OPINI
Kapolri Tidak Kecam Penembak Tiga Anggota Polda Lampung Yang Tewas?
by Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam. Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”. Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”. Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat. Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri. Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu. Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI. Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”. Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998. Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali. Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu.
Maluku Butuh Sekda Sebagai Koordinator Penggerak Ekonomi
by Kisman Latumakulita/Pemerhati Pembangunan Maluku SELAMA 51 tahun beberapa bulan Provinsi Maluku dipimin oleh Gubernur yang berlatar belakang aparatur pemerintah. Baik itu yang berasal dari TNI dan Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimulai sejak Pak Gubernur Pak Semeru tahun di 1973, sampai dengan Pak Murad Ismail yang berakhir di bulan April 2024. Selama kurun waktu 51 tahun itu pula ASN Provinsi Maluku dibentuk dalam karakter berpikir dan bertindak dan bekerja sebagai aparat dan birakrat tulen. Kerjanya bikin perencanaan pembangunan itu dan ini yang menyerap anggaran. Lalu kerjakan proyek dengan baik. Hasilnya dilaporkan kepada tingkatan birokrat yang lebih tinggi secara berjenjang, bahwa pekerjaan bagus bagus dan bagus. Setelah masa untuk pensiun tiba, berakhirlah penugasan dan Dharma Bhakti kepada tanah air, nusa, bangsa dan negara. Menikmati hari tua dengan cucu-cucu sambil meningkatkan ibadah kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini juga terjadi pada sebagian besar aparat pemerintahan di provins-provinsi lain di tanah air. Kecuali provinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Aparat di ketiga provinsi ini dibentuk dengan karakter intrepreneurship. Para pejabatnya dituntut untuk membuat kebijakan yang mampu mendatangkan value ekonomi untuk masyarakat. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tiga daerah ini tertingi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu naik tiap tahun. Belakangan, dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi Sulawesi Selatan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Syahrul Yasin Limpo juga meinguti Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejabat dan ASN Sulawesi Selatan diwajibkan untuk berpikir dan berprilaku sebagai intrepreneurship. Bersamaan waktunya, setiap tahun lebih dari 100 anak-anak pintar di daerah ini dibiyai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkelakar “kalau mau beli orang pintar dan doktor, maka belilah dari Sulawesi Selatan. Stoknya sangat banyak”. Alahmdulillah Provinsi Maluku hari ini ditakdirkan Allaah Subhaanahu Wata’ala dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubenur yang berlatar belakang pengusaha. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath ini sebagai dwi tinggal pimpinan Maluku yang punya jiwa intrepreneurship. Pada umumnya para intrepreneurship punyak sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap kegiatan kewirausahaan. Setiap spending harus berdampak secara ekonomi langsung kepada masyarakat. Pak Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan berkali-kali mengingatkan aparat birokrat bahwa semua yang dipakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik rakyat. Dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Harus dipakai untuk melayani rakyat. Dipakai untuk memajukan rakyat. Dimanfaatkan untuk melepaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pak Prabowo rupanya sangat mengerti akan prilaku aparat birokrat ini. Faktanya masih banyak yang gagal paham soal ini. Dikiranya jabatan di pemerintahan itu milik pribadi dan keluraganya. Kadang-kadang dipakai memarah-marahii rakyat, dan membentak-bentak rakyat. Bahkan terkadang kebablasan sampai memaki-maki rakyat. Maluku di bawah Pak Hendrik dan Abdullah Vanath harus membuat lompatan dalam penggunaan setiap rupiah keuangan daerah. Tidak bisa lagi seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Pakai atau belanjakan uang sampai habis di akhir tahun. Setelah itu bikin perencanaan baru yang mirip-mirip. Lalu minta anggaran lagi untuk dihasibiskan tahun depan. Meskipun anggaran daerah itu tidak memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Setiap satu rupiah spending di luar gaji yang menjadi haknya ASN haruslah berbasis value ekonomi langsung kepada masyarakat. Minimal berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar proyek itu apa? Aparat bukan hanya bikin laporan tentang perkembangan dan kemajuan proyek bla bla bla selesai. Dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas juga selesai. Lalu bendahara caikan atau bayar. Untuk itu ke depan, semua Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku agar tidak lagi berpikir dan bekerja yang biasa-biasa saja. Harus berani membuat lompatan pada setiap pengambilan keputusan sebagai pembantu Gubernur yang dipercaya menjadi Kepala Dinas atau OPD. Paksa diri untuk berfikir manfaat value ekonomi apa yang didapat masyarakat dari kebijakan atau proyek yang dibuat? Kepala Dinas dan OPD tidak perlu malu-malu belajar, bertanya dan berdiskusi dengan mereka yang paham dan punya kelebihan. Kebetulan guru besarnya sudah tersedia setiap saat di dalam kantor Gubenur Maluku. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath adalah guru besar yang paling pas. Bapak berdua punya latar belakang, ilmu dan pengalaman sebagai intrepreneurship. Pasti dengan senang hati besedia untuk mengajari anak buahnya setiap saat. Jangan takut untuk bertanya hanya khawatir nanti dibilang tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti lebih baik kalau ditempatkan sebagai awal dari keberhasilan yang hendak digapai. Pesan orang tua-tua di kampong “ kalau rajin bertanya nanti ose pandai. Sedangkan kalau malu bertanya sesat di jalan”. Dengan demikian, kalau setiap hari masuk kantor, tidak hanya berkutat dengan soal-soal rutinitas keadmitrasian semata. Harus melangkah ke depan untuk membaca, belajar dan bertanya tentang dampak anggaran proyek yang berkiatan loss and benafi kepada masyarakat itu apa dan bagaimana? Paling kurang apa benafit yang bakal di dapat masyarakat nanti? Dampaknya itu uang rakyat harus dirasakan manfaat ekonomi rakyat. Jangan sampai proyek selesai, namun masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi apa dari proyek tersebut. Bukan juga hanya Kepala Dinas dan OPD yang dapat bagian di depan sekian persen. Sisanya sekian persen lagi nanti diambil setelah proyek selesai. Makelar proyek atau penghubung juga dapat bagian sekian persen. Sisanya sekitar 10% lagi untuk vendor yang mengerjakan proyek di lapangan. Kebiasaan Kepala Dinas dan OPD yang hanya sekdar sebagai komandan administrasi dan pengawasan harus diakhiri di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Selanjutnya Kepala Dinas dan OPD yang tidak punya jiwa intrepreneurship harus rela untuk tidak dapat jabatan sampai pensiun. Provinsi Malaku hari ini tidak sedang membutuhkan kepala administrasi rutin yang begitu-begitu saja. Kalau hanya paham soal adminitrasi, lebih pas kalau menjadi Kepala Perpustakaan saja. Untuk mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD yang berkarakter intrepreneurship, maka dibutuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak yang biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa kerja rutinitas adiminitrasi saja. Harus yang berfikir out of the box. Sekda yang bisa meyakinkan para investor, baik dalam maupun luar negeri bahwa kalau berinvetasi di Maluku itu bakal untung besar. Sekda yang harus punya kemampuan berkominikasi bisnis setingkat di bawah Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu. Minimal mengerti kalau ada orang bicara bahasa Inggris. Sekda yang bisa berpikir mencari beasiswa gratis dari lembaga-lembaga donor, baik dari dalam dan luar negeri untuk anak-anak pintar dari Maluku ambil kuliah S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ditagetkan setiap tahun ada 25-50 anak Maluku kuliah S1, S2 dan S3 ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, mereka wajib menjadi ASN Pemda Maluku. Bukannya Sekda yang kalau Gebernur bergerak ke luar dari Kota Ambon, harus basoso untuk ikut dalam rombongan Gubernur. Kalau bagitu, apa tempo Sekda bekerja mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD mambangun ekonomi masyarakat Maluku? Maluku tidak butuh Sekda provinsi yang punya hobby pasang baliho dan spanduk di jalan-jalan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Sekda itu kerpala Sekretariat. Ruang lingkupnya untuk itu internal birokrat. Keluar kalau memang dibutuhkan saja. Bukan untuk dikenal publik. Kepala Skretariat pasang baliho dan spanduk di jalan itu kecelakaan sejarah. Baliho dan spanduk itu hanya untuk pejabat politik saja, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekda yang tidak dikenal masyarakat itu bagus dan hebat. Namun hasil kerjanya yang perlu untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Provinsi Maluku hari ini butuh Sekda yang befikir dengan lompatan atau lari. Sekda yang punya jiwa visioner, inovatif, komunikatf dan kolaboratif. Supaya bisa dikuti oleh Kepala Dinas, OPD dan seluruh birokrat di Pemda Maluku. Sekda setiap hari harus bisa menugaskan para Kepala Dinas OPD mamaksa diri berpikir tentang value ekonomi masyarakat hari ini, besok dan nanti itu apa? Selamat bekerja untuk Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Beta dorong dan gabung jurus dari luar pagar saja “Par Maluku Pung Bae”. Amin amin amin.
Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound
by Haris Rusly Moti/Eksponen Mahasiswa 1998 Yohyakarta “…Revisi UU TNI Tidak Menyalahi Semangat Reformasi karena Hanya Mengatur Penugasan TNI di Wilayah Jabatan Operasional Profesional Kementerian/Lembaga…” Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi UU TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak masyarakat sipil. Anggota DPR-nya berasal dari banyak Parpol dan Parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi dengan UU yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari UU yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politis sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi UU TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru. Melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara. ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Menjadi dinamisator dan stabilisator politik ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negar. Termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Begitulah era supremasi militer. Dimana kekuatan sipil tunduk diatur secara sosial dan politik oleh militer. Sementara saat ini ada Pilkada, Pilpres dan Pileg langsung. Dimana institusi sipil seperti Parpol yang memainkan peran sentral. Keempat, jadi menurut barisan gagal paham dan salah kaprah, jika revisi UU TNI ini dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI rebound. Padahal revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak juga mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang hari ini distempel ke dalam naskah revisi UU TNI. Oleh karena itu, mereka yang mengobarkan ketakutan dan trauma terkait ancaman militerisme atau Dwi Fungsi rebound tidak memiliki alas teori yang kuat. Persis sibolang yang ngelantur di siang bolong. Barisan dan gerombolan menghayal ditkom saja. Kelima, jika kita perhatikan revisi UU TNI, maka hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara. Banyak institusi negara, khususnya kementerian dan lembaga yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI. Untuk itu harus dibuat undang-undangnya. Penugasan itu justru mengikuti semangat meritokrasi di tubuh TNI. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah perwira profesional yang mempunyai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Perlu dicatat perwira-perwira TNI tersebut disekolahkan dengan biaya oleh negara. Mestinya negara dapat memaksimalkan keahlian mereka untuk terlibat memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu juga diperhatikan jabatan-jabatan operasional di kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI. Tidak mutlak juga diisi oleh perwira TNI. Semua sangat tergantung pimpinan yang menggunakannya. Apakah dari TNI, Polri atau sipil, yang kewenangan pengangkatannya ada pada pimpinan yang menggunaknnya. Malah ketika menugaskan prajurit TNI di wilayah operasional atau penugasan pada kementerian dan lembaga tersebut juga dilakukan oleh lembaga negara non militer. Artinya tetap dalam pengawasan institusi sipil. Lalu ditemukan dimana anggapan Dwi Fungsi TNI yang dibilang mau rebound lagi itu? Kelima, jika diperhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, banyal perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan Lembaga. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan program pembangunanan. Untuk itu, sekarang sisiapkan payung peraturan perundang-undangannya. Sebagai contoh disaat pandemi Covid, Letnan Jendral TNI Doni Monardo (almarhum) yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk jadi Kepala Satgas Covid. Jenderal Doni adalah tentara aktif yang memimpin dan menggerakan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam penangan Covid. Seluruh rakyat negeri ini diperintah Jendral Doni Monardo untuk mengunci diri di dalam rumah. Bikin kegiatan dan pekerjaan kantor dikerjakan dari rumah. Hanya prajurit TNI, Polri dan petugas kesehatan yang ditugaskan menantang maut. Kalau melihat itu baik kalau pakai mata dan hati. Jangan hanya pakai dengkul dan jidat saja. Jenderal Doni Monardo diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, yang pejabat sipil. Revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hokum. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Publik patut menudukung pengisian jabatan profesional dan operasional di kementerian dan lembaga oleh perwira profesional TNI. Keenam, kita memaklumi penyakit bawaan aktivis LSM yang cara berpikirnya cenderung dikotomis. Parsial dalam melihat tata kelola negara. Padahal negara itu sebuah sistem yang berdiri di atas banyak aspek dan unsur. Aada banyak sekali elemen yang saling menopang secara kompatibel antara satu dengan yang lainya. Mestinya kita mulai belajar mempertimbangkan multi aspek. Selain persoalan demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil, ada aspek pertahanan dan keamanan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Pertahanan dan keamanan negara sangat berperan menopang sebuah negara dapat bertahan. Jadi patut untuk menjadi pertimbangan dalam mengkritisi tata kelola negara. Revolusi digital mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kolaborasi. Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Prilaku dikotomisasi, bahkan otonomisasi yang dibangga-banggakan selam ini sudah gagal dan kehilangan relevansinya. Kita butuh adanya kolaborasi, integrasi dan kosentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa. Kolaborasi, integrasi dan konsentrasi dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah gagasan Bersama. Gagasan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Negara yang tidak lagi terus-menerus menjadi bangsa inlander. Negara yang dicucuk hidungnya persis kebo oleh Lembaga-lembaga donor asing. Go ahed revisi UU TNI. Lanjut terus, dan jangan pernah berhenti. Publik pasti mendukung revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan Lembaga, karena tidak mengancam supremasi sipil. Tidak juga bertentangan demokrasi dan semangat reformasi.
