EKONOMI
KAI Daop Bandung Minta Warga Tidak Beraktivitas di Jalur Kereta Api
Cianjur, Jawa Barat, FNN - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung meminta warga tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api, termasuk berjalan kaki guna menghindari kecelakaan tertabrak kereta api yang melintas.Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono saat dihubungi di Cianjur, Sabtu, mengatakan larangan beraktivitas di jalur kereta api tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.\"Kami terus mengimbau dan meminta warga untuk tidak beraktivitas apapun di sepanjang jalur kereta api, sehingga kecelakaan akibat tertabrak kereta seperti yang terjadi Sabtu (18/3/2023) pagi dapat dihindari,\" katanya.Dia menjelaskan telah menerima laporan adanya warga atas nama Ari Zakaria (23) warga Kecamatan Karangtengah, tertabrak kereta api saat berjalan kaki di atas rel kereta api di kilometer 102 petak jalan Cianjur-Ciranjang.Namun pihaknya belum mengetahui penyebab pasti tertabrak-nya korban yang dihantam Kereta Api Siliwangi jurusan Cipatat-Sukabumi yang melintas Sabtu pagi dengan tujuan Sukabumi. \"Mungkin untuk kronologinya bisa ditanyakan kepada pihak berwajib,\" katanya.Sementara informasi saksi mata warga sekitar, sempat melihat korban yang sedang berolahraga lari pagi di pinggir rel kereta api. Diduga korban tidak mendengar suara kereta yang hendak melintas, hingga akhirnya dihantam kereta api hingga meninggal.\"Melihat dari pakaian yang digunakan korban, ia sedang olahraga pagi di pinggir rel kereta, bahkan kami sempat melihat korban duduk di atas rel kereta untuk beristirahat, selang beberapa saat kami mendengar suara klakson kereta yang cukup panjang,\" kata saksi mata, Asep warga Kecamatan Karangtengah.Mendapati hal tersebut, kereta api sempat berhenti dan warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yang langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk visum.\"Petugas dibantu warga dan tenaga kesehatan membawa jasad korban menggunakan ambulans,\" katanya.(sof/ANTARA)
Hari Ini Rupiah Tergelincir di Tengah Isu Krisis Credit Suisse Bank
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan Kamis tergelincir di tengah isu krisis Credit Suisse Bank di Swiss dengan harga sahamnya yang terus turun dan mengalami kesulitan likuiditas.Rupiah pada Kamis pagi dibuka turun 51 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp15.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.382 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, masalah Credit Suisse Bank memicu kekhawatiran pasar bahwa krisis perbankan Amerika Serikat menyebar ke Eropa. Hal itu mendorong pelaku pasar keluar dari aset berisiko dan masuk ke aset aman seperti emas dan dolar AS.\"Hal ini bisa mendorong pelemahan rupiah sebagai aset berisiko hari ini terhadap dolar AS,\" kata Ariston.Dolar AS menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), didorong pembelian safe-haven setelah saham Credit Suisse jatuh menyusul pengungkapan \"kelemahan\" dalam pelaporan keuangannya yang memperbaharui kekhawatiran investor bahwa krisis perbankan global yang meluas mungkin sedang terjadi.Menyusul kegagalan beberapa bank regional di Amerika Serikat dengan runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) California dan Signature Bank dari New York, saham Credit Suisse anjlok lebih dari 20 persen selama jam perdagangan, memicu kembali kekhawatiran tentang penularan sektor perbankan Amerika Serikat (AS) yang mendunia.Didirikan pada 1856, Credit Suisse adalah bank terbesar kedua di Swiss, dan memiliki pengaruh penting di pasar modal global. Sejak 2021, bank diganggu oleh berita negatif seperti kerugian investasi. Harga saham Credit Suisse terus turun, dan nilai pasarnya turun drastis.Pada awal Februari, Credit Suisse membukukan rugi bersih sebesar 7,3 miliar franc Swiss untuk tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 rugi bersihnya sebesar 1,7 miliar franc Swiss.Saham-saham di Credit Suisse, yang berjuang untuk pulih dari serangkaian skandal, telah terpukul selama 12 bulan terakhir. Saham itu bernilai sekitar 80 franc Swiss pada tahun 2008, tetapi menyusut menjadi 1,55 