OPINI
Waspadai Komunis Gaya Baru Adu Domba TNI vs Rakyat
Adu domba TNI dan rakyat atas pemutarbalikan fakta sejarah G 30 S PKI sedang dimainkan komunis China PKI. Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, Cucu Buyut Pahlawan Pejuang Pra-Kemerdekaan RI Pemutarbalikan Pancasila oleh rezim Jokowi sebagai rameng untuk menyusupkan paham dan ideologi PKI Gaya Baru. Himbauan mengingatkan aeluruh tokoh pergerakan, ulama/kyai/habaib, mahasiswa, buruh dan oimpinan Ormas untuk mewaspadai situasi kebangsaan terkini. Inilah pemutarbalikan fakta sejarah komunis PKI Gaya Baru : Di tengah kebijakan pencabutan Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan rencana apel Akbar 22.000 ribu relawan berani mati pendukung Joko Widodo di Tugu Proklamasi Jakarta 22 September 2024, serta permintaan maaf Presiden Joko Widodo pada orang-orang PKI dan anak turunannya terkait peristiwa pemberontakan bersenjata G 30 S PKI. Patut menjadi pertanyaan kenapa kejadian tersebut di atas dilakukan menjelang pelantikan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto? Konsekuensi logisnya adalah 1. Sidang Istimewa MPRS/DPR-GR atas pemberhentian Presiden Ir. Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat Presiden/Mandataris MPRS oleh pimpinan MPRS saat itu Jenderal TNI AH Nasution, Osa Malik, Subchan ZE dll, termasuk semua anggota MPRS, berimplikasi bahwa penerbitan TAP MPRS tsb dan pengangkatan Soeharto menjadi Pejabat Presiden adalah terbukti melanggar hukum. Dengan demikian tindakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atas pencabutan Tap MPRS tsb berakibat membatalkan TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967. 2. PKI membuang badan atas peristiwa G30S PKI dan Soeharto, TNI serta Golkar juga umat Islam dapat dituduh sebagai pelaku dan dalang atas peristiwa pemberontakan bersenjata G 30 SPKI/kudeta terhadap Ir. Soekarno sebagai Presiden dan dengan kata lain hal ini menegasikan bahwa PKI sebagai pelaku dan justru PKI telah menjadi korban. Kejadian konstitusional dalam bentuk Pencabutan Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 ini telah menjadi fakta sejarah baru dimana terjadi alur sejarah memperkuat pendapat publik bahwa akhirnya Rezim PKI Gaya Baru sekaranglah yang menang. Analisis atas situasi tersebut di atas dapat mengganggu Polkamnas yang berdampak pada Gagalnya Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Selanjutnya, sejarah Indonesia akan ditulis ulang di bawah pengaruh dan kekuasaan sang pemenang PKI Gaya Baru. \"Inilah kudeta balasan PKI setelah 59 Tahun sejak 1965\". Catatan penting saya Untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Ir. Soekarno adalah pahlawan dan pejuang Proklamator Kemerdekaan RI/Panglima Tertinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi /Mandataris MPRS harus tetap dijunjung tinggi dan dihormati seluruh rakyat Indonesia. Dan Wabilkhusus Keluarga Besar Bani/Turunan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli Menyampaikan Terima Kasih Tak Terhingga pada Presiden RI Soekarno ,atas Jasanya Memerintahkan Pemugaran Makam dan Pemberian Penghargaan Gelar Pahlawan untuk Panglima Perang Jelajah Nusantara Adipati Kapitan Lingga Ratuloly. Tetapi, Catatan Sejarah Indonesia atas kekeliruan dan kesalahan Presiden RI Ir. Soekarno tidak boleh dihilangkan dalam catatan sejarah Bangsa Indonesia. (*)
Fufufafa dalam Perwatakan Iblis
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Diriku tak hendak berspekulasi seperti kebanyakan orang. Meski jejaknya mulai tampak terlihat dengan menyebut pemilik akun Kaskus Fufufafa itu Gibran Rakabuming Raka. Diriku lebih memilih untuk tak meyakininya. Tak meyakini Gibran pemilik akun itu. Nalarku mempercayai bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan iblis. Hanya iblis yang mampu menggerakkan pikiran jahat dan ujaran super jorok sebagaimana gencar diberitakan. Tak ingin dalam tulisan ini mengulang menyebut narasi jahat itu. Tak ingin memunculkan rasa mual tanpa bisa memuntahkannya. Akun Fufufafa menyedot pemberitaan setidaknya dalam dua pekan ini. Entah sampai kapan bisa bertahan. Tak mustahil bertahan sampai waktu yang lama. Bahkan akan makin menjadi-jadi selepas Jokowi menanggalkan jabatannya, dan digantikan Prabowo Subianto. Fufufafa akan makin intensif dibicarakan, dan mengkristal menemukan pijakan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik akun itu. Meski dipastikan tak lain seseorang dengan perwatakan iblis. Para pihak yang tak mempercayai