Selamat Tinggal Kolonialisme Keuangan Indonesia
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi MEMANG tidak mudah untuk memahami semua langkah Presiden Prabowo. Langkahnya menjebol lorong dan jalan sempit. Tabrak sana tabrak sini masuk. Setelah itu masuk, dan ok gas dan ok gas. Intinya adalah bagaimana tujuan strategisnya memimpin negeri ini tercapai. Sampai-sampai ada yang menilai kalau Prabowo telah melanggar peraturan peundang-perundangan yang ada. Sayangnya, mereka yang menilai Presiden Prabowo melanggar peratutan itu tidak juga paham sejarah undang-undang dibuat. Terutama undang-undang yang dibuat setelah reformasi. Semua aturan yang di setelah rezim Orde Baru jatuh memiliki watak, sifat, karakter sebagai neo kolonialisme (nekolim) dan imperialisme baru. Zaman reformasi adalah era keemasan nekolim dan pasar bebas. Pikiran sebagian besar orang saat ini membayangkan seakan aiakan UUD 1945 yang dibuat saat kemerdekaan Indonesia, dan segenap undang-undang hasil perjuangan bangsa Indonesia masih berlaku. Masih menjiwai dan menjadi dasar dari seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang ini. Padahal faktanya tidak. Dalam hal amandemen UUD 1945 dan pembuatan undang-undang di masa reformasi 98, semuanya dibiayai oleh rezim internasional. Mereka beropreasi melalui operator-operator di Indonesia. Atas nama reformasi, semua undang-undang yang menjadi ruh dan pondasi pendirian bangsa diobrak-abrik. Bikin undang-undang yang memposisikan Indonesia selalu tergantung kepada asing atas nama pasar bebas. Demikian juga pejabat-pejabat yang diangkat di lembaga-lembaga paling strategis. Semuanya adalah para pejabat yang sejalan dengan pemikiran antek-atek nekolim. Walaupun di dalam hati dan pikiran para pejabat itu masih ada tersisa UUD 1945 asli dan semangat kemerdekaan. Namun mereka haruslah tetap mengikuti semua regulasi nekolim yang berlaku di negara ini. Kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa para pejabat dan banyak intelektual kita memang lulusan sekolah para nekolim. Akibatnya, begitu leluasa mereka dalam membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan nekolim. Hasilnya, Indonesia menjadi negara jajahan model baru untuk nekolim. Sumberdaya alam dirampok sesuka hati. Didukung dengan sistem mineter dan fiskal yang dikendalikan nekolim. Lalu dari mana Presiden Prabowo haris melakukan pembenahan? Tentu saja dimulai dari puncak menara ekonomi. Dimulai dari puncak masalah-masalah ekonomi. Apa saja itu? Jawabannya masalah kedaulatan keuangan. Bahasa sederhana itu karena uang mengatur segalanya. Orang dari Sumatera Utara bilang “hepeng do mangatur persoalan au”. Untuk level negara anak medan bilang “hapeng do mangatur negara on”. Uang yang dapat mengatur pejabat mengatur orang. Namun lebih dari sekadar uang, keuangan mengatur negara. Keuangan juga dapat membubarkan fungsi-fungsi negara. Orang boleh memegang uang. Namun permainan terhadap nilai uang, bukan di tangan negaranya. Apalagi di tangannya tidak pernah ada kewenangan. Perubahan sedikit saja sistem keuangan, dapat membubarkan negara beserta fungsinya. Wajar kalau Prabowo memulai pembenahan itu puncak yakni keuangan. Sebagai pertanda dan isyarat kalau Prabowo paham dengan kondisi kekulutan keuangan yang ada. Serangkaian kebijakan Presiden Prabowo menjebol dinding kebiasaan dari lama antek-antek nekolim. Kebijakan tabrak masuk, pada level tertinggi diambil Presiden Prabowo. Dimulai dari menjebol rezim fiskal dengan pemotongan anggaran 10%. Kemudian akan ditingkatkan lagi menjadi 30%. Kebijakan ini didasarkan atas asumsi utama yakni bocor dan praktek utama ijon APBN di depan sebelum disahkan di DPR. Keiasaan ijon APBN di depan ini berhasil dilakukan para politisi, yang bekerja sama dengan oligarki kelas atas yang menjadi koordinator. APBN adalah bancakan utama para kapitalis kelas atas Indonesia. Proyek-proyek APBN dijadikan makanan tahunan mereka. Makanya walaupun APBN bocor, APBN jebol. Namun APBN terus saja dengan deficit yang sengaja dikendalikan. APBN terus ditopang utang dan pembiayaan. Lalu Presiden Prabowo membuat Danantara. Antek-antek kapitalis dan nekolim kaget. Danantara ini adalah kebijakan rekonsentrasi untuk melawan dekonsentrasi selama reformasi. Dari atas atau puncak Danantara, presiden melihat bagaimana uang dari modal nasional Indonesia mengalir ke mana saja? Mengalir ke taipan mana? Uang lari ke luar negeri berapa? Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekarang ini adalah yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. ICOR sebagai gambaran bahwa tingkat pengembalian modal di Indonesia paling rendah di ASEAN. Membuat investor enggam investasi di Indonesia. Semua ini karena lini keuangan itu bocor dijebol oligarki kapitalis. Mereka tidak pernah puas dengan kehancuran yang telah dibuat kepada keuangan negara. Kebijakan Presiden Prabowo yang paling mengagetkan, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun adalah memberlakukan pembatasan lalu lintas devisa. Tentu saja semua orang kaget. Lalulintas devisa adalah jantung bekerjanya sistem ekonomi kapitalis nekolim di Indonesia sekarang. Tanpa ada lalulintas devisa yang bebas, sistem ekonomi nekolim dan kapitalis menjadi lumpuh. Ada undang-undang sistem devisa bebas yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Selama lebih dari 25 tahun terakhir rezim devisa bebas begitu digjaya, kuat dan leluasa. Melawan indahnya lalulintas rezim devisa bebas, itu sama dengan menabrak tembok yang tebal dari baja dan besi. Nyatanya sekarang Prabowo tabrak masuk dinding yang keras itu. Tabrak, oke tancap gas dan jalan. Prabowo menggunakan seribu taktik. Undang-udang sistem lalu lintas devisa bebas memang tidak dibatalkan. Pemerintah Prabowo hanya memberlakukan sistem devisa bebas terbatas tertentu. Pemerintah membatasi lalulintas devisa menyangkut sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Sumberdaya alam itulah ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Sumberdaya alam itulah penopang ekonomi Indonesia. Komoditas sumberdaya alamlah yang membuat oligarki Indonesia kaya raya, dan super sugih sampai lebih tujuh turunan. Walaupun dalam kenyataannya negara dan bangsa Indonesia masih tetap kere keriting. Sayangnya, Presiden Prabowo paham permainan mereka salama ini. Sebagai Presiden, Prabowo telah mengunci mereka dengan kuncian “Habib Nurmagomedov”. Nekolim kaget kalau sudah dikunci, karena Praboeo paham permainan mereka.
Siapa Pasukan Pemukul Presiden Prabowo?
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi DUNIA saat ini berubah dengan cepat. Namun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang lebih cepat lagi. Langkahnya sama sekali tidak terduga-duga oleh para menterinya. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Tidak paham yang dimaui Presiden apa? Sebagian yang lain mencoba memberikan pemahaman. Sayangnya yang disampaikan itu salah. Misalnya, penjelasan yang disampikan terkait dengan Danantara. Ada lagi yang mecoba memanifestasikan kebijakan Presiden Prabowo seperti launching Bank Emas. Namun penjelasan yang sangat memalukan dan konyol. Dikira Bank Emas itu seperti perusahaan pegadaian. Sungguh benar-benar menyedihkan, karena pembantu presiden gagal paham. Dunia kini tengah menyaksikan action Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membuat berbagai kebijakan kontoversial. Trump memotong anggaran pemerintahnya. Termasuk memangkas berbagai bantuan luar negeri. Trump juga keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Langkah berikutnya, Trump memberlakukan tarif besar besar-besaran kepada negara yang menjadi pesaingnya. Donal Trump dengan gagah dan bangga membuat berbagai kebijakan yang mengubah haluan Amerika menuju proteksionisme. Trump tidak peduli dengan tanggapan dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasional Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka dan telanjang. Tanpa tendeng aling-aling. Dunia dibuat tersentak kaget. Hampir mirip dengan Trump di Indonesia. Namun lebih tinggi dari yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan gerakan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, maka yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini adalah Top of The Top Level. Benar-benar mengagetkan. Banyak pihak yang dibuat terperanga dan tekaget-kaget antara percaya dan tidak. Para pengikutnya yang tidak paham, pasti langsung merinding dan asam lambunya naik. Penyebabnya, banyak bohir-bohir mereka yang lama bakal terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo. Rezim devisa yang menjadi kebanggan pamain uang kotor dibuat tidak bisa berkutik. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia sejak merdeka. Selama ini Indonesia tersandera oleh rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua agenda neoliberalisme di Indonesia. Otomatis berhenti juga kebiasaan lama menikamti liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan di Indonesia. Kebiasaan pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia akan terhenti. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere. Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Menjadi alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di negeri ini. Selain itu, sebagai sarana yang paling penting untuk oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia. Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupa-rupanya mereka rezim devisa bebas inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia. Beraksi dengan leluasa tanpa ada yang bisa mencegah meraka. Namun kali jadi ayam sayur. Kebijakan berikutnya yang juga berada pada level kedua bidang ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi. Selama ini dibelah-belah oleh para oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng. Danantara akan melawan ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan modal asing. Lembaga pembiayaan seperti Danantrara adalah pernyataan sikap Presiden Prabowo. Mengumumkan kepada dunia bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung pada uang dan pasar uang para oligarki. Tidak juga bergantung pada modal asing. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti dan paham pesan ini. Jangan sampai bingung dan gagal paham. Selama ini mereka para oligarki menjatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sengaja mendesain APBN paket hemat. APBN sengaja dibuat kecil, agar ekonomi Indonesia terus menghiba kepada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit ini berkolaborasi dengan para pengambil keputusan di bidang moneter dan keuangan. Targetnya membuat APBN dengan paket hemat. Bayangkan saja. Daya keruk oligarki terhadap sumberdaya alam yang naik berkali-kali lipat. Sumberdaya alam yang diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Sayangnya, setoran mereka kepada APBN tetap seupil. Tidak berubah dan bertambah dalam satu dekade terakhir. Mengapa demikian? Semua itu berkat bantuan dari para penguasa moneter dan para penguasa pajak Indonesia. Danantara adalah kekauatan ekonomi besar yang baru. Gabungan kekuatan moneter dan fiskal yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN Indonesia selama ini. Lebih besar daya dobraknya dari otoritas moneter manapun di Indonesia. Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama \"efisensi\". Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil Presiden Prabowo. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus selalu defisit. Kalua tidak defisit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih. APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan dari luar pajak, yaitu utang utang dan utang. Tanpa pembiayaan utang, maka ekonomi tidak dapat tumbuh. Semua logika pembenaran agar APBN tetap bikin utang dibangun. Tujuannya, agar pemerintah terus mengambil utang jumbo. Kalau bikin utang, maka para makelar utang dan makelar proyek APBN bernyanyi dengan judul lagu ‘’disini senang disana senang’’. Sekarang sori ye, sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN dibuat tidak berkutiik. Para makelar ijon APBN yang dananya telah dipotong di awal, mendadak banyak yang mengalami vertigo. Para politisi dan makelar sebentar lagi berhadapan dengan para penagih utang. Akan ditagih uang yang sudah diijonkan untuk APBN. Kapan proyek APBN yang sudah diijon itu mereka dapat. Apalagi Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN. Langkah efisiensi akan terus dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memotong kebiasaan ijon proyek APBN. Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan para oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Semua orang juga tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi Indonesia adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak dan utang. Sementara stabilitas ekonomi adalah nilai tukar. Semua instumen yang nyata-nyata adalah persepsi, dipandang sebagai kenyataan. Anehnya, dipaksa untuk harus diikuti. Untuk merealisasikan persepsi itu, maka harus ciptakan utang uatang dan utang di APBN. Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang kosong. Perasaan mereka hancur seperti hancurnya para bohir oligarki. Para pejabat meneter dan keuangan Indonesia terperanga antara percaya dan tidak kepada Presdein Prabowo. Baru sadar kalau Presiden Prabowo paham dan khatam tenta masalah moneter dan fiskal. Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung ini. Bukan saja para oligarki yang linglung. Penguasa moneter dan fiskal sudah merasa aman dan nyaman selama ini juga lingling. Untuk itu, Presiden Prabowo perlu dan segera siapkan pasukan pemukul, sekaligus pasukan untuk bertahan. Para dewa moneter, fiskal dan sumberdaya alam sekarang memang linglung. Namun mereka juga bakal menyiapkan serangan balik dadakan.
Kuda Perang Prabowo
by Tony Hasyim/Wartawan Semior FNN “Negara ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?\" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an. Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan “Danantara” yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM). Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang \"state capitalism\". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan \"state socialism\". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus? \"Bisa dong!\" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu. Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai \"dana abadi nusantara\". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional diluar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara berkarakter “state capitalism”, karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara. Rosan Roeslani, seorang \"kapitalis tulen\" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal \"ahli patgulipat\" saham. Jadi orangnya sudah cocok. Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat. Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga \"koperasi swasta\" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan \"intervensi\". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai \"offtaker\". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi. Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas. Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa. Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI) yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini. Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu “Ekonomi Pancasila”. Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah. Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal. Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran. Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden. Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. \"Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita,\" katanya.
Coretax Pajak Sri Mulyani Berpotensi Sabotase Program Presiden Prabowo
