OPINI
Kaesang Tak Akan Dapat Gratifikasi Jet Pribadi Kalau Ayahnya Tukang Martabak
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS | Political Economy and Policy Studies Gratifikasi bisa dalam bentuk langsung atau tidak langsung (alias terselubung). Gratifikasi secara langsung diberikan langsung kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bersangkutan. Sedangkan gratifikasi terselubung, atau tidak langsung, adalah gratifikasi yang diberikan kepada anggota keluarga penyelenggara negara, antara lain anak. Gratifikasi kepada anak penyelenggara negara tersebut pasti diberikan karena jabatan ayahnya sebagai penyelenggara negara. Artinya, hadiah atau kenikmatan materiil tidak akan diberikan kepada anak orang biasa, bukan pejabat penyelenggara negara. Dalam hal Kaesang, gratifikasi pelayanan perjalanan dengan private jet ke Amerika Serikat (secara gratis) diberikan kepada Kaesang, karena status Jokowi, ayah Kaesang, adalah penyelenggara negara, dalam hal ini Presiden. Artinya, Kaesang tidak akan diberikan pelayanan perjalanan private jet (tanpa bayar), kalau ayahnya hanya seorang penjual martabak. klarifikasi Kaesang dihadapan KPK secara resmi, bahwa biaya perjalanan dengan private jet tersebut hanya sebesar Rp90 juta per orang, merupakan klarifikasi atau alasan yang sangat tidak masuk akal. Dalam hal ini, Kaesang terindikasi jelas telah berbohong kepada KPK, kepada aparat penegak hukum. Karena KPK dapat menghitung berapa nilai wajar dari biaya perjalanan dengan private jet ini. Pasti jauh lebih besar dari Rp90 juta per orang seperti pengakuan Kaesang. Artinya, selisih antara nilai wajar biaya private jet dengan biaya yang diakui Kaesang sebesar Rp90 juta per orang, akan menjadi gratifikasi. Pengakuan Kaesang di KPK telah menjadi bumerang untuk dirinya. Pertama, dalam hal ini, Kaesang tidak bisa mengelak lagi bahwa dia telah menerima gratifikasi sebesar selisih nilai wajar biaya perjalanan private jet dengan biaya yang diakuinya. Kedua, pengakuan Kaesang, bahwa biaya perjalanan sebesar Rp90 juta per orang, merupakan pengakuan atau alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, menunjukkan bahwa Kaesang dengan sengaja telah memberi keterangan palsu, alias berbohong, kepada aparat penegak hukum, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana berat. Berdasarkan informasi yang sangat jelas dari Kaesang, KPK harus segera melakukan penyidikan terhadap kasus gratifikasi private jet Kaesang ini. Kalau KPK membiarkan kasus Kaesang yang telah menjadi pengetahuan publik terbengkalai, maka berarti KPK menghalangi pemberantasan korupsi. Yang jelas masyarakat akan terus bergelombang menuntut KPK menangani kasus gratifikasi Kaesang secara transparan dan jelas. Indonesia adalah negara hukum. KPK harus taat hukum dan taat konstitusi. Bukan taat kepada Jokowi yang sebentar lagi akan lengser (atau dilengserkan?) (*).
Meluruskan Kekeliruan KPK tentang Kaesang
Oleh Abdullah Hehamahua | Mantan Penasihat KPK KPK berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara (PN), Aparat Pemegak Hukum (APH) serta orang lain yang terlibat dengan PN atau APH. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 19/2019 jo UU No 30/2002, pasal 11 huruf (a). Maknanya, KPK tidak berwenang memanggil, apalagi memeriksa Kaesang mengenai penerbangannya ke AS menggunakan private jet. Sebab, beliau bukan PN atau APH. Namun, menariknya, Kaesang menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Beliau bukan menemui Pimpinan atau Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Jika Kaesang hanya menemui Dewas, bukan Pimpinan KPK atau Dumas, tindakannya tersebut mengukuhkan kebenaran peribahasa Melayu, “buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya.” Maksudnya, “gimana ayah, begitulah anaknya.” Sebab, sudah menjadi pengetahuan penduduk bumi, Jokowi adalah presiden yang paling banyak melanggar Peraturan Perundang-undangan. Apakah dengan demikian Kaesang bebas semasekali dari jeratan hukum? Tidak juga. Kaesang, Rafael, dan Gratifikasi UU No. 31/99 jo UU No. 20/21, pasal 12B menyebutnya, gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PN atau PNS dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Kaesang bukan seorang PN atau PNS sehingga apa saja yang diterima dari siapa pun, tidak terkategori gratifikasi. Apakah itu bermakna, Kaesang bisa lolos dari jeratan hukum APH, khususnya KPK.? Tidak juga. !!! Bergantung “political will” dan kecanggihan proses penanganan perkara oleh KPK. Sebab, KPK bisa mengulangi kasus Rafael Alun, pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu. Kasus Rafael bermula dari ulah anaknya, Mario Dandy Satrio, 20 Februari 2023, menganiaya seorang remaja berumur 17 tahun. Penganiayaan Mario di kawasan Ulujami, Jaksel tersebut mengakibatkan korban mengalami koma cukup lama di RS Mayapada, Jakarta. Mario yang berpenampilan hedonis dengan motor besar Harley Davidson dan jeep robicon memicu polemik dalam masyarakat. Terungkaplah bau busuk bahwa, Mario adalah anak seorang pejabat Dit. Pajak, Kemenkeu. Masyarakat melalui medsos mendesak KPK agar memroses Rafael. KPK menolak dengan alasan, tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael. Saya pun menulis artikel singkat tentang hal tersebut. Saya menyarankan KPK agar memeriksa LHKPN Rafael. Hasilnya, Rafael dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. KPK berdasarkan pengalaman Rafael tersebut, dapat memroses kasus Kaesang melalui tiga pintu berikut: 1. KPK dan Bobby NasutionBobby Nasution (BN), sejatinya merupakan sarapan empuk bagi KPK. Sebab, BN adalah PN dan sudah banyak laporan masyarakat mengenai dugaan korupsinya. Bahkan, pak Busyro Muqoddas, Saut Situmorang (keduanya mantan Pimpinan KPK), ICW, beberapa alumni KPK, dan saya, melapor langsung ke Plt Ketua KPK, Nawawi Pomolango. Kami meminta KPK segera memroses dugaan korupsi BN, mantu Jokowi dan isterinya Kahiyang Ayu berkenaan dengan isu Blok Medan di Makuku Utara. KPK dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap BN seperti pasal 2, 3, 5, dan pasal 12 UU Tipikor. KPK juga dapat memidana BN berkaitan dengan gratifikasi. Sebab, menurut