EKONOMI
Menaker Berharap Australia Serap Lebih Banyak Tenaga Terja Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap Australia menyerap lebih banyak tenaga kerja terlatih dari Indonesia pada masa kepemimpinan perdana menteri yang baru.Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Selasa, Ida mengemukakan bahwa pemerintahan baru Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese menghadirkan optimisme bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.\"Kami optimis Australia dapat membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. Bidang-bidang seperti agrikultur, pertambangan, mekanik, dan hospitality (perhotelan/restoran) perlu kita eksplorasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang terlatih dari Indonesia,\" katanya.\"Optimisme ini akan mendorong kita untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga kerja sama ketenagakerjaan di antara kita bisa semakin berbuah nyata,\" kata Ida.Dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Australia sedang membahas penyusunan nota kesepahaman kerja sama mengenai penempatan tenaga kerja di sektor agrikultur.\"Kunjungan PM Albanese kepada Pak Joko Widodo semakin membuat kami ingin merealisasikan penempatan tenaga kerja ke Australia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disepakati,\" katanya.Ida mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di Australia akan mencakup tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan khusus.Tenaga kerja yang akan ditempatkan di Australia, ia melanjutkan, akan lebih dulu dilatih di balai-balai latihan kerja milik pemerintah, swasta, dan komunitas. (mth/Antara)
Arab Saudi Cabut Larangan Bepergian ke RI
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan keputusan pemerintah Arab Saudi mencabut larangan perjalanan warga negara itu ke Indonesia adalah hasil kolaborasi seluruh pihak yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di negara tersebut.Seperti diketahui, Sandiaga telah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi, saat pelarangan perjalanan warga negara itu ke tanah air diberlakukan.“Dengan dicabutnya larangan tersebut, diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan performa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,” ucap dia dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.Kata Menparekraf, Arab Saudi merupakan salah satu negara fokus pasar wisman yang memiliki potensi besar terhadap Indonesia.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Arab Saudi pada tahun 2019 sebesar 157.512 orang dengan rata-rata pengeluaran sebesar 2.277 dolar AS per wisman tiap kunjungan.\"Kunjungan wisman khususnya dari Arab Saudi diharapkan meningkatkan performa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,\" ujarnya.Karena itu, Sandiaga menyambut baik keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mencabut larangan perjalanan warga negara tersebut ke Indonesia.Sebelumnya, keputusan pencabutan larangan perjalanan warga negara Arab Saudi ke Indonesia disampaikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.\"Mencabut penangguhan perjalanan warga negara langsung atau tidak langsung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tulis Kementerian Dalam Negeri Saudi dalam akun Twitter resmi mereka. (Sof/ANTARA)
Anggota G20 Memberi Sinyal Positif Menjalin Kerja Sama Dengan RI
Jakarta, FNN - Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menyatakan bahwa beberapa anggota G20 telah memberi sinyal positif untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.“Sejauh ini banyak yang memberi sinyal positif. Saya kira selama ini hal yang wajar bahwa Presidensi itu punya kesempatan untuk menarik investasi dengan negara tertentu,” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin.Edi menyebutkan beberapa kerja sama ini antara lain oleh Australia yakni Perdana Menteri Anthony Albanese yang datang ke Indonesia pada Senin (6/6) untuk membawa misi kerja sama di bidang transisi energi.Selain Australia, Presiden Jerman juga akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat untuk membahas kerja sama mengenai energi hijau.Ia menjelaskan, Indonesia juga melibatkan kantor-kantor perwakilan di luar negeri untuk mengembangkan kerja sama bilateral tersebut termasuk melihat potensi yang bisa dikerjasamakan secara bilateral. “Kita lihat dan akurasi apakah bisa dimatangkan. Secara spesifik itu disusun, ada tim sendiri,” ujarnya.Tak hanya di bidang energi, kerja sama antara Indonesia dan negara anggota G20 juga melingkupi bidang lain seperti digital, kesehatan, hingga pendidikan yang turut dibantu oleh berbagai kementerian.Edi menegaskan hal ini membuktikan bahwa Presidensi G20 membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia terutama mengenai kerja sama bilateral maupun investasi.Ia melanjutkan, forum G20 tidak hanya menciptakan investasi dan kerja sama bilateral yang baru melainkan sekaligus memperbaiki kerja sama yang dulu penuh dengan hambatan.