OPINI
Mulyono Tukang Main Kayu
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MULYONO adalah pengganjal Anies Baswedan menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono saat mengajukan Anies-Ono untuk Pilgub Jabar. Sebelumnya Anies Baswedan digagalkan maju untuk DKJ atas operasi besar dan terang-terangan pengganjalan. Mulyono alias Joko Widodo alias Jokowi adalah \"trouble maker\" dari penggagalan Anies Baswedan. Jokowi memang penjahat besar, Joko Widodo pendusta sedangkan Mulyono itu tukang main kayu. Beberapa bulan menjelang akhir jabatan Jokowi mundur ke awal kehidupan dengan nama Mulyono. Mahfud MD keceplosan menyebut Jokowi sebagai Mulyono. Begitu juga Masinton Pasaribu yang menyatakan turunkan Raja Mulyono sebelum 20 Oktober. Dhimam Abror mengucapkan \"Selamat ulang tahun Presiden Mulyono\". Kompas.com menjelaskan asal usul Jokowi yang berasal dari Mulyono. Mulyono memang menjadi trending topik di twitter atau x. Mulyono yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM konon Prodi Teknologi Kayu kemudian lulus dengan ijazah yang diragukan atau dimasalahkan sampai ke Pengadilan. Hingga kini ijazah itu masih sembunyi belum jelas juga. Foto ijazah Jokowi diragukan dihubungkan dengan adik ipar Jokowi bernama Hari Mulyono yang meninggal tahun 2018. Beredar di media Kutipan Akta Kelahiran Jokowi bahwa pada tanggal 21 Juni 1961 telah lahir anak bernama \"Joko Widodo\" yang tentu menjadi gambaran simpang siur dengan asal lahir bernama \"Mulyono\". Lagi pula dikaitkan dengan ejaan lama yang seharusnya \"Djoko Widodo\". Mulyono menjadi tukang kayu yang dapat dimaknai pandai main kayu. Menurut KBBI main kayu itu artinya berbuat curang, berbuat yang keji-keji, berbuat mesum, main keras yang menjurus menyakiti lawan, dan main kasar. Jadi main kayu (play dirty) berkonotasi negatif. Mulyono yang bertransformasi menjadi Jokowi sudah ditakdirkan menjadi pemain kayu dari wujud meubeul hingga politik curang atau keji. Mutakhir main kayu Mulyono adalah mencurangi, main kasar dan menyakiti lawan politik Anies Baswedan. Kasar sekali bermain untuk mengganjal agar Anies agar tidak dapat mencalonkan di Jakarta dan Jawa Barat. Sungguh hanya iblis yang mampu dan tega melakukan kecurangan seperti ini. Mulyono memang Dajjal. Tapi rakyat dipastikan berpihak pada korban kekejian dan akan melawan aktor utama di balik fenomena tidak bermoral ini. Mulyono alias Joko Widodo alias Jokowi adalah sang penjahat itu. Ia harus tumbang dan diadili baik sebelum 20 Oktober atau setelahnya. Proses peradilan itu absolut baginya. Jokowi memang tukang makan korban. Judul skripsinya pola konsumsi kayu lapis. Aneh skripsi tanggal 14 Nopember 1985 tapi ijazahnya tanggal 5 Nopember 1985. Rakyat Indonesia bisa-bisa jadi korban penipuannya. Kayu lapis saja dikonsumsi apalagi rakyat. Mungkin nanti ada mahasiswa ilmu politik membuat skripsi \"pola main kayu Mulyono mengkonsumsi rakyat Indonesia\". Pertanyaan yang perlu diklarifikasi ialah apakah Mulyono itu \'deception\' dari Joko Widodo sehingga rakyat terkecoh ? Apa hubungan dengan Hari Mulyono ? Mengapa Mulyono muncul akhir-akhir ini yang diakui sebagai nama kecil \"sakit-sakitan\" Jokowi ? Adakah munculnya Mulyono menandakan Jokowi sekarang sedang sakit-sakitan ? Mengapa tidak ada Mulyono pada Akta Kelahiran Joko Widodo? Mulyono memang tukang main kayu. Curang, culas, keji, jahat dan sebutan buruk lain bagi penjahat yang pantas didakwa dengan dakwaan berlapis dan dikonsumsi atau dijerat tali gantung pada tiang kayu. (*)
Hilangnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan Kisah 4 Presiden
Oleh Denny JA | Konsultan Politik DALAM aneka survei di Pilkada DKI 2024, elektabilitas Anies Baswedan paling tinggi. Survei LSI Denny JA bulan Agustus 2024 menunjukkan itu. Juga survei lembaga lainnya. Jika saja Anies Baswedan mendapatkan tiket pencalonan, sulit dibendung, besar kemungkinan Anies tak hanya kembali menjadi gubernur Jakarta berikutnya. Anies pun akan menjadi Calon Presiden 2029 yang sangat kuat. Mungkin lebih kuat dibandingkan elektabilitasnya di capres 2024 tempo lalu. Pertanyaannya, mengapa tak ada satu pun partai yang punya syarat mencalonkannya, tapi memilih tidak mencalonkannya. Bahkan tiga partai yang dulu mengelu-elukannya dalam pilpres 2024: Nasdem, PKS, PKB, malah berpaling? Di Pilkada DKI 2024, Anies Baswedan dikalahkan justru sebelum kampanye dimulai. Banyak analisa yang bisa dibuat. Salah satunya adalah kisah empat presiden. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkarannya yang mengembangkan strategi “Politik Asal Jangan Anies.” Presiden pertama, presiden terpilih Prabowo berkali-kali mengutip itu. Betapa kinerjanya sebagai Menhan dinilai 11 persen oleh Anies dalam kampanye presiden tempo hari. Lingkaran Prabowo tahu persis betapa Anies menjadi Gubernur DKI periode sebelumnya karena bantuan Prabowo. Jika Anies menjadi gubernur DKI, 2024-2029, ia akan menjadi penantang sangat kuat bagi pencalonan kembali Prabowo di Pilpres 2029. Presiden kedua, presiden Jokowi sangat militan ingin memindahkan ibukota ke IKN. Semua tahu persis, proses perubahan ibu kota agar sukses memerlukan konsolidasi mungkin 20 tahun. Program IKN perlu didukung oleh presiden Indonesia selanjutnya hingga 20 tahun mendatang, ketika ibukota baru terkonsolidasi. Sementara Anies ketika menjadi capres 2024, menjadikan IKN bukanlah program yang akan didukungnya. Itu