EKONOMI
Penanganan Kasus Jiwasraya Berdampak pada Pasar Modal
Jakarta, FNN - Lokataru Kantor Hukum dan HAM menilai penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar dalam rilis laporan berjudul "Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia" diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG. Melainkan, dampaknya pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor ritel. "Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat," kata dia. Lewat laporan Lokataru itu, lanjut Haris, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Justru katanya ketika dinyatakan gagal bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka. Haris menambahkan bahwa laporan itu juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa setelah pengungkapan kasus tersebut. "Pertama, pada saat diumumkan gagal bayar, Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut," kata dia. Kedua, guliran pernyataan lebih deras dan mendahului dari pada penyelesaian skema bisnis untuk melindungi hak pihak ketiga, nasabah dan lainnya. Penawaran penyelesaian skema bisnis baru muncul belakangan, itu tanpa melibatkan, cara dan kepentingan, para nasabahnya. Ketiga, lanjut Haris, akibat pernyataan gagal bayar, memunculkan market chaotic, terutama para pemegang saham Jiwasraya berbondong-bondong mulai menarik dananya. Selain itu, pada saat yang sama tidak ada lagi nasabah baru yang mau membeli produk asuransi Jiwasraya. Keempat, gagal bayar dijadikan kasus pidana korupsi, yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penahanan pada sejumlah nama, justru memperburuk kondisi pasar saham bukan hanya Jiwasraya, antusiasme pasar modal menurun. Lebih lanjut, Lokataru menilai penyelesaian yang berlarut-larut kendati perseroan memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis telah mengganggu kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Setelah kasus menyeruak, hampir seluruh pemegang polis yang ada tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransinya. Bahkan, pemegang polis untuk kontrak berjalan pun ikut-ikutan mengakhiri kontrak. "Alih-alih mengupayakan kembalinya uang nasabah, proses pengungkapan dan penegakan hukum justru menyebabkan utang klaim yang terus berlarut-larut, sehingga malah mempercepat runtuhnya kredibilitas Jiwasraya di mata nasabahnya, yang kemudian merembet pada terganggunya kinerja pasar saham Indonesia," ujarnya. (ant)
Harga Emas Anjlok USD 36,6 Menyusul Penguatan "Greenback"
Chicago, FNN - Harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena data pekerjaan dan sektor jasa AS yang lebih baik dari perkiraan mengangkat dolar lebih tinggi. Kondisi tersebut juga mendorong ekspektasi bahwa data ekonomi yang kuat dapat memicu kembali pembicaraan tapering (pengurangan pembelian obligasi) dari Federal Reserve. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, anjlok 36,6 dolar AS atau 1,92 persen, menjadi ditutup pada 1.873,30 dolar AS per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (2/6/2021), emas berjangka menguat 4,9 dolar AS atau 0,26 persen menjadi 1.909,90 dolar AS per ounce. Emas berjangka turun tipis 30 sen atau 0,02 persen menjadi 1.905 dolar AS pada Selasa (1/6/2021), setelah meningkat 6,8 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.905,30 dolar AS pada Jumat (28/5/2021), dan merosot 5,3 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.898,50 dolar AS pada Kamis (27/5/2021). Pasar AS tutup pada Senin (31/5/2021) untuk libur Memorial Day. "Kami keluar dari kesulitan (ekonomi) di sini, data semakin baik, ada beberapa masalah inflasi yang dapat meredam banyak hal, tetapi kami telah berbelok," Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures, mengatakan. “Data yang lebih baik dari perkiraan telah membuat para pedagang bertahan. Mereka sedang mempersiapkan kemungkinan pernyataan dari Federal Reserve tentang tapering atau suku bunga yang lebih tinggi, meskipun tidak segera." Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,7 persen, membuat emas mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS juga menguat. