EKONOMI
Menperin Dorong Ekspansi Industri Komponen Elektronika
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong ekspansi industri komponen elektronika di dalam negeri, seiring dengan pemulihan kinerja industri manufaktur nasional yang berangsur menunjukkan perbaikan dari bulan ke bulan. Pada Mei 2021, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berhasil memecahkan rekor dengan menembus level 55,3, melebihi negara-negara manufaktur lainnya seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan India. “Tidak hanya memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada Mei 2021 juga menunjukkan pertumbuhan industri pada triwulan-II 2021 akan kembali positif,” kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Rabu. Agus menegaskan pemerintah bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini guna mempertahankan dan meningkatkan performa industri manufaktur dalam negeri agar bisa semakin berekspansi sehingga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” jelasnya. Misalnya, PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung), industri komponen elektronika yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, berupaya memperkuat posisinya dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar 10 juta dolar AS. “Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” tutur Agus. Disrupsi dalam rantai pasok global di masa pandemi menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi. “Kondisi ini menunjukkan perlunya ada kemandirian industri di dalam negeri yang juga sejalan dengan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022,” imbuhnya. Haeng Sung yang saat ini mempekerjakan sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit. Komponen elektronika tersebut akan digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan industri komponen dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri. “Untuk mendukung ketersediaan industri komponen, pemerintah terus berupaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” paparnya. Pada 2020 dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga 21 juta dolar AS dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, dimana hingga bulan Mei sudah mencapai 13 juta dolar AS. Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, dan Vietnam. Hal senada disampaikan pula Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo Simbolon, bahwa diperlukan penguatan industri komponen dalam negeri agar bisa memacu kegiatan ekspor. “Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, tentunya mengharuskan industri komponen untuk menyasar pasar ekspor,” jelasnya. Hal tersebut juga dilakukan perusahaan lainnya dengan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara. Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai 590.800 dolar AS pada April 2021 lalu. Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut sudah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode Januari-Mei 2021 telah menembus 3,15 juta dolar AS. (mth)
Erick Thohir Dorong Perusahaan BUMN Kembangkan Kreatifitas dan Inovasi
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan-perusahaan BUMN mengembangkan kreatifitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan dalam masa pandemi Covid-19. "BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi harus menunjukkan kreativitas dan inovasi untuk membantu dampak kesehatan dan ekonomi," kata Erick Thohir dalam sambutannya di acara BUMN dan BUMD Marketeers Award yang digelar secara daring, Rabu. Erick juga menyampaikan terima kasih kepada MarkPlus, Inc. sebagai penyelenggara acara BUMN dan BUMD Marketeers Award 2021, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD dapat senantiasa menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas. Sebagai informasi, BUMN dan BUMD Marketeers Award 2021 diselenggarakan untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan BUMN maupun BUMD se-Indonesia yang berhasil menerapkan transformasi digital dalam strategi marketingnya. MarkPlus, Inc. telah melakukan ajang penghargaan ini dari tahun 2011 dan merupakan salah dua rangkaian acara Jakarta Marketing Week yang diselenggarakannya setiap tahunnya. Tahun ini, Jakarta Marketing Week diadakan secara OMNI atau kolaborasi antara online dan offline pada Rabu, 9 Juni 2021. Tahun ini, BUMN dan BUMD Marketeers Awards mengambil tema Digital Transformation in Marketing untuk BUMN Marketeers Award dan Transformasi Digital Pemasaran untuk Kolaborasi Jakarta untuk BUMD Marketeers Award. Dengan hadirnya gelaran acara BUMN dan BUMD Award 2021, diharapkan bagi perusahaan dan anak perusahaan BUMN dan BUMD senantiasa berprestasi dengan penerapan strategi di masa tranformasi digital saat ini. (mth)
Peneliti: Skema PPN pada Sembako Bisa Mengancam Ketahanan Pangan
Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta menyatakan bahwa rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan. "Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Felippa Ann Amanta dalam rilis di Jakarta, Rabu. Hal itu, ujar dia, antara lain karena lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan yang mahal. Ia berpendapat bahwa menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi, apalagi saat pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang. "Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga, dan bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka," paparnya. Untuk itu, ujar dia, pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut, terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara, berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index. Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini adalah masalah keterjangkauan. Keterjangkauan pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah garis kemiskinan. Secara lebih umum lagi kenaikan harga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang menurun, masyarakat akan mengurangi belanja. Padahal, lanjut Felippa, belanja rumah tangga, bersama konsumsi pemerintah, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi negara yang relatif dapat didorong oleh pemerintah dalam jangka pendek untuk memulihkan perekonomian nasional di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Ssejumlah media memberitakan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Revisi tersebut akan mencakup penghapusan sejumlah barang kebutuhan pokok dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. (mth)