yang tempo hari menjadi pembeda Anies dengan Prabowo yang akan melanjutkan IKN. Tentu bagi Jokowi dan pendukungnya, sikap politik Anies Baswedan atas IKN menjadi catatan penting. Presiden ketiga, mantan presiden SBY juga memiliki kisah sendiri. Saat itu, SBY sangat bersemangat. Betapa tidak, ia merasa sudah ada komitmen Anies akan berpasangan dengan AHY sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Tapi Anies malah berjodoh dengan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres. Kita sebagai orang luar tak tahu persis apa yang terjadi. Tapi kita tahu komentar kemarahan SBY saat itu. Judul salah satu berita misalnya: “SBY Marah dan Kecewa ke Anies: Sekarang Saja Tak Jujur.” (1) Presiden keempat, mantan presiden lain, Megawati, memiliki memori dengan Anies dalam Pilkada DKI 2017-2022. Saat itu Anies mengalahkan calon PDIP: Ahok. Bukan kalah menang itu benar yang menjadi masalah. PDIP diketahui partai yang sangat mementingkan nilai nasionalisme. Sementara dalam Pilkada DKI, Anies didukung oleh FPI dengan prinsip NKRI Bersyariat. Anies sendiri sejauh yang saya kenal seorang tokoh Islam moderat, yang modern, pro-demokrasi. Tapi kedekatannya dengan kubu NKRI Bersyariat, walaupun misalnya hanya masalah taktik politik, meninggalkan memori yang membentuk citra politik agama dari Anies. Tak tanggung-tanggung, sebanyak empat presiden jumlahnya, yang memiliki kisah “ngeri-ngeri sedap” dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkaran dekatnya, yang membuat ancang-ancang membuat gerakan “Politik Asal Bukan Anies.” Padahal, partai pendukungnya di pilpres 2024 bisa menang mudah jika mengusung Anies sebagai cagub DKI 2024: Nasdem, PKS, PKB. Ketiga partai ini malah koor bersama meninggalkan Anies. Ini aneh tapi nyata dalam dunia politik. Habiskah karir Anies Baswedan di dunia politik? Haruskah Anies mencari profesi lain sebagai akademisi, tokoh ormas, dan lain sebagainya? Politik tak pernah berhenti memberi kejutan. Anies Baswedan memiliki modal politik yang sudah besar: dikenal publik di atas 90 persen. Disukai publik di atas 70 persen. Anies tak mati di dunia politik sejauh ia berhasil menciptakan panggung baru. Misalnya ia memiliki organ dan isu yang membuatnya terus muncul hingga Pilpres 2029 kelak. Siapa yang sesungguhnya akan hilang atau malah lebih berkibar kembali dalam politik praktis kadang tergantung momen. Dan momen itu acapkali datang dengan cara yang tak terduga.***
Surya Paloh Panglima Besar Petualang Politik di Partai Nasdem (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Pendiri Partai Nasdem “Sial benar Partai Nasdem ini. Alangkah tidak beruntungnya Partai Nasdem ketika yang berkumpul di partai ini sesungguhnya hanya para petualang politik yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk kepentingan dirinya, “ujar Surya Paloh Selasa 27 Agustus 2024 di Jakarta Covention Center. LUAR biasa sambutan Bang Surya Paloh ketika berpidato saat terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem. Retorika yang dipakai Bang Surya itu hebat dan berkelas. Pilihan diksinya sangat memukau. Intonasi Bang Surya juga dapat menghipnotis siapa saja yang mendengar pidato huebat ini. Beta perlu meluangkan waktu untuk mendengar berulang-ulang pidato Bang Suya Paloh yang huebat dan berkelas ini. Sejak hari Selalu lalu sampai dengan tulisan ini dibuat, beta sudah lima kali menonton pidato bang Surya yang top makotop ini. Perasaan berbaur dan berkecamuk antara percaya, terpaksa percaya dan tidak percaya begitu kental serta dominan. Begitu juga dengan perasaan kagum dan keget yang maha tinggi. Luar biasa dahsyat Bang Surya Paloh ini. Akhirnya berbagai pertanyaan nakal dan kagum muncul secara bersamaan di benak yang tidak berujung. Apakah Bang Surya tidak sedang menghina Gerakan Restorasi? Bang Surya tidak sedang melepehkan manipesto Ormas Nasdem dan Partai Nasdem? Apakah ini sebagai isyarat atau tanda kalau Bang Surya Paloh ini sudah sadar dan pulih yang sesungguhnya? Benahkah Bang Surya dulu dikenal sangat kokoh melawan setiap kezaliman dan kesewenang-wenangan itu sudah kembali ke jalan yang benar? Jalan yang mungkin sudah ditinggalkan bertahun-tahun setelah berada dalam kekuasaan Mungkinkah Bang Surya yang huebat dan membanggakan dulu itu sekarang sudah sampai ke tahapan taubatan nasuha? Taubat yang benar-benarnya? Mungkin juga benar Bang Surya sudah taubatan nasuha karena umur yang sudah 73 tahun sekarang ini. Bang Surya kembali dirinya yang asli. Materi pidato Bang Surya hari Selasa lalu itu padat, lengkap, paripurna dan sangat mengagumkan. Nilai-nilai agamnya begitu kental. Mungkin karena Bang Surya berasal daerah Serambi Mekah, sebutan masayarat Indonesia untuk Provinsi Aceh. Mengakui kekurangan dirinya sebagai manusia yang tidak luput dari salah hilaf. Pada bagian ini Bang Surya seperti ustadz atau penceramah yang hebat dan top maktop. Salah dan hilaf itu sifat dasar dan kelemahan setiap manusia. Untuk itu Bang Surya mangajak semua kader Partai Nasdem tidak mengutamakan kepentingan dirinya dan kelompok. Sebaliknya, berjuang untuk membela kepentingan Nasdem, kepentingan rakyat dan cita-cita para pendiri bangsa. Huebat dan bekelas benar Bang Surya ini. Sangat mulia dan bermatabat Bang Suya Paloh kalau berpidato. Bobot pidato Bang Surya terkadang mirip-mirip tipis dengan pidato Bung Karno kalau di era kekinian. Beda-beda tipis saja kalau ada perebadaan dengan