EKONOMI
Menteri Teten Ajak Bergandengan Tangan Dukung Kemajuan UMKM
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tidak ada bentuk selebrasi peringatan Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional tahun 2021 daripada komitmen untuk saling bergandengan tangan. “(Kita harus) beruntun, berurun rembuk, berurun daya, berkonsolidasi untuk berjuang beriringan demi pahlawan ekonomi bangsa, para UMKM,” ujar MenkopUKM Teten Masduki dalam pertemuan puncak peringatan Hari UMKM Nasional secara daring, Jakarta, Kamis. Dalam peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2021, Teten Masduki juga menyampaikan kondisi dan posisi UMKM sebagai navigasi untuk melangkah bersama memperkuat serta memajukan sektor tersebut. Dia menyatakan 99 persen pelaku UMKM masih didominasi oleh usaha mikro dan berusaha dalam skala kecil serta informal. Per 30 Juni 2021, baru 2,6 juta UMKM yang terdata di Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu untuk mempermudah kegiatan berusaha. Sementara itu per 5 Mei 2021 porsi kredit UMKM masih Rp1.000 triliun atau 20 persen dari total kredit keseluruhan pelaku usaha, termasuk usaha besar, senilai Rp5.576 triliun. Selanjutnya baru 22,7 persen UMKM yang hadir dalam ekosistem digital atau sekitar 14,6 juta pelaku usaha. Meski angka pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 7,07 persen yoy, ungkap Teten, adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kuartal II dan III akan menghadirkan tantangan bagi aktivitas usaha. “Di sinilah tema tantangan pandemi dan strategi transformasi UMKM masa depan menjadi tak hanya relevan, namun sangat krusial bagi UMKM saat ini,” kata Teten Masduki. Lebih lanjut Teten menerangkan upaya pemerintah untuk meredam tantangan pandemi, di antaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang 21 persen atau Rp161,2 triliun anggarannya dialokasikan untuk UMKM. Selain itu ada Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 12,8 juta usaha mikro dan tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dengan anggaran sebesar Rp3,45 triliun. "Seiring daya upaya dan kerja bersama dalam terus memitigasi dampak pandemi bagi UMKM, saya berharap kesempatan ini pula dapat kita manfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk meraja dan mengangkasa kembali. Sembari (pula) beradaptasi di tengah disrupsi pandemi mempersiapkan transformasi UMKM masa depan,” kata Teten Masduki. (mth)
Pengusaha: Industri Jamu Indonesia Hadapi Krisis Bahan Baku
Jakarta, FNN - Seorang pengusaha mengemukakan industri jamu di Indonesia saat ini menghadapi krisis bahan baku, akibat banyak petani yang lebih memilih menanam kopi atau teh, sebagai komoditi untuk diperdagangkan. “Para petani rempah sebagai penyedia bahan baku dari jamu itu cenderung lebih memilih menanam kopi dan teh. Jika ini berlanjut, jangan sampai rempah kita malah dibudidayakan oleh negara tetangga kita,” kata pendiri Acaraki Jamu Jony Yuwono, dalam acara “Telusur Jalur Rempah: Melihat Pengaruhnya pada Kuliner Nusantara” secara daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (10/8). Jony mengungkapkan alasan banyaknya petani lebih memilih menanam kopi atau teh adalah karena permintaan atau penjualannya lebih konsisten dibandingkan rempah-rempah. “Rempah-rempah permintaannya tidak konsisten dan tidak ada bagian penting. Kalau misalnya, industri kopi dan teh ada sortir, kualitas bagus jelek atau bagaimana, sedangkan untuk rempah biasanya digabung saja, tidak disortir mana yg kualitas bagus, sedang atau bawah, sehingga ketika digabung, harga jualnya jadi pukul rata,” kata dia, menjelaskan mengapa harga rempah-rempah lebih murah. Berdasarkan data Riset Tanaman Obat dan Jamu di Indonesia (Ristoja) milik Kementerian Kesehatan tahun 2012, Jony mengatakan telah dilakukan 209 survei dari 1.068 suku yang ada di Indonesia dan tercatat 15.773 resep jamu berasal dari 1.740 spesies tanaman yang berbeda. “Jadi artinya 30.000 tanaman obat di Indonesia adalah data base sumber obat atau sumber kesehatan untuk mencegah penyakit masa depan. Jadi tugas kita adalah untuk melestarikan,” ucap dia. Ia menegaskan generasi saat ini harus ikut berpartisipasi untuk terus melestarikan jamu agar resep dari jamu-jamu yang telah menjadi obat turun temurun tidak menghilang. Jony mengungkapkan data Ristoja pada Tahun 2015 menyatakan 49,5 persen dari pelaku pengobatan tradisional yang meresepkan jamu-jamu tersebut itu sudah berumur 