OPINI
RUU Kepolisian Upaya Sandera & Fait Accompli Presiden Prabowo (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN SURAT Terbuka Kepada Yang Terhormat Bapak Jendral TNI (Purn.) Haji Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. SELASA 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Masalahnya diam-diam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Nama lengkapnya “Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Luar biasa perjalanan RUU yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Dibilang luar biasa karena prosesnya yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil (civil society) tidak banyak yang mengetahuinya. Kalangan civil society baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi diputuskan sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo. Bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk menggolkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan, dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenaran. Bahkan diduga komunitas pers atau media masa nasional juga sudah digarap DPR. Diajak untuk bekerja sama dengan DPR sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan lagi rahasia kalau tidak ada itu makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan imbalan yang menggiurkan sudah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan civil society dari praktisi hukum juga sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian ini. Selain itu, diduga DPR berharap jangan sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang berdatangan dari civil society. Apalagi kalau protes civil society mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Bisa berantarakn RUU Kepolisian ini. Kalau banyak protes dari civil society, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap, RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet kejar tayang. Entah siapa bandarnya? Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari Kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi untuk undang-undang secepatnya di in juri time. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal empat bulan lagi. Apalagi banyak anggota sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 nanti. Kejar tayang DPR ini, mungkin saja untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja lho. Buktinya sudah menjadi “RUU Hak Ususl Inisiatif Dewan” nih. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, picik, tamak dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha tambang dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awalnya terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan kalangan civil society setelah disahkan oleh DPR sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Hebat DPR kita yang banyak terlibat transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga hendak menyandra Pak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR kira Pak Prabowo itu tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan. Padahal Pak Prabowo itu sangat paham dan kuasai, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan kira Pak Probowo adalah figur sipil yang tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan negara. Pak Prabowo Subianto jangan sampai difait accompli oleh DPR begitu dong. DPR jangan bikin RUU yang kekanak-kanakan beginilah. RUU ini terlihat sudah jorok, dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah bilang “DPR seperti Taman Kanak-kanak”. Mainan DPR kali ini terkait RUU Kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah dan gampang bangat untuk dibaca, kalau DPR sedang fait accomli Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo itu salah satu tentara terbaik Indonesia. Pak Prabowo itu intejelijen terbaik yang dipunyai Indonesia. Masa intelijen terbaik ko mau difait accompli sama DPR juga? Ah, DPR jangan nora dan jorok gitu dong mainnya. Sebagai intelijen terbaik (Sandhi Yudha), Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa saja yang menjadi leader atau pemain utama gagasan RUU Kepolisian ini di DPR. Termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam ini untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada kumpulan jenderal-jenderal hebat. Ada Pak Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, Pak Jenderal Pak Jenderal Polisi (Punr.) Sutanto, Pak Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syafrie Syamsudin, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Pak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Eko Wiratmoko. Ada juga Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Iriawan (Iwan Bule), Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono dan Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafly. Para jenderal hebat di sekitar Pak Prabowo Subinto ini pasti paham itu mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng terkait RUU Kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR. Kita tunggu makna diamnya Pak Prabowo Subianto terkait RUU Kepolisian yang lagi kejar tayang ini. (bersambung).
