EKONOMI
Harmonisasi Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Hak Rakyat di Tengah Arus Investasi Nasional
JAKARTA, FNN – Di tengah upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan strategis dan peningkatan arus investasi, tantangan besar muncul pada titik temu antara kepentingan negara, hak konstitusional warga, dan target modal. Menanggapi dinamika ini, Mubarok Institute menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar investasi tidak sekadar menjadi angka pertumbuhan, melainkan instrumen kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam Seminar Nasional bertajuk \"Kebijakan Strategis Nasional Antara Kepentingan Negara, Perlindungan Hak Rakyat, dan Tujuan Investasi\" yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (14/4), terungkap bahwa transparansi dan komunikasi politik menjadi kunci utama dalam memitigasi konflik agraria serta ketidakpastian hukum yang sering membayangi proyek-proyek besar. Dalam hal investasi sebagai alat kemandirian, Indonesia harus memiliki keberanian untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, terutama di sektor energi, tanpa terkooptasi oleh tekanan geopolitik global. Investasi seharusnya menjadi pintu masuk menuju kemandirian teknologi dan kedaulatan energi. Kebijakan yang kelabu akibat intervensi eksternal hanya akan mengaburkan tujuan utama kita, yaitu memberikan akses sumber daya yang murah dan berkelanjutan bagi rakyat. Sinkronisasi Lembaga dan Legitimasi Konstitusional Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok atau yang akrab disapa Gus Fadhil, menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan pilar perlindungan rakyat. Ia menyoroti perlunya dialog yang sehat dan transparan antara lembaga eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap kebijakan memiliki legitimasi moral yang kuat. \"Negara tidak boleh berjalan dalam ruang gelap. Ketidakselarasan antara tujuan investasi dan perlindungan hak rakyat sering kali berakar pada kurangnya transparansi,\" tegas Gus Fadhil. Ia menambahkan bahwa komunikasi politik yang responsif dan adaptif diperlukan agar investasi yang masuk memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan sosial, bukan justru memicu konflik di akar rumput. Mengawal Asta Cita untuk Ekonomi Inklusif Seminar ini juga menggarisbawahi pentingnya peran akademisi dan periset dalam merumuskan langkah politik pemerintah. Mubarok Institute berkomitmen menjadi jembatan pemikiran guna memastikan implementasi agenda Asta Cita tetap berada pada koridor pemerintahan yang bersih, jujur, dan pro-rakyat. Beberapa poin rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut meliputi: • Transparansi Kebijakan: Memastikan setiap proyek strategis melibatkan partisipasi publik dan kajian dampak sosial yang mendalam. • Kepastian Hukum: Menjamin perlindungan hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah investasi. • Kekuatan Alternatif Global: Membangun fondasi domestik yang kuat agar Indonesia mampu tampil sebagai kekuatan ekonomi alternatif di panggung internasional. Dengan adanya keterbukaan informasi dan sinkronisasi antarlembaga, Indonesia diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi.(*)
Pengusaha Muda Berharap Pemerintah Mereview dan Batasi Impor Mineral Nonlogam untuk Industri dalam Negeri
Jakarta, FNN – Pelaku industri dalam negeri mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor produk mineral nonlogam yang selama ini menjadi bahan baku berbagai sektor industri nasional. Langkah pembatasan hingga pengurangan volume impor dinilai penting guna memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) dalam negeri. Founder dan CEO PT Niraku Jaya Abadi, Sony Yulianto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan SDA mineral nonlogam yang melimpah serta pangsa pasar domestik yang besar. Namun, hingga kini, potensi tersebut belum dioptimalkan secara maksimal menjadi produk bernilai tambah sesuai kebutuhan dan standar industri. “Selama ini kebutuhan bahan baku industri justru banyak dipenuhi dari produk impor. Akibatnya, kita hanya menjadi pasar, sementara manfaat ekonominya mengalir ke luar negeri,” ujar Sony dalam keterangannya, usai Halal Bihalal dan Seminar yng yang dilakukan Mubarok Institute, Rabu (15/4) di JS Luwansa, Jakarta. Ia menjelaskan, berbagai produk mineral nonlogam seperti talc, precipitated calcium carbonate, silica, bentonite, zeolite, hingga calcium stearate merupakan bahan baku penting bagi banyak sektor industri, mulai dari pertanian, plastik dan karet, cat dan pelapis, kertas, hingga industri makanan dan kosmetik. Menurutnya, produk-produk tersebut memiliki fungsi strategis, antara lain sebagai penguat (reinforcement filler), stabilizer, isolator termal dan listrik, hingga bahan penunjang efisiensi industri. Sony menambahkan, sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), PT Niraku Jaya Abadi telah mengembangkan dan memproduksi berbagai bahan baku tersebut dan telah digunakan oleh sejumlah industri nasional selama lebih dari delapan tahun. Bahkan, untuk produk calcium stearate, perusahaan telah menembus pasar ekspor ke Malaysia. “Kami membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri, baik dari sisi kualitas maupun standar,” katanya. Ia menegaskan, kebijakan pembatasan impor perlu diiringi langkah strategis pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal. Hal ini dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Dengan kebijakan yang tepat, industrialisasi dalam negeri akan tumbuh, ekonomi nasional meningkat, dan lapangan kerja baru dapat tercipta,” ujarnya. Pelaku industri berharap pemerintah dapat segera merumuskan kebijakan yang tidak hanya membatasi impor, tetapi juga memberikan insentif dan dukungan konkret bagi industri lokal agar mampu berkembang secara berkelanjutan. (*)
Akulaku Group dan BAZNAS RI Hadirkan Program CSR untuk Anak Binaan LPKA Jakarta
JAKARTA, FNN [13 Maret 2026] – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI. Salah satu inisiatif yang diselenggarakan pada Ramadan kali ini adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan sablon bagi anak-anak binaan, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kemandirian di masa depan. Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata. “Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan. “Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka”. Sementara itu, Kepala Divisi Pendayagunaan, Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi BAZNAS dan Akulaku dalam menyalurkan berbagai program sosial selama Ramadan. “Hari ini kita melaksanakan program Hidangan Berkah Ramadan berupa pembagian hidangan berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan utama bagi anak-anak binaan”. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Syaikoni, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di lembaganya. “Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI dan Akulaku Group atas dukungan serta perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di LPKA Jakarta”. Salah satu anak binaan berinisial RAPO (16) mengaku senang dapat mengikutikegiatan tersebut. “Saya senang sekali mengikuti acara ini karena kami bisa belajar menyablon dan mengetahui perbedaan sablon digital dan manual. Terima kasih kepada BAZNAS dan Akulaku Group yang sudah datang dan berbagi dengan kami”. Akulaku Group berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan pemberdayaan. (*)
