EKONOMI
Indonesia Pasok Hampir 70 Persen Kebutuhan Sarang Walet China
Beijing, FNN - Indonesia masih menjadi negara eksportir sarang burung walet terbesar karena berhasil mencukupi 69,9 persen kebutuhan China selama periode Januari-Juli 2021. Selama periode tersebut, China mengimpor sarang burung walet dengan nilai total sebesar 224,7 juta dolar AS (Rp 3,2 triliun). "Sekitar 69,9 persennya berasal dari Indonesia atau naik 31,8 persen dibandingkan impor China pada periode Januari-Juli 2020," kata Atase Perdagangan pada Kedutaan Besar RI di Beijing Marina Novira Anggraini, Senin, 15 November 2021. Dengan demikian, Indonesia masih menjadi andalan utama pemasok sarang burung walet China. "Indonesia sampai saat ini menjadi negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Sekitar 80 persen sarang burung walet di dunia berasal dari Indonesia," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menyebutkan awalnya hanya enam perusahaan asal Indonesia yang terdaftar sebagai pemasok sarang burung walet ke China pada 2015. "Sejak 2019, pemerintah Indonesia terus berupaya menambah jumlah perusahaan sarang burung walet yang terdaftar di China," kata Marina. Saat ini sudah ada 23 perusahaan Indonesia yang secara resmi terdaftar di Badan Kepabeanan China (GACC) yang telah berhasil memasok produknya ke negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. "Indonesia dikenal sebagai negara penghasil sarang burung walet berkualitas terbaik yang bisa digunakan sebagai makanan suplemen, obat-obatan, dan kosmetik karena tingginya kandungan nutrisi," kata Marina. (MD).
Menggugat Kebohongan dan Kejahatan Seputar TKA China pada Industri Nikel
Oleh Marwan Batubara DIRJEN Minerba Ridwan Djamaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI pada 11 November 2021 mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor mineral dan batubara (minerba) mencapai 23.587 orang. Menurut Ridwan, dari jumlah tersebut terdapat 3.121 orang tenaga kerja asing (TKA). Khusus pada industri nikel, terserap 21.681 orang tenaga kerja Indonesia, dan 3.054 orang TKA asing. Ridwan juga mengatakan pengaturan penggunaan TKA setidaknya ada dalam tiga regulasi, yaitu UU No.3/2020 tentang Minerba, PP No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan dan Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Disebutkan, penyerapan TKA hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat tenaga kerja lokal atau nasional yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Badan usaha dapat menggunakan TKA dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian, syarat pendidikan minimal strata 1, sertifikat keahlian, pengalaman kerja 10–15 tahun, masa kerja maksimal 5 tahun, dan usia maksimal 55 tahun. Penjelasan Ridwan pada RDPU di atas tidak benar. Ridwan telah membohongi wakil rakyat/DPR. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah TKA China pada industri nikel nasional jauh lebih tinggi dari sekedar 3.054 orang. Berdasarkan penjelasan sumber terpercaya dan berita di banyak media, IRESS mendapatkan bahwa jumlah TKA China yang bekerja pada industri nikel lebih dari 80.000 orang. Puluhan ribu TKA China ini bekerja pada puluhan tambang dan smelter nikel yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ridwan juga berbohong tentang kualifikasi TKA. Faktanya, banyak investor smelter yang mayoritas pekerjanya adalah TKA China berkualifikasi rendah, lulusan setingkat SD/SMP. Padahal, jangankan lulusan setingkat SMP, tenaga kerja setingkat SMA dan D3/S1 pun tersedia melimpah di wilayah-wilayah sekitar smelter maupun secara nasional. Ridwan harus menjelaskan alih teknologi atau alih keahlian jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan, sampai-sampai “pekerja primitif” Indonesia harus belajar dari puluhan ribuan TKA China lulusan SD/SMP! Pada Mei 2021 IRESS terlibat pelaporan kasus TKA China smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS) ke DPR RI. VDNI mempekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada smelter OSS yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Ditemukan, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA di VDNI dan 23 dari 1167 orang TKA di OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan yang disebut Ridwan! Ternyata, meskipun hanya lulusan SD/SMP, gaji TKA China jauh lebih besar dibanding gaji pekerja pribumi. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta - Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta - Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta - Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta - Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta. Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji perkerja pribumi lulusan SD-SMA hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta! Nasib pekerja pribumi pada smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Hal ini jelas mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Kita terjajah di negeri sendiri, disebabkan kebijakan oknum pejabat yang jadi jongos asing sambil menghisap rakyat sendiri! Ternyata sebagian besar TKA China menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan. Padahal, agar boleh bekerja, TKA harus mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat skill, waktu, biaya dan pajak. Para pemberi kerja, lembaga & pejabat pemerintah terkakit, dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Visa kunjungan telah disalah-gunakan untuk berkeja bertahun-tahun! Karena ada puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China bekerja secara ilegal di Indonesia. Rekayasa dan konspirasi terkait TKA China ilegal ini jelas pelanggaran hukum serius. Karena menyangkut investasi miliaran US$, maka tidak mungkin para investor China dan para taipan tidak paham persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti, mereka telah dengan sengaja merekayasa, memanipulasi, dan bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat negara yang memiliki “power besar” guna melancarkan kejahatan sistemik ini. Para investor, taipan dan pejabat pemerintah terkait harus digugat atas pelanggaran hukum tersebut! IRESS juga menemukan pembayaran gaji para TKA China oleh investor dilakukan di negara China. Dana dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Uang yang masuk Indonesia sangat minim. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Dengan modus ini, maka negara kehilangan penerimaan pajak, visa kerja, dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari puluhan ribu TKA China (asumsi 30 smelter @2000 orang) minimal Rp 2,5 triliun per tahun. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: "Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah" (15/9/2020). Profil TKA China yang diuraikan di atas menunjukkan pernyataan LBP ini omong kosong besar! Tampaknya ungkapan Menko LBP ini menjadi dasar mengapa Ridwan berbohong pada DPR dan rakyat. Menilik fakta-fakta di atas, jelas Dirtjen Minerba Ridwan Djamaluddin sengaja menyembunyikan jumlah TKA China yang sebenarnya bekerja pada industri nikel nasional. Namun karena bersifat konspiratif dan sistemik, bukan cuma Ridwan saja yang terlibat. Rakyat harus segera menggugat Ridwan dan pejabat negara terkait, termasuk yang bekerjasama dengan investor China dan para konglomerat, yang telah melakukan kebohongan, manipulasi dan terlibat mempekerjakan TKA China secara ilegal dan melanggar banyak aturan di Indonesia. Konspirasi sistemik ini telah merendahkan martabat bangsa, merampas hak pekerja pribumi bekerja di negeri sendiri, sekaligus merugikan penerimaan negara. *) Direktur Eksekutif IRESS
Kemnaker Bahas Proses Pendapatan Upah Minimum 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. "Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku." ucapnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum," ucapnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id. "Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ucapnya. Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan. Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucapnya. Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. "Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," kata Joko. Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. (MD).
Harga Minyak Sawit Mentah Tembus Rp 14.033 Per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO/Crude Palm Oil di Jambi pada periode 12-18 November 2021, naik sebesar Rp 93 per kilogram dari harga Rp 13.940 per kilogram menjadi Rp 14.033 per kilogram bandingkan peridoe sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 69 per kilogram dari Rp 2.570 menjadi Rp 2.639 per kilogram. "Sedangkan inti sawit naik cukup signifikan sebesar Rp 868 per kilogram atau dari Rp 9.743 per kilogram jadi Rp10.611 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu, 13 November 2021. Untuk harga CPO, TBS sawit dan inti sawit beberapa periode terakhir terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu. Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait Harga lengkap sebagai berikut : Harga TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan Rp 2.639 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp 2.816 per kilogram. Kemudian, usia tanam 5 tahun Rp 2.946 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp 3.069 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp 3.147 per kilogram. Selanjutnya, usia tanam 8 tahun senilai Rp 3.213 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3.277 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.378 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.276 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.126 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan gubernur. (MD).
