EKONOMI
LPEI Dorong Keberhasilan Ekspor UMKM Melalui CPNE
Jakarta, FNN - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus mendorong keberhasilan ekspor pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Coaching Program for New Exporters (CPNE) di sejumlah kota besar di Tanah Air. "Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional, membantu pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan kapasitas UKM di daerah, agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan memasarkan produknya ke pasar global," kata Direktur Eksekutif LPEI D.James Rompas dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu. LPEI, kata dia, membantu membukakan akses pasar melalui global marketplace dan pameran, baik yang dilakukan secara luring maupun daring, serta melakukan pengembangan community development melalui Program Desa Devisa. Dari kegiatan tersebut LPEI telah memiliki lebih dari 2.200 UKM mitra binaan, diantaranya 353 produk UKM telah berhasil di-posting di global marketplace dan menghasilkan 60 eksportir baru, serta mengembangkan dua Desa Devisa. Program CPNE kali ini diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara, dan menjadi kota ketiga dari rangkaian Program Jasa Konsultasi LPEI pada 2021 yang sebelumnya diselenggarakan di Kota Surakarta dan Bali. Kota Medan khususnya dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya memiliki potensi UKM berorientasi ekspor yang terbesar di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh IEB Institute beberapa waktu lalu, Kota Medan, Sumatera Utara, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 5,98 persen pada 2019 dengan nilai ekspor 20 miliar dolar AS ditopang oleh komoditi unggulan berupa sayuran, buah, kopi, rempah, dan makanan minuman. Program CPNE merupakan program pelatihan dan pendampingan berdurasi satu tahun yang diberikan LPEI kepada pelaku UMKM yang telah melewati penjaringan dan seleksi. Modul pelatihan yang diberikan antara lain mengenai tata cara ekspor, penyusunan laporan keuangan, legalitas dan sertifikasi ekspor serta turut dalam kegiatan pameran ekspor. Pelatihan kali ini diikuti 25 orang pelaku UMKM Sumatera Utara yang mengelola usaha antara lain rempah, hasil perkebunan kopi, produk kelapa dan turunannya serta produk makanan minuman. Salah satu peserta CPNE pelaku UMKM bergerak di bidang perkebunan kopi dari Deli Serdang, Darwis Harahap, berharap produknya bisa menembus pasar global. “Saya ingin kopi dari Sumatera Utara tidak hanya dikonsumsi di Indonesia atau Medan saja, tetapi bisa dinikmati di luar negeri. Saya tahu bahwa ini tidak mudah tetapi saya yakin kita mampu," ujar Darwis. Sementara itu Wakil Gubernur Medan Musa Rajekshah mengapresiasi segala bentuk inisiatif untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Medan. "Pelatihan seperti CPNE sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM yang ada di Medan agar dapat bersaing di pasar global. Mengingat kita telah memiliki potensi dari sumber daya alam maupun manusia, seharusnya upaya-upaya positif seperti ini harus kita dukung. Karena hasilnya nanti akan kembali ke para pelaku UMKM dan masyarakat Medan," ujarnya. (mth)
Bank Dunia Setujui Dana USD 400 Juta Atasi Kerentanan Keuangan RI
Jakarta, FNN - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp5,6 triliun yang akan dimanfaatkan untuk mendukung reformasi pemerintah Indonesia guna memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat, ketahanan sektor keuangan. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen di Jakarta, Jumat, mengatakan pendanaan baru ini dirancang untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kerentanan di sektor keuangan yang diperparah oleh pandemi COVID-19. "Pendanaan ini melengkapi berbagai upaya pemerintah untuk melindungi sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19," katanya. Ia menjelaskan pendanaan untuk kebijakan pembangunan yang baru ini akan mendukung berbagai reformasi di sektor keuangan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendanaan bertujuan untuk memperdalam sektor keuangan dengan memperluas akses kepada layanan keuangan, termasuk oleh generasi muda dan perempuan, memperluas cakupan produk-produk keuangan, dan memberikan insentif untuk simpanan jangka panjang. "Berbagai upaya tersebut akan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap arus keluar portofolio asing," kata Kahkonen. Kedua, pinjaman ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya di sektor keuangan dengan memperkuat kerangka kepailitan dan hak-hak kreditor, melindungi konsumen dan data pribadi, serta membangun sistem pembayaran yang lebih efisien dan cepat dengan memanfaatkan teknologi digital. "Hal ini akan membantu pembayaran bantuan sosial yang berskala besar kepada masyarakat rentan selama berlangsungnya krisis," tambah dia. Ketiga, mendorong kemampuan sektor keuangan bertahan dari guncangan dengan memperkuat kerangka resolusi untuk menghindari berbagai gangguan terhadap kegiatan keuangan jika terjadi kegagalan bank, meningkatkan