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (3/6/2021) bahwa klaim pengangguran mingguan baru AS turun 20.000 menjadi 385.000 dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Angka tersebut telah turun untuk minggu kelima berturut-turut, menandakan pemulihan pasar tenaga kerja yang kuat. Sementara pengusaha swasta meningkatkan perekrutan pada Mei, laporan ketenagakerjaan nasional Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan. ADP melaporkan 978.000 pekerjaan baru sektor swasta pada Mei, jauh di atas kenaikan 680.000 yang diperkirakan oleh para ekonom. Sementara itu, ukuran aktivitas industri jasa AS meningkat ke rekor tertinggi pada Mei. "Hasil ADP yang jauh lebih kuat dari perkiraan menunjukkan lonjakan serupa dalam daftar gaji besok setelah hasil buruk bulan lalu telah mendorong dolar lebih tinggi dan memicu likuidasi panjang emas di bawah 1.890 dolar AS," kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam di BMO. "Dukungan 1.850-60 dolar AS signifikan dan akan bertahan dalam emas." Fokus sekarang beralih ke angka-angka penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 72,7 sen atau 2,58 persen, menjadi ditutup pada 27,477 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 30,2 dolar AS atau 2,53 persen menjadi ditutup pada 1,162,50 dolar AS per ounce. (ant)
BI Kalbar Dukung Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa
Pontianak, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi daerah melalui Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa (Saprahan Khatulistiwa) 2021 yang dilgelar pada Juni 2021. “Saprahan Khatulistiwa bentuk kontribusi BI dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalbar. Kegiatan ini merupakan sinergi program antara BI bersama pemerintah daerah, Dekranasda se-Kalbar serta pelaku industri,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini di Pontianak, Kamis. Kegiatan yang akan dibuka pada 7 Juni 2021 tersebut juga dalam rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI). “Saprahan Khatulistiwa bertujuan untuk mendukung Gernas BBI dan Gernas GWBI yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dan pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang merupakan flagship event BI,” ujarnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran BI dalam mendorong pemulihan bagi UMKM dan sektor pariwisata antara lain melalui peningkatan kelembagaan, sertifikasi cleanliness, health, safety, environment (CHSE), pelatihan serta menampilkan produk. “Saprahan Khatulistiwa juga akan menjadi kegiatan strategis daerah yang akan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi media komunikasi kebijakan BI kepada masyarakat secara optimal,” kata Agus Chusaini. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan rangkaian Saprahan Khatulistiwa 2021 akan dilaksanakan dengan menggunakan konsep hybrid yang mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, sebelum kegiatan yakni dengan meningkatkan kepedulian dan menjalin komunikasi para pihak yang terlibat dalam Saprahan Khatulistiwa 2021. “Kegiatan tersebut terdiri atas Gowes QRIS, berbagai lomba wartawan dan masyarakat umum, serta kegiatan komunikasi, talkshow dan press conference,” ujarnya. Kedua, saat kegiatan berlangsung dengan rangkaian kegiatan terdiri dari pembukaan, pameran produk UMKM, webinar pariwisata, sosialisasi dan edukasi UMKM, pelatihan CHSE dan QRIS, penyerahan PSBI, serta pertemuan bisnis UMKM . Pameran terbatas produk UMKM di Pendopo Gubernur Kalbar pada 7-9 Juni 2021. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi UMKM, pencapaian target merchant QRIS melalui kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Kalbar serta sosialisasi edukasi cinta bangga paham Rupiah. Pembukaan Saprahan Khatulistiwa akan dilaksanakan pada 7 Juni 2021 yang akan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Provinsi KALBAR, serta dihadiri oleh Walikota/Bupati & Dekranasda se-Kalbar, Forkopimda, Akademisi, UMKM, industri keuangan, dan masyarakat luas. Kemudian ada pameran Produk UMKM Unggulan Provinsi Kalbar di Ayani Megamall Pontianak pada tanggal pada tanggal 11-24 Juni 2021. Ketiga, setelah kegiatan yang difokuskan pada diseminasi perekonomian dan seminar investasi sebagai upaya mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Kalbar. “Investasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui seminar tersebut sebagai upaya BI mendorong percepatan investasi sehingga potensi bisa digali secara bersama,” katanya.
