OPINI
Surya Paloh, Anies-Imin dan Last Battle
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Isu pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian mulai menguak ke publik. Media online detik.com dalam judul berita \"Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Terkait Isu Pemerasan Menteri Pertanian\", 5/10/23, menyampaikan pernyataan mantan penyidik KPK, yang juga Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha bahwa kasus ini mencurigakan. Menurut Praswad yang dulu digusur KPK terkait pertarungan isu \" Taliban di KPK\", seharusnya kasus ini sudah diangkat ke publik jauh hari, sejak penyelidikan dua tahun lalu. Menyembunyikan kasus ini cukup lama menurutnya patut dicurigai untuk kepentingan barter atau lainnya. Nugraha mengatakan \"Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian\". KPK beberapa bulan terakhir ini sepertinya telah melimpah konsentrasinya pada kelompok politik perubahan. M Yasin, mantan pimpinan KPK, dalam sebuah acara di TVOne, mengatakan adanya kecenderungan KPK saat ini melakukan tebang pilih dalam menangani sebuah kasus berbeda dengan di era dia, ketika KPK sungguh-sunggu memberantas korupsi. Saat itu, KPK menetapkan sebuah kasus untuk di SPRINDIK dengan istilah \"tebang matang\". Tebang matang mempunyai prinsip mengungkap kasus yang sudah diselidiki cukup dalam, bukan karena kepentingan lainnya. Kecenderungan arah KPK menyasar kelompok politik perubahan diperlihatkan dengan berlebihnya intensi KPK menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan capres Anies Baswedan, Cawapres Muhaimin Iskandar dan kelompok menteri partainya Surya Paloh, sosok yang memimpin desain politik besar perubahan. Di saat bersamaan, KPK tidak berikhtiar mengambil kasus-kasus korupsi skala raksasa, seperti kasus pencucian uang 349 Triliun, kasus BTS, kasus minyak goreng, kasus ekspor 5 juta ton illegal nikel, kasus pendudukan lahan 3,2 juta Ha sawit illegal, dan lain sebagainya. Padahal, peluang KPK untuk menangani kasus itu dan atau mengawasi perjalanan kasus-kasus yang ditangani aparatur hukum lainnya, sangat diharap rakyat. Hal mana sesuai maksud berdirinya KPK untuk menangani kasus korupsi besar. Selain itu, tentu saja KPK diharapkan seimbang dalam melihat potensi kelompok capres-cawapres lainnya, seperti kasus korupsi E-KTP yang melihat nama Ganjar Pranowo maupun kasus Food Estate, yahg terhubung dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kasus KKN bisnis PCR, yang menyasar kandidat cawapres Erick Thohir. Dan sinyalemen terkoneksinya skandal BTS dengan perusahaan suami Puan Maharani, tokoh sentral PDIP. Namun, KPK tentu saja membantah adanya politisasi dalam membongkar kasus-kasus terkait kelompok perusahaan. Sayangnya, kredibelitas pimpinan KPK paska revisi UU KPK mengalami degradasi yang sangat parah. Baik skandal penggunaan pesawat rekanan swasta untuk kepentingan Ketua KPK beberapa waktu lalu maupun pimpinan KPK yang minta projek ke kementerian ESDM. Isu pemerasan yang muncul saat ini semakin memojokkan KPK, bahwa mereka bukanlah sosok berintegritas. Sehingga, rakyat memandang sebelah mata atas ikhtiar mereka selama ini. Pertempuran Terakhir War is still days ahead. Peperangan besar akan terjadi jika AMIN berhasil mendaftar di KPU beberapa hari lagi. Namun, \"battle\" atau pertempuran sedang terjadi. Semua kekuatan lawan politik kaum perubatan berusaha mengganjal AMIN bisa mendaftar. Salah satunya adalah melumpuhkan Surya Paloh. Pelumpuhan Surya Paloh sudah menjadi pembicaraan publik sejak semua bisnis Surya Paloh dilumpuhkan. Surya telah memangkas setengah budget Metro TV dan mem PHK setengah karyawannya akibat semua iklan berhenti atau diberhentikan. Media tanpa iklan tentu mengalami kelumpuhan. Pelumpuhan lainnya adalah pengucilan menteri-menteri asal NasDem dan terakhir pentersangkaan menteri mereka. Surya Paloh adalah sosok kepala batu dan berhati baja. Tantangan demi tantangan terus dihadapinya. Pada tanggal 16/7/23 Paloh melakukan Show of Force dengan gelar kekuatan di GBK, menggelar 200 ribu massa. Hal itu mengantarkannya berunding dengan Jokowi. Perundingan itu sendiri masih belum terbongkar ke publik. Publik semula ragu bahwa Paloh akan tunduk pada keinginan Jokowi dalam konteks pertarungan politik \"perubahan versus keberlanjutan\". Namun, dunia berdecak kagum kepada Paloh karena \" langkah sampul\" Paloh bak petir disiang bolong bagi musuh2nya. Paloh berhasil menarik Muhaimin Iskandar ke isu perubahan. Dengan bergabungnya Muhaimin, maka barisan militan kekuatan rakyat pindah secara dominan dalam desain Paloh. PKS dan PKB merupakan rakyat militan dan kemungkinan akan menjadi sandaran penting bagi sebuah kemenangan di pilpres pro perubahan. Hal ini tentunya akan membuat Paloh semakin ditekan dan dihantam oleh musuh2 politiknya. Seberapa kuatkah Paloh? Melihat keberanian Paloh menghadapi kasus pentersangkaan menteri-menterinya, kelihatannya Paloh siap menghadapi pertempuran sebelum perang nanti (pilpres). Mungkin Paloh berprinsip seperti Jenderal Charles De Gaulle, \"We can lose the battle, but win the War\". Paloh pasti akan hadapi pertempuran terakhir ini untuk mengantarkan Anies dan Gus Imin selamat sebagai peserta pemilu 2024. Penutup Situasi politik semakin tidak menentu. Perang segitiga antara kelompok perubahan, dan dua kelompok capres lainnya sedang berlangsung. Manuver-manuver terkadang terlihat indah dipermukaan. Namun, politik dua-muka hingga dasa-muka berlangsung penuh kekerasan. Paloh merupakan pemimpin pengusung isu perubahan. Rencana melumpuhkan ide Paloh mengantarkan Anies Muhaimin sebagai pemimpin ke dapan mengalami tantangan dahsyat. Terakhir ini muncul isu pentersangkaan menteri pertanian, dari Nasdem, sekaligus isu pemerasan terhadap dirinya. Nugraha, mantan penyidik KPK telah meminta presiden mengganti pimpinan KPK, yang dianggapnya tidak kredibel dalam penangan kasus Mentan ini. Artinya, isu politisasi kasus untuk menyerang Nasdem atau \"barter politik\", istilah Nugraha mungkin sedang berlangsung. Dengan meminta Jokowi turun tangan, maka Nugraha meyakini peran Jokowi penting memperkuat atau memperkecil dalam pelumpuhan Paloh ini. Sekarang Paloh dihadapkan pada kekokohan mengusung Anies-Imin sampai ke pendaftaran KPU atau menyerah. Kita percaya bahwa Paloh tetap kokoh. Dia tidak mengemis untuk jatah menteri partainya. Bahkan kehilangan dua menteri dia tidak peduli lagi. Paloh mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, namun akan menang dalam peperangan. Semoga Anies dan Muhaimin sukses menjadi presiden-wapres 2024. (*)
