FNN
Ulama Sebut Kiai As'ad Ali Penuhi Kriteria Ketum PBNU
Oleh: Mochamad Toha DENGAN adanya kegaduhan yang dipicu oleh dua kandidat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj, maka para sesepuh NU mulai memikirkan calon alternatif. “Dan dari sekian nama yang memenuhi kriteria ideal adalah KH Dr. As\'ad Said Ali,” ujar KH Malik Madani, guru besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang juga mantan Katib Am PBNU hasil Muktamar Makassar. Kiai As\'ad adalah sosok pemimpin yang telah terbukti rela berkorban untuk menghidupi NU, bukan mencari hidup dan kebesaran dari NU. “Orang yang seperti beliaulah yang layak kita dukung untuk memimpin NU ke depan. Mari kita berikhtiar lahir batin untuk itu,” seru Kiai Malik. Kiai Malik menyitir, jika kita mengingat dawuh KH Sholahudin Wahid alias Gus Sholah bahwa \"berikan manfaat ke NU jangan ambil manfaat ke NU\", maka ia releven dengan kiprah Kiai As\'ad Ali yang selama ini telah memberi manfaat yang besar pada NU khususnya soal penggkaderan. “Jika kita teringat dawuh KH Muhammad Tholchah Hasan, pengurus NU itu harus melayani umat, bukan mengusai umat, maka sosok Kiai As\'ad Said Ali masuk di dalamnya,” tegas Kiai Malik Madani. Menurutnya, yang dihindarinya adalah SAS yang kebetulan alumni PMII dan Yahya yang kebetulan alumni HMI. “Kita menolak keduanya bukan karena latar belakang organisasi kemahasiswaannya semasa di bangku kuliah, melainkan karena perilaku dan manuver politiknya sebagai orang NU. Kita butuh figur seperti Kiai As\'ad!” ungkap Kiai Malik Madani. Dukungan untuk Kiai As’ad Ali memang terus mengalir dari daerah. Seperti dukungan Nahdliyin akar rumput di sejumlah daerah agar Kiai As’ad Said maju sebagai Ketum dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, Irham Djalil. Menurutnya, konsep kemandirian Kiai Asad patut diperhitungkan. Irham berharap, Kiai As’ad Ali bisa membuat NU menjadi organisasi yang benar-benar mandiri dan maju. Konsep yang diusung Kiai As’ad Ali konsep kemandirian NU. Sesungguhnya itu yang dicari-cari warga NU sekarang ini, baik di NU kultural maupun NU struktural. “Kita ini berharap sebenarnya ada kemandirian NU,\" ujar Irham, seperti dilansir Republika.co.id, Senin (13 Dec 2021 16:37 WIB). Irham yakin Kiai As’ad Ali akan membuat organisasi NU menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan konsep kemandirian yang diusung Kiai As’ad Ali, kata dia, warga nahdliyin tidak perlu lagi untuk meminta bantuan dana kepada pihak-pihak lain. “Jadi, kalau ke mana-mana itu gak perlu tenteng proposal minta-minta. Itu adalah bagian dari kemandirian. NU ini tidak perlu ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi NU,” ucap Irham. \"Saya lihat ini kalau Kiai As’ad Ali usungannya seperti itu ya ini sangat luar biasa. Dan ini saya kira (hal ini) harus diapresiasi oleh warga NU maupun NU struktural,” imbuhnya. Irham memang menyayangkan nama Kiai As’ad Ali yang baru saja diusung belakangan ini untuk maju sebagai calon alternatif Ketum PBNU. Kendati demikian, menurut dia, tidak ada kata terlambat demi kemandirian NU di masa mendatang. \"Tapi, meskipun agak terlambat start-nya, kalau Nahdlyin ini, khususnya struktural ini mau menggunakan nurani, tidak ada kata terlambat. Karena ini kan belum juga Muktamar,\" kata Irham. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sekarang ini ada dua kubu yang akan maju pada Muktamar ke-34 di Lampung, yaitu kubu KH Said Aqil Siradj dan KH Yahya Cholil Staquf. Karena itu, dia khawatir pada Muktamar nanti akan terjadi kekacauan. Jika nanti terjadi kekacauan, Kiai As’ad Ali bisa menjadi alternatif untuk memimpin NU ke depan. “NU ini organisasi besar yang sudah bertahun-tahun mengkader. Kalau buntu kiri dan buntu kanan, harus ada alternatif dan alternatif itu bukan ban serep,” jelas Irham. Dia pun mengaku senang jika banyak kader NU yang akan maju sebagai calon Ketum PBNU pada Muktamar tahun ini. Menurut dia, hal itu akan menunjukkan bahwa NU tidak pernah kekurangan kader pemimpin. “Saya senang kalau misalnya banyak kader-kader NU yang tampil bersiap-siap untuk memegang estafet kepemimpinan. Itu berarti kalau NU itu tidak kekurangan kader,” lanjutnya. “Oleh karena itu, tidak ada kata tadah cari kiri-kanan, harus sudah siap dari awal. Saya kira Kiai As’ad ini yang bisa menangkap peluang ini,” jelas Irham. Dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, Kiai As’ad Ali yang saat itu masih menjabat Waketum PBNU menjadi penantang Ketum Said Aqil Siradj. Kiai As’ad tak asing lagi sebagai tokoh nasional yang sempat pula disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BIN. Kiai As’ad Ali adalah lulusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Pria kelahiran Kudus pada 19 Desember 1949 itu sebelumnya adalah santri Ponpes Al Munawwir, Krapyak, Jogjakarta. Setelah lulus dari UGM, As’ad Ali diminta oleh tokoh NU Subhan ZE untuk berkiprah di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Dengan bekal ilmu hubungan internasional dan pesantren, As’ad Ali kemudian ditugaskan di negara-negara Timur Tengah. Pada 1999 semasa Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, As’ad kemudian didaulat untuk menjadi Wakil Kepala BIN. Sejak saat itu sampai dengan 9 tahun kemudian As’ad bertahan sebagai WakaBIN. Kiprah Kiai As’ad Ali dalam organisasi otonom NU juga cukup banyak. Pria kelahiran Kudus ini tercatat pernah aktif di IPNU, PMII, dan GP Ansor. Tak hanya itu, As’ad pun menulis beberapa buku yang antara lain adalah Negara Pancasila (2009), Pergolakan di Jantung Tradisi (2009), dan Ideologi Pasca Reformasi (2010). Latar belakang pengalaman dan intelektual itu membuat Kiai As’ad meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Kiai As’ad Ali mengaku, pernah diragukan ke-NU-annya ketika ia diangkat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU pada 2010-2015. Uniknya, orang yang menganggapnya bukan kader NU itu salah satu pengurus teras PBNU. “Saya datangi. Saya tanya lebih lama siapa mondoknya antara saya dengan sampean,” ungkap Kiai As’ad Ali. Tak pelak, pengurus PBNU yang merasa paling NU itu gelagapan. Ternyata justifikasi NU dan bukan NU itu sangat politis. Sejak peristiwa itu, keraguan terhadap ke-NU-an Kiai As’ad Ali mulai reda. Apalagi, ia menjabat sebagai wakil ketua umum PBNU karena diminta KHA Sahal Mahfudz yang saat itu terpilih sebagai Rais Aam. Kiai As’ad Ali sendiri merasa menjadi NU sejak lahir karena orang tua dan keluarganya memang NU tulen. Bahkan, sebelum masuk struktur PBNU, ia disebut-sebut banyak membantu NU terutama dari segi pendanaan. Ia malang melintang di dunia intelijen sekitar kurang 36 tahun. Karena itu mudah dipahami jika banyak pihak menilai bahwa tokoh NU yang lahir 19 Desember 1949 itu merupakan salah satu tokoh BIN terbaik di negeri ini. Di NU, Kiai As’ad Ali identik dengan kaderisasi, terutama Pendidikan Kader Penggerak Nahdhaltul Ulama (PKPNU). Namun, ia mengklarifikasi. Menurut dia, PKPNU berawal dari keputusan pleno PBNU di Jogjakarta. Tapi, program pengkaderan itu tak jalan karena tak ada yang menangani terutama karena faktor dana. Maklum, untuk kegiatan itu butuh Rp 300 juta pada gelombang pertama. Akhirnya Kiai As’ad terjun langsung. Tidak salah jika memang sebagian sesepuh NU seperti Kiai Malik Madani juga mendukung Kiai As’ad Ali maju sebagai calon Ketum PBNU. Penulis Wartawan FNN.co.id
Catatan dari Hotel Karantina Hari Kedelapan: Tentang Identitas
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan Sudah 8 hari aku dikarantina hotel. Kemarin aku ikut menandatangani petisi menolak karantina ala hotel ini di petisi change.org, yang diinisiasi seseorang yang menolak Karantina berbiaya mahal. Karantina memang tidak pantas mahal, itu tidak perlu diperdebatkan. Ketika Realita TV mewawancarai aku beberapa hari lalu, aku mengatakan bahwa jika aku jadi pemimpin negeri ini, maka aku pastikan tidak ada Karantina berbayar. Bahasa itu bukan berarti aku ingin jadi pemimpin, tapi berbayar itu tidak masuk logika. Namun, setelah melewati setengah masa Karantina, aku lebih rileks. Anehnya seharian kemarin aku kehilangan nafsu menulis. Tulisan ini kumulai kemarin, kelanjutan sekarang. Hari ini aku pesan nasi melayu, sebelumnya dua hari, makan nasi Arab. Pilihan menu di sini hanya makanan Indonesia, Arab dan Barat. Lima hari pertama aku makan makanan Indonesia, sedang istriku makanan barat. Pindah ke makan Arab membuat rasa (taste) sedikit baikan, sebelum itu aku sudah mual lihat makanan, itu lagi - itu lagi. Makanan Arab terdiri dari nasi, "Wrap" (terdiri dari sayur mayur, daging dan saos yang dibungkus kulit mirip lumpia), daging ayam ala kare dan pudding. Ketika memakan nasi, aku menggigit rempah-rempah, aku berpikir itu ketumbar, ternyata cengkeh. Bagian restoran juga semakin baik, memberikan ekstra cappucino siang hari dan kemarin buah potong. Aku baru saja menghubungi manajer untuk aku bisa pulang lusa, Rabu, dinihari. Yang jelas paket hotel tetap berbayar 9 malam 10 hari. Dia akan usahakan, katanya, tapi nunggu arahan staf Kemenkes. Terlihat standar hari itu tidak jelas berapa jam totalnya. Kalau di penjara, aturannya, orang tidak boleh ditahan lebih dari 1 menit. Aku tidak ingin membahas kasus heboh soal karantina ini. Terkait dua artis. Yang satu Rachel Venja yang lari menghindar dari Karantina dengan menyogok 40 juta. Kedua, Mulan Jameela, karena anggota DPR bebas Karantina di rumah. Ini bukan di negara beradab, yang standar hukum disebutkan warga negara "equal before the Law". Hari ini aku ingin menulis soal identitas. Anak perempuanku yang kuliah di antropologi memposting agenda kampusnya minggu depan, pekan Antropologi, dengan isu identitas. Dia semakin senang kuliah antropologi. Beberapa bulan lalu dia baru pulang dari pulau Manggur, dan Pulau Key, bakti sosial desa dan mengunjungi Pulau Seram dan Ambon. Ini pengalaman dia yang katanya menarik, melihat keberagaman Indonesia. Sebelumnya dia rencana bakti sosial ke Tanzania, tapi urung karena situasi pandemi. Bila teman-teman sudah pernah membaca berbagai ulasan aku dalam tulisan terdahulu, dalam isu identitas, anggap saja ini pengulangan maupun sebuah variasi. Tentang identitas adalah tentang potret diri dan kelompok sosial. Identitas manusia terkait dengan afiliasinya pada kelompok sosialnya. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Semakin seseorang diakui dalam lingkungan sosialnya, maka semakin nyaman orang tersebut. Ikatan komunitas pembentuk kelompok sosial antara lain adalah agama, suku, ras dan golongan. Pendefinisian golongan ini lebih susah dipahami, tapi kita tahu misalnya di Indonesia seperti antara kaum buruh dan pengusaha, mereka dikatagorikan golongan. Golongan kalau di barat umumnya saat ini terkait dengan kedekatan ideologi dan pilihan orientasi seksual. Identitas dapat menjadi pembeda yang menguntungkan bagi kelompok sosial yang lebih heterogen, karena ada peluang mendapatkan pengalaman baru di luar kelompok sosialnya sendiri. Namun, seringkali juga jadi masalah. Seperti kompetisi, ekploitasi dan penyeragaman sosial secara paksa. Masalah identitas, ketika jadi masalah, adalah masalah manusia dengan nafsunya. Ketika aku berbicara tentang makanan Arab di atas, maka aku sedang mendeskripsikan sebuah keunikan dan keberagaman kehidupan di dunia ini. Aku ingin mendapatkan pengalaman (lagi). Aku tidak memikirkan sebuah pertentangan maupun kompetisi. Namun, dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, kalau aku berbicara Arab, spektrum pembicaraan bisa bergeser. Misalnya ketika aku memikirkan susahnya lelaki pribumi mendapatkan gadis Arab di sini, memikirkan dominasi orang Arab dalam menafsirkan agama (Islam) maupun orang Arab yang selalu lebih kaya. Beberapa tahun lalu, ketika aku membuat tulisan-tulisan yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden ke depan, seorang model wanita senior, keturunan keraton Solo, mengingatkan aku bahwa Anies bukan pribumi. Memang sekarang dia berubah pikiran. Namun, persoalan identitas akan semakin rumit jika masuk ke ranah kekuasaan. Di penjara waktu beberapa bulan lalu, pengantar minum kopiku adalah Hendri, seorang waria (guy). Dia di penjara karena pacaran dengan seorang jenderal, lalu istri jenderal itu melaporkan ke polisi. Aku mengatakan pada Hendri, dia boleh bersahabat dengan aku, dan kami saling mengantar makanan, tapi dia tidak boleh lama-lama di kamarku. Aku jelaskan itu padanya ketika aku meminta dia keluar dari kamarku, ketika dia berusaha lama bercanda dengan teman-teman di kamarku. Aku tidak membenci sebuah penyimpangan orientasi seksual secara privat, itu mungkin di luar kuasa seseorang. Tapi dalam identitas sosial, aku belum bisa menerima eksistensi mereka secara terbuka. Apalagi jika mereka meminta hak-hak politik terkait persamaan sosial secara total. Ketika aku berjalan-jalan di Amsterdam beberapa minggu lalu, aku melihat museum Anna Frank dari luar. Aku ingin masuk museum itu, sesungguhnya. Tapi ternyata antriannya harus beberapa minggu sebelumnya. Anne Frank adalah gadis kecil remaja keturunan Jahudi yang berhasil selama dua tahun bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya, menghindar dari kejaran Nazi, pada masa perang dunia ke dua. Akhirnya dia dan keluarganya ketahuan dan ditangkap. Seratusan ribu orang-orang Jahudi dari Belanda, masa itu telah dibawa ke kamar gas untuk di bunuh, di kamp Auschwitz, Polandia, mau pun Jerman. Anne meninggal di kamp Nazi, Jerman, dalam usia remaja. Dia mempunyai catatan hidupnya (diary) selama dua tahun ketika bersembunyi. Diary dan tempat persembunyian itu, saat ini, dijadikan simbol kekejaman terhadap masyarakat Jahudi secara internasional. Manusia pada dasarnya mencari ruang untuk hidup sepanjang masa. Dalam Islam, pada dasarnya manusia dikatakan bersifat hanif atau cenderung berbuat baik. Sebaliknya ada ajaran yang mengatakan manusia pada dasarnya mempunyai dosa lahir, sehingga dasarnya ingin berbuat buruk. Jaquest Rousseau, tokoh filsuf Prancis meyakini sifat dasar manusia adalah baik. Sedangkan Thomas Hobbes, filsuf Inggris, meyakini sifat dasar manusia adalah buruk. Sejarah dunia digerakkan oleh sifat baik dan buruk manusia. Spinoza dan Anne Frank, umpamanya, dahulu adalah imigran Jahudi di Amsterdam. Orang-orang Jahudi awalnya bermigrasi dari Sapanyol dan Portugal, ketika penguasa Katolik di sana mengusir mereka . Protestan yang menguasai Belanda memberikan tempat bagi Jahudi bermigrasi. Namun, ketika Hitler berkuasa, di mana agama Protestan mayoritas, mereka/NAZI melenyapkan kaum Jahudi itu tanpa melihat mereka sebagai manusia. Menariknya lagi adalah berita Washington Post 29/4/2020, yang membongkar keterlibatan pimpinan Katolik dunia, Vatikan, dalam membela pemimpin Nazi. Disebutkan di Post itu, hasil riset tentang mengapa pemimpin Katolik membela Nazi, antara lain, karena mereka mendukung pembantaian Komunis. Seperti diketahui dahulu Jahudi menggerakkan ideologi Komunis di sana. Beberapa waktu lalu, sebelum saya liburan ke Belanda, Rocky Gerung mem briefing saya tentang hasil survei kredibel, saat ini lebih dari 70% masyarakat Indonesia mengalami sentimen rasial terkait agama dan ras. Katanya orang-orang Islam yang di survei ingin dominasi Islam diberlakukan. Hal ini ternyata mirip dengan apa yang terjadi di Belanda. Sebuah opini yang ditulis seorang antropolog di media online Al-Jazeera, 29/9/21, berjudul "A court just confirmed: To be Dutch is to be white", dengan sub judul, "Hague District Court recently ruled that ethnicity can be used to single out passengers for checks at Dutch airports". Opini ini terkait seorang anggota dewan di Eindhoven, Belanda, yang berkulit hitam di periksa secara ketat oleh imigrasi, ketika sampai di airport di sana. Padahal dia adalah orang Belanda dalam pengertian warganegara, apalagi pemimpin suatu kota, di mana pabrik Philips berada. Ketika dia mengajukan keberatan atas pemeriksaan imigrasi berdasarkan warna kulit, pengadilan Belanda membela pihak Imigrasi. Identitas dan kekerasan kelihatannya lebih sering menghiasi bumi dari pada identitas dan perdamaian. Orang-orang yang melakukan analisa sosial, seperti agama, suku dan ras, umumnya memotret juga perebutan ruang hidup dari sisi ekonomi. Orang-orang Jahudi di Eropa korban pembantaian Hitler, di masa lalu, mencampur adukkan urusan agama ras dan perbedaan ekonomi. Saat itu Jahudi di sana dikenal sebagai kaum pedagang. Di Amsterdam kala itu semua pedagang berlian adalah Jahudi. Kaum Jahudi kesulitan membaur dengan masyarakat di sana. Namun, mereka berusaha mengontrol kota/negara dengan kapitalnya. Namun, dalam kasus gerakan diskriminasi warna kulit di Amerika dan eropa, orang-orang hitam tidak menguasai ekonomi. Gerakan #BlackLivesMatter berjuang justru untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan kulit putih. Spektrum pengaruh perebutan ruang publik berbasis kapital pastinya lebih berdampak memusnahkan. Mungkin itu yang jadi perhatian Rocky Gerung atas hasil survei yang disampaikan pada saya. Isu dan tema identitas di Indonesia akan meruncing menjelang pemilu 2024. Anies Baswedan yang keturunan Arab sudah memproklamirkan diri untuk menjadi Calon Presiden. Jika Anies dipersepsikan sebagai Islam bukan sebagai Arab, peluang Anies akan besar untuk menjadi Presiden. Sebab, banyak Raja-raja Nusantara keturunan Arab dulunya, termasuk Pangeran Dipanegoro. Jokowi sendiri di masa lalu ketika ingin jadi presiden melakukan eksploitasi ke-Jawa-annya, serta terus mempertahankan polarisasi sosial yang ada. Sebagian orang melihat bahwa ekploitasi identitas terkait kekuasaan akan menimbulkan luka. Namun, sebagian lainnya mengatakan bahwa mengontrol ruang publik dan melakukan dominasi sosial-ekonomi harus dilakukan dengan cara apapun. Bagi saya pertarungan sejati dari isu identitas dan politik identitas adalah keadilan sosial. Kebencian sosial dapat dikendalikan jika keadilan ekonomi dan hukum terjadi. Jika pertumpahan darah dan kekerasan merupakan ongkos cita-cita keadilan sosial, ongkos itu juga harus dibayar. Rakyat tidak boleh mengemis dan menderita di negerinya sendiri. Politik identitas ke depan harus berbasis kepentingan rakyat itu. Masalah identitas yang bersifat interpersonal harus dipelihara bersifat natural. Namun, identitas yang terkait hak ekonomi dan sosial, harus dipertaruhkan. Dan rakyat harus berjuang bersama pemimpin yang membebaskannya. Demikianlah pandangam saya soal identitas dan politik identitas. Penulis adalah Presidium KAMI *)
Migran Armenia, dan Syarat Presiden 'Orang Indonesia Asli'
Oleh Ridwan Saidi *) Letak geografi Armenia strategis. Armenia jalan masuk, vice versa, Eropa-Asia. Tetangga dekatnya di sebelah barat adalah Turki dan di timur, Azerbaijan. Tidak mengherankan dari segi bahasa banyak persamaan kosa kata dengan Turki dan Azerbaijan, juga dengan bahasa yang dipakai bangsa-bangsa Asia Minor seperti Uzbekistan, dan provinsinya sekarang Samarkand. Armenia pada abad III/IV M menjadi kekaisaran dan negara Katolik pertama di dunia. Justru bukan Romawi. Armenia pada era mutakhir justru terkenal via artis cat walk Kim Kardashian. Berdasar litho Majakatera, abad XVII orang Armenia sudah di Andunisi. Tapi 2 tahun lalu seorang pakar Amerika yang diundang sebuah universitas di Sumatera berkata abad XVI M orang Armen kesini. Pakar ini berhadir untuk menyanggah pendapat saya bahwa prasasti Kedukan Bukit dan Koto Kapur berbahasa Armen dan bukan Sanskerta . Kedua prasasti ini persis seabad dijadikan alat bukti keberadaan Sriwijaya. Sedangkan kedua prasasti, yang diclaim dari abad VII, itu prasasti orang Asia Minor tentang weltaanschuwung, pandangan dunia, dan ajaran moral. Bukan tentang power system seprti dikhayalkan mereka selama ini. Banyak kita jumpa pria Indonesia bernama Armen. Ini indikasi bahwa orang Armenia dapat hidup serasi dengan native. Pada November 1945 di Surabaya orang2 Armenia berpawai dukung proklamasi kemerdekaan RI. Pada abad XX orang asal Armenia lebih suka sebut dirinya Eurosia. Mungkin saja ini terkait dengan hirarchi kelas kewargaan di Indonesia yang diatur kolonial. 1. Europeaner en Hollander 2 Veemde Oostelingen: Chinezen, Arabieren, Yapan. 3. Inlander Orang Indinesia asli disebut warga kelas 3 atau kelas Kambing. Tidak dirinci kambing bandot atau kambing kacang. Akhirnya saya paham mengapa founding fathers mencantum syarat 'orang Indonesia asli' untuk seorang calon Presiden. Tinggalan bersejarah orang Armen adalah sebuah gereja Katolik (photo atas). Pada tahun 1800 gereja ini dijual katena jemaat tinggal 40. Tak jelas lagi riwayatnya setelah itu. Sekarang bangunan gereja itu merupakan bagian dari kompleks Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin-Kebon Siri & Budi Kemuliaan. *) Budayawan
Polisi Gagalkan Pengiriman 8,4 Kg Sabu-Sabu Tujuan Semarang
Semarang, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menggagalkan pengiriman 8,4 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Kalimantan menuju Kota Semarang melalui jalur laut. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi di Semarang, Senin, mengatakan satu tersangka yang merupakan kurir 8,4 kg sabu-sabu ditangkap saat bersembunyi di indekosnya di Sayung, Kabupaten Demak. Menurut dia, pengungkapan kasus itu bermula ketika pemilik salah satu truk yang melakukan perjalanan dari Kalimantan menuju Semarang dengan menggunakan KM Dharma Kartika VII melapor kepada polisi tentang adanya barang mencurigakan di bak truk miliknya. Kapolda mengatakan dari pemeriksaan bersama polisi diketahui bungkusan tersebut berisi delapan paket sabu-sabu seberat 8,4 kg. Petugas kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV di atas KM Dharma Kartika VII yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kata Kapolda. "Dari rekaman CCTV terlihat seseorang melempar sesuatu ke bak truk di atas kapal yang akan bersandar di pelabuhan," katanya. Kapolda menyebutkan cara tersebut diduga sebagai modus baru untuk menyelundupkan sabu-sabu. "Setelah truk turun dari kapal, kemungkinan truk akan diikuti pelaku untuk diambil kembali barangnya," kata dia. Dari penelusuran rekaman dan manifes penumpang kapal, kata dia, maka diketahui identitas kurir pengirim narkotika tersebut. Pelaku diketahui bernama Helianto Kosim (42) warga Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari penelusuran petugas hingga ke tempat tinggalnya di Kalimantan diketahui tersangka bersembunyi di salah satu indekos di Sayung, Kabupaten Demak. Dari keterangan tersangka diketahui.pengiriman barang haram tersebut merupakan perintah dari seseorang berinisial S, ujarnya. Mantan residivis kasus penipuan itu mengaku mendapat upah sebesar Rp20 juta untuk setiap kg sabu-sabu yang berhasil dikirimnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sws)
Kapolda NTT Copot Empat Polisi Diduga Aniaya Tahanan Hingga Tewas
Kupang, FNN - Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan bahwa dirinya sudah mencopot empat anggota Polsek Katikutana, Kabupaten Sumba Barat, yang diduga terlibat penganiayaan seorang tahanan hingga meninggal dunia di dalam sel. "Empat anggota yang terindikasi menangani kasus tersebut, kini sudah saya copot dan saya amankan untuk diperiksa di Polres Sumba Barat," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus meninggalnya Arkin seorang tahanan di Sel Polsek Katikutana pada Kamis (9/12) setelah pada Rabu (8/12) ditangkap di kediaman pamannya. Kapolda mengatakan bahwa dirinya tidak mentoleransi siapa pun anggota Polri yang berbuat kasar kepada masyarakat, apalagi sampai mengakibatkan meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada tujuh orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Tiga di antaranya merupakan petugas piket yang berjaga saat kejadian, kemudian empat orang lainnya yang menangkap korban pada Rabu (8/12). "Saya sudah perintahkan agar empat orang ini diperiksa secara intensif dan wajib mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat," tambah dia. Dia menyesalkan adanya kejadian tersebut. "Saya sampaikan rasa keprihatinan dan dukacita mendalam serta menyesalkan peristiwa tersebut," kata dia. Ia berjanji akan tetap transparan dan menindak tegas anggotanya sesuai aturan hukum yang berlaku bagi anggota yang terbukti melanggar. Lotharia berharap agar masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas sehingga tercipta situasi kondusif. (sws)
Kapolda Sumsel Perintahkan Kapolres Tutup Celah Peredaran Narkoba
Palembang, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol.Toni Harmanto memerintahkan kepada seluruh kapolres di jajarannya meningkatkan pengungkapan kasus narkoba untuk mempersempit bahkan menutup celah peredaran gelap barang terlarang itu. "Berdasarkan data pekan kedua Desember 2021, ada satu polres yang tidak berhasil mengungkap satupun kasus narkoba di wilayah hukumnya yakni Polres Muara Enim," kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol.Supriadi di Palembang, Senin. Melihat fakta tersebut, pada setiap kesempatan Kapolda selalu memerintah para kapolres menggalakkan operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Polda Sumsel bersama jajaran terus melakukan berbagai cara untuk membuat peredaran gelap narkoba menjadi tertekan di wilayah Sumsel dengan 17 kabupaten dan kota itu," ujarnya. Menurut dia, pihaknya berupaya membuat jaringan narkoba di wilayah provinsi ini tertekan hingga semuanya berhasil ditangkap dengan harapan pada pekan ketiga Desember 2021 tidak ada lagi polres yang masuk dalam data nihil pengungkapan kasus. Dalam sepekan terakhir ini, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumsel bersama Polrestabes dan Polres jajaran berhasil mengungkap 36 kasus peredaran gelap narkoba serta menangkap 49 tersangka dengan perincian 45 orang pengedar dan empat orang pemakai. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari para tersangka sekitar 371,53 gram sabu, 355,92 gram ganja, dan 32 butir pil ekstasi. Dengan pengungkapan kasus dan penyitaan barang bukti kejahatan narkoba itu, bisa menyelamatkan 2.648 generasi muda atau anak bangsa dari mengonsumsi barang terlarang itu, kata Kabid Humas Polda Sumsel. (sws)
Polres Wonosobo Apel Pengecekan Sarana Prasarana Pengamanan Natal
Temanggung, FNN - Kepolisian Resor Wonosobo, Jawa Tengah, menggelar apel pengecekan sarana dan prasarana dalam menghadapi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 diikuti sejumlah personel polres maupun polsek. "Menjelang pelaksanaan Operasi Lilin atau pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022, seluruh sarana dan prasarana dari kendaraan hingga alat inventaris lain kami cek kesiapannya," kata Kapolres Wonosobo AKBP Ganang Nugroho Widhi di Wonosobo, Senin. Ganang menyampaikan pengecekan sarana prasaran dinas mulai dari kendaraan dinas roda empat maupun roda dua hingga inventaris lain, seperti senjata api dan rompi serta alat lainnya. Menurut dia, tidak hanya melakukan pengecekan sarana dan prasarana, tetapi juga pengecekan kesiapan anggota dalam menghadapi berbagai pengamanan kegiatan besar. "Selama ini kami disibukkan dengan penanganan COVID-19, jangan sampai sarana dan prasarana serta alat dinas tidak diperhatikan keadaannya," kata Ganang. Dalam pengecekan tersebut, lanjut dia, tidak ditemukan kerusakan berat. Meskipun dalam keadaan baik dan layak, dia berharap anggota bisa melakukan pemeliharaan dengan baik. "Terus tingkatkan kemampuan dalam bekerja, rawat dan jaga alat-alat inventaris dinas dalam keadaan baik guna mendukung pemeliharaan kamtibmas di Kabupaten Wonosobo," katanya. (sws)
Saksi Ungkap Uang dari Rumah Azis Syamsuddin untuk Hilangkan Nama
Jakarta, FNN - Saksi bernama Agus Susanto mengungkapkan peristiwa saat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju mengambil pemberian yang diduga uang dari rumah dinas eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin agar menghilangkan penyebutan nama di persidangan. "Yang saya lihat, (uang) udah dibagi, sudah ada di tangan Pak Robin lalu dari sana langsung ke 'money changer'. Cuma ada komunikasi telepon Pak Robin dengan orang yang saya tidak kenal, katanya aman untuk persidangan. Kalimatnya 'Pokoknya, aman Bang, untuk nama Abang tidak akan disebut di persidangan'," kata Agus Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Agus Susanto yang merupakan sopir mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menjadi saksi untuk terdakwa eks Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. "Saat itu saya diminta Pak Robin untuk berkemas memasukkan kardus ke tas, Pak Robin minta tolong diantar ke rumah Jalan Denpasar lalu sampai ke rumah tersebut Pak Robin turun membawa ransel menuju rumah," ungkap Agus Susanto. Agus lalu menunggu sekitar 15 menit di mobil yang di parkir di depan rumah dinas Azis Syamsuddin. "Lalu Pak Robin masuk kedalam mobil. Di perjalanan, Pak Robin mengeluarkan 'paper bag' warna cokelat yang berisi uang bukan uang rupiah. Katanya itu didapat dari rumah tadi, bicaranya 'Ini hasil kerja, Pak Robin cerita itu dari bapak asuh'," tambah Agus Susanto. Mobil yang membawa Agus dan Robin lalu bergerak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kemayoran. "Ada pemisahan uang dalam perjalanan, ada 3 bagian lalu ia langsung ke PN Pusat, memberikan ke Om Ale di parkiran jadi mobil ke basement. Pak Robin turun, saya stand by, setelah selesai langsung balik lagi ke mobil," ungkap Agus. Setelah dari PN Jakarta Pusat, Robin dan Agus lalu ke "money changer" di Mangga Besar, Jakarta. "Setelah beberapa jam, Pak Robin ada nelepon namanya Om Ale, memastikan untuk nama tadi aman tidak untuk tidak disebut di persidangan," tambah Agus. Menurut Agus, Robin meminta KTP-nya untuk menjadi nama yang dipakai dalam menukarkan uang. "Pak Robin beralasan karena Pak Robin sebagai anggota Polri. Terus saya pernah ngomong saya tidak pernah transaksi dolar. Saya katakan ini bisa sampai ini gak? Aman Mas kata Pak Robin," ungkap Agus. Uang yang ditukar ke bentuk rupiah tersebut lalu diserahkan ke Maskur Husain di Rumah Makan Borero. "Ada percakapan katanya untuk penghilangan nama Pak Azis, ada percakapan itu," kata Agus. Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin diduga meminta bantuan Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK untuk mengamankan namanya dalam penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBNP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap. Robin dan rekannya, yaitu advokat Maskur Husain bersedia untuk membantu dengan imbalan uang masing-masing dari Azis dan Aliza Gunado senilai Rp2 miliar sehingga totalnya Rp4 miliar. Uang muka senilai Rp300 juta yang ditransfer secara bertahap pada 2, 3, 4, dan 5 Agustus 2020. Selanjutnya pada 5 Agustus 2020 Azis memberikan uang sejumlah 100 ribu dolar AS di rumah dinas Azis. Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain yang jumlah keseluruhannya 171.900 dolar Singapura pada Agustus 2020 - Maret 2021. Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah (teman Stepanus Robin) menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp1.863.887.000. Sebagian uang tersebut lalu diberikan kepada Maskur Husain pada awal September 202 sejumlah Rp1 miliar dan Rp800 juta masih pada September 2020. (sws)
Polda Jateng Berangkatkan 36 Polwan Bantu Korban Erupsi Semeru
Semarang, FNN - Polda Jawa Tengah memberangkatkan 36 polisi wanita (polwan) yang tergabung dalam Satuan Tugas Kemanusiaan Erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi saat memberangkatkan personel dan bantuan untuk bencana erupsi Gunung Semeru, di Semarang, Senin, mengatakan total terdapat sebanyak 85 personel yang diperbantukan di wilayah bencana tersebut. Personel dari berbagai kesatuan itu, lanjut dia, ditugaskan untuk pelaksanaan identifikasi hingga "trauma healing" untuk orang tua dan anak-anak. "Kami kirim pula obat-obatan dan mainan untuk anak-anak," katanya. Kapolda berpesan agar seluruh bantuan yang disalurkan tersebut harus sampai ke sasaran. "Dasari rasa ikhlas dengan perikemanusiaan dalam bertugas," tambahnya. Menurut dia, bantuan yang disalurkan untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru ini juga dilaksanakan oleh masing-masing polres. Ia menyebut bantuan yang disalurkan masing-masing polres sudah diberangkatkan sebelumnya. (sws)
Polres: Tujuh Polisi Diperiksa Terkait Kematian Seorang Tahanan di Sel
Kupang, FNN - Propam Polres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, memeriksa tujuh anggota polisi yang terlibat dan menjadi saksi dalam kasus meninggalnya tahanan bernama Arkin di dalam sel Polsek Katikutana. "Kita sudah periksa 7 anggota Polsek Katikutana yang berkaitan dengan meninggalnya korban di tahanan," kata Kapolres Sumba Barat AKBP FX Irwan Ariawan kepada ANTARA di Kupang, Senin. Ia menyebutkan tujuh anggota polisi itu tiga di antaranya adalah petugas piket yang bertugas di Polsek Katikutana dan empat orang lagi yang terlibat langsung dalam penangkapan Arkin pada Rabu (8/12). Keempat anggota Polsek itu diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban, namun dari hasil pengakuan mereka, hanya memukul di tangan dan di kaki. "Jadi tidak ada penembakan sama sekali. Mereka mengaku hanya memukul di kaki dan tangan. Jadi tidak ada luka tembak sama sekali," tambah dia. Kapolres mengatakan bahwa dirinya tidak main-main dengan anggota yang terlibat dan menjadi dalang meninggalnya tahanan di dalam sel di polsek itu. "Siapa pun anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Irwan. Saat ini keempat personel yang diduga melakukan penganiayaan sudah diamankan di tahanan Polres Sumba Barat. Sebelumnyadiberitakan seorang tahanan Polsek Katikutana, yakni Arkin warga di Kecamatan Katikutana Selatan, Sumba Barat, NTT, meninggal dunia di ruang tahanan Polsek Katikutana karena diduga dianaya oleh anggota polisi. Arkin ditangkap di rumah pamannya bernama Andreas Maki Pawolung pada Rabu (8/12) malam, sekitar pukul 23.00 WITA karena diduga melakukan penganiayaan dan pencurian ternak. Keluarga mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu dan mereka menuntut keadilan atas kasus itu. (sws)
Wabup Belitung: LKBN ANTARA Bangun Optimisme Bangsa Hadapi Pandemi
Belitung, Babel, FNN - Wakil Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Isyak Meirobie mengatakan LKBN ANTARA telah membangun optimisme bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pemberitaannya selama ini. "LKBN ANTARA selama ini telah membangun optimisme, harapan bangsa, dan masyarakat dalam melewati badai pandemi COVID-19," katanya di Tanjung Pandan, Senin. Hal ini disampaikan dalam rangka menanggapi HUT Ke - 84 Kantor Berita ANTARA pada 13 Desember 2021. Menurut dia, berdirinya LKBN ANTARA sebagai kantor berita nasional sangat lekat dengan sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kantor Berita ANTARA didirikan oleh empat tokoh wartawan pejuang, yakni Adam Malik, A.M. Sipahoetar, Soemanang, dan Pandoe Kartawigoena pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan melawan agitasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Kantor Berita ANTARA berperan penting menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ke seluruh penjuru wilayah di dalam negeri hingga ke mancanegara. "LKBN ANTARA selama ini telah menjadi inspirator dan membangun optimisme masyarakat menghadapi pandemi COVID-19," katanya. Ia berharap LKBN ANTARA menjadi rujukan bagi media-media lain dalam menyebarluaskan berita-berita yang mencerahkan, membangun rasa optimisme, dan menginformasikan hasil-hasil pembangunan di daerah. "Saya mengucapkan selamat HUT Ke-84 LKBN ANTARA tetap berjaya dan berkarya dan menjembatani semua pihak dalam pemberitaan dan menyebarluaskan hasil pembangunan bangsa," ujarnya. (sws)
Moeldoko Tegaskan RI Miliki Komitmen Kuat Dalam Perbaikan Lingkungan
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pertemuan dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya-upaya perbaikan lingkungan. "Indonesia memang memiliki komitmen yang kuat terhadap isu perbaikan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, dan COP26 (Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim) di Glasgow, Skotlandia," kata Moeldoko di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Karena itu, Moeldoko menekankan perlunya penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, utamanya dalam bidang ekonomi hijau dan konservasi lingkungan. Selain itu, ujar Moeldoko, pemerintah juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan tenaga listrik hingga 11 ribu Mega Watt (MW) guna mendukung kawasan industri hijau. Menurut mantan Panglima TNI itu, Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi konsumsi batu bara untuk menjadi sumber energi. Namun, Moeldoko mengakui bahwa untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan, diperlukan usaha keras. Selain itu, kebutuhan pendanaan untuk transisi energi menuju negara emisi bersih atau Net Zero Emission pada 2060 pun sangat besar. “Kita punya keyakinan bahwa kita punya sumber daya untuk dijadikan renewable energy (energi terbarukan) diantaranya air, matahari dan energi laut. Jerman sudah sangat maju di sektor itu, mungkin eksplorasi lebih banyak lagi diperlukan untuk investor Jerman untuk menggali berbagai sumber baru tadi," ujar Moeldoko. Adapun hubungan bilateral Indonesia-Jerman sejak 2012 diperkuat dengan Joint Declaration for a Comprehensive Partnership. Kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, industri pertahanan, keamanan pangan, dan transportasi. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat melalui kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Berlin, Jerman pada 2016. Saat itu, Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman yang saat itu masih dijabat Angela Merkel, menyepakati penguatan hubungan kemitraan strategis di bidang pendidikan vokasi, energi terbarukan, dan kerja sama maritim. Kini, setelah Jerman memiliki kanselir baru menggantikan 16 tahun kepemimpinan Angela Merkel, Moeldoko pun berharap agar Jerman dan Indonesia bisa mempererat kerja sama kembali. Pada 8 Desember 2021 lalu, Angela Merkel menyerahkan tongkat kepemimpinan sebagai Kanselir Jerman kepada Olaf Scholz. “Kami rasa khususnya di bidang perubahan iklim, finansial berkelanjutan, dan efisiensi energi ada banyak ruang dialog antara Indonesia dan Jerman. Kita berharap akan ada banyak pertukaran (kunjungan kementerian) langsung baik secara bilateral maupun melalui kerangka kerja G20," kata Dubes Jerman Ina Lepel, seperti dikutip siaran pers KSP. Dubes Jerman juga mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu perubahan iklim. (sws)
Anggota KPU RI: Digitalisasi Pemilu Jangan Abaikan Kedaulatan Digital
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengingatkan agar digitalisasi pemilu di Indonesia yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemerintah tidak mengabaikan kedaulatan digital masyarakat. “Jangan sampai digitalisasi pemilu abai dengan satu kata kunci penting, yaitu kedaulatan digital yang bermakna kehidupan digital dipastikan tetap terkendali, terkontrol, dan terkelola oleh negara kita,” ujar Viryan Aziz. Hal tersebut dikemukakan Viryan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat bertajuk “Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FISIP Unsulbar, dipantau dari Jakarta, Senin. Kedaulatan digital, lanjut dia, jangan sampai dikendalikan atau dikelola oleh pihak lain di luar negara Indonesia. Lebih jauh, kedaulatan itu dapat diartikan, di antaranya sebagai pengamanan optimal yang diberikan negara terhadap data pribadi masyarakat Indonesia sebagai pemilih dan mengupayakan adanya pertahanan siber berlapis. Untuk diketahui, digitalisasi pemilu merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam beberapa tahapan pemilu, seperti pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, distribusi logistik, rekapitulasi perolehan suara, penetapan hasil, penyebaran informasi, dan transparansi, bahkan riset atau kajian pascapemilu. Dia menilai kedaulatan digital dalam digitalisasi pemilu di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu tantangan. Namun, menurutnya, tantangan itu perlu ditransformasikan menjadi capaian penting yang segera diusahakan jauh-jauh hari menjelang Pemilu 2024. Di samping itu, Viryan Aziz menilai upaya dari pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengoptimalkan digitalisasi pemilu akan mampu meningkatkan kepercayaan publik. “Digitalisasi pemilu itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pelayanan yang KPU dan pemerintah berikan kepada peserta pemilu,” ujar dia. Ia memaparkan keuntungan yang diperoleh dari digitalisasi pemilu di antaranya pelaksanaan pemilu yang terselenggara secara lebih mudah dan sederhana. Dengan demikian, persoalan klasik dalam pemilu, seperti sistem data kependudukan yang bermasalah dapat terselesaikan. (sws)
Sumur Resapan Jakarta Perlu Dimodifikasi untuk Sedot Kotoran Otak
By Asyari Usman Sumur resapan (sures) tangkal banjir yang dibuat secara masif oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memang pantas dikritik. Sebab, sumur resapan itu hanya berfungsi untuk menyerap air. Tidak bisa digunakan untuk menyerap kotoran. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya sumur resapan itu bisa juga berperan untuk menyedot kotoran-kotoran yang keluar dari kepala orang-orang yang melihat sumur resapan itu sia-sia. Itu yang membuat para penentang sures, baik yang berada di tempat-tempat resmi maupun yang berada di dunia maya, terus-menerus meributkan proyek yang rasional ini. Mereka sengaja mencari kelemahan sures. Dan tidak mungkin produk manusia tanpa kelemahan. Karena itu, Pak Gubernur perlu mempertimbangkan modifikasi desain sures yang telah dibuat. Seharusnya bisa dilakukan. Misalnya, di semua sures dipasang antena yang bisa tersambung secara otomatis ke otak-otak yang banyak kotorannya melalui frekuensi khusus. Dengan begini, sampah yang ada otak-otak kotor di wilayah Jakarta bisa tersedot. Sehingga kemudian otak-otak yang telah disedot kotorannya itu akan memberikan penilaian yang bersih terhadap kerja keras Anies. Kalau modifikasi tak mungkin dilakukan, bisa juga dibuatkan kios-kios penyedotan kotoran otak. Di sebar sebanyak mungkin di konstituen otak kotor. Pak Gubernur bisa melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga PDIP DKI. Mereka tentu punya peta lengkap pemilik otak kotor. Kios-kios otak kotor itu nanti dapat pula difungsikan sebagai “stasiun rehabilitasi” pemikiran yang selama ini didominasi oleh kedengkian. Bisa pula dijadikan tempat kursus singkat tentang cara melihat hal-hal yang bagus dan bermanfaat. Ini memang menambah pekerjaan Anies. Tapi, yakinlah, penyediaan stasiun pembersihan otak kotor akan menghasilkan dampak positif jangka panjang. Kalau tidak bisa semua, paling tidak sebagian besar otak kotor bisa bersih kembali. Bisa dipakai untuk kebernasan berpikir. Cuma, Anies harus jeli meluncurkan modifikasi sures atau penyediaan kios-kios otak kotor. Jangan sampai kontrak kerjanya jatuh ke tangan orang-orang yang berotak bersih. Biarkan para otak kotor mengerjakan proyek pembesihan otak mereka. Supaya mereka tidak lagi menyalahkan Pak Gub seandainya sures yang dimodifikasi atau kios-kios baru pembersih otak kotor yang mereka kerjakan sendiri itu, tak berfungsi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terlaksana sesegera mungkin. Agar DKI Jakarta bebas dari kotoran otak orang-orang yang memusuhi kebaikan.[] (Penulis wartawan senior FNN)
KPK Panggil Empat Saksi Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi DIY, hari ini bertempat di Kantor BPK Perwakilan Yogyakarta, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Empat saksi, yaitu ASN di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Eddy Wahyudi, Ahmad Edi Zuhaidi selaku Direktur PT Eka Madra Sentosa, Mochamad Amin Agustyono dari pihak swasta, dan Heri Sukamto selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang DIY dan kuasa KSO PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO. KPK sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. enggeledah di beberapa lokasi seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY serta Badan Pemuda dan Olahraga DIY. Tim Penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan tersebut. (sws)
KPK Panggil Eks Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus DID Tabanan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin. Boediarso dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali. "Hari ini, bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi Boediarso Teguh Widodo," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Saat ini, Boediarso menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pengumuman tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Kamis (11/11) telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi. KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018. Selain itu, tim penyidik KPK pada Rabu (27/10) telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan, dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Terkait kasus tersebut, KPK sebelumnya telah memproses mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pada Februari 2019, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. (sws)
DPR RI: Perbaikan Sistem Data Penduduk Wujudkan Pemilu Berkualitas
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan perbaikan sistem data kependudukan, terutama terkait daftar pemilih tetap (DPT) oleh pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu akan mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. “Untuk mencapai satu data, untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas, yang paling baik kalau pemerintah dan penyelenggara bisa selesaikan sistem data kependudukan yang baik,” ujar Ahmad Doli Kurnia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat bertajuk “Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FISIP Unsulbar, dipantau dari Jakarta, Senin. Menurutnya, perbaikan sistem kependudukan tersebut dapat mengurangi beban kerja para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sejauh ini, kata Ahmad Doli Kurnia, persoalan sistem data kependudukan memang menjadi masalah klasik atau berulang-ulang dalam pemilu, namun pemerintah tidak kunjung memperbaikinya. “Jadi, setiap menjelang pemilu, pemilu legislatif, presiden, ataupun pilkada, selalu masalah sistem data kependudukan ini mencuat,” ungkap dia. Dengan demikian, menurutnya, sudah seharusnya persoalan tersebut segera diselesaikan, bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024 diadakan. “Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan pemerintah dari awal, jauh-jauh hari, atau waktu-waktu sekarang bisa memperbaiki sistem itu sehingga kita sudah punya satu data menjelang Pemilu 2024,” imbau Ahmad Doli Kurnia. Di samping itu, ia menegaskan pengolahan sistem data kependudukan tersebut sebenarnya bukan menjadi tugas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu melainkan pemerintah. “Dalam pengolahan data kependudukan ini, kalau kita mau belajar dari teori dan pengalaman-pengalaman pemilu, itu seharusnya bukan menjadi pekerjaan utama KPU. Urusan data kependudukan itu, urusan negara, yaitu pemerintah,” tegasnya. (sws)
Pengamat: Diplomasi Menhan Prabowo Perkuat Alutsista TNI
Jakarta, FNN - Pengamat militer Susaningtyas H.N. Kertopati menilai strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. "Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju," kata Susaningtyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai Prabowo Subianto, kata dia, mendukung diplomasi pertahanan. Pembicaraan empat mata kerap dilakukan sehingga berbagai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh kepercayaan. Nuning menjelaskan skema yang dijalankan oleh Prabowo untuk datang dan bernegosiasi alutsista langsung dengan petinggi negara lain, biasa dikenal dengan government to government (G to G) atau antarpemerintahan. Skema ini lebih efisien untuk memperoleh lebih banyak kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan antarnegara yang menguntungkan bagi industri pertahanan masing-masing sekaligus mendapatkan harga alutsista terbaik. Ia menilai gaya khas Prabowo blusukan mendatangi petinggi pemerintah negara lain dalam mencari kesepakatan kerja sama pengadaan alutsista canggih lebih efektif karena memotong rantai perantara. Nuning juga menilai strategi diplomasi pertahanan Prabowo adalah terobosan yang cerdas dalam kebijakan pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) karena tidak pernah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. "Kerja sama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan atas rencana pengadaan alutsista TNI. Kepercayaan internasional sangat mendukung pengadaan alutsista TNI sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia," kata mantan anggota Komisi I DPR itu. Nuning menambahkan bahwa alutsista yang diincar Indonesia saat ini, seperti fregat Arrowhead 140, pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpene, adalah alutsista yang tergolong canggih lantaran berteknologi militer kelas menengah ke atas sehingga dibutuhkan kememampuan negosiasi yang tinggi. Namun, dari hasil diplomasi pertahanan Prabowo ke Inggris, Indonesia kini telah berhasil memboyong lisensi kapal fregat Arrowhead 140 yang disepakati kedua negara pada bulan September 2021. Inggris mempersilakan Indonesia memproduksi kapal fregat tersebut di galangan PT PAL Indonesia (Persero) dengan memberdayakan SDM lokal. Sementara itu, hasil diplomasi pertahanan Prabowo ke Prancis, Indonesia telah memperluas dan menambah kerja sama penting dengan Prancis, yaitu di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme, intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Kerja sama itu tertuang dalam kesepakatan Defense Cooperation Agreement (DCA). (sws)
Prolegnas 2022 dan RUU Super Prioritas
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12) menyetujui sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan 254 RUU masuk Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU. Persetujuan tersebut diberikan setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin (6/12) bersama Pemerintah dan DPD RI menentukan jumlah Prolegnas Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Pada awalnya, dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 86 RUU yang berasal dari; pertama, komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 64 RUU; kedua, pemerintah sebanyak 15 RUU; dan ketiga DPD RI sebanyak tujuh RUU. Namun pada akhirnya hanya 40 RUU yang disepakati untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022, dengan rincian sebanyak 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan pemerintah, dan dua RUU diusulkan DPD RI. Baleg mengklaim dimasukannya 40 RUU tersebut menggunakan beberapa parameter yaitu pertama, RUU dalam tahap pembicaraan Tingkat I; kedua, RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres); ketiga, RUU yang telah selesai dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Baleg; dan keempat, RUU usulan baru yang memenuhi urgensi. Jumlah RUU dalam Prolegnas 2022 lebih banyak dibandingkan Prolegnas 2021 yaitu awalnya sebanyak 33 RUU lalu dievaluasi menjadi 37 RUU. Dari 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022, hanya ada enam RUU baru, selebihnya merupakan peluncuran atau "carry over" dari Prolegnas Prioritas 2021. Keenam RUU baru tersebut terdiri dari empat RUU usul Baleg DPR yaitu RUU tentang Bahan Kimia, RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI, RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu RUU dari usulan anggota DPR RI yaitu RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan usulan pemerintah adalah RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). RUU super prioritas untuk dibahas Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Salah satu poin putusan itu menyebutkan bahwa konsep "Omnibus Law" dalam UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. Karena itu format susunan peraturan di UU Ciptaker dinilai MK bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 64 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Putusan MK tersebut ternyata berdampak pada susunan Prolegnas Prioritas 2022 karena DPR dan pemerintah harus mengubah UU tentang PPP sebelum merevisi UU Ciptaker. Revisi UU PP khususnya terkait Pasal 64 itu bertujuan agar konsep "Omnibus Law" dalam penyusunan UU tidak dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu revisi UU tentang PPP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 sebagai usul inisiatif Baleg DPR RI. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 karena telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg fokus menyelesaikan revisi UU PPP dan UU Ciptaker di tahun 2022 karena MK hanya memberikan waktu dua tahun bagi pembuat UU untuk memperbaiki UU Ciptaker. Langkah memasukkan revisi UU tentang PPP dalam Prolegnas Prioritas 2022 merupakan langkah awal lalu kemudian dilakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker. Karena itu, kemungkinan besar revisi UU PPP dan UU Ciptaker akan dilakukan secara paralel di 2022, mengejar tenggat waktu yang diputuskan MK. Supratman mengatakan revisi UU Ciptaker akan dibahas dari awal, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan pasal-perpasal. Namun apabila melihat proses penyusunan RUU Ciptaker pada tahun 2019 dengan berbagai dinamika di luar maupun di dalam DPR, prosesnya hanya berlangsung kurang dari 10 bulan, maka tidak menutup kemungkinan revisi UU Ciptaker akan berjalan cepat. RUU super prioritas yang kemungkinan segera dibahas dan disetujui DPR adalah RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini prosesnya sedang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja). Surat Presiden (Surpres) dan RUU IKN telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada 29 September 2021. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyerahkan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 3 November 2021 membentuk Panja RUU IKN dengan keanggotaan 56 orang dan 6 orang pimpinan. Sementara itu penetapan Panja RUU IKN disetujui dalam Rapat Paripurna pada Selasa (7/12). Penetapan jumlah keanggotaan Pansus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menyebutkan keanggotaan Pansus hanya 30 orang. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, jumlah keanggotaan tersebut dengan mempertimbangkan kompleksitas dan substansi materi yang dibahas dalam RUU IKN oleh lintas komisi. Setelah keanggotaan Pansus RUU IKN ditetapkan tersebut, Baleg DPR menggelar rapat pada Kamis (9/12) untuk mengubah Paraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib, khususnya yang mengatur jumlah keanggotaan Pansus. Pasal 104 ayat (2) jo Pasal 105 ayat (5) Peraturan DPR tentang Tatib menyebutkan jumlah anggota pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR paling banyak 30 orang dan pimpinan Pansus terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota pansus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Karena itu Baleg melakukan perubahan Tatib tersebut berdasarkan kebutuhan hukum dan mencantumkan tanggal keberlakuannya atau berlaku surut sebelum tanggal 7 Desember 2021. Tim Ahli Baleg DPR RI menyampaikan materi muatan revisi Peraturan DPR tersebut yaitu di antara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 104 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2a yang berbunyi "jumlah anggota pansus sebagaiakana dimaksud pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Lalu di antara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 105 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2a yang berbunyi "jumlah pimpinan pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Dalam perkembangannya, Panja RUU IKN telah menetapkan enam orang pimpinan Pansus terdiri dari Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia (F-Golkar), dan lima Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan), Sugiono (F-Gerindra), Fathan (F-PKB), Saan Mustopa (F-NasDem), Nurhayati Effendi (F-PPP). Sementara itu, anggota tiap fraksi terdiri dari Fraksi PDIP sebanyak 12 orang, Fraksi Golkar 8 orang, Fraksi Gerindra 8 orang, Fraksi NasDem 6 orang, Fraksi PKB 6 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi PKS 5 orang, Fraksi PAN 4 orang, dan Fraksi PPP 2 orang. RUU lain yang kemungkinan akan dibahas dan menjadi perhatian publik adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang kemudian berubah menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Rapat Pleno Baleg pada Rabu (8/12) menyetujui RUU TPKS dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Dalam Rapat Pleno Baleg tersebut, tidak semua fraksi sepakat menyetujui RUU TPKS dilanjutkan pembahasannya karena ada satu fraksi yang menolak yaitu F-PKS. Dan Fraksi Partai Golkar yang meminta menunda pengambilan keputusan karena masih perlu mendengarkan pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap RUU TPKS. Proses selanjutnya, Rapat Bamus DPR akan menentukan apakah RUU TPKS dibahas di tingkat Pansus atau di alat kelengkapan dewan. Namun hingga saat ini belum diagendakan Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas selalu menimbulkan pro-kontra, ada yang meminta DPR mengutamakan kualitas RUU yang dihasilkan dibandingkan kuantitas, dan sebaliknya. Namun yang perlu ditekankan adalah kinerja legislasi merupakan salah satu unsur penilaian yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai kinerja DPR. Unsur lain seperti tugas pengawasan dan anggaran yang melekat pada DPR, juga harus dilihat secara kritis oleh masyarakat yaitu sejauh mana legislatif bisa menjalankan mekanisme "check and balances" dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan tentu saja, semua tugas yang dijalankan DPR, legislasi, pengawasan, dan anggaran, harus dijalankan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. (sws)
Delapan Tewas, Delapan Hilang Akibat Tornado di Kentucky, AS
Mayfield, Kentucky, FNN - Delapan orang dipastikan tewas dan delapan lainnya masih hilang pada Minggu (12/12) di pabrik lilin Mayfield Consumer Products di Mayfield, Kentucky, tempat 110 pegawai sedang bekerja ketika pabrik itu dihantam tornado, kata juru bicara perusahaan, Minggu. "Menurut laporan awal, ada 70 orang yang kemungkinan meninggal di pabrik itu. Satu korban saja sudah terlalu banyak, tapi kami bersyukur jumlah itu jauh lebih sedikit," kata juru bicara perusahaan, Bob Ferguson, kepada Reuters. Gubernur Kentucky Andy Beshear sebelumnya mengatakan bahwa di negara bagian yang ia pimpin itu sedikitnya 80 orang meninggal setelah sebuah tornado yang begitu kuat mencabik kawasan tersebut pada Jumat (10/12) malam. Beshear memperkirakan jumlah total korban jiwa bisa mencapai 100 orang. Belum ada kejelasan soal berapa banyak pegawai pabrik yang masuk dalam penghitungan Beshear. Pada Minggu petang, para petugas yang menggali puing-puing masih menganggap upaya mereka itu sebagai operasi penyelamatan dan belum menghentikan langkah tersebut, kata Ferguson. "Kami masih berharap bahwa delapan orang lagi, yang masih belum diketahui keberadaannya, bisa ditemukan," katanya. Mayfield Consumer Products menggambarkan diri sebagai perusahaan lokal dan milik keluarga yang memproduksi lilin dan berbagai barang pewangi. Mayfield adalah daerah permukiman yang berpenduduk sekitar 10.000 orang di Graves County. Akibat disapu tornado, wilayah permukiman itu berubah menjadi lapangan luas yang dipenuhi gedung-gedung yang rusak dan hancur, puing-puing yang berserakan, pohon-pohon tumbang, rambu-rambu jalan yang bengkok, dan kabel-kabel yang bergelantungan. (sws)
KKB Tembaki Pos Brimob di Serambakom Pegunungan Bintang
Jayapura, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Senin pukul 06.00 hingga 07.00 WIT, menembaki Pos Brimob di Distrik Serambakom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. "Memang benar ada laporan KKB menembaki Pos Brimob. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa," kata Kapolres Pegbin AKBP Cahyo Sukarnito kepada ANTARA, Senin pagi. (sws)
Polres Minahasa Tangkap Empat Pelaku Perundungan Anak
Manado, FNN - Kepolisian Resor Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) menangkap empat terduga pelaku kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan yang kejadiannya viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, di Manado, Minggu mengatakan, keempat terduga pelaku sudah diamankan di Mapolres Minahasa dan penyidik sudah mengirimkan surat ke Balai Pemasyarakatan untuk pendampingan terhadap terduga pelaku dan korban. Satreskrim Polres Minahasa telah meminta keterangan terhadap saksi, saksi pelapor, saksi korban, juga keempat terduga pelaku. "Kemudian juga berkoordinasi dengan Lapas Anak Tomohon untuk penitipan terduga pelaku yang masih di bawah umur,” katanya. Ia mengatakan pada 8 Desember 2021 telah dilaporkan di Polres Minahasa, terkait perkara penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban seorang siswi berinisial CLP (13) warga Minahasa. Kasus tersebut dilaporkan oleh ayah korban dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/551/XII/2021/Sulut/Polres Minahasa. Disebutkan empat nama terduga pelaku berusia 16,17,19 dan 20 tahun. (sws)
Letkol Inf Catur Prasetiyo Jabat Dandim 1709/Yawa
Biak, FNN - Letkol Inf. Catur Prasetiyo Nugroho resmi menjabat Komandan Kodim 1709/Yapen Waropen menggantikan pejabat lama Letkol Inf. Leon Pangaribuan setelah serah terima jabatan di Makorem Biak. Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro dalam keterangan diterima, Senin pagi, mengatakan bahswa sertijab Dandim 1709/Yawa secara bersamaan dengan upacara sertijab jabatan jajaran Korem 173/PVB, di antaranya Kasiren Korem, Kasiintel Kasrem, Dandim 1714/PJ, dan Danyonif RK 753/AVT. Danrem mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat melaksanakan acara serah terima jabatan Kasiren Korem 173/PVB, Kasiintel Kasrem 173/PVB, Dandim 1709/Yawa, Dandim 1714/PJ, dan Danyonif RK 753/AVT dalam keadaan sehat walafiat. Danrem mengatakan bahwa suatu organisasi merupakan momen penting dalam tugas dan jabatan, baik pejabat lama maupun pejabat baru. Mutasi atau pergantian di lingkungan TNI AD, menurut Danrem, hal biasa terjadi dengan tujuan penyegaran, baik sebagai upaya tour of duty maupun tour of area dan juga merupakan sebagai wujud dari penghargaan pimpinan TNI AD kepada personel yang bersangkutan untuk pengembangan karier. "Jabatan yang diberikan adalah merupakan amanah sehingga ada konsekuensi yang logis dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang bersangkutan, baik kepada organisasi, masyarakat, maupun terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa," pesan Brigjen TNI Taufan. Kepada pejabat yang telah diberikan kepercayaan menempati jabatan, lanjut dia, agar dapat mensyukuri dan melaksanakan jabatan secara ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab serta dapat memetik hikmah apa yang sudah diperoleh dari saat ini sampai dengan pada masa depan. "Saya yakin dan percaya, dengan bekal pengalaman yang telah dimiliki pada penugasan jabatan sebelumnya, para pejabat baru akan mampu memimpin dan melaksanakan tugas dengan baik menggantikan pejabat sebelumnya," ujarnya. Kepada pejabat lama, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap pengabdian dan dedikasi dalam bertugas di jajaran Korem 173/PVB. "Kepada prajurit TNI AD, tetap selalu berpedoman pada Saptamarga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit sebagai landasan dasar dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Brigjen TNI Taufan Gestoro. Pejabat lama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf. Leon Pangaribuan akan mengemban tugas sebagai Kepala Sandi dan Siber Kodam VI/Mulawarman. Sementara itu, pejabat baru Dandim 1709/Yawa Letkol Inf. Catur Prasetiyo Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Pabandyawanwil Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih. (sws)
LP3ES Ingatkan Risiko Polisi Siber Terhadap Penegakan Demokrasi
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid mengatakan bahwa polisi siber memiliki risiko terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yakni memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. "Mereka merasa ketika menyatakan aspirasi, itu banyak terjadi tekanan," kata Fajar Nursahid ketika menyampaikan paparan materinya dalam diskusi publik bertajuk Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Media, dan Demokrasi yang disiarkan secara langsung dalam platform Twitter Space, dan dipantau dari Jakarta, Minggu (12/12) malam. Dikutip dari laman resmi Patroli Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Beberapa jenis kejahatan siber yang satuan kerja ini tangani, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat, adalah tindakan pencemaran nama baik (online defamation) dan ujaran kebencian (hate speech). Fajar berpandangan bahwa masih terdapat definisi yang terlalu luas terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan opini berupa kritik dalam media sosial. "Hampir 120 orang memperoleh peringatan mengenai konten-konten yang mereka publikasikan di sosial media pada kuartal kedua tahun 2021," ungkap Fajar. Peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat pengguna media sosial merasa ragu untuk mengungkapkan opini mereka di dunia siber. Dampak dari tekanan tersebut adalah menurunnya keberanian masyarakat untuk menyatakan aspirasi, bahkan dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi publik dalam hal menyampaikan pandangan terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kata dia, polisi siber atau polisi virtual perlu memperoleh tinjauan ulang yang lebih mendalam agar tidak terdapat kesan pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat di ruang media sosial. (sws)
Sampur dan Oligarki
Oleh Ridwan Saidi Sampur artinya akses. Di Tanggerang disebut Sampora. Di Bogor disebut Sempur. Dari Kedung Halang posisi Sempur di sebelah kiri. Kemungkinan besar Sempur akses ke Istana Pabaton, Bogor. Kéndal juga akses ke zona ekonomi Semarang. Oleh Belanda Sampur diganti Zandvoort. Mungkin supaya terkesan Belanda lebih dulu berdiam di situ dari pada native. Banyak toponim native yang diBelandakan. Sampur di Tanjung Priyuk tempat tujuan wisata lokal. Pengunjung bisa bermandi-manda atau sewa perahu layar ke pulau Serebu. Tak jauh dari Sampur ada tempat untuk elit dari sejak jaman Belanda, itulah Yacht Club. Tiap malam ada live music di sini. Kalau lebaran ramai nian di Sampur. Penduduk dari selatan memenuhi Sampur. Mereka datang dengan charter truck. Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Di Sampur mereka menatap laut sambil duduk-duduk. Semua yang dikisahkan tadi telah tertelan masa, maklumlah oligarki adalah tim bola tanpa kostum. Kalau oligarki menggiring bola dan menendang ke arah gawang dipastikan masuk sama kiper-kipernya. Orba berganti reformasi yang berubah cuma bertambahnya besi di ruang darat dan udara Sampur. Hutan belukar besi beton merembet ke arah timur. Mau ke pantai mana lagi di Jakarta, Muara Karang hingga Ancol menjadi kawasan rawan rob. Kamal Muara panoramanya dibendung pulau Alpabet Reklamasi. Tanjung Pasir terlalu jauh buat orang Jakarta. Itu di Tanggerang. Orang Jakarta santai di mana? Mall. Tapi itu bagi yang duitnya berlebih dan sudah divaksin. Pantai Jakarta harus ditertibkan kembali. Agar penduduk daratan bisa menikmati laut. Kalau panorama ini dibendung, maka laut yang mampir mengunjungi daratan. Kata media, pesisir Jakarta tenggelam akibat rob sejak 4/12/2021. Atau dalam istilah popular banjir 412. Tapi Badan Penanggulang Bencana DKI menghitungnya dengan jumlah RT. Hanya 28 RT yang kena banjir, sedangkan jumlah RT di Jakarta lebih dari 30 ribu. Kesan yang ingin ditimbulkan dengan hitung-hitungan begini, ini bencana tak seberapa. Ini ciri kebanyakan pejabat era reformasi, menghindar dengan permainan kata-kata. *) Budayawan
Selidiki Lebih Dalam Si Predator Sex
By M Rizal Fadillah Kasus Herry Wirawan (HW) jelas sangat menggegerkan dan masyarakat mengecam dahsyat atas perilaku HW yang memangsa murid atau santrinya tersebut. Sebutannya predator sex. Kasus perkosaan kah? Tampaknya bukan. Pengadilan harus membuktikan ada perkosaan atau tidak. Kasus HW tidak bisa dilihat semata dari sisi pelanggaran hukum tetapi berspektrum lebih dari itu. Ada aspek sosial dan keagamaan. Bagaimana ada sebuah lembaga pendidikan yang tidak memiliki tim pendidik selain yang bersangkutan? Bagaimana lingkungan sekitar tidak merasakan keberadaan lembaga tersebut, sehingga dari 35 santriwati yang ada tidak satupun santri berasal dari lingkungan terdekat. Padahal HW ini adalah Ketua Pokja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Kemenag. Inilah lembaga misterius yang mengajarkan entah apa. Mengapa hanya santriwati yang sekolah di sana dengan guru satu-satunya laki-laki. Bukan hanya motif guru "pemerkosa" yang harus diperiksa tetapi motif orang tua menitipkan puteri-puterinya nya pun dinilai aneh. Mungkinkah ada komunitas tertentu yang berada di ruang lingkup "pendidikan" tersebut? Kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Buka selebar-lebarnya. Mau pesantren, boarding school atau apapun namanya nyatanya Herry Wirawan (HW) telah merusak umat. Biarlah hukum berjalan di ranahnya, tetapi aspek sosial keagamaan harus ikut bergerak. MUI dan Ormas keagamaan dituntut untuk terjun menyelidiki. Tercium aroma kesesatan di dalam lembaga yang berada di bawah pengawasan Kemenag tersebut. Kemenag tentu memiliki data yang cukup. Tiga pertanyaan mendasar untuk mengejar lebih dalam perbuatan si predator seks ini. Pertama, apakah terjadi pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga memenuhi apa yang disebut dengan "pemerkosaan" masif, berulang, dan banyak korban? Kedua, adakah itu semata hubungan perzinaan atas dasar rayuan atau suka sama suka. HW berdosa atas hukum perzinaan. Melanggar agama dan hukum positif. Berhubungan dengan anak di bawah umur lagi. Ketiga, jika ternyata HW maupun santriwati binaannya itu merasa hubungan intim dijalankan dalam bingkai doktrin keagamaan dimana baik HW maupun korban ternyata merasa "nyaman-nyaman" saja, maka indikasinya adalah ada pemahaman keagamaan sesat HW yang didoktrinkan kepada anak binaannya apakah "milkul yamin" atau nikah mut'ah ajaran Syi'ah. Benar bahwa anak-anak di bawah umur sebagai korban harus dilindungi, tetapi masyarakat khususnya umat Islam berhak untuk tahu dan waspada atas "sistem" yang berjalan di dalamnya. Bagaimana bisa pula Pemerintah mengeluarkan dana bantuan atas lembaga pendidikan di Cibiru yang konon tidak berizin? Semoga tidak menjadi skandal. Bongkar penyimpangan dan usut tuntas perbuatan yang telah mengatasnamakan agama ini. Siapapun yang terlibat harus ikut bertanggung jawab. Jangan biarkan peristiwa keji seperti ini berlalu begitu saja. Kejahilan harus diberantas dan kejahatan harus ditindak tegas. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Presidential Threshold Dinilai Memunggungi UUD 45
Jakarta, FNN - Konsep presidential threshold mereduksi kedaulatan rakyat dan memunggungi UUD. Ambang batas kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden, dinilai justru telah membatasi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Presidential Threshold menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih secara lebih demokratis seperti tertuang di Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Sorotan terhadap presidential threshold itu merupakan kesimpulan dari Seminar Nasional dan Call For Papers kerja sama Badan Pengkajian MPR RI dengan Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, dan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia di Surabaya (12/12). Kegiatan bertajuk “Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi,” ini dibagi dalam empat panel. Belasan pakar berpartisipasi. Antara lain, ahli hukum tata negara Prof Zainal Arifin, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Ketua MASIKA ICMI dan Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Ismail Rumadhan. Dalam sambutannya, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Tamsil Linrung menyatakan bahwa pandangan pakar hukum tata negara sangat dibutuhkan dalam proses penyempurnaan konstitusi. Baik secara konseptual, maupun koreksi di tingkat implementasi. “MPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi membentuk UUD, terus melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan dengan prinsip keterbukaan. MPR membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat dan terutama para ahli,” imbuh Senator Dewan Perwakilan Daerah ini. Dari kajian yang cermat dan mendalam, ditemukan indikasi bahwa salah satu persoalan kenegaraan yang terjadi saat ini disebabkan oleh implementasi UUD yang tidak konsisten. Menerjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Menyikapi hal itu, MPR dapat merekomendasikan untuk penyempurnaan Undang-Undang, atau bahkan amandemen UUD agar tidak menimbulkan tafsir beragam seperti presidential threshold yang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. Menurut Tamsil, salah satu hal yang saat ini menjadi sorotan dan koreksi masyarakat dan terutama para pakar, adalah presidential threshold. Hal itu lantaran mekanisme tersebut terlalu prematur untuk menyaring bakal kandidat yang akan berkontestasi di pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi hasil Pemilu periode sebelumnya yang jadi acuan. “Seharusnya, Pilpres itulah yang menjadi mekanisme penyaringan. Bukan ditapis sejak awal pendaftaran kandidat sehingga pilihan sangat terbatas. Bahkan menu itu terkesan dipaksakan untuk disajikan kepada pemilih. Skenario tersebut berpotensi memunculkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Apalagi bila melihat komposisi politik saat ini.” tegas Tamsil. Pencalonan presiden dan wakil presiden semestinya dibuka seluas-luasnya untuk putra putri terbaik bangsa. Presidential threshold dinilai menyimpang dari spirit yang diusung oleh sistem demokrasi di Indonesia. Karena itu, MPR proaktif mendalami isu ini dalam rangka penyempurnaan implementasi demokrasi di Indonesia. Tamsil juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah konstitusional dalam merespons persoalan presidential threshold ini dengan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Kelompok DPD di MPR ini melihat MK telah punya keberanian baru dalam membuat terobosan. Pernyataan tersebut berkaca pada keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. Hal itu merupakan angin segar dalam membenahi konstitusi secara menyeluruh. Termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. (sws)
Peserta Sagara Film Festival Membludak, Deddy Mizwar: Mari Kita Gelorakan Budaya Indonesia
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Sagara Film Festival, yaitu ajang lomba film pendek dengan durasi maksimal 10 menit. Sagara Film Festival ini diselenggarakan Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelora yang dipimpin aktor kawakan pemeran Jenderal Nagabonar, Deddy Mizwar. "Seluruh peserta dipersilahkan memposting film pendeknya di Instagram masing-masing dengan durasi maksimal 10 menit," kata Deddy Mizwar dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021). Adapun tema film pendek tersebut adalah Show Your Culture With Short Movie". "Indonesia kaya budaya, lewat film pendek kita gelorakan budaya indonesia lewat karya anak muda," katanya. Menurut Deddy Mizwar, Sagara Film Festival sudah dilaunching pada 28 Oktober 2021 lalu, bertepatan dengan Milad ke-2 beberapa waktu lalu. "Pendaftaran di buka sampai tanggal 30 November 2021 lalu, dikarenakan antusiasme peserta yang sangat luar biasa, maka panitia memperpanjang masa pendaftaran sampai 10 Desember 2021," ujar Deddy Mizwar. Wakil Ketua Umum Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora Ahmad Yani mengatakan, antusias peserta untuk mengikuti Sagara Film Festival ini besar sekali. "Saat ini sudah terkumpul 90 Film dari seluruh Indonesia yang terdaftar dalam kegiatan ini," kata Ahmad Yani. Saat ini seluruh film yang masuk sedang dinilai oleh tim juri. Adapun tim juri yang terlibat sebagai berikut: Aktor dan sutradara senior Deddy Mizwar menjadi juri kehormatan. Kemudian tim juri lainnya adalah Andy Shafik (Film Produser) Bid Seni Budaya dan Ekraf, Hadriunus Eko Sunu (praktisi film dan akademisi film Institut Kesenian Jakarta) Owner Synchronize Sound. Lalu, Endjah Prabowo (praktisi Film dan asosiasi Indonesia Film Editor) dan Abel, founder Kembangin.id dan Bidang Seni Budaya & Ekraf. Kegiatan selanjutnya adalah Online Workshop sesi 2 pada tanggal 23 Desember 2021 dan acara puncak penganugerahan Sagara Film Festival akan di selenggarakan pada 8 Januari 2022 mendatang. Menutup sesi pendaftaran pada Sabtu (11/12/2021) lalu, Sagara Film Festival menyelenggarakan rangkaian acara yakni Online Workshop 'Bikin Film Yuk'. Workhsop ini diisi Deddy Mizwar (aktor & sutradara senior) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora. Pembicara lain, yakni Dalillah Nurhasanah (Influencer), Host Swadika Yanavi (announcer), Sektretaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN. (sws)
Posko Kolaborasi Relawan Blue Helmet di Lumajang Dapat Dukungan Luas
Jakarta, FNN - Posko Kolaborasi Relawan yang didirikan Blue Helmet di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur secara terus menerus mendapatkan bantuan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga, instansi pemerintah dan para donatur. Sebab, selain menyalurkan bantuan untuk korban erupsi, Posko Kolaborasi memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang bertugas di lapangan. "Posko Kolaborasi Relawan yang didirikan Blue helmet di Lumajang menyiapkan makan dan minum 3x sehari untuk para relawan dari berbagai lembaga, organisasi dan komunitas," kata Sufiadi Barmawi, Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021). Menurut Sufiadi, Blue Helmet memang memberi perhatian khusus kepada para relawan karena mereka tulang punggung dalam membantu dan menyelamatkan korban. "Alhamdulilah hingga kini support bantuan dari para donatur terus mengalir.Terima kasih kepada para donatur, semoga menjadi ladang pahala amal jariyah," katanya. Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Timur (Jarim) Muhammad Sirot mengatakan, salah satu layanan unggulan Posko Kolaborasi Relawan Blue Helmet di Lumajang adalah layanan pijat 'plus plus'. "Sssssstt ... Jangan miris dulu ya. Plus plus ini maksudnya layanan pijat capek, plus keseleo, plus nambah 'perkasa. Saya mencoba pijat ini, rasanya enak pool. Apalagi seusai kami tim Blue Helmet melakukan giat membantu para pengungsi di beberapa titik," Muhammad Sirot. Gus Sirot - sapaan akrab Muhammad Sirot mengatakan, pijat sangat diperlukan para relawan, karena mereka ada di garda terdepan membantu dan menyelamatkan para korban. Karena itu, Blue Helmet Jatim menyiapkan posko kolaborasi sebagai wadah koordinasi dan layanan para relawan dari berbagai lembaga dan organisasi. "Termasuk layanan tempat menginap. Banyak relawan datang tanpa punya tempat tinggal. biasanya mereka menggunakan tempat seadanya untuk istirahat," kata Gus Sirot. Posko Kolaborasi menyiapkan layanan nasi bungkus, kopi, teh, STMJ, susu, jahe dan minuman herbal lainnya. Sehingga para relawan menjadi nyaman, meski jauh dari keluarga. Komandan Blue Helmet Jatim Hasan Basori menambahkan, selain mendapatkan bantuan soal sembako, Blue Helmet juga mendapatkan bantuan kebutuhan ibu dan bayi seperti dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI) Kabupaten Pasuruan, Sementara RS Wonolangan Probolinggo memasok obat-obatan dan alat kesehatan, serta siap bekerja sama dengan Blue Helmet dalam memberikan layanan kesehatan. "Demikian juga para santri dari beberapa daerah mewakili pesantren masing masing siap bekerjasama memberikan penyuluhan agama dan penguatan mental spiritual para pengungsi," kata Hasan Basori yang akrab dipanggil Cak Hasan. Di level Rescue, Blue Helmet juga berkerjasama dengan BASARNAS, BNPB, TNI AL serta ORARI. Mereka bahkan menjadikan Posko kolaborasi ini sebagai pusat koordinasi. "Inilah berkah kolaborasi. Rakyat sangat percaya sekecil apapun masalah yang dihadapi bangsa tidak bisa ditangani sendiri. Maka, kolaborasi merupakan energi perekat keutuhan dan kehebatan bangsa. Berkolaborasi adalah cara kami dalam bekerja" tegas Cak Hasan. (sws)
Jalan Khashoggi dan Pohon Rizieq
Oleh Ady Amar *) Di Amerika, tepatnya di Washington DC. Lebih spesifik lagi, di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia, Dewan Kota dengan kesepakatan bulat mengganti nama jalannya menjadi Khashoggi Way. Jamal Khashoggi adalah warga Saudi Arabia, jurnalis The Washington Post, yang dibunuh tanpa bekas di Konsulat Saudi Arabia di Istanbul, Turki. Jasadnya dibuat tanpa bekas, dan itu menurut penyelidikan intelejen Turki, yang mengadakan penyelidikan ditail di gedung konsulat itu. Tidaklah perlu dibahas kerja intelejen yang menemukan temuannya itu. Bukannya tidak penting, tapi untuk menyempitkan pembahasan. Jamal Khashoggi sengaja dihabisi. Simpulannya, ia kerap mengkritisi demokrasi dan hak azasi manusia di asal negaranya. Ada peran intelejen Saudi, dan itu konon atas perintah putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS). Bagitu pula temuan intelejen Amerika, yang setali tiga uang dengan Turki, ada peran intelejen Saudi yang melakukan pembunuhan atas Khashoggi. Amerika menjadikan isu ini jadi sesuatu yang bisa dimainkan untuk kepentingan menekan Saudi pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkannya. Amerika memainkan politik dua kaki. Menekan Saudi soal itu, tapi tidak sampai menyentuh putra mahkota atas pembunuhan terencana itu. Pemberian nama Khashoggi Way, dan itu di depan Kedubes Saudi Arabia benar-benar menampol keras pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Nama itu akan terus dikenang, bahwa ada perbuatan penghilangan nyawa seorang jurnalis, yang itu atas restu "negara". Jamal Khashoggi Way tidak sekadar nama jalan. Tapi sebuah simbol perlawanan atas kesewenang-wenangan penghilangan anak manusia. Simbol yang akan terpateri, bisa jadi sepanjang waktu, bahkan sampai yang terlibat dalam penghilangan nyawa dimatikan Tuhan dengan caranya masing-masing. Pohon Rizieq Lain di Washington DC, lain pula di sekitaran erupsi gunung Semeru. Sebuah pohon utuh masih berdiri di sana. Diatasnya bendera dengan gambar Habib Rizieq Shihab menari-nari diterpah angin. Tidak tahu siapa yang kreatif memasangnya. Ramai muncul di jagat pemberitaan. Ada gambar Habib Rizieq di Semeru, setidaknya itu pemberitaan yang muncul. Tidak tahu siapa yang memasang, meski tidak tahu siapa orangnya, pastilah ia seseorang yang mengidolakannya. Tapi berita lanjutannya tidak mengenakkan. Bukannya bendera Habib Rizieq itu dicopot, seperti hal itu dulu dilakukan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman-- saat ini Kastaf AD berpangkat Jenderal. Tapi justru pohonnya yang ditebang habis. Padahal pohon itu, sebagai makhluk hidup, telah diselamatkan Tuhan. Sehingga tetap berdiri kokoh dari terpaan erupsi dahsyat. Makhluk hidup apapun itu punya hak untuk hidup. Tidak boleh ada yang mematikan dengan sewenang-wenang. Khashoggi di Amerika dihidupkan lewat nama jalan. Namanya tetap dikenal, tidak dimatikan. Meski nyawanya melayang di tangan algojo, konon atas perintah orang kuat. Sedang Habib Rizieq masih segar bugar, tapi hidup dalam penjara. Namanya coba dimatikan. Sebisa mungkin tidak ada gambarnya menyembul di ruang publik. Maka, pohon yang tidak punya salah apapun di seputaran gunung Semeru perlu dibabat, karena jadi cantolan wajah Habib Rizieq, yang itu jadi pemberitaan media. Jamal Khashoggi menjelma jadi nama jalan di Amerika, meski raganya sudah dihilangkan, tapi namanya tetap diingat selamanya. Sedang Habib Rizieq masih bergelut dengan putusan pengadilan tingkat banding, yang tidak semestinya ia dapatkan, dan yang masih belum selesai dijalaninya. Entah sampai kapan... (*) *) Kolumnis
Tak Ada Pilihan Lain, Megawati Harus Capreskan Puan 2024
By Asyari Usman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak punya semua yang diperlukan untuk mengamankan karir politik Puan Maharani. Bu Mega tak punya banyak waktu untuk urusan putrinya itu. Banyak duit, tapi tidak banyak yang lain-lainnya. Kalau Bu Ketum serius ingin melihat Puan masuk ke Istana, maka Pilpres 2024 adalah momen yang terbaik, terkuat, tersolid, dan paling pas. Tak lebih, tak kurang. Mari kita lihat beberapa kalkulasi. Pertama, Bu Mega tidak punya kemewahan waktu. Beliau telah mencapai usia 74. Artinya, Pilpres 2029 sangat jauh di depan. Bu Mega akan berusia 83 tahun. Pilpres 2029 tak terlihat lagi. Memang betul bahwa “life expectancy” (harapan hidup) adalah hak prerogatif Allah Yang Maha Kuasa. Bisa saja Bu Mega mencapai usia 100-an. Wallahu a’lam. Tapi, dalam hitungan normal, 2029 sama seperti “a bridge too far” bagi Bu Mega. Ibarat kejaran harimau, jembatan itu terlalu jauh untuk mengantarkan Puan selamat ke seberang. Kedua, seiring dengan perjalanan waktu yang semakin tak bersahabat pada Bu Mega, maka secara natural kemampuan fisik dan mental beliau pun akan berkurang. Akan menurun drastis. Ini berarti cengkeraman Bu Ketum atas PDIP akan menjadi sangat rapuh. Dan bisa saja lepas. Tidak lagi bisa mendikte partai seperti sekarang ini. Jika asumsi yang sangat berdasar kuat ini terjadi, berarti Pilpres 2029 tidak akan membawa harapan apa-apa untuk Puan. Ketiga, klanisasi (pengelompokan) di internal PDIP akan semakin dinamis. Para kader yang merasa potensial akan berlomba naik ke atas. Tak terelakkan. Sebab, selama ini faktor solidasi partai seratus persen karena Bu Mega. Kalau dia tidak lagi kuat secara fisik dan psikis, PDIP terancam pecah. Puan, Hasto, atau siapa pun yang lainnya tak akan mampu mengikat PDIP. Karena prediksi seperti inilah Ganjar Pranowo percaya diri melawan Bu Mega. Ganjar bisa melihat PDIP bisa dia kuasai pasca-Megawati. Karena alasan-alasan di atas inilah Bu Mega harus menjadikan Puan sebagai capres 2024. Tidak punya pilihan lain. Maju atau tidak, taruhannya sama saja. Malahan, maju sebagai capres masih punya peluang untuk jadi sepanjang Bu Mega bisa “merawat” basis-basis utama PDIP. Tentu ini maksudnya adalah “hubungan baik” dalam bentuk kesejahteraan simpul-simpul akar rumput Banteng. Pilpres 2024 adalah hidup-mati Puan Maharani. Itu juga artinya adalah hidup-mati Bu Mega. Beliau harus “gaspol”. Now or never. Kalau Bu Mega betul-betul sayang sama Puan, inilah saatnya berhabis-habis. Tak ada pilihan lain. Setelah 2024, jangankan Puan, PDIP pun bisa lenyap dari bentuknya yang ada saat ini. *) Wartawan senior FNN
Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin
Oleh Ridwan Saidi *) Penyanyi dangdut Titing Jenny memulai karir 1966, tahun lahirnya Orde Baru. Titing beken sebagai penyanyi dangdut, selain Elvy Sukaesih. Kalau Rhoma Irama Raja Dangdut. Foto atas Rhoma Irama, kanan dan Ridwan Saidi, kiri. Wilayah pengaruh Rhoma seluruh penggemar dangdut di Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sebelum genre penyanyi di atas, ada bintang musik Melayu yang beken pada 1950-an bernama Munif Bahaswan. Pada tanggal 8/12/2021 Munif wafat. Saya berduka. Zaman Menteri Penerangan Mashuri lagu Rhoma Rupiah dilarang siar di TVRI dan RRI. Ketika Golkar membentuk artis Safari, Rhoma tak mau ikut, dan menurut Rhoma, penyanyi pop Vivi Sumanti juga tidak. Tanggal 15 Maret 1982 kampanye perdana PPP di lapangan Banteng diperkuat kehadiran Rhoma dan Soneta Grup. Pengunjung tumpah ruah, yang menurut harian Kompas 19/3/82, ada 500.000 orang. Di depan massa dalam pidato kampanye saya keluarkan yel yel: Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Diikuti ratusan ribu pengunjung yang nyaris histeris. Beberapa hari kemudian Rhoma kontak aku menyatakan tertarik dengan yel yang aku bawakan di Banteng, Rhoma ingin angkat itu menjadi lirik lagu. Tafadhal, Ji. Kataku menyilahkan. Tak lama lagu dangdut Yang Kaya Makin Kaya beredar dan masyarakat menyambut, tapi rezim Orba tak suka. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lirik yang asyik: Yang penting bisa kaya Paling juga dipenjara. (Kecil). Pada zaman Revolusi Fisik juga ada lagu yang dilarang. Bukan oleh pemerintah RI, tetapi oleh kaum ibu. Lagu ini biasa dinyanyikan anak tanggung beramai-ramai sambil jalan santai. Kalau pas ada ibu lagi pegang ember berisi air kami pasti diguyur. Lirik lagunya: "Potong-potong roti Roti campur mentega Belanda ude pergi Ninggalin janda-janda." Daag mevrouw. *) Budayawan
Aplikasi GetRich Bobol Miliaran Dana Member
Jakarta, FNN - Aplikasi (APK) Getrich Indonesia kini digugat oleh para membernya yang telah menjadi korban penipuan perusahaan bisnis ecommerce berbasis aplikasi. Mereka yang tertipu berencana melaporkan kasus penipuan itu ke Siber Polda Metro Jaya. Melansir keterangan salah satu member yang menjadi korban, dijelaskan bahwa Aplikasi GetRich menyatakan sebagai Platform E Commerce adalah model bisnis terbaru dalam menghasilkan uang. Kegiatan seluruh member disebut sebagai karyawan dan saat bergabung diwajibkan untuk menyetorkan dana yang besarnya sesuai Level VIP yang akan dipilih. Level VIP I deposit sebesar Rp. 550.000, VIP2 Rp. 1.800.000, VIP3 Rp. 9.000.000, VIP4 Rp.18.000.000, VIP5 Rp. 26.000.000, VIP6 Rp. 49.500.000, VIP7 Rp. 117.000.000. "Saat ini anggota karyawan GetRich sudah mencapai 6.600 member lebih dan bisa dibayangkan dana yang masuk dan dibawa lari mencapai puluhan miliar," terang Hery salah satu korban GetRich. Sedangkan GetRich Indonesia dikelola oleh Cindy selaku Senior Manager, Anni dan Maria yang menjabat sebagai administrator. Ketiganya segera dilapokan ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hery mengatakan dia bersama kedua rekannya Denny Krisna dan Ibrohim bergabung dengan GetRich sejak September 2021 dan telah merekrut bawahan mulai dari level VIP I hingga VIP6 dan masing-masing telah menyetorkan dana deposit sebesar Rp 600 ribu sampai Rp. 50 juta mengikuti semua aturan main yang ditetapkan GetRich. Kemudian, kata Hery pada pertengahan November 2021 bawahan yang sudah berjumlah 150-200 orang mulai aktif menjadi karyawan GetRich dan proses penarikan gaji dari perusahaan masih bisa dilakukan. Barulah setelah pertengahan November 2021 hampir seluruh anggota tidak bisa menarik dana mereka yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak GetRich. "Setiap ada penarikan GetRich menerapkan aturan baru seolah mempersulit seperti kewajiban merekrut anggota baru. Aturan ini tidak pernah ada sebelumnya dalam peraturan GetRich. Banyak aturan baru yang terus ditetapkan pada saat member ingin menarik dana mereka," ujarnya. Lanjut Hery, salah satunya yang terakhir, pihak GetRich menerapkan aturan pembayaran saluran hijauan yang diistilahkan oleh mereka sebagai pajak agar para member bisa menarik dana mereka. Bahkan aturan baru terus diterapkan yang semula tidak ada dan terjadi ketika para member ingin menarik dana mereka. "Karyawan dibayar dengan dana deposit mereka sendiri, ini penipuan karena terakhir, administrator yang bernama Maria mengumumkan perusahaan GetRich ditutup. Lantas kemana dana-dana para member. Kami akan bawa masalah ini ke Unit Siber Polda Metro Jaya,"tegasnya. Hery mengestimasi jumlah member yang menjadi korban ada ribuan. Jika dihitung jumlah kerugian yang diderita 6.600 member maka nilainya bisa mencapai puluhan miliar. "Tidak ada itikad baik dari pihak GetRich untuk mengembalikan dana member malahan mereka mengumumkan menutup perusahaan sepihak dan administrator malah menawarkan platform aplikasi baru tanpa merasa bersalah dan tidak bertanggungjawab,"tukasnya. Infromasi penutupan GetRich, kata Hery disampaikan oleh Maria sebagai administrator melalui Group WhatsApp hanya berselang beberapa jam setelah dia mengumumkan pembayaran saluran hijau dan ancaman adanya tindakan yang akan menghanguskan saldo akun bagi mereka yang tidak membayar. "Halo Sobat, sekarang saya ingin memberi tahu Anda kabar buruk bahwa GR ditutup dan orang yang bertanggungjawab telah pergi. Saya juga korban GR," tulis Maria pada Sabtu (19/12/21) pukul 19.03 WIB. Selain mengumumkan penutupan GetRich, Maria juga mengajak member untuk bergabung dengan perusahaan serupa dengan platform yang berbeda dengan gaya seperti yang dijalankan oleh GetRich sebelumnya. Maria sendiri setelah dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu dan hanya menjadi korban. "Saya tidak bekerja di GR lagi, jangan membahas masalah GR. Saya tidak tahu, saya sama seperti anda, juga diperkenalkan oleh seorang teman dan sekarang saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya juga korban, tidak ada yang menanggung kerugian saya. Sekarang saya hanya bisa memikirkan cara menghasilkan uang sendiri," tulis Maria pada Sabtu (11/12) melalui pesan singkatnya saat dikonfirmasi untuk mempertanggungjawabkan masalah dana member yang masih ada di GetRich dan belum dibayarkan dan penutupan aplikasi sepihak. Hingga berita ini diturunkan, redaksi FNN masih terus mengkonfirmasi Cindy yang ditengarai juga menjabat sebagai salahsatu Direktur GE Indonesia. (bunayya saifuddin) 121121.
Tegakkan Kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara!
Oleh Marwan Batubara (IRESS, Deklarator KAMI) Pada awal Desember 2021 rakyat tersentak berita Reuters perihal protes dan permintaan China agar Indonesia menghentikan eksplorasi migas di Laut Natuna Utara, LNU (1/12/2021). Reuters mengungkap pula protes China atas latihan perang bersama TNI-AD dan milter Amerika Serikat (AS), bertajuk Garuda Shield XV, yang digelar 1-14 Agustus 2021. Karena nota diplomatik tertutup, kita tidak paham bagaimana reaksi pemerintah atas protes China ini. China memprotes Indonesia mengeksplorasi migas di LNU (oleh kontraktor Premier Oil) karena China mengklaim LNU masuk wilayah Laut China Selatan (LCS). Klaim sepihak ini didasarkan pada penetapan garis batas LCS berupa “sembilan garis putus-putus”, yang menyatakan lapangan Migas Tuna di LNU masuk teritori China. Sedangkan “sembilan garis putus-putus” ditetapkan atas dasar wilayah laut tersebut merupakan “traditional fishing ground” bagi nelayan China. Jika dibiarkan, klaim sepihak China ini akan mencaplok sekitar 83.000 km2 wilayah yurisdiksi Indonesia (30% luas perairan Natuna), termasuk Blok migas Natuna Timur (NT) yang menyimpan sekitar 46 triliun cubic feet (TCF) gas. Beberapa narasumber Reuters menyebutkan bahwa protes China telah terjadi beberapa kali sejak awal tahun 2021. Jika belakangan protes China atas latihan militer TNI-AD dengan militer AS juga terungkap, maka artinya protes tersebut juga terjadi sebelumnya, yakni sekitar bulan Agustus/September 2021, berdekatan dengan saat latihan bersama digelar. Kedua protes China ini, yang terjadi sejak awal 2021 hingga Agustus/September 2021, perlu kita rangkai dan analisis dengan insiden “kapal riset” China yang terjadi bulan-bulan berikutnya. Pada bulan September-Oktober 2021, terjadi insiden masuknya kapal riset Hai Yang Di Zhi 10, dikawal oleh Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 4303 dan 4 kapal perang ke wilayah LNU. Tujuan utama kapal-kapal China ini melakukan survei laut, guna pemetaan potensi migas di wilayah LNU. Secara provokatif kegiatan ini, tepatnya terjadi sejak 30/8/2021 hingga 20/10/2021, dikawal oleh kapal-kapal penajaga pantai dan perang. Aktivitas riset kapal China di ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif) Indonesia ini jelas *ilegal* karena dilakukan tanpa izin. China telah melanggar kedaulatan RI sesuai Pasal 56 ayat 1, 240, 244 dan 246 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut) Tahun 1982. China juga telah melanggar Pasal 7 UU No.5/1983 tentang ZEEI, yang mengatur tentang kegiatan penelitian ilmiah di ZEE. Kegiatan China ini juga berpangkal pada klaim sepihak yang menyatakan wilayah LNU sebagai teritori China. Merujuk ke belakang, sebenarnya klaim sepihak enam garis putus-putus telah dibatalkan putusan arbitrase internasional saat Indonesia menggugat masuknya kapal China ke wilayah LNU pada 2016. Itu sebabnya, saat kapal nelayan dan Coast Guard China memasuki LNU pada 19-24 Desemeber 2019 lalu, Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui klaim “sembilan garis putus-putus” dan tidak ada negosiasi dengan China. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan (4/1/2020). Namun, pada insiden terakhir, Agustus-Oktober 2021, masuknya kapal survei bersama 4 kapal perang China ke wilayah LNU, Pemerintah RI gagal bersikap terhormat dan berdaulat. Reaksi maksimal hanya muncul dari Menko Marves Luhut B. Panjaitan (LBP). Kata LBP (saat berkunjung ke Catholic University, AS): “Semua dokumen, semua hukum internasional telah tersedia – kami hanya menghormatinya. Kami berdiskusi dengan mitra kontak kami di China, kami setuju untuk tidak setuju di beberapa area, tetapi saya pikir kami mampu mengelola sejauh ini. Kami tidak merasa memiliki masalah dengan China” (11/10/2021). Jika dihubungkan dengan protes-protes China yang terekspos awal Desember 2021, maka kegiatan kapal survei China ini memperlihatkan adanya eskalasi arogansi. Sesuai waktu insiden, *pertama* China memprotes latihan perang RI-AS, yang digelar di Baturaja (Sumsel), Amborawan (Kaltim), dan Makalisung (Sulut). *Kedua*, Cina memprotes eksplorasi lapangan Migas Tuna, LNU dalam ZEE Indonesia. *Kedua* protes ini ini merupakan intervensi dan arogansi terhadap NKRI, yang diekspresikan dalam bentuk nota diplomatik. Namun, pada insiden *ketiga*, dengan mengirim kapal survei yang dikawal kapal perang, jelas China telah memperlihatkan peningkatan level ekspresi sikap, dari nota diplomatik menjadi tindakan nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa China merasa mampu mempengaruhi dan mengendalikan Indonesia, atau bisa pula dinilai bahwa sejumlah pemimpin Indonesia berada di bawah kendali China. Sehingga China merasa leluasa dan tidak khawatir mendapat reaksi atau perlawanan guna menjalankan agenda-agenda ekspansifnya. Harap dicatat, pada insiden survei laut, China datang dengan 4 kapal perang. Survei dilakukan bukan hanya ukuran “hari”, tetapi lebih dari sebulan! Kegiatan berlangsung di depan mata dengan leluasa di wilayah kedaulatan NKRI. Di sisi lain, sikap Pemerintah RI justru tidak jelas. Tak ada sepatah kata pun muncul dari Presiden Jokowi. Reaksi maksimum hanya datang dari Menko LBP, pernyataan saling tahu-menahu, saling menghormati. Apalagi kalau rakyat berharap ada protes keras atau mengirim kapal perang guna mengusir kapal China. No way! Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA migas umumnya dimulai dengan “desk study” dan survei lokasi. Kegiatan ini akan berlanjut ke tahap eksplorasi. Jika China telah memulai dengan survei laut di LNU, maka langkah logis berikut adalah eksplorasi, pemboran migas di wilayah LNU. Saat China mensurvei LNU, Menko LBP hanya bersikap saling menghormati dan Presiden Jokowi diam, tanpa sedikitpun menunjukkan kedaulatan NKRI. Jika kelak China melakukan eksplorasi, apakah Indonesia siap dan mampu bertindak untuk menggagalkan? Jangan-jangan, seperti kata LBP, pemerintah masih menghormat, atau malah takut protes! Faktanya Indonesia telah tersandera berbagai program investasi dan utang pada China. Sejumlah oknum pejabat terkesan “bersandiwara”, memilih bersikap “wise” guna menjaga hubungan dengan “mitra datang”. Tapi, mungkin pula ada penyusup jadi agen dan pengkhianat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah guna memuluskan agenda ekspansif China. Kekuatan perang pun sangat terbatas. Jika demikian, jatuhnya blok-blok migas, terutama Natuna Timur yang bernilai ekonomis sekitar Rp 6.000 triliun (diuraikan pada tulisan IRESS 29/10/2021) hanya tinggal menunggu waktu. Dipahami, sengketa perbatasan jarang mengganggu hubungan baik atau menimbulkan perang. Umumnya hal itu terjadi jika masing-masing negara punya dignity dan berdaulat penuh. Namun, jika hubungan bernuansa timpang, atau layaknya “subordinate” yang tak berdaya dan tersandera di hadapan “master”, maka memang perang tidak terjadi, tapi kedaulatan akan terlecehkan dan sebagian wilayah pun dicaplok negara bernafsu ekspansif. Sengketa LNU telah diputus lembaga PBB, namun China tetap menolak China dengan arogannya. Ekspresi arogansi menunjukkan tren meningkat. Sebaliknya, sikap pemerintah tak jelas dan menunjukkan tren melemah. Jangankan mengirim armada maritim guna mengusir kapal survei China, hanya untuk melawan protes China saat Premier Oil mengeksplorasi lapangan Tuna saja, terkesan pemerintah hanya melawan via “pinjam” tangan Anggota DPR. Sebelum terlambat, kita menuntut Pemerintah Jokowi bersikap tegas, independen dan berdaulat. Presiden Jokowi harus bersuara memenuhi aspirasi MAYORITAS rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, apalagi China. Kebijakan NKRI di LNU bukan untuk dikompromikan atau bahkan didikte China atas alasan apapun, termasuk atas alasan investasi, dukungan utang, mitra dagang, dll. DPR harus segera memanggil pemerintah untuk membuka isi nota protes dan jawaban pemerintah atas protes China selama 2021. Kapan DPR dan Presiden Jokowi siap tegakkan kedaulatan NKRI melawan arogansi China? (sws)
Dinamika Gerakan Politik Perempuan Indonesia
Jakarta, FNN - Berdasarkan rekaman sejarah Tanah Air, kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam kancah gerakan politik salah satunya muncul melalui keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI yang didirikan pada 17 Agustus 2000 merupakan wadah perjuangan perempuan lintas partai politik dan para aktivis perempuan dari beragam organisasi masyarakat sipil. Mereka bersinergi mendorong peningkatan keterwakilan para perempuan Indonesia di lembaga-lembaga pengambil keputusan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif, bahkan lembaga strategis lainnya. Aktivis perempuan yang juga merupakan salah satu pendiri KPPI, yaitu Miranty Abidin saat menjadi pemateri dalam webinar nasional Koalisi Perempuan Indonesia bertajuk “Refleksi 20 Tahun Gerakan Politik Perempuan” dipantau dari Jakarta, Sabtu (11/12), mengatakan salah satu langkah yang diambil pihaknya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia adalah pembuatan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam pembuatan undang-undang tersebut, KPPI melewati perjalanan yang cukup berat untuk mendorong kuota keterwakilan perempuan dapat mencapai 30 persen. Perjalanan itu tidak mudah, ujar Miranty Abidin, karena politik di Indonesia cenderung bersifat "sangat maskulin". Dengan demikian, lanjut dia, perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruang di kancah politik. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPI pun membuktikan langsung kualitas dan semangat dari para perempuan demi memperjuangkan kesempatan mereka bergabung di kancah politik. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Pemilu, KPPI juga bekerja sama dengan organisasi perempuan Iainnya untuk mengajak para anggota legislatif agar menyetujui Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 bahwa partai politik diharapkan menominasikan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota Iegislatif. Sesudah UU tersebut disahkan, para anggota KPPI, baik secara pribadi maupun kolektif, terus memengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya partai politik agar senantiasa menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Dinamika perjuangan perempuan di kancah politik Sampai hari ini, seperti yang diamati oleh Koalisi Perempuan Indonesia, dua dasawarsa telah berlalu dengan segala dinamika pasang surut perjuangan politik perempuan yang diperjuangkan oleh KPPI. Refleksi terhadap perjalanan tersebut pun mengangkat sejumlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPPI ke permukaan, mulai dari kesetaraan gender yang belum terimplementasikan sepenuhnya hingga yang menjadi sorotan utama, yakni 30 persen keterwakilan perempuan di bidang legislatif yang dinilai masih sulit untuk terpenuhi. Hal senada diungkapkan pula oleh Miranty Abidin. Menurutnya, kesempatan yang diberikan undang-undang bagi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen itu sebenarnya hanya menjadi titik awal. Setelahnya, gerakan para perempuan di dunia politik memang akan menghadapi berbagai tantangan. Setelah para perempuan bergabung di ranah politik Tanah Air, mereka akan menghadapi perjuangan sebenarnya. Perjuangan itu di antaranya adalah mendukung dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Contohnya, perjuangan para perempuan di dunia politik, khususnya legislatif, tetap harus dilanjutkan dengan memetakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dari masa ke masa beserta dukungan dan solusi yang ditawarkan. Lalu, pemetaan tersebut perlu dituangkan ke dalam undang-undang. Di samping itu, Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia Ani Soetjipto menilai perjalanan dinamika politik perempuan di Indonesia pada saat ini memang terasa semakin senyap. Dibandingkan pada masa awal kelahiran KPPI, dinamika politik para perempuan di masa lalu jauh terasa lebih bergairah daripada sekarang. Kemudian, Ani Soetjipto yang juga merupakan inisiator pembentuk KPPI menjelaskan bahwa dibangunnya organisasi tersebut sebetulnya bercita-cita untuk membuka akses seluas-luasnya bagi para perempuan Indonesia, terutama mereka yang telah bergabung ke dalam partai politik untuk dipromosikan sebagai calon legislatif. Setelah itu, mereka juga dididik dengan pendidikan politik yang baik. Langkah-langkah tersebut, ditujukan agar para perempuan Indonesia yang bergabung ke dalam dunia politik mampu menjadi aktivis yang tangguh. Mereka menjadi sosok yang tangguh dengan perspektif keberpihakan kepada isu strategis tentang perempuan, terutama bagi kalangan yang termajinalkan. Atasi perjuangan semakin senyap Ani Soetjipto mengamati bahwa salah satu faktor penyebab semakin senyapnya peran perempuan dalam dunia politik Indonesia adalah ruang gerak mereka di kancah politik yang menjadi semakin sempit pada saat ini. Sempitnya ruang gerak itu diakibatkan oleh perubahan peta politik yang menjadi lebih tertutup. Dengan demikian, kata dia, organisasi masyarakat sipil pun menjadi dilemahkan pengaruhnya. Lalu, peran partai politik menjadi tumpul dalam mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuatan eksekutif. Bahkan, kata Ani Soetjipto, para perempuan yang merupakan aktivis dan tergabung dalam partai politik cenderung terpengaruh pula pada perubahan peta politik tersebut. Akibatnya, suara-suara rakyat yang kritis pun menjadi semakin lemah untuk didengarkan. Hal-hal yang dipaparkan Ani Soetjipto di atas dapat dipahami sebagai wujud nyata tantangan dinamika politik para perempuan di Indonesia pada saat ini, bahkan ke depannya. Untuk mengatasinya, dia mengimbau seluruh perempuan di Indonesia, terutama para aktivis perempuan dan anggota perempuan partai politik dapat bersinergi dalam menyelesaikan perubahan-perubahan peta politik yang ada. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pun dapat menjadi wadah yang mampu menampung seluruh keinginan baik para perempuan untuk memenuhi keterwakilan kaumnya di ranah politik, lalu memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, bahkan menjangkau dukungan-dukungan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas. Ketua Subkomisi Divisi Pendidikan Komnas Perempuan periode 2015-2019 Masruchah pun menegaskan sejatinya kehadiran KPPI merupakan pintu masuk bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis negara yang memiliki mimpi mulia menghadirkan keadilan yang substantif bagi perempuan, bahkan rakyat Indonesia. Namun tentunya, pintu masuk yang tersedia itu akan lebih berarti dan berdaya guna apabila para perempuan Indonesia menyadari pentingnya peran mereka, tidak hanya peran untuk memperjuangkan hak sesama perempuan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. (sws)
Dukcapil Terbitkan 960 Dokumen Pengganti Bagi korban APG Semeru
Jakarta, FNN - Tim Dukcapil peduli bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru (3676 mdpl) dalam dua hari terakhir telah menerbitkan sebanyak 960 dokumen pengganti untuk warga yang menjadi korban bencana. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu, mengatakan bahwa dirinya telah memberangkatkan tim untuk melakukan pelayanan jemput bola pencetakan dokumen kependudukan pengganti bagi korban bencana. "Terkait bencana kita harus selalu proaktif terutama sekarang bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Tolong tim yang sudah dibentuk untuk segera koordinasi dengan dinas dukcapil setempat. Lakukan layanan penggantian dokumen yang rusak akibat bencana tanpa diminta penduduk," ucap dia. Tim dukcapil telah memberikan layanan berupa perekaman KTP elektronik kepada dua penduduk, mencetak KTP elektronik sebanyak 22 keping, pencetakan KK pengganti yang rusak akibat erupsi sebanyak 822 lembar. Tim juga melakukan pencetakan akta kelahiran sebanyak 84 lembar dan pencetakan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 30 keping. Atau, total seluruhnya yang telah diterbitkan tim dukcapil yakni sebanyak 960 dokumen kependudukan. Kemudian, tim dukcapil juga menerbitkan akta kematian bagi korban meninggal yang saat ini berada di RSUD dr Haryoto, dan RS Bhayangkara Tirta Yatra, Lumajang. Tim Dukcapil masih akan terus bekerja di daerah bencana hingga Selasa 14 Desember 2021. Bila masih diperlukan, Ditjen Dukcapil akan menerjunkan petugas berikutnya hingga keadaan kembali kondusif. Tim Dukcapil itu bergerak cepat membuka posko layanan pencetakan dokumen kependudukan bagi korban korban APG Gunung Semeru, di Balai Desa Sumberwuluh dan Balai Desa Penanggal sejak Kamis 9 Desember 2021 mulai pukul 09.30 WIB. (sws)
Gus Muhaimin: Peran Wartawan Parlemen Sangat Penting Angkat Citra DPR
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan peran wartawan parlemen sangat penting dalam mengangkat citra DPR. Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa DPR RI membutuhkan dukungan wartawan dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih, kata dia, mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh DPR. "Tentunya kami memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR RI yang merupakan sumbangsih untuk membuat Indonesia ke depan makin baik," kata Gus Muhaimin. Sebagai lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia, DPR RI tidak pernah luput dari terpaan isu negatif. Gus Muhaimin Iskandar menyatakan meningkatkan kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat. "Tentu saja meningkatkan kinerja dan juga citra DPR RI ini tidak mudah. Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI," katanya. Menurut dia, peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan, baik yang bersifat cetak, siaran televisi, radio, maupun media sosial, yang dikelola secara profesional, akan mampu mendukung DPR RI ke depannya dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. "Saya tidak tahu apakah lembaga surveinya yang keliru atau DPR-nya keliru, hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah," ucapnya. Padahal, kerja-kerja DPR selama ini, menurut dia, cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak bekerja dari rumah WFH, DPR tidak bisa WFH total, harus tetap ada yang bekerja di kantor. "Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini," kata Gus Muhaimin. Sementara itu Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendorong wartawan parlemen untuk menginformasikan seluruh kegiatan DPR RI dengan narasi yang baik. "Wartawan parlemen harus bagus menginformasikan setiap kegiatan DPR. Mau kritik DPR, ya, boleh saja diberitakan, tetapi kritik yang membangun. Jadi, angkat harkat dan martabat DPR," kata Dimyati. Ia mendorong wartawan parlemen mengedepankan pengetahuan atau transfer of krowledge dalam setiap pemberitaan terkait dengan DPR RI. Di sisi lain, Dimyati juga meminta mereka untuk lebih kreatif dalam menyajikan setiap pemberitaan DPR RI. "Coba buat yang lucu-lucu juga, seperti Pak Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) ini banyak kartunnya bagus. Jadi, tidak hanya melulu pemberitaan, tetapi juga yang kreatif buat daya tarik supaya parlemen ini terangkat, masyarakat jadi suka ke DPR," ujarnya. (sws)
Pemberhentian Perangkat Nagari Secara Sepihak Marak Terjadi di Sumbar
Padang, FNN - Kasus pemberhentian perangkat nagari atau desa secara sepihak oleh wali nagari marak terjadi di Sumatera Barat dan berdasarkan data yang dihimpun sudah lebih 10 kasus yang dilaporkan ke Ombudsman perwakilan Sumbar. "Secara aturan wali nagari boleh memberhentikan perangkat nagari namun harus mekanisme yang ada, bukan sepihak dan secara tiba-tiba," kata Asisten Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap di Padang, Sabtu. Menurut dia untuk memberhentikan perangkat nagari ada mekanisme mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, pemberhentian sementara hingga pada akhirnya diberhentikan. "Akan tetapi dari kasus yang dilaporkan tanpa ada SP1 dan SP2 perangkat nagari sudah diberhentikan saja secara mendadak oleh wali nagari," ujarnya. Padahal dalam pemberhentian perangkat nagari juga harus ada rekomendasi camat dan yang terjadi adalah ada yang tanpa rekomendasi camat. Ia menjelaskan biasanya di daerah ada aturan bupati soal mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari. Meilisa mengemukakan maraknya pemberhentian perangkat nagari ini dipicu oleh proses pemilihan wali nagari langsung dan ternyata yang terpilih tidak didukung oleh perangkat nagari. Bahkan ada salah seorang wali nagari berterus terang dari semua perangkat nagari yang ada di kantornya sedikit sekali yang mendukung dia saat pemilihan dan sekarang menjadi anak buahnya. "Tentu saja jika wali nagari tersebut memiliki mindset yang baik akan merangkul dan bersinergi, tapi bagi yang tidak suka akan langsung memberhentikan," kata dia. Ia menemukan kendati ada yang beralasan karena kinerja perangkat nagari buruk tetap saja wali nagari tidak bisa langsung memberhentikan karena harus ada peringatan pertama, kedua hingga rekomendasi camat. Ia melihat setelah jika fenomena ini terus dibiarkan wali nagari bisa menjadi raja-raja kecil. "Wali nagari berhak memberhentikan perangkat nagari tapi dengan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan," ujarnya. Tidak hanya itu ada juga perangkat nagari yang banding sampai ke PTUN karena pemberhentian sepihak dan ternyata menang. "Artinya wali nagari harus memulihkan kembali nama baiknya," katanya. (sws)
Pimpinan DPRD Surabaya Minta Musbangkel Tidak Sekedar Formalitas
Surabaya, FNN - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel) tidak sekedar formalitas saja melainkan ada wujud kongkrit pembangunan partisipatif yang bisa dirasakan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu mengatakan pembangunan partisipatif yang dimaksud adalah pembangunan yang menyerap dan menampung seluruh aspirasi dari suara-suara warga. "Jangan di-PHP (pemberi harapan palsu) terus usulan warga, jadi wajib direalisasi," kata Reni Astuti. Reni menekankan, agar Musbangkel dari waktu ke waktu harus lebih baik dan mendorong Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dalam rangka mewujudkan pembangunan partisipatif. Politikus perempuan PKS ini menyampaikan, saran dan pandangan mengenai usulan-usulan yang belum terlaksana dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Musbangkel tersebut. "Ini juga saya sampaikan pada saat memantau Musbangkel di Kantor Kelurahan/Kecamatan Sukomanunggal, Kamis (9/12) kemarin," ujarnya. Terkait usulan tahun lalu yang sudah disetujui, lanjut Reni, perlu disampaikan progresnya kapan direalisasi di tahun 2022 dan jika belum realisasi beri alasannya dengan jelas kenapa tidak realisasi. "Kita ketahui juga bahwa Perwali 45 mengatur tentang usulan yang masuk ke dana kelurahan, namun poinnya adalah usulan warga itu sendiri tidak boleh sampai dibatasi. Jika tidak bisa masuk dana kelurahan bisa dimasukkan di program dinas terkait," katanya. Ia berharap agar realisasi Musbangkel bisa sesuai dengan harapan dan dapat memberdayakan masyarakat sesuai potensi di wilayahnya guna meningkatkan aktivitas ekonomi warga. "Prinsipnya Musbangkel menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan," katanya. Selain itu, Reni juga menegaskan bahwa di tahun 2022 telah dianggarkan untuk direalisasi bagi setiap semua RW berbagai realisasi seperti komputer, printer, LCD. Untuk PAUD berupa laptop atau komputer serta pengadaan tenda bagi RW. "Terima kasih partisipasi aktif ketua LPMK, pihak kecamatan dan kelurahan, serta para ketua RW, ibu-ibu PKK, karang taruna maupun BKM. Mari tingkatkan pelayanan terbaik untuk warga. Semoga pandemi segera usai dan pembangunan kota terus maju," kata Reni. Adapun pada forum Musbangkel di Kelurahan Sukomanunggal ini usulan yang juga sangat diharapkan adalah persoalan terkait keberadaan sekolah SMA/SMK. "SMA/SMK memang kewenangan provinsi, jangan lupa warga Surabaya juga warga Jatim karenanya saya berharap wali kota bisa perjuangkan ini ke Gubernur," ujarnya. Ketua LPMK Tutik Hidajati pun berharap agar usulan yang sudah diajukan bisa terealisasi, khususnya terkait kebutuhan gedung sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah Sukomanunggal yang hingga kini belum ada. Camat Sukomanunggal Lakoli mengatakan, siap memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan DPRD Surabaya terkait agenda Musbangkel di wilayahnya. "Kehadiran Bu Reni di tengah-tengah kami menjadi bentuk perhatian dan penyemangat kepada para warga di sela kesibukan beliau menyempatkan berada di Musbangkel ini," ujarnya. (sws)
Dilepas Wali Kota Tangsel, Wartawan FNN Lakukan Perjalanan Ke Mekkah Dengan Mengayuh Sepeda
Jakarta, FNN - Wartawan senior FNN (Forum News Network), Tjahja Gunawan Diredja memulai perjalanan ke Mekkah dengan mengayuh sepeda (gowes). Pelepasan dilakukan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, di halaman Masjid Masjid Asy-Syarif Al Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Sabtu pagi, 11 Desember 2021. Sejumlah jamaah yang tergabung dalam Forum Masjid dan Mushola Bumi Serpong Damai (FMMB) ikut hadir dalam acara pelepasan tersebut. Acaranya dirangkai mulaj dari shalat Subuh berjamaah, kemudian ceramah agama yang disampaikan Ustaz Andian Parlindungan. Setelah sarapan pagi, kemudian acara pelepasan. Sejumlah pesepeda, di antaranya Jusman Dalle (wartawan FNN) mengiringi Tjahja Gunawan dari belakang. Djusman dan beberapa pesepeda mengantarkan sampai daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang atau sekitar 10 Km dari acara pelepasan. Sebagian pesepeda menghantarkan sampai Kota Serang. Tidak ketinggalan, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mengawal dengan beberapa mobil. Perjalanan melalui rute Kota Tangsel melintasi Kabupaten Tangerang, kemudian menuju Kota Serang. Di Ibu Kota Propinsi Banten itu, Tjahja yang biasa dipanggil TG atau Kang Tjahja akan singgah, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Dari Pelabuhan Merak, TG yang gowes bersama Fuad, dari Kalimantan Timur, naik kapal laut menuju Lampung. Mereka akan mengayuh sepeda di hampir sepanjang Pulau Sumatera, dan kemudian menyeberang ke Singapura. Perjalanan menuju Mekkah diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan, setelah melewati beberapa negara. Keduanya akan sampai di Tanah Suci pada saat saat bulan Haji atau Dhulhijjah tahun 1444 Hijriyah/tahun 2022 depan. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dalam sambutannya mendo'akan kedua pesepeda tersebut agar sehat dan selamat sampai tujuan hingga kembali ke tanah air. Ia juga memohon doa dari keduanya supaya Kota Tangsel segera bebas dari Coronaviris Disease 2019 (Covid-19). "Do'a orang musafir (orang yang melakukan perjalanan) cepat diterima Allah," katanya. Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran mengatakan, tekad Tjahja Gunawan bersepepeda menuju Tanah Suci luar biasa. Keinginannya itu sudah lama diucapkan di kalangan jajaran FNN. Keseriusan dan tekadnya itu dibuktikan dengan jelajah Jawa Barat menggunakan sepeda. Rute yang dilewati, Kota Tangsel, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Cimahi, Cianjur, Puncak dan Bogor. Tidak hanya itu. Karena tekad yang sudah bulat, saat FNN TV berencana mewawancarai sejarawan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Mansur Suryanegara, pada September 2021 yang lalu, Tjahja pun mengajukan agenda agar mewawancarai Abah Landung (96), yang bersepeda naik haji di usia 75 tahun. (Hasil wawancara Tjahja dengan Abah Landung bisa ditonton di FNN TV Channel Youtube. "Tjahja adalah wartawan senior FNN. Sebelum bergabung di FNN, dia wartawan yang biasa meliput bidang ekonomi. Kami sempat sama-sama menjadi wartawan Istana Kepresiden," kata Dongoran. Ia produktif menulis buku biografi. Salah satu karyanya adalah, "Chairul Tanjung Si Anak Singkong." Buku tersebut menceritakan kisah sukses konglomerat peringkat kelima orang terkaya di Indonesia versi Forbes itu. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan media bisnis dan finansial terkemuka dunia pada awal April 2021, total kekayaan CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, sekitar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 6,9 triliun. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN).
