OPINI

Presiden Prabowo Perlu Selamatkan Polri dari Cengkeraman Ferdy Sambo (Bagian-1)

Oleh Joharuddin Firdaus | Pemerhati Politik Sosial dan Budaya “Institusi Polri tidak boleh melindungi siapapun oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum tidak boleh berlindung atau mencari perlindungan di institusi Polri. Kebenaran dan keadilan harus diungkapkan untuk menjaga kehormatan dan marwah institusi Polri,\" mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Nanan Sukarna.  Mantan Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Sambo diduga masih punya pengaruh kuat di institusi Polri. Ferdy Sambo itu sangat sakti madraguna. Sambo diduga masih bisa leluasa mengatur-atur institusi Polri dari dulu sampai sekarang.  Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto perlu menyelamatkan institusi Polri dari cengkeraman dan pengaruh Ferdy Sambo. Diduga meskipun masih mendekam di dalam penjara karena divonis penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung, namun tetap saja Sambo yang hebat, digdaya dan top markotop. Diduga dari dalam penjara sekalipun, Ferdy Sambo masih bisa mendikte dan menekan para petinggi Polri.  Sambo mampu memperjuangkan mantan anak buahnya yang terlibat skandal rekayasa perkara pembunuhan (Obstraction of Justice) terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Sebanyak enam mantan anak buah Ferdy Sambo yang terlibat Obstraction of Justice mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan. Fakta ini jelas tidak bagus untuk menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo lima tahun ke depan.  Anda boleh percaya, namun boleh juga tidak percaya. Namun fakta menyajikan kuatnya dugaan pengaruh dan cengkeraman Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Buktinya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan jabatan empuk kepada enam anggota polisi mantan anak buah Ferdy Sambo yang terlibat Obstruction of Justice terhadap Brigadir Polisi Polisi Yosua Hutabarat (TEMPO.Co. Senin 10/12/2024).  Mereka adalah mantan Kepolres Jakarta Selatan Komisaris Besar (Kombes) Polisi Budhi Herdi. Budhi Herdi dipromosikan menjadi Kepala Biro Perawatan Personil (Karowatpres) pada Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri. Dengan demikian, Budhi Herdi naik pangkat dari Kombes Polisi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.  Pecahlaj bintang di pundaknya Budhi Herdi. Panggilan sehari-hari adalah Jenderal Budhi Herdi. Dengan jabatan baru itu, Brigjen Budhi Herdi bertugas merawat mental, karakter dan prilaku semua anggota polisi Indonesia. Orang yang terlibat skandal Obstruction of Justice terhadap anggota Polri Brigadir Yosua, namun mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan. Hebat dan luar biasa hebat Pak Kapolri. Selian itu, Kombes Polisi Murbani Budi Pitono. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Kombes Murbani Budi Pitono menjabat Kapala Bagian Renmin Divisi Propam Polri. Kombes Polisi Murbani Budi Pitono menjadi anak buah langsung dari Irjen Polisi Ferdy Sambo. Ada juga Kombes Polisi Deni Setia Nugraha Nasution. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Kombes Deni Nasution menjabat Serso Paminal Divisi Propam Polri. Anak buah langsung dari Irjen Ferdy Sambo. Sekarang Kombes Polisi Deni Setia Nasution dipromosikan sebagai Kapala Bagian Jianling Rojianstra Asisten Operasi Kapolri. Anak buang Ferdy Sambo lain yang mendapat promosi jabatan di institusi Polri adalah Kombes Polisi Susanto. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, Kombes Susanto menjabat Kepala Bagian Penegakan Hukum Provost Divisi Propam Polri.  Kombes Susanto telah dipromosikan oleh Kapolri Jenderal uListyo Sigit sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri. Ternyata promosi Kombes Susanto sudah dilakukan Kapolri Sigit sejak tahun 2023 lalu. Pelaku Obstruction of Justice bisa dipromosi menjadi penyidik di Bareskrim Polri? Apa kata dunia Pak Kapolri? Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Handik Husen yang giliran mendapat promisi jabatan sebagai Kasubag Opsnal Direktorat Tidank Pidana Umum Baresskrim Polri. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, AKBP Handik Husen menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Mentro Jaya. Sedangkan Komisaris Polisi (Kompol) Chuck Putranto dipromosikan dan naik pangkat menjadi AKBP. Chuck Putranto sekarang ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Saat terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Chuck Putranto menjabat Kasubbagaudit Baggak Etika Rowafprof Divisi Propam Polri.       Pak Kapolri Jendiral Sigit, kenyataan ini musibah dan sangat tragis untuk institusi polisi dan dunia hukum Indonesia. Aneh, tetapi nyata terjadi. Publik Indonesia dibuat hanya terperangah menyaksikan fakta ini. Kapolri Jenderal Sigit diduga telah menampar dan mencoreng wajah institusi Polri. Kapolri Sigit juga diduga mendegradasi samangat penegakan hukum Indonesia. Jangan terlalu telanjang begitu dong Pak Kapolri. PRESISI yang menjadi tagline visi dan misi Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk menjadi Kapolri itu terkesan hanya basa-basi semata. Kalau tidak mau dibilang mundur ke belakang, PRESISI kini berjalan di tempat. Semua itu karena diduga Fardy Sambi masih mempunyai pengaruh dan cengkeraman atas Kapolri dan institusi Polri.  Pak Kapolri Jenderal iSigit yang hebat, baik hati dan murah senyum. Merencanakan pembunuhan dengan sengaja oleh Jenhdral polisi kepada anak buah sendiri itu bar-bar dan sangat primitif. Juga bengis, kejam, dan tidak bermartabat. Apalagi diwarnai dengan bumbu Obstraction of Justice lagi. Padahal pembunuh anak buah seperti Ferdy Sambo diduga digadang-gadang dan dipersiapkan untuk menjadi Kapolri masa depan.  Fakta adanya promosi jabatan dan kenaikan pangkat enam anggota polisi yang terlibat skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat ini benar-benar mengecewakan publik. Kapolri Jenderal Sigit diduga tidak sensitif dan tidak peka atas keresahan publik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ini.  Pak Kapolri Sigit, masyarakat Indonesia yang menjadi pemegang saham dan pemilik sebenarnya dari institusi Polri kecewa, kasal, marah dan gondok. Bukan begini caranya mengelola dan menjaga wajah dan marwah institusi Polri. Kasihan itu institusi Polri. Padahal Polri harus tetap tegak lurus sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.  (bersambung) 