Bung Karno. Beda besarnya adalah Bung Karno terlahir untuk mepertaruhkan semua kehidupan demi kemajuan bangsanya. Bang Surya mungkin yang sebaliknya. Mengutamakan kepentingan pribadi semata. Bang Surya terlahir mungkin untuk menikmati jerih-payah perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Bahkan mungkin juga merusak hasil perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa. Fakta itu bisa dilihat dengan kasat mata dalam sepuluh tahun terakhir ini. Bang Surya bersama-sama dengan Presiden Mulyono merusak hampir semua pondasi kehidupan berbangsa dan bernega. Sistem hukum kita rusak, bahkan berantakan. Intitusi-intitusi penegak hukum kini diduga menjadi aktor politik utama di negeri ini. Akibatnya demokrasi kita berantakan. Indeks Demokrasi jatuh ke titik nadir. Cita-cita reformasi dibuang ke tumpukan sampah. Bahkan dijeburkan ke jurang yang dalam. Hilang dari pandangan mata. Dinasti politik yang menjadi musuh terbesar reformasi ’98 tumbuh subur seperti jamur yang mekar di musim hujan. Anak dan mantu Presiden Moelyono menjadi penguasa dan pejabat politik. Bang Surya terkesan seperti membenarkan KKN keluarga Presiden Moelyono. Paling kurang ikut mengaminkan sutuasi ini. Kohesi sosial sesama anak bangsa patah. Paling kurang retak. Dirusak oleh Presiden Moelyono. Suasana kekerabatan dan kebersaman sesama anak bangsa yang dihasilkan Presiden-presiden sebelumnya Pak Harto, Hak Habibie, Pak Abdurahman Wahid, Ibu Megawati, dan Pak Soesilo Bambang Yudhoyono kini hancur dan berantakan. Saling curiga sesama anak bangsa tumbuh dan berkembang subur. Merata di hampir semua lapisan masyarakat. Bang Surya ada dan punya andil besar memproduksi kondisi ini bersama-sama dengan Presiden Moelyono. Berkali-kali Presiden Moelyono bilang, salah seorang yang paling dikagumi dan dibanggakan adalah Bang Surya Paloh. Mencari petualang politik di Partai Nasdem itu gampang. Mereka yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk kepentingan pribadi juga sangat mudah ditemukan. Toh, yang menjadi Panglima Besar petualang politik di Partai Nasdem itu diduga Ketua Umum sendiri. Pimpinan petuang politik yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk syahwat pribadi bukan kader Partai Nasdem biasa, tetapi Ketua Umum. Walaupuan yang diamksud dengan pimpinan petualang politik di Partai Nasdem adalah Ketua Umum. Namun jika melalui pidato huebat dan berkelas hari Selasa 27 Agustus 2024 lalu itu Bang Surya Paloh sudah sadar dan taubatan nasuha, maka itu sangat bagus, hebat, berkelas, top makotop dan mengagumkan. Tidak ada kata terlambat untuk mengakuai dan memperbaiki setiap kesalahan Bang Surya. Masih lebih baik terlambat bertobat daripada tidak sama sekali. Apalagi usia Bang Surya yang sudah 73 tahun. Beta jadi bangga lagi karena Ketua Umum Partai Nassem sudah kembali ke jalan lurus dan benar. (bersambung).
Terobosan Brilian Bahlil Jual 5000 Sumur Minyak Idle Well ke Kontraktor Asing
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisakti BARU lebih seminggu dilantik jadi menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberi terobosan fenomenal demi menggenjot produksi minyak nasional dalam rangka mengurangi impor dan beban keuangan negara. Berkaca pada target produksi minyak dalam asumsi dasar makro ekonomi APBN 2024, memang sangat tragis, hanya 630.000 barel/hari. Bahkan lebih tragis lagi ketika melihat kenyataan realisasi produksi lapangan. SKK Migas menyebut, produksi harian (crude + oil) hanya bergerak di angka 610.000-613.000 barel/hari, lebih rendah dari target yg ditetapkan. Rendahnya target produksi minyak ini sejalan dengan laporan SKK Migas di Akhir tahun 2023 lalu. Dalam setahun produksi lapangan minyak nasional hanya mencapai 221 juta barel/tahun : 360 hari = 613.000 barel/hari. Rendahnya produksi minyak nasional tidak sebanding dengan tingginya angka konsumsi. SKK Migas mencatat, konsumsi minyak nasional 505 juta barel/tahun. Paling banyak terserap ke sektor transportasi 248 juta, industri 171 juta barel dan ketanagalistrikan 38,5 jita barel. Kalau total produksi dalam setahun 221 juta barel secara aple to aple dipakai untuk membayar konsumsi 505 juta barel, maka ada selisih kurang sebesar 284 juta barel. Satu-satunya cara yg dipakai pemerintah untuk menambal kekurangan tersebut adalah IMPOR. Kementrian ESDM mencatat, impor indonesia sepanjang 2013 capai 297 juta barel. Terdiri 129 juta barel untuk crude dan 124 juta barel untuk oil atau produk. Bayangkan seberapa buruk status net importer oil Indonesia. Impor 297 juta/tahun barel, jauh lebih tinggi dari produksi yg hanya 221 juta barel/tahun Untuk mendatangkan minyak impor, pemerintah harus melepaskan cadangan devisa sebesar Rp 396 triliun dalam setahun. Maka menurut Bahlil ini adalah bentuk pemborosan yg nyata. Harus ada upaya alternatif tingkatkan produksi nasional untuk mengeluarkan Indonesia dari jurang net importir oil dengan tanggungan biaya yg sangat besar. Bahlil mengusung terobosan fenomenal untuk menjual 5.000 sumur minyak kategori \"idle well\" (nganggur-tidak lagi produksi) kepada swasta, terutama asing untuk reaktivasi kembali produktifitasnya untuk genjot produksi. Saat ini, secara nasional ada sekitar 44.985 sumur minyak. Hanya 16.990 yg produksi. Sementara 16.250 sumur masuk kategori menganggur atau berhenti produksi. Tidak semua sumur nganggur bisa direaktivasi kembali mengingat tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yg tidak terpenuhi karena high cost rectivation, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya. Setelah diverifikasi kementrian ESDM, Bahlil menyatakan ada sekitar 5.000 sumur yg bisa direaktivasi kembali, dilepas ke sawsta. Jadi untuk genjot produksi, cara Bahlil adalah reaktivasi kembali produktifitas sumur nganggur dengan cara dijual-dilepas kepada swasat, mayoritasnya asing. Otak dangkal, malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power an Glory !!! Ada seribu satu cara yg bisa dilakukan tanpa harus melepas sumur-sumur idle well kepada kontraktor swasta asing. Saya kasih contoh salah satu cara yg bisa dipakai. Kalau memang masalah pemerintah adalah soal teknologi yg butuh banyak anggaran di luar kesanggupan produksi, cara mengatasinya sederhana sekali: Bahlil harus berani melenyapkan inefisiensi dan korupsi di sektor hulu migas yg marak dilakukan para elit dan kontraktor swasta. Salah satunya adalah indikasi inefisiensi, murk-up, perampokan cost recovery atau biaya pengganti produksi dari pemerintah ke kontraktor swasta. Contohnya sederhana: Pada 2018 lalu, biaya produksi atau cost recovery ditetapkan US$ 10,1 miliar. Naik jadi US$ 13,9 miliar di 2024. Artinya kenaikannya hampir mencapai 38% ((US$ 13,9 miliar - US$ 10,1 miliar) / US$ 10,1 miliar x 100 = 37,6%, dibulatkan jadi 38%) Di saat yg sama produksi nasional justru menurun tajam dari dari 808.000 barel/hari di 2018 jadi 610.000-615.000 per/hari di 2024. Artinya penurunannya mencapai 24% ((615.000 barel - 808.000 barel)/808.000 barel x 100 = 23,8%, dibulatkan jadi 24%. Bayangkan biaya produksi pada APBN naik ugal-ugalan capai 38% tapi produksinya justru justru turun 24%. Kenyataan ini sesungguhnga membuktikan, tingginya inefiesni sektor hulu migas, menjadi \"benalu\" utama turunnya produksi dan Indonesia harus bergantung tinggi terhadap minyak impor. Pertanyaannya, kenapa bisa, biaya produksi naik sangat tinggi tapi produskinya malah turun tajam ? Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik korupsi dan murk-up yg antara pejabat pemerintahan, komisi VII DPR RI, pihak SKK Migas dan kontraktor swasta. Tidak perlu saya bicara panjang lebar untuk buktikan, lihat saja kasus OTT nya Rudy Rubiandini, Kepala SKK Migas, Jero Wacik Mantan Men ESDM dan Sutan Batogana fraksi Demokrat di komisi VII. Bagaimana praktik korupsi dan murk-up itu bisa terjadi. Peluangnya muncul di SKK Migas mulai dari perancangan, pengajuan hingga pelaksanaan Work Program and Budget (WP&B). Katakanlah di 2024 ini, biaya produksi diajukan dan realisasinya berpotensi lebih dari US$ 13,9 miliar. Anggaran sebesar itu, sepenuhnya dikelolah oleh SKK Migas tanpa ada pengawasan majelis wali amanat. Status SKK Migas selaku BHMN itu derajatnya seperti kampus-kampus negeri milik negara. Diatas rektor ada majelis wali amanat yg mengontrol rektor kelolah uang kampus. Setahun kampus kelola uang tidak lebih besar dibandingka tanggungan APBN untuk biaya pengganti produksi minyak ke kontraktor. Sementara SKK Migas, kelola uang negara US$ 13,9 miliar, tidak ada yg mengontrol, mengawasi. Ini keadaan nyaman yg memberi peluang bagi pejabat pemerintahan, politisi dan kontraktor murk-up, bergerombol merampok uang negara. Perkara kotor ini, masih berlangsung subur sampai saat ini !!! Seandainya perkara kotor inefisiensi ini di lenyapkan, maka negara bisa menghemat sekitar Rp 60,8 triliun/ tahun (CR 2024 US$ 13,9 miliar - CR 2018 US$ 10,1 miliar = US$ 3,8 miliar x kurs 16.000 = 60,8 triliun. Hasil pengematan tentu saja bisa digunakan pemerintah menghidupkan kembali beberapa sumur idle well untuk mengurangi ketergantungan teehadap kontraktor asing. Penghematan ini juga lebih dari cukup untuk menggenjot produksi dengan cara membangun kilang. Cukup dengan biaya US$ 50 juta sampai US$150 juta, pemerintah bisa bangun kilang kapasitas 6.000 sampai 18.000 barel per hari. Dengan membangun 10 kilang mini misalnya, bisa mendapatkan kapasitas hampir 100.000 sampai 200.000 barrel per hari. Ingat, ini baru salah satu model penghematan inefisiensi di sektor migas. Masih banyak celah inefisiensi yg perlu dilenyapkan. Jika semua berjalan baik, maka kebocoran anggaran negara bisa teratasi. Indonesia pelan-pelan bisa membangun ketahanan migas tanpa perlu bergantung terhadap modal asing. Tapi apa punya niat dan berani bahlil lenyapkan perkara kotor yg jadi ladang perampokan uang negara para elit dan kolega oligarkinya ? Boro-boro. Ini malah usung terobosan jual, lepas 16.250 sumur minyak idle well keapa swasta, terutama asing. Otak dangkal, mental penjajah. Maka mampuslah rakyat Indonesia. (*)
PDKN Segera Usut Dugaan Taipan 9 Naga Gunakan Collateral Aset Kerajaan Nusantara Secara Ilegal untuk Dikembalikan Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara
Oleh Dr. Rahman Sabon Nama | Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Situasi negara sedang berantakan. Hukum jadi pentungan politik. Partai politik jadi industri kartel. Ekonomi, sumber daya alam jadi monopoli taipan 9 Naga. Semua ini akibat gangguan kewarasan modalitas dan moralitas pemimpin negara dan pemerintahan. Pemimpin yang doyan kangkangi konstitusi dasar negara, undang-undang, tata aturan dan moral hukum. Parlemen, DPR, juga sami mawon: doyan kangkangi suara rakyat, abai terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Demonstrasi berjilid-jilid oleh mahasiswa, hingga belakangan terlibat intelektual, akademisi dan kelompok menengah lain untuk perbaikan, tak juga digubris parlemen. Kondisi itu tindih-menindih berkelindan dengan beban utang negara yang terus menggunung. Sebuah beban yang ditindihkan begitu berat ke pundak rakyat untuk melunasinya melalui pajak. Beban ini mengganduli pemerintahan baru nanti: pemerintahan Prabowo Subianto. Sadar dan tersentak akan kondisi itu, Parpol nonkontestan Pemilu 2024, PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara), mengambil langkah penyelamatan bangsa dan negara. Lewat Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) partai ini, sejumlah pribumi yang ahli hukum dan finansial dihimpun untuk menyatu, melalukan langkah ini. Grand agendanya: mengusut collateral asset dinasti Kerajaan Nusantara yang selama ini diduga kuat digunakan secara gelap, ilegal, oleh kelompok cacing yang bermetamorfosis menjadi 9 Naga. Pada gilirannya kelompok taipan Cina Daratan ini menjadi beruang oligarki ekonomi super kaya, mengeksploitasi kekayaan maupun menyetir kebijakan pemerintah dan negara. Riset, investigasi dan analisis DPP PDKN yang mewadahi aspirasi Kerajaan Nusantara menemukan: collateral asset dinasti Nusantara yang ditengarai digunakan secara tidak sah adalah aset Kode 101 Eigendom Verponding Tanah Swapraja dan collateral asset dari Konversi Emas ke $.US oleh Bank Indonesia (BI). Aset itulah disimpan di bank pelaksana nasional yaitu bank-bank swasta: Bank Lippo (berdiri Maret 1989), Bank BCA (berdiri 21 Februari 1957), Bank Danamon (berdiri 16 Juli 1956), Bank BUMN Bank Mandiri (berdiri 2 Oktober 1998), Bank BUMN BRI (berdiri 16 Desember 1895), dan Bank BUMN BNI (berdiri 5 Juli 1946). Dari dokumen ahli waris pemegang collateral asset dan collateral cash yang bergabung di PDKN termaktub: aset tersebut berasal dari konversi emas dalam $ USD oleh Bank Sentral Indonesia (BI) dan tercatat di Bank Dunia dan IMF adalah : 1. Bank BCA dengan No. Account 22415-XXXXX terhitung tanggal 1 November 2012 menerima total dana $.US 430 billiun dengan bunga 4 % /tahun.2. Bank Danamon dengan No. Account 99308-XXXXX tertanggal 1 Januari 1967 dan 1 November 2012 menerima total dana $US 966 billiun. 3. Bank CIMB Niaga menerima dana sejak 1 Januari 1967 menerima dana $.US 110 billiun_4. Bank Lippo Group yang diterima Mochtar Riady dari Bank Indonesia dengan No. Account 23429-XXXXX sejumlah total dana sejak 1 November 2012 $.US 960 billiun. Ada 13 collateral asset milik Raja/Sultan Nusantara menjadi agenda Depkumham DPP PDKN dalam pengusutan. Satu di antaranya, emas murni yang dijadikan jaminan pencetakan uang IDR sesuai kesepakatan dalam visi-misi pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kesepakatan bersejarah yang terdiamkan dan terbungkamkan itu dibuat antara Presiden RI pertama, Bung Karno, dan para Raja Sultan Nusantara yang diwakili YM Sri Sultan Hamengkubowono IX dari Kerajaan Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Prioritas utama Tim Kerja khusus PDKN ini adalah menelusuri dan melakukan investigasi kemana saja dana $US 900 billiun (miliar) yang tersimpan pada Bank Lippo mengalir dan digunakan. Begitu pula tehadap bank-bank lain. Dasar dan latar PDKN mengambil langkah ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral menyikapi situasi negara kesatuan ini, NKRI, yang tengah dilanda pelbagai prahara. Baik politik, hukum, maupun soliditas dan solidaritas sosial, terutama keadaan ekonomi dan keuangan negara yang terus kian merosot, mengantar rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan, kemunduran pendidikan, kesehatan dll. Sudah 79 tahun kemerdekaan negeri ini, para Raja Sultan Nusantara dan rakyat pribumi enggan dan tidak pernah mengusik penggunaan collateral asset itu. Namun inilah saatnya melalui PDKN para Raja Sultan Nusantara yang telah dengan sukarela dan sukacita menyerahkan kedaulatan kekuasaannya demi terbentuknya sebuah NKRI, perlu mengambil langkah penyelamatan negara, bangsa dan nusa. Langkah penyelamatan itu adalah menghentikan penggunaan collateral asset kerajaan Nusantara oleh kelompok 9 Naga Cacing atau kelompok manapun untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, Dinasti Kerajaan Nusantara. Dari sinilah collateral asset itu akan digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia. PDKN memandang, penyelamatan lebih substansial dan esensial adalah, agar Prabowo Subianto yang resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 dapat mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke Naskah Asli UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Naskah asli yang dikembalikan itu diparipurnakan dengan Adendum pemisahan kekuasaan antara Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Pemerintahan yakni: Kepala Pemerintahan dijabat oleh Presiden dan Kepala Negara dijabat oleh Raja Sultan Nusantara Pemegang Aset Dinasti secara bergilir dengan Sebutan Raja Yang Dipertuan Agung Kepala Negara. Penempatan Raja Sultan Nusantara sebagai Kepala Negara terkandung makna dan tanggungjawab, agar seluruh dana collateral asset milik dinasti Kerajaan Nusantara kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia, untuk semata-mata memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam nan kaya raya ini.[] Note: Rahman Sabon Nama adalah cucu buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Sunda Kecil/Adonara Solor Watan Lema, NTT.