Tidak Aneh Jika Berpaham Syiah
By M Rizal Fadillah Kasus menggemparkan ada guru ngaji yang memperkosa belasan santriwati yang kini berada dalam proses hukum tentu memprihatinkan. Baru terungkap ada yang hamil hingga melahirkan, bahkan ada yang melahirkan dua kali. Perilaku Herry Wirawan (HW) ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah memang itu "perkosaan" atau menjalankan ajaran dengan pemahaman khusus yang membenarkan hubungan intim model seperti ini. Apakah itu praktek nikah mut'ah yang menjadi ciri ritual ajaran sesat Syi'ah ? Patut untuk didalami. Berbagai sebutan bagi lembaga-lembaga pendidikannya sehingga tidak jelas kurikulum pendidikan yang diajarkannya. Lebih jauh kabur pula misi dan visi yang diembannya. Aspek kelembagaan ada sebutan Boarding School, Pesantren, ada pula Rumah Tahfidz. Dalam ajaran syi'ah menyamarkan diri agar sulit terdeteksi taqiyah namanya. Adakah indikasi seperti ini ? Santri yang lebih terlihat "bekerja" ketimbang "belajar" memperkuat indikasi. Kawin kontrak (mut'ah) dianggap ibadah dalam ajaran Syi'ah. Bahkan semakin sering melakukan mut'ah semakin besar pahalanya. Inilah bahayanya paham seperti ini karena santriwati atau peserta didik akan mudah dirayu dengan tipuan yang seolah-olah menjalankan "syari'at". Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan haramnya nikah kontrak (mut'ah). Fatwa MUI tanggal 25 Oktober 1997 yang mengharamkan nikah mut'ah ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Hasan Basri, Sekretaris Drs. HA Nazriadlani dan Ketua Komisi Fatwa Prof KH Ibrahim Hosen, LML. Di samping mengharamkan MUI menegaskan pada butir 3 : "Bahwa mayoritas umat Islam adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus". Terlepas kasus HW yang cukup aneh dan terjadi konon dari seorang guru ngaji, maka masyarakat dan umat Islam harus mewaspadai praktek nikah kontrak (mut'ah) yang terjadi di banyak tempat. Ajaran Syi'ah ini membahayakan dan merusak nilai-nilai moral yang berbasis keagamaan. Menjadi semacam legalisasi dari perzinahan. Dengan korban di bawah umur kasus HW diproses hukum secara tertutup. Publik sebenarnya ingin mengetahui motif dan pemahaman ajaran HW atas kelakuan tercelanya itu. Semata nafsu, sakit, atau memang ia melakukan kawin kontrak (mut'ah) sehingga "memperkosa" dan menghamili santri dianggap sebuah ibadah. Naudzubillahi min dzalik. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Istana Pabaton
Oleh Ridwan Saidi *) Lithografi istana Pabaton yang lokasinya di Istana Bogor sekarang (litho oleh Portugis). Istana milik kerajaan Sunda ini disebut Pabaton, perbatuan, karena di halaman paling depan terdapat minaret tinggi sekitar 3 meter, kiri. Dan di tengah prasasti yang sangat besar, tinggi lebih dari 3 meter dan lebar 1,5 meter. Istana raja persis di belakang prasasti. Tak diketahui di mana prasasti ini sekarang berada karena seluruh benda dan bangunan dihancurkan pada tahun 1800-an untuk keperluan pembangunan istana Bogor yang sekarang. Pepohonan yang tumbuh, yang tampak dalam litho, disebut Kebon Raja, kemudian Kebon Raya. Istana Pabaton ditinggal kosong pada tahun 1579. Peristiwa ini disebut Baranang Siang, pergi dengan terhormat. Penghuninya pindah ke Astana Anyar, ibukota baru, di Bandung, tempat yang menyegarkan. Bogor, kota angsa, mereka tinggalkan. Kenapa kerajaan Sunda berakhir? Seperti halnya juga kerajaan Majapahit yang bubar pada tahun 1479, karena faktor kemerosotan ekonomi. Prasasti Jayabupati mengisyaratkan adanya tambang emas di kali Citatih Sukabumi, kerajaan Sumedang kemudian juga mengandalkan sumber yang sama. Prabu Jayabupati tidak jelas masalahnya meminta pengunduran diri, pengunduran diri ini menurut prasasti Kebon Kopi II ditolak Juru Pangambet (semacam MPR). Tidak jelas dengan keadaan bisnis lada dan kopi yang pernah dikelola kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, sama dengan Majapahit dan Samudra Pasai berdiri pada XIII M. Sumedang sesudah itu. Awal berdirinya kerajaan dimulai dengan manajemen tambang emas. Baru kemudian dibangun power system. Rata-rata mereka hanya memiliki pengawal raja, tidak pasukan reguler karena costly. Kalau benar keterangan Tom Pires 1512-1516, kerajaan Sunda memelihara ribuan ekor kuda, berarti harus mengupah cukup banyak pekerja. Sedangkan bisnis kuda saat itu dikuasai kesultanan Bima. Pengelolan mungkin benar, tapi perhitungan yang meleset. Baranang Siang ucapan ksatria. Mengakui kegagalan. Ini yang tak dimiliki pembesar-pembesar reformasi. Sudah gagal masih saja go berlagak sukses seraya menjual mimpi. *) Budayawan
Iri pada Mang Oded
Oleh Ady Amar *) Kematian adalah misteri. Seperti juga jodoh. Misteri Ilahi. Cuma Allah yang tahu. Malaikat pencabut nyawa pun diberi perintah mencabut saat menjelang tugas itu diberikan. Dan kematian itu sepertinya selalu identik dengan perilaku selama manusia diberi kesempatan hidup, memanfaatkan kebaikan hidup atau sebaliknya. Maka menjadi pertanda baik jika seseorang dimatikan saat ia ada di majelis ilmu, tengah sujud dalam sholat, atau tengah takbiratul ikhram dan terhuyung dan menyebabkan kematiannya. Itulah akhir kehidupan yang baik (husnul khotimah), yang dirindu para perindu menuju Tuhannya. Mand Oded nama panggilannya. Oded Muhammad Danial, nama panjangnya. Ia menjabat sebagai Walikota Bandung. Siang kemarin ia punya jadwal khutbah Jum'at di Masjid Mujahidin, masjid yang dibangun persyarikatan Muhammadiyah. Ia memang rutin tiap Jum'at khutbah keliling masjid yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Sekali tiap tahun ia jadwalkan di Masjid Mujahidin. Viral video pendek semalam beredar, Husein Abud Attamimi mantan Ketua PC Al-Irsyad Bandung, yang memang punya kedekatan dengan Kang Oded mengirimnya. Husein memang bersahabat dengannya. Bahkan beberapa tahun lalu saat putrinya menikah, Mang Oded lah yang didapuk beri tausiah khutbah nikah. Saat itu Mang Oded masih menjabat sebagai Wakil Walikota Bandung. Wakil dari Ridwan Kamil-- saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Di video singkat itu, entah siapa yang merekam, Mang Oded datang dengan mobil dinasnya. Turun dari mobil dan takmir menyambutnya. Lalu digiring ke ruang peristirahatan mubaligh. Tidak lama ia minta masuk ke masjid untuk sholat sunah Tahiyatul Masjid. Ia diapit oleh takmir dan asistennya. Terdengar suara lirihnya "Allahu Akbar", saat takbiratul ikhram, kaki dan tubuhnya tampak terhuyung. Dan saat akan jatuh, kedua orang di kanan kirinya sigap meraihnya. Ambulans sederhana milik masjid disiapkan, dan dilarikan ke RS Muhammadiyah, Bandung. Sampai di IGD tampaknya ia sudah meninggal. Inna Lillahi wa Ina Ilaihi Rojiun. Mang Oded dipanggil-Nya dengan indah. Ia meraih kematian yang indah, yang diidamkan semua insan beriman. Tapi tidak semuanya bisa mendapat sesuai keinginan. Ada yang tampak "diluar" sebagai ahli ibadah, tapi tidak dimatikan menjadi contoh dibicarakan kebaikannya sebagai ibrah. Mang Oded ahli ibadah yang dibicarakan dengan haru saat meninggal, bukan semata karena jabatannya sebagai Walikota, tapi lebih dari itu. Mang Oded bisa disebut Walikota plus. Cakap memimpin kotanya dan sekaligus mubaligh yang perangainya lembut serba terukur. Setidaknya itu yang dikesankan Ridwan Kamil yang tak tahan menyekah matanya, saat mengisahkan kepergian Mang Oded. "Saya bersaksi Mang Oded orang baik...," setidaknya kalimat itu keluar dari mulut Ridwan Kamil memberi kesaksian tentang almarhum. Pribadi Sederhana Mang Oded, saya tidak mengenalnya, tapi banyak mendengar tentangnya. Karena iri dengannya, maka ingin juga mengisahkan sedikit tentangnya. Tentu iri menjadi dibenarkan jika menyangkut pada kebaikan, termasuk pada kematian yang indah. Mang Oded asli Tasikmalaya. Bersaudara tiga belas orang. Ia anak ketiga. Dan yang kelima adalah Shohibul Iman, mantan Presiden PKS. Mang Oded dituakan dalam keluarganya. Perangainya sederhana. Dan terbiasa jika pulang ke Tasikmalaya, bukan karena tugas, ia naik kereta api Bandung-Tasikmalaya. Menjelang stasiun Tasikmalaya, ia menelpon kemenakannya untuk menjemputnya. Berboncengan berdua dengan sepeda motor. Kesederhanaan itu ia tampakkan meski ia orang nomor satu di kota Bandung. Katanya, lebih nyaman ke Tasik dengan kereta api. Sampai di sana ia bermalam di rumah utama keluarganya. Ia memang dituakan saudara-saudaranya. Mang Oded dikaruniai tujuh anak. Istimewanya ketujuh anaknya, laki perempuan, hafizh/ah Qur'an. Apa gak istimewa manusia satu ini... tidak cuma istimewa tapi ia manusia sempurna, yang telah menyiapkan 7 jubah mahkota untuknya di surga kelak, persembahan dari ketujuh anaknya itu. Nikmat benar kehidupan Mang Oded di akhirat kelak. Tanda-tanda manusia surga telah ia dapatkan. Manusia yang berhasil menjadikan dunia ladang menuju kehidupan kekal akhirat. Ada kisah menarik yang dikisahkan ikhwan Al-Irsyad Bandung, yang memang dekat dengan Mang Oded. Saat ia menikahkan anak putrinya dengan laki-laki warga negara asing yang tidak punya keluarga di Indonesia. Menempuh ilmu di Bandung, dan yang tidur di masjid kampus karena tak ada biaya untuk bayar kos, itu menjadi menantunya. Pemuda itu asal Yaman, yang kemudian dikenal sebagai Ustadz Dr. Thyazen Alhakim, M.Si. Saat pernikahan ikhwan Al-Irsyad diminta untuk "mengawalnya". Mang Oded tampak bangga memiliki menantu satu ini. Ustadz Thyazen rutin mengisi Majelis Shubuh Virtual (Kajian Tafsir Sabtuan) di Al-Irsyad Bandung. Ia menjadi bagian dari keluarga besar jum'iyah Al-Irsyad. Mang Oded menyisahkan kenangan kebaikan pada banyak orang, testimoni tentangnya semua akan kebaikannya. Beruntunglah orang yang pernah mengenalnya. Dan, saya yang tidak mengenal kecuali "kisah-kisahnya" yang menawan merasa gelo tidak sempat mengenalnya, tapi setidaknya mendengar dari ikhwan lainnya dan mencoba mengisahkan sekadarnya. Jika ada yang terlewat, mestinya banyak yang terlewat akan kebaikan tak terendus tentangnya, mohon dimaafkan. (*) *) Oded Muhammad Danial
Indonesia Suarakan Tiga Isu Utama dalam Pertemuan Sherpa G20
Jakarta, FNN - Indonesia mengutamakan tiga isu utama pada Pertemuan Sherpa (Sherpa Meeting) G20 yang diadakan di Jakarta pada 7-8 Desember kemarin. Tiga isu besar yang dibawa Indonesia pada Sherpa Meeting perdana ini, dikutip dari siaran resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi dan digital, dan transisi energi. Arsitektur kesehatan global menitikberatkan pada penguatan dan penyusunan kembali tata kelola kesehatan global setelah pandemi. Indonesia dapat menjadi penghubung (hub) bagi pengembangan dan penyebaran vaksin. Sementara itu, transformasi ekonomi dan digital menjadi optimalisasi manfaat teknologi digital yang inklusif dengan mendorong digitalisasi di berbagai sektor usaha. Pada transisi energi, diperlukan perluasan akses teknologi menuju pemanfaatan energi bersih dan terjangkau dengan pembiayaan yang berkelanjutan. Pembahasan ketiga topik utama tersebut turut tercermin dalam penyampaian prioritas masing-masing Ketua Working Group G20 yang dipimpin oleh Indonesia, mencakup kesehatan, pembangunan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi digital, erdagangan investasi dan industri, pertanian, lingkungan hidup dan perubahan iklim, energi, pemberantasan korupsi, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan. Menurut Kominfo, para delegasi pada umumnya menyambut baik prioritas yang disampaikan Indonesia di setiap Working Group. Secara khusus, terdapat harapan bagi peran Indonesia dalam menjembatani pandangan negara maju dan negara berkembang. Pertemuan Pertama Sherpa G20 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyampaikan G20 harus memajukan agenda yang forward-looking dan action-oriented. Indonesia memiliki beberapa rencana strategis Presidensi G20, termasuk mobilisasi pendanaan kesehatan global, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, hingga kerja sama teknologi bidang energi. Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, turut mendorong G20 untuk mencapai hasil konkret di tiga prioritas, yaitu kesehatan, transformasi berbasis digital, dan transisi energi “yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dunia dan pencapaian SDGs”. "G20 harus bisa down to earth dalam menghasilkan solusi mengatasi tantangan global. G20 juga harus menjadi pendorong untuk pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sherpa G20 mempunyai peran utama dalam menghasilkan arahan jelas untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan, dan menuntun para pemimpin kita di dalam dunia yang selalu berubah," kata Retno. Sherpa Meeting G20 juga dihadiri Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan skema pendanaan kesehatan global Sherpa Meeting G20 menunjukkan komitmen kuat negara anggota G20 untuk bersama-sama memulihkan dan membangun ekonomi global pascapandemi COVID-19. Pertemuan ini diadakan secara hibrida, 21 delegasi negara anggota dan organisasi internasional hadir langsung di Jakarta, 14 delegasi secara virtual dan tiga delegasi secara hibrida. Pertemuan Pertama Sherpa G20 merupakan pertemuan pertama dari 150 lebih rangkaian pertemuan yang direncanakan berlangsung sepanjang Presidensi G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", Pulih Bersama, Pulih Lebih Tangguh. Indonesia menyoroti pentingnya upaya konkrit dan holistik untuk mengentaskan ketimpangan, menjembatani kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030. (mth)
Oknum Dosen Unsri Terancam Penjara 12 Tahun Atas Kasus Pelecehan
Palembang, FNN - Oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam pidana penjara maksimal selama 12 tahun atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswinya. Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Juncto Pasal 35 Undang - undang (UU) nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel kepada oknum dosen R berstatus sebagai tersangka itu. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan di Palembang, Jumat, mengatakan pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Alat bukti itu berupa tiga unit gawai milik korban dengan kartu telepon, satu unit gawai milik tersangka, termasuk nomor telepon milik korban dan tersangka dan satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via whatsapp, "Alat bukti sudah cukup. Salah satu bukti utama yaitu nomor telepon yang digunakan tersangka. Itu benar adalah miliknya (tersangka). Diketahui setelah penyidik bekerja sama dengan pihak penyedia jaringan telekomunikasi," kata dia. Menurut Hisar, dari hasil penyidikan dan didukung alat bukti maka diketahui kalau tersangka ini mengirimkan pesan singkat yang mengandung muatan pornografi seperti yang dilaporkan para korban. "Selama penyidikan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Tapi penyidik sudah memiliki alat bukti cukup," ujarnya. Dalam pesan singkat tersebut, lanjutnya, berisikan tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban dengan maksud meluapkan nafsunya. Maka dengan begitu, tersangka R langsung dilakukan penahanan di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel hingga 20 hari ke depan. "Dilakukan penahanan tersangka. Surat penahanannya sudah saya tanda tangani, mulai berlaku hari Jumat pukul 00.00 WIB. Sebelum ditahan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP-nya," tandasnya. Adapun tersangka R itu menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dari pukul 09.50 WIB sampai 19.00 WIB di markas besar Polda Sumsel dengan didampingi penasihat hukumnya. Dalam kasus tersebut, tersangka R ini dilaporkan oleh tiga orang mahasiswi berinisial F, C dan D karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat di media sosial terhadap mereka, pada Rabu (1/12). Dimana akibat kasus dugaan pelecehan seksual tersebut Rekrotat Unsri mengambil sikap untuk menonaktifkan oknum dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi Jurusan Managemen Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang. Keputusan penonaktifan tersebut termaktum dalam surat Rektor nomor 452/UN9/SK.BUK.KP/2021 yang diterbitkan pada Selasa (7/12), termasuk dibebas tugaskan sebagai dosen sampai kasus ini selesai. (mth(
Wagub Jabar Nilai Mang Oded Tutup Usia dalam Keadaan Syahid
Bandung, FNN - Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menuturkan Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang berpulang pada usia 59 tahun di Masjid Raya Mujahidin Jalan Sancang Kota Bandung, Jumat, wafat dalam keadaan syahid di hari baik. "Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Beliau wafat saat akan memberikan khutbah Jumat di Bandung. Insyallah beliau husnulkhatimah. Meninggal di hari baik, saat melakukan ibadah," kata Pak Uu di Kota Bandung, Jumat. Wagub Jabar Uu mengucapkan belasungkawa atas wafatnya salah satu tokoh Jabar tersebut. Mang Oded meninggal dunia saat hendak naik mimbar sebagai khatib Shalat Jumat sehingga almarhum tutup usia dalam keadaan syahid di hari baik. "Beliau wafat saat akan memberikan khutbah Jumat di Bandung. Insyaallah beliau husnulkhatimah. Meninggal di hari baik, saat melakukan ibadah," ujar dia. Ia mendoakan almarhum agar diterima di sisi-Nya. "Semoga Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosanya serta memberikan kesabaran dan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan," katanya. Jenazah Mang Oded disemayamkan di Pendopo Wali Kota Bandung Jalan Dalem Kaum Alun-Alun Kota Bandung, rencananya dikebumikan di kampung halamannya di Tasikmalaya. Mang Oded lahir di Kabupaten Tasikmalaya, 15 November 1962, menamatkan SD hingga SMA di Tasikmalaya, kemudian menempuh bangku kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Mengawali karier politik dengan menjadi anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, kemudian terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada masa jabatan 2013-2018. Pada 2018, Mang Oded terpilih menjadi Wali Kota Bandung bersama wakilnya, Yana Mulyana, untuk masa bakti 2018-2023, sedangkan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar untuk periode yang sama dan dilantik pada hari yang hampir sama. Mang Oded meninggalkan satu istri, Siti Muntamah Oded yang bertugas sebagai anggota DPRD Jabar serta tujuh anak. (mth)
BI Perkirakan Inflasi 2021 Capai 1,64 Persen
Jakarta, FNN - Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) pada pekan kedua Desember 2021 memperkirakan inflasi 2021 akan mencapai 1,64 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan perkembangan harga pada Desember 2021 tetap terkendali dan kemungkinan akan terjadi inflasi sebesar 0,34 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Penyumbang utama inflasi Desember 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,08 persen (mtm), minyak goreng 0,04 persen, cabai merah 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, sawi hijau, sabun detergen bubuk, semen, dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain bawang merah dan daging sapi masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm). BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh akan terus dicermati guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksikan inflasi 2021 akan sedikit lebih tinggi dari perkiraan BI, yakni mencapai 1,9 persen (yoy), jika melihat perkembangan inflasi November 2021 yang tercatat 1,75 persen (yoy). Dengan demikian, inflasi masih berpotensi menguat secara bertahap seiring dengan perkembangan positif mobilitas masyarakat pascapelonggaran PPKM. “Natal dan Tahun Baru diperkirakan menjadi momen peningkatan konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi. Namun, potensi tekanan inflasi lebih tinggi akan relatif minimal seiring dengan penghapusan libur Nataru, serta pengetatan PPKM di seluruh wilayah Indonesia," kata Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. (mth)
Sean Gelael Tercepat pada "shakedown" Danau Toba Rally 2021
Jakarta, FNN - Pebalap Sean Gelael menjadi yang tercepat pada "shakedown" atau uji coba lintasan balap Danau Toba Rally 2021 dengan mengambil start di perkebunan PT Toba Pulp Lestari, Aek Naoli, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat. Berdasarkan catatan waktu yang ada, Sean Gelael yang menggunakan Citroen C3 R5 melakukan dua run saat shakedown tersebut. Pada run pertama, pebalap Team Jagonya Ayam itu belum menunjukkan taji karena hanya mencatat 2 menit 46,9 detik. Kondisi berbeda pada run kedua, pebalap berusia 25 tahun itu melesat cepat bersama co-driver asal Portugal, Hugo Magalhaes Ismael. Sean Gelael membuat catatan waktu 1:43, di mana secara umum unggul atas Nuno Pinto yang juga tergabung dalam Team Jagonya Ayam (1:48,8). Sedangkan sang ayah, Ricardo Gelael berada di peringkat tiga dengan catatan 1:53,3. Bintang Barlean (Subaru) dan Subhan Aksa (Mitsubishi) melengkapi lima besar hasil shakedown dengan masing-masing membuat 1:53,5 dan 1:55,4. "Shakedown ini digelar di Aek Nauli, tempat SS1 di mana lintasannya sebagian besar tanah liat. Walau tercepat tapi saya tak mau anggap enteng persaingan karena dua SS lain berbeda dan lebih berat," kata Sean Gelael. Prediksi persaingan bakal ketat juga disampaikan sang navigator, Hugo Ismael. Menurut dia, karakter SS2 dan SS3 berbeda sehingga memungkinkan pebalap yang lain bisa memaksimalkan kondisi lintasan yang permukaannya kasar karena berbatuan. "SS2 dan SS3 jauh lebih berat dibanding SS1. Permukaannya kasar karena bebatuan. Kami tak boleh membuat sedikit pun kesalahan di lintasan yang jauh lebih berat itu," kata pria Portugal yang berpengalaman ikut World Rally Championship (WRC) ini. Meski demikian, Hugo optimistis mampu memberikan hasil terbaik karena gaya membalap Sean Gelael cukup bagus terutama dalam mengendalikan kendaraan saat kondisi kurang menguntungkan saat balapan. Sementara itu, salah satu rival Sean Gelael dalam Danau Toba Rally, Subhan Aksa mengakui jika lintasan balap Aek Naoli cukup berat meski dirinya sudah pernah merasakan kerasnya lintasan yang tidak jauh dari Danau Toba itu. "Hanya untuk finis saja bakal berat. Saya sebagai juara nasional reli 2019 saya hanya bisa finis keempat saat itu. Persaingan di sini tetap bakal ketat," kata pebalap yang akrab dipanggil Ubang itu. Putaran 1 Kejurnas akan menggelar 6 SS, di daerah Aek Nauli dan Gorbus. Jadwal Putaran 1 Reli Danau Toba, Sabtu, (11/12): -SS1: Aek Nauli A - 9,62 km -SS2: Aek Nauli B - 14,75 km -SS3: Gorbus - 15,36 km -SS4: Aek Nauli A - 9,62 km -SS5: Aek Nauli B - 14,75 km -SS6: Gorbus - 15,36 km (mth)
KNKT Sampaikan Rekomendasi untuk Manajemen TransJakarta
Jakarta, FNN - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) agar membuat "Driver Resource Management" untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil surveilans dan diskusi dengan pramudi mengenai insiden kecelakaan bus yang terjadi belakangan ini. "Kita memberi rekomendasi kepada TransJakarta namanya 'Driver Resource Management'. Setiap tahun mereka diberi pelatihan untuk men-'challange soft' kompetensi, kemampuan menahan emosi secara bijak," kata Soerjanto Tjahjono di Kantor TransJakarta di Cawang, Jakarta, Jumat. Soerjanto menambahkan, pelatihan serupa sudah sering diterapkan pada manajemen transportasi udara. Namun hal itu belum diterapkan di tubuh TransJakarta. Dia mengatakan, hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan standar operasional prosedur (SOP) bagi pramudi TransJakarta. "Misalnya, selama mengemudi tidak boleh pegang telrpon mungkin prosedur seperti itu yang diharapkan bisa dilakukan perbaikan di TransJakarta. SOP itu sifatnya dinamis setiap detik bisa berubah tergantung situasi," ujar Soerjanto. Soerjanto mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dengan pramudi diketahui bahwa mengantuk saat berkendara menjadi salah satu faktor resiko yang kerap dikeluhkan oleh mereka. "Kita akan mempelajari bagaimana solusi mengurangi kantuk kemudi ini. Mengantuk ini banyak faktor, salah satunya koridor jalan yang sempit. Nanti kita lihat bagaimana jam kerja, bagaimana masalah lain yang berkaitan dengan pengemudi," kata Soerjanto. Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya TransJakarta dalam melihat keselamatan berkendara menjadi prioritas utama. "Pengalaman saya begitu operator membuka diri terhadap investigasi setelah itu tingkat keselamatannya membaik. Ini yang diharapkan kita melakukan surveilans untuk menemukan resiko," ujar Soerjanto. (mth)
Keserakahan di Tengah Pandemi (2): Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia
Oleh: Gde Siriana *) UTANG Pemerintah pada Oktober 2014 tercatat Rp2.601 triliun (25,6% PDB) sedangkan pada Oktober 2019, Rp4.756,13 triliun (29,87% PDB). Itu berarti, ada penambahan utang Pemerintah sebesar Rp2.156 triliun selama periode pertama kepresidenan Jokowi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2021, utang Pemerintah tercatat sebesar Rp6.711,52 triliun atau 41,38% dari PDB. Pada akhir 2022, utang pemerintah diproyeksikan mendekati Rp8.000 triliun atau sekitar 50% dari PDB. Meskipun UU menetapkan batas utang aman di bawah rasio 60% dari PDB bukan berarti pemerintah menjadi mudah menambah utang tanpa mempertimbangkan indikator lainnya. Rasio utang terhadap PDB di bawah 30% bukan berarti aman apabila rasio pajak terus rendah. Akumulasi utang dan pendapatan rendah sebagai dampak pandemi akan membawa Indonesia terjebak dalam perangkap utang. Rasio penerimaan pajak yang rendah mencerminkan juga potensi utang terus “berkelanjutan”, di mana jumlah utang baru hampir selalu lebih besar cicilan utang. Kemampuan bayar utang juga dapat dilihat dari rasio ekspor. Jika melihat data sebelum pandemi, 2017-2018, rasio pajak dan rasio ekspor Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan dalam rasio ekspor Indonesia sangat tertinggal, Malaysia lebih tinggi 4 kali lipat sedangkan Singapura lebih tinggi hampir 7 kali lipat. Wajar jika Malaysia dan Singapura memiliki rasio utang di atas Indonesia. Secara berurutan, beban bunga baru yang diakibatkan pembiayaan defisit APBN sejak 2020 hingga 2022 masing-masing sebesar Rp 38,2 triliun, Rp 49,6 triliun, dan Rp 45,3 triliun. Membengkaknya hutang berkonsekuensi terhadap membesarnya biaya bunga yang harus dibayar. Pada 2021 ini, APBN harus mengalokasikan biaya bunga sebesar Rp366,2 triliun. Bahkan pada 2022, pemerintah memperkirakan total bunga utang mencapai Rp417,4 triliun. Beban utang Pemerintah dan BUMN kemungkinan akan bertambah karena pemerintah ngotot meneruskan proyek membangun ibukota baru di saat pandemi Covid-19 belum reda. Sumber dana proyek ibukota baru di Kalimantan Timur itu sebagian besar berasal dari utang yang dibungkus dengan program kerjasama. Per 20 Oktober 2014, atau hari pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, nilai rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan kurs tengah BI berada di posisi Rp12.041 per Dolar AS. Pada akhir November 2021, nilai rupiah berada di posisi Rp14.310 - Rp14.320 per Dolar AS. Pandemi juga telah mengkonfirmasi bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini dan bertambahnya jumlah aset orang-orang kaya secara signifikan selama pandemi menunjukkan, pemerintahan Jokowi gagal menjaga keadilan ekonomi. Kondisi ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah orang miskin dan pengangguran. Credit Suisse, Januari 2017: ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia, hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Hasil survei mengatakan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional di mana satu persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Rasio Gini Indonesia pada Maret 2019 berada di level 0,382. Setelah ada pandemi, Rasio Gini per September 2020 adalah 0,385. Credit Suisse, 2020: Jumlah orang kaya dan super kaya di Indonesia justru menanjak di tengah gempuran wabah virus corona. Jumlah penduduk di Indonesia dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih mencapai 171.740 pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak hingga 61,69 persen year on year (yoy) dari jumlah pada 2019. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang sangat kaya, memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS, pada tahun 2020 mencapai 417 orang, naik 22,29 persen dari tahun 2019. Ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga akses terhadap pendidikan dan kesehatan karena kedua hal itu saling berkaitan. KPK pada September 2021 merilis data bahwa 70,3 persen pejabat negara harta kekayaannya naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Laporan itu berdasarkan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020. Kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar. Tingkat kemiskinan pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41% atau 25,14 juta orang. Pada masa pandemi, September 2020 jumlah orang miskin di Indonesia adalah 27,55 juta (10,19%), dan Maret 2021, jumlah orang miskin sedikit berkurang menjadi 27,54 juta (10,14%). Tingkat pengangguran Indonesia tahun 2019 adalah 5,01% (Februari 2019), kurang lebih setara dengan Filipina, dimana keduanya menjadi dua negara di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi. Per 16 April 2020 atau hanya 44 hari sejak Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK sudah mencapai 1.943.916. Jumlah itu terdiri dari 1.500.156 pekerja sektor formal dan 443.760 pekerja sektor informal. Pada Agustus 2020, jumlah pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 9,77 juta orang (7,07% angkatan kerja). Ini merupakan TPT tertinggi selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014. (Bersambung) *) Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”
Pos Pantau Polda Jabar untuk Pastikan Masyarakat Telah Divaksinasi
Cirebon, FNN - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan pos pantau didirikan di beberapa titik pada masa libur Natal dan Tahun Baru hanya untuk memastikan masyarakat yang bepergian sudah divaksinasi serta terbebas dari COVID-19. "Pos pantau ini hanya untuk memastikan masyarakat yang akan bepergian telah menjalani vaksinasi," kata Irjen Pol Suntana di Cirebon, Jumat. Irjen Suntana mengatakan pos pantau akan didirikan di beberapa titik, di antaranya di pintu masuk Bandung, Pangandaran, Karawang, dan lainnya. Pos pantau tersebut lanjut Suntana, hanya untuk memastikan masyarakat yang bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru, sudah mengikuti protokol kesehatan serta telah divaksinasi. Nantinya pos pantau tersebut juga dijaga oleh anggota Polri untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang berpelat luar daerah. "Kita lakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang akan masuk wilayah Jawa Barat," tuturnya. Irjen Suntana menambahkan pos pantau itu merupakan upaya untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Karena pada masa tersebut, banyak warga yang keluar dan berkumpul, sehingga butuh kesadaran bersama terkait penerapan protokol kesehatan, agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. "Ini upaya kita untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Barat," katanya. (sws)
Satops Patnal Pas Kalsel Geledah Penghuni Rutan Rantau
Tapin, FNN - Tim Satuan Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas) Kalimantan Selatan menggeledah blok hunian dan melakukan tes urine terhadap penghuni Rutan Kelas II B Rantau. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel Sri Yuwono di Rutan Rantau, Jumat, mengatakan tidak ditemukan barang berbahaya. "Rutan Rantau dalam keadaan kondusif," ujarnya. Yuwono mengungkapkan hanya menyita beberapa barang, di antaranya beberapa macis, sendok besi dan perkakas lainnya, karena dianggap berpotensi membahayakan. Kegiatan yang melibatkan personil Satopatnal Pas Se-Banua Enam dan TNI POLRI itu bertujuan mendukung komitmen tiga kunci permasyarakatan maju. Pertama, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban khususnya menjelang natal dan tahun baru. Selanjutnya, pemberantasan narkoba dan membangun sinergitas dengan TNI - Polri. "Alhamdulillah, dari beberapa sampel yang diambil secara acak, tes urine negatif narkotika semua," ujarnya. Kepala Rutan Rantau Andi Hasyim, mengatakan untuk menjaga kondusifitas, pihaknya, melakukan pemeriksaan delapan kali dalam sebulan. "Sekarang, penghuni Rutan Rantau berjumlah 311 orang dan 70 persen dari kasus narkotika. Alhamdulillah, kondusif," ujarnya. Kegiatan itu, dinilainya, berjalan aman dan tertib. Barang barang hasil razia itu akan dimusnahkan. Pemeriksaan oleh Satops Patnal Pas itu juga dilakukan di beberapa tempat lainnya di Kalsel. (sws)
BNPT Resmikan "Warung NKRI" Wujud Sinergi Dengan Mitra Deradikalisasi
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT KAI Persero meresmikan tempat berjualan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk Mitra Deradikalisasi dan Penyintas bernama Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI). Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, lokasi peresmian Warung NKRI adalah di Stasiun Malang Baru dan Gubeng Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Warung NKRI merupakan program deradikalisasi yang berangkat dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan program pencegahan melalui pendekatan lunak atau soft approach. Warung NKRI ini akan dikelola dengan gratis oleh sekitar delapan orang Mitra Derad dan Penyintas. Mereka akan berjualan produk-produk UMKM seperti kuliner dan kerajinan tangan. Warung NKRI memiliki nuansa berbeda dibandingkan warung lainya. Warung ini disertai ornamen kebangsaan, seperti bendera merah putih, lambang pancasila, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat diskusi mengenai wawasan kebangsaan agar dalam praktiknya, penjual dan pembeli bersama-sama mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI, terutama generasi muda. Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Warung NKRI secara filosofis mengangkat semangat anti-radikalisme dan terorisme, di mana konsep warung ini adalah konsep yang diharapkan menjadi tempat pertemuan, dan dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan. "Aktivitas perekonomian UMKM di warung ini kita berikan kepada eks napiter dan penyintas sebagai bentuk pemberdayaan berbasis kesejahteraan," jelasnya. Dengan disediakannya Warung NKRI ini, para eks napiter dan penyintas dapat saling bertemu dan berkomunikasi, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik. "Menyambungkan eks napiter dan penyintas agar rukun. Mereka guyub dalam menatap hari depan. Dan mereka harus yakin ideologi kekerasan radikalisme dan terorisme tidaklah cocok," ujarnya. Sementara itu, mewakili Direktur Utama PT KAI Persero, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Persero John Roberto menyebutkan PT KAI akan mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Salah satu dukungan tersebut adalah pendirian Warung NKRI dan Dialog Wawasan Kebangsaan Anti Radikalisme kepada insan PT KAI Persero. "Pendirian Warung NKRI merupakan salah satu Kolaborasi untuk menindak lanjuti PKS yang sebelumnya telah dibuat bersama. Sementara itu, Dialog Wawasan Kebangsaan dapat membangkitkan rasa nasionalisme terhadap insan KAI serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas paham terorisme," katanya. Sebelumnya, Warung NKRI telah diresmikan di Stasiun Solo Balapan Provinsi Jawa Tengah. Dialog Wawasan Kebangsaan sebelumnya telah dilaksanakan di Stasiun Gambir Jakarta, Cirebon Jawa Barat, Purwokerto Jawa Tengah dan Yogyakarta, Stasiun Madiun, dan Ketapang pada Rabu (8/12). Pihak BNPT dan PT KAI Persero menggunakan Kereta Inspeksi 4 dalam mengunjungi tiap stasiun yang terletak di sepanjang pulau Jawa ini. Maraknya aksi terorisme di Jawa Timur tentunya menjadi PR bersama pemerintah baik pusat maupun daerah, di mana kehadiran negara sangatlah penting dalam program pencegahan yang salah satunya merupakan program deradikalisasi. (sws)
23 Wartawan Kabupaten Sumenep Lulus Uji Kompetensi
Sumenep, FNN - Sebanyak 23 dari 24 wartawan yang mendaftarkan diri dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda yang berlangsung di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selama dua hari pada Kamis-Jumat (9-10/12). Sejumlah 23 wartawan peserta UKW dinyatakan kompeten karena berhasil meraih nilai terendah 77 hingga tertinggi 84, sedangkan satu wartawan mengundurkan diri sebelum pelaksanaan UKW. Penutupan UKW dilakukan oleh Manager Public anda Government Affairs Kangean Energy Indonesia (Ltd) Hanip Suprapto. Hanip memberikan sertifikat kepesertaan telah mengikuti UKW kepada empat peserta dari masing-masing kelompok yang mendapat nilai tertinggi, yakni kepada Gita Larasati (Radio Ada FM), Fathol Alif (Koran Madura), Miftahol Hendra Efendi (Madurapost.net), dan Syahid Mujtahidy (Kabar Madura), Hanip juga memberikan sertifikat kepada empat penguji dari Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yakni AA Ariwibowo, Budi Setiawanto, Chaidar Abdullah, dan Zarqoni Maksum. . UKW diselenggarakan oleh Kangean Energy Indonesia (Ltd) bekerja sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA selaku penguji bagi peserta UKW. Ke-23 peserta yang dinyatakan kompeten adalah M Hariri (TV 9 Nusantara), Wildan Lipu Prasasti (JTV), A Khairul Anwar (Metro TV), Abdul Rahem (MNC Group), Syaiful Anwar (Arek TV), Gita Larasati (Radio Ada FM). Adi Pranoto (Pojok Kiri), Ainul Anwar (Memorandum), M Sadam Husen (Berita Jatim Pos), M Fahrul (Liputan6.com), Rafiqi (Mata Madura). M Khozen (Maduraupdate.com), Hambali Rasidi (Mata Madura), Miftahol Hendra Efendi (Madurapost.net), Supanji (wartazone.com), Hazmi (Realita.co), Fajrullah (Limadetik.com). Fathol Alif (Koran Madura), Taufikurrahman (PortalMadura.com), Hasibuddin (Pojoksuramadu.com), Helman (Sorotpublik.com), dan Hairul Arifin (suarabangsa.co.id). Manager Lembaga Pendidikan Antara Primayanti menyampaikan bahwa sertifikat dari Dewan Pers bagi seluruh peserta yang dinyatakan kompeten tersebut akan dikirimkan kemudian. Mereka juga akan mendapatkan "single number" dari Dewan Pers sebagai identitas kompeten. (sws)
Dankormar: Denjaka Dituntut Tingkatkan Kemampuan Tangani Aksi Teror
Jakarta, FNN - Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono mengatakan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan aksi teror. "Kemampuan tren aksi teror dan aktivitas terorisme global yang berkembang sedemikian rupa merupakan tantangan dan menuntut peningkatan kemampuan personel Denjaka sebagai satuan penanggulangan teror TNI aspek laut," kata Dankormar saat membuka Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL) Angkatan Ke-16 Tahun Anggaran 2021, di Kesatrian Arthur Solangs, Markas Komando (Mako) Denjaka, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, seperti dikutip dalam siaran persnya. Kursus PTAL diikuti prajurit Jalasena terpilih yang berkualifikasi khusus, yaitu dari Prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Prajurit Intai Amfibi Marinir yang tangguh dan unggul yang akan mengikuti Program Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut selama kurang lebih enam bulan. Kegiatan tersebut diikuti 1 SST (Satuan Setingkat Peleton) Pasukan Upacara dari Denjaka, pelatih PTAL, siswa PTAL, Kopaska, Taifib 1 Marinir, Korps Musik, dan Brigif 1 Mar yang dipimpin Komandan Upacara Mayor Marinir Haryono yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran (Kasirengar) Denjaka TNI AL. Pembukaan Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut ini ditandai dengan pelepasan tanda pangkat dan pemasangan tanda siswa PTAL oleh Dankormar kepada salah satu perwakilan peserta kursus. Menurut Suhartono, kegiatan kursus ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka rekrutmen personel Pengawal Satuan Denjaka TNI AL. Ia berharap para peserta kursus dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kursus ini dengan baik dan penuh semangat agar sasaran program kursus yang diharapkan dapat tercapai secara optimal dan memiliki kepribadian jiwa kesatria, patriot pejuang tanpa pamrih, profesional, militan, pantang menyerah, dan setia mengabdi kepada ibu pertiwi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiswatpersal, Wadankormar, Irkormar, Danpasmar-1, Danpuskopaska, beberapa pejabat teras Mabes TNI-AL dan TNI-AD, seluruh Asisten Dankormar dan Kadis Kormar, Dankolak Pasmar-1, Wadan Kasat 1 Gegana Brimob, Dansat Gultor 81 Kopasus TNI AD, Dansat Bravo 90 TNI AU, serta Dansat Kopaska Koarmada II. (sws)
Survei CISA: Ganjar, AHY dan Anies Posisi Tiga Teratas
Jakarta, FNN - Survei yang dilakukan oleh Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan tiga kandidat capres berada di posisi teratas, yakni Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. "Jika Pemilihan Presiden dilakukan saat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 16 persen," kata Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. Disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencapai 14 persen, dan posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapatkan 13,33 persen. Kemudian, Sandiaga Uno mendapatkan 6,93 persen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 6,25 persen, sedangkan Prabowo Subianto harus rela keluar dari posisi 5 besar karena hanya mendapatkan 6 persen. Selanjutnya ada nama Gubernur Jabar Ridwan Kamil di 4,67 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani 4,58 persen, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa 3,92 persen, Ketua DPD RI La Nyala Matalitti 3,83 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,25 persen, Gubernur Jatim Khofiffah Indar Parawansa 2,83 persen, Menteri BUMN Erick Thorir 2,83 persen, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri 2,25 persen serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan 1,67 persen. "Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 7,67 persen," ujar Herry mengenai tren Kandidat Capres menjelang Pilpres 2024. Hasil survei ini merupakan "review" termin keempat atau sesi terakhir survei CISA tahun 2021 setelah sebelumnya merilis survei ketiga pada September 2021. Survei CISA dimulai sejak tanggal 1-7 Desember 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional dengan melakukan simulasi kepada 15 kandidat capres. Penarikan sampel dengan menggunakan metode "simple random sampling" dengan "margin of error" mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Ombudsman RI Ajak Semua Pihak Berpartisipasi Awasi Pelayanan Publik
Padang, FNN - Ombudsman RI mengajak semua pihak berpartisipasi mengawasi pelayanan publik agar menjadi lebih baik, transparan, dan berkualitas "Mari bersama-sama turut berperan memperbaiki kelemahan pelayanan publik berupa usulan dan saran agar pelayanan publik lebih berkualitas," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Padang, Jumat. Ia menyampaikan hal itu pada "Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021" yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Menurut dia, partisipasi diperlukan karena akan memberikan penguatan agar apa yang menjadi keluhan masyarakat soal pelayanan publik dapat diperbaiki dan diselesaikan. Ia menyampaikan Ombudsman RI bukan dewa yang sempurna karena memiliki kekurangan dan keterbatasan termasuk jumlah SDM, padahal jangkauannya sangat luas. "Tanpa partisipasi dari semua pihak tentu Ombudsman RI tidak akan bisa bekerja maksimal," kata dia. Ombudsman terus mendorong partisipasi publik mulai dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi pelayanan publik. "Kami mengusulkan agar di kampus didirikan unit kegiatan mahasiswa di bidang pengawasan pelayanan publik," ujarnya. Selain itu, ia menilai perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik masih rendah. "Sebentar lagi kami akan mengumumkan hasil penilaian kepatuhan 2021. Harapannya bisa terwujud kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap pemda yang kepatuhannya masih rendah," kata dia Di samping itu, Ombudsman RI membuka kesempatan kerja sama dengan para dosen yang ingin melaksanakan riset terkait advokasi kebijakan. Ia mengakui jika tanpa partisipasi dari banyak pihak, maka Ombudsman RI akan kesulitan menjangkau pengawasan pelayanan publik hingga ke desa-desa yang paling ujung. Tidak hanya itu, ia mengajak kalangan legislatif untuk bersama-sama membuat rumah aspirasi di setiap dapil untuk menghimpun keluhan masyarakat soal pelayanan publik. "Ini akan menjadi sinergi yang baik untuk mendengar keluhan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi secara lebih baik," kata dia. (sws)
DPRK Banda Aceh Sarankan Pendidikan Anti Narkoba Masuk Kurikulum Sekolah
Banda Aceh, FNN - Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Musriadi menyarankan kepada pemerintah setempat untuk memasukkan pendidikan anti narkoba ke dalam kurikulum sekolah di ibu kota provinsi Aceh itu. "Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan salah satunya tentang kurikulum pendidikan bermuatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) di lingkungan pendidikan.," kata Musriadi di Banda Aceh, Jumat. Musriadi mengatakan salah satu tujuan penguatan pendidikan karakter untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 2045 dengan jiwa pancasila serta pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Menurut Musriadi, pembinaan masalah narkotika di kalangan pelajar perlu diwujudkan, dan hal itu dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, kata dia, melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah. "Kedua, memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum sekolah," ujarnya. Berkaitan dengan penyuluhan tentang narkotika, lanjut Musriadi, sekolah dapat melaksanakan beberapa alternatif kegiatan seperti mengadakan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk turun ke sekolah mengadakan penyuluhan bahaya narkoba. "Juga bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan dan BNNK untuk melakukan tes urine secara berkala kepada warga sekolah untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di sekolah," kata Musriadi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banda Aceh Sulaiman Bakri mengimbau orang tua atau wali murid untuk lebih meningkatkan pengawasan pada siswa selama berada di rumah. Sulaiman menuturkan, penyuluhan tersebut penting agar siswa memiliki pengetahuan lebih tentang narkoba, dapat berupa jenis narkotika, efek samping, serta tentang bahaya yang dapat ditimbulkan. "Harapannya dengan membekali pengetahuan mengenai narkotika akan menjauhkan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba," kata Sulaiman. (sws)
Pemkab Manggarai Barat dan Kominfo RI Sinergi "Piloting Smart City"
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) bersinergi dalam rangka persiapan "Piloting Smart City" dan "Digital Talent Scholarship" (DTS) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. "Mari kita manfaatkan peluang ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berprinsip efektif, efisien dan tepat guna," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Labuan Bajo, Jumat. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Kepala Badan Litbang SDM Kemkominfo RI Hary Budiarto sudah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka persiapan "Piloting Smart City" dan "Digital Talent Scholarship" (DTS) di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kemkominfo tengah menggalakkan gerakan Kota Cerdas (Smart City) dan Program DTS untuk menyiapkan bangsa menghadapi revolusi 4.0. Di dalamnya sendiri ada pengembangan pemerintahan cerdas (smart government) yang membutuhkan sumber daya manusia digital yang mumpuni. Oleh karena itu, Edi menegaskan agar masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sama dan berkolaborasi mendukung Kota Cerdas melalui keikutsertaan dalam pelatihan digital atau DTS yang diselenggarakan tahun 2022 mendatang. Dia tak ingin Manggarai Barat kehilangan momen yang sama seperti yang telah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Dia menegaskan bahwa Manggarai Barat siap terlibat dalam pelatihan tersebut dengan jumlah kuota yang telah ditentukan yakni sebanyak 20.000 peserta. Edi meyakini keikursertaan pemerintah daerah dalam DTS 2022 mendatang akan mewujudkan SDM Digital yang berkualitas guna terwujudnya Kota Cerdas di Labuan Bajo. DTS merupakan program pelatihan intensif untuk para pengambil kebijakan atau pemimpin di institusi pemerintahan maupun swasta, pekerja level teknis, dan masyarakat umum. Tujuan pelatihan tersebut yakni terciptanya kebijakan di bidang teknologi digital, meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat pada sektor digital di level teknis, serta meningkatnya kemampuan kecakapan digital dasar (literasi digital) yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran konten negatif, seperti hoaks, pembocoran data, radikalisme, sekaligus optimalisasi diseminasi konten positif/produktif. (sws)
Babak Baru Pilkada Ulang di Yalimo
Jayapura, FNN - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) ulang Kabupaten Yalimo, Papua, saat ini mulai memasuki babak baru agenda politik wilayah pegunungan Tengah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal pemungutan suara 26 Januari 2022. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara sengketa Pilkada Yalimo dengan nomor 145/PHP.Bup-XIX/2021 yang amar putusan majelis hakim MK mendiskualifikasi calon Erdi Darbi, Padahal, calon bupati Erbi Darbi yang maju berpasangan dengan Jhon W Wilil meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang Pilkada Yalimo pada 5 Mei 2021, namun kemenangannya didiskualifikasi majelis hakim MK karena yang bersangkutan tengah menjalani proses tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Saat itu, calon Bupati Yalimo Erdi Dabi menabrak seorang anggota Polwan Brikpa Meisye Batfeny di kawasan Polimak Kota Jayapura hingga meninggal dunia pada 17 September 2020. Erdi didakwa melanggar Pasal 311 ayat 5 UU LLAJ dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di persidangan, Erdi Darbi dihukum 4 bulan penjara pada 18 Februari 2021. Namun, kemenangan Erdi Darbi tampaknya tidak diterima calon bupati kedua Lakius Peyon sehingga mengajukan gugatan ke MK dengan meminta majelis hakim MK untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1. Gugatan yang diajukan calon bupati Yalimo Lakius Peyon-Hanum Mabel berbuah manis karena tuntutan permintaan mendiskualifikasi calon Erbi Darbi dikabulkan MK pada 29 Juni 2021. Alhasil, karena keluarnya keputusan majelis hakim MK membuat calon Bupati Yalimo Erbi Darbi yang telah meraih kemenangan harus menerima putusan MK dan didiskualifikasi kepersertaannya di Pilkada. Dari sejumlah amar putusan lain majelis hakim MK di antaranya, membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua untuk hasil pemungutan suara ulang 11 Mei 2021 dan membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua tentang penetapan calon bupati sepanjang keikutsertaan Erdi Darbi. Serta memerintahkan KPU Yalimo Papua menggelar pilkada ulang dengan peserta pasangan nomor urut 1: Calon Baru-John W Wilil dan pasangan nomor urut 2 Lakius Peyon-Nahum Mabe Untuk pelaksanaan Pilkada ulang maksimal selama 120 hari terhitung sejak putusan sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo dibacakan MK pada 29 Juni 2021. Minim pendaftar Tahapan Pilkada ulang Yalimo, Papua, sudah dimulai. Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Yalimo juga telah memperpanjang waktu pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan suara ulang (PSU) di kabupaten itu. Sebelumnya, pendaftaran untuk PSU Yalimo dibuka 3-5 Desember 2021. Hingga batas waktu pendaftaran berakhir tidak ada pendaftar dari pasangan calon bupati/wakil bupati Yalimo maupun parpol pengusungnya. Hasil tersebut membuat membuat lembaga penyelenggara pilkada Komisi Pemilihan Umum harus memperpanjang waktu pendaftaran menjadi 9-11 Desember 2021. Hingga mendekati H-1 waktu penutupan tahapan Pilkada Yalimo pendaftaran peserta bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati maupun parpol pengusungnya belum juga ada sehingga agenda pilkada ulang 26 Januari 2022 masih belum jelas siapa pesertanya. Pilkada Yalimo diselenggarakan dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020. Sedangkan persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 4. Pasal tersebut berbunyi, warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan syarat lain calon kepala daerah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun (dua puluh lima) untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara persyaratan lain juga harus dipenuhi calon kepala daerah yakni mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan atau terpidana karena alasan politik wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik. Syarat pencalonan lainnya bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terlepas dari sejumlah syarat administrasi pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo para elite politik parpol harus lebih arif dan bijaksana dalam mengajukan figur pasangan kepala daerah untuk diusung dalam pilkada ulang 26 Januari 2022 Kabupaten Yalimo. Persoalan paling penting diperhatikan dalam mengusung pasangan calon kepala daerah Kabupaten Yalimo mengedepankan kearifan lokal budaya masyarakat setempat sehingga bisa mengurangi rasa apatisme warga dalam pelaksanaan pilkada ulang. Calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Yalimo harus mempunyai visi misi yang jelas dan visioner dengan berbagai kebijakan strategis daerah untuk membangun Kabupaten Yalimo yang maju, mandiri dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akankah Pilkada ulang Yalimo 26 Januari 2022 bisa berjalan secara demokratis, aman, lancar dan kondusif? Tentunya telah menjadi harapan dari semua elemen masyarakat maupun para pemangku kepentingan di Kabupaten pemekaran Yalimo. Vox populi Vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi dalam memilih figur pasangan calon kepala daerah Kabupaten Yalimo. Torang Bisa! (sws)
Ombudsman Sumbar Masih Temukan Pungli di Kelurahan
Padang, FNN - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat masih menemukan pungutan liar di kelurahan saat warga mengurus surat yang dilakukan oleh oknum pegawai kelurahan. "Nominalnya pun bervariasi mulai dari Rp15 ribu hingga Rp1,5 juta," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Jumat. Ia menyampaikan hal itu pada "Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021" yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Menurut dia, pihaknya masih menemukan ada oknum pegawai kelurahan yang memungut uang Rp15 ribu untuk mengurus surat keterangan miskin. Bahkan ada pula ditemukan pungutan hingga Rp1,5 juta oleh oknum petugas kelurahan terkait penerbitan surat soal tanah, katanya. Meski pengaduan soal pungli menurun, ia tetap masih menemukan adanya laporan pungli yang masuk. "Untuk kasus-kasus seperti ini ketika ada laporan dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman biasanya uang tersebut sudah dikembalikan kepada masyarakat dan oknum yang menerima telah diberikan sanksi oleh atasan," ujarnya. Pada sisi lain, ia menilai perlu adanya komitmen yang berkelanjutan dari penyelenggara pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pungli. "Jangan sampai ketika ada pemeriksaan atau pengawasan saja bebas pungli, setelah itu kembali ada pungli," ujarnya. Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai penggunaan aplikasi dan informasi yang jelas akan mencegah terjadinya pungutan liar pada proses pelayanan publik yang dilakukan instansi dan lembaga pemerintah. Dalam pelayanan itu, katanya, jika ada informasi yang jelas soal batas waktu termasuk soal ada biaya atau tidak maka itu akan mencegah terjadinya pungutan liar. Menurutnya, masyarakat harus diedukasi agar saat mengurus keperluan dengan instansi pemerintah tidak mendelegasikan kepada orang lain. "Cukup percaya kepada penyelenggara pelayanan, jangan tergiur ada tawaran macam-macam hingga minta tolong orang," kata dia. Ia menilai jika penyelenggaraan dilakukan secara daring dan menggunakan aplikasi dan informasi yang memadai maka pungutan liar akan bisa dieliminasi. (sws)
Dua Anggota DPD RI Daftarkan Gugatan "Presidential Threshold" ke MK
Jakarta, FNN - Dua anggota DPD RI, Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, resmi mendaftarkan gugatan terhadap presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang semula 20 persen agar menjadi nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fachrul Razi dan Bustami Zainudin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold didampingi kuasa hukum Refli Harun. "Gugatan ke MK ini dalam rangka pengujian materiil UU Pemilu terkait presidential threshold. Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap bangsa, terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa berkiprah di tingkat nasional,” ujar Bustami Zainudin. Menurutnya, segenap bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Dengan demikian, Bustami Zainudin berharap gugatan tersebut bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu, Fachrul Razi meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan melalui gugatan tersebut. “Kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT (presidential threshold) nol persen," ucap dia. Kemudian, Bustami menilai gugatan terhadap presidential threshold menjadi penting agar ke depan UU Pemilu dapat menjadi rujukan UU Pilkada. “Kalau 20 persen ini bisa kita jadikan nol, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk memilih pimpinan daerah, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, kita berharap akan menjadi rujukan yang sama," ujar senator asal Lampung itu. Melalui gugatan yang mereka ajukan, Fachrul Razi mengimbau masyarakat Indonesia untuk senantiasa bersuara dan mengampanyekan presidential threshold nol persen. "Teruslah berjuang, kampanyekan PT 0 persen kepada civil society, gerakan mahasiswa, dan semua elemen stakeholder demokrasi. Kita bersuara dan berkampanye di media sosial dan di daerah masing-masing,” imbau Fachrul Razi. (sws)
Humas Konjen AS Surabaya Ajak ANTARA Bali Atasi Hoaks
Denpasar, FNN - Kepala Humas Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat (AS) di Surabaya, Angie Mizeur, mengajak LKBN ANTARA Biro Bali untuk bersinergi dalam mengatasi hoaks, terutama hoaks yang merugikan hubungan Indonesia-Amerika. "Ke depan kita bisa bekerja sama untuk mengatasi informasi hoaks yang tersebar dan merugikan masyarakat dari kedua negara, seperti pelatihan jurnalis melawan hoaks yang sudah pernah kami adakan bersama AJI," katanya saat mengunjungi Kantor Biro LKBN ANTARA Bali di Jalan Mataram 1, Lapangan Lumintang, Denpasar, Jumat. Didampingi Asisten Bagian Media Humas Konjen AS di Surabaya, Yehezkiel Tumewu, ia mengucapkan selamat HUT ke-84 Kantor Berita ANTARA, khususnya teman-teman LKBN ANTARA di Bali. "Semoga, ANTARA terus menjadi kantor berita yang terpercaya," katanya. Dalam perbincangan dengan Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya'kub dan staf, Angie juga menanyakan perkembangan COVID-19 di Pulau Dewata dan dampaknya pada masyarakat Bali, termasuk dampak pada kalangan wartawan di kawasan pariwisata yang mendunia itu. "Bagaimana dampak COVID-19 pada masyarakat Bali, apakah masyarakat masih bisa bertahan tanpa pariwisata yang menurun akibat Pandemi COVID-19? Bagaimana juga teman-teman wartawan di Bali dalam mencari informasi selama COVID-19?," katanya. Merespons hal itu, Kabiro ANTARA Bali Edy M Ya'kub menyampaikan terima kasih atas kunjungan Humas Konjen AS di Surabaya disela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali (10/12/21) yang diikuti 50 perwakilan negara dan organisasi internasional, termasuk Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu China Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, dan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta. "Kami siap diajak bekerja sama untuk mengatasi hoaks, karena hoaks adalah musuh bersama seperti halnya COVID-19, apalagi Bali sebagai kawasan pariwisata akan sangat dirugikan dengan adanya hoaks. Sebagai Kantor Berita, ANTARA tidak hanya menjalin kerja sama dengan teman-teman media massa sebagai mitra utama, tapi juga siap bekerja sama dengan siapapun untuk melawan hoaks yang merugikan publik," katanya. Terkait dampak COVID-19 pada masyarakat Bali, Edy menyatakan Bali sebagai kawasan pariwisata merupakan kawasan yang paling terdampak dengan segala bentuk bencana, apalagi bencana yang bersifat agak lama, seperti Pandemi COVID-19 (2019-2021) atau erupsi Gunung Agung (2017). "Bali memang paling terdampak dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena pariwisata memberi kontribusi pendapatan hingga 63,4 persen pada Pulau Dewata, sehingga pengaruh terhadap pariwisata akan sangat terasa dampaknya," katanya. Namun, katanya, Pandemi COVID-19 telah menyadarkan masyarakat dan pemerintah di Bali untuk melirik potensi lain secara seimbang yakni pertanian dan UMKM (kerajinan) serta mendorong pariwisata budaya sebagai primadona dibandingkan dengan wisata alam, karena budaya merupakan keunggulan masyarakat Bali. "Karena itu, kami juga mengapresiasi bila Konjen AS di Surabaya menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintahan di Bali untuk mengembangkan potensi pertanian, kerajinan/UMKM, dan pariwisata budaya," katanya, yang direspons positif oleh Kepala Humas Konjen AS Angie Mizeur. (sws)
Polisi Tangkap Petani Tanam Pohon Ganja di Lombok Tengah
Praya, Lombok Tengah, FNN - Jajaran Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap seorang petani inisial JM (31), warga Kecamatan Pujut, karena menanam pohon ganja dalam pot di rumahnya. "Pohon ganja yang ditanam di pot itu menggunakan ember dengan jumlah ranting 23," kata Kasatresnarkoba Polres Lombok Tengah Iptu Hizkian Siagian, di Praya, Jumat. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku diduga menanam ganja di rumahnya. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan tanaman yang diduga ganja tersebut berada di halaman rumah tersebut, anggota juga memastikan terduga berada di rumahnya. "Anggota melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan," katanya lagi. Kemudian anggota melakukan penggeledahan di area rumahnya dan ditemukan satu batang pohon yang diduga ganja ditanam di pot di depan rumahnya. Pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. "Dari pengakuan terduga bahwa pohon diduga ganja itu berumur kurang lebih 2 bulan yang ditanam sendiri," katanya pula. Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 111 KUHP ayat (1) tentang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. (sws)
Pemkab Badung Raih Penghargaan dari KPK
Badung, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kategori pemerintah daerah yang mampu memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dua kali berturut-turut pada tahun 2020-2021. Penghargaan itu diraih atas keberhasilan Pemkab Badung dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat. "Kami meraih penghargaan kategori DID karena penetapan Perda APBD tepat waktu, serta penggunaan e-Government berupa e-Budgeting dan e-Procurement," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima, di Mangupura, Kamis. Ia mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Badung, pihaknya berterima kasih khususnya kepada seluruh jajaran KPK atas penghargaan tersebut "Kami tetap solid untuk selalu taat asas, karena kami memiliki prinsip bahwa cara kita agar tidak kena hukum itu gampang, yaitu jangan sekali-kali pernah melanggar hukum," katanya pula. Penghargaan itu, diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang Kantor KPK Jakarta, Kamis. Kegiatan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun 2021 mengambil tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk berperan aktif ambil bagian dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Dalam membantu Pemerintah menyelamatkan keuangan negara, KPK telah berhasil mengembalikan keuangan negara sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2021. Selain itu, KPK juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp46,5 triliun," katanya lagi. Ia mengungkapkan, pada periode 2021 pihaknya telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 1.838. Pihaknya juga tidak akan pernah putus asa membangun budaya antikorupsi. "KPK telah mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah agar melibatkan diri menyusun peraturan daerah untuk memasukkan program pendidikan antikorupsi," ujar Firli pula. (sws)
LSM: Banyak Kasus Korupsi di Aceh Tak Dapat Perhatian Khusus APH
Banda Aceh, FNN - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mencatat banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh tidak mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum (APH) di Tanah Rencong ini. "Saat ini ada beberapa kasus korupsi yang tidak mendapat tanggapan secara serius dari institusi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, di Banda Aceh, Kamis, di sela diskusi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2021, di Banda Aceh. Menurut Askhalani, perkara dugaan korupsi yang dinilai kurang mendapatkan perhatian tersebut, di antaranya kasus beasiswa Pemerintah Aceh, kasus Cunda Meuraxa Kota Lhokseumawe, OTT (operasi tangkap tangan) dana desa di Aceh Barat serta kasus lainnya. Padahal, kata Askhalani, sejumlah perkara tersebut sudah memiliki hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, dengan indikasi kuat adanya dugaan kerugian negara. Namun, terhadap perkara itu tidak ditingkatkan statusnya. "Ini merupakan beberapa kasus yang tidak jelas ditangani, padahal publik begitu menaruh perhatian besar dalam kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian," ujarnya. Berangkat dari itu, kata Askhalani, ada beberapa hal yang perlu dibenahi sehingga publik kembali memperhatikan isu antikorupsi, di antaranya reformasi sektor hukum agar terbebas dari politik hingga menjadi lembaga independen dan tidak mudah dirasuki kepentingan lain. "Momentum saat ini yang sedang dilakukan oleh Kapolri dan Kejaksaan Agung juga merupakan cara tepat untuk mewujudkan lembaga institusi ini mendapat perhatian publik dan kembali dipercaya," kata advokat itu. Askhalani juga menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat ini juga sedang mendalami beberapa perkara khusus di Aceh yang mulai mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Karena itu, KPK perlu mempercepat penanganan perkara yang sedang dilakukan tersebut. "Proses ini sangat penting dipercepat, terutama agar menjadi efek kejut, sehingga korupsi di Aceh tidak tumbuh ibarat jamur di musim hujan," ujarnya pula. Tak hanya itu, Askhalani juga menuturkan bahwa berdasarkan catatan GeRAK Aceh, selama 2020-2021 ini kasus korupsi di Aceh semakin meningkat, dan nyaris tidak ada institusi yang terbebas dari perilaku korupsi. "Berdasarkan fakta hasil kajian GeRAK Aceh menemukan bukti bahwa beberapa wilayah dan sektor yang dominan (terjadinya korupsi) itu yakni pengadaan barang dan jasa, kesehatan, belanja sosial, dan untuk program dominan di wilayah infrastruktur serta dana desa," demikian Askhalani. (sws)
Semua Tempat Usaha di Aceh Barat Wajib Tutup Saat Shalat Maghrib
Meulaboh, FNN - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra menegaskan seluruh tempat usaha termasuk makanan dan minuman di daerah ini, wajib ditutup sementara saat berlangsung ibadah Shalat Maghrib jelang malam hari. “Penerapan aturan ini sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang sudah lama berlaku di Aceh,” kata Dodi Bima Saputra, di Meulaboh, Kamis malam. Ia mengatakan penerapan aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan syariat Islam yang berlaku di Aceh, sekaligus mempermudah masyarakat dalam beribadah. Dalam penertiban ini, petugas juga mengimbau kepada setiap pedagang agar menutup tempat usahanya sejak pukul 18.00 WIB dan tidak melayani pembeli, hingga pelaksanaan ibadah Shalat Maghrib selesai dilaksanakan. Petugas juga turut memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pengunjung terkait aturan penerapan syariat Islam, dan mengimbau pelaku usaha agar berpedoman pada aturan yang berlaku. Selain itu, kata Dodi, kegiatan penertiban kepada kalangan pedagang tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi COVID-19. Adapun lokasi yang didatangi petugas saat melakukan penertiban pada Senin petang, kata dia, meliputi kawasan Pelabuhan Jetty Meulaboh, sejumlah kafe di kawasan Seuneubok, Kutapadang, Ujong Kalak Meulaboh, serta sejumlah lokasi lainnya. “Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh barat akan terus mengawal dan menyampaikan imbauan kepada seluruh pelaku usaha, agar senantiasa dalam operasional usahanya serta tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Dodi Bima Saputra. (sws)
Mantan Kades Tersangka Korupsi DD Rp119,9 Juta
Rejang Lebong, Bengkulu, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menetapkan mantan kepala desa di daerah ini sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa (DD) senilai Rp119,9 juta untuk membuat BUMDes fiktif. Kepala Kejari Rejang Lebong Yadi Rachmat Sunaryadi diwakili Kasi Pidsus Arya Marsepa, di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan tersangka dugaan korupsi DD tersebut ialah Rm (59), mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya periode 2014-2020 lalu. "Pada hari ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menetapkan tersangka Rm, mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hukum penggunaan anggaran dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Bintang Bermani, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya tahun anggaran 2018," kata dia. Dia menjelaskan, tersangka Rm setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan serta saksi-saksi lainnya diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai kepala desa di wilayah itu, dengan cara membuat BUMDes fiktif yang diberi nama BUMDes Bintang Bermani. Tersangka ini, kata dia, setelah dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Rutan Polres Rejang Lebong selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan tersangka ini dilakukan karena adanya kekhawatiran pihaknya, tersangka akan melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini ancaman pidananya lima tahun ke atas. Sejauh ini dari pemeriksaan sejumlah saksi termasuk keterangan tersangka, BUMDes Bintang Bermani tersebut sengaja dibentuk oleh tersangka pada tahun 2018 dengan sejumlah pengurus yang sengaja dibuatnya dan mendapat penyertaan modal dari dana desa sebesar Rp125 juta. Penyertaan modal ini pada 2019 kembali dianggarkan tersangka, namun tidak jadi digunakan karena BUMDes fiktif ini mulai diketahui umum, sehingga dialihkan untuk kegiatan lainnya. "Berdasarkan pengakuan tersangka di rekeningnya Rp5 juta lagi, tetapi saat kita tanya tersangka sulit menunjukkannya. Kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Rejang Lebong jumlahnya sebesar Rp119.900.000," demikian Arya Marsepa. Tersangka sendiri mereka jerat atas pelanggaran Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun. (sws)
Rektor UNM Pecat Satpam Kampus Kedapatan Berbuat Asusila
Makassar, FNN - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam akhirnya memecat oknum satpam kampus berinisial A yang kedapatan sengaja merekam mahasiswi peserta PPM Program Kampus Merdeka melalui ponselnya saat mandi di toilet samping mes kampus setempat. "Sudah dipecat dengan tidak terhormat. Oknum Security ini sudah ditahan di kantor polisi. Kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan kampus, sebab ini murni perbuatan kriminal," ujar Prof Husain Syam menegaskan kepada wartawan, di Hotel Lamacca, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pihaknya membantah keras informasi yang beredar bahwa kejadian tersebut di Hotel Lamacca, padahal bukan di situ lokasinya, tapi berada di toilet umum yang biasa digunakan orang, dan bukan di dalam hotel maupun mes UNM tempat tinggal sementara mahasiswi peserta PPM Program Kampus Merdeka. Untuk proses hukum, kata dia, pihaknya menyerahkan penuh kepada aparat yang berwenang. Kendati saat ini korban belum melaporkan perbuatan pelaku ke polisi, namun pihak kampus siap memfasilitasi korban melapor dengan menyiapkan pendampingan hukum. "Kami siapkan bantuan hukum dari kampus sekaligus layanan trauma healing untuk memberikan penguatan psikologis kepada korban. Rencana besok akan dilaporkan secara resmi," katanya pula. Mantan Dekan Fakultas Teknik UNM ini menjelaskan kronologi kejadian bahwa korban keluar mandi bukan di dalam mes UNM yang disediakan, bahkan lokasinya di luar Hotel Lamacca. Tempat kejadian, ada kaca dalam gudang samping toilet di situlah tempatnya (merekam). Oknum satpam yang sudah lepas jaga ini ada di situ lalu merekam korban sedang mandi. Saat korban melihat di kaca ada ponsel, langsung kaget lalu pakai baju kemudian berteriak minta tolong. Oknum satpam ini pun ketahuan, karena hanya dia yang ada di dalam gudang tersebut, selanjutnya diamankan. "Saat saya dapat informasi, saya katakan, pecat oknum satpam itu. Besok, saya keluarkan SK pemecatannya. Saya serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian untuk proses hukum karena tidak ada jalan damai," ujar Husain menekankan. Di tempat terpisah, Kepala Unit II Resmob Polsek Rappocini Ipda Ahmad membenarkan saat ini oknum satpam itu ditahan dan sementara dilakukan penyelidikan. Ia mengungkapkan, terduga pelaku sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut terhadap dua korbannya mahasiswi. Namun baru kali ini kedapatan secara langsung oleh korban. "Pengakuan terduga, sudah tiga kali merekam, dua kali untuk korban ini, dan satu kali korban mahasiswi lain. Motifnya masih dalam pengembangan. Barang bukti disita ponsel terduga dan bajunya. Untuk pasal dikenakan nanti Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun," kata Ipda Ahmad menegaskan. (sws)
Kesbangpol Karawang: Setiap Tahun Selalu Ada Ormas Baru
Karawang, FNN - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan setiap tahun jumlah ormas di daerah ini bertambah karena selalu ada ormas yang baru. "Sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini, setiap tahunnya di Karawang selalu ada ormas baru," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang Sujana Ruswana, di Karawang, Jumat. Ia mengatakan, sesuai dengan catatan Kesbangpol setempat, penambahan jumlah ormas tersebut per tahun ada empat sampai lima ormas baru. Menurut dia, hingga kini jumlah ormas yang terdaftar di Kesbangpol Karawang sebanyak 600 ormas. Namun dari jumlah itu, hanya 270 ormas yang berbadan hukum dan teregistrasi, sisanya masih belum menertibkan administrasi. Dia berharap keberadaan ormas mampu dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab pada dasarnya keberadaan ormas bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sujana menyampaikan pihaknya setiap tahun menyalurkan anggaran operasional untuk ormas yang ada di Karawang yang menjadi bagian dari upaya pembinaan ormas. Pada tahun 2020 dan 2021, Kesbangpol Karawang mengalokasikan total anggaran untuk bantuan operasional ormas sekitar Rp500 juta. Kemudian pada tahun depan atau 2022, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta per tahun untuk bantuan operasional ormas. "Besaran bantuan operasional yang kami salurkan ke ormas itu bervariasi, minimal Rp10 jutaan per tahun," katanya pula. (sws)
Kominfo Sulut: Insan Penyiaran Dituntut Hadirkan Konten Berintegritas
Manado, FNN - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steven Liow mengatakan insan penyiaran dituntut menghadirkan konten berintegritas dan terpercaya. "Dampaknya dapat membuat masyarakat bisa mencerna sebuah informasi dengan baik, menghadirkan siaran yang baik, mudah dipahami dan dapat dipercaya," kata Steven pada acara Anugerah Penyiaran Sulut 2021, di Manado, Kamis. Insan penyiaran di daerah, menurut dia, harus punya andil besar dalam mengedukasi masyarakat di daerah, mendukung pemerintah daerah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi aktual. Penyiaran, kata dia, mempunyai peran besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dalam hal ini mengedukasi masyarakat. Penyiaran juga menjadi garda depan yang selalu diharapkan menyajikan informasi terpercaya dan akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham apa yang harus dilakukan. "Di masa sekarang peran insan penyiaran semakin diharapkan profesional," katanya pula. Anugerah Penyiaran Sulut 2021 menjadi penting dan sangat diperlukan untuk mengapresiasi, sekaligus meningkatkan insan penyiaran di daerah untuk bisa berbuat yang lebih lagi, lebih kreatif, dan lebih inovatif, namun tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan penyiaran hingga tetap mampu memberi dukungan terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. "Memang sangat diperlukan bentuk-bentuk apresiasi kepada pelaku-pelaku penyiaran yang sudah memberikan pengaruh, dampak besar bagi kehidupan di masyarakat, juga bagi pembangunan bangsa dan daerah," katanya pula. Anugerah Penyiaran Sulut 2021 ini, ujar dia lagi, menjadi penting dilaksanakan untuk menghargai karya, sekaligus memacu ke depan bisa terus konsisten menghadirkan siaran yang baik, dan bahkan bisa terpacu untuk menjadi lebih baik. Dia berharap, apresiasi kepada insan penyiaran ini akan terus dilaksanakan, hingga berdampak bagi kualitas penyiaran di daerah. "Penyiaran di daerah ini terus menjadi unsur yang ikut mengiringi pembangunan dan kemajuan bangsa dan daerah Sulawesi Utara, mendukung kinerja pemerintah daerah, dan bersama-sama memberikan dampak baik bagi kemajuan bangsa dan daerah," kata Steven pula. (sws)
DPP Targetkan Golkar Sulsel Menang Pemilu 2024
Makassar, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan kepada Ketua dan Pengurus DPD Golkar Sulsel yang telah dilantik untuk menyelesaikan konsolidasi sekaligus memberi target menang pemilu legislatif dan pilkada termasuk Pemilihan Presiden 2024. "Misi kita, target kita untuk pemilu maupun pilkada bisa kita capai. Selesaikan konsolidasi yang belum selesai sampai ke akar rumput. Kemudian, menyediakan fungsionaris di Sulsel," ujar Agus Gumiwang usai melantik Pengurus DPD Golkar Sulsel, di Hotel Four Poin by Sheraton, Makassar, Kamis. Selain itu, DPP mengharapkan DPD Golkar Sulsel segera membentuk fungsionaris yang berbasis TPS (tempat pemungutan suara). Selanjutnya, membentuk infrastruktur untuk kegiatan sosialisasi, baik melalui media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Hasil rapat kerja nasional (rakernas), telah diputuskan target menang 60 persen untuk pilkada secara nasional pada 2024. "Itu bukan hal mustahil, karena capaian hasil pilkada lalu sebesar 61 persen. Untuk Pileg DPR RI kami menargetkan 20 persen (sekitar 115 kursi)," kata Agus Gumiwang yang juga Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin ini membeberkan. Selain target perolehan kursi dan pilkada, secara nasional target kemenangan usungan calon presiden dari Golkar, bulat mendukung Airlangga Hartarto, juga menjadi bagian dari skenario politik besar partai berlambang pohon beringin rindang ini. "Pak Airlangga memang sudah menjadi orang yang kita usung jadi calon presiden. Kita akan berjuang untuk beliau menjadi presiden Indonesia. Kalau untuk calon wakil presiden nanti kita lihat," ujarnya kepada wartawan. Agus Gumiwang saat sambutan pada acara pelantikan jajaran Pengurus DPD Golkar Sulsel menyampaikan, DPP punya peta jalan yakni tiga hal utama. Konsolidasi, rekrutmen, hingga sosialisasi Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Tahun ini, segera merampungkan konsolidasi di tingkatan pengurus daerah, tahun 2022 rekrutmen anggota untuk membangun pasukan darat dari Golkar dimulai fungsionaris di Sulsel. Tahun 2023 memantapkan jadwal agenda seting, dan 2024 pendayagunaan kekuatan untuk menyukseskan target menang pilpres, pileg dan pilkada. "Golkar Sulsel mesti mengambil simpati masyarakat untuk menangkan pemilu. Dukung kegiatan pemerintah daerah, persiapkan saksi berbasis TPS, petakan tokoh adat, pemuda, organisasi, masyarakat di tingkat akar rumput. Lanjutkan pembentukan basis massa dan kelompok kader, serta perkuat pencitraan," katanya kembali menekankan. Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe pada kesempatan itu mengemukakan, komposisi kepengurusannya tercatat sebanyak 175 orang. Dengan komposisi tersebut, pihaknya yakin target yang diberikan DPP diyakini akan terealisasi. Taufan juga menyampaikan, dari 24 DPD kabupaten kota, sudah 23 DPD yang sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Ia pun meminta seluruh kader, anggota legislatif mendukung penuh program Pemerintah Daerah Provinsi. Wali Kota Parepare ini pun berjanji akan mengembalikan kejayaan Golkar sebagai lumbung suara, mengingat partai ini punya sejarah panjang selama tiga rezim. "Saya minta tolong, ini partai besar, sebagai kapal besar, tentu diterpa ombak besar. Dinamika dalam organisasi partai itu biasanya, kami rindu mengembalikan kejayaan golkar," paparnya. Pelantikan tersebut juga dihadiri Sekjen DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Pelaksana tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana, Pandam XIV Hasanuddin Mochamad Syafei Kasno, kepala daerah dari Golkar serta jajaran pengurus partai golkar. (sws)
Halo Pak Luhut dan Pak Erick, Hari Ini Saya Nyumbang PCR
By Asyari Usman Saat ini sedang di ruang tunggu bandara Kualanamo, Deli Serdang. Mau ke Jakarta. Sekadar kasih ‘polite notice’ kepada Pak Luhut BP dan Pak Erick Thohir bahwa saya kemarin bikin tes PCR. Kena 275 ribu, Pak. Saya enggak tahu apakah saya memperkaya para pebisnis PCR atau tidak. Wallahu a’lam. Dan saya juga enggak bilang siapa-siapa saja yang mengantungi laba dari bisnis PCR. Saya sebut nama Ente berdua di tulisan ini hanya karena hiruk-pikuk bisnis PCR belum lama berselang membawa nama sampeyan berdua. Jadi, jangan salah sangka pulak kepada saya. Saya cuma katakan, saya menyumbang ke bisnis PCR. Pak Luhut dan Erick, kebetulan Ente berdua pejabat tinggi pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa PCR 275 ribu itu berat sekali rasanya. Apalagi masa berlakunya hanya tiga (3) hari, Bro. Nanti waktu mau balik ke kampung, tampaknya saya akan ambil tes lagi. Karena hasil negatif tes PCR kemarin (9/12/2021) akan berlaku sampai 12/12/2021. Kalau saya naik kapal terbang lagi pada tanggal 14, berarti harus ambil tes lagi. Kenapa masa berlakunya tidak dipanjangkan saja seperti masa berlaku tes antigen tahun lalu? Saya ingat, hasil negatif antigen sepanjang 2020 berlaku 14 hari atau 12 hari kalau tak salah ingat. Padahal, sepanjang 2020 itu jumlah kasus Covid terbilang rata-rati tinggi. Sekarang, seperti Pak Luhut katakan sendiri, tingkat penularan rendah. Di bawah 400 per hari. Tidak lagi ribuan atau belasan ribu. Tentu wajar diperpanjang masa berlaku hasil negatif PCR. Syukur sekali kalau harga tes PCR bisa dipermurah, Pak. Ok Pak Luhut dan Pak Erick. Ini mau naik pesawat. Sorry ya kalau ada yang tak berkenan di hati.[] *) Wartawan senior FNN
Kemarin, Soal TNI Terlibat Kasus Tanah Hingga Arah Demokrasi
Jakarta, FNN - Beberapa berita politik kemarin, Kamis, menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya hingga Arah demokrasi RI di antara demokrasi Timur dan Barat. Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali: Panglima TNI minta masyarakat lapor jika ada TNI terlibat kasus tanah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya. Selengkapnya baca di sini Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa resmi jabat Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) setelah Danjen Kopassus sebelumnya Mayjen TNI Mohamad Hasan menyerahkan tongkat komando kepemimpinan Korps Baret Merah, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis. Selengkapnya baca di sini KSP dukung penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-India Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendukung penguatan kerja sama Indonesia dan India, terutama di bidang pertahanan. Selengkapnya baca di sini Kelompok Milenial: Tepat Kapolri lantik eks pegawai KPK jadi ASN Polri Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI) M Adhiya Muzakki menilai Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sebagai langkah yang sangat tepat. Selengkapnya baca di sini Arah demokrasi RI di antara demokrasi Timur dan Barat Dugaan tentang demokrasi di Indonesia yang terpengaruh nilai-nilai kebaratan telah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, bahkan semakin banyak disuarakan oleh berbagai kalangan di saat indeks demokrasi Tanah Air menurun dari tahun ke tahun.
Menkominfo: Peran Penting Pers di Era Demokrasi
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pers mempunyai peran penting di era demokrasi. "Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokrtatis," kata Staf Khusus Menkominfo, Niken Widiastuti saat membacakan sambutan tertulis menkominfo pada acara Anugerah Dewan Pers (ADP) tahun 2021 di Jakarta, Kamis malam. Kata Menkominfo, kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikirian harus dijamin, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Peranan pers juga sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Selain itu, melakukan pengawasan, kritik dan koreksi dan saran terhadap hal-hal yanh berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. "Sedemikian berat tugas pers," ujar Menkominfo. Menurut dia, kebebasan pers di Indonesia semakin hari semakin membaik. Hal itu terbukti dari indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada angka 76,02 poin pada tahun 2021, atau naik 0,75 poin dibandingkan tahun 2020. "Ini disebabkan meningkatnya kualitas dan profesionalisme di bidang pers," kata Menkominfo menegaskan. Dewan Pers menggelar Anugerah Dewan Pers (ADP) tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi kepada para insan pers dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia. "Anugerah ini untuk membangun satu budaya, satu tradisi untuk mengucapkan terimakasih kepada siapapun yang punya prestasi," jelas Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh. Dewan pers mengajak semua pihak untuk memberikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh anak bangsa, yang memiliki prestasi dan pemikiran positif. Ketua panitia pelaksana Asep Setiawan menjelaskan proses penyelenggaraan ADP 2021 dimulai dengan konsultasi kepada Konstituen Dewan Pers dan Masyarkat Pers untuk merumuskan tujuan, kriteria dan kategori Anugerah Dewan Pers. Bahkan proses pengajuan nominator disampaikan oleh Konstituen Dewan Pers. Dari proses ini terdapat 117 media dan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan serta belasan nama lembaga dan perorangan. (sws)
Demo Buruh Jokowi Mundur
By M Rizal Fadillah Demo buruh tanggal 8 Desember 2021 yang bergerak menuju depan Gedung DPR/MPR diwarnai dengan spanduk yang mengkritik Putusan MK mengenai pembatalan Omnibus law UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tulisan spanduk disebut banci, inkonstitusional, makelar, merusak demokrasi hingga bubarkan Kabinet Jokowi-Makruf serta Jokowi Mundur. Memang tepat pertanggungjawaban akhir dari karut marut UU Cipta Kerja ada pada Presiden. Dua konten spanduk bubarkan Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan Jokowi Mundur adalah sangat beralasan. Meski DPR ikut bertanggung jawab namun semua tahu bahwa DPR telah habis terkooptasi untuk menyetujui kemauan penguasa yang sangat berkhidmat pada pengusaha. Kegagalan UU Cipta Kerja untuk mengundang investasi impian, juga menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi dan Kabinetnya. Tuduhan bahwa MK menjadi makelar Konstitusi karena buruh melihat Putusan bias itu masih dalam rangka kepentingan penguasa dan pengusaha. Bermain pada klausul "perbaiki 2 (dua) tahun". Jokowi mundur adalah desakan rasional dan konstitusional. Rasional karena Jokowi telah gagal memimpin bangsa. Ekonomi, politik, agama, kesehatan, keamanan, hukum dan HAM tampak belepotan. Menangani masalah dengan menimbulkan masalah baru. Omnibus law hanya salah satu bukti dari masalah dan kegagalan tersebut. Konstitusional karena Presiden dimungkinkan untuk mundur atau dimundurkan pada masa jabatannya. Pasal 7A dan 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur kemungkinan tersebut. Sejak "terpilih" dalam Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi dipertanyakan kemampuan, Integritas, serta kelayakannya untuk menjadi Presiden RI. Demo buruh kini merebut porsi mahasiswa dalam berdemonstrasi. Sistem komando Serikat Pekerja berjalan efektif di tengah acak-acakannya gerakan kemahasiswaan. Aspirasi aksi buruh kini semakin jelas, yaitu Jokowi mundur. Unik dan sistematik. Pemberian waktu 2 tahun justru akan menjadi boomerang bagi Pemerintah karena itulah waktu strategis untuk menggelorakan aksi-aksi buruh berkelanjutan. Akan terjadi eskalasi gumpalan perjuangan melawan kezaliman. Putusan banci "by design" MK mengenai pembatalan UU Cipta Kerja menyebabkan muncul aksi yang telah menemukan sinergitas bahasa untuk aspirasi rakyat pada umumnya, yaitu : "Jokowi Mundur !". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bincang Sejenak Hal Statscriminaliteit
Oleh Ridwan Saidi KH DR Idham Khalid secara informal sering mengundang orang sekadar omong-omong ringan. Pada foto di atas dari kanan HMS Mintareja, Pak Idham, Lukman Harun tokoh Muhamadiyah, dan Ridwan Saidi. Ini tahun 1977. Pak Idham lembut hati, kalau beri nasihat enak. Saya suka berambut panjang. Kata Pak Idham, Ridwan potong rambut saudara sedikit saja, supaya bagus dilihat. Pak Mintareja juga tak bersikap formal walau dia menteri. Saat kepemimpinan PPP pindah ke J. Naro, Pak Min bicara pendek ke saya, hadapilah. Dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Mr Roem memang saya belajar hukum. Di FH-IPK UI saya belajar hukum empat semester. Juga dengan Dahlan Ranuwihardjo SH, senior di HMI. Akhir-akhir ini perubahan UUD 45 sebanyak empat kali dipersoalkan kembali. Apakah mengubah UUD 45 secara onrechterlijk (format tak dikenal secara hukum) tergolong dalam statscriminaliteit (kejahatan dengan a/n lembaga negara)? Kalau kejahatan terhadap negara criminaliteit aan de stat. Di masa kerajaan Rao (ref Ibnu BATHUTAH) dan era zona ekonomi Pasuruan (ref MENDEZ PINTO) hukuman terkejam dijatuhkan pada pelaku perbuatan criminaliteit aan de stat, misal coup d'etat. Ubah UUD 45 secara onrechterlijk apakah berpotensi sebagai statscriminaliteit? Bagaimana dengan naskah perubahan itu yang sudah ditolak untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara kenapa masih diberlakukan? Pemberlakuan ini dapatkah dikatakan onrechtmatigdad atau tata cara di luar hukum? Konstitusi sekarang diberlakukan dengan geruijsloos (de facto) dan bukan de jure, kalau ini perbuatan pelanggaran maka untuk perbuatan ini tak berlaku ketentuan verjaaring (lewat waktu) . Ubah UUD 45 secara tidak lazim dapat sebabkan susunan organisasi negara sulit divisualisasi dengan skema. Bagaimana menempatkan MK dalam struktur kenegaraan secara skematis. Menuduh UUD 45 18/8/45 wujudkan negara integralistik, tapi sambil mengubah-ubah UUD 45, malah itu berpotensi ciptakan negara disintegralistik. Tanpa harus mencari dimana letak kesalahan, kasus Menko Luhut umumkan pembatalan PPKM level 3, yang disusul 1 - 2 jam kemudian dengan Gubernur DKI Anies bacakan Kep Gub pemberlakuan PPKM level 3 untuk daerah DKI, walau esok harinya Kep Gub DKI dicabut, tetap ini bukan presentasi kenegaraan yang baik. Di USA dan di manapun ada lembaga tertinggi negara, di USA namanya Congress. Di Indonesia kini sudah tak ada lagj lembaga tertinggi. Malah hutang yang makin tinggi. *) Budayawan
Keserakahan di Tengah Pandemi (1) Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia
Oleh Gde Siriana *) ISI buku ini diawali dengan kondisi sebelum serangan Pandemi COVID-19 datang hingga gejala-gejala yang nampak sebagai dampak dari pandemi, terutama pada aspek kesehatan masyarakat, ekonomi negara maupun ekonomi masyarakat. Dan, ketika dibandingkan dengan utang yang dicetak pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Penulis sampai pada hipotesis: ada yang salah dalam cara pemerintah merespons dan mengatasi pandemi. Penulis akan mengkonfirmasi hipotesis tersebut, untuk mendapatkan jawaban terhadap dua hal. Pertama, bagaimana kepemimpinan presiden Jokowi dan sejauh mana mendayagunakan kapasitas negara yang terbatas dalam merespon dan memperkecil dampak pandemi. Kedua, sejauh mana oligarki yang ada memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingannya. Metodelogi dalam penyusunan buku ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang membandingkan antara kondisi sebelum dan di masa pandemi. Analisa dan pembahasan didasarkan pada telaah kepustakaan, wawancara, FGD (Focused Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terpandu) dan informasi berbagai media, termasuk artikel-artikel penulis yang telah dimuat di Koran Tempo, The Jakarta Post, Forum News Network (FNN), Rakyat Merdeka On Line (RMOL), Teropong Senayan dan Law-Justice. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam merespon dan mengatasi pandemi telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, baik itu tenaga medis maupun masyarakat umum. Tidak itu saja, penderitaan masyarakat bertumpuk sebagai dampak pandemi pada ekonomi rakyat, tetapi di sisi lain bantuan pemerintah tidak memadai dibandingkan dengan beban yang harus dipikul masyarakat. Ironisnya, utang yang diciptakan pemerintah dengan alasan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang dibayangkan dari besarnya nilai utang yang ditarik pemerintah. Kepemimpinan populis Jokowi menyebabkan kebijakan pemerintah terlambat, saling tumpang tindih serta membingungkan rakyat dan birokrasi di daerah, sehingga pelaksanaan PSBB dan PPKM tidak efektif dalam menekan angka kasus dan jumlah korban jiwa akibat pandemi. Rakyat merasakan negara tidak hadir dalam situasi krisis karena rakyat harus bertahan hidup di tengah ancaman penularan virus dengan mengandalkan pertolongan teman, tetangga dan saudara. Kebijakan pemerintah, salah satunya dalam belajar daring, diputuskan dengan tidak memahami situasi dan kondisi masyarakat yang sedang kesusahan maupun persoalan ketimpangan sarana-prasarana, sehingga kebijakan ini justru menambah beban masyarakat. Kepemimpinan populis Jokowi yang meremehkan Covid-19 sejak awal pandemi juga menyebabkan masyarakat tidak waspada, sehingga tidak mengambil keputusan yang tepat untuk merespon situasi krisis. Misalnya, banyak pelaku ekonomi kecil dan menengah yang masih mengambil kredit atau melakukan eskpansi usaha sesaat sebelum status pandemi diumumkan pemerintah karena yakin dengan sikap pemerintah bahwa pandemi tidak akan melanda Indonesia. Hal ini kemudian menjadi beban berat masyarakat yang berkepanjangan, usahanya macet sekaligus tercekik pembayaran cicilan pinjaman. Penulis mengajukan model kepemimpinan 4T untuk merespon pandemi dan situasi krisis yang diakibatkannya, yaitu Tanggap, Terstruktur, Teratur dan Terukur. Dengan model kepemimpinan ini, misalnya Tracing, Tracing, dan Treatment (3T) dapat dioptimalkan dan terarah sejak awal. Kepemimpinan otoriter Jokowi selama pandemi juga semakin nampak dari politik pemerintahannya yang lebih mengedepankan kekuasaan daripada pendekatan kesehatan. Menyikapi kedaruratan pandemi dengan cara menyiasati aturan-aturan yang berlaku dengan memberi kekebalan hukum kepada pejabat negara melalui UU No.2 tahun 2020, ini merupakan jalan pintas darurat yang anti nilai-nilai demokratis. Tidak itu saja, ini memberi pintu kepada oligarki dan pemburu rente yang berjenis Peng-Peng untuk memanfaatkan situasi krisis demi keuntungan ekonomi yang besar dan kepentingan-kepentingan lainnya. Berbagai suara kritis di masyarakat terhadap cara presiden Jokowi menghadapi pandemi disikapi sebagai ancaman bagi kekuasaan, sehingga semua yang mengkritisi pemerintah dianggap sebagai oposisi. Bahkan buzzer pun dikerahkan untuk melawan kritik-kritik yang menjadi viral di media sosial dan membentuk opini bahwa kritik tersebut dilandasi dendam politik Pilpres 2014 dan 2019. Ini menjadi bukti presiden Jokowi juga gagal menyelesaikan pembelahan sosial (divided society) yang merupakan residu Pilpres. Ketidakpercayaan masyarakat muncul sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah dan kepemimpinan Jokowi yang populis-otoriter. Kepercayaan publik sesungguhnya adalah modal dasar yang diperlukan pemerintah di saat negara sedang krisis agar dapat memobilisasi semua sumber daya yang ada dan membangun solidaritas seluruh masyarakat, dengan demikian pelaksanaan kebijakan dan program untuk mengatasi pandemi menjadi efektif karena didukung seluruh masyarakat. Kapasitas kesehatan negara selama ini tidak mendapat perhatian khusus pemerintah agar lebih seimbang dengan populasi penduduk sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih memadai. Bahkan tidak ada persiapan jauh-jauh hari untuk menambah kapasitas kesehatan sebagai bentuk respons yang paling mendasar dan utama untuk menyelamatkan kesehatan rakyat manakala terjadi pandemi hebat seperti Covid-19. Setidaknya ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkan kapasitas kesehatan, yaitu antara Desember 2019-Maret 2020. Lumpuhnya layanan kesehatan di rumah sakit memberi kontribusi pada banyaknya korban jiwa selama pandemi di Indonesia. Our World in Data per 20 Oktober 2021 mencatat jumlah kematian Covid-19 Indonesia (143.120 jiwa) merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, dan tingkat kematian (rasio kematian terhadap jumlah kasus) di Indonesia nomor dua di Asia Tenggara setelah Myanmar (3,38 persen). Dampak pandemi telah berdampak kuat dan dalam pada perekonomian nasional. Tetapi sesungguhnya sebelum pandemi, ekonomi Indonesia di era Presiden Jokowi sudah menunjukkan performance yang rendah, bahkan bisa disebut buruk. Rendahnya kinerja ekonomi Indonesia pada 2014-2019, setidaknya dapat dilihat dari empat indikator, yakni pertumbuhan yang stagnan, beban berat APBN akibat utang pemerintah yang semakin membengkak untuk menutup defisit, kurs rupiah yang melemah terhadap Dolar AS, serta tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi hanya sekitar 5 persen per tahun. Pada kuartal ke-1 tahun 2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Tapi pada kuartal ke-2 merosot tajam hingga terkontraksi 5,51 persen, kuartal ke-3 kembali minus 3,49%, dan menutup tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen. Indonesia resmi mengalami resesi setelah kuartal ketiga tahun 2020. turunnya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita menurunkan Indonesia dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country). Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 tercatat 4.050 dollar AS, namun pada tahun 2020 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 3.870 dollar AS. Utang yang ditarik untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional telah menambah beban keuangan negara, dimana sebelum pandemi utang pemerintah dan BUMN sudah menumpuk. Sedangkan penerimaan negara dari perdagangan dan pajak tidak mampu untuk menyelamatkan APBN kecuali menambah lagi utang. Di sisi lain, situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di masa pandemi memperbesar potensi BUMN bangkrut. Ekonomi masyarakat pun dalam menghadapi situasi sulit dalam jangka panjang karena Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) membutuhkan anggaran yang besar untuk bangkit kembali di saat daya beli masyarakat telah merosot. (Bersambung) *) Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”
Bukti Korupsi Sudah Jelas, Tangkap dan Adili Ahok
Jakarta, FNN - Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, dan deklarator KAMI meminta KPK segera tangkap dan adili Basuki Tjahaja Utama alias Ahok. Demikian siaran pers IRESS dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang diterima FNN, Kamis (09/12/2021) di Jakarta. Marwan mengingatkan bahwa pada 17 Juli 2017 yang lalu, pihaknya telah melaporkan kepada KPK kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini tidak terlihat upaya serius dari KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal dugaan korupsi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi pula merugikan negara triliunan rupiah, serta alat-alat bukti untuk sebagian kasus tersebut telah lebih dari cukup. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 Marwan mengulang kembali laporan IRESS, khususnya terkait tentang kasus dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Apalagi, berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) temuan-temuan berupa pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah material dan lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena sikap Pimpinan KPK yang kami anggap sangat menyimpang dan melindungi Ahok-lah maka kasus tersebut dihentikan. Marwan mengingatkan agar Pimpinan KPK berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, dan tidak lagi terus-menerus mencari dalih untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, termasuk Ahok! Jangan sampai rakyat bertindak sendiri untuk mengadili Ahok! Adapun ringkasan kasus dugaan korupsi RSSW diuraikan berikut ini. Pembelian lahan RSSW mencuat setelah BPK Perwakilan DKI Jakarta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, 6 Juli 2015. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, mengungkap terdapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun, yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 milyar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. Dari temuan tersebut, terungkaplah kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSSW. Pengadaan lahan RSSW ini dilakukan melalui proses yang melanggar berbagai undang-undang dan peraturan, sehingga terindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 milyar. BPK juga merekomendasikan untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RSSW seluas 36.410 m2 dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Jika pembatalan tidak dapat dilaksanakan, Pemda direkomendasikan agar meminta pertanggungjawaban pihak YKSW sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 6 Agustus 2015, KPK meminta BPK melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut dan laporan hasil pemeriksaan audit investigatif tersebut diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Dalam laporan audit tersebut, BPK menyebutkan terjadi enam penyimpangan terkait proses pembelian lahan RSSW, yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil-hasil. Pemprov DKI Jakarta tidak membuat studi kelayakan lokasi dan perkiraan nilai tanah sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan d Perpres No.71/2012. Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, perlu dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan. Lokasi tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta (yang akan digunakan/dibangun Rumah Sakit) ternyata tidak mempunyai akses ke jalan raya. Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Perpres No.71/2012, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah. Harga tanah yang dibayar Pemprov DKI Jakarta tidak berdasarkan Penilai internal maupun Penilai Publik (appraisal). Hal ini melanggar pasal 6 ayat (1) huruf d dan pasal 6 ayat (5). BPK dalam LHP-nya juga menilai lahan yang dibeli Pemprov DKI bukan terletak di Jl. Kyai Tapa tetapi di Jl. Tomang Utara yang nilai NJOP-nya jauh lebih rendah. Penyimpangan lain adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RSSW tanpa disertai dokumen pendukung yang lengkap. Bahkan, ada sejumlah dokumen pendukung dimanipulasi dengan modus backdated. Waktu penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati atas pelaksanaan pengadaan tanah yang ditulis tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Penetapan Harga Pembelian Tanah YKSW Nomor 4532 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember2014 ternyata dimanipulasi. Kedua dokumen itu menunjukkan baru disiapkan pada 22 Desember 2014, atau seminggu lebih lama dari tanggal yang dituliskan. Penandatanganan kedua dokumen tersebut dilakukan setelah tanggal penandatanganan Akta Pelepasan Hak, 17 Desember 2014. Hal itu diakui oleh Dien Emawati dalam pemeriksaan BPK. Bendahara Pengeluaran Dinkes DKI Bunyamin mengakui SPM pencairan duit pembelian Sumber Waras tetap diajukan, meskipun sejumlah dokumen kelengkapan belum terpenuhi pada 15 Desember 2014. Bahkan, syarat dokumen seperti SK Gubernur Nomor 2136 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi yang tanggal terbitnya sudah dimanipulasi turut disertakan sebagai syarat penerbitan SPM. Dokumen lain yang dimanipulasi adalah Daftar Nominatif yang diberi tanggal 12 Desember ternyata baru selesai diproses 22 Desember, mengacu pada temuan data properties softcopy file. Artinya, semua berkas itu secara administratif baru lengkap seminggu melewati batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Instruksi Gubernur No. 152/2014, yang menetapkan semua berkas paling lambat harus masuk sebelum 15 Desember 2014 pukul 24.00. Ahok pun menerbitkan Instruksi Gubernur No.167/2014 tentang Perubahan Batas Waktu Penyampaian SPM Tahun Anggaran 2014, yang isinya khusus SPM pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperpanjang sampai 29 Desember 2014 pukul 18.00. Anehnya, Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Desember 2014, yang kebetulan bertepatan dengan kelengkapan penyerahan berkas SPM Sumber Waras. Sebenarnya banyak keanehan lain yang dapat dikategorikan sebagai manipulasi dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi lahan RSSW ini, dan dapat ditelusuri dengan gamblang dalam laporan BPK yang disebutkan di atas. Dengan demikian, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk menuntaskan kasus ini, sepanjang ada niat baik untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Terlepas dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah kami sebutkan di atas, secara ringkas dapat pula kami sampaikan berbagai pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Ahok dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) sebagai berikut: • Mengbah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated; • Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • Berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.2/2012 tentang Pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum dan Pasal 2 Perpres No.71/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; • Berpotensi adanya tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya telah digelapkan, Ahok harus mempertanggungjawabkan penggelapan uang negara ini!; • Berpotensi menimbulkan tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan UU No 17/2003. KPK telah berlaku tidak profesional dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, sehingga terkesan “pilih-tebang” dan membuat sejumlah kasus korupsi besar justru dihentikan. KPK dinilai abai, zolim dan sengaja melupakan kasus-kasus korupsi bernilai miliaran atau triliunan Rp, seperti skandal mega-korupsi Bank Century, Hambalang, Reklamasi Teluk Jakarta dan RSSW. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut KPK dinilai terus mencari-cari alasan agar proses hukum dihentikan. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Di sisi lain, dalam rangka menjaga citra dan agar tetap mendapat dukungan publik guna mempertahankan eksistensi, KPK terlihat sangat aktif mengusut kasus-kasus korupsi bernilai ratusan juta Rp melalui operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan dalam beberapa kasus, dinilai status OTT terhadap “objek” yang menjadi sasaran KPK sedikit dipaksakan, atau bahkan terindikasi bernuansa politis. Sikap dan sepak terjang KPK seperti di atas tentu jauh dari harapan publik. Bahkan yang lebih penting, kebijakan dan pola kerja yang ditempuh KPK tersebut telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan di tempat, dan tujuan awal pembentukan KPK sesuai amanat reformasi dan perintah UU KPK semakin jauh dari target yang ingin dicapai. Kami tidak ingin KPK berubah peran menjadi alat politik penguasa, sehingga menimbulkan adanya “penyanderaan” atau barter kasus yang berujung pada dihentikannya proses hukum. Kami pun tidak mengharapkan bertambah atau berubahnya peran KPK menjadi bagian dari perangkat politik penguasa guna “menjinakkan” para pimpinan partai yang menjadi lawan politik penguasa. Marwan juga sangat khawatir KPK berubah menjadi lembaga pelindung koruptor guna mengamankan kepentingan oligarki penguasa-pengusaha. Sikap KPK ini terlihat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ahok. Untuk maksud tersebut, pimpinan KPK sampai perlu membuat pernyataan “absurd” bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat, meskipun alat bukti guna memproses kasus sudah lebih dari cukup, seperti terjadi pada penyelidikan awal kasus RSSW. Sehubungan dengan uraian di atas, Marwan meminta agar KPK segera melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ahok terutama pada kasus lahan RSSW, bukan malah menghentikannya. Alat-alat bukti permulaan sudah jauh lebih dari cukup untuk memproses Ahok ke pengadilan. Dengan demikian, KPK sekaligus dapat membuktikan diri bukan berperan sebagai lembaga pelindung koruptor, alat politik penguasa, atau bagian dari oligarki penguasa-pengusaha guna mempertahankan dominasi. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, bersama seluruh rakyat Indonesia yang anti korupsi dan anti dominasi oligarki pelindung koruptor, tuntutan ini kembali kami sampaikan. (sws)
Satu Yard Pun Tidak Akan Mundur
By M Rizal Fadillah Sama-sama Kepala Staf tetapi beda sikap soal kedaulatan negara di laut dan di darat. KSAL bersikap keras dan tegas menghadapi tantangan bahkan ancaman dari negara raksasa China. Nota protes China dijawab KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, SE MM dengan pernyataan bahwa TNI AL tidak akan mundur atas Natuna karena menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. "Satu yard pun kami tak akan mundur". Berbeda dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sedang menghadapi gerakan separatis Papua. Bukan sikap tegas apalagi keras yang dinyatakan kepada pemberontak KKB Papua, justru menyebut mereka sebagai saudara yang harus dirangkul. Akibatnya alih alih berhenti bergerak itu KKB Papua, justru korban prajurit TNI semakin banyak berjatuhan. Sikap 'memble' KSAD ini seolah-olah menyatakan "Satu yard pun kami tak akan maju". Di tengah kultur politik yang sering tidak jelas integritas diri dimana banyak pejabat yang berwatak pengecut atau hipokrit, maka fenomena Yudo Margono menjadi sangat menarik. Wajar jika muncul banyak apresiasi. Ancaman ini bukan datang dari sembarang pihak tetapi China negara rasaksa yang mengklaim Laut China Selatan khususnya di Nine Dash Line sebagai milik warisannya. Perlawanan Yudo Margono berimplikasi luas termasuk terhadap sikap politik Pemerintahan Jokowi yang semakin tidak jelas mengenai konflik Natuna. Pro China, bebas aktif atau bebas pasif ? China mencoba mencengkeram Indonesia melalui program OBOR, debt trap, TKA, serta jaringan pengusaha diaspora. Ditambah kerjasama Partai Komunis China dengan partai-partai politik di Indonesia. Koordinator China-Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menjadi "penguasa" Pemerintahan dengan multi fungsi dalam berbagai jabatan. Laksamana Yudo Margono memotivasi prajurit agar memiliki sikap ksatria "mempertaruhkan nyawa" dalam membela kepentingan bangsa. Motivasi yang semestinya juga tertuju kepada KSAD, jajaran Menteri dan Presiden. Mereka kini diragukan oleh rakyat semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara apalagi sampai "mempertaruhkan nyawa". Terlalu banyak slogan NKRI harga mati yang hanya omong doang. Faktanya justru mereka berkolaborasi dalam menggadaikan atau menjual kedaulatan. NKRI menjadi komoditi untuk keuntungan diri dan oligarkhi. China telah menjadi sahabat bahkan komandan dari pelecehan negeri ini. Satu yard pun kami tak akan mundur adalah kalimat fenomenal. Harus didukung masif dan eksplosif oleh seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. Ketika rakyat kecewa dengan kebijakan KSAD Dudung, maka Yudo benar-benar mengobati. Dudung harus banyak belajar pada keberanian Yudo Margono. "Jalesveva Jayamahe" Di laut kita jaya. Coba jika Presiden Jokowi pidato lantang dalam menghadapi ancaman China soal penghentian pengeboran migas Natuna dengan kalimat "Satu yard pun kami tak akan mundur" tentu luar biasa. Dapat membangkitkan semangat nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Tapi rasanya pidato Presiden seperti ini hanya ada dalam mimpi. Soalnya jangan-jangan justru Presiden yang segera dimundurkan oleh China. Sekali lagi Bravo Laksamana Yudo, anda adalah prajurit sejati. Kebanggaan TNI. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Psikologi Jackpot
Oleh Ridwan Saidi Jackpot mesin judi yang mewabah pada awal Orde Baru terutama di Jakarta. Mesin ini dapat dijumpai di pusat-pusat belanja, atau tempat khas untuk ngejackpot. Mesin ini memainkan tiga baris numerik 1 - 9 agar ketemu triple seven. Menghidupkan mesin dengan memasukkan koin berbayar, lalu tarik tungkai jackpot. Mesin berputar. Angka tiga digit jarang tripel seven. Kalau pas kena suara mesin menderu keluarkan puluhan koin, lalu tukarkan dengan rupiah. Gampang mainnya, kalau kena besar rupiahnya. Banyak yang ketagihan jackpot, gampang mainnya besar rupiahnya. Kalau kena 777, kalau tidak berapa rupiah uang dihabiskan. Psikologi jackpot ini yang dimainkan China untuk menjerat negara-negara target, termasuk Indonesia. China tawarkan kemudahan pinjaman off book tanpa jaminan negara. Dan China terlibat pula pada pengerjaan proyek yang tanpa studi kelayakan yang OK. Maka muncullah pelabuhan udara yang jadi bengkel, MRT dan LRT yang tidak jalan. Bagaimana begitu mudah impressario adu ketangkasan setujui sebuah kota tawarkan diri jadi tuan rumah walau tak punya infrastruktur yang diperlukan. Dan bagaimana pula si calon tuan rumah bisa tergiur. Di sini psikologi jackpot berperan. Siapa yang tak tertarik kalau kota yang dipimpinnya tiba-tiba jadi New York. Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of It - New York New York Yes, Frank Sinatra. *) Budayawan
Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 69 luka-luka dan 16 orang hingga kini, "Kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu, ternyata sudah dilakukan oleh BMKG atau otoritas PVMBG. Untuk ini, kita perlu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertujuk 'Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita', Rabu (8/12/2021). Menurut dia, mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan menghindarkan adanya kebutuhan politik' jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan. "Kalau mitigasi rencananya sudah terjadi, situasinya akan lebih emosional dan dramatis. Kebutuhan politik jangka pendek berbaur dengan panggilan kemanusiaan. Yang penting itu, bagaimana menghindarkan kecelakaan dan kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu," katanya. Karena itu, kata Anis Matta, disinilah perlunya kesadaran tentang perubahan iklim secara fundamental, tidak hanya mengatur masalah tata ruang, tetapi juga peningkatan teknologi kebencanaan, karena wilayah geografis Indonesia rawan bencana alam. "Sebelum erupsi Semeru kemarin seperti tidak ada peringatan dini kita lakukan. Sebenarnya agak memalukan kita sebagai bangsa, apalagi tergabung di G20 dan presidennya sekarang adalah presiden kita sendiri," ujarnya. Anis Matta berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengambil langkah kongkret, bahwa Indonesia telah memasuki darurat perubahan iklim secara secara sistematis. "Saya juga ingin sampaikan bahwa setiap kali ada bencana bencana alam yang kita alami terlalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya. Kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti seperti yang kita lihat di Semeru. Ini menyedihkan, korban terus berjatuhan tanpa bisa kita melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis," tegasnya. Eks Kepala Bidang Pengamatan Dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG DR. Ir I Gede Suantika menegaskan, PVMBG sudah mengeluarkan peringatan dini sebelum erupsi Semeru, bahkan peringatan dini tersebut diberikan setiap hari. "PVMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah, kita mengeluarkan peringatan dini itu setiap hari berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan," kata I Gede Suantika. Hal senada disampaikan Kepala Analisis Perubahan Iklim Kadarsah, MSi mengatakan, BMKG telah memberikan update informasi mengenai cuaca dan daerah rawan bencana, akibat fenomena La Nina yang melanda Indonesia saat ini. "Jadi begitu ada kejadian-kejadian, kami langsung infokan melalui kanal-kanal informasi BMKG. Ini daerah rawan longsor misalnya agar diperhatikan, tapi memang perlu ada koordinasi lebih lanjut di tataran pemerintah daerah," kata Kadarsah. Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sanggabuana Sofyan mengatakan, wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana lebih efektif lagi. "Kita perlu kajian kerentanan bencana untuk mengetahui tentang faktor pemicu dan penyebab sehingga kita bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko, sehingga mengurangi resiko bencana. Kita juga perlu lebih mengefektifkan lagi kearifan lokal, mereka sudah ada early warning sistem," kata Sofyan. Sedangkan Komandan Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi mengatakan, kesigapan Blue Helmet mendatangi lokasi bencana tak lain ingin memberikan harapan dan semangat kepada para korban bencana alam, termasuk korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang. "Semangat kita ingin menjadi bagian dari pada orang-orang yang memberikan harapan kepada para penyintas, kepada para korban. Semangat totalitas tanpa batas dari Blue Helmet ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Terkait bencana ini kita perlu, ada Sinergi dan kolaborasi yang kuat, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat, nafas panjang pelayanan dalam bencana adalah Kolaborasi" kata Sulfiadi. Dalam kesempatan ini, Blue Helmet menyampaikan perkembangan langsung di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Informasi perkembangan disampaikan secara lansung oleh Ketua Blue Helmet Jawa Timur Hasan Basori. "Ini hari keempat, Blue Helmet di lokasi bencana di wilayah Pronojiwo. Satu tahun lalu, kita sudah kesini saat terjadi gempa dan kita datang lagi saat banjir bandang akibat erupsi Semeru. Bantuan yang ada sudah melimpah, tinggal menyalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sebagian besar jalurnya terputus," kata Hasan Basori. (sws)
Cina Makin Ngelunjak, Sudah Dikasih Hati Minta Ampela
Jakarta, FNN - Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkuasa, hubungan RI-RRC terasa sekali sangat menguat. Hal ini seolah ada rindu yang terpendam lebih dari 10 tahun karena pada saat Pemerintahan Megawati, kedekatan yang mulai dibangun saat itu tidak berlanjut akibat terjadinya pergantian kekuasaan kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Gejala ini dirasakan sekali karena berbagai kerjasama yang terjadi antara RI-RRC semakin terasa asimetris dengan mengubah berbagai peraturan penting demi melayani RRC, yang pada hemat kami kerjasama tersebut lebih banyak merugikan RI,” kata Koordinator Front Anti Dominasi Asing Moh Jumhur Hidayat. Di antara pelayanan yang diberikan demi kerjasama dengan RRC ini di antaranya adalah: 1. Paket perjanjian kerjasama dengan RRC atau investor dari RRC yang mengharuskan RI melakukan berbagai kebijakan yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), melegalkan diskriminasi dalam pengupahan, pembelian komponen dan barang modal untuk proyek dari RRC, perlakuan bebas pajak (tax holiday), pembangunan infrastruktur demi mendukung ambisi RRC dengan Skema OBOR (one belt one road) padahal belum diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini dan sebagainya. 2. Pembentukan UU Omnibus Law yang gamblang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional (melanggar konstitusi UUD 1945) adalah juga bagian dari adanya kerjasama dengan RRC ini karena sebelumnya tidak pernah ada investor dari negara mana pun yang meminta peraturan seburuk seperti yang ada dalam UU Omnibus Law, baik itu dari tata cara pembuatannya (formil) maupun isi atau substansinya (materil). Dari berbagai hubungan kerjasama asimetris dan banyak bermasalah itu, saat ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan intervensi langsung atas kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara dengan melarang aktivitas Pengeboran Migas. Padahal nyata-nyata wilayah tersebut bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan Peraturan PBB yaitu UNCLOS 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea) yang merupakan kelanjutan dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Menurut Jumhur Hidayat, tingkah polah RRC ini adalah bagai peribahasa “Dikasih Hati Minta Ampela”. Berdasarkan hal-hal tersebut, Front Anti Dominasi Asing menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Hentikan provokasi-provokasi RRC terhadap Kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara. 2. Hentikan segala bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung kepada RI karena kami rakyat Indonesia tidak bodoh dan buta. “Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diperhatikan, dicamkan dan dilaksanakan sebelum kami mendesak Pemerintah RI memutuskan kembali hubungan diplomatik dengan RRC,” tegas Jumhur Hidayat. (mth)
Ironis Polisi Terlibat Aborsi Mahasiswi
By Prof Dr Suteki SH MHum, UNDIP Novia Widyasari adalah seorang mahasiswi di PTN Jawa Timur, bunuh diri di samping pusara ayahnya karena ada dugaan "dihamili" pacar bernama Randy Bagus dan disuruh aborsi ketika kandungannya berusia 4 bulan. Belakangan pelaku diketahui, Randy merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan dan semula dikira putra dari seorang anggota DPRD, namun belakangan diketahui bahwa ayahnya seorang tengkulak gabah. Fakta ini menunjukkan adanya sebuah fenomena kekerasan seksual yang makin mengerikan. Di sisi lain ada opini asing terkait solusi ini juga mengerikan, misal: "solusi untuk mencegah kekerasan seksual dalam hubungan pacaran itu bukan dengan melarang pacaran, sebab kalau pakai pola begitu, maka solusi untuk mencegah KDRT adalah dengan melarang pernikahan". Terkait dengan fenomena statemen ini, perlu jelaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, saya menyatakan prihatin atas fenomena makin meroketnya "pelanggaran seksual" termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Baik kuantitas dan kualitasnya statistiknya tampak makin tinggi. Kedua, opini tersebut termasuk logical fallacy, kesesatan berpikir. Ada atau tidak adanya pacaran tetap ada kekerasan seksual (sexual non consent) atau kemesraan seksual menyimpang (sexual consent). Alloh tidak menutup hasrat manusia di bidang seksual, tapi memberikan petunjuk agar penyalurannya tepat dan terkendali, yakni melalui AJANG PERNIKAHAN. Jika belum mampu menikah maka "tahan dan kendalikan hasrat itu" dengan MENUTUP PINTU BERGEJOLAKNYA NAFSU dengan MENAHAN PANDANGAN, MENUTUP AURAT dan jika perlu berpuasa. Bukan dengan menutup pintu kemaslahatan berupa PERNIKAHAN. Ketiga, negara harus hadir untuk menutup pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual yg menyimpang dengan melakukan: (1) Upaya Preventif: pembelajaran (2) Upaya Kuratif: penerapan sanksi dan pemulihan (3) Upaya fasilitasi kemudahan menikah: bantuan (pekerjaan, tempat tinggal., mas kawin dan biaya pernikahan) bagi yg tidak mampu. Kasus kekerasan seksual yang hingga kini masih hangat diperbincangkan adalah kasus Novia dengan pacarnya Randy di Jawa Timur. Dari segi hukum dapat dijelaskan duduk perkara dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Bripda Randy. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polda Jawa Timur, korban NWR berkenalan dengan Bripda Randy Bagus pada Oktober 2019. Korban dan Bripda Randy Bagus bertemu di acara launching sebuah distro baju di Malang. Korban dan Bripda Randy Bagus kemudian bertukar nomor handphone. Setelah beberapa lama menjalin komunikasi, mereka memutuskan untuk berpacaran. Di kemudian hari terungkap bahwa ada fakta hukum sebagai berikut: (1) Terjadi hubungan suka sama suka, yakni pacaran yang sebenarnya menurut Islam juga dilarang, namun oleh hukum negara tidak ada larangan ketika tidak ada paksaan (sexual consent). (2) Akibat hubungan "terlarang secara agama" maka diketahui Korban hamil dan ada upaya Bripda Randy untuk melakukan aborsi (dengan paksaan). Hal ini tentu bertentangan dengan UU Kesehatan dan KUHP. Keduanya lalu sepakat menggunggurkan kandungan saat 2 kali hamil tersebut. Pertama saat usia kandungan masih hitungan minggu, dan kedua berusia 4 bulan. Demikian dijelaskan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo sebagaimana dikutip oleh berbagai media online. Adapun ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada Bripda Randy adalah sebagai berikut: (1) DISIPLIN POLRI dan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Pasal 7 dan 11. Ini sudah memenuhi unsur, hukuman terberatnya adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Ini hukuman terberat. (2) RB akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau Pasal 348 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. (3) Sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar." Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Kasus Rany dan Novia, bukan kasus baru di negeri Pancasila ini. Pada kebanyakan kasus seringkali orang melakukan hubungan badan saat berpacaran itu atas dasar sexual consent, kemudian ketika ada akibat kehamilan, pihak laki-laki menyuruh aborsi/berlepas diri dan menggantungkan hubungan tanpa ada komitmen apapun, ini yang kebanyakan membuat wanita depresi. Hal ini menunjukkan bahwa MORAL bangsa ini tengah TERPURUK, khususnya rasa tanggung jawab atas perbuatan tidak ada. Istilahnya telah mewabah LAKI-LAKI PENJAHAT SEKSUAL yang tidak bertanggung jawab dan pihak WANITANYA tidak bisa menjaga diri bahkan tidak punya harga diri. Kasus ini sulit dipidana jika suka-sama suka (sexual consent) meskipun ada pihak yang dirugikan. Ini persis kasus antara Martua Raja Sidabutar vs Katharina Siahaan tahun 1978 di Pengadilan Negeri Medan yang kemudian ditangani oleh Hakim Bismar Siregar (di tingkat Pengadilan Tinggi). Di PN Martua Sidabutar dihukum percobaan 3 bulan karena terbukti melakukan pencabulan, di PT oleh Bismar dihukum selama 3 tahun karena terbukti melakukan PENIPUAN (Pasal 378 KUHP) tapi dibatalkan oleh hakim MA Adi Andojo dengan alasan Hakim Bismar terlalu luas menafsirkan Pasal 378 KUHP dengan metode konstruksi hukum berupa ANALOGI. Kita prihatin atas maraknya pelanggaran seksual di tengah masyarakat kita yang religius ini. Agar tidak terulang kasus tragis Novia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke publik, yaitu: (1) Benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. No law without moral, no moral without relegion. Ps 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Wanita jangan mudah terbujuk rayu lelaki dan begitu pula sebaliknya. Jangan pernah menjadi PRIBADI MURAHAN. Menjaga marwah, kehormatan wanita harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. (3) Pintu-pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual harus mulai dikurangi dan dibatasi jika perlu dilarang. Sarana media harus ketat dan peraturan hukum mesti tegas dengan sanksi yang menjerakan. RUU KUHP dan UUPKS segera dituntaskan dengan menampung aspirasi rakyat, wajar jika di negara demokrasi mayoritas mengendalikan, RULER CLASS bukan tertindas. Pada akhirnya, saya mendorong agar proses hukum yang berlangsung tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari tersangka pelaku Bripda Randy, tetapi juga petugas kepolisian jika ada petugas yang tidak menindaklanjuti laporan korban. Jadi, semua pihak yang turut serta membantu pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk petugas kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan korban dan pendampingnya. Tabik...!!! Padang, Rabu: 8 Desember 2021
Korupsi, Oligarki, dan Runtuhnya Kekuasaan
Oleh Ubedilah Badrun Sejak 16 tahun lalu setiap tanggal 9 Desember hari anti korupsi sedunia selalu diperingati di banyak negara. Tentu bukan dalam konteks seremonial belaka atau sekedar selebrasi tetapi menghendaki sebuah gerakan internasional untuk melawan korupsi secara serius. Karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi melawan korupsi telah membentuk apa yang disebut United Nations General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS). Di Indonesia korupsi menjadi musuh bersama tetapi upaya melawan korupsi itu kini menghadapi persoalan yang sangat serius sejak KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Berdasarkan laporan Transparency Internasional (2021) Indonesia termasuk negara dengan skor Indeks persepsi korupsi yang sangat buruk dengan skor 37 atau rapor nya merah. Rapor merah ini semakin parah ketika korupsi terjadi secara masif dengan level korupsi yang sangat besar dan sangat jahat. Sangat besar karena angkanya triliunan rupiah seperti yang terjadi dalam kasus korupsi PT.ASABRI, korupsi di PT.Jiwasraya, dan korupsi bantuan sosial. Sangat jahat karena selain angkanya triliunan juga terjadi disaat rakyat sedang menderita, mengalami kemiskinan dan dalam situasi yang terancam kematian akibat Covid-19. Hal itu terjadi misalnya dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Pola korupsi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan dominasi oligarki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tujuh tahun terakhir ini diksi Oligarki semakin kenceng terdengar. Semakin rame dibicarakan publik setelah bisnis PCR dilakukan pejabat istana yang sekaligus pengusaha ditengah rakyat menderita dan dalam ancaman kematian. Tidak tanggung - tanggung harga dipatok lima hingga sepuluh kali lipat lebih dari harga sebenarnya. Meski penguasa yang pengusaha ini berkilah tidak mengambil untung tetapi posisinya sebagai penguasa memungkinkan menjadi instrumen untuk memberi pengaruh bagi pengambilan keputusan soal harga PCR yang diputuskan di Istana. Penguasa yang berbisnis mengambil untung dengan menggunakan pengaruhnya sebagai penguasa untuk kepentingannya didefinisikan publik saat ini sebagai oligarki. Ya, jika definisi itu dibenarkan maka oligarki sesungguhnya sedang menggurita istana. Semakin miris gurita oligarki ini ketika istana tak berdaya. Bahkan memberikan karpet merah untuk oligarki berpesta. Seperti gurita menari-nari melayang dalam samudera lautan dosa istana. Itulah sebabnya mengapa Istana bilang UU Ciptaker tetap berlaku meskipun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 (inkonstitusional). Pesta dan Gurita Oligarki Pada awal abad 20 Robert Michels menyimpulkan "..regardless of how democratic they may be at the start, will eventually and inevitably develop oligarchic tendencies.." (The Iron Law of Oligarchy,1911). Bahwa kecenderungan oligarkis itu konsekuensi dari politik yang makin kompleks. Lemahnya kepemimpinan dan mahalnya biaya politik ditengah kompleksitas problem negara dan buruknya performa pemerintah adalah pintu masuk yang sangat mudah bagi oligarki. Masalahnya Istana nampak menikmati The Iron Law of oligarchy, terlihat pasrah dan tunduk pada oligarki. Narasinya terang benderang, dengan jelas istana mengatakan " ...tidak ada satupun pasal UU Ciptaker dibatalkan MK meskipun inkonstitusional, jadi UU Ciptaker tetap berlaku..." Bagaimana mungkin disebut bertentangan dengan konstitusi lalu masih berlaku? Ironi hukum republik ini ditengah kuasa yang nihil moral politik. UU Omnibuslaw Ciptaker nomor 11 tahun 2020 ini sebagaimana diurai oleh banyak pakar hukum secara kritis ditemukan banyak masalah, dari proses hingga hasilnya. Proses yang pada awalnya 'kucing-kucingan' dan secara umum isinya menguntungkan oligarki. Diantaranya pasal tentang royalti 0 % . Sebagaimana disebutkan bahwa untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0 % (nol persen). Ini terdapat dalam pasal 128A ayat 2 UU no 3 tahun 2020 tentang Minerba yang tercantum dalam Pasal 39 Poin 1 UU Ciptaker 2020. Jika istana menganggap bahwa UU Ciptaker tetap berlaku meski keputusan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional, maka itu maknanya istana telah secara terbuka menggelar karpet merah untuk oligarki berpesta. Pernyataan Istana yang nampak jumawa itu menyempurnakan pesta para oligarki setelah KPK lemah, UU Minerba dan UU Omnibuslaw Ciptaker disahkan. Pesta oligarki di kegelapan istana sedang terjadi. Runtuhnya Kekuasaan Dalam sejumlah studi tentang oligarki, termasuk karya Jeffrey A.Winters berjudul Oligarchy yang dipublikasikan Cambridge Universty Press (2011) setidaknya mempertegas pemaknaan oligarki. Bagi Jeffrey Winters (2011) oligarki tidak cukup hanya dimaknai sebagai kekuasaan yang dikendalikan sekelompok kecil. Oligark (oligarch) adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan kekayaan (wealth defense) atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. Jadi Oligarki itu sesungguhnya politik pertahanan dan politik penumpukan kekayaan oleh segelintir orang yang memiliki kekayaan material dan secara sosial ekslusif. Pemaknaan ini kemudian menghasilkan bentuk-bentuk oligarki yang tidak tunggal ( Winters,2011: 10). Jadi oligarki ini soal kerakusan segelintir elit ekslusif untuk terus mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material sehingga terus mengendalikan kekuasaan. Bagaimana korelasi oligarki, korupsi dan runtuhnya kekuasaan bisa terjadi? Ketika kekuasaan dengan mudah dikendalikan oligarki setidaknya ada tiga hal utama yang akan rusak. Mari kita urai dulu dampak dominasi oligarki ini. Pertama, praktik politik rusak. Etika dan politik kenegarawanan disingkirkan, diabaikan bahkan dilecehkan. Dinasti politik tumbuh subur, karena oligarki senang beternak anak bau kencur dari penguasa istana menjadi penguasa-penguasa lokal yang disiapkan untuk masuk istana dikemudian hari. Kedua, demokrasi rusak. Sebab oligarki berkepentingan melindungi aset sumber daya materialnya, sehingga segala sesuatu yang mengancam keselamatan asetnya harus dihentikan. Maka jangan heran jika ada aktivis yang mengkritik oligarki dengan segera dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Pembungkaman oleh aparat terjadi bertubi-tubi melalui penggunaan pasal karet UU ITE. Akibatnya indeks demokrasi Indonesia memperoleh skor terendah sepanjang 14 tahun terakhir, hanya mendapat skor 6,30, dengan skor kebebasan sipil 5,59 (The Economist, 2021) dan indeks kebebasan internet 49 (freedomhouse,2021). Ketiga, korupsi merajalela. Oligarki yang menggurita dengan leluasa membeli politik elektoral. Membiayai pemenangan politik secara besar-besaran. Akibatnya politisi dibawah kendali oligarki yang turut mendorong praktik koruptif. Data KPK menunjukan bahwa 60 % koruptor adalah politisi. Pola transaksional politik dengan bisnis seringkali terjadi. Para oligarki menginginkan kemudahan akses bisnis dengan pembiayaan negara, para oligarki juga mengintervensi pembuatan regulasi yang menguntungkannya, bahkan bisa memerintah penguasa untuk melakukan apapun demi kepentingannya. Mereka mengabaikan kepentingan nasional, mengabaikan nasib rakyat banyak. Para oligarki seperti ini disebut oligarki predator, rakus, menguasai segala hal. Parahnya istana menikmati kepongahan oligarki ini dengan melemahkan KPK, mengesahkan UU Minerba dan UU Omnibuslaw Ciptaker. Ya jika itu yang terjadi maka ada benarnya jika istana negara berubah nama menjadi istana oligarki. Rakusnya para oligark predator yang membuat hilangnya moral politik, rusaknya demokrasi dan merajalelanya korupsi adalah tanda-tanda paling nyata dari menjelang runtuhnya kekuasaan dibanyak episode peradaban. Amuk masa dan konflik sosial seringkali menyertai situasi itu. Episode runtuhnya Monarki Eropa pada abad ke-18 (1789) seperti yang terjadi pada peristiwa Revolusi Perancis, bahkan runtuhnya penguasa republik di wilayah Asia hingga akhir abad 20 (kasus Philipine, Indonesia) dan awal abad 21 (kasus Mesir dll) adalah fakta historis yang tidak bisa diabaikan sebagai pelajaran berharga, bahwa korupsi dan dominasi oligarki yang jahat (predator) bisa menjadi pemicu paling berbahaya dari kejatuhan kekuasaan. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Wallahua'lam. * ) Pengamat Politik UNJ
Banjir Terjadi di Sembilan Daerah di Sulawesi Selatan
Makassar, FNN - Hujan yang turun dalam tiga hari terakhir menyebabkan bencana banjir di sembilan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Soppeng, Wajo, Gowa, dan Jeneponto. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Firda di Makassar, Rabu, banjir antara lain terjadi di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang, Tamalate, dan Rappocini di Kota Makassar. Menurut data BPBD, banjir memaksa 3.206 warga mengungsi di 37 tempat pengungsian di Kota Makassar. Banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Balocci, Pangkajene, Bungoro, Minasatene, Labakkang, Ma'rang, Sigeri, Mandalle, serta Tondongtallasa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan serta berdampak pada 5.000 warga. Di Kabupaten Barru, yang berdekatan dengan Pangkajene Kepulauan, banjir terjadi di wilayah Kecamatan Mallusetasi, Soppeng Riaja, Balusu, Barru, Tante Riaja, dan Tanete Rilau. Di Kabupaten Soppeng, banjir menyebabkan satu orang meninggal dunia dan berdampak pada 5.786 keluarga di Kecamatan Lalabata, Dontri-donri, Gandra, Lilirilau, Citta, Marioriawa, dan Liliriaja. Selain itu, banjir melanda wilayah Kecamatan Tempe, Sabbangparu, dan Belawa di Kabupaten Wajo, serta berdampak pada sekitar 1.000 keluarga. Banjir menyebabkan sembilan sekolah, lima fasilitas kesehatan, enam tempat ibadah, dan persawahan tergenang di wilayah itu. Di Kabupaten Maros, banjir menyebabkan permukiman warga, tempat ibadah, sekolah, dan areal persawahan tergenang di Kecamatan Marusu, Maros Baru, Lau, Bontoa, Simbang, dan Bantimurung. Banjir berdampak pada 100 keluarga di kecamatan-kecamatan itu. Banjir juga menyebabkan permukiman, tempat ibadah, dan sekolah di Kabupaten Gowa tergenang. Banjir yang terjadi di Kecamatan Somba Opu, Bajeng, Pattalassang, Pallangga, Bontonompo, dan Barombong di Kabupaten Gowa berdampak pada 325 keluarga. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, banjir menyebabkan kerusakan jembatan di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Pancaluntang, namun tidak sampai menimbulkan korban. Banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Tamalate dan Binamu di Kabupaten Jeneponto. (mth)
Kasad Ingatkan Dandim Harus Berani Ambil Keputusan Menyangkut Rakyat
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan komandan kodim (dandim) di Tanah Air harus berani mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. "Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan," kata Kasad mengutip dari kanal YouTube TNI AD di Jakarta, Rabu. Hal tersebut disampaikan Kasad Jenderal TNI Dudung saat memberikan arahan kepada para dandim se-Indonesia di Markas Besar TNI AD. Dalam arahannya, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut mengatakan setiap dandim harus bisa membawakan diri dan menghindari kesan sombong di tengah masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan demi menjaga hubungan baik antara personel TNI AD dan kepala daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya di daerah. Tidak hanya itu, dia juga mendorong agar setiap dandim berani berbicara di hadapan wartawan atau media massa. Adapun tujuannya untuk memberitakan berbagai kegiatan positif yang telah dilakukan. Dengan memberitakan atau menginformasikan berbagai kegiatan tersebut, masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja peran personel TNI di daerah. "Tidak hanya itu, khusus di internal TNI, setiap dandim juga harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan anggota dan tidak membuat sebuah kebijakan yang menyulitkan personel," ujar Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jayakarta periode 2020—2021 itu. Sebagai tambahan informasi, Dudung merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri. Sebelumnya dia menjabat sebagai Pangkostrad setelah menduduki posisi Pangdam Jaya pada tahun 2020 hingga 2021, dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018 sampai 2020. (mth)
Baleg Agendakan Pleno Pengambilan Keputusan RUU TPKS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memastikan Baleg akan menggelar Rapat Pleno pada Rabu untuk pengambilan keputusan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi. Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. "Kami sudah bersepakat untuk pleno Rapat Pleno Baleg untuk pengambilan keputusan terhadap naskah RUU TPKS. Tadi pagi Baleg sudah menggelar Rapat Panja terakhir untuk penyempurnaan draf," kata Willy di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Ia berharap pendapat fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Baleg memberikan "angin positif" bagi RUU TPKS karena berbagai isu dan narasi negatif terkait dengan RUU tersebut sudah diantisipasi dengan rumusan yang berpihak pada korban. Menurut dia, rumusan draf RUU TPKS juga memberikan posisi hukum bagi aparat penegak hukum memberikan tindakan untuk melindungi korban. "Tentu nanti akan diambil keputusan, mayoritas akan menentukan bagaimana kelanjutan dari RUU TPKS ini," ujarnya. Willy meyakini RUU TPKS akan disetujui Baleg menjadi usul inisiatif DPR karena beberapa pendapat fraksi-fraksi sudah diakomodasi dalam RUU tersebut. Terkait dengan eksploitasi seksual, misalnya, yang dilakukan korporasi yang diberikan sanksi pidana karena selama ini aturan mengenai hal itu masih dianggap sumir. "Selama ini klausul korporasi berdiri sendiri. Namun, kami masukkan dalam tindak eksploitasi seksual. Kami konsultasikan dengan beberapa pihak sebelum mengambil keputusan, jadi selama ini ditakuti karena karyawan yang melakukan (tindak kekerasan seksual) namun perusahaan yang kena," katanya. Ia menegaskan bahwa RUU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban, dan saksi dengan bentuk yang paling konkret adalah korban bisa langsung menjadi saksi. Selain itu, menurut dia, RUU tersebut memberikan aturan bagaimana memberikan perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual dengan dibuat bab khusus, serta memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum untuk menindak segala jenis kekerasan seksual. (mth)
Studi: Vaksin Pfizer Hanya Beri Perlindungan Sebagian terhadap Omicron
Bengaluru/New Jersey, FNN - Varian COVID-19 Omicron sebagian dapat menghindari proteksi dari dua dosis vaksin Pfizer Inc dan mitranya BioNTech, kepala penelitian laboratorium Institut Riset Kesehatan Afrika di Afrika Selatan pada Selasa. Namun, penelitian itu menunjukkan darah dari orang yang menerima dua dosis vaksin itu dan sebelumnya sudah terinfeksi COVID-19 sebagian besar mampu menetralkan varian tersebut. Karena itu, penelitian itu menyarankan bahwa dosis booster vaksin dapat membantu menangkis infeksi. Alex Sigal, dosen di Institut Riset Kesehatan Afrika mengatakan di Twitter ada “penurunan yang sangat besar” dalam menetralkan varian Omicron yang relatif terhadap jenis COVID-19 sebelumnya. Laboratorium itu menguji darah dari 12 orang yang sudah divaksinasi dengan dua dosis vaksin Pfizer/BioNTech, menurut naskah di laman laboratorium itu. Data awal dalam naskah itu belum ditinjau secara berkelompok. Darah lima dari enam orang yang sudah divaksin serta sebelumnya terinfeksi COVID-19 masih menetralkan varian Omicron, menurut naskah tersebut. “Hasil ini lebih dari yang saya perkirakan. Lebih banyak antibodi yang Anda dapatkan, lebih banyak peluang Anda terlindungi dari Omicron,” kata Sigal dalam cuitannya di Twitter. Ia mengatakan laboratorium belum menguji varian terhadap darah dari orang yang sudah mendapatkan dosis booster karena mereka belum ada di Afrika Selatan. Berdasarkan naskah itu, laboratorium mengamati penurunan 14 kali lipat dalam tingkat antibodi penetralisasi terhadap varian Omicron. Sigal mengatakan di Twtter bahwa angka tersebut kemungkinan akan disesuaikan setelah laboratoriumnya melakukan lebih banyak percobaan. Sementara antibodi penetralisasi merupakan indikator respon kekebalan tubuh, para ilmuwan meyakini jenis sel lainnya, seperti sel B dan sel T juga distimulasi oleh vaksin dan membantu melindungi dari dampak COVID-19. Data awal tidak mengindikasikan bahwa vaksin kurang mampu mencegah penyakit parah atau kematian. Sementara tes laboratorium tengah berlangsung, CEO BioNTech Ugur Sahin mengatakan pekan lalu “Kami berpikir kemungkinan orang-orang akan memiliki perlindungan dasar melawan penyakit berat yang disebabkan Omicron”. Varian Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika bagian selatan bulan lalu sudah membunyikan alarm secara global terhadap lonjakan infeksi lain dengan lebih dari dua puluh negara dari Jepang hingga Amerika Serikat yang melaporkan kasus itu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengelompokkan pada 26 November lalu sebagai “varian perhatian”, tetapi mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung perlunya vaksin baru yang secara khusus dirancang untuk melawan varian Omicron dengan banyak mutasinya. Belum ada data signifikan bagaimana vaksin dari Moderna, Johnson & Johnson dan perusahaan obat-obatan lainnya menghambat varian baru. Seluruh produsen, termasuk Pfizer dan BioNTech diharapkan mengeluarkan data mereka dalam beberapa minggu. Pakar penyakit menular terkemuka di AS Dr. Anthony Fauci mengatakan pada Selasa bahwa bukti awal menunjukkan varian COVID-19 Omicron kemungkinan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, tetapi tidak terlalu parah. Ia mengatakan AS melakukan tes untuk menentukan perlindungan vaksin baru-baru ini terhadap varian tersebut dan memperkirakan hasilnya keluar minggu depan. Umer Raffat, analis Evercore ISI, memperingatkan agar tidak terlalu banyak membaca satu penelitian dan mencatatkan adanya variabilitas yang signifikan dalam mengukur penurunan tingkat anitobodi dalam penelitian laboratorium sebelumnya. “Kita tunggu saja penelitian tambahan untuk melihat gambaran yang lebih jelas,” katanya. (mth)
Presiden Tanam Pohon di Area Bekas Pertambangan Emas Kalimantan Barat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di area bekas pertambangan emas di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu. "Pada hari ini saya datang berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam rangka penanaman pohon untuk pemulihan lingkungan di bekas-bekas pertambangan yang ada di Kalimantan Barat," ujar dia, dalam keterangannya seusai penanaman pohon bersama masyarakat, sebagaimana disaksikan secara virtual di Jakarta, Rabu. Jokowi yang juga sarjana kehutanan itu mengatakan, area yang dikunjunginya merupakan bekas pertambangan emas pada dasawarsa 1990-an. Di sana dia dan masyarakat menanam berbagai jenis pohon, baik buah-buahan maupun spesies lain. Ia berharap penanaman serupa bisa dilakukan di area bekas pertambangan di daerah lain, agar pemulihan lingkungan utamanya di daerah tangkapan hujan, yang ada di daerah aliran sungai, baik di Sungai Kapuas, Sungai Melawi, yang rusak akibat pertambangan bisa pulih kembali. "Daerah tangkapan hujan yang di daerah aliran sungai baik Kapuas, Melawi, di hulu banyak rusak karena hal-hal berkaitan dengan pertambangan dan juga kerusakan hutan karena perkebunan. Saya harap ini akan dimulai juga di tempat lain sehingga perbaikan lingkungan bekas tambang betul-betul bisa dikerjakan dengan baik," ujarnya. Ia juga menyampaikan pemerintah akan membangun persemaian di wilayah Kapuas dalam rangka penanaman kembali rehabilitasi hutan yang rusak. (mth)
Kemenpan-RB Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Alih Status 35 PTNB
Jakarta, FNN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memenuhi panggilan Komnas HAM RI soal alih status 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). "Komnas HAM RI terus berupaya mendalami keterangan dari berbagai pihak terkait alih status ini," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kedatangan perwakilan Kemenpan-RB ke Komnas HAM buntut dari aduan yang dilayangkan oleh perwakilan dosen dan tenaga pendidik perguruan tinggi swasta yang dialihstatuskan menjadi PTNB. Mereka mengadukan dampak pengalihan status perguruan tinggi terhadap status kepegawaian dan hak-hak kesejahteraan ke Komnas HAM RI. Pada pertemuan tersebut, Kemenpan-RB menjawab berbagai pertanyaan dari Komnas HAM dan memberikan penjelasan tentang upayanya dalam menyelesaikan permasalahan PTNB, termasuk pula rencana aksi yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Esok kami akan memanggil perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk dimintai keterangan," kata dia. Perwakilan Kemenpan-RB yang datang ke Komnas HAM yakni Asisten Deputi SDMA Kemenpan-RB Istyadi didampingi Staf Kedeputian SDMA Kemenpan-RB Claudya Hutasoit. (sws)
Polri Koordinasikan NIP 44 Eks Pegawai KPK dengan BKN
Jakarta, FNN - Polri berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menetapkan nomor induk pegawai (NIP) bagi Novel Baswedan dan kawan-kawan setelah pihaknya melaksanakan uji kompetensi terhadap 44 eks pegawai KPK yang menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi terhadap 44 eks pegawai KPK berjalan dengan baik dan rekrutmen masih terus berjalan. "SDM Polri sedang berkoordinasi dengan BKN untuk menetapkan NIP dari 44 eks pegawai KPK yang mengikuti uji kompetensi," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Setelah NIP ditetapkan, kata Rusdi, proses selanjutnya adalah pengangkatan 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Saat ini, lanjut Rusdi, staf SDM Polri tengah mempersiapkan pengangkatan dan pelantikan 44 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri. "Kita tunggu saja proses dari 44 eks pegawai KPK yang akan bergabung menjadi ASN Polri," ujar Rusdi. Terkait dengan penempatan 44 eks pegawai KPK di kepolisian, Rusdi menerangkan bahwa penempatan sesuai dengan kompetensi masing-masing eks pegawai KPK tersebut. "Ada sebagai penyidik, penyelidik, SDM, perencana, dan seterusnya ini menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan dalam formasi jabatan di tubuh ASN Polri," kata Rusdi menerangkan. Rusdi juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada satgas khusus untuk eks pegawai KPK, bergantung pada perkembangan di lapangan. Namun, lanjut Rusdi, penempatan 44 eks pegawai KPK sebagai ASN di lingkungan Polri disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. "Kita lihat perkembangannya. Yang penting proses (rekrutmen) sudah berjalan dan 44 eks pegawai KPK tersebut menjadi ASN Polri. Penempatannya nanti disesuaikan dengan kompetensi yang bersangkutan," kata Rusdi. (sws)
Basarnas Cari Tiga ABK Kapal Batu Bara Tenggelam di Perairan Kukar
Tenggarong/Kukar, FNN - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kaltim dan Kaltara melakukan operasi pencarian tiga anak buah kapal (ABK) pengangkut batu bara yang diduga tenggelam di Perairan Tanjung Pemerung, Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) "Kapal tenggelam saat akan balik ke muara sungai, terkena angin dan gelombang besar yang masuk ke depan kapal sehingga Kapal Motor Bunga Lestari 09 hilang kendali dan tenggelam di perairan laut," kata Kepala Basarnas Kaltim & Kaltara Melkianus Kotta di Kukar, Rabu. Dikatakan pula bahwa ketiga ABK dikabarkan hilang usai kapal mereka yang memuat 30 ton batu bara tenggelam di lokasi kejadian. Tercatat ada enam orang di atas kapal tersebut dan tiga orang dinyatakan selamat. Usai mendapatkan informasi atas tenggelamnya kapal pengangkut batu bara itu, personel Basarnas Kaltim menuju ke lokasi kejadian pada hari Selasa (7/12) sekitar pukul 20.35 WITA dan tiba pukul 22.18 WITA. Tim SAR yang sudah di lokasi kejadian, mulai dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Polsek Anggana, hingga masyarakat setempat. Basarnas Kaltim yang membawa rescue dmax, rescue truck, peralatan SAR air dan selam lengkap, serta peralatan medis. Disebutkan pula bahwa tiga orang yang dinyatakan selamat diketahui bernama Darmansyah (24) warga Desa Sepatin; Anggana, Ansar Anca (21) warga Mangkupalas, Samarinda; dan Alam (30) Samarinda. Tiga ABK lainnya sedang dalam pencarian. Semuanya berjenis kelamin laki-laki bernama Sanggu (30) dan Wawan (29), keduanya warga Mangkupalas, Samarinda. Seorang lagi bernama Akbar (30) warga Sangasanga, Kukar. "Sampai saat ini ketiga ABK yang belum ditemukan itu masih dalam pencarian pihak Basarnas dan tim sukarelawan lainnya," tutur Kepala Basarnas Kaltim & Kaltara. (sws)
Tiga Orang Tewas Dalam Kecelakaan di Ruas Jalan Semarang-Demak
Semarang, FNN - Sebanyak tiga orang penumpang mikro bis tewas dalam kecelakaan di ruas Jalan Semarang-Demak di wilayah Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu. Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buwono membenarkan peristiwa nahas yang menyebabkan tiga orang penumpang bus tersebut meninggal dunia. "Dua korban meninggal di lokasi, satu lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit " katanya. Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika sebuah mikro bus bernomor polisi H 7110 OE melaju dari arah Demak menuju Semarang. Menurut dia, pengemudi bus diduga tidak mampu menguasai kendaraan yang dikendarainya ketika menghindari sebuah sepeda motor yang ada di depannya. "Bus oleng ke kanan hingga terguling di jalur arah berlawanan," katanya. Para korban meninggal dunia mengalami luka di bagian kepala. Selain korban meninggal dunia, 7 penumpang lainnya terluka. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak tersebut tersendat. (sws)
SPTN IV Solok Gunakan Pola Kemitraan untuk Pulihkan TN Kerinci Seblat
Padang Aro, FNN - Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV (SPTN IV) Solok Selatan, Sumatera Barat menggunakan pola kemitraan konservasi untuk memulihkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). "Untuk mengembalikan fungsi zona rehabilitasi tersebut TNKS melakukan rangkaian kegiatan kemitraan konservasi melalui pemulihan ekosistem yang saat ini luasnya mencapai 274, 25 hektare," kata Kepala SPTN IV Solok Selatan David, di Padang Aro, Rabu. Dia mengatakan kegiatan kemitraan konservasi yang dilakukan melibatkan masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan memberikan bantuan senilai total Rp400 juta kepada delapan kelompok tani. Selain itu, kegiatan pemulihan ekosistem juga dibantu oleh pihak ketiga seperti dengan PT Supreme Energy Muaralaboh yang dilaksanakan pada kawasan TNKS di Solok Selatan dengan luasan area 52,5 hektare. Kegiatan dengan pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme penanaman intensif dengan jenis tanaman Beringin (Ficus benjamina), Bayur (Pterospermum spp), Bodi (Homalanthus populneus), Kasai (Pometia spp), Paniang-paniang (Quercus spp), Puspa (Schima walichii), Pasang (Lithocarpus spp), Indarung (Trema orientalis), Baliak Angin (Ficus vulva), Lasi (Oreocnide rubescens). "Kegiatan ini juga dimungkinkan untuk dilaksanakan bersama pihak lain yang melakukan kerja sama dengan TNKS," ujarnya. Tujuan pemulihan ekosistem ini, katanya, untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagaimana kondisi aslinya dan kondisi masa depan tertentu (desired future condition), pada kawasan yang telah terjadi keterlanjuran kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No.P.6/ KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Berdasarkan data dokumen zonasi TNKS tahun 2020, katanya, penggunaan kawasan SPTN Kerinci Seblat IV untuk kegiatan lainnya di zona rehabilitasi, dalam kurun waktu tiga tahun (2017 - 2020) mengalami penurunan 1.018 hektare yaitu dari 14.255 hektare menjadi 13.237 hektare atau 16,76 persen. Taman Nasonal Kerind Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia memiliki luas 1.389.509, 867 hektare yang tersebar di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Untuk SPTN wilayah IV mempunyai wilayah kerja yang berada di tiga kabupaten yaitu Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya. (mth)
Polri Sita Rp1,7 Miliar dari Saksi Kasus Dugaan Korupsi JIP
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp1,7 miliar dari saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP). Direktur Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Purwanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, mengatakan uang Rp1,7 miliar tersebut masuk ke rekening saksi YK selaku mantan Direktur PT JIP. "Hari ini, salah satu saksi di PT JIP itu mengembalikan kepada kita di mana kami menindaklanjutinya dengan melakukan penyitaan uang sejumlah Rp1,7 miliar," kata Djoko. Djoko menjelaskan, dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur menara serta GPON oleh PT JIP pada 2017-2018, saksi YK menerima dua kali transferan dana melalui rekeningnya dengan nominal keseluruhan transaksi Rp1,7 miliar. Saksi YK awalnya mengira uang tersebut adalah gaji dan bonus. Kemudian baru mengetahui bahwa dana yang masuk ke rekeningnya bersumber dari pihak ketiga (inisial CD dan EM). Mengetahui hal itu, saksi mengembalikan uang tersebut kepada penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri. "Kami terus mengejar larinya uang (korupsi), karena penanganan penyidikan kami tidak hanya tipikor saja, tapi juga ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) nya," kata Djoko. Djoko menerangkan, penyidikan TPPU dibutuhkan dalam penyidikan pidana asal yaitu tipikor, sehingga penyidik semaksimal mungkin berupaya untuk memulihkan aset, sesuai amanat undang-undang dalam perkara tipikor. Dalam perkara ini, penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi sebagai tersangka bersama Christman Desanto, selaku mantan VP Finance & IT PT JIP. Kerugian sementara dalam perkara ini ditaksir oleh penyidik sebesar Rp315 miliar. Adapun, bentuk perbuatan melawan hukumnya, yakni pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta pengerjaan proyek pembangunan menara dan infrastruktur "Gigabit Passive Optical Network" (GPON). Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 65 saksi antara lain dari pihak PT JIP, perusahaan yang memberikan pekerjaan, dan kontraktor pengadaan GPON, serta satu saksi ahli keuangan negara. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sws)
KPK Panggil Mantan Istri Zumi Zola
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil Sherin Tharia, mantan istri Zumi Zola, bersama lima saksi lainnya dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Selain Sherrin Tharia selaku ibu rumah tangga yang juga mantan istri Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), KPK juga memanggil Harmina Djohar selaku ibu rumah tangga yang juga ibu kandung Zumi. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Sedangkan empat saksi lainnya yang dipanggil, yakni mahasiswa bernama Alvin Raymond, Asrul Pandapotan Sihotang dari pihak swasta, Arnold dari pihak swasta/Direktur PT Andica Parsaktian Abadi, dan Wilina Chandra selaku wiraswasta. KPK saat ini masih melakukan penyidikan terhadap tersangka Apif Firmansyah (AF) yang merupakan orang kepercayaan Zumi. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi. Saat Zumi maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2010, Apif selalu mendampingi Zumi melakukan kampanye. Saat Zumi terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Apif semakin dipercaya untuk mendampingi, membantu, dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi. Berlanjut hingga Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi diantaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah "fee" proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi. Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif. Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang "ketok palu" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017. KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK. Atas perbuatannya, tersangka Apif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus yang menjerat Apif merupakan pengembangan setelah sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, salah satunya Zumi. Perkara Zumi telah diputus oleh pengadilan tipikor dan berkekuatan hukum tetap. (sws)
Akademikus: Media Massa Berperan Penting Dalam Mencapai Demokrasi
Jakarta, FNN - Kandidat doktor di Northern Illinois University, Titik Firawati, mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai inklusi dan demokrasi. Media massa menciptakan kondisi-kondisi dengan cara membantu dalam pembatasan represi, serta memastikan bahwa presiden yang sedang menjabat dapat menghindari pelanggaran komitmen, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada awal mula masa reformasi. “Liputan media, baik media nasional dan media internasional, memperkecil ruang gerak bagi Presiden Soeharto untuk melakukan represi lebih jauh (terhadap publik),” kata dia ketika menyampaikan paparan materi dalam seminar bertajuk CSO, Demokratisasi dan Kebijakan Publik: Catatan dan Kontribusi, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CSIS Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, kemampuan media massa dalam membatasi represi pada zaman Soeharto memiliki keterkaitan dengan reputasi Soeharto yang dianggap bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh berbagai aktor internasional. Reputasi tersebut membuat Presiden Soeharto menahan diri untuk tidak melakukan represi lebih lanjut. Selanjutnya, terkait dengan menghindari pelanggaran komitmen, Firawati merujuk pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie di awal reformasi. Dengan adanya sorotan media internasional, kata dia, Habibie terdorong untuk melakukan reformasi secepat mungkin. “Pada saat yang sama, Habibie membutuhkan media internasional untuk membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru,” tutur Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini. Reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru akan sangat penting bagi pemerintah untuk menarik investor asing, terutama untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Guna membangun reputasi tersebut bersama media massa, Presiden BJ Habibie akan berusaha untuk segera memenuhi janji-janji reformasi. Dengan demikian, sorotan dan liputan media massa memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga arah demokrasi Indonesia. (sws)
Akademikus: Kapasitas OMS Berbasis Gender Paling Kuat Hasilkan Inklusi
Jakarta, FNN - Kandidat doktor Northern Illinois University Titik Firawati mengatakan bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) berbasis gender memiliki kapasitas yang paling kuat di antara OMS untuk kelompok marginal lainnya dalam menghasilkan inklusi politik, sosial, dan ekonomi. "Organisasi masyarakat sipil berbasis gender punya kontribusi besar dalam mendorong agenda politik dalam hal kesetaraan gender dalam kehidupan berpolitik," kata Titik ketika menyampaikan paparan materi dalam seminar bertajuk CSO, Demokratisasi dan Kebijakan Publik: Catatan dan Kontribusi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CSIS Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. OMS berbasis gender melakukan lobi dengan anggota parlemen dalam partai politik untuk memberikan kesempatan seluas mungkin bagi perempuan dengan memberlakukan kuota 30 persen. Ia menegaskan bahwa melakukan lobi dengan anggota parlemen merupakan kontribusi OMS berbasis gender untuk mendorong agenda politik dalam hal kesetaraan gender. "Meskipun kuota 30 persen belum berhasil terpenuhi, hasil pemilihan umum parlemen nasional 2004 dan 2009 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di dalam parlemen nasional," ucapnya. Menurut Titik, kapasitas OMS berbasis gender yang lebih baik daripada kapasitas OMS berbasis kelas, etnis, dan agama, diakibatkan oleh situasi perpolitikan pada masa sebelum reformasi. Rezim otoriter saat itu, kata dia, lebih terbuka kepada OMS berbasis gender sehingga mereka memanfaatkan momentum itu untuk membangun kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, penelitian Titik menemukan bahwa kelompok perempuan memperoleh lebih banyak manfaat daripada kelompok berbasis kelas, etnis, dan agama, terkait dengan kemampuan perlawanan sipil untuk menghasilkan inklusi politik, sosial, dan ekonomi. "Penguatan hak perempuan dapat dikaitkan sebagian dengan kekuatan OMS berbasis gender," kata Titik. (sws)
Anggota DPR RI: 228 DIM RUU PDP Belum Dibahas Oleh DPR dan Pemerintah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri mengatakan 228 dari 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi materi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum dibahas oleh DPR dan pemerintah. “Yang belum dibahas, berjumlah 228 DIM. Mayoritas berkaitan dengan penyelenggaraan dan kelembagaan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar Mukhlis Basri. Hal itu dikemukakan Mukhlis saat menjadi pemateri seminar nasional secara hybrid bertajuk “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia” dan disiarkan langsung di kanal YouTube FH Unila, dipantau dari Jakarta, Rabu. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) itu, Mukhlis Basri juga menjelaskan beberapa perdebatan antara Komisi I DPR dan pemerintah terkait lembaga pengawas pelaksanaan RUU PDP sehingga menghambat penyelesaian pembahasan seluruh DIM. Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI, lanjut dia, mengusulkan agar dibentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nantinya. Lembaga itu akan menjadi regulator dan pengendali perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Mereka juga mengawasi lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab terhadap data-data tersebut. Lembaga independen itu, tambah Mukhlis Basri, diusulkan pula untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden dan dipilih oleh anggota DPR RI. Sementara itu, ucap dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI mengusulkan lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berada di bawah pihaknya. Selain itu, lembaga tersebut juga diusulkan untuk menjadi regulator saja dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian sejauh ini, ujar Mukhlis Basri, Komisi I DPR baru menyelesaikan pembahasan 143 dari 371 DIM yang ada. “Dari seluruh total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM), Komisi I DPR RI telah menyelesaikan sebanyak 143 DIM,” kata dia. DIM tersebut terdiri atas 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 ditunda, 6 mengalami perubahan substansi, serta 2 usulan baru. Mukhlis Basri pun berharap ditetapkannya RUU PDP sebagai salah satu rancangan aturan dari 40 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dalam rapat paripurna, Jakarta, Selasa (7/12), dapat mendorong rancangan undang-undang itu segera disahkan. “Undang-undang ini sangat dibutuhkan bagi kita,” tegas Mukhlis Basri. (sws)
Hakim MK Arief Hidayat Terpilih Sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI
Jakarta, FNN - Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) memilih secara aklamasi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI masa bakti 2021—2026. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, penetapan itu berlangsung dalam Rapat Pleno VII Kongres IV PA GMNI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/12). "Kami menetapkan Prof. Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," kata Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI James Sumendap. Selanjutnya, rangkaian acara beralih pada penyerahan dokumen keputusan kongres dari James Sumendap kepada Arief Hidayat. "Dengan ini, saya menerima amanat, disaksikan seluruh peserta Kongres IV PA GMNI. Terima kasih, semoga Tuhan melindungi dan mempererat persaudaraan kita dalam wadah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," ucap Arief saat menerima dokumen. Setelah itu, dia menyampaikan pidato pertama sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI. Arief mengajak anggota PA GMNI untuk menjadi kader yang menyemai, mengawal, dan menjaga tegaknya ideologi serta dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ruang-ruang virtual, kata dia, harus dinarasikan dengan ajaran-ajaran presiden pertama RI Soekarno, terutama tentang nilai Pancasila kepada generasi milenial. "Marilah, kita menjadi kader-kader yang tampil ke depan untuk menjaga, mempertahankan, sekaligus mengaktualisasikan ajaran-ajaran Soekarno. Yang terutama adalah ajaran Pancasila sebagai ideologi falsafah negara," imbau Arief. Melalui langkah tersebut, Arief merasa optimistis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan senantiasa kukuh. Ia juga memohon dukungan dan konsolidasi dari seluruh anggota PA GMNI untuk memajukan organisasi tersebut. Selain penetapan Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI, kongres itu juga menetapkan 11 orang tim formatur. Tim tersebut dipimpin oleh Arief dan beranggotakan 10 orang, yakni Ahmad Basarah, Abdi Yuhana, James Sumendap, Baginda, Soetarto, Alek Bajo, Yunus Takandewa, Albert Hama, Kletus B. Wetipo, dan Deni Wicaksono. Mereka akan bertugas memilih dan menetapkan susunan DPP PA GMNI masa bakti 2021—2026. (sws)
DPR Sampaikan Belasungkawa dan Doakan Warga Terdampak Erupsi Semeru
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPRI RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan belasungkawa dari segenap anggota DPR RI atas musibah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan mendoakan warga yang terdampak bencana alam tersebut. "Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR menyampaikan turut prihatin dan duka yang mendalam atas musibah erupsi Gunung Semeru," ujar Dasco berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Belasungkawa dan doa agar warga terdampak erupsi Gunung Semeru senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, keselamatan, dan dilindungi Tuhan, disampaikan Dasco dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, Jakarta, Selasa (7/12). Menurut Dasco, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka. Berdasarkan data per Selasa (7/12), menurut Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya, jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 34 orang. Selain itu, ada pula warga terdampak erupsi yang mengalami kerusakan materi dan harta benda, seperti rumah tinggal. Tidak sampai di sana, bencana alam tersebut juga merusak sebagian besar fasilitas umum. "Untuk itu, marilah kita doakan masyarakat yang terdampak dengan bencana tersebut agar senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan dan keselamatan, serta dalam perlindungan Allah SWT," tambah Dasco. Seperti yang diketahui, erupsi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu (4/12). Hingga saat ini, Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang. Berdasarkan data termutakhir, diketahui ada 16 dari 43 korban yang masih dalam pencarian dan diidentifikasi oleh tim evakuasi. Berbagai upaya dalam menjalankan operasi penanganan darurat pasca-erupsi Gunung Semeru pun dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka menurunkan lebih dari 900 personel gabungan dan beberapa bantuan peralatan untuk mencari korban yang hilang. (sws)
F-PKB Fokus Perjuangkan Pengesahan RUU TPKS dan Kesejahteraan Ibu-Anak
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan fraksinya akan fokus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Menurut Cucun, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, kedua RUU tersebut menjadi target prioritas Fraksi PKB dari 40 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 karena mempertimbangkan dinamika di lapangan. “Kami menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual, sedangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di Tanah Air,” ujar Cucun. Untuk diketahui, DPR RI telah menetapkan 40 RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dalam rapat paripurna, Jakarta, Selasa (7/12). Terkait RUU TPKS, kata Cucun, aturan tersebut mendesak untuk disahkan karena korban kekerasan seksual di Indonesia semakin banyak, mulai dari anak di bawah umur, para pelajar, hingga ibu rumah tangga. Dari kasus termutakhir, Cucun mencontohkan peristiwa bunuh diri Novi Widyasari karena mengalami kekerasan dalam berpacaran. Menurutnya, kasus itu menjadi momentum untuk menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Tanah Air. “RUU TPKS ini tidak sekadar memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan organ negara bagi korban kekerasan seksual agar bisa speak up (angkat bicara) sehingga tidak menyakiti diri sendiri,” tambah dia. Cucun juga menilai kekerasan seksual di Indonesia saat ini selayaknya fenomena gunung es, yaitu kasus yang muncul ke permukaan tampak tidak seberapa, padahal kasus di lapangan sangat banyak. Salah satu pemicu fenomena tersebut, kata dia, adalah korban kekerasan seksual yang tidak berani angkat bicara. Para korban, lanjut Cucun, merasa malu ataupun takut pada stigma dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk memendamnya sehingga mengalami kekerasan berulang yang menekan fisik, mental, bahkan spiritual. “Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan,” tegas Cucun. Terkait RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, menurut Cucun, aturan itu tidak kalah penting karena angka kematian ibu di Indonesia akibat melahirkan dan angka stunting pada anak masih tinggi. Cucun pun menilai ketiadaan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para ibu yang bekerja berdampak pada anak-anak mereka. “Para ibu yang harus bekerja terkadang sulit memberikan ASI eksklusif karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu, ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas,” jelas dia. Tantangan yang dihadapi para ibu tersebut, kata Cucun harus mendapatkan afirmasi dari negara, seperti memberikan cuti melahirkan yang lebih panjang. Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, tambah dia, diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan berdurasi 6-7 bulan sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. “Bayi ini merupakan aset bangsa, para generasi emas yang harus mendapatkan perhatian dari ibu di masa pertumbuhan krusial mereka. Kami berharap pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini,” tutup Cucun. (sws)
Anggota DPR: Revisi UU Migas Beri Kepastian Hukum Investor-Regulator
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai revisi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) akan memberikan kepastian hukum, baik bagi para investor maupun bagi regulator, yaitu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. "Harapannya UU Migas yang baru merupakan landasan hukum yang membuat sektor migas kompetitif. Ada berbagai permasalahan namun yang penting menjawab permasalahan di sektor migas," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion "Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia dalam menghadapi Transisi Energi" yang digelar Pandawa Nusantara di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/12). Menurut dia, ada beberapa aspek permasalahan yang harus diselesaikan melalui revisi UU Migas tersebut. Dia menjelaskan, pertama, aspek politis, karena revisi UU Migas telah masuk ke DPR sejak 2008. "Kedua adalah aspek yuridis, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas yang lama," ujarnya. Eddy mengatakan, revisi UU Migas juga diharapkan dapat memperkuat dan membantu SKK Migas memenuhi target lifting migas 1 juta barel per hari pada 2030. Menurut dia, saat ini SKK Migas merupakan badan ad hoc, sementara para pengembang ingin memiliki kepastian hukum yang bisa membuat mereka mengikat kontrak untuk eksploitasi migas. Selain itu dia mengatakan, UU Migas baru juga akan mempermudah perizinan bagi para investor yang akan berinvestasi di industri migas Indonesia. "UU Migas yang ada saat ini membuat para investor tidak tertarik dan tidak mau berinvestasi karena perizinan yang masih rumit. Jadi tidak menarik sektor migas Indonesia dibandingkan dengan negara lain, tidak atraktif, jumlah izin bikin sakit kepala bagi investor yang ada di Indonesia," katanya. Eddy memastikan DPR RI akan merevisi UU Migas pada Masa Sidang DPR RI berikutnya karena sudah diputuskan di Badan Musyawarah di DPR agar revisi UU Migas masuk Prolegnas 2022 dan mulai dibahas pada masa sidang mendatang. (sws)
Warga Sintang: Kunjungan Presiden Pengobat Duka Setelah Banjir
Sintang, FNN - Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang wilayah Sintang Kalimantan Barat Eman Subekti mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo sebagai pengobat duka setelah bencana banjir yang sempat melanda Sintang yang terjadi hampir sebulan lamanya. "Saya merinding, Pak Jokowi datang ke Sintang, salut sama pak Jokowi merakyat, kedatangannya ini sebagai pengobat duka kami yang terdampak banjir," kata Eman Subekti yang juga salah satu korban banjir di Kelurahan Ladang Sintang Kalbar, Rabu. Disampaikan Eman, perhatian pemerintah atas bencana yang melanda Sintang merupakan wujud kepedulian pemerintah. Menurut dia, tidak hanya bantuan untuk korban banjir, namun saat ini ada upaya dalam penanganan dan antisipasi banjir pemerintah juga membangun tanggul pasir atau geobag dan geotube. "Tentunya apa pun upaya pemerintah jika itu yang terbaik untuk meminimalisir terjadinya banjir kami sebagai warga tetap mendukung program pemerintah," ucapnya. Apalagi dengan kedatangan langsung Presiden Jokowi, menurut Eman wujud kepedulian Jokowi terhadap masyarakat. "Terima kasih pak Jokowi kami bangga, saya merinding terharu Pak Jokowi datang ke Sintang," kata Eman. Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri ke Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peresmian Bandara Tebelian, peninjauan pekerjaan geobag dan geotube, penyerahan bantuan sosial untuk korban dan penanganan banjir serta penanaman pohon. (mth)
Boyolali Kirim Sembilan Ton Beras bagi Pengungsi Awan Panas Semeru
Boyolali, FNN - Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan sembilan ton beras berikut perlengkapan bayi untuk pengungsi korban guguran awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Pemkab Boyolali sangat prihatin dan merasa empati terhadap warga yang menjadi korban bencana awan panas Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur, karena warga Boyolali juga pernah merasakan hal serupa, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Widodo Munir, di Boyolali, Rabu. Menurut Munir bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang antara lain berupa beras, perlengkapan bayi, mie instan, kasur atau matras dan juga masker diberangkatkan dari kantor BPBD Boyolali menggunakan tiga armada mobil truk menuju Lumajang. Dia mengatakan bantuan untuk korban Semeru tersebut merupakan donasi dari semua pihak di Kabupaten Boyolali termasuk dari Badan Umum Milik Daerah (BUMD). BPBD Boyolali sendiri mengirimkan batuan berupa masker non medis 103.845 lembar, matras atau kasur 50 buah, pampers bayi 1.440 buah, dan peralatan mandi 40 paket. Sedangkan, kata dia, untuk beras ada sembilan ton dengan rincian dari Korpri sebanyak 2.000 kg, Lazis Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 kg, Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) 1.000 kg, dan BUMD 5.000 kg serta 41 karton mie instan. Pihaknya berharap bantuan tersebut bisa sedikit mengurangi beban warga yang terdampak bencana Gunung Semeru di Lumajang, karena warga Boyolali juga pernah merasakan terkena erupsi Gunung Merapi pada 2010," katanya. Selain itu Pemkab Boyolali juga mengirimkan satu unit mobil tangki air bersih berikut operatornya ke daerah bencana. Mereka akan menginap selama satu minggu di Lumajang guna membantu pemulihan di daerah bencana. Semua operator mobil tangki air bersih tersebut merupakan relawan yang sudah dilatih dan mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi bencana. (mth)
Merengkuh Sosiologi Bencana
Oleh: Yusuf Blegur *) Gunung Semeru baru saja menyemburkan awan debu dan memuntahkan lahar panas. Korban jiwa dan harta serta kerusakan lingkungan tak terhindarkan. Begitu juga dengan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan musibah-musibah lainnya yang selalu menimbulkan penderitaan masyarakat yang terdampak. Dalam suasana duka dan keprihatinan yang dalam, seketika dengan reaksi cepat mengalir juga simpati, empati dan bantuan masyarakat dari pelbagai penjuru tanah air. Satu kebiasaan rakyat Indonesia yang begitu responsif jika melihat saudara sebangsa dan setanah airnya mengalami kesusahan. Nilai-nilai lama dari warisan nenek moyang itu menjelma bukan saja sebagai tradisi dan kebiasaan. Solidaritas sosial itu telah menjadi karakter sekaligus budaya dari nilai-nilai gotong royong sebagai salah satu keluhuran bangsa Indonesia. Jika menyadari realitas itu, maka akan menjadi menarik mengangkat masalah bencana dari aspek sosiologi. Adanya mitos dan etos yang menjadi bagian dari kehidupan tradisional masyarakat. Sifat saling asa, saling asuh dan saling asih mendorong kearifan lokal tersebut menjadi faktor penting membangun kekuatan nasionalisme. Partisipasi rakyat dalam ikut membantu korban bencana patut diapresiasi dan menjadi kebanggaan. Tanpa menunggu penanganan dari pemerintah, inisiatif yang lahir dari organisasi kemasyarakatan dan para relawan. Berjibaku mengambil resiko, menempuh lokasi yang kadang terisolir, menyumbangkan tenaga, makanan, obat, pakaian dll yang dibutuhkan, dengan biaya sendiri atau secara kolektif demi membantu sesamanya. Mewujudkan nasionalisme dengan cara yang sederhana tanpa kerumitan dan problem-problem politik itu. Para relawan ikut peduli dan merasakan penderitaan dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan cara itulah partisipasi rakyat memaknai arti menjadi bagian dari sebuah bangsa dan negara. Selain membayar pajak dan melaksanakan perintah kontitusi dan kebijakan pemerintah lainnya. Ikut membantu korban bencana, merupakan salah satu jawaban bahwa tidak semua persoalan kehidupan rakyat harus diserahkan sepenuhnya kepada negara dan mempercayakan begitu saja kepada aparatur pemerintahan. Peran aktif, inisiasi dan kreatif harus dimiliki rakyat sebagai solusi dari masalah yang menggelutinya. Bencana Alam dan Bencana sosial Negeri ini belakangan terakhir terus mengalami kekacauan. Bukan hanya disebabkan oleh distorsi kebijakan dalam soal-soal politik dan ekonomi. Pembajakan konstitusi dan penerapannya yang ugal-ugalan demi kepentingan kelompok baik oligarki maupun borjuasi korporasi. Penyelenggaran manajemen yang serampangan, menyebabkan negara telah mengalami krisis multidimensi. Ironisnya bukan hanya soal demokrasi dan kesejahteraan rakyat yang dikorbankan demi kekuasaan yang korup dan tiran. Mirisnya, rezim juga telah sewenang-wenang menimbulkan kerusakan alam dan ekosistem yang ada didalamnya. Sama-sama berdampak buruk dan menyebabkan penderitaan hidup rakyat. Bencana alam dan bencana sosial seiring sejalan dan silih berganti memicu kemiskinan, menimbulkan wabah penyakit dan kelaparan. Serta tidak sedikit rakyat yang terintimidasi, mengalami teror, teraniaya dan terancam jiwanya. Sama halnya dengan alam ketika bergejolak, kekuasaan yang korup dan tangan besi juga dapat menyebabkan kematian yang massal dan kemunduran peradaban. Kalau dalam penanganan bencana alam ada beberapa kegiatan yang terkaitan dengan upaya deteksi dini, preventif, mitigasi dan evakuasi. Begitupun seharusnya pada penanganan bencana sosial. Potensi bahaya yang bisa timbul dari kesalahan sistem dan penyalahgunaan kekuasaan, juga sebuah resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Kejahatan struktural dari suatu sistem yang dilakukan kekuasaan bukan hanya dapat menghancurkan keberadaan dan eksistensi fisik semata. Daya rusaknya juga mampu memengaruhi ranah psikologis dan psikopolitik. Terkadang melebihi bencana alam pada skala tertentu. Pada manusia bisa mendatangkan korban yang tidak sektoral, namun masif dan menyeluruh. Pada upaya perbaikan, ia tidak serta merta mudah dan cepat melakukan recovery dengan sekedar pembangunan berbiaya dan berteknologi. Membutuhkan proses waktu dan kepercayaan yang tinggi untuk memulihkannya. Dalam aspek sejarah dan peradaban manusia, bencana sosial menimbulkan preseden buruk, sikap skeptis dan apriori terhadap kepemimpinan dan masa depan politik suatu negara. Termasuk keberadaan hukum yang sudah lama tidak dipercaya rakyat. Bencana alam selain karena dipicu ulah manusia, rakyat juga masih bisa menerima kalau ada kehendak Tuhan yang melakukan intervensi. Sementara, bencana sosial lebih banyak didominasi oleh perilaku dan watak kekuasaan yang rakus, tamak dan serakah. Dalam kebanyakan prakteknya, kekuasaan yang dzolim berwajah memusuhi sesama manusia, tidak bersahabat pada lingkungan dan menegasikan keberadaan Tuhan dan syariat keagamaanya. Pemikiran dan sikap kritis selalu dihadapi rezim sebagai upaya pembangkangan, perlawanan dan tindakan makar. Rakyat negeri ini akankah terus pasrah pada keadaan?. Bencana demi bencana mungkinkan dianggap selalu karena keinginan dan takdir dari Tuhan. Mungkinkah rakyat merasakan bahwa pemimpin itu baik buruknya lahir dari rahimnya sendiri?. Kemaslahatan atau kemudharatan itu boleh jadi karena pemimpinnya alim atau dzolim. Atau bisa jadi, rakyat mendapatkan pemimpin dari representasinya sendiri. Mampukah rakyat menentukan nasibnya sendiri, tanpa pengaruh dan kekuatan yang menjauhkannya dari kebenaran dan keadilan?. Rakyat yang memilih pemimpin rakyat pula yang bisa mencabut mandatnya. Agar negara bisa lebih baik dan terhindar dari bencana yang jauh lebih besar lagi. Tak ada salahnya, sesekali rakyat mendengar apa kata agama. Bahwasanya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan karena kemauan kaum itu sendiri. Negeri ini, bisa tidak mampu, bisa juga tidak mau. Bisa pesimis, namun besar optimis mewujudkannya. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Kementerian BUMN: Transaksi PaDi UMKM Rp16,2 Triliun per 30 November
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mencatat total volume transaksi Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga akhir November telah mencapai Rp16,2 triliun. "Kita mengembangkan PaDi UMKM dan di sini kami bisa memaparkan bahwa dari catatan yang masuk di PaDi UMKM untuk volume transaksi eProcurement mencapai Rp15,2 triliun, sedangkan untuk transaksi B2B atau pembelian langsung oleh BUMN telah mencapai Rp1 triliun pada tahun 2021. Sehingga total transaksi yang tercatat di PaDI UMKM untuk UMKM dari BUMN sudah mencapai Rp16,2 triliun hingga akhir November 2021," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto S Ginting dalam seminar daring di Jakarta, Rabu. Dalam paparannya Loto juga menyampaikan bahwa total frekuensi transaksi PaDi UMKM hingga 30 November telah mencapai 210.627 item. Total frekuensi transaksi PaDi UMKM tersebut terdiri dari frekuensi transaksi eProcurement yang mencapai 160.153 item, sedangkan untuk frekuensi transaksi B2B mencapai 50.474 item hingga 30 November 2021. "Kami tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dan juga mendukung pengembangan UMKM secara aktif," kata Loto. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa UMKM bukanlah saingan BUMN, melainkan mitra strategis dalam membangun ekosistem yang sehat. Menurut Erick Thohir, kolaborasi dan kemitraan BUMN dan UMKM menjadi sangat penting, karena saat pandemi jangan hanya bertahan tapi juga harus membangun ekosistem untuk ketahanan bersama. Ia mengatakan ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana rakyat bertahan dan perlahan bangkit pada masa pandemi COVID-19, terlihat UMKM telah menjadi tulang punggung serta berperan nyata dalam membangun perekonomian rakyat. (mth)
SKKMigas Lakukan Banyak Inisiatif Tekan Emisi Karbon
Jakarta, FNN - SKK Migas melakukan banyak inisiatif untuk menekan emisi karbon di tengah upaya mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dikutip di Jakarta, Rabu, salah satu inisiatif menekan emisi karbon adalah program penghijauan yang untuk tahun ini sudah disepakati bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam Work Program and Budget (WP&B) mencakup 6,9 juta pohon seluas 14,1 ribu hektare. Jumlah tersebut diproyeksikan bisa menyerap CO2 mencapai 87,1 ribu ton per tahun. Program penghijauan itu pun telah masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) SKK Migas. Sejumlah inisiatif untuk menekan emisi karbon tersebut adalah: 1. Penerapan Kebijakan dan Regulasi - Komitmen Paris Agreement - Berdasarkan zero flaring yang tertuang dalam Permen ESDM 17/2021 - Penilaian Proper berdasar Kepmenkeu No 1/2021, pengelolaan energi berdasar Permen ESDM No 14/2012 dan PTK 005 SKK Migas - Penyusunan Permen ESDM tentang Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). 2. Pengelolaan energi - Menurunkan intensitas energi - Fuel switching - Design & engineering yang menerapkan konservasi energi, kebijakan perusahaan dalam pemanfaatan energi. - Penerapan LCA (Llife Cycle Analisys) - Pemrosesan ulang limbah. 3. Zero routing flaring - Monetisasi associated gas, termasuk konversi elpiji - Pemanfaatan associated gas untuk fuel operasi, pressure maintenance dan lain-lain -SKK Migas juga mendorong monetisasi kapasitas lebih power generation. 4. Mengurangi emisi kebocoran - Melakukan pengukuran dan monitoring emisi kebocoran (fugitive emission) - Inspeksi rutin dan check minor terhadap fasilitas produksi. - Memperbaiki kebocoran dan pipa open ended - Meningkatkan aktifitas offloading - Meningkatkan manajemen stok minyak mentah 5. Penghijauan atau reforestation - Penanaman mangrove di area pantai (KKKS offshore & nearshore) - Rehabiilitasi DAS, penanaman kembali di area perkantoran, ORF, shorebase 6. CCS/CCUS - Penerapan reinjeksi gas pada gas enhanced recovery - Pengkajian pemanfaatan CCU/CCUS Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan pengelolaan lingkungan industri hulu migas. SKK Migas pun melakukan pembandingan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat potensi strategi untuk mencapai target-target tersebut. "Kami melakukan kajian melalui benchmarking potensi kegiatan dan strategi yang akan dilakukan. Hasil benchmarking akan digunakan untuk menyusun roadmap, sehingga dapat diketahui prioritas utama strategi untuk penurunan emisi karbon dalam rangka peningkatan produksi migas," katanya. Dia menargetkan dalam kurun waktu paling tidak empat bulan ke depan, roadmap bisa rampung sehingga berbagai perencanaan bisa diimplementasikan. Penghijauan jadi salah satu andalan perusahaan manapun untuk menekan emisi karbon serta sebagai kewajiban yang sudah tertuang dalam regulasi saat pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan produksi dan pengolahan sumber daya alam. Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan saat ini dunia dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Perusahaan-perusahaan minyak pun sudah beberapa punya target net zero emissions atau karbon netral di 2050," katanya. Menurut dia, salah satu emisi yang tinggi di industri migas adalah gas metana. "Metana punya global warming potential sebesar 20x dari CO2. Jadi, mengurangi gas metana, dari sudut pandang pengendalian emisi GRK sebenarnya lebih cost effective," ungkap Fabby. Fabby juga mengatakan teknologi CCUS dikombinasi dengan EOR bisa meningkatkan produksi migas. Hanya saja, investasi CCUS cukup mahal, setara dengan 100-120 dolar AS/ton CO2. "Jadi kalau mau diberikan insentif bisa saja," ujarnya. Vorwata Enhanced Gas Recovery (EGR) CCUS di Papua akan menjadi proyek pertama di Indonesia. Melalui proyek ini, gas CO2 yang diproduksi akan diinjeksi kembali ke dalam reservoir Vorwata untuk membantu meningkatkan produksi gas. Nader Zaki, Presiden BP Indonesia, menyatakan secara total, jumlah CO2 yang diinjeksikan akan mencapai 25 juta ton pada 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Dari sisi produksi gas, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 miliar kaki kubik (BCF) pada 2035 atau mencapai 520 BCF pada 2045. Menurut dia, saat proyek itu mulai beroperasi pada 2026 atau 2027, Kilang LNG Tangguh akan menjadi salah satu kilang LNG dengan tingkat emisi karbon terendah di dunia. "Dengan melakukan hal ini, kita akan meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi karbon," ujar Nader. (mth)
Sebanyak 902 Rumah Warga Daerah Pesisir Bangka Belitung Tergenang Akibat Banjir Rob
Pangkalpinang, FNN - Setidaknya 902 rumah warga tergenang akibat banjir rob yang terjadi di beberapa daerah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan bahwa banjir rob paling parah terjadi di Kota Pangkalpinang, tempat 464 rumah warga tergenang pada Selasa (7/12) malam. Di Kota Pangkalpinang, ia menjelaskan, banjir rob menggenangi 144 rumah di Kelurahan Opas Indah, 150 rumah di Kampung Seberang, 60 rumah di Kelurahan Rejosari, dan 110 rumah di Kelurahan Pasir Putih. Banjir rob juga menyebabkan 358 rumah warga di Kabupaten Bangka tergenang. Perinciannya, banjir rob menggenangi 30 rumah di Lingkungan Air Hanyut, 25 rumah di Kampung Pasir, 23 rumah di Cokro, 143 rumah di daerah Nelayan 1, 95 rumah di daerah Nelayan 2, dan 42 rumah di Parit Pekir. Selain itu, banjir rob berdampak pada 40 rumah di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat; 10 rumah di Sijuk, Kabupaten Belitung; dan 30 rumah di Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. "Alhamdulillah banjir rob ini sudah mulai surut dan tim reaksi cepat telah dikerahkan untuk berjaga-jaga mewaspadai banjir rob susulan mengingat air laut kembali pasang dan hujan lebat mulai turun," kata Mikron. (mth)
Polda Metro Siapkan Rekayasa Arus Lalu Lintas Terkait Demo Buruh
Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan aksi unjuk rasa elemen buruh yang difokuskan di kawasan Patung Kuda dan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Hari ini untuk pengamanan hari unjuk rasa buruh kita sudah siapkan rekayasa lalu lintasnya di sekitaran Bundaran Patung Kuda karena diperkirakan massa buruh cukup banyak," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Sambodo mengatakan pihak kepolisian telah menutup jalan di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, untuk pengamanan unjuk rasa. Sedangkan penutupan titik lainnya akan menyesuaikan situasi di lapangan. Adapun titik yang diperkirakan akan ditutup antara lain persimpangan Thamrin-Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan karena massa diperkirakan akan bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta. "Karena massa buruh nanti menggunakan bis dengan jumlah cukup banyak, maka kantong parkir bus nanti kita tempatkan di seputar Jalan Medan Merdeka Selatan karena setelah dari bundaran Patung Kuda diperkirakan nanti buruh akan mampir ke sekitar Balai Kota," ujar Sambodo, sebagaimana dikutip dari Antara. Diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di sekitar Bundaran Patung Kudan dan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu. Buruh juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen. Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli. (MD).