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jangan diam saja. Jangan tunggu Presiden Prabowo sindir-sindir atau meradang dulu baru kaget-kagetan dan bergerak. Semua intitusi penegakan hukum harus mulai pelakukan penyelidikan awal tentang dugaan korupsi proyek Core Tax Administration System (Coretax) di Diitjen Pajak yang mulai berantakan. Pemberlakuan Coretax berakibat penerimaan pajak di bulan Januari 2025 turun 64 triliun atau 41,86% dibanding Januari 2024 sebesar Rp 152,89 triliun. Coretax kalau bahasa kerennya. Biar kelihatan seperti hebat dan sudah modern sistem perpajakan di Indonesia. Kalau di masyarakat di pasar loakan yang tidak paham istilah asing itu namanya “Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Disinyalir Coretax ini sebagai inovasi terbaik dan terhebat dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak kekinian. Anggaran yang digelotorkan untuk pengadaan Coretax ini luar biasa besar. Semula hanya Rp 977 miliar. Namun belakangan yang mengerjakan proyek minta tambah lagi anggaran. Kemetrian Keuangan kucurkan lagi Rp 233 miliar untuk sistem Coretax pajak ini. Akibatnya untuk sementara total anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1,2 trliun rupiah. Sayangnya, proyek Coretax untuk untuk sementara bermasalah. Kamapanye besar-besaran tentang kehadiran Coretax apajak digencarkan di berbagai media massa. Entah berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk kampenya ini. Tidak kurang pegawai-pegawai Ditjen Pajak juga diduga dikerahkan untuk rajin menulis di berbagai laman media sosial kebehatan Coretax. Mungkin saja ada penghargaan atau honor untuk setiap tulisan yang bernada mendukung penerapan Coretax. Awalnya, pada Juni 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang anggaran yang digelontorkan untuk reformasi pajak ini sebesar Rp 977 miliar. Orang yang dipercaya menjadi manejer proyek Coretax ini adalah sahabat dan orang dekat Menteri Kuangan, yaitu Iwan Djuniardi. Sehari-hari Iwan Djuniardi ini dipercaya Sri Mulyani sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penerapan Hukum Pajak. Saat baru dimulai, proyek ini belum pakai nama “Coratex”. Nama yang digadang-gadang kepada publik adalah “CTAS”, singkatan dari Core Tax Administration System. Sementara istilah Indonesia masih tetap “PSIAP”, yang berarti singkatan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sayangnya, nama dan istilah CTAS ini diperkirakan bermasalah. Malah diduga gagal. Proyek ini gagal karena terjadi penyelewengan atau korupsi anggran proyek. Untuk itu, disiapkan rencana langkah penyelamatan. Dimulai dari meminta tambahan anggaran sebesar Rp 223 miliar kepada Menteri Keuangan. Permintaan untuk tambahan dana ini dikabulkan Menteri Keuangan, sehingga proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Bereskah masalahnya Coretax? Ternyata tidak juga. Sudah berhasil meminta tambahan anggaran Rp 223 miliar, namun hasilnya tetap saja masih amsyong atau gagal total. Untuk itu, nama proyek lalu diganti. Dari semula itu CTAS, berubah menjadi Coretax. Rupanya langkah dan strategi ini untuk sementara berhasil. Hari ini yang lebih dikenal publik adalah Coretax dengan anggaran Rp 1,2 triliun. Kalau masih kurang juga, mungkin nanti bakal minta tambahan anggaran lagi. CTAS yang dengan recana awal anggaran Rp 977 miliar, pelan-pelan mulai dilupakan publik. Sampai di sini kerja dari tim sosialisasi dinyakan sukses dan berhasil. Sejumlah program pemanis juga dikampanyekan. Tercatat ada tujuh program pemanis yang berhasil dijual kepada masyarakat untuk membenarkan permintaan tambahan anggran sebesar Rp 223 miliar, dengan nama baru adalah Coretax. Pertama, pedaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel dan vcalid. Kedua, pelaporan Surat Pemberitahuan yang lebih sederhana dan terstruktur. Ketiga, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel. Keempat, pengawasan terhadap keputusan pajak yang lebih akurat. Kelima, kemudahan layanan pajak dalam satu portal. Keenam, Taxpayer Account Manajemen (TAM) atau mamajemen akun wajib pajak untuk pengelolaan data yang transparan. Ketujuh, pemeriksaan dan penegihan pajak yang lebih efisien. Masalah mulia timbul karena sampai pertenaghan bulan Maret 2025, Kemeterian Keuangan belum juga merilis progres Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan Januari 2025. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, di akhir bulan Fabruari setiap tahun, Kementerian Keuangan sudah merilis perkebangan realiasi APBN bulan Januari. Namun untuk Januari tahun ini agak aneh. Tidak seperti biasanya? Publik lalu bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi dengan perkembangan APBN di bulan Januari? Ada masalah yang seriuskah dengan nasib APBN kita? Setelah tunggu di bulan Maret hampir dua minggu, baru ketahuan kalau Coretax yang selama ini sanggat dibangga-banggakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bermasalah lagi. Semoga saja tidak minta tambahan anggaran lagi. Masalah Coretax kali lebih berat dari yang sudah-sudah. Tenyata Coretax bukan saja menambah masalah baru, namun kemungkinan bisa mengganggu semua target dan rencana peneriman di APBN. Keberdaan Coretax mebuat realisasi penerimaan pajak di bulan Januari bermasalah serius. Penerimaan pajak turun seperti terjun bebas. Pada Januari tahun 2024, penerimaan dari pajak itu Rp 152,89 triliun. Sementara untuk Januari 2025 hanya Rp 88,89 triliun. Terjadi terjadi penuruan pajak di Januari 2025 ini sebesar Rp 66 triliun atau setara dengan 41,85%. Coretax menjadi masalah utama dari penerimaan pajak. Pemasukan untuk negara terhalang setiap hari sebesar Rp 2 triliun lebih. Dikhawatirkan bulan Februari 2025 masih mengalami hal yang sama. Turunnya penerimaan pajak pada bulan Januari 2025 terjadi untuk dua komponen penting, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPh pasal 21. Penerimaan PPn turun sebesar Rp 24,62 tiliun atau setara dengan 57%. Pada Januari tahun 2024, penerimaan pajak dari PPn sebesar Rp 35,6 triliun. Sedangkan penerimaan dari PPh pasal 21 juga turun sebesar Rp 28,6 triliun, atau setara dengan 65%. Penerimaan pajak PPh pasal 21 pada bulan Januari 2024 adalah Rp 43,6 triliun. Sistem penerimaan pajak sudah diganti dengan Coretax. Anggaran yang dibelanjakan sengat jumbo, yaitu Rp 1,2 triliun. Namun Coretax pajak dengan anggaran sebesar itu masih bermasalah. Faktanya Coretax mangganggu penerimaan pajak kepada negara. Penerimaan pajak turun drastis. Akibatnya mengganggu, bahkan mensabotase hampir semua program-program strategis Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MGB), pembangunan tiga juga unit rumah, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, institusi negara yang bertugas melakukan penegakan hukum, sudah harus mulai melakukan penyelidikan awal skandal Coretax ini. KPK, Jampdus dan Bareskrim jangan diam saja. Jangan tunggu Pak Prabowo teriak dulu baru bergerak. Patut diduga telah terjadi penyelewangan penggunaan anggaran. Kemungkinan juga terjadi mark up anggaran. Selain itu, barang yang dibeli bisa jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Semua kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan keuangan di proyek Coretax pajak ini bisa saja terjadi. Dampaknya itu sangat merius. Dapat mengganggu hampir semua ruang gerak kita sebagai bangsa. Bisa lumpuh pemerintahan.
Korupsi Pertamax Oplosan Rp 193,7 Triliun Layak Masuk Pidana Subversif (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Jaksa Agung ST Burhanudin dan anak buahnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak perlu tampil pasang badan menjadi juru klarifikasi, juru bicara dan juru selamat untuk kakak-beradik Garibaldi (Boy) Thohir dan Erick Thohir. Kejaksaan itu kerjakan saja tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan skandal korupsi terbesar di Pertamina sampai ke akar-akarnya. Biarkan nanti juru bicara keluarga Boy Thohir dan Erick Thohir atau wakil dari ADARO Grup yang melakukan bantahan, klarikasi atau pembelaan. JAKSA Agung dan Jampidsus jangan sampai mengalami gagal paham. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tugas utama Kejaksaan Agung itu mewujudkan janji kampanye Presiden Prabowo, yaitu akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Sekuat dan sekebal apapun para koruptor, akan dikejar oleh Preisden Prabowo. Begitu janji kampanye Presiden Prabowo. Makanya segera perhatikan, pahami dan menjiwai pesan serta janji tersebut. Diduga kasus korupsi Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun ini mau direkayasa Jaksa Agung dan Jampidsus seperti kasus korupsi timah Rp 300 triliun. Untuk kasus korupsi timah para tersangka orang-orang terpilih. Hanya pelaku kecil saja yang dijadikan tersangka. Kejaksaan tidak mau menyentuh pelaku besar. Untuk kasus kosupsi timah Rp 300 triliun, intitusi Kejaksaan diduga bermain-main. Bahkan diduga bernegoisiasi dengan para tersangka. Negoisiasi tentang ancaman hukumam yang diberikan dengan para tersangka. Kejaksaan seperti bekerja tidak serius. Bekerja asaal-asalan saja. Lho apa buktinya? Beginilah buktinya. Jaksa Agung dan Jampidsus hanya menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara, dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar. Tunututan yang tidak sebanding dengan nilai korupsi Rp. 300 triliun tersebut. Akibatnya mejelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menjutuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis. Tuntutan Jaksa yang ringan, dengan hukuman vonis hakim hanya 6,5 tahun kepada Harvey Moeis itu membuat Presiden Prabowo terpaksa meradang dan angkat bicara di berbagai kesempatan. “Hukuman yang tidak sebanding dengan nilai korupsi kerugian negara. Kalau nilai korupsinya itu sampai Rp 300 triliun, maka hukumanya 20 tahun dong, “ujar Presiden Prabowo Subianto. Setelah Presdien Pranowo berteriak dan angkat bicara, barulah Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah hukuman kepada Harvey Moes. Dari hukuman sebelumnya 6,5 tahun, ditambah menjadi 20 tahun penjara. Uang pengganti dari semula sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya Rp. 210 miliar dinaikkan lagi oleh majelis hakim menjadi Rp. 420 miliar. Vonis hakim yang ringan juga akibat dari tuntutan JPU yang ringan. JPU seperti main-main. Untuk skandal korupsi Pertamax oplosan Rp 193,7 triliun, tugas Jaksa Agung dan Jampidsus adalah masukan atau mengkatagorikan kasus ini sebagai tindak pidana subversif. Bagaimana caranya? Menjadi tugas Jaksa Agung dan para anak buahnya untuk mencari celah hukum. Silahkan cari itu celah hukuknya sampai dapat. Jangan lagi main-main dan asal-asalan seperti yang terjadi pada kasus timah ya. Apa saja perbuatan tindak pidana yang ujungnya dapat merong-rong stabilitas nasional dan berdampak luas, maka dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana subversif. Minyak Pertamax RON 92 oplosan ini nyata-nyata berdampak luas kepada masyarakat. Bahkan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa dan negara. Banyak pemerintah di dunia jatuh dari kekuasaan karena dampak negatif dari lemahnya stabilitas ekonomi yang berimbas pada krisis politik. Terkait dengan korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan senilai Rp 193,7 triliun, seharusnya institusi Kejaksaan Agung itu bekerja untuk bangsa dan negara. Toh, semua pekerjaan dan kegiatan Kejaksaan itu dibiaya dengan uang dari pajak rakyat. Bukan pakai duitnya Boy Thohir dan Erick Thohir kan? Lha ko bisa-bisanya Jaksa Agung dan Jampidsus tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat untuk Boy Thohir dan Erick Thohir? Walaupun yang berbicara memberikan keterangan kepada publik itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (Kapuspenkum) Agung Harli Siregar. Namun untuk skandal korupsi Pertamax oplosan RON 92 senilai Rp 193,7 triliun ini, Kapuspenkum Harli Siregar secara official bicara atas Jaksa Agung dan Jampudus lho. Apa-apaan ini prilaku Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidsus? Masa yang kaya gini ini tidak paham dan tidak sensitif juga sih? Tindakan bapak berdua itu terlihat sangat norak, picisan dan kampungan. Jangan berpura-pura oonlah. Dampaknya kurang, bahkan tidak bagus. Akhirnya wajar dan dapat dimaklumi kalau publik menduga-duga ada sesuatu yang aneh. Publik mencurigai prilaku Jaksa Agung dan Jampidus ini, karena tampak aneh bin ajaib saja. Sangatlah tidak pantas untuk institusi yang bekerja dengan uang dari pajak rakyat. Jaksa Agung dan Japidsus tolong jangan bikin rakyat berdosa di bulan puasa ini. Kalau Kejaksaan diam saja itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih hebat, lebih berkelas dan lebih erhormat. Tidak ada urgensinya tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat buat Boy Thohir dan Erick Thohir. Kecuali kalau ada permintaan tolong dan pesan dari sponsor. Entah dari mana permintaan tolong dan pesan sponsor itu. Wallaahu alam bishawab. Kejaksaan baru boleh bicara kalau materinya berkiatan dengan status Boy Thohir atau Erick Thohir yang sudah menjadi tersangka. Sekarang kan Boy Thohir dan Erick Thohir belum menjadi tersangka kan? Kalau begitu diam saja. Tidak penting juga untuk Kejaksaan bicara itu dan ini yang bererkaitan Boy Thohir dan Erick Thohir. Kalau ada pembicaraan masayarakat di lini masa media sosial terkait kakak-beradik Boy Thohir dan Erick Thohir, maka biarkan saja. Menjadi hak publik untuk memberikan komentar. Publik dan masyarakat yang merasakan akibat dari sakitnya korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun. Tidak perlu untuk diklarifikasi. Kalau masyarakat bereaksi terkait Boy Thohir dan Erick Thohir, cukup diterima Kejaksaan sebagai masukan positif. Sebagai bentuk dukungan dan pertisipasi nyata masyarakat kepada Kejaksaan untuk melawan koruptor. Supaya Kejaksaan tereksan tidak berjalan sendirian melawan koruptor. Namun didukung rakyat secara luas. Masyarakat menaruh perhatian yang besar. Masyarakat juga menaruh harapan yang besar untuk Kejaksaan menemukan aktor besar. Bukan saja direksi dari dua anak perusahaan PT Pertamina holding. Namun juga para atasan dan pimpinan di holding. Pekerjaan dengan nilai besar itu pasti mendapat persetujuan dulu dari perusahaan holding atau pejabat negara sebagai pengawas. . Kejaksaan wajib menjaga dukungan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat luas hari ini. Masyarakat masih menaruh percaya dengan istitusi Kerjaksaan ko. Cuma satu atau dua pejabat di puncuk pimpinan saja yang terkesan eneh-aneh. Diduga belum mau mengakhiri atau meninggalkan kebiasaan lama bermian-main dengan kasus. Nanti kejedut baru nyaho lho. (bersambung).
APBN Bocor 58% : Jangan Biarkan Presiden Prabowo Sendiri Hadapi Perampok Anggaran (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN “Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekarang ini sangat tinggi. Kebocoran di APBN itu sudah mencapai 30%. Kebocoran ini menjadi yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Kalau tidak diatasi dari sekarang, maka akan berdampak terhadap biaya pembangunan yang mahal dan tinggi, “ujar Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Oktober 1992 kepada wartawan Harian Ekonomi NERACA Kisman Latumakulita di kantor IKPN Jalan RP Soeroso Nomor 21 Menteng Jakarta Pusat. Ditambahkan Pak Sumitro, sebaiknya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jangan terlalu mahal akibat kebocoran. Supaya hasil yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya terlalu mahal, nanti tidak optimal. Akibatnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, kebocoran di APBN harus bisa ditekan. Supaya hasilnya nanti akan bagus. Presiden Prabowo membuat terobosan belum lama ini. Terobosan yang tidak biasanya terhadap postur APBN 2025. Presiden perintahkan kepada semua kementerian dan lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran pembangunan besar-besaran. Efisiensi diutamakan untuk anggaran bagian peruntukan belanja modal di APBN 2025. Kebijakan efisensi anggaran di APBN ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Terutama presiden-presiden setelah dan selama era reformasi ini. Diduga itu karena para pejabat di kementerian dan lembaga sedang asik-asiknya berpesta-pora menikmati kebocaran ABPN sampai hari ini. Langkah efisiensi anggaran ini menghidpkan memori ingatan saya 32 tahun silam kepada Pak Cum atau Om Cum, sapaan akrab untuk Bapak Prof. Dr. Sumitro Dijohadikusumo. Saya menduga Presiden Prabowo sudah berhasil mendeteksi adanya kebocoran besar-besaran di APBN tahun-tahun sebelumnya yang pantastis dan jumbo. Paling kurang kebocoran yang terjadi di sepuluh tahun terakhir. Kalau tahun 1992 dulu Pak Cum sudah mengingatkan kebocoran APBN mencapai 30%. Berapa kebocoran APBN tahun belakangan ini? Dengan menggunakan rumus sama, yang diajakarkan Pak Cum kepada saya, maka kebocoran APBN tahun 2024 lalu sudah mencapai 58,45%. Kebocoran naik hampir sempurna 100% dari yang dihitung Pak Cum 32 tahun silam. Menyaksikan fakta kebocoran APBN sekarang sebesar 58,45% ini, bisa membuat bisa Indonesia gelap benaran. Kita