Investasi Asing Semakin Bebani Ekonomi Indonesia: Terjajah Secara Ekonomi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INVESTASI sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak heran, investasi dikejar, diberi insentif, dikasih karpet merah. Khususnya, oleh pemerintahan Jokowi. Investasi dikejar sampai ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Singapore, dan tentu saja China: Come and invest to my country. Tetapi, investasi bagaikan pedang bermata dua. Di lain sisi, investasi dapat menjadi bumerang bagi ekonomi, membebani ekonomi, dan membuat struktur ekonomi menjadi semakin melemah, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi. Ini terjadi kalau pemerintah terlalu agresif menarik investasi asing (PMA), sehingga mengakibatkan akumulasi modal asing di dalam perekonomian nasional menjadi sangat besar. Karena, investasi tidak gratis, ada “biayanya”. Setiap investasi akan memperoleh penghasilan dalam bentuk dividen (dari laba perusahaan) atau bunga obligasi (dari surat utang, termasuk surat utang negara). Secara teori, pembayaran dividen dan bunga obligasi kepada investor asing tersebut akan berlangsung selamanya, selama perusahaan asing tersebut masih berdiri. Sebagai contoh, kalau investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi Rp10 miliar, dan perusahaan tersebut memperoleh laba Rp2 miliar per tahun, maka investor asing akan menerima laba (dividen) sebesar Rp2 miliar per tahun, selamanya, sampai perusahaan tersebut ditutup, dilikuidasi, atau dijual kepada investor lokal. Artinya, cadangan devisa Indonesia senilai Rp2 miliar per tahun akan tersedot ke luar negeri untuk pembayaran dividen atau bunga obligasi kepada investor asing tersebut, selamanya, selama perusahaan berdiri. Semua transaksi devisa, yaitu transaksi penerimaan dan pembayaran antara pihak Indonesia dan luar negeri, tercatat di dalam Neraca Pembayaran, atau Balance of Payment. Sedangkan penerimaan dan pembayaran devisa sehubungan dengan investasi (dividen dan bunga obligasi), akan tercatat di Neraca Pendapatan Primer. Sejak 2004 hingga 2022, pembayaran dividen dan bunga obligasi (surat utang) ke luar negeri semakin membesar dan memprihatinkan, karena dapat memicu krisis valuta . Pembayaran dividen dan bunga dari Indonesia kepada investor asing di luar negeri pada 2004 hanya 12,85 miliar dolar AS. Jumlah pembayaran dividen dan bunga ini naik tajam menjadi 41,15 miliar dolar AS pada 2019. Lihat Gambar 1. Sedangkan penerimaan dividen dan bunga dari luar negeri kepada pengusaha Indonesia pada 2019 hanya 7,37 miliar dolar AS. Sehingga Neraca Pendapatan Primer pada 2019 mencatat defisit 33,77 miliar dolar AS. Pembayaran dividen dan bunga kepada investor asing pada 2022 naik lagi menjadi 43,33 miliar dolar AS, membuat defisit Neraca Pendapatan Primer naik menjadi 36,02 miliar dolar AS. Neraca Pendapatan Primer untuk tahun 2023 ini diperkirakan masih memburuk dari tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan, investasi asing, termasuk hilirisasi tambang nikel sejak 2020, membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri naik menjadi 43,33 miliar dolar AS pada 2022. Untuk periode 5 tahun, total pembayaran kepada investor asing selama 2015-2019 mencapai 183,87 miliar dolar AS. Sangat besar. Lihat Gambar 2. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menunjukkan ekonomi Indonesia semakin dikuasai investor asing, dan menyedot devisa Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini menekan kurs rupiah semakin melemah. Terutama ketika kinerja Neraca Perdagangan (ekspor minus impor) memburuk, karena harga komoditas turun, kurs rupiah semakin anjlok. Apalagi kalau investasi asing yang baru tidak masuk, maka kurs rupiah dipastikan akan tambah jeblok, dan bisa memicu krisis valuta. Kurs rupiah saat ini sedang melemah terus, turun menjadi sekitar Rp15.600 per dolar AS. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menandakan ekonomi Indonesia semakin dalam dicengkeram asing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi, Indonesia sudah terjajah secara ekonomi. Nampaknya, Jokowi tidak sadar, bahwa pemerintahan Jokowi sendiri yang bertindak sebagai agen dari penjajahan ekonomi tersebut. Dengan cara, pemerintah terus mengejar investasi asing, antara lain menyerahkan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kepada investor asing. Selamat datang, penjajahan ekonomi. --- 000 ---
PEMILU 2024 Pertarungan Timur dan Barat, Melawan Hegemoni Asing di Indonesia
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik 1. Geopolitik Indonesia Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dengan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar-benua. Contoh Singapura yang berhasil memanfaatkan laut sehingga menjadi transit perdagangan antar benua. Memijam teori Sea Power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia.\" Berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia dapat lebih maju dan lebih makmur dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Di sisi lain Indonesia dapat menjadi transit kejahatan lintas negara terutama antar-negara di Asia dan di Australia di antaranya kejahatan narkoba. Daya tarik Indonesia secara geogarafis lainnya adalah berupa kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Mengamati aspek geopolitik tersebut, guna merespons dinamika politik global kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai forum, tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan oligarki 2. Pemilu 2024 Pertarungan Hegemoni Sejak berabad-abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian bangsa bangsa Asia dan Eropa. Tercatat Mongol, dan kemudian Belanda berhasil menjajah Indonesia. Semua itu karena ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki bumi Indonesia. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia. Keinginan mereka tidak berubah, ingin mengusai kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Namun kecenderungannya bukan seperti penjajahan zaman dahulu lagi, Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan China akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik negaranya. Dinamika politik global yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dan China di kawasan Indo Pasifik, dimana Indonesia berada. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di Indonesia akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China dua negara adidaya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, karena negara yang penting bagi mereka, dan keduanya berusaha memenangkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur. Namun, China juga telah dianggap melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan strategis bagi Indonesia, serta bantuan ekonomi Cina yang dapat menjebak Indonesia dalam kebangkrutan. Kasus Rempang dan masuknya tenaga keja China secara besar besaran adalah gambaran investasi China yang tidak berpihak kepada rakyat. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line lalu ditegaskan kembali dengan Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari pemahaman tersebut, tergambar tantangan dan harapan ke depan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pada pemilihan presiden. Mengingat begitu penting Indonesia, pada Pemilu tahun 2024 bukan saja rakyat Indonesia akan menjadi penentu, Amerika dan China beserta para oligarki akan ikut sebagai penentu. Oleh karena itu, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling penting dalam sejarah Indonesia 3. All Jokowis Men Atau Perubahan Calon presiden pada pemilu tahun 2024 adalah Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sesungguhnya menggambarkan hanya ada dua calon presiden yaitu dari kelompok All Jokowi’s Men dan dari Koalisi Perubahan. Ganjar Pranowo dan Prabowo mereka sama-sama dicalonkan oleh partai atau koalisinya sebagai presiden, dapat dikatakan satu produk yaitu All Jokowis Men yaitu orang yang akan meneruskan kebijakan kebijakan Presiden Jokowi. Kedua calon tersebut adalah sintesa Jokowi, mereka sama sama calon yang diendorse oleh presiden Jokowi yang memilih cawe-cawe pada Pemilu tahun 2024. sedangkan Anies Rasyid Baswedan dapat dipastikan antitesa. Dengan demikian pemilu 2024 akan diwakili oleh 2 kubu yaitu Anies Rasyid Baswedan dan All Jokowis dengan 2 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 4. Pertarungan Dua Kubu dan Pengaruh Politik Islam Hal yang tidak dapat disangkal, siapapun yang maju sebagai calon presiden, oligarki didukung kekuatan asing Timur dan Barat akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu di antara mereka. Dua kekuatan berpengaruh besar adalah: Pengaruh China Walau dihantui sejarah kelam masa lalu, Indonesia saat ini semakin menunjukkan keakrabannya dengan China. Kedekatan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kerjasama di pemerintahan dan bisnis saja, juga beberapa partai politik menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), hubungan kerjasama itu menunjukkan kedekatan yang semakin membaik terutama hubungan PDIP dengan PKC. Kunjungan Presiden Jokowi ke China baru baru ini serta rencana investasi China di Rempang menunjukkan kemesraan hubungan Indonesia dengan China, kedua Presiden menyepakati berbagai kerjasama yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sama-sama menempakan diri sebagai penerus kebijakan Jokowi diperkirakan bila tampil sebagai pemenang pada pemilu tahun 2024 kebijakannya tetap condong ke China, sebagaimana dengan pendahulunya Jokowi. Mengingat pertimbangan di atas, diperkirakan China melalui tangan-tangan oligarkinya akan semakin menunjukkan dukungannya ke pihak yang condong kepadanya. Pengaruh Amerika Serikat Anies bukan sintesa Presiden Jokowi tetapi antitesanya sehingga kemungkinan condong ke China sangat kecil bila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024. Kondisi ini tentu akan dimanfaatkan Amerika untuk mengembalikan hegemoninya di Indonesia yang saat ini dikuasai China. Caranya juga melalui tangan-tangan oligarki lainnya dengan memberikan dukungannya ke kubu Anies Rasyid Baswedan. Tekad Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kekuatan hegemon eksisting di kawasan khususnya Indonesia akan menjadi penyeimbang agresivitas China di Indonesia. Kebangkitan Politik Islam Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia kini menyadari bahwa selama ini menjadi alat politik bagi para politisi dan partai dalam meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, narasi yang dikembangkan kelompok anti Islam dibiarkan terus berkembang oleh rezim saat ini menjadikan kelompok Islam sebagai kelompok yang termarjinakan. Tuduhan sebagai intoleran dan radikal lebih ditujukan pada kelompok Islam. Bahkan julukan olok-olok Kadrun atau Kadal Gurun menjadi santapan yang menista umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan umat Islam Indonesia bangkit untuk lebih berperan dalam menentukan perpolitikan negara. Hal ini ditandai dengan bergabungnya PKB, Partai Ummat dan Partai Masyumi bersama PKS dan Nasdem dalam koalisi Perubahan yang merupakan gabungan partai-partai Islam dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Umat Islam tidak ingin lagi hanya sebagai obyek politik dan dibiarkan sebagai penonton setelah pesta demokrasi usai. Kebangkitan Politik Islam akan semakin menonjol dan lebih mewarnai serta bukan sekadar alat politik dalam pemilu tahun 2024 dengan bekerjanya mesin mesin partai tersebut, tetapi menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang pada pemilu tersebut. Insya Allah, AMIN, Anies dan Gus Imin. (*)
Jalan Terjal Anies Baswedan dan Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Bermula Anies diberhentikan sebagai Mendikbud. Kenapa diberhentikan? Itu hak prerogatif presiden. Yang pasti bukan karena kasus hukum atau soal prestasi. Faktor politik lebih dominan. Menteri adalah jabatan politik. Setelah beberapa bulan diberhentikan dari Mendikbud, Anies diminta untuk calon Gubernur. Dengan semua proses dan dinamikan yang dilalui, akhirnya Gerindra dan PKS mengusung Anies maju di pilgub DKI. Anies berhasil singkirkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di babak pertama. Di babak kedua Anies kalahkan Ahok, cagub yang mendapatkan dukungan full dari penguasa. Setelah dilantik jadi gubernur DKI, Anies segera tutup Alexis dan segel reklamasi. Anies juga berupaya menjual saham bir milik pemprov DKI. Gagal, karena DPRD menolak. Sebagai gubernur DKI, Anies cukup berhasil membuat terobosan-terobosan program yang melahirkan cukup banyak prestasi yang diraih Pemprof DKI. Prestasi-prestasi ini oleh sebagian pihak dianggap telah mendelegitimasi sejumlah pemimpin sebelumnya. Dalam perkembangannya, Anies semakin populer, dan apresiasi publik kepada Anies semakin membesar. Hingga pada akhirnya lahir ekspektasi rakyat untuk mendorong Anies jadi presiden, mengikuti jejak presiden Jokowi. Ini terlihat dari elektabilitas Anies yang terus naik dan paling tinggi di awal tahun 2022. Tentu banyak pihak yang semakin