OPINI
Amerika Dalang di Balik Kerusuhan dan Kudeta Militer Bangladesh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti INTELIGEN Amerika di balik kerusuhan massal Bangladesh. Amerika merancang proses kudeta terhadap Perdana Menteri Sheikh Hasina dengan menebar isu kegagalan demokrasi, kemunduran ekonomi, dan penguatan otoritarianisme rezim. Nafsu Amerika menjatuhkan Hasina mulai menguat sejak penyelenggaraan dua pemilu terkahir di Bangladesh. Amerika secara terbuka mengumumkan kecaman dengan menuding Hasina dan Partai Liga Awami melakukan penyimpangan signifikan, termasuk kotak suara yang dipalsukan dan ribuan pemilih siluman. Dengan kecurangan itu, masing-masing, Hasina sukses memenangkan 84% dan 82% suara. Amerika marah dan jengkel terjadap Hasina yg menjadi forxy Rusia dalam pengembangan reaktor nuklir untuk listrik PLTN di kawasan Asia Selatan, sejak 2017. Bersama perusahan Rusia, Rosatom State Atomiс Energy Corporation, Hasina membangun reaktor nuklir utk PLTN pertama di Ruppur, distrik Pabna, bagian barat Bangladesh, 90 mil dari Dhaka. Beton pertama pada tahap konstruksi proyek dimulai sejak 2017. Sementara Batu Fondasi diletakan pada 2023 lalu. Proyek senilai US$ 12,65 miliar, 90% di antaranya dibiayai melalui pinjaman Rusia yang dapat dilunasi dalam waktu 28 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun. Pembangkit dengan kapasitas 2.400 MW Ini menjadi prpoyek infrastruktur terbesar di negara berpenduduk sekitar 170 juta orang itu. Kemarahan Amerika terhadap Hasina memuncak sejak 6 Oktober 2023 lalu, bertepatan dengan momen penyerahan uranium Rusia kepada Hasina sebagai bahan dasar reaktor nuklir. Menlu Rusia, Sergey Lavrov hadir langsung dalam upacara penyerahan di Bangladesh. Sementara Vladimir Putin dan Hasina, saling memberikan sambutan secara virtual. Lewat proyek Rusia ini, Bangladesh menjadi pengguna bahan bakar nuklir ke-33 di dunia. Bangladesh kini dapat menyediakan energi nuklir untuk PLTN yg sangat dibutuhkan bagi perkembangan kekuatan ekonominya yang sedang berkembang di level regional. Rusia tidak hanya membangun reaktor nuklir untuk pengembangan PLTN, melainkan juga memberikan bantuan sepanjang siklus proyek nuklir beroperasi di Bangladesh. Rangkaian bantuan meliputi kewajiban penyediaan bahan bakar reaktor jangka panjang, pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir, pengelolaan bahan nuklir bekas, serta melatih personel berkualifikasi tinggi untuk industri nuklir Bangladesh. Bangladesh yang terletak di antara India dan Myanmar di Teluk Benggala, menjadi sasaran persaingan geopolitik yg ketat. Sebelum diterima, Rusia bersaing ketat dengan Amerika memberi tawaran kerjasama dan inveatasi kepada Sheikh Hasina. Namun Rusia lewat Rosatom mampu menawarkan pembiayaan hingga 90% untuk proyek nuklir dengan pembayaran yg dicicil selama beberapa dekade dengan suku bunga minimal. Pembiayaan yg lebih menarik membantu Rosatom Rusia memenangkan kesepakatan tersebut. Sementara Amerika lewat Perusahaan Listrik Westinghouse tidak dapat menandingi persyaratan yg ditawarkan oleh Rosatom Rusia. Wajar jika Rusia dimenangkan. Bagi Bangladesh, Persyaratan yang menguntungkan dari Rusia “sangat penting bagi negara-negara miskin seperti Bangladesh dengan peringkat kredit rendah. Pembiayaan semacam itu, sulit ditemukan di tempat lain. Proyek reaktor nuklir PLTN Rooppur Bangladesh telah memberi Moskow pijakan yang tak ternilai untuk mengendalikan Geopolitik di kawasan Asia Selatan. Amerika dan sekutu Barat cemas serta khawatir, proyek reaktor nulir Rusia di Bangladesh adalah ancaman bagi kelangsungan geopolitik, geokonomi, geostrategis mereka di kawasan. Mantan sekretaris energi nuklir di Departemen Energi Amerika, Kathryn Huff, mengatakan, proyek Rusia di Bangladesh adalah bentuk awal kesuksesan perluasan wilayahnya ke belahan bumi selatan. Lewat proyek ini, Rusia sukses mengikat Bangladesh selama beberapa dekade. Memanfaatkan Bangladesh untuk memperluas pengaruh Kremlin di Bumi Selatan seperti yg telah dilakukannya terhadap negara lain yg tidak memiliki kapasitas nuklir sendiri. Menurutnya, sangat penting bagi Amerika dan sekutunya untuk memutus perluasan tersebut. Amerika harus membangun kembali rantai pasokan nuklir yg stabil untuk menggeser Rusia dari kepemimpinan di sektor nuklir global di wilayah ini. Namun dirinya pesimis Amerika mampu menggeser pengaruh Rusia secara profesional dalam waktu singkat meskipun Amerika masih menjadi Sumber investasi ekonomi terbesar dan pasar ekspor utama Bangladesh. Kathryn Huff melihat kenyataan industri Nuklir Amerika dan sekutu yang masih perlu waktu satu dekade untuk mewujudkannya. Memanfaatkan kekuatan intligennya, Amerika menunggangi oposisi dan militer lewat tangan pesaing Hasina, ketua partai oposisi utama Bangladesh National Party, Khaleda Zia untuk mendorong proses kudeta dari atas. Dadi bawah, Amerika berupaya menghasut masyarakat, kritikus dan Mahasiswa. Selain menggunakan isu Kegagalan demokrasi, otoritarianisme, pengangguran, kemiskinan dll, Amerika juga menebarkan isu bencana masa depan ekonomi, korupsi, jebakan utang menggunung, jebolnya devisa untuk pengembalian pinjaman proyek, kenaikan harga liatrik yang tinggi dan kemiskinanasa depan. Menurut perhitungan oposisi berbaju akademis, Mahmud Titumir, ekonom Universitas Dhaka, jika dihitung berdasarkan perkiraan biaya konstruksi pembangkit, harga untuk PLTN Rooppur capai 9,36 sen per kilowatt/jam. Kenaikan harga sangat tinggi hampir 100% dibandingkan dengan 5,34 sen untuk jumlah energi yg sama dari proyek tetangga India. Menurutnya, Bangladesh akan lebih baik jika menghabiskan uang untuk tenaga surya dan angin yang dihasilkan di dalam negeri yang biayanya telah turun tajam dalam beberapa tahun terakhir. Daripada menciptakan ketergantungan pada Rusia untuk energi nuklir yg mahal dan berpotensi berbahaya. Menurutnya ini adalah bencana. Rencana dan keterlibatan Amerika dalam proses kudeta Hasina, bukanlah hal baru. Ia bahkan sudah 19 kali menjadi target pembunuhan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diungkapkan sendiri olehnya dalam sesi wawancara bersama Time dengan judul \"Hard Power: Prime Minister Sheikh Hasena and the Fate of Democracy in Bangladesh\" \"Saya mengatakan kepada parlemen, bahwa Amerika berusaha menghilangkan demokrasi Bangladesh dengan merekayasa penggulingan saya\". Sebagai tanggapannya, selain mendikresitkan proyek Nuklir Rusia, Hasina juga dituding Washington sebagai pemimpin Bangladesh yang mengarah pada despotisme. Itulah kenapa, Hasina tidak