ASEAN Cup 2024,  Sepak Bola dan Strategi Sponsorship

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior  SAYA tidak menyarankan Anda berbuat \"kriminal\".  Berpikir kriminal, tidak sama dengan  berbuat \"kriminal\". \"Memata-matai\" kekuatan,  kelemahan,  dan membajak CEO kompetitor selanjutnya,  \"approach\" kepada distributor agar menolak memasarkan produk kompetitor, itu bisa disebut, cara berpikir kriminal. Pelatih sepak bola Vietnam (2019-2024) Park Hang-seo, pernah \"memata-matai\" matchday Timnas Indonesia versus Kamboja dalam Piala AFF 2020 (sekarang ASEAN CUP) di Stadion Bishan (Singapura). Cara  wasit  Ahmed Al Kaf (Oman), memimpin \"matchday\" Indonesia vs Bahrain, bisa saja publik menyebut sebagai cara berpikir \"kriminal\", agar Bahrain tidak kalah. Juga gol Diego Maradona (Piala Dunia 1986/Meksiko) ke gawang Peter Shilton (Inggris), yang dikenal dengan \"Tangan Tuhan\", suka atau tidak, bisa juga disebut cara berpikir, atau meniru pemikiran \"kriminal\". Berpikir \"kriminal\" juga berhembus saat Piala Dunia 1978, di Argentina (Argentina juara). Ia harus memiliki selisih 4 gol, agar Tim Tango bisa maju ke babak gugur dan menyisihkan pesaing terdekatnya (Brasil). Argentina mengalahkan Peru 6-0, persis selisih 4 gol. Karena, di pertandingan sebelumnya, Brasil mengalahkan Polandia 3-1. Hasil ini membuat kondisi perbatasan Brasil-Peru tegang. Berpikir \'lateral\', karena sepak bola adalah \"nabinya\" olahraga di Amerika Selatan. Santer saat itu, akan ada peperangan antara Brasil dan Peru gara-gara Timnas Brasil merasa \"dikriminalisasi\". Semalam saya menyaksikan gol ke-3 P. Phanthavong (Laos) ke gawang Daffa Fassya (Indonesia) pada ASEAN CUP 2024. Dalam gerakan lambat, bola yang digiring (sebelum diumpan), jelas tipis telah keluar garis. Namun VAR menyatakan gol itu sah. Saya pernah mendengar (1988), ada satu perusahaan media yang panik dengan \"booming\" kompetitornya,  hingga muncul satu ungkapan: \"Omzet kita boleh turun. Namun keberadaan mereka di pasar,   harus hilang\"! Menghilangkan keberadaan kompetitor di masyarakat sama juga \"menceraikan\" sebuah produk dengan habit dan kebiasaan publik. ASEAN Championship, atau lebih mudah disebut \"Misubishi Electric Cup 2024\", menarik ditilik dari sisi sponsorship. Sponsorship menjadi hal yang vital untuk penyelenggaraan satu even.  Terlebih even regional seperti ASEAN CUP. Baik Mitsubishi, maupun Suzuki, atau mungkin industri otomotif lain seperti: Hyundai (Korea Selatan), Honda (Jepang), Toyota (Jepang), Wuling (China), punya pangsa pasar besar yang fanatis di ASEAN. Memiliki jumlah penduduk 680 jutaan (2023) di seluruh ASEAN, dimana Indonesia menyumbang 40 persennya (277 juta), bagi Mitsubishi, Suzuki, atau lainnya sponsorship akan melahirkan \"feedback\" \"extraordinary\".  ASEAN CUP (2024),  yang sebelumnya bernama AFF Suzuki Cup sejak tahun 2008 hingga 2020 (enam even),  di-sponsori oleh perusahaan otomotif Jepang (Suzuki). Salah satu kompetitor Misubishi di regional ASEAN. Tercatat, penjualan mobil di tujuh negara ASEAN (2024) dari Januari-Agustus mencapai 2.000.000 (dua juta unit lebih). Dari jumlah itu, mobil produksi Jepang mendominasi penjualan. Menurut catatan, per tahun 2017 saja. Jepang menguasai pangsa pasar Indonesia sebanyak 98 persen. Jumlah tersebut tidak banyak bergeser dari tahun ke tahun. Meskipun mobil Korea, seperti Hyundai juga populer dan diminati. Jepang tetap nomor satu. Bisnis dan olahraga, terutama sepak bola. Selalu menggiurkan untuk menciptakan kohesifitas, atau dipadukan. \"Simbiosa mutualisme\" antara keduanya, akan melahirkan persaingan dan kompetisi. Persaingan, saling berlomba dengan berbagai strategi, tidak ada yang salah. Paul Sloane dalam bukunya \"Lateral Thinking: For Every Day\" menyebutkan. \"Lindungi Bisnis Anda dengan berpikir, bagaimana seorang kriminal. Atau kompetitor (pesaing), akan memanfaatkan kelemahan dan melibas Anda\". Berkompetisi, dengan pendekatan masing-masing, cara masing-masing. Tidak salah! Apa yang dikatakan Paul Sloane. \"Memasarkan produk, perlu kelihaian dan berpikir di luar kebiasaan (lateral), serta licik di dalam pendekatan. Berpikirlah seperti kriminal, tapi tetap taat hukum. Sepak bola ASEAN, akan semakin maju dengan banyaknya sponsorship yang saling bersaing. Berkompetisi, saling berlomba antara industri otomotif dalam sepak bola ASEAN, akan melahirkan prestasi inklusif. Tidak sebatas regional saja. Kemarin Suzuki, hari ini Mitsubishi. Mungkin, dua tahun lagi Hyundai, Toyota, Honda, atau Wuling.  Ayo ASEAN CUP. Maju! (*).