Gubernur Kaltim Luncurkan Konsep Blue Economy di Maratua
Samarinda, FNN - Gubernur Kaltim Isran Noor meluncurkan konsep blue economy (ekonomi biru) di perairan Pulau Maratua sebagai bentuk pengembangan pembangunan kepariwisataan di wilayah itu. Peluncuran blue economy yang digagas Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua, itu dihadiri Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN Nico Barito dan Bupati Berau Sri Juniarsih, di Samarinda, Kamis. Konsep blue economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Gubernur Isran Noor mengatakan, kerja sama yang telah berjalan antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Seychelles terkait pengembangan pembangunan kepariwisataan di Maratua diyakini bisa berkembang dan maju jika tetap dilakukan secara serius. Ia pun berharap sektor pariwisata di Kaltim bisa kembali pulih di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kerja sama ini sudah dilakukan juga di beberapa daerah di Indonesia, kita berharap semuanya bisa maju dan berkembang. "Di tengah pandemi ini sektor pariwisata sangat terdampak. Kerja sama ini kita juga berharap kepariwisataan di Kaltim, khususnya di Maratua ini bisa bangkit dan perekonomian semakin meningkat," kata Isran Noor. Sementara Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito menjelaskan konsep pengelolaan ekonomi biru difokuskan dalam pengelolaan kelautan. Melalui pendekatan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah. "Selama ini di Kaltim konsepnya ekonomi hijau seperti perkebunan, pertambangan jadi sekarang beralih ke laut yang punya potensi besar juga. Karena sebagian besar wilayah di dunia ini didominasi perairan. Jadi mulai ditanamkan konsep ini dalam pengelolaan pariwisata," katanya. Selain itu, diluncurkan proyek percontohan homestay kelas menengah ke atas di Kampung Teluk Harapan dan Kampung Teluk Alulu. Kedua program ini merupakan tindak lanjut kunjungan Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ke Seychelles pada Maret 2019 dan Desember 2019.
Pemkot dan Polresta Bogor Gelar UMKM Flora Fauna
Bogor, FNN - Kolaborasi antara Polresta Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Kota Bogor, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, menyelenggarakan pameran "UMKM Flora dan Fauna" di Kota Bogor. Pameran bertema "Polisi Sahabat UMKM" diselenggarakan pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, pada 3 Juni 2021 dengan sasaran mendorong UMKM sebagai bagian dari pilar ekonomi kerakyatan, pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan, pameran "UMKM Flora dan Fauna" ini adalah salah satu langkah dalam membangkitkan UMKM di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. "Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sampai saat ini belum berakhir, sehingga harus dilakukan langkah-langkah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan," katanya. Susatyo Purnomo Condro menuturkan, kegiatan "UMKM Flora dan Fauna" ini tujuannya untuk membangkitkan UMKM di Kota Bogor dalam upaya pemulihan ekonomi kerakyatan. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, langkah Polresta Bogor Kota ini merupakan salah satu bentuk dari arahan Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan ekonomi rakyat di daerah. "Saya menghargai langkah Polresta Bogor Kota yang bekerja sama dengan instansi lain untuk menyeleggarakan pameran produk UMKM. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Forkopimda Kota Bogor solid dan kompak," katanya. Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor mendorong agar UMUM di Kota Bogor bisa segera bangkit. "Bukan hanya UMKM Flora dan Fauna, tapi UMKM pada semua bidang," katanya.
