EKONOMI
Maybank Indonesia Raup Laba Bersih Rp510 Miliar pada Semester I 2021
Jakarta, FNN - PT Bank Maybank Indonesia Tbk meraup laba bersih Rp510 miliar pada semester I 2021, turun 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp810 miliar Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria, mengatakan, penurunan laba tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berkelanjutan sejak kuartal pertama 2020. "Kondisi pandemi saat ini cukup memprihatinkan, di mana data pemerintah menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di akhir kuartal kedua 2021. Hal ini telah berdampak pada sejumlah aktivitas masyarakat dan bisnis, termasuk sektor keuangan," ujar Taswin dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Meski demikian, ia menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan akselerasi program vaksinasi oleh pemerintah, dapat menumbuhkan kepercayaan pasar terkait pemulihan ekonomi secara bertahap.” Perseroan pun akan tetap disiplin dalam mengelola pertumbuhan bisnis bank dan senantiasa menerapkan manajemen risiko yang konservatif di tengah kondisi yang menantang saat ini. "Kami akan terus berinovasi dalam menyediakan berbagai produk dan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di tengah pandemi yang sejalan dengan misi Bank, Humanising Financial Services. Dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, kami siap menyambut peluang pertumbuhan, seiring dengan pemulihan ekonomi," kata Taswin. Presiden Komisaris Maybank Indonesia Datuk Abdul Farid Alias mengatakan, pihaknya melihat dampak pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Namun, ia tetap optimis bahwa kondisi yang menantang dan tidak pasti saat ini dapat diatasi pada waktunya. "Kami yakin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terkait pengelolaan aset dan likuiditas, didukung manajemen risiko yang kuat, bank dapat mengatasi tantangan saat ini. Kami percaya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan senantiasa aktif dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah," ujar Abdul. Net Interest Income (NII) atau Pendapatan Bunga Bersih turun 12,1 persen menjadi Rp3,5 triliun seiring dengan penurunan penyaluran kredit dan imbal hasil (yield) kredit. Hal itu sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan dampak proses restrukturisasi kredit yang sedang berlangsung bagi nasabah yang terdampak pandemi. Net Interest Margin (NIM), atau Marjin Bunga Bersih turun 54 basis poin menjadi 4,47 persen pada Juni 2021, dibandingkan 5,01 persen pada periode yang sama tahun lalu. Namun, NIM meningkat 12 basis poin dibandingkan kuartal pertama 2021 yang tercatat sebesar 4,35 persen, didukung oleh biaya bunga yang membaik. Pendapatan jasa atau fee based income perseroan turun 19,6 persen menjadi Rp952 miliar di semester pertama 2021, akibat menurunnya pendapatan fee dari transaksi pasar global, namun fee terkait bancassurance bertumbuh 79 persen menjadi Rp106 miliar. Secara kuartalan, pendapatan fee tumbuh 10 persen menjadi Rp498 miliar pada kuartal kedua 2021 dari Rp453 miliar pada kuartal pertama 2021. Turunnya pendapatan bunga kredit dan pendapatan jasa akibat pandemi yang masih berlangsung dapat diimbangi oleh berbagai upaya bank, diantaranya menekan biaya provisi, biaya kredit dan biaya overhead. Dalam beberapa tahun terakhir, bank secara proaktif mengambil langkah konservatif untuk mencadangkan provisi pada portofolio di seluruh segmen bisnis, khususnya di tengah kondisi yang menantang. Langkah itu memberikan kontribusi pada penurunan biaya provisi bank sebesar 21,6 persen menjadi Rp763 miliar dari Rp1,01 triliun. Selain itu, bank terus memantau dan mendampingi nasabah yang sedang menghadapi tantangan. Bank juga mempertahankan risk posture pada tingkat yang memadai untuk menjaga kualitas asetnya, sehingga bank dapat mencatat rasio kredit bermasalah atau NPL (konsolidasian) yang membaik menjadi 4,4 persen (gross) pada Juni 2021 dibandingkan 5 persen (gross) pada periode yang sama tahun lalu. Bank berhasil mengendalikan biaya overhead, yang tercatat turun 6,1 persen menjadi Rp2,9 triliun, didukung oleh upaya berkelanjutan terhadap pengelolaan biaya di seluruh organisasi, termasuk penerapan bekerja dari rumah atay work from home selama pandemi. Seiring dengan kondisi pasar saat ini, di mana industri perbankan menghadapi perlambatan dalam pertumbuhan kredit, total kredit Maybank Indonesia juga turun 14,6 persen menjadi Rp98,8 triliun di tengah upaya Bank memitigasi risiko kredit selama masa pandemi. Kredit Community Financial Services (CFS) turun 17,5 persen disebabkan oleh penurunan kredit CFS Non-Ritel sebesar 22,3 persen dan penurunan kredit CFS-Ritel sebesar 12 persen. Kredit Global Banking (GB) juga turun 8,2 persen. Namun, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih bertumbuh positif