Demokrasi Gombal

Oleh Sutoyo Abadi  | Koordinator Kajian Politik Merah Putih  \"Kolaborasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Gombalan  berarti ucapan yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan.\" Kata \'kolaborasi\' pernah terlontar saat presiden terpilih Prabowo Subianto berpidato di Kongres III NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024). Saat itu, ia menekankan jika budaya Indonesia adalah kerjasama, bukan oposisi. \"Kita harus kerjasama. Kita harus kolaborasi, jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi-oposisi, gontok-gontokan, oposisi, nggak mau kerjasama itu mungkin budaya mereka. Itu bisa menjadi Gombal, ketika fakta yang terjadi adalah Adagium Thucydides, mengatakan bahwa strong will do what they can, and the weak suffer what they must (yang kuat akan berbuat sekehendaknya yang lemah harus menderita). Asumsi dan persepsi Presiden Prabowo Subianto bahwa oposisi sebagai gangguan, tidak sepenuhnya keliru. Oposisi bisa saja  memanfaatkan apa yang disebut Tom Nichols (2017), sebagai factoid. Yaitu, pernyataan palsu dan manipulatif yang disajikan seolah-olah sebagai fakta. Atau hoaks yang diklaim sebagai informasi yang sebenarnya. Namun demikian, jangan serta merta menilai negatif terhadap tindakan politik oposasisi dan tidak serta merta disimpulkan bahwa keberadaan oposisi itu mengganggu. Problem factoid itu bisa dilawan dengan narasi, penjelasan, dan penyebaran informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data faktual. Asumsi dan persepsi Presiden menjadi gombal kalau fakta membuktikan rezim di Indonesia selama ini selalu terjebak pada kepentingan jangka pendek,  idealisme tujuan negara sesuai pada pembukaan UUD 45  telah kalah oleh kekuatan pragmatisme. Rakyat terus menjadi korban kedzaliman penguasa. Selama ini oposisi terus di lemahkan  membuka peluang bagi pemerintah untuk memusatkan kekuasaan tanpa pengawasan, meningkatkan risiko korupsi, nepotisme, dan kebijakan yang mengabaikan rakyat. Tanpa oposisi, aspirasi masyarakat kehilangan saluran. Hal ini memicu ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Tekanan pada oposisi justru memperdalam polarisasi politik, memperkuat sikap ekstrem, dan memicu ketegangan sosial. Demokrasi membutuhkan oposisi untuk menyeimbangkan kekuasaan. Tanpa itu kebijakan hanya mencerminkan kepentingan elit, bukan rakyat. Publik bisa kehilangan kepercayaan pada demokrasi jika oposisi tidak diberi ruang. Akibatnya, muncul apatisme politik dan kecenderungan mendukung rezim yang selalu terseret menjadi  otoriter. Ketika penguasa hanya mengejar kekuasaan demi keuntungan material, mereka cenderung meninggalkan prinsip luhur yang sebelumnya mereka pegang teguh. (Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman).  Ketika seseorang menyerahkan kebebasan dan nilai-nilainya demi kekuasaan, ia sebenarnya mengalami kejatuhan eksistensial. (Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis). Fenomena ini sebagai momen di mana  penguasa justru merubah diri ini menjadi bagian dari sistem (ketidakadilan) yang harus mereka lawan.  Saat ini masyarakat juga memiliki asumsi dan persepsi penguasa di Indonesia bukan Presiden hasil Pilpres tetapi Presidennya adalah James Riady Bandar Pilpres (Taipan Oligarki). Kalau ini benar (semoga tidak benar) maka demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Gombal. (*)