Nurani Astra Salurkan Bantuan Ambulans dan Alkes Mendukung Pemulihan Masyarakat Pascabencana di Sumatra
Jakarta, FNN | Sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Astra melalui Nurani Astra pada hari ini (12/3) menyerahkan 156 unit alat kesehatan dan 20 unit ambulans kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI). Penyerahan ini merupakan tahap lanjutan dari dukungan kemanusiaan Astra bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra, yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut. Pada seremoni Penyerahan Ambulans Pada Daerah Terdampak Bencana Hidrometeorologi Sumatra, yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyaksikan penyerahan ambulans dan alat kesehatan secara simbolis dari Direktur Astra Hamdhani Dzulkarnaen Salim salah satu perwakilan rumah sakit yang menerima didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, dan Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto. “Pemerintah mengapresiasi dukungan Astra dalam membantu memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan fasilitas kesehatan di daerah agar dapat terus memberikan pelayanan yang cepat dan memadai bagi masyarakat, terutama dalam masa pemulihan pascabencana,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Melalui Nurani Astra, kami berupaya hadir dan berkontribusi dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana. Penyaluran ambulans dan alat kesehatan ini, diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pertolongan medis dengan lebih cepat dan lebih baik,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto. Dukungan lanjutan ini diwujudkan melalui penyaluran 20 unit ambulans dengan spesifikasi transport untuk Puskesmas yang didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak. Sebanyak 16 unit ambulans disalurkan kepada Puskesmas di wilayah Aceh dan 1 unit kepada RSUD di wilayah Aceh, serta masing-masing 1 unit ambulans disalurkan kepada Puskesmas di Tapanuli Tengah, RSUD di Kota Medan, dan Puskesmas di Kota Padang Pariaman. Sejak Desember 2025, secara keseluruhan Astra juga telah melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap 126 unit ambulans yang tersebar di berbagai wilayah terdampak, meliputi 4 titik di Aceh, 17 titik di Sumatra Utara, dan 10 titik di Sumatra Barat, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, Astra melalui Astra Otoparts juga telah mendistribusikan sebanyak 156 unit alat kesehatan guna mendukung peningkatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Bantuan tersebut terdiri atas 122 unit alat kesehatan yang disalurkan kepada 8 RSUD di wilayah Aceh serta 34 unit alat kesehatan yang diserahkan kepada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Medan. Semangat Astra dalam mendukung penguatan layanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (*)
Astra Kantongi Pendapatan Rp323,4 T di 2025
Jakarta, FNN | PT Astra International Tbk (ASII) menunjukkan daya tahan bisnis sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga batu bara dan pelemahan pasar mobil nasional, grup usaha ini tetap mencatatkan pendapatan bersih Rp323,4 triliun. Angka tersebut turun tipis 2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp328,5 triliun pada 2024. Meski demikian, skala pendapatan yang tetap bertahan di atas Rp320 triliun mencerminkan fondasi usaha yang solid dengan portofolio terdiversifikasi. Seiring capaian itu, laba bersih Astra tercatat Rp32,8 triliun pada 2025, turun 3 persen dibandingkan Rp33,9 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih per saham juga turun 3 persen menjadi Rp810 dari Rp837. Presiden Direktur Astra, Djony Bunarto Tjondro, menegaskan bahwa tekanan eksternal memang memengaruhi kinerja, namun struktur bisnis yang berimbang mampu menjaga stabilitas. “Pada tahun 2025, laba Grup mengalami penurunan terutama disebabkan harga batu bara yang lebih rendah dan lemahnya pasar mobil baru. Namun, kinerja bisnis Grup tetap resilien didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya,” ujar Djony dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2026). Lini Usaha Jadi Penyeimbang Secara divisi, sektor Otomotif & Mobilitas masih menjadi kontributor terbesar dengan laba bersih Rp11,4 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar mobil nasional turun 7 persen menjadi 804.000 unit, namun pangsa pasar Astra tetap kuat di level 51 persen. Penjualan sepeda motor nasional justru naik 1 persen menjadi 6,4 juta unit, dengan pangsa pasar PT Astra Honda Motor stabil di 78 persen. Bisnis komponen melalui Astra Otoparts juga mencatat kenaikan laba 18 persen menjadi Rp1,8 triliun. Divisi Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan paling konsisten. Laba bersih naik 9 persen menjadi Rp9,0 triliun, didorong peningkatan portofolio pembiayaan. Nilai pembiayaan baru tumbuh 5 persen menjadi Rp112,3 triliun. Sebaliknya, divisi Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi turun 24 persen menjadi Rp9,1 triliun. Penurunan terutama dipicu harga batu bara yang lebih rendah serta berkurangnya aktivitas jasa penambangan. Namun, bisnis emas menjadi penopang berkat kenaikan harga jual rata-rata hingga 40 persen. Divisi Agribisnis mencatat lonjakan laba 28 persen menjadi Rp1,2 triliun seiring kenaikan harga CPO 11 persen. Infrastruktur naik 24 persen menjadi Rp1,3 triliun berkat kenaikan tarif dan volume lalu lintas tol. Teknologi Informasi tumbuh 33 persen dan Properti melonjak 224 persen, terutama dari kontribusi aset gudang industri dan akuisisi baru. Fundamental Menguat, Dividen Tetap Tebal Dari sisi neraca, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 7 persen menjadi Rp228,9 triliun. Nilai aset bersih per saham meningkat 8 persen menjadi Rp5.692. Kas bersih di luar anak usaha jasa keuangan tercatat Rp7,2 triliun. Sementara utang bersih anak usaha jasa keuangan naik menjadi Rp64,9 triliun, sejalan dengan ekspansi pembiayaan. Astra mengusulkan dividen final Rp292 per saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan April 2026. Jika ditambah dividen interim Rp98 per saham yang telah dibagikan pada Oktober 2025, total dividen mencapai Rp390 per saham dengan rasio pembayaran 48 persen. Perseroan juga menuntaskan program pembelian kembali saham senilai Rp2 triliun pada Januari 2026 dan melanjutkan tahap kedua sebesar Rp685 miliar yang selesai pada 25 Februari 2026. “Pada program tersebut, saham telah dibeli kembali sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” ujar Djony. Strategi dan Prospek 2026 Selain kinerja operasional, Astra aktif melakukan aksi korporasi sepanjang 2025, termasuk akuisisi mayoritas saham PT Mega Manunggal Property Tbk, peningkatan kepemilikan di Halodoc dan Hermina, serta penyelesaian akuisisi tambang emas PT Arafura Surya Alam pada Februari 2026. Manajemen juga tengah melakukan tinjauan strategis komprehensif terhadap portofolio bisnis, yang hasilnya ditargetkan rampung pada penghujung semester I-2026. Ke depan, Astra memperkirakan sentimen konsumen akan membaik meskipun beberapa sektor masih menghadapi tantangan. “Astra akan tetap berfokus pada keunggulan operasional dan alokasi modal yang disiplin, dengan memanfaatkan posisi neraca Astra yang kuat untuk mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ujar Djony. (*)