HAM Norma Permudah Jalannya Fungsi Negara Layani Warga
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan HAM adalah norma yang mempermudah jalannya fungsi negara dalam melayani masyarakat. "Namun, sayangnya kita di Indonesia acap kali instansi kenegaraan kalau bicara tentang hak asasi manusia malah menghindar," kata dia pada rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-73 yang dipantau di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Alasannya, ujar Ketua Konsultan/Peneliti Papua Resource Center, YLBHI Jakarta periode 2015 hingga 2017 tersebut banyak pihak menganggap kalau bicara atau membahas HAM maka yang datang masalah semua. "HAM jadi masalah bila baru dibicarakan bukan di awal menjalankan fungsi negara," kata Amiruddin, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh karena itu, jika semua penyelenggara negara berpegang teguh pada konstitusi RI, maka HAM adalah norma yang harus dijalankan. Baik untuk menyiapkan setiap program negara atau pemerintah maupun dalam rangka mengevaluasi agar sasarannya tercapai. Sasaran yang ingin dicapai dari penerapan segala kebijakan negara tersebut ialah bagaimana membangun jiwa dan raga setiap warga negara. Sebab, hal itu adalah perintah konstitusi. Ia mengatakan kalau semua pihak menyadari perintah konstitusi tersebut dalam membangun tujuan bernegara, maka ketika membicarakan HAM adalah tugas dan tanggung jawab bersama terutama penyelenggara negara. Namun, bila hal itu tidak dijalankan maka setiap harinya akan ada atau muncul persoalan-persoalan baru seperti yang terjadi belakangan ini. "Karena sudah menjadi persoalan, rakyat dianggap rewel dalam mempertanyakan haknya," ujarnya. Padahal, jika dari awal seluruh kegiatan dan program pemerintah diukur dengan HAM dan dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan HAM, persoalan-persoalan tidak akan sebanyak itu, kata Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta tahun 2006 hingga 2012 itu. "Kenapa, karena warga negara yang memiliki hak tadi sedari awal sudah diajak bicara," ujarnya. (MD).
Parpol, Politik Kriminal dan Otoritarianisme Korup Rezim Jokowi
Oleh Abdurrahman Syebubakar *) Partai Politik (parpol) adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tidak ada negara demokratis tanpa kehadiran (multi) parpol. Secara teoritis, parpol berfungsi sebagai kanal aspirasi rakyat, sarana pencerahan politik warga dan pengkaderan calon pemimpin bangsa. Bagaimana realitasnya dalam perpolitikan kita? Sejak Republik ini dihempas gelombang ke-2 demokrasi, paska lengsernya Presiden Soeharto medio 98, parpol tumbuh bak jamur di musim hujan. Para aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, konglomerat, purnawirawan TNI/Polri, mantan pejabat, keluarga pejabat, selebriti, pewaris kuasa politik masa lalu, bahkan kelompok generasi milineal berlomba lomba mendirikan parpol. Awalnya, tidak sedikit diantara mereka berdalih mendirikan ormas dan bersumpah di ruang publik bahwa ormas tersebut tidak akan menjelma jadi parpol. Faktanya, tanpa rasa malu mereka menjilat ludahnya sendiri. Ormas yang mereka dirikan dalam “sekejap” berubah jadi parpol. Hingga saat ini, sebanyak 74 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari 74 parpol tersebut, 16 lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Diantara 16 parpol peserta Pemilu, terdapat 12 parpol lama, yaitu PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB dan PKP Indonesia. Sementara sisanya, 4 parpol, merupakan pendatang baru yaitu Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Pasca Pemilu 2019, lahir belasan parpol, diantaranya Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Masyumi Reborn, Partai UKM, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, parpol menjadi kendaraan politikus haus uang dan kekuasaan. Perekrutan anggota, pengurus, calon anggota DPRD/DPR, calon kepala daerah dan capres/cawapres dari parpol, berbasis transaksi - pola dagang sapi. Tak heran, parpol disesaki politikus pemburu rente. Yang dikejar hanya uang dan kekuasaan. Setelah itu uang dan kekuasaan lagi, begitu seterusnya. Parpol laksana kerajaan. Kendali penuh ada di tangan ratu atau raja parpol dan keluarga terdekatnya. Sirkulasi kepemimpinan mandeg. Hampir tidak ada ruang tersisa bagi kelompok di luar keluarga dan kroni untuk memegang kendali parpol. Kecuali yang berkantong tebal, tentunya. Atau paling tidak, mereka yang menghamba pada ratu atau raja. Dus, jika bukan keluarga kerajaan, parpol dikendalikan kalangan berduit dan hamba sahaya keluarga kerajaan. PDIP adalah Megawati. Megawati dan keluarganya adalah PDIP. Tidak ada Demokrat tanpa SBY. SBY dan keluarganya menjadi simbol utama Partai Demokrat. Demikian pula dengan Gerindra, partai papan tengah yang sangat bergantung pada sosok Prabowo. Sementara Partai Nasdem mutlak dikendalikan Surya Paloh, sang maestro media, yang juga eksodan politik dari Partai Golkar. Tanpanya, Nasdem sebagai parpol papan bawah hanya tinggal nama. Gejala patologis ini cukup akrab dengan realitas politik kekinian kita. Daftarnya bisa dilanjutkan! Seturut dengan itu, parpol menjadi penyangga utama politik dinasti, politik kekerabatan, yang masih marak dalam pesta demokrasi elektoral kita. Sejumlah kepala daerah lahir dari rahim politik dinasti. Yang paling mencolok adalah Walikota Solo Gibran Rakabuming (anak sulung Presiden Jokowi) dan Walikota Medan Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi). Selain mengerdilkan “panggung politik yang setara” bagi semua aspiran kontestasi elektoral dan menghambat sirkulasi politik kekuasaan yang terbuka dan sehat, politik dinasti juga rawan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Para politikus pemburu rente yang menyesaki parpol hanya dekat dengan rakyat di masa Pemilu. Segala cara dimainkan guna mendulang suara rakyat. Tebar pesona, umbar janji, dan jual beli suara melalui politik amplop dan sembako, menjadi tradisi lumrah bagi para politikus pemburu rente. Usai ritual pemilu lima tahunan, para politikus lupa pada rakyat. Yang diingat hanyalah trik mengembalikan uang mahar pencalonan. Jika memungkinkan, untung berlipat untuk pencalonan berikutnya. Memanfaatkan kekuasaan demi kekuasaan. Dalam kamus politikus pemburu rente, tidak ada istilah “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan). Ingkar janji, mendadak hilang ingatan adalah siasat umum mereka. Fungsi pendidikan politik terabaikan. Tutup buku untuk proyek pencerahan bagi warga. Nasib konstituen, nasib rakyat bukan lagi urusan para politikus pemburu rente. Diharapkan berperan sebagai sarana penggemblengan calon pemimpin bangsa dan negarawan, parpol justru menjadi sarang koruptor. Hampir semua parpol kecipratan ulah koruptif dan perilaku menyimpang anggotanya. Dari berbagai sumber, terungkap bahwa gerbong parpol pendukung Presiden Jokowi mendominasi kasus korupsi. Antara 2014 dan 2017, dari 31 kasus korupsi parpol, 22 diantaranya “sumbangan” koalisi parpol pendukung presiden Jokowi. Pada tahun 2018, 21 kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dan hampir seluruhnya berasal dari barisan parpol pendukung pemerintah. Delapan (8) kader PDIP, 5 Golkar, 2 Nasdem, 1 Perindo, dan 1 Partai Nasional Aceh, sisanya dari parpol non koalisi presiden Jokowi, yaitu 2 kader PAN dan 1 Partai Berkarya. Sementara Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara, kader Partai Demokrat, mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi pada pilpres 2019, tak lama berselang sebelum ditangkap KPK. Di saat rakyat menderita akibat salah urus negara dan dampak pandemi COVID-19, para koruptor dari parpol berpesta pora menjarah uang negara. Sebut saja korupsi Bansos oleh eks Mensos Juliari Batubara, Wakil Bendahara Umum PDIP, yang memotong hampir 40% dari Rp. 6,8 triliun total anggaran Bansos Sembako Jabodetabek. Sekitar dua minggu sebelumnya, pada akhir November 2020, eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Gerindra terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas gratifikasi izin ekspor benih lobster, dibantu kader PDIP. Belum lagi menyebut skandal suap anggota KPU oleh Harun Masiku dari PDIP yang keberadaannya hingga kini masih raib. Masih panjang daftar skandal korupsi era otoritarianisme korup rezim Jokowi yang banyak melibatkan elit parpol, baik di pusat maupun daerah. Tak ayal, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 anjlok, dari 40 menjadi 37, membuat posisinya merosot 17 peringkat, dari 85 menjadi 102 di antara 180 negara. Posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Etiopia. Anjloknya IPK Indonesia tersebut menunjukkan penyuapan, dan pencurian dana publik oleh pejabat negara dan politikus makin luas dan buas. Juga menggambarkan absennya kemauan politik negara dalam pemberantasan korupsi. Alih alih memimpin perang melawan korupsi dan arus politik kriminal, presiden Jokowi justru memfasilitasi pembusukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya membusuki KPK dilakukan secara sistematis sejak awal berkuasa, melalui skenario kriminalisasi Ketua Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto pada tahun 2015. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, pada April 2017, hingga kini menjadi misteri. Presiden Jokowi enggan memerintahkan pengusutan secara tuntas untuk membuka otak di balik penyerangan sadis ini. Hanya pelaku lapangan (diduga pemeran pengganti) yang dihukum ringan. Puncaknya, revisi UU No. 30/2002 tentang KPK pada akhir 2019 yang mengebiri kewenangan luar biasa dari lembaga anti korupsi ini sehingga tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya secara efektif. *) Ketua Dewan Pengurus IDe Alumnus Universitas Mataram (UNRAM)
Negara Melakukan Kejahatan By Omission
By M Rizal Fadillah Rezim yang tidak serius menangani pembunuhan di Papua adalah rezim tidak bertanggungjawab. Pemerintah dan komando di Jakarta yang masih berbaik baik dengan separatis KKB Papua adalah kekeliruan fatal. Apalagi berfikir akan merangkul dan menganggap para pembantai sebagai saudara. Ini bukan kasus main-main sehingga dapat dilakukan pembiaran atas kejahatan serius yang dijalankan dan digerakkan oleh kelompok pemberontak atau separatis KKB Papua. Perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI adalah perbuatan makar yang harus ditumpas. Negara yang tidak melakukan tindakan atau gagal melakukan tindakan lebih lanjut yang menjadi kewajiban hukumnya tidaklah dapat dibenarkan. Terbunuhnya belasan prajurit di Papua tanpa ada balasan atau penghukuman yang setimpal oleh negara, sama saja dengan Pemerintah atau pengambil keputusan politik telah melakukan pelanggaran HAM berupa kejahatan pembiaran atau violence by omission. Kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah kini menjadi lengkap, yaitu : Pertama, kejahatan atas dasar perundang-undangan (legislative violence) yakni peraturan perundang-undangan yang tidak mampu menjangkau. Kasus yang dapat diangkat adalah tewasnya 700 petugas Pemilu tahu 2019. Tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat mendorong pengusutan atas pelanggaran HAM ini. Kedua, negara aktif melakukan kejahatan atau pelanggaran HAM (violence by commission ). Contohnya adalah pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2020 dan pembantaian 6 anggota laskar FPI 7 Desember 2020. Yang terakhir ini dekat untuk dikualifikasikan sebagai pembunuhan politik. Ketiga, negara membiarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran HAM (violence by omission) itulah KKB Papua yang ditempatkan "saudara yang harus dirangkul". Tidak dilakukan tindakan lanjutan serius untuk memberantas. Kasad Jenderal Dudung bukan tak penting untuk berceramah kuliah subuh di Papua namun yang lebih penting adalah memberi motivasi atau mengomando pasukan untuk berperang membasmi gerakan separatis KKB Papua. Lakukan serangan fajar untuk membuktikan bahwa TNI dan bangsa Indonesia itu jaya dan semakin berwibawa. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Siapa Guru Kiyai Dudung?
By Asyari Usman *) Alhamdulillah, KSAD kali ini pantas diberi gelar “kiyai”. Kiyai Dudung Abdurrachman. Mengapa pantas? Karena beliau sudah bisa memberikan ceramah agama (taushiyah). Dan ceramah itu tentang iman, pula. Sangat jauh berbeda dengan para KSAD pendahulu beliau. Dudung menjelaskan tentang kategori iman. Ada iman taklid (hanya mengikut). Ada iman ilmu. Ada iman iyaan. Ada iman haq. Kelihatannya, berdasarkan ilmu tentang iman inilah Dudung memperingatkan siapa saja agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”. Ucapan ini memancing banyak sindiran dari berbagai pihak. Sehari kemudian, Kadispenad meluruskan ucapan Dudung itu. Agar khalayak tidak salah paham. Menurut Kadispenad Brigjen Tatang Subarna, yang dimaksudkan Dudung agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama” adalah bahwa “belajar agama terlalu dalam bisa terjadi penyimpangan apabila tanpa guru”. Dari pelurusan oleh Kadispenad ini bisa diasumsikan bahwa Dudung belajar agama dengan bimbingan guru. Guru beliau mungkin pernah mengatakan agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”. Ini petuah yang luar biasa. Cara baru belajar agama. Tidak perlu dalam-dalam. Sinonim “tidak perlu dalam-dalam” itu adalah “tidak usah serius”. Ini seratus persen ajaran baru. Belajar agama di pinggir-pinggirnya saja. Itu artinya, tidak usaha belajar tentang kezaliman, pembunuhan tanpa hak, korupsi, penyiksaan, pemerkosaan, menjual narkoba, dsb. Karena semua hal ini termasuk belajar agama serius, belajar dalam. Nah, siapa gerangan guru Kiyai Dudung? Siapa guru yang mengajarkan supaya belajar agama dangkal-dangkal saja? Perlu dilacak. Sebab, sejauh ini belum pernah ada anjuran agar belajar agama tidak dalam. Di mazhab mana pun Anda cari, para ulama pasti menganjurkan agar belajar agama sampai dalam. Publik wajar tahu siapa guru Dudung. Khalayak ingin tahu siapa yang menjadi panutan Kiyai Dudung. Kalau ditelusuri dari ucapan Dudung yang berbunyi “Mendidih darah saya”, dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier belum lama ini, ada kemungkinan beliau belajar dari guru-guru senior yang beraliran “darah”. Misalnya, guru besar darah Talangsari, guru besar darah Tanjungpriok, dan darah-darah lainnya. Ini hanya dugaan saja. Jadi, perlulah dilacak siapa guru Pak Dudung. Supaya masyarakat tahu dari mana asal-usul petuah agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”.[] (Panulis wartawan senior FNN)
Jakarta Tenggelam, Prediksi Joe Biden dan Realita Cepat Mana?
Oleh Ridwan Saidi *) "Dalam10 tahun ke depan Jakarta tenggelam" (Presiden USA Joe Biden, 27/7/2021, di depan Kantor Direktorat Intelejen Nasional). Tentu ada dasar yang kuat bagi Biden untuk katakan hal itu. Tapi kenapa di Kantor Intelejen? Sebagai anak Jakarta yang sempat menikmati indahnya pantai Jakarta seraya ditingkahi senandung Bandar Jakarta ciptaan komponis Betawi Ismail Marzuki, saya kini tak dapat gembira apalagi bercanda-canda. Belum pernah ada presiden negara apa pun kecuali USA. Presiden bicara dengan serius tentang Jakarta. Jakarta harus diselamatkan dari kelakuan pemodal yang tahunya untung. Dengan korbankan pantai kami yang semula tak bercacat mulai dari Kamal Muara dan Kali Adem sampai Sampur dan Marunda. Sampur hilang, Marunda tak jelas bentuk. Pulau-pulau alfabet tutup, Kamal Muara dan Kali Adem seraya tanah dipacul dari pulau Seribu. Dalam 10 tahun Jakarta tenggelem, kata Joe Biden. Sunda Kalapa sungguh damai dan indah seperti karya lithografi di atas. Sayang Sunda Kalapa sebagai aset Nasional tak dirawat dengan semestinya bahkan pemodal berlomba merusak bukan saja Sunda Kalapa tapi juga Jakarta bahkan Indonesia. Para pejabat pusat dan daerah jangan merasa dirinya pintar, tapi tiada berdaya apa-apa ketika Semeru meletus dan rob hantam Jakarta sejak 4 Desember 2021 tak henti-henti, hingga sekarang. Kepulauan Seribu kebanjiran. Malah bencana meluas hampir di seluruh Jawa lalu NTB, Kalimantan, Sulawesi Selatan, semalam Manado. Ancol yang katanya mau jadi arena balap Formula E menjadi kolam air terbesar di dunia, bukan lautan juga bukan kolam susu. Mr President, I wanna ask U, why were U predicted the dark future of our Jakarta? Kiranya tentu Tuan ada kekhawatiran tentang "Jakarta" (baca Indonesia). Jika bencana berlalu, apa rencana elit pemerintah dan Pemda? Belum usai pula berpikir rob, longsor, dan gunung meletus, beredar pula khobar Cilegon akan dihantam tsunami. What happened to us? Kok begini benar nasib kita. Atau serial bencana akses solusi. Berharaplah dengan memelihara api harapan sekecil apa pun. Jangan biarkan padam. Wa ba'duHu. *) Budayawan
Tegakkan Hukum dan Keadilan, Adili Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat!
Jakarta, FNN - Pada Selasa, 7 Desember 2021, bertepatan dengan 2 Jumadil Awwal 1443, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS), atau disingkat TP3, memperingati setahun syahidnya enam pengawal HRS yang telah dibunuh secara sadis oleh aparat negara. Sebuah pelanggaran HAM berat di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 50 pada 7 Desember 2020 tahun lalu ini, diperingati TP3 dengan acara “Tahlil dan Doa Nasional Bersama” secara daring dan live streaming video channal/ youtube. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penandatangan Petisi Rakyat untuk Penuntasan Kasus Pembunuhan Enam Pengawal HRS. Acara haul dan doa bersama mengenang setahun pembunuhan tanpa peri- kemanusiaan terhadap 6 Pengawal HRS ini sekaligus mengingatkan bahwa hukum dan keadilan belum tegak secara utuh dan beradab di negeri ini. “Para pelaku pelanggaran HAM Berat yang membunuh enam pengawal HRS masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum,” ungkap Ketua TP3 Abdullah Hehamahua. Guna menutupi kejadian sebenarnya dan melindungi para pembunuh sadis ini, lanjut Abdullah Hehamahua telah pula dilakukan berbagai upaya dan langkah cover-up. “Para oknum penguasa secara sistematis telah terlibat merekayasa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang sedang berlangsung saat ini,” tambah Sekretaris TP3 Marwan Batubara. Pengadilan terhadap tersangka yang “dinyatakan oleh penguasa” sebagai pelaku pembunuhan memang sudah berlangsung di pengadilan, atas nama level Brigadir yaitu Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella. Namun, kata Marwan Batubara, penetapan dua tersangka ini jauh dari rasa keadilan. Bisa jadi mereka memang tersangka sebenarnya, tapi mereka ini bukanlah tersangka satu-satunya. “Ada nama-nama pelaku lainnya dengan level kepangkatan lebih tinggi yang sangat diyakini terlibat kejahatan HAM ini, termasuk sang master mind dan pengendali operasi,” tegasnya. Persidangan yang tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 867 dan 868 atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella bukanlah persidangan dalam rangka menegakkan keadilan atas terbunuhnya enam pengawal HRS. Setelah mengikuti jalannya persidangan di PN Jakarta Selatan selama ini, proses hukum tersebut tidak lebih dari persidangan untuk melindungi dan mengamankan para penjahat pelanggar HAM Berat yang sebenarnya. “Pengadilan ini merupakan bukti nyata berlangsungnya sebuah sandiwara dan dagelan, untuk menghilangkan jejak para pelaku tindak kebiadaban yang sesungguhnya,” ungkap Abdullah Hehamahua. Persidangan di PN Jakarta Selatan juga makin membuktikan adanya sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang “unwilling” dan “unable” untuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM Berat. Persidangan tersebut semakin menunjukkan bahwa pembunuhan enam pengawal HRS adalah peristiwa yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aparat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan rezim. Menurutnya, persidangan di PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella justru dijadikan forum dan wahana untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara terhadap enam pengawal HRS. “Peradilan di PN Jakarta Selatan ini berlangsung tanpa adanya bukti saksi. Semua saksi-saksi yang dihadirkan adalah justru saksi-saksi a de charge (saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa) dan saksi-saksi yang membela Pelanggar HAM Berat,” tegas Abdullah Hehamahua. Ia mengatakan, TP3 telah mewawancarai enam pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di Km 50. Kesaksian mereka membuktikan benar telah terjadi pelangaran HAM Berat karena dilakukan secara terencana dan sistimatis melibatkan kekuatan aparat negara yang bersenjata. Kesaksian enam pengawal HRS yang selamat ini tak mungkin bisa diajukan sebagai saksi di PN Jakarta Selatan karena memang tidak dikehendaki oleh rezim. “Mereka hanya mungkin bersaksi di Pengadilan HAM,” tegasnya. Namun, setelah setahun berlalu, langkah awal untuk bergulirnya Pengadilan HAM tidak pernah bisa terlaksana karena Komnas HAM tidak pernah melakukan Penyelidikan atas dasar UU Nomor 26 Tahun 2000. Abdullah Hehamahua mengingatkan, TP3 adalah Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan enam pengawal HRS. Jadi fungsi lembaga ad hoc ini adalah mengawal proses penanganan pembunuhan enam pengawal HRS dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan sampai putusan hakim. “TP3 berkewajiban untuk mengawasi proses penanganan tersebut agar bersifat terbuka, jujur, dan berjiwa besar sesuai dengan UUD 1945, UU Nomor 26 Tahun 2000 dan peraturan terkait yang berlaku,” lanjutnya. TP3 atas nama keluarga korban dan telah menyerap aspirasi masyrakat berkeadaban menggunakan hak-hak sipilnya dalam mengawal proses penanganan kasus pembunuhan sadis ini. Sebab, pemilik republik ini adalah rakyat, sehingga setiap saat mengawal mereka yang diberi mandat untuk mengelola manajemen pemerintahan termasuk aspek penegakan hukum. TP3 dalam pengawalannya meyakini telah terjadi intervensi yang tidak fair terhadap Komnas HAM dari pihak tertentu yang saat ini berkuasa, agar pembunuhan tak beradab tersebut tidak terkategori sebagai pelanggaran HAM Berat. Hasilnya, terbitlah laporan sarat rekayasa oleh Komnas HAM, diberi judul Laporan Hasil Penyelidikan, yang pada dasarnya hanyalah Laporan Hasil Pemantauan! Dalam hal ini Komnas HAM telah mengkhianati rakyat yang mendukung keberadaannya, sekaligus mengkhianati amanat reformasi. Perkara pembunuhan atas enam pengawal HRS hanya bisa tuntas secara adil dan beradab bila diselesaikan Pengadilan HAM yang digelar sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000. “Oleh karena itu Komnas HAM harus melakukan Penyelidikan Pro Yustisia sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Hanya dengan Pengadilan HAM lah pelanggaran HAM Berat dapat terungkap,” kata Abdullah Hehamahua. Sejalan dengan itu, TP3 juga menuntut agar Presiden Jokowi, sesuai janji yang pernah dinyatakan saat bertemu TP3 pada 9 Maret 2021, di Istana Merdeka, ikut bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara adil, transparan dan dapat diterima publik. Untuk itu, “Presiden Jokowi perlu pula meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan Pro Yustisia tersebut,” tambahnya. (mth)
BPJS Kesehatan: Komitmen Pemerintah Lindungi Penduduk Jadi Kunci UHC
Jakarta, FNN -BPJS Kesehatan menyampaikan komitmen pemerintah melindungi penduduknya, termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia melalui jaminan kesehatan menjadi kunci Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). "Peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari total penduduk Indonesia. Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktif mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, sinergi antarlembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal. Menurut Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022, UHC bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, bagaimana memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan bagaimana memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. "Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk," kata Ghufron dalam webinar bertema Extending Social Health Protection in the Asia-Pacific Region towards Universal Health Coverage, hari ini (07/12). Ia menambahkan, asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. "Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030," ucapnya. Ia mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. Di samping itu, lanjut dia, mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition), International Labour Organization (ILO), United Nation Children’s Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya. Selain Ghufron, pembicara lainnya juga hadir dalam acara tersebut antara lain berasal dari Korean Health Industry Development Institute (KHIDI), Embassy of Luxemburg Thailand, Public Health Foundation of India (PHFI), dan lain sebagainya. (mth)
INKA Gandeng PTBA Kembangkan Kendaraan Tambang Bertenaga Listrik
Madiun, FNN - PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) menggandeng PT Bukit Asam (PTBA) Tbk untuk mengembangkan kendaraan tambang berbasis atau bertenaga listrik dengan melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara kedua BUMN tersebut. Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro mengatakan tidak ada kesulitan bagi INKA untuk mengembangkan kendaraan tambang berbasis listrik, sebab sebelumnya INKA telah berhasil mengembangkan term baterai dan bus listrik (E-Inobus). Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi INKA dan PTBA untuk membahas rencana tersebut hingga akhirnya tertuang dalam MoU. "Kita akan melakukan pengembangan kendaraan-kendaraan tambang bertenaga listrik. Kebetulan PTBA ini merupakan industri pertambangan. Karenanya kita gabung, ada pasar, ada fasilitas, ada teknologi, akhirnya kita sepakat untuk mengembangkan itu," ujar Budi Noviantoro saat penandatanganan kerja sama tersebut di PT INKA (Persero) Kota Madiun, Selasa. Ia menargetkan sebelum akhir tahun 2022, tidak hanya prototipe, tetapi kendaraan tambang berbasis listrik tersebut sudah lulus sertifikasi. Adapun kelebihan dari pengembangan kendaraan proyek tambang bertenaga listrik tersebut adalah menurunkan gas emisi (polusi udara) serta mengurangi polusi suara karena tidak bising. Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto menyatakan, kesepakatan dengan PT INKA tersebut dilakukan untuk mewujudkan "net zero emission" pada tahun 2060 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut berlaku pada seluruh perusahaan termasuk pertambangan. Selama ini ia menggunakan kendaraan operasional bertenaga diesel. "Itu yang menjadi komitmen kita bersama, yakni diminta untuk menurunkan gas emisi. Untuk itu kendaraan operasional di tambang yang cukup banyak, baik itu truk maupun mobil operasional harus dialihkan ke kendaraan listrik," kata Suryo. Kerja sama tersebut juga didukung keberadaan Bukit Asam yang sudah punya PLTU. Sehingga pasokan listrik berlimpah. "Selain menjadi tambang yang lebih efisien, juga mengembangkan bisnis baru bersama PT INKA. Target kita seluruh pertambangan di Indonesia menggunakan mobil listrik produksi PT INKA dan Bukit Asam," ungkapnya. Suryo menyatakan, di Indonesia banyak perusahaan tambang yang bisa dijajaki antara PT INKA dengan PTBA. Dengan begitu kendaraan operasional pertambangan yang selama ini impor dari luar negeri, ke depan diharapkan bisa menggunakan kendaraan tambang berbasis listrik produk dalam negeri. Yakni karya PT INKA bersama PTBA. (mth)
Mentan Agendakan Tiga Penanganan Pertanian di Wilayah Semeru
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengagendakan tiga penanganan pertanian di beberapa wilayah kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Semeru agar bisa kembali cepat pulih dan berproduksi. Mentan Syahrul yang mengunjungi Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bersama Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah mengatakan prioritas utama adalah penyelamatan warga. "Masih banyak saudara-saudara kita yang harus dievakuasi, harus kita selamatkan nyawanya sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa. Selain itu, Mentan melanjutkan bahwa bukan hanya manusia yang harus diselamatkan tapi makhluk hidup lain seperti tanaman dan hewan ternak juga harus diperlakukan sama. "Kita tadi sudah sepakat untuk membuat kandang pengungsian terpusat dan ada juga spot-spot di beberapa tempat yang nantinya masih dalam kendali kita," katanya. Seluruh pengendalian yang berkaitan dengan tiga agenda Kementerian Pertanian nantinya akan dipusatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). "Agenda pertama yaitu agenda darurat seperti yang dilakukan hari ini, agenda berikutnya adalah agenda temporary, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan kemudian melakukan recovery, apa yang bisa ditanam, agenda ketiga yaitu agenda permanen, perbaikan irigasi dan yang lainnya," imbuh Mentan. Pada kunjungan tersebut, secara simbolis Mentan memberikan bantuan, benih jagung, benih padi, bibit kopi arabika untuk luasan 847 hektar. Bantuan ternak berupa sapi dan kambing sejumlah 174 ekor, serta rumput, pakan ternak, konsentrat dan obat-obatan. Selain itu juga masyarakat terdampak mendapatkan bantuan berupa traktor roda empat, traktor roda dua dan hand sprayer. (mth)
Sidoarjo Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Tiga Desa
Sidoarjo, FNN - Pemkab Sidoarjo menetapkan status tanggap darurat atas kejadian banjir di Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di tiga desa yaitu Desa Kedungbanteng, Desa Banjarasri, dan Desa Banjarpanji yang berlaku mulai 7-21 Desember 2021. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengecek dan berkeliling ke tiga desa untuk berbincang dengan warga serta memastikan bantuan sembako terdistribusi dengan baik. "Pengurukan pasir dan batu di jalan Desa Banjarpanji. Pompa penyedot air juga kami siagakan. Ada 7 pompa yang sudah siap dan rencananya akan ditambah lagi 8 pompa," katanya, Selasa. Muhdlor menginstruksikan ke jajaran terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU BMSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat Tanggulangin serta tiga pemerintah desa untuk bersama-sama bergerak mempercepat penanganan banjir di tiga desa tersebut. Penanganan yang dilakukan selama tanggap darurat di antaranya percepatan pengurukan material pasir dan batu di jalan Desa Banjarpanji yang tergenang air setinggi 40 centimeter. Selain itu, pihaknya menyiagakan sejumlah pompa penyedot air yang akan ditempatkan di tiga desa. Pemerintah juga mempercepat pembuatan kisdam (bendungan sementara) dan menyiapkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak. Ketiga desa itu, menurut Muhdlor, sudah dalam pantauan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak 2018. "Yang jelas tiga desa ini adalah desa yang masuk dalam pantauan mulai dari 2018 hingga 2020 mengalami penurunan tanah. Dan angkanya cukup tinggi bahkan tertinggi penurunan hingga 30 centimeter," ujarnya. Muhdlor juga menyampaikan prediksi dan peringatan dari BMKG bahwa akan datang air rob yang diperkirakan puncaknya terjadi pada Desember. "Pemkab Sidoarjo sudah mewanti-wanti karena 3-6 Desember ini sesuai analisis BMKG, memang air rob tinggi, air laut naik cukup tinggi sekitar 1,5-2 meter," ujarnya. Bupati muda alumnus Universitas Airlangga (Unair) itu juga mengatakan pada daerah Desa Banjarpanji, ketika hujan dari hulu ke hilir, maka kemudian air tidak bisa sampai ke laut karena air laut naik ke arah daratan. "Maka penyediaan pompa itu hal yang tidak bisa diganggu gugat karena memang tanahnya mengalami penurunan. Jadi ketiga desa ini adalah desa-desa yang mengalami penurunan tanah dan lebih rendah dari desa lainnya. Nanti kita akan tambah pompa. Kalau memang tidak memungkinkan, kita sewa secepatnya," ucapnya. Selain faktor air rob, curah hujan yang tinggi juga menjadi pelengkap terjadinya banjir di tiga desa tersebut. Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa manajemen pompa harus berjalan sekaligus memberikan bantuan kepada warga. "Ini penting bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan masyarakat, harus mau turun mendengarkan aspirasi warga," katanya. Terkait pembangunan kisdam, Gus Muhdlor menegaskan bahwa masalah pembangunan kisdam sedikit terhambat karena permukaan airnya tidak kunjung menurun. Maka Pemkab Sidoarjo akan membangun kisdam sementara di beberapa titik. "Jadi masalah kisdam ini kita akan membangun enam kisdam, namun masalahnya ketika air naik, maka pembangunan terhambat. Secepatnya kita bikin kisdam sementara di ujung desa sekitar. Karena kondisi sekarang ini mirip mangkok, sehingga kita pastikan di ujung tiga desa ini ada kisdam untuk kita pompa," ucapnya. (mth)
Senin, 7 Desember 2020 sampai Selasa, 7 Desember 2021: Di Mana Aktor Pembunuh Enam Laskar FPI Bersembunyi
SETAHUN yang lalu peristiwa tragis itu terjadi. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, mereka harus dibunuh dengan peluru tajam yang menghujam ke badan. Tidak hanya bekas tembusan peluru, beberapa bagian tubuhnya pun terkelupas dan melepuh, diduga karena diseret atau diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh para pembantai yang dilakukan oleh anggota polisi. Hari ini, 7 Desember 2021, peristiwa tersebut genap setahun. Ya, setahun sudah, peristiwa pembantaian terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) berlalu. Trageti itu terjadi pada 7 Desember 2020. Enam orang laskar yang pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) dan keluarga menuju pengajian keluarga inti di wilayah Karawang, Jawa Barat, harus mengerang nyawa. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Rombongan HRS dan keluarga sudah mulai dibuntuti sejak berangkat dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat berada di jalan tol, terjadi aksi saling memotong jalan, antara mobil yang ditumpangi laskar dengan mobil yang awalnya tidak diketahui dikemudikan siapa. Sebab, tidak ada pakaian resmi yang digunakan oleh pengemudi dan penumpang yang memepet mobil laskar. Juga tidak ada peringatan atau kode yang menyebutkan mereka petugas polisi. Akan tetapi, yang pasti, laskar yang terdiri dari dua mobil (total 10 orang laskar) berusaha mengamankan HRS dan keluarga. Di dalam mobil HRS, ada istri, anak, menantu dan cucu-cucunya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, perjuangan laskar mengamankan dan menyelamatkan HRS dan keluarga berhasil. Penguntit tidak bisa mendeteksi atau mengikuti mobil yang ditumpangi Imam Besar FPI itu. HRS dan keluarga selamat. Akan tetapi, tidak demikian dengan enam orang laskar yang akhirnya gugur dalam membela dan melindungi sang guru, sang imam yang sangat mereka cintai dan kagumi itu. Ya, tugas mereka mengawal HRS dan keluarga, apa pun risikonya. Menjelang shalat Subuh, Munarman waktu itu Seretaris Umum FPI, mengirimkan pesan berantai. Isinya, “Enam orang pengawal Habib Rizieq Syihab hilang diculik orang tidak dikenal (OTK).” Wajar dia sebut diculik OTK, karena saat peristiwa terjadi, tidak ada orang yang menduga yang melakukan penculikan dan pembantaian itu adalah anggota Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Wajar disebut diculik, karena berdasarkan pantauan pembicaraan komunikasi yang dimiliki FPI, para laskar sempat melaporkan jika mereka diserang orang tidak dikenal. Peristiwa menjadi terang-benderang. Siang hari, Senin, 7 Desember 2020, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inpektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengumumkan anggotanya yang menembak enam laskar itu. Saat jumpa pers, ia antara lain didampingi Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman (Panglima Komando Daerah Jaya waktu itu), kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Fadil mengaku, anak buahnya “terpaksa” menembak laskar, karena melakukan perlawanan. Nah, mari kita telusuri berbagai hal yang menyangkut tewasnya Muhammad Reza, Lutfi Hakim, M.Suci Khadafi, Ahmad Sofiyan, Faiz Ahmad Syukur dan Andi Oktaviana. Jika kita ikuti penuturan Fadil yang menyebutkan melakukan perlawanan, itu sangat mustahil dan tidak masuk akal. Hal itu bisa dilihat dari rekonstruksi yang dilakukan aparat kepolisian di KM-50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Saat rekonstruksi, terlihat enam laskar masih hidup. Dua di antaranya terlihat disuruh jalan merangkak. Tidak terlihat ada benda yang membahayakan di dalam tubuh mereka (polisi mengatakan ditemukan senjata rakitan dan samurai di mobil). Artinya, semua barang berbahaya sudah di tangah polisi. Keenam laskar kemudian disuruh masuk ke mobil lain yang sudah disiapkan polisi. Artinya, jelas pembunuhan terhadap enam laskar itu tidak dilakukan di KM-50. Akan tetapi, dilakukan di dalam mobil atau di suatu tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Wallohu a’lam. Meski tidak ditembak atau dibunuh di tempat tersebut, akan tetapi peristiwa itu lebih dikenal dengan Tragedi KM-50. Banyak hal yang dirasakan kurang sinkron, antara keterangan pihak kepolisian dengan saksi di tempat, maupun keterangan dari pihak FPI. Keterangan polisi berubah-ubah dan tidak sesuai dengan rekonstruksi (rekonstruksi lebih mendekati fakta keterangan dari FPI). Keterangan FPI yang disampaikan Munarman, selalu konsisten dan hampir sama dengan keterangan yang mulai terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat dua orang anggota polisi duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Banyak kejanggalan. Banyak cerita yang seakan-akan dikarang-karang. Akan tetapi, begitu di hadapan hakim PN Jaksel, semua tidak bisa lagi mengarang cerita. Sebab, mereka yang menjadi saksi dan terdakwa disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, disumpah dengan Kitab Suci AlQur’an di atas kepala. Sumpah seperti itu, bagi seorang yang beragama Islam (walaupun hanya Islam KTP), sangat berat. Hingga sekarang persidangan perdana yang dimulai 18 Oktober 2021 itu masih berlanjut. Dua orang polisi menjadi terdakwa, yaitu Ispektur Polisi Dua (Ipda) M Yusmin Ohorella, dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan. Awalnya ada tiga orang anggota polisi menjadi terdakwa. Akan tetapi, satu orang atas nama Elwira Priyadi Zendrato, kasusnya ditutup karena yang bersangkutan mati dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Peristiwa kecelakaan yang menyebabkan ia mati terjadi tanggal 3 Januari 2021, tetapi baru diumumkan Jumat, 26 Maret 2021. Wah hebat sekali polisi kita, karena hampir tiga bulan baru diumumkan? Nah, hingga sekarang dua orang anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus pembantaian enam laskar FPI sama sekali tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan. Padahal, ancaman pidana terhadap terdakwa 15 tahun penjara. Sedangkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP menjelaskan, penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Sangat tidak adil! Diskriminatif ! Sangat melukai hati rakyat! Padahal, tidak sedikit juga polisi yang dihukum atasan karena sebuah kesalahan. Misalnya, anggota polisi Brigadir NP yang membanting (smackdown) mahasiswa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dihukum 21 hari penjara, turun pangkat dan tidak punya jabatan. Bisa juga peristiwa teranyar, yaitu anggota polisi RB yang dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. RB ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. RB dijerat pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Lalu, mengapa terhadap dua orang pembunuh enam laskar tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan? Padahal, cara menembaknya sangat sadis. Diduga ditembak dari jarak dekat, dan lobang peluru ada yang sampai 2 dan tiga dalam pada jenazah laskar. Pembunuhan yang sadis dan kejam, karena terdapat luka yang mengerikan, mirip dibakar atau diseret di aspal? Apakah karena mereka pelaku saja yang mendapatkan perlindungan dari atasan atau dari pihak tertentu? Mengapa tidak ada anggota polisi lain yang menjadi tersangka? Padahal, di pengadilan, sudah mulai terkuat siapa yang mengeluarkan surat perintah. Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat disebut menjadi orang yang memerintahkan tujuh anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap rombongan Muhammad Rizieq Syhab, dengan surat perintah penyelidikan (sprindik). Hal itu dikatakan, Toni Suhendar dalam kesaksiannya yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menewaskan 6 anggota laskar FPI, di PN Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2021. Toni sendiri merupakan anggota Sub Direktorat Resimen Mobil Direktorat Reserse Kriminam Umum (Subdit Resmob Ditreskrimum) Polda Metro Jaya yang juga mendapat mandat ikut melakukan pembuntutan tersebut. Dari keterangan Toni Suhendar itu, juga semakin tekuak, yang diperintahkan membuntuti ada tujuh anggota polisi. Jika yang sudah ditetapkan menjadi tersangka 3 orang (satu kasus ditutup karena mati), lalu ke mana empat anggota polisi lain yang membuntuti itu? Apakah tugas mereka hanya membuntuti, mengamati, atau turut mengeksekusi? Kemana sopir mobil yang digunakan mengangkut enam laskar? Akan tetapi, karena target utama mereka bukan laskar, melainkan Habib Rizieq Syihab, maka semua masih serba misteri. Semua yang mereka lakukan, apakah membuntuti, mengintai, membunuh, tidak lama lagi akan terungkap semua. Termasuk aktornya siapa? Jika tidak terungkap di pengadilan dunia, yang pasti di pengadilan akhirat akan terbuka secara terang-benderang. **
Belajar dari Semeru
Oleh: Yusuf Blegur Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka yang sedalam-dalamnya atas musibah meletusnya gunung Semeru di kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bangsa Indonesia kembali berduka, karena peristiwa alam yang merenggut jiwa dan harta benda, khususnya warga di kawasan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Sekali lagi, bukan hanya kesalahan yang disebabkan oleh ulah manusia, seketika alam pun dapat menunjukkan eksistensinya. Memuntahkan kemarahannya, menghukum dan membuat manusia menderita tak berdaya. Gunung dengan puncaknya Mahameru setinggi 3676 m dari permukaan laut itu tidak sekadar fenomena alam yang hanya bisa dilihat dari tinjauan vulkanologi. Sesungguhnya ada kekuatan yang menggerakkan alam dan menegaskan, betapa manusia dan seluruh makhluk hidup begitu lemah juga rapuh bagai butiran debu di hadapan Sang Pencipta. Kekuasaan Tuhan Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan, Yang Maha mengadakan dan meniadakan. Di tengah keprihatinan hidup yang menyelimuti seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, Indonesia kembali mengalami bencana meletusnya gunung berapi. Seakan tak cukup terpuruk karena gonjang-ganjing ekonomi dan politik. Rakyat dipaksa pasrah menerima musibah dari dahsyatnya aksi dan pergerakan alam. Semburan awan debu dan lahar panas gunung seakan mengikuti rangkaian unjuk rasa alam. Mulai dari kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang dan semua fenomena iklim ekstrim yang menakutkan. Rakyat Indonesia belakangan dihadapkan pada ganasnya alam bahkan saat kepedihan dari pandemi belum berlalu. Bangsa Indonesia seakan sedang menuju titik puncak pada distorsi relasi antar sesama, dengan alam semesta dan terhadap Tuhan. Kerusakan, kehancuran dan kematian terus membayangi kehidupan rakyat Indonesia di setiap tempat dan waktu. Bukan saja terdampak dalam urusan fisik materil semata, bahkan penyalahgunaan dan penyimpangan juga terjadi pada hal-hal yang trasedental. Rakyat Indonesia tak cukup terus digelayuti potensi bencana alam. Sebagian besar rakyat juga mengalami erosi keagamaan. Di satu sisi nafsu memiliki kebendaan dan menguasai apa yang ada disekitarnya begitu tinggi. Di lain sisi manusia telah melupakan apa yang hakiki yang telah diamanatkan Tuhan. Keserakahan dan kegilaan pada dunia telah dalam merasuki jiwa manusia. Kegagalan membangun keseimbangan dan keharmonisan akal dengan keimanan. Membuat manusia tak berhenti mengalami musibah. Mungkin inilah jawaban Tuhan atas kufur nikmat manusia selama ini. Tak mudah bersyukur terhadap rahmat Allah. Mengingkari dan mendustakannya. Sepanjang manusia mengalami pergeseran aqidahnya. Sebuah Isyarat Kesombongan manusia dengan penguasaannya pada dunia, sampai-sampai mengabaikan apa yang menjadi petunjuk dari kalam Ilahi. Membuat manusia semakin larut dari semrawutnya dunia yang fana. Pembangkangan terhadap Tuhan terus mewujud dalam perilaku dzolim manusia pada dirinya sendiri dan kepada sesama. Tak hanya sampai disitu, manusia juga mengusik alam dan menista Tuhannya. Demi memuaskan keinginannya, ia rela mengubur agamanya. Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan terus meredup. Seiring meluap-luapnya syahwat kenikmatan dunia atas harta dan jabatan. Manusia kerapkali menganggap remeh pada kematian yang sejatinya menjadi nasehat terbaik. Lupa diri dan mabuk saat dalam kesenangan. Namun merintih-rintih dan iba saat dalam penderitaan. Kebanyakan hanya berdoa dan ingin menghadirkan Tuhan tatkala dirundung masalah dan kesulitan hidup. Pengakuan dan penyerahan diri kepada Allah azza wa jalla hanya muncul ketika dihinggapi rasa sakit yang teramat berat dan perih. Mungkin ini belum selesai, sejauh kemunkaran masih merajalela. Selama manusia enggan menegakkan kebenaran. Saat keadilan terus dipermainkan, saat itu juga siksa pedih terus mengintai. Menunggu azab yang tak terkira, yang tak pernah terpikirkan dan tak pernah dibayangkan sekalipun. Betapa hinanya manusia merebut kesombongan yang menjadi pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih tetap memberi kesempatan selama hidupnya. Allah masih menebar rahmatNya. Begitulah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana pun Allah belum memberikan hukuman yang sesungguhnya seperti dalam alam hisab. manusia layak untuk menangkap isyarat-isyaratnya. Sebagaimana Al Quran yang telah dihadirkan memberikan petunjuk dan pembeda dalam kehidupan di dunia. Seandainya saja Kitabullah menjadi sebenar-benarnya landasan bagi umat manusia dalam kehidupannya. In syaa Allah, manusia akan tetap berada di jalan keselamatan dan terhindar dari jalan kesesatan. Semeru pada hakekatnya, hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah Yang Maha Besar lagi Maha Perkasa. Semeru juga menjadi isyarat betapa kecil dan tak berartinya manusia dihadapan Allah. Manusia meski congkak, namun tetap diperlihatkan berulang-ulang pada kekuasaan sejati . Seperti Allah yang sedang berseru, tunduklah manusia dihadapan Allah dan janganlah manusia melampaui batas. Dari Semeru, dengan segala lirih yang menyayat dan kedukaannya. Indonesia bisa belajar banyak hal dan membangun keinsyafan. Bersujud dalam taubatan nasuha. Belajar dengan sebaik-baiknya tentang kemanusiaan, belajar tentang alam semesta dan belajar pada kekuasaan Allah Ya Karim. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Arah Baru ROB 2021
Oleh Ridwan Saidi Labuhan Kalapa masuk ke arah kanan. Lokasi masih Kali Adem. Arah kiri Muara Angke. Labuhan Kalapa yang beroperasi sejak IX M, pada 1540 pindah ke Pasar Ikan dan Kali Besar Barat karena Rob dari Kali Adem. Sejak jaman reformasi Rob datang dari Muara Angke. Pemda DKI pasang tanggul batako tinggi dua meter. Sejak 3/12/2021 kawasan Sunda Kalapa sampai hari ini in every single day terus dihantam Rob dari arah Muara Angke dari 09.00 s/d 12.00. Tembok batako DKI diloncati Rob. PIK dan Muara Baru juga terkena banjir, tapi tak parah. Yang parah kawasan Muara Angke, Pengasinan, Yapat, dan Tongkol. Wagub DKI Patria atas musibah ini komentar singkat, nanti juga itu Rob surut. Komentar pak Wagub persis komentar orang-orang tua di jaman Jepang kalau anak dan isterinya mengeluh menderita penyakit, diamkan saja nanti juga sembuh sendiri. Ada pepatah rakyat yang pas dengan statemen Wagub Patria dan maklumat Menko Luhut beberapa jam lalu: Tiada hujan tiada angin, pohon asam te-roya-oya. Tiada gara-gara tiada yang jampein PPKM level 3 batal begitu saja. *) Budayawan
Keputusan Rais Aam PBNU Majukan Jadwal Muktamar Digugat di Pengadilan
Jakarta, FNN - Keputusan Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Ahyar memajukan jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU dari tanggal 23—25 Desember menjadi 17 Desember digugat ke pengadilan oleh dua kader NU Provinsi Lampung. Gugatan diajukan Rais Syuriyah PWNU Lampung K.H. Muhsin Abdullah dan Katib Syuriah PWNU Lampung Basyarudin Maisir melalui LBH NU Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (6/12). Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2021/PN Tjk. Selain memohon pengadilan membatalkan keputusan pimpinan tertinggi di NU tersebut, dua penggugat juga ingin Rais Aam dihukum dengan cara meminta maaf melalui media cetak dan elektronik nasional serta lokal selama 7 hari berturut-turut. Menanggapi gugatan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor siap memberikan bantuan hukum kepada Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar. "Sudah menjadi tugas Ansor dan LBH Ansor untuk menjaga muruah para kiai, terlebih muruah Rais Aam yang merupakan pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama," kata Koordinator Litigasi LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Dendy Z. Finsa di Jakarta, Selasa. LBH Ansor meyakini gugatan itu akan mudah dimentahkah oleh pengadilan karena langkah K.H. Miftachul Ahyar mengubah jadwal pelaksanaan muktamar sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. "Selain sudah berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, keputusan Rais Aam juga berdasar hasil musyawarah di PBNU," ujarnya. Selain itu, lanjut Dendy, dorongan agar ada perubahan waktu muktamar ini juga disampaikan langsung oleh sedikitnya 27 PWNU kepada Rais Aam di Jakarta, Senin (29/12). Penentuan waktu muktamar secara resmi juga akan ditetapkan melalui Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta, Selasa (7/12), dengan mengundang seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), mutasyar, a’wan, syuriah, tanfiziah, badan, dan lembaga otonom di PBNU. "Sehingga tidak ada sedikit pun ruang kesalahan dari keputusan Rais Aam ini. Meskipun K.H. Misftachul Akhyar merupakan pimpinan tertinggi di NU, beliau jelas sangat hati-hati dan bergerak berdasar regulasi atau AD/ART. Sekali lagi, kami siap melawan gugatan ini karena sangat lemah bukti-buktinya," ujar Dendy. (sws)
Anggota DPR: Teruskan Strategi Pengendalian Varian Delta di Omicron
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memandang perlu meneruskan strategi pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 varian Delta sebagai upaya pencegahan varian Omicron. "Pemerintah sudah berhasil dalam mengendalikan varian Delta," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangannya diterima di Jakarta Selasa. Bahkan, kata Zulfikar, keberhasilan pemerintah Indonesia sudah diakui oleh dunia, dan dijadikan contoh bagi beberapa negara lain oleh WHO. Menurut dia, pemerintah daerah tentunya akan tetap menjadi garda depan dalam pengendalian COVID-19. "Bukan agresif, melainkan tepatnya lebih pada responsif dalam melakukan pengawasan di masyarakat," katanya. Zulfikar mengatakan bahwa pengendalian penyebaran COVID-19 tersebut tetap mengutamakan pendekatan yang manusiawi ketimbang pendekatan yang agresif. "Sekali lagi, kita patut pertahankan strategi saat pengendalian varian Delta dalam menghadapi varian Omicron ini," katanya. Menurut dia, kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan protokol masyarakat sudah meningkat, hanya saja mulai ada sedikit ketidakwaspadaan karena jumlah pasien COVID-19 yang terus menurun. "Ini tentu tugas kita bersama agar jangan sampai periode gelombang kedua terulang kembali dan jadi gelombang ketiga. Mengingat varian virus makin berbahaya saat ini," ucapnya. Keberhasilan strategi yang sudah dicapai perlu diteruskan, terutama dengan mengingatkan kembali masyarakat soal risiko gelombang COVID-19, Masalahnya, kata dia, varian Delta yang terjadi beberapa waktu lalu membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. "Baik itu dari sisi ekonomi maupun ditinggalkan sanak saudara menjadi korban," katanya. Zulfikar menyebutkan salah satu strategi yang besar pengaruhnya pada pengendalian adalah masyarakat meningkatkan kedispilinan mengenai protokol kesehatan. Penularan akan makin sulit terjadi bila semua pihak taat protokol kesehatan. Ia melihat masyarakat sangat terbiasa dan sangat paham manfaat dari protokol kesehatan untuk melindungi diri mereka dari COVID-19. Namun, tetap harus selalu diingatkan agar tidak kendur dengan disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPR RI Dyah Roro Esti menilai semua elemen tentunya punya peran dalam menyosialisasikan atau mengingatkan masyarakat agar tidak abai terhadap penyebaran COVID-19. "Namun, top down approach juga penting, di sinilah ranah pemda untuk memonitor jumlah kasus di wilayahnya masing-masing dan menerapkan sebuah kebijakan agar jumlah kasus tidak makin meningkat ke depannya," kata Roro. Ditekankan pula bahwa protokol kesehatan juga perlu diperketat, misalnya sebelum hadir di sebuah kegiatan diwajibkan antigen/PCR H-1. Begitu pula, saat kegiatan berlangsung tetap menjaga protokol dan sebagainya. "Sosialisasi tentang pandemi juga perlu ditingkatkan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dengan berbagai cara yang gampang dicerna oleh rakyat," ujarnya. (sws)
DPR Gelar Paripurna Agendakan Ambil Keputusan RUU Kejaksaan
Jakarta, FNN - DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU), salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Keempat, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022, laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, diagendakan BPK RI akan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. Paripurna DPR tersebut direncanakan akan melakukan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinental, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR. (sws)
Mendagri Terbitkan Instruksi Lanjutan PPKM Luar Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk luar wilayah Jawa dan Bali. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa mengatakan, instruksi tersebut yakni Inmendagri Nomor 65 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2 dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. "Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 7 Desember hingga 23 Desember 2021," kata dia. Pada instruksi kali ini aturan PPKM yang diterapkan mirip dengan yang tertera pada instruksi sebelumnya tentang wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Mendagri menyampaikan instruksi tentang wilayah-wilayah kabupaten kota yang ditetapkan berlevel 3, 2 ataupun 1. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian penetapan level tersebut juga berpedoman pada indikator capaian total vaksinasi dosis 1. Dimana, level PPKM kabupaten kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 50 persen. Kemudian pada instruksi Mendagri juga mengatur penyesuaian soal pembatasan kegiatan masyarakat mulai dari kegiatan belajar mengajar, aturan bekerja di kantor atau (WFO). Penyesuaian PPKM soal pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar modern, mal, tempat pariwisata, tempat ibadah, kegiatan olahraga, bioskop, pelaksanaan kegiatan seni budaya, pelaksanaan kegiatan di area publik, hingga soal penyesuaian pembatasan terkait pesta pernikahan. Penyesuaian PPKM yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan level wilayah dari kabupaten kota baik level 3, 2 maupun 1. Pada Inmendagri kali ini Mendagri Tito Karnavian kembali menginstruksikan agar gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke kabupaten kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. Gubernur, bupati dan wali kota diinstruksikan melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Gubernur, bupati dan wali kota juga diminta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri serta kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. (sws)
Gubernur Kaltim Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati Gunakan Anggaran
Samarinda, FNN - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengingatkan kepada para kepala daerah yakni bupati dan wali kota di wilayah setempat untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran di daerahnya masing- masing. Isran menekankan kepada para pengguna anggaran untuk menerapkan aturan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan keuangan negara dan bisa berimplikasi hukum. “Gunakan anggaran sesuai prosedur dan hati-hati, biar tidak terjadi kesalahan,” kata Isran Noor saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati serta wali kota se-Kaltim, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Senin, 6 Desember 2021. DIPA Kaltim tahun 2022 sebesar Rp28,81 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,75 triliun yang dialokasikan untuk 38 K/L yang terdiri dari 416 satuan kerja. Sedangkan alokasi TKDD tahun 2022 mencapai Rp20,06 triliun. Dana terbagi atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp10,75 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp5,33 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp963,55 miliar dan nonfisik Rp2.11 triliun. Sedangkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp141,12 miliar dan Dana Desa mencapai Rp760,29 miliar. Isran juga berharap DIPA dan TKDD yang telah diserahkan dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. Dia menyarankan, pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan sistem anggaran, sehingga berimplikasi pada penyerapan anggaran yang lebih besar. (sws)
KPI Aceh Tingkatkan Sosialisasi Migrasi TV Analog ke Digital
Banda Aceh, FNN - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh meningkatkan sosialisasi terkait program migrasi dari televisi (TV) tv analog ke digital kepada masyarakat Aceh, apalagi setelah adanya penundaan hingga 2022 sebagai dampak pandemi COVID-19. "Kita terus menyosialisasikan kepada masyarakat akan ada perpindahan dari TV analog ke digital," kata Ketua KPI Aceh Putri Novriza, di Banda Aceh, Selasa. Ia mengatakan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara seperti kampanye melalui kegiatan literasi media, spanduk, serta papan reklame. Selain itu, katanya, dalam upaya sosialisasi ini pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga penyiaran, minimal sekali melalui "running text" di TV. "Kita sampaikan bahwa kita akan segera berpindah ke TV digital, dan kita harus mempersiapkan diri," katanya. Migrasi TV ke digital ini untuk Aceh, katanya, juga telah ditunda mulai 30 April 2022 sampai 2 November 2022 dari sebelumnya direncanakan 17 Agustus 2022. Perubahan jadwal ini, kata dia, karena masih dalam pandemi COVID-19, sehingga infrastruktur yang sedang dipersiapkan sedikit terhalang, atau kebutuhan barang sulit didapatkan. "Walaupun ini diundur bukan berarti tidak jadi, apalagi Indonesia sudah cukup tertinggal dari negara lain," katanya. Nantinya pada saat penerapan TV digital itu, kata dia, pemerintah juga tidak lagi memasang menara khusus, tetapi menggunakan server dari pemenang penyelenggara multipleksing (mux), di antaranya TVRI, SCTV dan Trans TV. "Nanti menyewa server dari mereka pemenang mux, dan nanti itu sebanyak 72 televisi bisa masuk," katanya. Ia menambahkan dengan adanya migrasi ke tv digital tersebut, maka juga akan mempermudah dan mempercepat penggunaan jaringan internet, hal itu karena tidak lagi terganggu dengan analog tersebut. "Ini perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui, dan dengan ditundanya ini maka masyarakat juga lebih siap menghadapi perubahan tersebut," demikian Putri Novriza. (sws)
Bupati Tulungagung: Enam ASN Penerima Bansos Wajib Kembalikan Bantuan
Tulungagung, Jatim, FNN - Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menginstruksikan kepada enam ASN (aparatur sipil negara) setempat yang diketahui menerima bantuan sosial (bansos) agar mengembalikannya ke negara. "Ya harus dikembalikan. Pokoknya dengan status itu (ASN) tidak boleh terima (bansos)," kata Bupati Maryoto dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Jawa Timur, Senin. Adapun terhadap keenam ASN itu, Maryoto menegaskan pihaknya tidak menjatuhkan sanksi. Alasannya, para ASN yang diindikasi (masih) menerima bansos adalah tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil rekrutmen 2021. "Oktober 2021 ini sudah kami hentikan, ketika mereka lulus dan menjadi P3K," katanya. Lantaran menerima bansos sebelum menjadi ASN, pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi, atau meminta mereka mengembalikan bantuan yang telah diterima. Maryoto menegaskan dirinya bakal menyuruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan tidak ada lagi kasus ASN menerima bansos yang semestinya hanya diperuntukkan keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 17 ASN di Tulungagung yang terindikasi menerima bantuan bantuan pangan nontunai (BPNT). Hasilnya setelah dilakukan penelusuran, ternyata hanya empat yang terbukti menerima. Mereka merupakan anak dari penerima bansos. Mereka sebelumnya bekerja sebagai guru tidak tetap (GTT) di Tulungagung. Saat rekrutmen P3K, keempat orang ini dinyatakan lolos. "Jadi secara resmi mereka menjadi PPPK pada Juli 2021. Dengan demikian, dalam satu KK kini ada yang berstatus ASN," ujarnya pula. Keluarga ASN merupakan salah satu kelompok yang tidak boleh menerima bansos. Kelompok lainnya yang tidak boleh menerima bansos adalah keluarga TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai BUMN/BUMD. (sws)
Wali Nanggroe Aceh Berikan Gelar Kehormatan untuk Eks Panglima GAM
Banda Aceh, FNN - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar memberikan gelar kehormatan kepada mantan panglima GAM (alm) Tgk Abdullah Syafi'i dan juga mantan Perdana Menteri Aceh Merdeka ke-2 Tgk Ilyas Leube. "Gelar kehormatan diberikan sebagai bentuk apresiasi karena telah berkontribusi dalam perjuangan Aceh, penegakan Dinul Islam, perdamaian Aceh, persatuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Aceh," kata Malik Mahmud Al Haytar, di Aceh Besar, Senin (6/12) malam. Gelar kehormatan tersebut diberikan langsung Tgk Malik Mahmud Al Haytar kepada adik kandung Abdullah Syafi'i yakni Fatimah, sedangkan untuk Ilyas Leube diserahkan kepada anak kandungnya Munadi, yang dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. Kepada Abdullah Syafi'i gelar kehormatan yang diberikan yakni perkasa alam (memimpin angkatan bersenjata kerajaan). Sedangkan untuk Ilyas Leube dengan gelar Syah Alam (di masa kerajaan memimpin pemerintah dalam negeri atau perdana menteri). Malik Mahmud mengatakan pemberian gelar ini setidaknya menjadi pengingat, penguat kebersamaan Aceh dalam memperjuangkan apa yang telah diperjanjikan Pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian damai MoU Helsinki pada 2005 lalu. Ia menyampaikan Tgk Abdullah Syafi’i merupakan panglima GAM yang syahid (meninggal) dalam sebuah pertempuran bersama istrinya pada 22 Januari 2002 lalu di kawasan hutan Cubo, Pidie Jaya, Aceh. Menurut dia pria yang akrab disapa Teungku Lah itu telah mengabdikan seluruh hidupnya, baik jiwa, harta dan keluarga demi perjuangan melawan ketidakadilan yang berlaku di bumi Aceh. "Teungku Lah sendiri mulai bergabung dalam perjuangan GAM pada usia 29 tahun, tepatnya pada 3 Desember 1976. Sehari sebelum deklarasi kemerdekaan Aceh di Gunung Halimon," katanya. Ia menyebutkan, pada 1 Januari 1993 Teungku Lah resmi diangkat sebagai Panglima GAM Komando Pusat Tiro. Di kalangan masyarakat umum dan jurnalis khususnya ia dikenal sebagai sosok bersahaja, memiliki kemampuan baik dalam membangun komunikasi, dan sering tampil sederhana. "Teungku Lah syahid saat masih menjabat sebagai Panglima GAM komando pusat Tiro. Syahidnya Teungku Lah pada masa itu membawa duka mendalam bagi segenap bangsa Aceh," katanya. Sedangkan Tgk Ilyas Leube, kata Malik Mahmud, merupakan tokoh kharismatik asal dataran tinggi Gayo, Aceh yang mengabdikan hidupnya dalam tiga era perjuangan. Mulai melawan penjajahan Belanda dan Jepang, perjuangan DI/TII dan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam kabinet GAM, katanya, Tgk Ilyas Leube dipercayakan sebagai Perdana Menteri ke-2 tahun 1980-1982, dan juga menjabat sebagai Dewan Syura GAM 1977-1982, dan Menteri Kehakiman GAM 1977-1982. "Tgk Ilyas Leube lahir di Kenawat, Aceh Tengah 20 Januari 1920, dan syahid dalam sebuah pertempuran di wilayah Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Aceh pada 16 April 1982," katanya. Dalam kesempatan ini, Malik Mahmud mengajak semua pihak bersama-sama mendoakan semoga kedua pejuang Aceh dan ribuan syuhada perjuangan Aceh lainnya mendapatkan balasan syurga dari Allah SWT. "Sebagai generasi di masa sekarang, sejarah hidup dua pahlawan Aceh tersebut harus dijadikan pedoman, pembelajaran, dan pengingat dalam setiap gerak perjuangan yang kita lanjutkan pada hari ini, melalui perjuangan politik," demikian Tgk Malik Mahmud Al Haytar. (sws)
Anggota DPR: Berikan Hukuman Berat Bagi Pengedar Narkoba
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Polres Metro Jakarta Barat yang menyita 534 kilogram ganja kering yang sudah siap edar, dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat bagi pengedar narkoba. "Jumlah setengah ton ini sangat besar, diperkirakan bisa membahayakan satu juta jiwa penduduk Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman yang berat bagi para tersangka agar ada efek dan rasa takut bagi para pengedar lainnya," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sahroni mengatakan hal itu terkait dengan keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang menyita 534 kilogram ganja kering yang sudah siap edar. Ganja tersebut merupakan hasil dari pengedar narkoba lintas Sumatera yang rencananya dikirim ke Jakarta untuk diedarkan pada acara Tahun Baru 2022. Sahroni menilai penangkapan itu menunjukkan kesigapan polisi dalam mengantisipasi penyebaran barang haram menjelang malam pergantian tahun. "Ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan Polres Metro Jakarta Barat menjelang Natal dan tahun baru yang tentunya menjadi momentum bagi para pengedar untuk menjalankan aksinya. Hal ini tentu perlu diberikan apresiasi," ujarnya. Ditegaskan kembali bahwa para pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya karena jumlah narkoba yang disita tidak main-main, lebih dari setengah ton. Selain itu, menurut dia, seluruh narkoba ini jika dirupiahkan adalah senilai Rp2,6 miliar dan dapat membahayakan sekitar satu juta warga Indonesia. (sws)
Sikap RI Dinilai Sudah Tepat Terkait Klaim China Soal Natuna
Depok, FNN - Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Prof Dr. Eddy Pratomo menilai reaksi Pemerintah Indonesia terhadap klaim China di Natuna sudah tepat dan konsisten, yang sejak awal sudah menolak keabsahan nine-dash line ini. "Protes China ini tidak mengejutkan karena China memang sejak awal mengklaim perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landa kontinen melalui nine-dash line. Seperti diketahui lokasi pengeboran berada di landas kontinen Indonesia namun juga berada di dalam nine dash line," kata Eddy Pratomo dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, Selasa. Menurut observasi Eddy, Arbitrase Tribunal UNCLOS tentang SCS 2016 juga telah mengkonfirmasi bahwa klaim sepihak China ini bertentangan dengan hukum internasional. "Bertolak dari posisi hukum Indonesia yang cukup kuat ini, saya mencermati bahwa ketegasan Pemerintah RI tidak berubah dan telah mengambil langkah tegas dan konsisten," ujarnya. Pertama kata dia, Pemerintah RI telah mengabaikan protes RRT dengan cara melanjutkan pengeboran ini. Kedua, mengerahkan kapal-kapal penegak hukum untuk mengamankan kegiatan pengeboran. "Pengeboran telah berhasil tuntas pada tanggal 19 November 2021. Dengan tuntasnya pengeboran ini maka soal protes RRT tersebut sudah kehilangan konteks dan tidak relevan lagi diributkan, karena tujuan pengeboran ini sudah tercapai," katanya. Untuk itu kata dia perhatian kita sebaiknya lebih diarahkan untuk mendorong lagi berbagai aktivitas ekonomi di perairan hak-hak berdaulat RI di Laut China Selatan. Sebelumnya, China memprotes dan meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna, yang merupakan kawasan yang diklaim sepihak oleh Beijing sebagai bagian dari teritorinya di Laut China Selatan. (sws)
44 Eks Pegawai KPK Jalani Uji Kompetensi di Mabes Polri
Jakarta, FNN - Sebanyak 44 eks pegawai KPK yang memutuskan menerima tawaran sebagai ASN Polri mengikuti uji kompetensi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyebutkan uji kompetensi eks pegawai KPK di Gedung TNCC Mabes Polri. "Di assesment center, Gedung TNCC Mabes Polri," kata Rusdi saat dikonfirmasi. Hal senada juga disampaikan Yudi Purnomo, eks pegawai KPK yang memilih bergabung menjadi ASN Polri bersama Novel Baswedan. Ia bersama eks pegawai KPK lainnya yang menerima tawaran menjadi ASN Polri tengah bersiap untuk mengikuti uji kompetensi. "Ini (uji kompetensi) mau mulai. Ponsel mau ditinggal di tas," kata Yudi ketika dihubungi sebelum tes dimulai. Sebelumnya, Senin (6/12), sebanyak 54 dari 57 eks pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 Eks Pegawai KPK. Dari 54 orang yang hadir, sebanyak 44 orang menandatangani surat kesediaan untuk diangkat sebagai ASN Polri, di antara Novel Baswedan dan teman-teman mantan penyidik KPK. Setelah mengikuti sosialisasi dan menandatangani surat pernyataan bersedia, diangkat sebagai ASN Polri. Sebanyak 44 eks pegawai KPK diharuskan ikut uji kompetensi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa uji kompetensi ini untuk memetakan kompetensi eks pegawai KPK. Uji kompetensi nantinya menjadi tolak ukur Polri untuk menempatkan eks pegawai KPK sesuai kompetensi mereka. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kemenpan RB. "Tahapan berikutnya dilaksanakan uji kompetensi atau asesmen," kata Dedi, Senin (6/12). (sws)
Kisah Inspiratif Para Pelapor Gratifikasi
Jakarta, FNN - Dalam rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang puncaknya diperingati setiap 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyelenggarakan acara penghargaan pengendalian gratifikasi pada tanggal 6 Desember 2021. Ada tiga kategori penghargaan pengendalian gratifikasi tersebut, yaitu pelapor gratifikasi inspiratif 2021, insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2021, serta Jaga Data dan Mascot Challenge 2021. Tujuh orang meraih penghargaan dengan kategori pelapor gratifikasi inspiratif dengan berbagai latar belakang profesi dan tiga orang dengan kategori insan UPG. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengapresiasi atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi oleh 10 orang tersebut. Hal itu juga sebagai cerminan dari nilai-nilai integritas yang selama ini KPK junjung. Memang tidak mudah untuk menolak gratifikasi, bahkan melaporkan gratifikasi ke KPK. Pelapor gratifikasi inspiratif serta insan UPG yang terpilih merupakan individu berintegritas yang tidak sekadar menjalankan tugas, tetapi menginspirasi semua pihak dengan terobosan dan inovasi yang melebihi batas kemampuannya. Disebutkan pula tujuh pelapor gratifikasi: Pertama, Aisyah selaku Kepala Desa Sungup Kanan Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan. Dia melaporkan uang tunai Rp50 juta dari perwakilan salah satu perusahaan tambang batu bara. Pada tahun 2020, terjadi sengketa tanah antara sejumlah warga desa dengan salah satu perusahaan tambang batu bara, terjadi overlapping antara sejumlah tanah milik warga Desa Sungup Kanan dengan sertifikat hak pakai atas nama PT STC. Pelapor selaku Kepala Desa Sungup Kanan berupaya untuk melindungi hak warga setempat untuk meminta ganti rugi dan memimpin mediasi warga dengan pihak perusahaan di Kantor Pertanahan (BPN) Kotabaru. Salah satu perwakilan perusahaan yang tidak dikenal sebelumnya datang menemui Aisyah dan ingin membicarakan tentang penundaan urusan sengketa tanah warga di BPN Kotabaru. Ketika hendak pulang, pemberi mengatakan ada titipan dari perusahaan dan memberikan sebuah kantong plastik hitam yang berisi uang tunai Rp50 juta. Setelah memberikan kantong tersebut, pihak pemberi bergegas pergi. Aisyah pun merasa tidak nyaman dan bertekad untuk mengembalikan uang tersebut. Dia berusaha menghubungi pemberi untuk mengembalikan uang sekaligus memberikan berkas ganti rugi. Namun, nomor teleponnya sudah diblokir oleh pemberi tersebut. Pada bulan November 2020, Aisyah pergi ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan maksud untuk menitipkan uang tersebut. Namun, pihak PN menolak karena bukan ranah pengadilan dan menyarankannya untuk melaporkan penerimaan tersebut ke KPK. Akhirnya, Aisyah menyampaikan laporan gratifikasi tersebut dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedua, Heriyanto selaku PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia melaporkan uang tunai 10.000 dolar Singapura atau setara Rp100 juta dari pengusaha tambang batu bara. Pelapor saat itu menjabat sebagai koordinator hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang bertugas memberikan pertimbangan hukum, koordinasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan serta hubungan masyarakat. Suatu ketika salah satu perwakilan perusahaan tambang berkonsultasi terkait dengan permohonan perpanjangan IUP operasi produksi tambang batu bara oleh salah satu perusahaan di Bengkulu kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Heriyanto sudah beberapa kali menolak permintaan konsultasi oleh pihak perusahaan. Namun, pihak pemberi berusaha menemui yang bersangkutan, baik di kantor Jakarta maupun ketika sedang perjalanan dinas luar kota. Untuk menjalankan fungsi pelayanan, pelapor akhirnya menemui pihak perusahaan, kemudian meminta untuk melengkapi dokumen pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan yang sudah kedaluwarsa, diketahui sedang bermasalah karena sengketa kepemilikan perusahaan. Pada bulan April 2021, saat Heriyanto sedang berdinas ke Kota Bandung, pihak pemberi menemuinya di hotel untuk menyerahkan kelengkapan dokumen. Namun, ternyata amplop cokelat berisi dokumen tersebut diselipkan uang tunai sebesar 10.000 dolar Singapura. Dia pun berusaha menghubungi pemberi dan akan mengembalikan uang tersebut, namun pihak pemberi sulit dihubungi. Selanjutnya, penerimaan tersebut dilaporkan dan penyerahan uang langsung dititipkan ke KPK. Pelapor memberitahukan pelaporan gratifikasinya ke atasan di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara. Meskipun pihak perusahaan memberikan uang kepada pelapor, proses permohonan perpanjangan IUP operasi produksi tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, Anggi Wicaksono selaku staf teknis Imigrasi Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah Kementerian Luar Negeri. Anggi melaporkan satu buah jam tangan merek Rolex dari salah seorang WNI perempuan selaku pengguna layanan/pengusaha. Pelapor sebagai staf teknis imigrasi yang bertugas memberikan layanan dalam pengurusan visa dan affidavit pada KJRI di Jeddah. Pada bulan Juni 2021, pelapor melayani salah seorang WNI selaku pemberi bersama anaknya datang ke loket untuk menerima visa dan affidavit yang telah selesai diproses. Selanjutnya, pemberi meminta kepada petugas loket untuk dapat bertemu dengan pelapor selaku pejabat yang bertugas membubuhkan tanda tangan pada visa tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, pemberi menyampaikan terima kasih atas pelayanan visa dan affidafit dan meminta putrinya untuk menyerahkan hadiah bingkisan kepada pelapor sebagai tanda terima kasih atas pengurusan visa suami dan anaknya yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Pelapor tidak dapat menolak pemberian dari anak kecil tersebut serta pemberi tidak berkenan apabila pemberian tersebut dikembalikan. Setelah dibuka, bingkisan tersebut berupa satu jam tangan bertuliskan Rolex tipe oyster perpetual datejust dengan nilai estimasi semula Rp163 juta (jika barang asli). Namun, apabila jam tangan tidak identik (bukan barang asli) diperkirakan senilai Rp4.106.700,00. Pelapor menyatakan bersedia menyerahkan barang tersebut ke KPK. Saat ini barang tersebut masih disimpan dalam pengawasan Satgas Antigratifikasi KJRI Jeddah serta menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Keempat, Direktur Utama PD Pasar Jaya-BUMD DKI Jakarta Arief Nasrudin. Arief melaporkan satu unit telepon genggam merek Samsung Z Fold 2 senilai Rp30 juta dari salah seorang teman sekolah menengah atas (SMA). Pada bulan April 2021, pelapor dihubungi oleh salah seorang teman SMA selaku pemberi untuk mengajak buka puasa bersama yang bertepatan dengan acara penganugerahan atas corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang diselenggarakan oleh Business News Magazine di Jakarta. Pada saat pertemuan, teman SMA sempat membahas tentang proses lelang pekerjaan di PD Pasar Jaya dan menginformasikan bahwa salah satu vendor B merupakan rekan kerja pemberi yang ikut serta dalam lelang tersebut. Pelapor menduga teman SMA itu ingin menitipkan vendor B. Namun, pelapor langsung menjelaskan bahwa proses lelang di PD Pasar Jaya sesuai dengan aturan dan tidak diperkenankan adanya titipan. Setelah selesai buka puasa bersama, pemberi menyerahkan bingkisan kepada salah satu staf pelapor yang ditujukan untuk pelapor. Sesampainya di rumah, pelapor baru membuka bingkisan yang berisi telepon genggam merek Samsung Z Fold 2 senilai Rp30 juta. Selanjutnya, pelapor berkonsultasi ke KPK dan menyampaikan laporan gratifikasi atas penerimaan tersebut. Kelima, Khaerullah selaku tenaga administrasi SDN Panunggangan 4 Cibodas, Kota Tangerang. Dia melaporkan uang Rp1 juta dari perkumpulan orang tua siswa. Dalam melaksanakan tugasnya, Khaerullah menerima gaji pegawai honorer dari pihak Pemkot Tangerang. Pada masa pandemi COVID-19, Khaerullah berinisiatif mengajukan bantuan siswa untuk membantu orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan lainnya. Usaha pelapor tersebut membuahkan hasil dan sejumlah 100 orang siswa mendapatkan bantuan masing-masing berupa uang sebesar Rp450 ribu dari Program Indonesia Pintar (PIP). Para orang tua murid yang merasa terbantu berinisiatif untuk menggalang dana sukarela sebagai tanda terima kasih atas bantuan Khaerullah. Hal ini mengingat pengajuan bantuan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi harus kolektif dari pihak sekolah. Dengan dana bantuan tersebut, para orang tua merasa terbantu karena dapat membeli keperluan sekolah putra/putri mereka yang masih harus belajar di rumah karena pandemi. Pada bulan Agustus 2021, hasil patungan dana terkumpul sebesar Rp1 juta diberikan kepada Khaerullah. Pada awalnya, pelapor tidak yakin apakah uang tersebut dapat diterima atau tidak. Dia lantas berinisiatif mencari informasi perihal gratifikasi dan aturan terkait dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Khaerullah juga menunjukkan komitmen untuk tidak menerima gratifikasi dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun terkait dengan tugas yang diembannya. Laporan penolakan gratifikasi disampaikan kepada KPK melalui aplikasi GOL individu. Keenam, Rifqi Abdillah selaku Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Pemkab Probolinggo. Rifqi melaporkan uang tunai Rp50 ribu sampai dengan Rp1,5 juta dari rekan kerja/mitra kerja. Pelapor sebagai seorang PNS di lingkungan Kabupaten Probolingg dikenal telah akrab dengan laporan gratifikasi sejak 2016 pada saat masih menjabat sebagai staf di Pemkab Probolinggo. Pelapor menunjukkan integritasnya untuk tidak menerima gratifikasi sekecil apa pun, bahkan setelah Rifqi Abdillah dimutasi semula dari staf kabupaten menjadi staf Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2017, dalam kondisi sedang merawat ibunya di rumah sakit, dia tetap berupaya melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK. Terdapat total 25 laporan penerimaan gratifikasi berasal dari atasan, rekan kerja, dan para mitra kerja sebagai uang tunjangan hari raya (THR) hingga sebagai ucapan terima kasih atas pelaksanaan pekerjaan monitoring pengelolaan dana desa dengan nilai penerimaan bervariasi, yaitu berkisar uang sebesar Rp50 ribu hingga Rp1,5 juta. Pelapor pernah melaporkan penerimaan uang tunai dari para kepala desa di Kecamatan Pakuniran sebagai ucapan terima kasih atas monitoring dan evaluasi penggunaan APBDes di sejumlah desa wilayah Kecamatan Pakuniran. Ketujuh, fungsional umum/pejabat pembuat komitmen (PPK) dari salah satu instansi dengan identitas yang tidak disebutkan. Dia melaporkan dua unit sepeda dengan total senilai Rp1.250.200,00 dari keluarga dekat pelapor selaku penyedia jasa. Tugas pelapor adalah menangani kegiatan pengadaan pada unit kerja di salah satu kabupaten. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dimenangkan oleh keluarga dekat pelapor. Pada Januari 2021, sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak penyedia jasa, keluarga dekat pelapor tersebut datang ke rumah pelapor membawa 2 unit sepeda anak-anak sebagai hadiah kepada anak-anak pelapor. Pelapor merasa bingung karena pemberian tersebut dari keluarga dekat pelapor yang terpilih sebagai pemenang penyedia jasa di kantor pelapor karena pemberian hadiah sepeda tersebut tidak bertepatan dengan ulang tahun anak pelapor sehingga pelapor mengonfirmasi kepada saudara lainnya yang masih tinggal satu kota. Namun, ternyata keluarga dari saudara-saudara pelapor lainnya tidak diberikan sepeda oleh keluarga dekat tersebut. Pelapor lantas memutuskan untuk melaporkan penerimaan tersebut ke KPK dan mengompensasi barang tersebut dengan membayar sejumlah uang pengganti. Tiga Insan UPG Inovatif Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, KPK juga memberikan penghargaan kepada tiga insan UPG inovatif. Pertama, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Boyolali Achmad Nasution. Ia sebagai insan UPG dipercaya menjadi motor penggerak di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan inovasinya, dia berhasil menghilangkan praktik gratifikasi berupa fee perbankan yang biasa diberikan kepada bendahara di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Boyolali sejak 2018. Penghilangan gratifikasi fee perbankan tersebut menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia dan menjadi contoh bagi tempat lain. Kedua, Badrul selaku Pelaksana Inspektorat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ia memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan kualitas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Kabupaten Sumenep. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Badrul dalam meningkatkan implementasi PPG di Kabupaten Sumenep, di antaranya dengan melaksanakan sosialisasi gratifikasi ke seluruh penjuru Kabupaten Sumenep. Ia meyakini nilai-nilai anti gratifikasi harus tersebar ke seluruh penjuru Kabupaten Sumenep agar semua pegawai negeri di daerah ini bisa terhindar dari praktik gratifikasi. Oleh karena itu, Badrul dengan gencar melakukan sosialisasi gratifikasi ke seluruh jajaran pemkab setempat, bahkan ke wilayah yang sangat terpencil. Ketiga, Musdalipa selaku Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Dalam membangun budaya antigratifikasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Musdalipa menjadikan dunia pendidikan sebagai target utama pada tahun 2021 melalui program 100 Sekolah Berintegritas. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik gratifikasi masih sangat sering ditemui di sekolah. Selain itu, dunia pendidikan merupakan tempat dalam menciptakan sebuah generasi sehingga dengan menciptakan sekolah yang berintegritas diharapkan akan lahir generasi yang berintegritas pula. Sesuai dengan tema Hakordia 2021 Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi, kisah inspiratif dari pelapor gratifikasi tersebut merupakan wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. (sws)
Personel Polres Sukabumi Kota Gagalkan Tawuran Antarpelajar SMP
Sukabumi, FNN - Personel Polres Sukabumi Kota berhasil menggagalkan tawuran antarperlajar tingkat SMP sederajat saat hendak bentrok di sekitar Kantor Balai Kota, tepatnya di Jalan R Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin (6/12). "Alhamdulillah berkat kecekatan personel Polres Sukabumi Kota yang bersiaga di sekitar Kantor Balai Kota, aksi tawuran antarperlajar tingkat SMP berhasil digagalkan dan menangkap tiga oknum siswa yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan gergaji berukuran besar," kata Humas Polres Sukanumi Kota Iptu Astuti kepada wartawan, di Sukabumi, Senin. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kejadian itu berawal saat sekelompok pelajar SMP dari Kabupaten Sukabumi mengendarai sepeda motor berboncengan tiga mencoba menyerang pelajar SMP yang tengah nongkrong di salah satu warung di Jalan Ir H Djuanda. Oknum pelajar tersebut tidak hanya membawa sepeda motor secara ugal-ugalan, juga mengacung-acungkan senjata tajam sebagai tanda tantangan. Melihat akan adanya tawuran antarpelajar, personel Polres Sukabumi Kota yang tengah bersiaga langsung mengejar oknum pelajar tersebut dan langsung meringkusnya. Ternyata setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa samurai dan gergaji berukuran besar yang diduga akan digunakan saat bentrok dengan pelajar SMP lainnya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan polisi pun membubarkan pelajar yang tengah berkumpul agar segera pulang ke rumahnya masing-masing. Ketiga oknum pelajar yang membawa senjata tajam dan hendak menyerang empat pelajar SMP lainnya yang tengah nongkrong di warung langsung digelandang ke Mapolsek Cikole untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal tersebut. "Untuk penyelidikan lebih lanjut dan ketiganya masih di bawah umur penanganannya sudah dilimpahkan ke Polres Sukabumi Kota, untuk ketiganya masih dimintai keterangan," katanya pula. Astuti mengatakan berbagai upaya dilakukan Polres Sukabumi Kota untuk mencegah tawuran antarpelajar di wilayah hukumnya, selain menyiagakan personel di lokasi-lokasi rawan terjadi tawuran antarpelajar juga melakukan penyuluhan kepada pelajar dari berbagai tingkatan tentang bahaya dan dampak tawuran. Pencegahan tawuran tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak keamanan, tetapi seluruh elemen harus ikut mencegahnya baik pihak sekolah dan khususnya orangtua agar memantau aktivitas anaknya di luar rumah dan mengawasi teman serta tempat bergaulnya. (sws)
Bupati Sorong Selatan Penuhi Panggilan Polda Papua Barat
Manokwari, FNN - Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat, di Manokwari, Senin. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi membenarkan panggilan terhadap Bupati Samsuddin Anggiluli terkait penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2017/2019 pada Yayasan Tipari Teminabuan. "Benar, hari ini Bupati Sorong Selatan penuhi panggilan penyidik Dit Reskrimsus Polda Papua Barat, status dia sebagai saksi," kata Kabid Humas. Terkait panggilan orang nomor satu di Kabupaten Sorong Selatan itu, Koordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat Vincen Kocu menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polda Papua Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol Tornagogo Sihombing. "Mewakili masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, saya apresiasi langkah penegakan hukum Polda Papua Barat untuk mengupas tuntas dugaan korupsi yang merugikan masyarakat ini," ujar Vincen Kocu. Ia berharap Polda Papua Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut, sehingga ada efek jera kepada para koruptor di daerah sebagaimana harapan masyarakat. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy juga menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan jajarannya yang sudah mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Yayasan Tipari Teminabuan. "Langkah penyelidikan ini secara hukum telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/105 a/XI/Res.3.3/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 November 2021," ujarnya pula. Ia menuturkan penyaluran dana hibah untuk membangun Universitas Werisar yang hingga saat ini hanya berdiri fondasi berikut tiang-tiang atau pilarnya saja. "Sesuai data kami di LP3BH Manokwari sekitar Rp7 miliar lebih telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Yayasan Tipari yang salah satu pendirinya adalah Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli serta Ketua Yayasannya adalah BM yang sehari-harinya adalah istri sah dari Samsuddin Anggiluli," ujarnya pula. Ia mengatakan bahwa LP3BH Manokwari akan terus mengawal proses penegakan hukum yamg sedang dilakukan oleh Polda Papua Barat saat ini. (sws)
Polda NTB Dirikan Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir Lombok
Mataram, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat mendirikan dapur umum di lokasi terdampak banjir yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kepala Biro Logistik Polda NTB Komisaris Besar Polisi Benny Basir Warmansyah melalui keterangan pers yang diterima di Mataram, Senin (6/12) malam menyatakan pihaknya mendirikan dapur umum ini sebagai wujud kemanusiaan dalam penanggulangan bencana alam. "Kami memang diperintah oleh Kapolda untuk terjun langsung membantu warga sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena kami di Polda NTB bagian logistik maka yang kami keluarkan untuk membantu warga berupa bahan makanan dan kebutuhan lain terkait logistik," katanya. Dapur umum tersebut, kata dia, menyediakan logistik dalam bentuk makanan siap saji, khusus untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar. Logistik juga disiapkan untuk petugas evakuasi dan penanggulangan bencana. Peralatan masak beserta personel telah tersedia, di mana sejak didirikan pada Senin (6/12) siang pihaknya telah membagikan 1.000 bungkus nasi. Dari upaya ini pihaknya berharap masyarakat dapat terbantu. Utamanya terkait kebutuhan pangan di tengah bencana banjir yang melanda akibat hujan lebat sejak Minggu (5/12) sore itu. "Meskipun ini tidak seberapa, kami harap bantuan yang kami bawa ini dapat bermanfaat untuk mereka yang kesulitan," katanya. Banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Lombok Barat pada Senin (6/12) pagi ini menjadi gambaran dari sebagian wilayah yang terkena dampak banjir akibat hujan dengan intensitas curah hujan tinggi sejak Minggu (5/12) sore, di NTB. Sementara itu untuk korban jiwa akibat banjir muncul di wilayah lain, yakni di Kecamatan Batulayar. Pemerintah melalui tim pencarian dan pertolongan, mendeteksi korban jiwa sebanyak empat orang dari Desa Batulayar Barat. Keempatnya diduga korban yang terseret banjir dan ada juga yang meninggal dunia karena tertimbun longsor. Selain Kabupaten Lombok Barat, bencana akibat hujan lebat yang terjadi menjelang tutup tahun ini terjadi juga di wilayah lainnya. Bukan hanya banjir, longsor di kawasan perbukitan dan pegunungan serta gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai juga terjadi. Wilayah yang dilanda bencana dimaksud pada hari Senin (6/12) terpantau di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. di mana warga yang berada yang berada di ujung Timur Pulau Sumbawa, yakni di Kota Bima juga tak luput menjadi korban bencana. Banjir menggenangi komplek perumahan, kawasan pertokoan, perkantoran, fasilitas umum dan lahan pertanian warga juga terjadi di Kota Bima. Penyebab banjir di Bima diduga akibat hal serupa di Lombok, yakni luapan air sungai yang berasal dari hulu kawasan perbukitan dan saluran drainase yang terputus, demikian Benny Basir Warmansyah. (sws)
Mana Pasar Selasa?
Oleh Ridwan Saidi Ibukota kerajaan Persia Pasargede. Orang Persia laki-laki disebut Ki Gede. Dalam konteks ini gede bukan besar. Pondok Gede dan Bojong Gede hunian orang Persia. Kata pasar dari Pasar Gede. Kalau Pasar Burak di Banten bukan Persia, tapi Iraq. Burak di sini maknanya burung (jenis hewan). Tempat ini pernah menjadi pusat kerajinan burung-burungan dari tanah liat. Kalau ditiup bisa bunyi. Sampai dengan 1950-an di Jakarta masih dijajakan. Pasar Senen (artinya permulaan, bahasa Swahili) di Jakarta Pusat, Pasar Rébo (artinya meriah, bahasa Swahili) di Jakarta Timur, Pasar Kemis (artinya belas kasih, bahasa Swahili) di Tangerang, Pasar Jumahat (artinya berkumpul, bahasa Swahili) di Ciputat, Tangerang, Pasar Minggu (hari Santo Dominggo) di Jakarta Selatan. Semua pasar ini berada dalam wilayah budaya Betawi. Selasa (artinya gelap, bahasa Swahili) tidak hari pasar, dan Sabtu (Sabat) juga tidak hari pasar. Kedua hari ini dipantang untuk transaksi. Pantangan pada suatu waktu tak bisa berjalan karena pertambahan populasi dan perkembangan ekonomi. Akhirnya pasar dibuka tiap hari dengan jam buka berbeda: 1. Boker, pagi-pagi sekali 04.00 s/d 07.00 2. Pagi 07.00 s/d 10.00 3. Ciplak sekitar pukul 10.00 s/d 13.00. Memang masih ada pasar dengan nama Pasar Boker di Pasar Rébo, Pasar Pagi di Kota, Pasar Ciplak di Sawah Besar dan Jakarta Timur, tapi ini sekadar nama saja. *) Budayawan
Semeru Haru, Semeru Lucu
By M Rizal Fadillah Erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2021 sangat mengejutkan. Viral video orang berlarian baik anak, orang tua maupun aparat, sementara di belakang membumbung asap hitam letusan. Guguran lava pijar disertai abu vulkanik. Sebanyak 8 Desa di kabupaten Lumajang Jawa Timur terdampak, 22 orang tewas, 56 luka-luka, 9 orang dalam pencarian. Sementara 1300 orang mengungsi. Bantuan kemanusiaan terus digalang. Banyak korban tentu mengharukan demikian juga dengan masyarakat sekitar yang panik mencari keselamatan. Kadang lupa pada tetangga bahkan keluarga. Dalam video terlihat seorang ibu yang wajahnya hitam di penuhi debu sehingga sulit dikenali berupaya mengevakuasi diri. Ia membawa jas hujan yang ternyata di baliknya adalah puteranya. Menyelamatkan sang putera dengan menyembunyikan di balik jas hujan. Di tengah keharuan terselip cerita lucu. Ini berkaitan dengan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam kunjungan ke Lumajang, Ibu Mensos ini melihat gundukan tanah di jalan. Lalu ia mencoba mengais gundukan tanah itu untuk menutupi jalan yang digenangi air. Lucunya ia mengurug dengan tangan kosong, tanpa pacul atau alat lainnya. Warganet tentu mencibir adegan pencitraan ini. Mungkin 5 tahun mengurug juga tidak selesai bila dengan tangan kosong seperti itu. Bukan Risma jika tiada "akting" dalam momen "penting". Soal wajah cemberut tentu tak terlihat, tertutup masker, walau untungnya pada video itu Bu Risma tidak nampak marah-marah apalagi sampai keluar kata "saya tembak kamu". Staf Mensos membantu mengais walau dengan alat yang seadanya. Gunung Semeru telah berkali-kali meletus pertama tahun 1818, lalu tahun 1994, 2002, 2020, dan terakhir kemarin 4 Desember 2021. Puncak Gunung adalah Mahameru dengan kawah "Jonggring Seloko" di sebelah tenggara puncak. Bertipe vulkanian dan strombolian. Strombolian artinya erupsi yang bersifat eksplosif melontarkan batu pijar karena ada tekanan dari dalam kawah. Sifat lava lebih cair. Jonggring Seloko dalam pewayangan adalah kahyangan tempat para dewa bersemayam. Bathara Guru dan penasehatnya Bhatara Narada. Saat kahyangan digempur habis oleh pasukan raksasa pimpinan Kala Pracona, Bhatara Narada melempar Tetuko ke padang pasir. Bayi yang disiapkan melawan para raksasa. Setelah dilempar ke kawah Chandradimuko, Tetuko menjadi pemuda gagah Gatotkaca yang berhasil mengalahkan pasukan raksasa Gilingwesi tersebut. Kala Pracona terbunuh. Para dewa gembira dan bidadari dewi-dewi melempar bunga kebahagiaan. Risma yang dengan tangan kosong mengais dan melempar tanah pasir untuk mengurug jalan tentu bukan sedang pamer kesaktian sebagaimana Bhatara Narada melempar Tetuko ke padang pasir panas atau Tetuko yang dilempar ke kawah Candradimuko atau bidadari dewi-dewi yang melempar kembang kebahagiaan. Yang jelas Risma sedang melempar dan pamer pencitraan. Membuat sensasi kelucuan di tengah musibah erupsi gunung Semeru yang memilukan dan mengharukan. Entah peran Risma bidadari atau raseksi Gilingwesi? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
JAKI Mendorong Masyarakat Global Mewujudkan Resolusi Konflik Laut China Selatan
Oleh Yudi Syamhudi Suyuti Jakarta, FNN - Konflik Laut China Selatan menjadi menjadi salah satu pusat konflik global dunia saat ini yang mengingatkan kita pada persoalan sejarah abad ke 15 saat dimulainya penguasaan jalur ekonomi sebagai lahirnya kekuasaan imperialisme dan kolonialisme dengan didasari perjanjian Tordesillas dan dilanjutkan perjanjian Zaragoza. Meskipun dalam situasi politik global yang berbeda, namun setting sejarah Tordesillas dan Zaragoza memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kepentingan dominasi kekuatan hegemoni Laut China Selatan yang berpotensi terjadinya Perang Dunia ke 3. Sejarah hitam dunia kita harapkan jangan sampai terulang kembali. Karena bagaimanapun, Perang Dunia ke 3 akan menghasilkan dominasi baru yang justru merusak tatanan kemanusiaan dan keadilan global. Tentu kita sebagai warga Negara yang berada di wilayah Laut China Selatan dan seluruh warga dunia akan merasakan dampak dari konflik yang semakin memanas hari ini. Konflik Laut China Selatan didasari oleh 2 hal mendasar, yaitu alasan dan konsekwensi. Alasan dan konsekwensi ini meliputi hasil keputusan hukum arbitrase internasional dibawah Konvensi PBB 2016 tentang Hukum laut (UNCLOS) 2016 yang menegaskan bahwa China hanya dapat menghasilkan dari laut territorial 12 mill laut. Penegasan ini didasari keputusan hukum pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada Kepulauan Spratly atau Beting Scarborough yang berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya Laut China Selatan dimiliki oleh negara pantai terdekat (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, atau Vietnam) yang didasari oleh hukum internasional dan fakta sejarah yang dapat dibuktikan. Namun China memiliki tafsir sendiri tentang Laut China Selatan yang didasari alasan sejarah subyektif, bahwa telah beribu-ribu tahun orang-orang China telah mencari ikan di Laut China Selatan sehingga tafsir sejarah subyektif tersebut menjadikan Laut China Selatan ditetapkan China sebagai Laut Yurisdiksi, yang didasari oleh Hukum Nasional China. Persoalan Laut China Selatan, pada akhirnya menjadi sengketa yang lebih mengedepankan kepentingan hegemoni dan kekuatan untuk kekuatan. Karena hukum dan fakta sejarah menjadi tersingkir, seolah ada kepentingan tertentu untuk menciptakan hukum internasional baru. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik perang dan politik propaganda klaim kebenaran. Untuk mengatasi persoalan konflik Laut China Selatan ini, kami dari JAKI yang merupakan bagian dari Majelis Rakyat Global yang di deklarasikan pada 22 September 2021, menyatakan sikap : 1. Mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dalam penyelesaian ketegangan laut China Selatan yang berpotensi mendorong terjadinya Perang Dunia ke 3. 2. Laut China Selatan harus dikembalikan pada Hukum Internasional dan Fakta Sejarah Nusantara secara menyeluruh dan konkrit yang legal dengan dilakukan perundingan antara Negara-Negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) ,China, Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Uni Eropa sebagai faktor sejarah Asia Pasifik dengan didasari semangat perdamaian untuk kemanusiaan dan keadilan sosial. 3. Mendesak dibentuknya Pakta Perdamaian Laut China Selatan yang dipimpin ASEAN dengan melibatkan Pemerintah Nasional Negara-Negara ASEAN dan Kelompok Masyarakat Sipil, hal ini didasari oleh Sejarah Nusantara sebagai Konsep Kemaritiman ASEAN. Keterlibatan Pemerintah Negara-Negara dan Kelompok Masyarakat Sipil adalah upaya perwujudan tercapainya titik temu antara kepentingan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah sehingga menjadi ke tengah. 4. Mengajak Majelis Rakyat Global untuk ikut terlibat dalam pencapaian resolusi perdamaian atas ketegangan dan konflik Laut China Selatan dan mendorong dibentuknya Majelis Rakyat Global di Negara-Negara ASEAN, dimana Majelis Rakyat Global Indonesia akan di deklarasikan dalam waktu dekat. 5. Mewujudkan kesepakatan-kesepakatan baru secara adil dan bermartabat antara ASEAN dan China dengan didasari hukum internasional, kedaulatan Negara-negara nasional dan sejarah, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut untuk mewujudkan kesetaraan Bangsa-Bangsa di dunia. Kesepakatan ini juga sekaligus dapat menjadi jalan menyelesaikan konflik Amerika Serikat dan China. 6. Mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) dan Utusan Masyarakat Sipil di dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 7. Kami menekankan untuk Negara-Negara yang mengerahkan kekuatan militernya di wilayah Laut China Selatan untuk menahan diri sampai terselesaikannya masalah Laut China Selatan. 8. Mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional. *) Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
Sambangi DPD RI, Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia Siap Kolaborasi Soal PT 0 Persen
JAKARTA, FNN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menyambangi DPD RI. Para aktivitas ini dengan tegas menyatakan siap berkolaborasi dengan lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Utamanya, Presidential Threshold (PT) 0 persen. Para aktivis ditemui oleh Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, Bambang Sutrisno (Senator Jateng) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Senator Kalsel). Sementara perwakilan aktivis dipimpin Ferry Juliantono serta sejumlah tokoh di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun, Raslinna Rasidin, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Wahyono, Yos Nggarang, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim. "Kami sengaja tidak menemui DPR RI, tapi kami menyambangi DPD RI. Kami menilai DPD RI adalah lembaga yang masih bisa dipercaya. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD RI," kata Ferry Juliantono pimpinan rombongan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia di Ruang Delegasi DPD RI Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/12/2021). Ferry menambahkan, para aktivis datang untuk menyampaikan hasil dari pertemuan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 lalu. "Sumpah pemuda itu menyiratkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama untuk semua. Tetapi saat ini hasil pembangunan Indonesia tidak untuk semua," kata dia. Hal penting lain yang dipaparkannya adalah, berdasarkan hubungan internasional dan dinamika geopolitik global, Pemerintah Indonesia lebih condong memberi ruang yang begitu besar kepada China. "Konsekuensinya merugikan kita sebagai sebuah bangsa," kata dia. Berikutnya adalah Presidential Threshold 0 persen yang harus didukung bersama. "PT 0 persen adalah sesuatu yang harus kita dukung bersama agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang," kata dia. Hal lainnya, kata Ferry, kita dapat menyaksikan banyak sekali sikap pemerintah ketika pandemi Covid-19, ketika rakyat banyak yang menderita secara ekonomi dan kesehatan, justru ada pihak yang diduga mengais keuntungan. "Kami mendapati dugaan tindak pidana KKN dalam kasus PCR. Bayangkan, pejabat di kementerian bukannya memberikan kesempatan kepada badan usaha, tapi menjatuhkan pilihan untuk usahanya sendiri," papar dia. Tak hanya itu, Ferry menilai ada pencatutan harga PCR untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. "Di awal-awal pandemi PCR itu sampai Rp2 jutaan. Sekarang meski sudah diturunkan harganya, tetap saja ada selisih keuntungan. Menteri BUMN menyebutkan hal itu ditetapkan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden. Ini hal yang perlu kami diskusikan dan sampaikan kepada DPD RI. Ini masalah besar," tegas dia. Aktivis lainnya, Jumhur Hidayat sependapat bahwa kewenangan DPD RI harus diperkuat. "DPD RI kewenangannya harus diperkuat agar bisa membuat undang-undang. Tujuannya agar jangan sampai ada undang-undang yang lolos tanpa persetujuan DPD RI. DPD RI kan tidak terikat partai. Saran saya, lakukan aksi demonstrasi bersama rakyat agar kewenangan itu bisa diperkuat. Jalannya adalah melalui amandemen konstitusi," kata dia. Aktivis lainnya, Refly Harun menyebut ada beberapa jalan untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen. Di antaranya adalah melalui jalur legislasi dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan Omnibus Law membawa optimisme bagi kita Presidential Threshold 0 persen bisa dikabulkan 5 Hakim MK. Mereka berani mengatakan tidak kepada oligarki dan kekuasaan," tutur Refly. Pekan ini, Refly mengaku ia dan rekan-rekannya akan mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai Presidential Threshold. "Saya mengajak DPD RI segera bergabung. DPD RI juga bisa menggeruduk Presiden atau menggeruduk DPR RI untuk memperjuangkan hal ini," kata Refly. Sultan Bahtiar Najamuddin yang diutus Ketua DPD RI menemui para aktivis, mengatakan apa yang disampaikan oleh aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini secara keseluruhan selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh lembaganya. "Yang disampaikan secara keseluruhan tune-nya itu sama. Demokrasi kita memang sedang berada di persimpangan jalan. Mari kita tinjau ulang demokrasi kita. Ada titik persamaan dari apa yang dipikirkan dengan apa yang diperjuangkan antara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dengan DPD RI," kata Sultan. Selama ini, apa yang dipikirkan oleh para aktivis tersebut sudah disuarakan dengan lantang oleh DPD RI. Ia pun selalu berharap resonansi suara mereka dapat menggema seantero negeri, karena memang banyak yang harus diluruskan. "Kalau Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu kan ditinjau dari makna nama berarti ada sesuatu yang hilang. Kami di DPD RI menilainya harus ada yang diluruskan. Kita memiliki titik temu yang sama. Ada kesamaan pikiran, perasaan dan gagasan, bahwa ada masalah di konstitusi kita dan harus kita carikan jalan keluarnya," kata Sultan. Ketua Komite III Sylviana Murni menambahkan, berkaitan dengan PCR dalam waktu dekat DPD RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). "Pun halnya keputusan terbaru tentang karantina, bagi kami dari tiga hari menjadi sepuluh hari itu keputusan yang mencla-mencle. Itu juga akan kami dalami," tegas dia. Sementara mengenai BLBI, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi juga menegaskan akan segera membentuk Pansus BLBI. "Kami akan fight mengenai hal ini," ujar Fachrul Razi. (mth))
Lima Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Lima orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero dituntut 10 hingga 15 tahun penjara. Empat orang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dari Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan satu orang dinyatakan terbukti melakukan korupsi berdasarkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dari pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama adalah Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016, Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Rachmat Damiri dituntut hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 17,9 miliar. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara lima tahun penjara," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Selanjutnya Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2012 - Juni 2014 Bachtiar Effendi dituntut 12 tahun penjara, ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 453,7 miliar. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara enam tahun," ujar jaksa. Kemudian Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Lukman Purnomosidi dituntut 13 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 1,341 triliun. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 6,5 tahun," ujar jaksa. Sedangkan Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019, Hari Setianto dituntut 14 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Terakhir Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 314,8 miliar. Jka terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 7,5 tahun," ucap jaksa. Dua orang terdakwa lain dalam perkara ini telah menjalani sidang pembacaan tuntutan yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020, Letnan Jenderal Purnawirawan Sonny Widjaja. Ia dituntut 10 tahun penjara, ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman uang pengganti sebesar Rp 64,5 miliar subsider 5 tahun penjara. Kemudian Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati dan uang pengganti Rp 12,434 triliun. Sedangkan Dirut PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro masih menjalani persidangan. Seluruh perbuatan dugaan korupsi para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Sidang pleidoi dijadwalkan pada 13 Desember 2021. (MD).
Koruptor Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati
Jakarta, FNN - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero) serta pencucian uang. "Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Heru adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero yang dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada hari ini. Selain dituntut hukuman mati, Heru Hidayat juga diwajibkan membayar pidana pengganti. "Membebankan terdakwa dengan biaya pengganti sebesar Rp 12,643 triliun. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa. Heru dinilai terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa termasuk extra ordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp 12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp 2,434 triliun Terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,807 triliun," ujar jaksa. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dalam perbuatan Heru. "Hal yang meringankan, meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, tetapi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa sehingga hal-hal tersebut patut dikesampingkan," kata jaksa. Ada delapan orang terdakwa dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020, Letjen (Purn) Sonny Widjaja; Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri; Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019, Hari Setianto. Kemudian, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Lukman Purnomosidi; Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo; Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro diketahui merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya divonis penjara seumur hidup. PT. Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulan yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen. Rinciannya, Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok. Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri, Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri, PT Asabri harus berinvestasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham. Jenis saham tersebut termasuk yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan "layer" 2 atau "layer" 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi. Saham-saham berisiko tinggi itu, antara lain adalah saham LCGP (PT Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012, dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk). Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan mengatur penempatan dana PT Asabri. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya. Pertemuan itu adalah dengan beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat, dan 15 manajer investasi lainnya. Sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaya dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto. Kesepakatan itu dalam bentuk kerjasama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Caranya, akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk di-subscription atau redemption melalui Joko Hartono Tirto. Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya memindahkan saham-saham PT Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero). (MD).