atau bahkan mempercayai, bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan yang digerakkan iblis akan terus memburu dengan kemarahan yang sangat. Berburu lewat penerawangan orang pintar, atau bahkan melibatkan intelejen guna mengungkap siapa sebenarnya pemilik akun meresahkan itu. Kemarahan satu pihak dan pihak lainnya yang nama-namanya disebut dengan norma tak beradab, tentulah tak sama. Ekspresi kemarahan satu pihak dan pihak lainnya kedepan sulit diprediksi. Tentu setelah Jokowi tak lagi bertuah, tak mampu lagi bermain-main dengan hukum semaunya. Maka, saatnya perburuan itu menemukan siapa pemilik akun yang sebenarnya. Bicara ekspresi kemarahan mengingatkan pada Joko Pekik, seorang pelukis yang meluapkan kemarahan pada rezim Soeharto yang memenjarakannya setelah rezim ekspresif itu tumbang. Muncul kreatifitas atas karya lukisnya, berjudul \"Berburu Celeng\". Dalam karya lukis itu tampak celeng dipinggul ramai-ramai rakyat dalam suka cita keriangan. Ungkapan kepuasan dari perburuan panjang. Celeng dinisbatkan pada rezim yang tumbang. Itulah ekspresi kemarahan seorang seniman yang dieksplor dalam karya lukisnya. Entah kemarahan macam apa nantinya ditumpahkan para pihak yang namanya disebut dengan kompleksitas tak selayaknya, khususnya Prabowo Subianto. Tidak dicukupkan pada Prabowo seorang yang disasar, tapi perlu sampai keluarganya jadi sasaran akun Fufufafa dengan amat jahatnya. Hal yang tak patut dan tak sepantasnya. Pilihan narasi jorok dan rasis diumbar Fufufafa, sesuatu yang diluar nalar bisa dilakukan jenis manusia macam apa pun. Tak salah jika menyebut cuma watak iblis yang mampu melakukan perbuatan itu menjadi bisa dibenarkan. Akun Fufufafa memposting narasi jahatnya, itu disekitaran 2013 sampai awal 2019, saat Prabowo Subianto berhadapan dua kali dengan Jokowi dalam perebutan capres (2014-2019 dan 2019-2024). Spekukasi memunculkan dari beberapa postingan yang menyasar Prabowo itu menunjuk pada akun milik Gibran. Akun Fufufafa identik dengan akun Gibran yang lain--itu menurut pakar yang mengutak-atik mencari kebenarannya--menyerang pribadi siapa saja yang berdiri berhadapan dengan sang bapak. Tentu masih perlu pembuktian. Dan, diriku masih tetap tak hendak mempercayai. Masa _sih_ Gibran yang berwajah polos punya watak demikian busuk. Diri ini, sekali lagi, tak ingin mempercayai, tak bisa menerima seorang wakil presiden terpilih dengan masa lalu tak terpuji. Memalukan. Tak dinyana takdir membawa Gibran sebagai wakil presiden berpasangan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bersamaan pula muncul akun Fufufafa. Membuat suasana psikologis presiden terpilih dan wakilnya menjadi tak nyaman. Prabowo sampai saat ini masih tampak menahan diri. Tak hendak bicara akan akun Fufufafa, yang menyerang diri dan kehormatan keluarganya. Para elit Partai Gerindra mengatakan, bahwa Prabowo tak mempersoalkan hal-hal demikian. Menganggap itu lucu-lucuan saja... Jika benar demikian hebatlah Prabowo itu. Dan lebih hebat lagi jika sikap itu akan tetap ditunjukan saat ia menjadi presiden yang tak anti kritik. Tak memakai tangan kekuasaan untuk menyumpal mulut para oposan yang mengkritiknya. Hari-hari menjelang pelantikan presiden dan wakilnya, Prabowo-Gibran, seperti berjalan begitu cepatnya. Tanggal 20 Oktober 2024 pasangan capres terpilih itu akan dilantik. Namun menuju hari pelantikan apa pun peristiwa bahkan yang tak dikehendaki mungkin saja terjadi. Tak ada yang bisa memastikan akan muluskah pelantikan itu sesuai jadwal yang ditetapkan, atau ada peristiwa lain yang memaksa skenario pelantikan jadi berantakan. Aksi relawan Berani Mati pembela Jokowi dan keluarganya akan menggelar aksinya 22 September, itu akankah jadi jalan masuk penggagalan pelantikan presiden terpilih. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.**
Membaca Aura Politik Anies
Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Anies Baswedan memang tak melaju di Pilkada DKJ. Anies diganjal. Dijegal keras begal nomor wahid. Mulyono namanya. Modal kuasa yang dimiliki mampu menutup peluang partai politik mencalonkannya. Meski elektabilitas keterpilihan Anies tak terkejar dari paslon yang disiapkan istana (KIM Plus), Ridwan Kamil dan Suswono, tetap saja tak ada partai yang bernyali mengusungnya. Keterpilihan Anies tak bisa dibandingkan pula dengan paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi dengan paslon independen yang disiapkan sebelum putusan MK--PDIP saat itu tidak bisa mengusung calonnya sendiri--agar paslon yang didukung istana tidak kehilangan muka jika harus melawan kotak kosong. Putusan MK 60 dan 70 itu menyelamatkan PDIP untuk bisa ikut dalam Pilkada DKJ. Partai yang hasil pilegnya mendapat suara pemilih 7,5% bisa mencalonkan sendiri calonnya. Karenanya, PDIP terselamatkan. Mestinya putusan MK itu juga berdampak pada Anies Baswedan. Lain nasib PDIP lain pula nasib Anies, yang memang harga mati tak boleh diusung partai manapun. PDIP yang semula ingin mengusungnya dibuat berpikir ulang. Istana menyodorkan Pramono Anung sebagai _win win solution_. Pramono memang kader senior PDIP. Namun Pramono terlalu lama menyusu di istana. Hampir sepuluh tahun. Karenanya, ia calon yang diikutkan untuk sekadar ikut. Tidak sampai diharapakan bisa memenangkan kontestasi. Sebagai begal politik, tentu tak ada kamus rasa malu dinalar Mulyono. Berbangga partai politik bisa jadi sanderanya. Dibuat tak berkutik. Tak berani bersikap dengan independensi selayaknya. Tapi ada juga partai yang luput dari sanderanya, namun justru menyodorkan diri untuk disandera. Memilih masuk dalam lingkar kekuasaan, meski dengan meninggalkan suara konstituennya. Anies yang sedianya diusung PDIP, Senin (26 Agustus) lalu sudah hadir di kantor DPP PDIP untuk diumumkan namanya. Rencana pukul 13.00 namanya diumumkan Megawati Soekarno Putri. Tapi urung dilakukan. Konon sejam sebelum PDIP mengumumkan nama Anies dan Rano Karno, muncul sprindik ancaman dilayangkan Mulyono. Jika PDIP tetap nekat maka kasus korupsi BTS yang menyeret Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani akan diangkat. Sprindik yang mampu buat nyali PDIP _mingsrut_. Pengumuman paslon PDIP untuk Pilkada DKJ pun ditunda. Agar tak mencolok Pilkada PDIP beberapa wilayah lain pun diundur. Keesokan harinya nama Pramono Anung dan Rano Karno resmi diusung PDIP. Sekali lagi Anies terkunci. Pintu yang dibuka MK tak mampu buat partai bisa mengusung calonnya sendiri tergerak mencalonkannya. Partai yang tergahung dalam KIM Plus, yang karena putusan MK disinyalir bisa jalan sendiri-sendiri menentukan paslonnya lalu bergeming. Partai-partai itu layak dicatat dalam benak publik telah melakukan persekongkolan jahat membunuh Anies. Aura politik Anies coba dimatikan dengan dipaksa tak bisa mengikuti Pilkada DKJ. Tak ingin Anies jadi pemenangnya. Bahkan Anies diharap tak lagi bisa bersuara menghangatkan atmosfer perpolitikan. Anies dicukupkan sampai disitu saja. Di 2029 Anies diharapkan tak lagi jadi ancaman. Belum juga Prabowo Subianto dilantik pada 20 Desember 2024, sebagai Pesiden RI ke-8, panitia persiapan agar ia terpilih kembali di 2029 sudah bekerja dengan rapi. Maka, tak boleh ada Anies yang bisa jadi penghalangnya. Lantas apakah aura politik Anies menjadi redup? Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Di mana Anies mampu membuat sendiri panggung besarnya mengorkestrasi rakyat yang berharap perubahan. Rakyat pendukungnya, setidaknya yang memilihnya pada Pilpres 2024, menuntut dihadirkannya partai baru yang dinahkodainya. Partai yang membawa semangat perubahan. Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan.**
Timnas Garuda dengan 14 Pemain Naturalisasi: Kita Bangga atau Malu?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora di USA & Corporate Advisor BANYAK Diaspora di AS menonton siaran ulangan Timnas Garuda yang menahan seri Timnas Australia. Kami bangga di satu sisi, tetapi ketika membaca tweet senior tokoh masyarakat eks Dubes Polandia, Pak Peter Gontha yang galau mengekspresi rasa malunya dengan fakta bahwa 9 orang dari skuad Garuda adalah pemain naturalisasi. Ketika dicek lagi ternyata ada 14 orang yang tadinya warga negara Belanda, Belgia, Spanyol dan lainnya (silahkan di cek lagi), jadi teringat waktu Shin Tae Yong (STY) mulai merekrut pemain-pemain asing, banyak orang merasa galau seperti Pak Peter tadi. Mungkin sekali ada jutaan penggemar sepakbola yang merasa malu karena nasionalisme martabat sebagai bangsa Indonesia terusik ketika di setiap Timnas bertanding, bintang-bintang pemain naturalisasi yang turun berperan. Tapi perasaan ini belum terungkap selama ini. Baru ketika tweet pak Peter Gontha viral dengan ekspresi galau, netizen-netizen pun sadar. Sebagai eks pemain sepak bola di waktu kuliah di Amerika Serikat dan pembina tim sepak bola anak-anak mahasiswa Indonesia di Los Angeles, saya merasa berhak memberikan kritik membangun kepada PSSI yang kita cintai dan kepada Ketumnya Pak Erick Thohir yang kita hormati. Betul