OPINI
Politik Semakin Acakadut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH deklarasi Jokowi yang siap memihak dan beralasan itu adalah hak warga negara, maka iklim politik terasa semakin acakadut. Di belakang Jokowi berdiri bak \"ajudan\" Prabowo Subianto. Halim menjadi tempat \"deklarasi\" politik acakadut yang mengingatkan bahwa tempat ini dahulu pernah menjadi \"pangkalan\" PKI, tempat penyiksaan Jenderal dan Lubang Buaya. Deklarasi Halim ternyata dikritisi banyak pihak, bagaimana bisa seorang Presiden secara vulgar memihak dan mendukung satu paslon dengan alasan sebagai hak politik. Ia lupa ketika menjadi Presiden maka ia adalah Presiden Republik Indonesia. Pemimpin semua rakyat termasuk pemimpin ketiga Capres. Bukan Presiden Capres Cawapres nomor urut 2. Apalagi cuma Presidennya si Gibran sang anak. Bila mau bebas berpolitik, mendukung, memihak, menjilat atau merangkul bahkan merekayasa dan memelintir, maka tanggalkan dulu baju Presidennya. Menjadi warga negara biasa yang bebas dan berada dalam semau-mau kubu atau kutub. Jika berbaju Presiden maka Jokowi tidak bisa berbuat seenaknya. Ada moral, etika dan hukum yang membatasi dan mengatur. Presiden yang bebas memihak dan berkampanye disusul pernyataan bahwa Menteri juga boleh, maka lanjutannya adalah Kepala Daerah hingga Kepala Desa, ASN, Polisi dan TNI bebas pula. Betapa acakadut nya negara pimpinan Jokowi ini. Fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Membuka peluang untuk terjadinya desintegrasi dan kerusuhan politik. Main bola tanpa wasit akan membuat pemain saling sikut dan tendang, penonton bebas turun mendukung. Memukul dan ikut menendang pula. Sepakbola acakadut. Politik acakadut tidak boleh terjadi. Jokowi harus dihentikan. Jokowi itu biang dari kekacauan. Tidak menghargai moral, etika dan hukum. Apa beda Jokowi dengan Fir\'aun, Hitler, Mussolini, Lenin dan Mao Tse Tung ? Jika ia tetap nekad untuk seenaknya dalam memimpin negara, maka Jokowi berada dalam rumpun yang sama. Awalnya Jokowi bilang akan netral eh ujungnya terjun langsung dukung anak. Dalam agama itu munafik namanya. Pagi dan sore beda. Dalam Hadits Bukhori, tiga ciri munafik nampaknya ada pada Jokowi, yaitu bila ngomong pasti bohong (idza hadatsa kadzab), jika berjanji maka ingkar (idza wa\'ada akhlaf) dan jika diberi amanat khianat (idza tu-mina khoona). Pemimpin munafik tidak boleh ditoleransi. Stop sampai sini. Kepemimpinan di bawah perilaku munafik akan kacau alias acakadut. Esensinya adalah rakyat yang selalu dibohongi atau ditipu oleh pemimpin. Jokowi menjadi contoh penipu dan pembohong. Setelah berbohong soal putera yang tidak tertarik politik, kemudian menipu rakyat dengan Putusan MK berstempel \"sayang anak\", mengkhianati sumpah, serta berwajah \"negara adalah aku\", maka perlawanan harus dilakukan lebih masif dan massal. Pembangkangan sosial, politik, budaya dan keagamaan dapat menjadi penekan sekaligus penyelamatan atas penyanderaan birokrasi, TNI dan Polisi, politisi dan akademisi oleh Jokowi. Jokowi sudah melanggar sekurangnya Tap MPR No VI tahun 2001, Pasal 7A UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945. Pelanggaran fatal ini menjadi dasar Jokowi harus segera dimakzulkan. Menunda berarti membiarkan terjadinya pembusukan dan peracunan demokrasi. Indonesia terus menerus berantakan atau acakadut berada di bawah sepatu Jokowi. Cuma omon-omon atau cuap-cuap saja Pemilu itu bersih, jujur dan adil selama masih ada Jokowi. Bandung, 27 Januari 2024.