60 tahun ke atas dan hanya sepertiga yang memiliki murid. “Ketika pensiun, siapa yang akan mengolah? Jika tidak ada yang mengolah, bagaimana dengan resep jamu tersebut? Kalau resep itu hilang, bagaimana dengan budi daya terhadap tanaman-tanaman tersebut?” ujar dia, saat memberi gambaran apa yang akan terjadi jika resep-resep jamu tersebut hilang. Pakar kuliner William Wongso yang hadir dalam acara tersebut ikut menegaskan sudah saatnya Indonesia untuk lebih memperkenalkan rempah-rempah yang dimiliki melalui berbagai sektor. “Sudah saatnya kita perlu mengenalkan rempah melalui prosedur, proses edukatif dari SMK, akademisi pariwisata, juru masak profesional. Bukan lagi cuma meminta lada atau pala. Harus tahu lada terbaik berasal dari mana, pala yang terbaik dari mana. Hal-hal ini kita harus kenal,” katanya. Ia mengungkapkan Indonesia telah menjadi negara penghasil rempah yang sudah dikenal di berbagai negara dunia sejak zaman dahulu, hingga mendapatkan julukan negara Spices Island. William juga mengatakan, rempah-rempah yang menjadi bagian dari bumbu adalah sebuah keunikan Indonesia yang menjadi bagian dari budaya kuliner dan cerminan kearifan lokal yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. “Mereka harus diperkenalkan oleh rempah gitu. Rempah-rempah ini komposisi dalam kandungan bumbu harus diperkenalkan dari daerah lain. Harus saling memperkenalkan daerah bumbu dari satu daerah ke daerah lain,” kata dia. (mth)
Bank Mandiri Terus Dorong Transaksi Nontunai di Tengah COVID-19
Jakarta, FNN - Senior Vice President Transaction Banking Retail Sale Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan pihaknya terus mendorong transaksi nontunai, salah satunya dengan turut dalam Gerakan Indonesia Pasti Bisa. Dalam kolaborasi tersebut, Bank Mandiri memungkinkan pelanggan membeli makanan secara online di DigiResto yang kemudian dapat dibayar dengan kartu debit atau kredit Bank Mandiri. "Kami melihat banyak usaha yang terbatas usahanya, jam bukanya, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Karena itu, transaksi kita coba alihkan ke digital," kata Thomas dalam konferensi pers virtual usai peresmian kolaborasi untuk membantu Gerakan Indonesia Pasti Bisa di Jakarta, Selasa. Ia berharap dengan kolaborasi ini nasabah Mandiri tetap bisa memesan makanan di restoran-restoran favorit meskipun tengah melakukan isolasi mandiri (isoman). Transaksi pun bisa dilakukan secara cashless untuk menghindari penyebaran COVID-19. "Ini beberapa terobosan juga supaya teman-teman pelaku usaha restoran bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19," kata Thomas. Bank Mandiri juga terus mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) Bank Indonesia dengan mendorong cashless society. Diharapkan dukungan ini juga berdampak terhadap penurunan kasus COVID-19 yang berpotensi disebarkan melalui uang tunai. "Jadi, transaksi di tempat-tempat wisata, tempat parkir, dan tempat lain menjadi non-cash. Ini dukungan Bank Mandiri supaya masyarakat dan pelaku ekonomi bisa menjalankan usaha di tengah pandemi COVID-19," ucapnya. Selain dengan MCAS, Bank Mandiri juga bekerja sama dengan SiCepat Ekspres menyediakan makanan seharga hanya Rp5 ribu di aplikasi DigiResto yang gratis ongkos kirim untuk 1.000 pemesan pertama. (mth)
Indef: Pengembangan Industri Kecil Harus Masif untuk Mendukung Ekspor
Jakarta, FNN - Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Eisha Rachibini meminta pengembangan industri kecil harus bisa lebih masif agar sektor tersebut bisa berpartisipasi lebih dalam kegiatan ekspor. "Di sektor ini memang terdapat potensi untuk dikembangkan," kata Eisha dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal tersebut mengingat industri kecil di Indonesia cenderung terkonsentrasi kepada subsektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak, seperti industri makanan, pakaian jadi, tekstil, dan furnitur. Namun, efisiensi produksi industri kecil di Tanah Air masih rendah, seperti industri tekstil dan motor. "Dengan demikian, industri tersebut butuh didukung supaya efisiensinya bisa lebih tinggi," ujar Eisha. Selain itu, Eisha menyebutkan akses keuangan juga diperlukan dalam mengembangkan industri kecil, mengingat usaha kecil biasanya membutuhkan dukungan dana untuk melakukan ekspansi. Selain itu, akses terhadap teknologi digital juga diperlukan bagi industri kecil agar bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional. "Meski dari rumah, saat ini masyarakat tetap bisa berbelanja online, sehingga online ini mampu meningkatkan kegiatan ekonomi," tutup Eisha. (mth)