efektifitas pengawasan sektor keuangan serta menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan. "Dengan menjadikan layanan keuangan lebih transparan, dapat diandalkan, dan berorientasi kepada teknologi, maka simpanan dapat disalurkan kepada investasi-investasi yang paling produktif secara lebih hemat, lebih cepat, dan lebih aman," katanya. Dengan demikian, menurut dia, pendanaan untuk memperkuat sektor keuangan ini dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi demi masa depan dan untuk melindungi diri dari berbagai guncangan yang tidak diharapkan. Saat ini pandemi COVID-19 telah menyebabkan resesi di Indonesia, serta berpotensi memberikan dampak terhadap turunnya kinerja sektor keuangan, fiskal, dan sosial secara berkepanjangan. Sementara itu, sistem perbankan yang selama ini didukung modal yang cukup dengan keuntungan tinggi, dan kurang mendalamnya pasar keuangan Indonesia, telah meningkatkan kerentanan negara ini terhadap guncangan dari luar. Terkait kondisi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan wabah COVID-19 telah menjadikan berbagai reformasi struktural dalam mengatasi kerentanan sektor keuangan mendesak untuk segera dilakukan. "Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan COVID-19," katanya. (sws)
OJK: Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat hingga Rp117,4 Triliun
Solo, FNN - Investasi ilegal di Indonesia terhitung mulai tahun 2011 hingga 2021 telah menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat sebesar Rp117,4 triliun, kata pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sepuluh tahun ini investasi ilegal merugikan masyarakat sampai sebesar itu. Ini belum yang tidak melaporkan. Kejadian ini memang berulang terus," kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Solo, Jumat. Bahkan, kata dia, saat ini pelaku maupun korban berasal dari berbagai kalangan, tidak tergantung dari latar belakang pendidikan mereka. Salah satu alasan masih banyak korban dari investasi ilegal adalah iming-iming keuntungan besar dalam waktu cepat. Ia mengatakan investasi ilegal ini sering terjadi dengan melibatkan keluarga, yaitu anggota keluarga yang sudah terjebak pada investasi ilegal mengajak anggota keluarga lain untuk masuk dengan mengiming-imingi keuntungan besar. "Karena yang disasar ini lingkungan tertentu, pelaku tidak harus orang pintar dan korban tidak harus orang yang kurang pendidikan. Kalau sudah sekali masuk maka uang tidak kembali, aset habis," katanya. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya terus aktif mengedukasi masyarakat, salah satu yang disampaikan kepada masyarakat adalah selalu memegang dua prinsip, yaitu logis dan legal. "Legal artinya memastikan status perizinan jelas dan logis artinya imbal hasil wajar dan memiliki risiko. Selama ini kan diiming-imingi kaya dan dapat uang cepat," katanya. Meski demikian, katanya, hingga saat ini masih ada permasalahan penegakan hukum pada kasus investasi ilegal, baik dari sisi pelaku maupun korban. Dari sisi pelaku adalah sering tidak semua pelaku diproses hukum, selain itu mereka tidak jarang mengganti entitas baru. "Sedangkan dari sisi korban, sering mereka tidak melapor karena malu, kerugian kecil, atau karena takut diteror. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang dilakukan terus-menerus," katanya. (ant)
BNI CorpU Raih Rredikat Gold Internasional dalam Ajang GCCU Award 2021
Jakarta, FNN - BNI Corporate University atau BNI CorpU meraih penghargaan gold pada kategori Branding and Durability dalam ajang Global Council of Corporate University (GCCU) Award 2021 menyisihkan peserta dari Amerika Serikat dan Rusia. Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta menyatakan salah satu poin plus kategori ini adalah agility dalam pandemi COVID-19 yakni BNI CorpU mengintensifkan pembelajaran digital dengan mengembangkan Zoominars COVID-19 dan Program Learning from Home. “Pada kategori Best Corporate University - Branding and Durability BNI berhasil menyisihkan pesaing dari DAU (AS) dan Rosatom Tech (Rusia),” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Bob mengatakan dewan juri menilai BNI CorpU mampu menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam mendukung corporate culture serta pengembangan competency, skill, dan attitude untuk mendukung bisnis perusahaan. BNI CorpU juga layak dipandang sebagai masterpiece dari branding Corporate University karena memiliki fasilitas pembelajaran digital yang memadai. Fasilitas pembelajaran digital tersebut meliputi Artificial Intellegence LeVA (Learner’s Virtual Assistance), Learning Game, Podcast dan Webinar Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV melalui saluran YouTube. Selain itu, branding logo BNI CorpU turut dinilai sangat menarik oleh tim juri internasional karena mengusung moto learn, grow, and lead. Bob menuturkan BNI CorpU juga meraih akreditasi Corporate Learning Improvement Process (CLIP) dari EFMD (European Foundation for Management Development) sebagai bank pertama di Asia yang mendapatkan