Wapres: Ekosistem Syariah Harus Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan ekosistem syariah harus berbasis pada teknologi digital dan mengutamakan kearifan lokal di berbagai daerah. “Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Silaturahmi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Gedung The Tower Jakarta, Jumat. Penerapan kearifan lokal tersebut, lanjut Wapres, perlu dilakukan karena kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Wapres juga mengingatkan MES untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pondok pesantren, sehingga para santrinya dapat menjadi terampil berwirausaha selain juga pintar mengaji. “Pesantren ini tentu masih memerlukan pendampingan termasuk pembekalan bagi para santri, sehingga terbentuk lebih banyak santripreneur. Disebutnya namanya itu Gus Iwan, santri bagus, pintar mengaji dan usahawan,” jelasnya. Dengan pendampingan tersebut, maka pemberdayaan ekonomi tidak hanya berguna bagi para santri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Oleh karena itu, upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren harus diakselerasi dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak, katanya. Wapres juga berpesan agar kolaborasi dan inovasi yang telah dilakukan dapat berkembang, sehingga kontribusi ekonomi dan keuangan syariah pada pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud. “Mari bersama-sama kita mengupayakan inovasi dan kolaborasi secara nyata, demi mewujudkan visi ekonomi dan keuangan syariah yang semakin memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Wapres. (sws)
Pendaftar BPUM Yogyakarta Belum Capai Target Cuma 2.184 UKM
Yogyakarta, FNN - Jumlah pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta yang mengajukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan produktif usaha mikro pada 2021 hingga saat ini tercatat 2.184 pelaku usaha dan belum mencapai target dari potensi yang ada. "Dari pemetaan awal berdasarkan jumlah izin usaha mikro (IUM) pada 2020, maka seharusnya masih ada sekitar 6.000 pelaku usaha kecil mikro (UKM) di Kota Yogyakarta yang belum mengajukan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun lalu," kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Jumat. Namun demikian, hingga saat ini belum semua pelaku UKM di Kota Yogyakarta mengajukan pendaftaran saat Kementerian Koperasi dan UKM kembali membuka program pemberian bantuan produktif pada 2021. Pendaftaran BPUM 2021 pun kembali diperpanjang dengan membuka pendaftaran tahap ketiga yang akan berakhir pada 18 Juni dan Tri Karyadi berharap, pelaku UKM yang memenuhi syarat untuk mendaftar segera mengajukan pendaftaran. Sama seperti pendaftaran pada tahap pertama dan kedua, pelaku UKM asal Kota Yogyakarta cukup mengakses aplikasi Jogja Smart Service (JSS) untuk mengajukan pendaftaran dan mengisi formulir secara daring serta mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya, pelaku UKM datang ke kantor kelurahan sesuai domisilinya untuk menyampaikan berbagai berkas sebagai syarat pengajuan pendaftaran seperti warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP, memiliki izin usaha mikro (IUM) atau nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, pelaku UKM juga tidak sedang mengakses kredit, bukan ASN, TNI/Polri, bukan pegawai BUMD/BUMN, dan hanya mengajukan satu pendaftaran dari satu kartu keluarga. Pelaku UKM yang sudah pernah mendaftar BPUM pada 2020 namun belum mendapat bantuan juga diperbolehkan untuk mengajukan pendaftaran ulang. Tri memperkirakan, belum tercapainya target pendaftar sesuai potensi yang ada disebabkan para pelaku usaha tersebut tidak lagi menjalankan usahanya. “Sebagaimana diketahui, pelaku usaha mikro ini terkadang usahanya belum stabil. Masih timbul tenggelam dan mudah sekali terpengaruh kondisi di sekitarnya. Mungkin saja dulu pernah mengajukan izin usaha namun saat ini tidak lagi menjalankan usahanya sehingga tidak bisa mengajukan bantuan,” katanya. Sementara itu, dari 2.184 pelaku UKM yang sudah mengajukan pendaftaran, sebanyak 1.398 di antaranya sudah diverifikasi oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sebelum diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, tidak semuanya lolos verifikasi di dinas. Sebanyak dua pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat, masing-masing karena sudah berbentuk CV sehingga tidak masuk kategori usaha mikro dan satu pendaftar hanya coba-coba dan tidak melengkapi syarat pendaftaran. “Kami melakukan verifikasi dengan cermat dan teliti. Harapannya, data tersebut sudah valid sebelum diajukan ke kementerian sehingga nantinya penerima pun tepat sasaran,” katanya. Hanya saja, lanjut Tri Karyadi, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa mengecek jumlah pendaftar yang sudah memperoleh bantuan produktif tersebut pada tahun ini karena seluruhnya langsung masuk rekening penerima. Pada tahun ini, nilai BPUM yang akan diterima oleh setiap pelaku UKM yang dinyatakan lolos verifikasi sebesar Rp1,2 juta dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal serta pengembangan usaha.