Kutukan Akhir Jabatan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAKHIRI kehidupan atau jabatan dapat baik atau buruk. Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya bulan Oktober 2024 artinya tinggal 4 bulan lagi ke depan. Mendekati masa akhir jabatan justru yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin ruwet dan ruwet. Artinya menjadi tanda bahwa Jokowi akan mengakhiri jabatan dengan buruk atau su\'ul khotimah. Refleksi dari perilaku politik buruk selama memerintah. Terlalu banyak dosa politik yang dilakukan baik pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, pembudayaan korupsi, tidak peduli pada penderitaan rakyat, mempermainkan hukum, politik dinasti, menghalalkan segala cara, gemar berbohong, ijazah palsu, membangun mistisisme, politik sandera, serta perilaku tak terpuji lainnya termasuk kebijakan sinkretisme agama dan merangsang budaya hedonis. Akibat perilaku buruk selama menjalankan amanat kekuasaan, maka dipenghujung masa jabatan semakin terlihat ketidakmampuan membuat prestasi apapun. Justru ditunjukkan warna asli Jokowi yang memang berbau menyengat. Menjalankan sistem politik Gorongkrasi yakni dari gorong-gorong oleh gorong-gorong untuk gorong-gorong. Kutukan gorong-gorong atas Sang Garong. Jenis-jenis kutukan gorong-gorong akhir masa jabatannya--end of term curse--adalah : Pertama, kutukan data (Data curse). Dimulai \"data\" 11 ribu trilyun di kantong hingga otak-atik \"data\" suara KPU 2014, 2019 dan paling sadis Sirekap 2024 menjadi sebab \"curse\" peretasan data PDNs oleh serangan ransomware hacker. Sebelumnya Indonesia geger dengan kebocoran data yang diretas oleh hacker Bjorka. Otak atik data yang berbalas peretasan data. Kedua, kutukan China (China curse). Indonesia bersahabat erat dengan China. Su Guo Jing industri judi China bahagia sukses jualan. Di Indonesia judi online marak pada semua segmen. Tersiar 1000 lebih anggota DPR/D berjudi online. Bandar utama ada di China, Laos Kamboja, Myanmar. Dikenal sebagai Mekong Region Countries. Perbuatan kriminal ini telah mewabah. Aparat terlibat? Ketiga, kutukan Mega (Mega curse). Konflik Mega Jokowi di penghujung masa jabatan semakin serius. Jokowi \"anak asuh\" Mega sejak masih \"bayi\" ternyata berkhianat demi sukses dinastinya. Sekjen PDIP Hasto diobrak-abrik. Diakui atau tidak kini PDIP menjadi musuh berat Jokowi. Keempat, kutukan keluarga (Family curse). Gibran dan Kaesang menyatakan enggan berpolitik, mereka lebih memilih bisnis. Namun kemudian keduanya ternyata ambisi berpolitik. Serupa dengan bapaknya yang sok alim dan berpura-pura. Nepotisme Jokowi diburu rakyat. Potensial menjadi sebab dari tumbangnya kekuasaan. Kelima, kutukan Syuhada (Syuhada curse). Pembunuhan atau pembantaian politik akan berbekas. Ruh 6 Syuhada akan terus menjadi \'nightmare\' Jokowi. Pernyataan perang HRS dipastikan sampai kepada Jokowi. Konsolidasi pasukan tempur HRS siap untuk memporakporandakan kejahatan HAM rezim Jokowi. \"End of term curse\" hanya hukum sebab akibat. Tidak ada kejahatan sempurna dan tidak ada penghianatan tidak berbalas. Di sini belum bicara akherat, tetapi hukum dunia pun sudah pasti berlaku. Sejarah banyak membuktikan. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang berujung di jeruji besi. Sulit mencari alasan pemaaf, apalagi pembenar. Dosa politik pengusaha meubel yang merusak kursinya sendiri itu sudah terlalu banyak. (*)
Dugaan Market Manipulation Saham BREN Milik Prajogo Pangestu (Bagian-4)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawam Senior FNN PERGERAKAN harga saham PT Barito Renewables Energi Tbk. yang tidak normal, kemungkinan dapat mengganggu konsolidasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto nanti. Kondisi pasar modal mungkin bakal melengkapi dua indikator ekonomi nasional lain yang lagi bermasalah. Stabilitas moneter kita bermasalah. Kurs rupiah pelan-pelan bergerak mendekati angka psikologis Rp 17.000 per satu dollar. Tugas terbesar dan terberat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal adalah menjaga bursa efek tetap kokoh dan stabil. Tidak boleh ada gangguan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) jangan sampai rapuh, hanya karena adanya manipulasi market (market manipulation). Bursa efek tidak boleh goyang karena praktek goreng-menggoreng saham. Biasanya goreng-menggoreng saham terjadi karena kerjasama antara anggota bursa efek dengan pemegang saham pengendali. Bahkan terkadang goreng-menggoreng juga melibatkan oknum regulator. Baik itu oknum regulator pasar modal maupun regulator bursa efek seperti PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua dugaan perilaku buruk di pasar modal Indonesia harus dipangkas habis oleh OJK. Termasuk kemungkinan perilaku buruk itu datang dari Self Regulatory Oraganization (SRO) bursa. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas pasar modal agar tetap positif sebagai salah satu indikator ekonomi nasional. Apalagi dua indikator ekonomi nasional lainnya kini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, dugaan market manipulation saham PT Barito Renewbles Energi Tbk. yang berkode BREN itu harus segera diselidiki oleh SRO secara menyeluruh. Kalau SRO tidak berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, maka OJK yang harus memerintahkan SRO untuk melakukan penyelidikan. Apapun hasil penyelidikannya, harus diumumkan kepada publik sebagai kewajiban public disclousure. Diduga telah terjadi market manipulation saham BREN milik Prajogo Pangestu sebesar 1.342% hanya dalam kurun waktu delapan bulan sebelas hari. Dari harga saat Initial Public Offering (IPO) tanggal 9 Oktober 2023 Rp 780 melonjak menjadi Rp 11.250 pada 20 Mei 2024. Dugaan kejahatan kerah putih (white collar cime) telah terjadi di pasar modal Indonesia melalui saham BREN. Kalau OJK dan SRO bursa tidak juga melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan market manipulation saham BREN, maka Jaksa Agung Muda Pudana Khusus (Jampudsus) Kejaksaan Agung harus bergarak menyelamatkan bursa. Paling kurang Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) diam-diam harus melakukan penyelidikan. Masuknya Jampidsus atau Jamintel Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan market manipulation saham BREN untuk menjaga stabilitas ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Jika pasar modal bermasalah, mengingkuti moneter dan fiskal yang lagi masalah, maka akan menyulitkan Presiden Prabowo melakukan konsolidasi. Akibatnya realisasi janji-janji kampanye Prabowo bisa berantakan. Stabilitas moneter kita bermasalah, karena kurs rupiah telah menyentuh Rp 16.500 per satu dollar. Padahal patokan asumsi APBN adalah Rp 15.000 per satu dollar. Sementara stabilitas fiskal kita juga bermasalah. Apalagi transaksi berjalan sekarang ini merah. Meskipun neraca perdagangan Indonesia sekarang cenderung positif. Transaksi berjalan merah. Akibatnya transaksi perdagangan juga bakal bermasalah, karena neraca perdagangan itu bagian dan transaksi berjalan. Semua lini pembayaran luar negeri nanti pasti bermasalah, karena kurs rupiah yang terus melemah. Bayar ke luar negeri itu tidak pakai rupiah, tetapi pakai dollar. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu menggunakan dollar. Jumlah bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan harus dibayar pemerintah pakai dollar adalah Rp 497,3 triliun. Sedangkan pokok hutang adalah Rp 434 trliun. Pokok hutang meskipun dibayar dengan hutang baru, namun tetap saja menggunakan dollar. Total kewajiban bunga dan pokok hutang yang harus dibayar pemerintah Rp 931,3 triliun lebih. Selisih kurs yang dipatok di APBN Rp.15.000 per satu dollar, maka akan berakibat penambahan sekitar Rp. 25 triliun untuk bunga. Sedangkan beban yang harus ditanggung jumlah hutang luar negeri akibat rupiah melemah dari pokok hutang U$ 200 miliar dollar adalah sekitar Rp. 300 triliun. Neraca penerimaan di dalam negeri juga bemasalah. Penerimaan dalam negeri turun dibandingkan tahun 2023 lalu. Sementara Debt Service Rasio (DSR) atau rasio permbayaran utang terhadap pendapatan ekspor juga bermasalah. DSR Indonesia sekarang adalah 19%. Kejaksaan Agung sudah waktunya bergerak. Melakukan langkah-langkah antisipatif. Melakukan penyelidiakan awal atas dugaan terjadinya market manipulation atas saham BREN. Tujuannya untuk mengamankan konsulidasi ekonomi yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nantinya. (Selesai).
Berantas Korupsi, Hukum Gantung Saja
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KORUPSI adalah maha perampokan uang negara. Sangat merugikan dan berbahaya. Hancur suatu bangsa dan negara jika korupsi sudah membudaya apalagi dianggap biasa. Indonesia sudah sampai pada stadium ini. Dari Istana sampai Kantor Desa dipenuhi hama korupsi. Dari Presiden, Menteri hingga Lurah bahkan RT terkena penyakit menular ini. Besaran saja yang mungkin berbeda. Justru yang tidak korupsi menjadi aneh dan langka. Pemberantasan korupsi berdasar UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 3 mengancam penjara 20 tahun minimal 1 tahun untuk korupsi karena penyalahgunaan wewenang. Apa yang ditakutkan koruptor jika ia hanya dihukum 2-3 tahun? Ini artinya korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Padahal melihat dampak luar biasa yang diakibatkan maka korupsi itu adalah \"extra ordinary crime\". Kejahatan luar biasa. Pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan luarbiasa haruslah dibangkitkan kembali artinya mesti ada peningkatan sanksi atas perbuatan itu. Misalnya hukuman mati. Hukuman mati pun jangan sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan di depan umum. Hukum harus membuat efek jera dan menakutkan. Efek apa yang terjadi jika korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan hanya mendapat hukuman 3 tahun? Chaplin itu mah. Pengadilan rentan berfungsi sebagai rumah lelang. Adu tawar besaran. Kata Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pasal-pasal pun bisa dinegosiasi atau dikompromikan. DI sisi lain KPK kehilangan independensi dan kegarangannya. Menjadi seperti ular karet kepanjangan istana. KPK memilih dan memilah pesakitan. Sebagai contoh yang terakhir ketika menghajar PDIP dan Megawati. Kasus Harun Masiku dihidupkan kembali. Hal ini berbeda saat Jokowi masih \"bersahabat\" dan berstatus sebagai petugas Partai, maka Harun Masiku apalagi Hasto aman saja. Kini Hasto bahkan Megawati mulai pusing tujuh keliling dikhianati tokoh \"super bersih\" Jokowi. Tokoh \"super bersih\" ini seolah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa pejabat yang kotor hanya sampai tingkat Menteri. 