Bentuk Kekebalan Kelompok pada Akhir Tahun Kunci Keluar dari Pandemi
Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengatakan pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) di akhir tahun merupakan kunci bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi COVID-19. “Dengan membentuk herd immunity itu merupakan salah satu kunci utama kita bisa keluar dari pandemi. Jadi kalau kita tidak bisa membentuk herd immunity, kita tidak punya kunci untuk keluar dari pandemi,” kata Reisa dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa bertajuk Waspada Varian Omicron, Tetap Jaga Protokol Kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Menanggapi risiko capaian vaksinasi tak mencapai target di akhir tahun nanti, dia menjelaskan bahwa kekebalan kelompok harus cepat tercapai supaya bisa melindungi masyarakat yang belum mendapatkan akses vaksin COVID-19. Hal tersebut dikarenakan apabila target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai, maka virus SARS-CoV-2 tersebut akan membuat keadaan menjadi sulit dengan tingkat penyebaran yang lebih luas di suatu lingkungan. “Kalau sampai tidak tercapai, artinya kita tidak mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity,” tegas Reisa. Reisa menegaskan untuk membuat virus COVID-19 menjadi lebih lemah atau bahkan teradikasi, program vaksinasi harus terus berjalan dan lebih cepat mengenai semua sasaran guna mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah saat akhir tahu nanti. Dengan mengikuti vaksinasi yang dapat membentuk kekebalan kelompok, tidak hanya dapat membantu melindungi diri sendiri dari berbagai varian COVID-19 termasu Omicron, tetapi juga bagi seluruh orang didunia untuk keluar dari masa pandemi ini. “Kita doakan bersama, kita dukung, kita bantu, bagaimanapun upaya kita supaya vaksinasi bisa mencapai targetnya sesuai harapan bersama. Karena apa yang dilakukan kita untuk mendapatkan perlindungan itu bermanfaat untuk semua orang didunia,” ujar dia. (mth)
Kapolda Sulut Jemput Korban Perdagangan Orang di Bandara Sam Ratulangi
Manado, FNN - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Mulyatno menjemput tiga perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tiba di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado, Senin. Kapolda Mulyatno mengatakan bersyukur, para korban ini bisa kembali lagi ke Manado dengan selamat. "Sebenarnya yang menimpa saudara kita ini adalah kasus kemanusiaan, dimana orang diperdagangkan, dieksploitasi, sehingga kami (Polda Sulut) sangat berempati terutama bagi keluarga korban," katanya. Ini, kata Kapolda, adalah kepedulian bersama semua pihak, karena ada laporan dari masyarakat dan Bupati Minahasa Utara yang sama-sama peduli. "Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih satu minggu, korban berhasil dibawa pulang," kata Kapolda. Pada penjemputan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast, Dirreskrimum Kombes Pol Gani F. Siahaan, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Yudi Wibowo. Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, mengatakan ketiga perempuan ini merupakan korban perdagangan orang yang terjadi pada kurun waktu dari bulan Mei hingga November 2021. Ketiga korban ini, dijemput oleh personel Polres Minahasa Utara di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah sebelumnya sempat melarikan diri dari sebuah kafe, karena diperlakukan dengan tidak baik. "Mereka (korban) dijanjikan pekerjaan, setelah dijanjikan pekerjaan kemudian mereka dibiayai bekerja di wilayah Saumlaki dan ternyata di sana pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kasus ini sementara dalam penyelidikan," katanya. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengapresiasi kinerja jajaran Kepolisian dalam mengungkap kasus ini. "Pemerintah beserta seluruh masyarakat Minahasa Utara menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Kepolisian yakni Polda Sulut dan Polres Minut, yang cepat bergerak atas laporan masyarakat. Kepolisian mampu menyelesaikan minimal ditahap awal membawa korban ke rumahnya bertemu dengan keluarganya dan tentunya kasus ini akan diselidiki lebih lanjut," kata Bupati. Ia juga mengimbau agar warga berhati-hati jangan gampang terpengaruh dengan iming-iming pekerjaan yang belum jelas. "Itu yang perlu diantisipasi, kalau perlu bisa datang langsung ke instansi terkait untuk menanyakan pekerjaan yang dimaksud," katanya. Hadir juga juga dalam penjemputan di Bandara Sam Ratulangi, para keluarga korban yang tampak sangat terharu bisa kembali berkumpul dengan korban setelah kurang lebih enam bulan tidak bisa bertemu. (mth)
Film "Yuni" Siap Tayang di Layar Lebar Mulai 9 Agustus
Jakarta, FNN - Film “Yuni” garapan sutradara Kamila Andini resmi tayang perdana di bioskop tanah air mulai Kamis (9/12) setelah diputar di berbagai festival film internasional. Film ini memotret kisah seorang remaja cerdas bernama Yuni yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Suatu hari Yuni menolak pinangan dua laki-laki dan diikuti oleh pinangan laki-laki ketiga. Yuni dihadapkan pada pilihan, antara mempercayai mitos bahwa seorang perempuan yang menolak lamaran sebanyak tiga kali tidak akan pernah menikah atau tetap mengejar impiannya. Kamila Andini mengatakan film “Yuni” lahir melalui proses yang cukup panjang sejak 2017. Inspirasi film ini datang pada tahun tersebut saat dirinya seorang ibu bercerita kepada Kamila mengenai anaknya menikah di usia muda. “Entah kenapa sangat reflektif, sampai pembicaraan itu terus stay di kepala saya, menetap. Sampai satu hari saya bilang ke Ifa bahwa kita harus membicarakan hal ini,” ujar Kamila saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Jakarta, Senin. “Yuni” telah memenangkan beberapa penghargaan, meliputi Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021, Snow Leopard untuk Aktris Terbaik di Asian World Film Festival 2021, Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik, dan Silver Hanoman di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2021. Film yang mengangkat masalah perempuan ini juga menjadi perwakilan Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di ajang penghargaan Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar pada 2022. Kamila mengatakan “Yuni” mendapatkan banyak reaksi dari berbagai negara setelah mampir di festival film internasional. Meski “Yuni” mengambil latar di Indonesia, lanjutnya, film ini juga beresonansi dengan penonton di luar Indonesia karena mengangkat isu yang universal dan terjadi di belahan dunia lain. “Orang-orang melihat 'Yuni' adalah sebuah problem dunia juga. Kita adalah bagian dari ruang yang sangat besar sebenarnya, semua juga melihat bahwa ini ada sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menariknya, ternyata dari ruang yang sangat kecil itu, sebuah tempat di Serang, kita bisa berkoneksi dengan begitu banyak orang,” ujarnya. Kamila berharap penonton Indonesia dapat merefleksikan pengalaman dan menemukan makna kebebasan versi masing-masing melalui “Yuni”. “Saya pikir film ini tentang liberation, tentang kebebasan. Jadi mari kita membebaskan pilihan-pilihan kita, membebaskan suara kita,” tuturnya. Sementara itu, produser Fourcolours Films Ifa Isfansyah dan produser Starvision Chand Parwez Servia juga turut menyambut film “Yuni”. Keduanya sama-sama berharap “Yuni” dapat membuka ruang diskusi serta menjadi perenungan dan pemikiran mengenai isu perempuan. “Apa yang diberikan oleh film ini sesuatu yang sangat dekat, sangat nyata, sangat butuh perhatian kita,” tutur Chand. “Yuni” dibintangi oleh aktor yang beragam, mulai dari aktor papan atas hingga aktor debutan, termasuk Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan, Nazla Thoyib, dan sebagainya. Film ini ditulis oleh Kamila Andini bersama Prima Rusdi, serta diproduksi oleh Fourcolours Films dan Starvision bekerja sama dengan Akanga Film Asia (Singapura) dan Manny Films (Perancis). Film “Yuni” juga mendapat dukungan Program Pendukungan Film Indonesia untuk Distribusi Internasional Direktorat PMMB Kemendikbud Ristek RI, MPA APSA Academy Film Fund Australia, Purin Pictures Thailand, dan sebagainya. (mth)
Polisi Rekomendasikan TransJakarta Cek Kesehatan Sopir Seperti Pilot
Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya merekomendasikan kepada TransJakarta untuk melakukan cek kesehatan sopir yang akan bertugas selayaknya pilot yang hendak terbang. Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya terkait rentetan kecelakaan yang dialami oleh bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir. "Direkomendasi kita pihak TransJakarta harus sama kaya pilot, pilot ini kan pengemudi pesawat, dia tesnya betul-betul detail. Selain memastikan kondisi kesehatannya, memastikan kesehatan mentalnya, kalau memang kesehatan mentalnya tidak sehat, dia tidak boleh terbang," kata Argo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Lebih lanjut pihak kepolisian juga merekomendasikan pihak TransJakarta untuk melakukan manajemen kelelahan (fatique management) untuk memastikan pramudi yang hendak bertugas dalam kondisi prima. "TransJakarta sudah melakukan SOP, dia sudah bikin sif dan segala macam, tapi kita tidak tahu kondisi si pengemudi apakah waktu istirahat di rumah dia bener-benar-benar istirahat. Jadi, beban kerja itu selain di kantor itu, juga di rumah," kata Argo. Selain memastikan kondisi fisik pengemudi yang akan bertugas, pihak TransJakarta juga diminta memastikan kondisi kesehatan mental para pengemudinya. "Pihak TransJakarta juga harus memastikan kondisi kejiwaan, kondisi kesehatan fisik itu benar-benar harus maksimal," pungkasnya. Diketahui bus TransJakarta terlibat sejumlah kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Kecelakaan pertama terjadi pada Kamis (2/12). Saat itu bus TransJakarta dengan operator PT Steady Safe menabrak Pos Polisi di Lampu Merah PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan satu orang petugas patroli TransJakarta luka berat. Kemudian pada Jumat (3/12), bus dari operator PT Mayasari Bhakti menabrak pembatas jalan (separator) busway di depan Ratu Plaza, Senayan. Terakhir pada Senin (6/12) terjadi kecelakaan tunggal bus TransJakarta di Halte Puri Beta 2, Tangerang, Jawa Barat, pada Senin pagi, 6 Desember 2021 sekitar pukul 09.10 WIB. Kejadian itu berawal saat bus TransJakarta bernomor lambung TJ-402 selesai menurunkan pelanggan di Halte Puri Beta 2 dan sopir kemudian memarkir bus dan keluar bus untuk buang air kecil. Namun, pengemudi lupa menarik rem tangan hingga bus meluncur sejauh sekitar 10 meter dan menabrak tumpukan tanah serta tembok. (mth)
Bulgaria Dorong Perluasan Kerja Sama Perdagangan dengan Indonesia
Jakarta, FNN - Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Peter Andonov, menyoroti sejumlah sektor kerja sama perdagangan yang masih dapat dijajaki oleh Indonesia dan Bulgaria dan mengatakan pihaknya ingin memperluas kemitraan ekonomi dengan RI. Dalam wawancara khusus dengan ANTARA dari Jakarta, Senin, Dubes Andonov mengatakan bahwa pihaknya meyakini hubungan perdagangan antara kedua negara perlu diperluas. “Jika dilihat dari situasi perdagangan Indonesia dan Bulgaria saat ini, kegiatan perdagangan kebanyakan fokus pada bahan-bahan mentah atau produk pertanian seperti tembaga. Kami mengimpor tembaga dari Indonesia dan anda mengimpor gandum dari Bulgaria. Saya rasa ini waktunya untuk memperluas perdagangan bilateral kita,” paparnya. Dia pun menyoroti sejumlah sektor yang memiliki potensi untuk dijajaki dalam perdagangan kedua negara, termasuk di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital. “Bulgaria adalah gudang teknologi informasi di bagian tenggara Eropa. Jadi, saya pikir kita dapat memperkuat hubungan di bidang TI, ekonomi digital, dan juga kemitraan antara perusahaan-perusahaan start-up kedua negara,” jelasnya. Selain itu, dia juga menyebut negaranya sebagai salah satu produsen terbesar minyak bunga mawar, sehingga Bulgaria ingin masuk ke sektor kosmetik dan kecantikan, di mana produk-produknya banyak menggunakan minyak itu. Dia pun mengatakan bahwa produk-produk kosmetik tersebut akan disertifikasi halal guna menarik pasar di Indonesia. “Kita juga bisa mencoba untuk menambahkan berbagai komoditas dalam impor kami dari Indonesia, contohnya, sejak saya tiba di sini, saya menyadari betapa baiknya kualitas kopi Indonesia, dan saya ingin masyarakat Bulgaria dapat merasakan produk tersebut,” paparnya. Lebih lanjut, dia juga mendorong adanya peningkatan investasi yang dilakukan oleh kedua negara, dan menyebut adanya kesempatan untuk melakukan joint venture antara perusahaan Indonesia dan Bulgaria untuk memproduksi barang-barang ekspor dan impor yang cocok bagi pasar kedua negara tersebut. (mth)
TNI Tambah Alat Berat Bantu BNPB Sisir Korban Erupsi Gunung Semeru
Jakarta, FNN - TNI menambah alat-alat berat di lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyisir dan mengevakuasi korban. Tambahan alat-alat berat itu, yang saat ini tersedia di sejumlah lokasi terdampak erupsi, merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa minggu lalu (5/12). “Beberapa bantuan yang kembali dikirim oleh TNI untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru, yaitu personel dan alat berat dari Batalion Zeni Tempur/10 (Yonzipur) yang ditempatkan di SDN Sumber Wuluh dan Polsek Candipuro,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Prantara Santosa lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Di samping Yonzipur/10, prajurit dan alat-alat berat dari Yonzipur/5 juga ditempatkan di Desa Supit Urang. “Alat berat yang dimaksud antara lain, 4 unit backhoe loader, 2 unit self loader, 1 unit dozer, 2 unit bulldozer, 8 unit excavator, 8 unit dump truck, 1 unit crane, 1 unit transporter, 1 unit crane cargo, 2 unit trailer kavaleri, dan 1 unit trailer sipil,” sebut Prantara. TNI Angkatan Udara kembali menerjunkan puluhan prajurit pasukan khusus ke lokasi terdampak bencana, Senin. Puluhan prajurit itu terdiri atas Detasemen Matra 2/Naga Pasa dan Batalyon Komando 464/Nanggala Korps Pasukan Khas TNI AU. Pasukan khusus itu datang bersama para petugas kesehatan, petugas fasilitas dan instansi, sentra komunikasi, dan petugas dari Pengatur Lalu Lintas Udara dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, kata Dinas Penerangan TNI AU sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Pasukan itu tergabung dalam sebuah satuan tugas yang bertugas bersama pasukan TNI lainnya, Polri, dan lembaga lain, menyisir korban erupsi Gunung Semeru. Pasukan gabungan satgas bergerak dari lokasi yang terdampak parah oleh erupsi, yaitu di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Ada empat lokasi di Sumber Wuluh yang menjadi fokus penyisiran, yaitu di Jembatan Merah, Desa Curah Kobokan, Desa Perak, dan Desa Bundali. Tidak hanya membantu penyisiran, TNI AU juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. “Pertolongan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan umum dan pemberian obat kepada warga yang rentan,” terang Dinas Penerangan TNI AU. Gunung Semeru, yang tingginya mencapai 3.676 meter dari atas permukaan laut (mdpl), erupsi disertai oleh awan panas dan hujan abu vulkanik, Sabtu minggu lalu (4/12). Akibat erupsi, lebih dari 50 warga jadi korban luka bakar, belasan warga meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan puluhan instalasi listrik terganggu. (sws)
Polda Sulut: Informasi Penculikan Anak yang Viral di Medsos Hoaks
Manado, FNN - Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan informasi penculikan anak yang viral di media sosial (medsos) akhir-akhir ini tidak benar atau hoaks. “Info-info penculikan anak tersebut hoaks. Masyarakat jangan mudah percaya, karena sampai saat ini Polda Sulut dan jajaran belum menerima laporan resmi tentang adanya kasus penculikan anak,” kata Abast di Manado, Senin. Isu penculikan anak tersebut dikabarkan terjadi di beberapa wilayah seperti di Mapanget dan Malalayang, Kota Manado, serta di Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Di Malalayang, info beredar pada Jumat (3/12), dikabarkan terjadi penculikan terhadap seorang siswi Sekolah Dasar (SD) berumur 9 tahun, saat perjalanan pulang dari sekolah. "Faktanya, tidak terjadi penculikan," katanya. Ia mengatakan siswi tersebut hanya terlambat pulang ke rumah, namun pihak keluarga panik dan menyebarkan informasi penculikan karena terpengaruh isu sebelumnya. “Kemudian pihak keluarga sudah mengklarifikasi bahwa tidak terjadi penculikan, dan sudah meminta maaf,” katanya. Ia menambahkan begitu juga isu penculikan di Mapanget dan Kalawat, yang terjadi pada Kamis (2/12), dan Minggu (5/12). "Hal tersebut tidak benar," kata Abast. Abast mengatakan yang di Mapanget, ada seorang remaja pria yang didekati orang tak dikenal. Karena ketakutan, dia menjauh dan pria tak dikenal itu pun bergegas pergi. "Tidak ada penculikan,” katanya. Sedangkan di Kalawat Minahasa Utara, lanjut Abast, awalnya terjadi keributan di pangkalan ojek Desa Kolongan Tetempangan. Warga masyarakat mengira terjadi upaya penculikan. “Kedua orang yang diisukan melakukan penculikan itu, faktanya akan mengantar anggota keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan ke RSJ Ratumbuysang Manado untuk berobat. Namun di tengah perjalanan yang bersangkutan berontak hingga terjadi tarik-menarik. Jadi bukan upaya penculikan,” kata Abast. Terkait isu-isu tersebut, Abast mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya saat bermain di luar rumah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu, jangan mudah terpengaruh apalagi ikut menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas kebenaran dan sumbernya, karena bisa menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat,” kata Abast. Ia juga berpesan kepada masyarakat, jika melihat orang tak dikenal dengan gelagat mencurigakan dan bahkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, agar segera melapor ke pihak kepolisian. “Jangan bertindak sendiri. Segera lapor ke pihak kepolisian terdekat, supaya cepat diselidiki dan ditangani dengan baik, sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya. (sws)
Propam Polda Aceh Tahan Oknum Polisi Diduga Aniaya Tahanan
Banda Aceh, FNN - Polda Aceh melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) menahan oknum polisi diduga menganiaya seorang tahanan Polres Bener Meriah, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Senin, mengatakan oknum polisi tersebut bertugas di Polres Bener Meriah. Penahanan oknum polisi tersebut untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut. "Saat ini, Propam Polda Aceh telah menahan oknum Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ditindaklanjuti pencopotan jabatan tersebut agar bisa diperiksa secara intensif di Polda Aceh," kata Kombes Pol Winardy. Sebelumnya, tahanan Polres Bener Meriah berinisial S alias F meninggal dunia diduga dianiaya oknum polisi. Sebelum meninggal dunia, S alias F sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin di Banda Aceh. Menurut Kombes Pol Winardy, Polda Aceh serius menangani setiap pelanggaran, baik pidana maupun tidak, yang dilakukan oknum kepolisian. Mereka yang terbukti bersalah diberikan sanksi tegas sesuai aturan peraturan perundang-undangan berlaku. Kombes Pol Winardy mengatakan Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya didampingi sejumlah personel sudah bersilaturahmi ke rumah almarhum S alias F di Desa Alue Jamok, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan itu, kata Kombes Pol Winardy, Kapolres Bener Meriah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan oknum anggota Polres Bener Meriah yang diduga menganiaya S alias F. "Kapolres menjamin bahwa oknum tersebut diproses secara hukum. Kapolres juga menyatakan akan melakukan pengawasan melekat dan berjenjang, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang," kata Kombes Pol Winardy. (sws)
Peneliti sebut UU Cipta Kerja Lompati Fase Pertama Pembangunan
Jakarta, FNN - Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI) M Rosyid Jazuli mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melompati fase pertama pembangunan ekonomi berbasis produksi untuk menuju fase pembangunan berbasis investasi sehingga berkemungkinan mengalami kegagalan. “Ini tidak masuk akal. Di berbagai literatur, ditunjukkan bahwa tidak ada negara yang sukses melompati fase-fase itu,” kata M Rosyid Jazuli. Hal tersebut dikemukakannya saat menjadi panelis dalam diskusi publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “UU Cipta Kerja Pascaputusan Mahkamah Konstitusi: Revisi atau Dekonstruksi?” melalui zoom meeting, dipantau dari Jakarta, Senin. Berdasarkan pengamatannya sejauh ini, Rosyid menilai Indonesia belum dapat dikatakan baik dalam melalui fase awal pembangunan berbasis produksi. Menurut dia, faktor-faktor produksi di Indonesia, seperti sumber daya manusia, agraria, dan kelembagaan belum benar-benar siap dan dapat dinilai telah baik melalui fase awal pembangunan ekonomi. Meskipun belum sepenuhnya baik seperti itu, lanjut dia, UU Cipta Kerja justru menawarkan janji untuk melompati fase pembangunan berbasis produksi dan langsung menuju pada tahapan pembangunan berbasis investasi. Langkah itu, menurut Rosyid, sulit untuk berhasil menuju ke arah yang sukses. Kemudian, ia memberikan contoh keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Dia menyampaikan ketiga negara yang sukses membangun ekonominya itu memulai pembangunan mereka dari fase awal yang berbasis produksi, yaitu pemantapan manufaktur. Mereka menguatkan sistem pengoperasian peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam mengolah bahan baku untuk diproduksi menjadi barang bernilai jual terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka baru beralih pada fase pembangunan berbasis investasi. Berdasarkan pendalaman Rosyid terhadap UU Cipta Kerja dari sudut pandang pembangunan ekonomi itu, ia menyimpulkan implementasi peraturan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak sepenuhnya menjanjikan. “Ini asumsi saya pribadi. Tapi kalau bisa diimplementasikan, bahkan secara cepat, tentu kita apresiasi pemerintah,” ujar dia. (sws)
Polri Tanggapi Positif Tagar #1Hari1Oknum
Jakarta, FNN - Polri memberikan tanggapan positif atas kritikan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dengan munculnya tanda pagar (tagar) #1Hari1Oknum dan mencuat lagi tagar #PercumaLaporPolisi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, semua saran, masukan dan kritik dari seluruh masyarakat bagian dari evaluasi yang terus akan dilakukan Polri. "Yang jelas pemimpin dari Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri saat apel Kasatwil, untuk pimpinan Polri di wilayah tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah dan juga harus seimbang," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin. Dedi menjelaskan, seluruh pimpinan Polri di wilayah diminta tegas dan berimbang, bila ada anggota yang melanggar diberi hukuman, sedangkan bagi anggota yang berprestasi harus diberikan apresiasi. Artinya, kata Dedi, keseimbangan antara "punishment" (hukuman) dan "reward" (ganjaran) harus dilakukan mulai dari jajaran tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri. "Itu komitmen kami," kata Dedi menegaskan. Dedi kembali menekankan, saran dan masukan, serta kritikan dari seluruh masyarakat menjadi bahan evaluasi Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Polri, kata Dedi, menyadari keinginan masyarakat untuk menjadi organisasi yang lebih baik dan dicintai masyarakat, dapat melaksanakan tugas secara profesional. "Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginginkan Polri menjadi organisasi yang baik, yang dicintai masyarakat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional, sesuai dengan arah kebijakan Bapak Kapolri, transformasi menuju Polri yang Presisi," ujar Dedi. Tagar #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum kembali mencuat di masyarakat setelah kejadian Bripda Randy Bagus, tersangka kasus Novia Widyasari, yang bunuh diri dan ditemukan meninggal dunia di samping makam ayahnya, di Mojokerto, Jawa Timur. Terkait sanksi terhadap Bripda Randy Bagus, Polri akan menjatuhkan sanksi sidang etik dan akan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) setelah perkara pidananya disidangkan. Bripda Randy Bagus secara internal melakukan perbuatan melanggar hukum Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik serta dijerat Pasal 7 dan Pasal 11. Secara eksternal dijerat dengan Pasal 348 Jo. 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (sws)
Oknum Dosen Unsri Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pelecehan Seksual
Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) resmi menetapkan oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial AR sebagai tersangka atas perkara dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya DR (22). Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Siallagan di Palembang, Senin, mengatakan, AR yang merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi cukup bukti dari keterangan yang diberikan AR, setelah diperiksa secara intensif selama sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB di Markas Polda Sumsel. "Kami sudah cukup bukti pencabulan yang dilakukan AR. Maka, dengan ini oknum dosen berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka," kata dia. Menurut dia, di hadapan penyidik tersangka mengakui perbuatan cabulnya terhadap korban. Tersangka mencium, meraba korban, namun tidak sampai berhubungan badan. Sebagaimana pengakuan yang sampaikan oleh korban sebelumnya. Perbuatan cabul itu dilakukan tersangka AR dengan modus memberikan bimbingan skripsi terhadap korban yang kejadiannya berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Kampus Indralaya, Ogan Ilir, pada Sabtu (25/9). "Korban saat itu melakukan bimbingan skripsi dan meminta tanda tangan untuk skripsinya itu sebagai syarat kelulusannya. Berlangsung di laboratorium sejarah, di momen tersangka melakukan aksinya tadi," ujarnya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti milik korban. Atas perbuatan cabulnya itu tersangka disangkakan melanggar Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan Jo. Pasal 294 ayat (2) poin 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun. "Tersangka ditahan terhitung sejak Senin ini pukul 00.00 WIB hingga selama 20 hari ke depan di Mapolda Sumsel," katanya. (sws)
Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding Terhadap Vonis PN Tipikor Makassar
Makassar, FNN - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima putusan vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dan tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut. "Pak NA (Nurdin Abdullah) telah memutuskan tidak mengajukan banding terhadap putusan itu," ujar Penasihat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin. Saat ditanyakan alasan kliennya menolak mengajukan banding satu tingkat di atas PN Tipikor Makassar, Arman enggan merinci perihal dan alasan Nurdin batal melakukan banding. "Telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik oleh Pak NA, begitupun tim penasihat hukum dan pihak keluarga untuk tidak mengajukan banding," tutur Arman kembali menekankan. Sebelumnya, Nurdin Abdullah divonis bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti menerima suap dan gratifikasi Rp13 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin yang merupakan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pembacaan putusan terhadap Nurdin yang telah bersidang hampir enam bulan dibacakan Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino, di Pengadilan Negeri Makassar pada Senin, 29 November 2021. Selain vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara. Nurdin juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2,18 miliar lebih. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht atau berkekuatan tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang negara untuk mencukupkan biaya pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti, maka digantikan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Nurdin Abdullah selama tiga tahun, berlaku sejak Nurdin selesai menjalani masa pidana selama lima tahun penjara. (sws)
Polda Aceh Gagalkan Peredaran 133 Kilogram Sabu-Sabu
Banda Aceh, FNN - Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, Polres Aceh Timur, bersama Bea Cukai menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 133 kilogram. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar di Banda Aceh, Senin mengatakan peredaran narkoba tersebut merupakan jaringan internasional. Narkoba tersebut hendak diedarkan ke sejumlah provinsi di Indonesia. "Dalam pengungkapan peredaran sabu-sabu tersebut, polisi menangkap seorang terduga pelaku. Terduga pelaku merupakan jaringan narkoba Indonesia-Malaysia," kata Irjen Pol Ahmad Haydar. Kapolda mengatakan pengungkapan peredaran narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi tersebut, petugas menyelidikinya dan menemukan satu unit mobil parkir di rumah lelaki berinisial B di Gampong Lhol Dalam, Kabupaten Aceh Timur. "Petugas kemudian menangkap B dan menggeledah mobil tersebut serta menemukan tiga karung goni tepung berisikan 60 bungkusan. Bungkusan berisi sabu-sabu dengan berat mencapai 60 kilogram," ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap B, petugas menemukan lagi empat karung goni berisi 73 bungkus sabu-sabu dengan berat 73 kilogram. Barang terlarang tersebut dimasukkan dalam bungkusan teh China merek Guanyinwang. Kepada petugas, pelaku B mengaku 133 kilogram sabu-sabu tersebut bukan miliknya. Dirinya disuruh menyimpan barang terlarang tersebut oleh seseorang berinisial C. Kini, C sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain C, polisi juga memasukan terduga pelaku lainnya berinisial F dalam DPO. Adapun barang bukti yang diamankan, selain 133 kilogram sabu-sabu, petugas juga mengamankan satu unit mobil, tutur Kapolda. Kapolda Aceh mengatakan terduga pelaku dijerat dengan Lasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat pidana penjara lima tahun, paling lama 20 tahun, dan terberat pidana mati. "Dengan pengungkapan peredaran 133 kilogram sabu-sabu tersebut, maka bisa menyelamatkan 666 ribu lebih jiwa anak bangsa. Di pasaran, harga 133 kilogram sabu-sabu tersebut mencapai Rp150 miliar," ujar Irjen Pol Ahmad Haydar. (sws)
Polri Jalin Kerja Sama Internasional Dengan Tiga Negara
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama internasional dengan tiga negara, Selandia Baru, Serbia dan Brunai Darussalam dalam rangka memperkokoh keberadaan Korps Bhayangkara di kancah global. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, dua dari tiga kerja sama yang hari ini, Senin, dilakukan penandatanganan merupakan perpanjangan, sedangkan satu kerja sama baru dengan Serbia. "Kerja sama pertama dengan Selandia Baru, ada beberapa pointer yang ditingkatkan pada tahun 2021 dan untuk ke depannya," kata Dedi di Mabes Polri, Senin. Dedi menjelaskan, beberapa kerja sama yang ditingkatkan antara lain meliputi pemberantasan transnasional crime seperti terorisme, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata api, perdagangan orang dan perlindungan manusia , pencucian uang , kejahatan keuangan dan ekonomi, kejahatan siber dan kejahatan transnasional lainnya. "Selain itu juga kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas 'building' antara kepolisian Selandia Baru dan Polri, serta meningkat kompetensi anggota kepolisian kedua negara," tutur Dedi. Lebih lanjut Sekretaris National Central Bureau (NCB) Divisi Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra menjelaskan, penandatanganan perpanjangan "arragement" dengan Selandia Baru hari ini memperkuat "arragement" yang sudah ada sebelumnya. Kerja sama sebelumnya, kata Amur, Polri mengirimkan sejumlah perwira ke Selandia Baru dalam rangka kegiatan "double degree" S2 dan S3. Kemudian, kerja sama dalam kegiatan penanggulangan transnasional crime, bantuan nasional kepolisian. "Sewaktu kejadian teroris di Selandia Baru, Polri pun memberikan bantuan saran-saran dan informasi terhadap kejadian tersebut, sehingga bisa diketahui jaringan para pelaku teroris dengan data yang dimiliki Polri," kata Amur. Terkait kerja sama baru dengan Serbia, Amur menjelaskan, penandatanganan kerja sama dilakukan secara virtual antara Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Serbia yang membidangi kepolisian. "Penandatanganan dilakukan juga secara virtual hari ini ditandatangani oleh Kapolri kemudian berkas administrasi penandatangan itu akan dikirim ke Serbia untuk ditandatangani oleh pihak Serbia," ujar Amur. Selanjutnya, penandatangan perpanjangan kerja sama dengan Brunai Darussalam yang secara otomatis berlangsung lima tahun dan juga sudah diperpanjang secara nota diplomatik kepada Polri. "Jadi ada tiga kerja sama internasional yang dijajaki Polri akhir tahun ini. Diharapkan akan lebih memperkuat kerja sama Polri dengan dunia internasional dengan kepolisian internasional dan dapat lebih memperkokoh keberadaan Indonesia di kancah pergaulan internasional," tutur Amur. (sws)
Polda Maluku Sudah Pecat 33 Polisi Selama 2021
Ambon, FNN - Polda Maluku selama tahun 2021 sudah memecat 33 orang anggotanya karena terbukti melakukan pelanggaran, diantaranya disersi dan terlibat narkoba. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat, di Ambon, Senin, mengatakan jumlah polisi yang diberhentikan secara tidak hormat di jajaran Polda Maluku cenderung meningkat pada tahun ini. "Kami sudah pecat 33 anggota polisi, ini kasus yang tertinggi bilang dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 28 orang," kata Roem. Ia mengatakan pada hari Senin ini ada empat orang polisi yang dipecat karena pelanggaran disersi dan narkotika. "Kita kembali melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada 4 anggota polisi yang bertugas di Polda Maluku," katanya. Ia menjelaskan pemberhentian empat polisi tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolda Maluku Nomor 339/11/2021 tentang pemberhentian anggota Polri. Keempat anggota polisi tersebut, yakni Brigadir RT terlibat kasus disersi, begitu juga Briptu MAT. Sedangkan dua lainnya, yakni Bripka IA dan Aipda SAM terlibat pidana Narkotika. Roem menerangkan pemecatan yang dilakukan ini bukan sebuah penghargaan melainkan sebuah penyesalan. Namun, hal tersebut harus tetap dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota polisi lainnya yang bekerja dengan baik. "Untuk anggota polisi yang bekerja dengan baik kita tetap berikan penghargaan," demikian Roem. (sws)
Gerindra Jateng Laporkan Anggota DPRD Blora ke Polisi
Semarang, FNN - DPD Partai Gerindra Jawa Tengah melaporkan Anggota DPRD Kabupaten Blora Setiyadji Setyawidjaja ke Polda Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin, mengatakan Setiyadji merupakan mantan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Blora yang sebenarnya sudah diberhentikan dari keanggotaan partai maupun sebagai legislator Menurut dia, dasar pelaporan tersebut bermula dari pemanggilan Setiyadji ke mahkamah kehormatan partai berkaitan dengan dugaan pelanggaran indispliner yang bersangkutan. "Saat dipanggil pada 25 Juni 2021, yang bersangkutan ternyata tidak bisa hadir dengan alasan harus menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19," katanya. Setelah ditelusuri, kata dia, ternyata pada periode antara 14 hingga 23 Juni 2021 yang bersangkutan mengikuti kunjungan kerja ke dua daerah di Jawa Timur. Hasil tes PCR terhadap Setiyadji pada 18 Juni 2021 di salah satu rumah sakit, lanjut dia, menyatakan jika yang bersangkutan positif COVID-19. "Sebagai pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak membahayakan orang lain," katanya. Menurut dia, pelaporan ke polisi ini merupakan bentuk dukungan Gerindra kepada pemerintah dalam upaya penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi. Adapun Setiyadji Setyawidjaja sendiri saat ini sedang menggugat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena dipecat dari posisi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora. Terpisah, Kabis Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Iqbal Alqudusy membenarkan SPKT telah menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu. "Prinsipnya, Polri siap melayani dan menerima pengaduan dari masyarakat," katanya. (sws)
KPK Tidak Ajukan Banding Atas Vonis Nurdin Abdullah
Jakarta, FNN - KPK menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah penjara 5 tahun ditambah denda Rp500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. "Setelah kami pelajari seluruh pertimbangan majelis hakim ternyata, analisa hukum tim Jaksa KPK dalam surat tuntutannya telah diambil alih oleh majelis hakim sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin. Dalam sidang 29 November 2021, majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar memvonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan Rp8,087 miliar. Sedangkan eks Kasi Bina Marga Dinas PUTR Edy Rahmat telah divonis 4 tahun penjara ditambah denga Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara penerima suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah. "Informasi yang kami terima, kedua terdakwa dimaksud telah menerima putusan tersebut," tambah Ali. Artinya, perkara atas nama Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap. "Berikutnya KPK akan melaksanakan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud sementara perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut," ungkap Ali. Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura subsider 3 tahun penjara. Majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak Nurdin Abdullah untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. Dalam perkara ini, Nurdin Abdullah dinilai terbukti melakukan dua dakwaan. Dalam dakwaan pertama, Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba senilai Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura. Dalam dakwaan kedua, Nurdin Abdullah dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. (sws)
Pengungkapan Kasus Narkoba di Sumsel Meningkat Pada Akhir 2021
Palembang, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama jajaran selama pekan pertama Desember 2021 ini mengungkap 46 kasus serta mengamankan 65 tersangka pemakai dan pengedar narkoba. Pengungkapan kasus narkoba pada akhir tahun ini meningkat dibandingkan dua bulan sebelumnya, kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi di Palembang, Senin. Dia menjelaskan berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba pada pekan terakhir Oktober 2021 tercatat 35 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan 42 tersangka, sedangkan pada pekan terakhir November 2021 diungkap 45 kasus. Dari pengungkapan kasus pada Desember 2021 ini, diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 5,5 kilogram dan pil ekstasi 282 butir. Pengungkapan kasus dan pencegahan beredarnya narkoba tersebut bisa menyelamatkan ribuan anak bangsa dari jeratan barang terlarang itu, katanya Menurut dia, melihat terjadinya peningkatan kasus narkoba, jajaran Polda Sumsel berupaya lebih gencar lagi melakukan operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penegakan hukum secara maksimal. "Siapa pun yang terbukti menyimpan, memiliki, dan mengedarkan narkoba akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Kombes Pol.Supriadi. (sws)
Penyidik Kirim Berkas Tersangka Penggelapan Anggaran STKIP ke Jaksa
Mataram, FNN - Penyidik Direktorat Resere Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengirim berkas penyidikan milik lima tersangka kasus dugaan penggelapan anggaran pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima ke jaksa peneliti. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, Senin, menjelaskan penyidik mengirim berkas penyidikannya ke jaksa dengan kelengkapan petunjuk sebelumnya. "Berkas dikirim kembali dengan kelengkapan petunjuk jaksa," kata Hari. Untuk lengkapnya, Hari enggan sampaikan, namun dipastikan bahwa petunjuk tersebut masih berkaitan dengan syarat materiil dan formil perkara. "Pada intinya petunjuk itu tidak terlalu sulit," ujarnya. Dalam pemenuhan petunjuk, para tersangka juga diperiksa. Agenda tersebut dijelaskan Hari, untuk penambahan dalam kelengkapan berkas. "Semua tersangka kami periksa lagi, jadi tambahan," ucap dia. Lima tersangka dalam kasus ini berinisial HA, Ketua STKIP Bima periode 2016-2020; MF, Ketua Yayasan IKIP Bima periode 2019-2020; HM, kepala bagian administrasi umum periode 2016-2019; AA, kepala bagian administrasi umun periode 2019-2020; dan AZ, wakil ketua I bidang akademik periode 2016-2019. Kasusnya ditangani penyidik berdasarkan adanya laporan polisi nomor LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, tertanggal 20 November 2020. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan anggaran STKIP Bima periode 2016-2020. Kelimanya terindikasi menggelapkan anggaran perguruan tinggi swasta itu dengan mengajukan permohonan rencana program yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan. Mereka diduga kuat menggunakan anggaran itu untuk keperluan pribadi. Dari hasil audit internal STKIP Bima, ada ditemukan kerugian yang nilainya mencapai Rp12,8 miliar. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan berkas laporan pertanggungjawaban program tersebut. Temuan berbeda dari hasil penghitungan penyidik dengan nilai kerugian mencapai Rp19,3 miliar lebih. Dalam kasus ini pun status penahanan kelimanya telah ditangguhkan. Meskipun tidak lagi menjalani penahanan di Rutan Polda NTB, namun Hari Brata memastikan para tersangka tetap bersikap kooperatif. Sebagai tersangka, penyidik menerapkan sangkaan pidana Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (sws)
Jaksa Tak Masukkan Permohonan "Justice Collaborator" Stepanus Robin
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak mencantumkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) dalam surat tuntutan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. "JC tersebut putusannya belum final dari kami karena sedang dalam proses pertimbangan," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Sebelumnya dalam sidang 22 November 2021, terdakwa Stepanus Robin mengajukan permohonan JC kepada pimpinan KPK karena menyebut sudah membuka peran pihak lain dalam perkara tersebut, yaitu seorang advokat bernama Arief Aceh. "Bukan kami harus menyebutkan bahwa di dalam surat tuntutan yang bersangkutan JC atau tidak tapi, kalau yang bersangkutan pada waktu pembacaan tuntutan itu KPK sudah menerbitkan surat ketetapan, surat keputusan yang bersangkutan selaku JC kami dapat saja langsung menyatakan seperti itu," tambah Lie. Menurut Lie, Robin juga baru bersidang untuk dirinya sendiri, padahal ada sejumlah perkara yang terkait dengan dirinya. "Kan sampai saat ini JC memang sering kali diberikan ketika yang bersangkutan masih dalam proses persidangan tapi kan ada surat keterangan kerja sama yang dapat disahkan kemudian jadi, tahapan itu berlaku dari tahapan penyidikan, penuntutan, lalu hakim boleh memberikan, masih ada proses yang bisa digunakan," ungkap jaksa Lie. Terkait tidak disebutkannya permohonan JC dalam pertimbangan surat tuntutan, Robin menyebut ia masih ingin membuka peran Arief Aceh. "Sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa saya sangat ingin membuka peran pengacara Arief Aceh itu, karena yang bersangkutan memang bermain di KPK, bisa tanya pengacara-pengacara senior lah, yang bersangkutan sudah mulai bermain, kapan mulai bermain? ya pada saat Bu Lili masuk di KPK," kata Robin seusai menjalani sidang pembacaan tuntutan. Robin pun mengklaim sudah membuka peran pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar di persidangan. "(Peran Lili) sudah saya jelaskan ke penyidik ke persidangan juga sudah, ya bukti-buktinya ada sudah dikumpulkan tim pengacara saya," tambah Robin. Robin juga mengaku keberatan karena JPU KPK tidak menghadirkan Arief Aceh sebagai saksi di persidangan. "Yang menjadi keberatan saya adalah yang namanya Arief Aceh itu diperiksa saja tidak pernah, kalau Bu Lili itu cuma diperiksa di dewan pengawa, hukumannya apa? cuma potong gaji potong gaji, gaji pokok yang dipotong, cuma Rp1,8 juta, berapa dia terima penghasilan? Puluhan juta," tambah Robin. Dalam perraka ini Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000 subsidder 2 tahun penjara. Sedangkan rekannya, advokat Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS. Dalam perkara ini, Robin dan Maskur didakwa terbukti menerima suap senilai Rp11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur menerima suap dari M Syahrial sejumlah Rp1,695 miliar, Azis Syamsudin dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp525 juta dan Rita Widyasari sejumlah RpRp5.197.800.000. M. Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT. Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dituntut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. (sws)
Prof Arif Satria Terpilih Sebagai Ketum ICMI Periode 2021-2026
Bogor, FNN - Prof Arif Satria resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026 dalam Muktamar ICMI yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2021. "Saya berterima kasih atas dukungan para peserta Muktamar. Insya Allah amanah yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Prof Arif dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Bogor, Senin. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University itu menyebutkan bahwa ICMI akan bertransformasi menjadi organisasi yang lebih responsif terhadap perubahan, serta akan memberikan warna dan pengaruh yang kuat bagi Islam di Indonesia. Prof Arif mengaku akan melaksanakan empat agenda transformasi yang terangkum dalam visinya. Pertama, menjadikan ICMI sumber inspirasi bangsa, mengingat organisasi tersebut berisi para cendekiawan yang memiliki nilai lebih dalam memahami arus perubahan dan menawarkan agenda-agenda solusinya. "Inspirasi adalah proses menggerakkan pikiran dan tindakan orang lain. Oleh karena itu ICMI harus menginspirasi dengan platform besar bagaimana mengkonstruksi peradaban baru yang dipicu tiga disrupsi di atas," tuturnya. Menurutnya, platform besar ICMI di era disrupsi ini harus memuat kerangka ideologis dan teknokratis tentang solusi masa depan. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah, dunia usaha, ormas Islam, dan masyarakat luas agar makin optimistik dalam merespon perubahan. "Disinilah peran universalitas ICMI menguat, sehingga kehadiran ICMI sangat dinanti oleh publik karena membawa manfaat universal. Yakni, manfaat yang muncul dari peran ICMI sebagai salah satu poros utama perubahan," kata Prof Arif. Agenda kedua, yaitu menjadikan ICMI sebagai rumah besar umat Islam, karena ICMI tidak meninggalkan perannya dalam membangun kebersamaan umat Islam untuk proses transformasi yang ia maksud. "ICMI beranggotakan para cendekiawan yang berafiliasi pada ormas besar Islam. Dengan demikian ICMI bisa menjadi hub yang berfungsi memperkuat konektivitas antar ormas Islam agar lebih sinergis dan kolaboratif," terangnya. Ia mengatakan bahwa ICMI harus bergandengan dengan ormas-ormas Islam untuk merespon tantangan perubahan, sehingga umat Islam di Indonesia benar-benar menjadi bagian penting dari masa depan bangsa. Dengan demikian menurutnya keseimbangan semangat keislaman dan keindonesiaan ICMI benar-benar terlihat nyata. Agenda ketiga, menurutnya ICMI harus terus mengawal proses transisi demokrasi. Ia menganggap demokrasi di Indonesia saat ini masih berciri demokrasi prosedural, sehingga bukan substansial. "Namun proses ke arah demokratis substansial harus terus berlanjut hingga mencapai titik kematangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ICMI harus menjalankan peran politik moral, bukan politik praktis," papar Prof Arif. Kemudian, dirinya ingin ICMI menjadi bagian dari solusi, serta bukan bagian dari masalah dan konflik. Sehingga, sebagai salah satu komponen masyarakat sipil, ICMI dapat berperan secara etik mengawal terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat secara politik, adil secara sosial, dan makmur secara ekonomi. Agenda keempat, ia ingin menjadikan ICMI memiliki kepeloporan dalam agenda aksi. Pasalnya lahirnya Bank Muamalat tidak terlepas dari peran ICMI di masa lalu. "Ini bukti agenda aksi yang sukses. Dengan berkembangnya situasi seiring tiga disrupsi besar maka bangsa ini perlu terobosan-terobosan baru dalam bentuk agenda aksi baik dalam inovasi teknologi, ekonomi, pangan 4.0, lingkungan, pendidikan, maupun inovasi sosial," ujarnya. (sws)
Kasad Harapkan Kerja Sama Indonesia-Malaysia di Perbatasan Diperluas
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengharapkan Indonesia dan Malaysia dapat memperluas kerja sama di perbatasan kedua negara. Kasad menyampaikan hal itu saat dia menerima kunjungan kehormatan dari Kasad Malaysia Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose Bin Mohd di Jakarta, Senin. Kedatangan Kasad Malaysia ke Mabes TNI AD, Jakarta, merupakan kunjungan pertama dia setelah Jenderal Dudung resmi dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD pada bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Jenderal Dudung berharap TNI AD dan Angkatan Darat Malaysia dapat memperluas kerja sama yang bukan hanya latihan gabungan. Kegiatan lain, seperti kegiatan sosial di wilayah perbatasan kedua negara, penanggulangan bencana, dan lainnya. Melalui berbagai kegiatan sosial diharapkan baik TNI AD maupun Tentara Malaysia betul-betul semakin dicintai oleh masyarakat di dua negara tersebut, kata Dudung saat menyampaikan isi pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran tertulis Dinas Penerangan TNI AD. Dudung, dalam sambutannya, menyampaikan militer Indonesia dan Malaysia telah membina hubungan yang erat, karena dua negara itu berada dalam satu kawasan. Tidak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga berbagi wilayah perbatasan darat di Pulau Kalimantan dan perbatasan laut di sepanjang Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi. Dalam siaran tertulis yang sama, Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dan penuh rasa persaudaraan dari Jenderal Dudung. Ia berharap kerja sama antara dua negara, utamanya pada bidang militer, dapat terus menguat ke depannya. “Hubungan bilateral antara TNI AD dengan Tentara Malaysia sudah terjalin dengan baik sejak 1958, yang mana sampai saat ini kerja sama tersebut telah memainkan peranan amat penting dalam pembentukan rangkaian keselamatan bagi kedua negara,” kata Kasad Malaysia. Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose dalam kunjungannya ke Indonesia juga dijadwalkan menemui Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. (sws)
MPR Ingatkan Lima Peran Penting Mahasiswa Dalam Bernegara
Jakarta, FNN - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, mengingatkan pentingnya lima peran mahasiswa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mahasiswa kerap terpanggil hati nuraninya untuk peduli pada masalah-masalah yang ada,” ujar dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Mengutip pendapat Leila Mona yang termuat dalam jurnal Mengembangkan Tanggung Jawab Sosial Pribadi (Personal Social Responsibility/PSR) dalam Membangun Karakter Mahasiswa, dia menyebut lima peran penting mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pertama adalah mahasiswa sebagai iron stock, yakni mahasiswa dituntut memiliki kepribadian yang baik dan menjadi manusia yang tangguh dengan akhlak mulia untuk menggantikan generasi sebelumnya. Akhlak artinya memiliki kelakuan yang mulia dan mengutamakan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Selanjutnya adalah peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Peran ini menuntut mahasiswa agar bisa mewujudkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih sejahtera. Agen perubahan pada pernyataan itu memiliki makna bahwa pemuda Indonesia harus membawa perubahan ke arah yang lebih positif atau baik. “Ketiga, mahasiswa sebagai pengawal nilai-nilai. Di sini mahasiswa diajarkan untuk bisa berpikir secara ilmiah dan mencari kebenaran atau fakta,” ucapnya. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai penjaga nilai di masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan pendapat jika ada penerapan nilai yang tidak sesuai. Nilai di masyarakat tersebut di antaranya kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, integritas, gotong-royong, rasa empati dan nilai lainnya. Peran keempat adalah mahasiswa sebagai penegak moral. Peran di sini membuat mahasiswa menjadi acuan dasar untuk berperilaku. Mahasiswa diharapkan bisa mencerminkan nilai karakter yang baik sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Nilai karakter ini bisa ditunjukkan lewat moral yang beradab atau perilakunya yang sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa. “Kelima, mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa diharap bisa menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah lewat penyampaian aspirasi, kemampuan mengkritik kebijakan pemerintah atau hal lainnya,” ujar dia. Dalam hal ini, mahasiswa juga berupaya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Ketika melihat adanya ketidakberesan dalam masyarakat, mahasiswa harus mampu menyampaikan kritik atau saran kepada pihak yang berwenang. Lima peran itu, menurut Muliawan, perlu ditambah dengan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nilai-nilai yang dihidupkan di kampus itu adalah, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. “Nilai-nilai di atas membuat mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan kemajuan bangsa,” ujarnya. (sws)
Kemendagri Ingatkan Pemda Optimalkan Belanja Daerah di Sisa Waktu 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah di waktu yang tersisa pada 2021 ini. "Diharapkan akan ada peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja akhir Desember 2021," kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Jakarta, Senin. Agus menjelaskan realisasi belanja daerah pada 2019 rata-rata nasionalnya ketika sebesar 90,29 persen atau belanja daerah itu sebesar Rp1.170,79 triliun. Kemudian, rata-rata untuk 2020 berjumlah 82,69 persen atau senilai Rp1.021,26 triliun. Sementara, rata-rata realisasi belanja daerah pada 2021 sampai 2 Desember yakni 67,19 persen atau senilai Rp853,67 triliun. "Angka tersebut masih di bawah total belanja rata-rata tahun anggaran 2020 per 30 Desember, karena angka itu adalah data per 2 Desember 2021. Selisih tersebut disebabkan karena perhitungan realisasi 2021 datanya per 2 Desember, sementara 2020 datanya 30 Desember 2020," tuturnya. Agus Fatoni juga menjelaskan daerah dengan realisasi belanja yang berada di atas rata-rata nasional hingga 2 Desember yakni, untuk provinsi yang realisasinya di atas rata-rata provinsi yakni Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan. Kemudian Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku. Untuk kabupaten dengan realisasi belanja dicatat di atas rata-rata belanja kabupaten yakni, Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau. Berikutnya, Kabupaten Kulonprogo, Pati, Kubu Raya, Jombang, Boyolali, Sleman, Kudus, Mimika, Blitar, Tanah Laut, Madiun. Kota dengan belanja daerah di atas rata-rata belanja kota yakni Kota Metro, Ternate, Lhokseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram. Kemudian, Kota Payakumbuh, Batam, Kotamobagu, Palangkaraya, Denpasar, Pangkal Pinang, Semarang, Langsa, Pandang Panjang, Jayapura, Banjar Baru. (sws)
MPR: Melawan Berita Bohong Merupakan Bentuk Nasionalisme
Jakarta, FNN - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, mengatakan, melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan hoaks merupakan bentuk nasionalisme. “Saat ini, di media sosial, banyak berita bohong atau hoaks meski berita yang sesuai dengan fakta juga melimpah,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Berita bohong yang beredar di sosial media, kata dia, dapat menimbulkan benih-benih permusuhan dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan hoaks merupakan bentuk nasionalisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada masa kini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa, bentuk nasionalisme lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat masa kini adalah saling menolong orang, peduli sesama, dan melakukan gotong-royong. “Membantu orang lain saat pandemi Covid-19 juga merupakan bentuk nasionalisme,” kata dia. Menurut alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu, nasionalisme sifatnya tidak monoton. Nasionalisme bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti revolusi industri yang terjadi pada tahun 1760-1850 berpengaruh besar terhadap perkembangan paham ini. Revolusi industri menyebabkan terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai bidang dengan dampak besar pada perubahan tatanan dunia. Perubahan ini berawal dari Inggris hingga menyebar ke seluruh benua dan negara lainnya. “Membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi,” katanya. Ia berpandangan, yang paling penting dalam paham nasionalisme adalah bagaimana nilai-nilai yang ada tidak hanya diucapkan, namun juga diimplementasikan. Nasionalisme yang diinginkan, tutur ia melanjutkan, adalah nasionalisme yang berdasarkan pada nilai-nilai yang disepakati oleh para pendiri bangsa, serta termuat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Bukan nasionalisme sempit,” katanya. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur karena memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (sws)
Hillary Brigitta Tarik Surat Permohonan Ajudan Pribadi ke TNI AD
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut menarik surat permohonan ajudan pribadi dari TNI Angkatan Darat sekaligus meminta maaf atas permintaan tersebut. Penarikan surat permohonan itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Tatang Subarna di Jakarta, Senin. “Saudari Hillary Brigitta Lasut sudah menarik dan membatalkan surat permohonannya melalui Surat Nomor: 125/S.E/DPR-RI/HBL/XII/2021 pada 3 Desember 2021,” kata Tatang Subarna sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Dalam surat penarikan itu, Hillary juga meminta maaf kepada TNI AD . “(Hillary) meminta maaf kepada pihak TNI AD atas ketidaknyamanan ini,” kata Brigjen Tatang. Hillary, salah satu anggota DPR termuda, pada bulan ini membenarkan permintaan ajudan pribadi dari TNI AD ke Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia beralasan ajudan pribadi itu dibutuhkan untuk menjaga dirinya dari potensi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi selama dia bekerja dan melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Permohonan Hillary kemudian viral di media sosial dan menuai respon beragam dari para penggunanya. Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung minggu lalu menyampaikan ke publik ia menolak permohonan itu. Tidak hanya itu, Pimpinan Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada minggu lalu juga mengatakan permohonan itu tidak melalui tahapan koordinasi dengan para pihak, termasuk di antaranya Komisi I DPR RI. Namun, Hillary kemudian menarik permohonan itu lewat surat yang ditujukan ke Dudung. “Berkaitan dengan surat permohonan kami sebelumnya dengan Nomor Surat 121/S.E/DPR-RI/HBL/XI-2021 perihal permohonan penugasan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi. Bersama dengan surat ini kami menarik kembali surat tersebut dan sekaligus menyatakan pembatalan atas permohonan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi,” kata Hillary dalam suratnya yang dilampirkan oleh Dinas Penerangan TNI AD. (sws)
Banser Siap Amankan Konbes NU
Jakarta, FNN - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menyatakan siap mengamankan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Jakarta, Selasa (7/12). "Tanpa diminta pun, Banser akan otomatis terjun menjaga kiai-kiai dan peserta lainnya agar gelaran konbes bisa berjalan aman dan menghasilkan kesepakatan yang bisa bermanfaat banyak, khususnya bagi warga nahdliyin," kata Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser Hasan Basri Sagala di Jakarta, Senin. Hasan mengatakan personel Banser yang diterjunkan untuk pengamanan konbes dari wilayah DKI Jakarta. Jika memang membutuhkan penambahan personel, ribuan anggota Banser di wilayah Bodetabek juga siap untuk dikerahkan. Selain itu, kata Hasan Basri, untuk melakukan pengamanan ini, Banser juga akan berkoordinasi dengan aparat Polri dan TNI. Hasan Basri berharap meski ada perbedaan pendapat di internal NU, konbes besok tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa Banser akan menindak tegas jika ada pihak yang sengaja ingin mengacaukan jalannya konbes. "Konbes ini bagian dari amanat organisasi dan disepakati mayoritas PWNU se-Indonesia. Untuk itu, marilah bersama-sama menghormati dan menyukseskan," ucapnya berharap. Sebelumnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar mengatakan Konbes NU untuk memastikan jadwal pelaksanaan muktamar akan digelar pada 7 Desember 2021. Menurut dia, Konbes NU digelar sebagai respons atas permintaan mayoritas Pengurus Wilayah NU (PWNU) yang meminta dilaksanakan konbes untuk memastikan jadwal pelaksanaan muktamar. Sedianya Muktamar Ke-34 NU digelar pada 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Namun, sehubungan dengan rencana pemerintah memberlakukan PPKM level 3 pada akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022 maka waktu pelaksanaan muktamar dijadwal ulang. (sws)
Panja Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rapat Panitia Kerja (Panja) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 pada Senin menyepakati 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Prolegnas 2022. "Panja menyepakati sebanyak 40 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Setelah ini akan dibawa dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD RI pada Senin malam," kata Willy di Jakarta, Senin. Dia mengatakan dalam Prolegnas Prioritas 2022 banyak RUU yang merupakan luncuran atau "carry over" dari Prolegnas Prioritas 2021. Karena itu, menurut dia, Prolegnas Prioritas 2022 tidak banyak perubahan dibandingkan Prolegnas 2021 sementara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meletakkan RUU Kumulatif Terbuka wajib dibahas. "Dalam Rapat Panja tadi yang diusulkan fraksi, pemerintah dan DPD RI ditampung dalam 'long list'. Hanya ada enam RUU baru dalam Prolegnas 2022," ujarnya. Willy mengatakan, keputusan Panja tersebut akan dibawa dalam Raker Baleg bersama pemerintah dan DPD RI pada Senin malam untuk pengambilan keputusan Tingkat I. Rapat Panja tersebut juga menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 sebanyak 254 RUU. Selain itu memasukkan satu RUU ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022. 1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. 10. RUU tentang Praktik Psikologi 11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. 16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat 18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 20. RUU tentang Bahan Kimia 21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI 22. RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara 23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi 28. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 31. RUU tentang Hukum Acara Perdata 32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 33. RUU tentang Ibu Kota Negara 34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen) 35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah) 36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular) 37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) 39. RUU tentang Daerah Kepulauan 40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (sws)
Ketua MPR: Penggunaan NIK untuk Akun Media Sosial Perlu Dikaji
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam terkait penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial. “Media sosial saat ini bukan lagi sekadar hiburan. Melainkan telah menjadi identitas yang harus diketahui dengan pasti siapa pemiliknya,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Ia memperingatkan, jangan sampai seseorang bisa membuat ratusan, bahkan ribuan akun secara bebas yang tidak diketahui secara pasti siapa pemilik dan identitasnya. Kemampuan tersebut dapat mempermudah seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan tindakan intoleransi, penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme, hingga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlunya penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial, sebagaimana penggunaan NIK yang telah diterapkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran sim card telepon yang cukup berhasil menekan penyalahgunaan kartu prabayar. "Penggunaan NIK KTP sebagai syarat registrasi pembuatan media sosial merupakan salah satu alternatif yang harus dikaji mendalam,” ucap dia. Bamsoet menambahkan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menjadi leading sector. Bersama platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya, pemerintah harus duduk bersama dan membahas penggunaan NIK lebih jauh, termasuk membahas detail jaminan perlindungan data pribadi NIK KTP agar tidak tersebar luas atau bahkan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Litbang Kompas dalam survei yang dilakukan pada 17-19 Mei 2021 melalui telepon terhadap responden usia 17-34 tahun melaporkan, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter dan lainnya menjadi sarana yang paling besar dalam melancarkan intoleransi, yakni sebesar 51,9 persen, lalu disusul lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, dan kantor sebanyak 20,7 persen, serta media arus utama seperti TV, koran, majalah, dan lainnya sebanyak 15,7 persen. "Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020 melaporkan, potensi Gen-Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen. Sementara generasi milenial (berumur 20-39 tahun) mencapai 12,4 persen. Gen-Z dan milenial menjadi sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif mengakses internet dan pengguna aktif berbagai platform media sosial," tutur Bamsoet menjelaskan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Indonesia tidak boleh hancur hanya karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab dan bersumber dari akun anonim maupun buzzer yang tidak bisa dipastikan siapa identitas penyebar beritanya. "Oleh karenanya, agar tidak menjadi senjata liar, setiap pengguna media sosial harus dipastikan memiliki identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Bamsoet. (sws)
Jawa Tengah Kirim Bantuan Logistik Sukarelawan Penanganan Letusan Semeru
Semarang, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirim bantuan logistik senilai Rp 934 juta dan puluhan sukarelawan untuk membantu penanganan dampak dari letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pengiriman bantuan logistik dan sukarelawan dari berbagai unsur, seperti BPBD, PMI, SAR, Tagana, pramuka, LPBINU, serta tim kesehatan itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Jateng di Semarang, Senin, 6 Desember 2021. Bantuan logistik yang diberangkatkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu tidak hanya terdiri dari kebutuhan pokok, seperti selimut, kasur dan obat-obatan, namun yang lebih spesifik berupa sarung, mukena, sajadah, kasur lipat, popok bayi, pembalut wanita, pakaian dalam, peralatan mandi, genset, air bersih hingga sayuran segar. "Selamat berjuang, bantuan kawan-kawan sangat diperlukan untuk operasi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di Semeru. Tolong begitu datang langsung lapor, dan siap di-BKO-kan dimanapun yang dibutuhkan," kata Ganjar kepada para sukarelawan yang diberangkatkan, sebagaimana dikutip dari Antara. Ganjar juga meminta para sukarelawan mencatat apa saja yang dibutuhkan dan kalau ada yang mendesak segera dikomunikasikan agar bisa segera diberikan bantuan. "Jaga kesehatan, jangan merepotkan," ujarnya. Ganjar mengungkapkan, hingga Minggu, 5 Desember 2021 malam dirinya terus berkomunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terkait letusan Gunung Semeru, termasuk berkomunikasi dengan sejumlah kepala desa yang ada di sekitar gunung itu. "Hari ini kami mencoba membantu saudara-saudara kita di Gunung Semeru. Dari operasi kemanusiaan ini, saya berharap bisa meringankan beban mereka," katanya. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu mengaku bangga karena jajarannya yang sangat sigap melaksanakan operasi kemanusiaan. Saat dirinya mengatakan akan membantu korban letusan Gunung Semeru, sejumlah instansi, seperti BPBD, PMI, BUMN, BUMD, Baznas, sukarelawan, semuanya langsung bekerja menggalang kekuatan. "Dan hari ini kami kirim bantuan logistik, ada bahan makanan, sarung, mukena, kebutuhan perempuan dan anak-anak, termasuk tangki air ke Jatim, mudah-mudahan bisa membantu," ujarnya. Pelaksana Tugas Kepala BPBD Jateng Safrudin menambahkan bantuan logistik dan tim sukarelawan yang dikirimkan sudah dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim. Menurut dia, bantuan apa yang dibutuhkan dan spesifikasi sukarelawan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Dari koordinasi kami, untuk kebutuhan pengungsi, seperti air mineral, makanan, biskuit, pakaian dalam, kebutuhan perempuan, sarung, selimut, mukena, sajadah, obat-obatan, masker dan sebagainya. Kami juga mengirim genset, tangki air serta sembako dengan sayuran segar ke sana," katanya. Selain itu, tim sukarelawan yang dikirimkan memiliki beragam keahlian, di antaranya menangani logistik, dapur umum, kesehatan, pertukangan untuk pembuatan hunian sementara, psikososial dan sebagainya. (MD).
Pemkot Jakbar Latih Warga Jadi Pengusaha Kuliner Jamur Dan Ikan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat melatih 200 warga dari empat kecamatan menjadi pengusaha makanan olahan jamur dan ikan dori, Senin. Mereka menjalani pelatihan yang digelar serempak di empat kecamatan yang tersebar Jakarta Barat. "Ini pelatihan untuk pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Digelar di empat kecamatan yakni Tamansari, Grogol Petamburan, Kalideres dan Kembang," kata Kepala Siku Dinas (Kasudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat Iwan Indriyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Iwan mengatakan, pelatihan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni hari dan Kamis, 9 Desember 2021, mendatang. Untuk hari ini, para peserta dilatih untuk membudidayakan dan mengelola tanaman jamur tiram. "Jadi narasumber pelatihan hari ini memberi resep mengolah jamur tiram, memberikan contoh budidaya dan pemeliharaan untuk jamur dan sebagainya," kata Iwan, sebagaimana dikutip dari Antara. Peserta diajak untuk masak secara langsung guna mengetahui tata cara mengolah jamur tiram tersebut. Sedangkan untuk perikanan, para peserta dilatih untuk mengolah daging ikan dori. Setelah selesai dengan pelatihan tahap pertama, para peserta akan masuk ke tahap pembinaan dan pemasaran. Di tahap pemasaran ini lah para peserta akan diajarkan cara memasarkan produk agar laris di pasaran. "Kalau sudah mau menjual ya kita arahkan apakah dari sisi rasa atau kemasan atau ukuran sudah bagus atau belum. Cara pemasarannya pun akan kita dampingi," kata dia. Namun demikian, tidak semua peserta harus memasarkan hasil olahannya. Peserta juga boleh hanya mengkonsumsi hasil karyanya untuk sendiri. "Jadi bisa menambah perbendaharaan menu di dapur," kata Iwan. Dia menargetkan peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah 200 untuk peserta pelatihan jamur dan 150 untuk peserta pelatihan ikan. Dia berharap target tersebut bisa tercapai di pelatihan hari kedua yang berlangsung tanggal 9 Desember mendatang. (MD).
TNI dan Papua
Oleh Sugeng Waras Menyedihkan, banyak kebohongan dan ketidakadilan di Jakarta, hampir setiap hari ada unjuk rasa di mana mana, lebih parah lagi, banyak mayat TNI bergelimpangan di Papua. Lantas siapa yang siapa? Tentu salah kita semua. Kok bisa? Padahal TNI generasi penerusku. Mereka kini lebih membaik gajinya, semakin canggih perlengkapan dan senjatanya, serta semakin terampil keprofesionalanya.. Maaf, inilah sekelumit pengalamanku, yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Tahun 1974 -- 1976, aku bertugas sebagai Pa Uterpra atau Dan Ramil di Pyramid, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Irian Jaya, Papua. Sebelumnya aku bertugas di Timor Timur tahun 1977, dimana tanggung jawab kewilayahan di Papua kisaran tiga hingga sepuluh kali lipat keluasannya dibanding kota, kabupaten, kecamatan dan desa desa di Jawa. CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh) senantiasa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kmkeputusan untuk cara bertindak menghadapi musuh. Dengan perkiraan, analisis dan perencanaan yang baik dan tepat, minimal kita tidak banyak kerugian, maksimal kita dapat mengalahkan musuh dengan korban sekecil mungkin. Tiap daerah tugas memiliki kekhasan Cumemu yang berbeda-beda. Di Papua ada daerah-daerah pantai, perbatasan, pegunungan, pedalaman, hutan, kampung dan kota dengan tabiat atau adat istiadat penduduk yang berbeda beda pula Orang Papua secara umum boleh dibilang bodoh tapi pintar atau sebaliknya pintar tapi bodoh, namun secara umum kemampuan berperang orang Papua di bawah rata rata kemampuan tentara Paraku, Timor Timur atau GAM, Aceh. Tapi kenapa banyak korban TNI di Papua akhir akhir ini? Kita tinjau dari KASBONMU (Kekuatan, Alat peralatan, Senjata, Bantuan penduduk, Organisasi, Naturalisasi, Militansi, Upaya), dimana kekuatan, alat peralatan, senjata, organisasi, upaya dan militansi sangat kecil / rendah, di sisi lain naturalisasi dan.bantuan penduduk cukup baik. Hal ini kurang mendapat perhatian dan pertimbangan dari prajurit, akhirnya kita kurang menguasai karakter atau kebiasaan gerombolan Papua yang lebih bebas dan lebih menguasai medan dan alam. Dalam menyusun organisasi, relatif kecil / kelompok, dengan sekali kali disusun lebih besar jika akan menyerang Pos TNI yang berkekuatan cukup besar, satu Peleton diperkuat, dengan memanfaatkan kelengahan kita secara pendadakan. Bantuan penduduk, sulit kita pantau, apa lagi jika gerombolan sedang menyamar bercampur penduduk. Upaya upaya musuh tidak menonjol karena sifat pemalas dan cepat rasa puas, namun hal ini tidak boleh diremehkan. Kesalahan Pemerintah Kurang memahami sifat dan karakter penduduk Papua, lambat bereaksi terhadap perubahan perkembangan dan dinamika yang ada. Lebih konyol, ketika melalui Menkopolhukkam, Mahfud MD, mengubah nama dari KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi teroris, dimana secara politis mengangkat nama / martabat mereka di dunia Internasional, serta membesarkan dan meninggikan derajat dan moril mereka, layaknya dipandang dan diakui memiliki hubungan dengan teroris internasional, padahal nama KKB mempunyai makna mengecilkan peran dan percaturan politik mereka, karena hanya sebatas kelompok kriminal Bersenjata yang cukup menjadi PR dalam negeri dan tidak perlu campur tangan asing. Kesalahan sebagian rakyat Akibat jengkel atau lain hal, mendorong pasukan BRIMOB diberangkatkan ke Papua guna menghadapi Teroris Papua. Perlu dipahami dalam UU no 34 Th 2004, tentang peransi TNI dalam OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ) ada 13 jenis Operasi yang dilakukan oleh TNI, dan Polisi hanya sebagai bantuan yang bertugas digaris belakang ( Dimanapun Teroris Bersenjata berada, menjadi tugas TNI ). Semestinya Polisi yang non combatan / tergolong sipil, tidak perlu dipersenjatai senapan laras panjang. Solusinya Pertahankan dan tingkatkan pengerahan pasukan secara besar besaran, kecuali ada sasaran khusus yang memerlukan kekuatan dan kemampuan khusus Perbanyak mengendap / menyelam, hindari jalan setapak yang biasa mereka lalui, bina dan pelihara partisan atau TBO ( Tenaga Banruan Operasi ) secukupnya. Selalu waspada dan jangan pernah lengah atau anggap remeh musuh. Adakan.variasi gerakan dan tekanan yang tidak pernah kendor. Jaga moril tinggi, yakin musuh tidak kuat, segera pelajari dan sesuaikan dengan tempat yang baru, dan jangan lupa berdoa. Pemerintah seharusnya cabut sebutan Teroris, kembalikan semula menjadi KKB. Perlu dipahami, BRIMOB hanya bertugas menghadapi teroris yang tidak bersenjata, atau bersenjata laras pendek *) Purnawirawan TNI AD.
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Bekas Penyidik KPK Rp 3,619 Miliar
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp 3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS sehingga totalnya sekitar Rp 3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. "Muhammad Azis Syamsuddin telah memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar Singapura kepada Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK dan Maskur Husain dengan maksud supaya dibantu mengurus kasus yang melibatkan terdakwa dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Awalnya, KPK melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 sejak 8 Oktober 2019 dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap. Aliza Gunado adalah mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pernah menjadi Direktur Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung Jasa Utama sekaligus orang kepercayaan Azis Syamsuddin. "Mengetahui dirinya dan Aliza Gunado ikut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa kemudian berusaha agar dirinya dan Aliza Gunado tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK," tambah jaksa Lie, sebagaimana dikutip dari Antara. Azis lalu meminta bantuan seorang anggota Polri Agus Supriyadi untuk dikenalkan dengan penyidik KPK, dan Agus berhasil mengenalkan Azis dengan Stepanus Robin yang menjadi penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 dari unsur Polri. Azis lalu bertemu dengan Stepanus Robin di rumah dinas Azis pada Agustus 2020 guna mengurus kasus yang melibatkan Azis dan Aliza terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Stepanus Robin dan Maskur Husain menyampaikan kesediaannya untuk membantu dengan imbalan uang sejumlah Rp 4 miliar dengan perhitungan masing-masing sejumlah Rp 2 miliar dari Azis dan Aliza Gunado, dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta dan Azis menyetujuinya. Uang muka diberikan Azis ke Stepanus Robin dan Maskur Husain dengan pembagian Stepanus Robin menerima sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta. Uang ditransfer dari rekening BCA milik Azis secara bertahap sebanyak empat kali masing-masing sejumlah Rp 50 juta yaitu pada 2, 3, 4 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Azis kembali memberi uang secara tunai sejumlah 100 ribu dolar AS kepada Stepanus Robin di rumah dinas Azis di di Jalan Denpasar Raya Jakarta Selatan. Saat itu Stepanus Robin datang di antar Agus Susanto. "Uang tersebut sempat Stepanus Robin Pattuju tunjukkan kepada Agus Susanto pada saat di dalam mobil sekaligus menyampaikan bahwa terdakwa meminta bantuan Stepanus Robin yang Agus Susanto pahami terkait kasus terdakwa di KPK," ungkap jaksa. Sebagian uang dolar AS pemberian Azis tersebut yakni sejumlah 36 ribu dolar AS diserahkan kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS ditukarkan di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto menjadi sejumlah Rp 936 juta. Uang hasil penukaran tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain sebesar Rp 300 juta pada awal September 2020 di rumah makan Borero Keramat Sentiong. Selain pemberian tersebut pada Agustus 2020 sampai Maret 2021, Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain yang jumlah keseluruhannya adalah 171.900 dolar Singapura. Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah (teman Stepanus Robin) menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp 1.863.887.000. Sebagian uang tersebut lalu diberikan kepada Maskur Husain yaitu pada awal September 2020 sejumlah Rp1 miliar dan Rp800 juta juga masih pada September 2020. Atas perbuatannya, Azis diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda minimal Rp 50 juta maksimal Rp 250 juta. (MD).
Jenderal Dudung, dan Tausiah Tak Bersandar
Oleh Ady Amar *) Sebenarnya tidak ada yang salah dengan KSAD Jendral Dudung Abdurachman yang memberikan kuliah shubuh di sebuah masjid di Papua. Pikirnya menjadi jenderal saja bisa, mengapa cuma ceramah agama tidak bisa. Maka, ia berceramah memberi tausiah. Layaknya Ustadz dadakan. Karena orang nomor satu di AD yang memberi tausiah, maka secepat kilat isi tausiah itu menyebar se-nusantara. Dan disikapi banyak pihak dengan berbagai penyikapan. Isi tausiahnya memang tidak biasa, bahkan dikesankan nyeleneh. Masa mengajak umat untuk tidak perlu mendalam dalam memahami agamanya (Islam). Kanjeng Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam bahkan meminta umatnya untuk beragama secara kaffah. Dan itu bisa dilakukan jika agama dipelajari secara sempurna. Itu mustahil bisa dilakukan jika tidak serius dalam memahami agama. Tausiah yang disampaikan Jenderal Dudung itu entah bersandar pada ajaran siapa. Padahal beragama (Islam) itu punya tuntunan. Dan kesempurnaan tuntunan, itu yang sebagaimana diajarkan Nabi Shallahu Alaihi wa Salam. Tidak bisa beragama, atau apalagi mengajarkan agama dengan memakai sandaran logika. Jika yang dipakai logika, maka agama bisa ditafsir sesukanya. Itu berbahaya, dan bisa masuk kategori fasik. Semua harusnya dikerjakan atau disampaikan para ahlinya. Tidak boleh merasa bisa semuanya, dan lalu nekat mencoba merasa diri mampu. Apalagi itu menyangkut pemahaman agama, dan itu luas. Agama tidak boleh dianggap kecil, dan lalu di buat mudah seenaknya. Jika tausiah Jenderal Dudung itu disikapi nyinyir banyak pihak, itu juga hal yang wajar. Itu bentuk koreksi, agar tausiah yang tidak tepat tidak menjadi bola liar yang membuat umat khususnya kalangan militer, terkhusus AD menjadi bingung. Maka, respons yang muncul lebih pada berharap agar umat tidak mengamini tausiah tidak bersandar itu. Ganti Profesi "Iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyaan, ada iman haq ( haqqul yakin), dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam mempelajari agama," ujar "Ustadz" Dudung, Minggu (5/12). Sepotong tausiahnya, khususnya "jangan terlalu dalam mempelajari agama", menimbulkan geger di media. Jika tidak media mengangkatnya, maka narasi yang disampaikan itu hilang menguap begitu saja. Media memang akrab acap mengangkat hal yang kontroversial, dan itu menjual. Meski berita yang disajikan itu kualitasnya nol dalam hal edukasi apalagi pencerahan pada pembacanya. Tidak penting. Berita makin kontoversial dan apalagi dari pejabat tinggi sipil atau militer, dipastikan akan makin menjual. Punya daya geger yang lebih dahsyat. Maka Jenderal Dudung, tidak seperti jenderal-jenderal sebelumnya yang irit bicara, atau jika bicara hanya pada tupoksinya saja. Dan itu kurang menjual. Maka, ia memilih hadir terus dalam pusaran pemberitaan. Karenanya, ia akan memproduksi narasi-narasi tidak biasa. Narasi "jangan terlalu dalam mempelajari agama", itu dipertanyakan Kyai Cholil Nafis, salah satu pengurus MUI Pusat, dalam cuitan di Twitternya. Ia perlu mempertanyakan maksud dari narasi, "Apa maksudnya jangan terlalu dalam mempelajari agama?" "Saya menawarkan standardisasi da'i MUI kalau mau berganti profesi sebagai penceramah agama he hee," tawaran dengan kelakar mencubit dari Kyai Nafis. Tambahnya, "Baiknya fokus pada tugas pokoknya aja, yaitu pertahanan negara dan menumpas perusuh dan pembangkang NKRI." Tampaknya Jenderal Dudung Abdurachman ini akan terus menarasikan hal-hal yang tidak sepatutnya disampaikan, dan itu kontroverisal. Yang pasti akan mengundang komentar tidak selayaknya. Pilihannya pada "main-main" menarasikan agama yang tidak sepatutnya, itu masuk wilayah ngeri-ngeri sedap yang mampu mengikis keimanan. Soal yang beginian mestinya tidak jadi pilihannya. Risiko dunia akhirat, Jenderal. (*) *) Kolumnis
Wakil Ketua MPR: Kemerdekaan Palestina Jadi Urusan Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina menjadi urusan Indonesia sehingga dirinya merasa aneh jika ada yang bilang bahwa Palestina bukan urusan Indonesia. "Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa, apalagi Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Pernyataan itu disampaikan HNW pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri, Jakarta, Sabtu (5/12). Dia menegaskan bahwa para Bapak Bangsa tidak pernah berhenti berjuang karena terus berjuang, termasuk setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Menurut dia, para Bapak bangsa juga istiqamah, menerima dan menerapkan seluruh kesepakatan yang sudah di ambil, salah satunya ditunjukkan Bung Karno. "Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel," katanya. HNW menilai Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu bangsa lainnya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI karena setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi, terlepas dari apapun agama, ras dan asal usulnya. "Karena dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara dan turut melempangkannya jika ada yang membelok dari yang seharusnya," ujarnya. (sws)
Anggota DPR Minta Polri Tambah Personel Bantu Korban Letusan Semeru
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menambah jumlah personel untuk membantu dan mengamankan masyarakat yang terkena letusan atau awan panas guguran Gunung Semeru (3676 mdpl) di Lumajang, Jawa Timur. "Kapolri harus bertindak cepat dan proaktif membantu masyarakat terkena dampak erupsi Gunung Semeru, Kapolri harus menambah jumlah personel dan menempatkan Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dia juga menilai, jika perlu Polri mendirikan dapur umum sehingga jangan sampai masyarakat tidak mau mengungsi karena takut akan kehilangan harta bendanya. Andi Rio berharap masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius tertentu sebelum adanya pemberitahuan status aman Gunung Semeru dari pihak yang berwenang dan terkait. Hal itu menurut dia untuk menjaga keselamatan jiwa dari bahaya awan panas guguran Gunung Semeru yang sampai saat ini masih menyemburkan material kecil. "Aparat kepolisian harus berjaga di titik tertentu, namun tetap harus memperhatikan keselamatan jiwa. Jangan sampai masih ada masyarakat yang diam di rumah dan tidak mau mengungsi ke titik yang aman," ujarnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Kapolri bersama pemangku kepentingan dan pihak terkait lain dapat saling membantu serta melakukan komunikasi dan kordinasi dengan baik dalam penanganan bencana alam awan panas guguran Gunung Semeru. Langkah itu menurut dia agar tidak ada tumpang tindih dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya membantu masyarakat yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. "Harus cepat tertangani dan tepat sasaran, jangan ada masyarakat yang kelaparan dan tidak memiliki pakaian serta tempat pengungsian yang layak, tenda darurat atau titik pengungsian harus layak. Jangan sampai masyarakat yang mengungsi justru tidak nyaman dan akhirnya balik ke rumah masing masing," ucap dia. (sws)
Ketua FPKS Ajak Potong Gaji Bantu Korban Letusan Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk memotong gaji membantu korban letusan Gunung Semeru. "Saya pribadi menyerahkan gaji bulan Desember untuk membantu masyarakat korban letusan Gunung Semeru. Kami juga mengajak seluruh aleg (anggota legislatif) PKS dari pusat hingga daerah untuk potong gaji, mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisir dan bisa disampaikan segera," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Jazuli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dimanapun berada bergerak membantu korban bencana dengan cara dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk solidaritas sosial nasional. Menurut dia, FPKS akan terus mendukung bantuan salah satunya dengan kembali mendonasikan gaji dewan bulan Desember untuk korban bencana Gunung Semeru. "Atas nama Fraksi PKS kami ucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah meletusnya Gunung Semeru. Semoga korban jiwa meninggal segera dapat dievakuasi, keluarga dan masyarakat diberikan kesabaran dan ketabahan," ujarnya. Dia mengatakan, struktur dan kader PKS telah turun di kesempatan pertama di lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi dan tanggap darurat. Selain itu, Jazuli berharap Pemerintah bergerak cepat menangani bencana letusan Gunung Semeru terutama dalam mengevakuasi warga masyarakat di lokasi terdekat dengan Gunung Semeru. "Kami berharap Pemerintah, BPBD dan BNPB, bergerak cepat, sistematis, dan koordinatif untuk menyelamatkan warga masyarakat. Jangan sampai ada hambatan teknis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena keselamatan korban adalah prioritas utama saat ini," ujarnya. Menurut dia, mitigasi dan penanganan korban jiwa harus dilakukan secara koordinatif dan sistematis agar dapat menyelamatkan banyak nyawa masyarakat. (sws)
NasDem Surabaya Targetkan 10 Kursi di Pemilu 2024
Surabaya, FNN - Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Surabaya, Jawa Timur, menargetkan 10 kursi DPRD di Pemilihan Umum Legislatif 2024. Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simanggunsong di Surabaya, Senin mengatakan, NasDem Surabaya menargetkan dua kursi setiap daerah pemilihan (dapil). "Sampai saat ini Surabaya masih lima dapil. Jadi kami targetkan 10 kursi. Bila kemudian ada pemekaran dapil maka akan menyesuaikan," ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya menguatkan struktur anggota partai di tingkat kelurahan. Nantinya akan ada 55 kader di setiap kelurahan. Total 8,470 anggota yang siap mengawal di 154 kelurahan. Selain itu, DPD NasDem Surabaya juga akan menerjunkan dua kader di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Diperkirakan ada sebanyak 20.000 kader partai akan disebar di 10.000 TPS. "Setiap wakil ketua di DPD juga harus memiliki jejaring di sosial media yang diikuti oleh minimal 200 orang," katanya. Saat ini, lanjut dia, pihaknya punya 19 wakil ketua, belum termasuk wakil ketua sekretaris dan bendahara di tiap-tiap bidang. "Kalau dihitung totalnya 50 orang, tinggal dikalikan saja berarti ada 10 ribu nantinya," kata Robert. Tidak hanya itu, lanjut dia, NasDem Surabaya juga mulai memanasi mesin politiknya dengan menggelar pendidikan politik secara bertahap. Pendidikan politik pertama digelar pada Minggu (5/12) dengan diikuti oleh seluruh anggota DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan organisasi sayap. "Selain memperkuat strategi, pendidikan politik juga sebagai bentuk penguatan struktur partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024," ujarnya. NasDem Surabaya menggandeng Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam sebagai pemateri dalam pendidikan politik kali ini. (sws)
Stafsus Presiden: Kepuasan Publik Picu Pemerintah Kerja Lebih Giat
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Aminuddin Maruf mengatakan hasil survey lembaga Indikator Politik yang menyebutkan terjadi peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah akan memicu pemerintah untuk bekerja lebih giat. "Tentu kita mengapresiasi hasil tersebut. Namun, hal itu tidak membuat kita puas, justru memicu agar kami bekerja dengan keras agar bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat," kata Amin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Amin mengatakan generasi "baby boomers" (masyarakat berusia 57 tahun ke atas) menunjukkan kepuasan atas kinerja pemerintah. Begitu juga dengan responden generasi milenial (usia 20-40 tahun) yang lebih dari 60 persen menunjukkan kepuasan atas kinerja pemerintah. "Kepuasan dari generasi milenial menjadi gambaran program-program yang dilakukan pemerintah disambut baik oleh mereka. Ini patut kita syukuri dan tingkatkan," katanya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga bersyukur dengan respon positif masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Pandemi COVID-19 tentu saja berat bagi semua pihak, kesabaran semua pihak diuji, agar kita bisa melewati semua ujian ini bersama-sama, pemerintah dan masyarakat, tidak bisa pemerintah sendirian," ujarnya. Dia berharap ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan mulai merebaknya varian Omicron tidak membuat semua pihak panik, tapi tetap menjaga kewaspadaan dan memperketat protokol kesehatan. "Dengan bersatunya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga ini, saya Insya Allah yakin kita bisa melewatinya. Saya berharap generasi 'millenials' menjadi garda terdapat dalam taat protokol kesehatan, agar kita semua bisa selamat melewati fase ini," katanya. Indikator Politik Indonesia pada Minggu mengungkapkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 72 persen atau tertinggi selama pandemi COVID-19. "Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat tajam dari 59 persen pada Agustus 2021 menjadi 72 persen di November 2021," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan hasil surveinya. Kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tersebut pertama kalinya terjadi. Sebab, sejak pandemi atau selama dua tahun berturut-turut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden selalu mengalami penurunan. Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan 'oversample' 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode "multistage random sampling". Rata-rata simpangan ("margin of error") hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Dua Remaja Tewas Tertimpa Rumah Walet di Kendawangan
Pontianak, FNN - Dua remaja berinisial YD (15) dan RIS (13) meninggal ditimpa rumah walet di Dusun Sungai Gantang, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Minggu (5/12). "Kejadian sekira pukul 16.15 WIB," ungkap Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana SIK MH di Ketapang, Kalbar, Senin. Saat kejadian cuaca di lokasi kejadian sedang hujan lebat disertai angin kencang dan enam remaja sedang berteduh di teras rumah walet tersebut. Kapolsek Kendawangan, Iptu Indrawan SIK menjelaskan berdasarkan keterangan saksi korban, Agus (16). Menurutnya, Agus mengaku sedang bersama lima orang lainnya singgah berteduh di rumah walet itu. Lantaran pada saat itu sedang hujan lebat disertai angin kencang. Sesaat kemudian tiba-tiba bangunan tersebut roboh dan menimpa keenam remaja tersebut. "Rumah walet yang diketahui milik warga bernama Usu Jeri di Dusun Sungai Gantang. Warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian kaget dan langsung bergegas membantu para korban," tutur Kapolsek. Dari keenam korban yang tertimpa, dua meninggal di lokasi kejadian sedangkan empat lainnya luka-luka. Anggota Polsek yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi kejadian dan mengevakuasi para korban untuk dibawa ke Puskesmas Kendawangan. Selanjutnya petugas mengamankan tempat kejadian dan meminta keterangan beberapa saksi yang mengetahui langsung kejadian itu. Kemudian dua korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Sedangkan empat korban yang mengalami luka berat dan luka ringan masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kendawangan. (sws)
Lika-Liku Kelakuan Polisi
Polisi menjadi garda terdepan dalam menangani kejahatan di masyarakat. Slogannya indah sekali: siap melayani masyarakat. Akan tetapi tak jarang justru polisi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh Sri Widodo Soetardjowijono Dalam sebulan terakhir, banyak sekali kasus kejahatan yang justru dilakukan oleh aparat kepolisian. Riset sederhana menggunakan mesin pencari google, akan diperoleh data pemberitaan yang sungguh mencengangkan. Jika kita gunakan kata kunci “Polisi Selingkuh” akan diperoleh hasil sebanyak 7.400.000 kalimat, “Polisi Setubuhi” akan menghasilkan 1.190.000 kalimat, “Polisi Zinahi” akan menampilkan 2.630 kalimat, “Polisi Bekingi” langsung terlihat 196.000 kalimat, “Polisi Mabuk” ada 5.230.000 kalimat, dan “Polisi Penadah” akan muncul 384.000 kalimat. Kasus terbaru adalah bunuh diri mahasiswi yatim Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Novia Widyasari Rahayu (23). Ia menenggak racun sehingga meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sook, Mojokerto pada Kamis (2/12/2021). Kasus meninggalnya Novi melibatkan seorang anggota Polres Pasuruan, Bripda Randy Bagus Hari Sasongko. Novia sebelumnya pernah menjalani aborsi sebanyak dua kali bersama Randy. Sebelumnya ada kasus yang sungguh memiriskan, yakni polisi yang ramai-ramai menyetubuhi istri tahanan narkoba. Ada delapan anggota polisi Polsek Kutalimbaru Medan Sumatera Utara yang melakukan pemerasan dan menyetubuhi istri tahanan tersebut. Maklum sang istri tahanan memang terlihat cantik dan masih berusia 19 tahun. Saat disetubuhi bergiliran, wanita tersebut masih hamil tua. Kedelapan polisi bejat itu tidak langsung dipecat. Mereka hanya diberi sanksi ringan pelanggaran etik. Sidang etik dipimpin Wakapolrestabes Medan, AKBP M. Irsan Sunuaji. Kedelapan oknum polisi tersebut, antara lain mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut, dan enam orang personel yang melakukan penangkapan. Masing-masing yang diperiksa berkasnya berbeda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kepada mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, dan penyidiknya itu kita jatuhi hukuman mutasi bersifat demosi pindah tidak menjabat lagi. Selanjutnya penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penundaan gaji berkala. Sementara enam oknum polisi yang bertugas melakukan penangkapan, disanksi mutasi bersifat demosi, dengan dipindah dari Polsek Kutalimbaru, dan keluar dari reserse. Lalu penundaan pendidikan selama setahun, dan penempatan khusus selama 14 hari. Nantinya para anggota polisi yang bermasalah ini akan dilakukan pengawasan selama enam bulan, dan barulah akan berdinas kembali di tempat yang baru. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan, bisa berupa demosi, penundaan pangkat, penundaan gaji atau pemecatan. Seluruh personel yang menjalani sidang tersebut, akan menjalani hukumannya dan akan ada proses pengawasan selama enam bulan. Di Jember, Jawa Timur lain lagi. Polisi menzinahi ES, istri salah satu tahanan di rumah Kapolsek Patrang, Jember. Pelakunya Kapolsek sendiri AKP MT. Sementara sang suami sedang berada di Lapas Denpasar Bali. Pelaku terbukti melakukan tindakan asusila terhadap ES, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan tes kebohongan (lay detector). Dari keterangan Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro di Mapolres Jember, diketahui bahwa Kapolsek MT telah melakukan perzinaan dengan korban, bukan pemerkosaan seperti laporan korban, sehingga AKP MT tetap dikenai sanksi dan pemberian sanksi itu melalui sidang di Propam Polda Jatim hingga keputusan tetap dari Kapolda Jatim yakni dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek dan ditarik ke Polres Jember. ES adalah istri Lamrayani yang tengah menjalani masa tahanan di Lapas Bali karena kasus 365 KUHP, tentang pencurian dan kekerasan. Peristiwa itu terjadi Januari 2011 lalu. Pengakuan ES, dirinya diminta suaminya untuk mendatangi Kapolsek Patrang AKP MT. Kebetulan AKP MT juga menjabat Ketua Paguyuban Keluarga Sulawesi Selatan di Jember. ES mau meminjam uang kerukunan kas dari keluarga paguyuban sebesar Rp 2 juta. Setibanya di rumah M, ES diminta untuk menaruh anaknya yang sedang tidur di dalam kamar M. Setelah anaknya ditaruh, M kemudian mengajak ES untuk mengobrol di ruang tamu. Setelah menyampaikan amanah suaminya, ES kemudian berdiri untuk mengambil anaknya di dalam kamar M. Namun, tiba-tiba ES didorong dan dipeluk M. Di sana dia mengaku diperkosa Kapolsek tersebut. ES mengaku diperkosa dalam kamar di rumah Kapolsek Patrang AKP MT. Wanita ini juga mengaku disekap 10 jam dan diperkosa hingga empat kali oleh MT. Hingga akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB, ES diantar pulang oleh M. Perwira polisi itu mengancam ES untuk tidak melapor. Pasca-kejadian itu, ES mengaku takut melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat suaminya bebas dari penjara, ES kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita istrinya, Lamrayani langsung melaporkan ke Polres Jember pada bulan April 2012. Kasus ini mangkrak bertahun-tahun, tanpa penyelesaian. Awalnya polisi menyebut kasus ini tak memiliki bukti kuat. Sebabnya dua saksi yang diajukan ES tak bisa memberi keterangan. Saksi pertama adalah Her, karyawan ES. Yang kedua tukang ojek bernama Ismail yang mengantarkan ES ke rumah Kapolsek. AKP MT bersikeras tak pernah memperkosa ES. Polisi menyebut malah MT akan melaporkan balik ES dengan pasal pencemaran nama baik. Polres Jember terus melakukan pemeriksaan pada AKP MT. Hasilnya, MT terbukti melakukan tindakan asusila pada ES. Polisi menyebut mereka berdua berzinah. "Memang ada persetubuhan yang dilakukan layaknya suami-istri, hanya saja bukan perkosaan, namun unsurnya perzinahan," kata Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro di Mapolres Jember, Selasa (12/11/2021). AKBP Awang mengambil tindakan tegas pada AKP MT. Perwira pertama ini dinonaktifkan sebagai Kapolsek dan dimutasi ke Polres, tanpa jabatan. Kini AKP MT masih diperiksa lebih lanjut di Propam Polda Jatim dan menunggu sidang profesi. Lagi, kasus asusila dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Pati, Jawa Tengah. Seorang anggota polisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan ke Propam Polda Jateng terkait kasus perselingkuhan. Laporan bernomor STPL/89/VIII/2021/Yanduan ini dilakukan oleh pelapor, Sukalam (41). Ia tidak pernah menduga jika kepergiannya untuk mencari nafkah di Jepang berujung bencana. Pasalnya, 5 tahun bekerja di Jepang, ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya malah berselingkuh dengan seorang oknum anggota polisi berpangkat Bripka yang bertugas di Polsek Cluwak, Pati, Jawa Tengah. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing akhirnya menindak sesuai prosedur yang berlaku, jika anggotanya terbukti melakukan tindakan asusila. Ia menyebut, setiap pelanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) di tubuh Polres Pati, bakal mendapatkan sanksi yang berat. "Di Polres Pati setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tentunya akan mendapatkan punishment. Kita proses dan segera menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang ada," tuturnya. Ia pun mengimbau kepada seluruh jajaran Polres Pati agar selalu menjunjung tinggi peraturan yang ada. Termasuk menghindari perilaku yang dapat menciderai institusi kepolisian. "Himbauan kepada seluruh anggota agar dalam melaksanaan tugas mematuhi SOP. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi institusi Polri maupun bagi dirinya sendiri. Selain itu, agar anggota polisi tetap menjaga etika dan perilaku sesuai janji dan sumpah sebagai prajurit ataupun anggota Kepolisian Republik Indonesia," pesannya. Citra Polri dengan kisah perselingkuhan tak pernah habis. Kinerja Korps Bhayangkara yang sejatinya menjadi teladan, justru membawa kesan negatif. Apalagi wanita yang jadi selingkuhan adalah seorang Polisi Wanita atau Polwan. Kasus perselingkuhan ini dilakukan Iptu DIL, Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Meski sudah memiliki istri, tapi menjalin hubungan dengan wanita lain berpangkat Ipda. Kasus terkuak usai istri dari Iptu DIL melaporkan suaminya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut. Polisi “makan” Polwan juga terjadi di Riau. Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabag Binkar) Polda Riau AKBP Daniel berselingkuh dengan istri bawahannya. Alhasil ia harus menjalani sidang disiplin Polri, serta dicopot dari jabatannya. Kasus ini mencuat pada 2015. AKBP D terbukti melakukan hubungan gelap dengan seorang Inspektur Polisi Dua berinisial RT. Polwan itu sendiri merupakan istri junior dari AKBP D yang bertugas di Polresta Pekanbaru. Selain pembebasan tugas dari jabatannya, sekarang AKBP D juga diberi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan diberi teguran secara tertulis. Selain itu ada kasus AKBP Bambang Widjanarko, yang dicopot dari jabatan Kapolres Pangkep. Dia dituduh selingkuh dengan seorang Polwan. Wanita berinisial ENS itu merupakan Perwira Pertama yang bekerja sebagai staf Polres Pangkep jabatan kepala unit. Keduanya dikabarkan kerap pergi bersama di malam hari. Dugaan perselingkuhan AKBP BW dengan ENS telah diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Karena tak bisa menjadi teladan pemimpin dan melanggar disiplin, BW pun resmi dikeluarkan dari Mabes Polri. Berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor ST / 1679 / VII / KEP. / 2018. Polisi “indehoi” dengan Polwan dilakukan oleh seorang perwira Polda Maluku Utara berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan isnisial SS. Dia menjalin kasih dengan Polwan berpangkat Bripka dengan inisial R. Kasus mencuat usai pasangan sah dari kedua orang tersebut melapor. Hingga akhirnya diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut. Dua sejoli itu terancam menerima sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). "Masing-masing yang diperiksa berkasnya berbeda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kepada mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, dan penyidiknya itu kita jatuhi hukuman mutasi bersifat demosi pindah tidak menjabat lagi. Selanjutnya penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penundaan gaji berkala," kata Irsan Sinuhaji dikutip Inews.id. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang tak terpuji dan sudah jelas melanggar kode etik di institusi keploisian. Polisi menjadi beking kejatahan juga banyak terjadi. Baru-baru ini Polda NTB menindak disiplin oknumnya Briptu IMP yang diduga menodongkan pistol saat menagih utang bersama debt collector. Briptu IMP menodongkan senjata saat menjemput debitur perusahaan pembiayaan di Kantor Desa Bagik Polak, Labuapi, Lombok Barat Jumat, 24 September 2021. Korban saat itu sedang melaksanakan pengkaderan organisasi mahasiswa. Korban kemudian diseret dari lokasi pertemuan. Korban menolak. Pada saat itu lah dia ditodongi pistol sambil diancam akan ditembak apabila terus menolak. Korban akhirnya manut dengan syarat didampingi temannya. Briptu IMP sudah diperiksa Propam Polda NTB. Hasilnya, pistol yang dipakai untuk menakuti korban penagihan utang debt collector merupakan pistol mainan. “Pistol korek api. Mainan. Walaupun begitu, kami tetap akan menindak tegas dan menghukum oknum anggota ini,” jelas Artanto. Bidpropam, sedang menuntaskan proses pemeriksaan. Hasil sementara, Briptu IMP bakal dibawa ke sidang disiplin terkait dugaan pelanggaran tersebut. “Dari sidang itu nanti akan dijatuhkan sanksinya sesuai berat kesalahannya,” tutupnya. Polisi terlibat dalam minuman keras juga tak kalah heboh. Atas kebiasaannya mabuk-mabukan seorang anak, NPM (7) terkena peluru nyasar di rumahnya, Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Rabu (1/12) dini hari. Peluru tersebut diduga kuat milik anggota Polres Gorontalo Utara, Bripka MW, yang menembak ke udara saat dalam pengaruh minuman beralkohol. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Wahyu Tri Cahyono menegaskan saat ini pihaknya tengah mendalami proyektil peluru yang melukai bocah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik. Tak kalah heboh, polisi meenjadi penadah barang curian. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis mobil pikap lintas provinsi. Empat tersangka berhasil diamankan di mana dua orang merupakan pelaku utama dan dua orang sebagai penadahnya. Dua pelaku utama pencurian yaitu SO (34), warga Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal, dan PJ (43) warga Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, PurbaIingga. Sementara penadah barang curian yaitu RH (60), warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan SL (33) warga Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Satu tersangka penadah merupakan mantan anggota Polri yang sudah diberhentikan. Dari para tersangka diamankan sejumlah barang bukti di antaranya kunci letter T, sepeda motor, helm, pakaian yang dipakai saat beraksi, ponsel, pretelan onderdir mobil seperti setir, bak mobil, gardan, dan rangkaian kabel bodi mobil. Kepada pelaku utama dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. Sedangkan untuk penadah dikenakan Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP dengan kurungan penjara maksimal empat tahun. (Dari berbagai sumber).
Dudung Itu Prajurit atau Politisi?
By M Rizal Fadillah Kondisi Papua memprihatinkan, KKB telah menyerang dan membakar berbagai fasilitas seperti pos TNI, Puskesmas, pabrik, sekolah, rumah penduduk, dan lainnya. Tercatat 13 prajurit gugur sementara klaim kelompok separatis 17 TNI ditembak dan terakhir dua personal lagi. KKB seperti di atas angin untuk melakukan teror, perusakan dan pembunuhan. KKB Papua ini sesungguhnya telah memenuhi kualifikasi sebagai pemberontak, teroris, maupun kelompok separatis. Perlawanan dan penindakan negara pada kelompok pemberontak, teroris, dan separatis ternyata lunak alias lembek. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman diolok-olok publik karena menganggap para pemberontak bersenjata itu adalah saudara yang harus dirangkul. Seperti tidak peduli dengan korban yang berjatuhan baik dari warga maupun prajurit. Sikap lembek Dudung berbanding terbalik dengan marah dan kerasnya terhadap tokoh umat Islam. Sekedar baliho saja diobrak-abrik seperti melawan musuh yang berbahaya. Terkesan ada dendam politik yang menjadi motif Islamophobia. Ungkapan dan pandangan keagamaannya pun aneh untuk tidak disebut dangkal. Jenderal Dudung meski KSAD atau sebelumnya Pangkostrad lebih menampilkan diri sebagai sosok politisi ketimbang prajurit. Soal persaudaraan dan rangkulan KKB Papua adalah kompetensi pemangku kewenangan politik. Prajurit itu seharusnya bertempur apalagi mereka adalah pemberontak, teroris, atau separatis. Musuh negara. Prajurit bersumpah di samping setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 juga tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagian dari Sapta Marga adalah menjadi ksatria yang bertakwa kepada Tuhan YME membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta siap sedia berbakti pada negara dan bangsa. Prajurit jika berhadapan dengan musuh pilihannya hanya dua "kill or to be killed". Jati diri prajurit TNI itu adalah pejuang dan profesional. Bukan ber-akting di luar profesinya mencari perhatian merambah kesana kesini. Masalah keagamaan diumbar dan disabotnya. Ngaco lagi. Berhadapan dengan pemberontak, teroris dan separatis jiwa prajurit harus "mendidih darah" untuk memerangi dan bertempur secara ksatria. KSAD mendorong dan menjaga spirit tempur jajaran di bawahnya. Seperti macan yang siap memangsa. Hanya keputusan politik yang dapat mengerem. Janganlah komandan tempur bersikap seperti politisi. Mengendalikan dan mengendurkan semangat tempur prajurit. Berdiplomasi belat belit. Dudung Abdurrahman sebagai komandan dibaca mengalami "split personality" antara prajurit dan aktivis politik. Bahkan seperti petugas partai. 13 prajurit ditembak, Mayor Jenderal di antaranya, masih menganggap pembunuh sebagai saudara yang harus dirangkul. Memang cerita bapak Dudung selalu berkesinambungan. Mungkin profil politisi lebih cocok baginya ketimbang sebagai prajurit yang mendahulukan sikap ksatria siap tempur. Diam tetapi mematikan. Bukan ribut banyak omong yang hanya membuat gaduh. Sangat tegas dan berani ketika melawan Baliho tapi takut melawan Egianus Kogoya, Elkius Kobak dan konco-konco. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 6 Desember 2021
Cuma Terra, Sumatera, Bukan Swarna Dwipa
Oleh Ridwan Saidi *) Burusa, atau Barus, muncul dalam peta di buku Claudius Ptelomeus, Geographia, 161 M. Berarti termasuk sebagian Sumatera dipetakan juga dimana Barus berada. Barus menjadi tujuan orang Egypt mencari rempah-rempah untuk membalsem jenasah pada XIII SM . Egypt sendiri berarti negara Tuhan. Time line perjalanan diukur dari awal pembalseman jenasah pada era Pharao Rameses II pada XIII M. Rameses II mencari bentuk teologinya setelah ia menolak paham pharao yang digantikannya yang berpaham monotheism yaitu Akhenaton. Tapi seperti dihurai Sigmund Freud dalam bukunya Mosses and Monotheism, 1937, paham teologi Akhenaton beda dengan Mosses. Uraian Freud berdasar pada ribuan lembar papyrus yang ditemukan di delta sungai Nil 1887, yang ternyata risalah debat Akhenaton vs Mosses. Barus menjadi tempat yang akrab dikunjungi oleh bangsa-bangsa sekitar Egypt termsuk Greek. Orang Greek ini yang memberi nama Cuma Terra, tanah yang mulia. Dan kelak menjadi peta navigasi, then legalized. Dalam lidah Andunisi menjadi Sumatera. Beberapa sejalok/sejarawan lokal mengusung-usung nama Swarna Dwipa, yang katanya pulau Emas. Swarna Dwipa ungkapan yang berasal dari Socrates, 469-399 SM. Swarna itu circle pola obat nyamuk bakar tapi garis diputar ke kanan. Ini disebut geometri crawl. Mengandung energi. Kalau putaran arah sebaliknya, ke kiri, hampa energi. Pola geometri ini disebut rotary. Crawl geometri yang disucikan di banyak bangsa, karena itu dalam proses membuat crawl harus dibantu Dwipa, pencahayaan. Memahami istilah jangan main tebak-tebakan, ya Pak ya. Sumatera kaya emas. Kelana yang datang untuk mas pada abad II M adalah Queen of Sheba dari Axumite, Afro, ini berdasar penelitian Giovanni XV M yang didukung Raffles. Apa Mayor power system pertama dan tertua di Sumatera? Itulah Samudra Pasai yang didirikan oleh Merah Silu atau Malikus Saleh pada XIII M. Samudra Pasai mengeluarkan koin emas pada abad itu. Time line jelas dan berdasar. *) Budayawan
Sanak Saudara Kita: Lingon, Togutil, Talang Mamak, dan Lainnya
Oleh Ridwan Saidi *) Gadis suku Togutil di pedalaman Halmahera Timur ada yang masuk Islam. Mereka ras Caucasoid, sebagaimana Lingon yang bermata biru, rambut pirang, kulit bule (lihat foto). Mata biru Lamno di Aceh dan suatu komunitas di Buton berdiam di kota. Mata biru bukan gen Portugis seperti ditebak-tebak sejarawan. Migran menyingkir biasanya karena konflik dengan native. Ada pun migran Portugis urban society yang berdiam di zona ekonomi. Mereka tidak ke desa, apalagi pedalaman. Suku Talang Mamak di Indra Giri Ulu, juga suku Sakai, suku Anak Dalam, Jambi, adalah Melayu. Bahkan Talang Mamak merujuk muasalnya dari Pagaruyung. Mereka berpegang pada tradisi dan adat. Di antara mereka juga sudah banyak yang berIslam. Menelusuri suku pedalaman Sumatera dapat dipastikan tidak bersua jejak Budha dalam keseharian mereka. Kalaulah benar klaim George Coedes, Perancis, bahwa kerajaan Sriwijaya VII M, sekarang diganti kedatuan, menguasai tiap jengkal tanah Sumatera, buktikan apakah dalam tradisi suku-suku pedalaman Sumatera ada jejak Budhism? Jangan main klaim lah. Instrumen musik yang dimainkan orang-orang Talang Mamak tak ada yang asal China atau India. CABE tidak bermaksud dengan tulisan ini untuk mengimbau pemerintah agar urusin mereka, wong kita aja kaga diurusin, adu untung kaga diperesin pake PCR. CABE mengetuk pintu hati kita sekalIan, terutama saya yang empunya diri selaku hambaNya yang dhaif, bahwa nun di pedalaman sejak masa Andunisi telah berdiam saudara-saudara kita sebangsa. Berdoalah untuk keselamatan mereka. Wa ba'duHu. ") Budayawan
Anies Instruksikan OPD Evaluasi Pekerjaan Kontraktor Sumur Resapan
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengevaluasi pekerjaan para kontraktor sumur resapan guna memastikan pengerjaannya sesuai standar. "Kami instruksikan kepada pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor yang membuat dan memperbaiki sumur resapan," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Anies menginstruksikan agar pekerjaan kontraktor tersebut diawasi secara ketat untuk memastikan pengerjaannya sesuai standar, sehingga dapat berfungsi optimal dan tidak membahayakan orang lain. Menurut Anies, setiap kontraktor yang mengerjakan sumur resapan perlu menginformasikan secara transparan kepada publik agar publik mengetahuinya dan ikut mengawasi pembangunan sumur resaoan yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai. "Poinnya adalah agar sumur resapan berfungsi dengan optimal dalam mengatasi genangan air banjir, serta tidak membahayakan masyarakat umum pengguna jalan," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies juga mengingatkan agar OPD terkait mengidentifikasi masalah sehingga kemudian dapat mengambil solusi tepat atas masalah tersebut. Anies juga mengingatkan jajarannya agar menegur kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur, sekaligus standar waktu penuntasan permasalahan tersebut. "Kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan yakni pekerjaan kontraktor yang menyimpang," katanya. Anies mengingatkan pimpinan OPD terkait, memanggil kontraktor yang mengerjakan pembuatan dan perbaikan sumur resapan dan diberikan pesan tegas agar pekerjaannya sesuai standar dan batas waktu. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menambahkan, pihaknya segera menjalankan instruksi dari Gubernur DKI untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembuatan sumur resapan. Menurut Yusmada, pihaknya telah mengevaluasi pekerjaan pembuatan dan perbaikan sumur resapan."Kami juga terus berkoordinasi dengan kontraktor terkait," katanya. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta membangun dua jenis sumur resapan, yaitu sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam. "Sumur resapan dangkal berfungsi mengalirkan genangan air di permukaan tanah ke sumur resapan, sedangkan sumur resapan dalam berfungsi menambah cadangan air tanah," katanya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI sepanjang tahun 2021. Yusmada menuturkan, pembangunan sumur serapan menjadi solusi untuk mengantisipasi banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Pemprov DKI Jakarta hingga 9 November 2021, telah membangun sumur resapan sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3. (MD).
Korban Erupsi Gunung Semeru 14 Orang Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru kini mencapai 14 orang meninggal dunia. Sedangkan korban luka, baik berat maupun ringan menjadi 56 orang. "Per pukul 17.30 WIB ini jumlah korban meninggal dunia terdata hingga saat ini berjumlah 14 orang," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatinkom BNPB), Abdul Muhari dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021 malam. Jumlah tersebut mengalami penambahan satu orang dari data yang telah diumumkan BNPB pada Ahad pukul 12.30 WIB. Sementara korban luka berat di RSUD Haryoto berjumlah delapan orang , RSUD Pasirian 16 orang, RS Bhayangkaran tiga orang, Puskesmas Penanggal terdapat delapan orang, sehongga total korban luka berat 35 orang. Untuk korban luka ringan 21 orang. "Angka tersebut juga berkurang dari rilis yang kami keluarkan tadi siang (Ahad) sejumlah 69 orang. Artinya, angka 56 orang itu merupakah hasil informasi langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto yang saat ini sedang berada di lapangan," ucapnya, sebagaimana dikuti[ dari Antara. Data BNPB menyebutkan, jumlah penduduk yang terdampak, baik akibat awan panas dan abu vulkanik, adalah 5.205 jiwa. Dari angka tersebut, 1.300 orang berada di pengungsian. Dari jumlah tersebut, ada sembilan jiwa yang masih dalam proses pendataan status korban. (MD).
Polisi Selidiki Kenaikan Harga Pertalite Rp 50.000/Liter Di Jayawijaya
Wamena, FNN - Personel Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua, baru menyelidiki kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer yang mencapai Rp 50.000 per liter dan sudah berlangsung satu minggu lebih. Kepala Polres Jayawijaya, AKBP Muh Safei, saat di Wamena, Minggu, mengatakan, jika polisi mendapati warga menjual dengan harga lebih dari Rp 18.000/liter maka pengecer itu pasti ditindak. "Saat ini anggota reserse sedang melakukan penyelidikan, bagi yang menaikan harga dari enceran yang sebenarnya yang Rp 18.000/liter ada yang menjual sampai Rp 50.000/liter, yakin dan percaya dia ditutup," katanya. Rata-rata pengecer BBM yang menjual Pertalite dengan harga Rp 20.000, Rp 25.000, Rp 35.000, hingga Rp 50.000 per liter ini tidak memiliki izin. "Yang eceran tidak punya izin, dari segi kemanusiaan bolehlah dia melakukan penjualan enceran sepanjang tidak merugikan orang banyak. Artinya dia mencari hidup, kemudian harganya tidak terlalu jauh dari standar yang ada di APMS," katanya. Sebelumnya Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengakui BBM di tingkat pengecer masih ada namun disembunyikan karena pemilik tidak mau mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 15.000 per liter untuk Pertalite. "Semua pengecer BBM subsidi ini menyimpan BBM mereka untuk bisa menaikkan harga BBM di Wamena karena tidak mau mengikuti aturan pemerintah," katanya Warga Jayawijaya, Deni Alvin Tonjauw, mengakui mendapati Pertalite dijual dengan harga Rp 50.000 per liter. "Saya beli di depan Pasar Potikelek itu dua liter Rp 100.000," katanya. Berdasarkan pantauan ANTARA, pengecer pertalite di pusat kota tiba-tiba sepi tidak terlihat setelah mendengar pemerintah mengharuskan mereka menjual dengan harga Rp 15.000 per liter. Sebelum ada kebijakan pemerintah tentang harga pengecer ini, jumlah pengecer mencapai 2.000 lebih dan sangat mudah ditemui di sepanjang jalan di pusat ibu kota kabupaten. Hingga Ahad, 5 Desember 2021 warga Jayawijaya masih kesulitan mendapatkan Pertalite sebab pengecer masih menyembunyikan jualan mereka. (MD).
Perkecil Kesenjangan Produktivitas Beras Seluruh Indonesia
Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menginginkan adanya kebijakan yang efektif guna memperkecil kesenjangan produktivitas beras di seluruh Indonesia, terutama antara lahan pertanian di Jawa dan luar Jawa. “Produksi beras memang mengalami peningkatan. Tetapi, sekitar 53 persen produksi beras nasional berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi di Jawa dan Luar Jawa yang produksinya rata-rata di bawah satu juta ton," kata Indra Setiawan dalam siaran pers di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Ia mengungkapkan, Produktivitas beras di luar Jawa memang lebih kecil yaitu 4,58 ton per hektare, dibanding dengan di Jawa yang mencapai 5,64 ton per hektare, padahal 50 persen lahan pertanian padi berada di luar Jawa. Selain itu, ujar dia terdapat tren penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. BPS memperkirakan penurunan luas lahan sebanyak 141,95 ribu hektare atau turun sebesar 1,14 persen. Penurunan tersebut, laniutnya, terjadi seiring konversi lahan akibat aktivitas pembangunan. Hal ini dinilai semakin memperlihatkan urgensi peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan. Indra menyatakan, intensifikasi lahan juga merupakan salah satu praktik pertanian yang berkelanjutan yang dapat memastikan bahwa produksi tanaman pangan tidak mengancam serta merusak lingkungan. "Peningkatan produktivitas padi melalui intensifikasi juga diperlukan untuk menjawab kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat. Intensifikasi juga merupakan jawaban atas tantangan keterbatasan lahan," paparnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berpendapat, rendahnya produktivitas padi nasional dapat berdampak pada harga beras di Indonesia yang masih lebih mahal dari harga internasional. Menurut PIHPS, harga rata-rata beras Indonesia pada 2020 di pedagang besar sebesar Rp 10.473/kg. Sementara Bank Dunia mencatat harga beras di tingkat internasional sebesar Rp 6.886/kg. Hal ini, masih menurut dia, salah satunya karena biaya produksi beras di Indonesia lebih tinggi dari negara lain, seperti Vietnam yang biaya produksinya tiga kali lebih rendah. Biaya produksi dinilai bisa ditekan dengan penggunaan teknologi pertanian yang efisien. "Intensifikasi yang mendorong penggunaan teknologi pertanian tentu akan menjadi kesempatan untuk menurunkan biaya produksi. Penggunaan teknologi pertanian akan meningkatkan efisiensi baik sebelum maupun setelah panen," ungkap Indra. Untuk meratakan produktivitas, penelitian CIPS merekomendasikan perbaikan akses irigasi, penggunaan pupuk kimia yang berimbang, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk memaksimalkan potensi lahan. Selain itu, lanjutnya, penggunaan bibit unggul juga perlu didorong dan intensifikasi lahan juga hendaknya dilakukan di wilayah yang tingkat produktivitasnya lebih rendah daripada wilayah lain di Indonesia. BPS belum lama ini memperkirakan produksi beras pada 2021 sebesar 55,27 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 1,14 persen dari tahun 2020. Peningkatan produksi ini harus diikuti dengan metode produksi yang efisien untuk menurunkan kehilangan padi pasca panen. (MD).
BPBD Infokan Peringatan Banjir Saat Status PA Pasar Ikan Siaga Dua
Jakarta, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan peringatan dan antisipasi banjir pada sembilan wilayah terdampak saat Pintu Air (PA) Pasar Ikan berstatus Siaga dua dengan ketinggian muka air mencapai 230 centimeter pada pukul 11.00 WIB. BPBD DKI menginformasikan kondisi permukaan air berdasarkan informasi dari situs resmi posko banjir Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. "Antisipasi wilayah yang kemungkinan akan terdampak: Kamal Muara, Kapuk Mutiara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru," tulis BPBD dalam akun resmi Twitter @BPBDJakarta di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Dikutip dari Antara, berdasarkan kronologi, kenaikan tinggi muka air PA Pasar Ikan masih berada pada level 190 cm atau Waspada/Siaga 3 pukul 05.00 WIB. Lalu pukul 06.00 WIB, tinggi muka air meningkat menjadi 198 centimeter. Selang satu jam kemudian, ketinggian muka air sudah mencapai 222 centimeter dengan status Siaga 2. Saat ini, BPBD DKI juga menginformasikan kondisi cuaca di PA Pasar Ikan dalam kondisi mendung. Upaya yang dilakukan BPBD DKI sejauh ini, yaitu penyebaran informasi melalui media sosial, serta pemberitahuan peringatan kepada camat dan lurah. BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. (MD).
Pemerintah Kota Kediri Beri Bantuan Penyandang Disabilitas
Kediri, Jatim, FNN - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas di kota ini, sehingga mereka bisa berdaya, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan saat ini sudah tidak ada batasan lagi antara yang penyandang disabilitas dengan yang tidak. Salah satunya dalam berusaha. Para penyandang disabilitas ini sangat tinggi termasuk dalam menjalankan usahanya. "Wirausaha ini salah satu pilihan yang sangat mudah. Bu Yuyun misalnya, yang bergerak di fashioon, juga ada bisnis kain perca yang dibuat masker, konektor masker. Kalau dulu tidak terlihat, sekarang sudah tidak ada pembatasnya," kata Wali Kota Kediri di Kediri, Ahad, 5 Desember 2021. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Triyono Kutut Purwanto menjelaskan untuk bantuan yang diberikan kepada penyadang disabilitas beragam, tergantung kebutuhannya. Misalnya, ada permintaan kursi roda, kaki palsu, alat pendengar dan sebagainya. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, semua pengajuan bantuan yang diminta difabel akan direalisasikan. Mereka sebelumnya juga akan disurvei oleh petugas Dinas Sosial Kota Kediri untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas itu. Namun, bagi yang ODK (orang dengan kecacatan berat) selain mendapatkan bantuan untuk memudahkan beraktivitas misalnya kursi roda, pemerintah kota juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dana itu turun setiap tiga bulan sekali ke rekening orang tua. "Sewaktu-waktu, kalau hari ini butuh, misalnya dia ada kecelakan butuh kursi roda, akan direalisasikan. Tidak ada batasan untuk membantu disabilitas. Kalau yang ODK berat selain kursi roda ada bantuan biaya hidup per bulannya Rp 500 ribu," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu, terkait dengan anggaran untuk disabilitas di Kota Kediri, Triyono Kutut mengatakan anggarannya sekitar Rp 1 miliar. Anggaran itu bisa untuk beragam kebutuhan bagi disabilitas. Secara jumlah penyandang disabilitas di Kota Kediri ada lebih dari 650 orang dengan berbagai ketunaan. Sedangkan yang ODK berat, tahun 2021 ini yang mendapatkan bantuan adalah 34 orang, demikian Triyono Kutut Purwanto. (MD).
Pakar: China Kembali Normal Jika Fatalitas COVID-19 Tinggal 0,1 Persen
Beijing, FNN - Pakar sistem pernapasan Prof Zhong Nanshan mengajukan dua prasyarat bagi China jika ingin kembali normal dari pandemi COVID-19. Pakar terkemuka asal China itu menyebutkan dua syarat tersebut, yakni jika tingkat fatalitas COVID-19 di China turun hingga menjadi 0,1 persen dan angka basis reproduksinya (R0) antara 1 hingga 1,5. Sampai saat ini, semua warga China harus divaksin agar terwujud kekebalan komunitas, pencegahan, pengendalian, dan perawatan juga harus ditingkatkan, demikian Zhong berbicara pada KTT Vaksin di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Sabtu (4/12). Ia mengusulkan tingkat fatalitas saat ini yang masih 1 persen harus diturunkan lagi hingga tersisa 0,1 persen. Demikian pula dengan R0 atau tingkat penularan positif juga harus 1 hingga 1,5. Sampai saat ini sebanyak 1,125 miliar warga China atau sekitar 79,76 persen populasi sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. "Tingkat fatalitas varian Delta di Guangzhou dan Nanjing pada tahun ini yang sudah nol itu terkait dengan tingginya tingkat vaksinasi," ujarnya. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah China terus meningkatkan vaksinasi, khususnya untuk lansia. Di China, 96.312 juta orang telah menerima vaksin penguat (booster). Mengutip data Kementerian Kesehatan China, Zhong mengatakan bahwa vaksin dosis ketiga bisa meningkatkan efek terlindungi dari gejala COVID-19 dari 56 persen menjadi 80 persen dan mengurangi kemungkinan pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit dari 84 persen menjadi 88 persen. Selain itu, data laboratorium juga menunjukkan bahwa efek perlindungan diri dari kombinasi vaksin inaktif dan vaksin sub-unit protein, kombinasi vaksin inaktif dan vaksina mRNA, dan kombinasi vaksin inaktif dan vaksin adenovirus sangat bagus. "Hal ini menunjukkan bahwa vaksin dosis ketiga sangat efektif," ujarnya. Terkait dengan merebaknya varian Omicron, Zhong menanggapi, "Kami tidak takut dengan Omicron karena sudah diterapkan kebijakan nol kasus dan kebijakan yang ketat dalam pencegahan dan pengendalian." Oleh sebab itu, pakar SARS tersebut menyimpulkan jalan terbaik pemberantasan COVID-19 adalah pencegahan. (mth)
Bulog Peduli Gelontorkan Bantuan Pangan Untuk Korban Letusan Semeru
Jakarta, FNN - Bulog Peduli bergerak cepat menggelontorkan bantuan pangan kepada warga yang menjadi korban bencana letusan Gunung Semeru melalui dapur umum di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Sumber Wuluh, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Penyerahan bantuan diberikan oleh Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur Ermin Tora untuk tahap pertama kepada warga terdampak, dengan berfokus pada kebutuhan pangan berupa beras, mi instan, air mineral dan sarden kaleng. “Bulog berusaha meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana letusan Gunung Semeru ini dengan langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat dan percepatan pemulihan bencana dengan berkoordinasi melalui dapur umum”, kata Ermin Tora dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Untuk bantuan tahap kedua, Bulog Peduli juga menginventarisir tambahan kebutuhan-kebutuhan lain bagi warga terdampak melalui koordinasi dengan posko-posko evakuasi. “Tim Bulog Peduli juga sedang mendata kebutuhan lain selain kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh warga terdampak, seperti selimut, masker dan kebutuhan lainnya”, kata Ermin Tora, sebagaimana dikutip dari Antara. Selanjutnya Bulog juga memastikan bahwa kegiatan operasional di cabang dan gudang-gudang Bulog sekitar tetap berjalan normal guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar kondisi perekonomian dapat segera pulih dan masyarakat dapat beraktivitas normal. “Alhamdulillah aset dan infrastruktur Bulog di sekitar bencana tidak terdampak secara signifikan, sehingga kegiatan pelayanan publik kami tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan," kata Ermin Tora. (MD).
MUI Ajak Masyarakat Galang Dana Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru
Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dengan menggalang dana demi membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Segenap anak bangsa harus terus memperkuat solidaritas dan soliditas untuk menggalang bantuan bagi saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru," ujar Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Amirsyah mengatakan dari setiap musibah yang terjadi terselip makna yang terkandung di dalamnya. Ia pun mengingatkan umat untuk terus berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah agar musibah ini segera berakhir. "Setiap musibah ada hikmahnya di antaranya para ilmuwan harus mampu menangkap pesan Allah dalam setiap peristiwa," kata dia. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta segera dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan konsolidasi data, koordinasi giat pencarian, evakuasi dan penanganan pengungsi erupsi Semeru berjalan baik. Berdasarkan keterangan BNPB yang diterima di Jakarta pada Minggu, Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Lumajang pada hari ini meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah efektif berkolaborasi melakukan penanganan darurat. Untuk itu, dia menyampaikan perlu segera dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan penanganan erupsi Gunung Semeru, baik terkait data, koordinasi giat pencarian evakuasi dan penanganan pengungsi dapat berjalan dengan baik. BNPB sendiri akan menurunkan tiga helikopter yang nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan darurat. Sementara untuk alat berat akan didukung dari Batalyon 527. "Dukungan-dukungan ini agar dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk kepentingan rakyat," kata dia. (mth)
Jaringan Komunikasi di Sekitar Semeru Sedang Dipulihkan
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan operator telekomunikasi saat ini sedang berupaya memulihkan jaringan di sekitar lokasi Gunung Semeru, Jawa Timur. "Saat ini tim sedang mencari cadangan jaringan yang tersedia dan mencari jalur alternatif yang terdekat dengan jalur existing untuk pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat di sekitar lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA, Minggu. Letusan Gunung Semeru mengakibatkan gangguan pasokan arus listrik dan layanan telekomunikasi di sejumlah lokasi. Infrastruktur telekomunikasi milik operator seluler juga terdampak erupsi. "Proses pemulihan sedang dilakukan, namun terkendala kondisi wilayah yang masih berbahaya," kata Dedy. Menurut data terbaru dari Kominfo, beberapa lokasi menara base transceiver station (BTS) milik Telkomsel, Indosat, XL dan Smartfren terganggu karena pemadaman listrik oleh PLN. Operator seluler tersebut sedang melakukan pemulihan dan mitigasi seperti menyediakan cadangan genset. Operator telekomunikasi antara lain Telkom, Fiberstar dan Biznet juga mengalami gangguan akibat erupsi Gunung Semeru. Laporan yang diterima Kementerian Kominfo dari ketiga operator tersebut, erupsi memutus jaringan tulang punggung (backbone) kabel telekomunikasi. Tim mereka saat ini sedang berupaya memulihkan jaringan, namun, mengalami kendala karena status di beberapa lokasi masih bahaya dan belum bisa dilakukan kegiatan apa pun. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meletus pada Sabtu (4/12) sore, meluapkan awan panas dan abu vulkanik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada dua kali guguran lava pijar setelah letusan Gunung Semeru. Status Gunung Semeru per 4 Desember adalah waspada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hingga pagi ini, letusan Gunung Semeru menelan 13 korban jiwa dan puluhan orang lainnya terluka. Saat ini sekitar 902 warga mengungsi di sekolah dan balai desa. (mth)
Aji Santoso Akui Persebaya Bermain Baik Saat Kalahkan Barito Putera
Jakarta, FNN - Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengakui anak asuhnya bermain dengan baik ketika mereka mengalahkan Barito Putera dengan skor 2-0 pada pekan ke-15 Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu. Dikutip laman resmi Liga Indonesia, Minggu, Aji Santoso bersyukur Persebaya Surabaya bisa kembali meraih tiga poin usai bermain imbang melawan Persik Kediri pada pekan sebelumnya. "Ahamdulillah, ini tadi selain menurut saya bermain sesuai dengan taktikal yang sudah saya sampaikan ke pemain dan bermain sangat baik," ujar Aji. "Kami kembali mendapatkan poin penuh lagi setelah sebelumnya melawan Persik Kediri kami kehilangan 2 poin," sambungnya. Mantan pemain tim nasional Indonesia itu menjelaskan selain meraih kemenangan, Persebaya juga mencatatkan nirbobol di empat laga secara beruntun. Menurut Aji, lini pertahanan Persebaya telah menjalankan instruksi darinya dengan baik dan mereka tidak melakukan pelanggaran pada sepertiga lini pertahanan sendiri yang menjadi kunci rapatnya lini belakang Bajul Ijo. "Ya, saya sampaikan kepada pemain, ada compact defense, tidak buru-buru dalam mengambil pelanggaran. Kita lihat sangat jarang sekali ada pelanggaran di sepertiga pertahanan kami," ungkap Aji. Persebaya Surabaya mengalahkan Barito Putera dengan skor 2-0 melalui gol dari Marselino Ferdinan dan Taisei Marukawa. Kemenangan ini membuat Persebaya Surabaya kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 27 poin dari 15 laga. Selanjutnya, Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menghadapi pertandingan besar melawan Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/12) pukul 20.45 WIB. (mth)
Wamenkes: Sistem Kesehatan Indonesia Siap Bertransformasi
Denpasar, FNN - Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan Indonesia siap melakukan transformasi sistem kesehatan agar mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan yang sulit untuk diprediksi. "Ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk mereformasi sektor kesehatan karena tidak pernah ada waktu yang lebih tepat untuk transformasi kesehatan selain momen ini (health business gathering-red)," kata dr Dante dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Denpasar, Minggu. Dante saat menutup Health Business Gathering pada Sabtu (4/12) menyampaikan bahwa kejadian berbagai masalah kesehatan, seperti pandemi COVID-19, itu sulit untuk diprediksi. "Masalah tersebut datang pada saat Indonesia belum siap. Pada saat itu Pemerintah Indonesia harus impor berbagai macam kebutuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19, seperti sarung tangan medis, masker medis dan alat kesehatan lainnya," ujarnya. Tidak hanya itu, COVID-19 telah menjadikan kesehatan sebagai prioritas nomor satu di semua sektor. Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa pandemi COVID-19 memunculkan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan layanan kesehatan. Oleh karena itu, ujar dia, dibutuhkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan, mencakup ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, dan mengembangkan teknologi, digitalisasi serta bioteknologi. "Sistem kesehatan Indonesia siap bertransformasi. Kami memiliki enam pilar dan salah satu pilar adalah ketahanan farmasi, alat kesehatan dan bioteknologi, dan itu sudah kami bahas dalam forum (Health Business Gathering) ini," ucapnya. Menurut dr Dante, hal tersebut dapat diupayakan dengan memperkuat perusahaan farmasi dan perusahaan alat kesehatan serta pengembangan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi. "Ini tentang roadmap ketahanan farmasi dan alat kesehatan. kita harus memiliki vaksin kita sendiri, kita harus memproduksi obat kita sendiri, dan kita harus menggunakan perusahaan fitofarmaka kita sendiri," ujar. Dante. Strategi yang dilakukan antara lain, untuk vaksin, pemerintah Indonesia akan memproduksinya sebanyak 14 jenis antigen untuk program vaksinasi yang akan digunakan tahun depan. Sementara terkait obat, pemerintah akan memproduksi enam dari 10 bahan baku obat terbesar yang paling sering digunakan. Selanjutnya untuk fitofarmaka, dr Dante mengatakan pemerintah akan mencoba untuk meningkatkan produksi dalam negeri 16 dari 19 perangkat medis yang paling sering digunakan di Indonesia. Melalui Health Business Gathering 2021 upaya kemandirian farmasi dan alat kesehatan telah dilakukan, di antaranya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan investasi. Health Business Gathering diikuti 415 orang peserta, 345 peserta domestik dan 70 peserta internasional dari 15 negara dan 228 peserta daring. Pertemuan itu menghasilkan 48 dokumen yang terdiri dari 12 penandatanganan MoU dan 36 proyek. Dalam pertemuan itu juga menghasilkan 181 permintaan pertemuan, dan 20 permohonan difasilitasi pertemuan antara "government to government, government to business, dan business to business". "Kita harus memperkuat kemitraan publik-swasta, tidak hanya untuk mengatasi pandemi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Kita juga harus memberdayakan kapasitas penelitian untuk pengembangan dan produksi produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri," ucapnya. (mth)
Ketua BAZNAS Ajak Lembaga Amil Bantu Korban Erupsi Semeru
Jakarta, FNN - Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad mengajak seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional maupun daerah untuk berada dalam satu barisan membantu korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. "Kepada seluruh jajaran BAZNAS dan LAZ mari kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi korban atas meletusnya Gunung Semeru dengan cara yang terkoordinasi di bawah arahan BAZNAS pusat melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)," ujar Noor dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Noor mengatakan respons cepat dalam membantu proses evakuasi dan pemulihan korban terdampak letusan Semeru, perlu dilakukan. Dia mencontohkan responscepat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada saat penanganan Banjir Bandang di Kota Batu, Jawa Timur, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Noor mengajak hal serupa kembali dilakukan untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang dan sekitarnya. Melalui koordinasi yang baik, kata dia, diharapkan bantuan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta lebih cepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Jadi mari kita lakukan sebaik yang kita lakukan di Kota Batu dan Garut atau bahkan lebih baik lagi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, tim medis dari BAZNAS Kabupaten Lumajang dan sejumlah relawan telah bergabung bersama Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB). Mereka bergerak menuju lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Tim segera bergabung dengan tim medis dari semua stakeholder untuk bergerak menuju wilayah terdampak bencana erupsi. BAZNAS mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang dan sekitarnya," kata Noor. (MD).
Blue Helmet Jawa Timur Gerak Cepat Membantu Warga Akibat Letusan Gunung Semeru
Lumajang, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) melalui organisasi sayapnya, Blue Helmet terjun langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang , Jawa Timur pada Sabtu (4/12/2021) sore. Blue Helmet memberikan bantuan logistik dan layanan medis, serta melakukan kegiatan SAR dengan berkolaborasi bersama BASARNAS. "Saat ini Blue Helmet sedang melakukan konsolidasi internal dan membangun kolaborasi dengan BASARNAS, serta relawan-relawan yang terlibat pada penanganan bencana Gunung Meletus di Lumajang, Jawa Timur," kata Sulfiadi Barmawi, Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia dalam keterangannya, Ahad (5/11/2021). Menurut dia, konsolidasi internal seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan memaksimalkan internal resource Blue Helmet guna membantu masyarakat yang tertimpa musibah melalui pos komando utama yang telah dibentuk. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi semua pihak agar penanganan ini bisa bersinergi dalam menangani masalah ini. "Kolaborasi dengan BASARNAS telah dilakukan oleh Blue Helmet Pasuruan dan hari ini akan melakukan operasi SAR bersama," ujarnya. Semangat kolaborasi Blue Helmet ini akan terus dijaga hingga penangan bencana di Lumajang berakhir. "Dimasa tanggap darurat bencana ini, Blue Helmet melalui pos komando, melakukan kegiatan operasi SAR bersama BASARNAS dan memberikan layanan medis, serta logistik sesuai kebutuhan penyintas di lapangan," jelasnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sirot mengatakan, Blue Helmet Lumajang telah bergerak cepat dua jam membantu korban erupsi Semeru dua jam paska letusan. "Alhamdulillah, gerak cepat Blue Helmet Lumajang patut diajungi Jempol selang 2 jam setelah letusan gunung semeru. Pasukan helm biru langsung terjun ke lapangan menyalurkan bantuan dari para donatur," kata Sirot. Bantuan tersebut, diberikan kepada masyarat desa Kamar Kajang, Piket Nol, bersebelahan dengan jembatan Gladak Perak yang ambrol diterjang lahar dingin. Sehingga akses menuju Dampit Malang via jalur tersebut tidak bisa diakses untuk saat ini. "Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan-kebutuhan emergency, seperti makanan, minuman dan yang lainnya," ungkap Ketua DPW Jatim ini. Sirot mengungkapkam tidak sedikit para donatur yang tergerak membantu melalui Blue Helmet, baik dari personal maupun lembaga, KSB ( Komunitas Surabaya Bersedekah). "Blue Helmet bersama Basarnas, bergerak pertama kali di Lumajang", kata Cak Hasan, Komandan Blue Helmet Jatim menambahkan. "Hari ini, kami akan menerjunkan pasukan Blue Helmet dari berbagai kota se Jatim," imbuhnya. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur mencapai 13 orang, sementara sebanyak 41 orang mengalami luka-luka, khususnya luka bakar. (sws)
Pikiran Positif Anies, dan Kekhawatiran Dahlan Iskan Tuai Kebenaran
Oleh Ady Amar *) Pupus sudah rencana 3 klub raksasa Spanyol U-18: Barcelona, Real Madrid dan Ataletico Madrid, yang akan bereksibisi dengan Indonesia All Star. Rencana sudah disusun rapi, tapi secara mendadak dibatalkan. Izin tidak keluar. Lagi-lagi pandemi Covid-19 jadi alasan. Kalau sudah begitu mau apa lagi, padahal eksibisi, bagian dari soft opening Jakarta International Stadium (JIS). Stadion baru yang dari A-Z dibangun dengan standar FIFA, yang bisa jadi kebanggaan tidak saja warga DKI Jakarta tapi Indonesia. Gede Widade, Chairman Pancoran Soccer Field, pihak penyelenggara memberitakan, "Kami baru menerima pembatalan ini secara mendadak mendekati tanggal penyelenggaraan." Jangan diperbandingkan mengapa World Super Bike (WSB) Mandalika, Lombok-NTB, 19-21 November, bisa dapat izin penyelenggaraannya. Padahal hanya berjarak sekitar sebulan dari perhelatan di JIS itu. Apa karena saat itu virus menakutkan bisa dicermati sedang cuti, yang berbagi tugas agar WSB bisa berlangsung sukses. Pastilah tidak demikian, tapi lebih pada pandemi yang cenderung melandai. Karena itu, Daihatsu Indonesia Masters (16-21 November), SimInvest Indonesia Open (23-28 November) dan lanjut HSBC BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember). Semua pertandingan bulu tangkis itu bisa dihelat di Bali, pun berjalan lancar. Memang sih tidak dihadiri penonton. Tidak persis tahu, apa juga ditawarkan perhelatan di Jakarta boleh terlaksana jika tanpa dihadiri penonton, setidaknya itu bisa jadi opsi jalan tengah. Banyak yang memprediksi sejak jauh hari, bahwa izin penyelenggaraan tidak akan diberikan. Dan pastilah Pandemi Covid-19 akan jadi pihak yang disalahkan. Disebutkan adanya potensi Covid-19 varian baru, meski tanda-tanda itu belum juga tampak. Itu bisa tampak dimana RS-RS rujukan dan Wisma Atlet Jakarta yang sudah hampir tidak berpenghuni. Atau setidaknya hanya jumlah kecil saja tambahan pasien dengan gejala Covid-19 di sana. Tampak DKI Jakarta sepertinya dipaksa untuk tetap dalam bahaya Covid-19, dan karenanya event eksibisi itu harus dibatalkan. Padahal perhelatan itu akan jadi kebanggaan, bukan hanya warga Jakarta, tapi juga seluruh negeri akan larut dalam kegembiraan menyaksikan tampilan tim klub dunia. Saat membatalkan apakah berpikir bagaimana dengan panitia yang punya komitmen dengan 3 klub yang diundang itu. Bagaimana dengan biaya dan akomodasi yang sudah dibayarkan, jika itu sudah dibayarkan, dan seterusnya. Membatalkan itu hal mudah, apalagi jika tidak biasa berpikir tentang kesulitan pihak penyelenggara. Prediksi Dahlan Iskan Saat Anies Baswedan tampil di Podcast DISWAY Dahlan Iskan (DI), ada pertanyaan menarik darinya. Itu berkenaan dengan perhelatan eksibisi itu. Muncul kekhawatiran dari DI, bahwa pertandingan itu tidak akan berlangsung. Saat itu DI memotong pembicaraan, saat Anies menerangkan bahwa akan berlangsung pertandingan eksibisi di JIS sebagai soft opening dengan mendatangkan klub raksasa Spanyol. Pak DI mengkhawatirkan eksibisi itu tidak akan mendapatkan izin, dan itu karena ada Anies Baswedan di sana. Dan Anies menjawab dengan yakinnya, "Mudah-mudahan tidak..." Pikiran positif Anies itu ternyata kalah dengan "kekhawatiran" DI. Dalam bahasa agama, seolah husnudzon Anies dikalahkan su'udzon DI. Tentu su'udzonnya itu punya pertimbangan tidak berdiri sendiri, tidak asal berprasangka buruk. Ada parameter munculnya su'udzon, dan itu lebih pada kecenderungan karya Anies Baswedan yang sebisa mungkin dikecilkan, atau dibuat tidak tampak. Dan itu dengan segala cara. Mari kita cermati dialog itu, dan itu ada pada menit 14.47: "Saya pantas gak, saya khawatir bahwa pertandingan bulan depan itu tidak akan dapat ijin. Pantas ga saya berpikir jangan-jangan ga dapat ijin," ujar DI. Anies menjawab, "Mudah-mudahan kalau situasinya terkendali seperti sekarang... (belum selesai Anies menjawab tuntas), Pak DI memotong, "Bukan karena covid, tapi ini soal karena ada nama Pak Anies Baswedan di sana." Sambil tertawa Anies menjawab, "Mudah-mudahan tidak..." Prediksi pada apapun, itu dimungkinkan, dan itu muncul oleh kecenderungan yang ada. Dan prediksi DI, itu tidak berdiri sendiri. Itu lah yang memunculkan kekhawatiran, bahwa eksibisi itu tidak akan dapat izin. Dan itu karena ada Anies Baswedan di sana. Karena ada Anies di sana, memunculkan kesan diskriminatif, itu berkenaan dengan izin penyelenggaraan di tanah air. Yang WSB dan lainnya mendapat izin, sedang yang eksibisi Indonesia All Star dengan 3 klub raksasa Spanyol tidak mendapat izin. Semua lantas menjadi faham, bahwa pandemi jadi alat politik untuk memberi dan tidak memberi izin. Dan itu terlihat lebih pada suka-sukanya. Tapi setidaknya kekhawatiran DI, bahwa ada Anies Baswedan di sana dan karenanya izin tidak didapat, itu menjadi benar adanya. Namun salah besar jika laku diskriminatif itu mampu menghentikan langkah Anies Baswedan. Memang tampak dipermukaan, bahwa Anies menjadi pihak yang dirugikan, itu jika melihatnya sesaat-sepintas. Jika melihatnya lebih jauh lagi, maka Anies justru jadi pihak yang diuntungkan, setidaknya mampu merebut hati masyarakat luas. Pada saatnya Anies akan mengunduhnya. (*) *) Kolumnis
Cina Semakin Berbahaya Bagi Indonesia
By M Rizal Fadillah Ancaman China kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di Blok Tuna ZEE perairan Natuna Utara harus dianggap serius. Klaim China atas Dash Nine Laut China Selatan jelas bertentangan dengan Hukum Laut Internasional. Protes China ini kelanjutan dari penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kapal Coast Guard China beberapa kali mengitari area pengeboran dan memasuki ZEE perairan Indonesia. Indonesia tak mampu mengusir kapal-kapal China sehingga wajar jika dipertanyakan kemampuan armada laut Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Menlu dan Menhan bungkam atas nota protes ancaman China tersebut. Pasang badan atas kritikan rakyat soal persahabatan dengan China tidak berbuah. China memang licik dan berbahaya. Di samping ancaman soal eksplorasi migas RI di Natuna Utara tersebut, China juga mempermasalahkan Latihan Bersama TNI AD dengan US Army bulan Agustus 2O21 dahulu. 4500 Tentara AS dan Indonesia terlihat dalam latihan rutin "Garuda Shield" yang diadakan sejak tahun 2009 tersebut. China gelisah dan uring-uringan. China mulai menunjukkan sikap tegas. China dapat merangsek ke Papua. Ungkapan Presiden sementara Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda bahwa Partai Komunis China mendukung kemerdekaan Papua Barat membutuhkan kewaspadaan. China sangat berkepentingan dengan wilayah vital Laut Cina Selatan ini. Pangkalan militer bisa didirikan di Papua. Wajar jika China akan mendorong referendum untuk lepasnya Papua dari Indonesia. Lembeknya TNI atau Densus 88 menghadapi gerakan teroris dan separatis KKB Papua menunjukkan kecutnya Indonesia menghadapi ancaman asing, China di antaranya. Tantangan pemberontak malah disikapi persahabatan dan rangkulan Dudung. Ingin bersahabat atau takut ? Tipis tipis saja bedanya. Kepada umat Islam galak sekali bapak Dudung ini. Densus juga sama. China adalah ancaman bukan sahabat. Pemerintahan Jokowi jangan terbuai dengan investasi dan hutang luar negeri. China itu licik dan penjebak. Natuna dan Papua adalah pintu masuk tentara. Tenaga kerja susupan adalah sumber daya manusia yang disiapkan. Program Belt Road Initiative (BRI) adalah cetak biru atau road map. Lalu pengusaha hitam negeri menjadi kolaborator dan agency kepentingan atas negeri leluhur. Ekonomi yang terkuasai dari hulu ke hilir. Nota protes dan ancaman atas pengeboran minyak Natuna Utara adalah fenomena semakin bahayanya intervensi China. Indonesia harus bersiap untuk menghadapinya. Jangan jual kedaulatan demi kekuasaan pribadi, kroni dan oligarkhi. Merdeka atau mati. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Deru dan Debu Gunung Semeru
Surabaya, FNN - Jagad media sosial dan jejaring pertemanan daring dikejutkan munculnya sejumlah video letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Salah satu video pendek itu memperlihatkan sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dari awan panas guguran Gunung Semeru. Di video lainnya terlihat warga dengan menggunakan sepeda motor dan mobil berusaha menjauh menghindari guguran awan panas. Ada juga kiriman foto-foto sejumlah warga yang tubuhnya melepuh atau mengalami luka bakar karena terkena guguran awan panas dan material abu vulkanik dari letusan Gunung Semeru. Gambar lainnya terlihat proses evakuasi warga ke lokasi pengungsian. Hingga Sabtu (4/12) malam, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah korban luka bakar akibat terkena awan panas dan material abu vulkanik letusan Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berjumlah 45 orang. "Sementara ini luka bakar 45 orang, yang berat dan dirujuk ke RSUD dan RS Bhayangkara 17 orang," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui pesan singkat di Grup Menkes-Pemred yang diterima di Jakarta. Mayoritas korban luka bakar diperkirakan tertimbun material letusan Gunung Semeru yang melanda empat wilayah RT di satu RW. "Kondisi gelap, tidak bisa melarikan diri. Situasi belum aman. Juga diperkirakan banyak pekerja tambang pasir terperangkap," kata Menkes. Budi juga menerima laporan rata-rata korban menderita luka bakar grade 2A-B. Luka bakar di atas 50 persen dialami enam orang, korban yang dirawat di ICU sebanyak empat orang. Seorang korban harus dirujuk ke RSUD dr Haryoto Lumajang karena membutuhkan infus vena sentral untuk penanganan medis terhadap lukanya. Belum Dievakuasi Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar melaporkan ada satu korban jiwa dalam peristiwa letusan Gunung Semeru. Sedikitnya 10 orang belum bisa dievakuasi dari Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, karena kondisinya masih rawan. "Masih ada sekitar 10 orang yang belum bisa dievakuasi karena lokasinya agak sulit. Evakuasi lamban karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi yang kondisi lumpurnya setinggi sampai lutut kaki," kata Wabup Indah. Di Dusun Curah Kobokan yang lokasinya paling dekat dengan Gunung Semeru terdapat lebih kurang 300 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar sudah mengungsi. Wabup Indah menyebut hampir semua rumah di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, hancur terkena material letusan Gunung Semeru. Selain itu, kerusakan jembatan juga terjadi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang memutus akses tunggal antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Jembatan Geladak Perak itu putus dihantam aliran lahar Semeru yang sangat deras. Di Desa Sumberwuluh yang terdapat area tambang pasir, dilaporkan ada dua orang yang hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Selain itu, ada sekitar delapan orang yang terjebak di kantor milik perusahaan tambang. "Jadi sekitar delapan orang di sana dan kami tidak bisa menghubungi karena HP-nya tidak bisa dihubungi tadi sore. Sempat bisa mengirimkan video minta tolong untuk bisa dibantu," katanya. Tetapi relawan tidak bisa mengevakuasi karena lahar panas sudah di sana. "Kami menunggu surutnya, mudah-mudahan mereka masih selamat," kata Wabup Indah. Listrik Padam Dampak letusan Gunung Semeru juga mengakibatkan aliran listrik padam. Wilayah sekitar Semeru pun gelap gulita dan menyulitkan proses evakuasi. Hingga Sabtu malam, petugas PLN bekerja keras melakukan pemulihan. PLN mengklaim telah memulihkan 30 dari total 112 gardu listrik yang terdampak letusan Gunung Semeru. "Kami telah memulihkan dan menyalakan kembali 30 gardu terdampak. Hasilnya sudah ada 7.508 pelanggan terdampak telah mendapatkan suplai listrik," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Adi Priyanto. Akibat dari terganggunya 112 gardu yang terdampak erupsi tersebut, sekitar 30.523 pelanggan mengalami pemadaman listrik. PLN masih berupaya memulihkan 82 gardu distribusi dan 23.015 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. "Beberapa daerah yang masih padam belum dapat dijangkau oleh petugas PLN karena adanya akses jalan utama yang putus akibat lahar dingin, seperti Jembatan Perak Piket Nol," kata Adi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya menyiapkan dua unit helikopter untuk kebutuhan evakuasi korban letusan Gunung Semeru dan ada tiga satuan setingkat kompi TNI yang dikerahkan untuk membantu penanganan. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Kasdam Brawijaya, sudah juga membuat surat kepada Panglima TNI sudah koordinasi, kami pastikan tiga satuan setingkat kompi bisa membantu Pak Bupati di lapangan malam ini untuk melakukan penanganan awal," kata Suharyanto. Ia mengatakan dua unit helikopter yang disiapkan itu bisa digunakan sewaktu-waktu apabila evakuasi korban tidak bisa dilakukan melalui jalur darat. Curah Hujan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Budi Lelono mengungkapkan, letusan Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore berkaitan dengan curah hujan tinggi di sekitar puncak gunung sehingga menyebabkan runtuhnya bibir lava yang memicu adanya letusan. "Kelihatannya memang ada kaitan dengan curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan runtuhnya bibir lava itu sehingga memicu adanya erupsi atau ada guguran awan panas," kata Eko. Eko menerangkan letusan Gunung Semeru itu kemungkinan besar dari faktor eksternal, yaitu curah hujan tinggi. Hal itu karena catatan kegempaan relatif rendah dan aktivitas suplai magma dan material sepanjang bulan November dan sejak tanggal 1 hingga 3 Desember 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dari sisi kegempaan ini relatif rendah, tidak ada asosiasi dengan peningkatan adanya suplai magma atau batuan permukaan. "Aktivitas Gunung Semeru ini sebetulnya tidak ada aktivitas yang berlebihan dari kegempaan yang memperlihatkan adanya suplai magma itu relatif biasa saja seperti sebelum-sebelumnya," kata Eko. Timnya di pos pengamatan di lapangan memonitor aktivitas Gunung Semeru selama 24 jam untuk mengamati bila sewaktu-waktu terjadi peningkatan. Penjelasan itu diperkuat pernyataan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental serta potensi ancaman bahayanya maka tingkat aktivitas Gunung Semeru dinilai masih pada level II atau waspada, meskipun aktivitasnya meningkat. "Pengamatan visual menunjukkan pemunculan guguran dan awan panas guguran diakibatkan oleh ketidakstabilan endapan lidah lava," kata Koordinator Kelompok Mitigasi Gunung Api Badan Geologi PVMBG Kristianto. Aktivitas yang terjadi di Gunung Semeru pada tanggal 1 dan 4 Desember merupakan aktivitas permukaan (letusan sekunder). Dari kegempaan tidak menunjukkan adanya kenaikan jumlah dan jenis gempa yang berasosiasi dengan suplai magma/batuan segar ke permukaan. Jumlah dan jenis gempa yang terekam selama 1 hingga 30 November 2021 didominasi oleh gempa-gempa permukaan berupa gempa letusan dengan rata-rata 50 kejadian per hari. Aktivitas Gempa Gempa guguran Gunung Semeru pada 1 dan 3 Desember 2021, masing-masing empat kali kejadian. Gempa-gempa vulkanik (gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal dan tremor) yang mengindikasikan kenaikan magma ke permukaan terekam dengan jumlah sangat rendah. Pada 4 Desember 2021 mulai pukul 13.30 WIB terekam getaran banjir. Kemudian pada pukul 14.50 WIB teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 kilometer dari puncak atau 2 kilometer dari ujung aliran lava ke arah tenggara (Besuk Kobokan), tetapi hingga saat ini sebaran dan jarak luncur detail belum dapat dipastikan. Potensi ancaman bahaya letusan Gunung Semeru berupa lontaran batuan pijar di sekitar puncak. "Sedangkan material lontaran berukuran abu dapat tersebar lebih jauh tergantung arah dan kecepatan angin," katanya. Potensi ancaman bahaya lainnya berupa awan panas guguran dan guguran batuan dari kubah/ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan d ari puncak. Jika terjadi hujan dapat terjadi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak sehingga dalam status waspada agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 1 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah sektor selatan-tenggara. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan lahar dingin di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di aliran Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. "Radius dan jarak rekomendasi itu akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya," kata Kristianto. Sejarah Letusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) memiliki catatan panjang letusan yang terekam sejak tahun 1818. Catatan letusan (Gunung Semeru) yang terekam pada 1818 hingga 1913 tidak banyak informasi yang terdokumentasikan. "Kemudian pada 1941-1942 terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPN Abdul Muhari. PVMBG menyebutkan leleran lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu letusan Gunung Semeru sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan di Bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat beruntun pada 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 - 1957, 1958, 1959 dan 1960. Tak berhenti sampai di sini, Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya. Pada 1 Desember 1977, guguran lava menghasilkan awan panas guguran dengan jarak hingga 10 kilometer di Besuk Kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, merusak sawah, jembatan dan rumah warga rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada 1978-1989. PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007 dan 2008. Pada 2008, tercatat beberapa kali letusan, yaitu pada rentang 15 Mei hingga 22 Mei 2008. Teramati pada 22 Mei 2008, empat kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Besuk Kobokan, dengan jarak luncur 2.500 meter. Menurut data PVMBG, aktivitas Gunung Semeru berada di kawah Jonggring Seloko yang berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Sedangkan karakter letusannya, Gunung Semeru ini bertipe vulcanian dan strombolian yang terjadi tiga sampai empat kali setiap jam. Karakter letusan vulcanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara, karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. (sws, ant)
Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh
Jakarta, FNN - Gempa bumi dengan magnitudo 5 terjadi di Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh, Sabtu (4/12) malam pukul 22.29 WIB. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu, gempa bumi terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada pada koordinat 2,87 Lintang Utara (LU) dan 95,29 Bujur Timur (BT) atau 126 km Barat Laut Sinabang, Aceh. Meski demikian, BMKG juga menginformasikan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Tidak berpotensi tsunami," demikian informasi yang disampailkan BMKG. Sampai sejauh ini, belum diketahui ada tidaknya korban maupun dampak kerusakan atas gempa yang terjadi. (sws, ant)
Kematian Mahasiswi Yang Dipacari Anggota Polisi Didalami
Mojokerto, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerjunkan tim khusus yang akan mendalami kasus dugaan bunuh diri seorang mahasiswi berinisial NW (23) yang jenazahnya ditemukan di dekat makam ayahnya, di Mojokerto, Jawa Timur. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar (AKB) Apip Ginanjar, Sabtu, 4 Desember 2021 menjelaskan, jajaran Polres yang dipimpinya bekerja sama dengan Polda Jatim menerjunkan tim melakukan investigasi kepada RB yang diduga sebagai kekasih NW. "Masih ada sedang melakukan pendalaman oleh tim Polda Jatim dan Polres Mojokerto. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut dan saat ini masih didalami," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto, Ajun Komisaris Tiksnarto Andaru Rahutomo mengatakan kekasih NW, yang ditemukan meninggal dunia di dekat makam ayahnya, merupakan anggota polisi. "Memang benar korban memiliki hubungan sebelumnya dengan RB seorang polisi di Pasuruan," kata Andaru. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi berinisial NW, warga Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ditemukan meninggal di makam desa setempat, Kamis, 2 Desember 2021. Korban diduga bunuh diri dengan menenggak racun. Di dekat lokasi, ditemukan cairan seperti teh dengan bau menyengat yang diduga racun. Dari informasi yang berhasil dihimpun, sebelum meninggal dunia korban juga sempat mengunggah uneg-uneg di media sosial. Dalam keterangan di media sosial tersebut, korban sempat menyatakan kalau dirinya tengah hamil. (MD).
Pemprov DKI tangguhkan kegiatan olahraga cegah penyebaran Omicron
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (Pemprov DKI) Jakarta memutuskan menangguhkan seluruh kegiatan olahraga dan budaya yang melibatkan orang asing dan melibatkan banyak orang. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran varian baru Covid-19 yakni Omicron. "Lebih baik mencegah kebocoran sekecil apa pun sejak dini hingga kita semua memastikan Omicron terkendali," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu., 4 Desember 2021 Keputusan Pemerintah Jakarta itu merujuk kepada pemerintah pusat yang memutuskan mencegah penyebaran varian baru Covid-19, Omicron. Yaitu, menjaga ketat perbatasan, kegiatan dari luar negeri, serta membatasi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Menurut Anies, kewaspadaan terhadap Covid-19 tidak boleh dikendurkan, terutama setelah adanya berita perkembangan varian Omicron di luar negeri. Terkait dengan perkembangan situasi tersebut, maka rangkaian pelaksanaan turnamen Indonesia Youth Championship (IYC) 2021 pada 4-11 Desember 2021, termasuk agenda peluncuran awal atau soft launching Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, ditangguhkan. "Kami meminta kepada Pancoran Soccer Field supaya menangguhkan seluruh rangkaian pelaksanaan turnamen IYC 2021, sampai situasi pandemi dan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron lebih terkendali," ujar Anies sebagaimana dikutip dari Antara. Anies mengatakan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan IYC 2021, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, Pemprov Bali, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat, dan berbagai pihak lainnya. “Penagguhan ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan kesehatan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IYC 2021 dan soft launching JIS, termasuk masyarakat Jakarta dan Indonesia agar situasi secara keseluruhan dapat terus dikendalikan," ucap Anies. (MD).
Indonesia Menjadi Tuan Rumah Hari Pariwisata Dunia Tahun 2022
Jakarta, FNN - Indonesia, khususnya Pulau Bali, telah ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pariwisata Dunia 2022, yang akan dilaksanakan pada 27 September 2022. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) yang diterima di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021, penunjukan tersebut dilakukan dalam Sidang Majelis Umum ke-24 World Tourism Organization (UNWTO), yang dilaksanakan pada 30 November hingga 3 Desember 2021, di Madrid, Spanyol. “Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam pemajuan agenda-agenda global pariwisata, utamanya pemulihan pariwisata pascapandemi Covid-19,” demikian Kementerian Luar Negeri RI. Selain penunjukan Bali sebagai tuan rumah, Desa Nglanggeran di Yogyakarta juga menerima penghargaan sebagai salah satu Desa Pariwisata Terbaik UNWTO, bersama dengan 43 desa lainnya dari 32 negara. Desa Nglanggeran sendiri diberikan pengakuan atas sumber daya alam dan budaya serta tindakan dan komitmen inovatif serta transformatif terhadap pengembangan pariwisata yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Dikutip dari Antara, dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menggarisbawahi dampak pandemi bagi para pekerja pariwisata, terutama kalangan perempuan. Indonesia pun telah merancang berbagai program guna mendukung para pekerja perempuan di masa pandemi. UNWTO, merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kewenangan mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat dijangkau secara universal. Organisasi dunia itu menyelenggarakan Sidang Majelis Umum secara dua tahunan, dan negara-negara anggota membahas kebijakan pariwisata dunia. “Pada Sidang Majelis Umum UNWTO, negara-negara sepakat, pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan pekerjaan, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus terus didorong guna percepatan pemulihan pariwisata dunia pascapandemi Covid-19,” demikian Kemlu RI. (MD).
Edhy Prabowo - Pusaran Konflik Prabowo Vs Jokowi: Konteks Politik Kawasan (2)
Oleh: Radhar Tribaskoro KONTEKS kedua korupsi Edhy Prabowo terkait ambisi Prabowo 2024. Ambisi tersebut telah menyebarkan purbasangka di lingkungan para pendukung Jokowi. Mereka melihat Prabowo belum tulus dan sungguh-sungguh mendukung Jokowi. Mereka menyoroti beberapa hal pada diri Prabowo yang mereka anggap weird (aneh). Pertama, mereka melihat perilaku Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Fadli dianggap mencerminkan ambiguitas Prabowo. Kedua, mereka juga bertanya-tanya tentang keperluan Menhan mengunjungi lebih dari 20 negara dalam setahun pertama jabatannya. Dan ketiga, yang paling penting, adalah kebijakan Kemenhan berkaitan dengan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Berkaitan dengan ambisi, Prabowo adalah pribadi istimewa dari keluarga istimewa. Ia punya karir militer luar biasa. Ia turut membangun pasukan khusus yang sangat disegani dunia. Tekadnya menjadi presiden sudah tertanam jauh lebih dalam daripada siapapun. Konon, ketika ia baru menyelesaikan SMA, Prabowo datang ke Bandung untuk menemui tokoh mahasiswa yang sangat terkenal waktu itu. Prabowo ingin diperkenalkan dengan Panglima Kodam Siliwangi. Sang tokoh heran, sepintasan bertanya, "Kenapa kamu ingin ketemu Panglima." Prabowo waktu itu menjawab dengan tegas, "Menurut ayah saya, kalau saya ingin menjadi presiden saya harus menjadi tentara!" Tokoh itu kagum kepada cita-cita anak muda itu. Atas bakat, tekad dan (mungkin) bantuan berbagai pihak Prabowo akhirnya diterima menjadi kadet Akademi Militer di Magelang. Jadi, Prabowo telah mengimpikan kedudukan presiden itu sejak ia SMA. Sepanjang usianya ia konsisten kepada mimpinya itu. Ia tidak akan berhenti mewujudkan mimpinya itu sampai maut menjemput. Dalam kaitan dengan mimpinya itu, Prabowo sangat menjaga perilakunya agar rakyat melihatnya pantas menjadi pemimpin, baik semasa ia masih berkarir di militer, maupun sesudahnya. Ia belajar sejarah, ekonomi, politik, filsafat, dsb. Ia adalah pemimpin yang sangat siap lahir dan batin. Maka menurut saya, bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi-2 hanya memiliki satu tujuan, yaitu melempangkan jalannya menuju Prabowo 2024. Handicap terbesar Prabowo yang selalu menghantui dirinya selama masa-masa pencapresan adalah kasus penculikan aktivis. Ia telah membela diri dengan pantas, bahwa ia berada di bawah perintah atasan, bahwa bukan cuma dirinya yang mendapat perintah itu, bahwa semua aktivis yang ditangkap kesatuannya telah dibebaskan, bahwa banyak dari aktivis-aktivis tersebut kemudian malah bergabung dengan Partai Gerindra yang didirikannya. Namun semua pembelaannya itu sia-sia. Terbukti dari adanya satu ganjalan: Amerika Serikat tidak mengeluarkan visa untuk Prabowo. Mungkin itu sebabnya dalam perlindungan jabatan Menhan Prabowo senang berkeliling dunia, ia ingin menunjukkan bahwa dunia tidak memiliki masalah dengan dirinya. Dan akhirnya ganjalan itu buyar ketika pada 15 Oktober 2020 Menhan AS, Mark Esper, mengundang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam. Mereka merundingkan kesepakatan militer di antara kedua negara. Amerika Serikat diketahui memiliki kepentingan besar atas kawasan Laut China Selatan. AS ingin wilayah itu tetap menjadi perairan internasional bebas. Ketika China membangun klaim atas wilayah itu AS terusik. Klaim China itu bertabrakan langsung dengan sekutu-sekutu AS seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Dengan sendirinya klaim itu bertabrakan dengan kepentingan AS. Sebuah konflik militer China vs AS perlahan-lahan muncul di cakrawala. Masalahnya, di mana posisi Indonesia? Pemerintahan Jokowi membangun hubungan sangat erat dengan Beijing. Seakan-akan poros Jakarta-Beijing yang dulu dibikin Soekarno hidup kembali. Sementara AS ingin Indonesia kembali ke dalam orbitnya, seperti era Orde Baru dulu. Para diplomat AS sekarang sangat ramah, mereka bilang "America has to engage Indonesia." Oleh sebab itu, AS kembali turun dengan bantuan-bantuan semisal ventilator, vaksin, dlsb. Walaupun Jokowi sangat dekat dengan China, ia tetap menjaga hubungan baik dengan AS. Namun hanya ketika Prabowo menjadi Menhan, AS melihat pintu sedikit terbuka untuk mereorientasi orbit Indonesia ke arah dirinya. Bukankah Prabowo membutuhkan visa darinya? Lebih dari itu, sikap Prabowo kepada AS pada dasarnya tidak jauh dari sikap tradisional TNI yang sejak kemerdekaan antikomunis dan pro-Amerika. Sikap itu ditegaskan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh bisnis dan politik Amerika Serikat di Washington DC. Maka tidak heran bila kesepakatan yang ditandatangani kedua Menhan dalam pertemuan 15-19 Oktober 2020 itu mencerminkan hubungan yang "sangat bersahabat". Tentu saja ada pihak yang tersengat oleh kesepakatan itu, siapa lagi kalau bukan China! Responsnya seketika, hanya berselang sehari setelah perjanjian diumumkan, Menlu Retno menyangkal. Menlu mengatakan bahwa Indonesia tidak mengizinkan "pesawat mata-mata P8 Amerika Serikat berpangkalan di Halim dan Juanda”. Menurut Retno, Indonesia tidak ingin terjebak dalam pertikaian China vs Amerika. Tentu saja, Menlu Retno pura-pura tidak tahu a simple truth: China punya klaim wilayah dengan Indonesia, bukan dengan AS. Yang memiliki kemungkinan berperang dengan China adalah Indonesia. Bukan Amerika Serikat. AS hanya akan turut berperang di Laut China Selatan ketika salah satu negara di sana (termasuk Indonesia) meneriakkan jeritan perang. Dalam pada itu, pihak Kemenhan bersikukuh bahwa perihal yang disampaikan Menlu Retno merupakan domain (wilayah wewenang) Menhan. Menlu PDIP itu tidak menyerah, ia melambung ke presiden. Jokowi mendukung Menlu Retno. Pada 20 Oktober 2020 Jokowi mengoreksi kebijakan Menhan, ia melarang Halim dan Juanda disinggahi oleh pesawat intai maritim P8-Poseidon. Banyak lagi hal dalam perjanjian militer itu yang membuat China meradang. Poin-poin perjanjian yang dipersoalkan China, antara lain: Bantuan AS dalam pengembangan Pusat Latihan Tempur di lahan 300.000 hektar di Kalimantan Utara. Bantuan konsultan AS untuk pengembangan pulau Morotai di Maluku Utara yang sangat strategis. Latihan marinir 3 negara di Darwin. Merapatnya kapal induk AS di perairan Indonesia. Last but not least, China juga meradang atas pembelian persenjataan Amerika oleh Indonesia. Di dalam paket pembelian itu terdapat pesawat F16 Bloc 72 Viper yang tercanggih di kelasnya, F35 dengan kemampuan anti-radar (stealth), helikopter berkapasitas besar untuk mobilisasi udara, dan rudal laut Harpoon yang sangat canggih. China berprasangka bahwa paket pembelian persenjataan itu diproyeksikan untuk perang laut. Di belakang prasangka itu China mencurigai Prabowo telah membuat prakonsepsi China adalah musuh. Prakonsepsi ini bertentangan dengan sejumlah pernyataan lisan Prabowo sendiri. Sudah pasti kegusaran China sampai juga ke meja presiden. Apa reaksi Jokowi kemudian? Apakah Jokowi akan mendukung Menhan yang dua kali menjadi lawan di ajang Pilpres? Atau dia akan mendukung concerns Menlu Retno dan PDIP yang ingin menjaga manisnya hubungan Indonesia-China? Pilihan sikap itu bisa berdampak terhadap keberadaan Edhy Prabowo di kabinet. Karena secara teoritis, sesuai dengan revisi UU KPK, sebuah Operasi Tangkap Tangan harus memperoleh dua tingkatan izin. Pertama, izin dari komisioner. Dan kedua, izin dari Dewan Pengawas. Dengan perizinan lebih ruwet ini suatu OTT profil tinggi setingkat menteri, sangat kecil kemungkinan tidak diketahui oleh presiden. Dengan kata lain, lepas dari kasus korupsi itu sendiri, OTT KPK atas Edhy Prabowo dapat dilihat sebagai bentuk peringatan atau hukuman kepada Prabowo. Lantas bagaimana masa depan Prabowo di kabinet Jokowi-2? Penulis Pemerhati Politik, Demokrasi, dan Isu Kebangsaan
Stop Megalomania, Nekochin Mengancam
Oleh Ridwan Saidi *) Neo kolonialisme dan imperialisme atau Nekolim diksi politik yang sangat ampuh untuk menggalang massa kiri. Kedubes USA dan Inggris hampir tiap hari dIdemo tahun-tahun 1962-1965. Jakarta dibanjiri poster dan spanduk yang dibuat Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra/PKI. Teks spanduk: "Hei Nekolim, ini dadaku, mana dadamu". Tiap hari dikumandangkan kampanye anti Nekolim yang sejatinya mencerminkan pribadi megalomania. Beras sudah tak terbeli rakyat. Dan berganti bulgur. Celana sehari dipakai sehari dijemur. Tapi Indonesia memaksakan diri menjadi pemimpin New Emerging Forces alias Nefo. Dalam kondisi keuangan yang babak belur masih memaksakan diri menyelenggarakan Pesta Olahraga Ganefo. Tidak ada bekasnya kecuali jadi nama gang di kelurahan Senayan: Gg Ganefo I - IX. Perilaku megalomania tak berubah walau sekarang sudah era Neokochin (Neo Kolonialisme China). Nekochin pinjami uang, separoh wilayah negara si⁸000 penghutang dirampas kalau tak mampu bayar. Ini terjadi pada sebuah negara Caucasia yang bertetangga dengan China. Berita terakhir Nekochin claim Natuna utara dan minta Indonesia stop pengeboran migas. Nekochin jajakan pinjaman tanpa jaminan negara ke Afrika, Malaysia, Indonesia. PM Najib Razak Malaysia jatuh karena hutang dengan Nekochin. Pemerintah Indonesia bersemangat. Kita akan meroket maju. Mandalika menaikkan nama Indonesia, dengan balap Mobil Jakarta sepantar New York. Indonesia negara yang diperhitungkan kalau IKN selesai. Tiap hari kita dikasih omongan macam begini. Lantas saya sulit membedakan, hidup dalam suasana anti Nekolim, dan hidup di era Nekochin. *) Budayawan
Panitia Deklarasi Anies Baswedan di Pekalongan Sempat Diintimidasi
Pekalongan, FNN.CO.ID—Deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlangsung di beberapa tempat di Jawa Tengah, Sabtu (4/12/2021). Seperti di Pemalang, Batang dan Pekalongan. Namun di Pekalongan sempat terjadi insiden upaya penghalang-halangan oleh selolompok orang. Kelompok tersebut sempat mengintimidasi panitia dan deklarator. Kejadiannya dimulai saat elemen masyarakat bersama Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) untuk Anies Baswedan Presiden 2024 akan memasuki tempat deklarasi di RM Dapur 51 Kedungwuni Pekalongan Jawa Tengah. Deklararasi sesuai agenda dilakukan pada pukul 15:00 WIB. Namun saat acara siap dilakukan, sekelompok orang datang menggunakan sebuah kendaraan dengan spanduk putih bertuliskan “ Tetep Ganjar !!!” . Peserta yang hendak ikut deklarasi menahan diri tidak masuk. Apalagi mereka dihalangi dengan cara intimidasi. Panitia dan deklarator mencoba memberi pengertian mamun upaya itu gagal. Karena mulai tegang, aparat datang. Kedua pihak ditengahi. Koordinator Nasional Relawan ANIES La Ode Basir dikabarkan akan datang sehingga membuat polisi harus mengisolasi kelompok pendukung Ganjar Pranowo. Acara deklarasi pun dimulai. Setelah La Ode Basir meninggalkan tempat karena akan deklarasi di tempat lain. Kelompok pembawa spanduk tersebut datang lagi dan membuat ketegangan. Polisi sigap dan bisa diselesaikan. La Ode Basir kepada media mengajak kepada semua relawan yang terlibat dalam dinamika politik untuk berpolitik dengan fair, santun, dan tidak memancing konflik. Politik harus dijalankan dengan kegembiraan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar La Ode Basir saat menuju ke acara deklarasi berikutnya di Kabupaten Batang, Sabtu (4/12/2021). (TG)
Membasmi Terorisme dengan Teror
By M Rizal Fadillah Terberitakan bahwa Densus 88 akan melakukan penangkapan kembali. Kini target disebut-sebut dua sosok populer dan eksis di TV. Seorang akademisi lainnya politisi. Pihak kepolisian masih merahasiakan identitasnya. Rencana penangkapan ini dikaitkan dengan keterlibatan dalam jaringan Jama'ah Islamiyah (JI). Sebelumnya tiga ulama Farid Okbah, Anung Al Halmat, dan Ahmad Zein ditangkap juga dengan tuduhan yang sama terlibat Jama'ah Islamiyah (JI). Bergeser dari status sebagai Dewan Syuro menjadi penggalang dana. Tetap publik tertutup dari informasi yang jelas dan sesungguhnya. Isu terorisme menjadi "alasan pembenar" untuk menutup akses. Prinsip negara hukum telah lama tercederai. Dengan target 2 tokoh yang dipublikasikan akan ditangkap tanpa penjelasan baik nama maupun tindakan teror yang dilakukannya adalah sebuah teror. Apalagi sekedar sinyal liar. Publik dibuat menduga-duga dan mencurigai sesama. Densus 88 menjadi lembaga pemberantasan terorisme dengan cara teror. Perlu evaluasi dan koreksi. Jama'ah Islamiyah (JI) adalah hantu yang menakutkan atau dibuat untuk menakut-nakuti. Organisasi atau aktivis da'wah tidak banyak mengenal Jama'ah yang konon "berjuang untuk Islam" ini. Makhluk apakah ia. Pengamat terorisme hanya mampu bercerita tentang indikasi hingga mutasi tanpa bersambung dengan pengetahuan dan perasaan publik tentang keberadaannya sebagai kelompok "pejuang Islam". Sebagai upaya pencegahan sebaiknya Pemerintah membuka ke ruang publik seluas-luasnya tentang keberadaan Jama'ah Islamiyah baik struktur, program, pimpinan dan personal yang ada di dalamnya. Sejauh mana dasar hukum yang melandasi sebagai organisasi teroris. Pengetahuan Pemerintah, khususnya Densus 88, tentu sudah sangat dalam. Ungkapan pengamat bahwa JI telah berubah menjadi organisasi da'wah dan kemanusiaan perlu mendapatkan klarifikasi. Jika tetap berbahaya jelaskan bahayanya sehingga masyarakat atau umat Islam mewaspadai, jangan sampai terjebak atau Jama'ah Islamiyah (JI) oleh pihak tertentu dijadikan jalan atau sarana untuk menjebak. Di masa Orde Baru dahulu muncul berbagai organisasi militan 'buatan' yang digunakan untuk menjebak. Dalam konteks global Al Qaeda dan ISIS juga bukan murni organisasi perjuangan umat Islam. Banyak pihak yang ikut bermain. Nah, ancaman bahwa akan ada dua tokoh akademisi dan politik yang akan ditangkap oleh Densus dengan tuduhan terorisme adalah tidak sehat. Kualifikasi teroris atau tindakan terorisme harus berbasis hukum dan perundang-undangan. Bukan bersandar pada kepentingan politik, apalagi sekedar posisi seseorang sebagai tokoh oposisi. Indonesia adalah negara ber-ketuhanan YME dan ber-kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara demokrasi dan negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara berdaulat yang tidak boleh tunduk pada kemauan dan pemaksaan global. Terorisme global baik otonom maupun dikendalikan oleh negara harus diantisipasi. Kita sebagai bangsa yang cinta damai setuju memberantas terorisme akan tetapi penanganan harus dengan berbasis hukum, keadilan, dan kemanusian. Tidak memberantas terorisme dengan cara teror. Sebab jika demikian, apa bedanya ? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Pemkab Garut Targetkan Rumah Korban Longsor Cilawu Rampung Akhir 2021
Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menargetkan pembangunan rumah korban terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Cilawu rampung akhir 2021. "Saya optimis sebelum akhir tahun warga korban bencana tanah longsor sudah bisa menempati rumah yang kami bangun," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana saat meninjau pembangunan rumah untuk relokasi korban longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Sabtu. Ia menuturkan longsoran tanah tebing di Desa Karyamekar telah mengancam bahaya pemukiman warga di atasnya sehingga perlu direlokasi agar tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi yang lebih besar. Pemerintah daerah, kata Nurdin, menyiapkan rumah untuk 73 kepala keluarga yang terdampak bahaya longsor dengan total anggaran sebesar Rp3,65 miliar untuk dana pembelian lahan dan pembangunan rumah. Nurdin bersama sejumlah aparatur pemerintah daerah setempat meninjau langsung pelaksanaan pembangunan untuk memastikan hasilnya sesuai dengan harapan bersama, terutama masyarakat yang akan menempati hunian itu. Ia menyampaikan kawasan relokasi itu sudah dilengkapi dengan fasilitas listrik, air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penerangan jalan umum, masjid dan fasilitas umum lainnya. Sekda saat kunjungannya itu mengaku puas dengan hasil pembangunan rumah yang kokoh dan nyaman untuk ditempati warga terdampak bahaya bencana tanah longsor. "Saya sangat puas dengan kualitas rumah yang dibangun secara swakelola ini," katanya. (mth)
Menkes Minta Kadin Dorong Investasi di Sektor Kesehatan
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendorong munculnya investasi di sektor kesehatan di tanah air. Di depan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Nusa Dua, Bali pada 3-4 Desember 2021, Menkes menyatakan besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. "Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, Kadin Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, tersebut Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), lanjutnya, diharapkan dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Sementara itu dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat pesat. Hal itu dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastrukturnya ditambah dengan adanya insentif yang lebih tinggi jika mau berinvestasi di luar Jawa. Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, tambahnya, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini sangat penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah serta pemerataan ekonomi. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya pedesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia. Untuk memajukan ekonomi desa, lanjutnya, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid Rapimnas Kadin Indonesia di kali ini membahas beberapa tema penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini. Tema prioritas yang dibahas Kadin Indonesia bersama beberapa menteri antara lain soal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero. Arsjad berharap, forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. "Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," katanya. Menteri lain yang turut menjadi pembicara dalam Rapimnas Kadin tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang keduanya membahas Road Map to Net Zero Emission. Menkeu Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini. (mth)
Siber Polri-FBI Kerja Sama Investigasi Kejahatan Siber Internasional
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Polri menjalin kerja sama investigasi dengan Cyber Division The Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam mengungkap jaringan kejahatan siber internasional yang melibatkan beberapa negara. Direktur Tipidsiber Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan delegasi Siber Polri yang dipimpin olehnya bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan pertemuan dengan pejabat FBI Cyber Division dan perwakilan dari FBI Local Office Washington DC, Selasa (30/11) lalu. "Dalam pertemuan tersebut dibahas tindak lanjut kerja sama pengungkapan jaringan pelaku kejahatan siber internasional yang melibatkan beberapa negara," kata Brigjen Asep dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, selain membahas tentang kasus peretasan (hacking) yang sedang ditangani masing-masing divisi, pertemuan tersebut juga membahas tentang model ancaman siber yang terjadi di masing-masing negara. Hal itu bertujuan untuk membuka upaya kerja sama dalam sejumlah penanganan kasus yang pelaku maupun korbannya berasal dari Indonesia maupun Amerika Serikat dan negara-negara lain. "Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang keberhasilan pengungkapan dan penangkapan pelaku penjualan alat peretas ("hacking tools") yang digunakan untuk meretas akun-akun pengguna aplikasi "startup" internasional," kata Asep menjelaskan. Asep menyebutkan, praktik penjualan alat atau kode peretasan ini menyasar lebih dari 70.000 akun yang tersebar di 43 negara. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini sudah menembus angka Rp 27 miliar. "Jumlah uang maupun korban masih mungkin bertambah seiring dengan hasil pengembangan perkara," ungkapnya. Brigjen Asep menambahkan, hingga saat ini Dittipid Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan beberapa korban yang berada di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti New York, Washington DC dan Los Angeles terkait pengungkapan jaringan kejahatan siber internasional. Kerja sama investigasi ini, kata Asep, didukungn sejumlah pihak, oleh FPI dan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di masing-masing negara. "Kegiatan ini juga didukung oleh FBI dan KJRI di masing-masing negara bagian, terutama terkait dengan koordinasi teknis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Siber Polri," kata Asep. (mth)
Pusat Vulkanologi Catat Ada Dua Kali Guguran Lava Pijar Di Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menyebut terdapat dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter," kata Petugas PVMBG Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal pada Sabtu, 4 Desember 2021, sore. Puluhan warga di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan mulai mengungsi akibat peristiwa tersebut. Hujan abu vulkanik menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro gelap seperti malam hari, sehingga pemerintah setempat akan membuka posko pengungsian di Kamar Kajang dan Pronojiwo. Yuda meminta masyarakat, pengunjung, ataupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru dan jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan, serta mewaspadai awan lanas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda, sebagaimana dikutip dari Antara. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dengan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih pukul 15.20 WIB. (MD).
