EKONOMI
Pendapatan Iklan TikTok Ditaksir Lebih Dari Rp158 Triliun Tahun Ini
Jakarta, FNN - Pendapatan iklan aplikasi berbagi video TikTok kemungkinan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022, menjadi lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp158 triliun.Angka tersebut melebih penjualan gabungan dari saingannya, Twitter dan Snap, menurut perusahaan riset Insider Intelligence, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Selasa.Twitter dan Snapchat masing-masing diharapkan menghasilkan 5,58 miliar dolar AS atau Rp80 triliun dan 4,86 miliar AS atau Rp69 triliun dari pendapatan iklan untuk tahun 2022. Nilai gabungan kedua aplikasi masih kurang dari yang diproyeksikan untuk TikTok.TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, merupakan salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif.\"Basis pengguna TikTok telah meledak dalam beberapa tahun terakhir, dan jumlah waktu yang dihabiskan pengguna untuk aplikasi itu luar biasa,\" kata Debra Aho Williamson, analis di Insider Intelligence.Hampir lebih dari setengah dari pendapatan iklan TikTok tahun ini diharapkan datang dari Amerika Serikat, meskipun ada kekhawatiran peraturan atas data pengguna dari AS yang diteruskan ke China, demikian Reuters dikutip pada Selasa. (mth/Antara)
Kemenperin Larang Industri Gunakan BBM Solar Bersubsidi
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau pelaku industri tidak menggunakan BBM subsidi seperti Biosolar untuk proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi agar pasokan BBM subsidi tersebut tepat sasaran. “Kami telah meminta masing-masing direktorat di lingkungan Kemenperin untuk mengimbau seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada tahun 2021 kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, melonjak dari 214,9 juta liter pada 2019.Menperin meyakini sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.Perpres itu menyebutkan solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.BBM tertentu jenis solar dikenakan aturan wajib dicampur dengan Biodiesel FAME dengan komposisi 30 persen (B30) dan selisih harga pencampurannya ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit, sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2018.“Jadi, industri harus menggunakan BBM diesel khusus untuk industri, yang skema pendistribusiannya berbeda dengan BBM jenis tertentu solar bersubsidi. Terdapat perbedaan spesifikasi BBM industri (Industrial Diesel Oil/IDO) dengan BBM solar atau B30 bersubsidi (Automotive Diesel Oil/ADO) yang apabila dipaksakan digunakan akan merusak mesin industri,” kata Menperin.Pengawasan penggunaan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi akan dilakukan oleh Kepolisian RI bekerja sama dengan Penyidik PNS (PPNS) yang terkait.Khusus untuk kegiatan ekspor ilegal BBM jenis solar, telah dibentuk Satuan Tugas Anti-Illegal Export BBM Solar di bawah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang menyatukan langkah pengamanan perbatasan dari penyalahgunaan BBM solar untuk kegiatan yang melawan hukum.Satgas khusus ini beranggotakan kementerian terkait seperti Kemenperin yang diwakili oleh Inspektorat jenderal, Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, hingga Badan Keamanan Laut. (mth/Antara)
Teten: Pelaku UMKM Harus Manfaatkan "Business Matching" Tahap II
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan business matching belanja produk dalam negeri tahap II merupakan pasar khusus (captive market) yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.“Pada tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.Business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun, lalu mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian juga meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.“Produk dalam negeri kita sangat berkualitas. Jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri,” ujarnya.Dia mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pelaku importir yang diharapkan dapat bermitra dengan UKM untuk memproduksi berbagai produk di dalam negeri.“Kami coba menghadirkan produk unggulan dalam negeri dan yang bisa digunakan untuk substitusi impor,” ungkap Menkop.Untuk pengawasan pemanfaatan anggaran belanja K/L dan Pemda dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II terdiri dari empat kategori. Pada hari pertama ialah produk alat kesehatan, wellness, dan K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dari 11-12 April 2022.Memasuki hari kedua akan diikuti produk alat berat, manufaktur, dan pertanian pada 14-15 April 2022. Untuk hari ketiga akan dipamerkan produk teknologi informasi, komunikasi, dan digital pada 17-18 April 2022.Terakhir ialah pameran produk jasa tenik dan 17 sub sektor produk industri kreatif lainnya pada 20-21 April 2022.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” kata Hanung. (mth/Antara)
Luhut: Pemerintah Sedang Lakukan Transformasi Digital Skala Raksasa