Hipokritnya Seorang Presiden
Oleh Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik TANGGAL Satu November 2023 sewaktu meresmikan proyek, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, ASN, TNI & POLRI semua harus netral. Kemudian pada kesempatan lain tanggal 24 Januari 2024 Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang hak demokrasi hak setiap orang, Presiden dan Menteri boleh berkampanye, boleh berpihak. Entah siapa yang “membisikkan”, sehingga dalam tempo dua bulan pernyataan berbalik menjadi hipokrisi. Presiden Joko Widodo, sepertinya “tidak bisa membedakan” antara dirinya sebagai personal dan jabatannya sebagai Presiden. Sebagai pribadi Jokowi punya hak politik boleh berpihak. Tapi sebagai Presiden dia terikat sumpah jabatan dengan atas nama Allah. Tentunya lebih tinggi dari aturan. Akan berbuat seadil-adilnya. Pertanyaannya Sumpah Jabatan Presiden ini mau dimasukkan ke keranjang sampah. Astagfirullah. Analisis kesatu hipokritnya Presiden, bersumber atas ketakutan kehilangan kekuasaan sehingga lupa diri. Sudah diketahui umum bahwa Presiden Joko Widodo ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Partai Pendukung utama yang menjadikan dirinya dia jadi Presiden dua periode (yakni PDI Perjuangan) sangat tidak setuju. Begitu juga dengan keinginan menambah jabatan 2 tahun juga gagal. Rupanya dari kegagalan tersebut Anwar Usman sang Ketua MK, adik Ipar dari Joko Widodo, paman dari Gibran “menghalalkan segala cara” melakukan Pelanggaran Etika Berat dengan membuat Keputusan MK meloloskan keponakannya Gibran menjadi cawapres. Menurut Tempo anak haram konstitusi. Selain melanggar Etika Berat, Joko Widodo sekeluarga (Anwar Usman, Gibran, Iriana) juga melakukan dugaan tindakan kriminal berat karena tuntutan hukumannya maksimal 12 tahun, yakni melanggar Pasal 1 angka 5, UU No.28 Tahun 1999 menyatakan: “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. Mengenai dugaan tindakan nepotisme tersebut oleh Petisi 100 bersama Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (FORASLI) dengan memberikan kuasa kepada 20 orang pengacara telah menyampaikan pelaporan kepada Bareskrim POLRI, sudah diterima oleh Kabareskrim dengan nomor agenda PM 499 tertanggal 22 Januari 2024. Analisis kedua, kekuatiran terhadap kekalahan sang putera mahkotanya Gibran pada pilpres yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Walaupun sudah dikondisikan dengan mengumpulkan sejumlah surveyor maupun influencer untuk membentuk opini bahwa Parbowo Gibran menang satu putaran. Kenyataannya berat karena angkanya stag. Sementara pasangan lain seperti AMIN malah trendnya menaik. Semula rezim Joko Widodo (Jokowi) telah berusaha dengan segala cara untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini pengakuan Prof. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Dia tidak setuju dan berusaha agar Anies tetap bisa jadi capres. Skenario rezim gagal. Dalam perjalanan kampanye Anies selalu \"dihambat” dengan berbagai cara, mencabut ijin gedung untuk acara secara dadakan. Yang heboh adalah hilangannya videotron Anies yang diluncurkan oleh kreativitas Gen Z. Ini jelas kontraproduktif bagi pasangan Prabowo Gibran. Termasuk dalam empat kali debat yang diadakan oleh KPU. Dalam debat dan setelah debat Capres Prabowo kelihatan emosi, terkesan marah-marah mulu. Menurut Sri Mulyani, Menkeu jangan pilih pemimpin yang tidak bisa mengendalikan emosi. Gibran dalam debat terlalu banyak gaya dengan gimick lupa dengan kesantunan. Rakyat Indonesia dikenal dengan kesantunannya. Apalagi bagi orang Jawa, Sunda dan suku lainnya, sangat menjaga sopan santun ketimuran. Sehingga bagi Prabowo dan Gibran debat menjadi kontra produktif. Buntutnya Presiden Joko Widodo “marah”, sempat meminta agar tata cara debat diubah. Untung KPU menolak. Dari kedua analisis tersebut Presiden Jokowi menjadi gelap mata lagi. Bagaimana caranya untuk memenangkan puteranya Gibran. Untuk memperpanjang kekuasaanya terhadap pemerintahan ke depan. Satu satunya cara yaitu melupakan sumpah jabatannya atas nama Allah untuk berlaku adil. Sah jika dinyatakan kalau Presiden Joko Widodo hipokrit. Telah ikut terlibat bukan sebagai pribadi Jokowi, tetapi sebagai Jabatan Presiden. Melalui pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye boleh berpihak. Serta melupakan penyataan sebelumnya yang belum seumur jagung untuk netral. Inilah hipokritnya seorang Presiden. Berbahaya bahwa Presiden dengan jabatannya dan kekuasaannya bisa menggerakkan semua institusi yang berada di bawah kekuasaannya, baik secara langsung melalui perintah baik lisan atau tulisan, maupun secara tidak langsung melalui tangan-tangan kekuasaan lainnya untuk berpihak kepada puteranya. Saat ini sudan banyak terjadi. Sehingga keadilan sebagaimana yang di nyatakan dalam sumpah jabatan tidak akan terjadi. Artinya Presiden Joko Widodo melanggar sumpah jabatan. Sudah banyak tuntutan masyarakat dari berbagai pihak tokoh nasional, ulama dan purnawirawan termasuk dari Petisi 100 agar Presiden Jokowi di makzulkan agar Pemilu terlaksana dengan jujur dan adil. Tentu jika Presiden melanggar sumpah Jabatan yang merupakan perbuatan tercela. Wajar masyarakat akan bergerak untuk menghentikan ketidak adilan tersebut. Bandung, 25 Januari 2024.
Paslon 02 Bisa Menang dengan Angka Hasil Kloning?
