EKONOMI
Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga BBM RI dan Malaysia
Jakarta, FNN - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia tidak bisa dibandingkan begitu saja karena selain ada perbedaan komponen pembentuk harga di kedua negara, pemerintah Malaysia menerapkan subsidi besar-besaran sehingga harga BBM di sana bisa terus ditahan meskipun ada peningkatan harga minyak.Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada dasarnya Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar sehingga harga bahan bakarnya juga tidak mengikuti skema pasar.Hanya saja, tujuan pemberian subsidinya berbeda dengan skema pemberian subsidi yang ada di Indonesia. \"Fokus Malaysia dengan kita (Indonesia) berbeda. Mereka fokus pertumbuhan sehingga memberikan subsidi yang besar,\" ungkap Komaidi.Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat terkait harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di tanah air harus bisa dijelaskan secara gamblang juga oleh pemerintah maupun Pertamina. Dengan begitu, isu yang berkembang di masyarakat tidak menjadi bola liar dan memperkeruh suasana.\"Kalau ada yang menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada subsidi mungkin belum mendapat info lengkap. Semestinya hal-hal semacam ini dengan sederhana dijelaskan oleh pemerintah atau Pertamina,\" kata Komaidi.Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), saat dikonfirmasi mengatakan jika dibandingkan secara keseluruhan besarnya subsidi yang digelontorkan Malaysia, sebenarnya tidak bisa menyamai subsidi yang sudah diberikan Pemerintah Indonesia.\"Subsidi mereka (Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau dibandingkan seluruh subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, itu jauh lebih besar,\" ungkap Irto.Sebagaimana diketahui, faktanya Harga Jual Eceran (HJE) di Malaysia memang lebih murah. Selain itu, produk yang dijual juga adalah BBM yang lebih ramah lingkungan.Penetapan harga eceran produk minyak bumi, baik bensin maupun solar di Malaysia yang telah berlaku sejak 1983 ditetapkan berdasarkan biaya operasional, margin untuk distributor produk minyak bumi, komisi untuk pemilik SPBU, pajak penjualan dan subsidi.Dengan komponen pemberian subsidi dan pengecualian pajak penjualan membuat harga BBM di Malaysia menjadi yang termurah dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. (Sof/ANTARA)
Harga Ekspor CPO Indonesia Masih Tertekan
Medan, FNN - Harga ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia masih tertekan atau hanya Rp11.051 per kg pada posisi 6 September dibanding pada tanggal 1 yang masih Rp11.390 per kg.\"Harga ekspor CPO di September masih tertekan walau masih tergolong tinggi dibandingkan pada Juli yang rata-rata Rp8.322 per kg,\" ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Darma Sucipto di Medan, Selasa.Harga harian yang terendah tanggal 6 Juli yaitu Rp6.599 per kg. Harga CPO terendah tercatat pada 6 Juli atau hanya Rp6.599 per kg. \"Diprediksi harga CPO masih akan tertekan karena produksi lumayan banyak,\" katanya.Menurut dia, CPO dipengaruhi banyak faktor seperti harga minyak mentah. Harga diperkirakan membaik pada Oktober dan November karena biasanya permintaan banyak untuk stok akhir tahun dan awal tahun baru.Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut, Doddy Zulverdi mengatakan, harga CPO sangat mempengaruhi ekonomi di Sumut. Sumut termasuk salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia. \"Kalau harga TBS, bahan baku CPO naik, pendapatan petani meningkat sehingga mendorong daya beli,\"katanya. (Sof/ANTARA)
BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk
Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik, sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)
CERI: Harga BBM Vivo89 di Bawah Harga Subsidi Pertalite, Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum. Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari Vivo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri. “Jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang? Jika itu katanya stock lama di saat harga minyak dunia di atas USD 100 perbarel, apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien?\" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022). Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 per liter. “Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 per liter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini,” ungkap Yusri. Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 per liter yang tak masuk akal. “Patut dicurigai harga itu banyak \'pungutan sambo\', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?” ketus Yusri. Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 jauh di bawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia. “Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Yusri. Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100. “Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina, beber Yusri. Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia. “Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina,” kata Yusri. Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC (Intergrated Supply Chain) Pertamina, di mana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya\" ungkap Yusri. (mth/*)