PIK 1, PIK 2, dan Sentimen Anti Cina

Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan  Kawasan dengan ribuan hektar yang dikuasai oleh pengusaha Naga baik PIK 1 maupun PIK 2 dapat menimbulkan sentimen anti China. Kondisi yang kondusif bisa berubah menjadi membara. Kebijakan Pemerintah yang memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan Banten ini sangat berbahaya. Menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial. Etnis China yang sudah besar dan menyebar semakin kokoh dengan pembangunan kawasan baru Pecinan. Pariwisata sebagai kedok penguasaan bahkan untuk PIK 2 menjadi sebab dari manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang gila. Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut berdosa pada rakyat pribumi karena menjalankan program China-isasi Jokowi. Lihat ke belakang PIK 1 untuk prediksi ke depan PIK 2.  Prabowo yang konon sering dipuja sebagai nasionalis tulen dituntut untuk mengantisipasi bahaya ini. Di samping pembenahan PIK 1 juga harus mencabut PSN atas PIK 2 dan kemudian membatalkan PIK 2. Atas berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka Aguan pemilik proyek PIK 2 harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan perlawanan rakyat terus bereskalasi. Masalah yang dihadapi dinilai krusial dan peka bagi persatuan dan kesatuan bangsa.  Usut Airlangga, Uno dan aktor utama Jokowi atas penetapan PSN untuk PIK 2. Adakah kolusi dengan Aguan? Pengusutan harus sampai pada pendapatan atau dompet-dompet. Ini penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Aguan telah pasang badan menyelamatkan muka Jokowi pada IKN lalu adakah PSN PIK 2 menjadi balas jasa Jokowi kepada Aguan? Di Banten khususnya Tangerang sering terjadi kerusuhan pribumi dengan etnis China. Buku Ayatrohaedi \"Kerusuhan Anti China : Tangerang 1913-1946\" menjelaskan sikap anti China itu disebabkan kebijakan pemerintah kolonial, kesenjanjangan ekonomi, dan etnis China yang terikat dengan leluhur. Selalu  merasa menjadi \"orang luar\". Dengan alasan ini bukan tidak mungkin PIK 1 dan PIK 2 dapat memicu sentimen anti China kembali.  Ketika kecurigaan terhadap pertumbuhan etnis China yang pesat, ditambah dengan pendatang yang tak terdata, maka penting melakukan sensus seksama berbasis etnis. Jangan sampai Indonesia yang dahulu mayoritas \"bumi putera\" dengan keragaman etnik Jawa,Sunda, Melayu, Bugis, Batak dan lainnya sesungguhnya telah tergeser oleh etnis China tersebut. Kelak ada pepatah \"tengoklah ke kiri dan ke kanan disana ada China\". Saat ini kompleks perumahan kelas menengah dan atas banyak dihuni oleh etnis ini. PIK 1 dan PIK 2 di Jakarta Utara dan Banten harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Jokowi telah salah menerapkan kebijakan kompleks perumahan eksklusif \"Negara dalam Negara\". PIK 2 adalah kelanjutannya. Prabowo harus tegas dalam menyikapi. Ada bahaya di depan. PIK1 dan PIK 2 berada dalam zona merah atau \"danger area\". Ingin membangun Hongkong di Indonesia? Sebelum sentimen anti China menguat dan melebar, keluar dari sekedar PIK 1 dan PIK 2, maka sekali lagi Prabowo harus membenahi PIK 1, mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan PIK 2. Evaluasi RTRW dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat, bukan menyediakan lahan untuk kepentingan pengusaha rakus dan bejat. Naga serakah itu terus merambah ke segala arah. Bumi Indonesia ini bukan untuk China tetapi warisan milik dan bagi Bumi Putera. (*).

Dinasti Politik, antara Assad dan Gemayel: antara Bassil dan Bashir

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior POLITISI hebat, umumnya \"mati muda\". Bassil Al-Assad (Suriah), dan Bashir Gemayel (Lebanon), adalah dinasti politik yang dipersiapkan. Sayangnya mereka \"mati muda\".   Keduanya adalah anak muda yang berbakat. Hebat! Dirancang dalam kurun lama, diberi pendidikan militer, diplomasi, magang, dan  tugah-tugas berat oleh sang ayah. Ayah mereka Hafezh Al-Assad (Suriah), Pierre Gemayel (Presiden Lebanon), tidak main-main.  Bassil Al-Assad, sebelum benar-benar menggantikan ayahnya. Sempat menjadi kepala keamanan Presiden, dan mengenakan seragam militer pada acara-acara kenegaraan. Sebagai seorang Doktor bidang militer, juga menyelesaikan pendidikan insinyur sipil, Bassil telah ditempa oleh Hafezh Al-Assad selama bertahun-tahun. Ketika sang ayah menjadi Presiden (1971), Bassil masih berusia sembilan tahun. Melihat kharisma Bassil, dan publik juga menyukai \"approach\"nya kepada rakyat. Saat berumur 29 tahun (1991), Bassil mulai diperkenalkan kepada pemimpin-pemimpin Eropa dan Liga Arab. Raja Hussein (Yordania), Raja Fahd (Arab Saudi), sempat melihat kiprah, dan mengenalnya. Lebanon yang terus diterpa pergolakan dan Perang saudara, menjadi tugas Bassil untuk menanganinya. Lebanon, adalah negara penyangga (buffer zone) bagi Suriah, untuk membendung pengaruh Israel. Terlebih faksi-faksi di Lebanon satu sama lain terafiliasi dengan negara-negara yang bermusuhan. Kelompok Phalangist (Partai Kataeb) yang dipimpin oleh Pierre Gemayel (Ayah Bashir Gemayel dan Amin Gemayel) dikenal dekat  dengan Israel. Sementara Amal Syiah (pimpinan Nabih Berry) dan Hezbollah terafiliasi dengan Suriah dan Iran. Karena itu, hampir semua pemimpin sekte Lebanon (Druze, Amal Syiah, Meronite, Hezbollah), mengenal Bassil sebagai utusan diplomasi Suriah yang handal. Fasih berbahasa Rusia, Perancis, dan Arab, Bassil memang tumpuan harapan Hafezh Al-Assad. Bukan Bashar Al-Assad (Presiden terguling). Sayangnya, di usia ke-32 tahun. Masih beberapa \"pelajaran\" (ilmu) lagi untuk memasuki jenjang suksesi, Bassil mengalami kecelakaan mobil di Kota Damaskus. Dia berpulang. Secara harfiah. Kematian Bassil, \"wajar\". Kecelakaan karena kabut tebal. Namun, tetap saja muncul skeptifitas. Dalam dunia politik, banyak  varian yang bisa dikaitkan. Terintegrasi dan terinterpretasi. Pokoknya, Bassil Al-Assad telah menjadi \"rising star\" ketika itu. Analisa kita menjadi menarik. Yaitu, 12 tahun sebelumnya. Juga anak muda, kader dinasti politik di Lebanon. Seperti halnya Bassil, cerdas dan dipersiapkan matang (maturity). Bashir Gemayel mengakhiri harapan Pierre Gemayel, sang ayah. Bashir yang masih belia,  terbunuh oleh bom berdaya ledak tinggi (TNT/te-en-te). Bashir Gemayel terbunuh di usia 34 tahun (1982). Sebelum terpilih sebagai Presiden ke-7 Lebanon (Agustus 1982), dia adalah pemimpin Pasukan Lebanon (1976) dalam usia 29 tahun. Memiliki karier militer mumpuni dan terencana, Bashir Gemayel pernah ikut dalam Perang saudara Lebanon (1982) sebagai Komandan tempur. Sementara, dalam dunia politik dia aktif dalam Partai Kataeb (Phalangist). Kematian Bashir Gemayel diketahui, berkait erat dengan keterlibatan Suriah di Lebanon. Dalam penyelidikan, disebut nama Habib Shartouni. Seorang anggota partai sosialis Suriah yang meledakan Bom dari tangannya. Suriah khawatir, keberadaan Bashir Gemayel akan mempersulit Hafezh Al-Assad menyangga Lebanon. Keluarga Gemayel dikenal lebih pragmatis dalam menghadapi Israel. Bashir kemudian digantikan oleh kakaknya, Amin Gemayel, yang menjabat Presiden (1982-1988).  Lantas, apakah kematian lewat kecelakaan mobil Bassil Al-Assad (1994), atau 12 tahun kemudian. Ada motif pembalasan kelompok Phalangist (Partai Kataeb), atas kematian Bashir Gemayel (1982)? Wallahuallam. Namun, seorang putra Amin Gemayel juga terbunuh oleh kelompok Suriah di Lebanon. Saya hanya ingin mengatakan. Presiden Suriah Bashar Al-Assad, dan Presiden Lebanon Amin Gemayel, bukanlah sosok yang dipersiapkan sebagai suksesi berkelas.  Keduanya \"dipaksa\" untuk melanjutkan suksesi oleh rezim otoritarian Suriah, dan kelompok Phalangist/Kataeb (Lebanon). Setelah kematian dua kadernya yang dipersiapkan secara matang. Saya sebenarnya \"kasihan\" melihat Presiden Suriah terguling (Bashar Al-Assad). Dia bukan yang diinginkan, dan secara politis, Bashar tidak siap menghadapi pemberontakan di dalam Negeri. Selepas \"Arab Spring\" (2011).  Seandainya, tanpa sokongan Iran, Rusia, dan pasukan Hezbollah (Lebanon). Bashar Al-Assad telah lama terjungkal. Bahkan jauh sebelum \"Musim Semi Arab\" yang mengguncang, dan menyapu seluruh Timur Tengah. Karena itu, wajar. Setelah Iran, Suriah, dan Hezbollah \"lepas tangan\". Bashar Al-Assad \"exile\', terusir ke Rusia.  Karena, Bashar sejak awal bukanlah yang diinginkan sang ayah (Hafezh Al-Assad). (*)