sebesar 1,2 persen pada semester pertama 2021 menjadi Rp14,4 triliun dari Rp14,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Secara kuartalan, KPR tumbuh 2,5 persen dari Rp14,1 triliun di kuartal pertama 2021. Total simpanan nasabah meningkat 1,6 persen menjadi Rp107,4 triliun pada semester pertama 2021. Bank menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan likuiditas yang kuat dan basis pendanaan yang efisien dengan meningkatkan dana murah dan mengurangi dana berbiaya tinggi. Strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan dana murah atau CASA, yang bertumbuh 6,4 persen menjadi Rp45,1 triliun. Rasio CASA juga naik menjadi 41,9 persen pada Juni 2021 dibandingkan 40 persen pada Juni 2020. (mth)
Polisi Terima Satu Laporan Masyarakat Terkait Ilegal Akses BRI Life
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menerima satu laporan masyarakat terkait ilegal akses.terkait kebocoran data nasabah BRI Life. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan pelapor tersebut berasal dari karyawan swasta. "Kami baru menerima satu laporan terjadi tindakan upaya masuk secara ilegal ke dalam sistem informasi perusahaan, yang lapor karyawan swasta," kata Rusdi. Rusdi belum merinci secara detail perkembangan proses pendalaman kebocoran data BRI Life yang dilakukan Polri, namun penyidik masih mendalami laporan tersebut. Belum juga diketahui apakah akan ada pihak-pihak yang akan dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut. "Yang pasti saat ini masih didalami oleh penyidik," kata Rusdi. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Helmy Santika menyebutkan pihaknya mendapatkan informasi melalui media, saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk dilakukan penyelidikan. "Sumber informasi kan bisa dari mana saja. Termasuk dari wartawan. Nah saya dapat infonya dari Pak Joshua baru kemarin. Saat ini sedang kami dalami, kroscek tentang kebenaran informasi tersebut, dengan semua pihak. Setelah itu lakukan penyelidikan," kata Helmy. Dugaan kebocoran data nasabah BRI Life mencuat ketika seorang pengguna RaidForums mengaku menjua 460 ribu dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Life seharga 7.000 Dollar Amerika (US$) atau sekitar Rp101 juta (kurs Rp14.485,20). Informasi bocornya data BRI Life diunggah dalam akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach) pada Selasa (27/7). Dalam cuitannya, pemilik aku mengatakan perentas memiliki data 2 juta nasabah BRI Life dan 463 ribu dokumen dihargai 7.000 dollar Amerika. Adanya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri untuk turun melakukan penyelidikan. (sws)
Pengusaha Tolak Syarat Masuk Mal Tunjukkan Surat Vaksin
Surabaya, FNN - Pelaku usaha di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak setuju adanya usulan pengunjung yang masuk mal atau pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat telah menjalani vaksiansi COVID-19.I 'Ini seakan-akan selama ini pusat perbelanjaan menjadi pusat klaster penularan dan penyebaran COVID-19," kata Legal Manager Pusat Grosir Surabaya sekaligus pelaku usaha di pusat perbelanjaan Dedy Prasetyo di Surabaya, Kamis. Padahal, lanjut dia, di pusat perbelanjaan itu sangat ketat penerapan protokol kesehatan dibandingkan dengan pasar tradisional dan pusat kerumunan yang lain. Bahkan masuk pusat perbelanjaan di periksa suhu, cuci tangan pakai sabun, tidak pakai masker di suruh keluar, lepas masker ditegur, jarak dan traffic diatur. Menurut dia, kalau memang kebijakan menunjukkan bukti telah vaksin itu adalah aturan yang memang harus dijalankan, maka jangan hanya masuk ke pusat perbelanjaan saja, melainkan bersifat umum. "Ini bukan masalah memberatkan konsumen saja, tapi image-nya itu lho (hanya pusat perdagangan) yang wajib memberlakukan itu," ujarnya. Selain itu, ia juga menyesalkan pernyataan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi di salah satu media cetak di Surabaya yang menilai positif adanya usulan tersebut sebagai upaya mencegah penularan COVID-18 di tempat perbelanjaan. "Pak Sutandi kok setuju kalau ada usulan aturan masuk tunjukkan bukti vaksin. Saya pikir Pak Sutandi harus melihatnya dari sisi lainnya juga," katanya. "Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya mengusulkan pengunjung mal harus menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 saat penerapan PPKM. Tak hanya pengunjung, pekerja di dalam mal tersebut juga harus sudah divaksinasi agar mal dapat beroperasi secara normal. "Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (25/7) mengatakan, usulan tersebut akan diutarakan kepada pemerintah dalam waktu dekat. Sebab, ia ingin roda ekonomi tetap berjalan sembari menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Menurut dia, jika tidak mengambil langkah yang tepat, dampak COVID-19 juga akan berdampak kepada sektor ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (sws)