Harga Minyak Turun 2,6 Persen Per Barel.
New York, FNN - Harga minyak turun pada hari Senin karena para pedagang khawatir tentang prospek permintaan di tengah kebangkitan infeksi Covid-19. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan 1,8 dolar AS, atau 2,6 persen, menjadi 66,48 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Dikutip dari Antara, Selasa, 10 Agustus 2021, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 1,66 dolar AS atau 2,3 persen menjadi ditutup pada 69,04 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. "Kemerosotan harga berlanjut hari ini di tengah meningkatnya lagi kekhawatiran tentang permintaan," kata Carsten Fritsch, analis energi di Commerzbank Research, dalam sebuah catatan pada hari Senin. Penguatan dolar AS juga menekan harga minyak. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16 persen menjadi 92,9410 pada akhir perdagangan Senin, menyusul lonjakan 5,8 persen di hari sebelumnya. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan nilai dolar AS. Untuk pekan yang berakhir Jumat, patokan minyak mentah AS turun 7,7 persen. Sedangkan Brent turun 6,2 persen, berdasarkan kontrak bulan berikutnya. (MD).
Arsjad Rasjid Umumkan Pengurus Kadin Periode 2021-2026
Jakarta, FNN - Sebulan setelah terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Arsjad Rasjid mengumumkan formasi kepengurusan Kadin Indonesia periode 2021-2026. “Menyusun formasi yang tepat dan sempurna tentunya sangat sulit. Namun, saya berjanji ini adalah formasi yang terbaik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Kadin Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, kemakmuran masyarakat dan kemajuan Indonesia,” ujar Arsjad saat pengumuman susunan pengurus Kadin Indonesia 2021-2026 di Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021 secara virtual. Menurut dia, kepengurusannya ingin mengedepankan inklusif dan kolaboratif, yakni dengan merangkul semua lapisan pengusaha baik kecil sampai besar dan juga semua sektor industri punya rumah yang sama, yakni Kadin. Selain itu, juga mengedepankan kemitraan atau kolaborasi antara Kadin dengan pemerintah, sesama pengusaha dan juga pekerja sebagai tulang punggung usaha. Sebagaimana dikutip dari Antara, struktur pengurus Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad hampir mirip dengan struktur kabinet pemerintahan dengan adanya Kepala Badan, Wakil Koordinator Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum (WKU). Hal ini, menurut dia, untuk membuat komunikasi dan sinergi Kadin Indonesia dengan pemerintah semakin lebih mudah. Koordinator WKU 1 Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi dijabat Yukki Nugrahawan, Koordinator WKU 2 Bidang Perekonomian dijabat Franky Widjaja, Koordinator WKU 3 Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri dijabat Shinta W Kamdani dan terakhir Koordinator WKU 4 Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi dijabat oleh Carmelita Hartoto. Sedangkan 12 Kepala Badan yang ada di Kadin Indonesia, yakni Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Legislatif Adisatrya Sulistio, Kepala Badan Analisis Informasi dan Kebijakan Ahmad Erani Yustika, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Akbar Djohan, Kepala Badan Ekonomi Syariah Taufan Rotorasiko dan Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Budiarsa. Kemudian Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Bambang Brodjonegoro, lalu Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital Pandu Sjahrir, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Andre Soelistyo, Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Tigor M Siahaan, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfileman dan Animasi Ariful Yaqin Hidayat dan Kepala Badan Riset dan Teknologi Ilham Habibie. Sementara para Ketua Dewan Kadin Indonesia yakni Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasihat MS Hidayat, Ketua Dewan Kehormatan Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie menambahkan Kadin Indonesia akan bekerja keras membantu pemerintah melawan pandemi. Dikatakannya, formasi pengurus yang sekarang merupakan mandat dari Munas lalu yang memberi mandat agar KADIN Indonesia membantu pemerintah melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. (MD).