Ekonom Salamuddin Daeng : Perjanjian Dagang Prabowo-Trump Tidak Membunuh Industri Nasional
Kami menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika sebagai sesuatu yang normal dalam dalam hubungan dagang dua negara. Perjanjian dagang seperti ini bukan sesuatu yang baru. Kita telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian sejenis di regional. Kemudian kitameliberalisasi pasar secara luas, menyeluruh dan mendasar di kawasan regional seperti ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Setelah itu ditindaklanjuti lagi dengan ASEAN China Free Trade Agreement (AC FTA), demikian pandangan yang disampaikan oleh 98 Resolution Network melalui ekonom Salamuddin Daeng sebagai salah satu pemrakarsanya. Salamuddin mengatakan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang ditandatanganai tahun 2002 dan diimplementasikan tahun 2010/ 2012 justru adalah sebuah perjanjian yang jauh lebih luas meliputi agreement eliminating tariffs mencapai lebih 90% dari perdagangan barang antara ASEAN dengan China. Pada Oktober 2025 perjanjian ini dimodifikasi dengan memasukkan kesepakatan covering digital economy, green economy, supply chain connectivity. Menurut Salamuddin perjanjian Prabowo-Trump hanya kelanjutan dari perjanjian GATT 1994 sebagaimana yang disebut dalam konsideran perjanjian ini. Donald Trump ingin mengambil kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang telah diambil oleh China dan Uni Eropa (EU) untuk memasuki pasar negara besar seperti Indonesia. Sebaliknya Prabowo juga ingin mengambil peluang untuk memasuki pasar besar Amerika dengan produk industri nasional kita. “Bahkan jika diperhatikan Indonesia juga telah lama melibatkan diri dalam perjanjian dagang multilateral international yang mengikat (legally binding) seperti World Trade Organization (WTO)”, urai Salamuddin. Salamuddin yang pernah menjadi peneliti di Institute Global Justice (IGJ) berpandangan perjanjian Prabowo-Trump sebagai sebuah perjanjian yang lebih baik karena dilakukan secara bilateral. Jika bilateral agreement (hanya melibatkan dua negara), memungkinkan dilakukan renegosiasi sewaktu-waktu jika terbukti perjanjian itu merugikan. “Berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian yang bersifat regional seperti AFTA, AC- FTA dan perjanjian multilateral seperti WTO, yang sulit direnegosiasikan karena legally binding (mengikat) dan melibatkan banyak negara”, tegas Salamuddin yang merupakan aktivis 98 di NTB. Salamuddin menjelaskan bahwa perjanjian dagang Prabowo-Trump ini juga lebih baik karena tidak berdampak merugikan produk industri nasional dan UMKM. Jika dibandingkan dengan dampak dari perjanjian AFTA dan AC-FTA yang dalam sejumlah penelitian justru mematikan industri nasional dan UMKM. Kelompok industri manufaktur, garmen, baja, dll. gulung tikar akibat pasar Indonesia dibanjiri produk sejenis yang datang dari China. Pasar dalam negeri hanya menjadi reseler barang impor. “Kami mengapresiasi perjanjian dagang Parabowo-Trump karena benar-benar mempertimbangkan untuk tidak menempatkan barang barang produk industri nasional Indonesia bersaing secara langsung dengan barang produk Amerika Serikat (AS), baik di pasar Amerika maupun di pasar Indonesia”, lanjut Salamuddin. Salamuddin menilai positif langkah Presiden Prabowo yang benar benar mempertimbangkan untuk tidak mengimpor produk atau komoditi yang dapat dihasilkan oleh industri nasional kita. Sebagian besar produk yang diperjanjikan untuk di impor masuk dalam kategori; pertama, barang atau produk yang dibutuhkan namun tidak dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Kedua, barang yang di dalam negeri masih dibutuhkan pasokan untuk kebutuhan industri, misalnya produk industri, minyak mentah dan produk minyak, produk pertanian dan pangan. “Jika kita bandingkan dengan perjanjian dagang AFTA dan AC-FTA yang menempatkan seluruh produk industri nasional Indonesia di berbagai tingkatan bersaing secara langsung dan berhadap-hadapan, dengan gempuran produk impor industri dari China, India dan Korea Selatan”, ujar Salamuddin yang pernah melakukan judicial review ke MK untuk membatalkan ASEAN Charter. Salamuddin menilai opini yang mendominasi telah menyudutkan Pemerintahan Prabowo terkait pengenaan tarif 19 persen yang telah dibatalkan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika. Padahal jika kita baca dokumen perjanjian, faktanya sebanyak 1.819 pos produk Indonesia justru dikenakan tarif 0 persen ke pasar Amerika. “Sebagai catatan sebelum Perjanjian Dagang Prabowo-Trump ini dibuat, produk produk tersebut dikenakan tarif 8-12 persen. Diantara kelompok industri yang sangat diuntungkan adalah tekstil, furnitur kayu yang banyak melibatkan UMKM. Jadi menurut kami perjanjian ini sangat menguntungkan industri nasional dan UMKM kita”, ujar Salamuddin. Salamuddin menjelaskan terkait alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Amerika, data yang disampaikan Kemenko Perekonomian telah menjelaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak wajib karena tergantung permintaan dalam negeri. “Lagi pula komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,0029% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta Ton tahun 2025. Jadi sangat jelas, kebijakan impor beras khusus dari Amerika Serikat tidak mengancam program swasembada industri pangan nasional”, tegas Salamuddin. Salamuddin memandang ke depan Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian Prabowo-Trump tersebut untuk ekspor produk yang tidak bersaing secara langsung seperti tekstil, produk furniture, karet dan produk UMKM lainnya, yang dikenakan tarif nol persen. “Perlu diketahui bahwa Amerika tidak memasukan persyaratan perjanjian iklim atau penurunan karbon dalam perjanjian dengan Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian ini memberi peluang besar kepada kita untuk dapat meningkatkan perdagangan komoditas yang mengalami penolakan atau persyaratan ketat di pasar lain seperti minyak sawit yang ditolak di pasar Uni Eropa”, tutup Salamuddin.