khawatir. Anies bukan orang yang dikehendaki elit untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebaliknya, rakyat menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki elit? Mari kita diskusikan dan analisis bersama. Pertama, ada banyak pihak yang tentu saja khawatir \"usaha ilegalnya\" ditutup seperti Alexis. Banyak pula yang khawatir \"proyek ilegalnya\" tergusur seperti reklamasi. Di Indonesia, ini bukan lagi jadi rahasia umum. Aturan dan mekanisme prosuderal dalam hampir semua proyek seringkali diabaikan. Terjadi banyak pelanggaran dan berpotensi untuk dibatalkan, kemudian diambil alih oleh negara. Di Indonesia, pencurian bahkan perampokan aset negara terjadi dimana-mana. Baru-baru ini, ramai soal hotel Sultan. Tengok sudah berapa banyak mall, apartemen, hotel yang berdiri di atas tanah negara kemudian disertifikatkan menjadi milik swasta. Belum juga berapa juta hektar hutan lindung yang dicuri oleh pihak swasta, kemudian ditanami sawit dan semacamnya. Di bawah kepemimpinan Anies, semua ini besar kemungkinan menjadi obyek petertiban. Record Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi cukup menjadi bukti akan nyali, keberanian dan ketegasan Anies. Meski harus berhadapan dengan konglomerasi besar dan penguasa, Anies telah membuktikan kemitmennya dalam memberlakukan aturan. Record Anies di atas cukup menjelaskan alasan mengapa Anies harus dijegal. Anies tidak boleh nyapres. At all cost, Anies harus dihalangi dan digagalkan. Kesimpulan ini sulit dibantah. Data terlalu banyak, bahkan berlebih. Dalam politik, jegal menjegal itu soal biasa. Perseteruan antar mafia, dan antara mafia dengan mereka yang berupaya memberantas mafia, itu juga biasa terjadi dalam arena politik. Anies sendiri menyadari hal itu. Bagaimana strategi jegal Anies? Pertama, delegitimasi Anies. Baik terkait dengan pribadinya, maupun kinerjanya sebagai gubernur DKI. Stigma Anies kadrun, menggunakan politik identitas, didukung kelompok Islam garis keras, ini strategi stigmatisasi untuk pribadi Anies. Stigmatisasi ini gagal setelah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung. Ini artinya, tuduhan ini rekayasa, bukan ada secara substansial. Begitu juga dengan stigma bahwa Anies tidak berprestasi. Ini juga stigma, karena hadirnya Jakarta International Stadium (JIS), DP 0%, jalur sepeda, Jaklingko, WTP lima tahun, dll, akan secara alamiah muncul untuk membantah stigma itu. Strategi kedua, jadikan Anies tersangka. Formula E menjadi sarana untuk mentersangkakan Anies. Sebagaimana publik baca di media, strategi ini gagal. Bahkan sempat membuat internal KPK guncang. Ketiga, gagalkan Anies untuk mendapatkan tiket maju. Borong semua tiket, agar Anies tidak mendapatkan satupun partai. Ini juga nampaknya akan gagal. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, disusul oleh PKS, kemudian dikuatkan oleh PKB setelah Cak Imin didaulat menjadi cawapres Anies. Demokrat sempat mendukung, dengan satu syarat AHY jadi cawapres. Gagal jadi cawapres, Demokrat hengkang. Kabarnya, AHY akan mendapatkan jatah menteri Jokowi di resuffle kabinet beberapa waktu kedepan. Menteri apa? Anda silahkan tanya kepada Bapak SBY. Strategi keempat, PKB dan Cak Imin digembosi. Ada operasi untuk gembosi PKB dan Cak Imin dari semua lini. Silahkan anda baca dan cari tahu operasi ini. Siapa operatornya di lapangan, dan siapa pendananya. Berhasilkah? Kan masih berjalan. Kita lihat nanti hasilnya. Kelima, ini masih dalam upaya. Semua kekuatan di luar Anies berusaha untuk digabungkan dan melawan Anies. Wacana Prabowo dan Ganjar bergabung oleh beberapa pihak terus diupayakan. Walaupun ini tidak mudah. Namun, dalam politik kemungkinan akan selalu terbuka. Keenam, strategi kecurangan. Ini baru prediksi. Belum ada data dan buktinya, karena pemilu 2024 belum terselenggara. Prediksi ini muncul dengan mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Penguasa cenderung menggunakan instrumen untuk bermain curang. Siapapun penguasa itu. Pemilu curang, hampir pasti. Seberapa besar kecurangannya, akan bergantung kepada kemauan penguasa dan kekuatan kontrol yang ada. Termasuk sebesar apa integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Jadi, masih terus ada jalan terjal yang akan dilalui Anies dan Cak Imin lewati. Mampukan mereka melewatinya? Jakarta, 5 Oktober 2023.
PILPRES 2024: Pertarungan Tokoh Tegas, Kerakyatan, dan Intelektual
Oleh Ismid A. Hadi | Penasihat Lembaga Pendidikan Demokrasi Pada 1 Oktober silam, dalam Rakernas PDI-P, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menertawai orang-orang yang mengatakan PDI-P akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) -- terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN -- guna menghadapi Koalisi Perubahan (KPP) -- terdiri dari Nasdem, PKS, PKB -- yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang tadinya diusung PDI-P sebagai bacapres, akan dipasangkan dengan bacapres KIM Prabowo Subianto sebagai bacawapres. Mempertimbangkan PDI-P sebagai parpol besar dan komitmen pemimpinnya untuk mengusung kadernya sendiri, memang kurang logis bila PDI-P bergabung dengan KIM dengan mendegradasi posisi kadernya sendiri. Terlebih, dalam Rakernas PDI-P itu juga Presiden Joko Widodo memberi kode kuat bhw ia mendukung Ganjar. Dukungan Jokowi ini membuat PDI-P makin percaya diri. Toh, menurut hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pd 27 Juli-7 Agustus, ada 18,1 persen responden menyatakan akan memilih capres yang direkomendasikan Jokowi. Dus, sudah hampir pasti pilpres mendatang akan diikuti tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Prabowo (dengan pasangannya) merepresentasikan karakter tegas dan berwibawa, yang masih disukai masyarakat Indonesia. Dalam pilpres 2014 dan 2019, Prabowo bersaing ketat dengan capres berkarakter sederhana dan kerakyatan (Jokowi). Pada pilpres 2019 khususnya, sekiranya tidak ada kecurangan kualitatif di pihak petahana, Prabowo diyakini menang. Di luar kecurangan itu, harus juga diingat bahwa bahwa track record Prabowo ketika msh berdinas di militer memiliki dua cacat. Yakni, ia dituduh menculik aktivis pada 1997. Prabowo memang mengakuinya meskipun 9 orang yang diculiknya kelak ia bebaskan semuanya. Cacat lain, menurut Presiden ke-3 BJ Habibie, Prabowo hendak melakukan kudeta sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Dua isu ini dieksploitasi lawan-lawan Prabowo ketika itu. Kedua, Ganjar yang mewakili karakter \"sederhana dan kerakyatan\" sebagaimana Jokowi. Sebenarnya tak terlalu jelas apakah