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih KETIKA paslon 02 hampir dipastikan bakal kalah di Pilpres 2024. Jika tidak terpental di putaran pertama, dipastikan akan kalah di putaran kedua. Kemenangan pasangan AMIN tidak akan mampu dibendung dengan cara apa pun. Presiden tiba tiba muncul membuat keributan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak pada salah satu Capres. Bukan target dan sasaran yang sesungguhnya. Itu sinyal kepanikan pertahanan Jokowi untuk bisa menang tinggal satu cara \"melalukan kecurangan\". Tidak peduli resiko dan dampak politiknya yang sangat berbahaya. Persis dengan prinsip Machiavelli. \"Ia dikenal sebagai politikus yang tak segan menghalalkan segala cara asal menang dan mencapai tujuan\" Target dan sasarannya adalah mengamankan angka kemenangan Paslon 02 pada angka diatas 51 % lebih yang telah di patok dan harus menang dalam satu putaran tidak boleh meleset dan gagal. Bagi Jokowi keadaan sangat menakutkan karena kapalnya dengan politik dinastinya sudah diterjang gelombang tsunami, akan tenggelam . Elektabilitas Prabowo terus menurun bahkan makin runyam dihantam citra politik Gibran sebagai Cawapresnya terus diterpa prahara macam macam stigma negatif sebagai anak haram konstitusi, bodoh, songong, sombong dan tidak memilih etika. Rekayasa yang akan terjadi untuk memuluskan rencana curang perangkat kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence ( AI ), konon dari Cina sudah masuk ke Indonesia\" Terkait dengan pilpres, alat kecerdasan buatan sudah bekerja membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mungkin mempengaruhi pemilihan. Fakta selama ini telah muncul foto, audio, video hoak, yang cukup meyakinkan. Suara salah satu capres yang dikloning dengan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam setiap kampanye di dikendalikan langsung dari lokasi kampanye untuk mengacaukan dan menghancurkan sebagai trik kotor merusak kampanye lawan. Digunakan untuk menyesatkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan lawan dalam skala dan waktu tertentu, dengan skala besar, dan mendistribusikannya di platform sosial, itu akan berdampak besar. Saat pencoblosan akan muncul pesan robocall otomatis, dengan suara kandidat, bisa menginstruksikan pemilih untuk memberikan suara pada capres yang telah di tentukan, setelah melalui proses manipulasi secara digital . Persiapan untuk curang pada Pilpres mendatang karena penguasa dengan Capresnya harus menang dengan segala cara konon sudah disiapkan data dan algoritma untuk mengotomatisasi tugas seperti menargetkan pemilih untuk kemenangan Paslon 02. \"Kejahatan paling buruk adalah memanipulasi angka hasil pemilihan presiden dengan angka palsu hasil kloning angka rekayasa curiannya\" . \"Ini paling berbahaya bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 jauh hari sudah dipersiapkannya menggunakan data dan algoritma untuk mengotomatisasi tugas seperti menargetkan angka kemenangan Paslon 02.\" Saat KPU tinggal menyesuaikan dan kerja Artificial Intelligence ( AI ) yang akan kerja secara otomatis untuk menjaga ritme angka hasil kloning akan sangat cepat dan mendadak saat proses perhitungan angka kemenangan dengan angka 50,1 % atau lebih.***
Tantangan untuk Yusril Soal Ijazah Palsu Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERKARA gugatan perdata No 610/Pdt.G/2023/ PN Jkt Pst atas keberadaan dan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat mendaftar sebagai Capres Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 telah hampir memasuki masa 4 bulan di PN Jakarta Pusat. Meski belum ada tanda-tanda menuju berakhirnya persidangan akan tetapi Penggugat telah mendapatkan banyak kemenangan. Majelis Hakim diganti dan tuntutan penggantian Kuasa Hukum Presiden Jokowi dipenuhi. Rakyat dapat menilai kualitas persidangan dengan seksama. Bertele-tele dan tidak ada itikad baik atau penghormatan hukum khususnya dari Tergugat I Presiden Jokowi. Masalah legal standing terus dipersoalkan. Ironinya saat solusi diterima Majelis Hakim justru Tergugat I Jokowi yang kebetulan juga Presiden RI tidak hadir. Keharusan mengganti Kuasa dari pengacara negara menjadi pribadi ternyata masih diabaikan. Ke depan belum jelas apakah Jokowi sendiri yang akan menghadiri persidangan, dan ini tentu menggegerkan dunia, atau sebagaimana lazimnya ia diwakili Kuasa Hukum ? Dalam kasus perdata gugatan atas KPU di PN Jakarta Pusat Perkara No 752/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst Presiden Jokowi sebagai Turut Tergugat I mewakilkan kepada Advokat Otto Hasibuan. Dalam kasus gugatan \"ijazah palsu\" Jokowi di Pengadilan yang sama, anehnya Jokowi mewakilkan kepada pengacara negara dari Kejaksaan Agung melalui Setneg padahal masalah ijazah itu sangatlah bersifat privat. Menggunakan fasilitas negara untuk kasus pribadi adalah korupsi. Majelis Hakim telah meminta Jokowi untuk segera mengganti Kuasa Hukum. Bercermin pada kemampuan Jokowi untuk memberi Kuasa kepada Advokat Otto Hasibuan, maka para Penggugat kasus \"ijazah palsu\" ini mendesak bahkan menantang agar Jokowi segera memberi Kuasa kepada Otto Hasibuan pula atau lainnya agar legal standing dalam kasus gugatan ini menjadi benar secara hukum. Publik selama beberapa ini membaca pula bahwa Yusril Ihza Mahendra sering tampil membela kepentingan Presiden Jokowi. Pada persidangan gugatan atas KPU di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 Kuasa Hukum Presiden Jokowi adalah Yusril Ihza Mahendra. Saat publik teriak makzulkan Jokowi baru-baru ini Yusril