HUT ke-69 Astra: Perjalanan Membangun Negeri
JAKARTA, FNN | Perjalanan 69 tahun Astra adalah kisah tentang proses yang dijalani bersama bangsa. Dalam hampir tujuh dekade tersebut, Astra terus bertumbuh sembari berupaya memberikan kontribusi nyata melalui diversifikasi usaha, penerapan tata kelola yang baik, dan komitmen sosial berkelanjutan bagi masyarakat. Di usia ke-69 tahun, Astra telah berkembang melalui tujuh lini bisnis, didukung lebih dari 300 anak perusahaan dan lebih dari 190.000 karyawan di seluruh Indonesia. Namun lebih dari sekadar angka, perjalanan ini ditopang oleh dedikasi Insan Astra yang konsisten menerapkan nilai Catur Dharma, menjaga kepercayaan, dan berupaya memberi dampak positif bagi bangsa. “Peringatan HUT ke-69 Astra ini menjadi fase transisi menuju tonggak penting berikutnya, yaitu 70 tahun perjalanan Astra. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua akan makna perjalanan 70 tahun Astra, sekaligus kesiapan untuk melanjutkan kontribusi jangka panjang,\" ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro dalam sambutannya pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-69 Astra bersama Insan Astra. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-69 Astra hari ini (20/2), turut diselenggarakan Astra Awards 2026, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Grup Astra yang menunjukkan kinerja terbaik dalam konsep 3W (Winning Concept, Winning System, dan Winning Team) sepanjang tahun 2025. Astra Awards mencerminkan budaya kinerja Astra yang mendorong continuous improvement, kolaborasi, serta penguatan kualitas insan dan sistem di dalam Grup Astra, dan Penghargaan Masa Bakti untuk Insan Astra yang telah memasuki masa kerja mencapai 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, hingga 30 tahun. World Best Companies Asia-Pacific 2026 Seiring perayaan HUT ke-69, Astra kembali memperoleh pengakuan internasional dengan masuk dalam daftar TIME Best Companies Asia-Pacific 2026 yang dirilis Majalah TIME bersama Statista. Penilaian tersebut didasarkan pada tiga metrik utama, yaitu kepuasan karyawan, kinerja keuangan, serta transparansi keberlanjutan (ESG). Pada aspek survei kepuasan karyawan, Astra meraih peringkat pertama di antara perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Pengakuan ini mencerminkan konsistensi Astra dalam menjaga kualitas kinerja dan komitmen keberlanjutan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memberikan kontribusi yang bermakna bagi Indonesia. Semangat Astra dalam memberikan kontribusi bagi negeri untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (\").
Pasar Modal dan OJK Butuh Dijangkau Presiden
by Dr. Margarito Kamis SH. M.Hum Jatuhnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, terlihat memiliki potensi memukul. Bukan hanya kesehatan perekonomian nasional. Lebih dari itu juga stabilitas politik nasional. Mundur atau dimundurkannya beberapa komisioner Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk alasan diatas membuka mata kita. Terlalu jelas untuk tidak dilihat sebagai cara memperkecil efek politiknya. Menerima mundurnya tiga komisioner OJK dan Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonsesia (BEI) itu sebagai cara final masalah ini tidak cukup menyelesaikan. Pasti tidak cukup rasional. Masalah di kedua dunia itu jauh lebih fundamental. Perilaku pembuat kebijakan moneter, perilaku penyelenggara pasar modal dan bobot pengawasan di OJK, harus disodorkan sebagai perpaduan praktis antara buruknya struktur organisasi dan figur yang diberi amanat. Figur harus diakui, selalu menjadi faktor kunci baik-buruknya tampilan fungsi institusi. Itu pula yang tergambar dari pernyataan Woodrow Wilson, Profesor Tata Negara dari Princeton University, dan Presiden Amerika 1913-1921. Untuk lembaga kepresiden itu ditentukan oleh presiden. Figurlah penting dan strategis yang memberi bentuk dan makna terhadap huruf-huruf hukum. Kartel Yang Menggurita Struktur konstitusi kita, terlihat samar-samar berusaha mencegah Presiden untuk bisa bersama-sama Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bersama-sama dalam merumuskan kebijakan moneter Republik Indonesia. Disebut samar-samar, karena struktur norma konstitusi terlalu tegas menyatakan tentang “independensi” Bank Sentral” diatur dengan undang-undang. Artinya, hokum terkait bobot “independensi” Bank Indonesia sebagai bank sentral, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pembentuk norma undang-undang, yairu Presiden dan DPR. Gubernur dan sekelompok Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak datang dengan sendiri untuk mencalonkan diri. Mereka itu menurut hukum, mutlak harus dinominasikan oleh Presiden. Lalu dicek dulu oleh DPR. Setelha itu berakhir dengan peresmian sebagai gubernur atau dewan direksi Bank Indonseia oleh Presiden. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituaskan untuk mengawasi prilaku Pasar Modal Indonesia juga sama. Mereka dinominasikan dulu oleh Presiden. Lalu diperiksa oleh DPR. Setelah berakhir dengan peresmian sebagai komisioner OJK oleh Presiden. Begitu mekanisme yang berlaku. Sampai dititik itu, semua terasa hebat. Terlihat simetris dengan panduan konstitusionalisme liberal yang ekstrim. Konstitusionalisme liberal ekstrim memang memandu eksistensinya dengan asumsi, bukan aksioma. Mereka menginginkan sebuah negara akan selalu sehat, dengan presiden, eksekutif, yang wewenangnya bisa dibatasi. Bgitulah panduan dari konstitusionalisme liberalis. seluruh aspeknya bersifat doktrinal itu. Walaupun sejujurnya tidak benar-benar bebas dari cacat premis. Bangsa atau rakyat yang disodorkan konstitusionalisme sebagai premis dasar, secara objektif tidak meliputi semua orang sebagai subjek hukum. Orang yang dalam konsep itu, hanya menunjuk para bangsawan. Mereka yang memiliki kekayaan. Tidak lebih itu. Para bangsawan selalu paralel dengan oligarki. Sejak masa Babilonia telah mendekorasi karakter mereka dengan mengatur, mengendalikan dan bahkan mengarahkan penguasa. Tujuan mereka sederhana. Menjaga kepentingan ekonomi mereka dari gangguan apapun, terutama penguasa. Itulah mereka. Mereka oligarki-oligarki tersebut tahu, bahkan telah menjadi kredonya bahwa penguasa tidak boleh dilawan secara langsung. Bergandengan tangan dengan penguasa. Membujuk penguasa, lalu mengarahkan dan mengendalikan penguasa, harus dijadikan kredo utamanya. Cara itulah yang digunakan oleh para oligarki keuangan menemukan konsep “independensi”. Temuan ini sampai pada mereka melalui gerak kartel yang berjaringan. Malah untuk merealisasikan maksud itu, butuh waktu yang lama. Mereka selalu ulet dan sabar untuk merealisasikan keinginannya. Seperti itulah yang diterangkan dalam sejarah pembentukan “The Fed’s, yang kini menjadi Bank Sentral Amerika Serikat. Mereka juga yang menjaga Pasar Modal di Amerika. The Fed’s dibingkai begitu rapi dan hebat dengan kalimat independensi dari Presiden dan Kongres Amerika. Seakan-akan tidak untuk melidungi urusan dan kepentingan bisnis mereka. Para oligarki itu menempatkan orang-orang mereka dilingkar utama Presiden, dan Kongres, Senat dan House of Representative. Begitu cara cerdik mereka menyesatkan penguasa. Mereka tahu bahwa orang-orang inilah yang secara teknis ditugaskan Presiden menemukan siapa yang akan ditempatkan di institusi independent. Benjamin Strong, Gubernur The Fed’s New York yang menjabar sejak tahun 1914 hingga 1928 adalah orangnya J. P. Morgan. Dia sebagai satu satu diantara figur bersama dengan beberapa figur hebat lainnya merumuskan platform wewenang dan status hukum dari The Fed’s. Seperti inilah eranya J. P Morgan. Begitulah Murray N. Rcohtbar, ekonom Austria, yang sejaman dengan F. A Hayek, ahli hukum ini menyematkan pada dunia keuangan Amerika sepanjang tahun 1914-1932. Mereka hebat dalam menguasai kebijakan moneter dan bank. Mereka juga yang membuat aturan untuk semua lembaga pembiayaan bank, dan non bank. Termasuk membuat aturan tentang Pasar Modal. Semua itu tersaji sebagai ciri kartelis mereka didunia keuangan Amerika Serikat sejak dari tahun 1914-1932. Disepanjang garis konstitusi 1914-1932 itu, bekuasa sejumlah presiden. Mulai dari Woodrow Wilson hingga Herbert Hoever. Presiden Hoever yang telah mengambil liberalism klasik sebagai kredo politik kekuasaannya, mengisi pemerintahannya dengan orang-orangnya J.P Morgan. Membiarkan moneter berada penuh dalam kendali Benjamin Strong, orangnya Morgan. Itulah yang menjadi contoh kealpaan besar Presiden Hoever. Ketika krisis ekonomi great depression memuncak pada Oktober 1929, semuanya terasa terlambat untuk dicegah. Disebabkan sejak April 1928 telah terlalu jelas terlihat tanda-tadanya. Spekulasi telah terlanjur tertanam begitu dalam dan luas di Pasar Modal. Hampir semua orang memasuki Pasar Modal, karena dimunginkan oleh kebijakan moneter dan pasar modal itu sendiri Segera Dihentikan Negara harusnya tidak bisa membiarkan dunia keuangan terus berada digaris konstitusionalisme liberal klasik. Soal ini terasa urgen dipastikan untuk oleh Presiden Prabowo. Mundur atau dimundukannya sejumlah Komisioner OJK dan Pasar Modal, terlihat tepat. Namun beralasan untuk mengatakan itu tidak cukup. Ada alasan untuk mengatakan peristiwa itu hanyalah kepingan kecil dari besarnya masalah dalam dunia keuangan saat ini. Memeriksa aspek-aspek struktural dunia keuangan, terasa tidak terelakan untuk dilakukan Presiden Prabowo. Hukum macam apa yang memungkinkan oligarki menjadi anak manis Bank-Bank Himbara? Fakta ini terlihat dicemaskan Presiden Prabowo? Hukum macam apakah yang memberi ruang sebesar yang telah berlangsung, sehingga manipulasi goreng-menggoreng saham di pasar modal terlihat biasa untuk waktu yang menahun? Tidak rasionalkah untuk mempertimbangkan kemungkinan terlah terjadi insider informastion dan insider trading di pasar modal Indonesia? Hukum macam apa yang menghalangi, atau memungkinkan pengawasan OJK terhadap perbankan, pasar modal, lembaga-lembaga keuangan non bank, terlihat jauh dari andal? Rasionalitas ekonomi macam apakah yang begitu andal menopang dunia keuangan Indonesia, sehingga terus bergerak digaris tebal liberalism klasik ekstrim? Tidak beralasankah Presiden memasuki dan memeriksa teks dan semangat konstisionalisme ekonomi dalam UUD 1945? Tidak perlu menegaskannya disini. Nuansanya telah berkali-kali digemakan Presiden Prabowo. Hukum-hukum bidang keuangan saat ini, terlalu jelas membebani. Bahkan mencegah bangsa ini mendekat kekesejahteraan rakyat. Sialnya hukum-hukum ini melambungkan para oligarki kepuncak penguasaan hampir seluruh sumberdaya ekonomi. Malah mulai masuk politik. Orang-orang politik dan hukum tahu kalau hukum tidak bisa bekerja sendiri. Hukum juga tidak bisa bekerja baik bila jatuh ketangan orang-orang yang sedari awal telah diarahkan, dan dikendalikan oleh kepentingan parsial. Orang jenis ini bukan hanya berbahaya, tetapi membahayakan negara. Mereka terlalu cerdik untuk bernegosiasi dalam nuansa manipulatif dengan Presiden. Terutama pola dan arah penegakan hukum. Mengenal kelemahan-kelemahan hukum jelas perlu. Malah mendesak, untuk dilakukan Presiden. Segara mencegah pendalaman derajat kerusakan dunia keuangan, jelas menuntut Presiden mengatasinya secepat