EKONOMI
Sri Mulyani Sebut Aset Keuangan Syariah RI Capai 143,7 Miliar Dolar
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember 2021 mencapai 143,7 miliar dolar AS.\"Ini sudah menikmati tingkat pertumbuhan positif sebesar 13,82 persen,\" kata Sri Mulyani dalam acara Global Islamic Investment Forum (GIIF) di Jakarta, Jumat.Dengan demikian, pangsa pasar keuangan syariah domestik mencapai 10,6 persen pada tahun lalu. Aset dan pangsa pasar keuangan syariah tersebut, kata dia, menunjukkan potensi Indonesia yang sangat kuat di sektor keuangan berbasis syariah, yang juga selaras dengan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG).Pembiayaan sosial seperti zakat pun pada tahun lalu telah terealisasikan 3,8 persen dari potensinya, yakni Rp327 triliun.\"Potensinya sangat besar dan kini sedang dikembangkan,\" ujarnya.Sri Mulyani menuturkan pemerintah saat ini juga sedang mempromosikan lebih banyak instrumen keuangan sosial, misalnya Cash Waqf Linked Sukuk (CLSW) yang menciptakan potensi ekonomi Indonesia cukup besar.Langkah tersebut akan diteruskan agar seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bisa digapai oleh Indonesia. Di sisi lain, katanya kepopuleran penerapan ESG dalam keuangan syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sangat selaras.\"Kami percaya bahwa kesesuaian nilai dan prinsip Islam dengan prinsip ESG akan memberikan lahan subur bagi pengembangan investasi yang berbasis dan konsisten dengan ESG, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam,\" tutup Bendahara Negara tersebut. (mth/Antara)
"Blangkon Jateng", E-katalog Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah
Jakarta, FNN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jajarannya sudah menggunakan katalog elektronik \"Blangkon Jateng\" (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk mempromosikan produk-produk unggulan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). \"Alhamdulillah di Jateng sudah berjalan, e-katalog kita sudah jalan bernama Blangkon Jateng. Jadi begitu LKPP punya ide memasukkan UMKM ke e-katalog, kita langsung komunikasi dan kita undang,\" kata Ganjar melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Semarang, Jumat. Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi arahan Presiden Joko Widodo tentang Aksi Afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) kepada Menteri dan Kepala Daerah di Bali. Orang nomor satu di Jateng itu menilai arahan Presiden Jokowi sangat jelas sehingga semua pihak harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri. \"Kalau 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri khususnya UMKM, maka ini betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,\" ujarnya.Ganjar sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa sudah saatnya Indonesia bangga pada produk dalam negeri sebab banyak industri dalam negeri dan juga UMKM yang produknya tidak kalah dengan produk impor. \"Namun ada juga yang harus kita dampingi, apakah izinnya, kapasitasnya, akses permodalannya dan lainnya. Kalau 40 persen anggaran digunakan, maka ini akan menjadi \'captive market\' dan produsen bisa memenuhi,\" katanya. E-katalog, lanjut Ganjar, menjadi solusi paling bagus untuk persoalan ini dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah membuat terobosan agar produk dalam negeri maupun produk UMKM bisa masuk ke dalam e-katalog. \"E-katalog Blangkon Jateng sudah sejak tahun lalu berjalan,\" ujar politikus PDI Perjuangan itu. (Sof/ANTARA)
Diprediksi Harga Pertamax Bisa Menembus Rp16.000 per Liter
Jakarta, FNN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi harga keekonomian bahan bakar minyak RON 92 jenis pertamax bisa menembus Rp16.000 per liter pada April 2022. Hingga akhir Maret 2022, harga minyak dunia masih tinggi di atas 100 dolar AS per barel, demikian halnya dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari memicu harga keekonomian pertamax melambung. \"Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Agung menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mencermati harga minyak tersebut, karena apabila berkepanjangan akan menimbulkan beban beban bagi APBN, Pertamina, dan sektor lainnya.Perkembangan sementara ICP bulan Maret 2022 per tanggal 24 tercatat sebesar 114,55 dolar AS per barel. Konflik geopolitik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa. \"ICP sementara bulan Maret 2022 per tanggal 24 sebesar 114,55 dolar AS per barel, padahal per tanggal 1 Maret sebesar 110,14 dolar As per barel. Bahkan ICP rata-rata bulan Februari sebesar 95,7 dolar AS per barel. Jadi masih tinggi trennya,\" jelas Agung. Lebih lanjut ia menyampaikan batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 untuk bulan Maret 2022 sebesar Rp14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum. Adapun dalam menghitung harga keekonomian atau batas atas bulan Maret tersebut, mempertimbangkan realisasi perkembangan harga bulan sebelumnya, yaitu Februari. Padahal Februari 2022, harga minyak belum setinggi bulan ini. (Sof/ANTARA)
Teten: Kuatkan Ekonomi Nasional dengan Beli Produk Lokal