pasal 12B UU Tipikor, gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS atau PN berkaitan dengan jabatannya. BN adalah PN sehingga sehingga bisa langsung diproses KPK. Sebab, menurut ahli telematika, Roy Suryo, BN pernah menumpang pesawat jet pribadi milik pengusaha Medan Asian Capital Grup, RA. Pasal 12B UU Tipikor menetapkan, penerima gratifikasi harus melapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi. Namun, disebabkan BN tidak melapor dalam waktu 30 hari kerja, padahal peristiwanya terjadi pada tanggal 11 Desember 2022, maka kasus ini bukan lagi gratifikasi, tapi sudah berststus suap. Jika BN mengendarai jet pribadi dengan biaya sendiri, beliau harus buktikan, dari mana asal uang tersebut. KPK dalam penyelidikan/penyidikan kasus BN tersebut, harus menghadirkan Kaesang sebagai saksi. Sebab, Kaesang pernah menumpang jet pribadi. Jika ditemukan dua alat bukti yang meyakinkan sehingga BN ditetapkan sebagai tersangka maka, Kaesang juga dapat ditetapkan sebagai tersangka karena keikutsertaannya berdasarkan pasal 55 KUHP. 2. KPK dan Korupsi Gibran KPK dapat memasuki pintu kedua mengenai kasus Kaesang dengan cara memeriksa LHKPN Gibran. Sebab, menurut UU No 28/1998, PN wajib melaporkan harta kekayaannya, sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Konsekuensi logisnya, Gibran harus melapor kekayaannya karena sudah tidak menjabat walikota. KPK sambil menunggu LHKPN Gibran yang terbaru, dapat menggunakan LHKPN-nya sebagai cawapres. Sebab, setiap capres, cawapres, kepala daerah, dan caleg harus melaporkan kekayaanya ke KPK sebelum Pilpres, Pileg, dan Pilkada. KPK, berdasarkan laporan masyarakat, antara lain oleh Ubedilah Badrun dan MoU di antara perusahaan Shopee dan walikota Solo, maka status pemeriksaan LHKPN Gibran ditingkatkan ke tahap \"pemeriksaan khusus.\" KPK dalam konteks ini melakukan dua hal. Pertama, Gibran diminta membuktikan dari mana hasil kekayaan yang dimiliki, diperoleh. Jika Gibran tidak bisa membuktikan kelegalan harta yang dimiliki, maka beliau dapat dikenakan pasal gratifikasi, suap, konflik kepentingan, pemerasan atau “money laundry.” KPK dalam konteks ini dapat mengundang beberapa saksi antara lain: Kaesang, BN, isteri BN, perusahaan Shopee, Pemda Solo, dan Jokowi. Jika KPK menemukan dua alat bukti sehingga Gibran berstatus tersangka maka seluruh anggota keluarga Jokowi, termasuk Kaesang, sesuai pasal 55 KUHP, masuk penjara. 3. KPK dan Korupsi Jokowi Pintu ketiga yang bisa digunakan KPK untuk memenjarakan Kaesang adalah memeriksa LHKPN Jokowi. Sebab, Jokowi, pasca lengser dari jabatan presiden, harus melaporkan kekayaannya. KPK dengan menggunakan metode serupa seperti disebutkan sebelumnya, yakni pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki. KPK dalam proses tersebut, dapat mengundang pelbagai saksi, antara lain seluruh anggota keluarga Jokowi (termasuk Kaesang), para Menteri, pimpinan DPR, dan Kepala Daerah terkait. Hasilnya, Jokowi dan keluarganya, termasuk Kaesang dapat dipenjarakan. Sebab, dosa Jokowi tidak terhitung, mulai dari KKN, khususnya kolusi, nepotisme, gratifikasi, pemerasan, dan money laundry. In syaa Allah !!! (Depok, 18 September 2024).
Gibran Tidak Layak dan Tidak Boleh Dilantik Menjadi Wakil Presiden, Ini Alasannya
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela, seperti bunyi Pasal 7A Undang-Undang Dasar: \"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.\" Faktor atau butir-butir pemakzulan presiden dan wakil presiden tersebut kemudian diturunkan ke dalam UU tentang Pemilu (No 7/2017) sebagai persyaratan untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, seperti diatur di Pasal 169 huruf j:Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:J. tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dalam Penjelasan Pasal 169 huruf j diuraikan:Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina. Kedua peraturan perundang-undangan di atas, UU Pemilu dan Konstitusi, pada hakekatnya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia adalah manusia beradab, beretika, bermoral, dan taat hukum. Ketika presiden atau wakil presiden terlibat perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan wajib diberhentikan dalam masa jabatannya, alias dimakzulkan. Ketika seseorang terbukti tidak beradab, pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan postingan akun fufufafa di platform sosial kaskus. Postingan akun fufufafa ini menghebohkan karena berisi ejekan, atau lebih tepatnya hujatan, yang jelas bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat. Postingan hujatan ini ditujukan kepada banyak pihak termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya, serta beberapa selebriti lainnya. Netizen Indonesia kemudian menemukan jejak, bahwa akun fufufafa ini terafiliasi dengan Gibran Rakabuming Raka (Gibran). Bahkan ada yang mengatakan, dan cukup yakin, pemilik akun fufufafa ini adalah Gibran. Bukti jejak digital untuk itu banyak tercecer di mana-mana, dan sudah diungkap netizen ke publik Indonesia. Hujatan postingan akun fufufafa ternyata sudah berlangung sejak lama, sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Kalau benar pemilik akun fufufafa tersebut adalah Gibran, dan hujatan postingan fufufafa sudah berlangaung sejak lama, maka Gibran tidak layak dan tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, karena sudah melakukan perbuatan tercela yang melanggar persyaratan UU Pemilu dan melanggar konstitusi. Apakah benar akun fufufafa terafiliasi dengan Gibran? Apakah benar akun fufufafa adalah Gibran? Untuk memperjelas permasalahan akun fufufafa ini, MPR wajib menyelidiki dan mencari fakta kebenaran tentang akun fufufafa ini. MPR tidak boleh membiarkan permasalahan akun fufufafa ini berkembang tanpa ada kejelasan. Karena, terlalu berbahaya dan sangat memalukan bagi Indonesia di hadapan masyarakat internasional apabila mempunyai wakil presiden yang tidak beradab dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat. Oleh karena itu, publik Indonesia menuntut, sebelum ada kejelasan tentang akun fufufafa, maka MPR tidak boleh melantik Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. (*)
