EKONOMI
Mendag Memberi Kuota Ekspor ke Produsen Dukung Minyak Kemasan Sederhana
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta dukungan produsen minyak goreng menyukseskan program \"Minyak Kita\" dan berjanji akan memberikan kompensasi kuota ekspor kepada produsen minyak goreng yang mendukung program minyak goreng kemasan sederhana itu.\"Sebagai kompensasi, akan diberikan kuota ekspor CPO kepada produsen sawit yang mendukung program migor kemasan sederhana ini,\" katanya saat menerima para produsen minyak goreng di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari keterangan di Jakarta, Senin.Mendag Zulhas menyebut, dengan dibukanya keran ekspor CPO ini, maka kebutuhan produsen akan CPO akan meningkat. Hal itu diharapkan juga akan memberi dampak meningkatnya penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sawit pemerintah.\"Kalau stok CPO di produsen tersalurkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, maka Tandan Buah Segar sawit petani akan terserap. Harga juga akan membaik,\" ujarnya.Namun, Mendag Zulhas menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap jadi yang utama. Ia juga menyebut akan ada skema yang akan mengatur hal tersebut.Mendag juga meminta produsen minyak goreng agar membeli sawit dari petani rakyat seharga minimal Rp1.600/per kg.\"Jangan sampai kondisi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) ini membuat petani sawit makin terpuruk,\" katanya.Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dalam audiensinya dengan Mendag Zulhas menyampaikan dukungan atas rencana Kementerian Perdagangan menyediakan minyak goreng rakyat kemasan sederhana yakni \"Minyak Kita\".Ketua AIMMI Adiwisoko Kasman memastikan pihaknya mendukung penuh program minyak kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/liter tersebut.\"Rapat kali ini rasanya beda, pak menterinya senyum manis begitu. Jadi ini yang luar biasa, kita juga merasa tenang, tidak ada rasa tegang. Semua yang hadir di sini pulang pun pasti senyum, sehingga sudah pasti kami akan full power, semua akan membantu realisasi minyak goreng kemasan sederhana ini,\" ujarnya.Adiwisoko juga menyebut kebijakan yang sedang dilakukan Mendag Zulhas sudah tepat. Hanya saja, ia meminta kepastian bahwa minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/ liter ini hanya \"Minyak Kita\".\"Kemasan sederhana ini finalnya ada yang mengatakan tanpa merk, polos. Tapi kita mesti ada satu kepastian bahwa fix hanya satu yaitu \'Minyak Kita\'. Saya sangat setuju. Dengan catatan yaitu harus SNI sesuai dengan aturan main. Saya rasa itu bagus sekali,\" tambahnya.Menurut Adiwisoko, kepastian ini penting agar tidak membuka kemungkinan pihak tidak bertanggungjawab berlaku curang dan main harga.\"Kalau branded kemasan sederhana bisa disalah gunakan. Bisa ada oknum yang naikkan harga, kalau \'Minyak Kita\' jelas, yang nakal main naikkan harga bisa ditindak,\" pungkasnya.(Sof/ANTARA)
BI Mengingatkan Risiko Stagflasi Global yang Masih Akan Membayangi Ekonomi RI
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mengingatkan risiko stagflasi global masih akan membayangi ekonomi Indonesia ke depan, meskipun telah banyak pemeringkat internasional yang masih sangat yakin dengan ekonomi di Tanah Air salah satunya S&P Global Ratings.Adapun S&P baru saja menaikkan peringkat proyeksi ekonomi Indonesia dari negatif ke stabil.\"Kami melihat situasi global ini masih sangat rentan sekali sehingga memang asumsi makro kita masih sangat rentan,\" kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, SeninIa menegaskan BI sendiri akan sangat berfokus kepada inflasi yang tahun ini kemungkinan akan melewati target dua persen sampai empat persen di tahun 2022, yakni di atas empat persen.Namun, inflasi akan kembali ke target pada tahun 2023 yakni dalam rentang dua persen sampai empat persen.Oleh karena itu, BI akan terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan, khususnya dari inflasi harga bergejolak dan dampak pada ekspektasi inflasi\"Dalam hal ini kami akan gunakan seluruh kebijakan yang kami miliki, termasuk penyesuaian suku bunga apabila terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti,\" tuturnya.Destry mengatakan saat ini inflasi inti masih berada dalam kisaran 3,6 persen dan BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).Selain itu, fokus bank sentral lainnya saat ini adalah nilai tukar rupiah yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup tinggi.Kendati kini terdepresiasi, dirinya memperkirakan tekanan kurs Garuda pada tahun 2023 akan lebih reda didukung kondisi fundamental dalam negeri, defisit transaksi berjalan yang lebih relatif kecil tahun 2022 dan 2023, cadangan devisa yang masih kuat, serta prospek perekonomian yang tetap baik.Adapun kebijakan BI ke depan adalah akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental dari kurs Garuda tersebut untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan makro ekonomi. (Ida/ANTARA)