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa (gigantic transformation) dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara.Karena itu, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 Maret 2022, terealisasi.“Kita harus mengeksekusi nilai komitmen Rp539 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin. Jika nilai komitmen PDN di Bali terealisasi, lanjutnya, maka akan menciptakan antara lain efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, dan penambahan perolehan pajak. Hal ini dinilai juga bakal mendorong generasi muda melakukan berbagai kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.“Ini sebenarnya dampak dari COVID-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” ujar Luhut.Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.Pembelian tersebut dilakukan melalui aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut dia, adanya sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan itu membutuhkan proses panjang mengingat pemerintah tengah melakukan transformasi digital dalam skala sangat besar.“Dengan digitalisasi, nanti korupsi pun akan kurang karena adanya transparansi,” kata Menko Marves.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun.Kedua, mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian, meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.Lebih jauh, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II akan memamerkan produk alat kesehatan, wellness, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), alat berat, manufaktur, pertanian, teknologi informasi, komunikasi, digital, dan produk dari 17 sub sektor produk industri kreatif.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” ungkap Hanung. (mth/Antara)
Masyarakat Jangan Ragu Menolak Transaksi dengan Uang Diduga Palsu
Jakarta, FNN - Polisi mengimbau masyarakat untuk jangan ragu menolak jika ada kecurigaan penggunaan uang palsu dalam transaksi perdagangan, menyusul meningkatnya peredaran uang menjelang Lebaran ini.Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Iqbal Alqudusy, dalam siaran pers di Semarang, Senin, mengatakan, transaksi ekonomi dan peredaran uang meningkat pada bulan Ramadhan ini. \"Kalau ada kecurigaan adanya uang palsu jangan ragu menolak dan meminta penggantinya,\" katanya.Namun jika sudah terlanjur menerima pembayaran dengan uang yang diduga palsu, ia mengimbau uang itu disimpan dan jangan digunakan lagi. \"Segera lapor ke polisi atau memjnta klarifikasi Bank Indonesia tentang kepastian keaslian uang yang diterima,\" tambahnya.Menurut dia, terdapat ancaman pidana terhadap yang dengan sengaja mengedarkan atau menggunakan uang palsu sehingga dia meminta masyarakat tidak ikut terlibat dalam kejahatan itu.Adapun salah satu upaya untuk menekan peredaran uang palsu, menurut dia, yakni dengan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti dan berhati-hati jika memang harus melakukan transaksi keuangan secara tunai. (Ida/ANTARA)
DPR Minta Kementan Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan
Jakarta, FNN - Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) memitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sekaligus menjaga agar tidak terjadi gejolak harga pangan.\"Komisi IV sekali lagi mengingatkan agar dalam menyusun program rencana dan anggaran harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,\" kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementan di Jakarta, Senin.Sudin juga menyampaikan Komisi IV DPR meminta Kementan menjaga pasokan pangan pokok di seluruh Indonesia guna menjaga kestabilan harga, sehingga tidak terjadi gejolak di pasaran.\"Komisi IV mengingatkan agar pemerintah menjamin ketersediaan pangan di semua daerah untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional,\" kata Sudin.Untuk menjamin kestabilan harga dengan tersedianya pasokan pangan, kata Sudin, Komisi IV meminta agar Kementan membenahi data stok pangan agar lebih valid sesuai dengan ketersediaan yang ada di lapangan.Sudin mengatakan data yang belum tersinkronisasi terkait pencapaian produksi komoditas pokok dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan, khususnya bidang pertanian, yang dikhawatirkan target pembangunan pertanian tidak tercapai.\"Pada akhirnya hal tersebut dapat merugikan petani. Untuk itu sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian jadi hal yang mendesak untuk dilakukan secara berkala,\" kata Sudin.Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam RDP tersebut menyampaikan stok pangan pokok hingga akhir tahun 2022, terlebih untuk kebutuhan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dipastikan aman.\"Kondisi ketersediaan pangan Januari-Desember 2022 berdasarkan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, dan lainnya ketersediaannya relatif aman,\" kata Mentan. (Ida/ANTARA)
Sri Mulyani Sebut Kolaborasi G20 Maupun ASEAN Perlu Terus Diperkuat
