OPINI
PSN & Pagar Laut: Kekuatan Regulator Negara vs Kekuatan Kekayaan Oligarki
Oleh Gde Siriana | Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), kandidat doktor Ilmu Politik Dinamika relasi oligark pengembang dan pemprov DKI pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dalam konteks pembangunan, kehadiran oligark adalah suatu keniscayaan. Negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi mau tidak mau membutuhkan investor besar, sehingga memberi ruang pada oligark untuk berperan besar dalam pembangunan. Oligark dapat dijelaskan sebagai pengusaha yang super rich, menguasai struktur pasar di mana bisnisnya berlangsung yang ditandai dengan adanya hambatan kompetisi, dan memiliki kemampuan mempengaruhi pemerintah dalam rangka penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan mereka yang bertentangan dengan kepentingan publik (Gottfied, 2019). Tujuan oligark adalah pertahanan kekayaan (Winters, 2011), akumulasi kekayaan (Robison & Hadiz, 2004) dan keberlanjutan kekayaan (Gottfried, 2019). Relasi simbiosis yang terbangun antara negara atau pemerintah dengan oligark dapat mengalami pasang-surut. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah dapat mendominasi oligark, dan di kurun waktu yang lain oligark terlihat lebih mendominasi pemerintah (Siriana, 2025). Kemampuan pemerintah mendominasi oligark terletak pada keseimbangan kekuatan regulator pemerintah dan kekuatan kekayaan oligark. Pemerintah sebagai penguasa regulasi dapat menentukan kepada oligark mana distribusi ekonomi terbesar termasuk berbagai privilege tertentu diserahkan. Pemerintah juga dapat menentukan oligark mana yang harus disisihkan atau disingkirkan karena dianggap tidak loyal kepada penguasa. Sebaliknya oligark berupaya mendominasi pemerintah, atau setidaknya beradaptasi dengan penguasa baru, melalui kekuatan sumber daya tidak terbatas yang dimilikinya dan kolektivitas jejaring sesama oligark. Pada waktu tertentu oligark dapat tidak mendukung rezim penguasa bahkan menjatuhkan pemerintah yang sah bilamana dianggap mengancam keberlanjutan kekayaan oligark. Dengan demikian dalam proses upaya saling mendominasi tersebut menyebabkan relasi symbiosis antara oligark dan pemerintah dapat berjalan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor basis kekuasaan, derajat kepentingan, ketergantungan sumberdaya, dan elemen-elemen demokrasi (Siriana, 2025). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta (RTJ) di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, terlihat oligark pengembang mendominasi Pemprov DKI Jakarta melalui perijinan pelaksanaan yang diterbitkan tidak mematuhi aturan reklamasi yang lebih tinggi. Sebaliknya pemberlakuan aturan kontribusi tambahan terhadap pengembang oleh Gubernur Basuki, yang belum diatur dalam Perda Reklamasi, merupakan bentuk upaya Pemprov DKI mendominasi oligark pengembang, yang kemudian gagal dijalankan karena ditolak pengembang. Sedangkan di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, terkesan Pemprov DKI Jakarta mendominasi oligark pengembang dengan dihentikan permanen pembangunan RTJ. Namun demikian, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas properti yang telah dibangun di atas pulau reklamasi telah memungkinkan aktivitas komersial berlanjut di atas pulau reklamasi. Dengan demikian tujuan oligark pengembang, yaitu keberlanjutan kekayaan, tetap tercapai. Fenomena Pagar Laut Pesisir Tangerang Berbagai media mainstream nasional telah melaporkan ditemukan pagar laut yang dibangun sekitar 500 meter dari bibir pantai membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer. Pagar laut tersebut melintasi wilayah pesisir puluhan desa nelayan di enam kecamatan. Anehnya, sejumlah pihak yang sebenarnya layak dianggap mengetahui, pada awal pagar laut viral di media sosial, menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai pembangunan pagar laut tersebut. Misalnya Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Repubik Indonesia, hingga Kepala Desa. Padahal masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang telah memprotes keberadaan pagar laut tersebut sejak awal tahun 2024 karena menghalangi aktivitas mereka dalam menangkap dan menambak ikan. Tetapi protes tersebut tidak mendapatkan perhatian dan respon instansi terkait. Lokasi pagar laut yang berdekatan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, membuat kecurigaan publik mengarah kepada pengembang. Tetapi pihak PIK 2 telah membantah keterlibatan dalam pembangunan pagar tersebut. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pagar laut tersebut tidak terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Belakangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut dibuat secara terstruktur untuk jadi daratan dengan tujuan menahan abrasi. Sedangkan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengakui bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area pagar laut Tangerang. Dalam perkembangannya diketahui pemilik Sertifkat HGB tersebut, antara lain PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Melihat pembangunan pagar laut tersebut tidak berijin maka itu dapat dianggap illegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun hingga saat ini identitas individu atau entitas yang secara langsung bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut belum diungkap pemerintah secara resmi. Pemerintah dan otoritas resmi beralasan masih melakukan investigasi untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan pagar laut. Kasus pembangunan pagar laut Tangerang tersebut, sesungguhnya memiliki kesamaan dengan kasus pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pelanggaran atas ketentuan dan aturan yang berlaku terkait pembangunan wilayah pesisir. Pernyatan beberapa instansi pemerintah yang tidak mengetahui pembangunannya menunjukkan kelemahan dalam birokrasi pemerintah di berbagai level terkait tata ruang dan