Bargaining Politik Jokowi-Mega Jegal Anies
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Demi mencegah pertumpahan darah sesama rakyatnya, Bung Karno rela mengorbankan dirinya dalam peristiwa 1965. Kini, Mega yang anak biologis Bung Karno di usia senjanya tengah diuji, sanggupkah melawan Jokowi dan oligarki sembari merelakan kader-kader PDIP bermasalah hukum sekaligus memberikan mandat ke Anies untuk maju di Pilkada Jakarta 2024?. Satu-satunya alasan Megawati Soekarno Putri tidak mengusung Anies Baswedan dari PDIP untuk pilgub Jakarta adalah karena tekanan Jokowi. Pasalnya, Jokowi melakukan bargaining, jika Mega mengusung Anies, maka sekjend PDIP Hasto Kristisnto dan beberapa kader PDIP bermasalah hukum lainnya termasuk yang ikut pilkada di beberapa daerah, akan dijebloskan ke penjara. Jokowi masih punya kekuatan meski lengser kurang dari dua bulan. Jika Mega nekat usung Anies, maka agenda pilkada PDIP di beberapa daerah akan berantakan. Paling krusial ada target Hasto sekjend PDIP yang akan dioperasi pada level penangkapan. Hasto yang berperan besar dalam merekomendasikan calon kepala daerah PDIP, sejak lama memang sudah menjadi incaran KPK dan Kejagung. Sebut saja kasus Harun Masiku, DJKA dll, Hasto menjadi beban terberat bagi Mega dan PDIP. Mega dalam pilihan yang sulit, begitu dilematis. Dalam satu sisi sudah mengambil jalan oposisi namun masih tersandera politik oleh Jokowi. Di lain sisi Mega menyadari betul, bahwasanya hanya Anies yang memiliki kekuatan akar rumput yang bisa menang pilkada Jakarta melawan calon gubernur boneka yang diusung rezim Jokowi (baca: 12 partai politik brekele). Mega tengah diuji karakter dan integritasnya. Memilih antara mengusung atau menjegal Anies yang linear dengan takluk atau melawan pengaruh dan tekanan Jokowi. Mega dihadapkan pada pilihan realitas politik yang sangat menentukan masa depan konstitusi dan demokrasi di Indonesia melalui politik pilkada Jakarta. Akhirnya sikap oposisi PDIP akan diuji dalam menentukan fenomena Anies. Figur Anies yang telah menjadi musuh besar dan utama bagi Jokowi dan oligarki sehingga segala cara dilakukan untuk menjegal Anies untuk memegang peranan penting dan strategis dalam jabatan publik. Akankah Mega dengan PDIP membangun kolaborasi dengan Anies untuk melawan Jokowi dan oligarki yang juga telah menghianatinya?. Rakyat hanya tinggal menunggu sejarah yang akan ditulis Mega sendiri, menjadi pahlawan atau penghianat sebagaimana Jokowi dan oligarki yang kini ditentangnya. Sanggupkah hati nurani Mega bicara demi kepentingan konstitusi dan demokrasi yang sejati?. Ataukah Mega terpaksa bargaining politik dengan Jokowi untuk menyelamatkan kader-kader PDIP yang bernasalah hukum, seiring sejalan dengan berat hati batal mengusung Anies dalam pilgub Jakarta 2024. (*)
PDIP, Pilkada Serentak, dan Pembelajaran dari Pilpres 2024
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik pemenang pemilu, termasuk pemilu 2024, meskipun perolehan suaranya turun. Dalam sistem politik Indonesia, calon pemimpin nasional daerah maupun pusat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Secara teori memang ada calon perseorangan (independen). Tetapi pada prakteknya sulit terjadi. Hanya ada 4 calon independen yang memenangi pemilihan kepala daerah, termasuk pilgub Aceh. Pada pilpres 2024, PDIP mengusung calon presiden dari kader internal, Ganjar Pranowo, didampingi Mahfud MD. Keputusan PDIP ini patut diacungi jempol. Meskipun akhirnya, ternyata, perolehan suara Ganjar di posisi terakhir. Hanya 16,5 persen. Jauh di bawah perolehan suara Anies Baswedan yang menduduki posisi kedua, dengan perolehan suara sekitar 25 persen. Bagi PDIP, mungkin kalah dalam kontestasi kepemimpinan nasional tidak masalah, yang penting mengusung calon dari kader sendiri. Dalam kondisi politik biasa-biasa saja, mungkin pemikiran seperti itu sangat normal. Bahkan memang seharusnya seperti itu, mengusung kader ideologis untuk menjadi pemimpin nasional, sambil menawarkan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tetapi, kondisi politik nasional saat ini tidak biasa-biasa saja. Indonesia saat ini dalam belenggu tirani yang mau memaksakan kehendak untuk menguasai Indonesia, menguasai seluruh kepala daerah Indonesia. Setelah berhasil menempatkan Gibran menjadi Wakil Presiden, Jokowi kemudian mau menempatkan Kaesang menjadi calon Wakil Gubernur. Semua berjalan lancar. Mahkamah Agung sudah membuat Putusan, batas usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur minimal 30 tahun pada saat pelantikan. Jokowi kemudian juga membentuk “kartel” koalisi partai politik. PDIP terancam tidak bisa mencalonkan kepala daerah di pilkada 2024. Terganjal threshold, atau ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan MK No 60 dan No 70 mematahkan rencana dan ambisi Jokowi menguasai Indonesia. Kaesang tidak bisa lagi dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur. PDIP mulai “hidup” kembali di pilkada 2024 ini. Demokrasi mulai bangkit. Selamat kepada PDIP yang telah lolos dari upaya “penjegalan” Jokowi. PDIP bahkan langsung “mencuri” Airin dari Golkar, untuk menjadi calon gubernur Banten usulan PDIP. Pertanyaannya, bagaimana PDIP menyikapi pencalonan pilkada selanjutnya, khususnya pilkada Jakarta? Awalnya, beredar informasi PDIP akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, bersama Rano “si Doel” Karno. Anies sempat datang ke kantor PDIP Jakarta. Bahkan sempat hadir di kantor PDIP saat pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah PDIP pada Senin kemarin, 26/8/24. Hanya berselang setengah hari, keadaan berubah. Kabarnya, PDIP batal mencalonkan Anies Baswedan. Kabarnya, PDIP akan mengusung Pramono Anung – Rano Karno pada pilkada Jakarta 2024 ini. Tentu saja banyak pihak tercengang. Kalau kabar ini benar, nampaknya PDIP akan mengulang kekalahan pilpres di pilkada ini. Karena, nama Pramono Anung tidak pernah masuk radar dalam kontestasi pilkada Jakarta. Mungkin PDIP mengandalkan popularitas Rano “si Doel” Karno. Tapi, apakah mereka bisa mengalahkan popularitas Anies yang “incumbent”, pernah menjadi Gubernur Jakarta? Mungkin PDIP berprinsip, tidak penting kalah atau menang, yang penting calon berasal dari kader. Yang mana, dalam hal ini bertentangan dengan kasus pilkada Banten di mana PDIP berani “mencuri” dan mencalonkan Airin, kader Golkar, yang sekarang dicuri lagi oleh Golkar dari PDIP. (*)