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan.Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.\"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu,\" kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9 persen di tahun 2021, seiring dengan itu Indonesia mampu tumbuh positif 3,69 persen pada tahun lalu.Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020 di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong alias burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Menkeu menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan untuk penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).Ia berharap bauran pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral, swasta, mitra bilateral, dan lain-lain bisa semakin mendukung transisi yang adil dan terjangkau.Terkait digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ASEAN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital, mulai dari teknologi yang digunakan hingga pengembangan produk keuangan baru.Selain itu, kerja sama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara komite kerja ASEAN.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.\"Potensi dari integrasi dan kerja sama antara negara tersebut diharapkan berdampak signifikan untuk pemulihan pasca-pandemi di kawasan,\" tambah Sri mulyani.Di akhir pertemuan, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN 2022 dan sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang.Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan. (mth/Antara)
Subsidi BBM dan LPG Agar Harga Tetap Terjangkau
Jakarta, FNN - Pemerintah memberikan subsidi besar untuk dua jenis bahan bakar minyak, yaitu Solar dan Pertalite serta LPG kemasan 3 kilogram agar harga tetap terjangkau karena pemanfaatannya untuk konsumen masyarakat bawah.Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan harga jual Solar dan belakangan Pertalite yang menjadi BBM penugasan serta LPG 3 kg merupakan domain pemerintah.“Untuk Pertalite kemungkinan pertimbangan karena volumenya cukup besar jadi ada kehati-hatian dari Pemerintah untuk menaikkan harganya,” katanya di Jakarta, Sabtu.Subsidi Solar sebesar Rp7.800 per liter dari harga beli masyarakat sebesar Rp5.150 per liter, subsidi Pertalite Rp4.000-Rp4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp7.650 per liter. Sedangkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp12.450 per kg atau Rp33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp20 ribuan per tabung.Komaidi menegaskan harga jual Solar, Pertalite dan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah masih di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian BBM pada tiap-tiap negara bisa berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pada biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, margin usaha, dan pajak BBM pada masing-masing negara.Harga keekonomian BBM adalah harga jual BBM yang telah mengakomodasi semua variabel pembentuk harga. Adapun variabel pembentuk harga jual BBM adalah biaya bahan baku, biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, margin usaha, dan pajak.\"Kenapa, misalnya, harga BBM di Malaysia lebih murah dibandingkan Indonesia, karena subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warganya juga berbeda,” ujarnya.Berdasarkan data, harga BBM di Indonesia termasuk sebagai salah satu yang termurah di regional. Harga BBM Indonesia hanya tercatat lebih tinggi dibandingkan Malaysia karena pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan subsidi untuk BBM yang dijual di dalam negeri mereka.\"Untuk RON 95, Malaysia menetapkan Rp6.965 per liter. Indonesia setara Rp16.500, lebih murah ketimbang Singapura Rp30.208, Thailand Rp19.767 per liter, Filipina Rp20.828 per liter, Vietnam Rp18.647 per liter, dan Kamboja Rp20.521 per liter,” katanya.Harga BBM Indonesia menggunakan rujukan Permen ESDM No.20/2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga BBM RON 92 (jenis BBM umum) dihitung menggunakan formula biaya perolehan (bahan baku & pengolahan) + biaya distribusi + biaya penyimpanan +margin usaha + PPN + PBBKB.\"Berdasarkan formulasi tersebut harga keekonomian BBM RON 92 saat ini berada pada kisaran Rp15.000 – Rp17.000 per liter,\" ujarnya.Namun, Pertamina menetapkan harga jual BBM RON 92 atau Pertamax per 1 April 2022 sebesar Rp12.500 setelah hampir tiga tahun lamanya tidak mengalami penyesuaian. Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, terutama harga minyak mentah dunia dan kurs dolar AS terhadap mata uang rupiah serta daya beli masyarakat. Padahal, beberapa pesaing Pertamina berkali-kali menaikkan harga, termasuk terakhir pada pertengahan pekan ini.Hingga akhir pekan ini, Pertamax adalah satu-satunya BBM RON 92 paling murah harganya. Sementara badan usaha lain kembali menaikkan harga BBM RON tersebut. Vivo misalnya, menaikkan Revvo 92 (RON) 92 menjadi Rp12.900 dan BP 92 (RON 92) yang dijual di SPBU BP-AKR Rp12.990. Adapun V-Power (RON 92) Shell dijual Rp16.500 per liter.Hans Kwee, analis komoditas yang juga Direktur Ekuator Swarna Investama, mengatakan wajar bahwa harga BBM termasuk juga LPG, saat ini dalam tren naik karena kedua komoditas tersebut mengalami gangguan pasokan akibat geopolitik global. Sebagian besar kenaikan akhir-akhir ini karena perang di Ukraina di mana negara anggota NATO mengurangi pembelian gas dan minyak Rusia dan mencari sumber lain.Hans mengapresiasi sikap pemerintah dan Pertamina yang tidak menaikkan harga Biosolar, Pertalite, dan LPG 3 kg. Pasalnya, ketiga komoditas tersebut dikonsumsi masyarakat kelas menegah ke bawah dan dipakai untuk transpostasi publik dan barang dan jasa.\"Bila tiga komponen ini naik, inflasi akan naik tinggi dan daya beli masyarakat kelas menegah ke bawah akan sangat terganggu,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Dolar Raih Naik Mingguan Terbesar Sebulan Karena Pesan "Hawkish" Fed