Penanganan Kasus Jiwasraya Berdampak pada Pasar Modal
Jakarta, FNN - Lokataru Kantor Hukum dan HAM menilai penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar dalam rilis laporan berjudul "Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia" diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG. Melainkan, dampaknya pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor ritel. "Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat," kata dia. Lewat laporan Lokataru itu, lanjut Haris, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Justru katanya ketika dinyatakan gagal bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka. Haris menambahkan bahwa laporan itu juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa setelah pengungkapan kasus tersebut. "Pertama, pada saat diumumkan gagal bayar, Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut," kata dia. Kedua, guliran pernyataan lebih deras dan mendahului dari pada penyelesaian skema bisnis untuk melindungi hak pihak ketiga, nasabah dan lainnya. Penawaran penyelesaian skema bisnis baru muncul belakangan, itu tanpa melibatkan, cara dan kepentingan, para nasabahnya. Ketiga, lanjut Haris, akibat pernyataan gagal bayar, memunculkan market chaotic, terutama para pemegang saham Jiwasraya berbondong-bondong mulai menarik dananya. Selain itu, pada saat yang sama tidak ada lagi nasabah baru yang mau membeli produk asuransi Jiwasraya. Keempat, gagal bayar dijadikan kasus pidana korupsi, yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penahanan pada sejumlah nama, justru memperburuk kondisi pasar saham bukan hanya Jiwasraya, antusiasme pasar modal menurun. Lebih lanjut, Lokataru menilai penyelesaian yang berlarut-larut kendati perseroan memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis telah mengganggu kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Setelah kasus menyeruak, hampir seluruh pemegang polis yang ada tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransinya. Bahkan, pemegang polis untuk kontrak berjalan pun ikut-ikutan mengakhiri kontrak. "Alih-alih mengupayakan kembalinya uang nasabah, proses pengungkapan dan penegakan hukum justru menyebabkan utang klaim yang terus berlarut-larut, sehingga malah mempercepat runtuhnya kredibilitas Jiwasraya di mata nasabahnya, yang kemudian merembet pada terganggunya kinerja pasar saham Indonesia," ujarnya. (ant)
Harga Emas Anjlok USD 36,6 Menyusul Penguatan "Greenback"
Chicago, FNN - Harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena data pekerjaan dan sektor jasa AS yang lebih baik dari perkiraan mengangkat dolar lebih tinggi. Kondisi tersebut juga mendorong ekspektasi bahwa data ekonomi yang kuat dapat memicu kembali pembicaraan tapering (pengurangan pembelian obligasi) dari Federal Reserve. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, anjlok 36,6 dolar AS atau 1,92 persen, menjadi ditutup pada 1.873,30 dolar AS per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (2/6/2021), emas berjangka menguat 4,9 dolar AS atau 0,26 persen menjadi 1.909,90 dolar AS per ounce. Emas berjangka turun tipis 30 sen atau 0,02 persen menjadi 1.905 dolar AS pada Selasa (1/6/2021), setelah meningkat 6,8 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.905,30 dolar AS pada Jumat (28/5/2021), dan merosot 5,3 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.898,50 dolar AS pada Kamis (27/5/2021). Pasar AS tutup pada Senin (31/5/2021) untuk libur Memorial Day. "Kami keluar dari kesulitan (ekonomi) di sini, data semakin baik, ada beberapa masalah inflasi yang dapat meredam banyak hal, tetapi kami telah berbelok," Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures, mengatakan. “Data yang lebih baik dari perkiraan telah membuat para pedagang bertahan. Mereka sedang mempersiapkan kemungkinan pernyataan dari Federal Reserve tentang tapering atau suku bunga yang lebih tinggi, meskipun tidak segera." Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,7 persen, membuat emas mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS juga menguat. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (3/6/2021) bahwa klaim pengangguran mingguan baru AS turun 20.000 menjadi 385.000 dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Angka tersebut telah turun untuk minggu kelima berturut-turut, menandakan pemulihan pasar tenaga kerja yang kuat. Sementara pengusaha swasta meningkatkan perekrutan pada Mei, laporan ketenagakerjaan nasional Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan. ADP melaporkan 978.000 pekerjaan baru sektor swasta pada Mei, jauh di atas kenaikan 680.000 yang diperkirakan oleh para ekonom. Sementara itu, ukuran aktivitas industri jasa AS meningkat ke rekor tertinggi pada Mei. "Hasil ADP yang jauh lebih kuat dari perkiraan menunjukkan lonjakan serupa dalam daftar gaji besok setelah hasil buruk bulan lalu telah mendorong dolar lebih tinggi dan memicu likuidasi panjang emas di bawah 1.890 dolar AS," kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam di BMO. "Dukungan 1.850-60 dolar AS signifikan dan akan bertahan dalam emas." Fokus sekarang beralih ke angka-angka penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 72,7 sen atau 2,58 persen, menjadi ditutup pada 27,477 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 30,2 dolar AS atau 2,53 persen menjadi ditutup pada 1,162,50 dolar AS per ounce. (ant)
BI Kalbar Dukung Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa
Pontianak, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi daerah melalui Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa (Saprahan Khatulistiwa) 2021 yang dilgelar pada Juni 2021. “Saprahan Khatulistiwa bentuk kontribusi BI dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalbar. Kegiatan ini merupakan sinergi program antara BI bersama pemerintah daerah, Dekranasda se-Kalbar serta pelaku industri,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini di Pontianak, Kamis. Kegiatan yang akan dibuka pada 7 Juni 2021 tersebut juga dalam rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI). “Saprahan Khatulistiwa bertujuan untuk mendukung Gernas BBI dan Gernas GWBI yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dan pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang merupakan flagship event BI,” ujarnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran BI dalam mendorong pemulihan bagi UMKM dan sektor pariwisata antara lain melalui peningkatan kelembagaan, sertifikasi cleanliness, health, safety, environment (CHSE), pelatihan serta menampilkan produk. “Saprahan Khatulistiwa juga akan menjadi kegiatan strategis daerah yang akan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi media komunikasi kebijakan BI kepada masyarakat secara optimal,” kata Agus Chusaini. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan rangkaian Saprahan Khatulistiwa 2021 akan dilaksanakan dengan menggunakan konsep hybrid yang mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, sebelum kegiatan yakni dengan meningkatkan kepedulian dan menjalin komunikasi para pihak yang terlibat dalam Saprahan Khatulistiwa 2021. “Kegiatan tersebut terdiri atas Gowes QRIS, berbagai lomba wartawan dan masyarakat umum, serta kegiatan komunikasi, talkshow dan press conference,” ujarnya. Kedua, saat kegiatan berlangsung dengan rangkaian kegiatan terdiri dari pembukaan, pameran produk UMKM, webinar pariwisata, sosialisasi dan edukasi UMKM, pelatihan CHSE dan QRIS, penyerahan PSBI, serta pertemuan bisnis UMKM . Pameran terbatas produk UMKM di Pendopo Gubernur Kalbar pada 7-9 Juni 2021. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi UMKM, pencapaian target merchant QRIS melalui kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Kalbar serta sosialisasi edukasi cinta bangga paham Rupiah. Pembukaan Saprahan Khatulistiwa akan dilaksanakan pada 7 Juni 2021 yang akan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Provinsi KALBAR, serta dihadiri oleh Walikota/Bupati & Dekranasda se-Kalbar, Forkopimda, Akademisi, UMKM, industri keuangan, dan masyarakat luas. Kemudian ada pameran Produk UMKM Unggulan Provinsi Kalbar di Ayani Megamall Pontianak pada tanggal pada tanggal 11-24 Juni 2021. Ketiga, setelah kegiatan yang difokuskan pada diseminasi perekonomian dan seminar investasi sebagai upaya mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Kalbar. “Investasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui seminar tersebut sebagai upaya BI mendorong percepatan investasi sehingga potensi bisa digali secara bersama,” katanya.