Pesawat N-219 Dipamerkan di G20 Belitung oleh PT Dirgantara Indonesia
Belitung, Babel, FNN - PT Dirgantara Indonesia akan memamerkan pesawat N-219 kepada perwakilan menteri dan tamu undangan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 7-9 September mendatang.\"Dalam rangka side event Presidensi G20 di Belitung pesawat Nurtanio 219 sebagai karya anak bangsa hadir sebagai produk ikon nasional yang akan dipamerkan kepada perwakilan menteri dan tamu undangan yang hadir,\" kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia Batara Silaban di Tanjung Pandan, Senin.Hal ini disampaikan dia dalam acara penyambutan kedatangan pesawat N-219 di Bandara Internasional H. AS Hananjoeddin Belitung yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Statistic Display N-219 untuk delegasi side event G20 di Belitung.Pesawat N-219 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung pada pukul 08.15 WIB dan tiba di Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin, Belitung pukul 10.00 WIB.Kedatangan pesawat N219 Nurtanio di Bandara Internasional H. AS Hanandjoeddin disambut oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin didampingi Direktur Produksi PTDI, Batara Silaban beserta para jajaran.Ia menilai, pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung merupakan momentum untuk mempromosikan dan memperkenalkan pesawat N-219 kepada dunia internasional.\"Kesempatan \"show case\" N-219 dalam ajang G20 ini kami harapkan akan banyak \"key person\" melihat langsung pesawat N-219 sehingga pesawat ini lebih cepat tambah order,\" ujarnya.Dikatakan dia, pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan \"short take off landing\" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.Dalam pemanfaatan pesawat N219 Nurtanio dapat digunakan dengan berbagai konfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk angkut penumpang, logistik, maupun \"medical evacuation\" dan \"flying doctor,\".\"Pesawat mampu terbang dalam waktu dua jam dan bisa mengangkut sebanyak 19 penumpang dan bisa mengangkut kargo sebanyak tujuh ton jadi pesawat ini sangat multi purpose,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tarif Angkot Pemkot Bogor Naik, Dampak Kenaikan Harga BBM
Kota Bogor, Jawa Barat, FNN - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menaikkan tarif angkutan umum kota (angkot) sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Jabar, Senin, menyebutkan tarif baru angkot disepakati Rp4.000 untuk pelajar dari semula Rp3.000 dan Rp5.000 untuk orang dewasa dari sebelumnya Rp3.500. \"Ini menyikapi harga BBM yang naik. Tarif angkot juga naik untuk menyesuaikan,\" ujarnya.Eko menyampaikan kenaikan tarif merujuk surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang tarif angkutan umum jenis pelayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor.Kenaikan tarif telah melalui kajian teknis mengenai biaya operasional kendaraan (BOK) dan lain-lain agar transportasi umum tersebut tetap bisa beroperasi di tengah kenaikan harga BBM.Dishub akan memberikan surat imbauan kepada sopir dan pengusaha angkot untuk menaati ketentuan tarif. Eko menegaskan apabila ada masyarakat yang menemukan sopir angkot memberikan tarif lebih dari yang ditentukan, bisa melaporkannya ke Dishub Kota Bogor. \"Masyarakat jangan ragu laporkan kepada Dishub kalau ada sopir memberi tarif di atas ketentuan. Jangan lupa foto pelat nomor kendaraannya,\" kata dia.Pada Sabtu (3/9/2022), saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sebagai pilihan terakhir. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite subsidi dari Rp7.650 menjadi Rp10.000/liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800/liter; dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.Sebagai dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.Kemudian, bantuan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dan memerintahkan daerah menggunakan dua persen dana transfer umum senilai total Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan nelayan. (Ida/ANTARA)
Dr Rizal Ramli: Pemerintah Jokowi Tidak Kreatif