perizinan. Selain itu pagar laut telah menciptakan konflik ruang antara pengembang dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh lainnya, fenomena konflik ruang juga terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti misalnya terjadi sebelumnya di Sentul City, Wadas, dan Rempang. Pengembang atau investor dengan berbekal perijinan tertentu, yang juga disertai dengan perlindungan hukum dan politik oleh penguasa, dapat melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat setempat. Kalaupun ada penggantian material, masyarakat menerima sejumlah uang yang jauh dari asas keadilan. Terlepas dari aturan-aturan terkait sertifikat HGB hanya diperuntukkan untuk daratan, dan tidak berlaku untuk sungai atau laut, pada prinsipnya proses penerbitan sertifikat HGB harus mengacu pada ketentuan tata ruang dan perizinan terkait lainnya. Kepatuhan dalam proses perijinan terkait pembangunan wilayah merupakan cara pemerintah mengendalikan pembangunan agar memenuhi prinsip keadilan, dan menunjukkan bahwa negara berdaulat penuh di darat, laut dan udara. Dominasi Oligarki Pengembang dan Peran Aktor Supra-power Mengamati kronologi pembangunan pagar laut Tangerang, dapat dipastikan bahwa proses awal pembangunan pagar laut dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melihat bahwa pembangunan tersebut ‘tidak diketahui’ institusi terkait patut diduga adanya upaya sistematis dan terstruktur, yang mengendalikan birokrasi pemerintah sehingga tak berdaya, membiarkan, atau pura-pura tidak mengetahui. Dalam beberapa kajian operasional oligark, kekuatan sumberdaya oligark dan jejaring sesama oligark mampu mempengaruhi berbagai instansi terkait untuk memuluskan tujuan bisnis oligark. Tidak itu saja, oligark juga mampu memobilisasi masyarakat sipil, termasuk kepala desa, LSM dan media tertentu, untuk bekerja sama demi kepentingan oligark. Pengakuan sekelompok nelayan bahwa mereka yang mengerjakan pembangunan pagar laut dapat menjadi contoh. Mereka mungkin saja dipekerjakan dalam pembangunan tersebut, tetapi tentu saja ada pihak yang memberi pekerjaan dan membiaya pekerjaan tersebut. Pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp.10 miliar membuktikan bahwa tidak mungkin masyarakat nelayan setempat berswadaya dalam biaya pembangunan. Ada kekuatan kapital oligarki pengembang tertentu yang mempekerjakan mereka. Dari fakta-fakta di atas, ini menunjukkan bahwa oligark pengembang tertentu terlihat mendominasi pemerintahan Jokowi. Publik dapat melihat jejak kehadiran oligark pengembang pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Jokowi yang mengusung rezim infrastruktur selalu memberi karpet merah pada investor. Bahkan Presiden Jokowi pernah menginstruksikan para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengawal investasi. Saya mengkritisinya dalam sebuah artikel di Koran Tempo 8 Desember 2021, karena demi investasi tetapi berpotensi menabrak aturan perundang-undangan. Dalam operasinya, oligark menggunakan aktor Supra-power untuk menyelaraskan berbagai urusan yang terkait dengan berbagai institusi berwenang. Aktor Supra-power adalah pejabat negara yang kewenangannya melampaui posisinya dalam struktur birokrasi/institusi. Di dalam sistem yang korup dan tidak memiliki kepastian hukum, aktor Supra-power mampu memanfaatkan peluang dan cenderung melakukan abuse of power demi keuntungan dirinya dan kelompoknya, misalnya dengan memanfaatkan celah hukum/regulasi tertentu. Oligark selalu membutuhkan aktor Supra-power karena dianggap berani menabrak atau menyiasati aturan, kuat secara politik dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya karena memiliki kemampuan mengkoordinasikan banyak pihak yang berkepentingan (Siriana, 2025). Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, aktor supra-power diperankan oleh Gubernur Basuki. Dia tidak saja mampu memanfaatkan celah hukum dalam perizinan reklamasi, tetapi juga mampu mendapatkan dukungan politik dari pemerintah pusat saat itu. Gubernur Basuki memainkan perannya sebagai konduktor kepentingan oligark, misalnya terkait AMDAL, pengukuran dan permohonan sertifikat lahan reklamasi kepada instansi terkait. Bahkan dia tidak mendapatkan sanksi apapun dari Menteri Dalam Negeri saat itu meskipun pejabat pemerintah pusat lainnya menganggap perizinan reklamasi Teluk Jakarta dan ketentuan kontribusi tambahan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengamati kronologi pembangunan pagar laut, dapat dipastikan juga terdapat peran aktor Supra-power, yang mampu mengendalikan situasi sehingga berbagai instansi menyatakan ketidak tahuan atas pembangunan tersebut. Seolah-olah sebagai ‘operasi senyap’ bagi institusi. Suatu operasi yang akan berjalan mulus jika tidak ada protes nelayan sekitarnya. Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo 1. Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan keberpihakannya pada prinsip keadilan dan masyarakat lemah, yang berualang kali disampaikan dalam beberapa pidatonya. Atas kasus pagar laut ini, pemerintah perlu membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan masyarakat dan kampus, tidak hanya elemen kementerian dan kepolisian saja. 2. Pemerintah perlu bersinergi dan harmoni dalam merespon persoalan ini, tidak menunjukkan sikap yang berbeda atau mengedepankan ego sektoral. Misalnya nampak dari perbedaan sikap antara KKP dan TNI AL. Perbedaan sikap hanya akan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan public akan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. 3. Pemerintah harus segera memerintahkan penanggung jawab pembangunan pagar laut illegal di Kabupaten Tangerang untuk segera membongkarnya. Selain itu menuntut semua pihak yang terlibat secara hukum. Pemerintah harus mengendalikan perilaku oligark agar sepak terjang mereka tidak merugikan kepentingan umum. Fakta-fakta telah menunjukkan bahwa perilaku oligark tak ubahnya seperti organisasi mafia yang menguasai birokasi dan institusi penegakan hukum. 