benar Ganjar mengusung Marhaenisme ciptaan Soekarno yang mengklaimnya sebagai sosialisme yang diterapkan di Indonesia. Ganjar memang kader PDI-P, parpol yg mengklaim sbg pembela wong cilik (marhaenis). Bagaimanapun, kasus kekerasan di Wadas dan Pegunungan Kendeng, Jateng, memperlihatkan Ganjar tak punya empati pada wong cilik. Ia justru mengakomodasi kepentingan oligarki dengan mengintimidasi orang kecil yang lahannya tak mau dijual untuk dijadikan tambang batu andesit yang akan merusak lingkungan. Di Kendeng juga begitu. Rakyat menolak kehadiran Pabrik Semen Gresik di sana krn mengganggu resapan air. Kedua proyek ini melanggar UU Pertambangan dan lingkungan. Ketika pecah kasus Wadas, para petinggi PDI-P ramai-ramai mengecam Ganjar. Ideologi Marhaenisme yang diklaim Ganjar makin meragukan karena selama 10 tahun memimpin, Jateng tetapi merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Pendapatan rata-rata rakyat di sana masih di bawah rerata nasional. Fakta ini membuat sebagian orang ragu pada kepemimpinan Ganjar. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan politik itu pencitraan. Keyakinan pada konsep politik inilah yang membuat ia lebih sibuk di medsos untuk membangun citra kerakyatan. Dan dia berhasil. Dukungan Jokowi dan PDI-P sebagai parpol wong cilik menguatkan citra Ganjar sebagai tokoh kerakyatan. Apalagi Ganjar -- sebagaimana juga Prabowo -- mengaku akan melanjutkan legacy dan program pembangunan Jokowi meskipun banyak kebijakannya menuai kritik luas karena membahayakan negara. Ketiga, karakter intelektual dan santun yang diwakili Anies Baswedan. Menurut hasil survei Litbang Kompas, selain karakter tegas dan kerakyatan, antusiasme rakyat pada tokoh intelektual baru muncul pada pilpres kali ini. Pendukung Anies adalah kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Intelektualitas Anies diakui oleh kawan maupun lawan dalam negeri. Bahkan, ia juga dihormati lembaga-lembaga internasional yang prestisius. Kapasitas intelektual dan kepemimpinan Anies selama lima tahun memimpin Jakarta tercermin pada pd legacy-nya. Tak heran, hingga kini apresiasi warga ibu kota atas kinerjanya cukup tinggi. Selain infrastruktur yang berkeadilan sosial, terobosan-terobosan dalam kebijakannya di bidang sosial-perkotaan juga kinclong. Kalau Ganjar memandang buruh Cina lebih unggul ketimbang buruh bangsanya sendiri, Anies justru mengandalkan kemampuan anak bangsa dalam seluruh sektor pembangunan, bahkan ketika membangun Jakarta International Stadium yang kompleks, dengan menggunakan metode konstruksi yang \"ajaib\", yang belum pernah dilakukan kontraktor manapun di dunia ini. Anies tidak membatasi lingkup kerja hanya di Jakarta. Ia membangun kerja sama pertanian dengan daerah-daerah produsen pangan untuk memasok kebutuhan beras warga Jakarta. Bukan hanya itu. Ia membeli beras di tingkat petani dengan harga yang layak. Hal ini merangsang petani meningkatkan produksi berasnya. Tentu saja ini cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya negara membangun swasembada pangan ketimbang membangun food estate raksasa dengan menebang hutan lindung secara besar-besaran dan merusak lingkungan tanpa hasil yang diharapkan. Terbukti, Menhan Prabowo yang ditugaskan Jokowi membangun lumbung pangan gagal total. Bagaimanapun, pertarungan tiga kubu dalam pilpres akan sangat kompetitif. Dalam rilis hasil jajak pendapat terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar bertengger di urutan pertama dengan 35 persen. Prabowo berada di urutan kedua dgn 33 persen, dan Anies di peringkat ketiga dengan 21 persen. Namun, kian banyak orang tak percaya pada lembaga-lembaga survei. Ini mungkin dipengaruhi kenyataan di lapangan yang memperlihatkan berlimpah ruahnya masyarakat tiap kali AMIN muncul di kota mereka. Menurut hasil survei Litbang Kompas, pendukung AMIN memang militan. Lalu, menurut hasil jajak pendapat lembaga survei asal Australia, Utting Research, yang dirilis pada akhir Juli silam mengungkapkan keterpilihan Ganjar sebesar 34 persen, Prabowo 33 persen, dan Anies 27 persen. Data ini mirip dgn prediksi surveyor LP3ES Agung Prayitna ketika diwawancarai Hersubeno Arief dari FNN sekitar dua bulan silam. Agung memang percaya Anies masih di urutan ketiga, namun ia menolak hasil survey yang menempatkan posisi Anies di bawah 20 persen. Ia yakin keterpilihan Anies di atas 25 persen. Berpegang pada hsl survei Utting Reasearch, setiap kubu yang bertarung punya kans yang sama untuk menang. Walakin, sebaiknya kubu IMIN tdk overoptimistic dan harus bekerja lebih keras karena Anies telah memiliki bacawapres definitif yang memang telah meningkatkan suara IMIN di Jatim dan Jateng, tetapi belum signifikan. Sementara Ganjar dan Prabowo belum memiliki bacawapres. Dalam pilpres, cawapres adalah subyek strategis dan instrumental untuk menambah suara pasangan kontestan. Mahfud MD atau Khofifah menjadi calon kuat mendampingi Ganjar untuk merebut suara Nahdlyin sehingga akan berebut suara dengan AMIN. Yang juga harus mendapat perhatian serius AMIN adalah suara kalangan muda. Sesuai hasil survei Kompas, Ganjar mendapat dukungan suara dengan porsi terbesar di kalangan generasi Z (17-25 thn), sementara Prabowo unggul dalam meraup suara milenial (26-40 thn). Kendati Anies juga mendapat limpahan suara dari kedua segmen pemilih ini, jumlahnya jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Dalam upaya meningkatkan raihan suara, Prabowo masih berharap MK mengabulkan judicial review atas batas umur cawapres sehingga ia bisa menggandeng putera Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai bacawapresnya. Gibran diyakini dapat menjadi vote getter para simpatisan Jokowi. Kendati kubu Ganjar dan Prabowo mendapat dukungan besar dari politik asosiasif dengan Jokowi -- mereka disebut kubu keberlanjutan atau status quo -- publik yang mendukung AMIN adalah mereka yang menginginkan perubahan. Sesusi hasil survei Utting Research, 81 persen responden menginginkan perubahan. Baik yang menginginkan keberlanjutan dengan perubahan (61 persen) dan perubahan penuh (20 persen). Di luar itu, potensi membesarnya krisis-krisis sosial-ekonomi pada waktu mendatang -- seperti isu Rempang, kenaikan harga beras dan BBM, merosotnya nilai tukar rupiah yang meningkatkan utang negara yang sudah besar akibat kenaikan suku bunga The Fed, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Cina -- yang dihadapi rezim Jokowi hingga tahun depan bisa jadi akan menggerus suara Ganjar dan Prabowo. Selamat berjuang. Pamulang, 5 Oktober 2023.