kita kagum dan angkat topi dengan upaya-upaya Pak Erick Thohir yang merestrukturisasi PSSI. Gebrakan-gebrakan positif beliau banyak sudah dalam membenahi PSSI, termasuk merekrut STY. Corporate restructuring di PSSI itu memang sukses di bawah kepemimpinan sang superman, yang juga Menteri BUMN. Tapi selalu ada ruang kritik membangun, yaitu kritikan yang tidak dapat dipungkiri bahwa mengapa Timnas kita itu didominasi pemain-pemain asing yang dinaturalisasi? Salahkah kebijaksanaan itu? Tentu tidak, karena tidak melanggar AD/RT PSSI. Tapi ini miris dan tidak logis karena sebagai bangsa yang besar dengan 275 juta jiwa seakan kita tidak punya harga diri harus mengimpor pemain-pemain dari Eropa dan negara lain. Bukankah Indonesia itu gudangnya talenta sepak bola terutama di Papua dan daerah-daerah Indonesia Timur yang belum terjamah? Mungkin tim pencari talenta PSSI belum percaya dengan talenta dan IQ orang-orang kita yang memang masih rendah menurut lembaga survei? Atau mungkin PSSI ingin mendapat hasil restructuring yang lebih instan dengan merekrut pemain-pemain asing seperti di semua klub sepak bola dunia. Tapi ketika yang namanya Timnas, kita mempertaruhkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia yang besar dengan kibaran merah putih. Eporia kemenangan Timnas Garuda baru-baru ini, dapat dilihat termasuk ketika skuad Garuda menahan Timnas Australia yang disambut gegap gempita di Gelora Bung Karno (GBK) dengan bendera merah putih dimana mana. Tapi miris ketika kita menyaksikan Presiden Jokowi turun ke lapangan menyalami para pemain-pemain naturalisasi yang berwajah ganteng berkulit putih. Terlihat beliau bangga dan wajahnya berseri seri. Kamera-kamera TV sepertinya kurang menayangkan momen serupa kepada pemain-pemain yang berkulit sawo matang. Penonton di GBK-pun terpaksa ikut arus merayakan pesta keberhasilan Timnas dengan setengah sadar mengelu-elukan Timnas skuad Garuda yang 9 pemainnya yang turun berlaga tadi adalah pemain-pemain naturalisasi. Mereka ikut bereporia, bahkan senyap-senyap terdengar memuji Jokowi dengan teriakan-teriakan \"Mulyono, Mulyono...\" berkali-kali entah apa maksud teriakan itu. Yang jelas excited bangga bisa menahan seri Australia. Kita kerap tidak sadar membohongi diri sendiri, bahwa Timnas kita hebat. Hebat dan bangga bila mayoritas pemain-pemain itu putra-putra Indonesia yang berkulit sawo matang atau hitam seperti anak-anak Papua atau Indonesia Timur.Lebih kaget lagi ketika menonton video bagaimana Pak Erick Thohir menyemangati para pemain Timnas dengan bahasa Inggris sepotong-potong. Ini aneh. Bukankah Bahasa indonesia yang seharusnya yang dipakai berkomunikasi dengan Timnas? Cetus tetanggaku Jason, orang Texas yang nikah dengan mbak Sumiyati “This is weird, why didn\'t Erick speak in Bahasa Indonesia? Yet he spoke broken English\".Sepontan saya jawab, “Because those players are naturalised Indonesians.They are in fact Europeans.” Langsung kamipun lanjut membahas fenomena bagaimana STY dan Erick Thohir dapat berkomunikasi efektif dengan para pemainnya dengan maksimal dan efektif dengan bahasa Inggris logat Korea dan Indonesia. Bayangkan si pelatih Korea bahasa Inggris dan Indonesianya terbatas. Para pemain naturalisasi tidak fasih Bahasa Indonesia. Terus pemain asli Indonesianya juga terbatas bahasa Ingrisnya. Luar biasa memang. Amazing they can do it terutama Coach STY. Sehingga iapun laris ditawarin menjadi bintang iklan di berbagai produk dalam negeri. Sementara pelatih-pelatih Indonesia yang pernah sukses membawa tim U 18 tidak berkesempatan beriklan. Memang Indonesia is a land of opportunity bagi STY yang kalau di Korea dia tidak akan punya fasilitas expat semewah yang dia dapat dari PSSI.Pokok kritikan ke PSSI dan Erick Thohir adalah kita cinta PSSI dan ingin negeri kita bermartabat di mata dunia. Phenomena corporate restructuring PSSI adalah contoh klasik kelemahan bangsa kita yang terkadang kurang menghargai bangsa sendiri. Kalau boleh dikatakan belum sempurna melaksanakan praktek Good Corporate Governance. Jadi saran untuk PSSI, adalah pergilah ke Papua dan daerah-daerah Indonesia lainnya, burulah talenta-talenta sepakbola nasional kita. Mungkin mereka anak-anak orang miskin tapi ingat Messi, Pogba, Pele dll itu juga anak-anak kampung orang miskin. STOP merekrut talenta asing. Jangan menelantarkan talenta-talenta bibit sepak bola di daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Mereka bangsa Indonesia asli yang kita patut banggakan. (*).