4. Dalam rangka clean governance yang sering disampaikan Presiden Prabowo, perlu diungkap siapa aktor-aktor supra-power yang terlibat dalam pembangunan pagar laut, maupun penerbitan SHGB secara illegal di kawasan tersebut. Pejabat negara yang terlibat harus dikenakan sanksi etik dan pidana. Harus ada bentuk efek-jera yang diterapkan Presiden Prabowo untuk mendapatkan kepercayan rakyat. Meskipun survei kepuasan pada 100 hari pemerintahannya tinggi, tetapi evaluasi penuh atas kinerja pemerintah setelah enam bulan, seperti diinginkan Presiden Prabowo, dapat saja tingkat kepuasan masyarakat menurun bilamana persoalan pagar laut ini tidak transaparan dan hanya diselesaikan secara politik. 5. Dalam konteks tertentu, pembangunan oleh pihak swasta baik yang dilakukan di darat maupun laut tanpa diketahui oleh aparat negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional sehingga dapat dianggap sebagai tindakan subversif. Karena itu peran TNI sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan negara. TNI harus mampu menjaga jarak dengan para oligark agar tidak terjadi konflik kepentingan. (*)
Sebelum Terlambat Presiden Segeralah Keluarkan Maklumat "Seret Jokowi"
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Thomas Jefferson mengatakan bahwa penindasan terhadap suatu bangsa lebih banyak dilakukan oleh penguasa dari bangsa itu sendiri daripada oleh penguasa asing. Kaum Pribumi sebagai Pendiri Negara, Pemilik Negara dan Penguasa Negara, saat ini kembali menjadi budak dan tamu di tanah airnya sendiri. Mantan Presiden Jokowi sebagai boneka Oligarki telah mengukir karya besar memberi karpet merah kepada Oligarki ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan nekad telah dan akan mendirikan negara dalam negara seperti PIK 1 dan sedang berlangsung membangun Negara Aguan di PIK 2. Pada hari Senin 20 Januari 2025, menyertai Bapak Said Didu check perkembangan di PIK 2. Lokasi pertama yg kita kunjungi adalah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang tempat TNI AL bongkar pagar kemarin - tapi hari ini istirahat. Sepanjang jalan yang di lalui terlihat dengan jelas pembangunan negara Aguan tetap berjalan, akibat lalu-lalang kendaraan berat jalan rusak parah, tanah yang sudah mereka kuasa ditutup pagar setinggi sekitar 4 meter. Lokasi yang masih terbuka yang sudah di kuasai berderet deret Dump Truck sedang berlangsung penimbunan tanah, terlihat di sana sini sudah berdiri bangunan (gedung) permanen menjulang tinggi lambang kekuasaan dan keangkuhan PIK 2. Di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga laut sedang pasang, rakyat dan beberapa tokoh masyarakat yang tahu Said Didu datang menyambut dengan ramah dengan rintihan meminta tolong bebaskan kami masyarakat di sini dari ancaman, penindasan dan kepungan kampung rakyat dari banjir Hampir semua kampung bagian dalam, dekat pantai sudah terkepung banjir karena penimbunan tanah sudah tidak peduli lagi dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. Pindah tempat menuju Desa Tanjung Burung, Kec Teluk Naga, Tangerang - pinggir Sungai Cisadane, bermaksud sewa kapal kecil akan mengitari pantai yang bisa dijangkau. Dalam persiapan dan kapal kecil sudah merapat datanglah preman mengaku ini wilayah saya. Menghindari keributan dan bahaya lainnya terpaksa kita pergi dan rencana sewa kapal, kontak via HP dibatalkan. Pindah tempat akan masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang di gang masuk di kanan kiri sudah terpasang spanduk / baliho larangan masuk bagi Said Didu dkk. Mobil terus memutar di lokasi yang sedang melakukan penimbunan tanah. Sosok Said Didu dianggap musuh yang berbahaya bagi Aguan (PIK 2),terpampang foto baliho Said Didu di pintu masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan desa lainnya. Hebatnya Aguan membuat perlawanan oleh warga pribumi setempat yang sudah menjadi antek dan budaknya. Semua yang mengikuti perkembangan pembangunan negara dalam negara lebih luas dari negara Singapura khususnya di PIK 2, akan terkecoh kalau hanya fokus di pematokan laut. Pematokan laut di beberapa tempat sepertinya akan dibangun pelabuhan pantai pendukung Negara Agunan yang tidak lama akan berdiri megah sebagai hunian etnis cina sesuai perintah Xi Jinping. Jalan keluarnya Presiden Prabowo Subianto keluarkan situasi \"DARURAT PERANG, SERET JOKOWI\" untuk melawan perampas kedaulatan negara, tangkap adili dengan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat. (*).
KPK Akan Periksa Megakorupsi Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan LAPORAN Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada tanggal 10 Januari 2025 telah ditindaklanjuti pihak KPK dan kini laporan beserta dokumen pendukung tersebut telah berada di tangan Pimpinan KPK. Hal ini diketahui berdasarkan Surat KPK No K/190/PM 00.0/30-35/01/2025 dengan sifat Segera yang ditujukan kepada Azam Khan dan Rizal Fadillah Advokat dari TPUA tanggal 15 Januari 2025. Isi Surat tersebut sebagai berikut : \"Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan langsung tanggal 10 Januari 2025, kami menyampaikan apresiasi atas peran serta Saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut kami teruskan kepada Pimpinan KPK dan Biro Hubungan Masyarakat KPK\" Surat ditandatangani Eko Marjono Divisi Bidang Informasi dan Data a.n Pimpinan setelah melalui proses Konsultasi saat penyerahan dan Verifikasi atau Penelaahan pasca penyerahan. TPUA tentu mengapresiasi tahap kajian dan langkah yang disiapkan oleh Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. TPUA menyampaikan harapan bahwa KPK dapat merespons rilis OCCRP tentang status mantan Presiden RI Joko Widodo yang masuk sebagai Finalis Orang Terkorup untuk Tahun 2024. TPUA berharap KPK dapat memanggil Joko Widodo atau Jokowi agar rilis segera terklarifikasi. Publik pun banyak yang menduga bahwa memang selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi itu melakukan korupsi bahkan mega korupsi. Pada Pilpres 2019 saja sudah ada kesaksian dari Danto Restyawan mantan Direktur KA dalam persidangan korupsi DJKA bahwa ada tugas dari Menhub untuk menggalang dana pemenangan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Jokowi bungkam saat ditanya. Itu baru Kereta Api, bagaimana dengan BUMN lain. Dana APBN untuk Covid 19 luar biasa tersedot tanpa pengawasan. Jokowi menerbitkan Perppu pembebasan hukum perdata, pidana maupun administrasi bagi penggunaan dana APBN. Bila ini diaudit dengan seksama pasti besar sekali jebolnya uang negara. Jokowi ongkang-ongkang kaki. Saat Konsultasi TPUA menyampaikan dua contoh kasus \"besar\" dan \"kecil\" yang semuanya mudah untuk disidik. Pertama, dugaan korupsi pada ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan segala kemudahannya yang menyebabkan pengawasan lemah. Jokowi kuat dalam memegang kendali otoritas. Lebih dari 500 trilyun disinyalir menguap. PPATK menyatakan 36,67 % mengalir kepada ASN dan politisi. Airlangga menyebut bahwa dana PSN selama 8 tahun telah teralokasi 1500 trilyun. Kedua, kasus rumah hadiah negara untuk Jokowi. Ia mendapat hadiah jauh lebih besar daripada Presiden sebelumnya yang berdasar aturan rumah senilai maksimal 20 Milyar atau tanah 1500 M2. Sedangkan Jokowi memperoleh 12.000 M2 yang jika dinilai harga tanahnya saja minimal 120 Milyar belum bangunan. Tanah itupun sudah \"dikorupsi\" 3000 M2. Penggelontoran Bansos Pilpres 2024, dana APBN proyek IKN, bancakan tambang nikel, timah, batubara, emas dan lainnya, manipulasi hutang luar negeri, Kereta Cepat, Tax Amnesti, gratifikasi dan fadilitasi famili, BTS, hingga Judi Online potensial untuk menggendutkan rekening Jokowi. Kolusi penguasa dan pengusaha menjadi modus dari korupsi strategis nasional (KSN). Strategis dan sistematis korupsi Jokowi dimulai dari identitas atau ijazah palsu (documentary corruption) kemudian penyalahgunaan jabatan atau wewenang (authority corruption) dan berakhir pada perampokan kekayaan (financially corruption). Pemeriksaan korupsi Jokowi harus bersifat menyeluruh, meski KPK dapat memulai dari kasus per kasus. Mega korupsi Jokowi harus mulai diusut. OCCRP tidak sembarang mempublikasi. (*)
PRESIDEN BARU AS Trump, dan "Distopia" Gaza!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior BAGI bangsa Palestina! Apakah AS di tangan Donald Trump. Lebih memungkinkan, untuk menggapai Kemerdekaan? Atau sama saja! Ambigu, itulah yang ada dalam pikiran saya. Donald Trump adalah sosok yang paling pro-Israel dalam histori Presiden AS pasca-1948 (terbentuknya Israel). Donald Trump menolak kembalinya Israel ke Jalur Gaza. Trump menganggap Gaza, bukanlah substansi yang teramat penting. Untuk memperkuat atau mempertahankan eksistensi Israel. Asumsi penguasaan Gaza, untuk menjamin keamanan Israel. Donald Trump, telah memberi garansi bantuan persenjataan, finansial yang \"unlimited\". Trump memandang Gaza tidak spesial. Gaza dianggap telah merusak reputasi AS sebagai negara demokrasi terbesar, dan polisi dunia. Peristiwa Gaza (Operasi udara dan darat Israel), telah menjepit AS dan membuat AS serba salah dan kikuk dalam \'pergaulan\' dunia. Presiden ke-45, dan 47, yang akan dilantik hari ini. Justru lebih tertarik melihat siapa yang akan memerintah Gaza? Apakah itu Hamas, Otoritas Palestina, hasil rekonsiliasi (Hamas, PFLP, PIJ, Fatah), atau entitas lain? Setelah dilantik hari ini, Trump akan mendorong Israel untuk membiarkan Gaza dipimpin oleh siapa pun. Trump tidak ingin ada jejak genosida (sejak 7 Oktober 2023) masih bersisa, mulai dari hari pertama Pemerintahannya. Baginya, biarlah Joe Biden yang mendapatkan \"point\" tersebut. Donald Trump ingin membantu Israel, menjaga eksistensinya. Namun tidak dengan cara \"membabibuta\", seperti menghancurkan, dan memberi hukuman kolektif bagi 2,5 juta rakyat Gaza yang tak bersenjata. Jumlah hampir 47.000 jiwa, tidak sepadan dengan 1.200 warga Israel yang terbunuh. Image melakukan kejahatan perang oleh para pemimpin Israel, sangat mengganggu Donald Trump dalam memberi dukungan kepada \"close friend\"nya (Israel). Sikap dan partimbangan Donald Trump terhadap perang Gaza sudah tepat. Israel tidak akan mampu mengusir sebuah bangsa dari \"Tanah yang dipijaknya\". Tidak akan ada kata menyerah, sekalipun lewat penderitaan yang teramat sangat. Terbukti, sampai detik gencatan senjata Israel-Hamas (19 Januari). Tidak ada deklarasi kekalahan Hamas atas kecanggihan arsenal (mesin perang) Israel. Hamas juga tetap berada di \"enclave\" Gaza. Sampai titik tewas pimpinan terasnya, Hamas masih memiliki dua brigade yang kuat. Berikut Komandan seniornya. Brigade Utara pimpinan Ezzedine Haddad, dan Brigade Rafah pimpinan Mohammed Shabaneh. Kedua brigade inilah yang terus \"mengganggu\" IDF, lewat perang gerilya dan menyebabkan terbunuhnya tentara IDF. Tak kurang 900-an anggota pasukan Israel terbunuh. Itu adalah angka resmi. Namun, sejumlah pihak menyebut, angka tersebut sejatinya lebih besar lagi. Hari ini, pengusaha Donald Trump, dilantik jadi Presiden AS. Melihat persentase masyarakat Israel, juga persentase masyarakat Palestina (baca: saling curiga). Rasanya, tidak mudah untuk mengatakan Gaza akan \"diam\", dan tak lagi \"menyalak\". Apalagi, dari punggung bukit Sderot (Kota Israel di perbatasan Gaza berjarak 1 km), nampak. Reruntuhan Gaza menjulang tinggi. Gaza yang tadinya adalah kota \"humanisasi\", kini dipenuhi semak. Gaza, seperti alam liar dan \"distopia\" (fiktif dan menakutkan). Gaza telah menjadi bencana lingkungan dan \"dehumanisasi\". Utopia yang ideal untuk kemanusiaan, masih \"question mark\", pasca dilantiknya Presiden AS Donald Trump. Donald Trump yang dilantik hari ini, akankah memberi harapan perdamaian untuk Palestina-Israel. Untuk hidup bersama, berdampingan, dan humanis. Atau sebaliknya. Menjadi lebih berdarah dalam bentuk \'neo-distopia\'. Semoga Gaza lebih tenang. (***).