Ihza Mahendra pun pasang badan. Menyebut teriakan publik pemakzulan tersebut sebagai inkonstitusional. Wajar jika Penggugat kasus \"ijazah palsu\" saat ini berteriak menantang Yusril Ihza Mahendra untuk hadir di persidangan PN Jakarta Pusat mewakili Jokowi. Diharapkan Yusril Ihza dapat \"membantu\" Jokowi dalam membawakan \"ijazah asli\" ke meja Majelis Hakim. Rakyat sudah terlalu lama berada dalam keraguan mengenai keberadaan dan atau keaslian ijazah milik Jokowi. Proses peradilan gugatan \"ijazah palsu\" di PN Jakarta Pusat ini benar-benar bagai peradilan rakyat. Bukan saja karena pengunjung persidangan merepresentasi rakyat, tetapi juga tahapan-tahapan persidangan itu \"dihakimi\" rakyat. Rakyat Indonesia ingin menyaksikan kejujuran, itiikad baik, serta kebenaran dari status Ijazah Presiden nya. Betapa memalukan dan memilukan jika ternyata ijazah Jokowi itu tidak ada atau benar-benar palsu. Apakah kebohongan berulang Jokowi akan berkulminasi pada ijazah yang menjadi syarat kepresidennya ? Rakyat masih terus mengikuti. Nah, Yusril Ihza Mahendra Advokat dan Pakar Hukum Tata Negara terpanggilkah untuk menjadi \"juru jawab\" kepenasaran rakyat soal ijazah Jokowi ? Hayo tampil di persidangan Jakarta Pusat mewakili Joko Widodo alias Jokowi. Rakyat menunggu Yusril untuk mampu membawakan ijazah asli Jokowi. (*)
Langkah Darurat Pemakzulan Presiden (Bagian-1)
Oleh Dr. Imail Rumadan/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional & Ketua Umum Pemuda ICMI Dinamika dan gejolak perdebatan diseputaran isu pemakzulan Presiden intemsitasnya semakin meningkat. Gagasan yang diprakarsai oleh Petisi 100 dan Poros Transisi Nasional akhir-akhir ini semakin mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali para pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Zainal Arifin Muchtar misalnya, menyatakan bahwa pemakzulan presiden sah-sah saja. Bisa iya, bias juga tidak. tergantung pada sisi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Namun mekanisme yang tersedia saat ini untuk melakukan pemakzulan cukup panjang dan sangat rumit. Ada kendala yang dihadapi secara teknis terkait mekanisme pemakzulan presiden. Sementara pakar hukum tata negara yang lain menyatakan bahwa gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 45. Bahkan ada pakar hukum yang sangat tersohor secara tegas menyebutkan bahwa gerakan pemakzulan presiden adalah suatu bentuk tindakan makar. Pernyataan semacam ini tentu menyesatkan logika berfikir public, sebab mekanisme pemakzulan presiden telah dirumuskan secara jelas dalam UUD 1945. Artinya patut untuk dipertanyakan apakah pernyataan tersebut secara tidak langsung menududuh bahwa konstitusi telah mengatur norma tentang makar? Konstitusi secara jelas mengatur mekanisme pemakzukan presiden yang disampaikan setiap warga negara. Hak kostitusional setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. Permasalahannya disini adalah harus dibuktikan pelanggaran hukum tersebut. Seberapa besar dugaan pelanggaran yang trelah dilakukan oleh Presiden, dan memiliki daya rusak terhadap launegara? Menanggapi pernyataan para pakar hukum tersebut di atas, pemahaman sederhana yang dapat disampaikan sebagai orang yang belajar hukum, bahwa penyataan ini menunjukan adanya suatu kondisi dimana telah terjadi pemurtadan kepada konstitusi. Tampak kalau konstitusi telah dipaksa untuk keluar dari tujuannya hanya karena mengikuti tafsir yang kabur. Tafsir yang kurang tepat dalam memahami konteks aspirasi warga negara yang menyuarakan pemakzulan presiden. Kondisi ini lantaran hati dan logika telah terhalang oleh gelapnya tabir materialism. Akibatnya, tidak lagi objektif dalam melakukan penilaian terhadap isu pemakzulan presiden. Analogi sederhana yang disampaikan dalam konteks memahami derasnya desakan pemakzulan presiden saat ini. Setidaknya agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan pemahaman para pakar yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan di bidang hukum. Namun pemahaman dan pandangannya tidak lebih-kurang seperti mesin foto copy yang hanya sebatas mengkopi teks bacaan pada dokumen yang difoto copy tersebut. Analogi sederhananya adalah ibarat sebuah kendaraan bus yang mengalami rem blong (kerusakan pada rem) saat kendaran sedang melaju dengan cepat di jalan tol. Tidakan yang diambil oleh sang sopir untuk menyelamatkan para penumpang bus adalah mengarahkan arah mobil pada jalur darurat (jalur keselamatan). Jalur yang tersedia pada pinggiran jalan tol, sebab tindak mungkin sang sopir tetap mengarahkan arah bus pada jalan normal. Akibatnya bisa terjadi tabrakan beruntun yang membahayakan banyak orang dan memakan banyak korban. Analogi sederhana di atas menegaskan sebuah pemahaman bahwa, isu pemakzulan presiden yang digaungkan saat ini tidak bisa dipahami dalam pemahaman yang formalistik semata. ada kondisi dimana mekanisme konstitusi yang tersedia secara formal tidak memungkinkan untuk diterapkan. Mekanisme normal tidak bisa dipakaiu lantaran terlalu berbelit dan sangat rumit. Kondisi ini ditambah dengan instrumen dan kelembagaan negara yang tersedia secara formal tidak berfungsi secara normal. Lembaga negara tersandra dengan berbagai kepentingan politik pragmatis. Sementara laju kerusakan negara akibat berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden Jokowi semakin parah. Perlu mengambil langkah darurat untuk menghentikan gerak laju sang presiden agar daya rusak negara yang ditimbulkan tidak menjadi besar. Warga negara yang menyuarakan pemakzulan itu sebagai langkah sudah benar. Tanpa harus mendalami ilmu hukum lebih jauh secara formal sebagaimana para pakar tersebut. Namun dituntut untuk memahami dan mentaati segala aturan hukum yang berlaku di republik ini. Bahwa pemahaman secara sederhana terkait proses pemakzulan presiden harus berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi terhadap negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan pada UUD 1945 (constitutional democracy). bersambung