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi dalam negeri dengan membeli produk lokal.“Belanja pemerintah/BUMN/pemerintah daerah, termasuk konsumsi rumah tangga masyarakat, harus dioptimalkan untuk membeli produk dalam negeri. Ini yang akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya saat konferensi pers Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara virtual, Jakarta, Jumat.Seperti diketahui, alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah harus menyerap dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebesar 40 persen.Kewajiban optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN sebesar 40 persen atau senilai Rp400 triliun itu dinilai akan mendorong para pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.Dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyederhanakan regulasi guna mempercepat penyerapan produk dalam negeri dengan menghapuskan persyaratan yang menghambat upaya tersebut.Afirmasi dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung percepatan itu juga dianggap sebagai bentuk dukungan yang memudahkan proses penyerapan produk UMKM ke K/L/pemerintah daerah.“Tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan Kemenkop-UKM,” ujar Menteri Teten.Pihaknya akan fokus melakukan pendampingan dan kurasi produk UMKM. Dari segi pembiayaan, sudah tak lagi menjadi persoalan, sehingga UMKM diminta dapat fokus memproduksi dalam jumlah yang besar.Kemenkop dinyatakan telah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan diproduksi dari dalam negeri. Menkop menuturkan bahwa importir akan digandeng untuk mengalihkan produksi ke dalam negeri.\"Kami sudah ada pembicaraan dengan importir dan mereka bisa. Saya sudah tanya apa saja masing-masing kementerian (dan lembaga) yang masih impor untuk dan bisa dibikin di dalam negeri,\" ungkap dia.Sebagaimana yang diingatkan oleh Presiden Jokowi, tuturnya, konsumsi masyarakat melalui e-commerce cross border perlu menjadi perhatian pula karena masih banyak yang melakukan pembelian produk impor.Lebih lanjut, Teten memperingatkan e-commerce cross border agar mewaspadai oknum-oknum yang menjual produk impor, namun mengatasnamakan UMKM lokal.\"Sebelum pandemi (COVID-19) kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri, bukan hanya pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, tapi masyarakat dan e-commerce,\" kata Menkop. (mth/Antara)
Presiden Ingatkan Seluruh Jajaran Cegah Inflasi Dampak Tekanan Global
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga terjadinya konflik militer di Ukraina.“Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat.Presiden mengatakan ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh negara-negara dunia karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara.Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia, ujar Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen.“Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” urai Presiden.Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan “memutar otak” untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak.Dalam dua pekan terakhir, Presiden menyebutkan dirinya dihubungi langsung melalui telepon oleh Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz.“Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden.Oleh karena kenaikan harga minyak, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Namun, jika terjadi kenaikan BBM di Indonesia, Presiden mengkhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat.“Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya.Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum.“Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden.Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi.“Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Belum Ada Regulasi yang Mengatur Robot Trading
Jakarta, FNN. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading atau perdagangan secara robot di Indonesia.\"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan kajian,\" kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis.Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. \"Karena kalau kita trading saham, forex atau apapun kita kan harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah robot itu dibikin untuk menggantikan kita,\" ujar Wisnu.Tetapi, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat keputusan, karena robot trading hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.\"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang teluk. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga,\" ujar Wisnu.Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, maka akan benar-benar membantu penggunanya.Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponansial.Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi, namun pemerintah, tambah Wisnu, selalu berusaha agar tidak ketinggalan.(Sof/ANTARA)
Nilai Komitmen Rp214 T dari "Business Matching" Belanja PDN
Jakarta, FNN. Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022 berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.Kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.\"Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, Kamis.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,\" katanya.Menperin menjelaskan, Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Karena setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya.Menurutnya, kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan juga adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap.\"Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian,\" ungkap Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia berharap, komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.Pada kegiatan itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun.Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori pemerintah kota/kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. \"Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer,” ujar Menteri Tito.Ia menambahkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.Selain itu, mengumumkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). \"Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri,\" kata Mendagri. (Sof/ANTARA)