franc Swiss pada Rabu (15/3).Penurunan terbaru dipicu ketika pemegang saham terbesarnya, Saudi National Bank, mengatakan tidak dapat memberikan bantuan keuangan lebih lanjut untuk pemberi pinjaman yang kesulitan itu. Klien-klien kaya telah menarik miliaran dari bank.Credit Suisse sedang melakukan perombakan besar-besaran, memotong biaya dan pekerjaan serta menciptakan bisnis terpisah untuk bank investasinya.Di sisi lain, Ariston menuturkan pelemahan rupiah bisa tertahan karena krisis perbankan tersebut memperbesar kemungkinan Bank Sentral AS atau The Fed akan menahan suku bunga acuannya atau tidak terlalu agresif menaikkan suku bunganya pada rapat mendatang.Ia memproyeksikan potensi pelemahan rupiah ke arah Rp15.400 per dolar AS, dengan peluang tertahan di kisaran 15.350 per dolar AS.Pada Rabu (15/3) rupiah ditutup menguat tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp15.382 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.385 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Perlu Terobosan untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Jakarta, FNN - Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan diperlukan berbagai terobosan untuk membangun produktivitas pertanian di Indonesia mengingat pekerja sektor tersebut menikmati tingkat produktivitas yang rendah, dengan mayoritas adalah petani kecil.Petani kecil menderita produktivitas yang rendah terutama karena mereka terus mengandalkan metode produksi yang sudah ketinggalan zaman dan memiliki akses terbatas ke pasar.\"Mustahil bagi mereka untuk memaksimalkan keuntungan dalam sistem rantai pasokan serta nilai tradisional yang berlapis-lapis dan buram,\" ungkap Jiro dalam diskusi daring \"Indonesia Development Talk 11\" di Jakarta, Kamis.Oleh karenanya, ia mengatakan diperlukan berbagai terobosan untuk membangun produktivitas pertanian di Tanah Air yang berkelanjutan.Tingkat produktivitas yang rendah tersebut tercermin dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, dimana 99,94 persen petani di Indonesia mengelola lahan pertanian dengan luas rata-rata 0,95 hektare dan hanya mendapatkan pendapatan tahunan rata-rata Rp15,41 juta atau sekitar 1.076 dolar AS.Padahal, menurut Jiro, pertanian sangat penting bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sektor pertanian bahkan mempekerjakan sepertiga dari total tenaga kerja di Indonesia.Adapun pengalaman proyek ADB serta inisiatif publik dan swasta di Indonesia, menunjukkan pentingnya mengembangkan ekosistem dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk petani kecil.Dengan demikian, dirinya berharap upaya dan dukungan di masa depan yang diperlukan untuk membangun sektor pertanian baru yang andal dan produktif bagi Indonesia dapat terus dilakukan.\"Langkah ini demi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
Petani Didorong untuk Mengembangkan Potensi Tanaman Tempuyung
Jakarta. FNN - PT Kimia Farma Tbk (kode saham: KAEF) melalui program Bina Industri Desa Kimia Farma mendorong petani untuk mengembangkan potensi tanaman tempuyung dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV) di Desa Sukamanah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.Direktur Sumber Daya Manusia KAEF Dharma Syahputra dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyampaikan program ini dilaksanakan dengan pelatihan pemanfaatan daun tempuyung, pelatihan penyemaian bibit tempuyung, pelatihan pengelolaan lahan budidaya, dan pelatihan penanaman lahan budidaya.“Selain sebagai salah satu pemasok bahan baku produk herbal yang dimiliki Kimia Farma, adanya program Bina Industri Desa akan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga pendapatan petani kelompok binaan budidaya tempuyung akan meningkat,” ujar Dharma.Dia berharap program ini dapat berkelanjutan sehingga akan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi.Pihaknya menjelaskan tanaman tempuyung menjadi bahan baku produk herbal Batugin yang dimiliki oleh KAEF, yang dengan kandungan nutrisi yang ada, tempuyung diyakini bisa membantu meluruhkan batu ginjal atau batu saluran kemih.Adapun, petani tempuyung akan menjadi pemasok resmi dari KAEF sehingga perusahaan memperoleh alternatif pemasok daun tempuyung.Melalui Bina Industri Desa, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Wardini Mulatsari menyampaikan petani tempuyung akan memanfaatkan potensi lahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.