Potensi Pendapatan Pajak Karbon Capai Rp57 Triliun
Jakarta, FNN - Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro memperkirakan potensi pendapatan pajak karbon atau carbon tax pada tahun pertama implementasi akan mencapai sekitar Rp29 triliun sampai Rp57 triliun atau 0,2 persen sampai 0,3 persen dari PDB. Satria menyatakan potensi tersebut akan tercapai dengan asumsi tarif pajak yang dikenakan sekitar 5 dolar AS sampai 10 dolar AS per ton CO2 yang mencakup 60 persen emisi energi. “Indonesia mungkin mulai menerapkan pajak karbon sebesar 5 dolar AS sampai 10 dolar AS per ton CO2 di tahun pertama dengan pendapatan pajak yang dihasilkan mencapai Rp26 triliun sampai Rp57 triliun,” katanya di Jakarta, Rabu. Satria mengatakan secara global terdapat 61 kebijakan penetapan harga karbon yang telah dilaksanakan atau dijadwalkan di 46 yuridiksi nasional dan 32 sub-nasional dengan tarif berkisar antara 1 dolar AS sampai 119 dolar AS per ton CO2. Ia menyebutkan biasanya pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk mendukung program energi bersih, menurunkan pajak dan mengkompensasi rumah tangga berpenghasilan rendah. Sementara di Indonesia, penerapan pajak karbon sepertinya cenderung mengadopsi model emission-trading system atau ETS mengingat kepastian harga dan implementasi yang lebih mudah untuk mendukung defisit anggaran. Berdasarkan studi Bank Dunia, pajak karbon domestik sebesar 30 dolar AS per ton CO akan mampu meningkatkan sumber daya lebih dari 1,5 persen terhadap PDB. Satria menjelaskan rencana menerapkan pajak karbon memiliki dampak positif seperti membantu normalisasi anggaran yakni defisit kembali ke level 3 persen pada 2023 dan mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, rencana tersebut juga memiliki beberapa dampak negatif dalam jangka pendek seperti akan terjadi kenaikan harga energi yang pada akhirnya mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Menurut perkiraan IMF, jika Indonesia menerapkan pajak karbon 75 dolar AS per ton CO2 maka harga energi rata-rata akan meningkat cukup besar seperti batu bara 239 persen, gas alam 36 persen, listrik 63 persen, dan bensin 32 persen. Tak hanya itu, ia mengatakan rincian struktur penerapan pajak karbon ini masih belum jelas meski pemerintah telah berencana untuk mengenakan pajak pada industri yang mengeluarkan karbon seperti pulp dan kertas, semen, pembangkit listrik serta petrokimia. Hal itu terjadi karena emisi CO2 per sektor justru didominasi oleh industri sebesar 37 persen, listrik 27 persen, dan sektor transportasi 27 persen dengan emisi CO2 mencapai 625 MtCO2 pada 2019. Meski demikian, Satria memperkirakan akan ada penambahan daftar industri yang terkena pajak karbon pada tahun depan seperti otomotif, minyak sawit, serta makanan dan minuman. “Meskipun ini mungkin memerlukan tinjauan komprehensif tentang emisi mereka dari Kementerian Lingkungan dan kemungkinan pengungkapan kepada Bursa Efek Indonesia,” ujarnya. (sws)
Emas Turun Tipis Yerseret Data Ekonomi Positif dan "Yield" Obligasi
Chicago, FNN - Emas menghapus keuntungan awal menjadi sedikit melemah pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena data manufaktur Amerika Serikat yang kuat dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang lebih tinggi mengurangi daya tarik logam kuning, namun masih bertengger di atas level psikologis 1.900 dolar per ounce. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun tipis 30 sen atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada 1.905 dolar AS per ounce. Akhir pekan lalu, Jumat (28/5/2021), emas berjangka terangkat 6,8 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.905,30 dolar AS per ounce. Emas berjangka merosot 5,3 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.898,50 dolar AS pada Kamis (27/5/2021), setelah menguat 3,2 dolar AS atau 0,17 persen menjadi 1.901,20 dolar AS pada Rabu (26/5/2021), dan melonjak 13,50 dolar AS atau 0,72 persen menjadi 1.898 dolar AS pada Selasa (25/5/2021). Pasar AS tutup pada Senin (31/5/2021) untuk libur Memorial Day. "Emas mengalami kemunduran kecil karena ekuitas AS