Jakarta, FNN – Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak kreatif. Selalu mencari cara yang gampang yaitu ‘nambah utang’ dan ‘menaikkan harga-harga\' yang bikin susah rakyat! Hal tersebut diungkapkan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menanggapi kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. “Pejabat yang ilmunya cuma segitu, ndak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan – dasar koplok,” ujar Rizal Ramli setengah emosi. Bagi Rizal yang juga alumni ITB Bandung itu, pemerintah seharus tidak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Bagaimana caranya agar BBM tidak naik? Menurut Rizal, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota negara baru di Kalimantan abal-abal itu. “Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi (MK) yang anggarannya malah dinaikan empat kali lipat. Padahal kinerjanya payah!” ungkap Rizal Ramli. Inefisiensi Pertamina Selain itu, Presiden Jokowi bisa perintahkan Komisaris dan Direksi potong ineffesiensi Pertamina dan PLN sebesar 20%. “Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” ujar Rizal Ramli. Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah agar tidak menaikkan BBM adalah fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini mencapai Rp 805 triliun. Jumlah tersebut, sepertiga dari APBN. Jika dilakukan debt-swap, lanjut Rizal, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya atau sebesar Rp 200 triliun. Saat ini inflasi sebesar 5% tapi inflasi makanan sudah mencapai 11,5%. “Rakyat betul-betul sedang susah. Kok tega-teganya pemerintah naikkan harga BBM,” ucap Rizal Ramli dalam nada kesal. Pasca pandemi Covid-19 ini ekonomi rakyat sebenarnya mulai membaik, tapi sekarang malah dihantam kenaikan BBM. Ini bisa menyebabkan ekonomi rakyat rontok. Kenaikan harga BBM sebenarnya bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dollar AS per barrel. \"Namun gari ini sudah kembali turun ke 89 dollar AS per barrel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negri naik? Kecuali untuk menutup ineffesiensi Pertamina?\" papar Rizal Ramli. Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat ! \"Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula. Jokowi wis, cukup sudah,” ujar Rizal. (TG)
Sri Mulyani Akui Subsidi Masih Tetap Dinikmati Pemilik Mobil
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui meski pemerintah telah menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) namun subsidi tetap dinikmati mereka yang memiliki mobil.\"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut,\" kata Menkeu Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu.Pada hari ini dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter mejadi Rp6.800 per liter; dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.\"Jadi subsidi kalau memang melalui komoditas yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM tadi sekitar di 100 dolar AS atau bahkan kalau pun turun ke 95 dolar AS maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp647 triliun atau Rp653 triliun, kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember,\" ungkap Sri Mulyani.Pemerintah, sebut Sri Mulyani, untuk menciptakan keadilan yang lebih baik kepada kelompok 40 persen ekonomi terbawah di Indonesia maka memberikan bantuan sosial (bansos).\"Tadi yang oleh Bu Risma 20,67 juta itu adalah 30 persen masyarakat termiskin kemudian yang dari ibu Menaker untuk 16 juta itu kira-kira bisa meng-cover hampir mendekati 50 persen masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah,\" ungkap Sri Mulyani.Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam tiga jenis bantuan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.Kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.Namun Sri Mulyani belum menyampaikan apakah bansos tersebut akan diteruskan hingga 2023 atau tidak.\"UU APBN masih dibahas dengan DPR. Kita mengajukan subsidi BBM sebesar Rp336 triliun dan dengan tadi kenaikan yang diumumkan, kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun lagi karena adanya kurang bayar yang masuk ke 2023. Jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk UU APBN 2020 yang akan selesai akhir September pembahasannya,\" ungkap Sri Mulyani.Namun Sri Mulyani menegaskan Presiden Jokowi telah menyampaikan di dalam nota keuangan RUU APBN tahun 2023 itu sudah dicadangkan senilai Rp336 triliun untuk subsidi BBM. (Sof/ANTARA)
Tiga Solusi Atasi Masalah Harga BBM
Jakarta, FNN - Co-Founder Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) Hangga Satya Yudha menyebutkan ada tiga solusi untuk mengatasi permasalahan harga bahan bakar minyak (BBM) sekarang ini.\"Ada tiga solusi. Pertama, menaikkan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Kedua, membatasi penggunaan dua jenis BBM subsidi tersebut; dan ketiga, menambah dana subsidi energi sebesar Rp198 triliun,\" katanya saat menjadi narasumber dalam acara diskusi \"BBM Subsidi\" yang diadakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Ia juga mengatakan sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina harus terus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan agar penggunaan BBM subsidi menjadi tepat sasaran.Hangga mengatakan rencana kenaikan harga BBM subsidi disebabkan harga minyak dunia yang naik tinggi akibat kondisi geopolitik, cuaca, perang, dan kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis pada Oktober ini. \"Kenaikan harga BBM ini diwacanakan untuk mengurangi beban APBN,\" ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Penerima