“Misalnya oh ini ada project di negara A tapi itu terhambat, nah dengan adanya G20 itu bagaimana mengurangi hambatan,” kata Edi.Terlebih lagi, Presidensi G20 Indonesia juga berupaya agar manfaat dari forum ini tidak hanya dapat dirasakan oleh domestik namun juga negara lain termasuk kepulauan kecil dan Afrika.“Makanya kami undang kelompok negara kepulauan kecil dan Afrika. Harapannya kita bisa memberikan manfaat ke mereka,” tegasnya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Tandatangani Kerja Sama Dngan Islamic Development Bank
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan Trans South-South Tahap 2 (TRSS-2).Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut mengatakan IsDB akan memberi pembiayaan sebesar 150 juta dolar AS dari total biaya pembangunan TRSS-2 sebesar 450 juta dolar AS melalui perjanjian ini disesuaikan dengan prinsip syariah islam.\"Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TRSS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh Jawa bagian selatan,\" kata Luky sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.Melalui pengembangan/pembangunan ruas jalan baru sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, jalan TRSS-2 dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna jalan.Ruas jalan tol yang akan dibangun berlokasi di Jawa Timur dan DI Yogyakarta dengan estimasi panjang sekitar 67,78 km yang meliputi jembatan sepanjang 443,1 m dan akan melewati wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar, Malang, dan Bantul.Selain dengan IsDB, pembiayaan infrastruktur ini juga dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), melalui modalitas pendanaan terpisah.Selanjutnya proses pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Saat ini Indonesia sedang melaksanakan lima proyek kegiatan yang dibiayai oleh IsDB di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, dan perhubungan dengan total nilai lebih dari 1 miliar dolar AS.Indonesia dan IsDB juga sedang merumuskan Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk periode 2022 – 2025 yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan melalui dua pilar, yaitu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. (Sof/ANTARA)
Pajak dari Program Pengungkapan Sukarela Terkumpul Rp12,56 Triliun
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari program pengungkapan sukarela (PPS) sejak Januari hingga 5 Juni 2022 pukul 23.00 WIB mencapai Rp12,56 triliun.\"Pajak ini berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp125,2 triliun,\" kata Suryo dalam Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta, Senin.Harta bersih yang dilaporkan berasal dari 61.351 wajib pajak dan 71.995 surat keterangan.Ia memerinci harta bersih yang dilaporkan terdiri dari deklarasi dalam negeri senilai Rp107,35 triliun, repatriasi sebesar Rp1,45 triliun, investasi sebanyak Rp7,1 triliun, serta deklarasi luar negeri sebesar Rp9,15 triliun.Suryo menyebutkan bahwa terdapat dua kebijakan PPS pada tahun ini, yakni kebijakan I untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh sebelum Desember 2015 dan kebijakan II untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh pada 2016-2020 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020.Dari kebijakan I, pajak berupa PPh yang terkumpul adalah sebesar Rp5,03 triliun dan dari kebijakan II sebanyak Rp7,52 triliun.Sementara, jumlah wajib pajak yang menjadi peserta PPS meliputi 16.156 wajib pajak dari kebijakan I dan 55.794 wajib pajak dari kebijakan II.Maka dari itu, Suryo mengimbau para wajib pajak bisa segera memanfaatkan PPS untuk melaporkan hartanya lantaran program tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2022. \"Kalau sudah selesai tidak akan ada kesempatan lagi,\" tegasnya. (Sof/ANTARA)
IHSG Awal Pekan Melemah Mengikuti Penurunan Wall Street