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Beraktivitas Dekat Kawah Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru yang sore ini meletus yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal. "Masyarakat, pengunjung dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru," kata petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Yuda menambahkan bahwa masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan serta mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Menurutnya, radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk mengantisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas di wilayah Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas kemudian meletus yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada Sabtu (4/12) pukul 15.00 WIB. Kondisi meteorologi di lokasi berupa cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah barat dan suhu udara berkisar 22-26 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan PVMBG Kementerian ESDM, ada dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter. Visual Gunung Semeru dominan tertutup kabut," kata Yuda. (mth)
PVMBG Catat Ada Dua Kali Guguran Lava Pijar di Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menyebut terdapat dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter," kata Petugas PVMBG Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal pada Sabtu sore (4/12/2021). Puluhan warga di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan mulai mengungsi akibat peristiwa tersebut. Hujan abu vulkanik menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro gelap seperti malam hari, sehingga pemerintah setempat akan membuka posko pengungsian di Kamar Kajang dan Pronojiwo. Yuda meminta masyarakat, pengunjung, ataupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru dan jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan, serta mewaspadai awan lanas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dengan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih pukul 15.20 WIB. (mth)
BPBD Jatim Kirim Tim Bantu Evakuasi Warga Terdampak Letusan Semeru
Surabaya, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengirimkan tim untuk membantu BPBD Kabupaten Lumajang melakukan evakuasi terhadap warga terdampak letusan Gunung Semeru. "Agen bencana Provinsi Jatim dan TRC PB BPBD Lumajang menuju lokasi untuk asesmen dan melakukan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santosa ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu, 4 Desember 2021. BPBD Lumajang, kata dia, juga langsung berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk melakukan langkah-langkah evakuasi. Pihaknya juga mengaku telah melaporkan kondisi Gunung Semeru kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Pelaksana Harian Sekda Provinsi Jatim sekaligus Kepala BPBD Jatim Heru Tjahjono. Ia menjelaskan berdasarkan informasi awal telah terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru di Dese Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. "Kronologinya hari ini sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi peningkatan aktivitas Gunung Berapi Semeru disertai awan panas guguran," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait dengan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada laporan dan semoga tidak ada. Termasuk dampak yang diakibatkan karena sampai sekarang masih dilakukan pendataan," katanya. BPBD juga mengimbau warga menjauhi daerah sekitar sungai yang berhulu di gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) sekaligus gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut. (MD).
Tangerang Tambah Pengadaan Alat Berat Untuk Percepat Pembangunan
Tangerang, FNN - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengadakan penambahan lima unit alat berat untuk menunjang dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah itu. Kelima jenis alat berat tersebut yakni Excavator seri 305.2 dengan merek Caterpillar dari penyedia PT Trackindo Utama kata Kepala Bidang DBMSDA Kabupaten Tangerang, Dedi Sukardi di Tangerang, Sabtu, 4 Desember 2021. "Pengadaan alat berat (Excavator) ini menjadi tugas UPTD perbengkelan dalam meningkatkan pelayanan terhadap UPTD jalan dan jembatan maupun UPTD Sumber Daya Air. Dengan datangnya alat ini, diharapkan dapat menambah kekuatan kita untuk penanganan yang bersifat darurat ataupun yang terprogram," katanya, sebagaimana di kutip dari Antara. Ia mengatakan, dengan adanya penambahan alat berat jenis Excavator itu bisa membantu dalam mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan dan gorong-gorong di wilayah Kabupaten Tangerang. "Tipe ini memiliki kekuatan menggali 3670 mm, dirasa sangat cukup untuk menunjang perbaikan jalan dan gorong-gorong di Kabupaten Tangerang," ujarnya. Selain itu juga, adanya penambahan alat berat tersebut dapat memberikan semangat untuk para pekerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Mengingat saat ini sedang memasuki musim penghujan, bagi para pekerja saya mohon dapat bekerja lebih maksimal lagi. Alat berat ini nantinya akan digunakan untuk menormalisasikan drainase agar aliran air bisa lebih lancar, sehingga ke depannya dapat menjadi solusi dalam penanganan banjir," ujarnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini terus berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memperlancar perbaikan drainase dalam menangani banjir, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat tidak terganggu. "Kami juga berharap bahwa masyarakat bisa turut berpartisipasi untuk tidak membuang sampah ke sungai serta tidak membangun bangunan di garis sempadan sungai dan menutup atas drainase yang sudah kita bangun, karena ini menyebabkan timbulnya bahaya banjir," kata dia. (MD).
Edhy Prabowo - Pusaran Konflik Prabowo Vs Jokowi: USA – Indonesia dan PK China (1)
Oleh: Radhar Tribaskoro SAYA mengenal Edhy Prabowo saat saya menjadi caleg partai Gerindra. Ia ikut menyeleksi dan kemudian memimpin pelatihan caleg selama 2 minggu. Selama pelatihan itu saya menyadari kedekatannya dengan Prabowo. Ia layaknya bayangan Prabowo, menyiapkan segalanya sebelum Prabowo tiba dan menindaklanjuti setiap keputusan-keputusannya. Harus diakui, dalam eksekusi kebijakan Edhy sangat baik. Edhy Prabowo, suatu ketika, pernah dikira adik Prabowo Subianto. Itu salah satu alasan ia memenangkan kursi DPR di Sumatera Selatan, tahun 2009. Namun kenyataan itu tidak seharusnya menutupi kapasitasnya sebagai seorang eksekutor. Setelah Edhy Prabowo terpilih sebagai menteri saya menyukai gayanya "menghabisi legacy Susi Pudjiastuti". Susi seorang environmentalis fanatik. Ia melihat nelayan dan laut sebagai musuh abadi. Ia ingin memulihkan kekayaan laut, untuk itu ia harus menghentikan nelayan. Sepanjang masa jabatannya entah sudah berapa banyak nelayan dan pembudidaya yang berunjukrasa, namun diabaikannya. Satu industri pembudidaya ikan praktis gulung tikar. Namun, Edhy Prabowo secara bertahap menghidupkan kembali para pembudidaya itu. Edhy Prabowo punya peluang besar berhasil memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, andai saja ia tidak terkena OTT KPK. Memahami kasus korupsi Edhy Prabowo, kita perlu melihatnya dari dua konteks: korupsi sebagai implikasi politik feodal dan oligarki dan OTT Edhy Prabowo sebagai implikasi Prabowo yang pro-Amerika vs Jokowi pro-CHina. Konteks pertama sudah sering sekali saya bahas, jadi nanti saya hanya akan soroti secara singkat. Konteks kedua jauh lebih penting, karena menyangkut hubungan strategis Indonesia-China-Amerika yang besar sekali pengaruhnya terhadap kebijakan rezim penguasa di Indonesia. Politik dan Korupsi Mengapa Edhy Prabowo harus korupsi? Hidupnya jauh berlebih. Apakah ia seorang yang serakah? Hanya Tuhan Maha ahu. Perihal korupsi, saya telah beberapa kali menulis. Argumentasi saya terdiri dari 3 bagian. Pertama, korupsi adalah perbuatan pemimpin yang diangkat maupun ditunjuk. Adapun pengangkatan dan penunjukkan pemimpin dilakukan melalui proses politik. Karena itu akar korupsi adalah politik. Kedua, dalam politik demokrasi, pemimpin diangkat melalui pemilihan umum. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa pemimpin yang mengikuti pemilu harus dicalonkan. Celakanya, proses pencalonan itu didominasi oleh oligarki politik. Oligarki itu mengumpulkan uang dari para calon sebelum maupun sesudah terpilih. Oligarki memperkuat diri dengan dua cara: feodalisme dan uang. Feodalisme meletakkan sentimen darah lebih penting dari lainnya, oleh karena itu politik dinasti meruyak hampir di semua partai. Sementara uang adalah cara paling cepat dan efektif membeli dukungan. Di era Jokowi ini kekuatan oligarki feodal bergabung dengan oligarki finansial menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam 6 tahun terakhir ini oligarki feodal-finansial telah membangun jejaring kekuasaan yang mendominasi seluruh aparat negara. Dengan kata lain, aparat negara telah kehilangan "kenegaraannya", mereka telah berubah menjadi "aparat kekuasaan". Di dalam konteks partai politik yang feodal, sangat haus uang dan mendominasi aparat negara itulah seharusnya kita memahami Edhy Prabowo dan OTT KPK-nya. Penulis Pemerhati Politik, Demokrasi, dan Isu Kebangsaan
Saat Rakyat Menjadi Musuh Negara
Oleh: Yusuf Blegur Pemberontakan sebagai upaya makar yang diwarnai aksi kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan dan aksi teroris yang nyata dilakukan KKB di Papua. Seperti tak terlihat dan terus diabaikan oleh pemerintah. Begitupun kejahatan-kejahatan extra ordinari crime lainnya seperti marak dan telanjangnya korupsi dalam pemerintahan. Keterlibatan bisnis para pejabat sebagai siasat dan kamuflase merampok uang negara. Ditambah perilaku menyimpang dan biadab yang dilakukan tidak sedikit aparatur baik kepada rakyat maupun antar insitusi. Pemerintah seperti tak bisa melihat, mendengar dan merasakan semua distorsi kenegaraan itu. Sebaliknya, rezim seperti terhalang penuh pandangannya karena kegiatan reuni 212 dan pelbagai aksi unjuk rasa. Setiap panggung demokrasi dan parlemen jalanan divonis sebagai gerakan yang merongrong, mengancam dan membahayakan pemerintah. Berbeda dengan kejahatan dan aksi teroris yang sebenarnya, rakyat yang menyampaikan aspirasi dan sikap kritisnya dengan damai dan dijamin konstitusi, dijadikan rezim sebagai musuh negara. Harus ditindak , direpresi dan diskriminalisasi. Saat berlangsungnya kegiatan reuni 212 di Jakarta. Pemerintah mengerahkan ribuan polisi dan tentara dengan berbagai kelengkapan armada dan senjatanya. Kawat berduri hampir setinggi orang dewasa menjadi pagar betis dengan penjagaan dan patroli aparat keamanan dari TNI dan Polri. Pemerintah seolah sedang menyiapkan perang kota. Kendaraan perang, seragam dan persenjataan lengkap menghiasi jantung kota Jakarta. Disiagakan hanya untuk menghadapi penyampaian unjuk rasa super damai umat Islam. Aksi 212 di Monumen Nasional yang sebelumnya pernah menghadirkan 7 juta rakyat dengan tidak satupun menimbulkan keributan, lemparan batu ke aparat, pembakaran mobil dan gedung apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Seperti menyindir, pemerintah tampak linglung dan terkesan bodoh hanya untuk membedakan mana momen penyampaian demokrasi yang menjadi hak konstitusi rakyat, dan mana situasi dan tempat yang menjadi medan pertempuran fisik atau perang yang sesungguhnya. Rezim kekuasaan cenderung sudah tidak lagi memiliki kehormatan dan kewibawaan. Denyut nadi dinamika rakyat selalu dihadapi dengan pendekatan keamanan. Melibatkan aparat dengan penggunaan senjata dan kekerasan seperti menjadi solusi dalam menghadapi rakyat. Bahkan dimana rakyat hanya sekedar menyampaikan aspirasi. Sikap kritis dan refleksi rakyat terhadap proses penyelenggaraan negara, dinilai sebagai upaya pembangkangan dan perlawanan rakyat. Kegagalan proses politik dan hukum dari parlemen dan institusi negara lainnya, membuat rakyat memilih demokrasi jalanan sebagai ruang ekspres. Itupun harus dihadapi dengan tindakan represi aparat. Bukan sekedar penangkapan, partisipasi rakyat yang dilindungi konstitusi itu diframing sedemikian rupa dengan isu ditunggangi atau berkedok makar dan teroris. Semua stereotif intoleran, radikal dan fundamental diumbar rezim sebagai cara efektif meredakan dan membungkam aksi yang dianggap merongrong kekuasaan. Rakyat seperti sudah kehilangan tempat mengadu. Bukan hanya dalam ranah konstitusional, bahkan di jalananan pun tak ada lagi keadilan. Negara Kekuasaan Pemerintahan hampir 8 tahun ini, sekarang sudah dipastikan tidak lagi menjalankan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Selain menghianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Rezim ini juga membajak negara dengan menguras semua kekayaan alam dan melumpuhkan kedaulatan rakyat. Politik dan hukum dirancang sedemikian rupa hanya untuk menguasai ekonomi bagi segelintir kepentingan oligarki. Kekuasaan, selain untuk kelompoknya sendiri juga membiarkan kepentingan asing menikmati semua yang ada di negeri ini. Kalangan minoritas telah menguasai dam menjajah mayoritas, begitulah realitas Indonesia. Rakyat terasa seperti hidup di negara asing. Tanpa kedaulatan dan akses pada sektor-sektor strategis yang menjamin kesejahteraan hidupnya. Di negerinya sendiri rakyat hanya cukup punya tempat tinggal dan bekerja memenuhi kebutuhannya yang berujung pada hidup pas-pasan dan malah serba kekurangan. Keterbatasan rakyat dalam banyak hal justru terjadi saat sekelompok orang menguasai dan mengeksploitasi bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penderitaan rakyat menyebar seiring perampasan tanah rakyat, penguasaan hutan untuk perkebunan dan pembangunan smelter pertambangan atas nama industrialisasi oleh asing dan oligarki. Selain dikeruk kekayaannya, negara juga terancam mengalami kerusakan alam dan ekosistem lingkungan. Bukan hanya kemiskinan, banjir bandang dan tanah longsor semakin melengkapi penderitaan rakyat. Rezim bersama kepentingan asing berpesta-pora korupsi dalam kemasan utang dan investasi. Demi menjalankan misi itu, semua kendala dan hambatan harus disingkirkan. Apapun caranya, berapapun ongkosnya dan bagaimanapun resikonya. Visi kekuasaan memang bertolang belakang dengan visi kenegaraan. Pemerintah telah mewujud sebagai rezim otoriterian dan diktatorian dalam negara kekuasaan bukan sebagai negara kesejahteraan. Kekuatan oposisional dari semua kesadaran kritis kebangsaan, telah menjadi representasi kedaulatan dan gerakan rakyat. Mahasiswa, buruh, intelektual dan akademisi menyatu dengan rakyat menggugat rezim. Tuntutan perubahan tak bisa dicegah lagi. Rontoknya ekonomi dan karut marutnya politik semakin membawa negara pada kegagalan dan kebangkrutan. Secara faktual, negara juga diambang degradasi sosial dan disintegrasi nasional. Pemulihan dan perbaikan negara hanya bisa dimulai dan dilakukan dengan mengganti kepemimpinan nasional. Hal ini membuat rezim defensif dan semakin beringas mematikan eksistensi oposisi. Rezim kekuasaan yang menjadi boneka dan budak bagi kepentingan asing. Namun seperti menjadi monster pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan negara dan memberikan amanat kepemimpinan nasional melalui perwakilannya. Oleh wakilnya sendiri dan pemerintah telah diperlakukan sebagai sampah dan mengganggu kenyamanan kekuasaan. Dalam perspektif politik, rezim menganggap rakyat sebagai masalah dan beban yang mengancam kesinambungan kekuasaan. Rakyat hanya boleh berada ditempat yang marginal, tercampakkan dan dihinakan oleh rezim. Rakyat seiring waktu telah mengganggu kekuasan dan dibuat layaknya menjadi musuh negara. Menjadi musuh dari negara yang sesungguhnya milik rakyat sendiri. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari. [contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]
Maksud Baik Risma
Oleh Ady Amar *) Tri Rismaharini, biasa dipanggil Risma, Menteri Sosial RI, selalu buat berita. Jika mengira berita terbarunya masih seputar marah-marah, itu tidak salah. Memang marah seolah jadi ciri khasnya. Semacam kegemaran, acap emosinya tak tertahan, meledak jadi kemarahan. Seperti orang tidak sabaran, itu jadi trade mark seorang Risma. Risma memang buat berita, tapi kali ini bukan berita marah-marah khasnya. Sikapnya kali ini sebenarnya diniatkan memberi semangat pada penderita disabilitas. Tapi laku Risma seolah "memaksa" penyandang disabilitas, tepatnya tunarungu, berbicara di hadapan banyak orang. Peristiwa itu terjadi saat peringatan Hari Disabilitas Internasional, 1 Desember 2021. Ia mengajak Aldi, seorang tunarungu naik ke atas panggung. Memberi semangat, terkesan memaksa, agar ia mau berbicara. Risma memintanya untuk menyampaikan apa yang ada dipikirannya, dan itu dengan berbicara langsung tanpa alat bantu. Kata Risma menyemangati, "Kamu ingin kita tidak merusak bumi kan? Kamu sekarang ibu minta bicara tidak pakai alat, kamu bicara Aldi... kamu bicara," sebagaimana dikutip dari YouTube Kemensos RI, Kamis (2/11/2021). Dengan tergagap-gagap, yang dibantu Risma, keluar dari mulut anak itu, "Aldi mau lestarikan alam." Maka tepuk tangan membahana. "Bisa lo Aldi... bisa Aldi kamu bicara," ucap Risma penuh kebanggaan. Gaya Risma yang memaksa mendapat protes banyak pihak, termasuk kaum disabilitas sendiri. Risma ingin menyamakan kemampuan semua orang itu sama, dan itu di hadapan banyak orang. Risma tidak menyelami jenis penyandang tunarungu yang bermacam tingkatan, dan mereka lebih nyaman berbicara dengan bahasa isyarat, tapi dipaksanya untuk berbicara. Gaya Risma memang terbiasa dengan gaya memaksa. Itu yang biasa ia lakukan pada bawahan disekelilingnya. Jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka bawaan Risma marah-marah. Bahkan jika target tidak bisa dipenuhinya atau di luar ekspektasinya, ia akan menangis sesunggukan sampai ndelosor segala. Setidaknya adegan itu pernah ia lakukan di hadapan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya. Saat itu ia masih sebagai Walikota Surabaya. Saat Covid-19 di Surabaya meningkat pesat, sehingga RS-RS yang ada kewalahan menampung pasien, Risma tampak stres dan sesunggukan sampai pingsan segala. Risma memang atrakrif. Gaya memaksa seorang Risma pastilah tidak disadarinya, yang itu diteruskan pada anak-anak disabilitas yang pendekatannya seharusnya dengan metode khusus, metode tidak biasa. Niat Risma ingin menyetarakan anak disabilitas dengan anak normal itu baik, jika itu menyangkut perlakuan yang sama dalam hal memperoleh hak-hak manusiawi. Tapi menjadi absurd jika yang diinginkan adalah kemampuan berbicara anak tunarungu yang bisa sama dengan anak normal. Sesuatu yang pastinya tidak akan sama. Menjadi salah besar jika pandangan Risma soal kesetaraan, itu seolah anak disabilitas itu sebagai anak kurang pintar yang karenanya ingin disetarakan. Tidak bisa disamakan demikian. Disabilitas mestinya dilihat sebagai kekurangan pada fisik dan itu kodrati. Tidak perlu harus disetarakan dengan cara dipaksa melakukan yang membuatnya tidak nyaman. Komunikasi yang dibangun Risma selalu pada persepsi atas dirinya. Sehingga tanpa ia sadari, kaum disabilitas pun dipaksanya bisa melakukan hal yang sama atas nama kesetaraan. Justru hal sebaliknya yang Risma pertontonkan, itu pun tanpa disadarinya, ia menekan psikis penyandang disabilitas di depan publik luas. Risma tampak belum mampu berkomunikasi dengan hati, dan itu dengan pendekatan proyeksi. Melihat pihak lain bukan sebagaimana dirinya. Dengan begitu, ia menyesuaikan dengan kemampuan pihak lain. Apalagi saat berkomunikasi dengan pihak disabilitas, yang pastinya diperlukan pola komunikasi khusus pula. Maksud baik Risma yang ingin menyetarakan kaum disabilitas, itu dinilai tidak tepat dan dianggap menekan psikologis Aldi. Perlakuan yang dianggap baik, itu tidaklah cuma diukur dengan persepsi seorang Risma. Jika itu yang dilakukan, maka komunikasi yang dimunculkan adalah komunikasi menekan, menganggap itu yang paling tepat. Maka, menekan itu pun sebenarnya marah-marah dalam maknanya yang lain, yang punya nilai sama-sama kerasnya. Bahkan menekan psikis, itu punya daya rusak lebih dahsyat. Meski itu dimaksudkan untuk hal yang dianggapnya baik. Kasihan sebenarnya Risma itu. Menjadi tak pantas menghukumnya berlebihan. Justru kita dituntut empati, mampu melihat niat baiknya meski yang dimunculkan hal yang tidak semestinya. Mau apa lagi... (*) *) Kolumnis
Anis Matta: Pesantren Berperan Penting Mengubah Kerumunan Umat Menjadi Kekuatan Nyata
Jakarta, FNN - Pesantren telah hadir dan berperan sepanjang umur bangsa Indonesia. Sejak proses embrio nasionalisme, perjuangan kemerdekaan, hingga jihad mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pesantren juga telah menjadi pemasok pemimpin dan cendekiawan bangsa yang berperan di berbagai bidang. Kini, saatnya pesantren lebih berperan mengubah kerumunan Umat menjadi kekuatan nyata. “Di tengah krisis global, umat Islam harus memahami betul situasinya. Jangan sampai kita berkelahi karena ada pihak lain yang membuat perang. Kita tidak perlu defensif. Sebaliknya, kita harus ofensif memperkenalkan cara kerja dan cara berpikir Islam kepada publik yang luas,” kata Anis Matta, Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dalam kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Attaqwa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 3 Desember 2021. Anis datang bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, dan rombongan pengurus nasional, serta Haris Yuliana, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat, beserta pengurus daerah hingga tingkat Kabupaten Bekasi. Anis dan rombongan diterima oleh KH Irfan Mas’ud, pimpinan Pesantren Attaqwa. Anis menjelaskan visi perjuangan keumatan Partai Gelora. Visi tersebut dimulai dengan penerimaan fakta bahwa negara Indonesia berdiri dengan satu kesepakatan dasar negara yang bernama Pancasila. Menurut Anis, inilah buah ijtihad para ulama dan pemimpin umat yang terlibat dalam perdebatan itu dan perdebatan itu sudah selesai, termasuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. “Kita percaya pada demokrasi karena demokrasi adalah ruang bagi semua dan karenanya umat Islam harus ada di pusaran kekuatan utama masyarakat. Sudah waktunya kita mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan yang representasinya nyata di dalam kekuatan politik. Di sini, pesantren punya peran yang sangat penting,” ujar Anis. Umat Islam harus berpikir membangun platform baru untuk seluruh bangsa Indonesia, lanjut Anis, dan dalam konteks itu bangsa Indonesia perlu cita-cita baru untuk diperjuangkan bersama. “Inilah yang mendasari Partai Gelora mengajak seluruh elemen bangsa memperjuangkan agar Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia. Saat ini sedang terjadi krisis global dan ada peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai salah satu pemimpin dunia. Namun untuk itu kita perlu cita-cita baru,” tambah Anis. Sosok KH Noer Alie juga menjadi inspirasi bagi Anis karena memiliki dimensi yang lengkap, baik sebagai ulama yang mempelajari ilmu agama hingga ke Makkah, mujahid dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bersama Hizbullah, dan politisi dengan menjadi salah seorang pemimpin Masyumi dan anggota Konstituante. Dari pengalaman dan wawasan Kiai Noer itulah, Anis memaparkan, Pesantren Attaqwa tumbuh menjadi salah satu tempat untuk belajar sekaligus menempa jati diri muslim para santrinya. Acara ditutup dengan ziarah di makan Kiai Noer Alie yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2006. [end]
Aparat Gabungan Sita 755 Botol Minuman Keras di Purwakarta
Purwakarta, FNN - Aparat gabungan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyita ratusan botol minuman keras atau minuman beralkohol berbagai jenis dalam Operasi Pekat pada Jumat (3/12) malam hingga Sabtu dini hari. "Ada sekitar 755 botol minuman beralkohol berbagai merk yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut," kata Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta, Aulia Pamungkas di Purwakarta, Sabtu. Operasi pekat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru yang digelar di sejumlah titik wilayah Purwakarta digelar Satpol PP bersama Sub Denpom dan Polres Purwakarta. "Operasi ini dilaksanakan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, guna meminimalisir angka kriminalitas di Purwakarta," katanya. Ia mengatakan, operasi pekat juga digelar sebagai upaya Pemkab Purwakarta dalam menegakkan Perda nomor 13 tahun 2007 tentang Miras dan Pelacuran. Kabid Dalops Satpol PP Purwakarta Teguh Juarsa menyebutkan kalau operasi pekat akan terus dilakukan. Pihaknya akan terus melakukan hingga akhir tahun nanti. "Kami tidak akan berhenti razia miras pada hari ini saja, akan tetapi sampai dengan akhir tahun, kami akan monitoring ke semua titik target yang telah kami awasi dan amati," kata Teguh. Ia mengajak masyarakat Purwakarta untuk menjauhkan diri dari minuman beralkohol. Sebab kebanyakan tindak pidana terjadi berawal dari seringnya mengonsumsi minuman beralkohol. (sws)
Komnas Perempuan Dorong Pemahaman Perspektif Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mendorong aparat penegak hukum dan pihak pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta masyarakat di Indonesia untuk memahami perspektif korban, khususnya para perempuan. “Terutama di kepolisian dan kejaksaan, saya kira perspektif perempuan korban kekerasan seksual menjadi pengetahuan yang harus mereka miliki,” ujar Imam Nahei selaku narasumber webinar nasional “Kekerasan Seksual di Kampus” yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Dengan pemahaman perspektif korban, lanjut dia, kasus pelaporan balik ataupun situasi yang justru menyudutkan korban saat mengakui tindak kekerasan seksual yang dialaminya dapat dihindari. Di samping itu, menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan di Indonesia sering mengalami kendala pada tahapan pembuktian. Hal tersebut disebabkan korban yang membutuhkan waktu lama untuk berani melapor sehingga sebagian besar bukti tidak lagi dapat dikumpulkan. “Korban untuk angkat bicara itu rata-rata butuh waktu yang lama karena memperhatikan banyak hal, seperti aspek lingkungan dan hukum. Belum lagi kalau dia mengalami kekerasan yang lain, dia tidak berani bersuara dalam waktu cukup lama dan bukti-bukti kemungkinan sudah banyak hilang,” jelas Imam Nahei. Dengan demikian, ujar dia, pemahaman perspektif korban juga menjadi salah satu jalan keluar untuk mengupayakan keadilan bagi mereka. Untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap perspektif perempuan korban kekerasan seksual, menurut Imam Nahei, Komnas Perempuan sebenarnya telah melakukan berbagai pelatihan, baik kepada aparat penegak hukum maupun perguruan tinggi. Namun, ujar dia, upaya tersebut juga harus dikuatkan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk semakin mengedepankan perspektif perempuan korban kekerasan seksual. Imam Nahei pun berharap warga akademik dapat mengambil peran dalam menanamkan pemahaman tentang perspektif perempuan korban kekerasan seksual. “Kami juga berharap kawan-kawan di kampus terus memberikan perspektif korban itu,” tutup Imam Nahei. (sws)
Tim SAR Cari ABK Kapal Penarik yang Terjatuh di Perairan Sungailiat
Sungailiat, Bangka, FNN - Tim SAR Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencari seorang anak buah kapal penarik peralatan tambang bijih timah tradisional yang terjatuh di perairan Pantai Parai Sungailiat, Kabupaten Bangka. Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, Fazzli melalui pesan resmi yang diterima di Bangka, Sabtu mengatakan, korban bernama Harwin yang berada di kapal penarik peralatan tambang biji timah tradisional jenis ponton dari Jebus Bangka Barat pukul 00.00 WIB menuju pelabuhan Sampur Pangkalpinang. Berdasarkan laporan sekitar pukul 02.00 WIB kapal penarik peralatan tambang biji timah tradisional jenis ponton menabrak batu karang tepat di perairan pantai Parai Sungailiat, Selain Harwin yang jatuh ke laut dan masih dalam pencarian, terdapat satu temannya dinyatakan selamat. Tim SAR gabungan dengan melibatkan personel TNI, Polri, BPBD setempat dan relawan Laskar Sekaban beserta masyarakat nelayan masih melakukan pencarian korban di sekitaran lokasi kejadian. "Berdasarkan informasi data BMKG, cuaca di perairan pantai Parai kondisi berawan dan hujan dengan kecepatan angin tujuh knot tinggi gelombang 0,2 sampai 2,5 meter," katanya. Dia menyatakan, tim gabung saat ini masih terus melakukan pencarian korban dengan harapan segera dapat ditemukan. "Saya ingatkan seluruh pengguna jasa pelayaran agar tetap memperhatikan standar keselamatan mulai dari memperhatikan kondisi cuaca sampai dengan kelengkapan sarana keselamatan," ujarnya. (sws)
Polda Jabar Bekuk Sindikat Pemalsu Kartu Prakerja
Bandung, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja yang merugikan negara hingga Rp18 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arief Rachman mengatakan empat pelaku pemalsu Kartu Prakerja itu ditangkap di salah satu hotel yang ada di Bandung. Keempat pelaku itu, kata dia, berinisial AP, AE, RW, dan WG. "Mereka ini membuat Kartu Prakerja fiktif dengan mendapat keuntungan total Rp18 miliar," kata Arief di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Menurutnya pengungkapan itu bermula dari adanya informasi kebocoran data kependudukan yang disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan secara ilegal. Kemudian penyidik Ditreskrimsus menurutnya melakukan penyelidikan dengan patroli siber. Selain itu, penyidik juga menemukan petunjuk bahwa aksi tersebut merupakan perbuatan dari sindikat dan bukan perorangan. Penyidik kemudian menemukan petunjuk dari Kartu Prakerja data hasil retasan tersebut. Para pelaku diduga menjebol data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berbagai daerah. Menurutnya aksi pemalsuan Kartu Prakerja itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. "Mereka diduga melakukan akses ilegal terhadap database (basis data) kependudukan yang digunakan untuk membuat Kartu Prakerja fiktif yang merupakan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata dia. Kini empat pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Polda Jawa Barat untuk diminta keterangannya atas perbuatannya tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan guna menetapkan pasal yang akan disangkakan kepada empat pelaku tersebut. (sws)
Menteri PPPA: Perempuan Perlu Miliki Literasi Digital yang Cakap
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perempuan perlu memiliki literasi digital yang cakap untuk melindungi diri di dunia maya dan mencegah dampak buruk dari internet. Bintang dalam diskusi daring bertema "Mengenal Kejahatan Media Sosial untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga" yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa terbukanya akses internet tidak cukup karena penggunaannya tanpa disertai dengan literasi digital yang cakap juga bisa membawa dampak buruk. "Karakteristik dunia digital yang tanpa batas saat ini telah memunculkan berbagai kejahatan yang patut diwaspadai, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online," kata dia. Bintang menyebut bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara daring risikonya semakin meningkat di masa pandemi ini. Berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan tahun 2021, laporan kekerasan berbasis gender daring naik sekitar empat kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kekerasan berbasis daring juga berisiko bagi anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah diterima 621 laporan kasus terkait pornografi dan cybercrime yang melibatkan anak. "Oleh karenanya literasi digital perempuan tidak hanya penting untuk melindungi dirinya sendiri, namun juga untuk melindungi anak-anaknya," kata dia. Bintang menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya menjadi kewajiban ibu semata, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan ayah. "Baik orang tua maupun anak harus memiliki pemahaman akan berbagai risiko internet, modus-modus kejahatan yang sering terjadi, alat perlindungan di internet, dan cara melindungi diri di internet," katanya. (mth)
Warga Diminta Siaga Adanya Potensi Banjir Rob di Pesisir Surabaya
Surabaya, FNN - Warga Kota Surabaya diminta siaga dengan adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berupa potensi banjir rob yang terjadi pada 2-7 Desember 2021 di kawasan pesisir Surabaya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Irvan Widyanto di Surabaya, Sabtu, mengatakan, pihaknya berharap warga Kota Surabaya menyadari dan siaga terhadap potensi banjir rob ini. "Hal itu bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang paling penting juga, apabila terjadi kedaruratan apapun di Surabaya, silahkan langsung menghubungi Command Center 112 untuk mendapatkan bantuan," katanya. Menurut dia, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, Surabaya mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob akibat fenomena pasang maksimum air laut. Diperkirakan banjir rob akan terjadi mulai 2-7 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 WIB-24.00 WIB di kawasan pesisir Surabaya dan sekitarnya. Irvan mengatakan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi jika terjadi banjir rob atau ketinggian air diprediksi mencapai 1,5 meter dari permukaan laut di wilayah pesisir. Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah memasang Videotron/WID yang selalu update memberikan informasi terkait tinggi gelombang, kecepatan angin dan cuaca di pesisir pantai. "Videotron ini dipasang mulai dari Romokalisari, Sontoh Laut dan juga di Taman Suroboyo," ujarnya. Selain itu, ia memastikan sudah melakukan pelatihan praktek evakuasi mandiri untuk warga pesisir. Tentunya, dengan mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju assembly point (titik kumpul) yang sudah ditentukan pula. "Sehingga kita berharap apabila ada tanda-tanda akan terjadi gelombang tinggi air laut yang terdapat di Videotron, dengan ketinggian di atas 2,5 meter atau pasang air laut di atas 150 cm dan kecepatan angin di atas 20 knot atau 37 km/jam, maka kita berharap warga bisa melakukan evaluasi mandiri tanpa harus menunggu bantuan," kata dia. Selain itu, lanjut dia, apabila ada update dari BMKG Maritim terdapat potensi kenaikan air laut dan tinggi gelombang, maka BPB Linmas akan langsung mendirikan posko siaga di Romokalisari, Sontoh Laut dan Taman Suroboyo. Mereka akan dibekali peralatan mulai dari perahu karet bermesin, pelampung, ringbuoy, tali, genset, lampu dan beberapa peralatan lainnya. "Bahkan, nanti kami akan woro-woro, baik melalui toa yang dipasang di perkampungan nelayan di SIB maupun melalui megaphone dengan keliling kampung nelayan untuk meminta sementara waktu tidak melaut dan tidak mendekati bibir pantai," katanya. (mth)
Komnas Perempuan Dorong Pemahaman Perspektif Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mendorong aparat penegak hukum dan pihak pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta masyarakat di Indonesia untuk memahami perspektif korban, khususnya para perempuan. “Terutama di kepolisian dan kejaksaan, saya kira perspektif perempuan korban kekerasan seksual menjadi pengetahuan yang harus mereka miliki,” ujar Imam Nahei selaku narasumber webinar nasional “Kekerasan Seksual di Kampus” yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021. Dengan pemahaman perspektif korban, lanjut dia, kasus pelaporan balik ataupun situasi yang justru menyudutkan korban saat mengakui tindak kekerasan seksual yang dialaminya dapat dihindari. Di samping itu, menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan di Indonesia sering mengalami kendala pada tahapan pembuktian. Hal tersebut disebabkan korban yang membutuhkan waktu lama untuk berani melapor sehingga sebagian besar bukti tidak lagi dapat dikumpulkan. “Korban untuk angkat bicara itu rata-rata butuh waktu yang lama karena memperhatikan banyak hal, seperti aspek lingkungan dan hukum. Belum lagi kalau dia mengalami kekerasan yang lain, dia tidak berani bersuara dalam waktu cukup lama dan bukti-bukti kemungkinan sudah banyak hilang,” jelas Imam Nahei, sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, ujar dia, pemahaman perspektif korban juga menjadi salah satu jalan keluar untuk mengupayakan keadilan bagi mereka. Untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap perspektif perempuan korban kekerasan seksual, menurut Imam Nahei, Komnas Perempuan sebenarnya telah melakukan berbagai pelatihan, baik kepada aparat penegak hukum maupun perguruan tinggi. Namun, ujar dia, upaya tersebut juga harus dikuatkan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk semakin mengedepankan perspektif perempuan korban kekerasan seksual. Imam Nahei pun berharap warga akademik dapat mengambil peran dalam menanamkan pemahaman tentang perspektif perempuan korban kekerasan seksual. “Kami juga berharap kawan-kawan di kampus terus memberikan perspektif korban itu,” tutup Imam Nahei. (MD).
Dekranasda NTT Gagas "Tenun Masuk Sekolah" untuk Regenerasi Penenun
Kupang, FNN - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Timur menggagas Program Tenun Masuk Sekolah untuk meregenerasi sumber daya manusia (SDM) penenun dari kalangan para pelajar di provinsi berbasiskan kepulauan itu. "Melalui program Tenun Masuk Sekolah ini kami mendorong kaum milenial dari kalangan pelajar untuk mencintai tenun ikat sebagai warisan leluhur," kata Ketua Dekranasda NTT Julie Sutrisno Laiskodat dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu. Ia menjelaskan pihaknya menggandeng dinas pendidikan provinsi setempat untuk memasukkan pelajaran tenun ikat dalam kurikulum untuk diajarkan kepada para pelajar tingkat menengah. Ia mencontohkan seperti yang dilakukan belum lama ini pada sekolah SMA Negeri Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pulau Timor. Julie Laiskodat mengatakan selama ini kegiatan menenun tenun ikat di NTT pada umumnya dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga. Namun seiring waktu jumlah penenun semakin berkurang karena tidak diteruskan oleh anak-anak mereka. "Oleh karena itu melalui program ini kami berupaya meregenerasi sumber daya manusia penenun kepada para pelajar," kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT itu. Ia menjelaskan pada setiap sekolah yang menjadi sasaran program juga akan dibantu peralatan tenun sehingga bisa digunakan untuk kegiatan praktik para siswa. Hasil karya tenun ikat yang dikerjakan oleh para siswa, kata dia selanjutnya akan dibeli atau dipasarkan melalui Dekranasda NTT. "Jadi kami sekaligus membuka akses pemasaran hasil karya dari para pelajar sekaligus menjadi sumber pendapatan sekolah," katanya. Julie Sutrisno berharap dengan upaya ini maka ke depan kegiatan menenun tenun ikat di NTT tetap lestari karena sudah masuk dalam kurikulum lokal sekolah sebagai pembelajaran vokasional. (mth)
Menteri BUMN Berharap Festival Diskon Nasional Putar Roda Perekonomian
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir berharap Festival Diskon Nasional 2021 dapat ikut memutar roda perekonomian nasional. "Harapannya inisiatif ini dapat ikut memutar roda perekonomian dan menghadirkan optimisme bagi para pelaku usaha di Indonesia, serta masyarakat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," ujarnya dalam pembukaan Festival Diskon Nasional secara daring di Jakarta, Sabtu. Menteri BUMN menambahkan setelah penyelenggaraan festival serupa pada 2020, Kementerian BUMN kembali berkolaborasi mengadakan Festival Diskon Nasional tahun ini untuk menggerakkan geliat perekonomian Indonesia bangkit kembali. "Festival Diskon Nasional adalah ajang yang bertujuan untuk mendorong daya beli konsumen, dengan berbagai diskon menarik yang ditawarkan oleh para merchant produk UMKM lokal berkualitas," katanya. Festival Diskon Nasional Tahun 2021 ini akan diselenggarakan di Jakarta, dengan tagline #JAKARTAPUNYADISKON. Acara ini diharapkan menjadi wadah yang membuka kesempatan untuk merayakan kolaborasi, melalui festival belanja dan diskon khusus untuk produk lokal buatan Indonesia sebagai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). "Saya mendukung penuh Gernas BBI, khususnya dalam acara yang kita lakukan secara bersama-sama pada hari ini. Mari kita dorong berbelanja meningkatkan tentu daya beli, selama periode tanggal 1-31 Desember 2021," kata Erick. Dikutip dari laman festivaldiskonnasional.com, festival diharapkan menjadi wadah yang membuka kesempatan untuk merayakan kolaborasi melalui festival belanja dan diskon, sekaligus sebagai bentuk selebrasi kolaborasi yang akan menghidupkan roda dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Festival Diskon Nasional akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan seperti program Flash Sale, Pop, Virtual Expo, Bazaar UMKM, Live Shopping, FDN Market, dan Pop Up Store. (mth)
Kroasia Singkirkan Serbia untuk Melaju ke Final Piala Davis
Jakarta, FNN - Kroasia melaju ke final Piala Davis setelah Nikola Mektic dan Mate Pavic mengalahkan Novak Djokovic dan Filip Krajinovic 7-5, 6-1 dalam pertandingan ganda yang menentukan untuk kemenangan mantan pemenang turnamen tersebut 2-1 atas Serbia, Jumat waku Madrid atau Sabtu WIB. Kroasia akan berhadapan dengan Jerman atau Federasi Tenis Rusia setelah keduanya bertarung di semifinal besok. Borna Gojo membawa Kroasia unggul dengan kemenangan 4-6, 6-3, 6-2 atas Dusan Lajovic pada pertandingan pembuka sebelum Djokovic membuat kedudukan imbang saat dia menepis Marin Cilic 6-4 6,-2. Masuknya Krajinovic di akhir pertandingan merupakan langkah mengejutkan dari kapten tim Serbia Viktor Troicki, yang tidak memasukkan spesialis ganda tim Nikola Cacic. Serbia menahan diri melawan pasangan nomor satu dunia Mektic dan Pavic di awal tetapi Krajinovic tersendat di gim terakhir set pembuka, saat dia kehilangan servis ketika Mektic melepaskan pukulan forehand. Pergerakan superior Mektic dan Pavic membuat perbedaan kelas mereka terlihat di set kedua saat pemain Serbia gagal mengimbangi permainan mereka setelah awal yang cerah. "Ini adalah kemenangan besar melawan tim tangguh," kata Pavic, dikutip dari Reuters. "Kami sangat senang berada di final dan kami siap." Mektic menambahkan, “Novak menunjukkan alasan mengapa dia adalah pemain terbaik di dunia tetapi ada empat orang di lapangan di nomor ganda dan kami memainkan pertandingan yang luar biasa." "Mereka melakukan servis dengan sangat baik di set pertama, tetapi kami memanfaatkan level mereka yang sedikit menurun di set kedua." Gojo menempatkan Kroasia memimpin ketika dia mengalahkan Lajovic setelah pertarungan luar biasa yang memberi peringkat 279 dunia itu kemenangan ketiganya dari kompetisi tahun ini menghadapi lawan yang berperingkat lebih baik. Lajovic, peringkat 33 dunia, tampak berada di atas angin ketika dia bangkit untuk merebut set pembuka saat dia bangkit dari ketertinggalan 4-2, tetapi petenis Kroasia berusia 23 tahun itu tidak terpengaruh dan membalikkan keadaan dengan tegas. Gojo memimpin 3-0 di set kedua, dan setelah mematahkan servis untuk memimpin 4-2 setelah Lajovic membalas, dia menyamakan skor. Pertandingan berjalan satu arah di set ketiga saat Gojo terus menekan dan memimpin 4-0, memicu kegembiraan di antara para penggemar Kroasia saat dia menutup pertandingan. "Tekanan dalam kompetisi ini jauh lebih besar pada semua orang dan saya berhasil mendapatkan beberapa kemenangan besar dengan memainkan tenis terbaik saya di sini, tetapi yang paling penting adalah saya mendapat poin untuk tim," kata Gojo. Sementara itu, Djokovic yang tampil setelahnya berhasil menjaga harapan Serbia setelah menyelamatkan empat break point pada gim terakhir set pembuka. Petenis Kroasia itu menyelamatkan satu break point pada gim pembuka set kedua tetapi Djokovic meningkatkan kecepatan untuk menyingkirkan Cilic untuk meraih kemenangan tunggal ke-19 berturut-turut dalam turnamen tersebut. Namun Djokovic kemudian mengakui bahwa Serbia akan selalu kesulitan di babak penentuan. "Bermain di nomor ganda benar-benar berbeda dengan bermain di tunggal. Saya tidak banyak bermain di nomor ganda dan kami menghadapi (tim) ganda terbaik di dunia," kata Djokovic. Djokovic tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan melawan Mektic dan Pavic dengan servis yang menggelegar dan beberapa tembakan yang bagus, tetapi kepercayaan diri Serbia runtuh setelah mereka kehilangan set pembuka. Djokovic membanting raketnya dengan frustrasi ketika Kroasia kembali mematahkan servis pada gim keempat set kedua sebelum mereka berlari untuk merayakan kemenangan bersama para penggemar mereka. (mth)
Wapres Dorong Umat Islam Siap Hadapi Era 5.0
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong umat Islam untuk siap menghadapi era masyarakat pintar atau smart society 5.0 di tengah perkembangan teknologi dan digital saat ini. "Umat Islam harus siap dan adaptif menghadapi tantangan perubahan ini. Kita harus memiliki cita-cita tinggi agar kita tidak terombang-ambing dalam arus perubahan, bahkan dapat menjadi pemimpin dalam perubahan," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Wapres mengatakan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga momen tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Dalam acara Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam yang diikuti melalui konferensi video, Jumat (3/12), Wapres menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. "Saat ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Dari waktu ke waktu pemanfaatan teknologi makin besar dalam kegiatan ekonomi," jelasnya. Wapres berharap sektor perdagangan di kalangan umat Islam dapat semakin meningkat dan memajukan ekonomi kerakyatan, serta sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. "Saya berharap spirit dagang umat Islam kembali bangkit dan menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini," katanya. Di acara tersebut, Wapres juga berharap dapat diperoleh berbagai rekomendasi terbaik dari Syarikat Islam untuk menjawab berbagai persoalan umat, bangsa dan negara. "Saya juga berharap Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam ini dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menjadi tawaran solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa dan negara," ujar Wapres. (mth)
WHO: Sejauh Ini Belum Ada Kematian Akibat Omicron
Jenewa, FNN - Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (3/12) mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kematian akibat COVID-19 varian Omicron. WHO menekankan bahwa varian Delta masih menjadi fokus dalam memerangi pandemi. Christian Lindmeier saat konferensi pers mengatakan kepada wartawan bahwa WHO masih mengumpulkan bukti tentang varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan pada 11 November dan dinamai Omicron sekitar sepekan yang lalu. "Kami belum menerima laporan kematian terkait Omicron," kata Lindmeier. "Jangan lupa juga bahwa varian dominan saat ini masih Delta. Omicron mungkin sedang populer dan kami mungkin akan sampai ke titik di mana (Omicron) mengambil alih sebagai varian dominan." Lindmeier menuturkan bahwa dunia perlu melindungi diri terhadap varian Delta. Semenjak COVID-19 pertama kali ditemukan hampir dua tahun silam, WHO telah mengonfirmasi hampir 263 juta kasus dan 5,22 juta lebih kematian secara global. "Semakin banyak negara yang terus memburu dan terus memeriksa orang-orang dan secara khusus mencari varian Omicron, kami juga akan menemukan lebih banyak kasus dan informasi dan, semoga tidak, juga kemungkinan kematian," katanya. Setelah varian Omicron terdeteksi di Botswana dan Afrika Selatan, sejumlah negara di Eropa dan Amerika Utara pekan lalu menerapkan pembatasan perjalanan terhadap negara-negara di kawasan Afrika selatan dan bahkan melarang penerbangan. Langkah itu menuai kecaman dari para pejabat di PBB, WHO, agen perjalanan internasional dan asosiasi pekerja. "Daripada melihat penutupan perbatasan, pembatasan dan sebagainya, jauh lebih baik untuk mempersiapkan negara anda, sistem kesehatan anda atas kemungkinan kasus yang muncul", katanya. "Kami cukup yakin bahwa varian Omicron ini akan meluas. Delta juga berasal dari suatu tempat. Dan kini kami mempunyai (Delta) itu sebagai varian dominan di lebih dari 90 persen dunia." (mth)
Komnas Perempuan: SPPT PKKTP Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei menegaskan pihaknya menjamin pemulihan perempuan korban kekerasan seksual melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). "SPPT PKKTP ini sesungguhnya memberi mekanisme bagaimana korban kekerasan seksual itu mendapatkan pemulihan sejak proses pertama penanganan kasus yang dialaminya," ujar Imam Nahei. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber webinar nasional bertajuk "Kekerasan Seksual di Kampus" yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Menurut Imam Nahei, di Indonesia selama ini, pengalaman penanganan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali mengabaikan kebutuhan korban. Pihak-pihak terkait dalam menindak pengaduan korban, lanjut dia, kerap mengabaikan dukungan pemulihan. "Selama ini, biasanya yang dikejar itu (dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan) adalah pelakunya. Sementara korban, dimintai keterangan, tapi tidak mendapatkan pemulihan," jelas Imam Nahei. Oleh karena itu, ujar dia, mekanisme dalam SPPT PKKTP diupayakan untuk menjadi "payung besar" yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Di samping itu, dalam webinar yang diselenggarakan Koalisi Muda Kalimantan Barat tersebut, Imam Nahei juga menekankan pemulihan para korban memang mendesak untuk diutamakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nilai penting itu muncul karena adanya trauma psikis jangka panjang yang mereka alami, bahkan ada yang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Untuk diketahui, SPPT PKKTP merupakan wujud komitmen dari upaya Komnas Perempuan untuk menyatukan proses hukum dengan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Konsep ini telah dikembangkan sejak tahun 2000 oleh Komnas Perempuan bersama tiga lembaga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), dan Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) Derap Warapsari. (sws)
Pengamat : Program Binmas Noken Papua Harus Membumi
Jakarta, FNN - Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI Prof Hermawan Sulistyo menyarankan program Binmas Noken, Papua, yang dilaksanakan oleh Polri harus membumi. "Ada perbedaan jarak waktu dan jarak peradaban yang harus dipahami pihak-pihak terkait di Papua," kata Prof Hermawan dalam webinar pelaksanaan Binmas Noken 2021, melalui zoom, Jumat. Ia mengatakan, anggota Binmas yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Binmas Noken di Papua, harus memahami adanya perbedaan jarak waktu dan jarak peradaban di Bumi Cendrawasih tersebut. Prof Hermawan mencontohkan, orang Papua bergantung hidup pada hasil alam yang diciptakan Tuhan, ketika mengambil buah Matoa yang kini banyak disukai orang-orang di luar Papua, jika tidak bisa dipanjat, maka ditebang pohonnya. Bagi masyarakat di luar Papua menilai cara orang Papua terbelakang, sementara cara pandang orang Papua hal itu tidak jadi soal karena masih ada pohon Matoa lainnya. Tetapi orang Papua tidak memikirkan jika yang mengkonsumsi buah Matoa tersebut semakin banyak jumlahnya. Prof Hermawan mengkritisi beberapa program Binmas Noken yang tidak berjalan optimal di sejumlah kabupaten di Papua. Seperti program pertanian di Timika yang gagal karena salah memilih jenis tanaman. Menurut dia, perlu peran akademisi untuk membantu mengkaji jenis tanaman pertanian apa yang cocok di Papua. Hasil penelitian ini dapat dieksekusi oleh anggota Binmas Noken di lapangan. Prof Hermawan juga memberi catatan, agar petugas Polri yang ditugaskan di Papua harus mengubah sikap dasarnya, serta memiliki kemampuan teknikal. Selain itu juga, kata dia, anggota Polri hendaknya menggunakan pendekatan "Soft Approach" dalam menjalankan operasi Binmas Noken. Binmas Noken Polri merupakan Satgas Khusus di bawah Operasi Khusus Nemangkawi yang dibentuk Februari 2018. Konsep Binmas Noken adalah perpaduan kata dari konsep Binmas sebagai satuan pada fungsi operasional kepolisian dan konsep Noken. Noken, tas tradisional yang bagi orang Papua adalah simbol martabat dan perabadan serta kehidupan. Narasumber lainnya, Prof Regina T.C Tandelilin dari Universitas Gadja Mada (UGM) mengusulkan agar pembinaan Binmas Noken tidak hanya dalam bentuk pendidikan tapi juga menyertakan kesehatan. "Karena tidak mungkin pendidikan didapat apabila kesehatannya tidak baik," kata Prof Regina. Sementara itu Dr Andriana Elisabeth menyarankan perlu adanya program-program pengakuan, pemberdayaan, atau merancang pembangunan yang spesifik terhadap Papua. Menurut dia, ada dua hal penting yang bisa jadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas Binmas Noken di Papua, yakni pendekatan sensitifitas konflik, dan korelasi pendekatan perdamaian serta pembangunan untuk mengatasi "trust gap". "Binmas Noken bisa mendukung keterlibatan OAP secara khusus, masyarakat Papua di daerah menjadi pelaku-pelaku yang bisa melakukan kerja, bisa bekerja maksimal dan menggali potensinya," kata Andriana. Turut hadir dalam webinar ini, Brigjen Pol Ramdani Hidayat dari Satgas Binmas Noken, Prof Chryshnanda Dwiklaksana, serta para kapolsek yang merupakan Satgas Binmas Noken di Papua. (sws)
Pemkot Depok Larang ASN Keluar Daerah Selama Natal dan Tahun Baru 2022
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor: 800/4851-BKPSDM terkait larangan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Natal dan Tahun Baru 2022. "Larangan tersebut terhitung sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita dalam keterangannya, Sabtu. Nova menjelaskan larangan berpergian ke luar kota dikecualikan bagi pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor seperti contohnya wilayah Jabodetabek. Aturan larangan berpergian ke luar kota juga dikecualikan bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas dan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja. Atau pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. "Pembatasan cuti, pegawai ASN tidak diperkenankan untuk cuti pada tanggal-tanggal selama periode Nataru yaitu sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," jelasnya. Cuti dapat diberikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau karena alasan penting bagi pegawai ASN. Lalu, cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," ujarnya. (sws)
Pemkab Bangka Berencana Naikkan Insentif Kepala Lingkungan/RW
Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada anggaran 2022 berencana menaikkan insentif kepala lingkungan atau setingkat Ketua RW di daerahnya sebesar Rp200 ribu per bulan atau menjadi Rp1 juta per bulan. Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Sabtu mengatakan, kenaikan Rp200 ribu per bulan untuk insentif kepala lingkungan dari sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp1 juta per bulan sebagai upaya pemerintah daerah membantu meningkatkan kesejahteraan kepala lingkungan. "Kenaikan insentif sebesar itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang di masukan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan masing - masing," jelasnya. Kenaikan insentif dengan besaran yang sama juga diberlakukan seluruh Ketua RT di Kabupaten Bangka dari Rp400 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan. Kepala lingkungan atau setingkat RW dan RT berada pada fungsi garda terdepan sebagai ujung tombak pelayanan sekaligus membina kerukunan masyarakat, karena bersentuhan langsung dengan warganya. Seorang ketua RT dan RW menjadi pengendali pembangunan di sekitarnya, melakukan pengawasan pembangunan di lingkungannya, menggali aspirasi warga untuk disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang diperlukan serta menggali swadaya warga masyarakat dalam rangka kegiatan kemasyarakatan. Sementara Kepala Lingkungan Parit Pekir Sungailiat M Rozi berpendapat kenaikan insentif Rp200 per bulan dari pemerintah daerah dapat menjadi motivasi meningkatkan kinerja bagi kepala lingkungan dan ketua RT. "Saya berharap kenaikan insentif dapat dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya bahkan setidaknya sama dengan pendapatan insentif seorang RT atau kepala dusun di tingkat desa yang jumlahnya lebih besar," ujarnya. (sws)
Pemkab Aceh Barat Sudah Ajukan Qanun Pilkades ke DPRK
Meulaboh, Aceh, FNN - Bupati Aceh Barat, Provin si Aceh, H Ramli MS mengatakan pemerintah daerah setempat telah mengajukan Rancangan Qanun (peraturan daerah) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Keuchik) kepada DPRK, guna dilakukan pembahasan di lembaga legislatif. “Sudah kita ajukan draftnya pada Oktober lalu, tapi sampai sekarang kami belum tahu apakah sudah dibahas atau belum di DPRK,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Ia mengatakan, usulan rancangan peraturan daerah tersebut sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pelaksanaan pemilihan kepala desa di Aceh Barat dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2021. Selain itu, pemilihan tersebut direncanakan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, kata dia, pemerintah daerah perlu mengajukan payung hukum, agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Aceh Barat tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah diajukan ke DPRK Aceh Barat, Ramli MS mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti apakah draft Pilkades Aceh Barat sudah dilakukan pembahasan atau pengesahan. “Kami berharap aturan hukum Pilkades di Aceh Barat ini segera ada titik temunya, sehingga masyarakat bisa segera memilih calon kepala desa secara demokratis, jujur dan adil,” kata Ramli MS. (sws)
Wapres Dorong Umat Islam Siap Hadapi Era 5.0
Jakarta, FNN- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong umat Islam untuk siap menghadapi era masyarakat pintar atau smart society 5.0 di tengah perkembangan teknologi dan digital saat ini. "Umat Islam harus siap dan adaptif menghadapi tantangan perubahan ini. Kita harus memiliki cita-cita tinggi agar kita tidak terombang-ambing dalam arus perubahan, bahkan dapat menjadi pemimpin dalam perubahan," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021. Wapres mengatakan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga momen tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Dalam acara Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam yang diikuti melalui konferensi video, Jumat (3/12), Wapres menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. "Saat ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Dari waktu ke waktu pemanfaatan teknologi makin besar dalam kegiatan ekonomi," tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Wapres berharap sektor perdagangan di kalangan umat Islam dapat semakin meningkat dan memajukan ekonomi kerakyatan, serta sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. "Saya berharap spirit dagang umat Islam kembali bangkit dan menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini," katanya. Di acara tersebut, Wapres juga berharap dapat diperoleh berbagai rekomendasi terbaik dari Syarikat Islam untuk menjawab berbagai persoalan umat, bangsa dan negara. "Saya juga berharap Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam ini dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menjadi tawaran solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa dan negara," ujar Wapres. (MD).
Para Pencipta Kerajaan Khayal
Oleh Ridwan Saidi Prof. DR Raden Mas Ngabehi Purbotjaroko, 1884-1964 berpendidikan Belanda (foto kiri). Beliau penemu kerajaan Tarumanagara IV M dalam khayalnya. Ia telah salah menerjemahkan dua prasasti: Ciaruteun dan Batu Tumbuh, Priyuk. Arkaeolog menyebut prasasti Tugu. Mereka salah lokasi. George Coedes bapak pendiri Sriwijaya VII M. Lahir di Paris 10 Agustus 1886. Hampir sepantaran dengan Raden Purbocaroko. Coedes lahir dari pasutri berdarah Yahudi-Hongaria. Ia dianggap ahli purbakala. Aslinya ia kepala perpustakaan di Paris. Dia ragu ketika disuruh Belanda ciptakan kerajaan Sriwijaya. Akhirnya tercipta istilah kedatuan, dari kata datu atau dato. Ini kuasa adat . Muncullah kedatuan Sriwijaya. Kata Coedes Sri Wijaya di Palembang dibikin orang India dan berkuasa di Sumatera, Malaysia, dan Jawa. Orang-orang India juga sebar Budha. Catatan: 1. Migrasi perlu biaya dan cost, juga sebar agama. Apalagi bikin kerajaan,. ekonomi orang India di India tak mendukung saat itu. Baru pada XIX/XX M orang India di Medan yang disebut KELING bekerja di perkebunan, dan di JAKARTA mereka disebut BOMBAY, dan buka Toko Bombay di Pasar Baru. Ringkasnya COEDES berkhayal. India muslim sudah datang Andunisi pada XI M, mereka dari Malabar dan disini disebut Koja, artinya kaya. Wanita kaya asal Koja Fatimah binti Maimun. Makamnya di Gresik. Wafat XI M . Ulama asal Koja ahli berdebat Ustadz Ahmad Hassan, 1887-1958. Ia guru M. Natsir dan.mitra polemik Ir Soekarno. *) Budayawan
Kemenkumham Telah Buka 89 Tempat Layanan Keimigrasian Di Luar Kantor
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah membuka 89 unit tempat pelayanan keimigrasian di luar kantor imigrasi. "Sebanyak 89 tempat pelayanan imigrasi tersebut melayani berbagai hal, di antaranya Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)," kata Direktur Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agus Widjaja melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Disebutkan pula bahwa tidak semua unit pelayanan dibiayai oleh Ditjen Imigrasi sebab ada juga yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, Ditjen Imigrasi juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan tempat. Hal itu diwujudkan melalui pusat perbelanjaan seperti mal sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun Indonesia masih dalam situasi pandemi Covid-19, pelayanan keimigrasian saat ini masih tetap eksis. Misalnya, layanan pengurusan paspor maupun izin tinggal tetap yang bisa diakses masyarakat di mal pelayanan publik. "Beberapa hari lalu telah dibuka Unit Layanan Paspor di Lippo Mall Indonesia, Cibubur Junction, Jakarta Timur," ujar Agus, sebagaimana dikutip dari Antara. Melalui keberadaan 89 tempat pelayanan imigrasi yang tersebar di sejumlah daerah tersebut, dia berharap berbagai kebutuhan masyarakat terkait dengan pengurusan administrasi keimigrasian makin mudah diakses. (MD).
Harga Cabai Di Mataram Merangkak Naik
Mataram, FNN - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merangkak naik dari Rp 28.000 per kilogram menjadi Rp 45.000 per kilogram. Kepala Pasar Induk Mandalika H Ismail yang dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 3 Desember 2021, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit terjadi karena memasuki musim hujan. "Stok yang dibawa pedagang tidak banyak, sebab cabai merupakan komoditas pertanian yang mudah rusak dan busuk. Jadi pedagang khawatir terhadap risiko itu," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurutnya, kenaikan cabai rawit di Pasar Mandalika terjadi secara bertahap sejak Senin, 29 November 2021. Mulai dari harga Rp 28.000, naik menjadi Rp 30.000, naik lagi Rp 32.000 dan Jumat ini harganya menjadi Rp 45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut, katanya, juga mempengaruhi stok pasokan di Pasar Mandalika. Biasanya dalam sehari pasokan cabai rawit di atas satu ton. "Tapi, sekarang, pasokan cabai rawit di Pasar Mandalika di bawah satu ton," katanya. Ismail mengatakan, kenaikan harga cabai rawit ini murni karena stok berkurang akibat perubahan cuaca, bukan dipengaruhi karena masuknya perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. "Kalau dipicu Natal dan Tahun Baru, kemungkinan kebutuhan pokok dan komoditas pertanian lainnya juga naik," katanya. Sementara, lanjut Ismail, berdasarkan data daftar harga hari ini tercatat harga cabai merah keriting masih stabil yakni Rp 20.000 per kilogram. Tapi cabai merah besar biasa turun dari Rp 23.000 menjadi Rp 22.000 per kilogram. Selain itu, harga tomat juga masih stabil yakni Rp 6.000 per kilogram, bawang merah Rp 17.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 22.000 per kilogram. "Selain cabai, kami belum melihat kenaikan terhadap komoditas pertanian lainnya termasuk kebutuhan pokok lainnya," katanya. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli yang dikonfirmasi terkait kenaikan harga cabai tersebut, belum dapat memberikan jawaban pasti. "Saya baru dengar ini. Informasi ini segera kami koordinasikan dengan tim dan akan turun langsung mencari tahu penyebab kenaikan harga cabai," katanya. (MD).
Pemprov DKI MRT Luncurkan Layanan Digital Bagi Penyandang Disabilitas
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta meluncurkan layanan fasilitas digital bagi penyandang disabilitas di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Kami memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas yang setara bagi seluruh warga. Sebagian dari warga kita membutuhkan pelayanan khusus, seperti saudara kita penyandang disabilitas," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas itu adalah Digital Intelligent Assistant (Dina). Melalui Dina, penumpang disabilitas dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi di antaranya adanya teknologi panggilan melalui video atau video call. Nantinya, operator yang bertugas pada pusat operasi misalnya di Stasiun Bundaran HI bisa berkomunikasi langsung dengan penumpang penyandang disabilitas. Peluncuran fasilitas tersebut juga sekaligus memperingati Hari Disabilitas Internasional, Anies mengingatkan warga Jakarta agar menghindari sikap memiliki kelebihan di atas para penyandang disabilitas. "Semua memiliki kesetaraan, kesamaan, hanya terdapat kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, prinsip ini yang diadopsi di Jakarta. Maka dari itu, saya apresiasi MRT yang sudah memfasilitasi," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu, menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar menjelaskan ada tiga stasiun yang menerapkan layanan Dina, yakni Stasiun Lebak Bulus, Blok M, dan Bundaran HI. William menuturkan MRT Jakarta akan menerapkan layanan ramah disabilitas ini di seluruh stasiun. "Kami memfungsikan layanan digital yang ramah disabilitas yang kita sebut dengan nama Dina. Inisiatif ini pertama di Indonesia, dan di dunia baru ada tiga negara yang mengaplikasikan, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Hong Kong," tutur William. (MD).
Partai Gelora Bakal Terapkan Strategi 'O Poin O' untuk Menghadapi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menerapkan strategi 'O Poin O' dalam Pemilu 2024 mendatang, agar tidak saja bisa lolos ambang batas (parliamentary threshold), tetapi juga menghadapi pemilu. "Saya kerap ditanya wartawan apa strategi Partai Gelora, sebagai partai baru untuk menghadapi pemilu. Sebenarnya saya tidak mau buka ini, tapi agar partai baru punya cerita menang, apa strateginya? Strateginya adalah 'O Poin O'," kata Anis Matta dalam Rapat Konsolidasi Partai Gelora Dapil Bogor Raya dengan tema 'Aink Metal ' di Hotel Horison, Bogor, Kamis (2/11/2021) malam. Menurut Anis Matta, strategi 'O Poin O' tersebut akan menciptakan suara (voters) sendiri dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Berdasarkan survei internal, 70 persen pemilih masih bingung dalam pilihan, dan 57 persennya setuju lahirnya partai baru yang mengusung perubahan. "Atas dasar survei tersebut, maka ada celah besar. Ada ruang kosong, ini yang harus kita isi. Partai Gelora hadir untuk mengisi ruang kosong," katanya. Ruang kosong yang ia maksud adalah menjaring pilihan orang yang tidak punya pilihan, suara yang tidak punya suara. Salah satu getaran yang ia tangkap adalah saat mengunjungi Cianjur ke Pesantren Gentar dan Kampung Gentur. "Mereka semua berdoa agar Partai Gelora menjadi pemenang. Itu memang kelihatannya basa-basi politik, tetapi saya mempunyai satu insting yang kuat sekali mengenai harapan mereka ini." katanya. Dengan harapan mereka ini, lanjutnya, Partai Gelora akan menciptakan suara bagi yang tak punya tempat bersuara seperti pohon, bayi dll. "Pohon memang tidak bisa bicara, tetapi bisa kita jadikan suara dengan tanam pohon. Kita juga bisa jadikan bayi dalam kandungan jadi lumbung suara Partai Gelora. Mau tahu caranya, nanti akan kita deklarasikan pada hari Ibu, 22 Desember. Bayi dalam kandungan bisa kita libatkan dalam pemenangan Partai Gelora," ungkapnya. Keyakinan Partai Gelora menghadapi Pemilu 2024, menurutnya, didasarkan ada kekuatan utama yang harus diyakini secara riuh dari kenyataan. Artinya, tanpa seizin Allah SWT yang terjadi di dunia ini akan terjadi dan tidak terjadi. "Tetapi dengan izin Allah SWT, Insya Allah cita-cita Partai Gelora dalam mewujudkan Indonesia dalam mewujudkan 5 besar dunia dikabulkan, termasuk menghadapi pemilu," katanya. Anis Matta menilai, Partai Gelora adalah partainya kaum fakir miskin, wong cilik atau rakyat. Ini partai kau mustad'afin (orang orang lemah) kata Anis Matta. Hal ini terbukti dari anggota Partai Gelora sekitar 60 persen berpendidikan SD-SMA. "Ini sudah benar ini artinya, karena Partai Gelora jadi partai rakyat. Jadi kita bikin strategi 'O Poin O, anda akan mengerti sendiri nanti di lapangan, tidak perlu saya jelaskan," katanya. Anis Matta menambahkan, Partai Gelora akan meruntuhkan tembok atau sekat yang menyebabkan polarisasi di masyarakat, yang selama ini menghalangi untuk saling bekerjasama, saling berinteraksi dan berkolaborasi. "Tema kita sama, bahwa kita sedang menghadapi krisis, kita punya persoalan sama. Semua harus bekerjasama, berinteraksi, dan berkolaborasi menjadikan Indonesia lima besar dunia," katanya. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora mengetahui cara menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia secepatnya, asalkan memenangi pemilu. "Kalau orang tanya kepada kita, berapa jarak antara hari ini dengan Indonesia menjadi lima besar dunia. Jangan tanya berapa jauhnya, tapi Partai Gelora tahu cara yang mendekatkan yang jauh-jauh itu. Makanya tadi saya tanya ke kang Hayul (Haris Yuliana, Ketua DPW Jawa Barat) apa artinya 'Aink Metal' itu, metal ternyata menang total. Insya Allah," pungkasnya. Konsolidasi Dapil Bogor Raya juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidk, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bangter II Achmad Zairofi, fungsionaris DPN, caleg DPR RI Dapil Bogor Raya dan Ketua DPW Jabar Haris Yuliana. Juga dihadiri ratusan pengurus dan kader dari DPD Kabupaten/Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. (sws)
Kapolda Koordinasi Dengan Wali Nanggroe Jelang Milad GAM
Banda Aceh, FNN - Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar melakukan pertemuan koordinasi dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar menjelang milad GAM yang diperingati 4 Desember 2021. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun di Banda Aceh, Jumat, 3 Desember 2021, pertemuan antara Wali Nanggroe dengan Kapolda beserta jajarannya berlangsung selama hampir satu jam. "Pertama kami berkunjung ke Wali Nanggroe untuk silaturahmi. Kedua melihat situasi daripada objek vital yang menjadi pengamanan," kata M Nasir Syamaun mengutip penyataan Kapolda Aceh usai bertemu Tgk Malik Al Haythar. M Nasir Syamaun mengatakan Kapolda Aceh menyebutkan ada beberapa titik pengamanan, dan beberapa titik penyekatan. Ini menjadi fokus kepolisian, khususnya 4 Desember ini agar tercipta keamanan, kedamaian, dan kelancaran seluruh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari hari. Kapolda Aceh, kata M Nasir Syamaun, juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing masing, khususnya 4 Desember. “Kapolda mengingatkan masyarakat tidak euforia, seperti konvoi ke sana kemari, serta tindakan lainnya yang akan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat," tutur M Nasir Syamaun, sebagaimana dikutip dari Antara, Ia mengatakan Kapolda berkeyakinan kerja sama dengan ulama, tokoh masyarakat, wartawan, dan seluruh pihak lainnya, pelaksanaan acara 4 Desember dengan doa dan zikir bersama terlaksana dengan baik Sementara itu, Wali Nanggroe Tgk Malik Al Haythar mengimbau kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan memperingati milad GAM tahun ini. "Wali Nanggroe menyampaikan berterima kasih atas kunjungan Kapolda Aceh dan para pejabat utama Polda Aceh yang siap mendukung dan membantu terlaksananya peringatan milad 4 Desember ini," ujarnya. (MD).
Emanuel Herdiyanto: Cuitan Romo Benny Susetyo Bukan Sikap Gereja Katolik
Jakarta, FNN - Romo Benny Susetyo murka cuitannya tentang MUI dikritisi banyak orang dan dianggap melanggar etika. Lewat tim pengacara pimpinan Petrus Selestinus, Benny ngancam memenjarakan lima tokoh gerakan Pro Demokrasi, Adhie M Massardi, Rocky Gerung, Natalius Pigai, Refly Harun dan Hersubeno Arief. Adhie M Massardi, salah satu yang terancam dipenjarakan karena dianggap mengkritisi cuitan Benny Susetyo sudah menunjuk pengacara untuk menghadapi pemolisian yang dilakukan kuasa hukum Benny Susetyo. “Saya belum berkoordinasi dengan Rocky, Refly, Pigai dan Hersu. Pada saatnya kami akan bergerak bersama melawan ‘ketengilan” Benny Susetyo ini. Tapi saya sudah memberikan kuasa kepada Emanuel Herdiyanto SH,” katanya. Dihubungi secara terpisah, Emanuel Herdiyanto SH membenarkan sudah diberi kuasa oleh Adhie Massardi. “Benar. Tadi malam saya dihubungi via HP oleh salah satu senior saya Bang Adhie Massardi untuk mendampingin beliau sebagai kuasa hukum dalam kaitannya dengan cuitan (tweet) Romo Benny Susetyo yang sekarang telah menjadi persoalan hukum,” katanya. “Terus terang saya sangat respek pada beliau, terutama dulu saat masih aktif di sebagai Sekjen PP PMKRI, saya sering sekali bertemu dan berdiskusi bahkan terlibat aksi bersama di Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Oleh karenanya saya menyatakan diri menerima permintaan beliau.” “Ada beberapa hal yang membuat saya bersedia. Pertama, secara profesi, sebagai advokat saya diikat oleh sumpah untuk selalu menegakkan hukum dalam segala situasi, dan permintaan Bang Adhie adalah kehormatan bagi profesi saya sebagai advokat.” “Kedua, saya sendiri agak kaget dengan cuitan Romo Benny yang kemudian direspon teman-teman dan para senior pejuang Pro Demokrasi. Menurut saya kurang tepat jika pernyataan itu dikemukakan oleh seorang Romo yang juga dikenal sebagai aktivis.” “Nah, pada persoalan Romo Benny yang dikenal sebagai aktivis, saya merasa heran jika komentar atau reaksi klien saya kemudian ditanggapi sebagai delik. Aktivis kan harusnya tidak boleh tersinggung, sebab diskusi atau komentar adalah dialektika gagasan untuk menemukan keadaan baru yang mungkin saja membenarkan pendapat dia atau bisa jadi menyempurnakan, atau sebaliknya.” “Terkait konten cuitan Romo Benny tentang MUI itu, saya yakin itu bukanlah sikap Gereja Katolik, lebih pada pernyataan pribadi. Katakanlah Romo Beny, sebagai aktifis, hendak berdiskusi terkait penangkapan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Densus 88, dan pernyataan pembukanya dalam kejadian tersebut adalah seperti cuitannya lalu, mengapa harus tersinggung dan menjadikannya delik pidana?” “Namun demikian, sebagai hak hukum, silakan saja dilaporkan, dan saya percaya tidak mudah untuk memaksa kepolisian menjadikan persoalan demikian sebagai delik. Apalagi cuitan awal Romo Benny sendiri jauh lebih berpotensi delik.” “Ada baiknya, ini saran hukum untuk dipertimbangkan pihak Romo Benny, agar melakukan klarifikasi dengan meminta maaf kepada masyarakat terkait cuitannya, dan mencabut laporan polisi yang sudah di buatnya.” (sws)
Perahu Motor Los Kontak Tujuan Sulsel Berhasil Ditemukan
Palu, FNN - Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan/Basarnas Palu mengatakan perahu motor Hercules yang berlayar dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, berhasil di temukan dan dengan semua penumpang selamat. Kepala Kantor SAR Palu Andrias Hendrik Johanes di kota Palu, Jumat mengatakan, perahu motor Hercules di temukan KMN Tiga Putri yang sedang melintas sekitar 46 mil laut sebelah utara Pulau Menui, Sulawesi Tengah, di koordinat 2°47'58.79"S 122°56'6.92"T.45, atau 103.93 derajat dari titik duga los kontak. "Tiga orang penumpang dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat," ucap Andrias. Dari penemuan itu, KMN Tiga Putri langsung mengambil langkah evakuasi menuju Pelabuhan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, dan diprediksi tiba pada Jumat dini hari. Ia mengemukakan, informasi diperoleh dari pihak keluarga korban, perahu motor Hercules di temukan pada Kamis (2/12), dan saat itu juga tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan Kantor SAR Kendari untuk membantu proses evakuasi dan pendataan korban. "Perahu motor Hercules tiba di Pelabuhan Samudera Kendari pada Pukul 01.00 WITA dini hari, dan korban langsung dilakukan penanganan keselamatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga," tutur Andrias. Kapal motor yang ditumpangi tiga orang itu, berangkat dari Pelabuhan Desa Mata Maling, Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan pada Rabu (29/11) Pukul 05.00 WITA dengan rute melintas perairan Bungku, Kabupaten Morowali dan rencananya merapat ke Kendari untuk kepentingan pengisian bahan bakar. Tiga penumpang tersebut masing-masing atas nama Minto Kuamanto (27) jenis kelamin laki-laki warga Banggai Kepulauan, kemudian Robert (48) jenis kelamin laki-laki sebagai nahkoda warga Kabupaten Selayar dan istrinya Heni (49). "Peristiwa ini sudah terjadi sekitar tiga hari. Kami baru mendapat laporan dari warga, dan kami langsung mengerahkan tim dari Pos SAR Kabupaten Morowali untuk melakukan pencarian," ujarnya. Dengan ditemukannya perahu motor Hercules, maka operasi SAR kali ini dinyatakan selesai dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pencarian telah kembalikan ke kesatuan masing-masing. "Kurang lebih 15 personel SAR gabungan terlibat dalam kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah turut membantu," demikian Andrias. (sws)
Polres Kayong Utara Gelar Pemecatan Tidak Hormat Tiga Personel
Pontianak, FNN - Polres Kayong Utara menggelar upacara pemecatan tidak dengan hormat terhadap tiga personelnya sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Kalbar KEP/519/X/2021 kepada pada Brigpol W, Bripka P dan Brigpol N. "Pemecatan terhadap tiga personel ini sebenarnya sudah turun pada bulan Oktober 2021 lalu, namun baru diupacarakan secara resmi. Setelah surat keputusan turun, upacara pemecatan digelar. Pemecatan ini lakukan karena yang bersangkutan telah dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri," ujar Kapolres Kayong Utara AKBP Bambang Sukmo Wibowo saat dihubungi di Sukadana, Jumat. Secara simbolis, Kapolres mencoret foto ketiga personel yang diberhentikan karena ketiganya tidak hadir dalam upacara tersebut. Upacara berjalan lancar dan tertib. Kapolres mengatakan, upacara pemberhentian tidak dengan hormat merupakan momen keprihatinan tapi bukan untuk bersedih. Saat ini adalah sarana kontemplasi bagi seluruh anggota Polres Kayong Utara untuk memahami dan menghayati arti pengabdian dan rasa syukur. "Seharusnya hal ini tidak terjadi karena proses pemecatan ini memakan waktu cukup panjang. Namun karena ketiganya tidak juga menunjukkan perubahan perilaku dan mental maka pemecatan adalah jalan terbaik untuk membersihkan organisasi dari sampah yang tidak berguna. Saya terus mengimbau dan mengajak seluruh jajaran personel Polri di Kayong Utara untuk terus menjalankan tugas dan pengabdian dengan sebaik - baiknya," katanya. (sws)
Potret Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu
Semarang, FNN - Hingga detik ini pembuat undang-undang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, belum berencana mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Praktis tidak ada nuansa lain dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Pemilu dan Pilkada 2024 akan diselenggarakan tanpa perubahan UU Pemilu. Pemilu lima kotak akan terselenggara kembali seperti halnya Pemilu 2019. Begitu pula, pemilihan kepala daerah akan berjalan tanpa perubahan UU Pilkada. Kompleksitas teknis Pemilu 2019 dan problematika berpotensi berulang pada Pemilu 2024. Bahkan, tumpukan beban kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Artinya, juga bisa berdampak pada kinerja dan kondisi kesehatan demokrasi Indonesia. Terobosan dan inovasi kepemiluan sepenuhnya mengandalkan inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aturan main dalam peraturan KPU dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk penguatan kapasitas personel, penggunaan teknologi, penyesuaian teknis, dan lain-lain. Padahal, kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, peraturan KPU/Bawaslu banyak keterbatasan daya jangkau. Di sinilah dibutuhkan sosok penyelenggara pemilu yang kuat, otonom, kompeten, inovatif, inklusif, dan berwawasan global. Kuat dalam penguasaan substansi kepemiluan maupun kuat secara fisik dan psikologis. Mereka juga harus mampu berlaku otonom atau memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara pemilu tanpa meninggalkan konsultasi dan pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan pemilu. Penyelenggara pemilu harus punya kompetensi yang memadai untuk menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Secara terukur dan proporsional, mereka mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespons dan mengurai kompleksitas, kerumitan, dan dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 di tengah masifnya penggunaan teknologi dan tantangan penyebaran hoaks politik/pemilu. Pelaksanaan pada Pemilu/Pilkada 2024 dibutuhkan penyelenggara pemilu dengan paradigma inklusif di tengah situasi post truth era dan polarisasi politik yang membelah. Hal ini, kata pegiat pemilu Titi Anggraini, agar orientasi pelayanan penyelenggara pemilu maksimal dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Di samping itu, penyelenggara pemilu mampu membangun jejaring global untuk melaksanakan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian berdasarkan keluasan pengetahuan kepemiluan sekaligus memerankan diplomasi demokrasi internasional untuk mengukuhkan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia. Penyelenggara pemilu juga mampu membangun relasi sinergis di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP tanpa menggadaikan kemandirian masing-masing lembaga. Fungsionalisasi forum tripartit dan komunikasi kelembagaan yang sehat, dialektika langsung, bukan dengan perantara media. Tidak hanya itu, harapan pada seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022—2027 menelurkan sosok penyelenggara pemilu yang mampu mengerjakan aspek teknis secara cermat, teliti, dan detail. Namun, tetap dalam kerangka berpikir atau paradigma yang terhubung dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak terjebak pada egosektoral divisi atau pembagian kerja secara parsial. Keterwakilan Perempuan Apabila kriteria di atas dimiliki perempuan, kemungkinan besar keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu bakal terwujud, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Saat ini Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU/Bawaslu RI Periode 2022—2027 tengah menyeleksi bakal calon penyelenggara pemilu untuk mendapatkan 48 calon anggota KPU/Bawaslu. Di tengah Timsel bertugas, ada masukan dari sekumpulan perempuan yang secara individual menggabungkan diri dalam Maju Perempuan Indonesia (MPI). Komunitas yang merupakan gerakan pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan perempuan di bidang politik di Indonesia ini mendorong Timsel Calon Anggota KPU/Bawaslu RI Periode 2022—2027 mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. (Sumber: ANTARA, 1 Desember 2021). Apa yang disampaikan MPI kepada Timsel via daring, Rabu (1/12), merupakan hal yang wajar. Apalagi anggota MPI berlatar belakang beragam, antara lain aktivis kemanusiaan, pendamping korban, anggota partai politik, jurnalis, profesional, anggota dan pimpinan lembaga negara, kepala daerah, tenaga edukatif, anggota organisasi kemasyarakatan, dan anggota organisasi keagamaan. Berdasarkan catatan MPI yang disampaikan oleh Koordinator MPI Lena Maryana Mukti kepada Ketua Timsel Juri Ardiantoro beserta Wakil Ketua Chandra Hamzah dan Sekretaris Bachtiar serta anggota Timsel lainnya disebutkan bahwa jumlah perempuan di KPU/Bawaslu RI alami penurunan. Pada Pemilu 1999, misalnya, terdapat lima perempuan dari 30 orang panitia pengawas (panwas), yaitu Miriam Budiarjo, Zakiah Daradjat, Roesita Noer, Titi Anggraini, dan Ari Purwanti. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan pada Pemilu 2004. Tercatat ada dua perempuan di KPU RI, yakni Chusnul Mar'iyah dan Valina Singka. Sementara itu, di Bawaslu RI hanya Nurjanah Djohantini. Pasca-UU Nomor 22 Tahun 2007 yang mengamanatkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, terpilih 30 persen perempuan (Endang Sulastri, Sri Nuryanti, dan Andi Nurpati) di KPU RI, dan 50 persen lebih (Wahidah Suaib, Wirdyaningsih, dan Agustiani T.F. Sitorus) di Bawaslu RI sebagai penyelenggara Pemilu 2009. Persoalan muncul pada Pemilu 2014. Timsel selalu menyiapkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon penyelenggara pemilu. Akan tetapi, DPR hanya memilih satu perempuan untuk KPU dan Bawaslu. Pada Pemilu 2014 hanya Ida Budhiati di KPU, sementara di Bawaslu hanya Endang Wihdatiningtyas. Pemilihan umum berikutnya, Pemilu 2019, terulang hal yang sama. Hanya terpilih Evi Novida Ginting untuk KPU, dan Dewi Pettalolo untuk Bawaslu. MPI lantas berharap penyelenggara Pemilu 2024 lebih banyak perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Jika tersedia 50 persen perempuan yang berkualitas dan berintegritas, Timsel didorong untuk memuat keterwakilan perempuan 50 persen dalam daftar nama calon penyelenggara pemilu yang disampaikan kepada Pemerintah. Oleh karena itu, Timsel tampaknya perlu melakukan seleksi dengan pendekatan affirmative action terhadap perempuan, yakni memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada setiap tahapan seleksi. Begitu nama calon penyelenggara pemilu sampai di tangan wakil rakyat, perlu pula diperhatikan komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu RI minimal 30 persen dari total masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Kendati demikian, DPR tidak boleh mengabaikan ketangguhan dan kompetensi kaum hawa. (sws)
Kapolda Koordinasi Dengan Wali Nanggroe Jelang Milad GAM
Banda Aceh, FNN - Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar melakukan pertemuan koordinasi dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar menjelang milad GAM yang diperingati 4 Desember 2021. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun di Banda Aceh, Jumat, pertemuan antara Wali Nanggroe dengan Kapolda beserta jajarannya berlangsung selama hampir satu jam. "Pertama kami berkunjung ke Wali Nanggroe untuk silaturahmi. Kedua melihat situasi daripada objek vital yang menjadi pengamanan," kata M Nasir Syamaun mengutip penyataan Kapolda Aceh usai bertemu Tgk Malik Al Haythar. M Nasir Syamaun mengatakan Kapolda Aceh menyebutkan ada beberapa titik pengamanan, dan beberapa titik penyekatan. Ini menjadi fokus kepolisian, khususnya 4 Desember ini agar tercipta keamanan, kedamaian, dan kelancaran seluruh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari hari. Kapolda Aceh, kata M Nasir Syamaun, juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing masing, khususnya 4 Desember. “Kapolda mengingatkan masyarakat tidak euforia, seperti konvoi ke sana kemari, serta tindakan lainnya yang akan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat," tutur M Nasir Syamaun. Ia mengatakan Kapolda berkeyakinan kerja sama dengan ulama, tokoh masyarakat, wartawan, dan seluruh pihak lainnya, pelaksanaan acara 4 Desember dengan doa dan zikir bersama terlaksana dengan baik Sementara itu, Wali Nanggroe Tgk Malik Al Haythar mengimbau kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan memperingati milad GAM tahun ini. "Wali Nanggroe menyampaikan berterima kasih atas kunjungan Kapolda Aceh dan para pejabat utama Polda Aceh yang siap mendukung dan membantu terlaksananya peringatan milad 4 Desember ini," ujarnya. (sws)
Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Bayi di Proyek SPAM
Kupang, FNN - Direktorat Reskrimum Polda NTT menyatakan RB telah mengaku sebagai pelaku utama pembunuhan dalam kasus penemuan jenazah seorang ibu dan bayinya di lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, di Kelurahan Penkase, Kota Kupang. "Yang bersangkutan sudah mengaku bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan dikubur di dalam lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, Kelurahan Penkase," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Eko Widodo di Kupang, Jumat. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan hasil pemeriksaan sementara terhadap RB yang pada Kamis (2/12) pukul 12.00 WITA. Pelaku menyerahkan diri ke Polda NTT dalam kasus penemuan jenazah ibu dan bayi tersebut. Namun kata Eko walaupun RB telah mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap mantan pacar dan ayah biologis dari bayi yang dibunuh tersebut, tetapi polisi tidak bisa langsung menetapkan RB langsung sebagai tersangka. "Kita tidak bisa langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita masih selidiki lebih jauh lagi," ungkap dia yang ditemani oleh Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya. Ia mengatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengungkap motif dibalik kasus meninggalnya dua korban ibu dan anak itu. Disamping itu juga penyelidikan lanjutan akan terus dilakukan untuk mencari tahu bukti-bukti baru dari kasus tersebut. Sebelumnya RB diantar oleh keluarganya ke Polda NTT untuk menyerahkan diri dalam kasus tersebut. Kasus ini mulai terungkap setelah Polres Kupang Kota berhasil mengungkap identitas jenazah dari seorang wanita dan bayi yang ditemukan terkubur dengan balutan kantong kresek di dalam lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, Kota Kupang, pada akhir Oktober 2021 lalu. Korban perempuan bernama Astri Evita Seprini Manafe (AESN) yang berusia sekitar 30 tahun, dan Lael Maccabe (LM), bayi berusia satu tahun. Korban merupakan warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Astri sendiri adalah mantan pacar dari RB yang telah menjalin hubungan sejak masih di bangku sekolah menengah atas (SMA) di Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan hubungan mereka kandas. RB pun mempunyai pasangan baru kemudian menikah dan memiliki anak. Tetapi secara diam-diam RB diketahui kembali menjalin hubungan dengan Astri yang kemudian berujung pada Astri Hamil dan melahirkan Lael anak yang dibunuhnya setelah berusia satu tahun. (sws)
Kejari Tahan Bendahara Desa di Seruyan Diduga Korupsi Rp1,18 Miliar
Kuala Pembuang, FNN - Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, berinisial SH, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016, 2017, dan 2019 dengan total kerugian negara Rp1,182 miliar. "Anggaran itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan ada anggaran yang dicairkan tetapi tidak dilaksanakan untuk pembangunan, namun diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan kades berinisial SP," kata Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rojali di Kuala Pembuang, Jumat. Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan khusus oleh APIP (Inspektorat Seruyan) ditemukan kerugian negara yakni belanja lanjutan pembangunan sarana dan prasarana fisik balai pertemuan desa tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume fisik senilai Rp6,37 juta. Romi mengatakan terdapat belanja pembelian pembangunan dan pengembangan usaha desa bibit ayam petelor pakan ayam Tahun Anggaran 2015. Belum ada hibah tanah milik mantan kepala desa, belanja pembangunan sarana dan prasarana sosial (pembangunan mesjid Nur Iman) tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp331 juta. Kemudian, belanja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan ruangan PAUD tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik yang tidak dikerjakan sejumlah Rp140 juta, belanja pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial pembangunan Masjid Nur Iman tahun anggaran 2017 terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp275 juta. Selain itu, belanja pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017, terdapat kekurangan volume fisik Rp9,25 juta, pembangunan sarana air bersih tahun anggaran 2018 belum selesai fisiknya hanya sebagian terpasang. Belanja peningkatan air bersih tahun anggaran 2019, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp273 juta. "Terakhir terdapat pajak belum disetor bukti setor tidak ada dari tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 Tahap I senilai Rp111 juta," beber dia. Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap SP saat ini belum dilakukan mengingat beberapa kali dilakukan pemanggilan belum pernah datang dan berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak berada di Desa Tumbang Laku. Tersangka terdeteksi berada di daerah Kalbar sedangkan keluarganya anak dan istri tinggal tetap berada di desa tersebut. "Kami menunggu itikad baik mantan kades untuk datang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika tidak kunjung datang juga maka kami akan masukan yang bersangkutan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)," tegasnya. Kajari itu menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya mengingat ada beberapa pencairan anggaran selalu dibuat rekomendasi atau disetujui untuk pencairannya, padahal telah dilakukan verifikasi baik di lapangan (fakta) maupun administrasi. (sws)
Nurul Ghufron Jelaskan Soal Harta Kekayaannya yang Naik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan mengenai harta kekayaannya yang mengalami kenaikan sejak menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut. "Merespons pemberitaan tentang LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), perlu saya sampaikan pertama saya terima kasih atas perhatiannya dan berbangga atas pengawasan dan kontrol publik yang sudah berjalan baik terhadap aparat negara berdasarkan LHKPN. Semoga bermanfaat untuk menjaga integritas penyelenggara negara contohnya dalam hal ini kepada saya," kata Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/12). Ia menjelaskan bahwa asetnya kebanyakan tanah dan bangunan yang dibelinya dari lelang negara. "Biasanya, terhadap objek yang sudah lelang ke-3 atau harga likuidasi sehingga harga pembeliannya relatif murah. Selanjutnya, saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kosan, kadang saya jual kembali setelah renovasi atau kadang saya renovasi untuk usaha kosan," ungkap Ghufron. Ia mengaku memiliki tiga kos-kosan yang berlokasi di Jember, Jawa Timur dengan total sekitar 70 kamar. "Masa COVID-19 ini "income"-nya relatif turun tetapi dalam pelaporan LHKPN saya laporkan bukan saja sebagai harga pasar rumah, namun saya laporkan sebagai rumah kosan yang nilainya bisa menjadi dua kali lipat dari harga belinya," kata dia. Selain itu, Ghufron juga memiliki usaha kolam pancing yang luasnya sekitar 1 hektare. "Saya juga punya usaha kolam pancing luasnya lebih dari 1 hektare. Untuk usaha ini di masa COVID-19 masih bertahan sehingga kenaikan LHKPN tersebut lebih karena penyesuaian nilai harta dari masa perolehan dengan saat sekarang ketika saya laporkan dalam LHKPN," ujar Ghufron. Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Kamis (2/12), Ghufron memiliki total kekayaan Rp13.489.250.570 yang dilaporkannya pada 2020, sementara harta kekayaan yang dilaporkannya pada 2019 senilai Rp9.230.857.661 atau naik sekitar Rp4,25 miliar. Adapun rincian harta kekayaannya pada 2020, Ghufron memiliki 13 tanah dan bangunan senilai Rp11.080.000.000, alat transportasi Rp297.000.000, harta bergerak lainnya Rp162.769.600, surat berharga Rp500.000.000, kas dan setara kas Rp2.706.880.970, dan harta lainnya Rp121.600.000. Namun, Ghufron juga melaporkan memiliki utang Rp1.379.000.000. Dengan demikian total harta kekayaannya senilai Rp13.489.250.570. Sementara untuk harta kekayaannya pada 2019, Ghufron tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp8.220.000.000, alat transportasi Rp472.000.000, harta bergerak lainnya Rp137.977.500, kas dan setara kas Rp982.880.161. Ia juga tercatat memiliki utang senilai Rp582.000.000 sehingga total kekayaan yang dilaporkannya pada 2019 senilai Rp9.230.857.661. (sws)
Polda Papua Barat: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Pembakaran PT BKI
anokwari, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peristiwa pembakaran tempat penampungan atau basecamp PT. Bangun Kayu Irian (BKI) di wilayah Kabupaten Maybrat pada 1 Desember 2021. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi dalam keterangan pers di Manokwari, Kamis malam mengatakan bahwa dugaan sementara pembakaran tempat penampungan PT.BKI dilakukan oleh oknum bekas karyawan dengan motif sakit hati karena dipecat. "Oknum bekas karyawan PT BKI berinisial LK diduga melakukan pembakaran terhadap basecamp yang berlokasi di wilayah Kabupaten Maybrat lantaran sakit hati dipecat pihak perusahaan," katanya. Adam Erwindi mengatakan bahwa dugaan keterlibatan LK dalam pembakaran tempat penampungan PT.BKI diperkuat dengan aksi pemalangan yang dilakukan oleh pelaku dua hari sebelumnya. “Pada 28 November LK memalang basecamp, kemudian pada 1 Desember dilakukan pembakaran sebelum melarikan diri,” ujar kabid humas. Hal ini ditegaskan Kabid Humas Polda Papua Barat menyusul beredarnya kabar bohong di tengah masyarakat Papua Barat bahwa pelaku pembakaran berasal dari kelompok separatis. “Peristiwa pembakaran ini dilakukan oleh mantan karyawan, bukan kelompok separatis. Informasi yang menyatakan kelompok separatis sebagai pihak yang membakar, dipastikan tidak benar,” katanya. Adam Erwindi mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap LK, terduga pelaku pembakaran tempat penampungan PT. BKI. "Situasi Kabupaten Maybrat saat ini kondusif, masyarakat diimbau lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi berbagai hoaks di media sosial," ujar kabid humas. (sws)
Amien Rais Mendukung Kembali ke UUD 1945 untuk Disempurnakan dengan Adendum
Oleh Mayjen TNI Purn. Prijanto Sayidina Umar Bin Chottob berkata : Ada kalanya orang yang buruk di masa silam,mereka akan menjadi orang yang paling baik di masa depan. Kata-kata tersebut sering saya dengar pada saat ada khotbah dan pengajian. Artinya, seseorang bisa saja berubah, sehingga stigmanisasi yang berlebihan kepada seseorang sesungguhnya tidaklah perlu. Orang baik bisa berubah menjadi pongah, buruk dan khianat, atau sebaliknya. Pembatasan : Tidak ada maksud tertentu kecuali untuk membedakan dan mempermudah, dalam artikel ini hasil amandemen UUD 1945, kita sebut UUD 2002. Tiga belas tahun yang lalu, dalam kaitan reaksi anak bangsa yang ingin Kembali ke UUD 1945, Amien Rais dalam Kata Pengantar pada buku Valina Singka Subekti “Menyusun Konstitusi Transisi” mengatakan seperti memutar jarum jam searah ke belakang, sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi. Amien Rais menyebut ada sepuluh implikasi yang harus dicamkan jika Kembali ke UUD 1945 : Pertama, DPD otomatis hilang. Kedua, DPA muncul kembali. Ketiga, Otonomi Daerah dibatalkan. Pemerintah pusat kembali memegang sentralisasi kekuasaan. Keempat, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelima, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat. Keenam, pasal HAM dengan sepuluh ayat yang melindungi hak asasi manusia Indonesia menjadi hilang. Ketujuh, tidak ada pasal yang menjamin kelestarian NKRI. Kedelapan, tidak ada ketentuan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan nasional. Kesembilan, UU dibuat oleh eksekutif, sedangkan legislatif hanya menyetujui. Kesepuluh, Presiden dapat dipilih berulang kali tanpa batas. Dalam hal ini, Amien Rais tampak percaya diri bahwa UUD 2002 sebagai konstitusi yang sudah tepat untuk Indonesia. Namun, bagaimana mungkin Amien Rais bisa bilang Kembali ke UUD 1945 sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi? Pernyataan yang antagonistis dengan pernyataannya sendiri. Amien bilang hasil amandemen sebagai living constitution yang selalu terbuka untuk diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan ‘Kitab Suci’ yang tidak bisa diubah, kata para pengamandemen. Sejarah juga mencatat, Bung Karno pernah memutar balik pikiran bangsa Indonesia, kembali ke UUD 1945, pada 5 Juli 1959. Jadi, apa dasarnya Amien Rais bilang mustahil dan tidak boleh terjadi? Bukankah perubahan itu bisa perubahan total “Kembali ke UUD 1945, selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum?” Itulah kritisi saya dalam artikel berseri pada September 2020 yang menepis sepuluh implikasi yang disampaikan Amien Rais. https://kronologi.id/2020/09/21/menepis-pendapat-amien-rais-1-intervensi-asing-dan-implikasi-kembali-ke-uud-1945/ Ternyata tiga belas tahun kemudian Amien Rais berubah pikiran dan berpendapat, setelah mengamati perkembangan situasi global, regional dan nasional. Dikatakannya, antara lain, sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang makin suram, bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan umat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia banyak yang mengalir ke luar negeri daripada dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya miskin semakin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada empat oknum yang kekayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sitematik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d’etat. Baca : https://fnn.co.id/2021/11/28/what-to-bedone/ Tampaknya hasil pengamatan situasi dan kondisi Indonesia itulah yang mengubah pemikiran Amien Rais. Setelah mendengarkan penyampaian pemikiran saya dalam buku “Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia” di Rumah Perjuangan Bangsa, 28 November 2021, Amien Rais menyatakan mendukung atas konsepsi “Kembali ke UUD 1945, Untuk Disempurnakan Dengan Adendum”. Alhamdulillah. Pada hakikatnya, konsepsi tersebut merupakan upaya “Pewarisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, Cita-Cita, dan Tujuan Didirikannya Negara Indonesia Merdeka Demi Terjaga dan Kokohnya Persatuan Indonesia Melalui Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan”. Apakah ada perbedaan antara Dekrit Presiden dengan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan? Apakah Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan tersebut ada dasar hukumnya? Persoalan ini akan saya sampaikan pada artikel tersendiri. Semoga terinspirasi dan bersedia mendukung demi negeri yang kita cintai. [*] Penulis, Ketua PPAD DKI Jakarta
Dara Puti Janda, Nyi Loro Kidul bukan Setan
Oleh Ridwan Saidi MASA jaya zona ekonomi di Andunisi abad XIII - XVI M, ketika itu masa kejayaan seni pentas Andunisi. Tarian sangat disukai karena gerakan seluruh tubuh penari menerjemah geometri alam. Karena itu penari dipuja, selain karena cantiknya. Dan banyak penari yang membawa kecantikannya ke liang lahat. Kalau ada wanita terkenal dan tak terkait dengan power system biasanya penari. Yang dapat dipastiian Betari Durga, itu disimpulkan dari arca Betari Durga sendiri. Ia mengenakan belly dance dress. Nyi Loro Kidul, bukan setan. Loro atau Lolo bahasa Egypt artinya cantik. Kidul bagian belakang tubuh. Ken Dedes membuat jantung Tunggul Ametung coplok karena Pak Tunggul, kata babad, melihat kaki Ken Dedes waktu turun dari bendi. Tunggul melihat Ken Dedes dan Ken Umang menari di pentas zona ekonomi tapal kuda Jatim. Putri Champa oleh tukang babad dijodoh-jodohkan dengan menak, kalau ada wanita terkenal bukan karena ia kawin tapi karena ia pujaan ramai. Di Riau terkenal putri Gasib. Ini nama pentas. Gasib bahasa Egypt artinnya mungil. Di bukit Siguntang di makam Putri Rambut Salako, sepanjang punggung, ia terkenal tapi tak terkait power system. Biasanya pegiat pentas. Di Jakarta dan sekitarnya banyak nama terkenal antara lain Kiranawati, Depok, Mayang Sari, makamnya dekat Museum MH Thamrin, Gg Kenari. Dan Dara Puti, bukan DaraH PutiH. Ia janda. Puti artinya pernah menikah. Saya tak paham apa hunbunganya lagu dangdut "O Jandaku" dengan Dara Puti. Makam Dara Puti di Pulau Panggang, kepulauan Serenbu. Panggang artinya lestari. Penari Sunda Kalapa yang beken namanya Rantisem, wajah nan cantik, arti namanya. Lara Santang juga bermakna wanita cantik/lara. Tapi tukang babad mengkait-kaitkan almarhumah dengan power. Makamnya di Karawang di kawasan luar keramaian. Di abad-abad itu pemusik tak terkenal, tapi penari. Penari punya kawalan khusus, dan namanya selalu dikenang orang seperti Nyai Rengganis dari Pelabuhan Ratu. *) Budayawan
Bangun Diorama Kembali di Makostrad
By M Rizal Fadillah Hancur atau hilangnya diorama penumpasan G 30 S PKI di Makostrad telah membuat geger. Tokoh Soeharto, Nasution, dan Sarwo Edhi dihilangkan oleh Pangkostrad Dudung Abdurrahman dengan alasan yang tidak logis. Membawa-bawa nama Pangkostrad terdahulu. Konon haram membuat patung. Kini Dudung Abdurrahman sudah melompat menjadi KSAD. Dengan segala dinamika dan gayanya. Tugas Pangkostrad baru adalah membuat kembali patung diorama penumpasan G 30 S PKI. Ketiga tokoh sejarah di atas harus ditampilkan lagi. KSAD, Panglima TNI, dan Presiden tidak boleh menghalangi sebagai bukti bahwa rezim tidak pro PKI. Pembuktian bahwa rezim tidak pro-PKI menjadi penting saat ini atas alasan : Pertama, rezim masih bersikukuh untuk menggoalkan RUU BPIP menjadi UU sebagai buntut atau ikutan RUU HIP yang disinyalir berbau komunis. Kedua, rezim masih menggenggam erat persahabatan dengan Republik Rakyat China baik untuk kepentingan investasi, hutang luar negeri, maupun kerjasama dengan Partai Komunis China. Ketiga, rezim harus menepis isu keterkaitan Presiden Jokowi dengan tokoh atau aktivis PKI dahulu, khususnya isu hubungan keluarga. Hoaks harus dijawab dengan gamblang dan transparan. Keempat, citra rezim tidak bersahabat dengan umat Islam dan membangun stigma keagamaaan yang radikal dan intoleran. Komunis itu memusuhi agama dan umat beragama. Kelima, menafikan dan melemahkan figur Soeharto dan mengagungkan atau mengkultuskan figur Soekarno. Dalam membangun politik perimbangan Soekarno di masa kepemimpinannya dekat dengan PKI. Keenam, the rulling party menampung aktivis kiri termasuk mantan PKI. Tetap menilai bahwa massa dan simpatisan PKI sebagai potensi suara support politik. Untuk menghindari citra politik bahwa rezim ini pro-PKI maka harus ada upaya mengkonter pencitraan tersebut. Tentu bukan dengan sekedar berteriak PKI sudah tidak ada, Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 masih berlaku, atau tunjukkan si A si B itu PKI, tetapi harus dengan langkah nyata dan bukti. Nah mulailah dari pidato kenegaraan tentang bahaya komunisme dan PKI, lalu bangun kembali diorama penumpasan G 30 S PKI di Museum Makostrad yang telah dihancurkan atau dihilangkan oleh Letjen Dudung Abdurrahman, kini KSAD. Selanjutnya, terserah Anda. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Musim Pejabat Tuna Susila
Oleh Yusuf Blegur Lebih miris lagi jika mengangkat soal tuna susila dalam konteks kekinian. Salah satu penyakit sosial itu mewujud bukan hanya berkenaan pada kaum perempuan semata dan tidak melulu dalam urusan penyaluran seks. Kalaupun itu terjadi, lebih karena perempuan sering menjadi korban dari sistem dan eksploitasi libido kaum lelaki. Di lain sisi disorientasi dalam banyak hal, intens mengemuka tanpa membedakan gender, kelas sosial dan keturunan. Contoh nyata berupa kejahatan berat seperti korupsi, tindak kekerasan, pembunuhan hingga kejahatan-kejahatan lainnya. Baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok atau dengan persekongkolan (baca: konspirasi dan oligarki). Selain yang berat ada juga yang tidak lazim tapi memiliki daya rusak yang hebat dalam masyarakat. Perilaku menyimpang terkadang lebih berani tampil terbuka dan serba permisif. Sudah mulai sering terjadi ketiadaan etika dan rasa malu. Mengabaikan moral hingga distorsi dalam berbagai relasi sosial yang mengganggu dan merugikan banyak orang. Agama Islam dan umumnya hukum sosial lainnya begitu tegas terhadap masalah pelacuran. Selain menyangkut perzinahan, kegiatan atau perdagangan seks itu dapat merusak moral dan menghancurkan tatanan hidup kemasyarakatan. Status yang lebih banyak ditujukan kepada perempuan dengan istilah wanita tuna sosial atau pekerja seks komersil itu. Bukan hanya merendahkan status perempuan. Keadaan itu juga berpotensi menghancurkan struktur sosial dalam suatu negara. Karena pada prinsipnya, perempuan merupakan awal dari peradaban manusia. Maka terjerumusnya perempuan dalam keadaan tuna sosial, bukan tidak mungkin menjadi penyebab kehancuran kehidupan manusia pada umumnya. Menariknya, ada persoalan yang tidak kalah destruktifnya bahkan bisa melebihi dari realitas perempuan yang divonis tuna susila tersebut. Beberapa fenomena penyimpangan sosial yang sedang trend, antara lain aturan memaksakan berlakunya kecenderungan seks bebas. Rendahnya mental dan miskinnya ahlak dalam soal ucapan, pikiran dan tindakan (integritas). Membiarkan kebohongan yang terus-menerus menjadi kebenaran. Juga pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam politik ketatanegaraan. Semua itu pada dasarnya merupakan persoalan yang sudah menjadi penyakit sosial. Beberapa tahun terakhir ini, tepatnya hampir 8 tahun proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diliputi banyak ketidaksesuaian dalam pelbagai aspek kehidupan. Aturan hingga perilaku di luar kelaziman terus dipraktekkan dan dipertontonkan di hadapan publik. Tanpa hukum yang bersumber pada UUD 1945 dan Pancasila. Rakyat diperas, kekayaan negara dikuras. Seiring itu, nilai-nilai spiritualitas dan keagamaan menjadi hampa. Tatkala negara menjunjung tinggi kapitalisme yang liberal dan sekuler., kekuasaan telah menegaskan sistem politik yang memisah relasi agama dari negara. Prestasi terbesar dan membangggakan dari semua itu, hanya mewujud pada kerusakan personal dan sistemik. Tentu saja secara massal dan dalam persfektif negara gagal. Wajah kekuasaan dalam kebijakan sosial ekonomi, sosial politik, sosial hukum dan lainnya, terlanjur menampilkan sorot mata dan karakter antagonis. Sampai menjadi kontradiksi dan bahkan telah memberangus norma-norma yang ada pada negara dan agama itu sendiri. Baik negara dan agama, keduanya saling dipertentangkan dan telah dimanfaatkan oleh rezim. Perilaku kekuasaan hanya untuk meraih dan menumpuk kepentingan selain keberadaban. Mengejar materi, mengabaikan kemanusiaan dan melakukan segala cara untuk memenuhi ambisi dan nafsu dunia. Tidak jarang memunculkan watak yang tak bertuhan dan menentang kehadiran Tuhan Sang Penguasa sejati. Tanpa Kemaluan Tanpa Kehormatan Di negeri ini, perilaku kekuasaan lebih banyak menorehkan catatan ketidakberhasilan ketimbang prestasi. Seandainya boleh dibilang lebih ekstrim, terhampar kemudharatan dibanding menggelar kemaslahatan. Kejahatan begitu rapi dan teroganisir, sementara kebaikan tercerai-berai. Manusia dengan hati nurani diam membisu sambil menggerutu melihat keadaan. Sedangkan boneka yang digerakkan oleh remote control tampil akrobatik dan lincah menghipnotis. Selain kesalahan membangun sistem, keadaan semakin mengalami perburukan karena persoalan behavior pemangku kepentingan publik. Hukum rusak, pejabatnya jauh lebih rusak. Kekuasaan tak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat dan kehormatan negara. Hanya tersedia panggung politik yang menyuguhkan kerakusan dan keserakahan. Peluru di tangan dan tumbalnya ada pada rakyat. Bagai dramaturgi, menampilkan hanya sekumpulan penjahat berupa pembunuh, perampok, pencoleng dan maling kelas coro. Seperti itu kehadiran pejabat ditampilkan, bukan figur dengan karakter pemimpin. Banyak pejabat yang masih bisa senyum dan bangga pada korupsinya. Ada yang arogan dan menantang meski terseret kasus dan kebijakan inkostitusional. Beberapa merasa besar dengan mempertontonkan watak pemarah dan temperamennya pada orang kecil. Ada yang harusnya mengurus masalah besar tapi lebih suka mengusik urusan kecil. Mungkin kontemplasi dari ketidakmampuannya atau melupakan kesalahannya. Beberapa kelas sosial dan profesi, termasuk intelektual dan agamawan, kerapkali secara substansi tak terhindar menjadi pelacur juga. Tidak sedikit yang beramai-ramai teriak kebaikan sambil menyembunyikan kekejiannya. Terasa tanpa beban dan tak ada rasa bersalah. Satu hal lagi yang mirip dagelan namun sesungguhnya sangat menyakitkan. Saat institusi negara bergaya lembut dan ramah pada orang luar, namun keras pada yang ada dalam lingkungannya. Mengarahkan moncong senjata kepada saudaranya sendiri ketimbang musuh yang sebenarnya. Begitu arogan dan bengis pada yang lemah, meskipun yang telah memberinya mandat. Berlaku dan serasa bos terhadap rakyatnya, namun menjadi jongos di hadapan asing dan aseng. Tak ada lagi landasan, acuan dan sandaran pada pemimpin sejati. Rakyat tak dapat menikmati sesuatu yang layak dan wajar. Negara telah jatuh dalam mengusung amanat cita-cita proklamasi kemerdekaan dan konstitusi. Seperti tanaman yang disiram dan dirawat sejak bibit. Namun tak bertahan lama, tak berbuah dan mati dimakan rayap dan hama di sekelilingnya. Begitupun rakyat, seperti tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Hanya ada sekumpulan penjahat konstitusional, yang membuat rakyat menjadi terhina dan teraniaya. Rakyat seperti dipaksa melayani kepuasan syahwat dari para aparat tuna susila. Negeri sedang berada dalam musimnya pejabat tuna susila yang dilegalkan. Pemimpin negara tanpa kemaluan dan kehormatan di hadapan rakyatnya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Kedzoliman Akan Segera Tumbang
Oleh Sugeng Waras Sikap super damai yang ditunjukkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dalam menghadapi super ketat penjagaan dan kesiagaan aparat terus menggema di seluruh pelosok tanah air. Masyarakat berkonvoi dengan membentangkan spanduk Jokowi Mundur dan teriakan Tegakkan Keadilan serta Yel Yel Allahu Akbar dan Merdeka juga terus menggelora di seantero Indonesia. Tampaknya rakyat sudah sangat gerah dengan bobroknya supermasi hukum yang ditindas dengan arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh oligarki yang telah memperalat, memperperosokkan dan menjerumuskan TNI POLRI sebagai bemper yang dipoles sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pemerintah, dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin. Legislatif dan yudikatif diberangus dan dilemahkan peran dan fungsinya, dibuat tak berdaya dan ompong melompong tak berkutik dan tak berdaya dalam tugasnya untuk memberdayakan supermasi hukum dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara. Penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat semakin menggila. Tetapi kita harus paham dan sadar, bahwa tidak ada konspirasi jahat meskipun dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang akan memenangkan kebenaran. Kesombongan akan terlibas oleh kearifan, kesewenang-wenangan akan tergilas oleh kesabaran. Kasihan, TNI POLRI hanya menjadi budak dan jongos penguasa yang didominasi oleh segelintir orang saja. Sesungguhnya, saya tidak yakin akan kesolidan dan kevalidan penguasaa saat ini. Bukan karena pakaian yang gagah dan perlengkapan yang modern yang dilengketkan di badan aparat Brimob yang ditunjukkan kepada rakyat, sesungguhnya sikap moral yang melindungi dan mengayomi rakyat yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh rakyat. Tagline Presisi yang dicanangkan Kapolri ternyata hanya sebatas slogan yang mencoreng kepolisian itu sendiri. Faktanya inkonsistensi! Bahkan kini TNI semakin menunjukkan sikap ketidakjelasan dalam keberpihakanya terhadap rakyat. Ingat TNI POLRI, lahir dan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jangan bermimpi untuk menekan, menakut-nakuti, menindas, dan mengintimidasi rakyat, terutama terhadap umat Islam lebih khusus kepada tokoh agama, ulama, kyai, dan habaib. Paham dan sadari bahwa kesewenang-wenangan rezim, tidaklah kuat! Hanya beberapa gelintir orang buzzer, penjilat dan pengkhianat, yang merasa kebal hukum, padahal rapuh. Ulah kalian akan tergulung oleh ketegasan hukum! Wait and see! Oleh karenanya, saya menghimbau, perkuat persatuan dan kesatuan masyarakat, untuk menghentikan dan meluruskan aparat dzolim. Yakin dan percayalah hanya segelintir orang yang membuat rakyat terdzolimi. Adapun sebagian besar TNI POLRI masih berpikir sehat, untuk bergerak bersama-sama dan berpihak kepada rakyat pada saat yang tepat. Sekali lagi, teruskan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan menggeneralisasi TNI POLRI dicampuradukkan dengan para pengkhianat dan penjilat. Kunci kekuatan dan kebenaran negara, sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan TNI POLRI bersama sama dan berpihak kepada rakyat. Pahami dan sadari, pangkat dan jabatan kalian sekarang hanya sementara. Yang pasti cepat atau lambat, kalian juga akan mati. Oleh karenanya, matilah di jalan Allah, yang memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan rakyat! Allahu Akbar. Merdeka. *) Purnawirawan TNI AD
Warga Malang yang Mengalami Kebutaan Usai Vaksinasi Harapkan Bantuan
Malang, FNN - Seorang warga Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang mengalami kebutaan seusai menjalani vaksinasi COVID-19 mengharapkan bantuan dari pemerintah. Titik Andayani (35) mengatakan bahwa suaminya, Joko Santoso (38), tidak bisa kembali bekerja karena mengalami kebutaan setelah menjalani vaksinasi pada September 2021. "Saat ini suami tidak bisa bekerja, kemudian selanjutnya bagaimana. Kami mengharapkan adanya bantuan," kata Titik di Kota Malang, Kamis. Titik menuturkan, suaminya mengalami kebutaan sejak awal September 2021 dan hingga saat ini belum bisa kembali bekerja karena penglihatannya belum sepenuhnya pulih. Menurut dia, pada masa awal suaminya mengalami kebutaan tetangga dan saudara sering memberikan bantuan. Namun selanjutnya Titik merasa tidak enak terus mendapat bantuan dari tetangga dan saudara. "Maksud saya itu, pemerintah itu kok tidak ada bantuan yang turun-turun lagi," kata Titik, yang tinggal di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kondisi yang demikian mendorong Titik mengunggah kejadian yang menimpa suaminya ke grup Facebook bernama Komunitas Peduli Malang Raya (Asli Malang) dengan harapan bisa mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Malang. "Awalnya saya itu berniat untuk diam-diam. Memang pada awalnya saya mendapatkan bantuan, namun saat ini tidak ada bantuan lagi," katanya. Titik sudah menyampaikan harapannya kepada camat dan lurah setempat. Ia berharap pemerintah setidaknya memberikan pekerjaan yang sesuai untuk suaminya. "Saya minta diberi pekerjaan yang kira-kira cocok sama kondisi suami saya. Nanti rencananya akan diberi gerobak untuk berjualan. Itu juga tidak apa-apa," ujarnya. Lurah Arjowinangun Andi Hamzah mengatakan bahwa pemerintah kelurahan sudah berkoordinasi dengan pengurus lingkungan rukun tetangga dan rukun warga untuk membantu Joko, termasuk mengupayakan biaya pengobatan Joko digratiskan. "Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan camat dan dinas terkait untuk langkah-langkah lanjutan," katanya. Menurut dia, pemerintah kelurahan bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga sudah melakukan koordinasi untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok Joko dan keluarganya. "Kami memikirkan itu juga, sehingga, saat itu kami juga salurkan sembako. Termasuk sampai hari ini," katanya. Joko menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama pada 3 September 2021. Dia mendapat suntikan vaksin buatan AstraZeneca setelah hasil pemeriksaan menunjukkan dia sehat dan bisa menjalani vaksinasi COVID-19. Setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19 Joko pulang ke rumah. Setibanya di rumah dia merasa mual dan kemudian dua kali muntah. Malam harinya, saat hendak menggunakan telepon genggam Joko merasa penglihatannya agak kabur namun dia semula mengira hal itu terjadi karena dia mengantuk sehingga kemudian memutuskan untuk beristirahat. Namun keesokan harinya, saat terbangun dari tidur, Joko tidak bisa melihat sama sekali. Istri Joko lantas melaporkan kejadian itu ke ketua rukun warga dan Joko langsung dibawa ke rumah sakit. (mth)
Produksi CPO Indonesia Diprediksi Meningkat Tahun 2022
Jakarta, FNN - CEO Oil World Thomas Milke memprediksi produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta sampai 1,9 juta ton pada tahun 2022, namun produksi tersebut tak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018. “Dengan kata lain, pertumbuhan produksi CPO mengalami stagnasi selama 2 tahun,” ungkapnya dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC 2021) virtual bertema Role of Palm Oil Industry toward Sustained Economy Recovery, di Jakarta, Kamis. Selain CPO, pada tahun 2022 diprediksi produksi minyak nabati dunia meningkat 25 juta ton dengan mencatatkan rekor sebesar 611 juta ton. Selain itu Analis Komoditas Godrej International Limited Dorab Mistri menyampaikan bahwa harga minyak sawit mentah yang rata-rata berada di atas 1.000 dolar AS per ton sepanjang tahun ini berpotensi terkoreksi tahun depan. Kondisi global yang membaik pasca-pandemi disebut akan membuat produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Indonesia dan Malaysia stabil. Dorab juga memprediksi produksi CPO Indonesia juga mengalami kenaikan 1 juta ton pada tahun 2022. Adapun Chariman LMC International James Fry memperkirakan permintaan minyak nabati kembali pulih pada tahun 2021/2022 meskipun sejak 2020 terjadi penurunan permintaan minyak nabati akibat pandemi COVID-19 yang menghantam China dan India. “Hal ini terjadi karena permintaan terhadap minyak nabati lebih kuat dibanding yang diperkirakan. Sedangkan produksi minyak nabati dalam negeri tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan,” ujar James. (mth)
Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan
Jakarta, FNN - Kuasa hukum musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx mengajukan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. "Hari ini ada tim sedang mengurus penangguhan penahanan, sedang mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri. Jadi kita sudah memberikan surat kepada Kejari," kata kuasa hukum Jerinx, Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Kamis. Sugeng mengatakan, Jerinx selama selama ini bersikap kooperatif saat menjalani proses hukum oleh pihak Kepolisian terkait kasus tersebut. "Jerinx kooperatif ya selama ini, menjelang tahap satu Jerinx dari Bali datang. Kemudian Jerinx untuk barang bukti sudah disita semua," ujarnya. Sugeng juga mengungkapkan salah satu alasan penangguhan penahanan kepada Jerinx adalah didasari faktor keluarga, yakni Jerinx sebagai pencari nafkah di keluarganya. "Jerinx menyampaikan ada satu alasan pertimbangan sosial ekonomi, yaitu mengurus ibunya yang sedang sakit-sakitan," katanya. Jerinx mengurus ibunya dengan Nora, sementara sumber keuangannya dari Jerinx. "Jadi itu salah satu pertimbangan yang disampaikan juga," katanya. Kepolisian secara resmi menyerahkan Jerinx sebagai tersangka dalam perkara pengancaman melalui media sosial berserta barang bukti terkait kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk disidangkan pada Rabu (1/12). Usai dilakukan penyerahan, pihak Kejaksaan langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Jerinx kemudian dititipkan pihak Kejaksaan di Rutan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bani Immanuel Ginting mengatakan, alasan penahanan Jerinx untuk mempermudah proses persidangan. "Dengan alasan untuk mempermudah proses persidangan, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan pasal 21 ayat (1) KUHAP," ujar Bani. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Jerinx sebagai tersangka terkait dugaan pengancaman terhadap pegiat media sosial, Adam Deni. Dugaan tindak pengancaman ini bermula saat Deni berkomentar terkait pernyataan Jerinx soal artis yang disponsori COVID-19 melalui media sosial. Komentar yang dilayangkan Deni menyulut perhatian musisi itu sehingga menjadi pemicu pertikaian. Selang beberapa lama, akun Instagram Jerinx hilang. Jerinx menuduh Deni sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya akun Instagram itu. Jerinx sempat menghubungi Deni dan mengancam melakukan tindak kekerasan. Atas ancaman tersebut, Deni sempat berniat membuka pintu mediasi dengan Jerinx. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus dan Deni pun melaporkan Jerinx ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. (mth)
Presiden Jokowi Saksikan BWF World Tour Finals 2021
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan tunggal putri antara pemain India, Pusarla Venkata Sindhu, melawan pemain Jerman, Yvonne Li di lapangan 1. Selain itu, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan di lapangan 2 pada nomor ganda campuran antara pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Usai menyaksikan pertandingan, Presiden Jokowi bertemu dengan para punggawa yang berhasil menjadi juara Piala Thomas pada Oktober 2021. Presiden mengapresiasi para atlet dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) atas pencapaian tersebut, utamanya karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI," ujar Presiden. Selain itu dalam kesempatan tersebut Presiden sempat bertanding bulu tangkis melawan Tim Piala Thomas Indonesia. Presiden berpasangan dengan pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie melawan pebulu tangkis Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Dalam cuplikan video yang disaksikan di Jakarta, Kamis, saat bertanding Presiden tampak mengenakan celana pendek olahraga hitam dengan kaus putih lengan panjang. Presiden tampak beberapa kali melakukan pukulan smash. Turut mendampingi Presiden saat menyaksikan pertandingan badminton tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (mth)
Kemenkeu: Penerapan Pajak Karbon untuk Ekonomi Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menyatakan penerapan pajak karbon tak hanya membuat udara menjadi bersih dari emisi, tetapi juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Peneliti Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan penerimaan dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. "Kebijakan pajak karbon ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan paket kebijakan komprehensif untuk penurunan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan," kata Hadi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya mengatur mengenai pajak karbon. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon secara bertahap pada 2021 sampai 2025 dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Pada 1 April 2022 direncanakan akan mulai diterapkan pajak karbon menggunakan konsep cap and tax secara terbatas pada PLTU batu bara dengan tarif Rp30.000 per ton karbondioksida. "Untuk kegiatan di PLTU batu bara, penerapan pajak karbon akan diterapkan ke dalam uji coba perdagangan karbon yang sedang dilakukan, sehingga mekanismenya adalah cap and trade serta tax," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad. Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mulai menyosialisasikan pajak karbon dan perdagangan karbon kepada para pelaku usaha di subsektor ketenagalistrikan. Sosialisasi kebijakan terbaru itu memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan usaha dan mendukung program-program pemerintah di subsektor ketenagalistrikan. Pelaksanaan uji coba perdagangan karbon sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang baru saja diterbitkan pada 29 Oktober tahun ini. Regulasi anyar itu memuat mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan di Indonesia. (mth)
Jakpro Jalankan Fungsi Komersial dan Penugasan Bantu Pemprov DKI
Jakarta, FNN - Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) memiliki peranan ganda, yakni peranan komersial dan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengatakan ini salah satu keunikan dari BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT). "Kalau PT itu kan memaksimalkan laba bagi pemangku kepentingan, tapi Jakpro selain laba, kami juga mendapatkan beberapa penugasan dari Pemprov DKI," ujar Yuliantina dalam seminar daring "Urban Sustainability: Tren Masa Depan Perkotaan" di Jakarta pada Kamis. Yuliantina menjelaskan jika orang awam melihat laporan keuangan Jakpro yang berkonsolidasi dengan pemerintah, maka terlihat bottom line atau pendapatan bersih perusahaan merugi. "Bottom line itu merugi, tapi kami berusaha memilah nih. Ternyata bahwa proyek penugasan kami berkontribusi terhadap kerugian, tapi proyek komersial kami menghasilkan laba," ujar Yuliantina. Yuliantina mengungkapkan terlihat kalau kerugian konsolidasi Jakpro sebenarnya tidak hanya murni dari operasional Jakpro, Sebab bisnis komersial memang menghasilkan laba, tapi dari bisnis itu kemudian menghasilkan proyek penugasan baru dari pemerintah. "Penugasan memang tidak seharusnya menghasilkan keuntungan, tapi kami membantu Pemerintah DKI Jakarta mengembangkan Kota Jakarta," tutur Yuliantina. Yuliantina mencontohkan hasil yang diukur dari LRT Jakarta (LRTJ) menunjukkan peningkatan manfaat ekonomi bagi rekanan bisnis sekitar 67 persen pada 2020 dengan target 3,7 juta penumpang. Kemudian peningkatan kontribusi ekonomi kepada pemerintah melalui pajak Rp917 juta setelah LRTJ beroperasi dari 2018-2020. Selanjutnya peningkatan jaminan pendapatan bagi karyawan sebesar 24 persen responden dari karyawan LRTJ melaporkan bahwa mereka bergantung pada Jakpro untuk penyediaan kesempatan kerja. Jadi setiap proyek yang digarap Jakro bukan hanya menghasilkan keuntungan, namun juga berperan melaksanakan penugasan untuk membantu Pemprov DKI Jakarta. (mth)
IOC Lakukan Panggilan Video Kedua dengan Peng Shuai
Jakarta, FNN - Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan telah melakukan panggilan video kedua dengan mantan petenis nomor satu dunia nomor ganda Peng Shuai di tengah kekhawatiran tentang keselataman petenis China tersebut. IOC mengatakan telah melakukan panggilan, setelah pertama kali berbicara dengan petenis tersebut pada 21 November, Rabu malam waktu Swiss, tepat sebelum asosiasi tenis perempuan (WTA) mengumumkan penangguhan semua turnamen di China karena kekhwatiran tentang keselamatan petenis tersebut. "Kami memiliki kepedulian yang sama seperti banyak orang dan organisasi lain tentang kesejahteraan dan keselamatan Peng Shuai. Inilah sebabnya, baru kemarin tim IOC mengadakan panggilan video lagi dengannya," kata IOC dikutip dari Reuters, Kamis. "Kami telah menawarkan dukungan luas kepadanya, dan akan tetap berhubungan secara teratur dengannya, dan telah menyetujui pertemuan pribadi pada Januari." IOC menambahkan Peng tampaknya "aman dan baik mengingat situasi sulit yang dia hadapi." Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2022 pada Februari. Keberadaan Peng, atlet Olimpiade tiga kali, menjadi perhatian internasional setelah hampir tiga pekan absen di hadapan publik usai mengunggah pesan di media sosial pada awal November yang menyebutkan bahwa mantan wakil perdana menteri China Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Baik Zhang, yang pensiun pada 2018, maupun pemerintah China tidak mengomentari pernyataan Peng, dan topik tersebut telah diblokir dari diskusi langsung di internet China yang sangat disensor. Keputusan WTA yang bermarkas di AS untuk menjauh dari salah satu pasar terbesarnya itu mendapat dukungan dari banyak tokoh tenis terkemuka dunia, meskipun keputusan tersebut berisiko ratusan juta dolar dalam pendapatan dan sponsor. (mth)
Presiden Joko Widodo Kunjungi Arena IBF 2021 di Bali
Bali, FNN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke arena Indonesia Badminton Festival (IBF) 2021 di Nusa Dua, Bali, Kamis, dengan tujuan utama memberikan apresiasi kepada timnas bulu tangkis yang menjuarai Piala Thomas. Dalam kegiatan singkat ini, Presiden Jokowi secara simbolik menerima Piala Thomas yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna dan didampingi 12 anggota tim dan pelatih. "Saya ingin mengapresiasi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita. Juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas setelah 19 tahun keluar dari Indonesia," kata Presiden Jokowi di Nusa Dua, Bali, Kamis. Menurut Presiden, keberhasilan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena setelah penantian lama, akhirnya Piala Thomas bisa kembali ke Tanah Air. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu-tunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya," katanya menambahkan. Dalam kesempatan ini, Agung kembali mengungkapkan kebahagiannya pada kesuksesan timnas bulu tangkis Indonesia yang bisa merebut kembali Piala Thomas dalam perhelatan yang berlangsung di Denmark, Oktober lalu. "Sukses ini bukan hanya berkat kerja keras dan kerja sama para pemain, pelatih, dan ofisial. Tetapi juga berkat dukungan pemerintah Republik Indonesia," kata Agung. Tak lupa dalam kunjungannya ini Presiden Jokowi juga ikut meninjau pelaksanaan Indonesia Badminton Festival yang kini sudah mencapai turnamen terakhir, yaitu World Tour Finals, dengan dua turnamen pendahuluan yaitu Indonesia Masters dan Indonesia Open. Presiden Jokowi juga menyempatkan waktunya untuk menonton pertandingan bulu tangkis sesi sore yang berlangsung di Bali International Convention Center & Westin Resort. Presiden menyaksikan dua pertandingan yang mengawali laga sesi sore, yaitu dari nomor tunggal putri antara Pusarla V. Sindhu (India) dan Yvonne Ki (Jerman), serta nomor ganda campuran yang menampilkan persaingan Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) melawan Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysiia). Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal sesi latihan bulu tangkis di lapangan latihan bersama perwakilan atlet seperti Jonatan Christie dan Hendra Setiawan. (mth)
Sebanyak 24 Siswa Sekolah Instruktur Penerbang Latihan Navigasi Jarak Jauh
Badung, FNN - Sebanyak 24 perwira siswa Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto di Yogyakarta menjalani Latihan Navigasi Jarak Jauh di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Bali. Latihan navigasi jarak jauh sejarak 686 kilometer dalam garis lurus itu menggunakan enam pesawat latih KT-01Wong Bee dan dilaksanakan sekitar 10 hari mulai t24 November hingga 2 Desember 2021. "Latihan navigasi jarak jauh ini adalah salah satu proses akhir dari program pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta," ujar Komandan Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Perbang Reza Sastranegara, di Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu bagian yang wajib harus dilalui siswa Sekolah Instruktur Penerbang sebelum mengantongi ijazah sebagai instruktur penerbang. Setelah mereka lulus menjadi instruktur penerbang militer TNI AU, mereka akan mendapatkan call sign Jupiter diikuti nomor urutannya. "Ini memang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum graduation day atau sebelum siswa dilantik menjadi instruktur penerbang," katanya. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu mengambil rute penerbangan dari Yogyakarta kemudian short stop di Surabaya, baru bermalam alias RON atau Remain Over Night di Bali. Kemudian keesokan hari kembali dengan rute yang sama. "Latihan navigasi jarak Jauh ini sudah dilakukan sekitar 10 hari dan hari ini yang terakhir," kata dia. Ia menambahkan, sebagai pangkalan operasi, Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai bertugas mendukung semua kelengkapan dukungan operasional penerbangan yang diperlukan dalam proses latihan navigasi jarak jauh. Sementara itu, salah satu instruktur penerbang, Mayor Perbang Idam Satria, menambahkan, fase pertama navigasi jarak jauh yang dilakukan siswa Instruktur Penerbang adalah berlatih teknik navigasi di ketinggian 13.000 di atas permukaan laut. “Kemudian fase instruksi mereka mempelajari teknik-teknik untuk memberikan instruksi, karena nantinya mereka akan menjadi instruktur penerbang yang akan mengajarkan teknik-teknik bernavigasi untuk siswa sekolah penerbang," ujarnya. (mth)
BI Sumsel Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan
Palembang, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan dengan menggandeng pemerintah daerah, perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran serta para pemangku kepentingan di daerah tersebut. Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Hari Widodo di Palembang, Kamis, mengatakan, bank sentral mengajak dilakukannya percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi pembayaran pada beberapa ekosistem 2021. Upaya ini dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi pada sektor transportasi, bantuan sosia nontunai, serta perluasan kanal pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Untuk mendukung percepatannya, BI telah mengukuhkan 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP200) yang terdiri dari satu unit di tingkat Provinsi dan 17 unit di kabupaten/kota. “Kami pun telah membuat peta jalan Ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2022-2025 sebagai upaya percepatannya,” kata Hari dalam Festival Digital Kito Galo. BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran ini tak lain sebagai upaya untuk mendongkrak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akibat adanya COVID-19. BI juga secara nasional sudah membuat cetak biro Sistem Pembayaran Indonesia (BSP1) 2025 untuk integrasi ekonomi keuangan digital dan inklusivitas keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini diyakini akan makin mendukung penerimaan dan selera masyarakat dalam menggunakan opsi sistem pembayaran. Berbagai penguatan juga dilakukan Bank Indonesia termasuk dengan memitugasi potensi cyber crime dan risiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Salah satu yang dilakukan perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong digitalisasi ini yakni memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code untuk mendorong transaksi nontunai. Perluasan dilakukan di enam ekosistem yakni pemerintah daerah, kuliner/kriya khas daerah, pendidikan dan keagamaan, pasar tradisional, lingkungan penegakan hukum dan pendidikan umum. “Ini yang kami fokuskan di 2021 sehingga sudah ada 332.886 merchant yang mengimplementasikan QRIS atau mencapai 96,68 persen dari target tahun ini,” kata Hari. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengataka pemprov mendukung percepatan transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dan setiap pemangku kepentingan harus bersinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam setiap transaksi keuangan. “Transaksi nontunai ini praktis dan aman, serta dapat mencegah tindakan penyalagunaan karena semuanya tercatat. Artinya ini baik untuk tata kelola pemerintahan,” kata Mawardi. (mth)
Oknum Anggota DPRD Tangerang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus KDRT
Tangerang, FNN - Polisi telah menetapkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Banten, berinisial RGS sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Status RGS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Tangerang," kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga melalui pesan tertulis diterima di Tangerang, Kamis. Ia mengatakan penetapan sebagai tersangka terhadap anggota dewan daerah itu didasari dari hasil laporan korban yang merupakan Isteri terduga pelaku dan diterima oleh polisi pada tanggal 1 Juni 2021 lalu. Kemudian, lanjutnya, pihak kepolisian langsung dilakukan penyidikan. "Jadi berdasarkan pengaduan tentang perkara KDRT dari seorang ibu rumah tangga LK, 40 tahun pada 1 Juni 2021," katanya. Ia mengungkapkan atas penetapan sebagai tersangka, penyidik dari Polresta Tangerang, Polda Banten akan menjalani pemeriksaan lebih dalam terhadap RGS. "Penyidik sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan RGS sebagai tersangka hari ini Kamis (02/12)," ungkap dia. Sementara itu, RGS yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang itu saat dikonfirmasi oleh Antara, belum mendapatkan jawaban secara resmi darinya. (sws)
KPK Terima Pengembalian Rp3 Miliar Terkait Kasus Cukai di Bintan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang Rp3 miliar dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018. "Selama proses penyidikan, tim penyidik menerima adanya pengembalian uang dari beberapa pihak yang nilainya mencapai Rp3 miliar dan masih akan terus didalami lebih lanjut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. KPK mengharapkan ada "asset recovery" atau pemulihan aset yang didapatkan dari penanganan kasus tersebut sehingga dapat menjadi pemasukan bagi kas negara. KPK telah menetapkan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter. Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
Pakar Sebut Masyarakat Belum Paham Grafitifikasi Akar Masalah Korupsi
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta mengatakan masyarakat Indonesia belum seutuhnya memahami gratifikasi merupakan salah satu akar masalah korupsi sehingga mereka pun terbiasa melakukannya. “Akar masalah korupsi adalah gratifikasi, yaitu pemberian-pemberian,” ujar Gandjar Laksamana selaku narasumber webinar nasional bertajuk “Perkuat Budaya Antikorupsi: Semangat Mengukir Prestasi” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Bea Cukai Jakarta, dipantau dari Jakarta, Kamis. Selama ini, lanjutnya, masyarakat menganggap pemberian hadiah kepada aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara merupakan hal biasa dan dianggap sebagai wujud ucapan terima kasih sekaligus tindakan menjaga hubungan baik. Gandjar juga menilai sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya bisa tergolong kejahatan korupsi. “Kenapa korupsi masih banyak terjadi? Ternyata, masyarakat itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu korupsi,” tekannya. Contohnya, ucap Gandjar, cara berpikir masyarakat yang selalu menganggap pemberian sekadar ucapan terima kasih sebenarnya mengindikasikan ketidaktahuan mereka bahwa dirinya telah melakukan tindakan cikal bakal korupsi. Dengan demikian, gratifikasi yang merupakan pemberian, baik berupa uang tambahan maupun hadiah dalam berbagai bentuk, justru semakin tumbuh subur di Tanah Air dan ikut menjadi pendorong maraknya terjadi tindak pidana korupsi. Secara lebih lanjut, Gandjar juga menjelaskan akar masalah gratifikasi adalah rusaknya cara berpikir dan diskriminasi. Sikap masyarakat yang belum memahami secara baik tentang gratifikasi seperti yang telah ia paparkan sebelumnya merupakan contoh dari rusaknya cara berpikir. Sementara terkait diskriminasi, tambah Gandjar, pemberian-pemberian hadiah atau barang kepada ASN ataupun penyelenggara negara menyebabkan si pemberi diistimewakan, sedangkan yang tidak memberi tidak dilayani dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meyakini korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian, segala tindakan yang merupakan cikal bakalnya, seperti gratifikasi berbahaya. “Kita harus meyakini korupsi kejahatan luar biasa yang tidak bisa diberantas dengan cara-cara biasa sebagaimana memberantas copet, pencurian, dan penipuan,” tegas Gandjar Laksmana Bonaprapta. (sws)
Muhaimin: Belum Ada Pembicaraan Terkait Koalisi di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan antar-partai politik terkait arah koalisi untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. "Sampai hari ini belum ada satupun pertemuan partai politik yang membahas calon presiden. Karena itu isu capres di lingkungan partai-partai belum ada pertemuan yang membicarakan itu," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Muhaimin usai menghadiri pembukaan Akademi Kader Militan (Akmil) yang diselenggarakan DKN Garda Bangsa di Jakarta, Rabu, (1/12). Dia mengatakan, PKB tidak bisa berdiri sendiri mencalonkan kadernya sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 namun perlu dukungan koalisi. Hal itu menurut dia karena ambang batas parpol ataupun gabungan parpol dapat mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2024 adalah sebesar 20 persen. Selain itu Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan terkait ramainya dukungan maju menjadi capres di Pemilu 2024, hal itu sebagai tindakan yang wajar. Menurut Muhaimin, semangat relawan serta kader PKB di daerah tersebut merupakan bagian dari target politik partainya. “Kalau ada kader PKB yang semangat untuk mencalonkan saya jadi Presiden itu wajar, itu bagian dari target-target politik. Karena itu 2024 masih 3 tahun lagi kita masih punya waktu untuk melihat sejauh mana dukungan pasar publik, bukan pasar PKB," ujarnya. Muhaimin juga menargetkan PKB meraih 100 kursi DPR RI pada Pemilu 2024, dan dirinya optimis target tersebut bisa dicapai karena melihat semangat kader PKB di seluruh Indonesia. Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan berkomitmen untuk memenangkan Muhaimin menjadi Presiden 2024, salah satunya diwujudkan dengan merekrut 1 juta kader agar memenuhi target tersebut. Dia mengatakan, salah satu target rekrutmen 1 juta kader dari kalangan anak muda adalah menaikkan popularitas Muhaimin, langkah itu penting dilakukan karena segmentasi Garda Bangsa adalah anak muda. (sws)
Anggota DPR Harap KPU-Pemerintah Sepakati Tanggal Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah segera menyepakati terkait tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 karena semakin cepat ditetapkan maka semakin panjang waktu bagi KPU untuk mempersiapkan pemilu. "Kami tergantung kesepakatan pemerintah bersama KPU, persoalan itu harus diputuskan dua institusi itu, bukan DPR. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka DPR tinggal sahkan saja namun sampai saat ini belum ada kesepakatan tanggal pelaksanaan pemilu apakah 21 Februari atau 15 Mei," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia memastikan Komisi II DPR bisa menginisiasi rapat pengambilan keputusan tanggal Pemilu 2024 sebelum akhir tahun namun pemerintah dan KPU sudah sepakat. Menurut dia, apabila Pemerintah bersama KPU sudah menyatakan kesepakatan terkait tanggal Pemilu 2024, selanjutnya Komisi II DPR menggelar rapat yang dilakukan berdasarkan rapat pimpinan dan pleno. "Diagendakan kegiatan penentuan jadwal pemilu. Kami akan cari jadwal yang kosong," ujarnya. Guspardi juga mengomentari terkait KPU yang telah berkirim surat ke DPR untuk berkonsultasi dengan Komisi II membahas peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dia mengatakan, Komisi II DPR belum memiliki agenda untuk mengakomodir permintaan dari KPU karena belum ada kesepakatan jadwal antara KPU dan pemerintah. "Sampai saat ini belum ada kesepakatan resmi antara pemerintah dan KPU. Sesuai agenda ketika kami buat jadwal kegiatan selama masa sidang, makanya tidak dimasukkan agenda RDP dengan KPU mengenai tanggal maupun tahapan-tahapan," katanya. Dia menjelaskan sampai saat ini belum ada agenda yang diubah pimpinan Komisi II DPR untuk mengakomodir surat dari KPU yang disampaikan kepada Sekjen DPR. Guspardi tidak mempersoalkan surat yang diajukan KPU kepada DPR, namun DPR akan segera memasuki masa reses pada tanggal 16 Desember. (sws)
Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 16 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis, berkurang 16 orang, apabila dibandingkan dengan angka pada satu hari sebelumnya, Rabu (1/12), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6 dan 7 sebanyak 143 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 159 orang. Ada pengurangan 16 pasien rawat inap," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis. Ia juga menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 2 Desember 2021 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 129.294 orang. Dari jumlah itu, 127.508 pasien COVID-19 sembuh dan keluar dari rumah sakit, sementara 1.047 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Kepala penerangan Kogabwilhan I TNI mencatat pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 2 Desember 2021 ada 596 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menyampaikan perkembangan situasi di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang per Kamis, sebanyak 52 orang. "Pasien rawat inap ada 52 orang, yang di antaranya 28 orang pria dan 24 perempuan. 52 pasien itu seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," terang Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Kepala penerangan Kogabwilhan I TNI itu mencatat dalam 24 jam terakhir jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang berkurang 12 orang. "Pasien rawat inap per 2 Desember sebanyak 52 orang, semula (satu hari sebelumnya) 64 orang," kata dia menegaskan. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai 2 Desember 2021, RSKI Pulau Galang menerima total 17.444 pasien. Dari jumlah itu, 17.391 pasien telah keluar dari rumah sakit, terang Kolonel Marinir Aris Mudian, Kamis. RSKI Pulau Galang melaporkan sampai 2 Desember 2021 ada satu pasien wafat akibat COVID-19. (sws)
KPK Konfirmasi Saksi Ikut Serta Proses Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Suningsih selaku notaris soal keikutsertaannya dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. KPK memeriksa Suningsih di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/12) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. "Suningsih (notaris) yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan keikutsertaan saksi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga mengonfirmasi saksi Suningsih soal dugaan adanya aliran sejumlah uang ke beberapa pihak yang terkait dengan kasus tersebut. KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Dalam penyidikan kasus tersebut, tim penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor, yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. KPK menemukan dan mengamankan berbagai barang barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil. (sws)
KPK Panggil Wakil Ketua DPRD Banjarnegara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Edy Purwanto. "Hari ini, bertempat di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono/Bupati Banjarnegara nonaktif) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Lima saksi lainnya yang dipanggil, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Tatag Rochyadi, mantan PNS bernama Heron Kristanto, Nursidi Budiono dari pihak swasta/staf administrasi PT Bumi Rejo dan Direktur CV Karya Bhakti, Waluyo Edi Sujarwo dari pihak swasta/Direktur CV Tuk Sewu, dan Zainal Arifin selaku Direktur PT Anugrah Setiya Buana. KPK telah mengumumkan Budhi dan Kedy Afandi (KA) selaku orang kepercayaan Budhi sebagai tersangka pada Jumat (3/9). Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan. Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Rejo. Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (sws)
Basmi Ideologi Takfiri Cegah Radikalisme dan Terorisme di Indonesia
Jakarta, FNN- Agama yang kerap dikambinghitamkan sebagai celah masuknya radikalisme dan terorisme di Tanah Air bukanlah barang baru. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, penangkapan para terduga teroris yang mengatasnamakan agama semakin membuat sebagian masyarakat cenderung berpikiran pendek. Ada yang menyudutkan bahwa agama berkaitan dengan radikalisme ataupun terorisme. Ada pula yang menyudutkan penganut agama yang mendominasi Indonesia paling berpotensi menjadi sosok teroris. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid menegaskan bahwa agama, khususnya yang para penganutnya mendominasi suatu negara, tidak berkaitan dengan radikalisme ataupun terorisme. Menurutnya, oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agama tersebut sesungguhnya memiliki pemahaman keagamaan dan cara beragama yang keliru atau menyimpang. Sebagaimana salah satu akar utama masalah radikalisme dan terorisme itu berkenaan dengan ideologi, tambah Nurwakhid, mereka yang mengatasnamakan agama untuk melakukan teror berarti telah terpapar ideologi yang mengalami distorsi atau penyimpangan. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia sepatutnya memahami bahwa tidak ada kaitan di antara seluruh aksi terorisme dan agama apa pun. Karena pada dasarnya, tidak ada satu pun agama yang membenarkan tindakan radikal dan terorisme. Ideologi Takfiri Nurwakhid pun menilai mencuatnya peningkatan kasus radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah yang belum menjurus pada pembasmian ideologi Takfiri. Ia menjelaskan ideologi Takfiri merupakan paham yang dianut sekelompok orang untuk mengafirkan mereka yang dianggap berbeda. Bahkan, sesama muslim pun dapat dianggap oleh para penganut Takfiri sebagai orang kafir. Kemudian, paham tersebut memunculkan sifat eksklusif, intoleran terhadap keberagaman dan perbedaan, serta sikap antipemerintahan yang sah. Lebih lanjut, Nurwakhid menekankan para penganut ideologi Takfiri juga menganggap pemerintah seharusnya menganut ideologi agama versi mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Cendekiawan Yahya Nuryadi. Ia menilai ideologi Takfiri berpotensi memunculkan dampak-dampak destruktif dalam berbagai bidang, mulai dari kehidupan sosial, politik, bahkan akhlak dari masing-masing masyarakat yang terpapar. Di sisi lain, Ulama KH Bahauddin Nursalim atau yang akrab disapa Gus Baha menegaskan ideologi Takfiri yang mengafirkan orang lain tidak memiliki dasar bersifat ilmiah. Menurutnya, ideologi Takfiri yang mudah mengafirkan seseorang itu jelas tidak memiliki satu pun rujukan. Gus Baha mengambil contoh, ketika seorang kafir melafalkan kalimat syahadat, ia mampu menghilangkan kekafirannya. Dengan demikian, tidak masuk akal jika sesama muslim mengatakan muslim tertentu sebagai bagian dari kaum kafir. Akan tetapi dalam praktiknya, keberadaan ideologi Takfiri memang belum dilarang dan ditegaskan pelarangannya ke dalam regulasi yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah cenderung berfokus membasmi organisasi-organisasi penganut ideologi Takfiri dengan membubarkan mereka menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) telah dibubarkan, namun ideologi Takfiri yang mereka anut belum dilarang. Regulasi tegas larang ideologi Takfiri R Ahmad Nurwakhid selanjutnya mengambil contoh pelarangan terhadap ideologi Marxisme, Komunisme, dan Leninisme yang dilakukan pemerintah dan diatur secara tegas dalam regulasi berupa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan aturan turunannya dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. . Sepatutnya, saran dia, pemerintah juga melakukan hal serupa terhadap ideologi Takfiri, seperti khilafahisme atau daulahisme yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Nurwakhid juga bercermin pada keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pascaperistiwa Bom Bali 12 Oktober 2002. Pada saat itu, diberlakukan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Kemudian, jelas Nurwakhid, perppu tersebut dibentuk ke dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Semenjak regulasi itu ditetapkan, seluruh elemen bangsa Indonesia dapat merasa lebih aman karena pemerintah telah secara tegas memberantas tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, hal yang sama juga diharapkan dapat diberlakukan untuk pemberantasan ideologi Takfiri. Pemerintah disarankan segera mengeluarkan perppu yang melarang ideologi Takfiri atau ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan bahwa agama menjadi pendorong berbagai tindakan radikalisme dan terorisme. Seluruh elemen bangsa pun dapat menjadi tenang dan aman, kemudian dapat berfokus membangun bangsa dan negara. Di samping itu, sudah sepatutnya pula masyarakat ikut memahami bahaya ideologi Takfiri ataupun ideologi selain Pancasila dalam mengundang kemunculan benih-benih radikalisme dan terorisme, bahkan merusak kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk semakin menguatkan moderasi beragama, yaitu menyinergikan keadilan dan kebaikan dengan memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan tidak bersikap ataupun bertindak secara ekstrem. Sudah sepatutnya, kebinekaan yang merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia terus dirawat dalam moderasi beragama ataupun penguatan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, imunitas negeri ini terhadap papaparan radikalisme dan terorisme pun dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan. (sws)
KPK Dalami Jatah Kuota Rokok di Bintan Dilebihkan Disertai "Fee"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jatah kuota rokok dan minuman beralkohol dilebihkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang disertai adanya "fee" dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kabupaten Bintan. KPK memeriksa dua saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/12) untuk tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018. "Kedua saksi hadir dan tim penyidik mendalami pengetahuannya terkait dengan penjatahan kuota rokok dan minuman beralkohol yang dilebihkan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu disertai adanya nilai persentase 'fee' yang beragam sesuai dengan jatah kuota dimaksud," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dua saksi, yakni Anggota DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Yatir dan Yhordanus selaku Direktur PT Yofa Niaga Pastya. "Tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dari keterangan para saksi serta analisa berbagai dokumen terkait dengan adanya pemberian kuota rokok dan minuman beralkohol yang melebihi batas aturan pemberian kuota dimaksud," ucap Ali. KPK telah menetapkan Apri bersama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter. Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
Kapolres Batanghari Diperiksa Propam Polda Jambi Terkait Tahanan Kabur
Jambi, FNN - Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto bersama anggotanya telah diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jambi terkait kaburnya 24 tahanan polres di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Kabupaten Batanghari. "Saya sudah perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto di Propam Polda Jambi," kata Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo di Jambi, Kamis. Kapolda mengatakan, Bidang Propam Polda Jambi tengah memeriksa Kapolres Batanghari dan personil lainnya buntut dari kaburnya ke-24 tahanan polres dari LPKA Muara Bulian. "Kasus ini sedang kita proses, Kapolres juga lagi kita proses di Bid Propam," kata Albertus Rachmad Wiibowo. Ditanya apakah akan masuk ke Sidang Etik? Kapolda Jambi menjawab belum mengetahui dan belum tentu masuk sidang kode etik karena sampai saat ini masih dalam pemeriksaan "Belum tentu masih dalam proses pemeriksaan," tegasnya. Untuk diketahui, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto beberapa waktu lalu mengatakan, Tim dari Bid Propam Polda Jambi telah meminta keterangan 10 orang personel Polres Batanghari dan sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Sampai saat ini dari 24 tahanan yang kabur tersebut, sudah 19 orang yang berhasil ditangkap kembali pasca kabur, sedangkan lima tahanan lagi masih diburu keberadaannya. (sws)
Imigrasi Gelar Operasi Gabungan Timpora di Perairan Dumai
Pekanbaru, FNN - Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Direktorat Jenderal Imigrasi, Pria Wibawa, melepas operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang akan menelusuri wilayah perairan Dumai. "Operasi gabungan Timpora ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana komunikasi serta kolaborasi seluruh instansi terkait," kata Pria Wibawa dalam keterangannya kepada Antara, di Dumai, Kamis. Menurut Pria Wibawa, Operasi gabungan Timpora diperlukan mengingat pengawasan keimigrasian tidak hanya terbatas pada keberadaan WNA, namun juga perlu memperhatikan kasus seperti tenaga kerja non prosedur, tenaga kerja asing ilegal, "illegal fishing", penyelundupan narkoba, dan berbagai pelanggaran batas wilayah negara. "Mari kita bekerja sama melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Lebih perketat lagi pengawasan orang asing dalam pergerakan atau kegiatannya. Apakah bekerja, liburan, atau bisnis. Apakah melakukan tumpangan- tumpangan seperti mengedarkan narkoba, terorisme, maupun radikalisme," ujar Pria Wibawa. Dalam menerima keberadaan orang asing, katanya lagi, Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip menerima keberadaan warga asing yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Apabila memberikan dampak buruk, maka tidak akan diterima. "Setelah melihat pelayanan publik yang diberikan oleh Kanim Dumai beserta inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan keimigrasian, saya yakin Kanim Dumai dapat memperoleh predikat WBK pada tahun ini," ujar Direktur Wasdakim. Rudi Hartono yang juga menjabat sebagai Kadiv Administrasi mengatakan wilayah Riau khususnya wilayah perairan Dumai merupakan wilayah perairan yang potensial keluar masuknya WNA maupun WNI secara ilegal. "Melalui operasi gabungan ini diharapkan kita dapat melakukan pemeriksaan, pendataan dan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing," kata Rudi. Direktur Wasdakim dan rombongan juga meninjau kapal patroli milik Lanal Dumai yang akan digunakan dalam operasi. Setelah melepas operasi gabungan Timpora, Direktur Wasdakim beserta rombongan kemudian mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai untuk melihat kualitas pelayanan publik. (sws)
SAR Pangkalpinang Hentikan Operasi Penyelamatan 9 ABK Kapal Terbakar
Sungailiat, Bangka, FNN - Kepala Kantor SAR Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazzli menghentikan operasi penyelamatan sembilan anak buah kapal layar motor (KLM) Berkat Niaga Abadi yang terbakar di perairan pantai Bembang Jebus Bangka Barat. "Kami menutup kegiatan operasi tersebut setelah sembilan ABK KLM Berkat Niaga Abadi dinyatakan selamat," katanya melalui keterangan resmi, Kamis. Dia mengatakan, seluruh ABK dipastikan selamat dan saat ini diserahkan ke otoritas pelabuhan yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) untuk pengembangan investigasi penyebab terjadinya kebakaran. Kesembilan ABK itu adalah Muslim (51) asal Sulawesi Tengah, ahmad Taher Majid (18) Maluku Tengah, Majih (43) Lamongan Jatim, Anang Aswan (51) Kalimantan Tengah. Kemudian Hendra Gunawan (23) Kalimantan Tengah, Heri Kiswanto (20) asal Kalimantan Tengah. Ari Jandi (20) asal Maluku, Wahyudi (20) asal Kalimantan Barat dan Abdul Majid (52) asal Sulawesi Selatan. KLM Berkat Niaga Abadi berangkat dari pelabuhan 16 Ilir Palembang Sumatera Selatan pada Rabu (1/12) pukul 03.00 WIB dengan tujuan Pontianak. Selama perjalanan dari dermaga 16 Ilir Palembang kapal dalam keadaan baik dan cuaca ombak aman dan teduh. Setelah memasuki perairan pantai Bembang Jebus Bangka Barat Bangka Belitung , sekitar pukul 16.15 WIB pada koordinat 01.38'000 - 105.15'000 kapal terjadi kebakaran dari arah kamar mesin. Pemilik KLM Berkat Niaga Abadi yang terbakar diduga konsleting listrik di kamar mesin bermuatan karet seberat 250 ton yakni Akon yang merupakan warga asal Kota Pangkalpinang Bangka Belitung. (sws)
Legislatif Lebak Desak Pemda Serius Tangani Kasus Kekerasan Seksual
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendesak pemerintah daerah serius untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan, karena jumlah korban cenderung meningkat. Berdasarkan data tahun 2020 tercatat 45 kasus, namun kini sampai November 2022 sebanyak 70 kasus, termasuk korban usia balita. "Kami minta para korban dapat didampingi untuk pemulihan kondisi mental mereka agar kembali kehidupan yang normal," kata Musa di Lebak, Kamis. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak belum optimal, karena tahun ke tahun jumlah korban cenderung meningkat. Untuk menurunkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan, kata dia, pemda harus memiliki Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga itu sangat penting, karena Kabupaten Lebak masuk kategori darurat kekerasan seksual anak dan perempuan. Mereka para korban kekerasan seksual juga keluarganya dapat dikembalikan pemulihan kejiwaanya dan pelakunya diproses hukum hingga ke Pengadilan. Lembaga UPTD juga nantinya dapat menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman peraturan perundang- undangan yang berlaku juga ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual itu. Kegiatan sosialisasi dan edukasi itu berjalan maksimal hingga ke pelosok - pelosok desa dipastikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa menurun. Selain itu juga masyarakat berani melaporkan jika terjadi kekerasan seksual ke Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. "Kami melihat banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan karena tidak adanya lembaga itu, " kata Musa. Musa mengatakan, untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya pemerintah juga harus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kehadiran MUI sangat penting untuk mengingat para pelaku yang mayoritas beragama Islam, bahkan ada juga oknum guru mengaji. Karena itu, perlu tindakan serius dari pemerintah dengan melibatkan MUI yang nantinya bisa memberikan bimbingan melalui para kiai atau guru mengaji hingga ke pelosok desa. Melibatkan para tokoh agama ini sangat penting, mengingat peran orang tua di dalam menjaga keluarganya, sehingga pemahaman akidah ini perlu agar para orang tua bisa menjaga anaknya dengan baik sesuai ajaran Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira pelaku itu karena lemah akidahnya, sehingga perlu dilakukan pemahaman keagamaan yang benar, " katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan seksual di daerah ini diibaratkan seperti fenomena 'gunung es', karena banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Dia berharap masyarakat proaktif melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan. "Kami terus berupaya untuk pencegahan kasus kekerasan seksual itu dengan mengoptimalkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya. (sws)
Kejaksaan Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meluncurkan Tim Insiden Siber Kejaksaan Agung atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mencegah terjadinya insiden keamanan informasi atau peretasan dan pencurian data. Terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT hasil kolaborasi Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti) dengan Direktur E pada Jaksa Agung Muda Intelijen didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara. "Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan jajarannya yang telah membantu terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT," kata Burhanuddin, dikutip dalam keterangan pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang diterima di Jakarta, Kamis. Peluncuran Kejaksaan Agung-CSIRT berlangsung secara virtual di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (1/12). Menurut Burhanuddin, kehidupan di dunia telah berubah menuju digitalisasi dan serba otomatis. Internet telah digunakan untuk segala hal (Internet of Things), ini ditandai jumlah penggunaan internet di seluruh dunia semakin hari semakin terus meningkat. Bahkan pada kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan sebagian besar kegiatan manusia beralih dari cara konvensional menjadi modern dengan menggunakan internet. Untuk jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia. Jaringan internet saat ini telah tersambung ke seluruh dunia, yang telah memberikan manfaat berupa sarana konektivitas dan komunikasi serta telah memberikan kemudahan akses informasi, pengetahuan, edukasi, alamat, pemetaan, maupun kemudahan berbisnis ataupun hiburan. "Menghadapi era digital ini, Kejaksaan juga terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman," kata Burhanuddin. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Kejaksaan juga sudah menerapkan banyak aplikasi berbasis digital. Mulai penanganan perkara dalam Case Manajemen System (CMS), persuratan dengan Sipede, Kepegawaian dengan aplikasi Simkari, ada E-tilang, E-PNBP sampai Kejaksaan Mobile. Semua terintegrasi dalam program Kejaksaan Digital Namun di sisi lain, lanjut Burhanuddin, kemajuan dan manfaat penggunaan informasi teknologi tersebut ternyata sering terjadi insiden keamanan informasi. Baik berupa gangguan pada sistem komputer, serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi dan lain sebagainya. Untuk merespon insiden keamanan informasi tersebut, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk Government- Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia yang disingkat Gov-CSIRT Indonesia yang memiliki tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Selanjutnya untuk mendukung dan mengoptimalisasi perlindungan sistem atau data termasuk penyelidikan komprehensif atas insiden keamanan siber maka dibentuk Kejaksaan Agung-CSIRT. "Diharapkan tim ini mampu menanggulangi setiap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, khususnya Kejaksaan secara cepat, terarah dan terintegrasi," kata Burhanuddin. Selain itu, tim juga diharapkan mampu mengakselerasi terbangunnya sistem mitigasi, manajemen krisis dalam setiap penanganan insiden keamanan siber. (sws)
Reuni Akbar 212 Batal Digelar di Az-Zikra Sentul
Sentul, Bogor, FNN - Kegiatan Reuni Akbar 212 dipastikan batal digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham menolak karena masih dalam suasana duka. "Karena ada permintaan dari keluarga yang kebetulan sedang berduka, karena sebelumnya ada permintaan belum berduka, tapi kemarin berduka," ungkap Ketua Yayasan Az-Zikra, Khotib Kholil saat dihubungi di Bogor, Rabu. Pasalnya, keluarga besar di Masjid Az-Zikra masih diselimuti duka atas wafatnya putra kedua dari Almarhum Ustaz Arifin Ilham, Muhammad Ameer Adz Zikro pada Senin, 29 November 2021. Khotib Kholil menyebutkan bahwa panitia Reuni Akbar 212 telah menerima surat penolakan dari keluarga almarhum dan akan mencari lokasi alternatif pelaksanaan reuni akbar. "Kita sudah bicara sama panitia 212 juga, mereka menerima dan mencari alternatif tempat. Kita bukan tidak ingin, tapi menghargai yang berduka, sehingga dari 212 juga itu menerima hal tersebut," terangnya. Surat penolakan yang dilayangkan oleh keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham tersebut merupakan jawaban surat permohonan dari panitia penyelenggara Reuni Akbar 212, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Eka Jaya pada 29 November 2021. Eka Jaya dalam suratnya menyampaikan permohonan mengenai penggunaan seluruh fasilitas Masjid Az Zikra untuk digunakan dalam kegiatan Sholat Subuh berjamaah, hingga kegiatan "Dzikir dan Munajat". "Waktu pukul 04.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB dengan undangan VIP ulama dan tokoh nasional 50 orang," kata Eka Jaya. (sws)
Wali Kota Kendari Lapor Tambang Diduga Ilegal ke KPK
Kendari, FNN - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan tambang pasir ilegal yang beroperasi di kawasan Kecamatan Nambo daerah setempat. Sulkarnain melaporkan hal itu secara langsung kepada Ketua KPK Firli Bahuri pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu. "Saya sudah laporkan ke KPK, kita diapresiasi karena mengambil sikap tegas," kata Sulkarnain. Menurut dia, harus ada langkah tegas dalam menangani masalah itu karena dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tidak ada kawasan pertambangan. "Tentu ini harus ada langkah yang lebih jelas karena kawasan kita di Kota Kendari menurut rencana tata ruang, tidak ada kawasan pertambangan, tetapi faktanya ada," ujar dia. Wali Kota berharap setelah melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK, pihaknya bisa mendapatkan kejelasan terkait tambang galian C tersebut karena menurutnya berdampak buruk terhadap lingkungan. "Karena tadi pihak kementerian terwakili langsung dari ESDM dan Kementerian Investasi dan BKPM. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat realitas yang ada di daerah dan bisa mengambil kebijakan yang lebih pro daerah," kata Sulkarnain Kadir. Sebelumnya, aktivitas penambangan pasir illegal yang berlokasi di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo disegel Pemerintah Kota Kendari, Senin (16/8). Pemerintah Kota Kendari memutuskan memasang plang penyegelan karena sebelumnya Pemerintah Kota Kendari sudah meminta lokasi penambangan tutup sementara. Selain itu, pemilik usaha tambang galian C tersebut juga sudah mendapat teguran atau peringatan akibat tidak memiliki izin sehingga tidak dibolehkan beraktivitas. (sws)
Tuhan Kita Bukan Orang Arab
By M Rizal Fadillah Ucapan orang yang dangkal dalam memahami keagamaan adalah seperti ini "Tuhan kita bukan orang Arab". Dari sisi dan perspektif apapun ucapan ini tidak benar. Analogi Tuhan dengan "orang" ya tidak pas. Di samping semua juga tahu bahwa Tuhan itu tidak bersuku dan berbangsa-bangsa. Adalah tokoh asal jeplak Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD baru yang mengungkapkannya. Sebelumnya pernah menyatakan bahwa semua agama sama di hadapan Tuhan. Darimana pak Jenderal tahu tentang pandangan atau sikap Tuhan ?Jenderal ini sering nyerempet agama tetapi tanpa basis keilmuan. Netizen berujar sebaiknya Dudung fokus pada bidang kerjanya saja sebagai Komandan Tentara yang harus membasmi kaum separatis seperti KKB Papua. Mereka radikalis dan teroris berbahaya. Sayang untuk inipun ternyata ucapannya kacau. Menurut Dudung KKB itu adalah saudara yang harus dirangkul. Do'a simpel berbahasa Indonesia sebenarnya tidak salah-salah amat jika kemampuannya cuma yang simpel-simpel itu. "Kalau saya berdo'a setelah sholat do'a saya simpel aja, ya Tuhan pakai bahasa Indonesia aja, karena Tuhan kita bukan orang Arab". Tak perlu kaitkan dengan Arab. Jika memiliki kemampuan do'a sebagaimana dalam Al Qur'an dan Al Hadits maka hal itu jauh lebih baik. Anak TK saja sudah terbiasa belajar do'a bahasa Arab. Doa makan, doa tidur, doa bangun atau mendoakan orang tua sebagaimana di ajarkan Nabi. Tidak perlu meyakini dulu bahwa Tuhan itu orang Arab. Ah Dudung ini ada-ada saja. Menurut Dudung lagi, "saya pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan ya Allah saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang itu saja do'a nya, itu saja". Ironi do'a satu-satunya yaitu ingin membantu orang, ingin menolong orang, eh Dudung berdiri bangga berfose memfitnah anggota laskar FPI yang dianiaya dan dibunuh brutal. Lalu menolong siapa, membantu siapa ? Jadi teringat do'a Abu Nawas yang berstrategi atau mengakali Tuhan. Dengan bahasa "menolong dan membantu ibu". Abu Nawas berdo'a ingin mendapat jodoh wanita cantik dan sholehah. Dengan khusyu ia minta kepada Allah agar wanita cantik pujaannya menjadi jodohnya. Namanya disebut, keshalehannya juga. Namun lama belum juga dikabulkan. Lalu ia mengubah do'a dengan kepasrahan tinggi agar diberi istri yang terbaik menurut Allah bagi dirinya. Belum juga kabul. Strategi do'a diubah yaitu tidak untuk kepentingan dirinya lagi, tetapi dalam rangka menolong dan membantu orang. Do'anya agar ibunya diberi menantu. Abu Nawas mencoba mengakali agar ibunya diberi menantu yang dapat menolong dan membantu. "Ya Allah kini aku tidak lagi minta untuk diriku, aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan perlu dibantu, saya sangat mencintai, sekali lagi berilah ia menantu". Entah dikabul entah tidak do'a dengan strategi atau akal-akalan seperti ini. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Jokowi Sangat Takut Angka 212
WUIH, 212 kini menjadi angka kramat, tetapi bukan dikramatkan. Jokowi sangat takut dengan angka itu. Terdiri dari tiga angka, ia muncul dari peristiwa 2 Desember 2016. Angka tersebut muncul setelah aksi besar-besaran dilakukan oleh umat Islam, yang menuntut agar Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang kala itu Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta dipenjara karena menista agama AlQuran dan agama Islam. Ahok akhirnya divonis dua tahun dan langsung dipenjara karena penistaan terhadap agama Islam. Ia pun mengakui kesalahanan melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51, karena sama sekali tidak mengajukan banding. Angka 212 sangat populer di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan, tidak sedikit penganut agama lain mengagumi angka tersebut. Sebab, angka itu membuat inspirasi kepada semua pihak, betapa umat Islam sangat damai, sangat menghormati penganut agama lain. Umat Islam sangat toleran. Buktinya, peserta aksi juga diikuti penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kaum wanitanya datang tanpa jilbab dan aksesoris Islam. Tetapi, mereka aman-aman saja. Tidak ada gangguan. Tidak hanya sampai itu, umat Islam juga pencinta lingkungan dan kebersihan. Angka 212 semakin populer, setelah para tokoh agama Islam (kiai, habaib, ustaz) mampu mengajak jemaahnya melakukan aksi super damai. Oleh karena itu, aksi tersebut (sejak 2016) dan diperingati hampir tiap tahun – kecuali 2020 karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) turut mewabah di Indonesia, disambut antusias. Bahkan, pada aksi 2018, banyak peserta baru (tidak ikut tahun 2016). Mereka ikut-ikutan, karena ingin mendulang suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Banyak caleg yang datang. Banyak pelajar dan mahasiswa datang, hanya sekedar rekreasi. Jutaan umat turun ke jalan. Seputar Monas pada 2-12-2016 penuh dengan lautan manusia. Bahkan, para pendemo mengular ke bebapa ruas jalan lainnya. Tidak ada angka resmi yang bisa menghitung jumlahnya. Ada yang memperkirakan 1,5 juta orang, tiga juta orang dan bahkan tujuh juta orang. Peristiwa 212 tahun 2016 bertepatan dengan hari Jum’at. Umat Islam pun shalat Jum’at di sekitar Monas dan sekitarnya. Hujan deras yang turun menjelang pelaksanaan shalat Jumat, sama sekali tidak mengurangi minat dan kekhusukan umat dalam melaksanakan ibadah wajib (bagi laki-laki) tersebut Khutbah Jum’at yang disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab (HRS) merupakan pemompa semangat juang jemaah. Bahkan, tidak sedikit yang meneteskan air mata, saat alunan ayat suci Alqur’an yang dibawakan sang imam. Jumlah tidak seberapa penting. Akan tetapi, yang paling penting adalah getaran dari aksi damai tersebut yang memaksa Presiden Joko Widodo harus hadir di tengah umat. Kenapa memaksa? Karena dalam aksi sebelumnya 4-11-2016, Jokowi memilih kabur ke Bandar Udara Sukarno-Hatta. Aksi yang dikenal dengan 411 itu juga ternoda oleh ulah provokator, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi. 212 tahun 2016 adalah awal sejarah baru perjuangan umat. Aksi super damai itu, benar-benar damai. Begitu selesai acara, sampah di sekitar Monas pun bersih disapu dan dikumpulkan oleh jamaah sendiri yang membawa kantong plastik dari rumah masing-masing. Ranting pohon pun tidak ada yang patah. Jangankan ranting pohon, rumput yang tumbuh di sekitar Monas pun tidak ada yang rusak akibat diinjak. Harap maklum. Begitu ada orang yang mau menginjak rumput, jemaah pun menegur dan memperingatkannya. Jika membandel, jemaah yang melihatnya pun menyorakinya, dan bahkan ada yang menarik tangan, supaya orang tersebut tidak menginjak rumput hijau yang indah dipandang mata itu. Aksi damai, super damai! Itu bukan isapan jempol. Reuni Akbar 212 yang digelar tahun 2017 pun juga super damai. Padahal, jumlahnya jauh lebih banyak. Diperkirakan mencapai 13 juta orang. Walau dari pihak kepolisian memperekirakan hanya lima juta orang. Upaya menggembosi acara pun terus dilakukan aparat kepolisian. Di setiap wilayah, ada penyekatan. Bahkan, ada ancaman terhadap pemilik armada bus yang mengangkut peserta aksi. Jika membandel, trayeknya akan dicabut. Oleh karena itu, tidak sedikit juga calon peserta yang “dipaksa” putar balik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang melakukan perlawanan. Tuduhan negatif pun dialamatkan kepada peserta. Mereka dibayar dan sebagainya. Siapa yang mampu membayar umat sebanyak itu? Apalagi, sebagian juga datang dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan, peserta dari Sumatera Barat mencarter burung besi itu, hanya karena ingin mengenang peristiwa tersebut. Siapa peserta yang mau dibayar? Mereka merogoh isi kantong sendiri. Kaum ibu atau emak-emak, misalnya, mengumpulkan uang buat donasi (baik disumbangkan dalam bentuk uang tunai) maupun membeli makanan dan minuman yang siap dibagikan kepada peserta aksi. Karena melimpahnya makanan dan minuman, maka jangan heran banyak yang “kekenyangan”. Siapa yang membayar itu semua? Dan siapa yang mau dibayar? Yang turun, mulai dari Direktur Utama Perusahaan, Direktur Rumah Sakit, manajer perusahaan dan karyawan. Pedagang pun meninggalkan usahanya karena ingin ikut aksi. Tidak sedikit pengusaha ikut aksi demo. Mau tahu buktinya? Itu loh, jas hujan yang dipakaikan secara simbolis kepada peserta aksi dari Ciamis yang datang berjalan kaki dan kehujanan. Emang jumlah jas hujan itu Cuma 100 pasang? Oh, tidak! Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 50 juta. Itu sumbangan dari seorang pengusaha China mualaf. Berbagai usaha menggembosi aksi 212 terus dilakukan. Aksi reuni 212 tahun 2021 ini tidak ketinggalan. Izin yang diajukan panitia untuk melaksanakan aksi di Monas, ditolak dengan alasan belum dibuka karena masih Covid-2021. Masuk akal. Izin mengadakan kegiatan di Patung Kuda, ditolak polisi. Alasannya, sama masih suasana pandemi. Padahal, sudah berapa banyak yang melakukan aksi di tempat tersebut? Belum lama, buruh melakukan aksi juga. Panitia tidak kehabisan akal. Mereka merencanakannya di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, menjelang hari H, datang surat dari pengurus masjid, yang menolak kegiatan aksi dilakukan di tempat tersebut. Dugaan kuat, aparat keamanan menekan pihak keluarga supaya mengeluarkan surat penolakan. Andaikan, Arifin Ilham masih hidup, dia pasti menerimanya, karena ia aktif dalam kegiatan 212. Tidak hanya mengerahkan jemaahnya, tetapi juga memberikan dukungan materil, berupa makanan dan minuman. Walau sudah ditekan habis-habisan, panitia acara terus berupaya melaksanakan kegiatan. Sekuat tenaga mereka lakukan. Akhirnya upaya mereka gagal. Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pun ditutup secara total mulai semalam pukul 24.00 sampai Kamis, 2 Desember 2021, pukul 21.00. Tetapi, penutupan tersebut tidak akan menyurutkan umat yang ingin melakukan aksi. Tidak hanya menutup, 4.218 personil gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga guna mencegah aksi Reuni 212 di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ancaman pun dikeluarkan polisi. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Marsudianto mengatakan, pengamanan tersebut merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19. Kegiatan Reuni 212 bukan bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, layaknya aksi unjuk rasa. “Ini adalah kegiatan keramaian,” ujar Marsudianto. Ia pun mengeluarkan jurus ancaman. Kegiatan Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yakni mengadakan pesta umum dan keramaian umum. (1) Bila pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Akan tetapi, umat tidak setakut Jokowi terhadap angka 212. Umat tidak gentar dengan ancaman yang dikeluarkan Marsudianto itu. Umat, hari ini tetap keluar dan melakukan aksi masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, apakah polisi mau menangkap seluruh umat yang turun ke jalan? Ayo, silahkan biar penjara penuh lagi selama dua pekan? Atau denda? Ya tidak apa-apa. Uang dikumpulkan saja. Lumayan buat mencicil utang Jokowi. Rakyat sudah bosan menunggu uang Rp 11.000 triliun di kantongnya yang sampai sekarang masih ghaib. Apalagi harga racun kalajengking, yang kata Jokowi, mahal. Tetapi, tidak ada ajakan cara beternaknya. Ghaib lagi!