“Pada akhirnya program ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) melalui produktivitas pertanian, peningkatan ekonomi, serta pelestarian dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan,” ujar Wardini.Program ini diresmikan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia KAEF Dharma Syahputra dan Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Wardini Mulatsari.Dalam kesempatan ini, turut hadir juga Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Sekretaris Kepala Kecamatan Pangalengan, dan Kasi Pemerintahan Desa Sukamanah.(sof/ANTARA)
KAI Memastikan Kesiapan Jalur Rel Pesisir Laut Jateng
Semarang, FNN - PT KAI Daop 4 Semarang memastikan kesiapan jalur rel KA yang berada di kawasan pesisir utara Jawa Tengah yang berdekatan langsung dengan laut sebagai upaya kesiapan menghadapi angkutan Lebaran 2023.Kepala PT KAI Daop 4 Semarang Wisnu Pramudyo dalam siaran pers di Semarang, Rabu, mengatakan, salah satu perlintasan KA yang tepat berada di tepi laut melintas dari Stasiun Kuripan hingga Stasiun Plabuan di wilayah Kabupaten Batang.Pemeriksaan jalur di tepi laut tersebut, kata dia, dilakukan secara langsung dengan berjalan kaki menyusuri rel yang menghubungkan kedua stasiun.\"Potensi korosi pada jalur rel akibat luapan air laut menjadi fokus utama,\" katanya.Selain kondisi rel, kata dia, potensi tanah longsor serta kondisi saluran air di sekitar perak Kuripan hingga Plabuan juga menjadi perhatian.Ia menambahkan sterilisasi juga dilakukan terhadap pepohonan di kanan dan kiri pelintasan agar tidak mengganggu jarak pandang masinis.Ia memastikan PT KAI secara intensif meminimalisasi potensi bahaya yang akan mengganggu perjalanan kereta api.Menurut dia, KAI berkomitmen untuk terus bersiaga dan merawat serta memperbaiki jalur agar perjalanan kereta di seluruh area kerja tetap lancar dan selamat.(sof/ANTARA)
Skandal Keuangan dan Korupsi Merajalela, Kinerja Kabinet Jokowi Jeblok, Menkopolhukam dan Jaksa Agung Gagal Kawal Penegakan Hukum
JAKARTA, FNN - Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Terbaru adanya dugaan transaksi gelap yang terakumulasi hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). sejak tahun 2009. \"Hal tersebut membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal,\" kata Anthony dalam Diskusi \"ForJIS Mengawal Perubahan Anak Negeri\" D Tema: \"Kinerja Kabinet Jeblok, Janji Jokowi Melakukan Reshuffle Hanya Modus: Takut Kepada Siapa?\" di Jakarta, Senin (13/3/2023). Mengingat skandal keuangan ini sudah berjalan sejak lama secara sistematis dan terstruktur, dirinya mendorong agar dugaan mega skandal yang terkait dengan 460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu ini harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Skandal keuangan yang notabene bersumber pada dirjen pajak dan bea cukai kementerian keuangan tersebut tentunya siginifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Dan secara langsung sangat melukai perasaan publik yang telah diberlakukan dengan aturan pajak yang ketat dan selalu patuh dalam membayar pajak selama ini. Belum lagi dugaan manipulasi proyek dan transaksi-transaksi keuangan lainnya di sejumlah Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat merugikan keuangan negara. \"Skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di pemerintahan Jokowi ini membuktikan bahwa gagalnya Pak Mahmud MD sebagai Menkoplhukam dalam mengawal penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelakunya,\" tandas Anthony. Untuk itu Anthony mendorong lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung bersama PPATK untuk mengusut tuntas semua skandal keuangan dan korupsi dengan langkah-langkah yang menimbulkan efek jera. Namun mirisnya, kata Anthony, Presiden Jokowi terlihat seperti tidak memiliki keberanian untuk melakukan langkah-langkah pembenahan dalam struktur kabinetnya. Padahal sebelumnya santer Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle Menteri. \"Tentu menjadi hal yang positif, karena Jokowi mengganti para menteri yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau yang tidak sejalan dengan tujuan politiknya,\". Tentu tidak dapat dipungkiri, Menteri adalah jabatan politik, sehingga tidak ada salahnya jika Presiden mengganti Menteri yang sudah tidak sejalan dengan tujuan politiknya. Presiden dapat mengganti dengan yang sejalan dan tentu juga yang bisa menjalankan roda kementerian. Pertama karena kinerja, kedua karena sudah tidak sejalan dengan tujuan politik Presiden dan yang ketiga gabungan dari keduanya, yaitu kinerja dan tidak sejalan dengan tujuan politik. Dan itu semua sah-sah saja. \"Tapi nyatanya Presiden Jokowi seolah tidak berdaya untuk melakukan pergantian di kabinetnya,\" tegas Anthony. (*)
Produksi Kekacauan Berlimpah Sri Mulyani Terus Didesak Mundur
Jakarta, FNN - Skandal korupsi di Kementerian Keuangan terus menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung, meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mundur dari jabatan karena ia memilih diam di tengah kekacauan yang terjadi di kementeriannya. \"Sudah beberapa kali kita minta Sri Mulyani mundur karena Anda diam dari kekacauan ini,\" ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (11/3/2023). Rocky mengatakan, data yang dibuka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa adanya transaksi mencurigakan yang terjadi di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun telah membuka mata masyarakat. Menurutnya, apabila seorang menteri tidak mengetahui kondisi tersebut, akan ada semakin banyak orang yang menganggap bahwa ia sedang menyembunyikan kasus tersebut. \"Kalau ada persaingan antara PPATK dan Kemenkeu, orang percaya pada PPATK. Jadi, Sri Mulyani nggak punya hak moral lagi untuk denial. Dia musti katakan, misalnya, hal seperti itu tidak bisa saya tangani lagi, dan konsekuensinya dia mundur. Bukan dengan mengatakan, \'Saya tidak tahu\'. Bagaimana tidak tahu orang itu hal yang secara administrasi setiap hari harus dilaporkan irjen kepadanya,\" ujarnya. Lanjutnya, karena kejadian tersebut, orang akan mengingat seorang Sri Mulyani sebagai orang yang memiliki integritas tinggi namun akhirnya dipatahkan karena adanya permainan kekuasaan. Baca Juga: Singgung Kawan Aktivis Pamer Jam Tangan Seharga 3 Miliar Saat Jadi Menteri, Rocky Gerung: Padahal Dulu Makan di Warteg! Buset dah... \"Sekali lagi, dia akan mengalami dilema itu. Orang yang dididik dalam keterbukaan informasi justru sekarang menyeludupkan banyak hal dengan memanipulasi moralnya melalui kalimat-kalimat yang sebetulnya isinya sudah tidak ada,\" tutupnya. (ida)
Okupansi Angkutan Feeder di Surabaya Bagus
Surabaya, FNN - Angkutan pengumpan atau feeder di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang baru sepekan diluncurkan dinilai mampu menunjukkan load factor (faktor muat) yang bagus karena mampu mengangkut 2.600 penumpang per hari.\"Berdasarkan Grafik PNP (Pinetree Capital Ltd) Feeder 2.600 penumpang per hari. Artinya kapasitas penumpang feeder bagus. Sekaligus juga saat ini feeder mampu mengangkut penumpang dengan kapasitas yang memadai,\" kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Sabtu.Meski demikian, lanjut dia, tetap harus terus dipantau untuk memastikan feeder yang diberi nama \"Wira Wiri Suroboyo\" betul-betul menjadi kebutuhan bagi warga Surabaya ke depan. Sesuai kebutuhan artinya masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik yang nyaman, murah dan efektif.Sehingga, lanjut dia, bisa menjawab tantangan bahwa Surabaya sebagai kota metropolis mampu mengatasi kemacetan. Sekaligus juga mendukung penuh pergerakan ekonomi dengan menyediakan alat mobilitas tepat sasaran sekaligus sangat dibutuhkan oleh warga Surabaya.