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan melemah mengikuti penurunan indeks saham utama di bursa saham Wall Street.IHSG dibuka melemah 19,79 poin atau 0,28 persen ke posisi 7.163,17. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,89 poin atau 0,47 persen ke posisi 1.038,65.\"Kami memperkirakan IHSG akan sideways pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional,\" tulis Tim Riset Samuel Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.Pada penutupan Jumat lalu (3/6), pasar AS ditutup melemah. Dow Jones melemah 1,05 persen, S&P 500 turun 1,63 persen, dan Nasdaq terkoreksi 2,47 persen.Data ketenagakerjaan non pertanian AS atau nonfarm payroll mencapai 390.000 tenaga kerja, di atas konsensus 328.000 tenaga kerja.Data tersebut tampaknya memicu kekhawatiran investor bahwa The Fed tidak akan mempertimbangkan opsi untuk menahan suku bunga acuan dan kenaikan suku bunga acuan yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan memicu resesi.Sejumlah data ekonomi penting akan dirilis pekan ini, termasuk inflasi (CPI) AS untuk bulan Mei (konsensus 8,3 persen) serta inflasi inti (konsensus 5,9 persen).Selain itu, European Central Bank (ECB) akan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada kuartal III 2022 mendatang.Di sisi lain, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun menguat ke level 2,96 persen, dan indeks dolar AS menguat 0,35 persen ke level 102,18.Dari pasar komoditas terpantau bergerak beragam pada Jumat (3/6) kemarin. Harga minyak WTI menguat 2,9 persen ke level 120,26 dolar AS per barel dan Brent menguat 2,95 persen ke level 121,08 dolar AS per barel.Sedangkan harga batubara relatif datar di level 412,5 dolar AS per ton, nikel melemah 0,83 persen ke level 26.157 dolar AS, CPO melemah 0,65 persen ke level 6.704 ringgit, dan emas terpantau turun ke level 1.865 dolar AS per troy ounce.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 35,09 poin atau 0,13 persen ke 27.796,66, indeks Hang Seng naik 468,67 poin atau 2,26 persen ke 21.166,03, dan indeks Straits Times turun 13,38 poin atau 0,41 persen ke 3.218,59. (Ida/ANTARA)
Rupiah Diproyeksikan Melemah Dipicu Kekhawatiran Naiknya Inflasi
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diproyeksikan melemah dipicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap kenaikan inflasi.Rupiah pagi ini bergerak melemah 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.456 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.433 per dolar AS.\"Nilai tukar rupiah mungkin bisa melemah terhadap dolar AS hari ini dengan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kenaikan inflasi,\" kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Senin.Ariston menyampaikan, naiknya kembali harga minyak mentah dunia menjadi pemicu kekhawatiran inflasi. Harga minyak mentah naik ke kisaran 120 dolar AS per barel setelah Arab Saudi menaikkan harga penjualan minyaknya.Sebelumnya, harga minyak sudah naik karena larangan ekspor minyak mentah Rusia ke Eropa diberlakukan, yang menambah ketatnya suplai minyak.Selain itu, lanjut Ariston, prospek kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed yang agresif juga masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar lainnya termasuk rupiah terhadap dolar AS.\"Di sisi lain, minat investor yang masih tinggi ke pasar saham Indonesia karena kondisi ekonomi Indonesia yang membaik, bisa menahan pelemahan rupiah,\" ujar Ariston.Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak melemah ke kisaran Rp14.450 per dolar AS hingga Rp14.480 per dolar AS dengan support di kisaran Rp14.400 per dolar AS.Pada Jumat (3/6) lalu, rupiah ditutup menguat 47 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp14.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.480 per dolar AS. (Ida/ANTARA)
Importir Wajib Menyerap Kedelai Petani Lokal
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi mewajibkan para importir untuk menyerap kedelai petani lokal sebagai upaya penguatan stok kedelai nasional.Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin,mengatakan penguatan stok tersebut merupakan upaya menciptakan ekosistem pangan dalam negeri dan menjaga ketersediaan pangan kedelai.Upaya tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BUMN pangan, Bulog, swasta dan asosiasi.“Di Indonesia marketnya sudah ada karena minat konsumsi kedelai seperti tahu tempe cukup tinggi. Saat kedelai harganya baik, bahkan lebih baik dari luar negeri, ini kesempatan kita untuk menanam kedelai. Memang butuh proses menanam dan bibitnya yang perlu disiapkan, namun gerakan menanam kedelai ini juga yang diamanahkan Presiden Joko Widodo,\" katanya.Kepala Badan Pangan Nasional mengungkapkan bahwa minat petani untuk menanam kedelai masih minim dibandingkan seperti padi dan tebu, lantaran harga kedelai di tingkat petani masih rendah sehingga berdampak pada keengganan menanam kedelai.Sebelumnya, lanjut Arief, Holding BUMN pangan ID FOOD melalui PT Sang Hyang Seri telah memulai budidaya penanaman kedelai di areal lahan pertanian milik PT SHS di Sukamandi, Subang Jawa Barat sejak Maret 2022 bekerja sama dengan akademisi Universitas Gadjah Mada.