UUD 45 Tak Dilaksanakan Usai Didekrit
Oleh Ridwan Saidi *) Soeharto diktator adalah diksi gampangan untuk menolak penegakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Kok Soekarno tidak didiktatorkan? Bukankah Soekarno yang mendekrit kembali ke UUD 45, walau Soekarno tidak diambil sumpahnya sebagai Presiden RI di bawah UUD 45. Soekarno disumpah sebagai Presiden RI di bawah UUDS 1950 dan setelah proklamasi. Ketika itu ada UUD 45 tapi belum ditempatkan dalam Berita Negara. Ketika Konstitusi RIS 1949 disahkan, Mr Asaat jadi Acting Presiden RI. Soeharto sebagai Presiden terlalu lama. Karena itu perlu pembatasan masa jabatan Presiden dan ketentuan itu cukup ditempatkan dalam addendum konstitusi, tak perlu batang tubuh UUD 45 yang diacak-acak seperti sekarang yang akibatnya ditolak untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara. Ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit 5 Juli 1959 status beliau sebagai Presiden UUDS 1950. Selesai dekrit dibaca, seharusnya Ir Soekarno bukan Presiden lagi. Langkah berikut seharusnya membentuk MPR(S). MPR(S) memilih Presiden dan wakilnya sebagaimana ketentuan UUD 45. Ini tak pernah dilaksanakan. Mengomentari usaha untuk menegakkan UUD 45 secara murni dan kosekuen seharusnya tidak perlu merujuk performance pemerintahan Sukarno dan atau Soeharto. UUD 45 mengalami adem pauze (rehat) begitu usai didekritkan pada 5 Juli 1959. Ini rechtsgeschidenis van de konstitutie. Pemerintahan Soekarno selama tujuh tahun 1959-66 berjalan beyond the konstitution. Pemerintah Soeharto yang dapat dipersoalkan sumber kewenangan yang diperoleh dari seorang Presiden de facto pada 11 Maret 1966. Protokol serah kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998 dari Soeharto ke BJ Habibie apa seperti itu. Soeharto sendiri dikabarkan. Menghendaki pemilu dipercepat pada tahun 1998 juga. Tapi pers Eropa memberitakan adanya telefon Menlu USA pada pukul 23.00 WIB tanggal 20 Mei 1998 menelefon Presiden Soeharto yang menurut surat-surat kabar Eropa sebagai coup de grace, pukulan yang mematikan. Pemerintahan reformasi berjalan di atas unknown constitution, karena perubahan konstitusi tidak ditempatkan dalam Lembaran Negara. Menegakkan UUD 45 secara murni dan konsekuen sebuah keharusan. Wa ba'duHu. *) Budayawan
Sebanyak 4.218 Personel Gabungan Bersiaga Cegah Reuni 212
Jakarta, FNN - Sebanyak 4.218 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga guna mencegah aksi Reuni 212 di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. "Sebanyak 4.218 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda dikerahkan," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Sam Suharto, di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Marsudianto mengatakan, pengamanan tersebut merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19. Menurut dia, kegiatan Reuni 212 bukan bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, layaknya aksi unjuk rasa. "Ini adalah kegiatan keramaian," ujar Marsudianto, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh karena itu, kegiatan Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yakni mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum. Dalam mengantisipasi kerumunan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penutupan jalan berlaku mulai Rabu pukul 24.00 WIB hingga Kamis pukul 21.00 WIB. "Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau 'restricted area'," tutur Sambodo. Berdasarkan pantauan FNN, ada beberapa ruas jalan yang sudah ditutup sejak Rabu siang kemarin. Misalnya, di pertigaan Jalan Juanda menuju Jalan Veteran (di samping kantor Wakil Presiden) sudah ditutup dengan kawat berduri. Sedangkan akses jalan menuju Monas dari arah Stasiun Gambur sudah ditutup dan mendapatkan penjagaan ketat dari aparat TNI dan polisi. Hanya mobil berplat merah dan TNI/polisi yang bisa masuk. (MD).
Ambang Batas Pencalonan 20 Persen Hasilkan Presiden Boneka
Jakarta, FNN - Bertempat di Rumah Makan Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan, diadakan silaturrahmi dan ramah tamah bertema, "Rakyat Berdaulat Menolak Presidential Threshold." Turut menjadi pembicara dalam diskusi yang berlangsung Rabu, 1 Desember 2021 itu, antara lain Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Tamsil Linrung, mantan Menteri Keuangan, Fuat Bawazier, Habib Umar Al Hamid. Sedangkan pengacara Eggi Sudjana menyampaikan paparannya lewat zoom. Pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun disampaikan lewat pemutaran video. Para pembicara menyampaikan kesepakatan agar presidential threshold (PT) atau batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi nol persen. Sebab, PT yang berlaku saat ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan UUD 1945. Bahkan, hal itulah yang membuat terjadinya perampokan terhadap demokrasi dan demokrasi kriminal. PT yang berlaku 20 persen telah menyebabkan presiden boneka. Menurut Tamsil Linrung, pihaknya sangat serius dalam usaha memperjuangkan agar PT itu menjadi nol persen. DPD akan menjadi pelopor. Bahkan, pihaknya mendorong masyarakat supaya berbondong-bondong melakukan yudicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar PT menjadi nol persen. “DPD akan menyiapkan bus angkutan terhadap rombongan yang akan mengantarkan mereka yang mengajukan uji materi itu ke MK. Jadi, ayo ramai-ramai mengakukan judicial review,” ujar Tamsil. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu mengatakan, jika PT masih tetap dipertahankan 20 persen, maka presiden yang terpilih sekarang dan seterusnya adalah orang yang menjalankan tugas berdasarkan janji-janji politik. “Karena menjalankan tugas berdasarkan janji politik, dikhawatirkan ke depan akan ada presiden yang hanya karena bermimpi, tiba-tiba memindahkan ibu kota negara. Tiba-tiba menambah utang negara tanpa konsultasi dengan legislatif,” ucapnya. Upaya menghapus PT menjadi nol persen harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. “Di negara mana pun di dunia, tidak ada yang namanya batas ambang pencalonan presiden. Yang ada adalah batas ambang pemilihan,” ujar Tamsil. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, PT menjadikan demokrasi kriminal dalam konsetasi pemilihan presiden (pilpres). Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menyelamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau menjadikannya nol. Menurut Refly, PT hanya menjadikan demokrasi menggunakan kekuatan finansial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya melakukan gerakan menolak PT. “Jadikan presidential threshold nol persen atau tidak ada presidential threshold. Karena hal itu hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial guna memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," ucapnya. (Muhammad Anwar Ibrahim D./FNN).
Minta Maaf Yang Bukan Minta Maaf
By M Rizal Fadillah Lucu media ini aneh-aneh saja, untuk membuat rasa penasaran membelokkan makna dari fakta. Judul "Mengapa Amin Rais minta maaf kepada Jokowi" tentu tendensius. Padahal itu cuplikan ungkapan atas kekesalan atau kritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat atas jalannya Pemerintahan Jokowi yang perlu mencegah munculnya "people power". "Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim anda lebih parah" Nah inilah konten mohon maaf tersebut. Kalimat halus khas Amin Rais yang menohok telak. Melengkapi kritik tajam atas berbagai perundang-undangan yang dibuat rezim Jokowi di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, kelistrikan, perbankan dan pertambangan. "Mohon maaf" Itu frasa sindiran "merangkul memukul". Dalam tinju itu bukan "clinch" yang merangkul untuk menjaga jarak sebagai wujud melemah, melainkan "rope a dope" bersandar di tambang sambil memukul. Mohammad Ali terkenal dengan strategi "rope a dope". Kalimat ''Mohon maaf" itu bersandar di tambang sementara "rezim anda lebih parah" artinya memukul. Amin Rais dan Jokowi keduanya orang Solo yang "head to head" saling memahami karakter, hanya saja mungkin karena Amien Rais alumni Notre Dame University dan Chicago University tentu lebih berkultur blak-blakan ketimbang Jokowi yang lebih berkelok-kelok. Orang menyebut banyak hoaks. Dahulu Amien Rais juga dikenal sebagai figur terdepan untuk mendesak Presiden Soeharto lengser. "Tetangga dekat" kelahiran Kemusuk Sleman, Soeharto pada tahun 1998 seperti berhadapan dengan Amien Rais. Berujung pada peristiwa Reformasi. Habibie, Gusdur, dan Megawati kemudian menjadi Presiden saat Amien Rais menjadi Ketua MPR. Orde Baru di bawah Soeharto tentu memiliki problema yang parah. Politik yang cenderung otoriter dan militeristik dan kondisi ekonomi yang awal bagus kemudian merosot sehingga untuk mengatasi krisis ekonomi terpaksa berhutang besar kepada IMF. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. Amien Rais yang menyeru agar Soeharto menyudahi kekuasaannya. Kini Amien Rais tetap menunjukkan jiwa dan sikap konsisten untuk ber "nahi munkar" mengingatkan Pemerintahan Jokowi yang dinilai telah keluar rel. Lebih berbahaya dan destruktif bagi bangsa di banding Presiden pendahulunya. "Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim anda lebih parah". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Penyidik yang Tak Pupus
Oleh Ady Amar *) Gak ada mati-matinya, adalah sebuah ungkapan yang biasa disandarkan pada seseorang yang tetap kokoh, meski badai menerjang terus menerus serasa ingin melumatnya. Ia tetap tegar dan eksis. Julukan di atas itu julukan penuh takjub. Julukan gak ada mati-matinya, bisa disematkan pada siapa pun dan pada aktivitas apa pun. Julukan penuh kebanggaan pada yang bersangkutan, itu karena mental yang tak terkikis oleh tempaan jalan takdir tidak mengenakkan, bahkan penuh kezaliman. Tempaan baginya justru menguatkan mentalnya untuk tetap eksis di tengah hiruk pikuk persoalan yang muncul terus menerus tidak mengenakkan. Terus hadir sebisa ia hadir menyumbangkan apa yang dipunyainya. Di negeri ini masih banyak pribadi yang tak pupus ditelan situasi tidak mengenakkan. Pribadi yang tidak cuma hadir pada institusi formal dengan fasilitas memadai. Baik saat berada dalam institusi resmi di mana profesionalitas dihargai sesuai kepakarannya, maupun berada di luar institusi, ia tetap memberi sumbangsih meski tanpa embel-embel materi yang didapat. Merekalah manusia istimewa dengan darma bakti tanpa batas. Novel Baswedan dan kawan-kawannya sesama penyidik senior, yang terdepak dari KPK, bisa disebut sebagai manusia istimewa. Meski terzalimi oleh apa yang dinamakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meski ia sudah mengabdi belasan tahun, ia tak lantas pupus. Termasuk Novel, ada 57 orang lainnya, yang dinyatakan tidak lulus dalam TWK itu. Bahkan Novel dan beberapa kawan lainnya, sudah mengabdi sejak awal komisi anti rasuah itu terbentuk. Dan yang lainnya pun mengabdi dalam hitungan waktu cukup lama. Spekulasi yang berkembang, bahwa mereka memang disingkirkan. Dan itu karena mereka terlalu keras tanpa kompromi dalam misi pemberantasan korupsi. Kehadirannya seolah mengganggu pihak-pihak yang kontra pada pemberantasan korupsi. Aneh, kan? Namun demikian, mereka yang terusir itu tetap penuh semangat dalam pemberantasan korupsi. Mereka tak pupus, terus berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Maka, perlawanan dari balik gedung KPK itu sudah dimulai. Novel dan kawan-kawannya mulai dengan penyidikan atas gonjang-ganjing, bahwa ada dua menteri di balik bisnis PCR. Auditor Rakyat Naluri para penyidik senior yang terdepak itu bekerja seperti biasanya. Tidak ada yang memerintah, kecuali tanggung jawab moral yang masih dimiliki. Meski tanpa bayaran serupiah pun tidak menghalangi gerak langkah mereka tetap konsen, bahwa korupsi itu harus diberantas. Maka, secara diam-diam Novel dan beberapa kawannya mendatangi pihak-pihak yang tahu soal bisnis PCR itu. Menggali informasi dari mereka, dan menemukan temuan awal, bahwa ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang menyeret nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), dan Menteri BUMN Erick Thohir. Mestinya gonjang-ganjing isu bisnis PCR itu disambar KPK, institusi yang difasilitasi dengan perangkat yang semestinya, itu bisa cepat bergerak. Mengungkap kemungkinan adanya unsur dugaan KKN, yang menyeret dua menteri. Tapi justru aneh hal itu belum disentuhnya, entah apa dianggap kurang menarik. KPK justru mentelengi isu terjadinya korupsi pada rencana pelaksanaan ajang Formula E, yang itu tampak dipaksakan dan mengada-ada. Bagi KPK "menggarap" Formula E, memang tidak punya risiko politis, karena yang disasar adalah Anies Baswedan. Secara politis memang Anies tidak sekuat LBP apalagi plus Erick Thohir. Jadi, KPK memilih yang ringan-ringan saja dan punya nilai plus jika ditemukan penyimpangan, yang meski secara hukum tidak mungkin bisa menyeret Anies Baswedan. Tapi setidaknya punya nilai tersendiri, meski hanya tepuk sorak kegembiraan semu dari mereka yang memang berharap Anies terperosok. Secara kebetulan, Novel dan kawan-kawan eks penyidik KPK, dipertemukan dengan kemunculan Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan, hadir membantu untuk melakukan audit bisnis tes PCR. Maka sinergi dimungkinkan. Dimana Novel dengan ketua Kaukus Fery Julianto, dan pakar hukum tata negara Refly Harun, serta beberapa orang lainnya sepakat membentuk "auditor rakyat". Pembentukan auditor rakyat itu guna menjawab tantangan yang disampaikan LBP untuk diaudit, terkait dugaaan penyalagunaan bisnis PCR. Kita lihat saja apakah LBP, dan tentu Erick Thohir, berani mewujudkan tantangannya, atau sekadar gertak sambal saja. Jika tidak merasa bagian dari mereka yang membisniskan PCR, mengapa mesti takut untuk diaudit. Justru itu kesempatan untuk menunjukkan, bahwa pak menteri bukan bagian dari mereka yang dikesankan serakah di atas penderitaan rakyat. Dan, kita rakyat merdeka, akan dengan seksama melihat tim auditor rakyat itu bekerja, guna membuka seterang benderang apakah dua menteri itu ada di balik bisnis PCR atau tidak. Jika terlibat, maka bisa dipastikan itulah muslihat yang sebenarnya guna memperkaya diri sendiri. Di saat rakyat di masa pandemi tengah dalam kondisi kesulitan hidup. (*) *) Kolumnis
Memiliki dan Merawat 212 Sebagai Ghiroh Islam
Oleh Yusuf Blegur *) Pada kenyataannya, umat Islam boleh menjalani kehidupan keagamaannya secara ritual. Melaksanakan semua kegiatan yang terkait peribadatan. Namun tidak untuk kegiatan politik. Islam di dunia dan di Indonesia sendiri, didesain sebagai agama kebudayaan yang dibatasi pada urusan shalat, puasa, zakat dan haji. Menjadi terlarang dan mewujud sebuah ancaman, jika umat Islam bisa mengambil posisi dan peran sosial politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan dll. Harus diakui, sebagai mainstream pergerakan kemerdekaan dan upaya-upaya yang melahirkan Indonesia. Umat Islam tidak pernah merasakan kepemimpinan yang hakiki baik secara struktural maupun kultural. Sepanjang berdirinya republik, dengan posisi sebagai mayoritas sekalipun. Umat Islam hanya ditempatkan sebagai obyek, pelengkap dan pemanis belaka. Dalam ranah konstitusi dan pelbagai kehidupan sosial. Umat Islam lebih tepatnya menjadi pasar potensial dan korban eksploitasi. Sebagai pengusung utama keberadaan NKRI, umat Islam termarginalkan dalam urusan pengelolaan negara. Terlebih ketika semua kekuasaan di Indonesia menggunakan konsep politik yang memisah relasi negara dengan agama. Konsekuensinya, negara yang berlandaskan Panca Sila dan UUD 1945 harus menerima kenyataan pahit berada dalam pengaruh kekuasaan Kapitalisme dan komunisme global. Umat Islam suka atau tidak suka menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, dengan prinsip-prinsip sekulerisasi dan liberalisasi dinegerinya yang dilahirkan sendiri, tumbuh kembang dan dirawat meskipun dengan spiritualitas keagamaan yang kental. Dengan sejarah dan pengalaman distorsi keagamaan. Umat Islam di Indonesia yang tergusur dari peran kepemimpinan, pemerintahan dan tata kelola negara. Disadari atau tidak, umat Islam telah mengalami deislamisasi dengan modus moderasi. Gencarnya sekulerisasi dan liberalisasi Islam semakin kentara seiring munculnya eksistensi politik umat Islam. Meskipun dihujani stigma stereotif seperti gerakan intoleran, radikal dan fundamental. Bahkan dicap agama teroris. Kekuatan umat Islam yang mulai tercerahkan, semakin menunjukan peran dan pengaruhnya. Betapapun framing jahat mengepung, politik identitas kekuatan umat Islam terus berproses memasuki ranah dan sistem negara. Tentu saja menimbulkan sikap reaktif, respon cepat dan siasat kriminal. Umat Islam harus berhadapan dengan rezim represif dan otorier. Kekuasaan yang ditopang oleh oligarki dan borjuasi korporasi. Kekuatan yang bersumber dari kapitalisme dan komunisme internaional yang sejatinya memusuhi dan anti Islam. Substansi Melawan Moderasi 212 tidak saja sekedar forum silaturahim dan ajang ukuwah Islamiyah. Melainkan lebih dari itu, 212 merupakan peran politik Islam yang sudah sekian lama menghilang. Gerakan umat yang dipelopori para Ulama dan Habaib itu menjelma menjadi kekuatan kultural sekaligus strukural. Secara kulltural mampu memengaruhi kebijakan negara. Secara struktural mengancam melengserkan rezim kekuasaan. 212 Seperti menjadi cermin sekaligus representasi kekuatan umat Islam yang selama ini mengalami mati suri. 212 adalah kemurnian dan antitesis terhadap kegagalan kepemimpinan formal dan rusaknya sistem negara yang menyebabkan kemudharatan hampir di seluruh sendi kehidupan rakyat. 212 menjadi semacam "renesaince" dari upaya meraih cita-cita proklamasi kemerdekaan RI yang terlanjur salah jalan dan hilang ditelan bumi. 212 bukan sekedar politik identitas, ia juga menjadi realitas identitas dari NKRI yang identik dengan Islam. Dengan tidak bermaksud mengabaikan keberadaan dan eksistensi umat yang lain. Umat Islam telah membuktikan dapat hidup damai dan rukun berdampingan dengan politik identitas lainnya. Meski hidup dengan kebhinnekaan dan kemajemukan dalam negara bangsa. Namun tak terbantahkan bahwasanya Islam menjadi roh sekaligus badannya dari kenyataan Indonesia. Hal yang demikian itu, membuat rezim kekuasaan, menempatkan 212 sebagai entitas politik yang berbahaya dan harus segera dieliminasi. Pelbagai cara dan usaha terus dilakukan pemerintah untuk menghambat atau menggagalkan agenda 212 termasuk acara reuni tgl 2 Desember 2021. Intervensi dari luar dan dalam 212 terus dilakukan rezim sebagai upaya penolakan gerakan 212. Selain tidak memberikan perijinan, melakukan agiprop acara 212, tidak sedikit pemimpin dan ulama dalam 212 yang membelot ke pemerintah. Bukan hal mengejutkan. Lontaran itu sudah banyak terungkap. salah satunya dari Habib Bahar Bin Smith, yang dianggap dekat dan setia kepada Imam Besar Habib Rizieq Syihab pemimpin 212 yang lebih dulu dizdolimi rezim. Kini semua bergantung pada umat Islam sendiri. Maukah menjadikan 212 sebagai saluran politik ideal dari kebuntuan partai politik dan konstitusi yang ada. Setelah terjadinya simpang siur dan adanya upaya penggembosan terhadap rencana kegiatan reuni 212. Bisakah umat Islam membanjiri Patung Kuda Jakarta saat 2 Desember 2021, yang mengulang 2 Desember 2016?. Akankah kali ini menjadi momentum yang luar biasa bagi umat Islam dan Indonesia?. Mungkinkah umat Islam merasa memiliki dan merawat 212?. Setidaknya sebagai manifestasi ghiroh Islam jika belum disebut jihadnya kaum muslimin dan muslimat itu. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Klappertaart dan Elit Politik
Oleh Ridwan Saidi Jenis taart ini kuliner yang simbolkan pertemuan timur dan barat. Timur pada kelapa dan Barat pada taart. Belanda bilang taartjes. Kue ini masih dijual antara lain di kantin sebuah rumah sakit di Kuningan, Jakarta, Bogor, Manado. Taartjes diaur serutan kelapa muda. Barat dan timur bertemu di kuliner. Bangsa yang Timur tidak Barat bukan itu Israel. Ayun-ayun in de hoge klapper boom, itu lagu Belanda, penyanyi Anneke Gronloh, ayun-ayunan di ketinggian pohon kelapa. Terusannya, Masmira jangan maen gila. Masmira lambang subjek wanita yang hilang kontrol diri. Penyanyi Wieteke van Dort, kelahiran Surabaya tahun 1943 dan wafat beberapa tahun lalu, terkenal dengan lagu-lagunya antara lain Geef mij maar nasi goreng. Nasi goreng, sampai setidaknya tahun 1923 disebut goreng nasi, adalah kuliner Indonesia. Dalam lyric Wieteke sebut sambal terasi. Orang Belanda yang terkenal resik tak disangka suka terasi . Sering proses akulturasi memilih instrumen yang unik. Belanda dan orang Eropa menularkan urban culture pada sebagian penduduk. Cirinya antara lain berpakaian netjes, rapi, walau bahan sederhana. Houding, tampilan enak dilihat, kaga norak. Tutur kata sopan. Tapi anehnya orang Barat mentoleransi kentut, tetapi tidak pada sendawa. Pada pertemuan Glasgow diwartakan seorang kepala Negara Barat sempat melepas kentutnya. Tapj bukan karena ini Jin Ping tak ke Glasgow. Sampai dengan tahun 1950-an masih banyak yang kutip kata-kata East is East, West is West, and never the twin shall meet. Michael Jockson justru mempopulerkan We are the world. Apa yang patut dicontoh dari peradaban Barat adalah semangat menguasai ilmu. Kita sangat tertinggal dalam masalah ini terutama kaum elitnya. Seorang pimpinan lembaga tinggi negara memberi respons yang aneh ketika ada berita KPK mau mengusut pemakaian keuangan Formula E, kata dia jangan dicampur urusan pidana dengan olahraga. Saya tidak mengerti apa kaitan ucapan petinggi itu dengan berita KPK mengusut pemakaian keuangan daerah untuk Formula E. Pada kesempatan lain rekan si petinggi, yang petinggi juga, berkata bahwa Formula E akan angkat Jakarta menjadi seperti New York . New York New York, judul lagu hit Shirley Bassey. Lain kali moga-moga ada yang ciptakan lagu gambamg kromomg Jakarta Jakarta. Zuur zoek zuur, jenis mencari jenis, kata pepatah Belanda. Akhirnya kita tak lagi bicara dari satu elit ke elit lain. Ini genre elit reformasi. Dari sononya uda begini. Kata orang Belanda, van huis uit. Tidak mudah membangun Indonesia kembali. Turki setelah PD I diejek sebagai sick man from Bosforus. Masalah diperparah dengan sekularisme Kemal Attaturk. Tapi faktanya sekarang Turki maju. Mereka menahan diri untuk tidak besar mulut. Mereka tak mau dibilang katak hendak jadi lembu. Penyakit besar mulut timbul dari pemihan langsung di sebuah negara yang ekonominya tak maju-maju. Kesalahan dalam recruitment system pun terjadi. Proses kehancuran rejim berawal dari sini. Waarom huil je toch nona manis Aku selalu rindu padamu. *) Budayawan
Perludem Berharap Penyelenggara Pemilu yang Kuat, Otonom, dan Kompeten
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap hasil seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022—2027 menghasilkan sosok penyelenggara pemilu yang kuat, otonom, kompeten, inovatif, inklusif, dan berwawasan global. "Kuat dalam penguasaan substansi kepemiluan maupun kuat secara fisik dan psikologis," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu. Hal itu, lanjut Titi, menyangkut kemampuan, keberanian, dan keteguhan menjaga martabat, kemandirian, dan muruah KPU/Bawaslu yang profesional, imparsial, dan modern. Pegiat pemilu ini mengatakan hal itu terkait dengan seleksi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang akan melaksanakan tugas pada pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Sejauh ini, Pemilu dan Pilkada 2024 akan dilaksanakan tanpa perubahan UU Pemilu. Pemilu lima kotak akan terselenggara kembali seperti halnya Pemilu 2019. Selain itu, juga pilkada akan berjalan tanpa perubahan UU Pilkada. Di lain pihak, kata Titi, kompleksitas teknis Pemilu 2019 dan problematika yang dihadapi potensial berulang pada Pemilu 2024. Bahkan, tumpukan beban kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Artinya, juga bisa berdampak pada kinerja dan kondisi kesehatan demokrasi Indonesia. Terobosan dan inovasi kepemiluan sepenuhnya mengandalkan inovasi KPU dan pengaturan dalam peraturan KPU/Bawaslu untuk penguatan kapasitas personel, penggunaan teknologi, penyesuaian teknis, dan lain-lain. Padahal, kata dia, peraturan KPU/Bawaslu banyak keterbatasan daya jangkau. Oleh karena itu, Titi berharap mereka bisa berlaku otonom dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara tanpa meninggalkan konsultasi dan pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan pemilu. "Penyelenggara pemilu harus punya kompetensi yang memadai untuk menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu," katanya. Secara terukur dan proporsional, kata Titi, mereka mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespons dan mengurai kompleksitas, kerumitan, dan dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 di tengah masifnya penggunaan teknologi dan tantangan penyebaran hoaks politik/pemilu. Ia memandang penting bangsa ini memiliki penyelenggara pemilu dengan paradigma inklusif di tengah situasi post truth era dan polarisasi politik yang membelah. Hal ini agar orientasi pelayanan penyelenggara pemilu maksimal dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Harapan lain terhadap penyelenggara pemilu, mereka mampu membangun jejaring global untuk melaksanakan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian berdasarkan keluasan pengetahuan kepemiluan sekaligus memerankan diplomasi demokrasi internasional untuk mengukuhkan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia. "Saya juga berharap mereka mampu membangun relasi sinergis di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP tanpa menggadaikan kemandirian masing-masing lembaga. Fungsionalisasi forum tripartit dan komunikasi kelembagaan yang sehat, dialektika langsung, bukan dengan perantara media," katanya. Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut Titi, mereka mampu mengerjakan aspek teknis secara cermat, teliti, dan detail. Namun, tetap dalam kerangka berpikir atau paradigma yang terhubung dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak terjebak pada egosektoral divisi atau pembagian kerja secara parsial. (sws)
KPK Panggil Anggota DPRD Bintan Terkait Kasus Cukai
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Yatir untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018. Muhammad Yatir dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bintan, Kepulauan Riau, nonaktif Apri Sujadi (AS). "Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka AS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Selain itu, KPK memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Apri, yaitu Yhordanus selaku Direktur PT Yofa Niaga Pastya. KPK telah menetapkan Apri bersama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter. Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA. Diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
Hakim Tunda Pembacaan Dakwaan Kasus Dugaan Terorisme Munarwan
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarwan eks Sekretaris Front Pembela Islam (organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, red.). Agenda pembacaan dakwaan ditunda pekan depan karena tim kuasa hukum dari terdakwa keberatan sidang dilaksanakan secara online atau virtual. Selain itu, kuasa hukum terdakwa mempersoalkan masalah berita acara pemeriksaan (BAP). "Kuasa hukum berhak meminta salinan berita acara pemeriksaan (BPA)," kata kuasa hukum terdakwa Sulistyowati di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu. Jaksa penuntut umum, kata dia, menerjemahkan bahwa telah menyerahkan BAP. Sementara, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), BAP dimaknai tidak hanya sebatas tersangka tetapi juga seluruh saksi yang ada. "Jika dilandasi undang-undang terorisme, kami setuju kok kalau sidang tertutup untuk umum," kata Sulistyowati. Akan tetapi, dalam Pasal 72 KUHAP secara jelas disebutkan bahwa untuk kepentingan pembelaan maka turunan BAP harus diberikan kepada kuasa hukum. Pada saat sidang yang digelar tertutup tersebut, kuasa hukum sempat mengatakan bahwa jika BAP tidak diberikan kepada pihaknya, maka bagaimana caranya kuasa hukum memberikan pembelaan pada terdakwa. "Kami hanya menuntut dari hukum acara sesuai Pasal 72 terkait hal itu," ujar dia. Senada dengan itu, kuasa hukum lain dari terdakwa Munarman, Sugito Atmo Prawiro berharap sidang kliennya dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka. (sws)
Polisi Lakukan Psikologi Forensik Kasus Rudapaksa Luwu Timur
Jakarta, FNN - Pejabat Divisi Humas Polri mengungkapkan penyelidikan perkara dugaan rudapaksa tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, masih bergulir karena penyidik tengah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap korban. "Kemarin akan dilakukan psikologi forensik," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Ramadhan menerangkan psikologi forensik tersebut dilaksanakan setelah penyidik berhasil mendapatkan keterangan dari orang tua korban. Ia menyebutkan ibu korban bersedia hadir untuk memberikan keterangan setelah penyidik membuka kembali kasus ini dengan membuat Laporan Polisi Model A tangga 12 Oktober 2021. Adapun penyelidikan menggunakan laporan polisi model A ini menggunakan waktu yang berbeda dari laporan awal pidananya pada Oktober 2019. Penyelidikan oleh polisi ini menggunakan waktu tanggal 25-31 Oktober 2019, di mana ibu korban melakukan pemeriksaan medis terhadap anaknya dan didapati hasil pemeriksaan medis yang berbeda dengan hasil visum yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober dan 24 Oktober 2019 oleh Penyidik Polres Luwu Timur. Penyelidikan perkara ini ditangani Polres Luwu Timur dengan asistensi Polda Sulawesi Selatan dan Bareskrim Polri. Terkait psikologi forensik, Ramadhan menjelaskan pemeriksaan ini memerlukan waktu karena prosesnya tidak sebentar. "Minimal satu minggu," katanya. Pemeriksaan psikologi forensik sudah berjalan dan sedang berproses di Polres Luwu Timur, katanya. Psikologi forensik adalah bidang yang menggabungkan praktik psikologi dan hukum. Kasus rudapaksa terhadap tiga anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya viral di media sosial hingga memunculkan tanda pagar #percumalaporpolisi. Peristiwa itu dilaporkan pada Oktober 2019 dan penyidik menghentikan penyelidikan karena dari hasil gelar perkara tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. (sws)
Kuasa Hukum Harapkan Sidang Dugaan Terorisme Munarman Tatap Muka
Jakarta, FNN - Kuasa hukum dari terdakwa eks Sekretaris Front Pembela Islam (organisasi yang telah dibubarkan pemerintah) Munarman, Sugito Atmo Prawiro berharap sidang kliennya dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka. "Kalau harapan kita sidang itu offline," kata kuasa hukum terdakwa Munarwan, Sugito Atmo Prawiro saat sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme di PN Jakarta Timur, Rabu. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan berusaha agar sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman bisa dilaksanakan secara tatap muka. Setelah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka di tahap pembacaan eksepsi dari terdakwa akan ada penyampaian. Pada intinya, sesuai undang-undang sebagaimana penetapan pengadilan sidang dilaksanakan secara tatap muka atau offline. "Yang pasti kita akan mengajukan eksepsi, waktunya saja, mungkin bisa pekan depan," ujarnya. Terakhir, dalam menghadapi sidang dugaan tindak pidana terorisme Munarman menyiapkan sekitar 20 orang kuasa hukum. Baik yang berasal dari Jakarta maupun dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan sidang tindak pidana terorisme dengan terdakwa eks Sekretaris Front Pembela Islam (organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, red.) Munarman berbeda dengan kasus peradilan umum. "Ada kerahasiaan dari para saksi, kemudian perangkat sidang yang menyelenggarakan sidang," katanya. Bahkan, sidang yang diagendakan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut digelar secara tertutup, termasuk untuk awak media massa yang ingin meliput. Selain itu, PN Jakarta Timur menutup pintu selama sidang berlangsung. (sws)
Polres Agam Wajibkan Setiap Personel Bawa 10 Peserta Vaksin
Lubukbasung, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Agam, Sumatera Barat, mewajibkan setiap personelnya membawa 10 peserta vaksin COVID-19 di gerai vaksin yang telah disediakan untuk mempercepat target vaksinasi di daerah ini. Kapolres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan didampingi Humas Polres Agam AKP Nurdin di Lubuk Basung, Rabu, mengatakan satu personel wajib membawa minimal 10 orang untuk divaksin di gerai yang telah disediakan. "Polres Agam dan pemkab setempat menyediakan 15 gerai vaksin pada Rabu (1/12)," katanya. Ia mengatakan gerai itu berada di Poliklinik Polres Agam, Kantor Wali Nagari Sungai Batang, Puskesmas Pasar Ahad, Puskesmas Palembayan, Puskesmas Koto Alam, Mapolsek Ampek Nagari, dan Jorong Balai Badak Nagari Batu Kambiang. Selanjutnua di Kantor Camat Tanjung Mutiara, Muaro Putih Nagari Tiku Lima Jorong, Jorong Surau Lubuk Nagari Tigo Balai, dan Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak. Kemudian, di Jorong Kajai Fisik Nagari Manggopoh, Jorong Kubu Anau Nagari Manggopoh, Jorong Tiga Garagahan, dan Lapangan Volly Jorong Siguhung Nagari Lubuk Basung. "Pelaksanaan vaksin ini dikoordinir oleh polsek bekerja sama dengan puskemas, pemerintahan nagari, dan jorong," katanya. Ia menambahkan masing-masing gerai telah disediakan tenaga medis dan petugas yang sudah diberi pelatihan. Polres Agam mendapat bantuan empat dokter dan lima perawat dari Pusdokkes Mabes Polri. "Ini untuk percepatan vaksinasi di wilayah hukum polres sehingga target 70 persen capaian vaksin bisa terwujud," katanya Untuk mencapai itu, ujar dia, diharapkan kerja sama seluruh pihak guna menyukseskan capaian vaksin ini "Mudah-mudahan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 vaksinasi sudah bisa mencapai 70 persen," katanya. (sws)
Tim SAR Tarakan Temukan Satu Korban Meninggal Kecelakaan Speed Boat
Tarakan, FNN - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan Tarakan, Kalimantan Utara, menemukan satu korban kecelakaan speed boat di perairan Pulau Tias dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (30/11) pukul 21.10 WITA. "Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban atas nama Udi (20) dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, Amiruddin di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu. Korban Udi ditemukan sekitar 5,26 kilometer dari lokasi kejadian ke arah utara tepatnya di titik koordinat 2°51'19.62"N117°33'45.86"E. "Untuk selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tengkayu Tarakan untuk diserahkan ke pihak keluarga," kata Amiruddin. Saat tiba di Pelabuhan Tengkayu, Tarakan pada Rabu pukul 01.10 WITA korban langsung dievakuasi ke dermaga untuk diserahkan ke pihak keluarganya. Sementara dua korban yang selamat dari kecelakaan speed boat atas nama Rian (20) dan Nopi (30) keduanya warga Tarakan. Tim SAR Tarakan mencari Udi merupakan korban tabrakan dua speed boat di perairan Pulau Tias Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Senin (29/11). (sws)
Ketua Umum Korpri: PNS Berkualitas Tak Akan Tergantikan Dengan Robot
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) berkualitas memadai tidak akan tergantikan dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menggunakan mesin robot. Rencana pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan pemicu bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kapabilitas mereka menjadi lebih mumpuni, kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. "PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang tidak berkualitas, maka pasti tergantikan. Jadi ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas," kata Zudan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut mengatakan beberapa sektor dalam lingkup instansi pemerintah masih memerlukan kehadiran ASN dalam bentuk sumber daya manusia (SDM). "Dalam banyak hal, ASN tidak bisa tergantikan, seperti yang terkait dengan empati, kerja sama , dan kemanusiaan; itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin," katanya. Sementara jenis sektor pekerjaan ASN yang tergantikan dengan mesin saat ini, antara lain pekerjaan yang berkaitan dengan pengawasan teknis, operator, dan mekanis. "Contoh yang sudah banyak tergantikan itu adalah penjaga tol, kemudian nanti yang mengawasi, seperti penjawab mesin itu operator. Lalu untuk hal bersifat mekanis, yang bersifat terus-menerus itu nanti fungsinya bisa digantikan dengan mesin," jelasnya. Oleh karena itu, Zudan berharap wacana terkait penggunaan teknologi dalam sistem pelayanan publik di instansi pemerintah dapat menjadi pendorong bagi ASN untuk meningkatkan kualitas diri. "Dalam banyak hal, PNS itu tidak tergantikan. Misalnya untuk mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan, penanggulangan bencana, dan membantu masyarakat. Banyak hal tidak bisa tergantikan," ujar Zudan. (sws)
Omnibus Law dan Disfungsi Sistem Bikameral
Oleh karena itu, nyaris di sepanjang usianya, DPD tak lelah memburu hak-hak konstitusionalnya dengan mendorong amandemen. Sebab, inilah satu-satunya jalan yang diberikan konstitusi. Tak ada alternatif lain. Oleh: Tamsil Linrung MESKIPUN Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 0mnibus law atau Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan konstitusi, namun polemik seputar UU sapu jagad ini belum usai. Putusan MK malah menjadi sumber kontroversi baru. Seperti biasa, muncul dua pendapat. Ada pakar hukum menilai putusan MK bijaksana, ada pula yang menduga bahwa MK mengambil jalan tengah atau politik kompromi. Membingungkan memang! Di satu sisi MK menyatakan UUCK inkonstitusional, namun di sisi lain UU ini tidak dinyatakan dicabut. Pemerintah dan DPR diberi batas waktu dua tahun memperbaikinya. Selama masa perbaikan tersebut pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan UUCK hingga penyempurnaan kelar dilakukan. Di sisi lain, ada pihak yang menuntut agar semua proyek strategis nasiaonal yang terkait dengan UUCK dihentikan. Masuk akal, karena UU-nya sendiri inkonstitusional. Namun, putusan MK tidak berlaku surut, sehingga keinginan itu sulit dilakukan. Lagipula, MK tidak mencabut UUCK. UU Cipta Kerja sejak awal telah memunculkan banyak polemik. Polemik ini bahkan mengemuka di sepanjang proses perancangan hingga pengesahaannya. Seluruh keanehan itu sudah pasti mengundang tanda tanya besar. Ada apa dengan UUCK? Kita ingat, yang terjadi kemudian adalah rakyat tumpah ruah ke jalan. Proses legislasi RUUCK dianggap tidak demokratis selain adanya sejumlah pasal yang diduga sarat kepentingan asing dan aseng. Beberapa aktivis pergerakan ditangkap. Lepas dari kontroversi itu, menarik mengajukan pertanyaan, di manakah DPD? Dalam proses pembahasan RUUCK, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bukannya tidak dilibatkan. Namun, pelibatan DPD sungguh minim. Padahal, DPD adalah kanal aspirasi daerah dan UUCK banyak bersentuhan dengan kepentingan daerah. Sebagai representasi daerah di pusat pemerintahan, DPD diamanahi daerah untuk mendorong semaksimal mungkin kepentingan daerah dalam setiap pengambilan keputusan politik atau kebijakan nasional, termasuk dalam pembentukan UU seperti UU Cipta Kerja. Dalam konteks penegakan demokrasi, logika pelibatan DPD dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan terhadap UU dapat diterima. Sebab, DPD adalah cermin keterwakilan rakyat yang tidak dipagari sekat ideologi. Anggota DPD tidak berasal dari ideologi kelompok politik tertentu, sehingga dapat dikatakan terbebas dari kepentingan kelompok politik. Namun, dalam konteks kontitusional, DPD tidak bisa berbuat banyak. Kewenangan DPD jauh hari telah dikunci oleh konstitusi. Pasal 20 ayat (2) UU NRI 1945 menyatakan, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ini membingungkan. Di satu sisi Anggota DPD diakui sebagai wakil rakyat yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih oleh rakyat satu provinsi. Akan tetapi, di sisi lain lembaga DPD tidak memiliki kewenangan signifikan dalam memutuskan pemberlakuan UU. Jadi, pokok soalnya ada di hulu. Dengan begitu, perbaikannya juga harus di lakukan dari sana. Mengapa perbaikan tersebut perlu? Agar diinternal parlemen bisa saling mengoreksi, menguatkan mekanisme check and balances, demi menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Oleh karena itu, nyaris di sepanjang usianya, DPD tak lelah memburu hak-hak konstitusionalnya dengan mendorong amandemen. Sebab, inilah satu-satunya jalan yang diberikan konstitusi. Tak ada alternatif lain. Namun, setelah empat kali amandemen UUD 1945, belum terlihat perubahan signifikan pada kewenangan DPD. Ini artinya, di satu sisi kita mendorong desentralisasi, namun di sisi lain kita mengamputasi keterlibatan daerah dengan meminimalisasi peran dan kewenangan DPD dalam pengambilan keputusan atau kebijakan nasional. Kita tahu pembentukan DPD adalah cara bangsa ini menegakkan demokrasi, membalikkan keadaan dari sentralisme menuju desentralisme. Pembentukan DPD mengubah wajah perwakilan kita dari sistem unikameral mendekati sistem bikameral. Sistem ini mengidealkan dua lembaga dalam satu atap lembaga perwakilan. Istilah bikameral diperkenalkan oleh filsuf asal Inggris, Jeremy Bentham. Bapak Konstitusi AS, James Madison mengatakan, urgensi kamar kedua adalah sebagai penyeimbang kamar pertama, karena diisi oleh orang-orang yang lebih independen. Keseimbangan itu penting agar mekanisme check and balances (sistem perimbangan kekuasaan) menjadi kuat, baik antara lembaga perwakilan dengan lembaga tinggi negara lainnya, maupun antar lembaga perwakilan di internal sendiri. Namun, mekanisme itu hanya dapat terwujud secara maksimal jika ada keseimbangan kewenangan antara lembaga-lembaga itu. Kalau tidak, salah satu lembaga akan menjadi sangat powerfull, dan yang lainnya menjadi bedak demokrasi. Mekanisme check and balances diperlukan agar produk legislasi berkualitas dan memihak rakyat, sehingga menyulitkan siapa pun menemukan dalil menggugatnya ke MK. Sebaliknya, kualitas legislasi yang rendah terlihat ketika MK memutus sebuah UU inkonstitusional. Memberikan kewenangan secara terukur dan berimbang kepada DPD adalah cara membuka peluang yang lebih besar terhadap optimalisasi mekanisme check and balances sehingga berdampak positif pada kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Tentu, itu tidak berarti DPD lebih baik. Namun, dialektika yang terjadi antara dua lembaga perwakilan yang kewenangannya sebanding, akan memunculkan debat konstitusi yang lebih sehat dan berbobot. Putusan MK atas Omnibus law bukan momentum saling memaki. Putusan ini adalah momen bagi kita mengintrospeksi diri, guna mengakhiri disfungsi sistem parlemen dua kamar. Penulis adalah Ketua Kelompok DPD di MPR.
Kejagung Menetapkan Seorang Pengacara Sebagai Tersangka Kasus LPEI
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara, sebagai tersangka terkait perkara dugaan pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Tersangka Didit, ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (30/11), pukul 20.00 WIB. Kemudian dibawa ke Gedung Bundar JAM-Pidsus dilakukan pemeriksaan hingga Rabu dini hari. Sekitar pukul 00.24 WIB, tersangka keluar dari Gedung Bundar JAM-Pidsus menggunakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda, langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna penahanan selama 20 hari. Tersangka selaku advokat/penasehat hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa tujuh orang saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada 2 November 2021. "Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Perbuatan tersangka, kata Leonard, telah menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI yang masih ditangani oleh Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tersangka Didit bersama tujuh tersangka lainnya di-tersangka-kan dengan sangkaan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI. Tim Penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran Didit sebagai kuasa hukum para saksi, yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi; Sebelum ditangkap dan dilakukan penahanan, tersangka Didit telah dipanggil secara patut sebagai saksi sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 November 2021 namun tidak menghadiri panggilan. Sehingga Tim Penyidik memanggil sekali lagi tanggal 30 November 2021 namun yang bersangkutan tidak juga hadir dengan alasan meminta pengunduran waktu pemeriksaan dan beralasan tidak dapat dituntut karena sedang menjalankan tugas sebagai advokat. Selanjutnya Direktur Penyidikan mengeluarkan surat perintah untuk membawa saksi sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Perintah Membawa Saksi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-01/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021. "Tim Penyidik menemukan saksi di salah satu mall yang berada di Jakarta Selatan pada pukul 20.00 WIB yang telah dipantau sejak siang hari," kata Leonard. Tersangka Didit dijerat dengan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Didit bersama tujuh tersangka lainnya bukanlah tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi LPEI. Ketujuh tersangka termasuk Didit, jadi tersangka karena tidak kooperatif dan menghalang-halangi jalannya proses penyidikan, karena tidak mau memberikan keterangan Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan pihaknya memburu aktor intelektual yang mempengaruhi para saksi tidak mau memberikan keterangan. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI. Supardi menyebutkan, korupsi di lembaga yang kini bernama Indonesia Eximbank ini terbagi menjadi beberapa klaster. Di awal penyidikan, setidaknya ada sembilan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI. Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur. Penyelenggaraan pembiayaan ekspor ke sembilan debitur diduga dilakukan LPEI tanpa melalui tata kelola yang baik. Ini berdampak pada meningkatnya kredit macet atau "non performing loan" (NPL) sebesar 23,39 persen. Padahal berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LEPI mengalami kerugian sebesar Rp4,7 triliun. Adapun tujuh tersangka sebelumnya, adalah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018. Tersangka kedua, NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018, EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020, CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020. Kemudian, AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018, ML selaku Mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI dan RAR selaku Pegawai Manajer Resiko PT. BUS Indonesia. (sws)
Polisi Tangkap Dua Pencuri Spesialis Rumah Indekos di Medan
Medan, FNN - Aparat kepolisian menangkap dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah indekos yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Barat Kompol Ruzi Gusman, Selasa, menyebutkan identitas kedua pelaku masing-masing berinisial D (33), warga Kecamatan Medan Barat, dan MYL (24), warga Kecamatan Medan Marelan. "Kedua pelaku pencurian rumah kos ini ditangkap sesaat setelah melakukan aksinya dan sedang membawa barang hasil kejahatannya," katanya. Kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban bernama Husni (40), warga Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Barat yang kehilangan sembilan unit pendingin ruangan atau AC di rumah indekos miliknya. "Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp30 juta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Barat," kata Ruzi. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi keberadaan D dan MYL saat sedang membawa dua unit AC di daerah Kecamatan Medan Barat. Petugas langsung ke lokasi dan menangkap kedua pelaku. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui perbuatannya dan dua unit AC yang mereka bawa juga merupakan barang curian. "Kedua pelaku dijerat Pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara," katanya pula. (sws)
Wagub NTT Minta IOM Proaktif Berkomunikasi dengan Imigran di Kupang
Kupang, FNN - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta International Organization for Migration (IOM) Indonesia agar proaktif menjalin komunikasi dengan para imigran asal Afghanistan di Kota Kupang. "Untuk menghindari kesalahpahaman dengan para imigran, saya minta IOM untuk proaktif berkomunikasi dengan mereka. Beri penjelasan yang terang kepada mereka terutama tentang aturan dan kemungkinan proses pemindahan mereka ke negara ketiga yang bersedia menampungnya," katanya dalam siaran pers Biro Humas Setda NTT yang diterima di Kupang, Rabu. Ia menyampaikan hal itu saat menerima audiensi IOM Indonesia terkait persoalan penanganan para imigran Afghanistan yang saat ini tinggal di beberapa hotel di Kota Kupang. Sebelumnya para imigran tersebut beberapa kali menggelar unjuk rasa untuk meminta agar dipindahkan ke negara ketiga. Wagub mengatakan dari dialog dan aspirasi yang disampaikan para imigran, sebagian imigran ingin pindah dari Kupang ke Tangerang, Banten, agar segera bisa pindah ke negara ketiga. "Apakah bisa mereka dipindahkan ke Tangerang? Mungkin perlu disampaikan oleh IOM secara jelas kepada mereka tentang hal ini," katanya. Sementara itu, Kepala Misi IOM Indonesia Louis Hoffman menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi yang memfasilitasi pertemuan dengan para pengungsi asal Afganistan yang berdemonstrasi beberapa waktu lalu. "Langkah Bapak Wakil Gubernur NTT memfasilitasi dan berkomunikasi dengan mereka (imigran) merupakan suatu yang sangat luar biasa," katanya. Louis Hoffman menjelaskan terkait permintaan para pengungsi untuk berpindah dari Kupang ke Tangerang karena didorong oleh keinginan mereka untuk segera pindah ke negara ketiga. Namun demikian proses pemindahan dan penempatan ke negara ketiga tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan jumlah pengungsi di seluruh dunia mencapai sekitar 125 juta orang, sementara kuota yang diberikan oleh negara ketiga hanya 100 ribu orang. Selain itu, katanya, mandat untuk memindahkan pengungsi ke negara ketiga adalah menjadi kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). "Karena itu, kami akan terus membangun koordinasi dengan UNHCR agar bisa memberikan informasi kepada pengungsi tentang hal ini," katanya. (sws)
Wapres Minta BKKBN Lakukan Pemetaan Daerah Dalam Penanganan "Stunting"
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah dengan angka kekerdilan pada anak atau stunting cukup tinggi, sehingga tindak penanganannya sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, terkait pertemuan antara Wapres Ma’ruf Amin dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/11). "Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing," kata Masduki. Upaya penanganan stunting di berbagai daerah tersebut, lanjut Masduki, juga dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga dapat memanfaatkan sumber gizi yang ada di setiap daerah. Wapres juga mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak. "Masing-masing daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," jelasnya. Masduki mengatakan BKKBN melaporkan terkait progres penanganan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN telah menyiapkan tim pendamping keluarga, yang terdiri atas bidan, kader lapangan dan kader PKK, untuk melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberikan pelatihan kepada 600.000 tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022. "Dari 600.000 orang itu nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi," ujarnya. (sws)
Wapres Minta BKKBN Percepat Target Penurunan "Stunting"
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempercepat target penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut disampaikan langsung Wapres Ma’ruf kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pertemuan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/11). "Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dengan target 14 persen untuk selesai dalam 2,5 tahun, ya sampai akhir masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin," kata Masduki. Wapres juga mengimbau BKKBN untuk lebih intensif berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka stunting. "Lalu juga harus dilakukan konvergensi program antara K/L bersama pemda kabupaten dan kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan Wapres," jelas Masduki. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia mencapai 14 persen pada 2024. Hal itu merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Wapres mengatakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus dicapai secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," ujar Wapres. (sws)
Kedubes India Luncurkan Buku Soroti Potensi Kerja Sama dengan RI
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar India di Jakarta pada Selasa malam meluncurkan sebuah buku bertajuk ‘KESAMAAN India-Indonesia: The Next Step’ yang menggarisbawahi potensi penguatan kerja sama di berbagai sektor serta meneropong hubungan bilateral kedua negara. “Buku ini memberikan gambaran yang baik terhadap sifat dari hubungan antara India dan Indonesia, situasi geopolitik di kawasan kita, dan bagaimana kedua negara berupaya untuk beradaptasi dengan dinamika geopolitik,” ujar Duta Besar India untuk Indonesia Manoj K Bharti dalam sambutannya, di Jakarta, Selasa malam. Dia mengatakan bahwa buku tersebut juga menyerukan penguatan kerja sama di belasan sektor, termasuk konektivitas, maritim, dan hubungan antarmasyarakat. Ia pun menegaskan bahwa di bawah hubungan bilateral yang komprehensif dan strategis, kedua negara telah berkomitmen untuk meningkatkan volume perdagangan hingga mencapai 50 miliar dolar AS pada 2025, Kerja sama ekonomi yang semakin beragam dan luas antara kedua negara diyakini dapat meningkatkan stabilitas rantai pasokan global, yang juga sempat terdampak oleh pandemi COVID-19, katanya. Dia pun menegaskan bahwa hubungan bilateral yang memiliki berbagai sisi akan dapat membantu kedua negara untuk maju bersama dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Duta Besar yang ditunjuk Indonesia untuk India Ina Hagniningtyas Krisnamurthi mengatakan bahwa buku tersebut tak hanya melihat pada sejarah hubungan kedua negara, namun melihat bagaimana semangat kolaborasi dengan India di berbagai sektor dapat dibangun. Hal tersebut menjadi kian relevan mengingat kedua negara akan menduduki keketuaan G20 secara berturut-turut, dengan Indonesia pada tahun 2022 dan India pada 2021. “Sebagai presidensi yang back-to-back di dua tahun mendatang, (kedua negara) harus menunjukkan kepemimpinan bagi dunia, terutama untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” katanya pula. (sws)
Kodam XVII/Cenderawasih Serahkan 67 Kendaraan Operasional Mabes TNI AD
Jayapura, FNN - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyerahkan 67 unit kendaraan operasional Taktis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Forces Armored dan motor Honda CRF 150 L bantuan dari Mabes TNI AD. Pangdam XVII/Cenderawasih dalam keterangan diterima, Rabu dini hari, mengatakan, bantuan kendaraan dinas Kodam XVII merupakan momen yang sangat menggembirakan sebab Kodam XVII/Cenderawasih kembali menerima kendaraan dinas hasil pengadaan TNI AD tahun 2021. "Yang mana pendistribusian kendaraan bermotor ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari pimpinan TNI AD kepada satuan jajaran TNI AD termasuk Kodam XVII/Cenderawasih untuk mendukung tugas pokok,"ungkap Pangdam Mayjen Ignatius Yogo Triyono. Diakui Pangdam XVII/Cenderawasih, sebanyak 67 kendaraan tersebut terdiri dari tiga Kendaraan taktis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Forces Armored dan 64 kendaraan motor Honda CRF 150 L. "Dimana 67 kendaraan tersebut nantinya akan diserahkan ke beberapa satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih di wilayah Jayapura 30 unit, Biak 4 unit, Nabire 20 unit, Timika 4 unit, Merauke 6 unit dan untuk Kendaraan Taktis ILSV akan diberikan kepada Korem 172/PWY, Kodim 1705/Nabire dan Kodim 1710/Mimika," ungkap Pangdam XVII/Cenderawasih. Dengan dukungan kendaraan dinas baru, menurut, Pangdam Mayjen Ignatius Yogo, agar kendaraan dapat digunakan, dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung tugas pokok satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. "Saya serahkan kendaraan dinas ini supaya dirawat, dijaga, dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga akan memperpanjang usia pakai kendaraan,"pesan Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono. Selepas penyerahan kendaraan dinas, Pangdam XVII/Cenderawasih bersama pejabat Kodam lainnya mengecek secara langsung kendaraan operasional Mabesad digelar di lapangan Makodam XVII/Cenderawasih. (sws)
Polisi Ungkap Peran Tersangka Kasus "Money Game" Bank NTB Syariah
Mataram, FNN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akhirnya mengungkap peran tersangka kasus "money game" (permainan uang) pada Bank NTB Syariah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana di Mataram, Selasa, mengatakan peran tersangka terungkap dari hasil gelar perkara penyidikan. "Dari gelar, tersangka dalam kasus ini adalah terlapor (PS)," kata Ekawana. Alat bukti yang menguatkan PS sebagai tersangka, terkait adanya kerugian negara hasil hitung tim independen. Nilainya mencapai Rp11,9 miliar. Dari penelusuran penyidik, jelas Ekawana, uang negara tersebut diduga hanya dinikmati oleh PS. Belum ada dugaan aliran uang yang mengarah ke pihak lain. "Itu langsung diambil 'cash'. Untuk pribadi," ujarnya. Modus PS meraup keuntungan demikian dengan sistem layaknya "gali lobang, tutup lobang". Setiap ada komplain nasabah terkait kekurangan nominal tabungannya, PS menutupinya dengan mengambil dari rekening nasabah lain. Modus demikian diduga terjadi sejak tahun 2012. Karena saling tutup, modus ini tidak terdeteksi Sistem Pengendali Internal (SPI). Modusnya terungkap periode 2019-2020, setelah PS angkat kaki dari jabatannya sebagai penyelia pelayanan nontunai. Penyidikan kasus dugaan "money game" pada Bank NTB Syariah ini berawal dari adanya laporan. Dari penyidikan, kerugian muncul dari dana transaksi 440 nasabah Bank NTB Syariah. Ada dugaan peran oknum orang dalam yang sengaja melakukan manipulasi transaksi ratusan rekening nasabah. (sws, ant)
Anggota DPRD Tangerang Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan KDRT
Tangerang, FNN - Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga membenarkan adanya laporan dan penanganan kasus yang ditangani Polresta Tangerang terkait adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Tangerang. "Benar, ada perkaranya yang sedang ditangani Polresta Tangerang," kata Shinto melalui pesan singkat yang diterima di Tangerang, Selasa. Ia menjelaskan dengan adanya laporan itu maka status perkara tersebut saat ini sudah masuk dalam proses penyelidikan. "Sudah masuk dalam penyidikan," singkatnya. Namun demikian, Shinto enggan merinci lebih jelas terkait kronologis penanganan kasus KDRT tersebu. "Lebih jelasnya bisa tanyakan ke Kasi Humas Polres Tangerang," kata dia. Informasi yang dihimpun ANTARA, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (03/5/2021). Korban Berinisial LKS melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya berinisial RGS. Laporan tersebut diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Tangerang, Polda Banten. akan melakukan visum dan meminta keterangan terhadap korban. (sws, ant)
Menegakkan UUD 45 Secara Murni dan Konsekuen (dengan Politik, bukan Dekrit)
Oleh Ridwan Saidi Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 karena Presiden Sukarno anggap Konstituante gagal menjalankan tugasya, padahal tugas itu baru berakhir Agustus 1960. Konstituante bekerja menyusun konstitusi selama tiga tahun, terhitung pembentukannya Agustus 1958 berdasar hasil Pemilu 1957. Dekrit diberlakukan dengan Kepres No. 150/1959 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/1959. UUD yang didekritkan itu adalah Putusan PPKI 18 Agustus 1945 yang ditempatkan dalam Berita Negara Januari 1946. Sesuai dengan asas pemberlakuan, sampai dengan penempatannya dalam Berita Negara, UUD 45 tak dapat diberlakukan. Karena itu yang dibentuk setelah proklamasi kabinet presidensial yang dipimpin Wapres Muhammad Hatta. Karya mereka Maklumat No. X November 1945 tentang pembentukan partai. Pemahaman tentang asas pemberlakuan ini penting karena mereka yang pro-perubahan konstitusi mengingkarinya atas dasar pandangan yang tidak objejtif. Ketika Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajukan konstitusi hasil empat kali perubahan ke Setneg untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, ditolak, alasan Setneg format konstitusi bikinan reformasi itu tak dikenal. Seharusnya tak boleh diberlakukan, karena UUD 45 perubahan itu onrechterlijk sehingga itu menjadi onrechtlijk. Tidak diformat sesuai hukum, karenanya bukan hukum. Kenapa berlaku? Karena political power bukan karena kaidah hukum. Sejak era SBY UUD 45 perubahan ramai didiskusikan. Pada tahun 2005 saya pembicara bersana Kian Gie, dan almarhum Amin Aryoso. Saya mengatakan bahwa UUD 45 yang murni tidak diberlakukan secara politik, tapi UUD 45 perubahan tak berlaku sesuai hukum tapi diberlakukan secara politik. UUD 45 yang murni harus ditegakkan dengan politik, karena secara hukum konstitusi ini yang berlaku. UUD 45 yang murni tak perlu dikembalikan, karena masih di tempatnya. UUD 45 tak perlu Dekrit. Dekrit perbuatan hukum, menegakkan UUD 45 perlu perbuatan politik, karena UUD 45 dibungkam secara politik, bukan secara hukum. Mendekrit UUD 45 dalam statusnya seperti ini onrechtmatig, bukan cara hukum. Berbuat rechtlijk tak dapat dengan onrechtmatigdaad, cara-cara di luar hukum. Keadaan Indonesia yang morat-marit seperti sekarang bukan disebabkan rezim saja, tapi juga sistem. Sebagai penutup saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tokoh pelopor perubahan empat kali UUD 45. Semoga bapak tidak tergoda dengan orang yang omong Dukrat-Dekrit. Nanti bisa salah lagi, Pak. *) Budayawan
DPRD Ketapang Bahas Enam Raperda
Pontianak, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat melakukan pembahasan enam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan 13 Tahun Sidang 2021/2022. "Sampai saat ini pansus-pansus DPRD Ketapang masih membahas enam raperda. Ada satu raperda tambahan usulan dari eksekutif dan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ketapang," ujar Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir saat dihubungi di Ketapang, Selasa, 30 November 2021. Ia menjelaskan bahwa Pansus I membahas raperda penyelenggaraan keolahragaan dan raperda kepemudaan. Pansus II membahas raperda pengelolaan rumah kos dan raperda retribusi persetujuan bangunan gedung. Kemudian, Pansus III membahas raperda pembangunan industri Kabupaten Ketapang 2021 - 2041. Pansus IV membahas raperda penanggulangan Covid-19. "Ini sesuai dengan keputusan DPRD Ketapang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan panitia khusus pembahas rancangan peraturan daerah," ungkap Jamhuri, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menjelaskan berdasarkan surat Bupati Ketapang Nomor P/2285HK-A 180/x1/2021 tanggal 18 November 2021 yang telah disampaikan kepada DPRD Ketapang ada tambahan satu raperda yaitu tentang bangunan gedung. Dia mengatakan, raperda tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 239 ayat 7 undang-undang nomor 23 tahun 2014, pasal 7 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten/kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 pasal 16 ayat 5 huruf c dan e, dalam keadaan tertentu. "DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Raperda di luar program pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut di atas sudah ditindak lanjuti oleh DPRD dengan melaksanakan rapat konsultasi pimpinan DPRD, pimpinan Bapemperda, pimpinan pansus dan ketua-ketua fraksi pada 26 November 2021. Menurutnya berdasarkan itu maka telah disepakati untuk melakukan pembahasan atas usulan tambahan satu Raperda dimaksud serta akan memperpanjang masa kerja Pansus-Pansus DPRD pembahas Raperda," jelas dia. (MD).
Batalkan UU Cipta Kerja Segera!
Oleh Marwan Batubara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen. Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasalpun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”. Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya *dibatalkan*. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas. Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut. Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi. Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders terkait, tentang adanya moral hazard dalam pembentukan UU Ciptaker telah *terkonfirmasi.* Karena dominannya kepentingan sejumlah kalangan dalam lingkar kekuasaan, terutama para anggota oligarki penguasa-pengusaha, maka amanat konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar. Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda dan kepentingan yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi. Karena berstatus UU oligarkis, maka sangat pantas jika UU Ciptaker dinyatakan batal segera! Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik berpartisipasi harus memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake holders terkait, telah diberangus, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun inskonstitusional. Dalam rangka mengakomodasi partisipasi publik Putusan MK No.91/2020 memang telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “pemaksaan kehendak”, tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak yang bersifat pasif dan walk-out dari forum tersebut. Sehingga wajar jika materi muatan yang dihasilkan pun tidak sesuai konstitusi. Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU MK No.7/2020. Hal ini patut diduga “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Misalnya, perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekuensi masa jabatan yang diperpanjang, atau perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang menghasilkan putusan MK bernuansa “moral hazard”. Publik dapat menilai MK bagian dari oligarki, sehingga putusannya tidak konsisten dengan konstitusi. Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas diterima dan diapresiasi. Lalu ada pula yang menyatakan putusan tersebut diambil karena ada asas manfaat yang harus dipertimbangkan. Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah. Namun jalan tengah yang memilih antara amanat konstitusi dengan kepentingan oligarki dan pribadi para hakim, bukan memilih antara amanat konstitusi dengan manfaat bagi kepentingan rakyat. Uraian di atas menjelaskan berbagai alasan mengapa Putusan MK No.91/2020 dan UU Ciptaker No.11/2020 harus dibatalkan. Guna mencapai target oligarki kekuasaan, berbagai cara dan rekayasa dilakukan, termasuk partisipasi publik dihambat dan UU MK dirubah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker segera dibatalkan dan untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu. Mari terus kita suarakan![] *) Direktur Eksekutif IRESS
Prabowo-Puan, Pasangan Yang Paling Siap Maju
Oleh Tony Rosyid Elektabilitas Prabowo untuk saat ini tertinggi. Artinya, Prabowo masih punya peluang untuk maju di pilpres 2024. Dengan siapa pasangannya? Karena suara Gerindra tidak cukup untuk bisa mengusung calon sendiri, maka harus ada partai lain. Pertama, partai itu harus punya kader potensial untuk menguatkan elektabilitas Prabowo. Kedua, partai punya jumlah suara cukup untuk menambah suara Gerindra jadi 20 persen sebagai syarat nyapres. Ketiga, partai tersebut punya chemistry dengan Prabowo dan Gerindra. Dari sekian partai yang ada, PDIP paling memenuhi syarat untuk berkoalisi dengan Gerindra. PDIP punya 20 persen suara. Jika nyapres sendiri, ini cukup. Namun, kecil kemungkinan dilakukan karena PDIP tidak ingin bertarung sendiri yang potensial menjadi conmon enemy. Maka, mesti gandengan partai lain. Partai yang paling dekat dengan PDIP saat ini adalah Gerindra. PDIP punya Puan Maharani. Meski saat ini elektabilitasnya masih rendah, ini lantaran kerja tim media Puan belum masif. Puan tidak kalah dengan Ganjar dalam konteks popularitas dan prestasi. Sebagai menteri PMK dan Ketua DPR, tentu ini bagian dari pencapaian tersendiri. Bahkan soal Ganjar Pranowo, sudah mulai banyak yang nanya rerkait prestasinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sementara, elektabilitas Ganjar besar di Jawa Tengah. Ganjar memanfaatkan posisinya sebagai gubernur untuk kampanye dengan rajin menemui warga di desa-desa dan kampung- kampung. Inilah yang membuat elektabilitas Ganjar dua digit. Jika Puan juga melakukan hal yang sama secara masif di Jawa Tengah, juga Jawa Timur, boleh jadi suara Ganjar akan tergerus. Pemilih Indonesia secara umum itu menggunakan perasaan. Dan perasaannya akan tersentuh kalau didatangi, disapa, diajak salaman dan ngobrol. Apalagi kalau senyum anda renyah, ini modal pencitraan yang cukup efektif. Gak penting siapa anda, dari partai apa, dan bagaimana track record serta prestasi anda. Bukan mereka gak peduli, tapi karena memang mereka gak paham. Yang mereka tahu, anda datang, ajak salaman, apalagi bawa sembako. 38 persen pemilih kita menentukan suara karena sembako/uang yang diterimanya. Pemilih rasional (mau mikir) itu gak terlalu besar jumlahnya. Umumnya ada di perkotaan. Mereka yang sedikit ini mengerti tentang integritas dan kapasitas calon. Mayoritas pemilih gak ngerti, dan gak mau ngerti. Yang mereka tahu calon itu hadir dan kasih sembako. Di sinilah pencitraan itu menentukan. Dan Ganjar kuat di sisi pencitraan. Siapa yang kuat di pencitraan, elektabilitasnya naik. Puan kurang kuat dalam mengemas pencitraan dirinya. Begitu juga calon yang lain, termasuk Prabowo. Ini PR serius. Keduanya harus banyak latihan senyum seperti Ganjar. Belajar menggunakan bahasa pergaulan, terutama saat menyapa warga. Prabowo-Puan, jika betul-betul menjadi pasangan yang ingin maju di Pilpres 2024 mesti mampu mengemas brand dirinya, rajin jumpa dan ketemu masyarakat, terutama di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Kalau pasangan ini memiliki tim media dan tim darat yang handal sebagaimana yang dimiliki oleh Ganjar, tentu akan menjadi kompetitor yang menyulitkan bagi Ganjar. Puan punya ceruk suara yang sama dengan Ganjar Pranowo. Sisanya, bisa disisir oleh Parbowo dan bakal calon yang lain seperti Anies Baswedan. Apalagi kalau Ketum sudah instruksikan para kader PDIP untuk pilih Prabowo-Puan, beres itu semua. Ini terjadi saat Gibran nyalon walikota di Solo. Instruksi turun dari DPP, kelar! Dan Gibran menang telak. Instruksi ini gak boleh telat. Setidaknya sinyalnya mesti sudah mampu ditangkap oleh kader-kader PDIP dan juga Gerindra. Dengan sinyal itu, para kader akan bekerja. Jika keputusan itu telat, ini bisa menjadi prahara serius di tubuh PDIP itu sendiri. Publik membaca, Ketum PDIP sedang mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi untuk menjadi bahan membuat keputusan terkait capres-cawapres 2024. PDIP punya kader dan pemilih yang sangat militan dan loyal. Para kader tegak lurus pada instruksi ketua umum, yaitu Megawati. Di sinilah kelebihan PDIP dibanding partai-partai lain. Deklarasi Prabowo-Puan sudah dimulai. Kemarin (29/11) ada deklarasi Prabowo-Puan di Banten. Selama ini, deklarasi paling masif dilakukan oleh para pendukung Anies Baswedan. Kalau Prabowo-Puan juga melakukan deklarasi dengan masif, terutama di wilayah Jawa yang jumlah pemilihnya 57,29 persen, maka akan dapat menjadi persiapan yang lebih matang untuk pertarungan di Pilpres 2024. *) Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
212 Virus Mematikan Bagi Penguasa
Oleh: Yusuf Blegur Seiring berlangsungnya wabah pandemi global, bukan hanya virus Corona yang ditakuti rezim pemerintah. Bahkan pandemi yang berkepanjangan itu terkesan terus dipelihara. Bukan saja bisa dimanfaatkan untuk korupsi bansos, bisnis PCR dan peralatan sarana kesehatan lainnya, pandemi bisa dijadikan motif efektif untuk mengebiri demokrasi. Di tengah pandemi yang tak jelas ujungnya, sesungguhnya ada kekuatan gerakan moral rakyat yang disebut 212. Massa aksi yang lahir dari kebuntuan konstitusi dan demokrasi, telah menyeruak di hati sanubari dan jiwa rakyat. Tak ubahnya virus yang berbahaya dan mematikan. Perlemen jalanan fenomenal dan monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. 212, di hadapan rezim tetaplah menjadi ancaman nyata dan terbukti berbahaya bagi kelanggengan kekuasaan. Layaknya menghadap pandemi, pemerintah dengan berbagai cara berusaha mengantisipasi dan jika perlu melakukan rekayasa menghentikan atau menggembosi. 212 esensinya merupakan representasi kekuatan Islam di Indonesia melawan hegemoni dan dominasi kapitalisme dan komunisme global. Boleh jadi 212 merupakan kanalisasi politik umat Islam yang selama ini termarginalkan. Umat Islam seperti menemukan ruang dan wadah yang berusaha bangkit dalam keterpurukan. Bukan hanya ajang silaturahim dan menjalin ukuwah Islamiyah. Umat Islam juga berhasil membangun konsolidasi demokrasinya sendiri. umat Islam seperti melakukan pembangkangan dan perlawanan dari pelbagai intimidasi, tekanan dan teror yang terjadi selama ini. Konsistensi dan Penghianatan Belakangan berkembang rumor adanya upaya melemahkan aksi 212. Tidak cukup dari kekuasaan dan irisannya. Reuni unjuk rasa terbesar di Indonesia, malah mungkin yang terbesar di dunia yang pernah dilakukan di Monumen Nasional Jakarta. Berkembang adanya manuver untuk membonsai dan atau menggagalkannya dari kalangan internal. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Bin Smith. Ada semacam tindakan melacur dan mengkhianati semangat momen 212. Upaya tercela dan aib itu cenderung justru datang dari beberapa orang yang dianggap ikut membangun dan berjuang dalam 212 sejak tahun 2016 yang lalu. Meskipun tetap akan dilaksanakan. Kegiatan reuni 212, telah mengalami penurunan dari sisi substansi acara dan teknis pelaksanaannya. Selain bergesernya tempat acara dari yang terbiasa di Monas. Kini malah dipindahkan di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor. Mungkin juga terbagi kehadiran massanya di Patung Kuda, Jl. Merdeka Barat Jakarta. Bisa jadi terkendala perijinan teknis atau adanya kepentingan-kepentingan politik dari rezim atau dari notabene orang dalam 212. Betapapun aksi reuni 212 pada akhirnya membuka tabir kesetiaan dan istiqomah umat Islam. Juga adanya kecenderungan penghianatan orang-orang di dalamnya. Umat Islam yang memang sudah menunggu momen itu, tak pernah kehilangan semangat dan motivasi mengikuti reuni akbar yang strategis dan penuh makna tersebut. Aksi yang pernah menumbangkan pejabat yang menista agama Islam. Sejatinya merupakan satu-satunya harapan dan peluang terbesar umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan dan keinginannya. Rasanya, umat Islam harus bersabar dan tetap bertahan menunggu momen yang lebih tepat dan efektif. Biar bagaimanapun kekuasan tak akan pernah diam dan membiarkan efek domino aksi reuni 212 merusak dan menghancurkan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Bukan mustahil bisa berimplikasi pada kepentingan internasional. Karena pada dasarnya setiap kepentingan yang menghambat dan menjadi musuh terhadap aksi 212 merupakan sesuatu yang sama, berupa kapitalisme maupun komunisme yang bertumpu pada sekulerisasi dan liberalisasi. Baik pada wajah lokal oligarki maupun transnasional. Serta dalam tampilan kekuasaan represif dan tirani. Semoga umat tetap berpegang teguh dan istiqomah dalam ghiroh Islam. In syaa Allah saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. In syaa Allah. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Anies, Soekarno dan Aceh (ASA)
Oleh: Yusuf Blegur Anies Rasyid Baswedan terus merajut kebangsaan. Kali ini pada momen hari pahlawan yang lalu, Anies mengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang dengan Laksamana Malahayati. Perubahan nama jalan di sebelah Utara Jakarta Timur dengan nama pahlawan dari Aceh itu, bukan saja sekadar memberikan penghargaan bagi pejuang Laksamana Malahayati dan Masyarakat Aceh. Lebih dari itu, Anies telah berupaya merekatkan kembali hubungan pemerintahan pusat dengan Aceh yang sejak lama cukup berjarak dan terasa dingin. Keputusan Gubernur 1242/2021 seperti mencoba mengobati hambatan psikologis dan psikopolitik masyarakat Aceh baik dalam aspek sejarah, ideologi, dan politik. Pasang surut khususnya hubungan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin dan rakyat Aceh, baik pada masa pergerakan kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan RI. Seakan ingin dicairkan Anies dengan pemberian nama jalan Laksamana Malahayati di belahan kota Jakarta. Memang tidak bisa merubah seketika perspektif dan mainset masyarakat Aceh terhadap perlakuan Soekarno terutama pada saat RI masih dalam revolusi fisik. Tapi setidaknya, Anies telah menunjukkan bagaimana sifat pemimpin yang merangkul dan mengayomi rakyat. Anies yang cucu dari pahlawan nasional yang pernah menjadi menteri pada pemerintahan Soekarno. Selain mengajak semua untuk tidak melupakan sejarah dan tetap menghargai jasa pahlawan. Sejatinya, melalui pemberian nama jalan dengan nama pahlawan. Anies telah mencoba membangkitkan nasionalisme Indonesia yang sudah lama terpuruk, terluka dan meninggalkan banyak lubang hitam pada sejarah dan kekinian. NKRI memang merupakan perwujudan dari kebhinnekaan dan kemajemukan. Ia terlahir dari keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Kebudayaan dan adat istiadat lokal telah bertransformasi menjadi komitmen dan konsensus nasional negara bangsa Indonesia. Kekayaan materiil dan spiritual setiap daerah itulah yang terus mengokohkan keberadaan dan eksistensi NKRI hingga kini. Wilayah-wilayah Indonesia yang tersebar di setiap kepulauan dan wilayah maritim pelosok nusantara. Bagaikan pondasi yang menopang berdirinya republik. Memajukan daerah tak ubahnya memajukan negara. Begitupun sebaliknya, mengabaikan daerah seperti membiarkan terjadinya kerapuhan negara. Termasuk pada kebutuhan masyarakat dan respek pada pemimpin-pemimpin daerahnya terdahulu. Mereka semua yang yang telah memberikan sumbangsih besar pada sejarah dan kontribusinya bagi sejarah dan pembangunan nasional. Mencairkan Kebekuan Rakyat Aceh pada Soekarno dan NKRI Soekarno dengan segala perjuangan dan komitmennya pada NKRI. Begitupun dengan kepemimpinannya yang besar dan diakui baik di negerinya maupun di luar negeri. Soekarno tetaplah manusia biasa. Ia punya kelebihan dan kekurangan juga, sama halnya dengan banyak pemimpin-pemimpin lainnya di dunia. Punya segudang prestasi dan pengabdian, tapi bukan tanpa noda sejarah. Sejarah mencatat ada dinamika tersendiri dalam hubungan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin dan rakyat Aceh. Ada peninggalan sejarah dari hubungan keduanya yang menimbulkan bukan sekedar polemik dan problematika. Bahkan dikalangan pemimpin baik kalangan agama dan politik. Soekarno dianggap tidak konsisten dan begitu ekstrimnya hingga disebut sebagai penghianat bagi rakyat Aceh. Perjalanan sejarah yang tidak bisa dihindarkan dari kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh yang telah memberikan pengorbanan besar bagi kemerdekan Indonesia dan upaya-upaya mempertahankannya. Bagaimanapun Soekarno sebagai pemimpin yang berwibawa dan kharismatik, setidaknya telah melakukan kesalahan yang besar dan prinsip di mata rakyat Aceh. Soekarno seperti terpaksa oleh keadaan dan cita-cita membangun negara persatuan dan kesatuan. Sebuah negara nasionalis yang berlandaskan pada Panca Sila dan UUD 1945. Negara yang meletakan keberagaman sebagai acuan dari membangun tata kelola pemerintahan, kehidupan rakyat dan penyelenggaraan negara. Kehidupan politik yang memisahkan relasi negara dari agama itulah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler-liberal meski dinaungi Panca Sila dan UUD 1945. Pandangan dan sikap politik Soekarno itulah yang kemudian membuatnya mengingkari janji bagi rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam di wilayah Serambi Mekah itu. Betapapun rakyat Aceh memenuhi dan mendukung kelahiran NKRI. Aceh telah memberikan segalanya buat Republik Indonesia. Dari pesawat tempur pertama milik Indonesia, emas, sampai semua harta benda rakyat Aceh diberikan untuk perjuangan Indonesia. Demikian pula dengan Soekarno. Ia telah memberikan segalanya yang ia punya. Dari pikiran dan tenaganya hingga mengorbankan dirinya demi persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Sebuah hubungan antara Soekarno dan Aceh yang tidak bisa dinilai hitam putih begitu saja. Belajar dari Soekarno Anies yang senang menggeluti sejarah ini. Benar-benar ingin membangun kebangsaan yang didasari oleh kesadaran kebhinnekaan dan kemajemukan Indonesia. Ada tantangan dan tentunya menjadi persoalan yang tidak mudah terkait pluralitas keindonesiaan dari aspek budaya, ekonomi dan politik. Sama halnya dengan faktor-faktor kesukuan, keagamaan, ras dan antar golongan yang meliputinya. Belum lagi strata sosial yang mewujud kepada kenyataan-kenyataan mayoritas dan realitas pada bangsa ini. Anies yang saat ini memimpin Jakarta, setidaknya bisa belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya dalam skala nasional. Belajar dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya sepanjang NKRI ini lahir dan bertumbuh hinga saat ini. Termasuk berguru, mengambil ilmu dan hikmah pada perjalanan kepemimpinan Soekarno. Soekarno sosok yang kental nasionalisnya meski cukup banyak mengenyam pendidikan Islam. Bahkan salah satunya dari KH. Cokroaminoto pendiri Sarikat Islam dan KH. Hasan tokoh Muhamadiyah. Soekarno seakan tak pernah berhenti mengalami pergulatan batin dan kontemplasi pemikiran hubungan Islam dan nasionalisme. Bahkan hingga akomodasinya terhadap komunis yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaannya. Begitulah pelajaran penting dari sejarah yang dapat dipetik untuk bekal kepemimpinan nasional mendatang. Soekarno terasa sedang melakukan dialog imajiner kepada Anies. Bahwasanya Indonesia didirikan untuk semua, bukan untuk satu golongan atau satu agama saja. Dari situlah, Anies terus melakukan perenungan dalam kepemimpinannya. Gubernur Jakarta itupun cepat tanggap di mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Anies hanya memberi nama jalan di kawasan Kalimalang Jakarta untuk pahlawan Laksamana Malahayati dari Aceh. Tapi sesungguhnya Anis telah memberi jalan bagi penemuan kembali jalan pulang nasionalisme yang telah lama hilang. Lebih dari belajar sejarah dan menghargai para pahlawan. Anies juga mewujudkan bagaimana pemimpin itu menghormati, mengayomi dan memberikan semua kepentingan rakyat atas negara dan bangsa ini tanpa terkecuali. Bahwa pemimpin bukan sekedar akomodasi, namun memberikan juga kehormatan bagi yang berhak. Di tengah heterogennya rakyat dan negara Indonesia. Semoga Anies tetap komitmen dan konsisten menjunjung tinggi kepemimpinan bagi kebhinnekaan dan kemajemukan negara bangsa Indonesia tercinta. In syaa Allah. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Sri Mulyani: Indonesia Punya Peran Penting Terkait Kebijakan Iklim
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memegang peranan penting dengan kebijakan iklim. "Indonesia memiliki peran penting terkait dengan kebijakan iklim. Saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap paling lama tahun 2040," kata Menkeu dikutip dari siaran pers ICAEW, Selasa. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru. "Sementara sumber energi campuran masih bergantung pada batu bara, kami berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk mencapai carbon net sink pada tahun 2030. Hal ini sangat penting karena sektor ini menyumbang 60 persen dari emisi Indonesia," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu. Ia juga menyebutkan peranan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurutnya, hal ini menandakan pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan Program Pengembangan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Development Goals/ UN SDG). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam bisnis dan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional - NDC) pada tahun 2030, mengurangi 29 persen emisi gas rumah kaca secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Di sisi lain, Menkeu baru-baru ini terlibat dalam konferensi bertajuk “The Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy” bersama dengan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Kementerian Keuangan RI, dan Universitas Katolik Parahyangan. "Konferensi internasional tentang keuangan berkelanjutan ini menurut saya diadakan di waktu yang sangat tepat, karena para pemimpin dunia baru saja kembali dari UN Climate Change Conference of the Parties atau COP26 yang baru saja diadakan di Glasgow," kata Menkeu Sri Mulyani. Selain diskusi seputar keberlanjutan, ekonomi, dan upaya kolaboratif antara negara dan industri untuk mengatasi tantangan yang akan datang, konferensi ini juga menjadi pembuka Presidensi G20 Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Menkeu Sri menambahkan, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20. Penyerahan estafet G20 Presidensi Indonesia 2022 telah dilakukan melalui konferensi pers bersama di Rome Summit pada 30-31 Oktober lalu, dari Presidensi 2021 Italia. "Ke depan, Indonesia harus memainkan peran penting selama Presidensi G20. Indonesia telah menetapkan tema Presidensi G20: Recover Together, Recover Stronger, mencerminkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kemitraan global untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus meningkatkan kepercayaan secara global," kata dia. (mth)
Guru Besar FKM UI Raih Penghargaan K3 Tingkat Dunia
Depok, FNN - Guru Besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Dra. Fatma Lestari meraih penghargaan World Safety Organization (WSO) Professional Concerned Award yang berpusat di Las Vegas, Amerika Serikat. Pj. Dekan FKM UI, Prof. Sabarinah dalam keterangannya, Selasa mengapresiasi pencapaian yang disumbang oleh UI bagi Indonesia. "Peran FKM UI dalam kesmas area keselamatan kerja diapresiasi oleh dunia internasional. Penghargaan tersebut menunjukkan kualitas sivitas akademika FKM UI," ujar Prof. Sabarinah. Pada kesempatan yang sama, ada tiga wakil Indonesia yang mendapat penghargaan K3 dunia dari WSO, yakni PT Nusantara Regas yang meraih WSO Concerned Company Award, PT Waskita Karya (Persero) Tbk-EPC Division menerima penghargaan WSO Concerned Company Award Award, dan Politeknik Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan WSO Educational Concerned Award dari WSO. Penghargaan yang diterima dalam acara ‘WSO Indonesia Talkshow & Award (WITA) 2021’ diberikan kepada perusahaan/individu/institusi yang berkomitmen mengimplementasikan K3. Prof. Fatma Lestari merupakan salah seorang individu yang menerima penghargaan ini dari Indonesia pada tahun 2021. Peraih penghargaan ini ditentukan berdasarkan hasil verifikasi/uji lapangan dan hasil verifikasi administratif melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Para peraih penghargaan ini dinilai sudah menunjukkan komitmen dan konsistennya untuk menerapkan K3, bahkan beberapa sudah menunjukkan proses ke arah peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. WSO Indonesia Talkshow & Award (WITA) 2021 merupakan ajang yang dapat menjadi tolak ukur perusahaan dalam meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja mulai dari kebijakan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi yang holistik komprehensif berkelanjutan. Sedangkan sebagai penyelenggara, World Safety Organization (WSO) didirikan pada tahun 1975 sebagai hasil dari konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Safety Organization of the Philippines Inc. (SOPI), di Manila, Filipina. WSO berdiri dengan tujuan untuk menginternasionalkan semua bidang keselamatan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, gerakan pencegahan kecelakaan, dan lainnya, serta bertujuan menyebarluaskan ke seluruh dunia praktik, keterampilan, seni, dan teknologi bidang keselamatan dan pencegahan kecelakaan. (mth)
KPK Dalami Catatan Keuangan PT AA untuk Kasus HGU Sawit di Kuansing
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami catatan keuangan PT Adimulia Agrolestari (AA) yang diduga ada aliran uang untuk pengurusan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). KPK memeriksa Frank Widjaja dari pihak swasta sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/11), dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. "Yang bersangkutan hadir dan menjelaskan terkait dengan pencatatan keuangan dari PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan izin HGU dimaksud dan mengalir ke tersangka AP dan pihak terkait lainnya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Permohonan Paspor Baru di Imigrasi Palembang Meningkat
Palembang, FNN - Permohonan pembuatan paspor baru dan penggantian buku yang habis masa berlakunya di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Sumatera Selatan dalam sebulan terakhir sedikit mengalami peningkatan. Sejak adanya kebijakan perjalanan ibadah umrah mulai dibuka kembali dengan syarat tertentu antisipasi penularan COVID-19, permohonan pembuatan paspor meningkat dari belasan orang kini bisa mencapai 40 orang per hari bahkan pada waktu tertentu lebih dari jumlah tersebut, kata Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Triman di Palembang, Selasa. Menurut dia, pemohon paspor sekarang ini sebagian besar masyarakat yang melakukan persiapan berangkat ibadah umrah baik secara perorangan maupun kolektif melalui pendampingan pengelola travel umrah atau perusahaan penyelenggara ibadah umrah (PPIU). Untuk menghadapi kemungkinan terus terjadinya peningkatan permohonan pembuatan paspor, pihak tetap melakukan pembatasan pengunjung sesuai aturan pelayanan di masa pandemi COVID-19. Pembatasan diatur mulai dari proses pendaftaran melalui aplikasi secara daring (online) dengan ketentuan maksimal 50 persen dari kapasitas 200 pemohon per hari, katanya. Pelayanan pembuatan paspor dalam masa pandemi COVID-19 tetap dilakukan namun disesuaikan dengan aturan pembatasan jumlah pengunjung di ruangan pelayanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta ditambah dengan pemasangan pemindai 'qr barcode' aplikasi PeduliLindungi. Dengan menerapkan prokes dan aturan lainnya sebagai antisipasi penularan COVID-19, lingkungan Kantor Imigrasi Palembang aman dari kasus penularan virus corona jenis baru itu, ujar Triman. (sws)
Hakim MK Harap Wacana Revitalisasi PPHN Miliki Pertimbangan Mendalam
Jakarta, FNN - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams mengharapkan wacana revitalisasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diinisiasi MPR RI dapat melibatkan berbagai pertimbangan yang mendalam. “Sebelum menerapkan atau mengambil putusan (pengadopsian PPHN), membutuhkan pertimbangan, seperti melakukan pengkajian, memperhatikan kelebihan, kekurangan, dan kesesuaiannya dengan iklim politik ataupun sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia,” jelas Wahiduddin Adams. Hal tersebut disampaikannya selaku pembicara kunci webinar nasional “Quo Vadis Amendemen 5 UUD 1945: Pro Kontra Wacana Revitalisasi PPHN dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube PSKH UIN SUKA, dipantau dari Jakarta, Selasa. Seperti diketahui, wacana revitalisasi PPHN merupakan salah satu agenda prioritas MPR RI dalam amendemen kelima UUD NRI 1945. Di samping itu, lanjut Wahiduddin Adams, revitalisasi PPHN yang dulu dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memerlukan kepastian bahwa langkah tersebut akan lebih banyak menghadirkan manfaat dibandingkan kerugian. “Menghindari sesuatu yang diprediksi lebih besar negatifnya, itu harus didahulukan daripada kita mewacanakan sesuatu yang belum tentu maslahah atau manfaatnya lebih banyak,” tambah ia. Wahiduddin Adams berharap para akademisi dapat berperan aktif dalam mengkaji, menggali, mengeksplorasi kelebihan, dan kekurangan wacana revitalisasi PPHN. Dengan demikian, katanya. hasil kajian mereka dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memutuskan ditetapkan atau tidak revitalisasi PPHN. Dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu, Wahiduddin mengingatkan agar arah kebijakan revitalisasi PPHN berpedoman pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Di dalamnya, jelas dia, disebutkan bahwa pemerintah bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 secara jelas memberikan dan menyebutkan tugas-tugas pemerintah Indonesia,” tegasnya. (sws)
KPK Panggil Dua Saksi kasus Pengadaan Mesin PG Djatiroto PTPN XI
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan "six roll mill" atau mesin penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI Tahun 2015-2016. Dua saksi, yakni mantan Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Muhammad Cholidi dan Executive Vice President (EVP) PTPN Holding Aris Toharisman. Keduanya dipanggil untuk tersangka mantan Direktur Produksi PT PTPN XI Budi Adi Prabowo (BAP). "Hari ini, bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka BAP dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta. KPK, Kamis (25/11), telah mengumumkan Budi bersama Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT Wahyu Daya Mandiri (WDM) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Budi selaku Direktur PTPN XI 2015-2016 yang telah mengenal baik tersangka Arif selaku Direktur PT WDM melakukan beberapa kali pertemuan pada 2015, di antaranya menyepakati pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah tersangka Arif walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali. Tersangka Arif diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang. Selain itu, tersangka Arif juga aktif dalam proses penyusunan spesifikasi teknis harga barang yang dijadikan sebagai acuan awal dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp78 miliar, termasuk data-data kelengkapan untuk lelang pengadaan 1 lot "six roll mill" di PG Djatiroto. Adapun nilai kontrak yang telah disusun atas dasar kesepakatan tersangka Budi dan tersangka Arif senilai Rp79 miliar. Saat proses lelang dilakukan, diduga terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur untuk memenangkan PT WDM di antaranya terkait waktu penyerahan barang yang dimajukan tanggalnya pada saat "aanwijzing" karena PT WDM sudah terlebih dahulu menyiapkan komponen barangnya. KPK menduga saat proses lelang masih berlangsung, ada pemberian satu unit mobil oleh tersangka Arif kepada tersangka Budi. Terkait proses pembayaran diduga ada kelebihan nilai pembayaran yang diterima oleh PT WDM yang disetujui oleh tersangka Budi. KPK menduga kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan tersebut sekitar Rp15 miliar dari nilai kontrak Rp79 miliar. Atas perbuatannya, tersangka Budi dan Arif disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Mengenal Sosok Jaksa Agung RI Pertama Raden Gatot Taroenamihardja
Jakarta, FNN - Setelah dua tahun tertunda, pemindahan makam Jaksa Agung RI pertama Raden Gatot Taroenamihardja dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan, menuju Taman Makam Pusara Adhyaksa milik Korps Adhyaksa di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya terealisasi juga. Pemindahan makam dilangsungkan dengan upacara resmi yang dihadiri oleh insan Adhyaksa, serta jajaran pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang diketuai oleh Setia Untung Arimuladi, yang juga Wakil Jaksa Agung RI. Prosesi pemindahan makam diawali dengan penggalian makam, lalu memindahkan jenazah ke peti dan dipersiapkan untuk dibawa menuju Taman Makam Pusara Adhyaksa, Cibinong. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi memimpin upacara pemindahan makam, yang tentunya atas persetujuan ahli waris dan Jaksa Agung selaku Pelindung PJI. Bagi insan Adhyaksa, Raden Gatot Taroenamihardja dikenang selain sebagai jaksa agung pertama dan juga kelima RI, juga merupakan ikon ketegasan seorang jaksa. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020, bahwa Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum. Raden Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung RI pertama telah melihatkan wajah penegakan hukum yang tegas kepada penerusnya. Meskipun memegang jabatan singkat sebagai Jaksa Agung RI pertama pada 12 Agustus 1945 sampai dengan 22 Oktober 1945, Raden Gatot Taroenamihardja kembali dipercaya sebagai Jaksa Agung RI yang kelima tahun 1959. Semasa hidupnya Raden Gatot Taroenamihardja menangani berbagai perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi. "Semasa hidupnya, beliau telah mengemban amanah dan mendedikasikan segenap kemampuan terbaiknya untuk membuat fondasi institusi Kejaksaan dalam menyelenggaranya penegakan hukum yang baik. Sebuah kontribusi positif yang manfaat besarnya kita rasakan nyata sekarang ini," kata Setia Untung. Perjalanan hidup Meester in de Rechten (gelar lulusan sekolah hukum zaman Belanda) Raden Gatot Taroenamihardja, merupakan anak kedua dari enam bersaudara putra-putri Dr. Raden Tanoemihardja, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 November 1901. Dikutip dari keterangan tertulis PJI, perjalan hidup Raden Gatot Taroenamiharha menjadi Jaksa Agung RI pertama dimulai dari menempuh pendidikan keahlian hukum di Rechtsschool Batavia, Hindia-Belanda tahun 1920. Di usianya yang masih 19 tahun, setelah lulus Raden Gatot Taroenamihardja mulai bekerja magang di Pengadilan Negeri. Dua tahun setelahnya, ia memutuskan untuk meneruskan pendidikan hukumnya di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Selama menempuh pendidikan, Raden Gatot Taroenamihardja aktif bergabung dalam organisasi kepemudaan bernama "Perhimpoenan" Indonesia yang pada tahun 1920-an berubah menjadi organisasi penting yang aktif mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Keaktifannya dalam organisasi yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia ternyata berdampak ke keluarga Raden Gatot Taroenamihardja. Keluarganya mengalami pemerasan dan ancaman oleh Belanda yang meminta mereka menghentikan pengiriman biaya sekolah. Ancaman tersebut tidak menggetarkan perjuangan Raden Gatot Taroenamihardja untuk menempuh pendidikan dan untuk membiayai hidup. Memilih bekerja bekerja sebagai pesuruh di toko roti kota Brussel, Belgia. Tahun 1927, Raden Gatot Taroenamihardja pun pernah ditangkap dengan alasan tidak memberikan laporan kesehatan untuk kegiatan wajib militer Belanda. Namun, di tahun yang sama ia mampu menyelesaikan sekolah hukumnya dan kembali ke Indonesia untuk menjadi Penasehat Hukum/ Advokad bagi orang pribumi Indonesia di Cirebon dan Tegal. Setelah kembali ke Indonesia dan bekerja, Raden Gatot Taroenamihardja bergabung dalam Partai Nasionalis Indonesia Staatspartij. Keaktifannya dalam organisasi tersebut, membuat dirinya kembali ditangkap oleh Belanda bersama Bung Karno dan Bung Hatta pada Tahun 1929. Pada masa penjajahan Jepang, Raden Gatot Taroenamihardja menjadi Tihoo Hoin atau Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Purwokerto. Hingga pada tanggal 19 Agustus 1945, Pembentukan Kabinet Pertama, dimana Raden Gatot Taroenamiharja diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama. Ia pun dilantik sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 5 September 1945. Namun, hanya 19 hari menjabat, Raden Gatot Taroenamiharja mengundurkan diri dari jabatannya. Bulan Maret 1946, Raden Gatot Taroenamiharja ditangkap dan ditahan selama satu bulan oleh Perdana Menteri Syahrir, karena dianggap menentang negosiasinya dengan Belanda. Kemudian setelahnya, Raden Gatot Taroenamiharja menjadi Penasehat Hukum Gerilja Wehrkreise Gunung Slamet di Banyumas Utara, dan mendapat tugas menemui pemimpin Darul Islam, Kartosuwirjo. Sayangnya, kedatangannya berbuah penahanan yang dilakukan Darul Islam selama 13 bulan. Penyanderaan yang dialami Raden Gatot Taroenamiharja membuatnya menderita penyakit busung lapar dan penyakit lainnya. Kembali terjadi pertempuran antara Darul Islam dan TNI, yang menyebabkan Raden Gatot Taroenamiharja ditinggalkan penawannya oleh Darul Islam. Setelah itu Raden Gatot Taroenamiharja diserahkan kepada TNI oleh rakyat. Ujian hidup kembali dialaminya, Raden Gatot Taroenamiharja kembali masuk penjara, dengan tuduhan dan tuntutan terkait keberadaannya di Darul Islam Kartosuwiryo. Selama sembilan bulan Raden Gatot Taroenamiharja berada di Penjara Bantjeuj, Bandung. Pada akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti, dan ia dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Setelah kejadian tersebut, Raden Gatot Taroenamiharja diangkat menjadi Pegawai Tinggi Kementerian Kehakiman. Dan pada tanggal 1 April 1959, ia pun kembali dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia yang kelima. Sebagaimana yang pertama, di masa jabatan beliau yang kedua ini juga berlangsung singkat. Pada tanggal 22 September 1959, Raden Gatot Taroenamiharja kembali diberhentikan dengan hormat, dan kembali bertugas ke Departemen Kehakiman. Hingga perjalanan hidupnya terhenti pada tanggal 24 Desember 1971, Raden Gatot Taroenamiharja wafat dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Penghormatan Januari 2019 atau 48 tahun setelah wafatnya Raden Gatot Taroenamiharja, anggota PJI mendapatkan laporan bahwa makam Jaksa Agung RI pertama di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan didapati tidak terawat. Laporan tersebut sampai ke telingan Ketua Umum PP PJI Setia Untung Arimuladi. Kemudian Ketua Umum PP PJI memerintahkan anggota PJI berkoordinasi dengan pihak TPU Menteng Pulo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut serta menelusuri keberadaan ahli waris mendiang Raden Gatot Taroenamiharja. Hasil koordinasi yang dilakukan, diketahui bahwa makam yang tidak terawat benar adalah makam Raden Gatot Taroenamiharja, mantan Jaksa Agung RI pertama dan kelima. Tidak terawatnya makam tersebut, karena ahli waris yang tercatat dalam dokumen di TPU Menteng Pulo, yakni Purwoto Suhadi Gandasubrata (Ketau MA RI kedelapan) telah meninggal dunia tahun 2005. Sehingga sejak ahli waris wafat, biaya sewa makam retribusi tidak dibayarkan, akhirnya makam tidak terawat hingga tidak dapat dikenali lagi karena dipenuhi tumbuhan liar. Anggota PJI menelusuri ahli waris Raden Gatot Taroenamiharja yang masih tersisa untuk mendapatkan izin agar makam Jaksa Agung RI pertam itu dipindahkan ke Taman Makam Pusara Adhyaksa di Cibinong, Kabupaten Bogor. Izin pemindahan makam diperoleh dari ahli waris yang tersisa, yakni Wahyudiati T. Salim Gandasubrata (keponakan Raden Gatot Taroenamiharja), yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemindahan makam dan bersedia membuat surat pernyataan secara tertulis diatas materai. Ketua Umum PP PJI Setia Untung Arimuladi mengatakan pemindahan makam Raden Gatot Taroenamihardja dengan tujuan agar makam mendiang bisa lebih terawat. Inisiasi pemindahan makam tersebut dilaksanakan dengan dasar AD/ ART Persatuan Jaksa Indonesia pada Pasal 6 huruf c Bab III Tujuan Dan Upaya Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia yang berbunyi "Tujuan PJI untuk menjaga, menjunjung tinggi harkat dan martabat Jaksa, mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan dharma bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara". Kemudian Pasal 2 huruf a Bab II Upaya Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia yang berbunyi "Untuk mencapai tujuan PJI menyelenggarakan, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan materiil dan spirituil para anggota". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bulan Mei 2019 Ketua Umum PP PJI melaporkan kepada Jaksa Agung RI selaku Pelindung PJI pada saat itu perihal rencana pemindahan makam Raden Gatot Taroenamihardja dari TPU Menteng Pulo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan ke Taman Makam Pusara Adhyaksa yang berada di Pondok Rajeg, Cibinong Kabupaten Bogor. Atas persetujuan Jaksa Agung RI, kemudian dijadwalkan pemindahan makam Raden Gatot Taroenamihardja yang rencana dilaksanakan bulan Juli 2019 sebagai rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2019. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemidahan makam Raden Gatot Taroenamihardja ditunda. Hingga akhir tahun 2021 pandemi COVID-19 mulai melandai dan kebijakan pemerintah memperbolehkan kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya bulan Oktober 2021 atas dasar pertimbangan sebagaimana disampaikan sebelumnya, kemudian Ketua Umum PP PJI mengusulkan kembali kepada Jaksa Agung RI Bapak Sanitiar Burhanuddin perihal rencana pemindahan makam Raden Gatot Taroenamihardja. Bak gayung bersambut usulan Ketua Umum PP PJI disetujui oleh Jaksa Agung RI untuk dilaksanakan. Tepat hari Kamis (25/11) prosesi dan upacara pemindahan makam Raden Gatot Taroenamihardja dilangnsungkan. Prosesi pemindahan makam ditayangkan secara streaming di kanal YouTube Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI. Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi yang mewakili Jaksa Agung dalam sambutannya mengatakan sosok Raden Gatot Taroenamiharja dikenal sebagai figur yang berani, tegas, berwibawa, dan gigih dalam mempertahankan serta menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Bahkan tidak segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan integritas, dedikasi dan pendiriannya dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, terlihat dalam penanganan perkara. Satria Untung Arimuladi mengatakan semasa hidup Raden Gatot Taroenamiharja telah mengemban amanah dan mendedikasikan segenap kemampuan terbaiknya untuk membuat pondasi intitusi kejaksaan dalam menyelenggarakan penegakan hukum yang baik. "Sebuah kontribusi positif yang manfaat besarnya kami rasakan nyata sekarang ini," kata Setia Untung Arimuladi. (sws)
Polisi Sita Puluhan Botol Minuman Beralkohol di Banyumas
Banyumas, FNN - Personel kepolisian menyita puluhan botol minuman beralkohol dari sebuah warung di Jalan Pramuka, Desa Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. "Penyitaan dilakukan personel Polsek Banyumas saat menggelar razia dalam rangka cipta kondisi kesiapan pelaksanaan Operasi Terpusat Lilin Candi 2021 yang digelar Senin (29/11) malam mulai pukul 20.15 WIB," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Besar Polisi M Firman L Hakim didampingi Kepala Polsek Banyumas Ajun Komisaris Polisi Sudiono di Banyumas, Selasa. Menurut dia, puluhan botol minuman beralkohol tersebut disita dari sebuah warung milik RY (25), warga Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Ia mengatakan minuman beralkohol yang disita, antara lain enam botol anggur kolesom, enam botol anggur putih, 15 botol besar anggur merah, satu botol kecil anggur merah, tiga botol anggur ketan hitam, sembilan botol kawa-kawa, dua botol congyang, satu botol arak, dan beberapa botol minuman beralkohol merek lainnya. "Total ada 47 botol minuman beralkohol dari berbagai merek yang kami sita dari warung tersebut," kata Kapolsek Banyumas AKP Sudiono. Oleh karena penjualan minuman beralkohol tersebut mengganggu ketertiban lingkungan, kata dia, pihaknya akan melakukan pembinaan sebagai langkah untuk memberi efek jera bagi penjualnya. "Kami akan memberikan pembinaan dan sanksi tipiring (tindak pidana ringan) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 agar penjual minuman beralkohol ini mendapatkan efek jera," kata Sudiono. (sws)
Temianus dan Senat Soll, Duo KKB Dalam Aksi Kekerasan di Yahukimo
Jayapura, FNN - Direktur Reskrimum Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani, mengakui, Temianus Magayang dan almarhum Senat Soll merupakan duo anggota kelompok bersenjata yang kerap melancarkan kekerasan di sekitar Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Mereka berdua sejak 2020 sering melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan bersama terhadap warga sipil. "Hal itu terungkap dalam keterangan Senat Soll yang ditangkap pada 1 September lalu di Dekai dan meninggal di RS Bhayangkara Jayapura pada 26 September lalu," kata Rahmadani, di Jayapura, Papua Selasa. Ia menyatakan, Magayang sebenarnya kepala Kampung Sesepne, Distrik Kelamdua, dan dalam struktur kelompok bersenjata Yahukimo adalah komandan Operasi Kodap 16 Kali Bele. Saat ditangkap Magayang membawa senjata api rakitan dan peluru, dan sempat melawan sehingga petugas terpaksa menembak dia. Magayang masih dirawat di RS Bhayangkara. Ia merupakan anggota kelompok bersenjata Yahukimo bersama almarhum Soll dan Erik Pahabol, di bawah Panglima Kodap 16, Elkius Kobak, yang terkait dengan kelompok bersenjata Nduga, yakni Wendanak dan Tendius Gwijangge, yang selama dua tahun terakhir mengganggu keamanan di Kabupaten Yahukimo. Menurut Rahmadani, ada empat laporan polisi yang disangkakan kepada Gwijangge, termasuk keterlibatannya dalam pembunuhan staff KPU Yahukimo, Hendrik Jovinski, pada 11 Agustus 2020. (sws)
Kapuspen TNI Sebut Oknum TNI yang Terlibat Bentrok Diproses Hukum
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa menyebutkan oknum prajurit TNI yang terlibat bentrok di sejumlah daerah akan diproses hukum. "Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer TNI AD atau angkatan terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana," kata Kapuspen TNI dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa. Sejumlah peristiwa bentrokan itu, yakni peristiwa bentrok di Ambon antara Oknum TNI AD Provost Denmadam XVI/PTM dengan Oknum Satlantas Polresta Ambon pada Rabu (24/11). Kedua, bentrok di Tembagapura, Kabupaten Mimika antara oknum TNI AD dari Satgas Nanggala dengan oknum Polri dari Satgas Amole Brimobda Aceh pada Sabtu (27/11). Insiden ketiga adalah bentrok di Batam antara oknum TNI AD dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/TS dengan oknum TNI AL dari Batalyon 10 Marinir pada Sabtu (27/11). Atas ketiga insiden tersebut, semua oknum TNI yang terlibat dalam ketiga insiden tersebut sedang menjalani proses hukum. Selain itu, kata dia, TNI sudah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat. "TNI sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut," kata Prantara. (sws)
KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (29/11). Azis adalah terdakwa perkara suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. "Jaksa KPK Yoga Pratomo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Azis Syamsuddin, Senin (29/11) ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ali mengatakan penahanan terhadap Azis selanjutnya beralih dan menjadi wewenang dari pengadilan tipikor. "Selanjutnya, tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa," ucap Ali. Adapun Azis didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. KPK telah mengumumkan Azis sebagai tersangka pada Sabtu (25/9). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Azis menghubungi penyidik KPK saat itu Stepanus Robin Pattuju dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Aliza merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Selanjutnya, Robin menghubungi adovokat Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. KPK menduga pemberian uang dari Azis kepada Robin dan Maskur yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 miliar dari komitmen awal sebesar Rp4 miliar. (sws)
Satu Tewas Dalam Tabrakan Beruntun di Jalan Lingkar Salatiga
Salatiga, FNN - Satu orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa mobil dan truk di Jalan Lingkar Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin malam. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga AKP Arfian Riski Dwi Wibowo mengatakan, kejadian itu bermula ketika sebuah truk tronton dengan nomor polisi W 9847 UY melaju dari arah Solo menuju Semarang. Saat melintas di jalur tersebut, kata dia, truk diduga mengalami masalah pada remnya. "Truk tronton kemudian menabrak truk yang melaju di depannya," katanya. Bahkan, truk tersebut sempat melaju melewati median jalan dan menabrak empat mobil yang melaju dari arah berlawanan. Truk tersebut menabrak dua Suzuji Karimun, Honda Mobilio, dan Timor. Korban tewas diketahui bernama Yumri warga Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang merupakan pengemudi Suzuki Karimun. Adapun arus lalu lintas menuju Jalan Lingkar Kota Salatiga ditutup sementara untuk proses evakuasi korban. Jenazah korban meninggal dunia selanjutnya dibawa ke RSUD Salatiga. (sws)
PPP Optimistis Dongkrak Elektoral Suara Pemilu 2024
Lebak, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis dapat mendongkrak elektoral suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, sehingga dapat menambah perolehan kursi di DPR pusat, DPRD provinsi dan kabupaten. "Kami terus berjuang untuk mengembalikan kejayaan PPP sebagai partai politik terbesar di Tanah Air, " kata Ketua Fraksi PPP di DPRD Lebak Musa Weliansyah saat dihubungi di Lebak, Selasa. PPP di bawah naungan Achmad Baidowi sebagai ketua umum berjalan solid baik di tingkat daerah sampai provinsi dan nasional. Bahkan, PPP menggelar workshop hingga dihadiri 1.100 anggota legislatif provinsi dan kabupaten di Jakarta, Minggu (28/11). Mereka para anggota wakil rakyat dari PPP itu semangat mengikuti kegiatan workshop untuk meningkatkan pemahaman kepartaian guna mendongkrak elektoral suara 2024. Untuk mendongkrak elektoral suara itu, tentu mesin politik harus berjalan mulai ranting desa hingga ketingkat provinsi. Selain itu juga kader-kader PPP membangun silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat. "Kami meyakini jika infrastruktur politik itu berjalan di daerah dan provinsi dipastikan elektoral PPP meningkat, " katanya menjelaskan. Musa mengatakan, dirinya setelah mengikuti workshop sangat termotivasi untuk membangun kejayaan PPP, terlebih narasumbernya sangat luar biasa di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir. Dimana Menteri BUMN itu mengarahkan para kader-kader PPP harus berjuang keras dan selalu dekat dengan masyarakat. Kepentingan masyarakat tentunya lebih didahulukan untuk kesejahteraan mereka. "Kami melihat narasumber Menteri BUMN sebagai mentor dan lebih termotivasi untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2024," kata Musa sambil menyatakan keinginan untuk DPR RI. Ia mengatakan dalam workshop itu juga diberikan pembekalan bagaimana untuk membangun kejayaan PPP menjadi partai politik terbesar. Selain itu juga diberikan arahan program legislasi hingga pengawasan, dan anggaran dari PPP pusat ke provinsi dan kabupaten. Kegiatan workshop ini sangat bangga terhadap ketua Umum PPP yang memberi penyemangat luar biasa menjanjikan tim pemenangan hingga ke tingkat TPS. DPP PPP berkomitmen untuk membantu para calon legislatif agar kursi di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten meningkat. "Ini janji yang sangat luar biasa dari Ketua Umum agar PPP 2024 dapat mendulang suara terbanyak," katanya menjelaskan. (sws)
Wakil Ketua DPD: Batalkan Reuni 2021 Guna Mewaspadai Varian Omicron
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Umat Islam Alumni Aksi 2021 agar mengurungkan niat untuk melakukan aksi Reuni 2021 pada 2 Desember 2021 sebagai bentuk kewaspadaan terhadap COVID-19 varian baru Omicron. "Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Sultan menyampaikan permintaan tersebut karena merasa khawatir dengan situasi pengendalian persebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan terdapat ledakan COVID-19 varian baru Omicron di banyak negara. Menurut dia, meskipun pemerintah dan aparat keamanan tidak melarang aksi damai dilaksanakan, jangan sampai masyarakat menjadi lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat. “Demi kebaikan bersama, sebaiknya kita batalkan saja Reuni 212 kali ini,” kata dia. Sultan berpandangan bahwa umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya untuk berupaya preventif dan pemulihan sosial-ekonomi bangsa dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus bermutasi. Tingkat kerumunan massa Aksi 212, kata Sultan, belum sesuai diterapkan pada kondisi Indonesia saat ini. Tanpa mematuhi protokol kesehatan, Sultan khawatir akan terjadi penyebaran COVID-19 dan terbentuknya klaster 212. Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat. Saat ini, dunia kembali merasa cemas dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith University Australia menyebutkan bahwa varian baru Omicron memiliki tingkat penularan lima kali lebih tinggi daripada virus korona asli, yakni SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada 2019. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus korona varian Omicron atau yang dikenal sebagai B.1.1.529, kemungkinan besar memiliki kecepatan tinggi dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi. "Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia menularkan lebih cepat. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya," kata Budi dalam konferensi persnya, Minggu (28/11). (sws)
F-Golkar MPR Minta Masukan Pakar Terkait Status Hukum TAP MPRS
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan, fraksinya menggelar diskusi publik untuk meminta masukan para pakar terkait status hukum Ketetapan MPRS dalam sistem hukum Indonesia. "Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan pencerahan bagi Fraksi Golkar MPR dalam membuat kebijakan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dia bilang usai membuka secara resmi acara diskusi publik dengan tema "Status Hukum TAP MPRS Dalam Sistem Hukum Indonesia", di Jakarta, Senin (29/11). Ia mengatakan, pemikiran dan pendapat dari para narasumber yang muncul dalam diskusi, sangat kaya dengan gagasan-gagasan baru dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia. Namun menurut dia, gagasan itu tetap perlu dilakukan pendalaman agar bisa menghasilkan kebijakan yang baik serta tepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Acara diskusi tersebut juga dihadiri Sekretaris FPG MPR, Ferdiansyah, Bendahara FPG MPR, Mujib Rohmat, dan Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, Rambe Kamarul Zaman. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut yaitu guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto, pakar hukum tata negara dan staf Sekretariat Negara, Ahmad Redi, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara. (sws)
Anggota Baleg Sebut DPR Berkomitmen Percepat Perbaikan UU Ciptaker
Jakarta, FNN - Anggota Badan Legislasi DPR, Christina Aryani, mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi. "Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama,” ujar dia, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Melalui komitmen itu, lanjutnya, DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut. Ia juga mengatakan, DPR mengapresiasi langkah cepat Jokowi itu, termasuk arahannya untuk memberikan kepastian kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa investasi mereka yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman. “Selain proses perbaikan dipercepat, presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan," kata Aryani. Sikap seperti itu, menurut dia, membuat masyarakat dan para pelaku usaha dapat memahami putusan MK secara tepat dan benar. Sejak awal, tambah ia, semangat UU Cipta Kerja adalah agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah investasi berusaha di Tanah Air. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, ujar dia, implementasi UU Cipta Kerja selama ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. BKPM mencatat kenaikan realisasi investasi sejak Januari sampai September 2021 mencapai 7,8 persen year on year (yoy) yang nilainya mencapai Rp659 triliun. Selain itu, jumlah penciptaan lapangan kerja yang terakumulasi dari triwulan I hingga triwulan III tercatat sebanyak 912.402 tenaga kerja. Ada pula perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang telah menerbitkan 379.051 perizinan untuk periode Agustus-Oktober. Di dalamnya, dominasi perizinan berusaha diberikan pada usaha mikro. "Artinya, secara operasional ini sudah berjalan sangat baik dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil langkah mundur," kata dia. (sws)
Anggota DPR: Kenaikan Cukai Tembakau Turunkan Produktivitas IHT
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Willy Aditya menyatakan kenaikan target cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN Tahun 2022 dapat menurunkan produktivitas industri hasil tembakau (IHT). "Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan CHT akan menyuburkan pasar rokok ilegal, apalagi dalam situasi pemulihan saat ini," kata Willy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan dirinya sering mendapatkan keluhan dan penolakan terhadap kenaikan tarif CHT dari para pekerja di sektor IHT dan para petani atas kelangsungan hidup mereka. Willy menyatakan bahwa para petani sudah bergerak untuk mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Jokowi. "Jangan sampai kita harus menanggung konsekuensi atas semakin banyaknya petani dan pekerja SKT yang terdampak di masa sulit ini,” katanya. Pemerintah merencanakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2022. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2022 sekitar Rp193 triliun atau naik sebesar 11,9 persen dibandingkan target tahun 2021. Selain di Madura, Jawa Timur, para petani di sentra tembakau lain di Pulau Jawa memiliki keresahan yang sama. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Triyanto mengatakan kenaikan tarif CHT yang eksesif akan merusak rantai perdagangan IHT dengan memaksa pabrik untuk terus mengurangi produksinya. “Jika produksi dikurangi, maka serapan bahan baku yang dipasok petani berkurang. Tidak hanya petani, pekerja di pabrik menghadapi situasi yang berat,” kata Triyanto. Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo mengakui kalau tarif harus naik, Kementerian Perindustrian akan memberikan masukan agar tarifnya tidak naik terlalu tinggi. “Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan industri IHT. Kalau industri ini mampu bertahan, bukan tidak mungkin industri ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara," jelas Edy. Data Kementerian Perindustrian menyatakan sepanjang tahun 2020 setidaknya 4.500 tenaga kerja di sektor IHT yang terkena PHK. Edy mengatakan data tersebut bisa saja lebih besar karena banyak pabrik yang kurang disiplin melaporkan. (sws)
Menteri Agama Pesan ke PA GMNI Jawa Timur Perkuat Nasionalisme
Surabaya, FNN - Menteri Agama, Yaqut C Qoumas, berpesan kepada DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur untuk selalu memperkuat nasionalisme dari upaya rongrongan Ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Selasa pagi, melalui video virtualnya dia menilai tantangan PA GMNI berbeda ketika belum ada sebutan persatuan alumni di depannya. "Sekarang semua harus lebih konkret dan mampu memastikan bahwa nasionalisme dan sistem demokrasi yang sekarang ini kita anut, mampu benar-benar menjawab kebutuhan dan lebih penting lagi adalah menyejahterahkan rakyat," ujarnya. Ia mengatakan, jika ini bisa dilakukan dan berhasil maka rakyat dipastikan tidak berpaling pada ideologi atau sistem lain. "Seperti khilafah misalnya, karena sampai sekarang masih saja ada kelompok-kelompok yang mendorongnya supaya diberlakukan di Indonesia," ucap dia. Ia juga mengajak untuk bersama-sama dan bergotong royong untuk memastikan nasionalisme dan demokrasi yang sebenarnya sudah tercantum di dalam Pancasila, ideologi dan falsafah bangsa agar benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan bernegara. "Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa PA GMNI mampu menjadi lokomotif atas hal ini," kata dia. Pada kesempatan sama, dia mengucapkan selamat atas pelantikan Deni Wicaksono sebagai ketua DPD PA GMNI Jawa Timur periode 2021-2026 beserta sejumlah pengurus. Pada sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang juga berkesempatan hadir pada pelantikan itu menegaskan kesiapan mereka bersinergi bersama PA GMNI Jatim dalam memerangi kemiskinan, khususnya di wilayah setempat. Dardak yang juga ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur juga menyinggung "Mars PA GMNI" bahwa terdapat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama yaitu, antikemiskinan. "Itu yang menjadi PR besar kita bersama, tentang bagaimana pengentasan kemiskinan bisa berjalan optimal," kata dia. (sws)
Pimpinan Pusat KBPP Batalkan Musda V Sulawesi Utara Akibat Ricuh
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri membatalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V KBPP Polri Sulawesi Utara yang seyogyanya diselenggarakan tadi malam menyusul kericuhan anggota. "Setelah berkoordinasi dengan pembina yaitu Polda Sulawesi Utara, PP KBPP Polri memutuskan untuk membatalkan Musda," kata Ketua Umum PP KBPP Polri, Dr Evita Nursanty, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Keputusan itu terpaksa diambil untuk menjaga muruah organisasi KBPP Polri serta muruah Polda Sulawesi Utara. "Saya mencium aroma yang sarat kepentingan individu dan kelompok dengan menggerakkan aksi sehingga menimbulkan kericuhan," kata dia. Sedianya, kegiatan musda yang dimulai Senin (29/11) pukul 15.00 WITA dengan agenda pembukaan berlangsung tertib. Namun, suasana berbeda kemudian terjadi ketika musda beranjak ke paripurna I dengan agenda pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan presidium sidang dan keributan mulai terjadi. "Belum lagi ketuk palu, sekelompok orang mulai melakukan keributan," ujarnya. Orang tersebut mempersoalkan salah satu pasal di tata tertib yang menetapkan kriteria untuk menjadi ketua PD KBPP Polri dimana kriteria tersebut mengacu pada AD/ART KBPP Polri. "Saya memantau berlangsungnya penyelenggaraan musda itu, ada yang menjurus ke anarkis seperti melempar gelas, memecahkan kaca meja, berteriak-teriak, dan lainnya," ujar dia. Berbagai upaya sudah dilakukan PP KBPP maupun Polda selaku Pembina untuk meredam situasi. Namun, situasi tersebut makin memburuk. Dengan mempertimbangkanberbagai hal, ketua Umum KBPP Polri memutuskan membatalkan penyelenggaraan Musda V KBPP Polri PD Sulawesi Utara hingga ada keputusan baru. Ia prihatin dan menyayangkan kejadian itu dan berharap semua anggota serta pengurus KBPP Polri menjaga muruah organisasi dan Polri sebagai pembina. (sws)
Dua Flight EMB-314 Super Tucano Akan Operasi Udara Garda Paus 21
Tarakan, FNN - Pesawat tempur counter insurgence EMB-314 Super Tucano dari Skadron Udara 21 akan melaksanakan Operasi Garda Paus 21 di Tarakan, Kalimantan Utara, guna meningkatkan pertahanan di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, yang berada di perbatasan negara itu. EMB-314 Super Tucano itu terdiri dari dua flight dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, Senin (29/11), dari pangkalan asalnya, Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur. "Selama empat hari ke depan pesawat Super Tucano akan melaksanakan operasi pengamanan wilayah udara nasional," kata Komandan Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, Kolonel Penerbang Toto Ginanto, didampingi Komandan Skuadron 21 TNI AU, Letnan Kolonel Penerbang Heru Wardhana, di Tarakan, Selasa. Ginanto mengatakan, pelaksanaan operasi udara di Tarakan ini merupakan wujud peran TNI AU dalam meningkatkan pertahanan di pangkalan udara terdepan yang mempunyai tanggung jawab mengamankan kedaulatan Indonesia. Adapun Wardhana memimpin langsung operasi yang mengerahkan keempat EMB-314 Super Tucano itu. Pesawat tempur buatan Brazil ini akan melaksanakan operasi pengamanan udara Indonesia di sana selama empat hari di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra. Ginanto juga mengatakan pesawat EMB-314 Super Tucano akan berpatroli di perairan Ambalat untuk melihat dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah NKRI. "Hal rutin dilaksanakan dengan tujuan memastikan tidak adanya pelanggaran wilayah, khususnya perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bila ada pesawat asing yang mencoba memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin akan dilakukan penindakan sesuai prosedur," kata dia. (sws)
Oei Tambah 1828-57 di Tiang Gantungan Pun Masih Menyuap
Oleh Ridwan Saidi *) Nama lengkapnya Oei Tambahsia. Tauke Oei, ayahnya, datang dari daratan dengan modal besar. Tauke Oei memilih niaga di Pekalongan. Tatkala Oei Tambahsia usia 17 tahun, Tauke meninggal, bodel (warisan) jatuh ke Oei Tambahsia semua. Ia anak tunggal. Oei memutuskan pindah dari Pekalongan dan berdiam di Pasar Baru, Tangerang. Tak lama ia kawin dengan pesta besar tujuh hari tujuh malam. Tampilnya orang kaya baru sampai ke telinga Gouverneur Generaal. Oei seperti nantang-nantang Tuan Gouverneur Generaal. Ebro (bendi) merk apa pun yang dikendarai Tuan Gouverneur Generaal, Oei langsung membeli ebro merk serupa. Oei putar uangnya dengan membeli banyak toko di Toko Tiga, Kota. Oei membangun villa di Ancol. Lokasi pertigaan Jl Yos Sudarso dengan Gunung Sari, seberangi kali, lalu belok ke arah barat beberapa puluh meter, di situ pernah ada villa Oei yang bekend sebagai villa Bintang Mas. Bahkan nama kampung sekitar (sudah punah) dan yang di seberangnya (masih eksis) bernama kampung Bintang Mas. Oei punya penyakit gila perempuan. Stafnya, Pi'un dan Sura, tukang cari kalau Oei lagi berkehendak. Suatu hari Pi'un dan Sura apes. Gadis yang dipaksa menggembirakan Oei adalah perawan jago silat dari Kampung Sawah Paseban. Terjadi pertarungan seru di Jembatan Ancol. Akhirnya, gadis yang kelak diketahui bernama Aria tewas kena bacokan. Ketika polisi olah TKP kasus pembunuhan Aria, masuk pengaduan di kantor polisi dari pria asal Pekalongan. Ia mengaku istrinya disekap Oei di Bintang Mas. Polisi memburu dan mendapatkan wanita istri pelapor di lokasi dalam keadaan over fatigue akibat lembur mengolah Oei. Oei ditangkap, Pi'un dan Sura juga. Tahun 1920-an terbit Syair Oei Tambahsia yang laku keras dan mencapai cetakan keempat pada tahun 1929. Dalam syair diceritakan putusan hakim: Sesuda(h)nya menimbang lantas brenti Pesakitan (TSK) kedua ketiga dikasi ngarti Terang sala(h)nya mendapat bukti Terhukum gantunglah sampe mati. Ekskusi di depan Stadhuis persisnya di halaman Mesium Seni Rupa. Penonton sudah penuh. Muncul Oei digandeng algojo. Kata Oei pada algojo, entar lu jangan kenceng-kenceng iket leher gua. Gua punya kepala juga jangan lu tekuk-tekuk. Kalu gua uda mati, lu rogo kantong gua, ada duit emas sebiji. Lumayan buat anak bini lu. Ampun, masih sempat-sempatnya. *) Budayawan
Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi Pemerintah, Pekerja Ancam Mogok Nasional Pada 6 Desember 2021
Jakarta, FNN – Para pekerja tidak puas dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi keputusan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, para buruh mengancam tetap melakukan aksi mogok kerja pada Senin sampai Rabu, 6 sampai 8 Desember 2021. Ancaman mogok kerja nasional tersebut dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Tuntutan mereka tetap sama, menolak penghitungan kenaikan Upah Minimum Pekereja (UMP) 2022 yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. “Yang bisa membatalkan mogok nasional hanya jika tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata Iqbal. "Mogok nasional tetap kita rencanakan 6-8 Desember 2021. Jika keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tetap menggunakan PP 36, mogok nasional," ucapnya. Buruh meminta agar pemerintah melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Dia juga mengingatkan, peraturan dalam UU tersebut ditangguhkan. "Jika pemerintah memaksakan kehendak tidak menjalankan putusan MK, atau para menteri mencoba merevisi-revisi peraturan, itu tidak diperintahkan oleh MK. Sekali lagi saya ulang tidak ada perintah MK merevisi peraturan. MK jelas menangguhkan kalau sudah ada peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Atau tidak mneerbitkan bila mana peraturan itu belum ada," katanya. Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menanggapi rencana aksi mogok kerja nasional yang disiapkan para buruh tersebut. Direktur Apindo Research Institute, P. Agung Pambudhi menjelaskan, mogok kerja merupakan hak dari para pekerja dan diatur dalam sederet peraturan ketenagakerjaan. Akan tetapi, mogok kerja nasional yang akan digelar dalam waktu dekat itu dipandang tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok yang ada adalah mogok kerja, yang merupakan akibat gagalnya dari perundingan," ucapnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis, 25 November 2021. Menurut Agung mogok kerja yang sesuai dengan aturan adalah dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan pengusaha. Jika perundingan itu gagal, maka pekerja berhak melakukan mogok kerja. Jika dlihat aturan yang lebih teknis, bisa dibaca pada pasal 140 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Kenagakerjaan. Dalam UU tersebut, mogok kerja dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan SP (Serikat Pekerja) atau SB (Serikat Buruh) secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya dan memuat alasan mogok kerja. “Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah," ujarnya. (M.Anwar Ibrahim D./FNN).
