EKONOMI
Sri Mulyani: UU HKPD Akan Bereskan Tantangan Desentralisasi Fiskal
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) akan membereskan sejumlah tantangan desentralisasi fiskal yang masih terjadi hingga saat ini. “Meski 20 tahun sudah mencapai berbagai capaian (pada desentralisasi fiskal) namun kita mengakui masih banyak tugas yang harus diselesaikan dan diperbaiki,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam kick off Sosialisasi UU HKPD di Jakarta, Kamis. Sepanjang 20 tahun terakhir sebenarnya desentralisasi fiskal telah menghasilkan berbagai kinerja positif, namun ternyata masih terdapat beberapa tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang sebelumnya. UU HKPD merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD juga menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat local taxing power. Sri Mulyani menyebutkan beberapa tantangan desentralisasi fiskal yang masih tersisa antara lain meliputi pemanfaatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal. Pemanfaatan TKDD belum optimal terlihat dari sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu 30 persen sampai 65 persen yang digunakan untuk belanja pegawai. Kemudian juga adanya ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modal. Selain itu struktur belanja daerah belum memuaskan karena sebanyak 29.623 program dan 262.135 kegiatan belum fokus serta terdapat dominasi belanja pegawai hingga 32,4 persen sedangkan belanja infrastruktur sangat rendah hanya 11,5 persen. “Belanja-belanja membangun infrastruktur dan perbaikan sosial masyarakat justru masih terbatas,” ujar Menkeu Sri Mulyani. Untuk local tax ratio juga masih cukup rendah yakni tertekan di angka 1,2 persen pada 2020, meski penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) meningkat. Tak hanya itu pemanfaatan pembiayaan masih terbatas, terutama skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah yaitu 0,04 persen dari PDB. “Dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5 persen PDB pada 2000,” kata Menkeu Sri Mulyani. Sinergi fiskal antara pusat dan daerah juga belum optimal karena masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, seperti KPBU SPAM Umbulan yang terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat. Terakhir adalah belum meratanya pelayanan publik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah Yogyakarta 86,61 dan terendah adalah Kabupaten Nduga 31,55 dengan secara nasional di level 71,94. Untuk akses air minum layak tertinggi di Magelang yakni hingga 100 persen sedangkan terendah di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen dengan secara nasional di level 89,27 persen. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP tertinggi di Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai 90,38 persen sedangkan terendah di Intan Jaya 15,94 persen dengan tingkat secara nasional sebesar 80,02 persen. “Dampak akhirnya (UU HKPD) adalah output dan outcome yaitu layanan ke masyarakat membaik dan seharusnya seluruh masyarakat mendapat layanan dengan kualitas yang sama,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (mth/Antara)
Rupiah Kian Menguat, Ditopang Redanya Ketegangan Antara Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi lanjut menguat seiring meredanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Rupiah bergerak menguat 47 poin atau 0,32 persen ke posisi Rp14.295 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.342 per dolar AS. \"Sentimen pasar terhadap aset berisiko kembali terlihat positif pagi ini. Ketegangan yang sedikit mereda di Ukraina membantu sentimen positif tersebut,\" kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan tidak lagi mendesak keanggotaan NATO yang menjadi salah satu alasan Putin menginvasi Ukraina. Di sisi lain, harga minyak mentah juga terlihat menurun. \"Ini bisa membantu penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini dengan potensi penguatan ke kisaran Rp14.300 dan resisten di kisaran Rp14.380,\" ujar