akreditasi ini pada 2019. Global CCU merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada 2005 dengan tujuan untuk menghubungkan jaringan global yakni para profesional di bidang corporate university serta membantu anggotanya saling belajar dari pengalaman dan best practice masing-masing. GCCU Awards merupakan event dua tahunan sebagai pengakuan Corporate University terbaik di skala global yang menciptakan nilai strategis untuk people, business, dan society. “Kami berharap penghargaan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas BNI CorpU untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemangku kepentingan di internal BNI maupun pihak eksternal,“ kata Bob. Ia melanjutkan, keikutsertaan BNI CorpU dalam ajang GCCU Award ini bertujuan untuk membuka peluang saling berbagi dan belajar antar CorpU seluruh dunia secara langsung. Hal itu dapat terjadi karena ajang ini mampu memunculkan adanya interaksi antar Chief Learning Officers, pengelola sumber daya manusia, dan VP Executives melalui platform inovatif. Tak hanya itu, keikutsertaan BNI CorpU juga sebagai upaya melakukan self assessment berdasarkan standard best practice CorpU dunia, mengetahui positioning di antara corporate university lain, serta dasar untuk melakukan improvement terhadap proses bisnis dan output. “Langkah ini dilakukan dalam rangka melakukan benchmarking best practice Corporate University secara global,” katanya. (mth)
Menteri Pertanian: Realisasi Produksi Pangan Meningkat
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan realisasi produksi sejumlah komoditas pangan utama meningkat pada tahun 2020 dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. “Capaian produksi padi tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton, lebih tinggi 0,09 persen dari produksi tahun 2019,” kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu. Beberapa produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi atau kerbau realisasinya pun melampaui target. Produksi jagung 23,09 juta ton atau 101 persen, produksi bawang merah 1,81 juta ton atau 113 persen, produksi cabai 2,77 juta ton atau 105 persen, dan produksi daging sapi/kerbau mencapai 0,54 juta ton atau 132 persen. Syahrul Yasin Limpo juga menyebutkan program akselerasi ekspor yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang telah berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk pertanian selama Januari hingga Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun, meningkat 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 senilai Rp390,2 triliun. “Sementara pada periode Januari sampai April 2021, ekspor pertanian mencapai Rp189,09 triliun, tumbuh 34,97 persen dibanding periode yang sama,” tuturnya. Seiring dengan meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan, Syahrul menyebutkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional turut meningkat, terlebih di masa pandemi COVID-19. “Selama tahun 2020, hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tumbuh negatif, sebaliknya sektor pertanian mampu tumbuh positif,” kata dia. Merujuk data BPS, Syahrul menyebutkan pada Triwulan II 2020, PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq). Pada triwulan III dan IV, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15 persen dan 2,59 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. “Pertanian mampu menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional,” tutur Syahrul. Sementara pada tahun 2022, Kementerian Pertanian berfokus pada perencanaan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. (mth)
Menperin Dorong Ekspansi Industri Komponen Elektronika
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong ekspansi industri komponen elektronika di dalam negeri, seiring dengan pemulihan kinerja industri manufaktur nasional yang berangsur menunjukkan perbaikan dari bulan ke bulan. Pada Mei 2021, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berhasil memecahkan rekor dengan menembus level 55,3, melebihi negara-negara manufaktur lainnya seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan India. “Tidak hanya memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada Mei 2021 juga menunjukkan pertumbuhan industri pada triwulan-II 2021 akan kembali positif,” kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Rabu. Agus menegaskan pemerintah bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini guna mempertahankan dan meningkatkan performa industri manufaktur dalam negeri agar bisa semakin berekspansi sehingga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” jelasnya. Misalnya, PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung), industri komponen elektronika yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, berupaya memperkuat posisinya dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar 10 juta dolar AS. “Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” tutur Agus. Disrupsi dalam rantai pasok global di masa pandemi menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi. “Kondisi