yang bisa. Sampai dititik ini, Presiden perlu memasuki gudang konstitusi. Perlu menemukan kewenangan konstitusional untuk situasi penting dan genting. Tidak handalnya tatanan hukum keuangan, dengan semua akibat yang telah terjadi sejauh ini, cukup rasional untuk dijadikan dasar bekerjanya wewenang kegentingan yang memaksa itu. Wewenang itu diberi dan atau ada pada Presiden. Rapuhnya hukum didunia keuangan saat ini, hemat saya, rasional dikonstruksi sebagai pijakan constitusional nececssity. Constitutional necessity, hampir selalu berdampingan dengan constitutional emergency. Kombinasi keduanya menjadi dasar bekerjanya presidential emergency authority atau implied authority. Tidak ada yang salah. Presiden kapan saja bisa menggunakan wewenang itu sebelum dampak keuangan dan Pasar Modal itu merambah lebih jauh. Fakta sejarah boleh saja disimpan. Tetapi sejarah terlalu sulit untuk berdusta. Membiarkan hukum keuangan dan otoritas yang pengatur, dan mengawasi terus seperti ini, termasuk membiarkan kekosongan komisioner pada institusi Pasar Modal dan OJK, sama maknanya dengan mendekatkan bangsa ini ke malapateka ekonomi. Malah bisa malapetaka politik. Soal ini bukan persepsi. Soal ini tentang sejarah, yang bersedia diperiksa deteilnya. Pengetahuan teknis dunia keuangan, tak bisa disepelekan. Harus dijadikan syarat elementer untuk dimiliki calon komisioner. Tetapi itu saja tidak cukup. Mereka tidak boleh memiliki misi lain, selain menyehatkan dunia keuangan. Membereskan hukum, sehingga gerak kartel oligarki merajai dunia keuangan dapat dipersempit, jelas mendesak untuk diadakan Presiden. Presiden, untuk kepetingan itu, perlu memilih sendiri siapa saja mereka. Harus multak orang Presiden. Bukan orang yang dititipkan di sekitar Presiden seperti yang dilakukan J.P Morgan dan kawan-kawan. Komisioner-komisioner baru nanti, dan harus pada kesempatan pertama. Memberi jaminan kepada Presiden bahwa kerusakan dunia keuangan dan Pasar Modal ditangani pada kesempatan pertama. Untuk itu bereskan segera aturan hukumnya yang memberikan OJK independensi. Persempit ruang gerak cerdik para kartel oiligarki. Langkah tersebut harus telah terlihat jelas hasilnya pada 100 hari pertama kerja mereka. Periksa semua transaksi di Pasar Modal dalam satu bulan terakhir. Untuk memastikan tidak adanya market manipulation dalam setiap transasksi. Tidak terjadi insider information dan insider treding dalam setiap transaksi saham. Tidak juga ada koneksi antara pembeli dan penjuala dengan pemegang saham pengendali. Goreng-menggoreng saham harus dipastikan tidak melibatkan semua pengawas Pasar Modal. Memiliki bank, perusahan asuransi, perusahaan lembaga pembiayaan lain, itulah kartel yang mereka dan produksi. Mereka monopoli urusan keuangan. Sangat berbahaya, apapun alas an mereka. Oligarki, harus diperlakukan sebagai titik buta. Sapak terjang dan prilaku mereka tidak bisa disepelekan. Memeriksa hubungan bukan hkum saja tidak cukup. Prilaku feodalis antara pengurus dan pemilik bank, pengurus dan pemilik lembaga keuangan non bank, pemilik perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan lain, sangat beralasan untuk diperiksa dan ditata pada 100 hari pertama. Memeriksa proporsi atau struktur kredit antara oligarki dengan kelompok Usaha Kecil Menegah dan Mikro (UMKM), tidak bisa ditunda. Begitu juga dengan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit untuk grup sendiri. Mereka biasanya melingkar melalui bank atau lembaga pembiayaan lain. Seakan-akan tidak terkait. Tidak melalui perusahaan grup sendiri. Memeriksa pergerakan kredit antar bank kepada oligarki, terasa mendesak. Untuk memastikan derajat kesehatan bank, juga tak terelakan. Akhirnya saya menantikan regulasi yang bukan sekadar pengisian segera Komisioner OJK dan Pasar Modal, tetapi penyehatan tatanan struktural dunia keuangan secara utuh dan menyeluruh dalam jangkauan Presiden. Semoga. *** Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
Akulaku PayLater Hadir di Seluruh Transmart, Belanja Lebih Fleksibel dan Ringan
JAKARTA, FNN | Akulaku PayLater terus memperluas layanan pembiayaan digitalnya dengan menghadirkan metode pembiayaan tersebut di seluruh gerai Transmart Indonesia. Kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan lebih fleksibel, sekaligus menikmati beragam promo menarik. Melalui kerja sama strategis ini, pelanggan Transmart kini dapat menggunakan Akulaku PayLater untuk berbagai kebutuhan, mulai dari elektronik, furnitur, hingga kebutuhan harian. Tak hanya itu, tersedia pula promo cashback hingga Rp300 ribuyang membuat pengalaman belanja semakin hemat. Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, mengatakan kehadiran Akulaku di jaringan ritel modern merupakan langkah penting dalam memperluas akses pembiayaan digital bagi masyarakat. “Kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih ringan dan fleksibel bagi konsumen. Melalui kolaborasi dengan Transmart, masyarakat kini memiliki opsi pembayaran yang semakin beragam, terutama untuk pembelian produk bernilai lebih tinggi,” kata Perry Barman Slangor dalam keterangan resminya. Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, Akulaku PayLater juga menawarkan skema pembiayaan kompetitif berupa cicilan hingga 0 persen serta DP 0 persen untuk produk pilihan, sesuai syarat dan ketentuan serta bergantung pada skor kredit pengguna. Perry menambahkan, sinergi perdana dengan salah satu jaringan hypermarket terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat mendorong adopsi layanan buy now pay later (BNPL) di segmen ritel modern. “Kehadiran Akulaku di Transmart sekaligus memperkuat posisi kami sebagai solusi keuangan yang relevan, baik untuk kebutuhan online maupun offline,” ujarnya. Promo Akulaku PayLater di Transmart mulai berlaku sejak Februari 2026 dan dapat dinikmati di seluruh gerai Transmart di Indonesia. (*)