BI Berpartisipasi Dalam Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) berpartisipasi dalam kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) yang diinisiasi oleh organisasi internasional kerja sama antara bank sentral, Bank for International Settlement (BIS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan BI dan BIS bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People\'s Bank of China (PBC). “Kerja sama RMBLA akan menjadi salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan ke depan pada saat terjadi volatilitas di pasar keuangan,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Minggu.Kegiatan itu dilakukan di sela-sela rangkaian sidang tahunan BIS di Basel, Swiss, Sabtu (25/06). Menurut Perry, RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool. Setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimum sebesar 15 miliar renminbi atau ekuivalen dalam dolar AS dan ditempatkan di BIS. Ia menuturkan kerja sama ini juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antara BI dan BIS yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, General Manager BIS Agustin Carstens, Gubernur Central Bank of Chile Rosanna Costa, Gubernur BNM Tan Sri Nor Shamsiah Mohd. Yunus, Chief Executive HKMA Eddie Yue, Managing Director MAS Ravi Menon, dan Gubernur PBC Yi Gang. (mth/Antara)
BKPM: Foxconn Minat Investasi Pengembangan "Smart City" IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city di ibu kota baru.Foxconn mengungkapkan minatnya pada pengembangan smart city melalui infrastruktur bus listrik (e-bus) dan jaringan IoT (Internet of Things).Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Chairman Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) Young Liu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Sabtu (25/6) pagi.\"Harapannya bisa betul-betul terjadi dan berjalan dengan baik. Mereka juga berkeinginan masuk investasi di IKN. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan IKN tidak ada investasi. Banyak yang masuk,\" kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan rencana investasi Foxconn, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk di Indonesia.Ada pun nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 miliar dolar AS dan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10.000 orang.Dalam hasil pertemuan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi rencana investasi Foxconn yang akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional dengan melibatkan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Kementerian Investasi/BKPM telah diperintahkan untuk melakukan pengawalan rencana investasi Foxconn sampai dengan terealisasi.\"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera mengawal sampai pada tahap eksekusi. Presiden berharap ini segera terealisasi dan satu konsep yang paling disenangi presiden ini adalah kolaborasi BUMN, PMA (penanaman modal asing) dan swasta nasional yg melibatkan pengusaha lokal dan UMKM,\" ungkap Bahlil. Bahlil mendorong agar rencana investasi Foxconn ini berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah dengan berbagai insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. KIT Batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, di mana saat ini telah masuk investasi dari Hyundai dan LG asal Korea Selatan.Chairman Foxconn Young Liu menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang akan sepenuhnya memfasilitasi investasi Foxconn. Foxconn menawarkan model bisnis baru yaitu BOL (Build, Operate, Localize) untuk investasinya di Indonesia.\"Adanya model bisnis baru BOL ini akan memungkinkan Foxconn dan perusahaan Taiwan lainnya untuk dapat bermitra lebih baik lagi dengan perusahaan Indonesia dalam membangun industri di sini,\" ujarnya.Chairman Young menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama antara Foxconn dengan pemerintah Indonesia ini dapat mencapai kesuksesan besar.Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik; industri baterai kendaraan listrik; dan industri pendukung: energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada tanggal 21 Januari 2022.Kerja sama yang disepakati meliputi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan melalui investasi pada baterai listrik, kendaraan listrik dan berbagai industri pendukungnya melalui skema kerja sama BOL tersebut di Indonesia. (mth/Antara)
Bank Dunia Setujui Dukungan Keuangan 750 Juta Dolar AS untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 17 Juni 2022 telah menyetujui dukungan keuangan terbaru kepada Pemerintah Indonesia senilai 750 juta dolar AS.Dukungan tersebut diberikan untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Menurut dia, reformasi fiskal akan mendukung pemulihan pasca pandemi di Tanah Air dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja.Dengan demikian, pembiayaan baru tersebut akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan.Adapun pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,\" tutur Sri Mulyani.Ia menambahkan, dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mendukung Indonesia mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.Bendahara Negara tersebut melanjutkan, pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, dan bagaimana anggaran dilaksanakan.Upaya ini akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya, meningkatkan hasil belanja pembangunan, dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional. (Sof/ANTARA)
The Global Fund Apresiasi G20 Indonesia dan Jajaki Peluang Kerjasama