Jalan Perubahan Anies Versus Politik Norak PDIP
Tapi perlakuan PDIP terhadap Anies lewat pertunjukan norak dan menghina, itu laku politik tak beradab. Meski demikian tak lantas mampu jatuhkan nilai Anies di mata rakyat. Justru Anies akan bernilai sebaliknya. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Seharian kemarin, Senin (26 Agustus), semua mata seolah mengarah ke kantor DPP PDIP. Jadwal diumumkannya calon kepala daerah di mana Anies Baswedan akan diusung resmi PDIP. Semua media pemberitaan memberitakan live hingga berjam-jam. Di mana pun berada sorot mata terus melototi televisi atau media sosial yang menyiarkan acara itu secara langsung, menanti nama Anies Baswedan diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bergeming meski sumpek dengan suguhan nggeremeng Megawati yang bicara ngalor ngidul tak menentu. Menyambar ke sana kemari. Menyambar siapa saja yang dikehendaki, dan bahkan apa saja yang ada di pikirannya dimuntahkan hingga tak tersisa. Anehnya semua mata terpaku setia melototi media apa saja. Sedang bagi mereka yang karena sesuatu hal tak bisa melihat siaran langsung, terus saja menanyakan di grup pertemanan, Apa nama Anies sudah disebut Megawati. Berharap akan kabar baik nama Anies disebut. Sampai Megawati lunglai kecapaian nggeremeng, seperti tanpa durasi waktu, tak ada nama Anies disebut-sebutnya. Beberapa nama pasangan calon kepala daerah disebutnya. Airin Rachmi Diany yang kader Golkar disebut namanya sebagai cagub Banten. Airin pula saat itu yang jadi \"mainan\" Megawati disemprot tak menentu dengan telunjuk diarahkan padanya. Saat nama-nama itu disebut, konon Anies Baswedan ada di satu ruangan tersendiri di kantor DPP PDIP. Memang pagi menjelang siang Senin itu, Anies berpamitan pada ibundanya untuk menghadiri undangan PDIP. Rencana ia akan mendapat mandat diusung PDIP sebagai calon kepala daerah Jakarta. Siang itu beredar foto Anies duduk berdampingan dengan Rano Karno yang akan menjadi wakilnya. Keduanya mengumbar senyum ceria. Foto itu seakan menyuratkan Anies dan Rano Karno resmi akan menerima mandat PDIP. Di tengah geremengan Megawati yang tak kunjung selesai, beredar pula pernyataan dari elit PDIP Olly Dondokambey, bahwa dipastikan Anies tak akan diusung PDIP. Sebutnya, PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Bisa jadi saat itu Anies masih berada di kantor PDIP. Sulit menggambarkan dinamika yang terjadi di internal PDIP saat itu. Kesimpulan pun diambil, faksi yang menghendaki Anies diusung PDIP sepertinya kalah telak dengan faksi yang tak menghendakinya. Anies dicalonkan faksi PDIP, itu semata jika ingin memenangi Pilkada Jakarta. Itu yang disampaikan pada Megawati. Sedang yang tak menginginkan PDIP mengusung Anies, itu terlihat lebih pada sikap subyektif-emosional. Seolah itu yang lalu jadi pilihan Megawati. Semua itu, baik yang menginginkan atau menolak Anies diusung PDIP lebih menggambarkan dinamika panggung depan yang mudah dianalisa. Itu yang lalu jadi suguhan tidak mengenakkan. Seolah hanya itu masalahnya, satu faksi mengalahkan faksi lainnya. Dibuat sempit seolah masalah internal yang lalu mampu menyepak-menendang Anies. Padahal kisah panggung belakang yang tak disuguhkan pada publik, itu justru bisa jadi peristiwa yang sebenarnya yang mampu menekan PDIP untuk tak berani-beraninya mengusung Anies. Panggung belakang yang memunculkan tekanan pada PDIP itu bisa dipastikan tekanan dahsyat, dan itu mengancam sampai memunculkan pilihan tak mau ambil risiko mencalonkan Anies. Analisa itu yang setidaknya boleh disebut. Tapi ada tafsir lain yang terjadi di panggung belakang, dan itu tawaran \"gula-gula\" yang didapat PDIP agar tak mengusung Anies. Sepertinya itu tawaran dari rezim baru yang akan menghuni istana. Tentu nilai fantastis yang didapat. Anies memberi jalan transaksi itu berlangsung. Maka timpahkan saja kesalahan itu pada Anies, yang memilih jalannya sendiri di tengah ketidaksiapan partai politik mengusungnya dengan berbagai alasannya. Kumpulan partai yang tersandera dosa politik, atau yang memilih jalan pragmatisme. Jalan yang memudahkan kartel kekuasaan menguasainya. Anies berada dalam kepungan partai-partai demikian. Untuk melihat itu semua setidaknya bacaan isyarat yang disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada satu kesempatan, itu bisa melihat begitu keras penjegalan pada Anies dilakukan. Tentu dengan segala cara. Katanya, \"... Saya beritahu Anies, ini bukan momen anda untuk maju Pilkada Jakarta.\" Tapi perlakuan PDIP terhadap Anies lewat pertunjukan norak dan menghina, itu laku politik tak beradab. Meski demikian tak lantas mampu jatuhkan nilai Anies di mata rakyat. Justru Anies akan bernilai sebaliknya. Dilema Anies saat ini bisa disebut risiko perjuangan memilih jalan tak biasa. Jalan yang diyakininya benar. Jalan bersama rakyat kebanyakan: jalan perubahan.**
Jokowi Akan Menggangal Pelantikan Prabowo sebagai Presiden