\"Feeder bukan sekedar ada dan menjadi beban APBD. Pemkot harus sabar karena mengubah kultur tidak mudah. Sabar artinya APBD diawal memang harus dukungan penuh dengan segala kondisinya,\" kata dia.Selain itu, Aning juga mengapresiasi Wali Kota Surabaya Surabaya Eri Cahyadi, dimana transportasi publik menjadi satu dari lima prioritas pembangunan pada APBD Surabaya 2024. \"Ini suatu kebijakan yang sangat spesial bagi warga Surabaya,\" ujar Aning.Menurut Aning, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Surabaya adalah perdagangan dan jasa, sehingga sudah seharusnya fasilitas mobilitas masyarakat juga didukung. Hal ini juga pada akhirnya mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).Dia menjelaskan, jika transportasi publik menjadi prioritas pembangunan di Surabaya pada tahun 2024, maka keberpihakan anggaran untuk transportasi publik juga harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kota setempat.Aning membandingkan, anggaran untuk transportasi massal di Kota Semarang mencapai 5 persen dari APBD, dimana APBD Semarang hanya senilai Rp5,9 triliun dengan PAD Rp2,5 triliun.Sedangkan Surabaya dengan APBD Rp11,3 Triliun dengan PAD sebesar Rp6,1 Triliun, namun anggaran untuk transportasi massal hanya Rp70 Miliar atau 0,6 persen dari APBD Surabaya.\"Semoga 2024 bisa mencapai angka sesuai kebutuhan Surabaya, minimal sama dengan Semarang,\" kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, animo masyarakat memanfaatkan angkutan feeder di Surabaya tinggi, terutama rute dari arah Pakal ke Tunjungan.\"Banyak penumpang yang menyampaikan bahwa baru kali ini ada transportasi umum yang langsung dari Pakal ke arah Tunjungan. Jadi, \'Wira Wiri Suroboyo\' ini selalu penuh, animo masyarakat luar biasa,\" kata Cak Eri, panggilan akrabnya.Saat ini, sudah ada sebanyak 52 kendaraan yang sudah beroperasi, dan diharapkan tahun depan armadanya itu ditambah agar semua kawasan di Surabaya bisa dijangkau oleh angkutan ini.\"Penambahannya secara bertahap ya, dan total sampai tahun 2028 kami membutuhkan feeder sekitar 240 unit. Itu jumlah ideal untuk menjangkau semua kawasan di Kota Surabaya. Kami akan penuhi semuanya sampai dengan tahun 2028,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Sri Mulyani Minta PPATK Membuka Data Transaksi Janggal Rp300 T
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan (Kepala PPATK),\" katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.Sri Mulyani mengaku bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK kepada dirinya hanya memuat daftar kasusnya dan tidak mencantumkan detail nilai nominal.Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. Semakin detail data yang didapatkan, maka akan semakin cepat dirinya melakukan pembersihan.\"Kalau teman-teman media hari ini tanya ke saya, jawaban saya masih sama dengan kemarin. Saya belum dapat tambahan informasi. Saya sudah kontak Pak Ivan dan dengan izin Pak Mahfud MD, saya akan tanyakan ke Pak Ivan Rp300 triliun itu seperti apa,” ucapnya.Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun yang merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.\"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,\" kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu (8/3/2023).Temuan tersebut, kata Mahfud, merupakan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.Temuan itu juga di luar transaksi Rp500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan PPATK.(ida/ANTARA)
Menkeu Diminta Mengevaluasi Seluruh Pegawai Kemenkeu
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan evaluasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yaitu Eko Darmanto.\"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani,\" kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Menurut Hardjuno, kasus yang baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.Oleh karena itu, Hardjuno pun berharap pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu yang viral di masyarakat harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga masih banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.Hal ini pun menjadi pembuka kotak \"pandora\" atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, ia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan gaji bersih normal yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan khusus yang diterima secara formal,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi keuangan negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan keuntungan bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajak,” tutur Sasmito.(ida/ANTARA)
POPULER