Jokowi Akan Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK menjadi Panglima TNI, dan selama Jokowi nasih berkuasa, Gatot sering menyoroti isu kebangkitan PKI, agar semua waspada Pada tahun 2017 jelang peringatan G30S/PKI, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk memutar film p ehengkhianatan G30S/PKI. Semua prajurit, mulai dari tingkat Kodim, Korem, hingga Babinsa, wajib menonton film buatan tahun 1980-an itu. Jenderal Gatot sekalipun sudah purnawirawan masih mendidih ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, memuat isi ingin permintaan maaf kepada PKI, mengadakan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada pelanggaran HAM, arahnya untuk membela dan melindungi PKI Agar semua lebih peka dan waspada dengan statemen Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Afiliasi Jakowo terpapar PKI sangat fulgar, ini tersanbung dengan pernyatan Bambang Tri ( Jokowi Under C weover II ) bahwa Jokowi terpapar PKI. Rencana aksi pasukan sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Jokowi memilih September ( biasa menghindar itu bukan perintahnya ), jelas memberi isyarat terkait dengan peristiwa G 30 S PKI. Peristiwa ini sangat mungkin masih tersambung dengan semangat Aidit setelah mendapatkan arahan MaoTse Tung. Mengingatkah kita dialog Mao Tse Tung dengan Aidit tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking , menjelang meletusnya PKI : Mao : Kamu harus bertindak cepatAidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalangMao : Baiklah, lakukan apa yg yang saya nasihatkan kepadamu - habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikuti mu.Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Rencana aksi pasukan bergaya sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta, yang berbau narasi perjuangan PKI, akan nyasar kemana. Konon Konsolidasi Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi (yang akan lengser dari kekuasaannya) dilakukan 22 September ini akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, tekad untuk apa. Jokowi silahkan unjuk keberanian tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan monumen pembela pada PKI. Tampaknya Jokowi benar benar sudah limbung, nanar, berjalan tanpa arah, seolah olah masih akan terus berkuasa, di balut ketakutan yang acut resiko hukum yang sudah mengintai diri dan keluarganya. Semua rekayasa politiknya sudah buntu dan mentok, terkesan seperti tidak siap lengser dari kekuasaannya. Peringatan waspada dari Jenderal ( Purn ) Gatot Nurmantyo tetap relevan. Kalau aksi akan membuat kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, ada niat akan menggangu rencana pelantikan Prabowo Subianto 20 Oktober mendatang, sama artinya Jokowi akan bunuh diri. (*)
KPK Periksa Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional BELUM lama berselang terjadinya proses legislasi yang super kilat dengan akrobat politik Baleg DPR RI bersama Mendagri, Menkum HAM. UU Pilkada yang tidak masuk dalam RUU prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2024, mendadak dibahas. Dalam (1×24) jam pasca putusan MK 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dibacakan, Baleg DPR RI gelar rapat super cepat. DPR RI dan pemerintah sangat reaktif bahkan agresif atas putusan MK 60 dan 70 tersebut. Berbeda sikap dengan saat Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/ wakil presiden dibacakan. DPR RI bersama pemerintah pasif, namun memberi ruang bagi KPU untuk proaktif. KPU merevisi PKPU demi memuluskan “raja jawa muda” maju di Pilpres. Dengan menabrak hukum, etika, moral, asas kepantasan, dan kepatutan, Baleg DPR RI bersama pemerintah memaksa melakukan revisi UU Pilkada. KIM Plus membabi buta merevisi UU Pilkada tanpa memedomani putusan MK. DPR RI dan Pemerintah secara sengaja mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, demi keinginan melahirkan UU Pilkada baru yang dapat mengakomodasi “raja jawa muda kedua” maju di Pilkada. Namun permufakatan jahat antara DPR RI yang dimotori KIM Plus bersama pemerintah kandas. Mahasiswa, buruh, artis, komika, siswa SMA/SMK, dan kelompok masyarakat pro demokrasi lainnya turun ke jalan. Massa aksi dengan tegas menolak rencana DPR RI dan pemerintah merubah UU Pilkada. KIM Plus akhirnya mengalah, karena takut berhadapan dengan rakyat. Massa aksi marah jika UU Pilkada diubah berbeda dengan putusan MK. Massa aksi bergerak di seluruh kota- kota besar dengan tagar #kawalputusanmk. MK yang namanya sempat diplesetin menjadi “mahkamah keluarga” akibat putusan MK 90, akhirnya mendapat dukungan moral ( kembali ) dari publik pasca Putusan MK 60 dan 70 dibacakan. Pembangkangan hukum, pembegalan konstitusi, pembelokan arah reformasi, dan perusakan demokrasi kandas. Parpol anggota KIM Plus buru- buru cuci tangan, memilih sejalan dengan aspirasi rakyat. Pimpinan DPR RI, Sufmi Ahmad Dasco putar haluan 180 derajat mengumumkan sidang paripurna pengambilan keputusan revisi UU Pilkada tidak dapat dilanjutkan. Aksi nekat DPR RI bersama pemerintah tersebut berdampak buruk bagi masa depan Indonesia sebagai negara hukum. Namun