Lobi Singapura dan Cuan Besar di Balik Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Doktor Trisakti SETELAH 20 tahun dihentikan, Jokowi kembali membuka keran izin ekspor pasir laut. Kebijakan ini diputuskan sebagai wujud kepatuhan rezim neokolonial Indonesia terhadap lobi dan desakan oligarki global. Ekspor pasir laut diatur dalam regulasi terbaru yang diteken menteri perdagangan Zulkifli Hasan: Permendag No. 20 Tahun 2024 dan Permendag No. 21 tahun 2024 dengan merujuk pada Pertauran Pemerintah No. 26 Tahun 2023. Alasan pemerintah, ekspor pasir ditujukan untuk mengatasi masalah sedimentasi, hanyalah omong kosong. Sejauh ini pemerintah tidak pernah jujur dan terbuka terkait data seberapa parah akumulasi sedimentasi di Indonesia. Alasan sedimentasi hanyalah akal-akalan. Tujuan utamanya adalah \"cuan besar\" yang ditawarkan para oligarki lewat lobi dan desakan penerbitan izin ekspor pasir laut. Beberapa bulan sebelum izin ekspor diterbitkan, tepatnya pada April 2024 lalu, kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerima pendafataran 71 perusahan tambang pasir laut. Setelah diverifikasi, hanya 66 perusahan yang lolos verifikasi. Mirisnya, dalam hal ini, KKP melakukannya melalui proses penunjukan langsung. KKP lalu mengatur rencana, 66 perusahan tambang tersebut akan bermitra dengan 51 perusahan kapal isap pasir laut serta 54 perusahan mitra reklamasi atau pembeli pasir laut. Semua hal ini, telah diatur pemerintah lewat KKP, sebelum aturan izin ekspor pasir diterbitkan. Artinya, latar belakangnya bukan perbaikan sedimentasi laut. Melainkan alasan bisnis. Mulai dari perusahan penambang, kapal isap dan calon pembeli sudah diatur dan direncanakan dengan bail sejak awal. Dalam penawarannya, KKP mencatat, 66 perusahaan yang telah diverivikasi lewat proses penunjukan, mengajukan rencana konsesi penambangan pasir laut dengan luas paling sedikit 3,3 miliar kubik. Mayoritas perusahan tambang calon pembeli pasir itu berasal dari Singapura, Jepang, Cina dan Johor Malaysia yang akan dikirim perusahan kapal isap pasir dari Belgia, Jepang, Singapura, Cina dan Belanda. Harga patokan yang ditetapkan untuk pembelian pasir laut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 85 atahun 2021 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhitungan harganya dibagi dua. Pertama, perhitungan PNBP untuk pemanfaatan dalam negeri adalah 30% dari nilai harga patokan (HPP) dikalikan volume pengambilan pasir laut. Kedua, untuk pemanfaatan pembelian luar negeri atau ekspor, perhitungan PNBP adalah 35% dari nilai harga patokan (HPP) dikalikan volume pengambilan pasir laut. Pertanyaannya, berapa harga patokan (HPP) pembelian pasir atau sedimentasi laut? Dalam dalam Kepmen KKP No. 6 Tahun 2024, pembelian dalam negeri dibandrol Rp 93.000 per meter kubik. Sementara harga pembelian pasir luat negeri atau ekspor Rp 186.000 per meter kubik. Disebutkan dalam perencanaan kementrian KKP pada April lalu, bahwa mayoritasnya izin pemanfaatan pasir diperuntukan untuk diekspor ke sejumlah negara. Perusahan dan calon pembeli asing itu menawarkan permintaan dengan volume pembelian pasir laut 3,3 miliar meter kubik. Karena konteksnya adalah ekspor, maka harga acuan yg dipakai adalah Rp 186.000 per meter kubik. Jika 3,3 miliar meter kubik x Rp 186.000 = Rp 613 triliun. Itulah potensi \"Cuan\" jika seluruh permintaan berhasil diekspor sesuai harga jual Rp 186.000 per meter kubik. Ambisi negara untung penjualan pasir laut ke asing, diperkirakan akan jauh lebih besar. Secara keseluruhan, kementrian KKP menawarkan jumlah volume pasir yg jauh lebih besar dari permintaan asing yang hanya 3,3 miliar meter kubik. Dari data KKP, potensi volume pasir laut yg ditawarkan pemerintah sebanyak 17,64 miliar meter kubik, meliputi Laut Jawa sebanyak 5,58 miliar meter kubik, Selat Makassar 2,97 miliar meter kubik, dan Laut Natuna-Natuna Utara 9,09 miliar meter kubik. Artinya, pemerintah bisa memperoleh lebih banyak \"cuan\" seiring dengan meningkatnya permintaan volume pembelian pasir. Kebijakan ekspor pasir tidak lepas dari loby pihak asing. Terutama Singapura yang saat ini memang sangat membutuhkan stok pasir untuk reklamasi perluasan wilayahnya. Sejak 15 Juli 2023, pihak Singapura menunjukan tanda-tanda positif yang mengindikasikan kekuatan loby mereka bekerja dibalik pembahasan dan perencanaan penerbitan regulasi izin ekspor pasir laut. Wakil perdana menteri sekaligus menteri keuangan Singapura, sejak Juli tahun lalu, vokal menyatakan, pihaknya akan mengawal proses impor pasir ke Singapura oleh perusahan swasta, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Indonesia. Menurutnya, aturan terkait tataniaga impor pasir laut ke negaranya, tidak bergantung terhadap regulasi yang dibuat Singapura, melainkan aturan yang dibuat pemerintah asal, yakni Indonesia. Secara politik diplomasi, pernyataan ini mengandung daya negosiasi dan loby yang menunjukan Singapura sengaja menjatuhkan posisi daya tawarnya. Hal ini menunjukan Singapura sangat membutuhkan. Sampai bersedia memberikan kewenangan besar kepada Indonesia untuk menentukan aturan terkait impor, termasuk dalam konteks menentukan harga jual. Aneh, dalam konteks impor, umumnya negara pengekspor harus mematuhi aturan agar prodaknya bisa masuk ke negara importir. Ini sebaliknya, malah Singapura yang memberi akses kepada Indonesia sebagai negara asal untuk menentukan aturan hukum yang akan dipakai. Hal ini kembali dipertegas, Menteri kedua Luar Negeri Singapura, Maliki Osman, bahwa pihaknya akan menindak tegas perusahan swasta asal negaranya dalam melangsungkan ekspor jika melanggar dengan menggunakan aturan hukum yang dibuat Indonesia. Benar-benar aneh. Seolah Singapura sengaja menjatuhkan daya tawarnya, memberi keleluasaan kepada pemerintah Imdonesia menentukan aturan main asal dibuka keran ekspor pasir ke Singapura. Secara historis, Singapura sangat bergantung terhadap ekspor pasir Indonesia. Data penjualan ekspor pasir laut Indonesia dari trademap.org mencatat, volume ekspor komoditas dengan kodifikasi HS 2505.90.000 pada 2003 menyentuh angka 3,8 juta ton dengan