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENCERMATI peristiwa manuver politik perselingkuhan kekuatan Presiden dan DPR untuk melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, telah berlalu. Ancaman rekayasa politik hitam Jokowi masih hidup akan nyasar kepada peristiwa politik yang lebih sadis dan kejam. Kekuatan Jokowi yang sudah lumpuh masih mimpi bisa mengacak acak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi. Skenario besar masih berjalan dalam mimpinya, indikasinya akan berusaha membatalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Masih menghayal ingin membatalkan hasil Pilpres kembali lewat MK. Selain rekayasa tersebut, ada akan rekayasa pra kondisi negara dalam keadaan darurat , memunculkan macam macam rekayasa kekacauan. Mimpi tersebut muncul dari halusinasi busuk Jokowi ingin tetap memiliki dan meneruskan kekuasaannya. Pada saat yang bersamaa semua pemujanya mulai meninggakannya. Jokowi belum siap untuk lengser dengan legawa karena semua ancaman yang membahayakan dirinya belum aman bahkan sangat membahayakan dirinya. Kabut gelap yang selama ini bisa di benam, ditutupi, disembunyikan dan disimpan rapat tanpa kekuasaan tambahan pasti akan terbongkar. Indikasi Jokowi trah PKI, ijazah palsu, melindungi dan akan membuka kran kebangkitan PKI dan hubungan gelap dengan Taipan Oligarki dan partai komunis Cina, sudah dekat waktunya akan terbongkar. Rekayasa menempatkan Gibran anaknya sebagai Capres dan politik dinastinya pasti akan berantakan. Taipan oligarki akan meninggalkan Jokowi bahkan akan membiarkan apapun nasib politik yang akan menimpanya. TNI akan tetap pada tugas pokoknya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap NKRI. Eh Rekayasa dan keinginan Jokowi ingin bertahan memiliki kekuasaan dengan rekayasa akan menggagalkan Prabowo di lantik sebagai presiden 20 Oktober mendatang hanya karena tidak percaya Prabowo akan bisa melindungi dirinya paska lengser dari kekuasaannya. Bayangan ketakutan membayangi dirinya, adalah tanda orang yang sudah dekat ajalnya. Masih terlacak rekayasa dan gerakan mimpi Jokowi : Memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dan mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Apapun kekurangan dari hasil Pilpres 2024 yang telah menjadi catatan hitam proses demokrasi di Indonesia. Pelantikan Prabowo Subianto 20 Oktober mendatang harus tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai jadwal waktunya. Kita mengajak semua lapisan masyarakat ( rakyat ) pemilik kekuasaan, bangkit, cegat dan hancurkan semua rekayasa buruk dan busuk yang akan membahayakan NKRI (*)
Jokowi Murah, Sebentar Lagi Sampah
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA pedagang kaki lima membanjiri jalan area Ajyad Mekkah, para pedagang menjajakan barang seperti kerudung, baju, jam tangan, sajadah dan lainnya. Ada berbagai teriakan di samping \'asyroh riyal untuk harga 10 reyal atau \'isyrin riyal untuk 20 reyal juga ada \"Jokowi murah, Jokowi murah\" maksudnya barang murah bisa pakai rupiah \"uang Jokowi\". Lebih tegas dan jelas \"Jokowi seratus ribu\" katanya. Ada teman coba bertanya \"yang ini Jokowi berapa? Dijawab \"lima puluh ribu\". Nah hal biasa itu jadi lucu juga \"Jokowi murah, Jokowi seratus ribu \". Yang lebih murah juga ternyata ada \"Jokowi seratus ribu tiga !\". Di Indonesia ternyata hari-hari ini Jokowi memang sedang murah. Rakyat marah. Demo masyarakat dan aktivis terjadi dimana mana baik Jakarta, Bandung, Yogya, Bogor, Cirebon, Solo, Semarang, Makassar dan kota-kota lain. Bertema \"Kawal MK\" sasaran ke arah DPR/DPRD dan Jokowi. Urusan Pilkada dibaca rakyat menjadi ajang kepentingan Jokowi dan rezimnya yang \"menghalalkan segala cara\" demi kelanggengan dan keamanan kekuasaan. Habiburakhman anggota DPR Fraksi Gerindra yang coba \"cari muka\" membawa kabar gembira bahwa DPR tidak jadi membahas RUU Revisi UU Pilkada, malah \"hilang muka\" diteriaki anjing dan lain-lain, bahkan ia dilempari botol minuman. Sulit untuk menjadi pahlawan di tengah perilaku yang dinilai sering mengkhianati aspirasi rakyat. Kelakuan para bedebah sudah tercatat dalam memori peserta aksi. Jokowi tetap menjadi sasaran kemarahan, apalagi di tengah keprihatinan seperti ini justru keluarga Jokowi mempertontonkan kemewahan. Kaesang Pangarep tidak bisa diharepkan. Piknik pakai jet pribadi. Jokowi baru saja berhura-hura di IKN dengan influencer dan 9 naga. Berwajah Garuda berhati Naga. Unjuk kekuasaan dan kekayaan. Pantas jika baliho Jokowi dan Kaesang dirusak dan dihinakan di Solo. 12 partai politik yang awal membeli mahal Jokowi dengan memurahkan harga aspirasi rakyat kini mulai ketar ketir ketika rakyat justru memurahkan harga Jokowi. Kata Bahlil \"ngeri-ngeri sedap ini barang\" dan \"jangan coba main-main ini barang\" yang terjadi justru barang ini akan jadi mainan. Dibanting-banting dan berwajah ketakutan oleh ngerinya amuk rakyat. Kini Jokowi murah, sebentar lagi akan menjadi sampah. Dibuang ke tempat yang menjijikkan dan orang-orang akan menutup hidung karena baunya yang menyengat. Sudah ada aroma bau bangkai dari kejatuhan Jokowi lalu ia akan ditangkap dan menjadi pesakitan di ruang pengadilan. Ini merupakan buah dari sebuah arogansi yang mendahulukan kroni dan dinasti. Jokowi bunuh diri karena frustrasi. Dari semua bergantung pada Jokowi sekarang Jokowi tergantung semua. Besok bergaung teriakan \"Ganyang Jokowi\" dan \"Gantung Jokowi\". Sebaiknya Jokowi dan keluarga bersiap saja untuk kabur dari Indonesia. Semoga masih selamat. Atau secara ksatria hadapi segala yang terjadi di Nusantara dengan status sebagai Raja Jawa. Raja yang mendekam dipenjara. (*)
POPULER