Pecat Pimpinan Polri  Dan  Semua Anggota Polri Yang Terlibat Kejahatan

Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih  Mikheil Saakashvili,  Presiden Georgia sejak tahun 2004  pada tahun  2005,  memecat seluruh personel Polisi  karena terindikasi terlibat korupsi. Tindakan tegas diambil  80-90 persen polisi dipecat sekitar 25 ribu-30 ribu orang. Polisi  menerima suap,  membagi penghasilan korup itu pada atasan, polisi berubah penjahat atas kewenangan yang dimilikinya Mikheil Saakashvili membentuk kekuatan baru dengan  merekrut  orang-orang baru. Butuh 2-3 bulan untuk mencari orang-orang yang berintegritas, memberikan mereka pelatihan di akademi yang disponsori AS. Memberi mereka 20 kali lipat gaji, seragam baru, alat komunikasi buatan AS, dan fasilitas lainnya. Hasilnya, warga Georgia yang tadi malas berurusan dengan polisi karena disebutnya bikin sakit kepala, sekarang hal-hal kecil saja, seperti kunci hilang dan masalah keluarga, warga tak segan berurusan dengan polisi. Angka kriminalitas menurun. Polisi lama dulu sering memukul orang, menyiksa sambil memeras. Polisi yang baru ini terdidik dan terkendali, zero tolerance tentang penyiksaan. Di belahan negara lain hampir sama kasusnya Polisi di pecat karena korupsi, terlihat perdagangan narkoba, kekerasan kepada rakyat dan polisi menjadi liar, lelas dari peran dan fungsinya : Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan* terpilih pada 2011. Memecat Kepala Kepolisian Jenderal Pol Bheki Cele karena dugaan korupsi dan ditahan pada Oktober 2012,  juga pecat 2 ( dua ) menterinya karena tersangkut korupsi. Ollanta Humala, Presiden Perupada 2011,  sangat  keras pada korupsi dan penyelundupan narkoba, memecat 2/3 jajaran petinggi Kepolisian untuk mengatasi akar korupsi. Sekitar 30 dari 45 petinggi Kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian Peru dan Kepala Satuan Pemberantasan Narkoba, di pecat dan dipaksa  pensiun dini. Alvaro Colom,  Presiden Guatemala pada Januari 2012,  memecat Kepala Kepolisian Peru Porfirio Perez dan asistennya Rolando Mendoza, karena menggelapkan barang bukti kokain sebesar 118 kg dan memecat Mendagri  Raul Velasquez. Karena menerima suap dari Bandar Narkoba yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih dari pada gaji bulanan yang diterima polisi. Vladimir Putin, Presiden Rusia memecat petinggi kepolisian Rusia yakni Kepala Deputi Komite Investigasi Moskow, Ivan Glukhov, dituding menerima suap US$ 3 juta dari 2 ( dua ) pengusaha. Di gantikan dengan Mayjen Vladimir Morozov, yang sebelumnya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Smolensk. Di Indonesia berdasarkan Perpres No. 54 thn. 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berawal dari  positioning  POLRI langsung di bawah Presiden, Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI, dengan imbalan loyalitas buta Polisi pada Presiden, petaka awal  terjadi kerusakan di tubuh POLRI. Perselingkuhan Presiden dengan POLRI penyebab kewenangan dan kekuasaan POLRI bukan terkendali justru menjadi liar bahkan menjadi kepentingan politik Presiden boneka Bandar Taipan. Polisi, menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan , akibat Presiden telah memanjakan polri melampaui peran , fungsi dan tupoksinya. Dalam UU nomor 2 thn 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga : penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.  Makin liar munculnya oknum kepolisian menjadi herder mengamankan proyek Taipan Oligarki karena bisa di suap membayar lebih besar dari gaji yg di terima dari negara. Terpantau di mana mana  berperan sebagai body guard Oligarki, sebagai penjaga   rampasan tanah  jarahannya dari gangguan dan mengusir penduduk dengan paksa dan di mana mana polisi harus benturan dengan masyarakat  Diduga kuat dengan suap yang cukup besar ikut mengamankan TKA asing khususnya dari China masuk berbondong bondong ke Indonesia. Disinyalir melebar mengamankan dan terlibat  perjudian, perdagangan narkoba dan perdagangan terlarang lainnya. Back to zero, rasanya bukan hanya mutasi seperti yang di lakukan TNI. Untuk Polri juga bukan hanya  tata ulang institusinya, tetapi seperti contoh diatas  Presiden   harus berani pecat pimpinan Polri  dan  semua anggota Polri yang terlibat kejahatan. (*)