Bank Syariah Indonesia Lakukan Auto Migrasi Terhadap Satu Juta Nasabah ex-BNIS
Jakarta, FNN - PT Bank Syariah Indonesia Tbk melakukan proses roll-out atau auto-migrasi rekening terhadap lebih dari 1 juta rekening nasabah ex BNI Syariah (BNIS) pada 9-10 Agustus 2021. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi menjelaskan, proses auto migrasi bertujuan mengintegrasikan sistem tiga bank setelah merger (digabung). Sehingga nasabah bisa menikmati produk dan layanan Bank Syariah Indonesia dengan optimal. “Setelah auto migrasi dilakukan maka seluruh cabang BSI akan melakukan konsolidasi dan persiapan pada tanggal 1 November 2021 di mana seluruh sistem, standar layanan, produk, dan bisnis proses sudah menjadi satu di Bank Syariah Indonesia,” kata Hery dalam keterangannya, Senin, 9 Agustus 2021. Pada auto migrasi nasabah ex BNI Syariah kali ini, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan senilai Rp 16,1 triliun. Selain itu, auto migrasi juga dilakukan terhadap 66.000 rekening pembiayaan dengan nilai Rp 15,4 triliun. Tidak hanya itu. Sebanyak 3,2 juta nasabah ex BNI Syariah telah melakukan migrasi ke sistem Bank Syariah Indonesia dengan nominal mencapai Rp 30,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 24 persen dari total nasabah BSI. Sebagaimana dikutip dari Antara, BSI juga akan melakukan proses migrasi seluruh produk yang berasal dari BNI Syariah dan BRI Syariah, termasuk pada produk unggulan yang dimiliki masing masing bank legacy. Skema auto-migrasi merupakan kebijakan BSI yang sengaja dibuat seiring dengan pemberlakuan PPKM di Indonesia. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening karena kartu ATM ex-BNIS dan ex-BRIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BNIS dan ex-BRIS diharuskan memindahkan mobile banking ke BSI Mobile supaya dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Selama proses auto-migrasi tersebut, BNI Syariah tetap dapat melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Syariah Indonesia terdekat di seluruh Indonesia seperti biasa. Sedangkan untuk kemudahan transaksi, nasabah ex-BNI Syariah diminta agar segera mengaktifkan layanan digital BSI Mobile dengan cara men-download via Google Play Store atau App Store. Sebelumnya pada 21 Juli 2021, BSI juga telah melakukan auto migrasi nasabah BRI Syariah. Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Kemudian, dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya). Secara berangsur-angsur, migrasi sistem telah dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli 2021. Kemudian wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2021 untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. (MD).