Ariston. Dari dalam negeri, lanjut Ariston, kebijakan pemerintah yang melonggarkan aktivitas ekonomi dan bersiap masuk ke fase endemi, juga membantu penguatan rupiah. \"Tapi di sisi lain, dolar AS terlihat menguat terhadap mata uang regional dan utama dunia pagi ini. Ini bisa menahan penguatan rupiah,\" kata Ariston. Menurut Ariston, penguatan dolar mungkin bisa disebabkan oleh kemungkinan kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS yang akan diumumkan minggu depan. \"Situasi perang mendorong kenaikan inflasi global dan juga di AS yang bisa memaksa The Fed menaikan suku bunga acuannya,\" ujar Ariston. Rupiah pada hari ini diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.340 per dolar AS hingga Rp14.440 per dolar AS. Pada Rabu (9/3) lalu, rupiah ditutup menguat 54 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp14.342 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.396 per dolar AS. (mth/Antara)
KAI Buka Pemesanan Tiket Mudik Lebaran Mulai H-30
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan penjualan tiket mudik lebaran atau Hari Raya Idul Fitri mulai dibuka pada H-30.\"Saat ini penjualan tiket KA masih sejauh H-30 keberangkatan di mana saat ini tiket yang dijual baru hingga keberangkatan 9 April,\" kata VP Public Relations KAI Joni Martinus kepada Antara di Jakarta, Kamis.Joni menjelaskan saat ini KAI masih mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub No 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19.Adapun terkait persyaratan naik kereta api, KAI juga akan menyesuaikan kembali jika ada aturan terbaru dari pemerintah pada saat angkutan mudik lebaran.Sesuai SE Kemenhub no 25 Tahun 2022, kapasitas angkut KA Jarak Jauh adalah maksimum 100 persen.Ia mengungkapkan KAI akan mengoperasikan KA sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Jika ada peningkatan permintaan, maka akan dilakukan penambahan perjalanan untuk mengakomodir permintaan masyarakat.\"Meski demikian, pelanggan tetap wajib mematuhi protokol kesehatan secara disiplin saat menggunakan layanan kereta api,\" ujarnya.Joni mengimbau agar calon penumpang tetap menyiapkan dokumen dan syarat perjalanan yang ditetapkan pemerintah.Selain itu, pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer.Pelanggan harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celcius.\"Harapannya masyarakat dapat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihannya. Karena KAI selalu mengedepankan protokol kesehatan secara ketat baik saat berada di stasiun maupun selama dalam perjalanan,\" pungkasnya. (sws, ANTARA)
Pertamina Garap Bisnis Penyaluran Bahan Bakar di Selat Malaka
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga menggarap bisnis penyaluran bahan bakar untuk kapal ocean going yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka di Pulau Nipa, Batam.Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bisnis ini merupakan langkah konkret Pertamina dalam meningkatkan komitmen layanan bahan bakar bagi kapal internasional dan dukungan pemerintah yang ingin memaksimalkan potensi jalur maritim strategis di Indonesia.“Penyaluran bunker di Pulau Nipa menandakan babak baru kesiapan Pertamina Patra Niaga dalam melayani kapal asing yang melintasi Selat Malaka,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.Rivan menyampaikan bahwa Selat Malaka dilalui 120.000 kapal per tahun yang mayoritas melakukan bunkering di Singapura, sehingga kehadiran layanan bunkering Pertamina Patra Niaga di Pulau Nipa akan dapat menjadi alternatif bunker hub bagi kapal-kapal asing selain Pelabuhan Singapura.Pada 5 Maret 2022 lalu, Pertamina memberikan pelayanan perdana bagi kapal ocean going berbendera Iran bernama MV Shahraz dengan total bahan bakar yang diisikan sebanyak 289.000 liter.“First bunkering di Selat Malaka ini bukti bahwa pelabuhan-pelabuhan strategis harus terus dikembangkan dan dilengkapi berbagai layanan pendukung untuk memenuhi kebutuhan pelayaran dan bisnis maritim di Indonesia, sehingga kapal-kapal yang melintas dan singgah dapat memenuhi bahan bakar mereka secara mudah,\" kata Rivan.\"Kami yakin inisiatif ini dapat meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakat, dan yang terpenting ini menjadi bukti bahwa Pertamina siap dan mampu untuk memberikan layanan jasa bunkering di wilayah perairan strategis Indonesia,\" tambahnya.Kapal ocean going atau OGV merupakan kapal yang lebih besar atau panjangnya sama dengan 400 kaki, berat 10.000 ton, dan didorong oleh mesin dengan volume 30 liter per silinder. (sws, ANTARA)