risiko besar tersebut diduga tidak gratis, sebab ada pengaruh kekuasaan politik yang dapat melakukan bujuk rayu. Ada intervensi dan transaksi politik yang melampaui kekuasaan hukum dan politik DPR RI sehingga berani melawan putusan MK. Maka untuk membongkar para sutradara, aktor intelektual dari aksi pembegalan hukum, pembangkangan konstitusi, serta pembelokan arah reformasi tersebut, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut: Pertama, bahwa untuk tindakan pembegalan konstitusi diduga telah terjadi suap, pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, atau bentuk lain. Maka diminta kepada KPK untuk memeriksa semua pihak yang terlibat dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, dan DPD RI pada Rabu (21/8/2024). Kedua, bahwa seluruh pimpinan dan anggota Baleg DPR RI harus dipanggil dan diperiksa Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) atas rapat yang diduga tidak sesuai tata tertib DPR RI. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik DPR RI, terkait rapat kerja Baleg bersama pemerintah hingga rencana sidang paripurna yang mengakibatkan kemarahan publik. Ketiga, bahwa MKD harus memanggil dan memeriksa pimpinan dan anggota Baleg DPR RI atas dugaan pelangaran etik terkait sikap arogansi membenturkan sesama lembaga negara, DPR RI Vs MK. Baleg DPR RI diduga melakukan pelecehan harkat dan martabat MK lewat upaya revisi UU Pilkada tanpa dasar putusan MK. Keempat, bahwa Komisi ASN harus memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam rapat Baleg DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM. Kehadiran ASN dalam rapat yang sengaja melawan putusan MK adalah pelangaran UU ASN. Kelima, bahwa seluruh biaya yang timbul akibat rapat kerja Baleg DPR RI tersebut tidak dapat dibebankan kepada anggaran Setjend DPR RI. Maka seluruh biaya yang timbul akibat rapat tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI. Dari peristiwa tersebut di atas, bangsa ini harus belajar untuk tidak sembarangan menggunakan lembaga negara secara ugal- ugalan. Lembaga negara seperti DPR RI seharusnya menciptakan kesejukan, bukan kegaduhan yang memancing kemarahan rakyat. (*)
Indonesia Darurat, Tidak Sudi Dijajah Cina - 15
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM sejarah perjalanan politik di Nusantara sejak era kolonial etnis Cina adalah bagian dari penjajah. Sejarah tersebut sangat dipahami oleh Soekarno maka sepanjang Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno, warga Cina sangat dibatasi dalam pergaulan politik, ekonomi dan hukum. Diawasi, dikendalikan dan dikontrol sangat ketat, Presiden Soekarno sampai mengeluarkan PP No.10 Tahun 1959 yang berisi melarang warga Cina melakukan kegiatan ekonomi masuk di pedesaan. Begitupun eksistensi keturunan Cina dalam politik dan pemerintahan, Soekarno tak memberi kesempatan dan panggung untuk mereka. Soekarno dan Soeharto sama-sama membatasi warga Cina, baik dalam soal keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Begitupun dalam soal ekonomi dan politik, termasuk membatasi etnis Cina dalam wilayah pemerintahan. Pasca peristiwa G 30 S PKI warga Cina semakin dikekang dengan Inpres No. 14 Tahun1967 tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan dan mengawasi gerak gerik etnis Cina. Bahkan pergerakan masyarakat Cina dikontrol melalui Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Soekarno maupun Soeharto menganggap, etnis Cina masih berorientasi pada negeri leluhurnya. Masih sangat eksklusif, primordial dan sektarian. Etnis Cina merupakan masyarakat yang memiliki kultur agresif dan ofensif secara ekonomi dan politik. Sehingga rezim pemerintahan keduanya melakukan proteksi masyarakat pribumi dari ancamannya etnis Cina. Pengawasan dan pengendalian terhadap etnis Cina mulai dijebol pada masa pemerintahan Habibie keluar Inpres dikeluarkan Presiden Habibie no. 26 tahun 1998 kita dilarang nyebut \"Pribumi\". Beruntun pada masa pemerintahan Gus Dur keluar Keppres No. 6 Tahun 2000, menghapus apa yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap etnis Cina. Beruntun rezim sesudahnya berlomba menjadi budak etnis Cina dan puncaknya pada rezim Jokowi sempurna menjadikan boneka sembilan naga. Benar apa yang dikhawatirkan Soekarno dan Soeharto tentang pembatasan ruang gerak etnis Cina di Indonesia. Tak cukup terkait betapa kuatnya kesetiaan pada negara leluhurnya. Kehadiran etnis Cina sebagai pengkhianat sudah terjadi sejak masa pergerakan kemerdekaan, pergolakan dan situasi genting NKRI dalam Orde Lama, Orde Baru, dan Orde selanjutnya. Bukan sekadar karakter agresif dan ofensif dalam aspek ekonomi politik, kecenderungan etnis Cina juga terlalu dominan dan hegemoni dalam banyak aspek kehidupan. Terlebih setelah beternak penguasa berjalan mulus defakto sebagai penguasa Indonesia Etnis Cina yang minoritas sudah berhasil menguasai rakyat mayoritas. Saat ini sudah pada puncak kekuasaanya bahkan dengan jumawa setelah berhasil membeli jabatan presiden di Indonesia. Semakin kuat posisinya menjadi \"inner circle\" kekuasaan penyelenggaraan negara. Prabowo tidak ada jaminan akan bisa keluar dari \"inner circle\" karena kekuasaan yang dimiliki hakekatnya milik sembilan naga. Sama dengan Presiden Jokowi tidak lebih hanya sebagai pelaksana ( boneka ) kebijakan sembilan naga. \"Indonesia darurat benar benar sudah terjadi\". Kemarahan rakyat sudah menyatu dengan geramnya mahasiswa sudah pada titik klimaks, hanya ada satu jalan yaitu \"Revolusi untuk menghentikan, menghukum, dan membersihkan para pengkhianat negara\" (*)