Asta Cita dan Optimisme Kepada Pemerintahan Prabowo
Dr. Ahmad Yani/Ketua Umum Partai Masyumi MENYAMBUT tahun baru 2025, kita perlu bersyukur bahwa kita masih menjadi sebuah bangsa yang optimis untuk terus maju menuju negara super power dunia. Sebagai Bangsa yang besar, Indonesia cukup memiliki alasan menjadi negara kuat. Dari segi politik kita adalah bangsa yang memiliki dimanika politik dan dinamika demokrasi yang sangat baik. Dari segi ekonomi, kita merupakan negara dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang besar. Dalam politik demokrasi, kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Umum 2024, baik pemilu legislatif dan presiden, terlaksana secara baik, demokratis, konstitusional dan damai. Begitu juga dengan maupun pemilihan kepala daerah yang baru saja kita laksanakan di 37 provinsi dan 509 kabupaten kota. Demokrasi politik kita semakin memberikan optimisme untuk menjadi negara maju. Kedewasaan politik sudah mulai tumbuh. Masyarakat indonesia secara politik mengalami kematangan. Meskipun demikian kita juga tidak memungkiri bahwa demokrasi politik kita masih prosedural dengan biaya politik yang mahal. Menjadi salah satu pekerjaan rumah kita semua, khususnya pemerintah agar bagaimana bisa meminimalisir politik uang dan biaya politi yang mahal ini. Dengan money politic akan merusak demokrasi dan melahirkan pemerintahan yang korup. Untuk itu, penguatan demokrasi politik tidak hanya tentang prosedur (demokrasi prosedural), tetapi tentang substansi demokrasi (demokrasi substansial). Meskipun baru berjalan lebih kurang 90 hari, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan konsolidasi demokrasi yang cukup baik. Komitmen itu dapat kita saksikan dari pidato Presiden di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa koalisi pemerintahannya tidak berdasar pada kebijakan kiri atau kanan. Namun pada kebijakan politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila. Presiden ingin mengirim pesan bahwa kebijakannya dari segi ekonomi dia tidak kapitalis-liberal, tidak pula sosialis-komunis. Dari segi politik, presiden juga ingin menyatakan bahwa dia bukan kelompok kanan, maupun kelompok kiri, dia moderat. Karena itu pemerintahan yang akan dibangun adalah pemerintahan yang rekonsiliatif, moderat dan untuk kepentingan nasional. Presiden juga membangun Rekonsiliasi politik saat menyusun pemerintahannya. Dimana presiden mengajak seluruh partai politik dengan tidak membedakan antara koalisi dan oposisi. Presiden mengajak semua komponen bangsa pada satu tanggungjawab, yaitu membangun negara secara bersama- sama dalam semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan visi besar pemerintahan ini, cukup beralasan bagi kita untuk optimisme menghadapi tantangan dan peluang kedepan. Dengan Misi dan Program Prabowo-Gibran yang kita kenal sebagai Asta Cita. Kita juga optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan jaya ke depan. Untuk bidang ekonomi, Presiden menghendaki berdasarkan konsep ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas. Ekonomi yang direncanakan (planned economy). Bukan ekonomi liberal dan kapitalesmi. Sistem ekonomi pasar bebas menempatkan negara hanya sebagai regulator. Kegiatan ekonomi didorong sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem ekonomi mekanisme pasar. Keinginan pendiri bansga itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. \"Pendiri-pendiri negara ini kata Presiden, menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, melainkan pemerintah yang bertanggung jawab\". Ekonomi Pancasila telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Dimana ekonomi diatur secara kekeluargaan, gotong royong, dan berbasis kerakyatan. Dalam konteks inilah program makan gratis merupakan bentuk lain dari membangun kesejahteraan rakyat dengan memberikan makanan bergizi gratis. Bentuk lain lagi dari ekonomi Pancasila ini adalah penghapusan kredit macet UMKM di bidang pertanian dan nelayan. Rakyat harus diurus. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berkompetisi tanpa adanya intervensi kekuasaan negara. Begitulah kira-kira konsep perekonomian yang hendak dibangun oleh presiden terhadap rakyat kecil. Mengurangi beban rakyat Kebijakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat bawah seperti ini harus diapresiasi. Berbeda dengan pembagian sembako, yang hanya bersifat taktis. Kebijakan Presiden Prabowo ini jauh lebih strategis. Indonesia tidak anti pasar sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai alat yang lebih unggul dibandingkan bentuk koordinasi ekonomi lainnya. Namun, pasar yang dibiarkan tanpa koordinasi, akan buta secara sosial dan ekologis. Ekonomi pasar tidak mampu menyediakan layanan publik secara layak. Tujuanya, pasar bisa mengembangkan sisi positifnya, diperlukan aturan dari sebuah negara yang mampu memberikan sangsi berupa undang-undang dan pembentukan harga yang adil. Presiden tegas menekankan tentang penetiongnya Demokrasi Ekonomi. Gagasan ini tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. UUD 1945 kita tegas mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution, the constitution of economic policy), disamping sebagai konstitusi politik (political constitution). Semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip demokrasi ekonomi ini telah tertuang secara jelas dalam konstitusi kita. Dimana Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara hadir bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Begnilah yang menjadi dasar fundamental bagi bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional kita. Karena itu, hal yang paling penting bagi bangsa ini adalah mematuhi secara bersama- sama aturan hukum sebagai acuan bagi penyelenggara negara. Aturan hukum bukan hanya sebagai dokumen tertulis. lebih dari itu, harus menjadi kompas moral bagi kita bersama untuk mengelola bangsa ini. Masih banyak persoalan yang menghambat pembangunan nasional kita. Salah satunya korupsi yang belum juga dapat diatasi. Fakta ini menjadi tugas bersama kita untuk diperangi. Korupsi akan menghambat pembangunan. menghambat pengembangan diri