nilai transaksi US$ 9,6 juta. Mayoritas pengiriman pasir laut ditujukan ke Singapura dengan besaran mencapai 3,6 juta ton atau senilai US$ 8,8 juta Namun ketika Indonesia mengumumkan larangan ekspor pasir pada 2007 karena tajamnya kritikan publik terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, Singapura mengalami krisis pasir lantaran 90% kebutuhan pasirnya bergantung terhadap Indonesia. Singapura lalu beralih mencari sumber pasokan pasir dari negara lainnya. Laporan Program Lingkungan Keberlanjutan Pasir Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019, mencatat, Singapura telah menjadi importir pasir terbesar di dunia selama 20 tahun terakhir, membawa sekitar 517 juta ton pasir dari negara-negara tetangga lainnya. Menurut SG101, kebutuhan pasir Singapura untuk keperluan reklamasi wilayah hingga 2030 mencapai 4 miliar kubik. Terutama untuk proyek reklamasi pelabuhan Tuas Singapura yang ditargetkan rampung pada tahun 2040. Proyek ini merupakan salah satu proyek reklamasi pelabuhan terbesar di dunia yg mampu menangani 65 juta TEU (TEU: satu kontainer 20 kaki) per tahun. Menjadi megaport pintar kelas dunia dengan teknologi pelabuhan generasi berikutnya, termasuk sistem operasi otomasi tak berawak. Untuk memenuhi keperluan tersebut, Singapura telah berkontrak dengan Johor Baru ke Jurong Town Corporation (JTC) sekitar SDG 15 dolar per meter kubik serta dari Vietnam sekitar SGD 35 hingga US$ 38 per meter kubik FOB Singapore. Jika dibandingkan dari sisi kualitas pasir, jarak suplai dan harga jual yang didapatkan Singapura dari Indonesia sudah pasti jauh lebih baik. Oleh karena itu, Singapura sangat berambisi melobi untuk memperoleh pasir laut dari Indonesia dibandingkan dari Vietnam, Malaysia ataupun Kamboja, Myanmar, Thailand dan Filipina. Sekarang ambisi dan lobi Singapura terwujud. Resmi bisa mengantongi izin ekspor pasir laut dari Indonesia. Relasi bisnisnya menjadi jelas. Singapura dapatkan manfaat pasir Indonesia untuk keperluan reklamasi wilayahnya. Sementara pemerintan Indonesia, mendapatkan jaminan \"cuan\" yang sangat besar. Inilah alasannya, akibat ada potensi keuntungan yang besar di depan mata, maka tak heran, banyak pejabat berlomba pasang badan dengan menyatakan ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan dan malah untuk membersihkan sedimen, menyehatkan laut dan mengamankan alur pelayaran. Shame on you !!!
Drama Pembangunan Ekonomi, Omong Kosong Industrialisasi dan Jatuhnya Kelas Menengah
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Doktor Universitas Trisakti Di ujung masa pemerintahan Jokowi, terkuak, upaya keras yang ditunjukkan selama hampir 10 tahun atas nama pembangunan ekonomi masyarakat, ternyata hanya sandiwara, drama yg justru melahirkan hasil negatif, makin memperburuk masa depan masyarakat. Kebijakan industrialiasasi, hilirisasi, masifnya pembangunan infrastruktur berbasis utang dan investasi, justru melahirkan gejala deindustrialisasi, terutama terpukul jatuhnya sektor manufaktur dan pengolahan yang menjadi prime mover perekonomian nasional. Bukti deindustrialisasi terlihat pada jatuhnya kontribusi manufaktur terhadap PDB. Di tahun 1995, share manufaktur terhadap PDB 41,8%, turun menjadi 38,5% di 2005, terus turun tajam ke level 28,9% di akhir 2023. Artinya, 10 tahun Jokowi berkuasa, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi bukannya memperkuat industrialisasi, menaikkan kinerja manufaktur, tapi malah semakin memperburuk. Hal ini sekaligus menegaskan, bahwa upaya penguatan transformasi struktural dari sektor pertanian dan jasa bernilai rendah ke sektor manufaktur demi memperkuat proses industrialisasi yang dibangga-banggakan, justru berjalan secara prematur, hanya sebatas janji-janji politik. Salah satu hal yang paling ingin saya \"maki\" adalah sandiwara penguatan kinerja industri, terutama manufaktur lewat kebijakan hilirisasi, khususnya hilirisasi di sektor pertambangan. Bahwa dengan bukti kegagalan industrialisasi, menunjukkan hilirisasi hanyalah omong kosong belaka. Faktanya, bahan mentah masih menjadi komoditi prioritas yang diekspor pemerintah dan industri yang berfokus di sektor pengumpulan hasil alam. Dilakukan secara ugal-ugalan bahkan cenderung ilegal. Dampaknya, untuk melangsungkan produksi, industri manufaktur harus bergantung tinggi terhadap bahan baku impor yang dibandrol harga global sangat tinggi. Inilah yang menjadi penyebab utama tertekannya kinerja manufaktur. Buktinya sederhana, Kemenperin mencatat, memasuki awal 2024, dari total impor Indonesia, bahan baku dan penolong mengambil porsi terbesar 67,70%. Ditegaskan dengan baik, mayoritas impor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sektor manufaktur. Ketergantungan manufaktur terhadap barang impor sangat tinggi. Bahwa saat ini, 90% bahan baku yang digunakan sektor manufaktur berasal dari barang impor. Menariknya, 30% dari total 90% bahan baku impor yang digunakan sektor manufaktur didatangkan dari Cina. Miris. Indonesia kaya akan sumber daya alam, artinya kaya bahan baku, tapi sektor manufakturnya bergantung 90% terhadap bahan baku impor untuk melangsungkan kegiatan produksi. Pemerintahan korup, bermental uang, bahan bakunya diekspor murah. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk menunjang produksi sektor manufaktur justru bergantung pada barang impor. Fakta memilukan ini memukul saraf sadar kita, bahwa hilirisasi dan kebijakan Domestic Market Obligation, hanyalah sandiwara, drama depan layar pemerintah. Di belakang, justru memprioritaskan ekspor bahan baku secara ugal-ugalan. Jatuhnya kinerja manufaktur akibat tingginya impor bahan baku, berdampak secara multy player effect. Bukan saja menjatuhkan share manufaktur terhadap PDB dan melemahkan kontribusi manufaktur terhadap penguatan kinerja ekonomi nasional. Melainkan juga berdampak terhadap jatuhnya kelas menengah, menambah jumlah angka rentan miskin dan kemiskinan. Kelas menengah dalam rentang 2019-2024 jatuh drastis dari 57,3 juta menjadi 47,85 juta. Artinya berkurang sebanyak 9,45 juta. Dapat dipahami, manufaktur merupakan tumpuan utama kelas menengah. Ketika manufaktur jatuh, perusahan