Rekayasa Politik Jokowi Makin Songong
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih BELANTARA politik Pilpres dikejutkan aksi Jokowi bergaya rambo berseragam jaket hitam bersama Menhankam dan panglima TNI dengan pesan sangar bahwa presiden dan para mentrinya boleh kampanye, untuk kemenangan capresnya. Semua sudah terlambat, terkesan songong dan panik justru akan menghancukan reputasinya. Energi api semangat gerakan perubahan akan membesar. \"Point of No Return\" adalah sebJIN SONHOJYuah film Amerika Serikat, kisah perjuangan yang dirilis tahun 1993, disutradarai oleh John Badham, memberi alur cerita tentang _\"titik tidak bisa kembali\"_ ( titik dimana sebuah perjuangan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ). Bahkan sekedar menengok ke belakangpun sudah tidak memungkinkan. Pada titik ini sang pejuang harus melanjutkan langkah perjuangannya apapun resikonya, karena tidak mungkin lagi untuk kembali, karena terlalu berbahaya, apalagi membawa misi untuk keselamatan negara. Pilpres langsung di Indonesia, telah membawa noda hitam dan berbahaya ketika pondasi negara UUD 45 sudah runtuh , Pancasila di gilas tinggal hanya sebagai aksesoris, negara berubah menjadi negara kapitalis, liberalis , dibawah kendali Oligarki. Nasib keselamatan negara akan ditentukan pada Pilpres mendatang, akan selamat atau hancur berantakan. Saat bersamaan dengan munculnya semangat perjuangan \"Perubahan\" untuk mengembalikan kiblat bangsa mendapatkan gempuran maha dahsyat dari penguasa yang telah bersekutu dengan kaum kapitalis penjajah gaya baru. Presiden Jokowi yang selama ini menyandang gelar dengan stigma presiden boneka, nekad telah mencanangkan politik dinasti yang tidak masuk akal, terus menerabas konstitusi, melakukan perlawanan bahkan boleh berkanpanye semua akan sia sia. Penguasa dengan slogan \"Point no return”, bagi mereka yang sudah bergelimang hidup hedonis bersama Oligarki dan untuk menyelamatkan politik dinastinya nampaknya tidak mau surut dan bertaubat untuk menyadari kesalahannya bahkan semakin arogan. Macam macam rekayasa politik, manakut nakuti, membius masyarakat di seret dengan segala fasilitas dan finansial yang menyesatkan Pembiusan dengan tipuan dan dusta politik, merambah dan akan menelan korban masyarakat yang masih buta politik dan dalam kondisi lapar menjadi mangsa dan sasarannya. Bahkan terjadi serangan politik hitam oleh para bandar politik sudah menyergap sebagian para dai, ustadz, muballigh, kyai, cendekiawan muslim, yang sudah terkena virus \"WAHN\" ( takut mati dan cinta dunia ). Tampaknya Allah SWT telah memberikan cahaya putih untuk para pejuang perubahan bangkit semakin masif, militan, tidak mengenal takut dan tetap Istiqomah dalam momen “point no return” , sudah tidak ada jalan mundur, kemenangan sudah didepan mata. \"Keselamatan Indonesia dan perubahan kearah perbaikan akan tiba dan muncul tepat pada waktunya. Rekayasa politik Jokowi apapa bentuknya akan hambar dan sia sia. ***
Mahfud MD Pegang Data, Jokowi Tidak Berkutik
Oleh Faizal Assegaf | Kritikus KABINET rezim Jokowi semakin tidak solid. Mahfud MD menjadi pemicu ketegangan di lingkar Istana. Semakin kuat desakan dirinya dan sejumlah menteri mundur. Posisi Jokowi sedang berada di ujung tanduk. Manuver Mahfud nyaris sama dengan teater politik SBY saat menjabat selaku Menko Polhukam 2004. Di saat itu, SBY mengunci kekuasaan Presiden Megawati. Tentang skandal BLBI yang membuat Mega tersandera. Kini drama tersebut seolah berjalan di alur yang serupa. Langkah strategis Mahfud dalam penanganan sejumlah skandal besar bikin Jokowi was-was. Sebut saja peran TPPU dalam kasus 349 triliun. Tak hanya itu, soal dugaan proyek fiktif Food Estate yang menyeret Prabowo Subianto jadi gorengan. Jokowi dan Prabowo boleh saja ngeles. Tapi isu tak sedap itu memberi amunisi bagi PDIP dan Mahfud MD. Bahkan masih banyak data dari aneka skandal besar lainnya mungkin telah dikantongi Mahfud MD. Wajar, Menko Polhukam tentu tidak berurusan soal ecek-ecek. Tapi kejahatan korupsi besar pasti termonitoring. Apalagi Mahfud MD terkenal sangat gemar tampil melawan arus. Dirinya tak punya beban, bebas berbicara. Tak peduli rekannya di kabinet maupun Presiden Jokowi. Sikap itulah bikin Istana panik. Ihwal gonjang-ganjing rencana Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam tampaknya akan menjadi ledakan besar. Terlebih dirinya menegaskan pasti akan mundur dari jabatannya. Hanya soal waktu dan momentum. Tentu waktu dan momentum sudah dikalkulasi. Dalam dua pekan ini, publik sangat menanti: Apakah Mahfud memilih mundur secara elegan atau sebagai langkah konsolidasi melawan Presiden Jokowi? Banyak spekulasi. Kalau pilihannya mundur secara elegan, maka kehilangan momentum. Sebaliknya, publik menanti janji Mahfud mundur demi tujuan membuka kotak pandora. Itu baru keren. Atau bisa jadi soal isu mundur dari kabinet demi menyodorkan bargaining PDIP dan Jokowi. Sebab, sebelum isu panas itu muncul, beredar kabar Jokowi dan Mega akan akur kembali. Jika demikian, rakyat kecewa dan tidak bersimpati. Pemufakatan jahat harus dihentikan…!