ini menunjukkan perlunya ada kemandirian industri di dalam negeri yang juga sejalan dengan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022,” imbuhnya. Haeng Sung yang saat ini mempekerjakan sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit. Komponen elektronika tersebut akan digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan industri komponen dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri. “Untuk mendukung ketersediaan industri komponen, pemerintah terus berupaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” paparnya. Pada 2020 dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga 21 juta dolar AS dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, dimana hingga bulan Mei sudah mencapai 13 juta dolar AS. Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, dan Vietnam. Hal senada disampaikan pula Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo Simbolon, bahwa diperlukan penguatan industri komponen dalam negeri agar bisa memacu kegiatan ekspor. “Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, tentunya mengharuskan industri komponen untuk menyasar pasar ekspor,” jelasnya. Hal tersebut juga dilakukan perusahaan lainnya dengan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara. Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai 590.800 dolar AS pada April 2021 lalu. Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut sudah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode Januari-Mei 2021 telah menembus 3,15 juta dolar AS. (mth)
Erick Thohir Dorong Perusahaan BUMN Kembangkan Kreatifitas dan Inovasi
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan-perusahaan BUMN mengembangkan kreatifitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan dalam masa pandemi Covid-19. "BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi harus menunjukkan kreativitas dan inovasi untuk membantu dampak kesehatan dan ekonomi," kata Erick Thohir dalam sambutannya di acara BUMN dan BUMD Marketeers Award yang digelar secara daring, Rabu. Erick juga menyampaikan terima kasih kepada MarkPlus, Inc. sebagai penyelenggara acara BUMN dan BUMD Marketeers Award 2021, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD dapat senantiasa menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas. Sebagai informasi, BUMN dan BUMD Marketeers Award 2021 diselenggarakan untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan BUMN maupun BUMD se-Indonesia yang berhasil menerapkan transformasi digital dalam strategi marketingnya. MarkPlus, Inc. telah melakukan ajang penghargaan ini dari tahun 2011 dan merupakan salah dua rangkaian acara Jakarta Marketing Week yang diselenggarakannya setiap tahunnya. Tahun ini, Jakarta Marketing Week diadakan secara OMNI atau kolaborasi antara online dan offline pada Rabu, 9 Juni 2021. Tahun ini, BUMN dan BUMD Marketeers Awards mengambil tema Digital Transformation in Marketing untuk BUMN Marketeers Award dan Transformasi Digital Pemasaran untuk Kolaborasi Jakarta untuk BUMD Marketeers Award. Dengan hadirnya gelaran acara BUMN dan BUMD Award 2021, diharapkan bagi perusahaan dan anak perusahaan BUMN dan BUMD senantiasa berprestasi dengan penerapan strategi di masa tranformasi digital saat ini. (mth)
Peneliti: Skema PPN pada Sembako Bisa Mengancam Ketahanan Pangan
Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta menyatakan bahwa rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan. "Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Felippa Ann Amanta dalam rilis di Jakarta, Rabu. Hal itu, ujar dia, antara lain karena lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan yang mahal. Ia berpendapat bahwa menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi, apalagi saat pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang. "Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga, dan bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka," paparnya. Untuk itu, ujar dia, pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut, terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara, berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index. Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini adalah masalah keterjangkauan. Keterjangkauan pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah garis kemiskinan. Secara lebih umum lagi kenaikan harga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang menurun, masyarakat akan mengurangi belanja. Padahal, lanjut Felippa, belanja rumah tangga, bersama konsumsi pemerintah, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi negara yang relatif dapat didorong oleh pemerintah dalam jangka pendek untuk memulihkan perekonomian nasional di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Ssejumlah media memberitakan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Revisi tersebut akan mencakup penghapusan sejumlah barang kebutuhan pokok dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. (mth)