terpaksa melakukan efisiensi dan PHK sehingga berujung pada pengurangan kelas menengah di sektor ini. BPS mencatat, kelas menengah yang bekerja di sektor manufaktur terus berkurang dari 21,45% di 2019 menjadi 17,13 di 2024. Artinya, 82,7% pekerja kelas menengah, saat ini beralih dan bekerja di sektor informal. Angka itu lebih buruk dibanding tahun 2013 yang hanya 72,6%. Mayoritasnya bekerja di industri jasa dan pertanian dengan nilai tambah yang sangat rendah, dengan pendapatan dan kesejahteraan yang buruk. Secara teoritis, kelas menengah merupakan bantalan utama perekonomian suatu negara. Di Indonesia, dari total angkatan kerja nasional, 75% berasal dari kelas menengah. Artinya, kelas menengah menjadi kata kunci utama yang menentukan data kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus bisa menjamin peningkatan mobilisasi dan penempatan kelas menengah ke sektor pekerjaan formal yang produktif, semisal manufaktur yg punya nilai tambah tinggi. Jika manufakturnya lemah dan terjadi PHK, maka data kesejahteraan masyarakat juga akan memburuk. Dengan adanya kegagalan industrialisasi, terutama kejatuhan manufaktur adalah alaram bahaya terjadinya goncangan dan kegagalan penyerapan lapangan kerja di sektor formal. PHK dan efisensi industri akibat perlambatan, mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan sehingga mayoritasnya beralih ke sektor informal yang sangat rentan. Misalnya, sektor jasa bernilai tambah rendah seperti e-commerce, kurir ojek online dengan besaran penghasilan yang tidak pasti, banyak yg tidak dilindungi asuransi dan pasti akan kesulitan mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit lainnya. Dampaknya, banyak yang jatuh ke level aspiring middle class atau kelas menengah rentan yang menunjukkan peningkatan dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada tahun 2024. Jika deindustrialisasi terus berlanjut, maka 137,5 juta jiwa rakya Indonesia kategori rentan miskin tersebut, bisa saja turun dan jatuh ke level miskin. Gejala tersebut telah nampak. BPS mencatat, pelan-pelan, seiring makin buruknya gejala deindustrialisasi, Jumlah rentan miskin yang jatuh ke level miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa di 2024, dari 25,14 juta jiwa pada 2019. Kenyataan ini, memukul saraf sadar kita tentang drama, sandiwara pembangunan ekonomi Jokowi hampir 10 tahun. Janji industrialisasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja formal, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat, hanyalah omong kosong. Sikap konyol pemerintah tidak berhenti di situ. Di tengah situasi jatuhnya kelas menengah, turunnya pendapatan, pengangguran, rentan miskin dan kemiskinan meningkat, pemerintah justru makin memperburuk situasi lewat kebijakan pemanggkasan subsidi dan kenaikan PPN yang makin memperlemah daya beli rakyat. Tentu saja akan makin memperburuk ancaman perekonomian. Daya beli yg makin tertekan akan terus menjatuhkan kontribusi konsumsi masyarakat sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Sandiwara rezim Jokowi ini sangat keterlaluan. Sangat miris, untuk suksesi drama pembangunan ekonomi dan omong kosong industrialisasi, Jokowi membenarkan dirinya Ambil utang pada periode pertama Rp 2.170,5 triliun, periode kedua sampai April lalu Rp 3.551,85 triliun. Artinya total utang yang dicetak Jokowi untuk suksesi sandiwara pembangunannya capai Rp 5.692,35 triliun. Dimana besarnya utang itu sangat rendah manfaatnya terhadap pembangunan ekonomi. Terbukti lewat rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara selama era Jokowi, meningkat dari 168,27 pada 2014 menjadi 315,81 di 2024 ini. Sedehananya, peningkatan utang berjalan lebih cepat daripada pendapatan negara. Utang tidak produktif, mayoritasnya justru bocor untuk membiayai kebutuhan lain di luar pembangunan ekonomi. (*)
Waspadai Komunis Gaya Baru Adu Domba TNI vs Rakyat
Adu domba TNI dan rakyat atas pemutarbalikan fakta sejarah G 30 S PKI sedang dimainkan komunis China PKI. Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, Cucu Buyut Pahlawan Pejuang Pra-Kemerdekaan RI Pemutarbalikan Pancasila oleh rezim Jokowi sebagai rameng untuk menyusupkan paham dan ideologi PKI Gaya Baru. Himbauan mengingatkan aeluruh tokoh pergerakan, ulama/kyai/habaib, mahasiswa, buruh dan oimpinan Ormas untuk mewaspadai situasi kebangsaan terkini. Inilah pemutarbalikan fakta sejarah komunis PKI Gaya Baru : Di tengah kebijakan pencabutan Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan rencana apel Akbar 22.000 ribu relawan berani mati pendukung Joko Widodo di Tugu Proklamasi Jakarta 22 September 2024, serta permintaan maaf Presiden Joko Widodo pada orang-orang PKI dan anak turunannya terkait peristiwa pemberontakan bersenjata G 30 S PKI. Patut menjadi pertanyaan kenapa kejadian tersebut di atas dilakukan menjelang pelantikan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto? Konsekuensi logisnya adalah 1. Sidang Istimewa MPRS/DPR-GR atas pemberhentian Presiden Ir. Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat Presiden/Mandataris MPRS oleh pimpinan MPRS saat itu Jenderal TNI AH Nasution, Osa Malik, Subchan ZE dll, termasuk semua anggota MPRS, berimplikasi bahwa penerbitan TAP MPRS tsb dan pengangkatan Soeharto menjadi Pejabat Presiden adalah terbukti melanggar hukum. Dengan demikian tindakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atas pencabutan Tap MPRS tsb berakibat membatalkan TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967. 