Danantara Jangan Ngawur Korbankan Aruransi & Dana Pensiun BUMN (Bagian-1)
by Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN “Kalau ada harga saham naik tidak wajar sampai ratusan, bahkan ribuan persen dalam waktu pendek, segera perintahkan regulator Bursa Efek melakukan investigasi. Dugaan terjadi market manipulation besar. Jangan hanya berlindung dibalik Unusual Market Aktivities (UMA). Hasil pemeriksaan nanti cuma dua, yaitu ada market manipulation atau tiidak ada market manipulation. Apa saja yang didapat dari pemeriksaan itu, segera diumumkan ke publik sebagai bagian dari disclousure information”. Penggalan kalimat di atas beta sampaikan kepada sahabat lama Mas Inarno Djajadi awal Juni 2024. Sejak itu sampai dengan Jumat (30/01) minggu lalu, Mas Inarno Djajadi menjabat Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK) ,yang merangkap Kepala Eksekutif Pasar Modal. Beta dengan Mas Inarno berteman sejak tahun 1990-an awal. Pertemanan kamii sejak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dijabat Pak Marzuki Usman. Interaksi kami makin intens ketika Pak I. Putu Gde Ary Suta menjabat Ketua Bapepam. Namun sejak Pak Yusuf Anwar menggantikan Pak Putu sebagai Ketua Bapepam tahun 2000, beta tidak lagi meliput kegiatan atau berita di pasar modal. Ketika itu beta sebagai wartawan Harian Ekonomi NERACA, yang meliput Pasar Modal, Keuangan dan Perbankan. Mas Inarno sebagai Direktur perusahaan efek yang menjadi anggota bursa, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai operator Pasar Modal. Regulator bursa adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Mas Inarno menjadi anggota dari PT. BEJ, yang sekarang berubah menjadi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Mas Inarno bukan orang baru di bursa efek. Malang-melintang di Pasar Modal sejak tahun 1989. Memulai karier sebagai Tresuary Officer di PT. Aspac Upindo Securities 1989-1991. Pernah menjadi Direktur PT. Aspac Upindo Securities, Direktur PT. Mitra Duta Securities, Direktur PT. Widari Securities, dan Direktur PT Madani Securities. Mas Inarno juga pernah menjabat Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Kemudian menjadi Komisaris Utama PT. Maybank Kim Eng Securities, Komisaris Utama PT CIMB Niaga Securities. Tahun 2017 Mas Inarno menjadi Komisaris PT. BEI, lalu selanjutnya naik menjadi Direktur Utama PT BEI. Dari regulator bursa, Mas Inarno naik tugas menjadi regulator Pasar Modal Indonesia di OJK. Beta sangat berharap banyak ketika mengetahui Mas Inarno menjadi Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pasar Modal. Angan-angan beta agar Pasar Modal Indonesia bakal terwujud. Bakal kinclong menyaingi Pasar Modal negara-negara tentangga di Asia Tenggara. Syarat untuk mencapai kinclong itu mudah saja. Pertama, pengawasan dilakukan maksimal atau ekstra ketat. Tujuannya menghindari market manipulation atau transaksi goreng-menggoreng saham. Tugas pengawasan ini dulu dibebankan kepada Biro Pengawasan dan Transaksi Lembaga Efek Bapepam, yang dijabat Pak Agus Muhammad. Terakhir Pak Agus jadi Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan. Pengawasan yang ketat ini untuk memastikan tegaknya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kedua, tegakkan Law Enforcement tanpa pandang bulu. Regulator OJK dan Bursa Efek harus memastikan aturan ditegakkan tanpa pilih kasih. Bila perlu tempatkan dulu itu baik teman maupun bukan teman yang berpotensi menjadi penjahat di Pasar Modal di bak sampah. Ketiga, pastikan ada keterbukaan informasi publik (Public Information Disclousure) yang mudah diakses masyarakat, terutama para investor dan calon investor. Tragis hari-hari ini. Pasar Modal Indonesia mengalami gonjang-ganjing yang berat. Saking beratnya, tiga regulator Pasar Modal mundur. Ketua Otoritas Jasa Keungan (OJK) Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK Mirza Aditiyaswara, dan Komsioner OJK yang merangkap Kepala Eksekuitif Pasar Modal Inarno Djajadi mundur. Begitulah berita yang tersiar di media masa, baik di dalam maupun luar negeri. Bukan saja Komisioner OJK yang mundur. Drektur Utama PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga ikut-ikutan mundur. Dibalik mundurnya para regulator Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia itu, terselip banyak cerita lain yang bersileweran di warung kopi, caffe dan restoran. Ceritanya menjadi tambah menarik dan lucu-lucu, karena ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap rasa. Ada yang bilang mereka bukan munudur sukarela. Namun dipaksa atau disuruh untuk mundur. Mereka itu beruntung karena mau mundur sukarela. Kalau saja Mahendra Siregar, Mirza Aditiyaswara, Inarno Djajadi dan Iman Rachman tidak jadi mundur, maka bisa jadi panjang dan lebar urusannya. Mungkin saja mereka bisa ditangkap Jumat (30/01) minggu kemarin itu. Entah benar atau tidak, namun kabar yang beredar di warung kopi, caffe dan restoran lebih ngeri lagi. Kabarnya tim yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan sudah memantau garak-gerik dan aktivitas mereka. Sudah mengetahui rumah dan alamat Mahendra, Mirza, Inarno dan Iman. Bahkan sudah berada dalam jangkauan untuk melakukan penangkapan. Tinggal menunggu perintah penangkapan saja keluar dari pejabat yang punya wewenang. Wajah Pasar Modal Indonesia babak belur. Pertengahan Januari kemarin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh angka 9.100 Kamis (15/01). Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Pasar Modal Indonesia. Walaupun akhirnya IHSG ditutup di angka 9.075 di hari yang sama. Namun Rabu (28/01) IHSG terjun bebas. Sampai menyentuh angka 7.922. Artinya, hanya kurang dari seminggu IHSG turun 1.135 point. Turun drastis sampai 12,7% hanya dalam 13 hari. Dugaan sementara telah terjadi market manipulation pada traksaksi beberapa saham di bursa. Kemungkinan lain goreng-menggoreng saham yang masif. Selain itu, tidak ada keterbukaan informasi (disclousure information). Soal keterbukaan informasi inilah yang dipersoalkan oleh PT. Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI). OJK sebagai rerulator Pasar Modal raib entah kemana. Direksi PT. BEI sebagai regulator bursa efek, entah mengapa juga seperti ikut menghilang ditelan bumi. Malah ada yang bercanda, jangan-jangan para regulator Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia telah hilang dibawa banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Awal Juni 2024, beta mengingatkan Mas Inanrno Djajadi mengenai kenaikan harga saham PT. Barito Renewbles Energi Tbk. yang tidak wajar. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu, dengan kode BREN itu naik gila-gilaan. Harga saat Initial Public Offering (IPO) 9 Maret 2023 hanya Rp 780 per saham. Naik sampai Rp 12.200 per saham. Kenaikan mencapai Rp 11.420 atau 1.464% hanya dalam kurun waktu 5 bulan 3 hari. Beta menyarankan Mas Inarno segera melakukan investigasi. Regulator Pasar Modal segera perintahkan regulator Bursa Efek Indonesia untuk periksa semua trasaksi yang berkaitan dengan saham kode BREN. Perintahkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membuka semua transaksi saham emiten BREN. Apakah ada keterkaitan atau koneksi antara pembeli dan penjual dengan pemilik emiten BREN atau tidak? Hasil investigasi pasti hanya dua. Pertama, ada keterkaitan antara pembeli dan penjual dengan pemegang saham pengendali. Kedua, tidak ada keterkaitan antara pembeli dan penjual dengan pemegang saham pengendali. Apapun yang ditemukan dari investigasi tersebut harus segera diumumkan kepada masyarakat sebagai bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Sayangnya, sampai dengan Mas Inarno mundur dari Komisioner OJK Jumat (30/01) minggu lalu, pemeriksaan mungkin tidak pernah dilakukan. Mas Inarno hanya bilang “ini sudah automatic suspend. Kondisi yang terjadi ini sesuai mekanisme pasar. Unusual Market Aktivities (UMA) dan suspend automatic sudah berkali-kali. Perdagangan ini dengan auction agar volatilitas bisa dikendalikan”. Asuransi & Dapen Calon Korban Pasar Modal di seluruh dunia menjadi salah satu indikator ekonomi sebuah bangsa. Jatuhnya IHSG dari 9.075 ke 7.922 di Pasar Modal Indonesia diperkirakan membuat pemerintah Presiden Prabowo ikut terperangah. Turunnya IHSG 1.135 point atau 12,7% hanya dalam 13 hari atau kurang dari dua minggu itu cukup mengagetkan. Berbagai macam alasan mulai dicari-cari. Salah satunya karena adanya protes berupa surat dari PT. MSCI soal keterbukaan informasi. MSCI ini perusahaan riset investasi global terkemuka yang bermarkas di New York Amerika Serikat. MSCI menyediakan indeks seperti MSCI Indonesia, analisa portofolio, data resiko, serta Environmental, Social and Governance (ESG). PT. MSCI terpaksa membekukan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia. Dampaknya, harga IHSG terjun bebas sampai 12,7%. Semua itu karena tata kelola pasar modal yang buruk selama ini. OJK sebagai regulator Pasar Modal tidak berfungsi apa-apa. Begitu juga dengan PT. BEI sebagai regulator bursa yang sangat miskin pengawasan dan penegakan hukum. Penerapan Law Enforcement dan keterbukan informasi publik di pasar modal terasa kering. Dua masalah ini hanya menjadi pemanis di mulut tuan-tuan besar regulator. Kalau diingatkan selalu berkelit dengan bermacam-macam alasan. Regulator selalu berlindung dibalik kalimat “ini sudah sesuai dengan Unusual Market Aktivities (UMA) dan suspend automatic. Perdagangan dengan pola auction ini agar volatilitas bisa dikendalikan”. Hari ini Pasar Modal Indonesia nyata-nyata sakit. Kabarnya Danantara ikut menaikan IHSG. Akibatnya Danantara mulai punya rencana ngawur. Ikut-ikutan dengan bikin kebijakan yang ngawur. Danantara memerintahkan perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun (Dapen) milik BUMN untuk dijadikan tumbal. Asuransi dan Dana Pensiun BUMN disuruh Danantara masuk ke Pasar Modal membeli saham. Ndablek ini Danantara. Danantara perlu belajar dari pengalaman pahit skandal PT Asuransi Ramayana, PT. Asabri, PT. Taspen dan PT Indosurya. Skandal empat perusahaan ini mencapai nilai tidak kecil, yaitu sebesar Rp 200 triliun lebih. Namun demikian, mudah-mudahan saja tidak benar Danantara perintahkan perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun BUMN masuk ke Pasar Modal beli saham. Kerugian yang dialami PT. Indosurya Rp 160 triliun (Kompas.com). PT. Asuransi Jiwasraya Rp 37,4 triliun (Tempo.com), PT. Asabri Rp 22,78 triliun (Kompas.com). Ingat, hilangnya duit pensiunan PNS, TNI, Polri pensiunan BUMN dan masyararakat kecil itu karena direksi perusahaan kegatalan main saham di Masar Modal. Untuk itu, Danantara dilarang ngawur. Petinggi Danantara seperti Pak Rosan Roeslani, Pak Pandu Syahrir, Pak Dony Askaria jangan sampai ikut-ikutan ngawur. Khawatir korbannya nanti adalah pensiunan PNS, TNI, Polri, pensiunan BUMN dan masyarakat kecil. Jangan sampai ada masyarakat kecil yang bunuh diri, hanya karena klaim asuransinya tidak bisa dibayar. (bersambung).
POPULER