terus menguat, imbal hasil obligasi mulai naik ... dan data manufaktur yang lebih baik," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago. Investor mungkin berpikir bahwa Federal Reserve akan mengurangi kebijakan lebih cepat dari yang diperkirakan, tambahnya. Data menunjukkan aktivitas manufaktur AS meningkat pada Mei karena permintaan yang terpendam mendorong pesanan. Institute for Supply Management yang berbasis di AS menempatkan indeks manufakturnya pada angka 61,2 persen pada Mei, meningkat 0,5 poin persentase dari angka April di 60,7 persen dan menunjukkan ekspansi sektor yang kuat dan pertumbuhan ekonomi AS pada Mei. Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dari IHS Markit yang disesuaikan secara musiman mencapai 62,1 pada Mei, naik dari 60,5 pada April. Peningkatan bisnis di antara produsen-produsen AS termasuk yang terkuat dalam 14 tahun sejarah indeks. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun yang dijadikan acuan naik ke level tertinggi lebih dari satu minggu, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan suku bunga. Saham-saham global juga mencapai rekor tertinggi karena pasar mengabaikan kekhawatiran tentang kenaikan inflasi. Namun, memberikan dukungan untuk emas, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya merosot 0,2 persen, membuat emas lebih murah bagi mereka yang memegang mata uang lain. Investor sekarang menunggu data ekonomi ekonomi utama AS lainnya, dengan peristiwa penting angka penggajian (payrolls) AS yang akan dirilis pada Jumat (4/6/2021). "Tumpukan bukti yang menunjukkan bahwa kita telah mencapai momentum puncak ekonomi meningkatkan risiko aliran lindung nilai inflasi ke emas bisa mulai mengering," kata TD Securities. "Namun, jika inflasi memang bersifat sementara, maka kita kemungkinan akan melihat periode kebijakan moneter sangat longgar yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perkiraan pasar untuk kenaikan suku bunga Fed terlalu hawkish dan pada akhirnya harga emas dapat menguat lebih lanjut," tambahnya dalam catatan untuk klien. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 8,8 sen atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 28,102 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 17,3 dolar AS atau 1,46 persen, menjadi ditutup pada 1.199,70 dolar AS per ounce. (sws)
IHSG Kembali Tembus Level Psikologis 6.000
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak menguat dan kembali menembus ke atas level psikologis 6.000. IHSG dibuka menguat 55,02 poin atau 0,93 persen ke posisi 6.002,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,17 poin atau 1,59 persen ke posisi 902,82. "IHSG diperkirakan menguat pada perdagangan hari ini di tengah dominasi katalis positif terutama dari internal bagi pasar BEI," kata Kepala Riset Valbury Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 4,5-5,3 persen dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 di rentang 5,2-5,8 persen telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut juga secara realistis mencerminkan masih adanya risiko ketidakpastian. Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut sepanjang 2022 dengan pertimbangan pandemi COVID-19 bisa terkendali. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif COVID-19 dan mempercepat terwujudnya kekebalan komunal pada kuartal I 2022. Sementara, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen. Proyeksi tersebut didorong oleh kenaikan kinerja ekspor, investasi nonbangunan, implementasi UU Cipta Kerja, dan terus berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter. Ekonomi akan tumbuh pada kisaran tersebut dengan asumsi vaksinasi COVID-19 berhasil dilakukan sehingga dapat mendorong mobilitas dan konsumsi domestik. Sedangkan pada 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 hingga 5,5 persen. Masih dari dalam negeri, pada Rabu ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data inflasi Mei 2021. Bank Indonesia memprediksi inflasi pada Mei 2021 sebesar 0,28 persen (mtm). Indeks berjangka Wall Street pada akhir pekan lalu dalam posisi melemah. Sementara indeks bursa regional Asia pada awal pekan ini diperkirakan bergerak beragam. Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 109,46 poin atau 0,38 persen ke 28.923,8, indeks Hang Seng naik 17,85 poin atau 0,06 persen ke 29.485,85, dan indeks Straits Times terkoreksi 14,75 poin atau 0,46 persen ke 3.172,48. (ant)