2. PKI membuang badan atas peristiwa G30S PKI dan Soeharto, TNI serta Golkar juga umat Islam dapat dituduh sebagai pelaku dan dalang atas peristiwa pemberontakan bersenjata G 30 SPKI/kudeta terhadap Ir. Soekarno sebagai Presiden dan dengan kata lain hal ini menegasikan bahwa PKI sebagai pelaku dan justru PKI telah menjadi korban. Kejadian konstitusional dalam bentuk Pencabutan Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 ini telah menjadi fakta sejarah baru dimana terjadi alur sejarah memperkuat pendapat publik bahwa akhirnya Rezim PKI Gaya Baru sekaranglah yang menang. Analisis atas situasi tersebut di atas dapat mengganggu Polkamnas yang berdampak pada Gagalnya Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Selanjutnya, sejarah Indonesia akan ditulis ulang di bawah pengaruh dan kekuasaan sang pemenang PKI Gaya Baru. \"Inilah kudeta balasan PKI setelah 59 Tahun sejak 1965\". Catatan penting saya Untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Ir. Soekarno adalah pahlawan dan pejuang Proklamator Kemerdekaan RI/Panglima Tertinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi /Mandataris MPRS harus tetap dijunjung tinggi dan dihormati seluruh rakyat Indonesia. Dan Wabilkhusus Keluarga Besar Bani/Turunan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli Menyampaikan Terima Kasih Tak Terhingga pada Presiden RI Soekarno ,atas Jasanya Memerintahkan Pemugaran Makam dan Pemberian Penghargaan Gelar Pahlawan untuk Panglima Perang Jelajah Nusantara Adipati Kapitan Lingga Ratuloly. Tetapi, Catatan Sejarah Indonesia atas kekeliruan dan kesalahan Presiden RI Ir. Soekarno tidak boleh dihilangkan dalam catatan sejarah Bangsa Indonesia. (*)
Fufufafa dalam Perwatakan Iblis
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Diriku tak hendak berspekulasi seperti kebanyakan orang. Meski jejaknya mulai tampak terlihat dengan menyebut pemilik akun Kaskus Fufufafa itu Gibran Rakabuming Raka. Diriku lebih memilih untuk tak meyakininya. Tak meyakini Gibran pemilik akun itu. Nalarku mempercayai bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan iblis. Hanya iblis yang mampu menggerakkan pikiran jahat dan ujaran super jorok sebagaimana gencar diberitakan. Tak ingin dalam tulisan ini mengulang menyebut narasi jahat itu. Tak ingin memunculkan rasa mual tanpa bisa memuntahkannya. Akun Fufufafa menyedot pemberitaan setidaknya dalam dua pekan ini. Entah sampai kapan bisa bertahan. Tak mustahil bertahan sampai waktu yang lama. Bahkan akan makin menjadi-jadi selepas Jokowi menanggalkan jabatannya, dan digantikan Prabowo Subianto. Fufufafa akan makin intensif dibicarakan, dan mengkristal menemukan pijakan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik akun itu. Meski dipastikan tak lain seseorang dengan perwatakan iblis. Para pihak yang tak mempercayai atau bahkan mempercayai, bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan yang digerakkan iblis akan terus memburu dengan kemarahan yang sangat. Berburu lewat penerawangan orang pintar, atau bahkan melibatkan intelejen guna mengungkap siapa sebenarnya pemilik akun meresahkan itu. Kemarahan satu pihak dan pihak lainnya yang nama-namanya disebut dengan norma tak beradab, tentulah tak sama. Ekspresi kemarahan satu pihak dan pihak lainnya kedepan sulit diprediksi. Tentu setelah Jokowi tak lagi bertuah, tak mampu lagi bermain-main dengan hukum semaunya. Maka, saatnya perburuan itu menemukan siapa pemilik akun yang sebenarnya. Bicara ekspresi kemarahan mengingatkan pada Joko Pekik, seorang pelukis yang meluapkan kemarahan pada rezim Soeharto yang memenjarakannya setelah rezim ekspresif itu tumbang. Muncul kreatifitas atas karya lukisnya, berjudul \"Berburu Celeng\". Dalam karya lukis itu tampak celeng dipinggul ramai-ramai rakyat dalam suka cita keriangan. Ungkapan kepuasan dari perburuan panjang. Celeng dinisbatkan pada rezim yang tumbang. Itulah ekspresi kemarahan seorang seniman yang dieksplor dalam karya lukisnya. Entah kemarahan macam apa nantinya ditumpahkan para pihak yang namanya disebut dengan kompleksitas tak selayaknya, khususnya Prabowo Subianto. Tidak dicukupkan pada Prabowo seorang yang disasar, tapi perlu sampai keluarganya jadi sasaran akun Fufufafa dengan amat jahatnya. Hal yang tak patut dan tak sepantasnya. Pilihan narasi jorok dan rasis diumbar Fufufafa, sesuatu yang diluar nalar bisa dilakukan jenis manusia macam apa pun. Tak salah jika menyebut cuma watak iblis yang mampu melakukan perbuatan itu menjadi bisa dibenarkan. Akun Fufufafa memposting narasi jahatnya, itu disekitaran 2013 sampai awal 2019, saat Prabowo Subianto berhadapan dua kali dengan Jokowi dalam perebutan capres (2014-2019 dan 2019-2024). Spekukasi memunculkan dari beberapa postingan yang menyasar Prabowo itu menunjuk pada akun milik Gibran. Akun Fufufafa identik dengan akun Gibran yang lain--itu menurut pakar yang mengutak-atik mencari kebenarannya--menyerang pribadi siapa saja yang berdiri berhadapan dengan sang bapak. Tentu masih perlu pembuktian. Dan, diriku masih tetap tak hendak mempercayai. Masa _sih_ Gibran yang berwajah polos punya watak demikian busuk. Diri ini, sekali lagi, tak ingin mempercayai, tak bisa menerima seorang wakil presiden terpilih dengan masa lalu tak terpuji. Memalukan. Tak dinyana takdir membawa Gibran sebagai wakil presiden berpasangan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bersamaan pula muncul akun Fufufafa. Membuat suasana psikologis presiden terpilih dan wakilnya menjadi tak nyaman. Prabowo sampai saat ini masih tampak menahan diri. Tak hendak bicara akan akun Fufufafa, yang menyerang diri dan kehormatan keluarganya. Para elit Partai Gerindra mengatakan, bahwa Prabowo tak mempersoalkan hal-hal demikian. Menganggap itu lucu-lucuan saja... Jika benar demikian hebatlah Prabowo itu. Dan lebih hebat lagi jika sikap itu akan tetap ditunjukan saat ia menjadi presiden yang tak anti kritik. Tak memakai tangan kekuasaan untuk menyumpal mulut para oposan yang mengkritiknya. Hari-hari menjelang pelantikan presiden dan wakilnya, Prabowo-Gibran, seperti berjalan begitu cepatnya. Tanggal 20 Oktober 2024 pasangan capres terpilih itu akan dilantik. Namun menuju hari pelantikan apa pun peristiwa bahkan yang tak dikehendaki mungkin saja terjadi. Tak ada yang bisa memastikan akan muluskah pelantikan itu sesuai jadwal yang ditetapkan, atau ada peristiwa lain yang memaksa skenario pelantikan jadi berantakan. Aksi relawan Berani Mati pembela Jokowi dan keluarganya akan menggelar aksinya 22 September, itu akankah jadi jalan masuk penggagalan pelantikan presiden terpilih. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.**
Membaca Aura Politik Anies
Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Anies Baswedan memang tak melaju di Pilkada DKJ. Anies diganjal. Dijegal keras begal nomor wahid. Mulyono namanya. Modal kuasa yang dimiliki mampu menutup peluang partai politik mencalonkannya. Meski elektabilitas keterpilihan Anies tak terkejar dari paslon yang disiapkan istana (KIM Plus), Ridwan Kamil dan Suswono, tetap saja tak ada partai yang bernyali mengusungnya. Keterpilihan Anies tak bisa dibandingkan pula dengan paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi dengan paslon independen yang disiapkan sebelum putusan MK--PDIP saat itu tidak bisa mengusung calonnya sendiri--agar paslon yang didukung istana tidak kehilangan muka jika harus melawan kotak kosong. Putusan MK 60 dan 70 itu menyelamatkan PDIP untuk bisa ikut dalam Pilkada DKJ. Partai yang hasil pilegnya mendapat suara pemilih 7,5% bisa mencalonkan sendiri calonnya. Karenanya, PDIP terselamatkan. Mestinya putusan MK itu juga berdampak pada Anies Baswedan. Lain nasib PDIP lain pula nasib Anies, yang memang harga mati tak boleh diusung partai manapun. PDIP yang semula ingin mengusungnya dibuat berpikir ulang. Istana menyodorkan Pramono Anung sebagai _win win solution_. Pramono memang kader senior PDIP. Namun Pramono terlalu lama menyusu di istana. Hampir sepuluh tahun. Karenanya, ia calon yang diikutkan untuk sekadar ikut. Tidak sampai diharapakan bisa memenangkan kontestasi. Sebagai begal politik, tentu tak ada kamus rasa malu dinalar Mulyono. Berbangga partai politik bisa jadi sanderanya. Dibuat tak berkutik. Tak berani bersikap dengan independensi selayaknya. Tapi ada juga partai yang luput dari sanderanya, namun justru menyodorkan diri untuk disandera. Memilih masuk dalam lingkar kekuasaan, meski dengan meninggalkan suara konstituennya. Anies yang sedianya diusung PDIP, Senin (26 Agustus) lalu sudah hadir di kantor DPP PDIP untuk diumumkan namanya. Rencana pukul 13.00 namanya diumumkan Megawati Soekarno Putri. Tapi urung dilakukan. Konon sejam sebelum PDIP mengumumkan nama Anies dan Rano Karno, muncul sprindik ancaman dilayangkan Mulyono. Jika PDIP tetap nekat maka kasus korupsi BTS yang menyeret Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani akan diangkat. Sprindik yang mampu buat nyali PDIP _mingsrut_. Pengumuman paslon PDIP untuk Pilkada DKJ pun ditunda. Agar tak mencolok Pilkada PDIP beberapa wilayah lain pun diundur. Keesokan harinya nama Pramono Anung dan Rano Karno resmi diusung PDIP. Sekali lagi Anies terkunci. Pintu yang dibuka MK tak mampu buat partai bisa mengusung calonnya sendiri tergerak mencalonkannya. Partai yang tergahung dalam KIM Plus, yang karena putusan MK disinyalir bisa jalan sendiri-sendiri menentukan paslonnya lalu bergeming. Partai-partai itu layak dicatat dalam benak publik telah melakukan persekongkolan jahat membunuh Anies. Aura politik Anies coba dimatikan dengan dipaksa tak bisa mengikuti Pilkada DKJ. Tak ingin Anies jadi pemenangnya. Bahkan Anies diharap tak lagi bisa bersuara menghangatkan atmosfer perpolitikan. Anies dicukupkan sampai disitu saja. Di 2029 Anies diharapkan tak lagi jadi ancaman. Belum juga Prabowo Subianto dilantik pada 20 Desember 2024, sebagai Pesiden RI ke-8, panitia persiapan agar ia terpilih kembali di 2029 sudah bekerja dengan rapi. Maka, tak boleh ada Anies yang bisa jadi penghalangnya. Lantas apakah aura politik Anies menjadi redup? Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Di mana Anies mampu membuat sendiri panggung besarnya mengorkestrasi rakyat yang berharap perubahan. Rakyat pendukungnya, setidaknya yang memilihnya pada Pilpres 2024, menuntut dihadirkannya partai baru yang dinahkodainya. Partai yang membawa semangat perubahan. Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan.**
Timnas Garuda dengan 14 Pemain Naturalisasi: Kita Bangga atau Malu?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora di USA & Corporate Advisor BANYAK Diaspora di AS menonton siaran ulangan Timnas Garuda yang menahan seri Timnas Australia. Kami bangga di satu sisi, tetapi ketika membaca tweet senior tokoh masyarakat eks Dubes Polandia, Pak Peter Gontha yang galau mengekspresi rasa malunya dengan fakta bahwa 9 orang dari skuad Garuda adalah pemain naturalisasi. Ketika dicek lagi ternyata ada 14 orang yang tadinya warga negara Belanda, Belgia, Spanyol dan lainnya (silahkan di cek lagi), jadi teringat waktu Shin Tae Yong (STY) mulai merekrut pemain-pemain asing, banyak orang merasa galau seperti Pak Peter tadi. Mungkin sekali ada jutaan penggemar sepakbola yang merasa malu karena nasionalisme martabat sebagai bangsa Indonesia terusik ketika di setiap Timnas bertanding, bintang-bintang pemain naturalisasi yang turun berperan. Tapi perasaan ini belum terungkap selama ini. Baru ketika tweet pak Peter Gontha viral dengan ekspresi galau, netizen-netizen pun sadar. Sebagai eks pemain sepak bola di waktu kuliah di Amerika Serikat dan pembina tim sepak bola anak-anak mahasiswa Indonesia di Los Angeles, saya merasa berhak memberikan kritik membangun kepada PSSI yang kita cintai dan kepada Ketumnya Pak Erick Thohir yang kita hormati. Betul kita kagum dan angkat topi dengan upaya-upaya Pak Erick Thohir yang merestrukturisasi PSSI. Gebrakan-gebrakan positif beliau banyak sudah dalam membenahi PSSI, termasuk merekrut STY. Corporate restructuring di PSSI itu memang sukses di bawah kepemimpinan sang superman, yang juga Menteri BUMN. Tapi selalu ada ruang kritik membangun, yaitu kritikan yang tidak dapat dipungkiri bahwa mengapa Timnas kita itu didominasi pemain-pemain asing yang dinaturalisasi? Salahkah kebijaksanaan itu? Tentu tidak, karena tidak melanggar AD/RT PSSI. Tapi ini miris dan tidak logis karena sebagai bangsa yang besar dengan 275 juta jiwa seakan kita tidak punya harga diri harus mengimpor pemain-pemain dari Eropa dan negara lain. Bukankah Indonesia itu gudangnya talenta sepak bola terutama di Papua dan daerah-daerah Indonesia Timur yang belum terjamah? Mungkin tim pencari talenta PSSI belum percaya dengan talenta dan IQ orang-orang kita yang memang masih rendah menurut lembaga survei? Atau mungkin PSSI ingin mendapat hasil restructuring yang lebih instan dengan merekrut pemain-pemain asing seperti di semua klub