Beasiswa LPDP atau Mata Garuda 4.0 itu.Menurut Hangga, penyesuaian harga BBM akan mempengaruhi daya beli konsumen, inflasi, dan juga roda usaha nasional. Pemerintah pun telah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial yaitu bantuan sosial tunai, bantuan subsidi upah, dan bantuan sosial dari pemerintah daerah.Masyarakat sudah mulai mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan. Pada 31 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menyalurkan BLT BBM di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua. Jumlah total penerima BLT BBM sekitar 20,6 juta orang. Presiden berharap BLT BBM bisa menjaga daya beli dan meringankan pengeluaran masyarakat.Hangga menambahkan subsidi BBM, elpiji, dan listrik yang dialokasikan dalam APBN 2022 mencapai Rp502,4 triliun sesuai Perpres No 98 Tahun 2022. Namun, harga minyak diperkirakan akan mencapai 105 dolar AS/barel atau di atas level yang ditetapkan dalam perpres yaitu 100 dolar/barel.Lalu, nilai tukar juga berada di Rp14.700 per dolar AS atau lebih tinggi dari asumsi Rp14.450 per dolar. \"Sementara, volume BBM bersubsidi yang dianggarkan APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022,\" kata Hangga.Dengan kondisi tersebut, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, maka harus ada tambahan subsidi sebesar Rp198 triliun. \"Jika Rp198 triliun itu tidak disediakan pada tahun ini, maka akan ditagih melalui APBN 2023,\" katanya.Artinya, menurut Hangga, potensi subsidi energi dalam anggaran negara bakal membengkak menjadi Rp700 triliun yang tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam mengembalikan defisit fiskal di bawah tiga persen tahun depan. \"Namun demikian, apapun keputusan yang diambil pemerintah soal harga BBM ini, saya yakin akan menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Aset Perusahaan, KAI Gandeng Kementerian ATR/BPN
Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto guna memperkuat pengamanan aset KAI dengan dukungan penuh dari pemerintah.“KAI mengharapkan dukungan dari Bapak Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian berbagai permasalahan aset yang ada di wilayah KAI,” kata Dirut KAI Didiek Hartantyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Didiek mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan aset KAI di antaranya yaitu pendudukan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam kurun waktu yang lama bahkan berkeinginan untuk menguasainya. Untuk mengamankan aset tersebut, KAI terus melakukan penertiban aset dengan dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.Hingga Agustus 2022, KAI telah melakukan penertiban asetnya berupa tanah seluas 527.952 m2 dan bangunan seluas 37.147 m2 di wilayah kerjanya seperti di DKI Jakarta, Sumatra Barat, dan Jawa Tengah. Adapun bangunan yang telah ditertibkan yaitu berupa kios, rumah perusahaan, bangunan dinas, dan bangunan liar. Melalui penertiban tersebut, KAI telah menyelamatkan asetnya senilai Rp1,02 triliun.Didiek mengungkapkan, KAI juga meminta Kementerian ATR/BPN agar dapat terus memberikan dukungan terhadap program penyertipikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan baik.Hingga Agustus 2022, luas tanah KAI yang telah bersertifikat yaitu 144 juta m2 atau 53 persen dari total luas tanah KAI yaitu 270 juta m2. Pada 2022, penyertifikatan aset ditargetkan dapat mencapai seluas 3,9 juta m2 dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6 juta m2.Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Belanda untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Kata dia, dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu.Dengan adanya kolaborasi KAI, Kementerian ATR/BPN dan berbagai pihak ini, akan semakin memperkuat KAI jika terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang mengklaim aset KAI misalnya, Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), Forum Penghuni Rumah Negara (FPRN), dan aliansi, forum, atau paguyuban lainnya.“Dengan penyertifikatan dan penjagaan seluruh aset KAI, maka amanah pemerintah kepada kami untuk mengamankan aset-aset negara, betul-betul bisa tertata dengan baik,” kata Didiek.Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pada pertemuan tersebut pihaknya ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi permasalahan di KAI.Menurutnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar jalur kereta api yang harus ditertibkan. “Permasalahan KAI akan saya coba selesaikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu permasalahan aset yang ada di masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto.Hadi mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai KAI. Ia menilai kereta api adalah transportasi yang memiliki keunggulan dalam kenyamanan dan ketepatan waktu. “Saat ini saya sering menggunakan kereta api untuk berpergian karena ketepatan waktunya. Makanan selama dalam perjalanan juga enak rasanya,” katanya. (Ida/ANTARA)
POPULER