Pemerintah Merampok Rp 1000 Trilyun dari Kantong Rakyat
by M. Juhri Jakarta, FNN - Janji Presiden Jokowi tentang uang Rp 11.000 Triliun di kantongnya, tak pernah bisa direalisasikan sampai hari ini. Yang terjadi justru Rp 1.000 trilyun yang sudah ada di kantong rakyat bakal dirampok oleh pemerintah. Dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah berencana menambah lapisan (layer) penghasilan kena pajak (PKP) sebagai basis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Dokumen ini menyiratkan, bahwa tarif PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak terbagi menjadi empat, yaitu; Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun, PPh 5%. Kedua, penghasilan antara Rp50 juta - Rp250 juta, dikenakan pajak sebesar 15%. Ketiga, penghasilan di atas Rp250 juta - Rp500 juta, 25%. Keempat, penghasilan di atas Rp500 juta, dikenakan pajak 30%. Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Kabarnya, pemerintah akan menambah kelompok PPh baru sebesar 35%, kemungkinan mengikuti pola UU Pajak Penghasilan ini akan dikenakan kepada OP berpenghasilan Rp 1 milyar. Penghasilan di atas Rp 1 milyar yang jelas transparan diterima pejabat perusahaan BUMN. Pejabat struktural lain, meskipun penghasilannya di atas Rp 1 milyar lolos dari layer baru ini, karena pendapatan yang dibawa pulang ke rumah tercatat di atas kertas tidak sampai Rp 1 milyar. Namun, isunya penambahan layer 35% itu gimmick seolah pemerintah “berani” kepada orang kaya. Padahal isu yang menguat adalah kemungkinan penghapusan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan mengembalikan tarif pajak penghasilan kepada UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan jumlah PTKP untuk WP Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp54.000.000 setahun atau Rp Rp4.500.000 per bulan. Agar lebih mudah, sesuai PMK No.101/PMK.010/2016, maka penghasilan dengan syarat berikut tidak kena pajak (PPh 0%); lajang penghasilan Rp54 juta, lajang 1 tanggungan Rp 58,5 juta (=kawin tanpa tanggungan), lajang 2 tanggungan Rp63 juta. (=kawin 1 tanggungan), kawin 2 tanggungan Rp67,5, kawin 3 tanggungan Rp72 juta. Penghasilan gabungan (istri dan suami) tanpa tanggungan Rp112,5 juta, penghasilan gabungan 1 tanggungan Rp117 juta, 2 tanggungan Rp121,5 juta dan 3 tanggungan Rp126 juta. Bila benar ada penghapusan PTKP dengan mengembalikan kepada UU Pajak Penghasilan dan hanya gimmick adanya pph sebesar 35%, maka diperkirakan pemerintah akan mengambil kembali uang dari kantong rakyat hingga Rp 1.000 trilyun. Perhitungan ini, berdasar angka pendapatan per kapita terbaru menurut BPS, bahwa pendapatan rata-rata per kepala penduduk Indonesia sebesar Rp56,9 juta (turun dari Rp59,1 di tahun 2018). Sedangkan per Januari 2021 jumlah penduduk Indonesia tercatat 271.349.889 jiwa. Dengan perhitungan kasar, anggaplah pendapatan rata-rata per kapita sebesar Rp60 juta per tahun, maka akibat dicabutnya PTKP, PPh progresif menjadi sbb; 50 juta pertama sebesar 5% atau Rp2,5 juta. Sisanya Rp10 juta dikenakan PPh 15% yaitu sebesar Rp 1,5 juta atau total pph per kepala per tahun sebesar Rp4 juta. Sehingga, diperkirakan penerimaan negara 2022 dari penghapusan PTKP ada tambahan sebesar Rp4 juta x 270 juta penduduk atau total sekira Rp1.080 trilyun. Artinya, cukup mengutak-atik PTKP ini, Menkeu Sri Mulyani sudah memiliki pos setoran baru sebagai tambahan untuk menutup defisit APBN yang hampir mencapai Rp 1.200 trilyun (APBN 2021). Apalagi, sekadar menghapus PTKP proses penarikan pajaknya pun tidak terlalu sulit, karena tinggal potong gaji ASN maupun buruh swasta, setiap bulan setoran Rp 333.335 per orang atau sekira Rp90 trilyun tambahan dari PPh sudah masuk ke kas negara. Sementara, dana APBN yang sudah-sudah sangat leluasa digarong! Penulis Wartawan Senior FNN.co.id.