sepak bola dunia. Tapi ketika yang namanya Timnas, kita mempertaruhkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia yang besar dengan kibaran merah putih. Eporia kemenangan Timnas Garuda baru-baru ini, dapat dilihat termasuk ketika skuad Garuda menahan Timnas Australia yang disambut gegap gempita di Gelora Bung Karno (GBK) dengan bendera merah putih dimana mana. Tapi miris ketika kita menyaksikan Presiden Jokowi turun ke lapangan menyalami para pemain-pemain naturalisasi yang berwajah ganteng berkulit putih. Terlihat beliau bangga dan wajahnya berseri seri. Kamera-kamera TV sepertinya kurang menayangkan momen serupa kepada pemain-pemain yang berkulit sawo matang. Penonton di GBK-pun terpaksa ikut arus merayakan pesta keberhasilan Timnas dengan setengah sadar mengelu-elukan Timnas skuad Garuda yang 9 pemainnya yang turun berlaga tadi adalah pemain-pemain naturalisasi. Mereka ikut bereporia, bahkan senyap-senyap terdengar memuji Jokowi dengan teriakan-teriakan \"Mulyono, Mulyono...\" berkali-kali entah apa maksud teriakan itu. Yang jelas excited bangga bisa menahan seri Australia. Kita kerap tidak sadar membohongi diri sendiri, bahwa Timnas kita hebat. Hebat dan bangga bila mayoritas pemain-pemain itu putra-putra Indonesia yang berkulit sawo matang atau hitam seperti anak-anak Papua atau Indonesia Timur.Lebih kaget lagi ketika menonton video bagaimana Pak Erick Thohir menyemangati para pemain Timnas dengan bahasa Inggris sepotong-potong. Ini aneh. Bukankah Bahasa indonesia yang seharusnya yang dipakai berkomunikasi dengan Timnas? Cetus tetanggaku Jason, orang Texas yang nikah dengan mbak Sumiyati “This is weird, why didn\'t Erick speak in Bahasa Indonesia? Yet he spoke broken English\".Sepontan saya jawab, “Because those players are naturalised Indonesians.They are in fact Europeans.” Langsung kamipun lanjut membahas fenomena bagaimana STY dan Erick Thohir dapat berkomunikasi efektif dengan para pemainnya dengan maksimal dan efektif dengan bahasa Inggris logat Korea dan Indonesia. Bayangkan si pelatih Korea bahasa Inggris dan Indonesianya terbatas. Para pemain naturalisasi tidak fasih Bahasa Indonesia. Terus pemain asli Indonesianya juga terbatas bahasa Ingrisnya. Luar biasa memang. Amazing they can do it terutama Coach STY. Sehingga iapun laris ditawarin menjadi bintang iklan di berbagai produk dalam negeri. Sementara pelatih-pelatih Indonesia yang pernah sukses membawa tim U 18 tidak berkesempatan beriklan. Memang Indonesia is a land of opportunity bagi STY yang kalau di Korea dia tidak akan punya fasilitas expat semewah yang dia dapat dari PSSI.Pokok kritikan ke PSSI dan Erick Thohir adalah kita cinta PSSI dan ingin negeri kita bermartabat di mata dunia. Phenomena corporate restructuring PSSI adalah contoh klasik kelemahan bangsa kita yang terkadang kurang menghargai bangsa sendiri. Kalau boleh dikatakan belum sempurna melaksanakan praktek Good Corporate Governance. Jadi saran untuk PSSI, adalah pergilah ke Papua dan daerah-daerah Indonesia lainnya, burulah talenta-talenta sepakbola nasional kita. Mungkin mereka anak-anak orang miskin tapi ingat Messi, Pogba, Pele dll itu juga anak-anak kampung orang miskin. STOP merekrut talenta asing. Jangan menelantarkan talenta-talenta bibit sepak bola di daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Mereka bangsa Indonesia asli yang kita patut banggakan. (*).
Jokowi Akan Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK menjadi Panglima TNI, dan selama Jokowi nasih berkuasa, Gatot sering menyoroti isu kebangkitan PKI, agar semua waspada Pada tahun 2017 jelang peringatan G30S/PKI, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk memutar film p ehengkhianatan G30S/PKI. Semua prajurit, mulai dari tingkat Kodim, Korem, hingga Babinsa, wajib menonton film buatan tahun 1980-an itu. Jenderal Gatot sekalipun sudah purnawirawan masih mendidih ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, memuat isi ingin permintaan maaf kepada PKI, mengadakan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada pelanggaran HAM, arahnya untuk membela dan melindungi PKI Agar semua lebih peka dan waspada dengan statemen Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Afiliasi Jakowo terpapar PKI sangat fulgar, ini tersanbung dengan pernyatan Bambang Tri ( Jokowi Under C weover II ) bahwa Jokowi terpapar PKI. Rencana aksi pasukan sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Jokowi memilih September ( biasa menghindar itu bukan perintahnya ), jelas memberi isyarat terkait dengan peristiwa G 30 S PKI. Peristiwa ini sangat mungkin masih tersambung dengan semangat Aidit setelah mendapatkan arahan MaoTse Tung. Mengingatkah kita dialog Mao Tse Tung dengan Aidit tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking , menjelang meletusnya PKI : Mao : Kamu harus bertindak cepatAidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalangMao : Baiklah, lakukan apa yg yang saya nasihatkan kepadamu - habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikuti mu.Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Rencana aksi pasukan bergaya sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta, yang berbau narasi perjuangan PKI, akan nyasar kemana. Konon Konsolidasi Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi (yang akan lengser dari kekuasaannya) dilakukan 22 September ini akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, tekad untuk apa. Jokowi silahkan unjuk keberanian tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan monumen pembela pada PKI. Tampaknya Jokowi benar benar sudah limbung, nanar, berjalan tanpa arah, seolah olah masih akan terus berkuasa, di balut ketakutan yang acut resiko hukum yang sudah mengintai diri dan keluarganya. Semua rekayasa politiknya sudah buntu dan mentok, terkesan seperti tidak siap lengser dari kekuasaannya. Peringatan waspada dari Jenderal ( Purn ) Gatot Nurmantyo tetap relevan. Kalau aksi akan membuat kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, ada niat akan menggangu rencana pelantikan Prabowo Subianto 20 Oktober mendatang, sama artinya Jokowi akan bunuh diri. (*)
POPULER