Buruh Tuntut Pemerintah Patuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, FNN - Pekerja yang menyebutkan dirinya Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. Mereka mendesak supaya pemerintah patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU tentang Cipta Kerja yang harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Selama revisi tersebut, mereka meminta seluruh peraturan pemerintah (PP) yang sudah diterbitkan sejak Omnibuslaw di undangkan, supaya dicabut. Artinya, segala PP yang menyangkut buruh, termasuk mengenai ketentuan upah minimal dikembalikan ke aturan yang sudah ada sebelumnya. Massa Gebrak aksi unjuk rasa yang dilakukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat merupakan gabungan dari berbagai serikat, yakni KASBI, KPBI, SGBN, LMN-DN, KPA, LBHJak, Sindikasi, Sempro, dan KPR. "Standar upah layak itu paling tidak ada enam kriteria. Bagaimana buruh bisa memenuhi persoalan pangannnya, buruh bisa memenuhi persoalan sandang, buruh bisa memenuhi persoalan papan, buruh bisa memenuhi persoalan pendidikan, kesehatan, dan sosialnya," kata salah satu juru bicara Gebrak dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, Senin, 29 November 2021 Buruh menilai pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut. Sikap pemerintah yang hanya melihat inflasi dalam penentuan upah dinilai kurang tepat. “Selama ini, penentuan upah kalau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, justru hanya berdasarkan inflasi," ucap Nining. "Bayangkan di mana letak tanggung jawab negara untuk memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang ada justru sebaliknya," ujarnya. Dia mengatakan, aturan penentuan upah layak jika hanya didasarkan inflasi tidak memberikan perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan para buruh. "Praktiknya hari ini justru jauh dari perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Yang ada adalah bagaimana kemiskinan masyarakat semakin tersistematis," ujarnya. Massa Gebrak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang standar upah layak. “Konstitusi kita menyampaikan bagaimana kebutuhan hidup layak, bukan kemudian hidup minimum. Kita mendesak kepada presiden agar membuat satu keputusan presiden tentang upah layak yang berlaku dari Sabang sampai Merauke," ucapnya. Massa Gebrak yang melakukan demonstrasi akhirnya bubar dengan tertib sekitar pukul 18.00. Begitu massa membubarkan diri, jalan Medan Merdeka Barat pun dibuka. Tidak lama kemudian, arus lalu lintas lancar. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Mati Ketawa ala Fadli Zon
Oleh Dhimam Abror Djuraid *) MENGAPA Uni Soviet tidak mengirim orang ke bulan? Karena mereka takut orang-orang itu akan minta suaka. Mengapa dokter gigi tidak laku di Uni Soviet? Karena tidak ada orang yang berani membuka mulut. Itu humor politik kuno yang beredar di era komunisme Uni Soviet. Meski kuno tapi tetap lucu. Humor itu terasa relevan diceritakan di Indonesia, karena banyak situasi politik Indonesia yang terasa absurd. Banyak isu-isu politik Indonesia yang bisa dijadikan bahan humor dan bisa membuat gelak tertawa. Fadli Zon yang selama ini terkenal garang sebagai macan medsos, tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Selama dua minggu Fadli menghilang total tidak ada kabar berita. Fahri Hamzah melaporkan hilangnya Fadli ke Gubernur DKI, Anies Baswedan. Seharusnya Fahri melaporkannya ke Kontras. Ada yang menduga Fadli menderita sakit gigi kronis sampai tidak bisa buka mulut selama dua minggu. Ada juga yang mengira Fadli melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri. Setelah dicari kesana-kemari tidak ketemu, pimpinan DPR-RI memutuskan untuk menugaskan semua anggota DPR mencari Fadli ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya yang berhasil menemukan Fadli adalah delegasi PDIP yang dipimpin langsung oleh Mbak Puan. Fadli ditemukan di Madrid, Spanyol, mungkin sedang mencari suaka di negeri matador itu. Setelah bertemu Fadli, Mbak Puan berfoto bersama, dan Fadli mengunggah di akun medsosnya. Sepulang ke Indonesia nanti Fadli mungkin perlu dilaporkan ke bagian ‘’Lost and Found’’ di bandara. Skenario itu hanya rekaan humor warung kopi yang muncul karena publik kecewa kehilangan Fadli yang biasanya garang. Fadli tidak hilang tapi hanya puasa dua minggu. Fadli dan Puan kemudian jalan bareng menghadiri konferensi parlemen internasional di Madrid. Foto Fadli-Puan itu menunjukkan bahwa keduanya sudah damai. Tapi, Mardani Ali Sera dari PKS kecewa oleh pameran foto itu. Kata Mardani, kasihan rakyat hanya dipameri foto kemesraan tanpa diberi tahu substansi acara di Madrid. Rakyat kecewa. Begitu mungkin maksud Mardani. Sebenarnya rakyat lebih kecewa karena Fadli sudah kehilangan gigi. Mungkin Fadli sudah ketemu dokter gigi yang canggih, yang sudah mengoperasi gigi Fadli sehingga rata dan tidak tajam lagi. Mungkin Fadli akan lebih sering bungkam setelah operasi pangur gigi ini. Setelah sukses menjinakkan Fadli, Puan mungkin akan lebih pede lagi dan lebih yakin akan bisa menjinakkan Ganjar Pranowo. Mumpung ada di Spanyol, Mbak Puan bisa studi banding menonton pertunjukan matador, adu banteng dengan manusia yang sangat terkenal itu. Sepulang dari Spanyol Mbak Puan mungkin bisa mendapat inspirasi untuk diterapkan di Indonesia. Kalau di Spanyol ada festival tarung banteng, di Indonesia mungkin bisa diadakan festival tarung banteng vs celeng. Siapa tahu festival ini bisa mendatangkan turis luar negeri yang bisa menghasilkan devisa. Jalan Mbak Puan untuk bergandengan dengan Prabowo pada pilpres 2024 makin mulus dan lempeng. Pencitraan akan jalan terus melalui berbagai baliho, meskipun beberapa baliho yang sudah terpasang terlihat kurang dipersiapkan dan dipikir dengan serius. Baliho tanam padi hujan-hujanan dikritik Fadli Zon dan Susi Pujiastuti, karena tidak pernah ada petani menanam padi saat hujan. Mungkin Mbak Puan tidak tahu bahwa orang menanam padi selalu berjalan mundur. Tidak ada orang yang menanam padi dengan berjalan maju. Jangan-jangan publik malah menafsirkan bahwa pencalonan Puan mengalami jalan mundur. Mbak Puan jangan sampai membuat pencitraan dengan ikut lomba memancing ikan. Meskipun memancing ikan adalah hobi yang banyak digemari rakyat, tapi pemancing ikan tidak akan pernah bisa maju, karena pasti tercebur ke kolam. Pesaing Mbak Puan yang paling potensial adalah Anies Baswedan. Beda dengan Mbak Puan yang makin mulus dan lempeng, jalan Anies banyak diadang portal. Rencana balapan Formula E sampai sekarang masih terus-menerus diadang dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Perhelatan World Super Bike (WSBK) di Mandalika yang didukung Jokowi berlangsung sukses. Meskipun peserta jadi basah kuyup karena hujan dan banjir, nama Mandalika tidak akan berubah menjadi ‘’Mandi-lika’’. Pemerintah masih belum merestui pelaksanaan balapan Formula-E di Jakarta. Pemerintah juga belum memberi izin rencana Reuni 212. Mungkin pemerintah takut dua acara itu diadakan berbarengan, karena setelah acara reuni para alumnus 212 pasti akan langsung menonton balapan beramai-ramai. Anies mengangkat Bamsoet menjadi ketua panitia pengarah balapan Formula E. Bamsoet sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai pebalap jagoan. Mobil yang dikendarai bersama pebalap Sean Gelael koprol terguling berkali-kali, tapi Bamsoet dan Sean selamat tanpa luka segorespun. Bagi kebanyakan orang kecelakaan Bamsoet di sirkuit Meikarta itu horor banget. Tapi bagi Bamsoet kecelakaan itu biasa saja, buktinya dia bisa keluar dari mobil utuh dan bugar. Bamsoet sudah cukup membuktikan ‘’kesaktiannya’’. Dia tidak perlu pamer kesaktian lagi, misalnya dengan mengendarai mobil mewah melawan arah di jalan tol. Apalagi kemudian mengajak Presiden Jokowi sebagai co-driver kehormatan. Erick Thohir juga semakin bersemangat melakukan persiapan 2024. Namanya semakin sering viral di media sosial maupun media konvensional. Namanya disebut-sebut bersama Luhut Binsar Panjaitan karena dianggap mendapat cuan dari bisnis PCR. Tidak berapa lama kemudian muncul orang yang mendeklarasi Luhut-Erick sebagai capres dan cawapres 2024. Kelompok deklarator ini menyebut diri sebagai PCR atau Pendukung Cinta Republik, bukan ‘’Pencoleng Cuan Rakyat’’. Erick kemudian viral lagi setelah menyidak toilet di sebuah SPBU, dan kaget ketika harus bayar dua ribu perak. Erick langsung memerintahkan direksi Pertamina untuk menggratiskan biaya toilet di SPBU seluruh Indonesia. Erick pun dinobatkan sebagai ‘’Bapak Toilet Indonesia’’. Tidak berhenti sampai disitu, Erick menjadi berita lagi ketika diangkat menjadi anggota kehormatan Banser (29/11). Rupanya, Erick tidak mau kalah dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yang sudah diangkat sebagai anggota kehormatan ormas Pemuda Pancasila (PP). Ormas PP lagi bikin heboh karena mengadakan demo di depan kompleks DPR Senayan dan berakhir ricuh. Para anggota PP kesal karena Junimart Girsang meminta pemerintah membubarkan ormas yang suka bikin rusuh. Para anggota PP mendesak Junimart minta maaf dan mencium tangan Yapto Soerjosoemarno, ketua umum PP. Para anggota PP mungkin mendapat inspirasi dari kasus Arteria Dahlan yang berakhir dengan minta maaf dan cium tangan. Polisi dibuat sibuk oleh banyak demonstrasi. Para buruh mengancam akan demo besar-besaran setelah MK memutuskan bahwa sebagian UU Omnibus Law inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam dua tahun ke depan. Buruh meradang karena pemerintah masih keukeuh akan menerapkan UU itu. Ibarat nasi sepiring sudah busuk seperempat, tapi masih dimakan pula. Buruh juga gerah terhadap Menaker karena menyebut upah minimum 2022 terlalu tinggi. Sudah minimum, tapi dianggap terlalu tinggi. Mungkin Menaker akan mengeluarkan SK untuk menetapkan upah buruh di bawah minimum yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Di negara komunis para buruh pura-pura bekerja dan para majikan pura-pura membayar. Di Indonesia para buruh pura-pura tidak bekerja, tetapi para majikan tetap pura-pura membayar. Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan komunis. Sistem yang dianut Indonesia adalah sistem yang bukan-bukan. Sistem ekonomi kapitalistis adalah eksploitasi manusia oleh manusia. Sistem ekonomi Indonesia persis sebaliknya. (*) *) Penulis wartawan senior
Reuni 212 Batal Digelar di Jakarta
Jakarta, FNN – Kegiatan Reuni 212 batal digelar di sekitar Monumen Nasional (Monas), dan juga di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, kegiatan tesebut akan dilangsungkan di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kepastian pembatalan tesebut disampaikan Ketua Panitia Panitia Reuni 212, Eka Jaya dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Keterangan Eka tersebut juga bisa ditonton di FNN TV Channel Yotube. “Pelaksanaan Reuni 212 Tahun 2021 akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan Protokol Kesehatan di Masjid Az Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat sekaligus do’a bersama untuk almarhum Ust Ameer Azzikra putra alm. KH M Arifin Ilham dan disiarkan secara virtual dan live streaming,” kata Eka. Keputusan meniadakan kegiatan Reuni 212 di Jakarta diambil setelah mendengarkan masukan dari para ulama dan tokoh 212 serta paparan dari pihak lainnya. Bagi alumni 212 di berbagai daerah dianjurkan membuat acara yang sama dengan tetap menjaga ciri khas 212 dan protokol kesehatan. Panitia mengimbau dan mengintruksikan kepada seluruh Alumni 212 supaya mengadakan aksi kemanusiaan berupa: pembagian paket sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok), bedah rumah, membersihkan tempat ibadah, membersihkan sungai, pengobatan gratis dan program lainnya. Di awal siaran persnya, Eka mengatakan, acara Reuni 212 adalah milik Umat Islam, bahkan milik Bangsa Indonesia, sehingga kami betul-betul sangat memperhatikan aspirasi umat dan masukan dari para ulama dan tokoh serta pihak terkait dalam setiap Acara Reuni 212. Acara Reuni 212 kapan dan di mana saja digelar wajib menjaga ciri khas 212, yaitu persaudaraan dan persatuan, eamanan da perdamaian, ketertiban dan kebersihan, serta akhlaq kharimah. Terkait dengan acara Reuni 212 tahun 2021 ini banyak umat berharap tahun ini digelar secara terbuka tepat pada Kamis, 2 Desember 2021, karena aneka acara di mana-mana sudah diizinkan digelar secara terbuka. Panitia Reuni 212 Tahun 2021 telah bekerja keras mengurus perizinan tempat yaitu di Lapangan Monas (sesuai sejarah 212 itu sendiri ) dan di Bundaran Patung Kuda dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Setelah berbagai usaha dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan Reuni 212 tahun 2021 tidak digelar di Jakarta. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan rencana kegiatan Reuni 212 tidak mungkin dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Mereka (reuni 212) tidak jadi di Monas ya. Tidak jadi di Monas, karena sampai saat ini Monas belum dibuka," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 November 2021. Riza menyebutkan, pihaknya menghormati dan menghargai keinginan dari pihak persaudaraan alumni 212 untuk melaksanakan kegiatan reuni Akan tetapi, ia mengingatkan Jakarta sampai saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. "Harus diingat sekarang ini kita masih di masa Covid-19 sekali pun DKI Jakarta sudah memasuki level 1. Apalagi ini sudah memasuki akhir tahun," ujar Riza. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Banser Itu Elit
Oleh Ady Amar *) Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sebuah badan otonom Nahdlatul Ulama dari GP Ansor, itu saat ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Banser menjelma sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Tentu bukan diperhitungkan karena komandan utama Banser, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua GP Ansor, diangkat jadi Menteri Agama RI. Meski itu sebuah pencapaian luar biasa. Banser Ansor pada masa kini memang tampak jadi kekuatan yang diperhitungkan, seolah mampu menggoyang eksistensi HMI/KAHMI, yang sejak baheula jadi kekuatan yang diperhitungkan rezim yang berkuasa. Banser Ansor (selanjutnya ditulis Banser) bahkan menjadi kekuatan elit yang diperebutkan, setidaknya diperlihatkan Meneg BUMN, Erick Thohir (ET), yang tiba-tiba memilih Banser sebagai sandarannya. Tidak menutup kemungkinan akan berderet lagi tokoh yang ingin jadi bagian darinya. Tidak jelas memang mengapa ET sampai kepincut ingin menjadi bagian dari keluarga besar Banser. Setelah melalui "plonco" merayap di rerumputan. Merambat bagai buaya, dengan pakaian khas "tentara" loreng-loreng Banser, dan dengan risiko kepala kecantol kawat, meski kawat tak berduri. Ia lulus dalam perploncoan, dan resmi diangkat sebagai Anggota Kehormatan Banser. Orang lalu gumun ada apa sebenarnya dengan ET ini, kok pilihannya jadi aneh-aneh. Sebelumnya, viral dialognya dengan penjaga ponten umum di sebuah SPBU. Videonya viral, dan menuai tanggapan netizen yang 99 persen menertawakan. Bermacam komen, satu yang nyelekit, "WC umum minta digratiskan, giliran PCR jadi ajang bisnis". Pilihan ET pada Banser harusnya dilihat tidak sekarang, tapi jauh ke depan, itu di tahun 2024. ET mencoba peruntungannya di situ, dan itu tentang Pilpres. Setidaknya, jika ikhtiarnya kesampaian bagian dari yang berkontestasi, maka ia berharap ada sumbangan suara signifikan dari Nahdlatul Ulama, setidaknya dari GP Ansor. ET jauh-jauh hari sudah nitip diri berharap nantinya dirinyalah yang jadi pilihan kaum nahdliyin. Jadi, pilihan ET pada Banser, meski itu hal yang belum pasti bisa mewujudkan keinginannya, tetaplah ikhtiar luar biasa yang pantas dihargai. Bagi ET tidak ada yang tidak mungkin, maka pilihannya yang sampai ia harus diplonco segala, itu langkah yang dipersiapkan jauh hari, agar pada waktunya ia tak tertinggal kereta. Ada yang bertanya, apakah menjadi anggota kehormatan Banser itu memang cita-cita ET sejak remaja dulu, dan baru kesampaian saat ia sudah menjadi Meneg BUMN, tidak ada yang bisa menjawab, karena tidak ada keterangan yang demikian darinya. Terpenting ET sudah jadi bagian keluarga besar Banser, dan otomatis juga jadi bagian nahdliyin. Di sini yang elit memang Banser, menjadi Ormas yang diperebutkan. Sedang ET cuma manusia biasa saja, yang secara kebetulan menjabat sebagai menteri, maka ia diberi atau dilabeli sebagai anggota kehormatan Banser. Meski ET harus tetap tunduk pada statuta Banser, yang itu diatur sebagai landasan operasionalnya. Banser Ansor yang di era Orde Baru termarginalkan keberadaannya, saat ini jadi sebaliknya. Menjadi tentara sipil bergengsi, dan yang akrab bersinergi dengan rezim. Langkah Banser menjadi mudah dan tampak disokong kekuasaan. Banser ada dalam pusaran kekuasaan dan menikmatinya. Pantaslah jika Banser menjadi kekuatan yang diperhitungkan, setidaknya ET sebagai jawabannya. Ia tengah berharap pada Banser. Harapan yang tentu punya nilai, yang pada waktunya ingin ditagihnya. ET berharap mendapat balasan setimpal yang tentu sesuai dengan pengorbanan yang diberikan. Memang tidak ada makan siang yang gratis, soal itu pastilah ET memahaminya. (*) *) Kolumnis
Pakai Cara Sendiri Jangan Tiru Partai Lain, Anis Matta: Warga Jabar Pemilih Cerdas dan Rasional
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai warga Jawa Barat (Jabar) sebagai pemilih yang cerdas. Hal tersebut terbukti, dengan tidak adanya partai politik yang mampu memenangkan pemilu dua kali berturut-turut di Jabar selama masa reformasi. "Tidak ada partai yang menang dua kali berturut-turut di Jawa Barat. Artinya pemilih di Jawa Barat pemilih cerdas," ujar Anis saat menggelar dialog bertajuk 'Bandung Ngawangkong', di Bandung, Minggu (28/11/2021). Anis Matta mengatakan, masyarakat Jawa Barat lebih terbuka terhadap berbagai informasi termasuk mengenai politik. Salah satunya karena letaknya yang dekat dengan ibukota negara. "Jadi masyarakat Jawa Barat ini paling cepat responsnya terhadap isu-isu nasional," katanya. Selain itu, Anis Matta menilai, warga Jabar pun sangat terbuka terhadap berbagai ide dan pemikiran dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari sejarah yang pernah terjadi di Jabar saat berkembangnya Negara Islam Indonesia (DI/TII). Jabar juga menjadi awal mula berkembangnya Marhaenisme yang digagas Soekarno. "Di Jawa Barat pernah berkembang ide kanan, juga ide kiri. Artinya masyarakat Jawa Barat terbuka terhadap ide-ide apapun yang disampaikan kepada mereka," katanya. Anis Matta kemudian memuji warga Jabar, karena hal ini merupakan tipikal masyarakat demokrasi. "Masyarakat demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan, bukan yang mampu memaksa," katanya. Oleh karena itu, menurut Anis Matta, pemilih di Jabar membutuhkan partai politik yang mampu meyakinkan akan masa depan yang lebih baik. Sebab, warga Jabar tidak bisa digiring secara sederhana, tapi perlu diyakinkan oleh kader-kader Partai Gelora "Itu sebenarnya karakter dasar dari masyarakat demokrasi," katanya. Karena itu, Anis Matta meminta agar kader Partai Gelora menggunakan caranya sendiri dalam meyakinkan warga Jabar, bukan meniru cara yang digunakan partai lain. "Besar-kecil, susah-gampang adalah soal cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah membuka cakrawala agar situasi mental kita selalu berada di atas masalah agar bisa meyakinkan orang lain," katanya. Sehingga dapat menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalah dengan cara selalu membaca situasi dengan kreativitas dan imajinasi. "Imajinasi adalah kekuatan kita yang kadang kita lupa untuk memanfaatkannya. Sekarang inilah, ketika kita berada dalam banyak keterbatasan akibat pandemi, sehingga imajinasi kita berperan penting," ujarnya. Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengaku optimis dapat meyakinkan masyarakat terhadap ide-ide dan narasi Partai Gelora, tidak hanya warga Jabar saja. "Ada beberapa hal yang membuat kita optimis. Hampir 60 persen yang setuju partai baru, dengan menjual semangat saja, setengahnya memilih kita, " kata Rico. (sws)
Menpan RB: SPBE dan ZI Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Zona Integritas (ZI). "ZI merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Terkait pembangunan zona integritas, lanjut Tjahjo, pada 2020 telah terbentuk sebanyak 763 unit kerja di seluruh instansi pemerintahan yang mendapatkan predikat ZI. "Dari 763 unit tersebut, 681 di antaranya berpredikat WBK dan 82 unit di antaranya berpredikat WBBM," tambahnya. Tjahjo terus mendukung seluruh ASN untuk dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan menekan praktik korupsi di berbagai institusi. "Melawan dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi bukan pekerjaan gampang, tetapi ini pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten," tegasnya. Ia mengakui pelaksanaan aksi pembangunan zona integritas telah berjalan baik. Namun demikian, Tjahjo meminta seluruh instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dalam meraih predikat WBK dan WBBM. "Pembangunan ZI yang terjadi masih pada level proses, bahkan untuk kawasan pelabuhan masih terdapat kendala besar, karena masing-masing proses bisnis di antara unit layanan di sana masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi," ujarnya. Oleh karena itu, Tjahjo mengimbau seluruh ASN, khususnya di kawasan pelabuhan untuk segera menerapkan zona integritas guna menekan praktik tidak transparan dan prosedur panjang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. (sws)
Anggota DPR Minta Kejagung Tindaklanjuti Kasus HAM Sesuai Ketentuan UU
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran kasus HAM berat dengan melakukan penyidikan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut dia, tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kata Taufik Basari di Jakarta, Senin. "Kejagung dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan HAM dan hukum acara yang berlaku. Keputusan DPR untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung dilakukan," katanya. Dia menjelaskan, ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menyebutkan, "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc." Dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyebutkan, "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden." "Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007, kata 'dugaan' dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena menimbulkan ketidakpastian hukum," ujarnya. Penjelasan pasal itu awalnya berbunyi sebagai berikut, “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini." Taufik menjelaskan, berdasarkan Putusan MK tahun 2007 tersebut, terkait DPR merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang. Karena itu dia menilai, sebelum DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, terlebih dahulu harus ada dasar penyidikan yang dilakukan, sehingga bukan DPR yang menduga sendiri terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat, melainkan proses pro yustisia yang mendasari keputusannya. Menurut dia, kewenangan DPR yang diberikan UU adalah dalam hal mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM masa lalu, bukan dalam hal menentukan apakah hasil penyelidikan Komnas HAM dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. "Menindaklanjuti hasil penyidikan Komnas HAM menjadi penyidikan adalah kewenangan Jaksa Agung. Karena itu laksanakanlah kewenangan pro yustisia itu berdasarkan hukum," ujarnya. Taufik mendukung perintah Jaksa Agung kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyusun langkah-langkah strategis dan membuat terobosan progresif untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Namun dia mengingatkan bahwa sebelumnya Presiden memerintahkan agar komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan, dan Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. "Segera tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu karena ini adalah hutang politik kita kepada bangsa ini, jangan sampai negeri yang kita cintai ini gagal memberikan keadilan bagi rakyatnya dan menjadi negara yang menjalankan praktek impunitas yakni membiarkan kejahatan tanpa adanya penegakan hukum dan keadilan," katanya. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pada Kamis (25/11) mengatakan, dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM, 4 diantaranya yang terjadi setelah tahun 2000 diproses pemerintah. Menurut Mahfud, untuk 9 kasus lainnya terjadi sebelum lahirnya UU Peradilan HAM pada tahun 2000, menunggu keputusan DPR. Empat kasus yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) adalah kasus Wasior tahun 2001, kasus Wamena tahun 2003, kasus Jambu Keupok Aceh tahun 2003 dan kasus Paniai tahun 2004. Sementara 9 kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 yaitu peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, kasus Talangsari Lampung tahun 1989, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II di tahun 1998-1999, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998, kasus Simpang KAA tahun 1999, dan kasus Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989–1998. (sws)
Menpan RB Ingatkan ASN Waspadai Area Rawan Korupsi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terus mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mewaspadai area rawan korupsi. Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Tjahjo mengingatkan sejumlah area rawan korupsi di lingkup instansi pemerintahan antara lain di sektor perencanaan anggaran, hibah, bantuan sosial, pajak, retribusi, pengadaan barang dan jasa serta praktik jual dan beli jabatan. "Kemenpan RB tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, dengan segala kewenangan yang kami miliki. Tentu saja pencapaian saat ini harus terus ditingkatkan," kata Tjahjo. Dengan adanya momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, pada 9 Desember mendatang, Tjahjo meminta seluruh pejabat publik dan ASN dapat mengambil peran untuk memperkuat upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Seluruh elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing; karena tanggung jawab melawan korupsi tidak hanya ada di pundak aparat penegak hukum," jelasnya. Upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia didukung dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Regulasi ini adalah salah satu instrumen untuk memerangi korupsi, dimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ada di garda depannya," katanya. Tjahjo juga mengapresiasi kinerja KPK dalam menindak tegas perbuatan pidana korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada siapa saja terduga koruptor. "OTT KPK jadi bukti bahwa lembaga ini (KPK) tidak tebang pilih. Sebagai bukti, OTT KPK dilakukan terhadap menteri, pihak swasta, para kepala daerah dan para pejabat atau ASN. Tentunya sebagai salah satu instrumen penindakan OTT harus ditingkatkan terus," ujar Tjahjo. (sws)
KM Subur Indah Hilang Kontak di Perairan Pantai Amal Kaltara
Tarakan, FNN - Kapal Motor (KM) Subur Indah rute Tarakan - Pulau Sebatik, Nunukan, hilang kontak di sekitar perairan Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara. "Telah terjadi kecelakaan KM Subur Indah 'lost contact' di sekitar perairan Pantai Amal Kalimantan Utara pada hari Minggu (28/11)," kata Kasi Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Tarakan Dede Hariana di Tarakan, Senin. Kantor SAR Tarakan menerima laporan pada hari Senin dari pemilik kapal yakni Panguriseng. Pemilik kapal menginfokan bahwa pada Minggu (28/11) pukul 01.00 WITA kapal KM Subur Indah mengalami hilang kontak diperkirakan di perairan Pantai Amal. "Diketahui rute kapal KM Subur Indah memiliki rute dari Jembatan Besi, Tarakan ke Pulau Sebatik, Nunukan dengan muatan bahan bangunan dan jumlah penumpang sebanyak lima orang," kata Dede. Saat ini lima korban dalam pencarian yakni Tahir (30) merupakan nahkoda yang beralamat di Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan. Selain itu, empat anak buah kapal (ABK) yakni Erwin (35) beralamat Desa Sungai Bajo Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan. Putra (25) dengan alamat Desa Sei Pancang Kecamatan, Sebatik Utara, Nunukan. Iksan (25) yang beralamat di Jembatan Besi, Tarakan dan Sudi (40) yang alamat di Kampung Sinjai, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan. "Saat ini sudah memberangkatkan satu tim pencarian dan pertolongan dengan enam personel serta berkoordinasi dengan potensi di lapangan," kata Dede. (sws)
KPK Panggil Dua Anggota DPRD Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil dua Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Arnold Alam dan Nurdin Habim dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. "Senin, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka ATMN," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Selain dua anggota DPRD tersebut, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Akbar, yaitu Hanizar Habim selaku wiraswasta/Direktur CV Abung Timur Perkasa. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut tersangka Akbar sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019, berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Agung diketahui telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam setiap proyek tersebut, tersangka Akbar dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang (fee) atas proyek-proyek di Lampung Utara. Realisasi penerimaan "fee" tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar untuk diteruskan ke Agung. Diketahui, Syahbudin merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Sementara Raden Syahril adalah orang kepercayaan Agung. Selama kurun waktu 2015-2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (sws)
BNN Jambi Tangkap Dua Pelaku Jaringan Narkoba Antarprovinsi
Jambi, FNN - Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi menangkap dua pelaku narkoba jaringan antar-lintas provinsi dengan barang bukti dua kilogram sabu dan ratusan pil ekstasi. Penangkapan bandar dan kurir sabu dan ekstasi di jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di kawasan Merlung, petugas sempat menutup jalan dengan menggunakan kendaraan mobil truk dan mengeluarkan belasan tembakan peringatan kepada pelaku karena mencoba melarikan diri putar balik ke arah Pekanbaru, Riau, kata Kabid Berantas BNN Provinsi Jambi, Guntur Ario Tejo, melalui keterangan resminya yang diterima di Jambi, Senin. Aksi penangkapan kurir dan bandar besar sabu-sabu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, di Jalan Lintas Timur Sumatera, perbatasan Jambi-Riau, Suban, Tungkal Ulu, Minggu (28/11). Kedua tersangka yang berhasil ditangkap tersebut adalah Beni Haryanto (kurir) dan bosnya bernama Jon Kuswadi alias Wadi (bandar/pemilik sabu dan ekstasi). Kedua pelaku berhasil dibekuk petugas BNN di dua lokasi berbeda setelah berjibaku melakukan pemantauan sejak Sabtu dan akhirnya pada Minggu malam berhasil menangkap kedua pelaku dengan barang bukti 2 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 100 pil ekstasi. Di lokasi awal, tidak jauh dari Pos PJR Unit VI Ditlantas Polda Jambi, petugas terlebih dahulu menangkap tersangka Beni pada pukul 01.37 WIB. Saat itu, Beni bersama satu orang rekannya melaju dari arah Pekanbaru menuju Jambi dengan mengendarai mobil Pajero Sport. Mendapat informasi, tim bergerak cepat, laju kendaraan keduanya dihentikan dengan truk yang langsung diparkir melintang di badan jalan, tepat di depan Pos PJR, dan dibantu oleh satu Personel PJR Polda Jambi. Melihat kondisi tersebut, Beni yang saat itu mengendarai mobil langsung memutar arah, dengan kecepatan tinggi, kendaraan nya langsung masuk ke kawasan perumahan warga, namun, petugas yang saat itu sedang melakukan pengejaran langsung menghalangi laju kendaraan Beni. Beni berhasil dibekuk tanpa perlawanan berarti dan dilokasi, petugas langsung melakukan pengembangan dan diketahui pemilik dua kg sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut sedang menunggu dan berada di sebuah 'base camp', di wilayah Merlung. Tim kembali bergerak sekira 30 menit dari TKP dan berhasil menangkap Jon Kuswadi alias Wadi bersama empat orang lainnya, yang diduga sebagai anak buah dari Wadi. Di lokasi petugas turut amankan sejumlah timbangan digital dan timbangan manual. Usai memeriksa seluruh isi Base Camp, petugas langsung membakar 'Base Camp' tersebut, yang diakui Wadi merupakan 'Base Camp' pribadinya. "Ya jadi kita amankan kurir dan bandar dua kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi, yang dimana diketahui barang tersebut dijemput dari wilayah Pekanbaru," kata Guntur Aryo Tejo yang memimpin langsung operasi penangkapan itu. (sws)
Kanwilkumham Jatim Pindahkan 34 Narapidana Risiko Tinggi
Surabaya, FNN - Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan. "Ada 34 orang dan semuanya kategori risiko tinggi atau high risk. Proses pemindahan dilakukan sejak Sabtu (27/11)," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Senin. Krismono menjelaskan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan jajarannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan. Sebelum ke Nusa Kambangan, kata dia, para narapidana dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit. Para narapidana kemudian dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim. "Yakni lima petugas Lapas I Madiun dan 1 peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun," ujarnya. Ia mengatakan, tim dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar dan dipindahkan dengan menggunakan armada bus pariwisata 60 tempat duduk. "Narapidana sekitar pukul 22.00 WIB diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," lanjut Krismono. Para narapidana tersebut berasal dari berbagai lapas atau rutan di Jatim di antaranya Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya. "Sebanyak 26 di antaranya merupakan narapidana kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum," ujarnya. Pemindahannya, lanjut Krismono berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08 - 1516 Tanggal 11 November 2021 dan Nomor PAS -PK.01.05.08 - 1590 Tanggal 22 November 2021. "Kantor Wilayah sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," ujarnya. (sws)
Keributan TNI-Polri di Timika Karena Salah Paham Berakhir Damai
Jakarta, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai. Ia menyebutkan, insiden tersebut hanya kesalahpahaman saja, bukan bentrok atau keributan besar. "Tidak ada bentrok, salah paham saja itu. Sudah diselesaikan, sudah berdamai," ujar Marthinus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Video diduga keributan antar anggota TNI tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan anggota Polri dari Satgas Amole di Kabupaten Mimika beredar di media sosial. Menurut Mathinus, Satgas Nanggala dan Satgas Amole, sama-sama berada di bawah Operasi Satgas Nemangkawi. "Nanggala juga kan itu di bawah Kapolda, karena di bawah Operasi Nemangkawi. Amole juga sama di bawah Kapolda, sudah diselesaikan langsung," kata Marthinus. Marthinus tidak merinci soal adanya korban dalam perkelahian tersebut, namun dia memastikan permasalahan sudah diselesaikan. "Korban luka-luka biasa saja. sudah diselesaikan. Tidak masalah ya. Insyaallah aman-aman saja," katanya menerangkan. Berdasarkan siaran pers Humas Polda Papua, peristiwa kesalahpahaman tersebut terjadi Sabtu (27/11) bertempat di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua. Kesalahpahaman tersebut berawal dari enam personel Satgas Amole Kompi 3 yang berada di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72 yang sedang berjualan rokok. Selanjutnya tiba Personel Nanggala Kopassus sebanyak 20 orang membeli rokok dan komplain mengenai harga rokok yang dijual personel Amole Kompi 3 Penugasan. Selanjutnya dan pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap enam Personel Amole Kompi 3 Penugasan. Dalam keterangan pers tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan kasus tersebut merupakan kesalahpahaman antara personil Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole. Pimpinan masing-masing setelah menerima laporan, langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai. "Selanjutnya, tindakan disiplin terhadap mereka yang terlibat perkelahian akan tetap dilakukan," kata Kamal. Pasca kejadian tersebut situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua aman dan kondusif. (sws)
Polisi Kejar Otak Pertikaian Mahasiswa Bone-Luwu di Makassar
Makassar, FNN - Pihak kepolisian tengah mengejar pelaku serta otak dari pertikaian antarmahasiswa asal Bone dan Luwu Raya yang berujung pada perbuatan kriminal, penyerangan disertai pembakaran hingga penganiayaan di asrama masing-masing pada Minggu (28/11) di Makassar, Sulawesi Selatan. "Segera menindak tegas oknum pelaku saat kejadian kemarin malam maupun yang sebelumnya (di kampus UIN Alauddin Samata) ," tegas Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Witnu Urip Laksana di Makassar, Senin. Guna mengantisipasi kejadian tersebut tidak berulang, kata dia, diperintahkan tim berpatroli termasuk mengungkap dan menangkap otak dibalik penyerangan asrama itu dilakukan orang tidak dikenal sesegera mungkin. Kapolrestabes juga menyampaikan turut prihatin dan menyesalkan kejadian saling serang antara oknum mahasiswa yang mengatasnamakan dari Palopo (Luwu) dan Bone, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kami mengimbau kepada mahasiswa yang merasa ketakutan, agar tetap tetap tenang. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu tidak benar, " ujarnya. "Saya minta kepada para tokoh dari kedua belah pihak, hentikan pertikaian ini. Apabila masih terjadi, saya akan mengambil tindakan tegas dan terukur," kata Witnu kembali menegaskan. Penegasan itu disampaikan menyusul kejadian penyerangan orang tak dikenal pada Minggu (28/11) dini hari ke Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo di Jalan Sungai Limboto, diduga buntut dari kejadian penganiayaan seorang mahasiswa Bone di kampus UIN Alauddin Samata Gowa. Imbasnya, seorang mahasiswa taruna pelayaran yang tidak bersalah saat itu berada di dalam asrama mengalami luka berat, pergelangan tangan kirinya terputus terkena sabetan parang. Selang beberapa jam kemudian, Asrama Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone di Jl Gunung Salahutu Makassar, pun menjadi sasaran OTK. Pelaku melempari asrama itu dengan batu disertai bom molotov hingga membakar ruangan. Beruntung tidak ada korban saat kejadian tersebut sekitar Minggu (28/11) subuh. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada pertemuan dengan tokoh dari Luwu dan Bone beserta unsur Forkopimda memerintahkan, semua camat , lurah segera mengantisipasi eskalasi perkelahian antarkedua mahasiswa organisasi itu. Semua asrama dan tempat kos mereka dijaga ketat dan dipantau 24 jam. "Camat, lurah terus menjaring informasi serta tetap melaporkan perkembangan ke Kesbangpol dan pihak kepolisian. Diharapkan camat, lurah berperan menenangkan kelompok yang bertikai. Dan tidak provokatif apalagi menyebarkan berita hoaks," papar Danny Pomanto. Sebelumnya, sejumlah tokoh asal Luwu, Palopo dan Bone beserta pihak TNI-Polri termasuk Wali Kota Makassar mengelar pertemuan untuk mencari solusi atas pertikaian kedua mahasiswa itu agar tidak meluas dan berlarut-larut. Aparat Kepolisian bersama TNI pun memastikan kondisi Makassar sangat kondusif. (sws)
Muzani: Terbuka Kerja Sama Gerindra-PDIP di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dia mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden. "Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita 'pengkerengan' yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu disampaikan Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (28/11). Dia mengatakan kerja sama yang dijalin Gerindra dan PDIP pernah mengalami fase pasang-surut, misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama. Namun menurut dia, di tahun 2014 Gerindra memilih menjadi oposisi dan saat ini kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia," ujarnya. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Indonesia secara geografis adalah negara besar dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta dan sekitar 17 ribu pulau, sehingga tidak mungkin satu kekuatan bisa menjangkau seluruhnya. Karena itu menurut Muzani, yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerja sama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan karena PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar. "Kita harus terus merawat kebhinekaan dan keberagaman bangsa sebagai kekuatan kita. Maka, kita harus menjadi kekuatan perekat bersama dengan kekuatan politik lainnya," ujarnya. Selain itu dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas karena sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu. Hal itu menurut dia berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu antar Gerindra dan PDIP selalu bergantian sebagai pemenang dalam setiap pemilu. "Gerindra Jateng harus belajar bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu," katanya. Muzani berharap Kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikan diharapkan menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang. Menurut dia, kepentingan rakyat harus dilindungi dan diperjuangkan para wakilnya, jika hal itu sungguh-sungguh dikerjakan partai, maka akan menyebabkan rakyat kepercayaan rakyat tidak luntur pada suatu partai. (sws)
Melihat "Hallyu" Sebagai Diplomasi Budaya Korea Selatan
Jakarta, FNN - Grup K-Pop BTS (Bangtan Boys) dinobatkan sebagai "Artist of the Year" dalam ajang American Music Awards (AMAs) 2021 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (21/11). AMAs adalah salah satu acara penghargaan berdasarkan pemilihan suara penggemar terbesar di dunia. Selain mengalahkan nama-nama besar seperti Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd untuk menjadi "Artist of the Year", BTS juga mendapat dua penghargaan lain yaitu Favorite Pop Duo or Group dan Favorite Pop Song dengan lagu "Butter". Kelompok beranggotakan tujuh pemuda asal Korea Selatan itu juga menjadi satu-satunya "perwakilan" Asia yang memenangi gelaran penghargaan musik di benua Amerika. "Kami tujuh anak laki-laki dari Korea disatukan oleh kecintaan pada musik, bertemu cinta dan dukungan dari ARMY di seluruh dunia. Semua ini adalah keajaiban. Serius, kami tidak akan pernah menganggap sepele (kemenangan) ini," kata pemimpin BTS, Kim Nam Joon alias Rap Monster (RM) saat menerima penghargaan. "ARMY" yang dimaksud oleh RM adalah kelompok penggemar BTS yang menurut majalah Time pada 2020 mencapai sekitar 40 juta orang yang tersebar di berbagai negar. Penghargaan AMAs tersebut menambah panjang rentetan penghargaan yang diterima oleh grup yang memulai debut pada 2013 tersebut. BTS di industri musik AS makin bersinar setelah merilis lagu "Dynamite" (2020). Lagu tersebut menduduki peringkat satu Billboard Hot 100, menjadikan mereka menjadi grup Korea Selatan pertama yang mencapai rekor tersebut. BTS selanjutnya terus merilis beberapa lagu hits, antara lain "Butter" dan "Permission to Dance". "Butter" dari BTS juga menjadi Song of the Summer pada 2021 di Billboard Hot 100 dan berhasil berada di posisi pertama Billboard Hot 100 selama 10 minggu. Sebelumnya, ketujuh personel BTS yaitu RM, J-Hope, Jin, Suga, Jimin, V dan Jungkook juga berpidato bersama selama 7 menit di ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York pada 20 September 2021. BTS menjadi Utusan Khusus Presiden Korea Selatan untuk Urusan Generasi Masa Depan dan Budaya. Presiden Korsel Moon Jae In mengakui kekuatan BTS bersama Adorable Representative MC for Youth (ARMY) yang berjumlah puluhan juta di berbagai negara dapat dimanfaatkan untuk kampanye Social Development Goals (SDGs). "Generasi Corona bukan 'generasi yang hilang' tapi 'generasi penyambutan', itu lebih tepat istilahnya karena bukannya takut akan perubahan, generasi ini mengatakan 'selamat datang' dan terus maju," kata Kim Seok Jin atau Jin, personel BTS dalam bahasa Korea saat sidang Majelis Umum PBB. BTS mengajak dunia, khususnya generasi muda memikirkan kondisi dunia saat ini terutama dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan lebih dari 4,5 juta jiwa meninggal sehingga muncul ancaman generasi hilang. Menghadapi hal tersebut, RM berpesan agar generasi muda terus mempercayai harapan. "Jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan bahkan ketika hal yang tak terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan arah, tapi menemukan (arah) yang baru," kata RM atau Kim Nam Joon. Setelah mereka berpidato, dalam sidang tersebut ditayangkan video lagu BTS berjudul "Permission to Dance". Video tersebut menampilkan RM dan kawan-kawannya menyanyi sambil menari, menyusuri Assembly Hall dan kompleks gedung PBB hingga halaman luar dengan pemandangan ke arah East River yang tentu mengajak para pendengar dan penonton untuk berjingkrak mengikuti irama cepat lagu "Permission to Dance". Pengakuan pasar internasional terhadap BTS membuktikan dampak "Hallyu" (Korean wave) yang masih berlangsung saat ini. Perjalanan "Hallyu" Perjalanan "Hallyu" menurut dosen International Studies di Korea University Andrew Eungi Kim bukanlah kesuksesan yang diraih dalam semalam. "Hallyu dimulai setidaknya sudah sejak tiga dekade lalu yaitu saat pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Presiden Kim mendapat laporan bahwa nilai penjualan film Jurasic Park sama seperti penjualan ekspor mobil Hyundai pada tahun yang sama, lalu Presiden Kim berpikir bahwa kami (Korea) harus melakukan sesuatu mengenai 'popular culture' ini karena bisa menghasilkan uang yang setara dengan ekspor mobil," kata Kim dalam diskusi bertajuk "Hallyu and Its Impacts on Korea's Cultural Diplomacy" melalui sambungan konferensi video di Jakarta, Jumat. Andrew Eungi Kim menyampaikan hal tersebut dalam program "The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea" yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation Jakarta. "Jadi itulah momen saat pemerintahan Korea berganti fokus dari manufaktur ke bidang lain," tambah Kim. "Hallyu" sendiri menurut Kim merujuk pada penyebaran popularitas budaya Korea ke berbagai penjuru dunia mulai awal abad ke-21. Awalnya dimulai dari popularitas drama Korea di negara-negara Asia lalu ke belahan dunia lain dan bahkan menjadi fenomena global saat ini. "Korea Selatan saat ini menjadi salah satu pengekspor budaya utama setelah Amerika Serikat, Inggris dan Jepang," ungkap Kim. Pakar Hubungan Internasional Universitas Harvard Joseph Nye mengatakan "Hallyu" adalah sebagai gelombang popularitas atas segala hal terkait Korea mulai dari fesyen, film, musik hingga makanan. "Beberapa makanan mendunia karena lezat atau ada banyak kaum diaspora di negara tertentu, tapi ada juga makanan menjadi populer di negara lain karena budaya negara asal makanan tersebut tampak keren di mata masyarakat negara lain. Contohnya makanan Jepang populer di AS karena budaya Jepang tampak 'fancy', masyarakat AS suka budaya film soal samurai, ninja dan lainnya, itulah yang terjadi dengan makanan Korea saat ini," jelas Kim. Kim lalu membagi perjalanan "Hallyu" ke tiga babak yaitu "Hallyu 1.0" periode 1995-pertengahan 2000-an, "Hallyu 2.0" periode pertengahan 2000-an - akhir 2010 dan "Hallyu 3.0" pada saat ini hingga selanjutnya. Korea Selatan menjadi negara pengekspor drama (sinetron) kelima terbesar di dunia bersama-sama Amerika Serikat, Inggris, Spanyol dan Argentina. Fokus "Hallyu 1.0" menurut Kim lebih pada drama Korea (K-drama) seperti Winter Sonata (2002), Jewel in the Palace/Daejanggeum (2003-2004), My Sassy Girl (2001) yang tersebar di China, Taiwan, Jepang. Selanjutnya "Hallyu 2.0" menunjukkan popularitas dari grup K-pop seperti H.O.T, Rain, Super Junior, Big Bang, Wonder Girls, 2PM, TVXQ, Psy, EXO, Black Pink, SuperM hingga BTS. Lagu-lagu dan penampilan grup K-Pop tersebut menyebar ke negara-negara lain di Asia hingga Amerika Utara dan Eropa. Kim menyebut, berdasarkan data Statista (2018), Produk Domestik Bruto Korea Selatan adalah sebesar 1.619 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, Samsung menyumbang 211,94 miliar dolar AS (13,1 persen), Hyundai sebesar 85,26 miliar dolar AS (5,3 persen), LG Electronics sebesar 54,31 miliar dolar AS (3,4 persen), KIA senilai 47,36 miliar dolar AS (2,9 persen), Korean Air senilai 11,65 miliar dolar AS (0,7 persen) dan BTS 4,56 miliar dolar AS (0,3 persen). "Jumlah uang yang dihasilkan BTS pada 2018 tersebut bahkan lebih besar dibanding total PDB 40 negara termiskin di dunia termasuk Somalia, Burundi, Liberia, Bhutan dan Sudan Selatan. Bayangkan besarnya pendapatan BTS tersebut," ungkap Kim. Kim juga menyebut BTS sebagai "The Beatles in 21st century" atau artis penampil terbesar saat ini. Sedangkan Hallyu 3.0 adalah terkait gaya hidup Korea (K-lifestyle) seperti "game online", kosmetik, makanan, fesyen, animasi. Gim daring contohnya Battlegrounds sedangkan Kosmetik seperti Lineage, IOPE, Amorepacific, Nature Republic yang menyebar ke berbagai dunia melalui media sosial dan Youtube. Dampak "Hallyu" Kim pun menyebutkan sejumlah dampak lanjutan dari "Hallyu" yaitu pertama, meningkatnya ekspor konten budaya Korea. Total nilai konten budaya Korea yang diekspor pada 2017 adalah mencapai 6,7 miliar dolar AS atau meningkat lima kali lipat dibanding 2005. Bentuk konten yang diekspor adalah games (3,77 miliar dolar AS), karakter (0,64 miliar dolar AS), pengetahuan (0,63 miliar dolar AS), musik (0,5 miliar dolar AS), broadcasting (0,42 miliar dolar AS), film (43 juta dolar AS) dan produk lainnya. Dampak lain adalah peningkatan turis internasional ke Korea Selatan yang pada 2016 ada 17,2 juta turis asing atau meningkat 3 kali lipat dibanding pada 2000. Selanjutnya Korea Selatan pun mendapat citra yang positif karena popularitas "Hallyu" yang tampak dari meningkatnya minat untuk belajar bahasa dan budaya Korea serta permintaan untuk pembukaan mata kuliah Korea di universitas luar negeri. Kim juga menyebut dengan adanya "Hallyu", banyak orang Asia akhirnya menemukan bintang pop internasional yang tampak terkoneksi sebagai "sesama" Asia dibanding artis dari Amerika atau orang Barat. "TV dan film produk AS juga mulai menjadikan aktor Asia sebagai 'spotlight' karena ada keyakinan 'cool to be an Asian' dari yang tadinya orang Asia tidak dianggap," ungkap Kim. Namun Kim mengingatkan meski "Hallyu" tampak "powerfull" tapi tidak berarti langsung memberikan dampak positif bagi "soft power" Korea Selatan. Kim, mengutip Nye, mengatakan konsep "soft power" adalah konsep yang masih kabur sehingga sulit untuk diukur mana negara yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit "soft power". "Soft power" sendiri menurut Nye adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu melalui daya tarik dan bukan melalui paksaan atau bayaran. "'Hallyu' atau 'Korean wave' paling bisa dipahami sebagai cara yang diambil oleh pemerintah Korea untuk mengambil ceruk penting dalam berbagai kebijakan dalam relasi Korea dengan negara lain," ungkap Kim. Namun Kim sendiri menegaskan bukan berarti Hallyu yang merupakan produk budaya Korea tidak penting dalam diplomasi Korea dengan negara-negara lain. Menurut Kim, diplomasi budaya melalui Hallyu tetap penting sejauh untuk mendorong pemahaman bersama mengenai budaya negara yang satu dengan negara lain. Namun bila fokus diplomasi budaya untuk menjadikan satu budaya lebih menarik dibanding yang lain sehingga negara yang satu mau mengikuti kemauan negara lainnya, hal tersebut belum dapat dipastikan efektivitasnya. "Saya pikir hal tersebut tidak akan terjadi," kata Kim saat diminta pendapatnya apakah Hallyu dapat mengubah kebijakan suatu negara terhadap Korea Selatan. Alasannya, meski "Hallyu" sangat populer di China namun pemerintah China tetap menerapkan larangan bagi agen perjalanan untuk menjual paket wisata ke Korea Selatan (pada 2017). "Artinya bila terkait dengan kepentingan nasional, popularitas budaya bukan menjadi pertimbangan karena kepentingan nasional menjadi prioritas," ungkap Kim. Untuk menyokong "Hallyu", pemerintah Korea Selatan memang mendirikan agensi untuk mendorong ekspor budaya Korea pada 2000 yaitu Center for Promotion of Cultural Industry dan mentranfromasinya jadi Korea Creative Content Agency (KOCCA) pada 2009 untuk mencari pasar bagi budaya Korea. "Pemerintah Korea tidak pernah memberikan subsidi finansial ke satu artis tertentu. Pemerintah lebih membantu untuk menemukan outlet tepat untuk ekspor budaya Korea. Sangat besar perbedaan antara memberikan insentif pendanaan ke artis Korea dan mempromosikan konten budaya Korea ke pembeli potensial," ungkap Kim. Menurut Kim, pemerintah Korea lebih fokus mempromosikan konten budaya Korea sebagai produk potensial untuk diekspor. "Pemerintah Korea sendiri tidak pernah memproyeksikan 'Hallyu' akan jadi seberapa besar, bahkan pemerintah Korea juga terkejut dengan besarnya dampak BTS. Kebesaran BTS bukan karena kerja pemerintah atau agensi tapi karena reaksi fansnya," ungkap Kim. Kim menyebut fans BTS yang disebut Army adalah faktor yang sangat penting. Fans K-pop menurut Kim tidak ada tandingannya dengan fans dari genre musik lain karena mereka sangat menurut kepada idolanya. "Bila ada lagu baru yang dikeluarkan grup K-pop idola mereka maka para fans berupaya untuk menonton video di Youtube atau memutar di 'platform' musik online sesering mungkin sehingga 'viewer' bertambah dan perhatian media juga tertuju pada lagu tersebut. Jadi memang kelakuan fans bisa dianggap tidak normal dibandingkan misalnya dengan fans kelompok rock di AS," jelas Kim. Lantas apa pelajaran yang didapat dari perjalanan "Hallyu" tersebut? Kim menyebut sejumlah negara menyamakan "budaya" dengan "kreativitas", maksudnya untuk menekankan pentingnya kreativitas di dalam budaya. "Bila Indonesia seperti Korea Selatan pada 20 tahun lalu, semua anggaran, semua sumber daya untuk menjaga budaya tradisional, karena memang pemerintah biasanya cenderung hanya melihat ke dalam yaitu untuk melindungi tradisi budaya. Padahal budaya tidak hanya soal melindungi tapi soal menciptakan," ungkap Kim. Kim mencontohkan "blue jeans" dan "coke" yang terkenal dari Amerika Serika, disukai dunia, meski keduanya bukan asli budaya AS. "Mereka baru diciptakan di AS, itulah kekuatan 'creation' (menciptakan) dalam budaya, bukan preservation (memelihara). Maka pemerintah pun perlu lebih banyak memfokuskan anggaran untuk usaha-usaha kreatif di bidang budaya," tegas Kim. Artinya, meski belum ada studi ilmiah mengenai dampak popularitas BTS untuk mempromosikan poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs), tapi BTS terbukti cukup membuat masyarakat global "sadar" mengenai kekuatan "Hallyu" yang mengajak badan menari meski masih dikelilingi pandemi. (sws)
Pemprov Sulsel Buka Lelang Jabatan Eselon II Secara Daring
Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran lelang jabatan untuk posisi pejabat eselon II secara daring yang dimulai Senin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi di Makassar, Senin mengatakan tahun ini memang berbeda karena lelang jabatan dilakukan secara daring melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Website ini pun kata dia, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pesatnya digitalisasi di era saat ini. "Mulai hari ini tanggal 29 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 secara online melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Jadi panitia seleksi tidak menerima dokumen secara fisik/langsung," katanya. Ia menjelaskan, ada sebanyak 15 Jabatan eselon II yang lowong akan dilelang. Adapun 15 jabatan yang akan dilelang yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, Direktur RSUD Haji. Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 pelaksanaan Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. (sws)
Poros Sahabat Nusantara Minta Ketua DPD RI Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Poros Sahabat Nusantara (POSNU) meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar bersedia menjadi pembina organisasi tersebut. "Kami berharap Ketua DPD RI bisa menjadi pembina kami (POSNU)," kata Ketua DPP POSNU, Erlina Dian Karmila saat menemui menemui LaNyalla di Rumah Dinas Ketua DPD RI di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu. Erlina mengatakan sejauh ini POSNU terus bergerak melibatkan diri untuk membangun bangsa dan negara melalui berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan. "Embrio kami berasal dari PBNU. Kami berangkat dari NU, PMII, Ansor, IPNU, dan lainnya," jelas dia. Selama ini, katanya, masing-masing organisasi yang terafiliasi di bawah PBNU bergerak sendiri-sendiri. Pada akhir 2020 terbentuk POSNU dan mulai bergerak Januari 2021. Beberapa kegiatan yang dilakukan lebih menekankan kepada ritual keagamaan. Pada Januari 2022, ujar dia, POSNU akan melaksanakan lima kegiatan di lima pesantren di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, sosialisasi tentang kesehatan telah dilakukan di beberapa pesantren. Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan terima kasih kepada POSNU atas amanah yang diberikan dan akan menjalankannya dengan baik sebagai pembina POSNU. "Doakan agar saya amanah mengemban tugas baru saya sebagai pembina POSNU," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur tersebut meminta POSNU agar ikut ambil bagian dalam menyejahterakan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai hal positif termasuk tidak tinggal diam mengoreksi arah perjalanan bangsa. "Saya berharap POSNU ikut mendorong tercapainya tujuan utama bangsa ini, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat," ujar dia. La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyatakan kesiapannya untuk memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 16-19 Desember 2021. “Pada era mendatang, pemuda memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi pembangunan bangsa,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini akan hadir dan memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika untuk menggugah kesadaran anak muda, sehingga bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol arah perjalanan bangsa. "Arah bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar La Nyalla. Selain itu, La Nyalla juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina, sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) Yuma Shannelom. Sebelumnya, HAPSI meminta kesediaan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk memberikan sambutan pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Ia mengatakan bahwa 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di perhelatan tersebut. "Kami mengundang Pak La Nyalla untuk hadir pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Kami juga meminta Bapak menjadi Ketua Dewan Pembina kami. Kami berharap Pak La Nyalla berkenan menjadi Ketua Dewan Pembina kami dan bersedia memberikan sambutan," ujar Yuma. Yuma menjelaskan, usai menggelar rapat kerja (raker), terdapat sejumlah program yang telah dirumuskan. Salah satunya adalah menggelar fashion show pada acara pertemuan Pemuda Asia-Afrika bulan depan. Selain itu, mereka juga akan menggelar festival film untuk menggali potensi masyarakat di daerah. "Ini adalah raker pertama setelah empat tahun HAPSI berdiri. Program jangka pendek dan jangka panjang telah kami rumuskan," kata dia. Wakil Ketua Umum HAPSI Shanker RS menambahkan, dalam kegiatan itu akan dilombakan film televisi dengan menggunakan bahasa daerah. "Ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang berkreasi bagi potensi hebat yang berada di daerah. Nantinya film ini akan diputar di televisi. Ini upaya untuk melestarikan adat dan budaya Indonesia," kata Shanker. (sws, ant)
Membaca Perlahan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Jakarta, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut diajukan pada 15 Oktober 2020 ke kepaniteraan MK dan diperbaiki pada 24 November 2020 ataju membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk dibahas oleh sembilan orang hakim MK. UU Ciptaker sendiri baru resmi disepakati dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020 yaitu setelah Presiden Joko Widodo menandatangani naskah undang-undang tersebut hingga ditetapkan sebagai UU No 11 tahun 2020 dengan nomor Lembaran Negara (LN) 245 dan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) 6673. Hanya butuh waktu 22 hari bagi para pemohon untuk mengajukan gugatan uji formil ke MK. Memang sejak awal dicetuskan dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 di hadapan DPR, UU Ciptaker yang bersifat "Omnibus Law" tersebut memang sarat pro dan kontra. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 memang menargetkan pembahasan "omnibus law" Cipta Kerja dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja di DPR. Namun pembahasan UU Ciptaker mendapat penolakan dari banyak pihak termasuk berbagai demonstrasi yang dilakukan ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Aksi masa terjadi di Jakarta, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, Bengkulu, Lampung, Medan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah hingga Papua Barat. Polri pun mencatat ada 3.862 orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi unjuk rasa tersebut. Putusan MK Ada enam pihak yang terdiri dari individu maupun kelompok masyarakat yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (mantan buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Ali Sujito (mahasiswa), Muhtar Said (dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang mengajukan gugatan uji formil UU Ciptaker ke MK. Para penggugat mengatakan UU Cipta Kerja yang menerapkan konsep "Omnibus law" yang terbagi atas 11 klaster sebagai penggabungan dari 78 UU itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaranpelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh publik. Pelanggaran tersebut adalah pertama, format susunan peraturan dari UU Ciptaker bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, UU Ciptaker bertentangan dengan sejumlah asas yang diatur dalam UU 12/2011, yaitu asas "Kejelasan Tujuan", "Kedayagunaan dan Kehasilgunaan", "Kejelasan Rumusan" serta "Keterbukaan. Ketiga, pemohon menilai adanya perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden Jokowi bertentangan dengan pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011. Dalam putusannya, hakim MK menyatakan dua pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dan Ali Sujito (pemohon I dan II) sehingga hanya pemohon III, IV, V dan VI yaitu Muhtar Said, Migrant Care (diwakili Wahyu Susilo selaku ketua dan Anis Hidayah selaku sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (diwakili Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga selaku Ketua Umum dan Yulizal Datuak Rajo Bagindo selaku Sekretaris Umum) dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau (diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan, selaku Ketua) yan gdinyatakan punya kedudukan hukum. Setidaknya ada lima poin utama dalam putusan hakim MK mengenai uji formil UU Cipta Kerja. Pertama, MK menyatakan pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan". Kedua, menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Ketiga, MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Ciptaker menjadi inkonstitusional secara permanen. Keempat, dalam masa 2 tahun perbaikan tersebut maka pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali. Kelima, MK menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sembilan orang hakim MK yaitu Anwar Usman selaku ketua, Aswanto,Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh menguraikan alasan putusan MK tersebut dalam dokumen setebal 448 halaman. Pertama terkait dikabulkannya pengujian formil atau pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut (bukan menguji materi undang-undang). Menurut hakim konsitusi, MK berhak melakukan uji formil suatu UU berdasarkan pasal 22A UUD 1945 sehingga penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Majelis Hakim MK menyebut penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar," jelas hakim MK. UU No 11 tahun 2020 disebut telah nyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja sehingga MK dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU Ciptaker merupakan UU baru atau UU perubahan karena tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim konstitusi menilai karakter metode "omnibus law" dalam UU Ciptaker berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dan UU 7/2017 tentang Pemilu. UU Pemerintah Daerah dan UU Pemilu dijadikan contoh oleh pemerintah terkait proses pembentukan UU Ciptaker. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak 'apple to apple' apabila dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, menurut hakim konstitusi, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan atau UU pencabutan. Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan maksud "asas kejelasan rumusan" dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundangundangan, menurut hakim konsitusi, maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode "omnibus law". Apabila proses melakukan perubahan atas suatu UU tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan penyelesaian tersebut baru dapat dilakukan ketika dibentuk UU 11/2020, hal tersebut tidak berkorelasi sematamata dengan persoalan waktu yang lama sebagai penyebab tidak terselesaikan RUU yang telah direncanakan, melainkan terdapat sebab-sebab lain. Namun sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil "jalan pintas" pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai panduan atau pedoman baku atau standar. Persoalan salah ketik dan salah kutip. MK menemukan setidaknya 8 fakta hukum perbedaan antara naskah RUU Ciptaker yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dengan UU 11/2020 setelah disahkan/diundangkan. MK juga mendapati satu kesalahan pengutipan rujukan pasal. Salah kutip tersebut yaitu: 1. Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan UU No 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat perubahan atas Pasal 46. Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan), pasal 46 tersebut tidak termuat lagi dalam Perubahan UU 22/2001. 2. Pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) mengubah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (8) yang semula berbunyi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah". Namun pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil". Perubahan tersebut menghilangkan kata "menengah". 3. Pada halaman 390 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Pasal 153D ayat (2) UU 40/2007, yaitu "Direktur berwenang menjalankan pengurusan …" namun pada halaman 613 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153D ayat (2) diubah menjadi berbunyi "Direksi berwenang menjalankan pengurusan...", artinya mengganti kata "Direktur" menjadi kata "Direksi" 4. Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Pasal 153G ayat (2) huruf b UU 40/2007 semula berbunyi "jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir", namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) Pasal 153G ayat (2) huruf b menjadi "jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir”. Sehingga menghilangkan frasa "anggaran dasar" menjadi "pernyataan pendirian". 5. Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah pasal 153 UU 40/2007 semuila "Ketentuan mengenai biaya Perseorangansebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak", namun UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153 diubah menjadi "Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak", artinya mengubah kata "Perseorangan" menjadi "Perseroan" 6. Pada halaman 374 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) mengubah pasal 100 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, semula berbunyi "Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 bertujuan untuk …” dan pasal 101 berbunyi "Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi …". Namun pada halaman 586-587 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) rujukan Pasal 100 diubah menjadi "Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk …”. Selanjutnya, rujukan ketentuan Pasal 101 diubah menjadi berbunyi "Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi …". 7. Pada halaman 424 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, terdapat angka 3 yang berbunyi "Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VIIA. Namun terdapat ketidaksinkronan antara angka 3 dengan judul Bab yang selanjutnya pada halaman 669 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan). 8. Pada halaman 492-494 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) mengubah UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terdapat angka 1 mengenai perubahan terhadap ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dan angka 19 UU 8/2019 yang selanjutnya ditulis lengkap Pasal 1 Ketentuan Umum perubahan UU 8/2019 menjadi sebanyak angka 1-20. Namun, dalam UU 8/2019 yang asli terdapat ketentuan umum mulai dari angka 1-28 sehingga adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum atas keberlakuan Pasal 1 Ketentuan Umum mulai angka 21-28. Sementara salah pengutipan dalam rujukan pasal terjadi pada pasal6 UU 11/2020 yang menyatakan "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...”. Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait". Terlepas dari konstitusionalitas, menurut hakim MK, norma ketentuan UU 11/2020 yang seharusnya dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup UU ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;...". "Dengan demikian, hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas 'kejelasan rumusan' yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya," ungkap hakim MK. Ketiga, terkait dengan asas "keterbukaan", dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. "Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat," kata hakim konsitusi. Maka MK berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Namun ada empat hakim konsitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pendapat berbeda pertama diajukan dua hakim yaitu Arief Hidayat dan Anwar Usman yang menyatakan tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode "omnibus law" meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Arief Hidayat dan Anwar Usman, penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode 'omnibus law' boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan UU No 12 tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode 'omnibus law' dalam pembentukan undang-undang ke depan," kata hakim konsitusi. Baik Arief Hidayat maupun Anwar Usman sependapat bahwa materi muatan dalam UU Ciptaker ada yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. "Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, outsourcing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," tambah hakim konstitusi. Pendapat berbeda kedua diajukan oleh hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat bahwa sepanjang sejarah berdirinya MK belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. "Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum," kata hakim konsitusi. Baik Manahan Sitompul maupun Daniel Yusmic mengatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU No 12 tahun 2011 "Mahkamah menyatakan UU a quo adalah konstitusional karena UU No 12 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur metode 'omnibus', walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya," ungkap hakim konsitusi. Respons putusan Terhadap putusan MK tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan dari MK serta akan melaksanakan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Airlangga juga menilai putusan tersebut memerintahkan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukkan UU cipta kerja. Menurut Airlangga, dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut. (sws, ant)
Indonesia Tolak Kedatangan Warga dari 8 Negara Afrika Cegah COVID-19
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk sementara waktu menolak kedatangan atau kunjungan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) khususnya dari delapan negara Afrika untuk mencegah COVID-19 varian baru. "Delapan negara tersebut yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Artinya, jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia. Aturan itu dikeluarkan menyikapi dinamika munculnya varian baru COVID-19 B1.1.529 dari luar wilayah Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya aturan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Angga, sapaan akrabnya mengatakan aturan pembatasan masuk orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin (29/11) 2021. Sementara, untuk orang asing selain dari negara-negara tersebut, saat ini masih berlaku aturan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. "Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, disarankan menghubungi kami melalui livechat di www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja," ujar dia. (sws, ant)
Presiden Jokowi Potensial untuk Diadili
By M Rizal Fadillah Uganda berduka karena satu-satunya Bandara Internasional Entebbe diambil alih oleh negara China setelah pinjaman Bank Exim China kepada Pemerintah Uganda tidak mampu terbayarkan. Presiden Yoweri Musevini gagal menegosiasikan pembayaran kepada Beijing sementara Menteri Keuangan Matia Kasaija meminta maaf kepada Parlemen atas "salah menangani" hutang. Padahal jangka waktu pinjaman baru 6 tahun terhitung 2015. Pemerintahan Jokowi menjadi rezim gemar berhutang yang sebagian besarnya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Ambisi besar tenaga kurang sangat membahayakan kedaulatan. Proyek Kereta Cepat China dan pemindahan Ibukota mengancam dan dapat menjadi beban sangat berat. Lepasnya 49 % saham Bandara Kualanamu ke pihak India adalah sinyal buruk. Otoritas pengelolaan telah bergeser. Ini menyangkut penggerusan kedaulatan negara atas pelabuhan udara. Perpres No 32 tahun 2O20 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas membuka peluang bagi badan hukum asing untuk mengelola aset negara. Ketika rakyat tak berdaya untuk mencegah, maka posisinya hanya melihat kerja yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan tingkat kepercayaan rakyat rendah para Menteri Kabinet Jokowi menunjukkan kinerja yang belepotan. Koordinasi Presiden juga buruk. Menteri Keuangan tak bisa menutupi fakta atas ketidakmampuan atau kegagalannya. Citra sebagai Menteri Keuangan yang hebat telah pupus. Mengapa Presiden Jokowi potensial untuk diadili, karena : Pertama, sebagai Kepala Pemerintahan telah gagal menjaga perkembangan ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat, bahkan hutang telah mencapai 6000 trilyun. Aset negara dijual-jual, BUMN bangkrut, serta tanah negara yang dibagi-bagi dan dikuasai oleh segelintir pemodal. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terarangan dan berulang-ulang. Terakhir proses peradilan HRS yang bermotif politik dan dipaksakan, penangkapan Advokat Munarman, Ustad Farid Okbah, DR Ahmad Zein An Najah, dan DR Anung Hilmat. Termasuk penganiayaan dan pembunuhan brutal 6 anggota Laskar FPI. Kasus pelanggaran HAM itu melekat terus meski Jokowi nantinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden. Ketiga, soal Ibukota baru serius harus dipertanggungjawabkan apalagi jika skemanya "bumi hangus" DKI Jakarta. Nilai penjualan aset negara di Jakarta sudah diperkirakan Kemenkeu 1100 Trilyun. Ternyata pemindahan itu bukan sebagai penambahan dan pengembangan kota justru membunuh kehidupan kota yang sudah tumbuh. Seluruh proyek investasi khususnya yang berskala besar seharusnya diikuti dengan audit keuangan atas para pejabat terkait, termasuk proyek kesehatan di masa pandemi. Penambahan kekayaan patut dicurigai. Pengawasan atas korupsi, kolusi, dan nepotisme saatnya digalakkan kembali. Kondisi pemerintahan kini disinyalir lebih rawan dan parah dibandingkan sebelumnya. Belajar dari Menteri Keuangan Uganda Maria Kasaija yang meminta maaf kepada Parlemen atas kesalahan dari pengelolaan keuangan, maka sebaiknya Presiden Jokowi segera meminta maaf kepada rakyat atas amburadul nya pengelolaan negara. Sebelum terlambat. Lalu mengundurkan diri. Bangsa Indonesia mungkin akan memaafkan dan menerima kesadaran dan pertanggungjawaban Presiden tersebut. Akan tetapi jika kesadaran tersebut tidak ada dan terus menutupi berbagai kelemahan yang ada, bukan mustahil selesainya jabatan Presiden justru menjadi awal dari kesulitannya dalam menghadapi proses hukum. Rakyat akan mendesak. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Emang Kita Dijajah Kerajaan Belanda, Apa?
Oleh Ridwan Saidi *) [caption id="attachment_28977" align="alignleft" width="299"] Foto situasi jaman siap-siapan di Jakarta tahun 1947.[/caption] TIME fame jaman siap-siapan meliputi Februari 1946 ketika ibukota pindah ke Jogya hingga 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan. Jakarta kota pendudukan, bahkan walikota Suwiryo pindah ke Jogya. Tapi tidak tiap jengkal tanah Jakarta dikuasai Belanda. Batas kuasa Belanda dan Republik tak jelas. Kalau ada pos serdadu KNIL tentu Belanda, sebaliknya kalau ada markas pemuda tentu Republik. Jaman siap-siapan artinya bersiap mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan rakyat dikoordinasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR Jakarta Raya dipimpin Imam Syafi'i atau Bang Pi'i dari Kramat Sentiong. Konsentrasi tentara Belanda di Lapangan Bantemg Selatan, Laan Triveli (kini Tanah Abang III), Petojo depan pabrik ijs, dan Defentielijn van de Bosch (kini Jalan Bungur Raya). Rupanya titik yang paling strategis bagi Belanda adalah Jakarta Pusat. Inggris bagian dari Tentara Sekutu yang membantu Belanda menjajah kembali Indonesia ketika mereka mendarat di Surabaya November 1945. Inggris gandeng Belanda. Belanda tidak punya formalitas hadir sebagai bekas penjajah. Mereka tak punya hak historis. Yang menyerahkan Indonesia sebagai tanah jajahan pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bukan diangkat kerajaan Belanda. Tapi oleh kelembagaan non-kerajaan yang dipimpin empat orang komisaris. Kelembagaan itu Nederlansch Indie sebagai ganti VOC yang bangkrut. VOC dengan komisaris 17 orang, de Heeren van Zeventien. Baik VOC maupun Nederlansch Indie berkiblat pada City of London, majelis tinggi Yahudi sedunia. Masuknya kembali tentara Belanda pada November 1945 adalah skandal politik internasional yang direncanakan. Agar tidak spaneng alias tegang, saya ingin tutup tahun 1936. Als de orchideien bloeien // dan denk ik terug aan jouw. Bunga anggrek mulai timbul // Aku ingat padamu. Ya. Bunga anggrek mulai timbul. *) Budayawan
Mantan Perdana Pemteri Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh Meninggal Dunia
Phnom Penh, FNN - Mantan Perdana Menteri Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh telah meninggal dunia di Prancis pada usia 77 tahun. Pangeran itu , yang partai politik royalisnya memenangi pemilihan pada 1993, digulingkan dalam kudeta 1997 oleh mitra koalisi dan pesaingnya, Hunn Sen, dan tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja lebih dari 20 tahun kemudian. Menteri Penerangan Kamboja, Khieu Kanharith mengatakan kepada Reuters, dia telah menerima informasi dari istana kerajaan yang mengabarkan Ranariddh telah meninggal dunia di Paris. Ranariddh adalah anggota paling aktif berpolitik dari keluarga kerajaan Kamboja dalam beberapa dekade terakhir. Ia terus memimpin partai royalis Funcinpec supaya mengikuti pemilihan selama bertahun-tahun setelah ia digulingkan. Akan tetapi, pada 2017, dia mengecewakan lawan-lawan Hun Sen dengan mengatakan tidak ada pilihan selain bekerja dengan Hun Sen. Akhirnya. secara efektif membuat semua partai oposisi terpinggir. Hun Sen sekarang memimpin parlemen satu partai. Ranariddh muncul dari bayang-bayang ayahnya yang karismatik, Raja Norodom Sihanouk. Ia memimpin partai Funcinpec yang meraih kemenangan mengejutkan dalam pemungutan suara bersejarah yang dijalankan Peerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1993. Pemilu itu mengakhiri lebih dari satu dekade perang saudara di Kamboja. Meskipun dia memenangi pemungutan suara, Ranariddh segera dikalahkan. Ia kemudian digulingkan oleh orang yang dia setujui berbagi kekuasaan, Hun Sen, pemimpin pemerintahan yang bekas komunis. (MA).
Pulau Perempuan Tua
Oleh Ridwan Saidi *) Orang Moor atau Moro, di Andunisi diperkirakan sejak IX M berdasar mulai hidupnya ekonomi Andunisi sejak abad tersebut. Mereka datang dari Afro berbahasa Swahili. Di Jakarta mereka tinggal di Yapat Sunda Kalapa, Pekojan, dan Pulau Bidadari. Photo atas mesjid orang Moor di Pekojan. Mesjid diphoto setelah pemugaran tahun 1784. Tidak diketahui sejak kapan mesjid ini berdiri. Banyak pulau-pulau di Kepulauan Seribu yang tak diketahui muasal penduduknya. Pulau Kotok artinya pohon dalam bahasa Armen, dalam Betawi buta. Pulau Semak artinya bukan belukar tapi daun. Daun dalam bahasa Khmer disebut petir. Di Pamulang ada toponim Pondok Petir. Pulau Macan bukan tiger tapi murni, hei. Itu orang berhati macan, maknanya itu orang baik-baik. Pulau Tidung juga artinya daun. Yang tak dapat dipaham kenapa ada pulau dinamakan Perempuan Tua? Itulah pulau Pari. Sebaliknya ada pulau Putri, dan ada lagi pulau Bidadari. Pulau Sepa artinya bawang. Dalam Betawi Sepa jenis rasa. Pulau terjauh itulah Pantara. Dua jam perjalanan dengan speedboat dari Marina Ancol. Pemda DKI era Ali Sadikin paling suka gonta ganti nama pulau. Nama lama pulau Pramuka itu Pelemparan, kenapa mesti diganti. Edam nama pulau, juga nama jalan di Priyuk. Edam artinya mercusuar. Di Sunda Kalapa disebut lentera. *) Budayawan
Satu Korban Penembakan di Pintu Tol Bintaro Akhirnya Meneninggal Dunia
Jakarta, FNN - Satu korban penembakan misterius yang terjadi di Pintu Keluar (Exit) Tol Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat, 26 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya. "Terkait penembakan di Exit Tol JORR Bintaro ya. Jadi benar satu korban meninggal dunia," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan di Jakarta, Minggu. Zulpan belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena pengembangan penyidikan yang masih berjalan. "Kasusnya masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Jadi kami belum bisa sampaikan lebih jauh karena tim masih bergerak di lapangan cari barang bukti, motif dan sebagainya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Azis Andrianysah mengatakankan, pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah rekaman kamera tersembunyi (CCTV) terkait kejadian tersebut. "Kami sudah memperoleh beberapa informasi, rekaman CCTV, dan identitas dari kendaraan yang dipakai pelaku. Benar terjadi, ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tidak akan buka sebelum jelas," kata Azis di Jakarta, Sabtu kemarin. Azis mengatakan, dua korban penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Azis menuturkan, pihaknya memerlukan bukti pendukung yang kuat untuk mengungkap fakta di balik peristiwa itu. "Harus ada bukti pendukung lain yang perlu diperiksa laboratorium forensik dan keterangan ahli," kata dia. Piihaknya mendapat laporan adanya peristiwa penembakan, setelah Kepolisian Sektor Palmerah mendapat informasi dari RS Pelni, ada beberapa orang mendatangi rumah sakit tersebut dengan kondisi luka tembak di bagian tubuhnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kepolisian dari Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi rumah sakit itu dan memastikan kebenaran informasi itu. "Dari situ kami memperoleh konfirmasi, yang luka dua orang. Satu orang sehat. Orang yang sehat itu kita interogasi guna mengetahui ceritanya dan di mana terjadinya peristiwa penembakan," katanya. (MD)>
Israel Tetap Selenggarakan Miss Universe Di Tengah Ancaman
Yerusalem, FNN - Israel akan tetap menjadi tuan rumah kontes kecantikan Miss Universe di resor Laut Merah, Eilat, pada 12 Desember 2021. Ajang tersebut tetap dilaksanakan di tengah pembatasan perjalanan yang diberlakukan untuk mencegah varian virus corona Omicron. Pada Sabtu, 27 November 2021, Israel mengumumkan akan melarang orang asing memasuki wilayahnya. Juga memperpanjang karantina bagi warga dan penduduk yang kembali dari luar negeri, serta kembali melakukan pengawasan ponsel yang dirancang untuk melacak infeksi. Namun, Menteri Pariwisata Yoel Razvozov mengatakan, kemungkinan menjalani tes usap PCR setiap 48 jam dan tindakan pencegahan lainnya. "Ini adalah acara yang akan disiarkan di 174 negara, acara yang sangat penting, acara yang sangat dibutuhkan Eilat," kata dia kepada wartawan sebelum rapat kabinet, Ahad, 28 November 2021. Dalam rapat tersebut, para menteri melakukan pengambilan suara untuk memutuskan tindakan anti varian Omicron. "Kami akan tahu bagaimana mengelola acara itu. Jadi, dengan menggunakan komite pengecualian, kami akan mengadakan acara seperti ini, yang negara kami sudah berkomitmen untuk jalankan dan tidak dapat dibatalkan," ujar Razvozov, sebagaimana dikutip dari Antara. Ketika memberi pengarahan kepada komite parlemen, pejabat senior Kementerian Kesehatan Israel Sharon Alroy-Preis mengatakan, pihaknya menyusun rencana keselamatan untuk penyelenggaraan Miss Universe. Negara Yahudi tersebut dapat membatasi akses masuk dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi. Israel telah mengonfirmasi satu kasus Omicron, kata Alroy-Preis, yaitu seorang turis perempuan dari Malawi. (MD).
Pemerintah Indonesia Akan Tingkatkan Kerja Sama Dengan Palestina
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan Palestina guna mendukung perjuangan bangsa tersebut mencapai kemerdekaan. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih menyebutkan salah satu kerja sama yang telah berjalan adalah pemberlakuan tarif bebas bea masuk bagi sejumlah produk unggulan Palestina seperti minyak zaitun, buah-buahan, dan kurma sejak Januari 2018. “Saat ini, Indonesia juga sedang merintis kerja sama untuk perjanjian preferential trade agreement (PTA) dengan pemerintah Palestina untuk membantu rakyat Palestina dalam melakukan perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara,” ujar Bagus dalam acara bincang-bincang “Pekan Solidaritas Palestina: Milennial Peacemaker Forum” yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Ahad, 28 November 2021. Dalam hal ini, pemerintah Palestina telah mengajukan pembebasan bea masuk untuk 61 produk, antara lain mur, baut, sabun, keramik, dan rempah-rempah. Pembahasan PTA ditujukan untuk meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara yang tercatat 5 juta dolar AS per tahun (sekitar Rp 72 miliar), atau hanya sebesar 0,1 persen dibandingkan nilai perdagangan internasional Palestina. Selain itu, dukungan nyata Indonesia kepada Palestina juga ditunjukkan secara jelas dalam berbagai forum internasional serta melalui program pembangunan kapasitas. “Pemerintah Indonesia juga sangat mengapresiasi sumbangsih berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam memberikan dan menyalurkan berbagai bantuan kepada rakyat Palestina,” kata Bagus, sebagaimana dikutip dari Antara. Pekan Solidaritas Palestina diselenggarakan menjelang 29 November yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai International Day of Solidarity with the Palestinian People, untuk mengingatkan dunia bahwa masalah Palestina masih belum terselesaikan akibat penjajahan Israel yang terus berlanjut. Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam bahwa di tengah situasi sulit pandemi Covid-19, rakyat Palestina masih terus mengalami pelanggaran HAM dari penangkapan, penggusuran, dan penyitaan properti secara ilegal oleh Israel. “Israel juga semakin berani melakukan berbagai tindakan provokasi di Kompleks Masjid Al Aqsa melalui penangkapan dan menghalangi warga Palestina yang ingin beribadah di masjid tersebut, serta provokasi yang dilakukan banyak warga Yahudi Israel dengan terus melakukan peribadatan di dalam kompleks Masjid Al Aqsa, padahal aktivitas ini melanggar aturan status quo tahun 1967 yang melarang kaum non-Muslim beribadah di dalam Masjid Al Aqsa,” tutur Bagus, menjelaskan. Mengingat penyelesaian isu Palestina masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, Indonesia menyeru dukungan serius dari dunia internasional agar Israel menghentikan berbagai tindakan ilegal tersebut. “Indonesia mempertegas kembali posisinya dalam mendukung penuh perjuangan tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sesuai mandat dalam konstitusi kita, hingga tercapainya solusi dua negara sesuai parameter internasional yang telah disepakati bersama,” kata Bagus. (MD).
Peru Utara Dilanda Gempa Berkekuatan 7,5 M
Lima, FNN - Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Peru utara sekitar 40 km dari kota Barranca pada Minggu, 28 November 2021, pagi, kata Survei Geologi AS. Belum ada laporan tentang korban atau kerusakan akibat gempa, yang dirasakan hingga ibu kota, Lima. Dikutip dari Antara, gempa terjadi pada kedalaman lebih dari 100 km, yang meredam tingkat guncangan. Pusat Seismologi Euro-Mediterania mengatakan dalam sebuah cuitan bahwa gempa itu terjadi di wilayah hutan hujan Amazon yang sangat jarang penduduknya. Sistem Peringatan Tsunami AS itu mengatakan tidak ada peringatan tsunami setelah gempa. (MD).
What To Be Done?
By : Prof. H. Muhammad Amien Rais, M.A., Ph.D Jakarta FNN - Ahad (28/11). Kita sedang menghadapi masalah-masalah berat di berbagai bidang kehidupan yang bisa membawa kita ke krisis eksistensial. Ada yang bersifaf global, regional, tetapi ada yang bersifat nasional dan lokal yang lebih dan langsung kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Yang dirasakan oleh masyarakat global adalah antara lain : global warming dan climate change, democratic-backsliding diberbagai negara demokrasi, human right violation di mana-mana (termasuk extra judicial killing) di negara-negara Afrika, Timur Tengah, Myanmar, RRC, Perang Dingin jilid 2, ancaman konfrontasi nuklir, krisis air dan pangan, dan ecocida, genocida yang makin menggila, tetapi reaksi internasional makin mengecil. Sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang semakin suram bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan oleh ummat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke dalam debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia lebih banyak mengalir ke luar negeri dari pada yang dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya-miskin makin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada 4 oknum yang kakayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sistemik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d'etat. Sekelompok kecil manusia-manusia yang sudah tuna moral , secara bengis dan biadab menghancur-leburkan tatanan hukum, tatanan sosial dan moral bangsa Indonesia. Beda pokok antara manusia dan binatang terutama ada satu, yaitu rasa malu. Dalam tubuh rezim Jokowi terlalu banyak oknum yang sudah putus syafat malunya, sehingga berperilaku lebih berbahaya dari orag gila : sedang menghancurkan bangsa sendiri, tetapi sedang merasa berbuat baik (lihat Al-Baqarah 10-11dan Al-Kahfi 103-105). Ketika rakyat menderita kemiskinan , hidup pada subsistent level, beberapa menteri membuat beberapa PT untuk berjual beli apa saja yang diperlukan untuk menanggulangi Covid-19. Ketika TEMPO membongkar bisnis haram mereka, reaksi mereka : ketawa-ketiwi sambil mengatakan semua itu karena didorong oleh kecintaan mereka kepada rakyat kecil dan berbagai dalil lainnya. Rezim sekarang ini telah membiarkan dirinya jadi kuli, kacung, atau jongos kepentingan China. Seolah atau pura-pura lupa bahwa Indonesia telah dijadikan sasaran utama politik Lebensraum China. Saya lumayan ngeri dengan perubahan orientasi China di bawah Xi Ping. Sekarang Xi sudah dikukuhkan sebagai presiden China seumur hidup, dengan rangkap jabatan antara lain Sekjen PKC, pemimpin puncak PLA, Ketua Dinas Intelijen China, penguasa tertinggi penggunaan internet dan lain sebagainya. Yang harus kita perhatikan lebih dalam adalah doktrin baru politik luar negeri China, yakni menyatakan keselamatan dan kesejahteraan China diaspora sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Beijing. Dunia terbelalak menyaksikan betapa cepat dan sigap militer China melakukan rescue atau penyelamatan sekitar 36 ribu pekerja China yang terperangkap dalam perang saudara di Libya pada tahun 2011. Hanya dalam 10 hari semua pekerja China sudah kembali ke negaranya. Rezim Jokowi sangat lunak bahkan terkesan ada pembiaran terhadap imigran China yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur baku buat masuknya orang-orang asing. Mereka berkeliaran di Papua, Papua Barat, di Sulteng dan di berbagai pulau di Indonesia. Mereka jelas bukan turis, dan bukan pula pekerja. Ini mengingatkan kunjungan saya bersama Pak Letjen Sayidiman dan saudara Laode Kamaludin ke markas AD China, kamu dihina oleh seorang kolonel China, baik dari segi etiket diplomatik maupun dalam subtansi pembicaraan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tentu masih banyak masalah nasional yang cukup berbahaya bahkan mengerikan tetapi mari kita diskusikan bersama, lantas kita cari jawabannya. Opini disampaikan dalam diskusi bertema "Bagaimana Caranya Kembali Ke UUD 45 (asli)" bersama beberapa tokoh purnawirawan militer, politik, agama dan pemuda di Rumah Perjuangan Bangsa, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Ahad 28 November 2021.
Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Kedungwaringin Bermotif Dendam
Jakarta, FNN - Kepolisian mengungkapkan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria berinisial RS yang jasadnya dibuang di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, bermotif dendam. Dalam kasus tersebut, ada tiga pelaku, dua diantaranya telah ditangkap, yakni FM (20) dan MAP (29). Sedangkan satu pelaku lain yang berinisial ER masih dalam pengejaran petugas. "Motif para pelaku adalah sakit hati dengan korban RS. Pelaku FM sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istrinya, selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena istri pelaku pernah dicabuli oleh korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Ahad, 28 November 2021. Zulpan mengungkapkan, sebelum melakukan pembunuhan tersebut, para pelaku terlebih dulu mengajak korban mengonsumsi narkoba pada Jumat, 26 November 2021, sekitar pukul 23.00 WIB. "Modusnya pelaku mengajak korban konsumsi narkoba, saat tertidur pelaku kemudian membunuh korban," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Para pelaku tersebut kemudian memutilasi jasad korban menjadi 10 bagian yang kemudian dibuang di tiga tempat terpisah di Tanjung Pura, Karawang, dan di Cikarang Utara serta di Kedungwaringin di Kabupaten Bekasi, untuk menghilangkan jejak. Namun potongan jasad korban tersebut ditemukan warga pada Sabtu, 27 November 2021, pagi yang langsung dilaporkan ke Polres Metro Bekasi. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan tersebut kemudian mengarah kepada penangkapan FM dan MAP pada Sabtu sore sekitar pukul 15.00 WIB di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan adanya pelaku ketiga yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut yang berinisial ER. Namun yang bersangkutan masih dalam pengejaran petugas. Atas perbuatannya para tersangka kini harus mendekam di Rumah Tahanan Polres Metro Bekasi dan dijerat Pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, diancam penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. (MD).
Jaksa Yang Profesional Tidak Akan Menunda Sidang
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda agenda sidang pembacaan tuntutan apabila jaksa tersebut bekerja profesional. Menurut Burhanuddin, sejatinya tidak ada alasan penundaan sidang selain karena hal teknis, seperti tidak hadirnya saksi atau ahli mengikuti persidangan. "Untuk itu saya tidak mau lagi mendengar ada penundaan sidang pembacaan tuntutan, terlebih dengan alasan rentut (rencana tuntutan, red.) belum turun dari pimpinan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diterima di Jakarta, Ahad, 28 November 2021. Burhanuddin memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja di Sumatera Selatan menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme harus sudah menjadi standar minimum yang dimiliki setiap insan Adhyaksa. "Saya ingatkan kepada kepala satuan kerja untuk mencermati hal ini, karena penundaan dapat mengindikasikan adanya potensi perbuatan tercela dan saya tidak segan untuk mengevaluasi jika masih ada jaksa yang menunda sidang pembacaan tuntutan tanpa ada alasan yang sah," kata Burhanuddin, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait integritas dan profesionalisme seorang jaksa, Burhanuddin pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral, dan tidak butuh jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. "Yang saya butuhkan para jaksa yang pintar dan berintegritas," ujarnya. Integritas seorang jaksa, kata Burhanuddin, adalah segala tindakan yang menggambarkan kejujuran dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Integritas sendiri dapat dilihat dari mutu, sifat, dan keadaan seseorang sehingga seseorang yang memiliki integritas bisa diberi kepercayaan karena selalu bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab, dan objektif. Burhuddin menekankan kepada seluruh insan Adhyaksa bahwa integritas bukan hanya sebuah "tagline" semata, integritas harus dilaksanakan baik melalui ucapan, tingkah laku, tindakan nyata, dan tingkatkan pengawasan melekat secara intensif oleh pimpinan kejaksaan kepada setiap anggota. Menurut dia, apabila ada anggota kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela, maka yang akan dievaluasi hingga dua tingkat ke atas, dalam arti pimpinan jaksa tersebut ikut dievaluasi. Hal ini tertuang dalam Surat Jaksa Agung Nomor: R-95/A/SUJA/09/2021 tentang Peneguhan Komitmen Integritas, ujar Jaksa Agung. Jaksa Agung mengingatkan sudah banyak pegawai yang ditindak dan dipidanakan karena menggadaikan integritas dan martabat institusi. Penindakan itu tentunya terkandung maksud untuk memberikan efek jera bagi semua. "Karena saya tidak ingin jika sikap dan perilaku saudara mencoreng doktrin Tri Krama Adhyaksa," kata Burhanuddin. Burhanuddin menekankan seorang jaksa tidak hanya berintegritas dan profesional, tapi harus memiliki hati nurani untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. (MD).
Ketua DPD RI Siap Beri Sambutan di Konferensi Pemuda Asia-Afrika
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan kesiapannya untuk memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 16-19 Desember 2021. “Pada era mendatang, pemuda memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi pembangunan bangsa,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini akan hadir dan memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika untuk menggugah kesadaran anak muda, sehingga bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol arah perjalanan bangsa. "Arah bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar La Nyalla. Selain itu, La Nyalla juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina, sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) Yuma Shannelom. Sebelumnya, HAPSI meminta kesediaan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk memberikan sambutan pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Ia mengatakan bahwa 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di perhelatan tersebut. "Kami mengundang Pak La Nyalla untuk hadir pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Kami juga meminta Bapak menjadi Ketua Dewan Pembina kami. Kami berharap Pak La Nyalla berkenan menjadi Ketua Dewan Pembina kami dan bersedia memberikan sambutan," ujar Yuma. Yuma menjelaskan, usai menggelar rapat kerja (raker), terdapat sejumlah program yang telah dirumuskan. Salah satunya adalah menggelar fashion show pada acara pertemuan Pemuda Asia-Afrika bulan depan. Selain itu, mereka juga akan menggelar festival film untuk menggali potensi masyarakat di daerah. "Ini adalah raker pertama setelah empat tahun HAPSI berdiri. Program jangka pendek dan jangka panjang telah kami rumuskan," kata dia. Wakil Ketua Umum HAPSI Shanker RS menambahkan, dalam kegiatan itu akan dilombakan film televisi dengan menggunakan bahasa daerah. "Ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang berkreasi bagi potensi hebat yang berada di daerah. Nantinya film ini akan diputar di televisi. Ini upaya untuk melestarikan adat dan budaya Indonesia," kata Shanker. (mth)
PHRI Harap Tak Ada Larangan Tamu Menghabiskan Liburan di Hotel
Cianjur, FNN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Jawa Barat, berharap tidak ada larangan bagi tamu yang akan menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 di hotel dan tempat wisata saat PPKM level 3. Ketua PHRI Cianjur, Nano Indra Praja saat dihubungi Minggu, mengatakan sejak beberapa bulan terakhir tingkat hunian hotel di Cianjur, mulai meningkat setelah sempat terpuruk akibat COVID-19. "Namun saat ini, ketika roda perekonomian kembali menggeliat, pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Cianjur. Namun kami berharap tidak sampai kepada larangan kunjungan atau pembatasan sosial," katanya. Pasalnya, ungkap dia, pemulihan ekonomi sudah dapat dilakukan daerah yang berstatus level 2 termasuk di Cianjur, namun untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus, pemerintah menerapkan hal tersebut sehingga berharap kunjungan tetap ada, namun dengan penerapan prokes ketat. Termasuk, katanya, pengunjung atau tamu dari dalam dan luar kota wajib menujukkan "scan barcode" di aplikasi PeduliLindungi saat akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2022 di hotel atau tempat wisata di kawasan Puncak-Cianjur sehingga roda perekonomian tetap berjalan. "Semua anggota PHRI Cianjur sudah mengikuti semua anjuran dan aturan pemerintah, bahkan seluruh karyawan sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Kami juga banyak menggelar vaksinasi massal sebagai upaya membantu percepatan vaksinasi tercapai," katanya. Tidak hanya terkait vaksinasi, seluruh anggota PHRI Cianjur, ujar dia, sudah sepakat tidak menggelar acara pesta kembang api atau "live music" saat malam pergantian tahun untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai aturan pemerintah. Markom Manager Le Eminance Hotel, Rizki S mengatakan pihaknya akan mematuhi semua larangan dan aturan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah kembali meningkatnya kasus COVID-19 dengan tidak menggelar keramaian pada malam pergantian tahun. Namun, papar dia, pihaknya memberikan pilihan bagi tamu yang datang untuk menghabiskan libur bersama keluarga dengan berbagai fasilitas penunjang yang dimiliki hotel berbintang 5 itu dengan tetap menerapkan prokes ketat bagi tamu yang datang. "Kami memiliki kolam renang umum, kolam air panas, kebun binatang kecil, tempat bermain anak, dan berbagai sarana lain yang ada di lingkungan hotel. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 tingkat pemesanan sudah mulai terlihat," katanya. (mth)
BPBD Banten Imbau Nelayan dan Pelayaran Waspada Gelombang Tinggi
Lebak, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengimbau nelayan dan pelaku pelayaran di perairan Selat Sunda bagian selatan waspada gelombang tinggi hingga mencapai empat meter disertai angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana saat dihubungi, Ahad, mengatakan nelayan dan pelaku pelayaran hingga satu pekan ke depan dapat meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca buruk di Perairan Selat Sunda bagian selatan. Cuaca buruk itu hingga peluang ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan mencapai empat meter dan disertai angin kencang. Selain itu juga pengemudi yang melintasi pesisir Pantai Karang Taraje Cibareno dan Bayah waspada karena sejumlah titik ruas jalan di daerah itu terjadi longsor. Karena itu, nelayan dan pelaku pelayaran di Perairan Selat Sunda bagian selatan yang beroperasi di sekitar Pantai Labuan, Panimbang, Sumur, Cikeusik, Binuangeun, Bagedur, Suka Hujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulomanuk Tanjung Panto dan Sawarna dapat meningkatkan waspada guna menghindari kecelakaan laut. "Kami melihat cuaca pesisir perairan Selat Sunda bagian selatan cukup membahayakan bagi nelayan perahu kincang," katanya menjelaskan. Saat ini pelaku pelayaran yang melintasi perairan Selat Sunda bagian selatan cukup ramai dilintasi Kapal tugboat dan Kapal tongkang yang mengangkut batu bara dari Pulau Sumatera ke PT Cemendo Gemilang pabrik Semen Merah Putih maupun ke PLTU Labuhan, Pandeglang. Selain itu juga perairan samudera juga ramai dilintasi pelaku pelayaran dari berbagai negara dan kebanyakan mereka kapal barang. "Kita minta pelaku pelayaran agar waspada untuk menghindari kecelakaan laut, termasuk nelayan," ujarnya menjelaskan. Menurut dia, BPBD Banten meminta nelayan tradisional sebaiknya tidak beraktivitas melaut sepanjang cuaca buruk. Begitu pula wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas berenang maupun mancing di sekitar pantai. Sebab, kata dia, berdasarkan laporan seorang nelayan tengah menjala atau menjaring ikan di Pantai Karisma, Pandeglang, terseret gelombang tinggi hingga menghilang. "Kami minta nelayan dan pelaku pelayaran dapat mematuhi peringatan imbauan agar terhindar dari kecelakaan laut," katanya. (mth)
Akademisi Soroti Cagar Budaya Multatuli Telantar
Lebak, FNN - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung Mochamad Husen menyoroti cagar budaya Multatuli atau rumah Eduard Douwes Dekker, Asisten Residen masa Kolonial Belanda yang bertugas di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang kini kondisinya telantar. "Kami sangat prihatin melihat kondisi bangunan Multatuli yang menjadi bagian sejarah dunia itu, " katanya di Lebak, Ahad. Bangunan Multatuli itu yang lokasinya berada di lingkungan RSUD Adjidarmo Rangkasbitung , kata dia, tidak diketahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab untuk merawat dan memiliharanya. "Apakah bangunan bersejarah itu merupakan kewenangan pemerintah daerah atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten," katanya. Sebab, kata dia, sejak dulu hingga sekarang kondisi gedung Multatuli itu telantar dan terbengkalai. Bahkan, kondisi bangunan banyak yang sudah hilang bagian jendela, pintu, kaca dan genteng. Kondisi tembok dinding berlubang, cat mengelupas, lantai tanah, hingga bangunannya tidak sempurna, dan bangunan rumah Eduard Douwes Dekker sudah tidak sempurna dan tidak ada ruangan. "Kami berharap gedung Multatuli itu kembali dibangun dan dirawat serta dipelihara, karena merupakan kekayaan budaya bangsa," katanya . Menurut dia, perjuangan Eduard Douwes Dekker patut diapresiasi karena mereka memberikan semangat dan motivasi kepada rakyat Indonesia untuk berjuang melawan terhadap penjajahan kolonial Belanda, di mana hati nurani Multatuli bertolak belakang dengan pemerintah kolonial Belanda yang memeras dan mencekik rakyat di Lebak. Oleh karena itu, Asisten Residen Belanda yang bertugas di Lebak mengangkat karya Novel "Max Havelaar", yang karyanya mendunia karena keburukan dan kezhaliman pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenangnya terhadap warga pribumi. "Kami berharap bangunan penulis Max Havelaar itu dilestarikan dan bisa menjadi destinasi wisata sejarah, " kata mantan anggota DPRD Lebak itu. Ia mengatakan, rumah Multatuli itu ditempati tahun 1856 dan sempat menjadi markas tentara pada 1850. Bahkan, bangunan itu beberapa kali mengalami alih fungsi menjadi rumah sakit pada 1987, apotek tahun 2000, hingga gudang pembangunan Rumah Sakit Dr Adjidarmo pada 2007. Namun, saat ini, kata Mochamad Husen, lokasi bersejarah itu hanya menjadi kawasan parkir pegawai rumah sakit setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lebak Imam Rismahayadin mengatakan untuk pembangunan gedung Multatuli yang menjadi cagar budaya di Rangkasbitung, Lebak belum memiliki anggaran akibat pandemi COVID-19 itu. "Seharusnya renovasi bangunan Multatuli direalisasikan 2020. Namun, virus corona yang mewabah sehingga difokuskan untuk penanganan COVID-19, " katanya. (mth)
Satgas TNI Yonif 123 Berikan Bantuan Tas-Buku Anak di Perbatasan
Merauke, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali di bawah Kolakopsrem 174/ATW Merauke menjadi guru serta memberikan bantuan tas sekolah dan buku kepada siswa sekolah PAUD-SD RT 03 Yakyu, Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Satgas Pamtas Yonif 123/RW Letkol Inf Goklas P.Silaban dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pemberian buku dan tas sekolah merupakan program Satgas yang dipimpinnya untuk memotivasi anak supaya semangat dalam menuntut ilmu. "Sehingga di kemudian hari bisa berprestasi demi meraih cita-cita yang diinginkan. Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Pos Satgas agar selalu peduli terhadap anak-anak dan mengajari ilmu pendidikan,"katanya. Dansatgas Letkol Goklas Silaban mengakui, siswa tidak setiap hari bisa tatap muka masuk sekolah karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang bersama anggota turun langsung ke lokasi memberikan sejumlah buku dan tas sekolah untuk anak-anak tersebut. Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang mengatakan, pemberian buku dan tas merupakan wujud kepedulian satgas TNI terhadap anak di batas negeri ini. "Ke depan hal ini akan terus menjadi agenda kegiatan Satgas,”ujarnya. Siswa penerima bantuan tas sekolah dan buku, Samson dan Raily mengucapkan terima kasih dan sangat senang kepada Satgas TNI yang telah memberikan bantuan tas sekolah. "Senang belajar, apalagi tas dan bukunya baru sekali, terima kasih bapak tentara," kata Samson dan Raily dengan nada gembira. (mth)
Sepekan, Kesiapan KTT G20 Bali hingga BI Optimistis Ekonomi Pulih
Jakarta, FNN - Terdapat sejumlah berita penting dan menarik perhatian selama sepekan terakhir seperti kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022, hingga BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen. Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 22 sampai 28 November 2021: 1. Luhut pastikan kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Simak selengkapnya di sini 2. Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia jadi super hub di Asia Tenggara Menteri BUMN Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan kawasan-kawasan lainnya usai adanya penyatuan Pelindo. Simak selengkapnya di sini 3. Airlangga optimistis ekonomi triwulan IV-2021 tumbuh hingga 6 persen Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 akan tumbuh di antara lima persen hingga enam persen. Simak selengkapnya di sini 4. Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja Pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Simak selengkapnya di sini 5. BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2022 dan bertumbuh dalam rentang 4,7 persen sampai 5,5 persen. Simak selengkapnya di sini (mth)
DFSK Super Cab Kuat dan Irit Saat Muat Satu Ton Semen Keliling Medan
Medan, FNN - Kendaraan komersial ringan andalan Dongfeng Sokon (DFSK) Indonesia yakni DFSK Super Cab terbukti kuat dan irit saat dibawa berkendara mengelilingi Kota Medan, Sumatera Utara, dengan muatan satu ton semen. Dalam ajang Super Cab Media Challenge (SCMC) yang digelar Kamis (25/11) itu, DFSK Super Cab mampu melibas berbagai kondisi jalan Kota Medan dan mencatat konsumsi BBM 16,5 KM/L dengan jarak tempuh 62,9 KM. SCMC Medan, yang merupakan penyelenggaraan kelima setelah Jakarta, Bali, Bandung, dan Surabaya, diikuti oleh 10 jurnalis baik dari media lokal maupun nasional yang dibagi ke dalam lima tim. Masing-masing tim terdiri dari pengemudi dan navigator. Antara berkesempatan untuk menjadi salah satu peserta ajang pembuktian ketangguhan dan keiritan dari mobil segmen kendaraan pick-up yang diproduksi Indonesia itu. Titik start dimulai dari Budaya Resto yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan berakhir di Dealer DFSK di Kota Medan. Dalam tantangan tersebut, Antara mengendarai DFSK Super Cab bermesin bensin DK15 1.500 cc bertenaga 102 dk dan torsi 140 Nm. Dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 2,5 jam itu, Antara merasakan sejumlah hal yang menyenangkan. Di mulai dari posisi berkendara yang dirasa cukup ergonomis. Meski tidak ada pengaturan tilt dan teleskopik pada setir, namun kursi pengemudi yang dapat dimaju mundurkan cukup membantu memperoleh posisi menyetir yang relatif nyaman. Tuas transmisi manual lima percepatan terasa mudah dioperasikan. Begitu pula pedal kopling dan gas yang cukup empuk dan responsif saat "dimainkan". Beralih ke performa, DFSK Super Cab dirasa memiliki tenaga yang berisi. Torsi pada putaran bawah terasa mantap saat dikendarai di tengah kemacetan kota. Ketika diajak berlari di jalan tol, mobil ini juga menyajikan akselerasi yang cukup instan dan stabil. DFSK Super Cab tetap terasa menyenangkan dan nyaman dikendarai meski menggendong muatan semen satu ton. Handling DFSK Super Cab juga dirasa cukup stabil saat dibawa bermanuver zig zag membelah kepadatan kota Medan. Mobil ini memiliki AC yang dingin dan head unit yang telah dilengkapi port USB dan Aux. Antara tidak menemukan kendala berarti saat mengendarai DFSK Super Cab. Mobil ini dirasa tangguh dan mumpuni sebagai kendaraan niaga. Dimensi flat deck berukuran 2.460 mm x 1.670 mm x 340 mm (PxLxT) membuat mobil ini jadi salah satu yang terbesar di kelasnya. Mobil ini juga terbukti ekonomis. Capaian konsumsi BBM yang menyentuh hasil 16,5 KM/L dengan menggunakan teknik full to full tergolong sangat irit. "Hasil yang didapatkan di momen kali ini merupakan data yang riil dimana uji coba dilakukan secara langsung di jalan raya dengan barang bawaan yang berat di bagian bak," ujar PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi. DFSK Super Cab terbukti tangguh, bertenaga, nyaman, dan irit bahan bakar. Keunggulan tersebut dirasa cocok untuk menunjang berbagai aktivitas usaha dan meningkatkan keuntungan bisnis. Rofiqi berharap DFSK Super Cab bisa menjadi rekan terbaik baik para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan usaha yang berlipat ganda. Tanggung Jawab Sosial Selain menggelar SCMC, DFSK juga melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyumbangkan lima ton semen yang diangkut tersebut ke dua tempat ibadah yang berada di sekitar dealer DFSK. Ini merupakan kali kelima DFSK menyalurkan semen untuk pembangunan tempat ibadah. Sebelumnya, perusahaan otomotif asal China tersebut telah menyalurkan 21 ton semen, di mulai sejak April 2021. Penyaluran bantuan semen itu dimulai dari Jakarta dengan enam ton semen untuk pembangunan masjid, lalu di Bali dengan lima ton semen untuk pembangunan pura, di Bandung 2,5 ton semen untuk pembangunan masjid dan 2,5 ton semen untuk pembangunan gereja, serta lima ton semen untuk pembangunan masjid di Surabaya. "Dari dealer kita kasih kebebasan mau rumah ibadah, sekolah, fasilitas kebersihan, atau lainnya. Jadi memang mungkin yang dilihat dari dealer adalah lingkungan sekitarnya banyak seperti masjid, gereja yang perlu dibangun. Itu kenapa diputuskan dari pihak dealernya untuk support area sekitar," kata Rofiqi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan kegiatan serupa hingga akhir tahun. Terdekat, kata dia, DFSK akan melakukan penyaluran semen di wilayah Sulawesi. "Desember kita akan adakan satu acara lagi. Kotanya masih kita lihat nanti, mungkin bisa di Sulawesi karena ini pertama kalinya di Sumatera, di Medan. Bulan depan kita mau coba di Makassar, karena di Makassar belum pernah kita coba buat acara seperti ini," kata Rofiqi. Spesifikasi Singkat DFSK Super Cab merupakan kendaraan komersial ringan bermodel pick-up yang diproduksi di Pabrik DFSK Cikande, Serang, Banten. Dengan kapasitas flat deck terbesar di kelasnya, Super Cab mampu mengangkut beban hingga 1,4 ton sehingga cocok untuk bisnis logistik, peternakan, pertanian, dan berbagai sektor usaha lainnya. DFSK Super Cab bisa diubah menjadi model tertentu apabila konsumen memerlukan armada bisnis di bidang angkutan umum, ambulans, mobil box, chiller box hingga moko (mobil toko). Perubahan model itu disediakan oleh dealer DFSK tanpa perlu mendatangi karoseri. Super Cab tersedia dalam dua varian mesin, pertama mesin bensin DK15 1.500 cc bertenaga 102 dk dan torsi 140 Nm. Adapun yang kedua adalah varian diesel 1.300 cc bertenaga 75 dk dan torsi 190 Nm. (mth)
BMKG: Pusaran Angin di Kalimantan dan Bali Picu Peningkatan Awan Hujan
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi pusaran angin di utara Kalimantan dan Bali berpotensi memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di Indonesia, Minggu. "Beberapa wilayah mengalami peningkatan intensitas hujan, karena ada pusaran angin di utara Kalimantan serta di sekitar wilayah Pulau Bali yang akan menimbulkan daerah pertemuan angin di sepanjang Sumatera bagian selatan Pulau Jawa hingga ke Kalimantan bagian selatan," ujar Prakirawan BMKG Ahmad Rifani yang diikuti dari bmkg.go.id di Jakarta. BMKG melaporkan kondisi tersebut menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan meningkat secara signifikan terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. BMKG mengimbau masyarakat di daerah tersebut agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat dan disertai angin kencang, terutama pada siang dan malam hari. Sementara itu hujan lebat disertai angin kencang juga berpotensi terjadi di sejumlah ibu kota daerah seperti Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Tarakan, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Mataram, dan Mamuju. Wilayah lain yang dilaporkan cerah dan berawan di antaranya Banda Aceh, Serang, Pontianak, Pekanbaru, dan Medan. Suhu di sejumlah daerah daerah di Indonesia diprakirakan berkisar antara 21-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antar 65-100 persen. (mth)
Serba-Serbi Hari Dongeng Nasional
Jakarta, FNN - Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional, bertepatan dengan hari lahir sosok multitalenta Pak Raden yang bernama asli Drs. Suyadi. Hari Dongeng Nasional pertama kali dideklarasikan pada 28 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Anies Baswedan. Kala itu Anies menyampaikan, memperingati Hari Dongeng Nasional bertepatan dengan kelahiran Pak Raden artinya memastikan pesan-pesan figur pendongeng ternama tak lekang dimakan waktu. Peninggalan Pak Raden yang ternama adalah karakter legendaris Si Unyil yang muncul dalam acara boneka populer tahun 1980-an. Karakter Pak Raden juga muncul dalam acara tersebut, digambarkan sebagai pria Jawa berkumis tebal, memakai beskap hitam, blangkon serta tongkat dengan pegangan mirip gagang payung. Tokoh Pak Raden dalam Si Unyil digambarkan sebagai karakter pemarah dan pelit, memelihara burung perkutut dan berbakat di dunia seni lukis. Si Unyil dan kawan-kawannya adalah media yang menyampaikan pesan-pesan sarat nilai. Dongeng berperan besar dalam menjalin kedekatan antara orangtua dan anak. Orangtua dapat menyampaikan pesan moral yang baik dengan cara menyenangkan dan tidak menggurui. Ketika mendongeng, orangtua bisa menyelipkan nilai kebaikan di dalam cerita, melengkapi dengan alat bantu seperti gambar dan boneka tangan. Dongeng pun bisa melatih panca indra serta kemampuan emosi, merangsang kreativitas dan kecerdasan anak. Psikolog anak Seto Mulyadi dalam webinar pendidikan beberapa waktu lalu juga mendorong orangtua untuk mendongeng demi bisa merangsang perkembangan anak, menjalan komunikasi antara orang tua dan anak, merangsang perkembangan bahasa, penanaman nilai-nilai baik. Menurut Seto, mendongeng merupakan bagian dari pendidikan bersama antara anak dan orang tua, yang saling mencerahkan. Pendongeng Gery Saleh Puraatmadja alias Paman Gery punya beberapa kiat dalam mendongeng, salah satunya kata ajaib seperti "pada suatu hari" sebagai pembuka alam imajinasi anak. Penting juga membuat variasi suara untuk menjelaskan karakter yang berbeda-beda, serta ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang membuat dongeng jadi lebih menarik. Kelak, dongeng yang dibacakan oleh orangtua akan menjadi sebuah kenangan manis untuk buah hati saat mereka dewasa. Indonesia memiliki aneka ragam dongeng Nusantara yang dapat menjadi inspirasi orangtua dalam bercerita kepada buah hatinya. (mth)
Tim Unja dan Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Bukukan "Syair Seroat"
Jambi, FNN - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi (Unja) dan masyarakat adat Kedepatian Semerap membukukan kumpulan "syair seroat" yang bersumber dari budaya lokal di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. "Seroat merupakan karya fundamental yang diciptakan oleh H Ilyas (alm) sebagai media pembelajaran tentang akidah, iman, serta sifat-sifat Allah SWT dengan bahasa lokal sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat tradisional dan tentu diiringi dengan nada-nada seperti sebuah lagu,” kata salah satu anggota tim, Akbar Kurnia Putra di Jambi, Sabtu. Akbar mengatakan, selain melakukan pendokumentasian, pihaknya akan mendaftarkan hak cipta atas buku kumpulan karya syair seroat tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Sentra HKI Pinang Masak LPPM Universitas Jambi. Karya ini diciptakan sekitar Tahun 1950-an, yang tidak dapat dipastikan waktunya karena berkembang seiring dengan zaman. Biasanya karya ini ditulis tangan oleh H Ilyas dalam bentuk tulisan arab melayu serta tulisan latin. Syair-syair itu kemudian dibacakan dengan irama khusus yang dipelajari secara turun temurun oleh masyarakat khususnya kalangan wanita pada pengajian-pengajian. Syair-syair tersebut dipelajari secara tutur dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tim mencoba membuat permohonan pendaftaran ciptaan dokumentasi berupa buku kumpulan syair tersebut ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Saat ini dalam proses pendaftaran. Yang didaftarkan adalah dokumentasi bukunya, bukan isinya. Karena isi sepenuhnya milik H Ilyas. Tujuan didaftarkan agar karya tersebut terlindungi dan terjaga kelestariannya. Apabila disetujui pendaftarannya, maka hak cipta tersebut akan dialihkan sepenuhnya kepada LPPM Universitas Jambi,” tambahnya. Proses pembuatan dokumentasi buku kumpulan ini juga melibatkan tim ahli dari Program Studi di Ilmu Budaya khususnya pada bidang sastra Arab yang bertugas memastikan keaslian naskah, penulisan aksara dan pemaknaan dengan baik dan benar. “Dokumentasi buku kumpulan syair seroat ini juga sudah kita serahkan kepada perwakilan keluarga, yaitu Bapak Dony Yusra, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan LPPM Universitas Jambi,” katanya. (mth)
Barcelona Raih Kemenangan Tandang Pertama dengan Tekuk Villarreal 3-1
Jakarta, FNN - Barcelona sukses meraih kemenangan tandang pertama mereka di Liga Spanyol musim ini setelah menekuk Villarreal 3-1 dalam pertandingan pekan ke-15 di El Madrigal pada Sabtu waktu setempat (Minggu dini hari WIB). Tim tamu sempat unggul lewat gol Frenkie de Jong, kemudian dibalas oleh gol Samuel Chukwueze. Barcelona kembali unggul melalui gol Memphis Depay, dan gol ketiga dicetak lewat penalti Philippe Coutinho. Kemenangan ini tetap membuat skuad asuhan Xavi duduk di peringkat ketujuh dengan perolehan 23 poin. Sementara itu, Villarreal berada di posisi 12 dengan 16 poin dari 14 pertandingan, demikian catatan laman resmi Liga Spanyol. Barcelona nyaris membuka keunggulan ketika laga baru berjalan lima menit. Pemain muda Abdessamad Ezzaizouli menyundul bola di kotak penalti setelah menyambut sepak pojok Memphis Depay, tetapi upaya tersebut masih bisa ditepis Geronimo Rulli. Tim tamu kembali mengancam pada menit ke-20. Depay mendapat umpan terobosan dari Frenkie de Jong di kotak penalti, dia kemudian melepaskan bola sepakan yang belum menemui sasaran. Villarreal balik mengancam lewat tendangan percobaan Arnaut Danjuma pada menit ke-39. Namun, penempatan posisi Marc-Andre ter Stegen membuatnya masih bisa mementahkan bola. Kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum. Babak pertama berakhir imbang 0-0. Selepas jeda, Barcelona langsung memberikan kejutan lewat gol pada menit ke-48 lewat tap-in Frenke de Jong. Gelandang asal Belanda itu menceploskan bola muntah yang mengarah kepadanya di depan gawang Villarreal, menyusul kegagalan Rulli menangkap bola. Barcelona unggul 1-0. Meski unggul, Barca bermain kurang displin dan terus mendapatkan tekanan dari Villarreal. Villarreal akhirnya menemukan gol balasan pada menit ke-76. Chukwueze bisa melepaskan diri Pique dan Araujo untuk menyambut umpan lambung Danjuma. Pemain sayap asal Nigeria tersebut kemudian melepaskan tendangan first-time di kotak penalti yang menggetarkan jala Barcelona. Kedudukan menjadi imbang 1-1. Barcelona mencetak gol kedua pada menit ke-88 lewat aksi individu Depay yang sukses melewati Albiol dan kiper Geronimo Rulli sebelum menyarangkan bola ke gawang tim tuan rumah. Barcelona unggul 2-1. Jelang pertandingan berakhir, Barcelona mendapat hadiah penalti ketika Philippe Coutinho dijatuhkan Juan Foyth di kotak terlarang. Coutinho, yang maju sebagai eksekutor penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor 3-1 untuk Barcelona. Tidak ada gol tambahan di sisa dua menit tambahan waktu. Barcelona menutup kemenangan dengan skor 3-1. Susunan Pemain: Villarreal (4-4-2): Geronimo Rulli; Alfonso Pedraza (65' Pervis Estupinan), Pau Torres, Raul Albiol, Juan Foyth; Moi Gomez, Dani Parejo, Etienne Capoue, Yeremi Pino (65' Samuel Chukwueze); Arnaut Danjuma, Manu Trigueros (84' Daniel Raba). Barcelona (4-3-3): Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba (71' Oscar Mingueza); Nicolas Gonzalez (81' Philippe Coutinho), Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Abdessamad Ezzalzouli (66' Ousmane Dembele), Memphis Depay, Pablo Gaviria. (mth)
Satgas Yonif 512 Bagikan Pakaian untuk Warga Perbatasan RI-PNG
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Kalilapar dipimpin Danpos Letda Inf Wahyu Luhur Priyono membagikan pakaian kepada warga perbatasan Kampung Sach dan Kampung Kalilapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Letkol Inf Taufik Hidayat dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pembagian pakaian dilakukan satgas TNI di Kampung Sach Dan Kampung Kalilapar 2 karena kedua kampung tersebut merupakan kampung binaan Pos Kalilapar. "Pembagian ini merupakan wujud nyata perhatian Satgas Yonif 512/QY terhadap warga di perbatasan Papua-PNG," ungkap Dansatgas. Dansatgas Letkol Taufik mengakui, masyarakat menyambut dengan baik dan merasa sangat terbantu dengan keberadaan Pos TNI serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah perbatasan. Sementara itu, tokoh adat kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda (60) mengucapkan terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 512 Mekanis melalui Danpos Letda Inf Wahyu dan anggota Pos Kalilapar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan. "Terima kasih wujud cinta kasih Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY kepada masyarakat," kata tokoh adat di perbatasan Paulus Maunda. (mth)
Mencetak Talenta Digital Dimulai dari Sekolah
Ambon, FNN - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tidak hanya fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan pilar terpenting bagi perekonomian Indonesia. Gernas BBI juga menjadi sejarah baru dengan pelibatan satuan pendidikan dalam mengembangkan UMKM yang ada di Tanah Air. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang ditunjuk sebagai manajer kampanye dari Gernas BBI menjadikan gerakan tersebut sebagai langkah awal pembentukan kemampuan pemasaran digital siswa SMK. Dalam gerakan tersebut, program utama adalah pelatihan pemasaran digital bagi siswa SMK yang difokuskan untuk memberikan wawasan pengetahuan dan keahlian dalam menunjang proses orientasi UMKM serta membantu proses perpindahan metode penjualan dari luring ke daring. Kepsek SMKN 4 Ambon Christian Uktolseja mengaku senang dengan pelatihan pemasaran digital yang diberikan pada guru dan juga siswa melalui Pelatihan Digital Potensi Ufuk Timur yang diselengggarakan dalam rangkaian Gernas BBI. Pelatihan tersebut menyasar lulusan SMK, lulusan pendidikan vokasi dan juga pelaku UMKM agar dapat menguasai keahlian dan strategi penjualan daring sehingga dapat mengembangkan usahanya. Sebanyak 12 siswa SMKN 4 Ambon mendapatkan pelatihan digital marketing. Meski baru dilakukan secara daring, Christian mengaku siswanya sudah dapat mengambil manfaat dari pelatihan tersebut. “Kalau dulu, begitu anak-anak belajar membuat produk tidak tahu harus dipasarkan kemana, tapi sekarang mereka sudah tahu, paling tidak untuk skala lokal dulu,” ujar Christian di Ambon, Maluku, Ahad. Christian mengaku siswa-siswanya memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk inovasi, terutama pada bidang energi terbarukan dan juga teknik pengelasan. Permasalahannya adalah bagaimana strategi pemasaran setelah produk tersebut selesai diproduksi. Sekolahnya merupakan salah satu sekolah yang fokus pada energi terbarukan, khususnya panel surya untuk kebutuhan rumah tangga. Melalui pelatihan itu, siswa dibekali kemampuan dalam penguasaan penjualan digital. “Pelatihan digital marketing sangat bermanfaat bagi siswa, karena dapat memajukan pembelajaran siswa sehingga dapat menghasilkan produk-produk inovasi, dari sekolah juga membantu siswa dalam penguasaan penjualan digital yang memang sangat dibutuhkan saat ini,” kata Christian. Ke depan, dia berharap hasil dari pelatihan tersebut tidak hanya dapat menjadikan lulusan SMK sebagai talenta digital yang membantu mengembangkan UMKM yang ada di provinsi tersebut, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha UMKM baru. Gandeng e-Commerce Kemendikbudristek menggandeng sejumlah pihak, termasuk asosiasi e-commerce yang tergabung dalam Indonesian e-commerce Association (idEA) dalam memberikan pelatihan pada UMKM dan juga satuan pendidikan vokasi. “Kami bekerja sama dengan asosiasi e-commerce yang ada untuk melatih UMKM dan juga satuan vokasi. Tujuannya agar produk-produknya bisa masuk ke patform e-commerce,” ujar Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi. Pelatihan yang diberikan, selain mengenai pemasaran digital, juga pengemasan, teknologi, serta standardisasi dan juga pelatihan perpajakan. Selain itu, UMKM dan satuan vokasi dibimbing dalam urusan pengurusan perizinan, kesehatan pangan. “Untuk pelatihannya sendiri diselenggarakan mulai dari Agustus hingga November 2021. Upaya ini bagian dari Gernas BBI. Ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan UMKM Indonesia dari ranah luring ke daring,” ujar Saryadi. Dengan perpindahan pola penjualan dari pola luring daring, diharapkan jangkauan penjualan semakin luas. Tidak hanya di daerah tempat UMKM itu berada, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah di Tanah Air, bahkan global. Pelatihan yang diselenggarakan, di antaranya Pelatihan Digital Potensi Ufuk Timur pada 15 November hingga 1 Desember 2021, dengan UMKM prioritas adalah di wilayah timur, sedangkan untuk satuan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia pelatihan diberikan dalam delapan sesi. “Harapannya melalui pelatihan itu, UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dapat onboarding di lima platform e-commerce, yakni Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Gojek,” kata Saryadi menjelaskan. Pelatihan tidak hanya sebatas pada UMKM, tetapi juga satuan vokasi yang menghasilkan produk dan jasa. Misalnya di SMK ada teaching factory yang mengembangkan produk dan jasa. Melalui helatan Gernas BBI itu, Kemendikbudristek memberikan kesempatan yang sama pada satuan pendidikan vokasi, baik SMK dan juga perguruan tinggi vokasi untuk mengembangkan produk dan jasanya, layaknya UMKM. Satuan pendidikan vokasi juga memiliki peranan penting dalam pemberdayaan UMKM di Tanah Air, di antaranya melalui riset terapan serta pendampingan pada UMKM. Kampus vokasi melakukan riset terapan dan memberikan solusinya pada berbagai persoalan yang ada di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk UMKM. Sejumlah kampus vokasi bekerja sama dengan UMKM, baik memberikan solusi teknologi maupun tata kelola. Satuan pendidikan, khususnya jenjang SMK, juga berkolaborasi dengan UMKM untuk memberikan pemanfaatan teknologi digital, terutama advokasi pada penjualan. Kemendikbudristek juga turut memberikan pelatihan digital marketing pada siswa SMK. Melalui pelatihan itu, siswa SMK dapat berkolaborasi dengan UMKM. Saryadi menjelaskan melalui kemitraan itu, diharapkan setelah lulus siswa SMK tersebut dapat menjadi admin penjualan digital dan juga hadir dalam memberikan konten publikasi UMKM yang baik di ranah media sosial. Direktur Eksekutif IdEA Arshy Adini mengatakan pelatihan itu tidak hanya diberikan pada UMKM yang digerakkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh satuan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Produk-produk hasil satuan pendidikan vokasi tersebut turut dipasarkan secara daring, terutama produk-produk yang memiliki potensi untuk berkembang. “Jadi ada pendampingan khusus bagi UMKM yang masuk ke dalam klasterisasi. Sekarang kami buka sebanyak-banyaknya, tapi nanti kira-kira UMKM yang siap maka akan diberikan pemantapan, seperti mentoring dan kurikulum khusus, terutama yang berasal dari satuan pendidikan,” kata Arshy. Setiap bulan, terdapat UMKM pilihan yang kemudian produknya ditampilkan di etalase showcase di bandara. Masyarakat dapat membeli produk langsung melalui pemindaian pada QR Code dan pembayarannya juga melalui QRIS. Hal itu dilakukan sebagai bagian untuk meningkatkan transaksi penjualan UMKM di Tanah Air. “Kami berharap program Gernas BBI ini terus berjalan. Tidak hanya saat pandemi atau setelah pandemi saja, akan tetapi berkelanjutan. Karena ini memang gerakan yang bersejarah, yang mana kementerian dan lembaga beserta swasta bergotong royong untuk membantu UMKM agar lebih terpetakan dan untuk terus berkembang. Kami siap mendukung,” ucap Arshy. (mth)
Kecerobohan UU Omnibus Law Memakan Banyak Korban
Jakarta, FNN – Pemaksaan pemberlakuan UU Omnibus Law telah menghasilkan dampak negatif yang sangat serius. Apalagi setelah diteliti oleh Mahkamah Konstitusi (MK), UU tersebut ternyata inkonstitusional. Ini tertuang dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyikapi putusan MK, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menghimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK tersebut, di mana MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia (Code of Conduct kepada MK). Rilis Presidium KAMI yang ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, Prof. DR. Rochmat Wahab, dan Prof. DR. M. Din Syamsuddin menyatakan bahwa pemberlakuan UU Omnibus Law merupakan kecerobohan pemerintah yang nyata. “Ini merupakan kecerobohan pemerintah dalam menegakkan hukum dengan menangkap dan menahan warga negara sehingga mengalami penderitaan lahir dan batin,” katanya kepada FNN.co.id (Sabtu, 27/11/2021) di Jakarta. KAMI menegaskan terkabulnya uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuktikan bahwa substansi gugatan yang merupakan protes, kritik, dan masukan dari masyarakat luas terhadap Undang-Undang tersebut adalah benar secara konstitusional. Dengan demikian sikap pemerintah yang tidak aspiratif sejak sebelum Omnibus Law menjadi Undang-Undang dapat dinilai sebagai suatu kesalahan. KAMI menyarankan, untuk menyelamatkan konstitusi, sudah seharusnya masyarakat ikut berpatisipasi, seperti yang dilakukan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat, maka sama saja dengan kita membiarkan UU yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan. Partisipasi masyakat ini harus dipandang sebagai fungsi check and balance yang masih berjalan, bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah. Berbagai aksi protes terhadap UU Cipta Kerja di berbagai daerah hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum, korban jiwa dan penangkapan-penangkapan juga harus dilihat sebagai konsekuensi dari sikap keras pemerintah yang memaksakan UU Cipta Kerja segera diberlakukan meskipun negara masih dalam kondisi krisis dan rakyat sangat menderita akibat pandemi Covid-19. Pemerintah seharusnya beritikad baik untuk segera menghentikan proses peradilan, dan memvonis bebas Aktivis KAMI seperti Jumhur Hidayat dan Anton Permana, serta merehabilitasi nama dan kehormatan aktifis KAMI Syahganda Nainggolan yang telah divonis dan dipenjarakan secara semena-mena. Selayaknya pemerintah juga merehabilitasi nama dan kehormatan para korban lainnya yang meninggal dunia akibat kekerasan aparat saat berlangsungnya aksi massa memprotes UU Cipta Kerja, atau yang telah ditangkap, diadili dan dipenjarakan oleh negara karena dianggap sebagai penghalang berlakunya UU Cipta Kerja, demi tegaknya kembali kewibawaan pemerintah di dalam sistem negara hukum. (sws)
Simone Inzaghi Akui Banyak Terbantu Beradaptasi Tangani Inter
Jakarta, FNN - Simone Inzaghi mengakui dirinya banyak terbantu selama proses beradaptasi sejak diberi kepercayaan menangani klub juara bertahan Liga Italia, Inter Milan, mulai musim panas lalu. Bantuan-bantuan yang datang itu cukup memuluskan langkah Inzaghi mencapai target-targetnya termasuk kepastian meloloskan diri ke babak 16 besar Liga Champions lewat kemenangan atas Shakhtar Donetsk pada tengah pekan kemarin. Momentum tersebut memberi kesempatan pula bagi Inzaghi berkonsentrasi menjaga posisi Inter dalam perburuan gelar juara Liga Italia dan Nerazurri baru saja mengalahkan Venezia 2-0 di Pier Luigi Penzo pada Sabtu waktu setempat (Minggu WIB) demi terus mendekatkan diri ke puncak klasemen. "Seseorang pernah bilang, seharusnya ini jadi tahun transisi dan rekonstruksi," kata Inzaghi selepas pertandingan dikutip dari laman resmi Inter. "Saya tiba di sini dan mendapati klub yang banyak membantu saya dalam segalanya, juga orang-orang yang luar biasa dan saya pikir kami terus bertumbuh dari hari ke hari. "Target pertama lolos ke babak 16 besar Liga Champions sudah tercapai, dan sekarang kami bisa berkonsentrasi dalam persaingan gelar juara Liga Italia," ujarnya panjang lebar. Kemenangan atas Venezia juga disebut Inzaghi jadi cara yang baik dalam menutup periode pekan sibuk, setelah mengalahkan Napoli Minggu (21/11) lalu dan meloloskan diri ke babak 16 besar Liga Champions. Ia memuji penampilan para pemainnya yang dinilainya bermain luar biasa meski harus menjalani pertandingan ketiga dalam rentang waktu enam hari. "Memang tidak mudah main tiga kali dalam enam hari, tetapi kami tidak kehilangan karakter menghadapi lawan yang tampil baik," katanya. "Satu-satunya cela adalah kami tidak segera mendapatkan gol kedua itu dan membuat pertandingan tetap terbuka adalah hal berisiko melawan tim seperti Venezia. Tapi saya memahami main tiga kali dalam sepekan bukanlah sesuatu yang biasa, para pemain tampil bagus," tutup Inzaghi. Kemenangan membuat Inter yang ada di posisi ketiga klasemen kini memiliki 31 poin atau hanya tertinggal satu poin di bawah Napoli (32) dan AC Milan (32) yang baru main sehari berselang. (mth)
Omnibus Tertabrak Bus
By M Rizal Fadillah Aksi-aksi penentangan saat pengundangan aturan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dibuldozer penguasa. Korban berjatuhan baik luka-luka dari para pengunjuk rasa maupun penangkapan aktivis yang sengaja dikait-kaitkan. Di antaranya mahasiswa dan tokoh-tokoh KAMI. UU Cipta Kerja yang awalnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan RUU Cilaka diproses dengan mengabaikan prosedur hukum yang semestinya dan diketuk tergesa-gesa. Ada nuansa pesanan dari korporasi baik lokal maupun asing. Eksplorasi investasi dengan fasilitasi regulasi. Pemihakan bukan pada tenaga kerja tetapi pada pengusaha. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan penyidangan gugatan dan memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 artinya inkonstitusional. Akan tetapi lucu Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 5 November 2021 itu "bersyarat". Dapat dilakukan perbaikan dua tahun. Putusan seperti ini tidak konsisten alias ambivalen. MK masih menjadi lembaga Peradilan yang terkesan bisa dibisiki atau dilobi. Untuk menyenangkan sana-sini. Faktanya UU Cipta Kerja itu telah gagal diimplementasikan. Investasi asing yang diharapkan datang atas bentangan karpet merah regulasi ternyata tersendat. Ditambah pandemi yang membuat Pemerintah semakin kalang kabut. UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan saja inkonstitusional tetapi juga gagal. Komplit kekacauan Pemerintahan Jokowi yang memang gemar menginjak-injak hukum. Omnibus Law mampu melabrak hadangan kendaraan kecil. Aksi-aksi sporadis. Akan tetapi kini dengan Putusan MK tersebut, maka Omnibus tertabrak bus. Meski belum ringsek tetapi telah membuat sopir luka parah. UU Cilaka mengalami kecelakaan. Berapa kerugian yang diderita dengan kecelakaan ini? 12 Rektor Perguruan Tinggi ternama ambil bagian, puluhan mungkin ratusan pakar dan tokoh masyarakat ikut dibayar. Hasilnya UU Omnibus Kacau. Jika undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat dan wakil rakyat ikut memanipulasi aspirasi masyarakat, maka undang-undang itu secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis dipastikan bermasalah. Apalagi jika faktanya memang terlalu banyak selundupan kepentingan. Kini UU Omnibus tertabrak bus, masuk bengkel untuk dua tahun, sopir yang terluka mengalami gegar otak. Betapa kaget dokter yang mengoperasi setelah dibedah ternyata sang sopir tidak punya otak. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Prasasti Kebon Raja dan Nisan Banggai
Oleh Ridwan Saidi SALAH satu makam Islam tertua di abad VII M berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Jelas dalam nisan kuburan tertulis tahun 67 H atau 688 M. Nisan abad VII M ini sampai sekarang masih terjaga. Dan terdapat pula satu makam yang wafat di tahun 168 H atau 790 M yaitu sheikh Sya'ban (di Tangerang ada Rawa Sa'ban). Dan ini jelas membantah dongeng yang mengatakan Islam masuk Indonesia baru pada abad XIII M. Sebelah timur Banggai Kepulauan laut Maluku, letak makam tidak jauh dari radius zona ekonomi Malluku. Maluku salah satu tujuan pelayar-pelayar dari Afro Swahili dan Arab. Prasasti Kebon Raja Bogor (photo atas) dan nisan Troloyo, Jatim, beraksara Nabathaen yang banyak dipengaruhi aksara Aram. Seorang arkaeolog UI, mungkin karena tak mampu baca aksara lalu menyebut prasasti Kebon Raja, sebagai prasasti palsu. Pendapatnya hasil kutipan dari seorang arkaeolog bulé yang mengatakan itu palsu. Kepadanya saya berondong pertanyaan: aksara yang digunakan apa, dan apa pula tujuan memalsu. Ia tak menjawab, dan hanya tertunduk. Saya menduga ia menghitung ubin di lantai. Saya mengeja Kebun Raja bukan Kebun Raya karena prasasti Kebantenan sebut Sunda Sembawa atau Sundanesse Quartier. Itulah Kebun Raja. Ketika semangat anti feodal yang tidak proporsional menggelegak Kebun Raja diganti Kebun Raya. Kok pisang raja tak diganti pisang raya? Pergantian script di Arab dari Nabathaen ke Hijaiyah terjadi 651 M, dapat disimpulkan prasasti Kebun Raja dan nisan Troloyo yang beraksara Nabathaen dibuat sebelum 651 M. Banggai tahun 688 M sudah gunakan Hijaiyah. Kebon Raja maupun Troloyo mengandung teks syahadat, la ila Hu. Tidak ada, selain Tuhan. Berdasarkan bukti ini Islam telah masuk Andunisi pada VII M. Prasati Tuk Mas Semarang selatan beraksara Venggi bahasa Khmer Hind. Kemungkinan pembuat prasasti datang dari Champa atau Kompong Chom. Prasasti membahas ajaran Islam tentang berserah diri: Apakah berserah diri mudah. Itu laksana membuat pipa (cangklong) dari pasir. Membuat pipa dari pasir. Maknanya tidak mudah. Ungkapan yang amat berkelas. Masih banyak bukti yang dapat saya tunjukkan: 1. Mesjid atap terbuka pola Karbala di Malangka, Luwu utara. 2. Koin emas koleksi museum Aceh dan Fadli Zon. Juga jambia Emirate di Aceh. Butir 1 dan 2 abad VII M. Tarumanagara dan Sriwijaya khayal, tak dapat dijadikan alat bukti. Paling-paling untuk mendukung lagu Melayu nyanyian Hasnah Thahar tahun 1954: Khayal dan Penyair. Mengapa kau mengkhayal Khayal menggoda hati Kar'na aku haus akan keindahan. *) Budayawan
Safari Anies Baswedan, Tampaknya Sudah Dimulai
Oleh Ady Amar *) GERAK Anies memang selalu terukur. Sepertinya ada tahap-tahap yang dimungkinkan kapan ia diam, kapan bicara, kapan melangkah dan seterusnya. Seolah ia pantang bergerak jika waktu untuk bergerak belum tiba. Semuanya tampak (seolah) serba terukur. Banyak yang berharap ia mesti bicara, sudah masuk waktu untuk berbicara dan melangkah, tapi tidak dilakukannya. Ia suntuk dengan rutinitas kerja selaku Gubernur DKI Jakarta. Tapi dalam bulan ini, setidaknya ada pemandangan menarik bahkan masuk kategori menakjubkan, Anies mulai bergerak mendatangi komunitas yang memang menunggu kedatangannya. Anies mulai bersafari, turba yang disambut riang mereka yang berharap padanya. Tapi hal wajar jika safari itu tidak disuka oleh kelompok yang tidak ingin Anies melangkah lebih jauh dari yang sekarang. Anies tampaknya sudah mengukur, bahwa kini saatnya ia mendatangi komunitas lebih luas lagi, yang tidak hanya di seputaran wilayah kerjanya. Langkah Anies itu bisa diibaratkan suara adzan terdengar memanggil, dan Anies bergerak mendatanginya. Sedang sebelumnya, yang didengar Anies hanya suara tarhim, itu pun terdengar dari kejauhan. Makanya ia pantang bergerak. Itu semacam pakem yang dipegangnya erat, pantang untuk dilanggar-diingkari. Memang sedikit tampak mengherankan, Anies tampil di acara penuh canda, Lapor Pak, yang tayang di televisi swasta. Bahkan Anies tampak siap saat harus di roasting komika Kiki Saputri. Anies tampil elegan, bahkan membalas candaan yang juga mampu menghadirkan gelak tawa. Anies yang sebelumnya terkesan serius, bahkan kaku, itu justru tampak sebaliknya, cair. Ternyata ia punya sense of humor yang lumayan. Siap "dikerjai", itu bisa jadi karena ia tidak punya dosa jadi celah untuk dikuliti. Maka, Kiki Saputri, yang terkenal "ganas" itu tak mampu maksimal menggoda Anies, bahkan tak tampak berhasil, karena ia tidak mampu membuat Anies salah tingkah apalagi kesal dengan roastingannya. Tidak sebagaimana bintang tamu lainnya yang di roasting tergagap ketakutan, yang sampai mengucap, "Cukup... sudah jangan diteruskan...". Anies tampil sebagai pribadi tanpa beban dosa yang dipikul, sehingga ia bisa tampil dalam medan apapun. Ia tidak merasa jengah dengan pertanyaan yang memang diopinikan dengan tidak sebenarnya. Justru ia punya waktu untuk menjelaskan semuanya, yang disesuaikan dengan tempat di mana ia bisa menjelaskan tuduhan tidak berdasar yang disematkan padanya. Saatnya Tampil, Saatnya Bicara Anies Baswedan mulai "bergerak", sebagaimana keinginan kelompok yang mengidolakan. Tetapi tugas-tugas selaku Gubernur DKI Jakarta tetap jadi nomor satu. Gerak Anies itu justru kesempatan untuk menjelaskan progres apa yang sudah dan tengah dikerjakan. Maka, setidaknya dalam bulan November ini, ada tiga tampilan Anies yang memukau: Hadir di Lapor Pak, di Podcast Deddy Corbuzier dan Podcast DISWAY Dahlan Iskan. Itulah kesempatan Anies menampilkan sisi tidak biasa, ternyata Anies punya tingkat kelucuan lumayan ( Lapor Pak). Anies tampil santai tidak seperti biasanya, yang tampak serius. Sisi humanis seorang Anies mampu tampil santai dan menghibur. Tidak tampak ia gusar meski diberondong dengan kelucuan Kiki Saputri yang menyengat. Tidak kalah juga Deddy Corbuzier, yang acap ingin memancing kemarahan seorang Anies Baswedan, bahkan sampai menyebutnya dengan "kadrun" ala buzzerRp, dan itu pun tidak sampai buat Anies tergopoh menjawabnya. Meski ia tampak berpikir sejenak untuk menjawab dengan kalimat yang pas. Di situ justru Anies mampu jadikan itu sebagai panggung untuk menyumpal suara-suara sumbang yang selama ini hadir menyuarakan opini dusta. Anies leluasa bisa mematahkan opini apa saja yang berkembang, yang sengaja dikembangkan dengan tidak sebenarnya, yang lalu jadi kesempatan ia menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Isu-isu berkenaan dengan perhelatan Formula E, ia terangkan dengan benderang. Sedang interpelasi dari Fraksi PDIP dan PSI DPRD, yang ingin "menghentikan" ajang lomba mobil listrik itu tampak memaksakan hal di luar kepatutan. Anies menjelaskan, bahwa gelaran Formula E itu sudah menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD. Saat itu, terang Anies, bahwa anggaran Formula E dalam pembahasan APBD DKI tahun 2019, dan itu disepakati bersama Anggota DPRD periode 2014-2019 sesaat sebelum masa jabatannya berakhir. Ajang Formula E, itu program dari Pemprov DKI Jakarta, ada perdanya. Masuk dalam anggaran APBD. Maka, Pemrov DKI punya kewajiban melaksanakan kewajiban Perda. Itu perintah konstitusi, harus melaksanakan. Maka, Anies menanyakan sebuah tanya, yang mestinya bisa membuka pikiran kusut mereka yang selama ini nyinyir tanpa sebab, "Di mana letak masalahnya?" ungkap Anies. Menjadi mengherankan jika hal yang sudah disepakati, lalu ingin diingkari. Syukur hanya dua fraksi (PDIP dan PSI) yang "mabuk" dengan mempersoalkan hal yang tidak sepatutnya dipersoalkan. "Ketika ada yang bilang 'kenapa uangnya enggak buat nanganin Covid?' Lah sudah di bayar 2019 dan 2020. Ketika Covid kejadian, itu uangnya sudah dibayar, sudah dikirim. Jadi, kita enggak ada pengeluaran baru (saat masa pandemi) ke mereka..." Penjelasan Anies yang rinci dan gamblang, yang orang dengan otak dikit saja mestinya faham melihat persoalan yang acap disoal dengan tidak semestinya, bahkan dengan fitnah segala. Tapi jika masih aja ada yang nyinyir, ya itu hal yang memang diniatkan nyinyir sepanjang masa pada Anies. Atau setidaknya sampai pergelaran Pilpres 2024. Ada satu hal lagi dalam Podcast Deddy Corbuzier, yang beri kesempatan klarifikasi dan bahkan Anies mempertanyakan tuduhan atasnya, terkait radikalisme, ekstrimisme hingga intoleran kepada minoritas di Jakarta. Tuduhan intoleran khususnya, itu sudah disematkan pada Anies sejak ia maju sebagai Calon Gubernur 2017. Tuduhan memang boleh-boleh saja, sebab itu merupakan buah pikiran seseorang yang tidak bisa dikendalikan. "Kita itu tidak bisa ngatur pikiran orang. Yang cuma bisa diatur hanya tindakan. Negara pun cuma bisa gitu, mengatur tindakan. Tapi pikiran dan perasaan nggak bisa diatur. Jadi semua orang boleh berpikiran," ujar Anies. Maka, setelah 4 tahun menjabat, Anies mempertanyakan, adakah ia melakukan tindakan intoleran pada minoritas di Jakarta. Mestinya, ujar Anies, mereka yang menuduh itu bisa menunjukkan bukti atas tuduhannya itu. Dan, tuduhan pada Anies yang demikian, itu tampaknya memang diskenariokan. Tapi setidaknya penjelasan Pak Anies itu memadai. Hal-hal demikian memang pantas untuk terus disampaikan, sekaligus menantang mereka untuk bisa membuktikan tuduhan tidak berdasar itu. Sedang saat tampil dengan Pak Dahlan Iskan (DI), ada dua hal yang jadi pilihan pembahasan. Pertama, progres pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan Transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Di akhir podcastnya, Pak DI mengatakan, Pak Anies adalah pribadi yang mampu memaparkan apa yang dikerjakannya dengan sistematis. Dan memang Anies menguraikan tentang JIS dan transportasi bagi warga Jakarta yang terintegral itu dengan rinci dan mengagumkan. Tampak kekaguman pada rona Pak DI, yang tidak mampu disembunyikan. Dan mustahil bisa menyembunyikan sesuatu yang memang nyata... Saya dan juga Anda yang memilih ada di barisan yang ingin selalu berpikir dan punya sikap obyektif, pastilah ikut terkagum pada goodbener satu ini, Anies Baswedan. Itu memang sewajarnya. (*) *) Kolumnis
Merah Putih Loloskan Dua Wakil ke Final Indonesia Open 2021
Jakarta, FNN - Dua dari tiga wakil Merah Putih yang tampil pada semifinal, Sabtu, 27 November 2021, lolos ke partai puncak turnamen Indonesia Open 2021 yang akan berlangsung Ahad, 28 November 2021 besok, di Bali Convention Center, Nusa Dua. Ganda putri andalan Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi wakil pertama Indonesia yang melaju ke final turnamen bulu tangkis level super 1000 itu setelah mengalahkan pasangan Thailand Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai 21-18, 21-14. Pertandingan besok menjadi laga final pertama bagi ganda putri peringkat enam dunia itu usai meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 pada Juli lalu. Pada babak final, unggulan kedua Greysia/Apriyani bakal menantang unggulan keempat asal Jepang yang juga juara Indonesia Masters 2021 Nami Matsuyama/Chiharu Shida. Secara statistik ganda putri Indonesia itu unggul 2-0 dalam pertemuannya dengan Matsuyama/Shida. Skuad Merah Putih menambah satu wakilnya dalam final Indonesia Open 2021 setelah ganda putra peringkat satu dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menang pada babak empat besar. Pasangan berjuluk Minions itu menang dua gim langsung 21-16, 21-18 atas Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dari India. Pada partai puncak besok, Marcus/Kevin yang telah mengantongi 10 kemenangan dari 11 pertemuan melawan Hoki/Yugobashi, dalam misi menuntaskan revans terhadap wakil Jepang tersebut setelah kalah dalam final Indonesia Masters 2021 pekan lalu. Sayangny Indonesia belum berhasil mengirimkan satu wakilnya dari sektor tunggal putra ke final setelah Jonatan Christie menyerah 19-21, 15-21 kepada pemain Denmark unggulan kedua Viktor Axelsen. Jepang menjadi negara yang mendominasi partai final Indonesia Open 2021. Selain nomor ganda putri dan putra, Negeri Sakura juga meloloskan ganda campuran Yuta Watanabe/Arisa Higashino yang menjuarai Denmark Open 2021 dan French Open 2021. (MD).