Wapres: Ekosistem Syariah Harus Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan ekosistem syariah harus berbasis pada teknologi digital dan mengutamakan kearifan lokal di berbagai daerah. “Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Silaturahmi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Gedung The Tower Jakarta, Jumat. Penerapan kearifan lokal tersebut, lanjut Wapres, perlu dilakukan karena kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Wapres juga mengingatkan MES untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pondok pesantren, sehingga para santrinya dapat menjadi terampil berwirausaha selain juga pintar mengaji. “Pesantren ini tentu masih memerlukan pendampingan termasuk pembekalan bagi para santri, sehingga terbentuk lebih banyak santripreneur. Disebutnya namanya itu Gus Iwan, santri bagus, pintar mengaji dan usahawan,” jelasnya. Dengan pendampingan tersebut, maka pemberdayaan ekonomi tidak hanya berguna bagi para santri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Oleh karena itu, upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren harus diakselerasi dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak, katanya. Wapres juga berpesan agar kolaborasi dan inovasi yang telah dilakukan dapat berkembang, sehingga kontribusi ekonomi dan keuangan syariah pada pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud. “Mari bersama-sama kita mengupayakan inovasi dan kolaborasi secara nyata, demi mewujudkan visi ekonomi dan keuangan syariah yang semakin memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Wapres. (sws)
Pendaftar BPUM Yogyakarta Belum Capai Target Cuma 2.184 UKM
Yogyakarta, FNN - Jumlah pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta yang mengajukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan produktif usaha mikro pada 2021 hingga saat ini tercatat 2.184 pelaku usaha dan belum mencapai target dari potensi yang ada. "Dari pemetaan awal berdasarkan jumlah izin usaha mikro (IUM) pada 2020, maka seharusnya masih ada sekitar 6.000 pelaku usaha kecil mikro (UKM) di Kota Yogyakarta yang belum mengajukan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun lalu," kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Jumat. Namun demikian, hingga saat ini belum semua pelaku UKM di Kota Yogyakarta mengajukan pendaftaran saat Kementerian Koperasi dan UKM kembali membuka program pemberian bantuan produktif pada 2021. Pendaftaran BPUM 2021 pun kembali diperpanjang dengan membuka pendaftaran tahap ketiga yang akan berakhir pada 18 Juni dan Tri Karyadi berharap, pelaku UKM yang memenuhi syarat untuk mendaftar segera mengajukan pendaftaran. Sama seperti pendaftaran pada tahap pertama dan kedua, pelaku UKM asal Kota Yogyakarta cukup mengakses aplikasi Jogja Smart Service (JSS) untuk mengajukan pendaftaran dan mengisi formulir secara daring serta mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya, pelaku UKM datang ke kantor kelurahan sesuai domisilinya untuk menyampaikan berbagai berkas sebagai syarat pengajuan pendaftaran seperti warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP, memiliki izin usaha mikro (IUM) atau nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, pelaku UKM juga tidak sedang mengakses kredit, bukan ASN, TNI/Polri, bukan pegawai BUMD/BUMN, dan hanya mengajukan satu pendaftaran dari satu kartu keluarga. Pelaku UKM yang sudah pernah mendaftar BPUM pada 2020 namun belum mendapat bantuan juga diperbolehkan untuk mengajukan pendaftaran ulang. Tri memperkirakan, belum tercapainya target pendaftar sesuai potensi yang ada disebabkan para pelaku usaha tersebut tidak lagi menjalankan usahanya. “Sebagaimana diketahui, pelaku usaha mikro ini terkadang usahanya belum stabil. Masih timbul tenggelam dan mudah sekali terpengaruh kondisi di sekitarnya. Mungkin saja dulu pernah mengajukan izin usaha namun saat ini tidak lagi menjalankan usahanya sehingga tidak bisa mengajukan bantuan,” katanya. Sementara itu, dari 2.184 pelaku UKM yang sudah mengajukan pendaftaran, sebanyak 1.398 di antaranya sudah diverifikasi oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sebelum diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, tidak semuanya lolos verifikasi di dinas. Sebanyak dua pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat, masing-masing karena sudah berbentuk CV sehingga tidak masuk kategori usaha mikro dan satu pendaftar hanya coba-coba dan tidak melengkapi syarat pendaftaran. “Kami melakukan verifikasi dengan cermat dan teliti. Harapannya, data tersebut sudah valid sebelum diajukan ke kementerian sehingga nantinya penerima pun tepat sasaran,” katanya. Hanya saja, lanjut Tri Karyadi, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa mengecek jumlah pendaftar yang sudah memperoleh bantuan produktif tersebut pada tahun ini karena seluruhnya langsung masuk rekening penerima. Pada tahun ini, nilai BPUM yang akan diterima oleh setiap pelaku UKM yang dinyatakan lolos verifikasi sebesar Rp1,2 juta dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal serta pengembangan usaha.
POPULER