Dari Penjajahan Bangsa Asing ke Penjajahan Bangsa Sendiri
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Refleksi sejati keindonesiaan adalah kesadaran bahwasanya negeri ini hanya merdeka dan berdaulat satu hari saja yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dan sesudah itu, bangsa ini hanya hidup dari penjajahan ke penjajahan berikutnya, bahkan hingga saat ini. Indonesia dengan visi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sesungguhnya adalah mitos. Faktanya dalam 79 tahun usia republik, Indonesia menjadi negara yang semu kemerdekaannya. Hanya formalitas menggengam legalitas dan legitimasi, namun kenyataannya negara merdeka dan berdaulat hanya sebatas utopi atau mimpi atau sekedar ilusi. Sebelum kelahiran negara yang bernama Republik Indonesia hingga sekarang ini. Rakyat tetap hidup di alam feodalisme dan kolonialisme. Kemerdekaan yang hakiki dan substansi hanya ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan makna lain, Indonesia hanya merdeka sehari saja. Sebelum dan sesudah peristiwa proklamasi kemerdekaan yang historis dan heroik itu, rakyat hanya menjadi populasi jajahan. Sebelum 17 Agustus 1945, jauh berabad-abad lamanya rakyat berada dalam cengkeraman sistem kerajaan, kongsi dagang VOC, Portugis, Belanda dan Jepang. Dari Monarki, perdagangan dan ekspansi wilayah, hingga akhirnya nusantara kala itu berada dalam cengkeraman koloni dan imperium asing. Sungguh pesona kekayaan alam dan wilayah strategis secara ekonomi dan politik, nusantara layak dijadikan bumi jajahan. Indonesia hanya terus menjadi langganan negara jajahan, bedanya dulu oleh bangsa asing, sekarang oleh bangsanya sendiri, oleh pemimpin dan elit politik. Tak terkecuali dengan oligarki dan politik dinasti. Sehari setelah 17 Agustus 1945, Republik Indonesia kembali dalam pangkuan penjajahan. Kehilangan kemerdekaan dan kedaulatan, yang ironisnya dilakukan oleh bangsanya sendiri meski tak lepas dari hegemoni dan dominasi bangsa asing. Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa lainnya terjebak dalam konflik berlarut-larut. Bahkan hanya berselang sehari, kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia perlahan tapi pasti telah lepas. Pemberontakan, kudeta dan saling membunuh sesama anak bangsa kerap terjadi hingga saat ini. Ambisi, kebencian dan dendam sekaligus hasrat materialisme menyeruak pada sesama pemimpin. Seiring itu rakyat terpapar penderitaan berkepanjangan dan kekayaan negara terus dieksploitasi bangsa asing dan segelintir bangsa sendiri. Di penghujung satu dekade rezim yang feodal, fasis dan tiran. Para pemimpin, elit politik bersama korporasi kapital mengukuhkan kelompoknya sebagai penganut neo kolonialisme dan neo imperialisme meski tetap menjadi sub ordinat globalisme. Bukan hanya presiden dan para menteri, semua lembaga tinggi negara, ada sebagian TNI-Polri, ada sebagian ulama dan intelektual, ada sebagian mahasiswa dan aktifis pergerakan yang telah ikut bergabung dalam satu paduan suara kejahatan konstitusi dan demokrasi. Begitu banyak yang terhipnotis oleh tipu daya dan hasrat duniawi. Kehancuran nilai-nilai dan bangkitnya materialisme pada bangsa Indonesia, sejauh ini bukan semata karena pemimpin yang repredif dan dzolim. Bukan karena kekuatan dan keperkasaan elit, melainkan karena malas, penakut dan lemahnya rakyat. Kelompok terdidik dan tercerahkan yang sedikit tak mampu membangkitkan kesadaran rakyat mayoritas. Rakyat yang bodoh, miskin dan lapar telah menjadi senjata ampuh bagi elit politik untuk terus mencabik-cabik dan memangsanya. Tak cukup upaya perlawanan kaum sadar kritis dan perlawanan, untuk melawan penjajahan dan perbudakan modern. Sejatinya, hidup bangsa pada hari ini dan masa depan anak-cucunya turun temurun sangat ditentukan oleh keberanian dan mental baja rakyat itu sendiri. Perubahan hanya datang dari yang susah payah mencari makan, susah payah mendapat pendidikan, susah payah mendapat pelayanan kesehatan dan pelbagai kesusahan untuk kelayakan hidup. Rakyat yang terpinggirkan yang papa dan nestapa itu yang menjadi korban-korban ketamakan struktural. Semua mungkin sudah sadar dan kini termanggu. Apa yang harus dan bisa dilakukan? Masihkan layak rakyat menyebut dirinya sebagai warga negara? Hidup terjajah dan menjadi budak di negara sendiri dan oleh bangsanya sendiri. Atau harus bangkit merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang telah lama hilang. Merdeka sekali lagi dan selamanya setelah sehari pada tanggal 17 Agustus 1945. Ayo, merdeka sekali lagi. (*)
Jakarta, dan Gerakan Coblos Semua: Sebuah Perlawanan