Kemenkeu: Kekayaan Negara Harus Dikelola Demi Kemakmuran Rakyat
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menegaskan jajarannya harus mampu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya dalam acara Gebyar Lelang Produk UMKM di Jakarta, Kamis.Rionald mengatakan salah satu upaya DJKN untuk mengelola kekayaan negara secara baik adalah dengan membangun lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.Lelang yang transparan dan kompetitif itu akan mampu menjadi instrumen jual dan beli yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat.Menurut Rionald, sejak Vendu Reglement Staatblad diundangkan pada 114 tahun lalu dan menjadi dasar hukum penjualan secara lelang di Indonesia ternyata lelang telah berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat.Ia menuturkan selama 114 tahun kegiatan lelang telah mendorong serta mewarnai perekonomian nasional melalui penjualan barang yang mencerminkan fungsi publik dan privat.Oleh sebab itu, DJKN juga terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan lelang seperti mengadopsi teknologi hingga tercipta portal lelang.go.id pada 2018 lalu.“Salah satu manifestasi visi dan misi DJKN adalah melalui portal lelang.go.id yaitu sebuah layanan one stop service berbasis teknologi informasi,” ujar Rionald.Rionald menambahkan, portal lelang ini sudah sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia yaitu mendorong produktivitas, mendukung ekonomi dan keuangan inklusif serta meningkatkan akses.“Ini termasuk untuk mengoptimalkan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi,” tegas Rionald. (mth/Antara)
Menparekraf Dorong Masyarakat Gunakan Produk Buatan Lokal
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong masyarakat membeli dan memakai produk buatan lokal sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.“Produk ekonomi kreatif di Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia mengatakan pemerintah telah menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM, dan koperasi.Presiden disebut menginginkan kewirausahaan sebagai bentuk bagian dari tatanan ekonomi baru pascapandemi COVID-19 sehingga dapat membuka lapangan kerja maupun peluang usaha menuju kebangkitan ekonomi, paparnya.Ia menerangkan bahwa sektor UMKM terbukti mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia dengan kontribusi di sektor ekonomi kreatif terhadap ekspor mencapai 15,06 miliar dolar AS.“Sementara dari sisi penciptaan kerja, sektor ekonomi kreatif mampu menghadirkan 18,7 juta kesempatan kerja pada tahun 2021. Saya mendorong UMKM mulai go digital agar mampu menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru,\" kata dia.Selaku Ketua Harian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Sandiaga memastikan upaya digitalisasi dan peningkatan ekosistem ekonomi digital dari produk ekonomi kreatif semakin luas dalam Program Gernas BBI Tahun 2022.“Gernas BBI diharapkan mampu menjadi salah satu langkah pendorong kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,” ungkap Menparekraf. (mth/Antara)
Presiden Dorong Koperasi Petani Sawit Produksi Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan serta mempermudah akses bagi masyarakat. \"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas sambutan hangat-nya dan juga beberapa arahan-arahan dari Bapak. Nanti Bapak menyampaikan akan mencoba juga untuk berdiskusi dengan koperasi-koperasi dimana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng,\" kata perwakilan petani sawit swadaya Rukaiyah Rafik di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 9 orang perwakilan petani sawit menyampaikan sejumlah hal seperti persoalan petani sawit hingga inovasi yang telah dikembangkan. \"Kami menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh petani swadaya. Alhamdulillah sambutan beliau cukup baik dan respons-nya cukup baik terutama terkait dengan bagaimana nanti pendanaan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dikontribusikan kepada petani swadaya secara maksimal,\" tambah Rukaiyah seusai pertemuan. Terkait BPDPKS, para petani sawit swadaya mengusulkan agar ada perwakilan petani swadaya yang duduk di dalam struktur BPDPKS sehingga kepentingan para petani swadaya dari seluruh Indonesia dapat terlayani. Sementara mengenai program biodiesel, para petani sawit swadaya mengusulkan agar perusahaan-perusahaan biodiesel bisa menjalin kemitraan dengan para petani swadaya melalui kerja sama secara langsung. \"Ini cukup, menurut kami cukup membahagiakan karena kami sendiri di sini adalah perwakilan dari petani swadaya seluruh Indonesia. Jika ini terjadi maka kami yakin bahwa petani swadaya akan lebih sejahtera dan mandiri di masa depan,\" imbuhnya. Menurut Rukaiyah, 45 persen dari total produksi minyak sawit di Indonesia berasal dari petani swadaya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan petani sawit swadaya Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)
POPULER