6 Menteri Jokowi ambrol ada Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Idrus Marham, Imam Nachrawi, Johny G PLate, dan Syahrul Yassin Limpo. Satu Wamen Edward Omar Hiariej tersangkut pula. Beberapa Menteri lain masih \"tarik ulur\". Kabinet Jokowi itu faktanya kotor. Lalu, Jokowi sendiri bersih atau \"super bersih\" ? Rakyat yakin tidak. Karenanya perlu penyelidikan seksama atas tokoh \"palsu\" yang mahir berpura-pura ini. Dalam film cowboy perampok atau penjahat \"robbery\" pasti dihukum gantung di muka umum. Korupsi itu \"robbery\" karenanya harus dihukum keras. Ratusan trilyun uang negara di rampok di bawah rezim Jokowi dan sang Presiden nampak tenang-tenang saja. Malah santai bermain \"kuda-kudaan\" kekuasaan dengan anak mantu. Sungguh tak tahu malu. Indonesia sudah gagal dalam membangun \"clean government\". Darurat korupsi butuh solusi revolusi. Revolusi hukum adalah tindakan cepat dalam menghukum. Hukum gantung saja di depan umum para perampok uang negara. Sudah terlalu menggurita dan sistematis korupsi saat ini. Undang-Undang harus direvisi atau direformasi. Ini bukan menyangkut ius constitutum tetapi ius constituendum. Harus ada fikiran progresif untuk perbaikan bangsa ke depan. Mulai dari revolusi hukum. DPR sebagai pengawas justru rentan korupsi begitu juga dengan aparat apalagi pejabat. Partai menitipkan kader atau pimpinan dalam kabinet, komisaris atau jabatan lain agar dapat menyedot dana bagi pengembangan partai. Partai pun menjadi sarang korupsi. Tambang dikuras habis. Nikel, timah, batu bara, emas dan lainnya merupakan makanan empuk bagi koruptor. Solusi sebenarnya bukan menawarkan tambang kepada ormas keagamaan, tetapi jadikan tambang itu untuk menggantung koruptor di depan umum. Hukum harus tajam demi ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat penyanderaan politik. Hukum adalah \"the sword of thruth\"--pedang kebenaran. (*)
Jokowi Menggadaikan Kedaulatan Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KUASAI pemerintahan, media massa dan keuangan, maka agama apa pun di bawah kakimu, menjadi landasan China untuk mengusai bangsa dan negara tunduk dalam kekuasaan China. Hal ini disampaikan oleh Mao Tse Tung, ketika dia menjadi pucuk pimpinan Partai Komunis China (PKC). Kedaulatan negara adalah hak dan kekuasaan penuh suatu negara untuk mengatur segala sesuatu tanpa campur tangan negara-negara lain. Kedaulatan negara dapat mengalami pelemahan atau bahkan hilang sepenuhnya. Ada beberapa faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Kedaulatan yang ada pada suatu negara meliputi berbagai aspek. Termasuk kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Kedaulatan negara masih eksis atau mendekati keruntuhannya bisa di cermati sinyal dan tanda tandanya - Indonesia sebagai negara merdeka fakta sudah di aneksasi kekuatan politik dan ekonominya oleh kekuatan para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC - Kedaulatan ekonomi yang carut marut menyebabkan negara menjadi bergantung pada negara lain. Sumber daya ekonominya tergantung pada impor dan bantuan luar negeri. - Kekuatan Oligarki sudah masuk dan menguasai semua lini kekuasan. IKN dijadikan komoditas jualan, menggantungka investasi asing sama artinya akan menjual kedaulatan negara. - Krisis keuangan dan utang yang tidak terkendali dapat membuat suatu Indonesia kehilangan kekuasaan atas kedaulatannya. Negara yang terbebani oleh utang terpaksa harus menerima syarat-syarat APBN dan aset negara dijadikan jaminan yang di tetapkan oleh kreditur internasional atau organisasi keuangan global. - Konflik sipil atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah merusak institusi-institusi negara menyebabkan negara dalam goncangan hebat. Sinyal kedaulan negara telah di gadaikan fakta telah membuktikan bahwa : Etnis Cina sudah menguasai sumber ekononi negara, perbankkan, perdagangan nasional, pasar saham, perhotelan, perumahan nasional, bisnis manufactur, elektronik, mini maket, super market, jalan tol, pemilik toko - toko letaknya strategis di tengah kota. Mengelola pantai sepanjang pulau Jawa, menguasai perkebunan kelapa sawit ribuan hektar hampir di semua pulau, menguasai dan pengelola bermacam macam sumber daya alam (nikel, batu bara, emas dll) Indanesia luluh lantak dipertaruhkan ekskstensinya ketika negara telah digadaikan. Indonesia saat ini di simpang jalan akan hancur atau bangkit kembali sebagai negara merdeka. ***
Sri Mulyani Mengatakan The Fed dan Faktor Global Penyebab Kurs Rupiah Merosot: Ngawur dan Panik