Gubernur Kaltim Luncurkan Konsep Blue Economy di Maratua
Samarinda, FNN - Gubernur Kaltim Isran Noor meluncurkan konsep blue economy (ekonomi biru) di perairan Pulau Maratua sebagai bentuk pengembangan pembangunan kepariwisataan di wilayah itu. Peluncuran blue economy yang digagas Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua, itu dihadiri Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN Nico Barito dan Bupati Berau Sri Juniarsih, di Samarinda, Kamis. Konsep blue economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Gubernur Isran Noor mengatakan, kerja sama yang telah berjalan antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Seychelles terkait pengembangan pembangunan kepariwisataan di Maratua diyakini bisa berkembang dan maju jika tetap dilakukan secara serius. Ia pun berharap sektor pariwisata di Kaltim bisa kembali pulih di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kerja sama ini sudah dilakukan juga di beberapa daerah di Indonesia, kita berharap semuanya bisa maju dan berkembang. "Di tengah pandemi ini sektor pariwisata sangat terdampak. Kerja sama ini kita juga berharap kepariwisataan di Kaltim, khususnya di Maratua ini bisa bangkit dan perekonomian semakin meningkat," kata Isran Noor. Sementara Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito menjelaskan konsep pengelolaan ekonomi biru difokuskan dalam pengelolaan kelautan. Melalui pendekatan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah. "Selama ini di Kaltim konsepnya ekonomi hijau seperti perkebunan, pertambangan jadi sekarang beralih ke laut yang punya potensi besar juga. Karena sebagian besar wilayah di dunia ini didominasi perairan. Jadi mulai ditanamkan konsep ini dalam pengelolaan pariwisata," katanya. Selain itu, diluncurkan proyek percontohan homestay kelas menengah ke atas di Kampung Teluk Harapan dan Kampung Teluk Alulu. Kedua program ini merupakan tindak lanjut kunjungan Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ke Seychelles pada Maret 2019 dan Desember 2019.
Pemkot dan Polresta Bogor Gelar UMKM Flora Fauna
Bogor, FNN - Kolaborasi antara Polresta Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Kota Bogor, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, menyelenggarakan pameran "UMKM Flora dan Fauna" di Kota Bogor. Pameran bertema "Polisi Sahabat UMKM" diselenggarakan pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, pada 3 Juni 2021 dengan sasaran mendorong UMKM sebagai bagian dari pilar ekonomi kerakyatan, pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan, pameran "UMKM Flora dan Fauna" ini adalah salah satu langkah dalam membangkitkan UMKM di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. "Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sampai saat ini belum berakhir, sehingga harus dilakukan langkah-langkah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan," katanya. Susatyo Purnomo Condro menuturkan, kegiatan "UMKM Flora dan Fauna" ini tujuannya untuk membangkitkan UMKM di Kota Bogor dalam upaya pemulihan ekonomi kerakyatan. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, langkah Polresta Bogor Kota ini merupakan salah satu bentuk dari arahan Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan ekonomi rakyat di daerah. "Saya menghargai langkah Polresta Bogor Kota yang bekerja sama dengan instansi lain untuk menyeleggarakan pameran produk UMKM. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Forkopimda Kota Bogor solid dan kompak," katanya. Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor mendorong agar UMUM di Kota Bogor bisa segera bangkit. "Bukan hanya UMKM Flora dan Fauna, tapi UMKM pada semua bidang," katanya.
POPULER