New York, FNN - Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya membukukan persentase kenaikan mingguan terbesar dalam sebulan pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), didukung oleh prospek langkah pengetatan Federal Reserve yang lebih agresif untuk mengekang inflasi yang melonjak.Indeks dolar juga naik ke 100 untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun. Indeks naik setinggi 100,19, tertinggi sejak Mei 2020. Indeks sedikit berubah hari ini di 99,822, dan naik 1,3 persen pada minggu ini.Greenback menguat terhadap sekeranjang enam mata uang selama sebulan terakhir, terutama versus euro, yang telah ditekan oleh kekhawatiran investor tentang biaya ekonomi perang di Ukraina dan pemilihan presiden yang berpotensi menyebabkan ketegangan di Prancis.Jonas Goltermann, ekonom pasar senior di Capital Economics, mengatakan bahwa \"pesan hawkish Fed tentang pengetatan kuantitatif, risiko sanksi baru di Eropa dan pergeseran jajak pendapat yang mendukung kandidat sayap kanan Marine Le Pen menjelang pemilihan presiden Prancis telah memberi tekanan pada sentimen risiko, terutama di Eropa.\"Rilis minggu ini dari risalah pertemuan Fed Maret menunjukkan \"banyak\" peserta siap untuk menaikkan suku dalam kenaikan 50 basis poin dalam beberapa bulan mendatang.Di sisi lain reli dolar, euro turun ke level terendah satu bulan di 1,0837 dolar. Terakhir berpindah tangan di 1,0853 dolar, melemah 0,3 persen hari ini. Euro telah jatuh dalam tujuh sesi berturut-turut.Risalah pertemuan dari Bank Sentral Eropa (ECB) yang diterbitkan pada Kamis (7/4/2022) menunjukkan para pembuat kebijakan tertarik untuk bertindak memerangi inflasi, tetapi zona euro sejauh ini telah mengambil taktik yang lebih hati-hati daripada bank sentral lainnya, sehingga melemahkan euro.Risalah ECB disajikan sedikit berbeda dengan komentar baru-baru ini oleh pembuat kebijakan, meskipun pengertiannya adalah bahwa bank hanya menunggu data selama beberapa bulan mendatang yang menunjukkan dampak dari harga energi yang lebih tinggi dan perang di Ukraina untuk memutuskan kapan harus menaikkan suku bunga terlebih dahulu - apakah itu di kuartal ketiga atau kuartal keempat,\" tulis Shaun Osborne, kepala strategi valas di Scotiabank di Toronto, dalam sebuah catatan penelitian.\"Dalam kedua skenario, kami tidak mengantisipasi lebih dari 50 basis poin dalam pengetatan dari ECB tahun ini, yang hanya sebanyak yang akan dilakukan The Fed dalam satu pertemuan, bulan depan.\"Persaingan pemilihan yang semakin ketat di Prancis antara Presiden Emmanuel Macron dan kandidat sayap kanan Le Pen telah menambah tekanan pada euro, meningkatkan kekhawatiran investor tentang arah masa depan ekonomi terbesar kedua di zona euro itu. Macron masih unggul dalam jajak pendapat.Dolar naik terhadap yen Jepang, mencapai 124,67 yen, tertinggi dalam lebih dari seminggu dan mendekati level tertinggi tujuh tahun bulan lalu di 125,1 yen. Dolar terakhir naik 0,3 persen pada 124,355 yen dan 1,5 persen lebih tinggi pada minggu ini.Yen telah stabil bulan ini setelah jatuh pada Maret, tetapi tetap di bawah tekanan karena AS menaikkan suku bunga dan bank sentral Jepang melakukan intervensi di pasar obligasi untuk mempertahankan suku bunga rendah.Sterling melemah terhadap dolar, dan terakhir turun 0,3 persen pada 1,3035 dolar. (mth/Antara)
Dukungan Internasional Dibutuhkan Indonesia Guna Percepat Penurunan Emisi
Jakarta, FNN - Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional dalam rangka mewujudkan komitmen, baik untuk target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060 sesuai hasil COP-26 Glasgow.\"Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Dadan Kusdiana melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE.Ia memaparkan, langkah pertama adalah mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW).Kebijakan selanjutnya, ujar dia, adalah berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap, serta mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Pemerintah, menurut Dadan, telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW.Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar 1.042 miliar dolar AS hingga 2060 sehingga dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap tax, serta pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan.Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.\"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,\" jelasnya.Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah.Selain itu, ujar Tara, penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih. Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.Ia memaparkan, ada berbagai skema penyaluran \'subsidi\' untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. (Ida/ANTARA)
POPULER