Ketua DPD RI Dorong Indonesia Jadi Kiblat Busana Muslim Dunia
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Indonesia agar menjadi kiblat busana muslim dunia, sebab memiliki potensi yang besar dikembangkan sebagai poros busana muslim global. "Potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi kiblat busana muslim global. Kita memiliki banyak desainer yang mumpuni untuk itu," kata Ketua DPD RI LaNyalla di sela-sela kunjungan Dapil ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 November 2021. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan para desainer Tanah Air memiliki kreativitas yang mampu menembus keinginan masyarakat internasional. Selain itu Indonesia memiliki bahan baku yang cukup melimpah. "Ini menjadi kekuatan atau modal utama bagi Indonesia untuk menjadi poros busana muslim global," kata Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, LaNyalla menilai hal tersebut realistis untuk diwujudkan. "Mari didorong Indonesia menuju pencapaian pertumbuhan produksi busana muslim yang dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat atau kiblat busana muslim dunia dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana Muslim global," kata LaNyalla. Dikatakannya, kekuatan ini harus mampu menguatkan para pelaku usaha yang masih berada di level bawah, dengan didukung regulasi yang menumbuhkembangkan industri, akademisi, asosiasi, hingga desainer, agar dapat berkolaborasi untuk mengukuhkan kekuatan pasar busana muslim Indonesia. "Industri ini masih didominasi pelaku UKM. Pemerintah perlu mendorong dan memberikan dukungan agar Indonesia mampu mendapatkan daya tawar yang lebih baik di pasar global. Karena UKM sulit bersaing di pasar internasional jika berjalan sendiri-sendiri," ujarnya. Dikatakannya, langkah-langkah ini perlu disosialisasikan oleh pemerintah agar menjadi angin segar yang dapat menjadi gairah para pelaku UKM untuk dapat lebih produktif mengembangkan industrinya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, ajang Embracing Jakarta Muslim Fashion Week semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat busana muslim dunia. Industri busana Muslim Indonesia terus tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana muslim global. (MD).
Rupiah Jelang Akhir Pekan Diprediksi Masih Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan diprediksi masih akan melemah, seiring dengan membaiknya data inflasi Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. "Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak hari Rabu. Sentimen negatif bagi rupiah terlihat datang dari pelaku pasar internasional yang mulai kembali melakukan pembelian dolar AS," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurut Nikolas, pelaku pasar sudah mulai menyerap sentimen positif dari pemangkasan stimulus, ditambah dengan data inflasi AS yang membaik. "Sentimen penguatan dolar AS ini kelihatannya masih akan bertahan hingga sesi perdagangan hari ini selesai," ujar Nikolas. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Kamis (11/11) kemarin mencapai 435 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 16 kasus sehingga totalnya mencapai 143.608 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 470 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 9.486 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 128,15 juta orang dan vaksin dosis kedua 81,71 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Nikolas mengatakan rupiah hari ini cenderung melemah dan bergerak di kisaran Rp14.250 per dolar AS hingga Rp14.350 per dolar AS. Pada Kamis (11/11) rupiah ditutup melemah 24 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.278 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.254 per dolar AS. (mth)
Gubernur Sumsel Ajak Para Bupati Bersinergi Bangkitkan Ekonomi
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Hermam Deru mengajak bupati dan wali kota di wilayah provinsi itu untuk bersinergi membangkitkan ekonomi yang terpuruk dampak pandemi Covid-19. "Selain program vaksinasi, tak kalah penting juga bagaimana cara bersinergi untuk bersama membangkitkan pertumbuhan ekonomi," kata Herman Deru pada rakor forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Palembang, Selasa, 9 November 2021. Menurut dia, sinergi Forkopimda yang telah berjalan dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. "Sambil mengupayakan percepatan vaksinasi untuk mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) minimal 6,3 juta jiwa, perlu digalakkan bersama program yang dapat membangkitkan ekonomi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi, pihaknya terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat bisa mandiri dan bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19. Untuk mendorong pelaku UMKM mandiri dan bangkit dari keterpurukan itu, dia mengajak bupati dan wali kota di Sumsel bersinergi melakukan program pembinaan. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan bantuan modal usaha. Melalui pembinaan itu diharapkan pelaku UMKM di provinsi ini dapat terus berkembang, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang mengalami penurunan kegiatan usaha. Kondisi sulit saat ini seharusnya menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan yang mampu membawa pelaku UMKM bertahan dan bisa melakukan terobosan untuk berkembang. UMKM harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan, sambil melihat peluang melakukan terobosan pengembangan usaha, kata Gubernur Herman Deru. (MD).