Gubernur BI Sampaikan Empat Tugas ISEI Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan empat program yang harus dipenuhi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam tiga tahun guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Dalam tiga tahun ke depan, masa-masa yang harus kita semakin memperkuat peran ISEI dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional dunia akademik dan pengabdian masyarakat kita,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi publik daring, Jumat. Perry Warjiyo mengatakan program pertama yang harus dipenuhi ISEI adalah memperkuat sinergi ISEI dalam memberikan dukungan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ia menyampaikan kontribusi ISEI dalam berbagai kebijakan di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi, termasuk mendorong inklusifitas UMKM dan mendorong ekonomi daerah. Selain juga berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas makro, struktural, dan moneter. “Nomor dua bagaimana ISEI bisa memberikan inovasi dan kontribusi untuk mempercepat implementasi dari kebijakan reformasi struktural supaya kita segera ke arah menuju Indonesia Maju,” ujar Perry Warjiyo yang juga Ketua Umum ISEI. Ia meminta ISEI merumuskan kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, investasi, kualitas SDM dan membuat efisiensi ekonomi agar Indonesia bisa kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi industri manufacturing berbasis sumber daya alam, menurutnya, perlu dilakukan karena bisa meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan antar daerah. “Sektor reformasi struktural lainnya adalah pariwisata dan keuangan digital yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tercepat supaya lintasan ekonomi kita lebih cepat dengan produktivitas sumber daya alam,” kata Perry Warjiyo. Program ISEI yang ketiga adalah berkontribusi untuk mendukung, mempercepat, dan membuat kesiapan digitalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Sedangkan yang keempat, ISEI diminta untuk melakukan empowerment organisasi melalui berbagai upaya seperti sertifikasi dan workshop. “ISEI sudah kuat dengan 47 cabang, bagaimana dalam tiga tahun ke depan tidak hanya menambah cabang tetapi empowerment pengurus dan anggota isi pusat dan daerah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (mth)
BI Ungkap Sektor yang Siap Mendukung Pertumbuhan Kredit pada 2021
Jakarta, FNN - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membeberkan terdapat beberapa sektor yang sudah berhasil maupun siap untuk mendukung pertumbuhan kredit pada 2021. "Kami coba membedah sektor mana saja dan kami lihat seberapa siap perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ini," kata Destry dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan, sektor yang dimaksud yakni industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, industri kimia, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, tanaman pangan, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor. Menurut dia, industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, serta industri kimia, merupakan sektor yang memiliki daya tahan cukup tinggi atau resilient di tengah COVID-19, sehingga sejak 2020 sektor-sektor tersebut sudah berhasil mendorong pertumbuhan kredit. Sementara itu, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta tanaman pangan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi atau growth driver, sehingga kedua sektor tersebut sangat menjanjikan ke depannya untuk mendukung kredit perbankan. "Apalagi di era normal baru yang kita hadapi sekarang ini, maka telekomunikasi atau dunia yang berbasis digital itu merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan, karena inilah pola kehidupan kita kedepannya," ungkap Destry. Sedangkan, ia menilai, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor merupakan slow sectors atau sektor yang sudah mau bertumbuh, tetapi membutuhkan dorongan ataupun kebijakan untuk siap mendukung penyaluran kredit. Sementara itu, terdapat beberapa sektor yang sudah siap namun belum mampu mendukung pertumbuhan kredit, yaitu industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam, industri kayu dan furnitur, industri kertas, serta industri otomotif dan alat angkut lainnya. (mth)
Bank Dunia: Indonesia Perlu Tingkatkan Konektivitas Digital