Awal Pekan Rupiah Melemah Akibat Tertekan Isu Tapering
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan bergerak melemah. Pelemahan itu terjadi akibat tertekan isu pengetatan stimulus atau tapering oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed. Rupiah dibuka melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp 14.373 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.353 per dolar AS. "Nilai tukar rupiah berpeluang bergerak melemah hari ini karena isu tapering kebijakan moneter AS kembali menguat," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra, di Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021. Ariston menjelaskan, isu tapering tersebut didukung oleh data tenaga kerja AS versi pemerintah yang dirilis Jumat (6/9) malam yang lebih bagus dari prediksi sebelumnya. Menurut Ariston, selama ini The Fed mengungkapkan situasi pekerjaan yang membaik di AS akan mendukung pengetatan kebijakan moneter ke depan. Pekan lalu, Wakil Gubernur The Fed Richard Clarida memberikan indikasi proses tapering akan mulai dilakukan di akhir tahun 2021. "Selain itu, pasar masih mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 di dunia karena varian delta. Kekhawatiran ini bisa mendorong pelaku pasar menghindari aset berisiko," ujar Ariston, sebagaimana dikutip dari Antara. Dari domestik, jumlah kasus harian Covid-19 di tanah air semakin turun. Pada Ahad (8/8), kasus baru mencapai 26.415 orang sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 3,66 juta orang. Namun, jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 masih tinggi yaitu bertambah 1.498 orang sehingga total mencapai 107.096 orang. Jumlah yang dinyatakan sembuh sebanyak 3,08 juta orang. STotal kasus aktif Covid-19 mencapai 474.233 orang. Ariston mengatakan, rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp 14.400 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp 14.270 per dolar AS. Pada Jumat (9/8), rupiah ditutup terkoreksi 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp 14.343 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.3139 per dolar AS. (MD).
PLN Jawa Barat Gandeng Pengembang Perumahan Sediakan Kompor Listrik
Bandung, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (Jabar) melalui PLN UP3 Gunung Putri (GPI) berkolaborasi dengan pengembang perumahan Citra Sentul Raya menerapkan perumahan eco green living melalui penyediaan kompor listrik di setiap rumah. "Realisasi atas kolaborasi ini merupakan yang pertama di PLN UID Jawa Barat. Selain itu, kolaborasi tersebut juga dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta membangun energi bersih di Jawa Barat," kata Manager PLN UP3 GPI Dini Sulistyawati dalam siaran pers, Ahad, 08 Agustus 2021. Dini menjelaskan, sinergi tersebut selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yaitu konversi kompor gas ke kompor listrik. Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sebab, mengubah penggunaan energi berbasis impor menjadi energi berbasis lokal. Apalagi, elpiji atau gas yang dikonsusi masyarakat sebagian besar masih impor, sementara listrik adalah energi berbasis lokal. "Salah satu langkah mempercepat pencapaian target penggunaan kompor listrik di sektor rumah tangga yaitu melalui konsep perumahan eco green living. Para penghuninya diajak hidup dengan memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut sangat bermanfaat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman, serta hidup yang lebih produktif," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Dini menjelaskan, ada banyak keuntungan yang diperoleh dengan memakai kompor listrik. Kompor listrik memiliki keunggulan lebih aman karena tidak menggunakan gas dan tidak ada bara api. Selain itu, hemat karena biayanya 20 persen lebih murah, praktis karena pengguna dapat mengatur daya dan durasi memasak. Juga ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan emisi seperti kompor gas, serta sangat gaya. Sedangkan GM Cosntruction & Operational Citra Sentul Raya Gusti M Priyono menuturkan, perumahan dengan fasilitas kompor listrik dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni dan terus berkolaborasi baik dengan PLN. (MD).