berdasarkan bakat dan prestasi. Presiden Prabowo menyatakan akan memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Kita bersyukur karena presiden yanmemimpin langsung pemberantasan korupsi. Ada banyak kasus yang dikomentari langsung oleh presiden tentang vonis ringan para koruptor. Sikap yang jujur dan berani ini harus kita dukung secara penuh. Memberantas korupsi bukan hanya tugas penegak hokum. Namun menjadi tugas kita semua. Dimulai dari diri dan sekitar kita. Dalam konteks yang lebih luas, tentu tugas pemuda dan aktivis sebagai insan yang memiliki semangat yang kuat serta idealism yang tinggi untuk membantu pemerintah memberantas korupsi ini. Salah satu sikap anti korupsi adalah mentaati konstitusi dan aturan bernegara secara lahir batin sebagai bagian dari penuntun bernegara. Konstitusi dan aturan harus kita jadikan sebagai petunjuk utama dalam bernegara. Aturan-aturan main konstitusi harus ditaati sepenuhnya. Tugas utama kita sebagai warga negara, mentaati konstitusi dalam kata dan perbuatan. Menempatkan konstitusi sebagai kiblat bernegara, maka kita memiliki peta jalan menuju indonesia emas. Untuk itu, pembentukan regulasi bernegara harus selaras dan sejalan dengan konstitusi bernegara. Tidak boleh asal-asalan. Tidak juga berbasis keinginan segelintir orang atau aligarki Untuk politik hukum, setiap produk hokum, baik itu Undang-Undang, maupun aturan turunannya harus benar-benar memberikan kebermanfaatan. Tepat dan adil untuk semua masyarakat. Karena aturan hukum yang baik akan menjadi acuan untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi Kulusi dan Nepotisne (KKN). Sebaliknya aturan hukum yang buruk akan melahirkan pemerintahan yang buruk dan sangat rentang terhadap praktek KKN. Penegak hukum harus diawasi dengan ketat. Tindakan abuse of power penegak hukum harus diakhiri, baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga-lembaga hukum lainnya. Setiap tindakan abuse of power harus diberi efek jera. Kebijakan politik, ekonomi dan aturan hukum harus benar-benar untuk kepentingan Bersama. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Kalau fundamental ekonomi kuat, maka negara akan kuat. Kalau politik bisa menuntun kita untuk mengatur negara dengan segala keputusannya, maka negara akan berjalan sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kalau aturan hukum kita baik, maka kita akan memiliki sistem bernegara yang baik. Apabila semua itu tercapai maka kita mencapai negara yang makmur. Kita tidak bisa membiarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Beginilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, rechtsstaat, the Rule of Law, not of nan.
Pengkhianatan Terbesar Jokowi Jadikan Negara dalam Cengkeraman Taipan, Prabowo Tak Berkutik di Hadapan Oligarki
Oleh Ida N. Kusdianti - Sekjen Forum Tanah Air (FTA) MUNCULNYA sertifikat kepemilikan laut ataupun pantai secara tiba-tiba membuat mata publik terbelalak atas pengelolaan negara selama ini. Kasus semacam ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Madura pada tahun 2023 yang menjadikan polemik di masyarakat karena rakyat menganggap pantai adalah wilayah publik yang tidak bisa dijadikan wilayah private. Dimana pantai adalah area publik dan merupakan tanah milik negara, sehingga dilarang untuk dijadikan sebagai area privat atau diprivatisasi. Pemda seharusnya memberikan sosialisasi agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan akses bagi publik.Kalau seluruh pesisir pantai sudah menjadi seperti kawasan PIK semua, itu artinya Negara sudah tidak mempedulikan rakyat sedikitpun Pejabat Negara sudah melacurkan diri dihadapan oligarki demi kenyamanan sesaat para jajarannya, Sama artinya penyelenggara negara telah mengamputasi kesejahteraan rakyat secara dini. Pada saat itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan investigasi dan penelitian terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dikawasan Pantai Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura. Kita tidak boleh berhenti untuk membuat mata penguasa terbuka, Presiden Prabowo sudah tegas tapi para menteri dan pejabat di bawahnya terlihat lebih patuh pada oligarki dan Jokowi, mestinya Negara dalam hal ini Menteri terkait sigap dan tidak blunder seperti yang terlihat saat ini saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi pemagaran laut dan PSN PIK 2. Jutaan lahan sudah mereka kuasai, seluruh sendi sendi ekonomi sudah mereka monopoli negara dibuat tidak mampu mengendalikan pasar, akibatnya rakyat menjadi objek ekploitasi APBN yang disebabkan lemahnya negara dalam mengelola sumber daya alam di Republik ini. Kita flashback pada masa orde baru yang dimata pembencinya seolah warisan orde baru adalah rezim yang otoritarian. Namun sejahat jahatnya orde baru masih memberikan lahan bagi rakyatnya dengan program transmigrasi yang biaya hidupnya ditanggung Negara selama belum mendapatkan panen tapi saat ini yang ada lahan dibagikan kepada para konglomerat secara ugal ugalan oleh pejabat pengkhianat yang tidak merasakan bagaimana negara ini berdiri atas pengorbanan darah para pejuang. Pemimpin negara seperti Jokowi telah terlena oleh gaya hedonisme sehingga hal hal yang bersifat fundamental ditukar dengan receh yang berakibat mengorbankan masa depan rakyatnya. Presiden Prabowo harus mewujudkan janji janjinya yang akan mengembalikan hak hak rakyat tidak berhenti pada tataran narasi. Oligarki tidak boleh menang terhadap negara apalagi mengangkangi negara , semua tinggal good will dari Presiden Prabowo yang bisa membekukan aset aset oligarki dengan secarik kertas kapan saja presiden mau. Yang saat ini sedang terjadi adalah proses perampasan lahan rakyat, proses perpindahan kedaulatan rakyat dan bangsa. PSN dijadikan kendaraan oleh Oligarki untuk mengambilalih kekuasaan negeri ini, dan mereka punya modal cukup besar untuk menutup mulut rakyat yang minim pengetahuan, minim iman dan tidak berpikir jauh ke depan untuk nasib anak cucunya. Pemagaran laut adalah bagian terkecil dari ambisi mereka untuk menguasai seluruh perairan Indonesia disamping penguasaan daratan dan pembongkaran pagar laut di perairan Banten utara belum masuk ke dalam proses pembatalan PSN PIK 2. Inti masalah adalah PSN di antaranya PSN PIK 2, dan Presiden Prabowo belum pernah mengatakan secara gamblang batalkan PSN PIK 2, padahal masalah ini sudah jadi isue centre di Indonesia. Begitu pula dengan Menteri ATR yang beberapa waktu lalu mengatakan akan mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2 karena ada pelanggaran tata ruang, tapi sampai saat ini hal itu menguap. Rupanya Menteri ATR menunggu rakyat lupa dan berusaha mengalihkan perhatian. Pesan untuk Menteri ATR & Presiden Prabowo Kami akan tagih janji Bapak Menteri untuk mengkaji ulang PSN PIK 2 dan mengingatkan Presiden RI untuk membawa masalah ini ke rapat kabinet dan batalkan demi rakyat dan kedaualatan bangsa. Keluarlah dari ketiak Jokowi dan cengkraman oligarki, rakyat bersama pemimpin yang amanah. (*)