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses universal terutama kepada separuh populasi yang belum terpapar teknologi digital untuk menekan tingkat ketimpangan. Menurut dia, ketiadaan akses digital yang memadai bisa menciptakan ketimpangan daerah, apalagi hanya 30 persen dari warga dewasa di kawasan pedesaan Indonesia yang terkoneksi dengan internet. "Ukuran penduduk yang besar ini menciptakan ketimpangan antar daerah, dimana hanya sepertiga populasi dewasa di Papua yang sudah terkoneksi ke internet dibandingkan 50 persen lebih di Jawa dan Bali," kata Tiwari dalam paparan virtual World Bank Indonesia Digital Report di Jakarta, Kamis. Ia memastikan layanan internet di rumah sangat penting untuk belajar maupun bekerja, terutama di tengah pandemi COVID-19, tetapi populasi yang terkoneksi dengan high broadband atau internet dengan kecepatan tinggi masih sangat minim. Selain itu, menurut data Bank Dunia, sebanyak 40 persen rumah tangga mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran untuk broadband masih sangat mahal. "Ini isu paling penting. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 131 terkait biaya langganan internet, yang artinya biaya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia dan memengaruhi struktur broadband di Indonesia," katanya. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan konektivitas digital, Tiwari membuat tiga rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan sistem untuk mobile broadband yang lebih baik. "Maksud di sini bagaimana melaksanakan switch offer analog yang memiliki karakteristik penyebarluasan sesuai dengan konektivitas di pedesaan, dan high frequency band untuk menghilangkan hambatan jaringan," katanya. Kedua, pemerintah Indonesia perlu memperkuat jaringan infrastruktur aktif dan pasif, meski akan memengaruhi biaya investasi bagi para penyedia jasa layanan internet. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan menerapkan unified sistem dengan pembuat regulasi yang akan memudahkan penyedia layanan internet. (mth)
BPKN Sebut Kerugian Konsumen pada 2021 Capai Rp1,06 Triliun
Jakarta, FNN - Komisioner Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Anna Maria Tri Anggraini mengatakan total kerugian konsumen sejak Januari hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. “Ini angka yang sangat fantastik yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen,” ujar Anna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus. Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia, sesuai peran dan fungsinya, maka BPKN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan terkait hak-hak konsumen. Namun, berdasarkan data BPKN yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai Juni 2021, jumlah tanggapan atau rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti pelaku jasa masih minim. Menurut dia, dari sebanyak 207 rekomendasi BPKN, hanya 46 yang mendapatkan respon, sisanya sebanyak 161 belum ditanggapi oleh pemerintah. Anna juga memaparkan beberapa isu yang perlu dicermati untuk menyelesaikan berbagai masalah atas perlindungan konsumen yang masih muncul dan terus berulang. Pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari paparan virus COVID-19, serta memberikan kepastian akses informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari kasus insiden perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kepastian perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar kepercayaan konsumen makin meningkat dan sering menggunakan jasa layanan publik. Kedua, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tak diskriminatif sesuai dengan regulasi maupun peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan layanan secara baik dan tak diskriminatif sesuai UU tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak terhadap aksesibilitas sesuai UU No 8 tahun 2016, serta hak pelayanan khusus konsumen rentan (disabilitas, orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan lain-lain). Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. "(Yaitu) terkait tanggung jawab sepanjang rantai nilai layanan publik apabila terjadi insiden, pihak mana saja yang bertanggung jawab? Apakah pemilik platform? Pelaku usaha? ataukah tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai regulator," katanya. (mth)
BRI Life Beberkan Hasil Investigasi Dugaan Bocornya Data Nasabah
Jakarta, FNN - PT Asuransi BRI Life membeberkan hasil investigasi maraton terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan adanya kebocoran data nasabah perseroan. Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (29/7/2021), mengatakan, berdasarkan hasil investigasi hingga Rabu (28/7) kemarin, ditemukan fakta-fakta salah satunya yaitu klaim jumlah kebocoran data yang tidak benar. Menurutnya, BRI Life telah bergerak cepat melakukan investigasi internal atas kejadian dimaksud dan ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan siber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan stand alone system dan terpisah dari core system BRI Life. "Pada sistem tersebut terdapat tidak lebih dari 25 ribu pemegang polis syariah individu, dimana data tersebut tidak berkaitan dengan data BRI Life maupun BRI Group lainnya," ujar Ade sebagaimana dikutip dari Antara. Ade memastikan, data BRI dan BRI Group aman. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak kepada data nasabah BRI maupun BRI Group lainnya. "Tidak ada lateral action terhadap portofolio yang lain, karena sistem tersebut stand alone," katanya. Selanjutnya, link awal di forum jual beli yang menawarkan data nasabah yang diduga bocor tersebut sudah tidak dapat ditemukan. "Saat ini link awal di forum jual beli yang sempat viral pada media sosial sudah tidak dapat ditemukan lagi," ujar Ade. BRI Life juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum atas dugaan bocornya data nasabah tersebut. Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi nasabah, BRI Life telah melakukan respon terhadap insiden tersebut. Yaitu, melakukan tindakan cepat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara," kata Ade. Ade menambahkan, BRI Life menjamin keamanan polis nasabah. Perseroan memastikan data pemegang polis tidak berubah dengan data awal yang ada di sistem. Selanjutnya, BRI Life akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan kepada pemegang polis tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya. Apabila pemegang polis membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, dapat segera menghubungi layanan resmi BRI Life melalui Call Center di Nomor 1500087, WhatsApp Corporate 0811-935-0087 atau email cs@brilife.co.id. (MD)
BTN Salurkan KPR untuk 78.000 Unit Rumah hingga Semester I-2021
Jakarta, FNN - PT Bank Tabungan Negara (Persero) tercatat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 78.000 unit rumah selama semester I-2021. "Jumlah ini didominasi rumah bersubsidi yaitu 65.400 unit rumah, lalu sisanya non subsidi," kata Direktur Consumer and Commercial Landing BTN Hirwandi Gafar dalam paparan kinerja triwulan II-2021, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, permintaan KPR pada awal pandemi yakni April 2020 memang sempat menurun drastis, tetapi setelah itu pada Juni-Desember 2020 pertumbuhan KPR terus naik. Selanjutnya, pertumbuhan KPR kian membaik pada Januari-Maret 2021, seiring dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah baru yang diberikan pemerintah mulai Maret 2021. "Bahkan pada periode tersebut, permintaan KPR lebih tinggi dari masa sebelum pandemi yakni di Januari-Maret 2020," ujarnya. Kendati demikian, Hirwandi belum mengetahui dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang dimulai pada Juli 2021 kepada pertumbuhan KPR ke depannya. Meski begitu, permintaan KPR pada 2021 diperkirakan akan terus naik jika dibandingkan tahun 2020, mengingat pertumbuhan KPR, khususnya subsidi pada triwulan II-2021 melesat hingga 11,17 persen. Sementara itu, terkait rencana pembiayaan rumah subsidi yang bekerja sama dengan Tapera, Hirwandi menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses. "Pada tahap pertama ini kami menargetkan 11 ribu unit untuk itu," tutup Hirwandi. (mth)
Kementerian Investasi Permudah Kemitraan UMKM - Usaha Besar
Jakarta, FNN - Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Anna Nurbani mengatakan izin usaha yang dimiliki pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mempermudah proses kemitraan dengan pelaku usaha skala besar. Menurut Anna, pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem terpadu satu pintu (OSS) yang telah menerbitkan 2,67 juta Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha kecil sejak diluncurkan pada Juli 2018. “Jadi kami himbau pemilik usaha meskipun rumahan, silakan mendaftar di OSS dan gratis. Karena ini akan menjadi persyaratan dimanapun, ketika ingin mengajukan kredit, termasuk dibantu bermitra dengan pelaku usaha berskala besar,” kata Anna dalam webinar UMKM Naik Kelas di Jakarta, Rabu. Ia memastikan kemitraan ini bermanfaat bagi pelaku UMKM maupun pengusaha besar, karena pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan, sebaliknya, pebisnis besar bisa memperoleh kemudahan insentif pajak dalam bentuk tax allowance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar bidang tertentu yang ingin mendapatkan fasilitas untuk melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM. Menurut Anna, pemerintah telah membuat aturan ini untuk turut mengembangkan UMKM agar bisa mendapatkan pangsa pasar yang pasti tersedia. "Misalnya perusahaan besar membutuhkan catering, kami carikan di lokasi tersebut dan akan kami hubungkan supaya mereka bisa bermitra. Ini juga tidak sembarangan kontraknya, dalam artian cukup besar bisa di atas Rp100 juta untuk jangka waktu setahun," katanya. Selain itu, Anna mengatakan BKPM juga bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk membantu pelaku UMKM mencari modal kerja untuk memenuhi permintaan dari pelaku usaha berskala besar tersebut. "Apabila sudah masuk program kemitraan BKPM, kami akan hubungkan dengan bank-bank tersebut untuk dapat permodalan," ucapnya. (mth)
POPULER