Bersatunya 2 Poros Kekuatan Besar Islam dalam Koalisi Perubahan Anies - Imin
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik BANYAK yang berpendapat bahwa PKS dan PKB tidak bisa disatukan, mereka ibarat air dan minyak, karena faktanya pada pemilu terdahulu hasilnya adalah dimana pendukung PKS berada disitu tidak ada pendukung PKB, sebaliknya dimana pendukung PKB berada disitu tidak ada pendukung PKS, itu yang tergambar pada jumlah suara pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Memang masa pendukung mereka dari kalangan yang berbeda, PKB lebih didominasi dari kalangan NU karena PKB didirikan memang untuk menyalurkan kepentingan politik warga NU, sedangkan PKS adalah partai kader, mereka mengkader dari karangan pelajar, mahasiswa dan cendikiawan. Hal ini menarik perhatian kalangan lainnya sehingga PKS berhasil meningkatkan suaranya dalam jumlah yang mengejutkan. Kini PKS sebagai pengusung Anies yang dituduh dengan bermacam macam tuduhan atau framing seperti islam garis keras, wahabi, politik indentitas, Islam Arab, kadrun dan sebagainya adalah suatu tantangan yang besar bersatu bekerjasama dengan PKB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang berbasis Islam dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan dakwah PKS dimulai dari kalangan disekolah sekolah dan mahasiswa atau kalangan Intelektual , baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan asal usul PKS. Gerakan ini dikenal sebagai tarbiyah dan mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Setelah berhasil menjadi gerakan dakwah di kampus dan masyarakat, gerakan tarbiyah kemudian memasuki arena politik. Bergabungnya PKB dengan PKS adalah takdir Ilahi, Anies Rasyid Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya disatukan dalam Koalisi Perubahan seakan menjemput takdirnya, Islam awalnya satu, kemudian akibat adu domba umatnya berhasil dipecah belah dan sekarang kembali bersatu dalam Koalisi Perubahan. Takdir inilah menolak pendapat bahwa kelompok kelompok Islam tidak bisa disatukan. Ternyata tidak hanya PKB dan PKS saja yang bersatu, Partai partai berbasis umat Islam seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi walau nonparlemen ikut bergabung bersatu dalam Koalisi Perubahan. Selain itu tidak kalah menggelegar terbentuknya relawan Anies yang menamakan dirinya Relawan Kuning Ijo Biru atau KIB. Warna Kuning, Ijo dan Biru melambangkan asal partai mereka, mereka adalah kader kader partai ditataran akar rumput yang tidak sejalan dengan keinginan elit Partainya. Inilah fakta fakta yang tidak dapat dipungkiri, Pasangan Anies cak Imin atau AMIN adalah pasangan calon presiden RI pada pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil survel paling rendah tapi dikenyataan didukung tumpah ruah. Anies dan cak Imin adalah dua tokoh dari 2 kutub yang saling berhadapan dan secara nalar dan logika manapun tidak mungkin disatukan. Gus Imin atau cak Imin semula adalah bagian dari sintesa Jokowi. Dengan bergabungnya cak Imin dalam kelompok antitesa Jokowi atau Kolalisi Perubahan, muncul beberapa anggapan, diantaranya adalah bahwa antitesa Jokowi telah berakhir, kini semua telah menjadi sintesa Jokowi atau ”all Jokowi’ mens”. Tidak ada lagi perubahan, yang ada adalah keberlanjutan. Anggapan tersebut didasarkan bahwa masuknya cak Imin dalam Koalisi Perubahan adalah cawe cawenya Jokowi dan menyerahnya si Brewok Surya Paloh. Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya sudah dibuat bedarah darah oleh lawan politiknya ologarki, sangat amat kecil kemungkinan mundur dari Koalisi Perubahan yang digagasnya. Partainya akan hancur kalau dia mundur dari tujuan awal yang telah dicanangkannya. Pernyataan bahwa antitesa Jokowi telah berakhir adalah salah satu upaya untuk menghancurkan Koalisi Perubahan. Narasi, framing atau kampanye hitam untuk memecah belah Koalisi Perubahan semakin gencar dan massif dilakukan, bahkan tidak segan segan Menteri Agama mengatakan bidah hukumnya memelih pasangan AMIN, ini sunggug suatu penyesatan. Inilah bentuk kepanikan dari orang orang yang sudah dalam belenggu oligarki. Oligarki sangat panik dan ketakutan akan dukungan yang meluas dari kalangan umat Islam terutama warga Nahdliyin sehingga tangan tangan oligarki dengan menghalalkan berbagai cara mengupayakan menghadang Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Sungguh, dengan begabungnya PKB dan PKS dan Anies cak Imin sebagai penjurunya menjadi magnit maka ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang setara gabungan warga NU dan warga Muhammadiyah. Tuduhan dari kaum sekuler, abangan dan kelompok sebrang “Anies Bapak Politik Indentitas” kini menghujam mereka sendiri. Indentitas Islam terwujud dalam Koalisi Perubahan justru digagas oleh tokoh King Maker si Brewok Surya Paloh ketum Partai Nasdem. Bersatunya PKS dan PKB merupa cerminan bersatu ulama dari kalangan NU, Muhammadiyah dan Gerakan 212. Semoga ini merupakah rahmad Allah, pertolongan Allah yang dikucurkan kepada umatnya. Sungguh, bila ini benar terjadi, sebenarnya ini yang di takuti oleh mereka para oligarki karena akan menyatukan kekuatan dan militansi dari akar rumput sampai kaum intelektual Islam di Indonesia. Bersatu di surau-surau, di pesantren, di kampus, para ulama bersatu dan tidak lagi hanya bicara di mimbar sendiri sendiri. Mesin mesin partai Nasdem, PKS dan PKB serta Partai Ummat dan Partai Masyumi serta tidak ketinggalan relawan KIB akan bekerja mempersatukan mereka. Aamiin.