Puasa Langkah Awal Pemulihan Ekonomi
Puasa Ramadhan sebenarnya membuka jalan untuk menumbuh- kembangkan lagi kerjasama sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, peluang ini tidak diambil sehingga potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas Ramadhan dan Idul Fitri tidak berubah menjadi kekuatan bersama untuk bangkit. Sekuat apapun keuangan pemerintah dan korporasi, hasilnya tidak akan optimal sepanjang (1) ketidak-jujuran, (2) keserakahan (yang diwujudkan dengan egosentris dan arogansi kekuasaan), dan (3) persepsi kepalsuan terus berkembang Oleh Ichsanuddin Noorsy JAKARTA, FNN - BULAN Ramadhan memberikan pembelajaran bahwa kehidupan harus ditekuni dengan kejujuran, kesahajaan dan kepatutan (tidak serakah), nir persepsi, serta nafsu yang harus dikendalikan. Harus jujur karena puasa bulan Ramadhan adalah untuk Maha Pencipta, sedangkan ibadah yang lainnya untuk pelakunya. Tidak mungkin disebut berpuasa jika tidak jujur. Juga pengendalian rasa, ucapan dan tindakan. Pengendalian tiga hal ini membuahkan sirnanya kebanggaan saat berbuka, semewah apapun hidangannya. Tidak juga menunjukkan ketangguhan saat sahur, sekuat apapun tubuh menikmati konsumsi makanan. Justru patut menunjukkan keteguhan bersikap untuk tidak makan, minum, berhubungan intim dengan pasangan sah (pada siang hari), dan sabar menahan amarah sejak Subuh hingga Maghrib. Secara makro, hal itu mempengaruhi perilaku ekonomi. Mereka yang bertransaksi harus jujur menyampaikan besarnya biaya dan tingkat keuntungan yang hendak dicapai. Uang pun dihargai tidak melampaui nilai keahlian menghasilkan barang atau jasa. Wujudnya, antara lain adalah pinjaman tanpa bunga (nir riba’), tetapi bagi hasil dan bagi risiko. Sumberdaya manusia tidak boleh dieksploitasi atas nama hukum keseimbangan penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Dalam kesahajaan dan kepatutan sebagai tindak nyata tidak serakah, keuntungan yang diraih merupakan nilai wajar, bukan mengambil manfaat atas kesempatan dalam kesempitan. Kewajaran ini dilaksanakan dengan pola transaksi yang ihlas karena kejujuran. Juga tidak ada persepsi apapun kecuali kenyataan atas barang dan uang (alat ukar) yang pertukarannya mengharapkan keridlo’an Allah swt. Keuntungan besar bukanlah pembimbing perilaku berbisnis karena keuntungan harus memberi manfaat bukan hanya pada mereka yang langsung bertransaksi, tapi juga kepada pihak ketiga sebagai upaya mengatasi eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Di balik semua ini, di dalamnya terkandung bahwa capaian tahta dan harta bukanlah ukuran kemuliaan dan kehormatan melainkan bagaimana penerapan ilmu dan iman seseorang dalam menegakkan harkat martabat manusia. Merujuk hal di atas, maka semua perilaku transaksi merupakan pelaksanaan komitmen bahwa nafsu buruk harus ditundukkan. Perwujudan syahwat dipersempit. Syahwat keinginan dinihilkan kecuali kebutuhan. Puasa membedakan dengan tegas mana kebutuhan mana keinginan. Disebabkan polanya adalah pembelajaran dan pengajaran menyucikan rasa, kata, tindakan, maka puasa menghantarkan pelakunya untuk membuat neraca atas tiga hal. Jika lebih banyak negatifnya, maka 10 hari terakhir dianjurkan untuk ditekuni dengan optimal sehingga tujuan puasa Ramadhan tercapai, yakni hamba Allah yang memperoleh ampunan-Nya dan hamba Allah yang kukuh dalam menegakkan ajaran-Nya. Dalam perspektif yang lain, puasa Ramadhan merupakan pelaksanaan konsepsi modal sosial. Unsur-unsurnya adalah nilai-nilai, komitmen yang dilaksanakan dengan proaktif, kejujuran guna terbangunnya hubungan sosial saling percaya, membangun jejaring sosial (silaturahim langsung), dan