Prabowo Jangan Jadi Singa Sirkus Jokowi

Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan  SEMUA tahu bahwa Prabowo dapat menjadi Presiden itu tidak lepas dari bantuan Jokowi. Saat menjabat sebagai Presiden. Segala potensi kekuasaan yang dimiliki Jokowi digunakan untuk memenangkan. Curang pun bukan hal yang musykil. Meskipun demikian Jokowi bukan satu-satunya faktor. Ada mesin partai, harapan figur baru, antitesis polisi, ataupun simpati atas kekalahan berulang.  Jokowi semasa menjabat hingga kini masih menampilkan diri sebagai penguasa. Kuku ditancapkan melalui Menteri dan Kepala Daerah titipan. Presiden pun  tetap berada di bawah ketiaknya. Ia punya Kapolri dan Jaksa Agung untuk menakut-nakuti. Ditambah  dengan Naga pelilit Garuda yang terus menyemburkan uang untuk membayar aparat dan pejabat.  Jokowi di mata rakyat bukan Presiden yang baik apalagi berprestasi melainkan perusak dan sumber masalah. Berantakan ekonomi, budaya,  politik dan agama oleh ulah dan tipuan dinginnya. Seperti sederhana tapi serakah dan kaya raya. Manis muka tapi pahit hati, membuka ruang korupsi lalu menyandera. Banyak yang tidak tahu bahwa upeti dan gratifikasi itu membanjiri rekeningnya.  Jokowi adalah tukang sihir sehingga Bahlil pun mempropagandakan bahaya jika melawan Jokowi sang Raja Jawa. Sihirnya bisa mematikan siapapun tidak terkecuali Prabowo Subianto. Habis-habisan ia memuji Jokowi dari persepsi hingga testimoni. Prabowo yang galak begitu menurut kepadanya. Presiden masih rasa Menteri. Gibran \"Fufufafa\" ternyata bukan hanya dimaklumi tetapi dilindungi.  Saatnya Prabowo bangkit menjadi dirinya sendiri, bebas dari sihir Jokowi. Apa harus undang teman untuk bantu meruqyah ? he he. Harus cepat, pak tidak perlu 100 hari apalagi setahun. Nanti terlambat jika berlama-lama. Ingat Gotabaya Rajapaksa atau Bashar al Assad yang harus lari terbirit-birit dikejar oleh rakyatnya sendiri yang marah dan memberontak ? Saat itu tidak berguna kekayaan dan segala alat kekuasaan. Pak Prabowo tidak perlu berapologi bahwa semua punya kesalahan lalu memaklumi atau melindungi. Kesalahan Jokowi bukan pribadi tetapi kepada seisi negeri. Ia membiarkan korupsi bahkan diduga korupsi, terang-terangan membangun politik dinasti, menginjak-injak demokrasi dan melanggar hak asasi. Ambyar dalam hutang luar negeri dan kolusi yang dibahasakan dengan investasi. China mengatur pribumi. Merdekakan diri pak Prabowo sebelum berteriak tentang kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Jangan jadi singa sirkus Jokowi. Lepaskan Jokowi dengan menyerahkan pada proses hukum. Bukankah masih terdengar suara Prabowo tentang \"tidak ada yang kebal hukum\". Dukung penegakan hukum atas kasus-kasus Jokowi baik ijazah palsu, politik dinasti, pembiaran korupsi, pelanggaran hak asasi, maupun pengkhianatan atas ibu pertiwi. Pak Prabowo tidak perlu digulingkan akibat melindungi rezim zalim. Peristiwa di Suriah tak boleh terjadi disini. Bashar al Assad anak diktator Hafez al Assad memperkaya keluarga, menciptakan konflik anak bangsa, serta mengundang negara asing. Kini ia kabur ke Rusia. Menyesal akibat dari kesalahan kebijakan yang berbasis pada kekuatan senjata, mengabaikan suara rakyat, serta berpihak pada minoritas untuk menguasai mayoritas. Jokowi bukan pemimpin yang jujur dan kredibel, ia pemimpin bertipe pembohong dan pengkhianat. Rakyat akan terus mengejar. Mungkin ia sedang berfikir untuk kabur ke China atau Singapura. Seharusnya Prabowo jangan bela Jokowi. Itu sudah pasti akan menyakiti hati rakyat. \"Don\'t hurt people\'s hearts, if people bite it will definitely hurt\"--Jangan sakiti hati rakyat, jika rakyat menggigit pasti sakit. (*).