diundang ke dua pertemuan KTT Demokrasi berturut yang diselenggarakan Amerika. Kemudian pada Mei 2023 Amerika mengumumkan pembatasan visa bagi warga Bangladesh pendukung Rezim Hasina. Kini, Hasinah melarikan diri berlindung di India. Karena India adalah sekutu sekaligus mitra yang disertakan Rusia dan Bangladesh ke dalam proyek Reaktor Nuklir Rooppur. India turut menyediakan perusahaan-perusahaannya yang terlibat dalam mengerjakan pembangunan PLTN sebagai kontraktor. Selain itu, spesialis Bangladesh dilatih di Rusia dan India. Pada akhirnya, Hasil perubahan pemerintahan Bangladesh dengan jatuhnya Hasina tidak akan menghasilkan perubahan berarti untuk kebaikan masyarakat. Perubahan rezim hanyalah upaya pergeseran dominasi dari pencuri yang lama ke perampok yang baru. Dari rezim Tiran Hasina ke calon rezim Jongos besutan Amerika dan sekutu. Mirisnya, saat ini, Amerika menggeser opini terkait akar konflik ke arah fundamentalisme Islam. Judulnya \"Minoritas Hindu Jadi Korban Kerusuhan\". Terminologi yang meyeret Islam sebagai agama mayoritas. Islam pelaku kekerasan. Pergeseran opini dan tindakan mankpulatif tersebit sejalan dengan pernyataan yang dimuat di portal Time pada 2 November 2023. Bahwa Bangladesh adalah tempat yang sulit karena penduduk Muslim yang lebih banyak daripada negara Timur Tengah mana pun. Muslim yang mayoritas bercampur dengan minoritas yang signifikan sekitar 10% penganut Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Meskipun secara konstitusional, Bangladesh sekuler, seorang diktator militer pada tahun 1988 dan kini dilanjutkan Hasinah, menjadikan Islam sebagai agama negara, menciptakan paradoks yang terbukti menjadi lahan subur bagi fundamentalis radikal. (*)
IKN: Istana Kampret Nusantara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEBAGAIMANA suasana mistis yang menyertai penetapan Km 0 IKN di Penajam Kaltim dahulu maka di saat akan memperingati HUT Kemerdekaan RI di IKN tiba-tiba sorotan pada bangunan Istana semakin tajam. Alih-alih bernuansa Garuda, bangunan Istana tersebut malah mirip Kelelawar. Warnanya pun coklat gelap. Istana Garuda berubah menjadi Gedung Kelelawar. Menurut Nyoman Nuarta arsitek Istana Garuda sengaja warnanya coklat gelap sebab nanti akibat oksidasi akan berubah menjadi warna hijau, waktunya cukup lama minimal 5 tahun. Tapi lucu juga keindahan harus menunggu oksidasi dulu. Nuarta membandingkan dengan patung GWK, namun GWK sejak pembangunan sudah bernuansa warna hijau. Apa yang terjadi jika IKN ternyata mangkrak ? Warna itu berubah menjadi hijau karena memang banyak lumut. Apakah Nyoman Nuarta kompeten sebagai orang berprofesi sebagai arsitek, apalagi untuk membuat Istana Negara ? Para arsitek berhak memprotes seniman patung ini. Lalu simbol Garuda pada Istana ternyata bukan menengok ke kanan sebagaimana semestinya tapi menghadap ke depan dan tertunduk. Garuda yang tidak gagah lagi, bahkan telah bermimikri menjadi Kelelawar. Sungguh suatu penghinaan. Setelah prediksi IKN akan menjadi kota hantu ternyata sinyalnya sudah ada yaitu istana seram seperti hantu. Hantu kelelawar yang membingkai Istana Garuda. Sejak awal Jokowi sudah mengundang hantu ke IKN. Mulai dari Gubernur yang membawa air kendi dan tanah keramat berbagai daerah, lalu Jokowi pakai sarung bermalam ditenda. Tidak jelas motif rasionalnya. Dan kemarin ketika menginap di Istana ia menyatakan tidak bisa tidur, mungkin diganggu hantu teman-temannya. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 di IKN di media sosial mistik-mistik muncul kembali. Dukun dari Banyuwangi KRT Ilham Triadi Nagoro didatangkan untuk \"menahan hujan\" dengan 5 keris dan 1000 dupa-dupa. Dalam rangka komunikasi alam ghaib dan penyelarasan alam, katanya. Mungkin pada tanggal 17 Agustus 2024 esok akan ada penampilan mistik lainnya. Entahlah yang jelas dunia pedukunan atau perhantuan sudah menjadi habitat dari Jokowi dan rezimnya. Ironi sekali di tengah keinginan menjadikan IKN sebagai \"smart metropolis\" ternyata warna yang dicelupkan adalah ritual klenik. Ya akibatnya Tuhan pasti marah. Investor tidak akan datang, utang berkembang, serta target yang tidak tercapai. Jokowi akan panik proyeknya terbengkalai. Ia harus bertanggungjawab atas keputusan yang bersandar pada kemauan dan nafsunya sendiri. Manusia kelelawar (Bat man) jagoan dalam pembela kebenaran, berbeda dengan hantu kelelawar (Ghost bat) yang menyeramkan dan menghisap darah. Bertaring dan berjubah hitam berkumpul bersama dalam komunitas Vampir, Dracula dan Voldemort.Istana Kelelawar tidak estetis atau bernilai seni tetapi lebih bercerita tentang alam kegelapan. Kegiatan klenik di atas dalam kaitan keagamaan namanya syirik dan hal itu termasuk kategori dosa besar, tidak terampuni, menghapus amal, dan menurut QS Al Bayyinah 6, akan kekal di Neraka. \"Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik (masuk) Neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk\". Istana Kampret \"hitam\" dan segala atribut pembangunannya tidak membuat \"cahaya\" bangsa. Kusam, seram, beraroma dupa-dupa. Maka tidak akan mendapat berkah Allah SWT. Karenanya jika IKN ingin berlanjut, maka bongkar bangunan Istana Kampret itu, bangun kembali dengan bangunan simbol Garuda yang benar. Dirancang dan dibuat oleh arsitek yang profesional, beriman dan bersertifikat asli. (*) Bandung, 11 Agustus 2024
Anies Effect dan Bargaining Value
Satu hal lain lagi yang diberikan Anies--tidak cuma Anies Effect--tapi ada yang selainnya, dan itu seperti \"berkah\" tersendiri. Sebab seorang Anies, itu bisa jadi alat tawar tinggi dalam negosiasi dengan pihak KIM. Lebih tepat pihak Jokowi. Anies punya bargaining value yang bisa mengangkat PKS--mungkin juga dengan NasDem dan PKB. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Anies Baswedan bawa berkah bagi partai pengusungnya dalam Pilpres 2024 lalu. Pemilu yang dilaksanakan serentak, baik Pilpres maupun Pileg, itu terbukti menambah perolehan kursi legislatif partai pendukungnya, baik Partai NasDem, PKB, dan PKS. Penambahan kursi tidak saja tingkat DPR RI, tapi juga tingkat DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten. Semua seperti sepakat menyebut, itulah Anies Effect. Di mana konstituen yang memilih Anies Baswedan juga memilih partai pengusungnya. Anies Effect disebut faktor penambah kursi partai pengusung. Itu bisa dilihat dari penambahan kursi DPR RI di mana NasDem mendapat tambahan 10 kursi, PKB 10 kursi, dan PKS 2 kursi. Tapi ada bonus buat PKS sebagai tambahan lainnya. PKS memenangi perolehan kursi di DPRD Provinsi Jakarta. PKS mendapat 18 kursi. Menggusur PDI Perjuangan yang sebelumnya selalu keluar sebagai pemenang. Karenanya, jabatan Ketua DPRD Jakarta akan jadi milik PKS. Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar memang tak memenangi Pilpres 2024. Pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto. Kekalahan Anies dan kemenangan Prabowo memunculkan faktor penyebab kekalahan di satu pihak dan kemenangan di pihak lainnya. Faktor penyebabnya sudah sama-sama diketahui terang benderang. Pilpres 2024 boleh disebut pilpres paling norak dalam sejarah penyelenggaraan pilpres pasca Reformasi. Belum ada presiden sebelumnya cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pilpres dengan memaksakan kemenangan jagoannya. Politik gentong babi (pork barrel politics) dimainkan dengan begitu masif. Film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Dwi Laksono menjelaskan itu semua dengan begitu apik dan ditail. Biarlah ini jadi kenangan tak terlupa dalam sejarah kelam demokrasi era Jokowi. Mari kembali fokus saja pada \"berkah\" Anies yang itu pasti disyukuri, tak salah \"memakai\" Anies untuk mendongkrak perolehan suara signifikan. Anies Effect pastilah menenteramkan partai pengusungnya. Tak perduli capres dan cawapres yang diusung tak memenangi. Taklah mengapa, jika perolehan kursi legislatif di semua jenjangnya bertambah dengan jumlah kursi tidak sedikit. Pertanda bahwa yang diusung diakui atau tanpa perlu pengakuan, bahwa \"berkah\" itu ada. Itu jadi faktor penentu konstituen memilih partai yang mengusung semangat perubahan yang disuarakan Anies Baswedan. Tidak cukup Anies Effect yang diambil dari seorang Anies Baswedan. Sepertinya partai-partai itu masih \"memakai\" Anies dengan suara lantang mengawali pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. Belakangan bisa disimpulkan bahwa di balik itu justru menyelisih Anies dengan meninggalkan dengan sajian cara masing-masing yang menjijikkan. NasDem setidaknya belum berterus terang seolah pakewuh akan bicara apa meninggalkan pencalonan Anies yang sebelumnya pernah menyatakan nyaris setingkat deklarasi memilih Anies pada Pilkada DKI Jakarta. NasDem seperti tidak mampu untuk mengatakan bahwa kebersamaan dengan Anies mesti diakhiri. NasDem seperti sedang menunggu momen yang tetap untuk mau tidak mau menyatakan sikapnya. Sepertinya Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan jadi sandarannya. PKB lantang meski belum sampai Ketua Umum Muhaimin Iskandar yang bersuara akan bergabung dengan KIM. Tapi Jazilul Fawaid Wakil Ketuanya sudah menyatakan akan bergabung dengan KIM. Banyak yang menyebut NasDem dan PKB korban sandera bisnis dan politik. Maka mustahil punya nyali untuk berbeda pilihan. Maka kemesraan dengan Anies yang terbina selama Pilpres 2024 perlu disudahi. Bagaimana dengan PKS? Menurut setingkat juru bicaranya menyatakan akan bergabung dengan KIM. Belum jelas apakah keputusan itu sudah bulat. Karenanya tak bisa diganggu gugat jika keputusan keluar dari Majelis Syura. Belum tahu persis apakah suara-suara riuh dari politisi PKS yang disampaikan itu sudah keputusan bulat bergabung dengan KIM. PKS bahkan perlu menegaskan dalam 1-2 hari ini PKS akan memutuskan siapa calon gubernur yang dipilih pada Pilkada Jakarta. Publik menyebut dengan simpulan, bukan kejutan jika yang dideklarasikan PKS itu Ridwan Kamil, jagoan yang diajukan KIM. Tanda-tanda itu sudah dibuat PKS yang berhasrat masuk ke kubu KIM. Bahkan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra pun sudah benderang menyebut PKS akan bersama KIM. Jika itu benar, maka berakhir pula kebersamaan panjang PKS bersama Anies. Publik dan bahkan hampir semua pengamat menyebut PKS nyaris tak punya beban politik maupun bisnis elitenya bisa jadi alat penekan untuk tidak mengusung Anies. Maka tidak perlulah menampilkan jurus dengan berdalih Anies tak mampu mencari kekurangan 4 kursi yang diminta PKS, agar bisa mencalonkannya. Justru muncul kesan kental, bahwa langkah PKS itu menyandingkan Anies dengan kadernya Shohibul Iman, itu justru mengunci Anies. Setelah itu coba menjajakan agar bisa didukung PKB dan NasDem. Mana ada partai sudi negosiasi dengan hasil yang sudah dipatok di depan. Jika serius mestinya duduk bersama lalu membicarakan siapa yang pantas mendampingi Anies. Anies hampir sehampir-hampir pasti akan ditinggalkan PKS. Tak masalah jika itu sudah keputusan bulat yang dibuat. Tapi jangan bilang PKS sudah mengupayakan maksimal dan tidak berhasil, dan karenanya PKS perlu kepastian untuk mencari koalisi baru. Itu _sih_ seperti lagak takut ketinggalan kereta saja. Lalu perlu Anies ditinggalkan. Karenanya buru-buru perlu menumpang kereta yang dipilih serombongan koalisi KIM. Soal Anies biarlah ia ditinggal semaunya. Jika Tuhan berkehendak tak mustahil Anies akan menumpang kereta berikutnya. Satu hal lain lagi yang diberikan Anies--tidak cuma Anies Effect--tapi ada yang selainnya, dan itu seperti \"berkah\" tersendiri. Sebab seorang Anies, itu bisa jadi alat tawar tinggi dalam negosiasi dengan pihak KIM. Lebih tepat pihak Jokowi. Anies punya bargaining value yang bisa mengangkat PKS--mungkin juga dengan NasDem dan PKB. Anies lagi-lagi bawa \"berkah\" yang tidak dicukupkan pada Anies Effect saja tapi lebih dari itu. Soal ini boleh juga disebut sebagai sedekah Anies yang tak puas diambil sesukanya. Allahul musta\'an.**
Pelajaran dari Bangladesh
Oleh Andi Rahmat | Mantan Ketua Umum KAMMI, Anggota DPR RI 2004-2014 Sheikh Hasina, wanita penguasa Bangladesh berusia 76 tahun itu tidak menduga ketika dia bangun pagi di hari 5 Agustus 2024 lalu. Dia mesti terburu-buru dan panik bersama adik perempuannya terbang dengan helikopter meninggalkan Bangladesh. Terbang untuk menghindari serbuan rakyatnya sendiri yang marah kepadanya. Sheikh Hasina baru beberapa bulan sebelumnya memenangkan Pemilu Bangkadesh. Kemenangan yang sangat fantastitas. Menang mutlak 80%, namun Pemilu yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama di Bangladesh. Sebagai seorang Perdana Menteri, Sheikh Hasina terbilang sukses membangkitkan perekonomian Bangladesh. Jutaan orang Bangladesh terbebas dari jeratan kemiskinan. Syeikh Hasina sukses besar. Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi Bangladesh adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7%. Pertumbuhan rata-rata yang fantastis ini dicapai melalui upaya kerasnya dalam menata ulang struktur perekonomian Bangladesh dalam kurun 15 tahun masa kedua kekuasaannya. Dari tahun 2009-2024. Bangladesh adalah negeri yang sejak memerdekakan diri dari Pakistan di tahun 1971, dipenuhi dengan ketidakstabilan politik. Diguncang oleh berbagai kekerasan politik yang menewaskan ribuan orang dan dua orang pemimpinnya. Secara ekonomi, negeri ini adalah paria dan salah satu negara miskin di dunia. Sheikh Hasina sendiri adalah seorang pemimpin politik tangguh, yang telah melewati berbagai prahara politik. Bapaknya, Sheikh Mujibur Rahman adalah Presiden Bangkadesh pertama. Sheikh Hasina sedang berada di Eropa ketika militer Bangladesh menyerbu rumahnya dan membunuh bapak dan sebagian anggota keluarganya. Dia hidup untuk beberapa waktu sebagai “exile” di negara lain. Kemudian kembali ke Bangladesh untuk memulai karier politiknya hingga dia berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1996-2001, dan terpilih kembali di tahun 2009. Pengalaman ini membuat Sheikh Hasina meyakini bahwa sumber ketidakstabilan Bangladesh adalah kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Kemiskinan itu sendiri adalah hasil dari ketidakstabilan politik Bangladesh. Sejak berkuasa kembali untuk yang kedua kalinya di tahun 2009, Sheikh Hasina menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama. Kepercayaannya terhadap keniscayaan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, menyebabkan dia memutuskan untuk mengeradikasi sumber-sumber ketidakstabilan politik itu. Sejak 2009, Sheikh Hasina mulai melancarkan kampanye untuk menaklukan lawan-lawan politik. Kampanye itu dimulai dengan kelompok politik Islam yang digawangi oleh Jemaat Islami, Partai Politik Islam yang diilhami oleh Abul A’la Al Maududi. Kampanyenya ini mendapat dukungan diam-diam dari Barat yang saat itu melihat kelompok-kelompok Islam sebagai ancaman global. Dan yang lebih penting lagi, dia mendapat dukungan penuh dari negara tetangganya India. Apalagi India juga melihat keberadaan kelompok itu di Bangladesh sebagai ancaman asimetrik bagi India. Kendati mengalami perlawanan keras, Sheikh Hasina mendapat dukungan kuat dan penuh dari aparat keamanan negara polisi. Dukungan yang sama kuat juga datang dari militer Bangladesh. Ditambah dukungan rakyat Bangladesh yang lelah dengan kemiskinan dan kekacauan politik. Kampanyenya ini membuahkan hasil luar biasa. Dengan modal keberhasilan ini, ditambah meluasnya dukungan rakyat Bangladesh yang melihat keberhasilannya memulihkan perekonomian, membuat Sheikh Hasina kemudian mulai memperluas kampanye politiknya. Keberhasilan kebijakan ekonominya ditopang oleh arus besar investasi dari India yang menganggapnya sebagai partner yang dapat diandalkan. Bangladesh memperoleh berkah besar akibat realokasi industri tekstil dari berbagai negara. Apalagi ditopang okeh India yang mendorong usahawan India untuk menjadikan Bangladesh sebagai basis industri tekstil mereka yang baru. Semua keberhasilan ini membuat Sheikh Hasina memperluas kampanye politiknya untuk memberangus kekuatan oposisi terhadapnya. Kaum intelektual, jurnalis dan banyak aktivis menjadi korban berikutnya. Banyak di antara mereka yang dipenjarakan atau melarikan diri ke luar Bangladesh. Puncaknya adalah Sheikh Hasina melancarkan kebijakan politik untuk mengisolasi, menghancurkan dan memenjarakan rival utamanya, Begum Khaleda Zia. Begum adalah seorang pemimpin politik kuat, Mantan Perdana Menteri dan janda mantan presiden Bangladesh yang tewas terbunuh, Ziaur Rahman. Sempurna sudah konsolidasi kekuasaan Sheikh Hasina. Ekonomi Bangladesh meroket 7%. Cengkramannya terhadap kekuasaan birokrasi sangat kuat. Militer dan polisi berada dalam kontrol penuhnya. Bahkan, kelompok ulama dan institusi keagamaan di Bangladesh pun tak kuasa melawan kharisma dan daya gentarnya. Sayangnya, sejarah mengajarkan, justru di puncak kekuasaan ini segalanya bermula. Tindakan Sheikh Hasina terhadap lawan-lawan politiknya menyebabkan meningkatnya apatisme politik publik. Di permukaan tampak ini dibaca sebagai kemenangan penguasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Apatisme ini perlahan-lahan bermetamorfosis menjadi silent disobedience (pembangkangan diam-diam). Ekspresi ketidakpatuhan ini kadang-kadang muncul sebagai gerakan protes kecil-kecil yang mudah diberangus. Contoh mencolok dari silent disobedience tampak dalam pemilu tahun 2024 yang dimenangkan mutlak oleh Sheikh Hasina. Partisipasi pemilih sangat rendah dikarenakan calon-calon yang dimajukan adalah calon-calon dari koalisi penguasa. Sementara calon oposisi yang berniat maju terpaksa tidak terlibat karena gugurnya mereka di persyaratan kandidat. Masyarakat Bangladesh secara diam-diam terpisah secara diametral. Terbelah antara mereka yang euphoria dengan kecanggihan konsolidasi kekuasaan dengan mereka yang diam-diam memelihara ketidakpatuhannya. Tragedi itupun akhirnya datang juga. Di puncak kegemilangan kekuasaanya, Sheikh Hasina, mengeluarkan suatu kebijakan yang berbau patriotis. Mengalokasikan 30% lowongan pekerjaan negara kepada keturunan veteran Bangladesh. Kebijakan yang tampaknya patriotis ini memicu reaksi keras dari kalangan muda Bangladesh yang digawangi kalangan kampus. Mereka berdemonstrasi dan juga menempuh jalur hukum. Kedua-duanya dihadapi dengan sangat keras dan brutal. Mereka yang berdemonstrasi, ditangkap, dipukuli dan bahkan tewas terbunuh. Sementara Mahkamah Agung Bangladeesh mengesahkan kebijakan Sheikh Hasina tersebut. Rupa-rupanya, tindakan represif aparat keamanan yang brutal dan jumawa ini menjadi pemicu. Ditambah lagi dengan dukungan putusan Mahkamah Agung Bangladesh menemukan “rallying point” bagi kalangan rakyat Bangladesh yang selama ini diam-diam tidak patuh. Unjuk rasa meluas dalam bentuk perlawanan. Upaya pemerintah menciptakan demonstrasi tandingan hanya sia-sia. Demontrasi tandingan dilumat oleh ledakan dukungan rakyat Bangladesh kepada keresahan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa dan rakyat beruhab menjadi prahara politik bagi penguasa terkuat dalam sejarah Bangladesh ini. Manusia, meminjam istilah almarhum Prof.Soedjatmoko, adalah makhluk otonom. Manusia akan merasa terancam manakala ke-otonom-annya diusik. Setiap upaya untuk mengontrol dan apalagi memberangus otonomi manusia akan menimbulkan reaksi balik yang hebat. Bisa menjadi serangan langsung terhadap kemerdekaan dan rasa keadilannya yang paling asasi. Benarlah penggalan kata-kata “sang orang tua” dalam Old Man and The Sea (Ernest Hemingway); “ Man is not made for defeated. Man can be destroyed, but not defeated..” (Manusia tidak dibuat agar ditaklukkan. Manusia bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan). Wallahu ‘alam.