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif The Global Fund Peter Sands mengucapkan selamat untuk Presidensi G20 Indonesia dan merasa terkesan atas proses G20 di bawah kepemimpinan Indonesia saat bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis.Direktur Sands juga berinisiatif menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk persiapan dan pelaksanaan \"The Global Fund’s 7th Replenishment Conference\".Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi The Global Fund yang telah mendukung dan membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. The Global Fund turut membiayai 18 laboratorium di Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Indonesia telah menerima 88 juta dolar AS alokasi dana bantuan dari The Global Fund.Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa peluang kolaborasi yakni studi proyek transformasi digitalisasi kesehatan, mekanisme pendanaan kesehatan, dan transformasi pada unit pelayanan kesehatan, serta riset dan pengembangan (R&D) pada sistem kesehatan di Indonesia.Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Direktur Sands sepakat bahwa kontribusi negara G20 untuk menjadi donor perlu ditingkatkan, khususnya jika ada pandemi di masa yang akan datang.Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang diterima dari pendanaan Financial Intermediary Fund (FIF) G20 yang terkumpul 1,1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan komitmen pendanaan FIF sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp742 miliar.Adapun The Global Fund merupakan penyandang dana terbesar di dunia untuk program pencegahan, pengobatan, dan perawatan AIDS, TBC, dan malaria yang berbasis di Jenewa, Swiss.Dalam upaya penanganan COVID-19, The Global Fund telah berkontribusi sekitar 5 miliar dolar AS untuk penangan pandemi, antara lain untuk tes, treatment, pengadaan oksigen, dan genomic sequencing.The Global Fund juga bermitra dengan COVAX untuk penyediaan vaksin COVID-19. Hingga Juni 2019 The Global Fund telah mengucurkan dana lebih dari 41,6 miliar dolar AS untuk mendukung program pendanaan AIDS, TBC, dan malaria.Khusus Indonesia, The Global Fund telah berkontribusi pada penanganan penyakit TBC yang memerlukan kontribusi dana sekitar 6,9 miliar dolar AS. (mth/Antara)
BI: Transaksi Digital Perbankan Naik Jadi Rp3.766,7 Triliun pada Mei
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking naik 20,82 persen pada Mei 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun.\"Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Dengan demikian, BI terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.Selain itu, ia menyebutkan nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 juga tumbuh 35,25 persen (yoy) mencapai Rp32 triliun.Begitu pula dengan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit yang mengalami peningkatan 5,43 persen (yoy) menjadi Rp630,9 triliun.Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, BI akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover dapat berjalan dengan lancar.Sementara itu sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Perry menuturkan pada 11-15 Juli 2022 BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022.\"Kegiatan tersebut sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia,\" tambahnya.Di sisi lain, ia mengungkapkan jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97 persen (yoy) mencapai Rp927,6 triliun.BI terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut APBN Mei Surplus Rp132,2 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun. (mth/Antara)
BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp32,54 Triliun per 22 Juni 2022
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melanjutkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp32,54 triliun sejak Januari hingga 22 Juni 2022.\"Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement,\" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam rangka koordinasi fiskal dan moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022.Di sisi lain, Perry menuturkan BI terus melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.Adapun penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun.Kendati begitu, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.Pada Mei 2022, ia menyebutkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,8 persen dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.\"Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif,\" ucap dia.Sementara itu, ia membeberkan likuiditas perekonomian pada Mei 2022 juga tetap longgar, yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37 persen (yoy) dan 12,15 persen (yoy). (mth/Antara)
Kemenkeu Menunda Penerapan Pajak Karbon pada Juli 2022
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kancaribu menyatakan pihaknya menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022.“Pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Febrio mengatakan saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh KementerianLlembaga (K/L), termasuk Kemenkeu.Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.Selain itu pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati.Sementara penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.“Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.Meski demikian ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang. (Sof/ANTARA)
POPULER