Sri Mulyani Sebut APBN Berperan Perangi Dampak Covid 19
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berperan dalam memerangi dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun. "Pemerintah menggunakan instrumen atau alat yang penting yaitu keuangan negara. Keuangan negara menjadi alat yang diandalkan. Kita sering menyebutnya APBN," katanya dalam acara Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Selasa, 9 November 2021. Sri Mulyani menyatakan negara memiliki instrumen berupa APBN untuk membantu rakyat mengingat krisis kesehatan ini telah berdampak luar biasa buruk baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan bahkan para siswa yang tidak bisa bersekolah secara tatap muka juga berdampak pada terhentinya kegiatan perekonomian di sekolah. Hal itu merupakan implikasi dari kebijakan pembatasan mobilitas demi menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah pun dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemulihan antara kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menggunakan APBN ini. "Tidak mungkin pemerintah memilih menyelamatkan rakyat dari ancaman Covid-19 atau menyelamatkan perekonomian karena keduanya adalah penting dan saling mempengaruhi," tegasnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh sebab itu, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi melalui berbagai program. Manfaat APBN di antaranya menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan bantuan sembako. APBN juga menjaga generasi muda tetap belajar dengan subsidi kuota internet dan mendukung kesejahteraan pendukung layanan publik melalui bantuan gaji honorer. Kemudian meringankan beban dan membangkitkan ekonomi melalui diskon listrik, menjamin masyarakat desa bertahan dengan BLT dana desa serta mengembangkan kompetensi dan profesi tenaga kerja melalui kartu prakerja. Selanjutnya, menjaga daya beli masyarakat dengan bantuan sosial tunai Jabodetabek dan non-Jabodetabek serta memastikan tenaga kerja tetap produktif dengan subsidi gaji. APBN juga menjaga UMKM agar tetap bertahan dengan bantuan produktif ultramikro (BPUM), memberikan keringanan beban dengan subsidi bunga dan subsidi pajak sekaligus penjaminan kredit. Uang negara pun digunakan untuk mendorong ekspansi kredit melalui penempatan dana PEN serta mendukung bertahannya sektor produksi melalui penjaminan korporasi, PMN dan investasi BUMN. Berikutnya, membangun dan menggerakkan ekonomi dengan padat karya kementerian/lembaga, membangkitkan sektor riil melalui insentif perumahan serta pembiayaan kreatif daerah dengan fasilitas pinjaman daerah. Tak hanya itu, APBN digunakan juga untuk membangkitkan ekonomi kreatif dengan insentif pariwisata serta mendorong daerah bangkit dengan cadangan DAK fisik dan DID pemulihan ekonomi. Selain itu, APBN turut mendukung pemulihan di bidang kesehatan berupa apresiasi tenaga kerja kesehatan melalui pemberian insentif dan santunan. Negara pun hadir membantu masyarakat dengan biaya perawatan pasien Covid-19 dan menjamin akses kesehatan melalui bantuan iuran JKN sekaligus vaksinasi. Semua program tersebut masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang per 5 November 2021 telah terserap Rp 456,35 triliun atau 61,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. "Pemerintah menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat. Tadi yang mereka merosot kehidupannya, kita data, datanya diperbarui dan diberikan bantuan," tegasnya. (MD).