Pencitraan Jokowi Nyaris Sempurna
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Litbang Kompas merilis hasil survei yang dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 terkait citra positif Presiden Jokowi. Sebanyak 89,4 persen responden menilai citra Jokowi baik jelang akhir jabatan Oktober mendatang. Survei ini hampir sama ketika Jokowi di prokosikan CIA membayar Kompas dll untuk mem \"blow up\" Jokowi sehingga menjadi \"Media Darling\" dan populer di tengah masyarakat Indonesia, secara besar-besaran, menjelang jadi Presiden 2014. Tugasnya adalah mempopulerkan Sang Walikota Solo ini, maka CIA membuat manuver seolah-olah Walikota Solo ini, dalam kompetisi dunia, digambarkan sebagai walikota terbaik di dunia, dan dihembus melalui majalah Time serta media kelas dunia lainnya. Jokowi di ahir masa jabatannya masih melakukan pencitran nyaris sempurna memaksakan diri melaksanakam puncak peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN, untuk apa lagi❓ Ratusan penerbangan dan ribuan mobil sewa didatangkan untuk membawa peserta upacara di atas bentang alam perbukitan bekas hutan yg masih dipenuhi gundukan tanah dan material bangunan berserakan di sekitar IKN. *Di gambarkan oleh Prof Daniel M Rosyid ini peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN seperti upacara di wilayah *terra nullius* adalah suatu wilayah yang tidak bertuan, tidak menjadi bagian dari negara manapun*. Upacara itu sendiri akan berlangsung hanya sekitar 150 menit, tentu menyenangkan bagi peserta upacara sekalian berwisata di hutan lengkap akomodasinya dengan biaya semua gratis dari ambisi pencitraan Jokowi menjelang lengser 20 Oktober 2024 mendatang. Apalagi kalau saat upacara turun hujan menjadi lebih sempurna wisata di lumpur sekalian mandi gratis di genangan air di lubang lubang bangunan. Dalam cuaca yang normal harus menutup telinga, hidung dan pelindung mata dari polusi suara, sampah dan emisi karbon bakal _tumplek bleg_ di sekitar IKN. Mungkin sudah di siapkan rekayasa pencitraan lain survei terkait citra positif Presiden Jokowi akan naik dari angka 89,4 persen menjadi 101 %. Sebuah *ritual kolonisasi* atas _terra nullius_ Panajam Paser Utara, Kaltim yg bisa sekaligus sebuah upaya _tempus nullius_ ( dalam rentang waktu bukan siapa-siapa ) tempat itu akan di lupakan, hanya memenuhi ambisi pencitraan sesaat Jokowi yang nyaris sempurna dan sia sia. Jokowi hanya akan menambah beban kesalahan dan kebijakan yang asal asalan aji mumpung berkuasa (*)
Anies dalam Pusaran Demokrasi Siasat
Oleh: Ady Amar | Kolumnis MENJEGAL Anies agar tak sampai mengikuti Pilkada Jakarta 2024 itu amatlah mudah. Semudah membalik telapak tangan kekuasaan yang tak menghendakinya. Lalu ketaksukaan itu dikuatkan lewat partai-partai untuk tak memilihnya. Rezim dengan caranya yang berupa-rupa membujuk partai-partai yang punya watak opurtunistik pragmatis agar tak mengusung Anies pada Pilkada Jakarta 2024. Lewat berbagai tawaran menggiurkan yang memang sedang diharap partai-partai itu dengan beragam alasannya. Maka tampaklah mana partai yang suka hati menutup pintu buat Anies, dan mana partai-partai yang karena sebab tertentu mesti tak memilih Anies agar selamat dari jerat hukum. Ada pula partai yang berharap dan sampai perlu ngemis bisa bergabung dalam kekuasaan agar ada kursi menteri didapatnya. Semua keinginan partai-partai itu sepertinya akan dipenuhi oleh rezim yang berkuasa dengan syarat partai-partai itu tak mencalonkan Anies Baswedan. Karenanya, Anies tak lagi dilihat pada elektabilitasnya yang tinggi, dan tentu tingkat keterpilihan pun tinggi. Elektabilitas Anies lewat berbagai lembaga survei memang unggul bahkan terpaut jauh dari pesaingnya, baik Ahok apalagi dengan Ridwan Kamil. Tidak sebagaimana sebelum-sebelumnya di mana elektablitas jadi keharusan saat partai menentukan kandidat yang akan diusungnya. Elektabilitas jadi patokan untuk diusung. Tapi kali ini khusus untuk Anies pada Pilkada Jakarta elektabilitas tinggi tak dilihat. Justru sebaliknya Anies perlu dibegal agar tak lolos mengikuti Pilkada Jakarta. Anies tak dikehendaki bisa berlaga, dan bahkan partai-partai yang semula tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukungnya saat Pilpres lalu--PKS, NasDem dan PKB--ramai-ramai seperti buang badan. Tampak lebih punya kecenderungan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi KIM Plus. Di alam demokrasi yang sehat mustahil elektabilitas tinggi tak jadi pilihan. Tak akan terjadi. Tapi tidak dalam demokrasi siasat, yang tidak saja membegal Anies tapi juga hak rakyat untuk memilihnya, itu hal yang tak aneh. Itu lah yang terlihat hari-hari ini menjelang Pilkada Jakarta. Anies berada dalam pusaran demokrasi siasat di mana politik kekuasaan dijalankan dengan semau-maunya. Hukum tak jadi panglima, tapi tunduk pada kekuasaan politik. Hukum bisa dirubah sekehendak penguasa. Hukum jadi suka-suka semaunya. Bersamaan itu kartel muncul menempel bersinergi dengan kekuasaan. Makin serasi. Klop sudah. Itulah yang disinyalir politisi partai NasDem Ahmad Syahroni dengan ungkapan \"dewa-dewa\". Menurutnya, \"dewa-dewa\" itu yang punya kuasa penentu, apakah Anies bisa maju atau tidak dalam Pilkada Jakarta. \"Dewa-dewa\" itu lah yang mendapat tempat dalam negara yang dijalankan lewat demokrasi siasat. Korbannya tidak saja Anies, tapi hak rakyat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki pun dirampas. Bukan cuma Anies yang jadi korban persekongkolan jahat dari sistem demokrasi siasat, tapi rakyat Jakarta khususnya yang jadi korban tak bisa memilihnya. Rakyat Jakarta yang memang telah merasakan \"manisnya\" kepemimpinan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Karenanya menjadi wajar jika elektabilitas Anies begitu tinggi saat ia bersiap-siap maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk periode ke-2 nya. Segala upaya terus diikhtiarkan berbagai elemen masyarakat Jakarta dengan mendatangi partai yang diharapkan masih bisa disentuh nuraninya. Meski sampai saat ini nurani itu masih terkunci oleh syahwat berkoalisi dengan kekuasaan yang menggiurkan. Naudzubillah min dzalik.**
Nusantara Baru tanpa Wawasan Nusantara, Mana Bisa Indonesia Maju?