jangan biarkan Presiden Prabowo berjuang sendirian menghadapi para mafia, para penjahat, para perampok dan para penggarong APBN. Bisa bonyok Presiden Prabowo. Kalangan civil society yang selama ini kritis kepada pemerintah, saatnya untuk gabung jurus, gabung kekuatan bersama-sama dengan Presiden Prabowo atas nama “efisiensi anggaran”. Nanti saja kalau mau berlawanan arah dengan Pak Prabowo. Mungkin untuk urusan negara yang lain, kita boleh saja beda pendapat dengan Presiden Prabowo. Namun sebaiknya tidak berbeda dulu untuk topik “efisiensi anggaran” ini. Apalagi para mafia, para penjahat, para perampok dan perompak APBN juga sedang gabung jurus untuk melawan Presiden Prabowo dengan segala cara. Kalau begitu mari kata berantem untuk selamatkan keuangan negara. Saya mengetahui sapaan akrab untuk Pak Prof Dr. Sumitro Djojohadikuso dengan sebutan “Pak Cum” dari Presiden ketiga Bapak Prof. Dr. Burhanudin Jusuf Habibie. Saat Pak Habibie masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Terkonolgi (BPPT). Selain itu, Pak Habibie juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), yang membawahi lebih dari sepuluh BUMN penting dan strategis di bidang industri. Kalau sapaan akrab kepada Pak Presiden Habibi adalah Pak Rudy. Panggilan akrab Pak Habibie dengan Rudy ini saya dapat dari Bang Hariman Siregar, tokoh dan maestro Malari 1974, yang memang menjadi guru politik saya. Bang Hariman Siregar juga menjadi maha guru politik untuk para aktivis dari delapan penjuru mara angin. Mulai dari yang sajadah sampai dengan haram jadah. Suatu hari di akhir Agustus tahun 1991, Pak Habibi bercerita kepada saya tentang kekagumannya kepada Pak Cum. Cerita Pak Habibi, “Pak Cum itu hampir sempurna. Pintar, disiplin dan paham tentang hampir semua persoalan bangsa. Hal yang paling menonjol dari Pak Cum adalah rasa ke-Indonesiaan beliau yang tinggi. Pak Habibie sering bertanya-tanya berbagai masalah kepada Pak Cum”. Semoga saja Allaah Subhaanahu Wata’ala mengampuni segala kesalahan Pak Cum dan Pak Habibie serta bapak-bapak bangsa yang lain. Semoga Allaah Subhaanahu Wata’ala merahmati Pak Cum dan Pak Rudi, lalu memasukan kedua bapak bangsa itu bersama bapak-bapak bangsa yang lain ke surganya Allaah. Amin amin amin. Berkaitan dengan kebocoran anggaran di APBN itu, di beberapa kali pengarahan yang diberikan kepada para menteri anggota kabinet dan kepala lembaga, Presiden Prabowo sangat jelas dan tegas. Presiden memerintahkan para menteri dan kepala lembaga agar melakukan penghematan untuk pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, perjalanan dinas, studi banding, kegiatan seminar dan diskusi, acara-acara ulang tahun serta kegiatan serimonial lainnya. Dana dari APBN sangat dibutuhkan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) anak-anak di sekolah. Selain itu, dipakai untuk biayai pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan. Selama ini terlalu banyak anggaran yang dipakai untuk membiayai kegiatan yang tidak penting. “Kita ini sudah lama menjadi orang Indonesia, sehingga sudah paham, “sindir Prasiden Prabowo kepada anggota kabinet. Sindiran tersebut menandakan bahwa Presiden Prabowo sangat paham dengan pesta-pora penggunaan anggaran selama ini. Presiden sendiri yang melakukan penelusuran dan penyisiran sampai satuan sembilan. Alahmdulillah, hasilnya ditemukan penghematan anggaran sebesar Rp. 300 triliiun lebih. Kemungkinan masih akan bertambah lagi sampai Rp. 700 triliun. Mudah-mudahan saja. Amin amin amin. “Tahun 1992 kalau kebocoran APBN sampai 30% tersebut terlalu besar. Tidak sehat APBN untuk membiayai pembangunan. Kebocoran yang besar ini bisa mengganggu kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus menekan, bahkan mencegah kebocoran APBN, “himbau Pak Cum. Bagusnya kebocoran itu diturunkan. Pak Cum memberikan batasan kebocoran anggaran di APBN yang masih bisa dikompromikan. Kalau kebocoran antara 10-20% masih wajar. Supaya mereka para pengusaha yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah jangan sampai mengalami kerugian. “Para pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah harus untung. Tidak bagus kalau pengusaha itu merugi. Kalau pengusaha rugi, itu tidak baik untuk menciptakan pertumbuhan di kelas menengah. Namun keuntungan yang didapat pengusaha jangan terlalu besar. Bagus itu kalau kebocoran APBN antara 10-20%, “ujar Pak Cum. Peringatan Pak Cum berkaitan anggaran pembangunan di APBN ketika itu, karena keboocoran sudah mengkhawatirkan. Akibatnya, biaya untuk pembangunan menjadi mahal. Dampaknya, hasil pembangunan menjadi tidak maksimal. Biaya untuk pembangunan besar, namun hasil yang didapat tidak seberapa. Kenyataan ini yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Ketika Pak Cum mengingatkan kebocoran APBN 30% itu, saya benar-benar bingung dan bengong, karena tidak paham. Diam-diam saya bertanya dalam hati, darimana atau bagaimana caranya Pak Cum bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? Untuk menjawab kebingunan dan rasa penasaran itu, saya lalu beranikan diri bertanya kepada Pak Cum. “Mohon maaf Pak Profesor. Saya ini wartawan surat kabar ekonomi. Namun saya tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, sehingga saya tidak paham bagaimana caranya bapak bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? “tanya saya. Lalu dijawab oleh Pak Cum “gampang saja. Angka ICOR rata-rata negara ASEAN, dibagi dengan ICOR Indonesia, setelah itu dikalikan dengan 100. Pasti ketemu angka kebocoran APBN sebesar 30% tersebut”. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan istilah ICOR itu? Berapa ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 ? Lalu berapa ICOR Indonesia di tahun yang sama? Saat itulah, saya baru untuk pertama kali mendengar istilah ICOR dari Pak Cum. Tidak ada pilihan lain. Saya kembali memberanikan diri bertanya kepada Pak Cum tentang definisi ICOR itu apa? Harap maklum saja. Masih ingat dengan pesan dari para tetua di kampung halaman bahwa “kalau malu bertanya, maka siap untuk sesat di jalan”. Alhamdulillaah kalau tidak salah ingat, dijelaskan oleh Pak Cum bahwa yang dimaksud dengan “Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah besaran tambahan capital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Besaran ICOR pada suatu negara itu pada umumnya didapat dari membandingkan besarnya tambahan capital dengan tambahan output. ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 itu adalah 1,5. Sedangkan ICOR Indonesia pada tahun yang sama adalah 5. Dengan demikian, 1,5 dibagi 5, setelah itu dikalikan dengan 100, maka ketemulah angka 30% tersebut. Angka 30% itulah kebocoran APBN Indonesia di tahun-tahun 1990 awal. APBN ketika itu yang bocornya 30% saja sudah membuat Pak Cum memberikan peringatan kepada pemrintah. Sementara kebocoran APBN Indonesia hari ini adalah 58,45%. Kebocoran APBN sebesar 58,45% tersebut dengan catatan ICOR negara-negara ASEAN dihitung atau diambil dari angka yang terkecil 3,7. Padahal ICOR rata-rata negara ASEAN sekarang antara 3,7-4,5. Sedangkan ICOR Indonesia saat ini adalah 6,33. Nah lho, bisa besar bangat kebocoran APBN Indonesia sekarang? Dimana bocornya, sehingga bisa mencapai angka 58,45% tersebut? Diduga kebocoran itu ada di hampir terjadi di semua institusi negara dan pemerintah. Bisa di kementerian dan lembaga. Namun bisa juga di lembaga-lembaga negara setingkat Presiden seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA dan KPK. Pastinya kebocoran APBN 58,45% sekarang ada pada mereka yang berurusan atau berkait erat dengan anggaran. Dimulai dari perencanaan nomenklatur di kementerian dan lembaga. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembicaraan tahap satu, dua dan tiga di komisi-komisi DPR. Lalu dilanjutkan dengan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR serta pengesahan di sidang paripurna DPR. Berapa saja prosentase bagian para pihak yang terlibat menggarong APBN? Dimulai dari perencanaan di kementerian dan lembaga sampai dengan ketok palu persetujuan dan pengesahan di DPR?. Siapa kordinator besar swsta yang bertahun-tahun bertugas mengkoordinir angka besar di atas Rp 100 triliun? (akan diuraikan nanti di tulisan-tulisan berikutnya). bersambung.