kepemimpinan. Pada lingkup silaturahim, berbagi rezeki saat berbuka atau makan sahur, sholat berjama’ah Isya dan Subuh serta tarawih di masjid adalah sarana saling berbagi, peduli, dan menghargai. Karena setiap orang adalah pemimpin, minimal kepemimpinan atas dirinya, maka silaturahim itu menumbuh-kembangkan sikap kebersamaan dan ketahanan sosial. Itu karenanya mustahil jika masjid --sebagai tempat paling mulia di muka bumi-- justru menjadi sumber penyebaran virus selama masjid dijaga dan dipelihara secara bersih dan nyaman. Dilihat secara mikro, pola konsumsi sebenarnya hanya sedikit berubah karena pergeseran waktu makan dari siang menjadi malam. Tetapi pergeseran ini ternyata mengubah volume dan jenis makanan yang dikonsumsi, termasuk air minum. Hampir semua tempat berbuka membutuhkan makanan pembatal puasa saat adzan Maghrib bergema. Permintaan air kelapa dan minuman manis melonjak. Kebutuhan inilah yang mendorong permintaan akan barang-barang konsumsi meningkat. Salah satunya adalah kurma dengan ragam jenis dan kualitasnya. Hingga akhir Maret menjelang bulan Ramadhan, impor kurma mencapai 17,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 250 miliar, meningkat nyaris 50 persen. Permintaan nasi pun meningkat. Sayangnya terjadi pemborosan saat kita melihat sampah nasi di restoran padang atau restoran sunda. Berapa besarnya? Ada riset lama sementara riset mutakhir tentang pembuangan nasi ini belum muncul ke permukaan. Paling tidak, permintaan tiga hal kebutuhan pokok itu menggambarkan meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai berkah rezeki juga bagi semua kalangan di tengah kelesuan ekonomi merasuk ke semua sektor, kecuali farmasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan, jika tanpa bulan puasa dan Ramadhan kemungkinan konsumsi masyarakat berpotensi terkontraksi lebih dari 2,23 persen sebagaimana data yang diumumkan Bank Indonesia pada 5 Mei 2021. Hal tersebut, menunjukkan di tengah daya beli masyarakat yang terpukul karena pandemik, masih ada kekuatan masyarakat untuk bertahan. Saya bermimpi lahirnya kebijakan pemerintah yang produktif dan membangun kepercayaan dan kerjasama masyarakat. Akibatnya konsumsi rumah tangga berpotensi lebih baik bersamaan dengan konsumsi perusahaan dan konsumsi pemerintah yang meningkat. Hasilnya adalah lebih cepat pulihnya perekonomian nasional karena permintaan internal, dan Indonesia tidak menyandarkan diri pada pembiayaan eksternal seperti utang luar negeri dan ekspor komoditas barang mentah. Puasa Ramadhan sebenarnya membuka jalan untuk menumbuh- kembangkan lagi kerjasama sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, peluang ini tidak diambil sehingga potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas Ramadhan dan Idul Fitri tidak berubah menjadi kekuatan bersama untuk bangkit. Sekuat apapun keuangan pemerintah dan korporasi, hasilnya tidak akan optimal sepanjang (1) ketidak-jujuran, (2) keserakahan (yang diwujudkan dengan egosentris dan arogansi kekuasaan), dan (3) persepsi kepalsuan terus berkembang. Seperti pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang khawatir pembangunan infra struktur menjadi mubazir dan kenyataan biaya logistik Indonesia yang lebih mahal 10 persen dibanding negara tetangga, maka terbukti puasa memang secara naluriah akan mendorong seseorang untuk berkata jujur. Jika pada September 2019 Bank Dunia menilai bahwa di Indonesia terjadi lack of credibility, puasa mengajarkan bagaimana menumbuhkan sikap saling percaya disebabkan kejujuran dan kemudian lahir kredibilitas. Inilah langkah awal memulihkan perekonomian. ** Penulis, Pengamat Ekonomi dan Pembangunan.
POPULER