Kasus Rempang, Jokowi Telah Menjual Kedaulatan Negara pada China Komunis
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Saya mengapresiasisaya tulisan rekan Natalius Pigai, eks Komnas HAM RI, terkait Rempang, investor China dan pemerintah. Judulnya Negara Keliru Urus Rempang, Rakyat dan Investor Sama-sama Rugi. Bahwa permasalahan yang terjadi awal September 2023 dengan masyarakat Suku Melayu Barelang Pulau Rempang, Kepulauan, Riau -Sumatera adalah tragedi kemanusiaan atas bangsa Indonesia Suku Melayu Rempang di Kepulauan Riau yang terletak di perairan Laut China Selatan dan Selat Malaka. Penggusuran paksa oleh pemerintah menggunakan aparat TNI/Polri terhadap Suku Melayu untuk kepentingan investor China sangat biadab dan menyedihkan karena menggusur paksa rakyat pribumi Indonesia Suku Melayu di atas tanah kelahiran milik peninggalan leluhurnya. Ini juga merupakan kejahatan negara terhadap rakyat dengan melakukan pelanggaran sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, sebab telah ratusan tahun mereka mendiami Pulau Barelang (Pulau Batam Rempang, Galang) Provinsi Kepulauan Riau sejak zaman kekuasaan Kerajaan Nusantara Lingga di bawah pemerintahan Laksamana Tun Abdul Jamil dan Panglima Parang Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli (1623-1724) serta Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1946) di bawah pemerintah Raja Kecik dan Sultan Syarif Kasim ll sebelum ada negara Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945. Suku Melayu Rempang dan Barelang adalah pemilik tanah adat hak ulayat tanah swapraja Kerajaan Lingga dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, selaku pemilik pemegang hak alas Eigendom Verponding. Mereka adalah pemilik sah atas tanah Rempang dan tidak perlu ada sertifikat. Atas perintah konstitusi negara UUD 1945 tanah di seluruh wilayah NKRI yang dikuasai negara dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, berdasarkan UU Agraria No.51 tahun 1960, bahwa yang menguasai tanah pemegang surat HGB, HGU, HPL adalah bukan bukti surat hak milik, sehingga penggusuran paksa suku Melayu Rempang adalah perbuatan semena-mena atas nama negara dan pemerintah adalah pelanggaran HAM. Investasi Rempang jelas masalah politis strategi China dan PKI yang berusaha mengganti sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan menghilangkan jejak sejarah bangsa Indonesia terkait Kesultanan Kerajaan Nusantara Melayu. Investasi China Rempang ECO City Analisis saya dengan memanfaatkan kerapuhan kepemimpinan nasional rezim Joko Widodo, dengan motto Satu China Satu Negara, maka dengan menggunakan Tomy Winata untuk berbakti pada negara leluhurnya membantu memperkuat RRT China dalam pertarungan mondialnya guna menanamkan pengaruh dan hegemoninya menguasai Indonesia. Dengan membawa nama pemerintah berlindung di balik UU Cipta Kerja untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang Riau - Sumatera adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kepentingan China di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Presiden Joko Widodo seharusnya menyadari bahwa klaim China atas batas wilayah teritori Indonesia di Pulau Rempang, Galang dan Natuna Utara di LCS harus diwaspadai atas klaim sepihak itu. Sebab pemberiaan izin investasi di Rempang sama halnya pemerintah melegalisasi klaim RRT China atas Nine Dashed Lines Overlap ZEE dan landasan Kontinen Indonesia (ZEEI) oleh China. Artinya pemerintah Joko Widodo dianggap telah menjual kedaulatan NKRI pada China komunis. Terkait Pemerintah Diduga karena faktor ketidaktahuan bahwa Presiden Joko Widodo kurang memahami pentingnya fondasi keadaan geografis negara kita Indonesia sebagai negara Nusantara. Wawasan Nusantara adalah menyangkut geografis dapat tegaknya kekuatan NKRI adalah menyangkut wilayah tanah air dan isi yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara semata-mats untuk kemakmuran rakyat termasuk kehidupan sehari-hari rakyat Melayu Rempang yang bertempat tinggal di atas pulau Barelang, sehingga untuk meningkatkan ketahanan nasional guna menangkal kerapuhan bangsa yang terjadi sekarang, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaannya agar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 tidak menyimpang dari tujuan. Maka solusinya batalkan Investasi China di Rempang Kepulauan Riau tanah Melayu Sumatera. (*)
Sejuta Lebih Massa Hadir untuk Mendukung Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT. Lebih dari sejuta massa berkumpul untuk Jalan Gembira di Makassar, pagi hari 24 September 2023. Dalam sejarah, belum ada jalan pagi yang diikuti oleh lebih dari sejuta orang. Ini rekor. Termasuk peristiwa langka. Layak dapat hadiah MURI. Emang MURI berani kasih hadiah untuk hal yang ada urusannya dengan politik? Saya rasa tidak. Tidak berani. Bisa dibredel. Jalan gembira tanggal 24 September 2024 di Makasar adalah jalan politik. Tokoh utama yang hadir di jalan sehat itu adalah bakal calon presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan. Bakal calon yang akan diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS ini menjadi magnet yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat Makassar, umumnya Sulawesi Selatan. Mereka hadir karena Anies Baswedan. Hadir secara suka rela untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan. No Amplop ! No Sembako ! Tak ada juga ancaman. Karena Anies Baswedan bukan penguasa. Tidak punya instrumen untuk bisa melakukan ancaman. Benarkah massa yang hadir lebih dari sejuta? Mudah cara mengklarifikasinya. Hitung saja per-meter persegi ada berapa orang yang berdiri dengan jarak yang sangat rapat. Kali lebar jalan, kemudian dikalikan berapa kilo meter panjang massa yang berjubel. Pasti ketemu angkanya. Tiga hari sebelum acara, beredar di medsos, sejuta kupon yang disebarkan habis, ludes, bahkan kurang. Optimisme panitia bahwa massa yang akan hadir lebih sejuta muncul tiga hari sebelum acara. Begitu info yang ramai di medsos. Tapi, tidak setiap acara Anies Baswedan dihadiri satu juta, bahkan lebih dari satu juta orang. Termasuk di Sulawesi sendiri. Beberapa bulan sebelumnya, Anies hadir di Pangkep Sulawesi Selatan. Lapangan full massa. Masyarakat hadir dan tumpah ruah di sebuah lapangan. Jumlahnya diperkirakan ada ratusan ribu. Tapi, ini masih kalah dengan jumlah massa yang hadir di jalan sehat 24 September kemarin. Dalam pengumpulan massa, tokoh utama sangatlah penting. Ini akan menjadi magnet besarnya. Tapi selalu ada \"invisible hand\" yang memiliki kemampuan menggerakkan dan mengorganisir massa. Sosok \"invisible hand\" di jalan sehat Makassar adalah Tamsil Linrung. Anggota DPD RI Dapil Sulsel yang terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Inilah nama yang dianggap mampu menggerakkan massa lebih satu juta itu. Inilah nama yang disebut sebagai kolaborator berbagai ormas, partai dan kelompok-kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan. Nama Tamsil Linrung tidak asing bagi Masyaakat Sulawesi Selatan. Tiga periode jadi anggota DPR, lalu 2019 melanjutkan karirnya maju sebagai calon anggota DPD, dan sukses. Jalan sehat 24 september di Makassar seolah menjadi standar kesuksesan bagi siapa saja yang ingin mengumpulkan massa jelang pendaftaran pilpres 19-26 oktober 2023. Tidak saja untuk bakal capres lain, para pendukung Anies Baswedan juga seolah ditantang untuk mampu mengumpulkan massa melampui jalan sehat Makassar. Terutana di wilayah Jawa yang jumlah penduduknya lebih besar. Mampukah? Mampukan juga para pendukung Prabowo dan Ganjar mengumpulkan pendudukungnya lebih dari sejuta? Entah apapun kemasan acaranya. No Amplop ! No Nasi Bungkus ! No Sembako ! Tidak ada money politics. Ini bukan soal berapa anggaran yang disediakan oleh panitia. Tapi ini lebih pada kemampuan menjual tokoh, mengelola isu dan mengorganisir massa hingga mau datang ke lokasi kumpul. Ini tidak mudah. Memang, banyaknya jumlah massa yang berkumpul di satu titik tidak secara otomatis memberi hasil kemenangan di pilpres. Ada kerja-kerja politik lain yang dibutuhkan untuk memenagkan suara. Tapi, jumlah massa yang hadir dengan suka rela untuk bertemu dengan bakal capres bisa dijadikan indikator bahwa bakal capres ini punya pendukung militan yang cukup besar jumlahnya, dan bisa diorganisir secara terukur untuk menjadi kemenangan. (*)