Alhamdulillaah, Akhirnya Presiden Prabowo Kembalikan TNI ke Merit System

Oleh Joharuddin Firdaus | Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan rotasi di lingkungan TNI dengan basis merit system kali ini sudah sangat tepat. Rotasi yang sangat kental mengedepankan aspek profesionalitas dan jenjang karier. Bagus dan berkelas, karena tidak asal-asalan. Tidak juga berbasis koncoisme. Masyarakat tinggal menunggu langkah Presiden Prabowo berikutnya untuk melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Polri dengan spirit yang sama. SENIN kemarin 09 Desember 2024, masyarakat sipil (Civil Society) negeri ini paling gembira. Ramai-ramai bersyukur kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala. Juga ramai-ramai berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih karena Pak Prabowo membuat kebijakan yang mengembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali ke jalan dan jalur yang benar.  Setelah menunggu hampir tujuh tahun terakhir ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo, akhirnya TNI kembali ke sistem promosi jabatan yang tepat dan benar. Promosi yang berbasis merit system. Promosi jabatan yang didasarkan pada jenjang karier dan masa dinas yang terukur. Bukan berdasarkan koncoisme dan soloisme atau geng Solo. Civil Society dan aktivis prodemokrasi Senin kemarin ramai bertanya-tanya tentang siapa saja isi mutasi 300 Pertiwira Tinggi (Patti) TNI yang terbaru? Sebanyak 17 teman dan sahabat telepon saya dan bertanya kepada saya. Bro, apakah punya Surat Keputusan Panglima TNI yang terbaru tentang mutasi jabatan 300 Patti TNI terbaru? Melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat dan memberhentikan 300 Patti di lingkungan TNI. Dari jumlah itu, 143 di lingkungan TNI Angkatan Darat. Sebanyak 93 adalah Patti di TNI Angkatan Luat dan 65 lagi di Patti TNI Angkatan Udara. Besarnya perhatian Civil Society terhadap mutasi 300 Patti TNI kali ini, karena kecintaan rakyat Indoneia yang tinggi kepada TNI. Harapan rakyat yang besar kepada TNI yang hebat dan profesional itu, dimulai ketika TNI keluar dari panggung politik nasional. TNI meninggalkan dwi fungsi, yaitu fungsi politik dan pertahanan keamanan. Keputusan yang hebat, bagus dan berkelas.  Rakyat bangga dengan TNI yang tetap eksis sebagai tentara rakyat. Tentara pejuang dan tentara pembangunan yang tetap profesial. Tentara yang menjadi anak kandung rakyat. Tentara yang selalu ada di tengah-tengah rakyat. Tentara yang ikut marasakan dan mendengarkan denyut nadi penderitaan rakyat. Bukan tentara yang menjadi alat kekuasaan dari Presiden Joko Widodo. Bukan juga tentara yang menjadi beking oligarki untuk menindas rakyat.  Tujuh tahun terakhir ini Presiden Joko Widodo membawa tentara keluar jalur. Akibatnya, merit system kurang diterapkan di kalangan TNI. Kondisi dimulai ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Selanjutnya Hadi menjadi Panglima TNI menggantikan Jendral TNI Gatot Nurmantyo di Desember 2017. Sejak itu dimulai promosi jabatan di TNI berdasarkan koncoime dan geng solo. Hadi Tjahjanto termasuk dalam kelompok geng solo. Ketika masih menjabat sebagai  Walikota Solo, Hadi Tjahjanto ketika itu Kolonel menjabat sebagai Komandan Lapangan Udara (Lanud) Adisumarno Solo. Banyak senior TNI yang menyarankan agar Presiden Joko Widodo silahkan mengangkat siapa saja sebagai Panglima TNI dari Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, asal jangan Hadi Tjahjanto. Alasan yang disampaikan para sesepuh TNI kepada Presiden Joko Widodo karena Hadi belum pernah menjabat jabatan panglima di internal TNI Angkatan Udara. Hadi cuma sebatas menjadi pilot pesawat angkut kecil saja. Hadi bukan pilot pesawat tempur. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara umumnya dijabat pilot pesawat tempur, kecuali Marsekal TNI Chepy Hakim. Di internal TNI Angkatan Udara ada empat jabatan panglima. Jabatan bintang dua adalah Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas). Komando ini berkedudukan di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta. Setelah validasi, sekarang jabatan Panglima Koopsudnas dijabat oleh Patti TNI Angkatan Udara bintang tiga atau Marsekal Madya (Marsdya).      Sedangkan jabatan panglima lainnya untuk bintang satu di TNI Angkatan Udara adalah Panglima Komando Operasi Udara (Koopsud) 1. Berkedudukan di Bandara Halim Perdanakumuh Jakarta. Panglima Koopsud 2 yang berkedudukan di Bandara Sultan Hassanudin Makasar Sulawesi Selatan. Sementara Panglima Koopsud 3 berkedudukan di Bandara Frans Kaisepo Biak Numfor Papua. Semua jabatan Panglima Koopsud sekarang dijabat Patti TNI Angkatan Udara bintang dua Masekal Muda (Marsda). Rotasi dan promosi jabatan 300 Patti TNI kali ini yang paling menarik perhatian adalah naiknya Mayjen TNI Konto Arief Wibowo menjadi Letnan Jendral (Letjen) TNI. Jabatan Letjen Kunto terbaru adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1 yang berkedudukan di Kepualuan Riau.  Kunto digenjet oleh Presiden Joko Widodo habis-habisan. Dari Panglima Kodam Siliwangi Kunto dibuang sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Setelah itu Kunto digenjet lagi menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi di Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Padahal Pangdam Siliwangi itu terkenal sebagai Pangdam nomor satu di Indonesia. Kodam Siliwangi terkenal melahirkan banyak satuan-satuan elit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Misalnya, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat yang lahir dari rahim Kodam Siliwangi. Begitu juga dengan Komando Cadangan Strategis (Kosrad) TNI Angkatan Darat, yang awalnya sebagian besar pasukan Kosrad berasal Batalion Kujang milik Kodam Siliwangi. (*) 