Laba Bersih PT Jasa Marga pada Kuartal III Tahun 2021 Mencapai Rp 749,42 Miliar
Jakarta, Fnn - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap membukukan kinerja positif dengan laba bersih kuartal III tahun 2021 sebesar Rp 749,42 miliar. Hal itu terjadi pada saat meningkatnya kasus Covid-19 gelombang kedua, Juli 2021 . Corporate Secretary Jasa Marga, Reza Febriano, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 November 2021, mengatakan, kinerja kuartal III 2021 mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari pendapatan usaha yang naik sebesar 20,75 persen karena telah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan didukung oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat. Tidak hanya itu, EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 29,39 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan tol pada kuartal III 2021 yang menyebabkan peningkatan EBITDA Margin 65,07 persen. Sebagaimana dikutip dari Antara, Jasa Marga saat ini mengoperasikan total 1.246 km jalan tol atau 51 persen dari total jalan tol di Indonesia dengan total konsesi mencapai 1.603 km. Selama tahun 2021 hingga kuartal III, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 55,94 km. Meliputi Jalan Tol BORR Seksi IIIA (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) 2,85 km, Tol Cinere-Serpong Seksi I (Serpong-Pamulang) 6,50 km, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran 14,19 km, Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan V (Balikpapan-Samboja) 32,40 km. Jasa Marga menargetkan masih ada penambahan jalan tol yang beroperasi hingga akhir tahun 2021, yaitu Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu-Bitung. Kedua ruas jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada kuartal IV. Dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah serta melihat pergerakan mobilitas masyarakat sejak September 2021, Jasa Marga memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 tren peningkatan lalu lintas masih terjadi di Jalan Tol Jasa Marga Group. Hal ini berdasarkan histori realisasi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Oktober 2021. Jasa Marga mencatat peningkatan LHR Jalan Tol Jasa Marga Group di seluruh Indonesia sebesar 63,03 persen jika dibandingkan dengan LHR pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 dan 25,23 persen pada masa PPKM Level 4 pada Agustus 2021. Jika LHR Oktober 2021 dibandingkan dengan LHR September 2021 atau masa PPKM level 3 meningkat sebesar 6,64 persen. Adapun tiga ruas Jalan Tol Jasa Marga Group dengan LHR tertinggi di bulan Oktober 2021 adalah Jalan Tol Dalam Kota dengan 492.000 kendaraan, Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan 450.000 kendaraan dan Jalan Tol Jagorawi dengan 394.000 kendaraan. Mengantisipasi tren peningkatan volume lalu lintas, Jasa Marga selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan, termasuk di masa pandemi, dengan tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di jalan tol. Di antaranya yaitu, memastikan pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi hingga pelayanan konstruksi tetap optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Jasa Marga juga selalu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. Salah satu di antaranya, dengan melakukan pengembangan fitur Mobile Apps Travoy untuk cek saldo dan top-up uang elektronik, hingga menampilkan struk transaksi di jalan tol dalam bentuk digital. (MD).
Rupiah Diperkirakan Melemah Seiring Menguatnya Data Tenaga Kerja AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diperkirakan akan melemah, seiring menguatnya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 8 poin atau 0,06 persen ke posisi Rp 14.323 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.331 per dolar AS. "Pasar hari ini akan lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan global. Dolar cenderung mengalami penguatan setelah data ketenagakerjaan AS tercatat lebih baik dari perkiraan," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin. Laporan Departemen Tenaga Kerja pada Jumat (5/11) menunjukkan pekerjaan AS meningkat lebih kuat dari yang diperkirakan pada Oktober karena rintangan dari lonjakan infeksi COVID-19 selama musim panas mereda. Pengusaha AS menambahkan 531.000 pekerjaan pada Oktober, lebih tinggi dari kenaikan 450.000 pekerjaan yang diharapkan. Gubernur bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) Jerome Powell sebelumnya mengatakan dia tidak terburu-buru untuk menaikkan biaya pinjaman, karena "masih ada alasan untuk mencapai pekerjaan maksimum." Bank sentral AS juga telah mengumumkan pengurangan bulanan sebesar 15 miliar dolar dari pembelian aset bulanan senilai 120 miliar dolar. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Minggu (7/11) kemarin mencapai 444 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 11 kasus sehingga totalnya mencapai 143.545 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 587 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,09 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 10.825 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 125,11 juta orang dan vaksin dosis kedua 78,99 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Rully mengatakan rupiah hari ini bergerak ke kisaran Rp14.275 per dolar AS hingga Rp14.335 per dolar AS. Pada Jumat (5/11) rupiah ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp 14.331 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.366 per dolar AS. (mth)
POPULER