Prabowo, di Antara Iminicus dan Hostis
Oleh. Fathorrahman Fadli | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research-IDR dan Dosen Manajemen SDM, FEB Universitas Pamulang DALAN kehidupan politik yang seringkali kompleks, inimicus (musuh pribadi) dapat merepresentasikan seseorang yang berada di sekitar kita namun memiliki hubungan yang kurang harmonis atau bersifat antagonis. Ini bukan hanya soal permusuhan fisik, tetapi juga bisa mencakup persaingan pribadi atau seseorang yang terus-menerus bersaing atau merasa iri. Iminicus juga bisa berupa ketidakharmonisan emosional. Artinya, orang yang secara emosional tidak mendukung atau bahkan mencoba menjatuhkan. Biasanya, berupa hubungan negatif berupa konflik teman, keluarga, atau kolega yang berujung pada ketidaksukaan atau bahkan perpecahan. Manakala konflik hubungan pribadi tidak terkelola dengan baik, maka sesuatu yang sifatnya pribadi akan berubah menjadi konflik terbuka atau sering disebut dengan hostis. Contoh yang mutakhir dalam politik hari ini adalah konflik terbuka antara Jokowi dan Hasto Kristiyanto yang telah menyeret PDIP dan Megawati kedalam pusaran konflik yang rumit. Dalam kehidupan bersama, musuh pribadi ini sering menguji kesabaran, toleransi, dan kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Terkadang, mereka mencerminkan kelemahan atau pelajaran yang perlu kita atasi. Namun, inimicus juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hubungan buruk harus disikapi dengan permusuhan. Kita bisa memilih untuk berdamai, atau setidaknya menjaga jarak demi ketenangan jiwa. Mengatasi Iminicus Mengatasi inimicus dalam konteks politik kekuasaan adalah tantangan besar, karena konflik pribadi sering kali meluas menjadi intrik dan persaingan yang memengaruhi keputusan atau stabilitas kekuasaan. Namun, pemimpin Ikhlas seperti Prabowo hendaknya dapat menata dirinya dengan banyak pendekatan. Sebagai sosok yang matang menghadapi konflik kepentingan, ia dapat melakukan beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, Prabowo harus memahami dengan benar, betapa mahalnya kepentingan bersama di tengah-tengah rakyat yang menderita akibat tekanan ekonomi. Sebab dalam politik, kepentingan sering kali lebih besar daripada konflik pribadi. Dari sinilah sebenarnya, setiap pemimpin harus pandai mencari titik temu atau kepentingan yang bisa mempertemukan kedua pihak. Kedua, Prabowo harus semakin fokus pada tujuan kolektif, seperti kesejahteraan rakyat atau stabilitas politik. Hal ini sangatlah penting agar rakyat tidak menjadi korban dari polarisasi kepentingan elit yang kerapkali didasari oleh interest pribadi yang sempit dan berjangka pendek. Ketiga, Prabowo harus mampu memisahkan urusan pribadi dari profesionalitas dia sebagai pemimpin rakyat. Jika hal ini dipegang teguh, maka rakyat akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengukuhkan kekuasaan yang ia kendalikan saat ini. Keperbihakan kepada rakyat adalah modalitas utama Prabowo sebagai prasyarat pokok untuk bertahan. Jangan biarkan permusuhan pribadi memengaruhi kebijakan atau tindakan strategis. Bertindaklah dengan objektivitas dan logika. Keempat, Prabowo harus menggunakan diplomasi. Dalam kehidupan yang luas, negosiasi adalah kunci. Bersikaplah terbuka terhadap dialog meskipun ada ketidaksukaan pribadi. Pada kenyataannya, dalam hidup yamg penuh dinamika, terkadang seorang musuh bisa berubah menjadi sekutu terkuat jika didekati dengan cara yang tepat. Kelima, Prabowo harus menghindari balas dendam atau konfrontasi langsung. Sebab duniapolitik penuh dengan jebakan emosional. Balas dendam hanya akan memperbesar konflik. Sebaliknya, gunakan strategi cerdas untuk mengurangi ketegangan. Bangun aliansi yang kuat Dalam politik, kekuatan jaringan adalah senjata. Jika inimicus mencoba melemahkan Prabowo, maka dia harus pastikan memiliki dukungan dari orang-orang yang setia dan memiliki pengaruh.Disinilah sangat dibutuhkan sikap dan konsistensi tersendiri. Apabila Prabowo selalu mwnunjukkan sikap yang bermartabat dan konsisten, maka saya pastikan para inimicus kehilangan legitimasi dalam menyerangnya. Usahakan, jangan beri peluang bagi mereka membuat alasan untuk merusak reputasinya. Tekait dengan itu semua, belajar dari sejarah adalah penting sekali. Banyak pemimpin besar menghadapi musuh pribadi dalam kekuasaan, seperti Julius Caesar dan Cicero di Roma Kuno. Mereka berhasil atau gagal bergantung pada kemampuan mereka mengelola konflik pribadi dalam konteks politik. Dalam politik, mengelola inimicus bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bagaimana konflik itu dapat diubah menjadi peluang untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan
Enak Bener Si Aguan, Risiko Cuma Dibongkar