Gibran Bertanya Greenflation, Tapi Tidak Paham Substansinya
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Debat keempat capres-cawapres, atau debat kedua cawapres, 21/1/24. Pada sesi tanya jawab antar peserta debat, Gibran bertanya kepada Mahfud, “Bagaimana cara mengatasi “greenfesyen?”. Pertanyaannya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Gibran berpendapat tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘greenfesyen’, karena Mahfud seorang profesor. Tentu saja, pendapat seperti itu sangat picik, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa arti profesor. Mungkin dia kira profesor adalah maha tahu, seperti dewa. Padahal moderator sebelumnya sudah mengingatkan tata cara debat. Singkatan atau terminologi, wajib dijelaskan agar pertanyaan menjadi jelas dan dimengerti oleh pihak lainnya. Tetapi, aturan debat tersebut sengaja dilanggar. Tidak salah, Cak Imin mengatakan Gibran berdebat tanpa etika. Kembali ke ‘greenfesyen’. Ternyata maksud Gibran adalah _greenflation_. Memang pengucapan Gibran kurang jelas. Terdengar seperti ‘greenfesyen’. Karena itu, terminologi wajib dijelaskan agar yang ditanya mengerti, bahwa yang dimaksud adalah _green inflation_. Tidak perlu mengajukan pertanyaan tanpa etika. Setiap pertanyaan yang baik, harus didahului dengan penjelasan dan latar belakang dari pertanyaan tersebut. Gibran seharusnya menjelaskan terlebih dahulu, apa yang dimaksud _greenflation_, dan kenapa terjadi, _greenflation_. Setelah itu, baru bertanya, bagaimana cara mengatasinya. Bukan ujuk-ujuk bertanya singkat: bagaimana cara mengatasi ‘greenfesyen’. Dalam konteks apapun, pertanyaan singkat seperti ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pertanyaan yang baik secara akademik. Juga tidak cukup hanya menjelaskan arti terjemahannya saja: greenflation adalah inflasi hijau. Mahfud dengan sabar dan serius kemudian menjelaskan, _greenflation_ terkait dengan green economy, atau ekonomi hijau, atau ekonomi sirkuler yang berbiaya tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Cara mengatasinya, fokus pada kebijakan (untuk mengatasi permasalahan biaya tinggi tersebut). Gibran, dengan cara yang tidak elegan, tidak pantas, terkesan “kampungan”, mencoba membantah jawaban Mahfud. Tetapi, sekali lagi, Gibran tidak menjelaskan sama sekali apa greenflation dan bagaimana cara mengatasi greenflation. Gibran hanya memberi contoh demo rompi kuning (yellow vests protest movement) di Perancis (yang dimulai sejak Oktober 2018). “Bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi agar jangan sampai terjadi di Indonesia.” “Negara maju saja masih banyak tantangan. Intinya, transisi menuju energi hijau harus dilakukan super hati-hati. Jangan sampai R&D dan proses transisi yang mahal ini dibebankan kepada masyarakat.” Penjelasan Gibran ini cukup ngawur. Pertama, penyebab utama protes atau demo jaket kuning 2018 tidak ada hubungannya dengan _green energy_ atau _green inflation_. Tetapi lebih disebabkan karena kenaikan harga minyak mentah dunia, kenaikan harga BBM, kenaikan pajak BBM fosil (green tax), pengetatan anggaran pemerintah, penghapusan pajak kekayaan, konflik antar kelas, dan protes melawan neoliberalisme. Kenaikan harga BBM, ditambah kenaikan pajak BBM, membuat ekonomi kelompok masyarakat bawah bertambah susah. Porsi pengeluaran untuk BBM mencapai lebih dari 15 persen dari total pengeluaran. Maka itu terjadi protes. Masyarakat menuntut kenaikan upah minimum, penghapusan pajak BBM, dan moratorium kenaikan harga BBM. Artinya, demo rompi kuning bukan dipicu oleh, dan tidak ada hubungannya dengan, green inflation (greenflation), melainkan karena kebijakan ekonomi dan pajak yang memberatkan masyarakat kelompok bawah. Dengan kata lain, demo yellow vests adalah demo melawan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penjelasan Gibran tentang demo rompi kuning akibat green inflation bukan saja super ngawur, tetapi juga membodohi publik se Indonesia. Demo rompi kuning yang berawal dari Perancis, kemudian meluas ke seluruh dunia, dilakukan secara bergelombang, dan berlangsung lebih dari 5 tahun. https://amp.theguardian.com/world/2018/dec/21/how-hi-vis-yellow-vest-became-symbol-of-protest-beyond-france-gilets-jaunes https://www.trtworld.com/europe/yellow-vests-go-global-as-protest-movements-around-the-world-adopt-it-12713062 Kenapa protes tersebut bisa bertahan begitu lama? Karena protes rompi kuning pada intinya dapat dilihat sebagai sebuah pertempuran, yaitu antara environmentalists melawan industrialists. Kedua, _green inflation_ adalah konsekuensi dari inisiatif global menuju net-zero emission untuk menahan pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius, sesuai Perjanjian Paris. Green inflation adalah istilah inflasi yang dipicu oleh transisi energi dari fossil ke renewable, karena biaya investasi untuk green technology jauh lebih mahal dari teknologi fossil, karena harga bahan baku untuk produksi energi hijau akhir-akhir ini meningkat tajam, dipicu oleh supply yang relatif sangat terbatas dibandingkan permintaan: memicu inflasi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Semoga Gibran bisa menjawabnya. —- 000 —-