Pemerintah Serap Rp1,81 Triliun dari Lelang Sukuk Tambahan
Jakarta, FNN. Pemerintah menyerap dana Rp1,81 triliun dari lelang lima seri sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tambahan alias greenshoe option di Jakarta, Selasa, melalui sistem lelang Bank Indonesia.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya dana tersebut diserap dari seluruh penawaran yang masuk dengan nilai yang sama.Adapun jumlah penawaran masuk terbesar adalah untuk seri PBS029 senilai Rp1,01 triliun dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52071 persen.Kemudian total nominal yang dimenangkan dari lelang seri PBS034 adalah sebesar Rp400 miliar atau seluruh penawaran yang masuk, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,61309 persen.Untuk seri PBS033, jumlah penawaran yang masuk Rp400 miliar dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,77509 persen.Sementara itu, DJPPR Kemenkeu turut mencatat tak ada penawaran masuk untuk dua seri lainnya, yakni PBS031 dan PBS032. Adapun target indikatif lelang sukuk pada pekan ini adalah sebesar Rp9 triliun.Pada lelang utama SBSN kemarin, telah terserap dana Rp6,2 triliun dari penawaran masuk Rp15,3 triliun. (Sof/ANTARA)
Mendag Tuding Emak-Emak Timbun Minyak Goreng, Rocky Gerung: Bau Busuk di Kamar Istana, bukan Kamar Emak-Emak
Jakarta, FNN – Ahli filsafat Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang menuding emak-emak menimbun minyak goreng. Rocky Gerung menyebut tudingan Mendag terhadap emak-emak atas kelangkaan minyak goreng merupakan tudingan yang serius. Rocky menyarankan seharusnya Mendag mensurvei emak-emak yang disebutnya telah menimbun minyak goreng, mengingat fakta di lapangan menunjukkan banyak emak-emak harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. \"Ini tuduhan serius, karena Kementerian Perdagangan mestinya dia survei aja di daerah mana emak-emak itu menimbun. Bagaimana mungkin ngantri selama 8 jam dan maksimal dibatasi dua liter lalu menimbun tuh?,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) “Kalau dia nimbun, kira-kira dia bisa mengumpulkan 100 liter sehari, tapi cuma 2 litar kok. Tentu saja kalau emak nimbun karena dia menganggap ke depan akan ada kelangkaan. Itu rumus ekonomi biasa saja,” tegasnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa istilah menimbun merupakan istilah kriminal, karena pada umumnya hal tersebut hanya dilakukan oleh pemain besar atau yang memiliki banyak uang. Termasuk yang mengalihkan potensi sawit untuk jadi minyak goreng dijual jadi CPO ke luar negeri. Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga menilai bahwa pernyataan Mendag merupakan pernyataan yang sangat konyol karena sedang panik, bahkan membuatnya sibuk mencari \'bau busuk\' di setiap rumah tangga. Menurutnya, Mendag seharusnya mencari bau busuk yang ada di kamar Istana yang dianggap sebagai pemicu utamanya. \"Konyolnya Departemen Perdagangan, dia jadi panik sendiri lalu dia cari bau busuknya di mana. Jangan cari bau busuk di kamar emak-emak yang busuk ada di kamar Istana tuh,\" ujar dia. Rocky Gerung juga menyarankan kepada Mendag untuk bertanya kepada ekonom atau ahli ekonomi mengenai pemicu kelangkaan minyak goreng. Dia mengatakan bahwa hampir semua ekonom menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng dipicu oleh praktik kartel. Dia berpendapat bahwa kartel tak hanya beroperasi di skala global, namun juga di skala domestik melalui campur tangan Istana yang menyebabkan