Ilmu Oplosan Pertamax RON 92 Belajar Dari Mafia Batubara
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN PRESIDEN Prabowo memang hebat dan top makotop. Presiden yang suka mengirim pesan-pesan khusus dan sayang kepada para konglomerat dan oligarki. Pesan itu melalui kebijakan dan tindakan nyata. Misalnya, belum lama ini Presiden Prabowo kirim pesan yang terbilang yang serius kepada pemilik perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2 Sugianto Kusuma alias Aguan dan Anthony Salim. Pesanya itu Presiden Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut segera membongkar pagar laut di proyek pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30 kilometer lebih milik PIK 2. Padahal pagar yang terbuat dari bambu itu sebenarnya bisa saja dibongkar oleh Syahbandar, KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dibantu Dinas atau Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas atau Kementerian Pekerjaan Umum punya keahlian untuk pekerjaan yang seperti bongkar pasar ini. Faktanya Presiden Prabowo merasa penting untuk perintahkan TNI Angkatan Luat untuk membongkar pagar laut. Kalau sudah begini, pastinya bukan hanya pesan yang bisa-biasa saja. Patut diduga mungkin ada pesan sangat khusus yang dikirimkan Presiden Prabowo kepada Aguan dan Anthony Salim. Sekarang pesan yang hampir sama juga dikirimkan Presiden Prabowo kepada pemain utama yang diduga mafia minyak nomor satu di Indonesia Muhammad Reza Chalid. Mungkin isi pesannya itu begini “jangan coba-coba bermain-main dengan pemerintahan Prabowo. Pemerintah sekarang ini lagi berjuang keras melepaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan keterbalakangan. Mungkin saja harta dan reziki yang diberikan negera kepada para konglomerat dan oligarki sudah lebih dari cukup. Bahkan mungkin malah sudah muntah. Sampai dengan sembilan keturunan sekalipun, harta mereka tidak bakal habis-habisnya. Untuk itu, sebaiknya ikut serta membantu pemerintah. Namun kalau tidak mau ikut membantu pemerintah, ya sebaiknya jangan bikin gaduh. Jangan rampok dan maling uang negara. Kalau yang sudah terlanjur merampok atau maling uang rakyat, dihimbau untuk bisa dikembalikan dengan baik-baik. Bersedia untuk mengembalikan karena kesadaran sendiri. Bisa lewat pintu depan. Namun bisa juga lewat pintu belakang atau samping. Semua pintu bisa dilewati untuk sudah terlanjur merampok uang rakyat. Asal saja jangan pernah terlitas sedikitpun untuk berpikir seakan-seakan Presiden Prabowo tak paham atau tidak mengetahui prilaku kalian. Sudah lama ko jadi orang Indonesia Kalau beranggapan Pak Prabowo tidak mengetahui prilaku konglomerat dan oligarki yang merapok uang rakyat, jelas itu salah besar. Anggapan itu dampaknya bisa bikin cilaka. Paling kurang panjang urusan, karena tidak perduli dengan penderitaan rakyat. Tidak mau ikut prihatin dengan kesusahan rakyat. Nasib kalian konglomerat dan oligarki bisa sama atau mirip-mirip dengan Muhammad Reza Chalid dan Aguan. Awal puasa ramadhan tahun 2025 kali ini lain dari biasanya. Publik Indonesia, bahkan mungkin juga dunia dibuat terkaget-kaget atau terheran-heran oleh jajaran Kejaksaan Agung. Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak Muhammad Riza Chalid diciduk, lalu berikutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kerry ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi pelaku korupsi oplosan minyak pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Nilai korupsinya tidak tanggung-taunggung. Sangat pantastis dan jumbo. Menurut keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, nilainya mencapai Rp 193,7 triliun. Hampir saja mendekati Rp 200 tirliun. Mungkin nilai terbesar kedua setelah kasus korupsi timah dengan nilai Rp 300 triliun. Koprusi timah ini yang menyeret Harvey Moes yang telah divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Untuk kasus oplosan minyak Pertamax RON 92 ini, Muhammad Kerry Adrianto Riza tidak sendirian. Skandal yang terjadi di tahun 2023 tersebut, melibatkan direksi dari dua anak perusahaan PT. Pertamina holding, yaitu PT. Patra Niaga dan PT Pertamina Internasional Seving. Nilai korupsi sebesar Rp 193,7 triliun itu belum termasuk yang terjadi pada tahun-tahun sebelum 2023, atau kejadian tahun 2024 kemarin. Keberanian Kejaksaan Agung menetapkan Kerry sebagai tersangka patut diberi pujian jempol dua jari. Kejaksaan dan Presiden Prabowo telah menabrak kesaktian Muhammad Reza Chalid, yang disapa dengan sebutan MOHRE atau MRC sejak puluhan tahun silam. Sejak 30 tahun lebih MOHRE terkenal sakti di dunia perminyakan Indonesia. Kesaktian yang sama sekali tidak tergoyahkan sejak Orde Baru berkuasa. Sejak Orde Baru, tidak ada Presiden Indonesia yang mampu atau berani untuk memberi status tersangka kepada MOHRE atau anak dan keluarnya. Pada masa Orde Baru itulah, MOHRE begitu digjaya, sakti dan berkuasa. Diduga MOHRE menguasai hampir semua kegiatan lini bisnis anak perusahaan PT. Pertaminan yang berkedudukan di Singapura PT. Pertamina Energi Treding Limited, atau yang biasa disebut PT. PETRAL. PT. PETRAL ini anak perusaaan PT. Pertamina holding yang dibetuk dengan tugas khusus. Tugasnya mencari minyak murah yang berkualitas untuk dibawa masuk ke Indonesia. Sayangnya tugas mencari minyak murah ini konon tidak pernah terealisasi. Justru yang terjadi malah babaliknya. Minyak mahal dengan dengan kualitas buruk yang berhasil dibawa PT PETRAL masuk ke Indonesia. Tragis memang nasib negeri ini. Walaupun sudah menjadi tokoh sentral dunia perminyakan Indonesia sejak Orde Baru, namun MOHRE belum paham cara merampok uang rakyat dari oplosan atau bleding minyak RON 90. Dunia perminyakan juga belum paham dan mengenal istilah oplosan atau blending minyak. Sebutan oplosan atau blending minyak ini baru mulai dikenalkan di awal tahun 2020 silam. Sejak para mafia batubara mulai ikutan cawe-cawe di dunia perminyakan Indonesia. Para mafia batubara terbiasa mengoplos batubara kalori rendah dengan batubara kalori tinggi. Langkah untuk menghaindari pembayaran pajak dan royalty batubara kepada pemerintah. Akibatnya batubara yang diekspor harganya di bawah U$ 70 dollar per metrik ton. Kalau batubara berkalori tinggi, maka harganya di atas U$ 70 dollar per metrik ton. Sedangkan kalau di bawah U$ 70 dollar per metrik ton, maka para mafia batubara bebas dari pembayaran pajak dan royalti. Hebat kan? Sekarang para mafia oplosan batubara ini masuk mengatur perminyakan. Diduga para mafia batubara ini kiprahnya didukung full oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Akibatnya, mereka diduga ikut cawe-cawe mangatur dann merekayasa oplosain minyak pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Kalau bukan karena temuan Kejaksaan Agung, maka peredaran Partamax RON 92 oplosan masih beredar sampai hari. Luar biasa kekuatan mereka. Mau lihat buktinya lagi? Bukti itu sejak adanya proyek gasipikasi batubara yang ditangani oleh PT. Pertamina, dengan nilai Rp 210 triliun. Fakta ini sebagai gambaran tentang kuatnya cengkraman mafia oplosan atau blending di dalam tubuh Pertamina. Mereka berasal dari pemain dan mafia batubara negeri ini. Proyek gasifikasi batubara ini diduga juga bermasalah. Ada rampok-rampokan juga. (cerita proyek gasifikasi batubara yang melibatkan mafia batubara akan menjadi tulisasn tersendiri berikutnya). Belakangan ini beredar video di laman media sosial “tiktok” tentang keterlibatan tokoh-tokoh utama dibalik skandal korupsi oplosan minyak Pertamax RON 92 senilai Rp 193,7 triliun tersebut. Cerita di video tiktok ini semakin meyakinkan publik tentang peran dan keterlibatan para pemain batubara dibalik kasus yang menghebokan dan meramaikan suasana puasa Ramadhan. (bersambung).
POPULER