Prabowo Tamat, Jokowi tidak Akan Selamat
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Paslon 02 hampir dipastikan bakal kalah di Pilpres 2024.Jika tidak tereliminasi di putaran pertama, dipastikan akan kalah di putaran kedua. Sinyal-sinya kekalahan paslon 02 semakin Allah tampakkan. Segala daya upaya Jokowi untuk melakukan kecurangan tidak akan mampu menolongnya, karena kesetiaan orang-orang dekat Jokowi semakin hari semakin luntur dikarenakan kemenangan pasangan Anies tidak akan mampu dibendung dengan cara apa pun. Segala kebohongan lembaga-lembaga survey sewaan istana mulai terkuak satu persatu. Mereka mulai terdesak dan harus segera banting stir, sebelum akhirnya dibully oleh rakyat. Paling tidak ada 3 surveyor sewaan istana yang mulai buka kartu Yunarto Wijaya dari Charta Politica, Saiful Mujani dari SMRC, dan Burhanuddin Muhtadi dari indikator. Ketiga surveyor itu mulai mengungkap tentang kemungkinan Anies yang akan terpilih sebagai Presiden. Bahkan Saiful Mujani malah menginginkan agar pemilu bisa jurdil harus tanpa Jokowi (caranya Jokowi harus dimakzulkan dulu). Selama Jokowi ikut cawe-cawe karena memperjuangkan Gibran, kecurangan secara TSM tidak bisa dihindari. Bukan saja dari para surveyor yang mulai melakukan “pengingkaran” terhadap skenario Jokowi, tapi juga dari para pembantu Jokowi sudah mulai berpaling : para menteri, lembaga negara, parpol koalisi pemerintah, sampai kepada para pendukung fanatiknya. Para Menteri sudah berancang-ancang mundur tinggal menunggu momemtum. Faisal Basri menyebut ada 15 menteri segera mundur (cari selamat dari kapal yang hampir tenggelam?). Di antara menteri yang sudah mulai berani berbeda dengan Jokowi adalah : Mahfud MD, Sri Mulyani, menteri PUPR Basuki dan Retno Marsudi. Ada beberapa menteri lagi yang akan melakukan hal yang sama. Jika ditambah Menteri-menteri dari PDIP, PKB, dan Nasdem sekitar 15 orang. Jika mereka semua mundur dipastikan kabinet Jokowi bakal ambruk. Saat ini mulai muncul gerakan arus bawah yang sangat massif. Ada yang tersembunyi ada juga yang terang-terangan untuk menolak perintah Jokowi (untuk melakukan kecurangan). Gerakan mahasiswa dari 819 kampus di seluruh Indonesia sudah mulai bergerak. Selanjutnya bakal diikuti oleh buruh, ojol, emak-emak,dan umat Islam. Desakan pemakzulan yang dimotori oleh Petisi 100 tokoh bangsa sudah sampai di tangan DPR, tinggal menunggu momentum. Hampir dipastikan banyak dari kalangan arus bawah yang dipaksa mendukung paslon 02 mulai berontak dan tidak akan mematuhi perintah atasannya setelah makin jelas tanda-tanda kekalahan paslon 02. Sinyal kekalahan Paslon 02 semakin menjadi kenyataan. Beberapa indikator berikut sebagai sinyal kekalahan Paslon 02: Pertama, pengakuan lembaga-lembaga survey sewaan istana. Hampir semua lembaga survey bayaran sekarang mulai mengunggulkan Anies, kecuali lembaga survey Indo Barometer yang masih mengkhayal Paslon 02 bisa menang 1 putaran. Itupun sekarang sudah mulai goyah. Jika merujuk lembaga-lembaga survey indepemden (seperti ILC, Republika, Iwan Fals, Google Trend, Didin Damanhuri, dll) Anies bahkan bisa menang satu putaran. Kedua, Pasca debat capres kedua elektabilitas Paslon 02 menurun drastis. Trend penurunan elektabilitas Prabowo akan terus terjadi, ada yang memprediksi bisa turun sampai angka 11%, bahkan bisa jadi paslon 02 tidak lolos ke putaran kedua. Jika pun lolos, di putaran kedua, menurut para pengamat paslon 02 dipastikan kalah. Ketiga, karakter “sadis” Prabowo semakin banyak dibongkar, baik dari tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri tidak kurang dari Jenderal Wiranto, Agum Gumelar dan Hendropriyono yang mengungkap keburukan Prabowo. Dari luar negeri ada tiga media terbesar yaitu the guardian (Inggris Raya), the New York Times (Amerika) dan the falls friend (Belanda) yang juga membongkar karakter buruk Prabowo termasuk kongkalingkong di MK, dan gimmik gemoy hanya sebagai upaya untuk menutupi karakter aslinya. Demikian juga harian The Economist yang mengungkap kejahatan Prabowo yang terjadi di tahun 1998. Keempat, Prabowo ternyata capres yang emosional (dan pendendam). Orang yang emosional sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak layak untuk memimpin Indonesia. Dia berbahaya untuk orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang emosional akan membuat sakit hati banyak orang, sedang bahaya bagi diri yaitu bisa menyebabkan stroke. Oleh karena itu, Jusuf Kalla dan Sri Mulyani berpesan untuk tidak memilih pemimpin yang emosional. Kelima, usia yang sudah sepuh ditambah sering terserang sakit kaki dan pernah dua kali stroke, sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa kali tampil di publik, Prabowo tidak bisa berjalan normal, jalan dengan tertatih-tatih. Bagaimana mungkin orang yang sakit-sakitan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Bahkan dikabarkan Prabowo sudah dua kali terkena stroke. Keenam, dari segi daya tangkap terhadap pembicaraan orang lain sangat rendah dan sering tidak nyambung. Sudah berkali-kali tampil di hadapan publik seperti ketika di