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kurs rupiah terus merosot, tembus Rp16.500 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 20 Juni 2024. Kondisi ini memicu panik. Jokowi sangat panik. Sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240621111423-4-548107/ri-jangan-salahkan-as-mulu-soal-rupiah-tolong-ngaca/amp Dalam kepanikan ini, Perry Warjiyo dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar. Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Seperti biasa, yang disalahkan adalah faktor global. Menurut Sri Mulyani, merosotnya kurs rupiah karena ekonomi AS sedang kuat, sehingga Bank sentral AS, The Fed, sulit menurunkan suku bunga. Dikutip dari CNBC (21/06/2024): Kepada Presiden, Sri Mulyani menjelaskan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat mengecewakan, tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan tersebut, menunjukkan Sri Mulyani tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter. Bahaya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik, sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal. Kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga acuannya, dan apa dampaknya terhadap rupiah? Pernyataan Sri Mulyani seolah-olah kurs rupiah ditentukan oleh suku bunga acuan The Fed? Seolah-olah, suku bunga The Fed turun, maka kurs rupiah akan menguat? Intinya, Sri Mulyani berharap, kalau suku bunga The Fed turun maka selisih suku bunga antara AS dan Indonesia melebar, sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia, dan karena itu rupiah menguat. Tetapi, untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia, kenapa harus tergantung dari the Fed? Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuannya untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia? Ternyata, BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur BI yang lalu (19-20/06/24). Terus, kenapa The Fed dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs rupiah? Pernyataan Sri Mulyani, bahwa anjloknya kurs rupiah karena The Fed tidak menurunkan suku bunga acuannya (Fed Funds Rate), menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk, karena tergantung dari kebijakan moneter asing. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Suku bunga acuan ketiga negara ASEAN tersebut bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan The Fed. Vietnam, Thailand, Malaysia menunjukkan fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri, tidak tergantung dari kebijakan moneter AS. Ketiga negara tersebut berani mempertahankan suku bunga acuan rendah, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut tidak tergantung dari investor asing. Ketiga negara tersebut berani dan mampu mempertahankan suku bunga acuan lebih rendah dari suku bunga The Fed, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut sangat baik, dan tidak tergantung dari investor asing. Suku bunga acuan per Juni 2024: Indonesia 6,25 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, Vietnam 4,5 persen, Malaysia 3 persen, dan Thailand 2,5 persen. Sebaliknya, Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga acuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah, dengan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang terus meningkat, mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri (investor asing). Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandera untuk menetapkan suku bunga acuan tinggi agar investor dan kreditur asing tidak kabur. -- ooo -- *) Tulisan selanjutnya menyoroti pernyataan Gubernur Bank Indonesia terkait anjloknya kurs rupiah.
Lurah Bagong dalam Lilitan Nogogini
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM dalam sejarah hitam sebuah pertapaan yang dikenal dengan nama Klampis Ireng, telah melaksanakan hajat menentukan siapa sebagai Lurahnya calonnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong (Bawor). Klampis Ireng adalah permata di Khatulistiwa, di situlah harapan hidup makmur dengan kekayaan alamnya baik di laut, darat dan di perut buminya. Di ujung sana ada iblis bernama Jaewana, Bilung dan Sarawita diam diam memantau dan ikut cawe cawe, dengan seksama ikut memasang skenario siapa yang harus lolos berlaga terpilih sebagai Lurah. Yang penting jangan sampai Semar lolos terpilih sebagai Lurahnya. Perjuangan Semar berhasil di redam dengan berbagai rekayasa, Semar terpental dari laga kontestasi sebagai Lurah di \"Pertapaan Klampis Ireng\", tersisa Gareng, Petruk dan Bagong. Semar dianggap berbahaya karena mewarisi integritas, kejujuran, dedikasi, patriorisme yang di bentuk dan diajarkan kakeknya. Ketika gong di bunyikan penduduk berduyun duyun ke bilik suara menentukan nasibnya. Dengan hitung cepat, Bagong memperoleh angka kememanganya. Usut punya usut ternyata Bagong sudah diberi angka kemenangan sebelum hajat pemilihan lurah di laksanakan oleh cecunguk \"Jaewana, Bilung dan Sarawita\" aktor curang di belakang layar. Hajat besar telah berlalu Bagong sedang menunggu waktunya di lantik untuk duduk di Singgasana Kursi Gading damparing Kencono. Jaewana sebagai sponsornya datangi Bagong dengan puja puji dan sanjungan setinggi pohon cimplukan. Bagong sebagai lurah menerima titipan macam macam pesan dari Jaewana untuk meneruskan progran P Lurah sebelumnya, yang merupakan program sakral dari Sanghyang Nogogini. Senyum manis Bagong (bertubuh pendek ipel ipel) tanpa ragu siap melaksanakan pesan Sanghyang Nogogini, disampaikan dalam pidatonya penuh percaya diri lengkap dengan pakaian kebesaran nampak kedodoran. Bagong akan memikul sejarah hutang yang sangat besar, tatanan padepokan yang sudah rusak parah, korupsi, begal dan perampok dimana mana sementara Semar sebagai \"dewa ngejowantah\" penjaga UUD 45 dan Pancasila sudah menghilang (muksa) entah kemana. Bagong dipertaruhkan akan membawa masa depan kawula alit (rakyat) menjadi sejahtera atau makin sengsara, Padepokan akan tetap seperti Neraka atau berubah menjadi Surga. Wallaahu a\'lam. (*)
PKS Kok Genit Sih...!