Analisa Kritis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 2/2021
Oleh Fuad Bawazier KEMARIN, 5 Agustus 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Kuartal (Q) 2 /2021 yakni April, Mei dan Juni 2021. Melengkapi komentar-komentar yang muncul dan menjawab banyak pertanyaan yang saya terima, rasanya perlu “diluruskan” agar tidak ada misleading terhadap data lengkap BPS itu. Dengan methode yang sama Year on Year (YoY) maka pertumbuhan ekonomi Kuartal 2/2021 Indonesia yang 7,07% itu sebenarnya terbilang rendah sebab negara partner utama dagang Indonesia pertumbuhannya sebagai berikut: Singapura 14,3%, Tiongkok 7,9%, USA 12,2%, Eropa 13,2%, dan Hongkong 7,5%. Hal tersebut terjadi karena tahun dasar pembandingnya adalah Kuartal 2/2020 yang memang amat rendah alias Kuartal yang paling jeblok. Sementara yang ditekankan Menko Petekonomian hanya negara-negara yang pertumbuhannya lebih rendah dari Indonesia yang umumnya Kuartal 2/2021 memang sedang diterpa pandemi dahsyat seperti India dan Jepang. Betul pertumbuhan dengan metode Q to Q untuk Q2/2021 Indonesia adalah 3,31. Tetapi bila kita melihat ke belakang, masih dengan metode Q to Q, kebanyakan pertumbuhan ekonomii Indonesia minus (negatif). Dan sesuai dengan kesepakatan internasional, apabila 2 kuartal berturut-turut minus, berarti ekonomi sedang resesi. Inilah datanya sejak ada Covid: Q4/2019................ -1,74 Q1/2020................ -2,41 Q2/2020................ -4,19 Q3/2020................ 5,05 Q4/2020................ -0,42 Q1/2021..................-0,92 Q2/2021.................. 3,31 Jadi lebih sering resesinya dan baru lepas Kuartal 2 ini yang positif. Tapi sudah dapat diduga bahwa Q3 tahun ini akan kembali minus lagi karena pandemi kembali menerpa dengan PPKM-nya. Jadi tampaknya akan kembali ke resesi lagi bila Q4 nya kembali minus. Intinya pertumbuhan Q2/2021 yang tinggi itu (7,07) adalah karena tahun pembandingnya (Q2/2020) yang memang rendah sekali. Kedua, alhamdulillah ada kenaikan harga komoditas ekspor yang signifikan seperti batubara dan minyak sawit, tapi itu faktor eksternal, di luar kendali kita. Jadi kesimpulannya, seperti dilaporkan BPS bhw tingginya pertumbuhan ekonomi Q2/2021 itu karena Low Base Effect, yaitu rendahnya Q2/2020 sebagai angka pembandingnya. Ingat kuartal 2/2020 kita sedang diterpa berat Pandemi. Makanya meski pertumbuhan Q2/2021 tampak “mengesankan” sebetulnya angka PDBnya sendiri hanya Rp2773 triliun alias masih di bawah angka PDB Q3/2019 (sebelum ada Pandemi) yang Rp2819 triliun. Alias ekonomi kita masih menciut, belum kembali ke angka yg semula (normal). Last but not least, khususnya bagi ekonom yang suka dengan analisa varian ataupun hipotesa yang lebih kritis, dan tetap dengan metode YoY, dapat diungkapkan sbb: PDB (riil) Q2/2019 Rp2735,4 triliun, bila diasumsikan keadaan normal yaitu pertumbuhan ekonomi 5%, maka PDB Q2/2020 seharusnya Rp2872,2 triliun alias masih lebih besar dari angka PDB Q2/2021 yang hanya Rp2773 triliun, yang berarti masih minus. Bila pertumbuhan Q2/2020 diasumsikan nol persen alias sama saja dengan Q2/2019 yaitu Rp2735,4 triliun, maka angka PDB Q2/2021 yg Rp2773 triliun itu hanya menunjukkan pertumbuhan 1,3%. Maka meski kita bersyukur dengan angka pertumbuhan resmi Q2/2021 yang 7,07% (YoY), tapi ekonomi kita sebetulnya masih jauh dari pulih. Kenapa? Karena PDB Q2/2021 masih di bawah PDB Q3/2019 yang Rp2819 triliun atau praktis masih sama dengan Q4/2019 yang Rp2770 triliun. Itulah sebabnya saya sebutkan bahwa pertumbuhan 7,07% itu masih relatif rendah sebab untuk mengejar ketinggalan selama ini kita harus tumbuh dengan 2 digit seperti Singapore, USA dan Uni Eropa. Artinya, kita masih harus kerja keras dan cerdas, bukan euphoria apalagi membusungkan dada. Penulis Menteri Keuangan era Presiden Habibie.