Lepas Fotoku dari Rumahmu

Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah  Foto Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Sudirman terpampang dengan anggun diapit Merah Putih dan  Bintang Lambang seorang Jenderal di dinding ruang makan bersama Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Dalam dialog imajiner apapun yang mereka bicarakan oleh Jin Qorin  yang menyerupai persis Jenderal Sudirman bisa didengar apapun yang sedang mereka bicarakan dan sangat mengenal sifat dan karakter mereka masing-masing. Mendengar apa yang mereka bicarakan Pangsar Jenderal Soedirman tiba tiba marah besar, dengan sangat keras mengingatkan Jenderal Prabowo Subianto:  1. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan  kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang dan siapapun juga. (Jogjakarta, 12 November 1945). 2. Hendaknya perjuangan kita harus didasarkan atas kesucian, dengan demikian perjuangan kita selalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci dan kami percaya bahwa perjuangan suci  itu senantiasa  mendapatkan pertolongan dari Tahun. (Jogyakarta, 18 Desember 1945). 3. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang. (Jogyakarta, 27 Mei 1946).  4. Tentara kita jangan sekali kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. (Jogjakarta, 9 April 1946). 5. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. (Jogjakarta, 9 Februari 1946). 6. Jangan sekali kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat Nusa, Bangsa dan Agama. Tentara kita jangan sekali kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. (Jogjakarta, 9 April 1946). 7. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Sejengkal tanah pun tidak akan diserahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis habisan.  (Jogjakarta 25 Mei 1946). Kau ini tentara jaga Sumpahmu (Sumpah Perwira, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga) sebagai  tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Di depanmu komprador orang yang berbahaya bertindak sebagai agen  asing (penjajah) yang telah membentangkan karpet merah dan terlibat dalam   eksploitasi penindasan ekonomi atau politik di negera ini. Kau seorang  Jenderal ambil tindakan cepat , tepat dan tegas ketika negara dalam bahaya, kalau tidak ambil tindakan tegas  menyelamatkan negara lepas (copot) foto saya dari dinding rumahmu. Imajiner ini bersandar dari pesan pesan yang sangat jelas bagaimana Jenderal Besar Sudirman bersikap dan ambil keputusan tepat dan cepat untuk menyelamatkan negara dan menolak permintaan Sukarno untuk tetap tinggal di istana sekalipun dalam kondisi sakit yang parah. Dan harus ditandu dalam memimpin perang gerilya. ( * )

Tangkap Oknum Aparat Pelindung Sugianto Kusuma

Oleh Sutoyo Abadi  | Koordinator Kajian Politik Merah Putih  Tepat pada pukul 17.55 WIB, Sugianto Kusuma meninggalkan kantor pemasaran Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara. Dikawal mobil polisi yang menyalakan sirene, mobil Range Rover hitam berpelat nomor Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang dinaiki pemilik Agung Sedayu Group, pengembang properti pesisir pantai utara Jakarta dan investor utama Ibu Kota Nusantara, itu membelah kepadatan jalan pada Selasa petang, 26 November 2024. Ini agak aneh dan tidak lazim ada mobil Range Rover hitam berpelat nomor Markas Besar Tentara Nasional. Dipastikan tidak melibatkan institusi TNI tetapi ulah oknum TNI yang ugal ugalan menggunakan fasilitas TNI, coba coba untuk gagah gagahan melindungi Sugianto Kusuma Bos PIK 2. Jika PSN dan PIK memerlukan pengamanan, berkat berbagai payung hukum, aparat keamanan bisa dengan gampang dikerahkan. Bahkan, jika masyarakat melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan PSN kepada penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian tak akan menyelidikinya. Persengkokolan Kejahatah Korporarasi Negara (State Corporate Crime) telah menjelma jadi Negara di dalam Negara jelas akan menguasai Negara. Terhubung dengan pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik yang terdiri dari unsur-unsur Legislatif, Eksekutip, Yudikatif, Polri dan TNI.  Analisa intelijen menerjemahkan ini semua juga terhubung dengan Jokowi setelah lengser dari kekuaasaanya tetap gelisah dengan peran dan fungsinya sebagai agent Kejahatan Korporasi Negara. \"Ancaman dari Xi Jinping adalah hidup atau mati.\" Kekacauan di Indonesia tidak lepas dari kekuatan \"State Corporate Crime\", bersamaan dengan Angkatan ke 5 yang telah dibangkitkan. Beberapa dokumen yang terlacak antara lain : - Pembentukan Satuan Pembantai, muncul dari proposal komunis tahun 2001 kepada sang \"The Hand\" James Ryadi agar dibentuk \"satuan pembantai Umat Islam\" berjalan mulus, dengan mudah dibentuklah kekuatan dengan mempergunakan isu terorisme global. - Latihan tempur  di luar kendali institusi militer dengan senjata berat termasuk uji coba roket, senjata anti pesawat, senjata anti tank. - Impor senjata, terbongkar oleh BAIS TNI. Sepanjang 2016 - 2019, beberapa kali impor ratusan ribu senjata berat. TNI  sesungguhnya sudah  mengerti telah di kebiri dan di mutilasi kewenangan dan kekuatannya. Sebagai warga negara sekedar mengingatkan karena terpanggil  ikut bela negara dari bahaya perebutan kedaulatan negara  - Terbaca dengan jelas di Musium Panglima Besar Jenderal Sudirmam, antara lain: - ... satu satunya hak milik Nasional Republik yang masih tetap utuh tidak berobah - ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perobahan, adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia). - Tentara akan hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama sama negara\"_. (Pidato Pangsar Jenderal Soedirman di depan para taruna militer akademi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1946). - Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara disiplin harus dipegang teguh. - Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang dan siapapun juga  (diucapkan di hadapan Konferensi TKR dan merupakan amanat pertama sejak menjabat Pangsar TKR). Oknum yang berani memakai mobil Range Rover hitam berpelat nomor Markas Besar Tentara Nasional, untuk mengawal Sugianto Kusuma (Bos PIK 2) harus segera ditangkap karena akan merusak institusi TNI. TNI tidak boleh terlibat Persengkokolan Kejahatah Korporarasi Negara (State Corporate Crime ). (*)