acara Kadin, debat capres, dll antara pertanyaan dan jawaban sering tidak nyambung dan gagasannya sangat terbatas. Ini bisa karena faktor usia, kecerdasan, atau mengidap penyakit tertentu. Ketujuh,Prabowo bukan seorang yang ikhlas tapi ambisius. Orang yang ikhlas tidak akan mencalonkan sampai 4 kali.Orang yang ikhlas itu bukan menginginkan jabatan, tapi diminta oleh rakyat. Orang yang ikhlas berkorban tidak akan mengungkit jasa-jasanya di masa lalu. Kedelapan, Prabowo bukan tipe yang menjunjung tinggi etika bernegara, termasuk membiarkan Jokowi melakukan kecurangan dan melanggar etika. Sudah terbukti Paslon 02 banyak melanggar berbagai aturan pemilu, mulai dari money politic, menyuap, menyalah-gunakan wewenang, melakukan intimidasi, dan melawan hukum. Jokowi sebagai sponsor paslon 02 sudah tidak peduli lagi hukum, aturan main, norma, etika dan menghalalkan segala cara demi ambisi kekuasaan. Masih percaya paslon 02? Kesembilan, Prabowo sebagai pelanjut Jokowi hampir dipastikan akan mempertahankan pembangunan dari berhutang. Bahkan Sri Mulyani memprediksi jika Prabowo jadi Presiden, hutangnya akan dua kali lipat dari era Jokowi. Hutang yang menggunung apalagi bukan untuk kegiatan produktif, akan membebani rakyat : berbagai bantuan dikurangi, harga-harga barang melambung, berbagai kemudahan dicabut sehingga rakyat semakin sulit dan menderita. Kesepuluh, Prabowo dan Gibran tidak punya prestasi dan rekam jejak sebagai seorang yang bersih, tidak mungkin mampu memberantas korupsi. Prabowo diduga terlibat korupsi di Kemenhan dan Gibran diduga terlibat banyak korupsi di berbagai kasus. Apa yang hendak ditawarkan kepada rakyat untuk membangun pemerintahan yang bersih? Itu hanya omong kosong. Kenyataan-kenyataan di atas menjadikan rakyat enggan memilih paslon 02. Tanpa kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi melalui aparat-aparatnya dan KPU, mustahil Prabowo-Gibran akan menang. Jokowi akan sedaya upaya memenangkan paslon 02 dengan menghalalkan segala cara. Tapi, hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Manusia membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan makar Allah pasti yang akan menang. Tahun 2024 Prabowo kalah lagi, perjalanan politiknya pun tamat sudah. Bagaimana dengan Jokowi? Jika Prabowo kalah maka Jokowo tidak akan selamat. Penjara sudah menanti Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya. []
Moeldoko Versus Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ikut menanggapi wacana pemakzulan Jokowi yang disampaikan Petisi 100 saat bertemu Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Moeldoko menyebut isu pemakzulan itu kontra produktif. Ia minta agar pihak-pihak tidak membuat kegaduhan menjelang Pemilu bulan Februari 2024. Menurut Moeldoko Presiden Jokowi sedang fokus untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang demokratis. Benarkah ? Tidak. Jokowi tidak berperilaku netral dan tidak menyiapkan Pemilu yang demokratis. Faktanya adalah Jokowi sedang meracuni Pemilu dengan perilaku oligarkis bahkan monarkis. Menggiring suara dengan suap bansos serta all out untuk sukses Gibran. Moeldoko menyatakan rakyat mengapresiasi kinerja Jokowi. Benarkah ? Tidak juga. Banyak kritik atas program pemerintahan Jokowi yang tidak tuntas, boros, elitis, bahkan jor-joran berhutang ke luar negeri. Rezim perusak alam dan pemburu rente. Harga kebutuhan hidup terus naik, serta jurang kaya miskin yang semakin dalam. Korupsi pun merajalela. Tidak percaya ? Hayo buat referendum. Rakyat mengapresiasi atau membenci ? Kepuasan atas kinerja pemerintah bernilai artifisial dan diduga kuat sebagai produk dari lembaga survey bayaran. Pada situasi \"uang bisa mengatur segalanya\", publikasi lembaga survey tidak dipedulikan rakyat. Rakyat tidak percaya kepada lembaga survey karena telah menjadi lembaga hoax yang legal. Ironi dari negara yang katanya menjunjung moral. Moeldoko minta agar tidak membuat gaduh dengan isu pemakzulan, siapa sesungguhnya yang menjadi sumber kegaduhan ? Jokowi sang pembuat gaduh. Sepanjang pemerintahannya kegaduhan demi kegaduhan terjadi. Jokowi menjadi rezim yang tidak pernah membuat rakyat tenang, tentram dan nyaman. Seperti ucapannya sendiri ruwet, ruwet, ruwet. Wajar saja Moeldoko membela Jokowi karena ia adalah Kepala Staf Kepresidenan, tetapi ia lupa bahwa Jokowi juga di saat mendekati Pemilu justru bertindak brutal menginjak demokrasi. Ia membangun politik dinasti. Politik yang dikualifikasi sebagai kriminal. Untuk sukses Gibran Jokowi mengerahkan Usman maupun Iriana. Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga ke PTUN sedangkan Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli ( For Asli) melaporkan Jokowi dan keluarga ke Bareskrim Mabes Polri. Ini berarti pemakzulan di samping merupakan persoalan hukum tatanegara juga kini telah terkait erat dengan hukum administrasi negara dan pidana. Moeldoko yang awalnya hanya berhadapan dengan Petisi 100 soal serangan pemakzulan, kini harus berhadapan dengan rakyat yang melawan politik dinasti atau nepotisme. Jokowi dan keluarga telah menjadi musuh rakyat. Bandung, 23 Januari 2024
POPULER