\"Jaga harga kedelai di tingkat petani dan serap produksinya menjadi pendorong untuk meningkatkan minat menanam kedelai dan penguatan stok kedelai nasional,\" kata Arief.Dia menyebut bahwa harga acuan kedelai di tingkat petani saat ini di kisaran Rp8.500 per kg. Oleh karena itu Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya akan menyiapkan regulasi baru harga acuan kedelai di tingkat petani.Badan Pangan Nasional berperan untuk memperbarui harga acuan mengikuti perkembangan sarana produksi yang dibutuhkan petani, memperhatikan situasi perdagangan global, serta menjamin kepastian harga dan pasar bagi produk petani. Dengan begitu diharapkan petani dapat terlindungi dan bisa mengembangkan produksinya, serta secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor kedelai. (Ida/ANTARA)
Luhut Jamin Pasokan dan Harga Minyak Goreng Curah di Pasaran
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pasokan dan harga minyak goreng di pasaran dengan penyempurnaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).Oleh karena itu, ia pun mengimbau masyarakat tidak panik, galau, dan khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat.\"Selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO),\" katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu.Menurut Luhut, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik di harga yang terjangkau selepas pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dicabut.\"Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik, atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi,\" tegasnya.Mantan Menko Polhukam itu pun menjelaskan, jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni 2022 sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah itu lebih tinggi 50 persen dibandingkan kebutuhan domestik.\"Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu hingga Rp15 ribu sekian,\" katanya.Pemerintah, lanjut Luhut, juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi itu ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini dengan baik.Pemerintah juga akan memberikan kompensasi penambahan biaya angkut agar program minyak goreng curah untuk rakyat itu bisa dijangkau di seluruh pelosok Tanah Air.Luhut menerangkan alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi tapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO.\"Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya,\" katanya.Sementara itu, terkait kewajiban harga domestik (DPO), pemerintah tidak hanya menerapkannya terhadap produsen CPO dan minyak goreng tapi juga hingga tingkat distributor.Penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh satgas di lapangan yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan hingga pemda terkait. (mth/Antara)
Mendag: Pengajuan Ekspor CPO Dilakukan Secara Elektronik
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022, ditetapkan bahwa pengajuan persetujuan ekspor (PE) dilakukan secara elektronik.\"Pokok aturan dari Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang pertama yaitu pengajuan PE dilakukan secara elektronik,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers secara virtual, Minggu.Diketahui, Permendag tersebut mengatur tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, pengaturan kembali ekspor CPO tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri.Menurut aturan pokok pada permendag tersebut, permohonan pengajuan PE disampaikan secara elektronik kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).Permohonan dilengkapi dengan menyampaikan data elektronik hasil validasi pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) CPO dan atau pemenuhan DMO minyak goreng curah yang telah divalidasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan.Selanjutnya, ketentuan ekspor berlaku untuk produk CPO dan turunannya, yakni 12 pos tarif dan lima komoditi yang mencakup Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).Selain itu, PE diterbitkan secara otomatis melalui INATRADE dan diteruskan ke SINSW. Dengan demikian, PE akan terkirim secara otomatisdi SINSW dengan mencantumkan QR Code. PE berlaku selama enam bulan dan dapat dilakukan perubahan data.\"Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data dan informasi. Dan apabila terbukti tidak sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi,\" ujar Mendag.Terakhir, Mendag menyampaikan bahwa pengawasan dan monitoring dilakukan oleh tim monitoring gabungan yang terdiri dari unsur gabungan Kemendag, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenko Maritim dan Investasi.Kemudian, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan Kementerian Lembaga lainnya, dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perlundungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono. (mth/Antara)