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Mungkin pembuat slogan untuk 79 tahun kemerdekaan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 tanpa melihat keadaan bangsa dan ketatanegaraan setelah digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno Hatta itu telah bubar dan kita mendapat jawaban dengan jelas sekarang setelah membaca slogan Nusantara Baru Indonesia Maju.Sebuah pertanyaan analitis Nusantara Baru, kapan ada Nusantara lama? Dulu zaman Orde Baru ada Wawasan Nusantara.Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya, sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan kebangsaan inilah yang selanjutnya menjadi cara pandang atau visi bangsa terhadap tujuan dan cita-cita nasionalnya. Konsep modern \"Wawasan Nusantara\" memperdebatkan garis besar dasar kepulauan Indonesia, yang menandai wilayah perairan negara kepulauan ini, berdasarkan pasal 47 ayat 9 UNCLOS.Wawasan Nusantara dimaksudkan untuk diadopsi sebagai sikap geopolitik Indonesia, atau pengaruh geografis Nusantara terhadap politik regional dan hubungan internasional, dipandang dari sudut pandang Indonesia yang mengadvokasi kepentingan nasional Republik Indonesia. Wawasan sikap geopolitik Nusantara yang sering digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan integritas maritim nasional dalam beberapa masalah sengketa wilayah dengan negara tetangga. Sejak pertengahan 1980-an konsep wawasan Nusantara telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan diajarkan dalam pendidikan geografi di sekolah menengah. Mata pelajaran wawasan Nusantara juga diajarkan dalam kewiraan atau pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan di universitas untuk mendidik tentang kewarganegaraan, nasionalisme dan sudut pandang geopolitik Indonesia. Pada tahun 2019, kurikulum geografi sudah diajarkan hingga sekolah dasar, yang dimana wawasan Nusantara dijelaskan dengan penekanan pada proses mitigasi, manajemen, dan respons bencana sebagai bagian dari ketahanan nasional. Hal ini sesuai dengan kondisi geografi dan geologi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak tepat di atas cincin api, yang rawan terhadap bencana alam. Indonesia maju Indonesia yang mana? Bukannya Indonesia yang diproklamasikan 17Agustus 1945 dasarnya Pancasila dan UUD 1945 sistemnya MPR. Dan MPR berisi seluruh eĺemen bangsa dengan keterwakilan menggambarkan konfigurasi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau begitu peringgatan Proklamasi sekarang ini Indonesia yang mana? Apa Indonesia yang kedaulatan rakyatnya sudah diganti dengan kedaulatan ketua partai politik? Bukannya sejak UUD 1945 dengan dasar Pancasila diganti dengan UUD 2002 hasil amandemen dengan dasar demokrasi liberal, kemudian MPR digradasi menjadi lembaga tinggi negara, sama artinya membubarkan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. Megawati tidak sadar masih berdebat soal tagline dengan Golkar padahal amandemen yang telah mereka lakukan sesungguhnya membubarkan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mengapa bukan memperdebatkan visi misi NKRI yang diganti dengan visi misi IKN apa boleh satu ñegara dua visi misi? Bagaimana kalau visi misi IKN bertentangan dengan visi isi NKRI? Àpa hal ini tidak melanggar Koñstitusi dan melanggar sumpah jabatan Presiden .Mengapa? sebab visi misi NKRI itu ada di Pembukaan UUD 1945 yang sampai detik ini masih berlaku jika itu dilanggar maka bisa IKN melanggar konstitusi dan Presiden bisa dipersoalkan di pengadilan tetapi juga kalau DPR nya mendukungnya memang rusak tatanan negara ini tidak ada lagi hukum yang mengatur kekuasaan dan konstitusi bisa dilanggar tanpa sanksi hukum inilah UUD 2002 praktek nya konstitusi bisa dilanggar.Kegentingan seperti pelanggaran konstitusi ini berdampak pada rusak nya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara . Apakah IKN yang diserahkan ke investor China dari disain sampai pelaksanaan nya diberikan konsensi 190 tahun apa tidak melanggar konstitusi? Dan apakah Visi Misi IKN tidak bertentangan dengan Visi Misi NKRI dengan Menggunakan Nusantara apa Visi Misi IKN tidak bertentangan dengan Wawasan Nusantara? Dan apa kita sebagai bangsa Indonesia akan membiarkan semua yang terjadi ? Atau kita biarkan saja yang akhirnya kita akan menjadi kuli dinegeri sendiri . Butuh kesadaran bersama untuk mendukung Prabowo kembali ke UUD 1945 dan Pancasila mengembalikan kembali NKRI yang di Proklamasilan 17Agustus 1945 yang berdasarkan Panca Sila dan UUD 1945 serta Wawasan Nusantara.M E R D E K A ! (*)
Niat Jahat dan Pelanggaran Hukum UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (Bagian 1)
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEJAK awal, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU No 11/2020) sarat masalah, melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan dan konstitusi. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun ditambah embel-embel bersyarat agar tidak serta merta dibatalkan. MK di masa pemerintahan Jokowi memang menjadi lembaga bermasalah besar, digunakan untuk merusak bangsa ini. Banyak bukti menunjukkan MK dipakai untuk melanggengkan pelanggaran konstitusi pemerintahan Jokowi. Bukannya UU Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut dicabut, tetapi Jokowi malah menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja yang isinya sama dengan yang sebelumnya. Penetapan PERPPU Cipta Kerja ini bahkan lebih bermasalah. Karena, PERPPU hanya dapat ditetapkan kalau ada kegentingan memaksa. Tetapi, pemerintahan Jokowi memanipulasi faktor kegentingan memaksa dengan alasan akan ada krisis ekonomi global, yang jelas-jelas hanya rekayasa saja. Oleh karena itu, penetapan PERPPU Cipta Kerja melanggar prasyarat kegentingan memaksa. Alasannya, pertama, tidak ada kriteria jelas apa yang dimaksud “krisis ekonomi global”: apakah pertumbuhan ekonomi dunia turun 50 persen, atau bahkan negatif. Karena tidak ada kriteria jelas, maka pemerintah dapat sewenang-wenang menetapkan PERPPU, dengan alasan krisis ekonomi global. Dan ini yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Kedua, faktanya memang tidak ada krisis ekonomi global sepanjang tahun 2023. Dalam hal ini, artinya, Jokowi telah berbohong kepada rakyat. Karena, ketiga, faktor kegentingan memaksa dalam menetapkan PERPPU harus sedang terjadi, bukan proyeksi atau dugaan. Oleh karena itu, PERPPU (UU) Cipta Kerja cacat hukum dan tidak sah. Selain itu, PERPPU (UU) Cipta Kerja terlihat jelas dibuat dengan motif “niat