rakyat tercekik karena naiknya harga bahan pokok termasuk minyak goreng. “Tanya Faisal Basri, tanya para ekonomi, pengamat dunia bahwa itu adalah hasil kartel, dan kita tahu bahwa kartel itu beroperasi juga di istana, di sekitar menteri perdagangan dan menteri lainnya. Sebetulnay ada upaya di dalam istana yang kita tahu untuk bagi-bagi lebih ketat, dan itu yang menyebabkan kenaikan harga,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa setiap menteri yang bikin kebijakan, para kartel cemas, ke arah mana kebijakan itu. “Maka lalu mereka melakukan penimbunan untuk memeras kebijakan. Itu sebetulnya persoalannya,” katanya. Bisa jadi, lanjut Rocky, Menteri Perdagangan juga bikin kebijakan supaya para emak dilarang membuat WA grup untuk menanyakan harga minyak goreng. Sama sepetri presiden yang mengintip WAG Emak prajuit. Ini kan konyol. “Kalau toh ada emak yang mengerahkan anak dan suami untuk antri minyak goreng, paling dapat berapa sih? Yang antri dari pasar satu ke pasar yang lain, pasti tukang gorengan karena untuk jualan. Dia kan musti punya stok selama satu minggu, karena ini pendapatan mereka. Mereka antri untuk kebutuhan dasar mereka. Otaknya Kementerian ini hanya untuk mencurigai rakyat. Kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka,” katanya. Rakyat kata Rocky akhirnya mengerti, mungkin mereka di belakang bikin perjanjian untuk naikin harga, untuk menambah anggaran 3 periode, karena dari APBN sudah tidak bisa. Kita akhirnya tahu bahwa pemerintah sedang menyembunyikan sesuatu, “ pungkasnya. (ida, sws)
Pemerintah Terbitkan SUN "Private Placement" Senilai Rp3 triliun
Jakarta, FNN. Pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement pada 08 Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp3 triliun, yang transaksinya telah dilaksanakan pada 4 Maret 2022.Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat empat seri SUN yang dilelang, yakni FR0082, FR0087, FR0065, dan FR0062.SUN dengan seri FR0082 dilelang dengan nominal Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar tujuh persen dengan imbal hasil atau yield 6,25 persen dan akan jatuh tempo pada 15 September 2030.Kemudian, FR0087 juga dilelang dengan nominal Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar 6,5 persen dengan yield 6,31 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2031.Begitu pula dengan seri FR0065, SUN tersebut dilelang dengan nilai Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar 6,625 persen dengan yield 6,54 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Mei 2033.Sementara itu, FR0062 menjadi seri yang dilelang dengan nominal tertinggi, yakni Rp1 triliun, dengan imbal hasil 6,53 persen dan kupon 6,375 persen yang akan berakhir pada 15 April 2042.Keempat seri SUN tersebut berstatus dapat diperdagangkan dan memiliki kupon tetap. (Sof/ANTARA)
Untuk Bangun Jalur Puncak II, Pemkab Bogor Kurang 1,5 Hektare
Jakarta, FNN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat meyakini bahwa untuk merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II, masih membutuhkan pembebasan lahan sekitar 1,5 hektare. \"Dari data yang ada rata-rata yang masih harus dibebaskan ke masyarakat itu, 1,5 hektare sisanya,\" ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika di Cibinong, Bogor, Rabu.Namun, menurutnya terdapat skenario lain agar Pemkab Bogor tidak perlu melakukan pembebasan 1,5 hektare lahan, yakni menggunakan lahan di sekitaran Sirkuit Sentul sebagai akses keluar-masuk Jalur Puncak II.Pembangunan jalur yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT) itu secara keseluruhan membutuhkan lahan seluas 115 hektare, sebanyak 63 persennya merupakan tanah hasil hibah dari para pemilik lahan. Selebihnya, masih membutuhkan pinjam pakai kawasan hutan.Jalan yang secara konsep memiliki panjang 62,8 kilometer itu rencananya dibangun dalam dua tahap, tahap pertama sepanjang 48,7 kilometer menghubungkan wilayah Sentul Bogor hingga Istana Cipanas Cianjur, serta tahap dua sepanjang 18,5 kilometer yang menghubungkan Wargajaya Bogor hingga Green Canyon di perbatasan Karawang.Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin bersama Bupati Cianjur Herman Suherman mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun Jalur Puncak II untuk penanganan jangka panjang kepadatan lalu lintas Jalur Puncak.\"Saya kira kita butuh solusi (penanganan kemacetan) yang lain, solusi yang kami selalu gaungkan. Hari ini Bupati Cianjur juga sangat ingin mendorong bahwa solusi untuk kemacetan Puncak adalah (pembangunan) Puncak II,\" ungkap Ade Yasin.Menurutnya, pemberlakuan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil-genap ataupun sistem satu arah hanya merupakan penanganan kepadatan volume kendaraan secara jangka pendek. (Sof/ANTARA)
Pendapatan Premi Produk Unit Link Capai Rp127,7 Triliun pada 2021
Jakarta, FNN. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan total pendapatan premi unit link mencapai Rp127,7 triliun pada 2021, meningkat 6,4 persen dari Rp120,04 triliun di 2020.\"Kondisi COVID-19 telah membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri asuransi jiwa bagi masa depan,\" ujar Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Elin Waty dalam konferensi pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal IV-2021 secara daring di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, ia menuturkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) -unit link masih mendominasi dengan kontribusi terhadap total pendapatan premi sebesar 62,9 persen.Sementara itu, pendapatan premi produk asuransi jiwa tradisional memberikan porsi 37,1 persen terhadap total pendapatan premi, yang tumbuh sebesar 11,4 persen dari senilai Rp67,55 triliun pada 2020 menjadi Rp75,23 triliun di tahun 2021.Pada tahun lalu, pemegang polis produk asuransi unit link berjumlah 6,18 juta atau berkontribusi sebesar 30,7 persen dari total polis industri asuransi jiwa. Sedangkan, kontribusi polis produk asuransi tradisional mencapai 69,3 persen dari total polis industri asuransi jiwa.Lebih lanjut, Elin menambahkan jumlah masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh unit link mencapai 6,44 juta.\"Kalau kita asumsikan dalam satu keluarga beranggotakan empat orang maka total penduduk Indonesia di tahun 2021 sebesar 272 juta penduduk, sehingga 6,44 juta orang dari 65,56 juta orang yang terlindungi asuransi jiwa ini telah memiliki proteksi dari produk asuransi jiwa unit link,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Mendag Naikkan DMO Minyak Goreng Jadi 30 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menaikkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk minyak goreng menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen. \"Kami tetapkan DMO menjadi 30 persen dan akan berlaku besok. Sehingga semua yang mengekspor minyak goreng mesti menyerahkan DMO 30 persen,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu. Kebijakan tersebut diputuskan Kemendag mengingat masih terjadi ketidaklancaran distribusi minyak goreng di pasar-pasar dan untuk menjaga agar stok cukup bagi industri minyak goreng. Menurut Lutfi, kebijakan itu akan berlaku hingga kondisi perdagangan minyak goreng menjadi normal atau hingga seluruh masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Diketahui, HET minyak goreng curah yang ditetapkan yakni Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Lutfi melaporkan, sejak 14 Februari-8 Maret 2022, distribusi minyak goreng telah berjalan di seluruh kabupaten dan kota. Adapun total ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya mencapai 2.771.294 ton dan terdapat 126 penerbitan ekspor dari 56 eksportir. Selain itu, total DMO yang terkumpul sejak kebijakan tersebut ketok palu yakni 573.890 ton dan telah terdistribusi sebesar 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke pasar. \"Pendistribusian DMO telah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi satu bulan yang mencapai 327.321 ton,\" pungkas Lutfi. (mth/Antara)
POPULER