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEWENANG-wenang buat pagar laut, kalau tidak keras reaksinya, pasti agenda akan berjalan terus dan mulus bisa sampai pengurugan. Masif reaksi dari berbagai kalangan baik tokoh seperti Said Didu, kelompok aktivis Aliansi Rakyat Anti Oligarki, Kesultanan Banten, Tim Advokasi Perlawanan Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat, Lembaga Hukum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat lainnya termasuk Jawara Banten dan APP TNI. Desakannya adalah cabut PSN atas PIK-2 karena PSN yang diperuntukkan bagi proyek Tropical Coastland telah disalahgunakan oleh pengusaha Aguan menjadi alat penggusuran dan pembelian murah tanah yang dikuasai rakyat. Ada pemaksaan atau intimidasi serta pergerakan dari aparat pemerintahan setempat. PSN sendiri terindikasi sebagai jembatan terjadinya kolusi dan suap. Pelanggaran hukum menjadi warna dari proyek PIK 2 termasuk pembuatan pagar laut yang membentang 30,16 KM. Meski skenario berbelit dibuat dari pengakuan palsu nelayan hingga forum jadi-jadian tetapi semua sudah mampu membaca bahwa pagar laut itu sangat terkait dengan Aguan. Soal pembongkaran dijamin sukses, siapa yang berani mencegah? Boss lho. Masalahnya adalah masih sembunyinya sang pembuat. Aguan dan jajaran berskema tidak mengakui. Polisi beralasan tidak ada yang lapor, padahal beberapa nama sudah bisa diminta keterangan seperti Ali Hanafiah, Ghozali alias Engcun, Kades \"Rubicorn\" Kohod, Sandi \"JRP\" Martapraja, dan nama lain yang muncul di media sosial. Pembongkaran pagar laut menggembirakan pembuat karena alat bukti sudah hilang. Oleh marinir lagi. Korps Marinir, dan juga Prabowo, sudah terjebak dalam \"obstruction of justice\" sehingga akan terpaksa menghentikan pengusutan pelaku. Ini kemauan Prabowo atau memang disain Aguan, atau keduanya? Publik terlanjur bahagia bahwa pagar laut dibongkar, tetapi di balik itu Aguan selamat. Belum ada satupun terperiksa apalagi tersangka. Akhirnya Aguan tentu sedang senyum atau tertawa-tawa bahwa risiko membangun pagar laut hanya dibongkar. Mungkin dalam hatinya \"gua bayarin pembongkaran juga, oke yang penting masalah pagar selesai\". Kini bisa jalan-jalan ke Singapura atau ke negeri leluhur, China. Atas serangan pada PIK-2 masih tetap dicari akal agar lolos dan dapat tetap berjalan. Meskipun demikian rakyat, khususnya rakyat Banten, tidak akan merasa bahwa masalah telah selesai sebelum tuntutan utama terealisasi, yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2, ganti pihak yang dirugikan. Bonus primair tangkap dan adili Aguan. Bonus subsidair tangkap dan adili Jokowi, Lebih subsidair tangkap dan adili Airlangga. Lebih lebih subsidair lagi tangkap dan adili Aguan, Jokowi dan Airlangga. Jika ada rencana melakukan sertifikasi laut seperti area pagar laut bekasi, dipastikan bakal gagal. Aneh-aneh saja ada Sertifikat Tanah di laut. BPN itu Badan Pertanahan Nasional, bukan Badan Perlautan. Di negara Konoha memang segala bisa dan mengada-ada. Siapa dulu Presidennya? (*)
Presiden Prabowo Harus Keluar dari Kendali Mochtar Riady, James Riyady, dan Keren Brooks
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi. Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut membongkar pagar laut ilegal yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya. Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi. Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo, kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan. Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan. Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan. Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto. Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. James Riady terus membangun jalinan politik dan ekonomi sesuai rempt Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI). Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa. Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana menguras Sumber Daya Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar. Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * ).
Arus Bawah Bergerak, Polemik PSN PIK 2 dan Seruan untuk Istana
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) POLEMIK seputar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 terus menjadi perhatian publik. Isu yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga menjadi sorotan utama karena melibatkan hak rakyat dan kedaulatan bangsa. Dr. Said Didu, tokoh yang dikenal vokal, menjadi pelopor dalam membuka fakta-fakta terkait PSN PIK 2. Dengan data yang ia paparkan, berbagai aksi penolakan mulai dari deklarasi, pernyataan sikap, hingga demonstrasi telah dilakukan. Namun, hingga kini, solusi konkret masih jauh dari harapan rakyat. 9Spanduk-spanduk protes memang dicabut, tetapi pagar-pagar di pesisir utara tetap berdiri kokoh, simbol dari perlawanan yang belum usai. Media Mulai Angkat Suara KOMPAS TV dan TV One menjadi media pertama yang berani mengangkat isu PSN PIK 2, meskipun baru satu kali. KOMPAS TV menyoroti isu ini pada 3 Desember 2024, diikuti oleh TV One pada 14 Januari 2025. Kedua media ini memberikan panggung bagi rakyat untuk bersuara langsung, langkah yang diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap arus bawah. “Ini langkah awal yang baik. Suara rakyat harus terus didengar dan disampaikan tanpa manipulasi,”. Arogansi Oligarki dan Tantangan Perjuangan Perjuangan mempertahankan wilayah yang diduga akan dikuasai oleh oligarki atas nama PSN tidaklah mudah. Para aktivis menghadapi tembok keadilan yang dianggap telah tergadai. “Arogansi kapitalis terus mencoba memiskinkan pribumi. Mereka menawarkan hedonisme kepada para pengambil kebijakan, dari tingkat elit hingga akar rumput,” Di sisi lain, perjuangan rakyat sering kali dirusak oleh “penumpang gelap” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Harapan dari Arus Bawah Meski demikian, harapan tetap ada. “Selama masih ada rakyat yang berpikir waras dan berniat lurus, perjuangan ini akan terus hidup,” ujar seorang pejuang dari lapangan. Pesan untuk rakyat adalah tetap waspada, peka terhadap siapa yang benar-benar berpihak pada perjuangan, dan tidak takut untuk bergerak. “Arus bawah lebih kuat daripada arus permukaan. Bergeraklah!” Pesan untuk Presiden Prabowo SubiantoPesan khusus juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Pasang mata dan telinga, lihat rakyat sudah bergerak. Ambil keputusan dan berpihaklah kepada rakyat. Akankah Istana memanggil rakyat, atau rakyat yang mendatangi Istana secara paksa?” #PSNPIK2 #ArusBawahBergerak #KedaulatanRakyat #PrabowoDengarRakyat (*)
POPULER