jahat” untuk kepentingan proyek kroninya melalui praktek kolusi dan nepotisme yang merugikan masyarakat luas dan perekonomian negara. Salah satu “niat Jahat” dalam PERPPU (UU) Cipta Kerja terkait Proyek Strategis Nasional. Lagi-lagi, PERPPU (UU) Cipta Kerja tidak menjelaskan apa kriteria Proyek Strategis Nasional: apa yang dimaksud “Strategis”, dan apa yang dimaksud “Nasional”. Bahkan di dalam Pasal 1, Ketentuan Umum, PERPPU (UU) Cipta Kerja tidak dijelaskan definisi Proyek Strategis Nasional. Akibatnya, Jokowi dapat sewenang-wenang menetapkan sebuah proyek menjadi Proyek Strategis Nasional. Karena itu, tidak heran Jokowi sudah menetapkan lebih dari 200 Proyek Strategis Nasional sejak 2016. Jumlah proyek sebanyak itu tentu saja tidak bisa lagi dinamakan Strategis Nasional. Sebaliknya, status Proyek Strategis Nasional digunakan untuk mengusir penduduk setempat secara paksa, untuk melanggengkan proyek oligarki, seperti yang terjadi di daerah pertambangan (nikel, etc), desa Wadas, Kepulauan Rempang, dan sekarang di PIK 2 dan BSD. Rekayasa jumlah Proyek Strategis Nasional yang sangat banyak tersebut juga terbukti tidak membuat pertumbuhan ekonomi meroket, atau tingkat kemiskinan berkurang drastis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan stagnan sejak Jokowi berkuasa. Niat jahat selanjutnya, PERPPU (UU) Cipta Kerja hanya memberi definisi, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang bersifat Strategis. Tentu saja ini bukan kriteria. Tetapi ungkapan kalimat kosong tanpa makna. Akibatnya, penetapan Proyek Strategis Nasional menjadi sewenang-wenang. Hal ini tercermin dari, misalnya, Pasal 31 PERPPU (UU) Cipta Kerja. Pasal 31 ayat (1) melarang alih fungsi lahan pertanian: Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. Tetapi, ayat (2) kemudian memberi pengecualian: untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya Pertanian dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terjadi penyelundupan hukum di ayat (3), di mana prasyarat alih fungsi lahan direduksi hanya untuk kepentingan umum, tidak untuk Proyek Strategis Nasional: Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. dilakukan kajian strategis;b. disusun rencana alih fungsi Lahan;c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/ataud. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. Ayat (3) di atas jelas dibuat dengan motif niat jahat, dengan menghilangkan kalimat “dan/atau proyek strategis nasional”, agar tidak perlu dilakukan kajian strategis apapun untuk menetapkan Proyek Strategis Nasional: cukup dengan pernyataan Jokowi (baca: peraturan presiden) saja. Ayat (3) seharusnya berbunyi: Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) … Niat jahat dan penyelundupan hukum ini bukan khilaf, bukan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi dilakukan secara sadar dan sistematis. Karena penghilangan kalimat “dan/atau proyek strategis nasional” juga terjadi untuk alih fungsi lahan lainnya, seperti lahan pertanian pangan. Kesengajaan ini juga tercermin dari ayat selanjutnya, ayat (4), di mana kalimat “dan/atau proyek strategis nasional” muncul kembali. Uraian di atas menjadi bukti tidak terbantahkan, bahwa ketentuan ayat (3) memang dirancang dengan niat jahat untuk menghilangkan kewajiban kajian strategis dalam penetapan proyek strategis nasional. Akan tetapi, meskipun kalimat “dan/atau proyek strategis nasional” dihilangkan di ayat (3), tidak berarti dapat menghilangkan kewajiban “kajian strategis” untuk Proyek Strategis Nasional. Alasannya, Proyek Strategis Nasional pasti untuk kepentingan nasional, maka secara otomatis juga untuk kepentingan umum, sehingga wajib mempunyai kajian strategis. Oleh karena itu, Proyek Strategis Nasional yang jumlahnya lebih dari 200 itu, termasuk PIK 2 dan BSD, yang ditetapkan tanpa kajian strategis, melanggar undang-undang, dan karena itu tidak sah dan wajib batal demi hukum. Kemudian, yang lebih parah lagi, Pasal 31 ayat (3) huruf c secara eksplisit bermakna, status Proyek Strategis Nasional dapat digunakan untuk mengusir penduduk setempat: dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; Pasal ini secara telanjang mata melanggar konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) tentang hak asasi manusia, bahwa: (1) Setiap orang berhak …. mempunyai tempat tinggal; dan(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bersambung ke Bagian 2. --- 000 ---
Bangladesh dan Perubahan Cepat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Indonesia skeptis dapat melakukan perubahan cepat atas rezim Jokowi yang tinggal menyisakan 2 bulan lebih masa jabatannya, maka gerakan perubahan Bangladesh dapat berlangsung 1 bulan saja. Mulai 1 Juli 2024 blokade jalan dan kereta api oleh mahasiswa, 16 Juli bentrok demonstran dengan pro pemerintah, 18 Juli mahasiswa menolak tenang, 21 Juli ada Putusan MA, 4 Agustus militer berpihak pada demonstran dan 5 Agustus PM Syeik Hasina mundur lalu kabur. Teringat Mei 2022 saat Presiden Srilangka Gotabaya Rajapaksa didesak mundur oleh rakyatnya lalu lari ke Maladewa untuk lanjut Singapura. Sebelumnya Mahinda Rajapaksa juga diturunkan oleh demonstran. Dinasti Rajapaksa memang kaya tapi korup sehingga tidak disukai. Dinasti ini berakhir dengan dimundurkannya Gotabaya Rajapaksa. Rakyat akhirnya marah dan menggigit keluarga besar Rajapaksa. Tukang paksa dipaksa turun tahta. Bagi pemimpin otoroter dan pengembang politik dinasti, peristiwa di Srilangka dan Bangladesh harus menjadi pelajaran. Gerakan serupa bukan hal yang mustahil dapat terjadi juga di Indonesia. Pengalaman penggulingan Presiden tahun 1965 dan 1998 dilakukan oleh aksi massa dan mahasiswa. Gaya memimpin Jokowi yang \"seenaknya\" potensial untuk membangunkan gerakan massa walaupun di ujung masa jabatan. Gerakan tersebut dapat ditentukan oleh Presiden pelanjutnya. Jika menempatkan diri sebagai boneka penerus, maka dipastikan gerakan akan bersambung. Titik lemah Prabowo adalah pada legitimasi yang diragukan pasca Putusan MK dan KPU. Ada cacat moral, cacat etika, politik dan hukum. Prabowo Gibran bukan Presiden/Wakil Presiden yang ajeg. Terlalu mudah untuk menggoyangnya. Jika Prabowo berani tampil mandiri dan berpihak pada suara rakyat, termasuk berani menghukum Jokowi, maka Prabowo akan selamat. Gerakan massa terfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya. Pemakzulan terjadi secepatnya, tangkap dan adili. Bongkar-bongkar dosa Jokowi merupakan hal yang mengasyikan. IKN menjadi pusat sorotan. Apalagi upacara 