Oleh: Ady Amar | Kolumnis PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diharap tak genit. Mencoba genit sedikit saja muncul komen dengan narasi beragam tapi punya makna yang sama. Semua merasa aneh. PKS seperti dipaksa tak boleh berlagak genit, karena itu bukan tabiatnya. Tabiat yang biasa dimainkan PKS itu tampil gagah menawan bak Arjuna di pentas politik. Jika tiba-tiba PKS berubah wujud menjadi genit, itu terasakan aneh bin ajaib. Tak ada yang percaya. Masa sih PKS sampai segitunya. Kegenitan yang dibuat PKS itu tak lebih sebagai gimik politik yang dimainkannya. Itu sih sah-sah saja. Memangnya apa yang ingin diraih PKS sampai mesti berganti peran jadi sedemikian genit begitu. Pastilah ada niatan yang akan disasarnya, dan tentu itu yang diinginkan. Mudah untuk melihatnya seperti melihat ikan warna oranye-putih yang berenang meliuk di akuarium. Terlihat terang dan itu tak jauh-jauh dari keinginan kadernya _nyicipi_ sebagai Cawagub mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta November 2024 ini. PKS tentu tidak ingin cuma ngusung Anies. Kali ini PKS ingin kadernya yang dipilih sebagai cawagubnya. Itu seperti harga mati, meski dalam politik tak ada harga mati. Bahkan banyak terjadi politik transaksional model mall dengan diskon besar-besaran. Maka sah-sah saja jika PKS memakai gaya genit melompat jauh ke panggung, meski itu hal mustahil bisa diraihnya. Lalu di atas panggung itu ditampilkan M. Sohibul Iman, yang Wakil Dewan Syuro PKS sebagai Cagub pilihan PKS. Sepertinya itu belum suara resmi partai. Baru lagak genit-genitan menawarkan diri. Tak masalah. Kegenitan semacam itu sepertinya mesti dimainkan PKS meski terlihat lucu menggelikan. Beragam kegenitan sepertinya akan terus dimainkan PKS bahkan bisa dengan berganti nama siapa saja yang nantinya akan diusung jadi peran genit-genitan. Peran sementara. Tak jadi masalah. Namun, semua kegenitan itu nantinya akan berhenti pada waktunya. Saat putusan sudah dibuat yang tak bisa ditentang. Dan, itu putusan Dewan Syuro. Sekali lagi, kabar yang beredar 23 Juni 2024 dari PKS belum benar-benar jelas apakah itu sudah lewat putusan Dewan Syuro atau sekadar genit-genitan memasang calon untuk melihat elektabilitas dan respons konstituennya. Maka melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu hal wajar Setelah itu semua woro-woro bahkan teriakan yang terdengar genit yang dimainkan di panggung pada saatnya akan tunduk pada putusan Dewan Syuro. Putusan mengikat dan mesti ditaati. Setelah itu tak akan ada lagi kegenitan yang coba-coba dimainkan. Jika belum diputus Dewan Syuro maka semua kegenitan boleh muncul, itu cuma untuk memposisikan diri di tempat yang diharapkan. Saatnya tawar menawar atau boleh pula disebut transaksi dilakukan--tentu tidak semua sebutan itu boleh dikonotasikan negatif. Gaya genit muncul itu lebih berharap pada pinangan yang lebih proporsional. Lazim setelah itu akan jadi bahan pertimbangan Dewan Syuro untuk memutuskan putusan yang akan diambil siapa yang akan disorong PKS untuk menjadi Cagub dan Cawagubnya. Tentu juga pertimbangan lain yang tak luput dilihat, dan itu suara konstituennya. Kegenitan yang dimunculkan PKS itu memang cukup mengagetkan terutama pendukung Anies yang punya irisan pilihan yang sama dengan memilih PKS dalam pileg yang lalu, yang berharap Anies kembali ke Jakarta menuntaskan periode keduanya. Tak kurang pula kekagetan itu terasa dan disuarakan para pengamat yang melihat manuver yang dimainkan PKS itu aneh bin ajaib. Semua merasakan hal yang sama: langkah PKS itu tak lazim. Langkah genit PKS itu bukanlah hal terlarang. Tapi terasa aneh saja. Tapi memang sesekali boleh juga PKS \"membusung dada\", nih lo aku, meski itu bukan tabiatnya. Adalah hak politik PKS memunculkan nama kadernya, M. Shohibul Iman