa? Sebagian yang lain mencoba memberikan pemahaman. Sayangnya yang disampaikan itu salah. Misalnya, penjelasan yang disampikan terkait dengan Danantara. Ada lagi yang mecoba memanifestasikan kebijakan Presiden Prabowo seperti launching Bank Emas. Namun penjelasan yang sangat memalukan dan konyol. Dikira Bank Emas itu seperti perusahaan pegadaian. Sungguh benar-benar menyedihkan, karena pembantu presiden gagal paham. Dunia kini tengah menyaksikan action Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membuat berbagai kebijakan kontoversial. Trump memotong anggaran pemerintahnya. Termasuk memangkas berbagai bantuan luar negeri. Trump juga keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Langkah berikutnya, Trump memberlakukan tarif besar besar-besaran kepada negara yang menjadi pesaingnya. Donal Trump dengan gagah dan bangga membuat berbagai kebijakan yang mengubah haluan Amerika menuju proteksionisme. Trump tidak peduli dengan tanggapan dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasional Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka dan telanjang. Tanpa tendeng aling-aling. Dunia dibuat tersentak kaget. Hampir mirip dengan Trump di Indonesia. Namun lebih tinggi dari yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan gerakan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, maka yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini adalah Top of The Top Level. Benar-benar mengagetkan. Banyak pihak yang dibuat terperanga dan tekaget-kaget antara percaya dan tidak. Para pengikutnya yang tidak paham, pasti langsung merinding dan asam lambunya naik. Penyebabnya, banyak bohir-bohir mereka yang lama bakal terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo. Rezim devisa yang menjadi kebanggan pamain uang kotor dibuat tidak bisa berkutik. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia sejak merdeka. Selama ini Indonesia tersandera oleh rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua agenda neoliberalisme di Indonesia. Otomatis berhenti juga kebiasaan lama menikamti liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan di Indonesia. Kebiasaan pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia akan terhenti. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere. Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Menjadi alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di negeri ini. Selain itu, sebagai sarana yang paling penting untuk oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia. Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupa-rupanya mereka rezim devisa bebas inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia. Beraksi dengan leluasa tanpa ada yang bisa mencegah meraka. Namun kali jadi ayam sayur. Kebijakan berikutnya yang juga berada pada level kedua bidang ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi. Selama ini dibelah-belah oleh para oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng. Danantara akan melawan ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan modal asing. Lembaga pembiayaan seperti Danantrara adalah pernyataan sikap Presiden Prabowo. Mengumumkan kepada dunia bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung pada uang dan pasar uang para oligarki. Tidak juga bergantung pada modal asing. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti dan paham pesan ini. Jangan sampai bingung dan gagal paham. Selama ini mereka para oligarki menjatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sengaja mendesain APBN paket hemat. APBN sengaja dibuat kecil, agar ekonomi Indonesia terus menghiba kepada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit ini berkolaborasi dengan para pengambil keputusan di bidang moneter dan keuangan. Targetnya membuat APBN dengan paket hemat. Bayangkan saja. Daya keruk oligarki terhadap sumberdaya alam yang naik berkali-kali lipat. Sumberdaya alam yang diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Sayangnya, setoran mereka kepada APBN tetap seupil. Tidak berubah dan bertambah dalam satu dekade terakhir. Mengapa demikian? Semua itu berkat bantuan dari para penguasa moneter dan para penguasa pajak Indonesia. Danantara adalah kekauatan ekonomi besar yang baru. Gabungan kekuatan moneter dan fiskal yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN Indonesia selama ini. Lebih besar daya dobraknya dari otoritas moneter manapun di Indonesia. Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama \"efisensi\". Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil Presiden Prabowo. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus selalu defisit. Kalua tidak defisit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih. APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan dari luar pajak, yaitu utang utang dan utang. Tanpa pembiayaan utang, maka ekonomi tidak dapat tumbuh. Semua logika pembenaran agar APBN tetap bikin utang dibangun. Tujuannya, agar pemerintah terus mengambil utang jumbo. Kalau bikin utang, maka para makelar utang dan makelar proyek APBN bernyanyi dengan judul lagu ‘’disini senang disana senang’’. Sekarang sori ye, sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN dibuat tidak berkutiik. Para makelar ijon APBN yang dananya telah dipotong di awal, mendadak banyak yang mengalami vertigo. Para politisi dan makelar sebentar lagi berhadapan dengan para penagih utang. Akan ditagih uang yang sudah diijonkan untuk APBN. Kapan proyek APBN yang sudah diijon itu mereka dapat. Apalagi Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN. Langkah efisiensi akan terus dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memotong kebiasaan ijon proyek APBN. Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan para oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Semua orang juga tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi Indonesia adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak dan utang. Sementara stabilitas ekonomi adalah nilai tukar. Semua instumen yang nyata-nyata adalah persepsi, dipandang sebagai kenyataan. Anehnya, dipaksa untuk harus diikuti. Untuk merealisasikan persepsi itu, maka harus ciptakan utang uatang dan utang di APBN. Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang kosong. Perasaan mereka hancur seperti hancurnya para bohir oligarki. Para pejabat meneter dan keuangan Indonesia terperanga antara percaya dan tidak kepada Presdein Prabowo. Baru sadar kalau Presiden Prabowo paham dan khatam tenta masalah moneter dan fiskal. Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung ini. Bukan saja para oligarki yang linglung. Penguasa moneter dan fiskal sudah merasa aman dan nyaman selama ini juga lingling. Untuk itu, Presiden Prabowo perlu dan segera siapkan pasukan pemukul, sekaligus pasukan untuk bertahan. Para dewa moneter, fiskal dan sumberdaya alam sekarang memang linglung. Namun mereka juga bakal menyiapkan serangan balik dadakan.
Kuda Perang Prabowo
by Tony Hasyim/Wartawan Semior FNN “Negara ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?\" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an. Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan “Danantara” yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM). Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang \"state capitalism\". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan \"state socialism\". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus? \"Bisa dong!\" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu. Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai \"dana abadi nusantara\". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional diluar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara berkarakter “state capitalism”, karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara. Rosan Roeslani, seorang \"kapitalis tulen\" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal \"ahli patgulipat\" saham. Jadi orangnya sudah cocok. Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat. Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga \"koperasi swasta\" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan \"intervensi\". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai \"offtaker\". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi. Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas. Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa. Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI) yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini. Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu “Ekonomi Pancasila”. Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah. Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal. Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran. Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden. Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. \"Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita,\" katanya.
POPULER