17 Agustusan di IKN tercium aroma foya-foya dan penghamburan dana. Moeldoko menganggap enteng kritikan pemborosan hingga rental 1000 mobil dengan harga sewa sampai 25 juta perhari. Menurut Moeldoko tidak ada harga mahal untuk kemerdekaan. Ngawur dan ngeles Moeldoko. Benar bahwa untuk kemerdekaan tidak ada harga mahal, nyawa pun dikorbankan, tetapi ini untuk \"pesta\" peringatan kemerdekaan, beda atuh. Konyol pisan. Meski sudah ada Undang-Undang akan tetapi IKN belum jadi Ibukota Negara karena belum ada Keppres. Akibatnya Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dilakukan di tempat yang bukan Ibukota Negara. Presiden yang berada di Kaltim hanya ingin pamer kekuasaan bak seorang \"Kaisar\". Lucunya, setelah selesai upacara nanti pasti balik lagi ke Istana Jakarta. Mungkin ia berujar \"gak bisa tidur\" di IKN. Rajapaksa, Hasina dan Jokowi sama saja. Ketiganya dianggap pemimpin yang korup dan tidak becus. Dinasti Rajapaksa, Hasina puteri Mujibur Rahman dan Jokowi yang merekayasa Gibran dan famili adalah para penjahat politik bagi rakyatnya. Mereka pelanggar HAM yang merampok demokrasi. Merekayasa kecurangan dalam Pemilu. Program dan masa depan hanya tersisa janji-janji. Rajapaksa dan Hasina telah tumbang, Jokowi masih kesana kemari. Menggapai-gapai mencari pegangan. Namun itu hanya permainan waktu sebagaimana Raja Srilangka dan Ratu Bangladesh awalnya. Raja Jawa ini juga akan mengalami hal yang sama pada akhirnya. Mundur, dimundurkan, lalu kabur. Atau tangkap dan proses pengadilan. Dalam disain IKN satu hal yang tertinggal dan belum ada, yaitu bangunan untuk bui atau penjara. Mungkin cocok penghuninya bagi yang selalu ngotot ingin pindah. Tentu bukan Rajapaksa yang lari ke Maladewa atau Hasina ke India. Ini untuk yang masih di Indonesia. Jika juga ngotot ingin kabur ke China, ya boleh-boleh saja. (*)
Menakar Iman PKS
Oleh: Ady Amar | Kolumnis SUNGGUH tak dinyana PKS tegah mengunci Anies Baswedan dengan cara yang sejatinya bukanlah perwatakannya. Rencana awal memang _sih_ Anies akan disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS M. Shohibul Iman. Tapi Anies dibebani mencari kekurangan kursi untuk dapatnya pasangan Anies dan Iman (AMAN) bisa melenggang berlaga dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Mencari kekurangan kursi, disebutnya 4 kursi, bukankah itu tugas partai lewat lobi-lobi antarpartai, mengapa mesti dibebankan pada Anies. Tugas Anies lebih pada menjaga elektabilitasnya tetap tinggi untuk keterpilihannya. Membebankan pada Anies, itu lebih pada sikap PKS untuk cuci tangan atas ketakmampuan melobi partai lainnya untuk mengusung pasangan AMAN, dan lalu membebankan itu pada Anies. Tenggat waktu untuk Anies pun ditentukan sampai 4 Agustus 2024. Jika sampai tenggat waktu yang ditentukan Anies tak mampu memenuhinya, maka kesepakatan itu tidak berlaku, atau kesepakatan itu menjadi tidak mengikat PKS untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Sikap PKS mengunci Anies dengan tenggat waktu itu boleh juga jika disimpulkan, bahwa saat ini PKS tengah membuka opsi lain bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sikap PKS yang masih malu-malu enggan berterus terang bahwa opsi yang dipilih ada dalam barisan KIM, itu bentuk kebimbangan dari langkah yang diambilnya, yang disadari bisa menimbulkan gelombang kemarahan konstituennya. Tapi mau tidak mau-sungkan tidak sungkan dalam hitungan hari kedepan deklarasi bergabungnya PKS dengan KIM akan resmi dideklarasikan. Pembicaraan dengan KIM sepertinya sudah matang, sebagaimana disampaikan politisi senior Golkar Idrus Marham, bahwa Plus dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu tambahan dari 3 partai: NasDem, PKB dan PKS. Menjadi sepaket Koalisi Perubahan yang pada Pilpres 2024 lalu mengusung Anies-Muhaimin, itu harus meninggalkan Anies dengan memilih meleburkan diri dalam KIM. Terbitlah KIM Plus. Koalisi Pembaharuan bagai onggokan dalam kantong besar KIM. Maka Anies tak jadi opsi pilihan meski berbagai lembaga survei merilis hasil survei Anies jauh di atas Ridwan Kamil (RK), yang tengah digadang berkontestasi di Pilkada Jakarta melawan kotak kosong, atau dicarikan pasangan boneka agar tak merasa malu jika kotak kosong jadi pemenangnya. Kata Ahok, kalau RK melawan kotak kosong, ia sangat yakin pemenangnya adalah kotak kosong. Santer berita bahwa RK akan dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Agaknya Jokowi tak sampai hati jika di 20 Oktober 2024 saat ia purna tugas sang bungsu belum punya jabatan yang bisa dibanggakan keluarga. Keadilan bagi anak-anak sepertinya perlu dilakukan meski itu laku nepotis menjijikkan. RK sebelumnya lebih memilih Pilkada Jawa Barat ketimbang Pilkada Jakarta jika harus berhadapan dengan Anies sebagai lawannya. RK tak percaya diri melawan Anies. Bahkan Golkar pengusung utamanya keukeuh tak mau kehilangan wilayah Jawa Barat yang kans kemenangan RK mengungguli kandidat lain, Dedi Mulyadi yang diusung Gerindra. Tukar guling pun dilakukan--saat sudah dipastikan PKS mampu mengunci Anies hingga gagal melenggang di Pilkada Jakarta--RK ditarik lagi ke Jakarta, dan Dedi Mulyadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. Atur mengatur ini tidak saja di dua provinsi, tapi sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya. Seperti bagi-bagi jatah di antara partai besar dalam KIM. Bersinergi dalam pembusukan demokrasi. PKS jika sudah pasti berkoalisi dengan KIM dengan imbalan jatah 2-3 kursi menteri, itu sungguh diluar _value_ yang selama ini dipegangnya. PKS yang selama ini disebut partai dakwah tampak pragmatis. Watak politiknya berubah. Menjadi tak beda dengan partai lainnya. Masih ada waktu PKS berbenah memikirkan langkahnya. Tak perlu ikut grusa-grusu dengan NasDem dan PKB--dua partai yang seperti tak punya pilihan lain jika tak ingin digebuk karena dosa politik, atau bisnis elitenya yang jadi sasaran diganjal jika tak sejalan pilihan politik dengan rezim--yang itu tentu beda dengan PKS yang sulit dikulik untuk dihabisi. Elite PKS seperti tak menyimpan dosa politik masa lalu yang bisa dikerjai dalam sandera politik. Hari-hari ini konstituen PKS tengah menunggu sikap politik yang akan diambil, yang tentu selalu diputuskan lewat Majelis Syura, memilih mendengarkan aspirasi konstituennya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Atau justru para elite lebih memilih bergabung dalam lingkar kekuasaan dengan konsekuensi ditinggal konstituennya. Saat ini, setidaknya saya, tengah menakar iman PKS! (*)
POPULER