atau siapa pun untuk dimajukan meski tingkat elektoral keterpilihannya belum teruji. Namun PKS pastilah berhitung serius untuk memajukan kadernya sendiri jika tingkat keterpilihannya kecil--jika survei sudah dibuat untuk menentukan layak tidaknya kader sendiri dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. PKS memang pemenang dalam pemilihan legislatif (pileg) tingkat DPRD Provinsi Jakarta yang lalu. Menumbangkan PDIP. Namun kemenangan PKS di pileg itu tidaklah identik dengan keterpilihan kadernya jika dipaksakan dimajukan sebagai Cagub. Maka tak perlulah melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu dengan serius. Itu cuma gimik yang tak perlu diseriusi. Mustahil PKS tak menyorongkan Anies Baswedan sebagai Cagub. Disamping elektabilitas Anies jauh di atas nama-nama kandidat yang dimunculkan, juga hubungan panjang PKS dan Anies yang selama ini berjalan baik dan rasanya sulit bisa dipisahkan. Meski dalam politik tak ada yang tak mungkin. Apa lalu kita tak percaya jika Anies nantinya tetap yang akan diusung PKS sebagai Cagubnya, dan M. Sohibul Iman atau siapa pun nama kadernya yang lain sebagai Cawagub? Ga percaya, Apa mau taruhan Alphard? Ah ga ah... disamping belum punya mobil jenis itu, juga bukankah taruhan itu dosa. Taruhan memang tak sama dengan genit-genitan dalam politik. Tentu itu beda. Genit-genitan itu tak dosa, cuma aneh saja jika yang memainkan itu PKS. Canggung dan tampak gimana gitu...Dah, gitu aja ya! (*)
Indonesia Darurat: Cukong Beternak Penguasa
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sun Tsu mengatakan, \"Semua orang berkata menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jenderal yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa pertempuran itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri dari pada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran\" Indonesia luluh lantak dalam perang tanpa fisik (senjata) melawan Taipan. Indonesia dihancurkan oleh bangsanya sendiri yang telah diternak dan di beli oleh Taipan (oligarki) Cina. Kejadiannya sama persis dengan dialognya Lu Buwei seorang negarawan sekaligus pengusaha pada awal berdirinya Dinasti Qin ketika bertanya pada papanya : \"Berapa untungnya bertani\" (Jawab papanya : 10 kali lipat ). \"Kalau berdagang emas (Jawab papanya : 100 kali lipat). \"Ooh .. kalau membantu seseorang menjadi penguasa atau pejabat ..? (Jawab papanya : Wah .. wah .. tak terhitung untungnya). Dari situlah lahir istilah Cu Kong, lahirlah sebuah kekuatan untuk menguasai Indonesia tanpa harus perang fisik, cukup dilawan dengan kekuatan Shadow State (negara bayangan) - lazim disebut Beternak Penguasa, untuk mewujudkan ambisi Cina akan menguasai Nusantara sejak ribuan tahuh lalu. Penaklukan dengan kekuatan fisik mengirim armada selalu gagal. Presiden Sukarno dan Suharto sangat menyadari bahaya kuning dari utara yang tampak semakin besar, pongah serta nampak berambisi bernafsu besar untuk menjadi agressor menguasai Indonesia. Siapa lagi kalau bukan negeri Cina alias RRC. Gerakan para Taipan dari Cina yang ingin menguasai sumber ekonomi diawasi dan di kontrol dengan ketat gerak aktifitasnya. Taipan dijauhkan peran politiknya langsung atau tidak langsung ikut menentukan kebijakan negara. Sejak UUD 45 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila dicampakan, puncaknya di era Presiden Jokowi, Cina menemukan momentumnya semua pertahanan politik dan ekonomi jebol berantakan. \"Shadow State\" dengan kekuatan Cu Kongnya \"Beternak penguasa menjamah dari pusat sampai daerah dari Presiden sampai jabatan terendah di negara ini\"_ Rakyat seperti terhipnotis dan terperangah setelah mengetahui hampir semua pejabat sudah terbeli. Taipan sudah ambil alih kekuasaan dengan kekuatan \"Shadow State\" yang sepenuhnya di