Tamsil Linrung, Makassar dan Gravitasi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Bukan sekadar momentum, acara Jalan Gembira bersama capres-cawapres Anies-Gus Imin di Makassar telah memunculkan gravitasi politik. Mainstreamnya adalah arus perubahan semakin sulit dibendung. Alhamdulillah, penulis berkesempatan hadir dan bisa menjumpai pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin pada acara Jalan Gembira di Makassar. Satu kesimpulan yang didapat, pelaksananya luar biasa, kegiatannya juga luar biasa, hasilnya lebih luar biasa lagi. Namanya Tamsil Linrung, pribadi yang humanis namun lekat dengan watak pergerakan. Kegiatan di Makassar pada tanggal 24 September 2023 yang bertajuk Jalan Gembira bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menjadi pembuktian yang tak terbantahkan tentang figur Tamsil Linrung, Kota Makassar dan gravitasi perubahan. Figurnya menasional karena aktifitas politik dengan jam terbang tinggi. Tempatnya sebuah kota yang masyarakatnya lekat dengan tradisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip harga diri dan keberanian namun memiliki kekuatan empati. Acaranya begitu fantastis, kehadiran capres-cawapres perubahan dan yang paling istimewa diikuti jutaan massa rakyat. Tamsil Linrung yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Posko Pilihan Rakyat (PPR) dan BroNies (Relawan Bro Anies) secara masif telah berkontribusi nyata bagi penenangan pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin khususnya dan gerakan perubahan Indonesia pada umumnya. Kegiatan dengan sentuhan multi event yang diinisiasi seorang Tamsil Linrung itu, seperti membuka mata hati dan kesadaran publik seluruh Nusantara. Bahwasanya masih ada komunikasi, interaksi dan konsolidasi antara pemimpin dan arus bawah, khususnya yang dipertemukan dalam spirit perubahan dan upaya perbaikan kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitu besarnya daya magnit pasangan Anies-Gus Imin, sehingga rakyat tumpah ruah di pelbagai sudut jalan di Kota Makassar mengikuti kegiatan Jalan Gembira yang menjadi kegiatan sosial politik dan sosial ekonomi itu. Dampak ekonomi terasa, pelaku UMKM yang biasanya tidak diperbolehkan, saat itu dapat berdagang di area kegiatan. Rakyat peserta yang terdiri dari pelbagai lapisan sosial, penuh keceriaan dan kegembiraan, meskipun harus menyemut dan berhimpit sepanjang jalan. Tamsil Linrung sebagai pemrakarsa kegiatan, bukan hanya sukses acara, lebih dari itu ia juga telah memulai gravitasi politik nasional yang mengusung cita-cita perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa yang menarik dan layak disebut fenomenal dari pelaksanaan silaturahim Anies dan Gus Imin dengan warga Makassar. Bshksn ada juga peserta dari beberapa wilayah baik dari Sulawesi Selatan maupun kota lainnya di Indonesia. Catatan penting mengemuka dan bisa menjadi triger dari konstelasi dan konfigurasi politik nasional yang memengaruhi dinamika pilpres 2024. Program acara yang dibalut dengan kegiatan jalan santai dan dalam suasana riang gembira, memunculkan perspektif antara lain sbb: 1. Kesuksesan acara yang melebihi ekspektasi itu, menorehkan kepiawaian dan prestasi seorang Tamsil Lirung melakukan kegiatan \"hight politic\" skala nasional. Lebih sering tampil dibelakang layar, pria multi talent itu bukan cuma menggetarkan Makassar, lebih dari itu ia memberi \"warning\" kepada siapapun dan kelompok manapun yang anti perubahan. Tamsil seperti melempar sinyal sekaligus menegaskan, dari Makassar arus perubahan kian tak terbendung. Wajar, Tamsil Linrung yang politisi dan aktifis pergerakan ini mampu mengundang warga Makassar, terlebih dengan 150 ribu suara kontituennya hanya dari dapil DPDnya di Kabupaten Pangkep. Praktisi pendidikan yang juga seorang saudagar besar ini terkenal sangat terbuka, hangat dan begitu dermawan kepada siapapun, sehingga tak diragukan ia bisa menghadirkan partisan dan supporting sistem yang lebih luas lagi dari khalayak umum. Bersama kekuatan simpul massa, para relawan, organisasi dan partai politik koalisi perubahan untuk persatuan, Tamsil Linrung telah melakukan kerja-kerja politik yang riil dan berpengaruh besar bagi pemenangan pilpres pada pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin. 2. Euforia dan antusiasme rakyat semakin bertumbuh menjadi gerakan partisipatif dan kolaboratif dilihat dari acara Jalan Gembira di Makassar yang viral dan menghebohkan itu. Ada gejala rasa ingin dan tekad yang kuat dari rakyat ikut bergabung melakukan perubahan, tentunya selain kerinduan pada pemimpin yang diharapkan mampu membawa kemakmuran dan keadilan untuk rakyat. 3. \"Booming\" kegiatan di Makassar tak ubahnya tsunami politik bagi rezim kekuasaan status quo. Indikatornya dapat dilihat publikasi dan resonansi kegiatan Makassar berusaha dibendung oleh para buzzer dan influencer berbayar APBN baik melalui media mainstream maupun media sosial. Namun apa daya, seperti pepatah lama, bau busuk dari rezim kekuasaan korup dan tiran tak akan bisa ditutup-tutupi. Begitupun sebaliknya, harum semerbak angin perubahan terus mengalir dan berhembus tak bisa dicegah. Laksana unsur Angin, tanah, air dan api perubahan tak dapat dihentikan oleh siapapun, betapapun kuat dan hebatnya berkuasa. Alam seperti meneruskan perintah Tuhan untuk menghadirkan perubahan. Dari Makassar Sul-Sel, dari tempat para pelaut dan saudagar negeri maritim, dan dari Indonesia bagian timur, napas pembebasan terus berhembus menghidupi asa perubahan. Demikian penulis berusaha memindahkan suasana batin dari kegelisahan dan kerinduan rakyat Makassar, menyambut pemimpin perubahan dan bersama semua gerakan kritis dan kesadaran perlawanan, semoga dapat mewujudkan Indonesia yang beradab, sejahtera dan berkeadilan. In syaa Allah bersama Tamsil Linrung dan kolega, dari dan dengan geliat Kota Makassar, seluruh rakyat Indonesia siap menyongsong gravitasi perubahan. Perubahan adalah kesadaran. Perubahan adalah pemahaman. Perubahan adalah kemauan. Perubahan adalah keharusan. (*)
Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Koreksi Sistem Bernegara
JAKARTA, FNN | Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(sws)
POPULER