Oleh: Ady Amar | Kolumnis SEGALA cara merampas keikutsertaan Anies Baswedan dalam Pilkada DKJ 2024 berhasil dilakukan. Anies yang dicintai warga Jakarta dibuat tak bisa berlaga. Meski elektabilitas Anies tinggi, jauh melampaui pasangan calon gubernur yang diusung KIM Plus--koalisi partai-partai minus PDIP yang direstui istana lama dan baru--juga Pramono Anung-Rano Karno pasangan yang diusung PDIP. Pasangan ini belum masuk radar bisa dilihat elektabilitasnya. Pramono Anung pun disebut calon yang direstui istana. Juga kemunculan pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang boleh dilihat sebelah mata, atau bahkan boleh tidak dilihat sebagai pesaing yang menguatirkan pasangan yang diusung KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono, yang sepertinya akan melenggang mulus sesuai harapan istana. Skenario menghentikan Anies agar tak ada partai politik berani mengusungnya berhasil dilakukan. Anies dihentikan dengan cara menyelisih demokrasi dengan tak menganggap mayoritas suara konstituen Jakarta, yang menghendaki ia memimpin Jakarta untuk periode ke-2 nya. PDIP pun \"dipaksa\" untuk tak coba-coba nekat mengusungnya. Lalu Pramono jadi pilihan. Melihat Anies diperlakukan dengan tak sepantasnya memunculkan konstituennya melakukan perlawanan dengan caranya. Muncul \"Gerakan Coblos Semua\". Itulah protes. Bentuk perlawanan warga Jakarta memilih dengan tidak memilih ketiga pasangan yang dimunculkan. Pasangan calon yang lebih pada suka-suka penguasa. Tanpa ada yang mengorkestrasi. Digerakkan oleh perasaan yang sama. Gerak perlawanan yang sama. Mereka tetap datang ke tempat pemungutan suara. Tetap mencoblos. Dengan mencoblos semua pasangan yang ada. Mau menunjukan, bahwa ketiga paslon itu bukan pilihannya. Pilihan mencoblos semuanya, itu jika melihat lembaga media berlomba membuat polling. Memunculkan pilihan ketiga nama paslon, dan satu lagi pilihan untuk tidak memilih. Hasilnya, pilihan tidak memilih dipilih di atas 70%. Luar biasa. Pemilih polling itu tentu tidak semua warga Jakarta, tapi diikuti juga warga luar Jakarta. Menandakan pilkada Jakarta jadi perhatian warga seluruh negeri. Apa yang dirasakan warga Jakarta terhadap Anies, itu juga dirasakan warga seluruh negeri. Menandakan spektrum cakupan Anies tidak hanya sebatas Jakarta. Kemarahan mayoritas warga Jakarta diekspresikan lewat perlawanan gerakan coblos semua. Itu sama dengan tidak memilih ketiga paslon yang ada. Mencoblos semuanya itu tanda ketidakpercayaan pada paslon yang diusung partai politik yang ada. Tidak mustahil gerakan coblos semua akan merembet ke provinsi lain, ke kabupaten kota di seluruh negeri. Rezim menghentikan Anies mengikuti Pilkada DKJ, itu berhasi dilakukan. Anies menjadi tak bisa berlaga. Namun rezim mustahil bisa mencegah bergulirnya gerakan coblos semua. Rakyat berhak tidak memilih pasangan calon gubernur yang bukan pilihannya. Itu pun hak konstitusional. Pilkada DKJ dengan \"mematikan\" Anies Baswedan itu tengah disorot berbagai media internasional. Menyebutnya absurd. Bagaimana Anies yang punya elektabilitas tinggi tidak ikut berlaga. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika nantinya gerakan coblos semua, itu yang justru keluar sebagai pemenang pilkada DKJ. Tak mustahil media-media itu akan mengangkatnya jadi berita yang mengundang gelak tawa terbahak.**
Bambrod Sebut Minum Air Kemasan Bisa Jatuh Miskin, Anthony: Konyol
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Bambang Brodjonegoro memberi pernyataan, bahwa konsumsi air galon atau air kemasan menjadi salah satu faktor kelas menengah jatuh miskin. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240830130611-4-567764/air-galon-jadi-sebab-kelas-menengah-jatuh-miskin-ini-penjelasannya Pernyataan dan pendapat mantan menteri keuangan rezim Jokowi ini sungguh menyedihkan, tidak masuk akal sama sekali, absurd. Pernyataan Bambang jelas sebagai upaya mencari kambing hitam atas ketidakmampuan dan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi menyalahkan masyarakat karena kebiasaan konsumsi air kemasan. Bambang berkilah, konsumsi air kemasan tidak terjadi di semua negara. Menurut Bambang, masyarakat kelas menengah di negara maju terbiasa konsumsi air minum (dari kran) yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum. Niatnya mau membela kegagalan pemerintahan Jokowi, dengan mencari kambing hitam “konsumsi air kemasan”. Tetapi yang didapat justru sebaliknya. Pernyataan Bambang justru mengungkap fakta dan sekaligus validasi, bahwa pemerintahan Jokowi selain telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, tetapi juga telah gagal dalam penyediaan air siap minum di tempat-tempat umum. Karena, masyarakat hanya bisa konsumsi air siap minum dari keran-keran di tempat umum kalau pemerintah mampu menyediakan fasilitas tersebut. Faktanya, pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas air siap minum di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya. Artinya, masyarakat mengkonsumsi air kemasan karena tidak ada pilihan lain, karena pemerintah telah gagal menyediakan air siap minum yang aman, di tempat-tempat umum. —- 000 —-
POPULER