kendalikan para Taipan (oligarki RRC). Pada kesempatan lain \"Emha Ainun Nadjib\" blak-blakan mengungkapkan sosok yang berkuasa di Indonesia. Kalangan itu bukan Presiden Jokowi bukan Megawati. Terekam dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube Saeful Zaman Sabtu (14/8 /2021). Ia beranggapan, banyak pihak yang mungkin mengira kekuasaan tertinggi dipegang Presiden Jokowi, padahal kenyataannya, terdapat sosok lain yang lebih kuat di balik Jokowi. “Indonesia ini bukan hanya sekadar yang kamu sangka, ada segmen-segmen, ada level-level, ada kader-kader yang menjadi faktor berubahnya Indonesia. Jangan pikir Indonesia berlangsung seperti yang kalian skenariokan,” ungkapnya. Lebih lanjut Emha berucap : _Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa” Yang berkuasa adalah kekuatan Shadow State (negara bayangan) - dan itu adalah para Taipan. Jaringan dari luar negeri adalah Cina memegang kendali kekuasaan di Indonesia. Time line-nya adalah lima tahun akan menjadi pertaruhannya. \"Indonesia Darurat\" apakah Indonesia bisa merangkak kembali, bangkit, menggeliat, atau malah hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total. Wallaahu a\'lam (*).
Ketawalah Menunggu Masa Tangismu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Strategi besar dan benar dalam mengelola dan mengendalikan negara akan membawakan imbalan hakiki, menjadi yang terahir tertawa - strategi yang buruk dan asal asalan imbalan terahir tangis yang memilukan. Jokowi sekarang sedang dalam proses menentukan nasib ahirnya, akan terjerat akibat dari perilaku dan prakrek politiknya sendiri yang licik dan penuh tipuan dari kepemimpinannya bersekutu dengan para bandit, badut dan bandar politik. Sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya Jokowi berada pada posisi bebek lumpuh (lame duck). Kekuatan pengaruh jauh berkurang bahkan terus menurun, secara alami akan menghilang. Jokowi masih mimpi agar penggantinya bisa meneruskan kekuasaan dan melindungi dirinya, tidak merasa bersalah, negara telah porak poranda bahkan dirusak di era kekuasaanya. Agaknya Jokowi berusaha menafikan kondisi ini. Ia merasa seolah olah berada pada jalan yang benar. Masih ingin terus membangun kekuatan dan kekuasaanya. Bagaimanapun, hukum alam kekuasaan berlaku untuknya, ia tengah berada dalam situasi lemah. Tiba saatnya kekuasaannya akan hilang dan musnah. Jokowi bukannya tidak sadar akan hal itu. Ia tahu hanya bisa selamat dan aman, selama masih memiliki kekuasaan. Tidak menentu apa nasib yang akan menimpanya setelah lengser dari kekuasaannya. Berimajinasi bahwa keselamatan dan keamanannya akan bersandar pada Gibran sebagai wakil presiden. Gibran sendiri sebenarnya dalam kondisi limbung karena posisinya yang di paksakan hanya sebagai tumbal politiknya. Dalam gelap pikir membangun dinasti politik diatas pondasi yang rapuh dan asal asalan. Dinasti politiknya tidak akan mampu dan cukup kekuatan melindunginya. Mereka sendiri akan rontok ketika proteksi payung kekuasaan kepresidenan berahir. Jokowi pernah meminta Pilkada diajukan dengan maksud dirinya masih berkuasa, untuk memproteksi yang dibutuhkan oleh anak-anak dan menantunya dalam bertarung di Pilkada. Setelah di tolak maka pilkada di laksanakan setelah Jokowi lengser, peta politik dinastinya di pertaruhkan. Jokowi sudah pada posisi sangat lemah. Tinggal berharap bisa berlindung pada kekuasaan penggantinya. Prabowo belum tentu akan memberikan konsesi politik balas budi yang beresiko karena saham potitik Jokowi yang membabi buta. Politik Jokowi akan rontok dan berahir berantakan ketawalah selagi masih bisa ketawa sembari menunggu masa tangisnya. Akan datang perlawanan hukum dari rakyat, Jokowi harus di adili atas pelanggaran hukum yang selama ini di terabas dan di terjang seenaknya. (*)
POPULER