Digandrungi Kaum Milenial, Industri Modifikasi Otomotif Punya Potensi Berkembang
Jakarta, FNN - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo mengatakan, industri modifikasi otomotif diperkirakan dapat berkembang dengan baik. Hal itu seiring dengan peningkatan minat serta kecenderungan kaum muda memodifikasi kendaraan. Menurut Bambang, 80 persen anak muda pada saat ini memilih mobil yang tidak standar atau dengan kata lain melakukan modifikasi kendaraan yang baru dibeli. Hal tersebut juga didukung oleh bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia. Pada 2045, diperkirakan penduduk Indonesia akan bertambah dari 270 juta pada saat ini menjadi lebih dari 380 juta. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya didominasi usia produktif sementara 60 persennya adalah perempuan. Kondisi tersebut, lanjutnya, merupakan ruang atau ceruk pasar yang cukup besar yang dapat dibidik oleh industri otomotif. “Kalau kita lihat segmennya, perempuan-perempuan sekarang ini atau anak muda cenderung memilih kendaraan-kendaraan yang fashionable. Ada rasa ketidakpuasan dalam memiliki mobil standar sehingga mereka mengubah bentuknya,” kata Bambang saat membuka gelaran modifikasi Motobike Show di Dome SPARK, Senayan Park, Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Ia menyebutkan terjadi lonjakan penjualan roda empat maupun roda dua sebesar 67 persen atau 703.000 kendaraan terjual sepanjang Januari hingga Oktober “Itu artinya di tengah keterpurukan seluruh bidang dari kesehatan, ekonomi, dan seluruh gaya hidup kita juga berubah tapi ada transaksi dan pertumbuhan ekonomi masih tetap ada,” tutur Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu. Ia mengapresiasi pihak swasta yang menyelenggarakan event modifikasi karena dapat mendorong pelaku usaha untuk ikut menekuni keahlian mereka dalam memodifikasi kendaraan. “Kita masih banyak membutuhkan kendaraan-kendaraan, apalagi saya melihat ke depan pilihan pameran modifikasi roda dua maupun roda empat ini pilihan yang tepat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Bambang mengatakan, pihaknya akan mendorong mobil dan motor hasil modifikasi atau yang berubah total dari standarnya dapat memiliki izin jalan di jalan raya sesuai dengan perundang-undanganan lalu lintas. “Yang terpenting kami memberi dorongan kepada anak muda kita agar hasil karyanya itu bisa layak jalan di jalan raya dan teruji dari sisi keselamatannya,” ujarnya. (MD).
Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin
Jakarta, FNN - Tim gabungan Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang membuang jasad korbannya di tepi jalan di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. "Terduga pelaku sudah ditangkap, tetapi masih ada terduga pelaku lain," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Endra Zulpan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Zulpan mengatakan saat. ini tim gabungan masih bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Namun, dia belum bersedia menjelaskan lebih lanjut kasus tersebut, agar tidak membuat panik para terduga pelakunya sehingga berupaya menghilangkan barang bukti. "Saat ini belum bisa saya sampaikan, nanti saat rilis akan saya sampaikan semua," ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, membenarkan, penangkapan dua terduga pelaku. "Alhamdulillah dua terduga pelaku sudah tertangkap," kata Tubagus saat dikonfirmasi, Sabtu. Tubagus mengatakan ada tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi tersebut. "Diduga ada tiga orang. Ini masih kita dalami. Dua sudah tertangkap, satu lagi on progress," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Adapun dua terduga pelaku yang telah ditangkap saat ini masih berstatus saksi. Meski demikian, penyidik telah mengantongi cukup alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. "Status keduanya belum tersangka. Tapi sudah ada cukup kuat untuk kita jadikan tersangkanya," tuturnya. (MD).
Anies Hadirkan Lapangan Ingub Muara Angke Bertaraf Internasional
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadirkan Lapangan Ingub Muara Angke, Jakarta Utara, yang berstandar internasional dengan kualitas rumput sintetis bersertifikat FIFA. Anies mengatakan kehadiran Lapangan Ingub yang berlokasi di Jalan Dermaga Pluit itu terinspirasi Sekolah Dasar Inpres untuk memenuhi pelayanan aktivitas olahraga masyarakat menengah ke bawah. "Lapangan sepak bola berstandar kelas dunia ini nantinya akan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Anies melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Anies menuturkan Lapangan Ingub tidak akan dioperasikan secara komersial sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta dapat menggunakan secara gratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menggunakan rumput standar FIFA, Lapangan Ingub juga dilengkapi sarana pendukung, seperti backstop dan lampu lapangan, serta fasilitas pendukung lainnya. Terkait dengan peraturan penggunaan lapangan, Anies menyebut bahwa diperlukan adanya pengaturan agar kualitas lapangan yang sudah sangat baik ini dapat terus terjaga. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi E-Booking Fasilitas Olahraga sebagai alat pemesanan fasilitas olahraga secara elektronik dan saat ini, aplikasi E-Booking Fasilitas Olahraga sudah terintegrasi dengan super app Jakarta Kini (JAKI). "Nantinya, seluruh masyarakat DKI Jakarta yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas olahraga milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis. Cukup dengan mengunduh aplikasi JAKI melalui perangkat seluler," ucap Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Diinformasikan, Lapangan Ingub Muara Angke ini memiliki luas lahan sebesar 12.500 meter persegi. Fasilitas ini merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (KIB A Sudinpora Jakarta Utara) dan hasil dari revitalisasi tahun 2019 melalui dana pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). (MD).
Potensi ekspor cangkang sawit RI ke Jepang capai 12 juta dolar AS
Jakarta, FNN - Pelaku usaha Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi cangkang sawit untuk diekspor ke Jepang dengan nilai mencapai 12 juta dolar AS per tahun. Hal itu merupakan hasil temu bisnis antara pelaku usaha cangkang sawit Indonesia dan pelaku usaha industri biomassa Jepang yang terlaksana di Pekanbaru, Riau, 24 November 2021. “Untuk menjaga surplus neraca perdagangan, pemerintah terus berupaya mengembangkan produk dan komoditas berpotensi ekspor dengan permintaan dan nilai jual yang tinggi di pasar global. Salah satu komoditas tersebut adalah cangkang kelapa sawit,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021 Pertemuan bisnis tersebut difasilitasi Kementerian Perdagangan bersama Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit (APCASI). Jepang saat ini merupakan pasar terbesar bagi cangkang sawit. Diperkirakan, negara sakura tersebut akan terus menjadi pasar utama komoditas tersebut. Hal itu disebabkan oleh kebijakan energi Jepang yang menetapkan 24 persen pemenuhan energi di Jepang pada 2030 harus berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy). Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Kemendag, Marolop Nainggolan menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan ekspor cangkang sawit ke Jepang lewat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. “Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bersama Japan External Trade Organization berupaya mempertahankan dan meningkatkan ekspor cangkang sawit ke Jepang. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui kegiatan one-on-one business matching kali ini,” ujar Marolop sebagaimana dikutip dari Antara. Marolop menambahkan, Kemendag mengundang para calon pembeli supaya meninjau langsung gudang dan pabrik pengolahan. Hal itu supaya semakin yakin dengan kualitas cangkang sawit Indonesia. “Selain melalui pertemuan bisnis, kami juga mengajak pelaku usaha Jepang mengunjungi stockpile dan pabrik penghasil cangkang sawit di daerah Siak dan Dumai. Kami harap calon mitra bisnis dari Jepang meyakini besarnya potensi cangkang kelapa sawit Indonesia dan berminat menjalin kerja sama bisnis jangka panjang dengan pelaku usaha lokal,” kata Marolop. Temu bisnis dengan pelaku usaha Jepang sebelumnya pada April 2021 yang lalu telah berhasil menelurkan pengiriman cangkang sawit oleh PT Internasional Green Energy sebanyak 10.000 ton. PT Prima Khatulistiwa Sinergi sebanyak 11.000 ton pada awal November 2021 guna memenuhi kontrak pengiriman per bulan secara kontinu ke pasar Jepang. Lalu, pada awal Desember 2021, akan dikirim cangkang sawit sebanyak 20.000 ton oleh PT Jatim Propertindo untuk memenuhi kontrak serupa dengan perusahaan di Jepang. Produksi cangkang sawit dunia sebagian besar berada di Indonesia. Ekspor produk cangkang sawit Indonesia pada Januari–September 2021 telah mencapai 286 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat 27,01 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Negara tujuan ekspor utama produk cangkang sawit Indonesia adalah Jepang dengan pangsa sebesar 84,5 persen dari total ekspor cangkang sawit Indonesia. Kemudian, diikuti Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan India. Pasokan cangkang sawit di Indonesia berasal dari Jambi, Riau, Sumatera Barat, Kalimatan Tengah, dan Sumatra Utara. Kompetitor utama Indonesia dalam produk cangkang sawit adalah Malaysia dan Thailand. Namun demikian, eksportir cangkang sawit Indonesia disebut menghadapi kompetisi yang relatif ketat dengan eksportir Malaysia. Harga cangkang sawit di Malaysia relatif lebih murah dan stabil, Sedangkan harga di Indonesia fluktuatif dan cenderung naik akibat bea keluar dan pungutan ekspor, serta kurangnya infrastruktur pendukung. (MD).
Polisi Miliki CCTV Di Lokasi Penembakan Orang Di Exit Tol Bintaro
Jakarta, FNN- Polres Metro Jakarta Selatan telah memiliki rekaman CCTV di lokasi penembakan yang dialami dua orang korban di Tol Lingkar Luar Jakarta yakni di Exit Tol Bintaro Jakarta Selatan, Jumat, 26 November 2021. "Kami sudah memperoleh beberapa informasi, rekaman CCTV, dan identitas dari kendaraan yang dipakai pelaku. Benar terjadi, ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tidak akan buka sebelum jelas," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Azis Andrianysah. di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Azis mengatakan, dua korban penembakan yang diduga dilakukan orang tidak dikenal, saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Azis menegaskan, pihaknya memerlukan bukti pendukung yang kuat untuk mengungkap fakta di balik peristiwa itu. "Harus ada bukti pendukung lain yang perlu diperiksa laboratorium forensik dan keterangan ahli," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Azis mengatakan, pihaknya mendapat laporan adanya peristiwa penembakan, setelah Polsek Palmerah mendapat informasi dari RS Pelni bahwa ada beberapa orang mendatangi rumah sakit tersebut dengan kondisi luka tembak di bagian tubuhnya. Polres Metro Jakarta Selatan pun langsung mendatangi rumah sakit itu dan memastikan kebenaran informasi itu. "Dari situ kita memperoleh konfirmasi bahwa yang luka dua orang. Satu orang sehat. Orang yang sehat itu kita interogasi untuk diketahui ceritanya dan di mana terjadinya peristiwa penembakan," katanya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan mengatakan, peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat, 26 November 2021, sekitar pukul 19.00 WIB. Orang tidak dikenal yang menjadi terduga pelaku, saat ini masih dalam pencarian polisi. "Dua orang korban penembakan, mengalami luka tembak, tapi tidak meninggal dunia. Korbannya selamat," kata Ridwan. Ridwan belum bisa menjelaskan dengan rinci kronologi dari aksi penembakan tersebut. Pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi hingga melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. (MD).
Siti Fauziah Guru Juga Bentuk Karakter Anak Didik
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas serta adab dan etika kepada anak didik. “Guru adalah panutan yang harus dihormati. Guru mempunyai jiwa besar karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi,” kata dia, dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu, 27 November 2021. Ia menyampaikan hal itu saat MPR menggelar sarasehan kehumasan MPR menyapa sahabat kebangsaan di Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, bertema “Memaknai Nilai Kepahlawanan Tanpa Tanda Jasa Bagi Generasi Milenial”. Menurut dia, sarahsehan kehumasan MPR bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati pada 25 November 2021 dengan tema“Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”. Melalui tema itu, guru harus mendidik siswanya dengan sepenuh hati dan memulihkan pendidikan yang selama hampir dua tahun pandemi Covid-19 proses pendidikan dilakukan dengan daring atau virtual. “Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Kita semua, para dosen dan mahasiswa, menjadi seperti sekarang ini karena jasa para guru. Guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ilmu dari guru tidak ternilai, guru adalah pahlawan tanpa jasa,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia mengatakan guru adalah panutan yang harus dihormati, orang yang di-gugu dan di-tiru. Jiwa besar para guru bisa dilihat dari pengorbanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. "Contohnya, para guru di daerah terpencil. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, guru di daerah terpencil tetap mengajarkan ilmu kepada anak didik,” kata dia. Kemudian, kata dia, guru tidak semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas anak didik. Guru membentuk insan-insan yang akan menjadi pemimpin dan tokoh bangsa. “Guru mempunyai peran yang sangat penting. Mereka memberikan pengetahuan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, mereka adalah orang-orang yang mulia,” katanya. Meskipun para siswa bisa mendapatkan pengetahuan lewat perkembangan teknologi informasi (internet), menurut dia, peran guru tetap tidak bisa tergantikan dalam pembentukan karakter dan integritas anak didik. “Guru mengajarkan nilai moral, nilai etika, dan membentuk peserta didik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara,” katanya. Guru, lanjut dia, mengajarkan etika, membentuk integritas, sehingga para siswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara baik, tapi juga memiliki etika, moral, dan nilai-nilai kebenaran. "Guru mengajarkan adab dan etika. Guru adalah teladan buat kita semua,” ucapnya. Pada kegiatan itu dia juga memperkenalkan pijakan Buku Digital MPR yang bisa diunduh di Google PlayStore. Buku Digital MPR yang diluncurkan pada 10 November 2021 berisi produk-produk dari MPR seperti majalah, jurnal, risalah-risalah MPR, dan lainnya. “Semua kalangan termasuk dosen, mahasiswa, yang membutuhkan informasi produk MPR bisa men-download Buku Digital MPR karena banyak produk MPR yang tidak ada dan tidak diperjualbelikan di toko buku,” katanya. Ia juga memperkenalkan novel “Meraih Mimpi” sebagai bacaan ringan yang berisi pesan Empat Pilar MPR. “Ini merupakan bentuk sosialisasi empat pilar MPR baik kelembagaan, tugas dan wewenang maupun visi misi MPR dalam berbagai media seperti buku, novel, komik, dan bahkan melalui perangko,” ucapnya. Sementara itu Wakil Rektor I Universitas Jenderal Ahmad Yani, Agus Subagyo, mengapresiasi kegiatan sarasehan kehumasan, MPR menyapa sahabat kebangsaan di kampus universitas itu. Ia menjelaskan Universitas Jenderal Ahmad Yani berada di bawah Yayasan Kartika Eka Pakçi, yayasan TNI AD. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kartika Eka Pakçi adalah kepala staf TNI AD secara ex officio. Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi memiliki 10 fakultas dengan 40 program studi dengan jumlah mahasiswa sekitar 18.500 orang. “Sarasehan kehumasan ini bisa memberikan pengalaman untuk membuka wacana baru bagi para mahasiswa. Ini merupakan hal positif dan sangat baik karena MPR bisa menyampaikan pesan," ujarnya. Kegiatan itu langkah awal kemitraaan universitas tersebut sebagai lembaga pendidikan dengan MPR. "Kami berharap ini kemitraan awal untuk ke depan sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan kampus,” katanya. (MD).
Putusan MK Soal Omnibus Law Pantas Dicurigai, Ada Agenda Lain?
By Asyari Usman Tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi berani melawan. Mereka nyatakan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law (OBL) bertentangan dengan UUD 1945. Dinyatakan inkonstitusional. Tidak sah. MK sekarang bagaikan pindah ke kubu oposisi. Ada apa? Mengapa MK sekarang sejalan dengan suara rakyat yang sejak awal menentang OBL? Apakah iya MK berani? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menganggap MK berani. Boleh jadi ada agenda lain di balik putusan “heroik” MK itu. Putusan ini perlu dilihat dengan cermat. Sebab, pernyataan bahwa UU Cipta Kerja itu tidak sah, ternyata tidak langsung menguburkan UU ini. Ada syaratnya. Dan syaratnya itu masih memberikan harapan hidup bagi UU yang kontroversial tsb. MK memberikan waktu dua (2) tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki UU ini supaya bisa menjadi konstitusional. Artinya, apa yang dinyatakan tidak sah hari ini bisa menjadi sah dua tahun mendatang. Putusan ini bisa menjadi preseden atau yurisprudensi yang berbahaya. Misalnya begini. Seseorang melancarkan kudeta. Tentu tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusional. Tapi, bisa menjadi konstitusional. Begini penjelasannya. Setelah pemerintahan kudeta berjalan setahun atau dua tahun, misalnya, MK bersidang berdasarkan gugatan. Putusannya menyatakan bahwa pemerintah kudeta itu inkonstitusional. Tidak sah. Namun, MK memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang tak sah itu. Kalau baik, maka kudeta menjadi konstitusional. Menjadi sah. Kalau tidak baik, maka pemerintah kudeta menjadi inkonstitusional permanen. Definisi “baik” dan “tidak baik” itu tentu saja sesuai penilaian MK sendiri. Bukankah ini sangat berbahaya? Tentulah sangat, sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara. Putusan “bersyarat” yang dikeluarkan MK untuk OBL ini wajar dicurigai dan harus diwaspadai. Mengapa? Karena itu tadi. Putusan ini bisa menimbulkan implikasi yang jauh ke depan. Bisa dijadikan alasan untuk melegalkan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi. Contoh lain adalah perpanjangan masa jabatan presiden atau DPR di luar ketentuan UUD 1945. Dalam hal ini, DPR dan DPD misalnya mengumumkan sidang khusus MPR untuk mengesahkan perpanjangan masa jabatan dimaksud. Tindakan ini inkonstitusional tetapi bisa dibalikkan menjadi konstitusional. Misalnya saja, setelah masa jabatan perpanjangan itu berjalan dua tahun atau tiga tahun, MK menggelar sidang berdasarkan gugatan. Mahkamah kemudian membuat putusan bersyarat. Mereka nyatakan bahwa perpanjangan itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) tetapi diberi waktu dua tahun untuk melaksanakan pilpres dan pileg. Semua senang mendapat perpanjangan lima tahun. Dan sah! Tindakan ini semula melanggar UUD tetapi dilegalkan oleh putusan MK. Contoh lain lagi yang tak masuk akal, bisa terjadi. Sebab, putusan bersyarat MK tentang OBL menyediakan yurisprudensinya. Katakanlah Presiden Jokowi tiba-tiba memberhentikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kemudian dia angkat Ganjar Pranowo sebagai gantinya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, semua itu bisa menjadi konstitusional lewat putusan MK di masa depan. Ada presedennya, ada yurisprudensinya. Apalagi, para hakim MK yang ada saat ini rata-rata masih akan duduk lebih dari lima tahun mendatang. Sekali lagi, hari ini MK kelihatan seolah berani melawan, tapi boleh jadi ada tujuan lain yang lebih besar.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon
Jakarta, FNN - Dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada tanggal 28 November 2021, Partai Gelora Indonesia akan mencanangkan Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Kegiatan akan dipusatkan di sub-das sungai Citarum, kampung Cikoneng, Bandung pada Ahad pagi (28/11). Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta didampingi jajaran pengurus pusat dan wilayah Jawa Barat, secara simbolis akan menanam pohon secara serentak bersama di 34 provinsi seluruh Indonesia. "Rencananya pada tanggal 28/11 kami akan mulai menanam 10 ribu pohon secara nasional untuk menandai dimulainya gerakan menanam 10 juta pohon hingga November 2023. Jadi ini aksi nyata yang berkelanjutan," papar Ir. Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora. Gerakan menanam pohon ini dilakukan Partai Gelora berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Dinas dan Balai Pembibitan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pihak LSM yang peduli lingkungan hingga kalangan ulama dan artis. "Ya benar. Sudah sepekan kami meluncurkan kampanye literasi dan kolaborasi di media sosial untuk mengajak masyarakat menanam pohon. Kami libatkan kalangan artis yang dikoordinir oleh bang Dedi Mizwar, Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya di Partai Gelora. Kampanye literasi ini akan mengiringi aksi nyata menanam pohon selama dua tahun ke depan hingga tingkat kelurahan dan desa," ungkap Ari Saptono, koordinator Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggiatkan kesadaran dan gerakan menanam pohon untuk mengatasi deforestasi, bertambahnya lahan kritis dan peningkatan suhu udara khususnya di daerah perkotaan. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup meluncurkan program satu orang menanam dua puluh lima pohon, dengan bibit pohon yang disediakan oleh pemerintah. "Kami di Gelora menyadari benar isu perubahan iklim dan menyambut baik komitmen Presiden Jokowi melawan fenomena perubahan iklim ini pada saat pertemuan G 20 lalu. Maka Gelora Menanam 10 Juta Pohon ini sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kecil kami untuk ikut mengatasi perubahan iklim di Indonesia," ungkap Mahfuz Sidik, Sekjen Partai Gelora Indonesia. (sws)
MUI: Kongres Ekonomi Umat Bukti MUI Tidak Hanya Urusi Fatwa dan Halal
Jakarta, FNN - Kongres Ekonomi Umat yang akan digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10-12 Desember menjadi bukti bahwa forum ulama Indonesia itu tak hanya mengurusi fatwa dan masalah halal saja, kata Ketua Penyelenggara Kongres, Andi Djuweli. "Harapan kami dengan ulama bergerak ini semua 'stakeholder' merasa ikut menggerakkan ekonomi umat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan kongres yang rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tersebut merupakan ijtihad ulama terhadap ekonomi umat. Ulama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi harus sama-sama rembug dalam membangkitkan ekonomi. Apalagi pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah memukul perekonomian. Maka ulama perlu turun demi mencegah terjadinya masalah sosial yang berkelanjutan. "Pandemi ini juga bukan soal bencana, tentu kita paham dan belum tahu kapan berakhir. Tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak ada aksi efeknya tentu luar biasa kepada ekonomi umat kita," kata dia. Kongres empat tahunan ini akan dihadiri oleh 11 tokoh besar dan 250 peserta dari berbagai golongan. Tokoh-tokoh yang dijadwalkan hadir seperti Jusuf Kalla dan Chairul Tanjung. Sementara lembaga yang turut ikut yakni Kadin, ACT, BAZNAS, hingga Badan Wakaf Indonesia. Nantinya, kata dia, mereka yang hadir akan merumuskan, memberikan saran dan masukan, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. "Karena bagaimana pun hari ini juga pemerintah juga berkembangnya suatu bangsa dan negara, kuatnya pemerintah, dibangun bersama-sama," katanya. Menurutnya, salah satu poin penting dalam pembahasan kongres yakni menyoroti UMKM. Sebab, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara yang mampu membangkitkan diri dari keterpurukan. "Ulama merasa bagaimana menggerakkan ini semua. Jadi soal pandemi kita ikhtiar bagaimana menyelesaikan pandemi, tapi soal ekonomi jangan sampai tidak selesai. Sebab kalau tidak diselesaikan akan menjadi bahaya," demikian Andi Djuweli. (mth)
BMKG Catat 67 Kali Kejadian Gempa Bumi Guncang Manggarai Barat
Labuan Bajo, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kupang mencatat 65 kali kejadian gempa bumi mengguncang Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode Oktober-November 2021. "Terjadi 67 kejadian gempa bumi yang mana 65 kejadian dengan magnitudo kurang dari empat dan gempa bumi magnitudo kurang dari 4 dan lebih dari 5 sebanyak 2 kejadian," kata Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Sabtu. Ia menjelaskan berdasarkan kedalaman, gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km terjadi sebanyak 33 kejadian, gempa bumi menengah (60-300 km) sebanyak 33 kejadian, dan gempa bumi dalam atau lebih dari 300 km sebanyak 1 kejadian. Sedangkan berdasarkan lokasi kejadian, katanya, sebanyak 53 kali gempa bumi terjadi di laut dan 14 kali gempa bumi di darat. Margiono menjelaskan wilayah Manggarai Barat merupakan daerah dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi. Sehingga, perlu edukasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi tersebut. Melalui mitigasi bencana yang baik, maka ada minimalisasi korban jiwa saat terjadinya bencana gempa dan tsunami. Selain itu, BMKG pun selalu mengamati dan memonitor kejadian gempa 24 jam per 7 hari. Sehingga, segala informasi terkait kebencanaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data BMKG, Labuan Bajo merupakan daerah rawan gempa dan tsunami baik berdasarkan aspek sumber gempa maupun aspek sejarah. Jika merunut aspek sumber gempa, letak Labuan Bajo, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Sesar Naik Flores/Patahan Naik Flores dengan magnitudo tertarget M 7,5. Selanjutnya, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Zona Megathrust Segmen Sumba yang memiliki magnitudo tertarget M8,3. Sedangkan berdasarkan sejarah, perairan Labuan Bajo di Manggarai Barat dan Komodo pernah mengalami dua kali tsunami, yaitu pada 28 November 1836 dan 14 April 1855. Sebagai kawasan seismik aktif, hasil monitoring BMKG menunjukkan wilayah Manggarai Barat yakni Labuan Bajo dan sekitarnya memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi yang tampak dari peta seismisitas. Gempa bumi sendiri akan mengalami periode berulang. Jika terjadi gempa akibat Sesar Naik Flores dengan kekuatan M7,4 maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo berdasarkan skenario model tsunami ialah Siaga dengan tinggi antara 0,5 hingga tiga meter. Namun jika terjadi gempa di zona megathrust Sumba dengan kekuatan M8,3, maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo yakni Awas dengan ketinggian di atas tiga meter. Berdasarkan fakta tersebut, maka wilayah Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan pengawalan dalam bentuk mitigasi bencana, demikian Margiono. (mth)
Sleman Sosialisasi Cukai Rokok Melalui Olahraga dan Budaya
Sleman, FNN - Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta mengadakan sosialisasi berbagai informasi tentang cukai rokok melalui kegiatan olahraga dan budaya di halaman Kantor Kelurahan Purwomartani, Kapanewon (Kecamatan) Kalasan, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut sosialisasi disampaikan kepada komunitas senam, komunitas sepeda ontel, serta komunitas jemparingan (panahan tradisional). Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi cukai tembakau ini merupakan salah satu program yang menggunakan dana dari pengembalian cukai tembakau Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Pada tahun ini, kata Danang, Sleman mendapatkan pengembalian cukai tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar yang juga akan dimanfaatkan untuk sosialisasi dalam berbagai program. "Selain dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu untuk kesehatan, kami pergunakan juga untuk kegiatan kemasyarakat seperti saat ini dan juga dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu. terutama buruh pabrik dan petani tembakau di daerah ini," katanya. Ia menjelaskan tujuan sosialisasi tersebut untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap cukai tembakau ilegal sehingga turut serta membantu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai tembakau. "Harapannya dana bagi hasil ini bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program kemasyarakatan sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Sleman," katanya. Selain itu, lanjut dia, yang paling penting masyarakat akhirnya sadar dan ikut menyosialisasikan tentang cukai rokok ini. "Ternyata kemasan sosialisasi seperti ini banyak dijadikan percontohan oleh daerah lain di luar Kabupaten Sleman. Sebelumnya kami sempat mengadakan sosialisasi lewat pertunjukan ketoprak. Banyak daerah lain melihat bahwa kemasan seperti ini sangat bagus dan menarik untuk ditiru dan diterapkan," katanya. Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang diwakili Andrias Wunika Susi Lestyarini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman kepada komunitas masyarakat atau masyarakat secara luas terkait dengan cukai legal yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. "Sosialisasi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tembakau yang kemudian menghasilkan dan memberikan pendapatan bagi daerah, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui kegiatan positif olahraga, seni, kebudayaan, dan lainnya," katanya. Ia menegaskan bahwa memperjualbelikan rokok ilegal merupakan tindakan melanggar hukum. Dengan membeli rokok yang legal, dapat berkontribusi terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang nantinya akan disalurkan kembali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pelepasan keberangkatan komunitas sepeda ontel yang dilepas langsung oleh Danang Maharsa, kemudian olahraga senam yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Ny. Sri Hapsari Suprobo Dewi, dan diakhiri dengan kegiatan jemparingan bersama. (sws)
Ditjenpas Optimalkan Pemberian Remisi Atasi "Over" Kapasitas di Lapas
Jakarta, FNN - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), Thurman Saud Marojahan Hutapea mengatakan pihaknya mengoptimalkan pemberian remisi untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. “Ditjenpas melakukan optimalisasi pemberian remisi, ada remisi umum, remisi khusus, remisi lansia, remisi sakit permanen, remisi anak, dan remisi dasawarsa bagi pidana umum,” ujar Thurman Saud Marojahan Hutapea. Hal tersebut dipaparkannya dalam webinar nasional bertajuk “Keadilan Bercita Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Official Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui optimalisasi pemberian remisi itu, lanjut Thurman, hak-hak warga binaan diharapkan pula menjadi tidak terabaikan sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam regulasi untuk mendapatkan remisi. Di samping langkah tersebut, menurut Thurman, Ditjenpas juga melakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi persoalan “over” atau kelebihan kapasitas di lapas. Upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan asimilasi rumah, yaitu pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat di lingkungan rumah. Di samping itu, tambah Thurman, Ditjenpas juga menggencarkan koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan pada pemulihan seperti keadaan semula. Lalu, ada pula langkah pembangunan lapas baru dan penambahan kapasitas hunian yang disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah. “Kita juga sudah melakukan redistribusi narapidana dari lapas yang over kapasitasnya luar biasa ke lapas yang dimungkinkan masih bisa menampung mereka,” tambah Thurman. Sebelumnya, diketahui lapas di Indonesia mengalami persoalan kelebihan kapasitas penghuni. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham per Maret 2021, tercatat total penghuni lapas mencapai 255.435 orang, sedangkan kapasitasnya hanya mampu menampung sebanyak 135.647 orang. Dari data itu, artinya, lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 88 persen dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, Ditjenpas semakin gencar melakukan upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lapas Indonesia. (sws)
Polisi Kediri Tangani Kecelakaan Empat Meninggal
Kediri, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menangani kecelakaan antara mobil dan truk yang mengakibatkan empat orang santri meninggal dunia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kediri AKP Bobby Mochammad Zulfikar mengemukakan kejadian kecelakaan antara truk tronton dengan mobil elf itu terjadi di jalan umum Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. "Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi truk melaju dari arah selatan ke utara dan sesampai TKP terjadi laka lantas. Mobilnya melaju dari arah sebaliknya," katanya di Kediri, Sabtu. Ia mengatakan, mobil elf dengan nomor polisi S 7987 W mengangkut para santri dari sebuah pondok pesantren di Jombang. Mereka rencana hendak liburan ke Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek dan akhirnya pupus setelah kendaraan yang mereka tumpangi justru mengalami kecelakaan lalu lintas. Pengemudi truk yang masih belum diketahui identitasnya diduga terlalu ke kanan saat melaju, sehingga menabrak mobil tersebut. Bagian kanan mobil terkelupas. Dalam musibah itu, terdapat sekitar sembilan orang penumpang mobil elf. Dari jumlah itu, empat penumpang mobil elf meninggal dunia akibat luka yang mereka derita. Korban meninggal antara lain Suparman (48), warga Desa Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Korban lainnya adalah Abdul Azis (38), Nur Hasan Saudi (38) dan Nur Wakid (42). Alamat mereka sama dengan dengan korban Suparman. Seluruh jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Bhayangkara, Kota Kediri, untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan korban yang luka juga dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, badan elf diketahui rusak berat terutama bagian tepi sebelah kanan. Sedangkan pengemudi truk tronton saat ini masih diburu petugas. Warga yang menyaksikan kejadian kecelakaan itu juga sempat berusaha membantu petugas. Arus lalu lintas sempat menjadi macet, saat proses evakuasi. Namun, tidak berapa lama petugas mobil derek membantu menderek mobil elf yang mengalami kecelakaan itu ke lokasi untuk menaruh kendaraan kecelakaan Satlantas Polres Kediri. Saat ini, arus lalu lintas sudah kembali normal. Polisi juga masih melakukan penyelidikan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan itu. (sws)
Polisi Dalami Motif Pembunuhan Berantai Lima Warga di OKU Sumsel
Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU), Sumatera Selatan, mendalami motif pembunuhan terhadap lima orang warga Kampung I, Desa Sungai Bunglai, Kecamatan Peninjauan, OKU. Lima korban tersebut berinisial S (45), I (48), E (40), HJ (33) dan Er (35). Mereka tewas dibunuh secara tragis oleh pelaku berinisial OF (25) seorang pria yang warga setempat pada Jumat (26/11). Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Hillal Adi Imawan di Baturaja, Sabtu mengatakan, pelaku sudah diamankan oleh anggotanya ke Mapolres beberapa saat setelah melakukan aksinya. Pelaku diperiksa secara intensif oleh petugas untuk menggali alasan ia menghabisi nyawa lima tetangganya tersebut. Menurutnya, dari keterangan yang didapat pelaku menyebut ia merasa sakit hati terhadap salah satu korban yang diduga sudah mengambil kartu ATM miliknya. Namun polisi belum dapat memastikan keterangan tersebut lantaran saat diinterogasi pelaku sedikit ngawur saat berbicara. Sebagaimana diketahui dari informasi warga setempat pelaku itu diduga memiliki keterbelakangan mental. “Belum bisa kami pastikan motif seperti apa. Masih kami tindak lanjuti peristiwa ini seperti memeriksa saksi-saksi dan memerlukan bantuan dokter atau psikolog untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa pelaku tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Mardi Nursal mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi kejadian tersebut berlangsung Jumat (26/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Ia menjelaskan, mulanya pelaku OF (25) keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan makan somai di warung. Disana pelaku bertemu korban pertama H, tanpa diduga langsung ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau sampai tersungkur. “Kemudian terjadi keributan di sana. Sehingga, korban kedua I yang sedang melintas di lokasi berhenti bermaksud hendak melihat namun, malah ikut kena tusuk,” ujarnya. Kejadian berlanjut, pelaku masuk ke belakang rumah warga menuju ke arah sumur. Disana, ia bertemu korban ketiga yakni E yang sedang mengambil air. Lanjutnya, E (40) suami dari Er yang melihat istrinya menjerit kesakitan langsung keluar rumah bermaksud hendak menolong. Namun naas ia ternyata ikut ditusuk oleh pelaku. "Er sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan akibat luka di bagian leher," ujarnya. Sama halnya dialami oleh korban kelima S yang mendengar keributan langsung keluar rumah dan tewas dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku langsung pulang ke rumah hingga akhirnya ditangkap petugas. “Saat ini para korban sudah diserahkan kepada keluarga,” tandasnya. (sws)
Polisi Belum Hentikan Kasus Dugaan Penipuan Wabup Halmahera Utara
Ternate, FNN - Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) belum menghentikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut) Muhlis Tapi Tapi kepada Rizal Kibas. "Memang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan yang diduga melibatkan Wabup Halut belum ditindaklanjuti, karena saat ini penyidik masih memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk berdamai, hanya saja sampai saat ini masih belum ada titik terang," kata Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adip Rojikan di Ternate, Sabtu. Dia mengatakan, kasus tersebut sampai saat ini masih ditangani, karena sampai sekarang kasusnya belum dicabut laporannya, sehingga proses saat ini mereka sedang mediasi. Adip menambahkan, setelah berproses kasusnya, kedua belah pihak dimediasi hanya saja saat ini Polda Malut memberikan waktu. "Setelah berproses ternyata ada mediasi di antara mereka, jadi kita berikan waktu untuk mereka melakukan mediasi dengan batas waktu tertentu," ujarnya. Mantan Wakapolres Halmahera Utara ini menyatakan, jika dalam waktu yang diberikan tidak ada titik terangnya, pihaknya mempersilakan pihak yang dirugikan untuk melapor. Dalam kasus tersebut pelapor mengalami kerugian mencapai Rp1,4 miliar dan yang baru dikembalikan Wakil Bupati Halmahera Utara Rp1 miliar. "Berdasarkan laporan, total kerugian dialami korban senilai Rp1,4 miliar dan baru dikembalikan sebesar Rp1 miliar," ujarnya. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi Tapi tersebut dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Malut. Kasus itu terkait dengan pinjaman uang kepada pemilik Rizal Kibas. Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi sudah pernah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Malut. (sws)
TNI AL Bangun Lanal Sanana di Malut pada 2022
Ternate, FNN - Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, TNI AL akan membangun Lanal Sanana sekaligus meningkatkan statusnya dari Pos Sanana menjadi Lanal tipe D pada tahun 2022. "Untuk tahun 2022, Pos Sanana akan ditingkatkan statusnya menjadi Lanal tipe D dan dipimpin oleh perwira berpangkat Mayor guna memberikan keamanan di wilayah perairan Sanana di bawah kendali Lantamal XIV TNI AL Sorong dan akan diresmikan Kasal TNI AL," kata Komandan Lanal Ternate, Kolonel Laut (P) Ashari S. Abidin,SE, M.Ter di Ternate, Sabtu. Menurut dia, di wilayah Malut sendiri telah ada dua Lanal yakni Lanal Ternate dan Lanal Pulau Morotai dan tahun 2022 nanti akan bertambah satu Lanal Sanana tipe D yang wilayahnya meliputi perairan Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Sedangkan, untuk Pos Angkatan Laut (Posal) telah dibangun di Pulau Mayau, Pulau Gebe, Tobelo, Pulau Bacan serta Pulau Gebe. Oleh karena itu, kata Ashari, pihaknya akan perkuat seluruh jajaran personelnya untuk mengasah kemampuan dalam menjaga teritorial. Sebelumnya, pihaknya melakukan kegiatan yang diikuti oleh anggota Lanal Ternate ini dilaksanakan dalam rangka melatih dan membiasakan diri untuk menguasai alat selam, sehingga jika dibutuhkan mampu mengawaki dengan sempurna dan zero accident. Dia mengatakan, latihan yang diawali dengan pemanasan dan pengenalan alat oleh Serka Mes Anan Hi Mursal sekaligus sebagai pelatih selam yang sudah mempunyai sertifikat pelatih dan biasa melaksanakan bantuan pelatihan selam di wilayah Maluku Utara. Untuk itu, dia harapkan agar terus mencurahkan segenap ide, sebagai upaya dan tindakan untuk menjaga laut di wilayah kita dari segala gangguan dan kerusakan serta dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan laut dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, pada latihan ini, agar semangat dalam berlatih dan menekankan keselamatan dalam latihan. Kemampuan selam Prajurit TNI-AL sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas operasi TNI AL termasuk juga melaksanakan tugas sosial dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang. Danlanal agar prajurit-prajurit muda tersebut dapat segera menguasai kemampuan selam seperti seniornya sehingga mampu menjadi penyelam-penyelam andal di Lanal Ternate dan Malut. "Kegiatan latihan selam ini akan terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin sehingga Prajurit Lanal Ternate profesional menguasai dan menggunakan peralatan selam," ujarnya. Pada latihan kali ini, Lanal Ternate melibatkan sembilan orang Bintara dan Tamtama Remaja lulusan Satdik Sorong yang baru saja bergabung dengan Lanal Ternate. (sws)
Jajaran TNI/Polri di Malut Bangun Sinergi
Ternate, FNN - Jajaran TNI/Polri di Maluku Utara (Malut) menggelar olahraga bersama dalam rangka meningkatkan soliditas dan sinergitas antara kedua institusi itu dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara. Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan, di Ternate, Sabtu mengatakan bahwa ini merupakan wujud solidaritas TNI-Polri Maluku Utara dalam rangka mewujudkan Jumat sehat dan berkah. "Kegiatan ini akan kita tindaklanjuti dan dilaksanakan secara periode, sehingga TNI-Polri Malut semakin kompak dan solid dalam pengabdian kepada bangsa dan Negara," ujarnya. Kegiatan diawali dengan pemanasan yang dilanjutkan dengan beberapa penyampaian oleh Danrem 152/Babullah kemudian dilaksanakan olahraga lari pagi bersama dimulai dengan titik start Glora Kieraha sampai Finish Salero. Usai dilaksanakan olahraga bersama, dilanjutkan dengan permainan-permainan yang dapat menghibur sebagai bentuk menjalin kerja sama dalam permainan sepak bola, bola voli dan tenis meja di lapangan Salero Ternate. Sementara itu, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dihubungi menyatakan, demi menjaga kebugaran dan meningkatkan imun di dalam tubuh prajurit yang berguna Untuk menangkal penyakit dari luar. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan olahraga, dengan berolahraga secara teratur akan terhindar dari penyebaran penyakit termasuk virus COVID-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker serta mencuci tangan. Kegiatan jalan santai ini merupakan salah satu cara mempererat tali silaturahmi agar saling mengenal dan lebih akrab lagi satu sama lain di luar tugas pokok masing-masing antara jajaran Korem 152/Baabullah dengan jajaran Polda Malut. Titik Star Stadion Kieraha Kota Ternate telah di laksanakan Olah raga bersama jalan santai TNI - Polri yang diselenggarakan oleh Korem 152/Baabullah dan Polda Malut. DImana, seluruh anggota melakukan senam peregangan yang dipimpin oleh anggota Jasmani Korem 152/Baabullah Serma Rumbaru, kemudian dilanjutkan olah raga jalan santai dengan rute dari Stadion Kieraha menuju lapangan salero Ternate, Malut. Sementara itu, Wakapolda Malut, Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto menambahkan, Polda Malut mendukung kegiatan ini bisa olah raga bersama meningkatkan silaturahmi dan saling mengenal serta berharap ke depan juga diadakan kegiatan yang sifatnya seperti ini. Da menyebut, kegiatan menjadi hal yang sangat positif bagi kita semuanya apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, tanpa kebersamaan tanpa kolaborasi dengan instansi terkait TNI-Polri dan Pemda mungkin tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Semua anggota Polri khususnya Polda Malut berharap bisa bersama-sama bergandeng tangan dengan rekan-rekan TNI, karena dirinya yakin TNI-Polri terus menguatkan apa yang mempunyai tugas tanggung jawab bersama. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang personel TNI - Polri khususnya jajaran Korem 152/Baabullah dan Polda Malut dipimpin oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dan Kapolda Malut diwakili oleh Wakapolda Brigjen Pol Drs Eko Para Setyo Siswanto. (sws)
ELSAM: Optimalkan Fungsi-Fungsi DPR untuk Jamin Kebebasan Berpendapat
Jakarta, FNN - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI mengoptimalkan fungsi-fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. "Misalnya, kalau ada lembaga negara tertentu mengancam kebebasan berpendapat, DPR bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan, seperti meminta klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah," kata Mifah Fadhli. Mifah Fadhli mengemukakan hal itu dalam webinar nasional bertajuk Becoming a True Legislator: Peran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui pengoptimalan ketiga fungsi itu, lanjut Miftah, DPR juga akan mampu memastikan undang-undang yang sedang disusun telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Di samping pengoptimalan fungsi-fungsi DPR, Miftah pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang eksesif dan menimbulkan efek ketakutan. Ia menilai masyarakat Indonesia sejauh ini cenderung merasa takut untuk menyampaikan kritik karena keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal karet terkait pencemaran nama baik. "Survei dari Komnas HAM menyebutkan bahwa saat ini masyarakat makin takut menyampaikan kritik. Mereka takut kritik itu akan membuatnya dihukum berdasarkan UU ITE," katanya. Menurut Miftah, kondisi tersebut menyebabkan ekosistem demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Dengan demikian, sudah sepatutnya persoalan itu segera dievaluasi oleh Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan akademisi. Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu, Miftah Fadhli juga merekomendasikan kepada berbagai lembaga ataupun organisasi untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas. Melalui ruang diskusi yang meluas itu, lanjut dia, publik berkesempatan untuk menyampaikan kritik yang membangun dan tepat terkait dengan kebijakan pemerintah, bahkan bertukar ilmu pengetahuan. (sws)
BPIP Imbau Generasi Muda Berhati-Hati Pahami Konten Agama di Internet
Jakarta, FNN - Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Achmad Uzair Fauzan mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berhati-hati memahami konten keagamaan di internet karena tidak semuanya tepat, bahkan ada yang mengandung radikalisme. "Dahulu kita mencari pemahaman keagamaan ke mimbar-mimbar pengajian, sekarang kita, para mahasiswa, mencarinya ke media sosial atau situs web. Ada banyak tokoh agama yang progresif, tetapi banyak juga yang patut diragukan pemahamannya. Jadi, kita harus berhati-hati," ujar Achmad Uzair Fauzan. Ia mengatakan hal itu ketika tampil sebagai narasumber dalam webinar nasional bertajuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Pembentukan Karakter Pancasila pada Mahasiswa yang disiarkan langsung di kanal YouTube HMPE UNY, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada 9.000 situs web yang mengandung konten radikalisme. Padahal, tercatat 54,87 persen generasi muda mencari referensi keagamaan melalui internet. "Ada juga riset yang mengatakan bahwa hanya 10 persen dari dunia internet itu yang bisa diandalkan. Sebanyak 90 persen lainnya hoaks dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya," katanya. Pada intinya, menurut Achmad Uzair, di satu sisi, kemajuan teknologi memang memberikan kesempatan luar biasa untuk mengakses beragam informasi. Akan tetapi, di sisi lain pengguna teknologi yang tidak mencari sumber secara tepat akan terjerumus pada pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, catatan-catatan tersebut sudah sepatutnya menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memahami konten-konten, terutama konten keagamaan yang disebarluaskan di internet. "Pihak yang menulis di situs web, blog, atau media sosial itu belum tentu berdasarkan pada sumber yang tepat," kata Achmad Uzair Fauzan. Untuk mengatasi persoalan itu, kata dia, salah satu hal yang penting untuk dilakukan masyarakat Indonesia adalah meningkatkan kecakapan dalam menggunakan media komunikasi. Mereka perlu “melek informasi”, yakni berkemampuan memperoleh informasi yang benar dan memang dibutuhkan secara cepat, tepat, mutakhir, dan lengkap. (sws)
Sekretaris Kepala BPIP: Mahasiswa Tulang Punggung Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Achmad Uzair Fauzan mengatakan bahwa para mahasiswa merupakan tulang punggung untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. "Kalau kita bicara soal Indonesia Maju 2045, tulang punggungnya ada di kawan-kawan mahasiswa semua," ujar Achmad Uzair Fauzan. Ia mengemukakan hal itu pada webinar nasional bertajuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Pembentukan Karakter Pancasila pada Mahasiswa yang disiarkan langsung di kanal YouTube HMPE UNY, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Indonesia Maju 2045, lanjut Achmad Uzair, berkaitan erat dengan bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk Indonesia didominasi mereka yang berusia produktif di antara 15 tahun dan 64 tahun. Secara teori, kata dia, ketika penduduk lebih didominasi oleh mereka yang berusia produktif dan aktif bekerja, akan lebih banyak pula penduduk berpenghasilan sehingga kesejahteraan dari segi ekonomi masyarakat di Indonesia berkemungkinan besar dapat meningkat. Dengan demikian, menurut Achmad Uzair, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 sehingga para mahasiswa sebagai penggerak transformasi sosial diharapkan mampu memaksimalkan peluang tersebut. Achmad Uzair juga menilai para mahasiswa merupakan bagian dari elite sosial. "Kawan-kawan mahasiswa adalah bagian dari elite sosial yang menjadi penggerak transformasi sosial, yakni penggerak agar masyarakat bertambah baik, lebih berpendidikan tinggi, dan makin sejahtera," kata Achmad Uzair. Ia memandang para mahasiswa merupakan sumbu serta pilar penting yang menentukan perjalanan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Namun, lanjut dia, potensi menuju Indonesia Maju 2045 belum teraktualisasikan seluruhnya karena bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. "Tantangan menuju Indonesia Maju 2045 bagi kita sebagai bangsa, di antaranya adalah perkembangan teknologi," ucapnya. Achmad Uzair Fauzan menilai masyarakat yang maju adalah mereka yang "melek informasi", yaitu mampu memperoleh informasi yang benar dan memang dibutuhkan secara cepat, tepat, mutakhir, dan lengkap. Oleh karena itu, lanjut dia, tantangan tersebut dapat dilalui dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan pula literasi dari pemerintah ataupun pihak terkait kepada masyarakat agar mereka memiliki kecakapan dalam penggunaan media teknologi komunikasi dan informasi. (sws)
Agus Prayogo dan Odekta Naibaho Juarai Borobudur Marathon 2021
Temanggung, FNN - Pelari nasional Agus Prayogo dan Odekta Naibaho menjuarai Borobudur Marathon 2021 yang digelar di Taman Lumbini kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu. Agus Prayogo yang turun pada kelas maraton putra dengan waktu 2.32.21, disusul Muhammad Ady Saputro (2.35.30), dan di urutan ketiga Iqbal Saputro (902.38.30) Kemudian di kelas maraton putri, Odekta Naibaho mencatat waktu 3.02.48, kemudian kedua Pretty Sihite (03.18.59) dan ketiga Irma Handayani (03.19.13). Dalam lomba maraton yang sempat diguyur hujan tersebut, Agus memecahkan rekornya sendiri pada PON Papua dengan waktu 2 jam 33 menit. Dengan prestasi tersebut, Agus mendapat bonus dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo senilai Rp10 juta. Dalam konferensi pers, Agus Prayogo mengakui untuk pertama kalinya ia mendapat medali emas untuk kategori maraton di Borobudur Marathon, karena sebelumnya berpartisipasi pada kategori half maraton. "Baru tahun ini saya putuskan untuk berpartisipasi mengikuti elite race, saya bersyukur situasi kondisi, terutama cuaca sangat mendukung sehingga raihan catatan waktu saya hari ini lebih bagus dari pada di PON Papua bulan lalu," ungkap Agus. Ia pun menuturkan jika sebelumnya Borobudur Marathon digelar dengan rute mengelilingi desa-desa di sekitar Candi Borobudur, namun kali ini, untuk kedua kalinya Borobudur dilaksanakan di kompleks Lumbini Candi Borobudur dengan sistem looping. "Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi atlet, rutenya looping 12 kali," kata Agus. Ia juga menyampaikan terima kasih pada penyelenggara Borobudur Marathon karena di tengah pandemi masih tetap berlangsung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan ajang tersebut bisa menjadi tantangan, terutama mengenaipelaksanaan maupun pengelolaan kegiatan maraton di tengah pandemi. "Alhamdulillah, tahun ini lebih baik karena situasinya juga lebih baik. Kami mencoba merekayasa dari jalur yang mestinya keluar dari kawasan candi, sekarang muter-muter candi sampai 12 kali, mungkin akan bosan, tetapi saya melihat semangat dari para pelari bagus, bahkan Agus bisa pecahkan rekor PON Papua," tutur Ganjar. (mth)
Mengulas Empat Profesi Menarik Song Hye Kyo di K-Drama
Jakarta, FNN - Menjelang usia 40 tahun, aktris Korea Song Hye Kyo tak kehilangan sinarnya. Popularitasnya sudah sampai ke negara-negara Asia lain, seperti Jepang dan China, bahkan Eropa. Dan salah satu drama Song Hye Kyo yang sedang trending saat ini adalah "Now We Are Breaking Up". Seri itu pun tayang di Indonesia lewat platform menonton daring Viu. Sejak pemutaran episode awal di Viu, "Now We Are Breaking Up" bertengger dalam puncak trending topic selama beberapa jam, menandakan drama ini menyedot perhatian sangat besar dari pecinta K-drama di Indonesia. Di Korea, drama ini juga memiliki rating yang sangat kuat, Song Hye Kyo adalah salah satu magnet kuat dari drama ini. Karena begitu mendalami karakter yang ia perankan untuk sebuah drama, saat syuting drama selama beberapa bulan, ia merasa hidup sebagai karakter tersebut. Ia seolah tidak punya waktu untuk hidup sebagai Song Hye Kyo. Dalam K-drama lainnya ia memerankan beberapa karakter dengan profesi yang menarik. Mengutip siaran pers Viu, Sabtu, berikut empat di antaranya: Dokter Bedah "Descendants of the Sun" merupakan salah satu drama paling sukses yang pernah diproduksi. Song Hye Kyo mengambil bagian di dalamnya sebagai Kang Mo Yeon, dokter bedah di Haesung Hospital. Dokter yang tangguh dan asertif ini percaya bahwa kompetensi lebih penting daripada koneksi. Ia teguh pada pendiriannya, tidak mudah terpengaruh oleh emosi, dan tidak gengsi untuk mengakui kesalahan. Suatu ketika ia ditugaskan ke medan perang dan bertemu Yoo Shi Jin (Song Joong Ki), kepala pasukan tentara khusus yang sempat dikira bos penjahat oleh Mo Yeon. Mereka pun saling jatuh hati. Tapi, karena Shi Jin bekerja di medan perang dengan segala risikonya, Mo Yeon menyangkal perasaannya sendiri hingga menolak cinta Shi Jin sampai tiga kali. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali. Mo Yeon ditugaskan sebagai pimpinan tim medis di Urk, sementara Shi Jin ditugaskan untuk menjaga keamanan di sana. Apakah kali ini tugas mulia yang mereka emban akan mempersatukan cinta keduanya? Produser Drama Tak hanya menyuguhkan tentang kisah cinta, "Worlds Within" juga bercerita tentang perjuangan perempuan agar bisa diakui di industri perfilman yang didominasi oleh laki-laki. Ceritanya, enam bulan sebelumnya Joo Joon Young yang diperankan Song Hye Kyo baru menyelesaikan tugas berat sebagai asisten produser. Dua drama pendek yang dia produksi baru-baru ini mendapatkan rating tinggi dan kritik yang bagus. Ia mendapatkan penghargaan di ajang festival drama di luar negeri, sehingga kemudian ia jadi produser yang cukup dikenal. Joon Young adalah gadis yang blak-blakan, punya yang passion tinggi terhadap dunia film, tegas, dan tenang. Kadang kala Jung Ji Oh (Hyun Bin), sutradara senior yang baik dan sabar, dibuat pusing oleh sifatnya yang keras kepala. Selain itu, Joon Young dididik untuk jadi orang yang tidak gampang percaya pada orang lain. Joon Young dan Ji Oh sempat berpacaran semasa kuliah, tapi kemudian putus. Beberapa tahun kemudian mereka berdua dipertemukan kembali di sebuah program acara. Apakah kemudian bisa tetap bersikap profesional dalam melakoni pekerjaan, saat konflik cinta di antara mereka terus menghalangi? Chief Executive Officer (CEO) Drama "Encounter" menandai kembalinya Hye Kyo ke dunia seni peran, setelah pernikahannya yang heboh dengan Joong Ki. Di serial ini ia berperan sebagai Cha Soo Hyun, seorang anak politikus ternama yang kaya raya. Demi memuluskan jalan ayahnya di dunia politik, ia dijodohkan dengan anak orang kaya. Tapi, karena suaminya berselingkuh, ia memilih untuk bercerai dan melajang lagi.Soo Hyun mendapatkan harta gono-gini berupa Hotel Donghwa yang sudah tua. Momen ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Jika biasanya hidup Soo Hyun diatur oleh banyak orang, termasuk ayah dan mantan suaminya, perlahan-lahan ia mulai mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Ia putuskan untuk mengelola hotel yang dulu dimiliki oleh mertuanya itu secara profesional. Sebagai CEO Hotel Donghwa, ia terbilang berhasil. Sebab, ia membawa hotel tua itu jadi hotel terkenal yang diminati banyak tamu. Soo Hyun sendiri bertransformasi menjadi leader yang disegani di dunia perhotelan. Kalau tadinya ia jadi selebriti karena ayahnya terkenal, ia kemudian membangun nama besarnya sendiri. Fashion Designer Song Hye Kyo akan membuat Anda terhibur lewat drama terbarunya, "Now, We Are Breaking Up" dengan berperan sebagai Ha Young Eun. Ia bekerja sebagai manajer tim desain di perusahaan fashion ternama, The One, memimpin satu departemen berisi sejumlah designer yang lebih junior. Karena bergelut di industri fashion, ia selalu tampil modis. Tidak mewah, tapi fashionable. Hye Kyo bercerita, ia akan menunjukkan kepada penonton imej karakter Young Eun yang sesungguhnya, Young Eun diceritakan cinta sekali kepada pekerjaannya. Ia selalu menunjukkan profesionalitas dan totalitas dalam bekerja. Posisi karier yang bagus bukan ia dapatkan karena pertemanan dengan anak CEO The One, melainkan berkat kecerdasan dan kerja kerasnya. Ia selalu berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, ia cukup sering bertemu seorang fotografer freelance, Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong), yang dipekerjakan oleh The One. Cinta di antara keduanya pun tumbuh, tapi perjalanannya tentu tidak mudah. (mth)
Hyundai Tidak Siapkan Creta Opsi Tujuh Penumpang
Jakarta, FNN - Hyundai Motors Indonesia tidak berencana merilis sport utility vehicle (SUV) Hyundai Creta dengan opsi tujuh penumpang karena mereka meyakini bahwa mobil dengan konfigurasi lima penumpang memiliki pasar yang besar di Indonesia. "Segmen SUV yang lima penumpang itu besar," kata Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, Jumat (26/11). "Kami fokus ke 5-seater karena memang marketnya sangat besar. Jadi misalnya, konsumen yang di rumah sudah punya mobil 7-seater, mereka akan mencari lagi yang lima penumpang," tambah Makmur. Makmur menjelaskan, Creta yang diproduksi pabrik Hyundai Indonesia telah mendapatkan sambutan baik dari konsumen pada pemeran otomotif GIIAS . Mobil bermesin 1.500cc MPI itu mampu membukukan surat pesanan (SPK) sebanyak 670 unit pada debutnya pada pameran itu. "Ini produk pertama kami dan dapat sambutan baik di GIIAS. Ini fantastis," kata Makmur, menambahkan bahwa produk terlaris kedua mereka di GIIAS adalah Palisade sebanyak 420 SPK kemudian mobil listrik Kona dan Ioniq sebanyak 100 unit. Hyundai Creta dijual dengan harga mulai Rp279 juta hingga tipe tertinggi Rp399 juta. Makmur meyakini harga tersebut telah sesuai dengan kelengkapan fitur yang ditawarkan Hyundai Creta untuk konsumen di segmen SUV. Makmur menjelaskan, Hyundai menghadirkan teknologi inovatif Bluelink berupa layanan mobil terkoneksi yang memungkinkan pelanggan untuk selalu terhubung dengan mobil mereka melalui smartphone. Hyundai Bluelink memberikan akses penuh kepada pemilik Creta untuk fitur-fitur penting, seperti mengetahui kondisi kendaraan saat ini, menghidupkan atau mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci atau membuka kunci pintu, hingga mengetahui di mana kendaraan diparkir dan mendeteksi apabila terjadi pencurian. (mth)
Hal yang Perlu Diketahui tentang Sunat, Metode dan Kontrol Setelahnya
Jakarta, FNN - Sirkumsisi atau sunat sebagai tindakan medis membuang kulum yang biasanya menutupi glans penis menjadi saran para pakar kesehatan salah satunya untuk menghindarkan seorang anak lelaki terkena berbagai penyakit salah satunya infeksi saluran kemih (ISK). Data dari Saudi Urological Association mengungkapkan sekitar 30 persen laki-laki di dunia dan 35 persen pria di negara berkembang telah disunat. Dari sisi metode, kini dikenal berbagam cara dalam tindakan sunat mulai dari konvensional, laser, stapler dan klem dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dari metode yang ada, laser seringkali menjadi menimbulkan masalah. Dokter spesialis bedah umum dari Ikatan Ahli Bedah Indonesia, dr. Asrul Muhadi, Sp.B mengatakan, laser yang sebenarnya memanfaatkan energi cahaya, namun yang justru terjadi energi panas yang digunakan. Menurut Asrul yang lulusan dari Universitas Hasanuddin itu, penggunakan laser dengan energi panas berbahaya karena uretra atau tempat keluarnya urin maka bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup bagi pasien. "Bisa menyempit dan mengeras, sepanjang hidup tidak bisa diperbaiki. Kalau metode konnvensional bisa dikoreksi. Makanya WHO menyatakan, melakukan (tindakan sunat) harus dilakukan ahli," kata dia dalam sebuah webinar, dikutip Sabtu. Menurut Badan POM Amerika Serikat (FDA), laser merupakan light amplication by the stimulated emission on radiation. Laser medis yakni alat yang menyimpan energi dari berbagai bentuk baik elektrik, kimia maupun optikal yang dikeluarkan dalam bentuk energi cahaya. Tetapi ada salah kaprah tentang pemaknaan istilah laser dalam sirkumsisi yang ternyata kauter. Sunat laser tidak menggunakan energi cahaya namun menggunakan energi panas dengan menggunakan alat elektrokauter untuk memotong jaringan, koagulasi dan diseksi. "Bayangin saja kalau jaringan dipanaskan, langsung hangus, hitam. Seumur hidup orang akan cacat. Penis teramputasi karena sunat panas. Tidak ada laser pada sirkumsisi, yang ada kauter," tutur Asrul. Pada penggunaan kauter atau sunat laser, arus listrik langsung menuju penis dan jaringan penis. Bila preputium atau kalup penis dipotong dengan kauter, maka dapat terjadi total phallic loss atau gangguan saraf yang parah akibat adanya kontak antara kauter dan clamp. Terkait laser, dokter spesialis bedah saraf dari Universitas Indonesia, dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS juga sependapat dengan Asrul. Founder Rumah Sunat dr. Mahdian itu mengatakan, dalam sunat, bukan sinar laser yang dipakai. Menurut dia, khitan laser menggunakan lempengan logam yang dipanaskan. yang dapat menyebabkan luka bakar, amputasi dan berdampak pada kecacatan pada pasien. Dibandingkan laser dan lainnya, dia menyarankan metode klem untuk mencegah infeksi silang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga merekomendasikan klem sebagai solusi sunat modern. Menurut Mahdian, metode klem menggunakan prinsip seperti penjepit pada tali pusar bayi. Keuntungan metode ini antara lain pasien bisa segera kembali beraktivitas termasuk bepergian tanpa menunggu tiga hari terlebih dulu. "Dulu harus dijahit sekarang tidak lagi. Dulu tidak boleh pakai celana, tidak bisa mandi 3 hari sekarang sudah bebas, habis sunat bisa jalan-jalan," tutur dia. Mahdian memperkenalkan sunat menggunakan alat produksi sendiri, bernama Mahdian Klem. Alat ini mulai digunakan pada 2014 setelah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alat klem Mahdian terdiri dari 3 komponen yakni tabung bening sebagai tempat saluran kemih, badan klem dan pengunci. Keunggulan klem ini yakni semua komponen terbuat dari material polikarbonat transparan sehingga bisa terlihat bila ada sisa urin di glans penis, kemudian tersedia sistem pengunci kokoh agar tetap stabil pasien khususnya anak saat beraktivitas. Mahdian mengatakan, pemakaian alat ini relatif mudah, tanpa jahitan dan risiko perdarahan kecil karena semua pembuluh darah sudah tertutup dengan klem. "Tidak ada terjadi infeksi karena infeksi terjadi saat luka terbuka, proses sunat 7 menit karena tidak pakai proses jahit, alat ini terjamin sterilitasnya. Pemasangan dan pelepasan cepat karena minimum nyeri," tutur dia. Saran Disunat Dini dan Tips Usai Tindakan Kepala Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, dr. Reisa Broto Asmoro menyarankan laki-laki bisa disunat dini, antara lain demi menghindari berbagai komplikasi yang muncul termasuk yang paling sering ISK. Reisa sendiri sudah menyunat anak lelakinya saat masih bayi. Kini, putranya tumbuh dengan baik. Selain menghindari masalah kesehatan, disunat dini juga mencegah munculnya drama yang bisa berakhir trauma bagi anak. Kemudian, sebelum tindakan, orang tua perlu memastikan anak dan diri mereka siap secara mental. Menurut dia, sunat bukan seperti halnya tindakan operasi besar. Pemilihan teknik-teknik yang aman diperlukan sehingga tidak memerlukan persiapan yang berlebihan. Luka usai sunat perlu rutin dibersihkan, sembari tetap memberikan anak asupan makanan bergizi. Perhatikan juga beberapa jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi apalagi bila menggunakan sunat konvensional karena bisa menyebabkan perdarahan untuk jangka waktu lebih lama. Reisa mengatakan, perawatan usai tindakan sunat juga diperlukan, begitu juga dengan kenyamanan anak. Sebaiknya tanyakan pada dokter, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam perawatan usai sunat. sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi saat membersihkan luka anak di rumah. "Merawat luka butuh perhatian khusus. Saya benar-benar detil memberi obat supaya tidak ada komplikasi. Perhatikan alergi-alergi obat pada anak. Jadi harus tahu cara yang baik, ditemani, cara membersihkan yang benar. Harus tahu kapan dibukanya," tutur Reisa. Terkait risiko sunat, dr. Reisa mengatakan, meski bermanfaat bagi kesehatan, prosedur sunat tetap memiliki beberapa risiko antara lain perdarahan terutama pada mereka yang memiliki gangguan pembekuan darah, infeksi, gangguan saluran kemih, kulit kulup mungkin terpotong terlalu pendek atau terlalu panjang dan sisa kulup dapat menempel kembali ke ujung penis. Tetapi sebenarnya hal ini bisa diantisipasi bila metode yang digunakan tepat dan dilakukan di tempat yang seharusnya demi menghindari komplikasi termasuk infeksi setelah tindakan dan luka tak kunjung sembuh. Reisa menyarankan anak segera dibawa ke dokter atau ke instalasi gawat darurat (IGD) apabila mengalami perdarahan yang sulit berhenti, keluar cairan bernanah atau berbau busuk dari ujung penis, proses buang air kecil (BAK) masih terganggu hingga beberapa minggu setelah disunat. Kondisi lainnya yakni penis masih bengkak 2 minggu setelah disunat dan demam. Jadi, selain metode yang tepat, kontrol usai dilakukannya tindakan juga penting untuk menghindari dampak atau komplikasi luka sunat, mencegah perdarahan dan infeksi saluran kemih. Di sisi lain, melakukan kontrol pasca tindakan juga merupakan kewajiban utama dokter sebagai bagian dalam menegakkan etik non maleficence "do no harm" demi menghindarkan pasien dari bahaya. (mth)
Jejak Anies Menguat Menuju Presiden Pilihan Rakyat
Oleh: Yusuf Blegur Bergeser dan menyimpangnya perjalanan demokrasi di Indonesia bukan saja membentuk sistem demokrasi yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional. Mekanisme pemilihan langsung yang awalnya merepresentasikan kedaulatan rakyat, seiring waktu hanya melahirkan pemimpin dan kebijakan politik yang tersandera kekuatan liberal dan sekuler. Pemimpin dan birokrasi tak berdaya di bawah kekuasan partai politik dan kekuatan oligarki. Konsitusi direkayasa sedemikian rupa, menghasilkan undang-undang yang justru membajak negara dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Anies Rasyid Baswedan adalah sosok yang unik. Lahir dan tumbuh besar dari kalangan keluarga pendidik. Anies yang sempat lama mengenyam pendidikan di Amerika merupakan seorang pemimpin yang komplit. Akademisi yang memiliki trah pahlawan nasional. Terbentuk dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat. Ia juga menyerap nilai-nilai demokrasi yang mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keberagaman. Anies seorang muslim yang inklusif sekaligus berjiwa demokrat dan pluralis. Proses pembelajaran dan pengalaman itu semakin mengokohkan Figur Anies yang selalu berada di tengah. Menjadi salah satu pemimpin yang konsisten menjaga keharmonisan peradaban. Menjaga keseimbangan pendulum ideologi agar tidak miring, berat sebelah dan doyong ekstrim. Tidak terlalu atau condong berlebihan ke kiri maupun kanan. Hal ini penting untuk tetap menempatkan figur Anies berada diatas kepentingan aliran politik dan ideologi tertentu. Anies penting dan strategis untuk setia dan loyal menghidupkan kebangsaan. Bukan pada golongan atau agama tertentu. Anies idealnya dapat menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di seantero Indonesia. Betapa pun dia bergaul dan memiliki kedekatan dengan kalangan agama dan kelompok sosialis sekalipun. Karakter Anies harus ditampilkan sebagai behavior pemimpin yang kuat menjaga kebhinnekaan dan kemajemukan. Lebih dari sekedar menjunjung nasionalisme. Pikiran ucapan dan tindakan seorang Anies yang kuat literasinya itu. Layak dan mampu mewujud pada pengejawantahan nilai Panca Sila dan UUD 1945 secara nyata dalam kehidupan warga Jakarta dan berarti juga buat seluruh rakyat Indonesia. Kesehariaan Anies harus terus dibaluti oleh sikap dan langkah-langkah kongkrit yang membuat rakyat merasa bermakna telah memiliki negara, membuat pemerintahnya melayani dan mengayomi rakyat. Lebih dari itu, Anies yang menggemari sejarah, hendaknya selalu dapat hadir memenuhi kebutuhan warga negara, terhadap kesadaran dan perlindungan konstitusi serta aparatur penyelenggara negara. Sebagai gubernur Jakarta, wilayah kepemimpinan yang identik dengan Indonesia. Anies yang sering diganjar penghargaan karena prestasinya. Telah membuktikan maju kotanya, bahagia warganya. Selanjutnya bersama kepercayaan rakyat, berpeluang menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Pemimpin yang dikenal tetap senyum meski sering dibanjiri hujatan dan fitnah. Seperti teguh untuk tetap berorientasi pada kebijakan pemerintah atau negara yang bisa menjadikan kemanusiaan jauh lebih penting dari persoalan apapun dalam dinamika kehidupan rakyatnya. Bahkan aspek hukum harus seiring dan sejalan dengan komitmen dan tujuan yang memanusiakan manusia. Bukan hukum kekuasaan atau bahkan malah hukum yang menjadi alat penindasan bagi rakyat. Anies tidak cukup hanya sekedar cerdas, tenang dan santun. Lebih dari itu, ia juga harus menjadi humanis. Salah satu aspek prinsip dan fundamental yang menjadi syarat seorang pemimpin. Beberapa hal yang mutlak untuk diupayakan, dijaga dan terus menjadi ruhnya negara dan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Anies saat ini dan kedepannya. Diharapkan dapat bersandar dan berlandaskan pada apa yang disebut Trisakti oleh Bung Karno. Pertama, berkedaulatan dalam bidang politik. Kedua, kemandirian dalam bidang ekonomi. Ketiga, Berkepribadian dalam kebudayaan bangsa. Kesemua faktor itu, sejauh ini bisa dibilang gagal total atau setidaknya nyaris hilang dari eksistensi keindonesiaan selama ini. Indonesia terus dirundung ketidaksesuaian. Jika ingin menjadi pemimpin yang sesungguhnya, mau tidak mau dan suka atau tidak suka. Anies harus berketetapan hati dan bersungguh-sungguh mewujudkan Indonesia yang sejatinya dituangkan dalam Panca Sila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI. Memang sebagai warisan yang tidak ideal, Indonesia saat ini masih jauh dari nasionalisme yang apinya telah dibuat, ditiup dan dikobarkan oleh para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi apapun itu, Anies sebagai pemimpin dapat menjadi harapan dan solusi dari semua kelemahan dan kekurangan negara dan bangsa ini sekalipun. Jika dibutuhkan, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai amanat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Anies perlu lebih lagi bekerja cerdas dan bekerja keras serta berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk kemajuan serta kebesaran Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan saat NKRI dilahirkan oleh para pendahulu bangsa. Bukan hal yang tidak mungkin dan mustahil, Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi pemimpin pilihan rakyat. Kepemimpinan yang selama ini hilang dan sulit ditemukan di negeri ini. Kepemimpinan yang terpinggirkan oleh kepentingan politik yang menghamba pada materi dan kesenangan dunia. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Direktur ANTARA: Peran SP ANTARA Penting bagi Transformasi Perusahaan
Bogor, FNN - Peran Serikat Pekerja ANTARA (SP ANTARA) penting bagi transformasi perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan, kata Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Nina Kurnia Dewi. "Peran teman-teman (Serikat Pekerja ANTARA) sangat diperlukan dalam transformasi, baik pada tingkat individu maupun sebagai mitra perusahaan," kata Nina Kurnia Dewi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP ANTARA 2021 secara daring yang diikuti di Ciarua, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/11) malam. Rakernas SP ANTARA 2021 dalam situasi pandemi COVID-19 yang diselenggarakan secara luring di "Corporate University BPJS Kesehatan" Cisarua, Puncak, Bogor, 26-28 November 2021 dan daring, dengan mengusung tema "Menjadi Serikat Pekerja yang ber-AKHLAK Dalam Rangka Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis" itu, didukung oleh BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Hadir dalam pembukaan sekaligus narasumber dalam rakernas itu,perwakilan Direksi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Dewas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, dan Direktur Eksekutif Jamkeswatch Iswan Abdullah. Dalam kesempatan itu, Nina Kurnia Dewi menyatakan peran dan kontribusi SP ANTARA penting untuk membawa keberhasilan transformasi di masa kini dan mendatang dengan budaya perusahaan AKHLAK sebagai BUMN. "Semua unsur mesti bahu-membahu, dan semua komponen harus menjadi bagian dalam budaya baru AKHLAK di BUMN," katanya. Tahun 2020 Kementerian BUMN mencanangkan sebuah program budaya perusahaan yang disebut sebagai Akhlak BUMN. AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif Ia juga menyatakan pada "post pandemi" COVID-19, korporasi membutuhkan terobosan dan perlu keunikan yang berorientasi pada masa depan. "Kita tidak boleh hanya meniru. Kita berubah dengan keunikan dan kebutuhan kita," katanya. Karena itu, semua unsur aktif untuk bersama-sama membangun perubahan transformatif itu. Hal ini membutuhkan kiprah secara aktif dan selaras dengan perubahan dan kemajuan perusahaan. Inovasi-transformasi dengan kreativitas dan cara baru, sekecil apa pun, kata dia, akan membantu kemajuan bersama dengan good corporate governance (GCG) yang baik, dan antisipasi risiko. "Saling mengisi seluruh unsur dan niat baik adalah kunci dalam hubungan industrial yang lebih baik. Karena itu, hubungan komunikasi akan terus dibangun lebih baik," kata Nina Kurnia Dewi. Sementara itu, Dewas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan menyatakan mendukung komitmen SP ANTARA dalam mewujudkan budaya AKHLAK BUMN dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Ia mengatakan bahwa tantangan akan selalu ada, namun jangan pernah kalah dengan tantangan yang ada itu. "Program-program yang baik terus dilakukan. Hubungan industrial yang harmonis hendaknya bisa diwujudkan bersama dan bukan hanya sekadar kata saja," katanya. Presiden KSPI Said Iqbal yang tampil sebagai pembicara ketiga mengingatkan sekaligus menekankan komitmen bersama dalam mewujudkan kemitraan sejajar antara manajemen dan serikat pekerja dalam hubungan industrial yang baik. "Serikat pekerja mewakili pekerja. Dia mewakili banyak orang dalam konteks 'partnership equality' (mitra sejajar)," katanya. Dalam kaitan itu sudah semestinya saat perundingan dengan manajemen, serikat pekerja tidak ditempatkan sebagai karyawan, namun dibangun saling kepercayaan terkait mitra sejajar itu, katanya. Dengan saling percaya antara perusahaan dan wakil pekerja, maka "mutual trust" akan terbangun dengan profesionalitas, terbuka dan terukur, sehingga akan terwujud "partnership equality" tersebut, kata Said Iqbal. Ketua Umum SP ANTARA Abdul Gofur dalam laporannya menyatakan bahwa peserta raker luring di Cisarua menerapkan prokes ketat COVID-19, karena pandemi masih berlangsung. "Jadi, kami mengikuti arahan pemerintah untuk mematuhi prokes agar pandemi segera berakhir," katanya. (mth)
TNI AL Bangun Lanal Sanana di Malut pada 2022
Ternate, FNN - Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, TNI AL akan membangun Lanal Sanana sekaligus meningkatkan statusnya dari Pos Sanana menjadi Lanal tipe D pada tahun 2022. "Untuk tahun 2022, Pos Sanana akan ditingkatkan statusnya menjadi Lanal tipe D dan dipimpin oleh perwira berpangkat Mayor guna memberikan keamanan di wilayah perairan Sanana di bawah kendali Lantamal XIV TNI AL Sorong dan akan diresmikan Kasal TNI AL," kata Komandan Lanal Ternate, Kolonel Laut (P) Ashari S. Abidin,SE, M.Ter di Ternate, Sabtu. Menurut dia, di wilayah Malut sendiri telah ada dua Lanal yakni Lanal Ternate dan Lanal Pulau Morotai dan tahun 2022 nanti akan bertambah satu Lanal Sanana tipe D yang wilayahnya meliputi perairan Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Sedangkan, untuk Pos Angkatan Laut (Posal) telah dibangun di Pulau Mayau, Pulau Gebe, Tobelo, Pulau Bacan serta Pulau Gebe. Oleh karena itu, kata Ashari, pihaknya akan perkuat seluruh jajaran personelnya untuk mengasah kemampuan dalam menjaga teritorial. Sebelumnya, pihaknya melakukan kegiatan yang diikuti oleh anggota Lanal Ternate ini dilaksanakan dalam rangka melatih dan membiasakan diri untuk menguasai alat selam, sehingga jika dibutuhkan mampu mengawaki dengan sempurna dan zero accident. Dia mengatakan, latihan yang diawali dengan pemanasan dan pengenalan alat oleh Serka Mes Anan Hi Mursal sekaligus sebagai pelatih selam yang sudah mempunyai sertifikat pelatih dan biasa melaksanakan bantuan pelatihan selam di wilayah Maluku Utara. Untuk itu, dia harapkan agar terus mencurahkan segenap ide, sebagai upaya dan tindakan untuk menjaga laut di wilayah kita dari segala gangguan dan kerusakan serta dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan laut dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, pada latihan ini, agar semangat dalam berlatih dan menekankan keselamatan dalam latihan. Kemampuan selam Prajurit TNI-AL sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas operasi TNI AL termasuk juga melaksanakan tugas sosial dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang. Danlanal agar prajurit-prajurit muda tersebut dapat segera menguasai kemampuan selam seperti seniornya sehingga mampu menjadi penyelam-penyelam andal di Lanal Ternate dan Malut. "Kegiatan latihan selam ini akan terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin sehingga Prajurit Lanal Ternate profesional menguasai dan menggunakan peralatan selam," ujarnya. Pada latihan kali ini, Lanal Ternate melibatkan sembilan orang Bintara dan Tamtama Remaja lulusan Satdik Sorong yang baru saja bergabung dengan Lanal Ternate. (mth)
Satgas Nemangkawi Tangkap Pentolan KKB Temianus Magaya Dekai
Jayapura, FNN - Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi, Sabtu, menangkap Temianus Magaya, pentolan KKB pelaku sejumlah aksi penembakan dan kekerasan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, kata kata Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol. Faizal Rahmadani. (sws)
Polresta Banjarmasin Ringkus Sopir dan IRT Edarkan Sabu-Sabu
Banjarmasin, FNN - Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan meringkus seorang sopir dan ibu rumah tangga (IRT) karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. "Total ada 3 paket sabu-sabu dengan berat 14,25 gram disita dari kedua tersangka," kata Kasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin Kompol Mars Suryo Kartiko, Sabtu. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka wanita berinisial SY (35) di Jalan Veteran, Kota Banjarmasin. Polisi menemukan satu paket sabu-sabu dengan berat 4, 58 gram. Kemudian sang sopir JR (26) ditangkap kemudian di Jalan Sutoyo S Gang Sepakat, Kota Banjarmasin yang melakukan transaksi dua paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,67 gram. Mars Suryo menyatakan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk bisa mengungkap jaringan bandar yang mengendalikan kedua tersangka. Diakui dia, keduanya hanyalah sebagai kurir yang kerap mendapat perintah untuk menjualkan sabu-sabu jika ada pesanan. Kini kedua tersangka ditahan dan masing-masing dijerat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk SY, sementara JR dikenakan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Jaringan pengedar kerap memanfaatkan ibu rumah tangga dan warga dari ekonomi kurang mampu untuk dijadikan kurir, makanya kami ingatkan masyarakat jangan sampai terjerumus bujuk rayu bisnis haram narkoba," ucap Mars Suryo mengingatkan. (sws)
Polda Malut Jaring 102 Orang Belum Vaksin
Ternate, FNN - Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) mencatat sedikitnya 102 orang belum menjalani vaksinasi COVID-19 pada hari pertama pelaksanaan razia vaksin. Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojikan di Ternate, Sabtu, menjelaskan pada hari pertama pelaksanaan razia ini Polda Malut bersama dengan TNI, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan satpol PP telah berhasil melaksanakan vaksin kepada masyarakat yang tiba dan berangkat menggunakan transportasi laut sebanyak 102 orang. Dari jumlah tersebut yang belum menjalani vaksin itu, kata dia, dosis pertama sebanyak 84 dosis dan dosis kedua sebanyak 18 dosis. Kombes Pol. Adip Rojikan menyebutkan di Pelabuhan Semut Mangga Dua tercatat 35 orang terdiri atas mereka yang menjalani vaksinasi dosis pertama 29 orang dan dosis kedua enam orang. Sementara itu, pelaksanaan vaksin di Pelabuhan Dufa-Dufa tercatat 10 orang, kesemuanya menjalani vaksinasi dosis pertama; pelabuhan speed kota baru sebanyak 57 orang (dosis pertama 45 orang dan dosis kedua 12 orang). Ia mengatakan bahwa jadwal vaksinasi di pelabuhan ferry pada keesokan harinya karena adanya keterbatasan tenaga kesehatan KKP. "Kegiatan razia ini sampai dengan 6 Desember 2021. Jadi, bagi masyarakat yang hendak tiba dan berangkat menggunakan jasa transportasi laut terlebih dahulu harus divaksin," ujarnya. Dalam kegiatan ini, petugas akan memeriksa sertifikat vaksin para penumpang, orang yang sudah vaksin bisa menunjukkan kartu vaksin atau bisa melalui aplikasi PeduliLindungi kepada petugas. Bagi penumpang yang belum divaksin akan langsung diarahkan kepada petugas vaksin dan yang punya riwayat penyakit dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksinasi. Ia menegaskan pula bahwa pelaksanaan vaksinasi ini menindaklanjuti Inmendagri Nomor 61 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. "Semoga saja dengan lebih gencarnya melakukan sosialisasi, masyarakat di Malut akan makin menyadari bahwa vaksin tersebut penting untuk diri sendiri," ujarnya. Namun, dia mengingatkan bahwa masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 meskipun telah menjalani vaksinasi. (sws)
Saatnya Sadar Bahaya Femisida di Indonesia
Jakarta, FNN - Tewasnya seorang istri akibat disiram air keras oleh suaminya, yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, bulan ini, merupakan kasus berulang yang tidak jarang ditemukan pada judul-judul berita media massa. Kasus pembunuhan semacam itu sering kali menjadikan para perempuan sebagai korban, baik dalam perannya sebagai seorang istri, anak, pacar, maupun pekerja. Banyak pihak, termasuk kepolisian, sejauh ini menempatkan kasus itu pada pembunuhan biasa. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dihukum sebagaimana vonis pengadilan. Namun, mengapa hampir tak ada efek jera? Pembunuhan yang menargetkan perempuan kerap kali terjadi dan alasannya pun sering kali tidak jauh berbeda antara satu kasus dengan yang lain, misalnya karena cemburu dan diminta cerai oleh pasangannya. Jika merujuk pada penanganan yang saat ini berjalan, kasus-kasus pembunuhan yang menargetkan perempuan kemungkinan kembali terjadi ke depan karena kurangnya langkah-langkah pencegahan yang seharusnya oleh aparat penegak hukum bersama berbagai kelompok masyarakat. Langkah-langkah pencegahan itu hampir sulit ditemukan, salah satu penyebabnya karena banyak pihak belum memahami bahwa pembunuhan yang sengaja menargetkan perempuan bukan kejahatan biasa. Di belahan dunia yang lain, fenomena itu diberi nama femisida. Istilah itu diperkenalkan pertama kali pada tahun1801 oleh John Corry, seorang sejarawan dan pembuat peta topografi asal Inggris. John, lewat bukunya berjudul A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century menggunakan istilah femisida untuk menyebut pembunuhan terhadap perempuan. Istilah itu lanjut dipakai oleh beberapa sastrawan dan pemikir di negara-negara maju sekitar 1970-an. Diana E.H. Russel, seorang penulis dan aktivis kelahiran Cape Town, Afrika Selatan, membuat rumusan definisi femisida yang lebih lengkap. Diana bersama aktivis perempuan lainnya, Nicole van Den Ven, memperkenalkan istilah femisida secara terbuka ke publik pada sebuah forum persidangan terbuka The International Tribunal on Crimes Against Women di Brussels, Belgia, pada tahun 1976. Ia merumuskan femisida adalah pembunuhan yang menargetkan perempuan atas dasar kebencian, perlakuan merendahkan, kesenangan, rasa kepemilikan, dan sikap-sikap yang misoginis. Definisi itu oleh Diana kemudian disederhanakan pada tahun 2012 saat berpidato di Simposium PBB tentang Femisida. Femisida kemudian banyak dipahami sebagai pembunuhan yang menargetkan satu atau lebih perempuan hanya karena jenis kelamin/gender mereka. Rumusan Komnas Perempuan Berselang 9 tahun sejak istilah femisida diperkenalkan secara luas dalam forum PBB, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mulai merumuskan pengertian femisida yang merujuk pada situasi di Indonesia. Komnas Perempuan, dalam hasil kajian awal dan kertas kebijakan yang diluncurkan minggu ini, merumuskan pengertian femisida sebagai pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong oleh adanya perasaan superior, dominasi, maupun misogini terhadap perempuan, rasa memiliki terhadap perempuan, ketimpangan kuasa, dan kepuasan sadistik. Frasa kata "secara sengaja" dibuat oleh Komnas Perempuan dengan tujuan agar femisida ditempatkan dalam konteks hukum pidana, khususnya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, saat meluncurkan hasil kajian awal, menyampaikan rumusan definisi itu merupakan upaya memperkenalkan femisida kepada masyarakat Indonesia, termasuk kepada para penegak hukum. Jika wawasan terkait dengan femisida mulai tumbuh, Andy berharap para korban atau setidaknya calon korban dapat melaporkan kekerasan yang ia alami ke kepolisian, sehingga mereka tidak berakhir sebagai korban. Komnas Perempuan berharap hasil kajian awal dan rumusan definisi femisida itu juga dapat mendorong aparat penegak hukum dan para pihak untuk aktif menyikapi persoalan tersebut. Femisida di Indonesia Komnas Perempuan lewat pemantauan media pada tahun 2018—2020 menemukan berbagai macam kasus femisida yang kemudian itu dikategorisasi jadi sembilan jenis femisida. Komnas Perempuan memantau sembilan jenis femisida, yaitu femisida intim, femisida budaya, femisida dalam konteks konflik bersenjata, femisida dalam komteks industri seks komersial, femisida terhadap perempuan dengan disabilitas, femisida karena orientasi seksual dan identitas gender, femisida di penjara, femisida nonintim, dan femisida pada penggiat HAM/penggiat kemanusiaan. Femisida intim, yang dipahami sebagai pembunuhan perempuan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, atau pihak lainnya, tidak sulit ditemukan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kasus femisida intim di Indonesia menempati urutan teratas (263 kasus), kemudian diikuti oleh femisida nonintim 131 kasus, femisida yang tidak teridentifikasi 13 kasus, femisida konteks industri seks komersial 8 kasus, femisida perempuan disabilitas 3 kasus, femisida budaya 2 kasus, dan femisida karena orientasi seksual 1 kasus. Dalam penelusuran cepat di mesin pencari Google, ada lebih dari 6.000.000 hasil pencarian untuk kata kunci "suami bunuh istri" dalam waktu 0,35 detik. Sementara itu, kata kunci "perempuan dibunuh" mengeluarkan lebih dari 8.000.000 hasil pencarian dalam waktu 0,32 detik. Untuk kata kunci "perempuan dibunuh pacar", ada 671.000 hasil pencarian dalam waktu 0,30 detik. Alasan pembunuhan dari hasil penelusuran itu bervariasi. Hasilnya sejalan dengan temuan Komnas Perempuan yang memetakan femisida terjadi, antara lain karena cemburu, dendam/sakit hati, menolak berhubungan seksual, masalah utang/piutang, pengancaman, perselingkuhan, cinta ditolak, permasalah rumah tangga, pekerjaan, perceraian, motif ekonomi, pertengkaran/cekcok, gangguan jiwa, ketersinggungan maskulinitas, ritual, pemerkosaan, pencurian, kehamilan yang tidak diinginkan, menolak untuk rujuk, dan didesak untuk menikah. Meskipun Komnas Perempuan baru mengeluarkan hasil kajian awal, temuan-temuan dan rumusan mengenai femisida patut jadi perhatian bersama karena deretan kasus yang ada menunjukkan pembunuhan terjadi secara terpola dan menargetkan korban karena mereka adalah perempuan. Jika kesadaran itu tumbuh dan mulai ada pemahaman bahwa femisida merupakan problem yang perlu dihapuskan, maka ada harapan ke depan para pembuat kebijakan akan mulai memikirkan cara-cara pencegahan, penanganan, dan tentunya pemulihan bagi keluarga korban. (sws)
Polda Kalbar Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa
Pontianak, FNN - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri tahun 2021 yang diselenggarakan 2 sampai 5 Desember 2021 di Lapangan SPN Pontianak dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes (Pol) Donny Charles Go di Pontianak, Sabtu mengatakan, pemenang lomba orasi yakni juara pertamanya akan mengikuti lomba tingkat pusat di Jakarta pada 10 Desember 2021. "Tujuan diselenggarakannya lomba orasi piala Kapolri ini untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya namun memiliki nilai edukasi bagi masyarakat," ujarnya. Masyarakat diharapkan memahami tentang cara menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku untuk menghargai hak-hak orang lain. Menurut Donny, lomba orasi tersebut juga bertujuan meningkatkan hubungan Polri dan masyarakat yang biasanya selalu kontak langsung di lapangan. Dalam lomba ini, Polri mengusung tema "Memperingati Hari Hak Asasi Manusia" dan membebaskan para peserta untuk menentukan isu yang ingin disampaikan dalam orasi berisi kritik dan masukan yang bersifat membangun. "Para peserta akan diseleksi untuk mengikuti lomba di tingkat Polda. Peserta yang meraih peringkat pertama akan masuk ke tingkat Mabes Polri mewakili Provinsi Kalbar," ujarnya. Semua masyarakat boleh ikut, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat maupun buruh, dan setiap tim orasi beranggotakan lima sampai 13 orang. Pendaftaran lomba orasi dibuka mulai tanggal 25 sampai 30 November 2021. Setelah melaksanakan lomba di tingkat Polda, tanggal 5 Desember peserta yang mendapat juara 1 akan dikirim ke tingkat pusat dalam bentuk video aksi orasi untuk diseleksi. Jika terpilih dalam 6 tim terbaik dari 34 tim masing-masing provinsi nantinya akan tampil langsung di tingkat pusat untuk memperebutkan Piala Kapolri pada 10 Desember mendatang. Dengan memperebutkan hadiah sebesar Rp50 juta untuk juara pertama, kemudian, Rp30 juta untuk juara kedua dan Rp20 juta bagi peserta juara ketiga. "Polda Kalbar menyiapkan hadiah sebesar Rp5 juta untuk juara pertama, kemudian Rp3 juta untuk juara kedua, dan Rp2 juta bagi peserta juara ketiga ditambah dengan tropi serta piagam," kata Donny. Kegiatan ini merupakan komitmen dari Polri yang sangat menghargai aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia, hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. "Polri selalu menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam bentuk mengawal demokrasi dengan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum," katanya. (sws)
Polres Lebak Tangkap Tiga Pelaku Pengeroyokan Pelajar SMK
Lebak, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Lebak, Polda Banten menangkap tiga pelaku pengeroyokan pelajar SMK Setiabudhi Rangkasbitung hingga korban meninggal dunia. "Kami kurang lebih dari 1x24 jam berhasil menangkap pelaku pengeroyokan pelajar itu," kata Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rayendra, di Lebak, Jumat. Kasus pengeroyokan pelajar SMK Setiabudhi Rangkasbitung RG (15), warga Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam jenis celurit. Pelaku berinisial RH (21), AW (20), dan SG (18) sudah ditetapkan tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pengungkapan kasus pengeroyokan itu setelah polisi melakukan investigasi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP) yang melihat pelat nomor kendaraan pelaku, sehingga tim penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku berada di wilayah Malingping. Petugas juga mencari saksi-saksi video CCTV yang ada di sepanjang jalan untuk mengetahui identitas pelaku, serta memetakan sekolah-sekolah mana yang sering melakukan tawuran. "Kami mengapresiasi petugas di lapangan hanya kurang dari 1x24 jam ketiga pelaku berhasil ditangkap," kata Kapolres. Kapolres menyampaikan tersangka RH (21), AW (20), dan SG (18), berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing dan tidak melakukan perlawanan. Kejadian tersebut berawal para pelaku hendak tawuran dengan sekolah di Pandeglang, namun tidak terjadi. Selanjutnya, pelaku AW mendapatkan informasi bahwa ada pelajar SMK Setiabudhi Rangkasbitung yang tengah berada di wilayah Gunung Kencana. Mendengar keterangan itu, para pelaku menuju wilayah Kecamatan Gunung Kencana untuk mencari siswa (korban) tersebut. Para pelaku dikenakan Pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHP dan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 76C jo Pasal 180 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengucapkan turut belasungkawa. "Kami turut berduka cita atas meninggalnya korban, semoga keluarga tetap diberi penghiburan dan kesabaran," kata Shinto. (sws)
Polres Trenggalek Siagakan 900 Personel Jelang Kunjungan Presiden
Trenggalek, Jatim, FNN - Polres Trenggalek, Polda Jawa Timur menyiagakan 900 personel keamanan dari unsur kepolisian maupun TNI menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Bendungan Tugu, Trenggalek, Selasa (30/11). "Kami bersama-sama rekan TNI mempersiapkan keamanan, terutama saat kedatangan Presiden pada 30 November nanti," kata Kapolres Trenggalek AKBP Dwiasi Wiyatputera, di Trenggalek, Jumat. Mereka akan disiagakan di beberapa titik untuk menunjang kelancaran dan keamanan kegiatan tersebut. "Nantinya ada pengamanan sepanjang jalan ke lokasi, kami dengan TNI akan bersinergi untuk keamanan. Untuk pengamanan kami menyiapkan 900 anggota dari TNI-Polri," ujarnya pula. Saat ini, pihaknya terus melakukan evaluasi keamanan secara keseluruhan. Salah satunya dengan melakukan cek rute dan lokasi pengamanan. Cek rute itu meliputi akses jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi dan rombongan beserta jalur alternatifnya, termasuk landasan helikopter. Kabar rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Trenggalek untuk meresmikan Bendungan Tugu saat ini, sudah menyebar di kalangan masyarakat Trenggalek. Namun, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sejauh ini belum bisa memastikan jadwal kunjungan Presiden itu, dengan mengingat jadwal yang mereka terima dari Setneg (Sekretariat Negara) masih bersifat tentatif. "Kalau soal itu (pelaksanaan peresmian), kami belum bisa memastikan kapannya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat. Namun yang jelas bendungan ini sudah siap sewaktu-waktu untuk diresmikan," kata Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Tugu Yudha Tantra Ahmadi. Dia menyatakan saat ini pembangunan Bendungan Tugu sudah selesai 100 persen dan siap diresmikan kapan pun. Menurutnya lagi, pekerjaan inti secara keseluruhan sudah rampung 100 persen. Saat ini, pelaksana hanya merapikan saja, seperti di lereng kanan "spill way". Pengisian awal waduk (impounding) juga telah dilakukan sejak 21 September lalu. "Tapi kami sudah siap, karena tidak mengganggu prosesi peresmian. Secara keseluruhan kami sudah siap semua," kata Yudha. (sws)
Lapas Semarang Ungkap 152 Gram Sabu-Sabu Dilempar dari Luar Tembok
Semarang, FNN - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mengungkap upaya penyelundupan 152 gram narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar dari luar tembok penjara, Jumat. Kalapas Kelas I Semarang Supriyanto dalam siaran pers, di Semarang, Jawa Tengah mengatakan, upaya penyelundupan sabu-sabu dalam 2 bungkusan plastik tersebut, terungkap ketika petugas sedang melakukan kontrol keliling di area antara tembok terluar lapas dan tembok blok hunian. "Petugas menemukan dua bungkusan plastik berwarna hitam dan merah," katanya pula. Saat dicek, kata dia, di dalamnya didapati dua klip sabu-sabu serta 4 buah batu baterai yang diduga digunakan sebagai pemberat saat dilempar. Temuan tersebut, kata dia, kemudian dilaporkan ke Polrestabes Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Supriyanto menegaskan upaya menyelundupkan narkotika dengan cara melempar dari luar tembok penjara tidak akan berhasil. Menurut dia, terdapat area yang menjadi sekat antara tembok terluar penjara dengan blok hunian warga binaan. "Barang terlarang itu tidak akan sampai karena jarak blok hunian terlalu jauh," katanya. (sws)
Tim Gabungan Tangkap Tahanan Kabur Polres Batanghari di Lahat
Jambi, FNN - Tim Gabungan Polda Jambi menangkap lagi satu orang tahanan Polres Batanghari yang kabur beberapa waktu lalu, yaitu IW yang ditangkap di tempat pelariannya di Lahat, Sumatera Selatan. Panit Resmob Ditreskrimum Polda Jambi Iptu Rifqi memimpin penangkapan IW, seorang tahanan yang kabur itu di tempat persembunyiannya, di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (25/11) malam, kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat. Dia menyebutkan dari 24 orang tahanan kabur telah berhasil ditangkap sebanyak 17 orang, dan masih 7 orang lagi yang belum ditangkap. Pada Kamis (25/11) malam ditangkap lagi satu orang di Provinsi Sumsel, dan selebihnya ada enam orang tahanan yang masih dalam pengejaran. Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan menyebutkan satu tahanan kabur yang ditangkap ini melarikan diri dan bersembunyi di Lahat. Pada saat akan dilakukan penangkapan, IW berusaha melawan dan melarikan diri, sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur Kombes Kaswandi Irwan menambahkan saat ini IW telah berada di Rutan Polda Jambi untuk diamankan. "Saya imbau agar para tahanan kabur yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri karena pihak kepolisian akan terus melakukan pencarian," katanya pula. (sws)
DPO Kasus Korupsi PLTD Raja Ampat Tertangkap di Jakarta
Sorong, FNN - Mantan Direktur PT. Forking Mandiri, Besari Tjahyono, yang menjadi tersangka kasus korupsi perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2010 tertangkap di Jakarta. Besari Tjahyono yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama empat tahun, diamankan pada 25 November 2021 di Jalan Karet Pedurenan Raya No. 60 Setiabudi Jakarta Selatan dan tiba di Sorong, Papua Barat, Jumat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong, Sastra Adi Wicaksana di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa setelah diamankan di Jakarta yang bersangkutan sempat dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, tambah dia, tersangka langsung diterbangkan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari guna proses administrasi dan dilanjutkan ke Kota Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta pemberkasan perkara tersebut. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa tersangka Besari Tjahyono diamankan terkait kasus korupsi perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2010. Dalam kasus tersebut, sesuai hasil audit BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar. Dan pihak kejaksaan telah menetapkan yang bersangkutan DPO sejak tahun 2018. Dikatakan bahwa tersangka diamankan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/T.1.13/Fd.1/082017 tanggal 18 Agustus jo. Print-03/T.1.13/Fd.1/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Dan surat penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka Nomor: KEP-03/T.1.13/Fd.1/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Perbuatan yang bersangkutan diancam dengan pasal 2 ayat (1) subside pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Disdukcapil Pekanbaru Pastikan Warganya Dapat KTP Elektronik
Pekanbaru, FNN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru memberikan kepastian bahwa masyarakatnya bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) kapan saja menyusul adanya stok blanko KTP sekitar 3.000 keping. "Blanko KTP-e, Allhamdulillah sampai saat ini tetap tersedia," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Irma Novrita di Pekanbaru, Sabtu. Dia mengatakan stok blanko KTP elektronik itu diperkirakan bisa mencukupi untuk melayani warga Ibu Kota Provinsi Riau ini hingga akhir tahun 2021. "Mudah-mudahan sampai akhir tahun tetap tersedia juga," katanya. Dikatakan dia, jika stok blanko KTP-e saat ini yang tersedia sekitar 3.000 keping kurang, Disdukcapil masih bisa mengajukan permintaan ke Kementerian Dalam Negeri. "Kalau hampir habis kita ajukan lagi ke Jakarta," jelas Irma. Oleh karena itu, ia juga berpesan masyarakat tidak perlu khawatir dan ramai-ramai datang ke kantor Disdukcapil, mereka cukup mengakses aplikasi Layanan Tunggu Disdukcapil (Lagudukcapil). Layanan ini dikhususkan kepada masyarakat yang ingin mengurus pencetakan KTP elektronik sekaligus menghindari kerumunan mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ia mengatakan saat ini Dinas Dukcapil terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sesuai standar operasional prosedur, layanan pencetakan dokumen kependudukan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. "Aplikasi ini bisa didownload melalui Playstore, kemudian masyarakat dapat mengajukan permohonannya melalui layanan tunggu itu. Setelah permohonan dimasukkan, petugas kami akan memverifikasi permohonan tersebut," terang Irma. Setelah diverifikasi petugas, kata Irma, petugasnya akan memberikan jawaban ataupun balasan jika selesai diverifikasi. Selanjutnya, masyarakat dapat datang ke Kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan lengkap dan mengajukannya ke petugas. "Tidak sampai lima menit atau paling lama sepuluh menit, KTP sudah siap dicetak dan diserahkan," katanya. (sws)
Partai Hanura Jawa Barat Dukung Ridwan Kamil Jadi Calon Presiden 2024
Bandung, FNN - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Barat mendukung Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. "Saat ini kami punya tokoh asli, pituin Sunda, yang memang track record dan pengalamannya luar biasa. Kami punya gubernur yang sudah teruji. Sebagai orang Jawa Barat, kami mendukung Kang Emil menjadi calon presiden," kata Ketua DPW Partai Hanura Jawa Barat Dian Rahadian dalam keterangan resmi, Sabtu. Dukungan agar Ridwan Kamil maju sebagai Capres RI pada Pemilu 2024 disampaikan Dian Rahadian di sela peresmian kantor baru DPW Partai Hanura Jawa Barat, Kota Bandung. Sebagai bagian dari Jawa Barat, pihaknya dan seluruh pengurus serta kader Partai Hanura itu merasa berkewajiban untuk mendorong putra daerah dalam kontestasi pemimpin nasional. Menurut dia, saat ini Ridwan Kamil yang merupakan putra terbaik yang layak diusulkan menjadi pemimpin nasional. Dian memastikan keseriusan dukungannya ini dengan akan menyampaikan hal tersebut ke DPP Partai Hanura. "Kami akan mengusulkan ke DPP Hanura agar pada Pilpres 2024 mengusung Ridwan Kamil," katanya. Ia menjelaskan bahwa dukungannya ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensinya dalam mengusung Ridwan Kamil. "Sama seperti kami mendukung Ridwan Kamil pada Pilgub Jabar 2018. Kami tetap komitmen, konsisten, ingin Ridwan Kamil maju ke yang lebih jauh. Pilpres 2024 kami ingin Hanura berada bersama Ridwan Kamil," ujarnya. Ketika menyinggung seperti apa bentuk dukungannya nanti, Dian mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh berbagai cara agar usulannya tersebut bisa tercapai. "Sekarang lisan, nanti tulisan juga akan disampaikan. Tentu ada mekanisme dan proses yang harus dilalui," ujarnya. Mengenai kesiapannya menghadapi Pemilu 2024, Dian menegaskan bahwa pihaknya saat ini terus berbenah. "Kami terus berkonsolidasi. Di Jawa Barat, kami sudah hadir di semua kabupaten/kota. Kami menargetkan hadir di 75 persen kecamatan se-Jawa Barat," ujarnya. (sws)
Era Dai Nipon Taekoku 1942-1945
Oleh Ridwan Saidi *) Di timur matahari mulai bercahya Bangun dan berdiri kawan semua Marilah menyusun barisan kita Untuk Indonesia selama-lamanya Lagu ini sangat populer di masa pendudukan Jepang. Tak jelas pula siapa penciptanya. Khobar burung ini dicipta Tan Malaka. Penjajahan Jepang kejam dengan proyek Romusha, kerja paksa, Jugun Ianfu, dan sex paksa. Orang Indonesia sering salah tingkah kalau papasan dengan serdadu Jepang. Seikere, ditabok sambil dibentak bagero, tidak seIkere, ditabok ganda, pipi kiri dan kanan, serta bonus bentakan bagero. Ada sisi lain yang mau CABE (Catatan Babe) ungkap: 1. Tiap pagi rakyat taiso, senam pagi dipimpin komico, kepala kampung. Hitungan 1 - 8: it ni san si go rok si hat. 2. Anak2 gadis boleh ikut kursus pengantin, dididik jadi calon ibu rumah tangga. 3. Kantor Gunseikanbu (kantor penerangan) memfasilitasi seniman. Pelukis Affandi dan penyair Chairil Anwar tumbuh di era ini. Juga grup sandiwara keliling Ratu Asia sangat populer di jaman itu. Tapi ada pula seniman yang menjauh dari Jepang a.l pengarang Idrus. 4. Ormas2 Islam pada tahun 1943 disatukan dalam wadah Majlis Islam A'la Indonesia dan berkantor di Gondangdia. Ustadz Ahmad Hassan dan Syekh Ahmad Surkati menjauh dari Jepang. Tuan Hassan menjadi tukang vulkanisir ban. 5. Medio 1945 Jepang mem-bagi2 bendera merah putih hampir di seluruh kota. Juga mendirikan Dokoritsu Zyunbi Tsosakai, badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang menerima takluk Belanda 8 Maret 1942. 12 Maret 1942 Jepang memasang ginza, geometri teologis Sinto, di lapangan Gambir dengan dihadiri rakyat banyak. Photo atas bersumber majalah Sin Po semasa. Sin tuhan, To manusia. Kedatangan suku Ainu, yang tertua di Jepang, dilaporkan relief Borobudur XI M. Nama tempat Karet Tengsin jejak lama Jepang di Jakarta. Teng penerangan, Sin tuhan. Ini tempat belajar Sinto. Lokasi bekas bangunan Tengsin kini Klentengm Diksi teologis yang digunakan Jepang pengaruh migrasi bangsa Egypt IV SM. Bangsa Egypt selalu dikenang karena pemikiran peradabannya, bukan karena balap motor atau balap mobil, apalagi balap congkak tapi dungu. *) Budayawan
Freeport: Smelter Dibangun di Gresik Terkait Penyerapan Produk Limbah
Gresik, FNN - PT Freeport Indonesia menjelaskan alasan membangun Smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yakni karena adanya perusahaan besar yang mampu menyerap limbah secara besar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama di Gresik, Jumat mengatakan dua perusahaan besar yang sangat membutuhkan limbah Smelter adalah Petrokimia Gresik dan Semen Indonesia. "Seperti limbah asam sulfat yang digunakan untuk bahan dasar pupuk di Petrokimia. Kemudian limbah tembaga untuk bahan pabrik semen. Jadi pilihan tempat di Gresik sangat tepat. Tidak ada bahan yang akan dibuang sembarangan, melainkan ada industri yang bisa menyerap limbah," kata Riza, saat acara bersama media di Gresik. Ia memastikan, tidak akan ada limbah yang terbuang dari proses olahan Smelter di Gresik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan Smelter di "Kota Santri" tersebut. Riza mengatakan, selama ini proses olahan Smelter lebih banyak diekspor ke luar negeri, sedangkan apabila Smelter dibangun di Gresik diharapkan akan diserap pasar dalam negeri, sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif. "Kenapa tidak dibangun di Papua, biayanya cukup tinggi. Karena di sana tidak ada industri yang menyerap," katanya. Sementara itu, Riza mengatakan, proyek pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah berjalan sesuai rencana, dan hingga kini mencapai 8 persen, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo. Keberasaan Smelter adalah di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), dan menempati lahan seluas 100 hektare, dengan proyek pengerjaannya dilakukan perusahaan kontraktor PT Ciyoda International Indonesia (CII) yang saat ini masih fokus pemadatan lahan. Perusahaan smelter memiliki kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun serta 480 ribu ton logam tembaga serta fasilitas precious metal refinery (PMR). Freeport Indonesia mampu menghasilkan 600 ribu koper per tahun. Nilai koper sekarang lagi super cycle bisa mencapai 9.400 dolar AS per ton dengan menelan investasi sebesar Rp42 triliun, sedangkan pendapatan dari koper bisa mencapai 5,4 miliar dolar AS. (sws, ant)
Indonesia-Inggris Sepakat Perbarui MoU Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Inggris sepakat untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pertahanan, yang telah ditandatangani sejak 2012, guna melanjutkan kerja sama sektor pertahanan dan militer kedua negara. Kesepakatan itu dicapai dalam Dialog Kerja sama Pertahanan Bersama (Joint Defence Cooperation Dialogue/JDCD) ke-3 Indonesia-Inggris yang berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Inggris, menurut keterangan KBRI London yang diterima di Jakarta, Sabtu. "Jalinan hubungan pertahanan Indonesia dan Inggris memiliki nilai strategis, utamanya untuk memperkuat kapasitas SDM (sumber daya manusia) pertahanan maupun kemajuan industri pertahanan Indonesia,” kata Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya kepada Delegasi RI. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Rodon Pedrason, bertindak selaku pimpinan delegasi RI yang terdiri dari perwakilan dari Kemhan, Kemenlu, dan TNI. Sementara itu, delegasi Inggris dipimpin oleh Air Vice Marshall Alastair Smith, Assistant Chief of Defence Staff on Military Strategy and Global Engagement. JDCD merupakan dialog bilateral di bidang pertahanan yang dijalin oleh kedua negara sejak Juni 2019, yakni bertepatan dengan perayaan 70 tahun hubungan bilateral RI-Inggris. Secara bergantian kedua negara berperan sebagai tuan rumah. Pada 2021, Inggris mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah JDCD. Sejumlah bidang kerja sama pertahanan yang dibahas dalam dialog tahunan itu mencakup kerja sama terkait perkembangan situasi politik dan keamanan, keamanan di wilayah Indo-Pasifik, serta pengembangan kapasitas dan industri pertahanan. Selain itu, JDCD ke-3 itu juga mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan JDCD ke-2 dan program-program konkret ke depan yang disepakati kedua negara. Kerja sama pertahanan Indonesia dan Inggris yang telah dilaksanakan terbilang komprehensif, termasuk di bidang Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana dalam gempa di Palu pada 2018 lalu, dan juga di bidang pendidikan, baik militer maupun universitas, serta kerja sama transfer teknologi pada industri pertahanan. Inggris telah menyatakan ketertarikan untuk memperkuat kehadirannya di berbagai penjuru dunia pascaberpisahnya negara itu dari Uni Eropa (Brexit). Ketertarikan Inggris itu pun dituangkan dalam visi "Global Britain". Secara spesifik, Inggris menyebut wilayah Indo-Pasifik sebagai salah satu area strategis untuk pengembangan kerja sama. (sws, ant)
Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Jakarta, FNN - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. "Telah dinyatakan inkonstitusional, namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun. Sehingga jika kami mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum," kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Selatan, Rika Irianti menanggapi putusan MK itu, di Jakarta, Jumat. Sebagaimana putusan MK yang dijatuhkan, telah memunculkan fakta jika proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar syarat-syarat formil dalam hal pembentukan suatu undang-undang itu sendiri. Dampaknya yang paling besar, kata Rika, adalah keresahan masyarakat dalam menyikapi putusan tersebut. Sehingga, sangat disayangkan jika yang seharusnya undang-undang ini telah digodok dengan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Menurut dia, hal itu menjadi pelajaran penting bagi pembuat undang-undang untuk dapat lebih mengedepankan taat asas dalam pembentukan undang-undang, khususnya dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun ke depan. "Penegasan kalimat inkonstitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas," jelas Rika dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut. Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. "Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. Sementara itu, pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. "Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis. Airlangga yang hadir bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ini mengatakan pemerintah juga akan menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan tersebut. Ia juga memastikan UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai adanya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dua tahun sejak putusan MK ini dibacakan. "Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," katanya. (sws, ant)
Urgensi Perlindungan Data Pribadi dan Penantian Pengesahan RUU PDP
Jakarta, FNN - Peristiwa kebocoran data yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai bukti nyata urgensi perlindungan terhadap data pribadi pada saat ini. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pun semakin mendesak untuk disahkan dalam waktu dekat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat semakin terancam perlindungan data pribadinya dan pengesahan RUU PDP terus mengalami stagnasi. Dari informasi termutakhir yang tidak berhenti bergema, silang pendapat terkait keberadaan lembaga pengawas independen antara Komisi I DPR RI dan pemerintah menjadi persoalan utama yang menghambat disahkannya RUU PDP. Menurut anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, setelah berdiskusi dengan para ahli, pemikir, lembaga sosial masyarakat, dan pihak swasta disepakati keberadaan lembaga pengawas independen diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan RUU PDP ke depannya. Keberadaan lembaga tersebut, lanjut Rizki, ditujukan untuk memunculkan kesetaraan antara pihak swasta dan publik selaku pengelola data pribadi masyarakat. Namun, belum ada kesepakatan di antara Komisi I DPR RI dan pemerintah tentang keberadaan lembaga tersebut, bahkan terkait letak strukturnya yang diharapkan dapat berada di luar kementerian. Persoalan itu berujung membuat pengesahan RUU PDP terus berada pada posisi “menggantung”. Tidak sampai di sana, ada pula kendala lain yang menghambat pengesahan RUU PDP, yaitu segrasi data yang kurang mendapatkan perhatian dalam pembahasan draf peraturan itu. Segrasi data ini merupakan pemisahan atau pemilahan data di antara data pribadi yang terbuka dan tertutup untuk diakses oleh pihak ketiga. Segerasi data perlu diatur karena profiling atau sistem algoritma dari kecerdasan buatan (AI) yang merekam riwayat pencarian data pribadi pengguna internet ataupun aplikasi tertentu dapat dijual oleh pihak yang memproses dan mengendalikan data. Karena kendala-kendala yang tidak kunjung menemui titik temu itu, data pribadi masyarakat yang jelas bernilai penting untuk dilindungi pun semakin terancam disalahgunakan oleh pihak tertentu. Urgensi perlindungan data pribadi Seperti yang dikemukakan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) Novi Kurnia, ada empat poin utama yang membuat data pribadi masyarakat Indonesia menjadi penting untuk dilindungi. Pertama terkait hak asasi manusia (HAM), menurut Novi Kurnia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM sebagaimana hak atas privasi secara implisit dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di dalamnya, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Masih terkait hak asasi manusia, pentingnya perlindungan terhadap data pribadi juga dipertegas dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal tersebut tidak bertentangan dengan hak dan kewenangan konstitusional seseorang, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip-prinsip negara hukum. Selanjutnya di poin kedua, Novi Kurnia menjelaskan alasan lain pentingnya perlindungan terhadap data pribadi adalah kepentingan terkait perlindungan konsumen. Dalam hal tersebut, transaksi daring yang semakin sering digunakan oleh masyarakat meningkatkan penggunaan data pribadinya sehingga pengaturan yang tegas dari ranah hukum pun dibutuhkan agar tidak merugikan mereka sebagai konsumen. Poin ketiga adalah terkait hubungan internasional. Di dalam hubungan internasional, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk dimanfaatkan dalam arus informasi dan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi semakin tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, poin terakhir adalah harmonisasi regulasi. Di poin ini, data pribadi diatur dalam beberapa peraturan sektoral, seperti perbankan, telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan, dan UU Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, RUU Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai payung hukum sekaligus alat mengakomodasi keberadaan teknologi baru. Menantikan pengesahan RUU PDP Keempat poin yang jelas terikat pada hak asasi manusia, perlindungan konsumen, arus informasi serta perdagangan antarnegara, dan demi wujudkan harmonisasi regulasi memperkuat nilai penting pemenuhan perlindungan data pribadi milik masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan RUU PDP semakin dinantikan. Peraturan tersebut bertujuan utama untuk melindungi hak warga negara berkenaan dengan data pribadi mereka agar tidak digunakan di luar keinginan atau kewajibannya oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan menimbang hal-hal berkenaan urgensi perlindungan data pribadi, sudah sepatutnya hambatan dalam pengesahan RUU PDP seperti yang dikemukakan di awal segera dicarikan jalan keluar oleh para pihak terkait. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Catharina Dewi Wulansari, RUU PDP sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka sebagai warga negara terpenuhi hak atas perlindungan kesejahteraannya. Selain itu, ia juga menilai RUU PDP akan mampu menciptakan keseimbangan tata kelola data pribadi. Untuk perwujudan perlindungan data pribadi di tengah era serba digital dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, dapat dikatakan bahwa harapan sebesar-besarnya ada pada pengesahan RUU PDP sesegera mungkin. (sws, ant)
Ambisi Erick
Oleh M Rizal Fadillah Hak siapapun termasuk Menteri untuk memiliki keinginan menjadi Presiden. Masalahnya adalah pada kemampuan dan reputasi yang menunjangnya. Erick Tohir Menteri BUMN tidak terkecuali. Fenomenanya adalah semangat besar Erick untuk melangkahkan kaki bahkan berlari menuju persaingan pemilihan Presiden 2024. Kampanye sepertinya sudah dimulai. Dari memasang foto diri di berbagai ATM hingga ikut gaya Jokowi blusukan. Saat ke SPBU Pertamina tampil mencari simpati meminta penggratisan WC yang tentu ditertawakan oleh banyak orang khususnya netizen. Kok Menteri BUMN ngurus WC begitu celetukannya. Kasus Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) masih membelitnya. Bersama Luhut Binsar Panjaitan Erick dituduh di saat pandemi berbisnis mencari keuntungan pelayanan test PCR. Dari awal dua jutaan hingga turun menjadi 275 ribu. Dugaan betapa besar keduanya mengeruk keuntungan. Hebatnya menurut Erick Tohir soal harga itu ternyata dibahas bersama dengan Presiden. Nah Presiden terseret. Luhut mengakui ada keuntungan tetapi konon untuk kepentingan sosial. Tidak menerima keuntungan pribadi, sergahnya. Publik masih bertanya tentang KKN dalam bisnis PCR. Tentu Erick disorot tajam. Mungkinkah untuk menambah pundi biaya kampanye Presiden yang mulai dijalankannya ? Adakah prestasinya yang signifikan menjadi modal politik untuk berkompetisi ? Jawabannya tidak. BUMN kalang kabut nyaris pada bangkrut. BUMN yang terancam bubar seperti Merpati Nusantara, Istaka Karya, PT Iglas, PT Kertas Leces, dan Sandang Nusantara. Jalan Tol dijual murah, Bandara Kualanamu terambil oleh India dan Perancis. Pertamina, KAI, dan Angkasa Pura megap-megap. Pengelolaan aset dan perusahaan pelat merah memang amburadul. Hutang besar dan berat BUMN tentu menjadi tanggung jawab sang Menteri. PLN (500 Trilyun), Waskita Karya (91,76 Trilyun) Garuda (70 Trilyun), Wijaya Karya (45,2 Trilyun), Krakatau Steel (40 Trilyun), Adhi Karya (34,9 Trilyun), dan lainnya. Ambisi di tengah keterpurukan adalah contoh budaya tak sadar diri dan tak punya malu. Modal pengusaha dan kekayaan pribadi saja tidak cukup. Prestasi kerja yang jeblok. Ambisi tanpa prestasi menjadi wajah pejabat negeri. Deklarasi pedukung Luhut untuk Presiden jadi lucu-lucuan. Begitu juga dengan Pendukung Cinta Republik (PCR) yang mendeklarasikan pasangan Luhut-Erick Tohir. Konon PCR rasa lain. Ada juga deklarasi Ganjar-Erick Tohir. Erick sendiri membantah deklarasi atas inisiatif nya. Presiden Jokowi untuk tiga periode, atau memperpanjang jabatan dengan alasan pandemi atau mendorong kandidat boneka untuk proteksi adalah adalah wujud dari ambisi tanpa prestasi. Sama dan serupa dengan Erick Tohir yang blusukan ke WC sebelum masuk ke dalam gorong-gorong. Gorong-gorong yang menjadi awal bencana politik bangsa. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Tap MPR Perihal Balap Mobil Formula E (Sebuah Wacana)
Oleh Ridwan Saidi Ketua MPR Bambang Susatyo memberi keterangan pers tentang balap mobil Formula E yang menurutnya akan menaikkan nama bangsa, Selanjutnya ia menyatakan tidak setuju kalau lokasi balap menggunakan areal Monas. Juga Bambang keberatan kalau menggunakan kompleks Gelora Bung Karno.. Berarti di Jakarta tak ada lokasi untuk Formula E. Ketua MPRS Jenderal Nasution tak pernah berbicara yang terkait masalah bangsa tanpa rujukan Tap MPRS. Bambang Soesatyo saya kenal baik, saya ajukan wacana kalau balap mobil bisa naikkan martabat bangsa kenapa tidak dibuatkan Tap MPR perihal balap mobil. Sebelum Mandalika juga volume gembar gembor kencang bukan main, begitu hari H pembalap malah ada yang mandi hujan. Tribune yang sempat diduduki sedikit orang saja kini dibongkar. Nasibnya sama dengan Stadion Tegal Alur. Proyek hamburi-hambur uang dengan alasan naikkan martabat bangsa juga terjadi di jaman orde lama dan kami sindir waktu itu sebagai proyek mercu suar. Kalau saya menulis seperti ini untuk menyampaikan pikiran saya semata, mungkin ada yang setuju. Tak perlulah staf Gubernur DKI yang membidangi wisata Ancol Geys Khalifah mengirim WA ke saya yang tidak pantas. Saya berpendapat Stadion Madrid di Sunter sulit akses. Formula E dikucur anggarannya lebih dulu tanpa dipastikan lokasinya. Tidak planmatig, kata orang Belanda. Saya tidak ada niat menghalangi Anies Baswedan mencapres dan atau Geys Khalifah mencapres, tetapi begitu banyak persoalan terkait memajukan wisata, sejarah, dan peradaban Jakarta yang perlu dibangun dan bukan malah berlomba mengundang rombongan sirkus kampung. Klar main, angkut barang- ya, dan good bye Hawaii. Sekali lagi silahkan Anies mencapres, dan mungkin Geys mencawapres, saya tak ada niat dan tak berhak pula menghalangi. Tapi numpang nanya apa itu pilfres bakal ada? *) Budayawan
Kandidat Direktur Eksekutif Dari Indonesia Ingin Organisasi Perdagangan Kayu Tropis Lebih Solid
Jakarta, FNN - Kandidat Direktur Eksekutif Organisasi Perdagangan Kayu Tropis Internasional (ITTO) dari Indonesia, Yuri Octavian Thamrin, ingin membangun tim yang lebih solid dan inovatif dalam menghadapi berbagai isu perdagangan kayu internasional sebagai salah satu visinya jika terpilih menjabat di posisi tersebut. “Visi saya terkait ITTO sederhana saja. Saya ingin ITTO di bawah pimpinan saya menjadi lebih solid, produktif, dan lebih inovatif dalam mencapai tujuan-tujuannya,” kata Yuri dalam siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Jumat, 26 November 2021. Yuri merupakan salah satu dari tiga kandidat direktur eksekutif ITTO untuk periode 2022-2025. Yuri merupakan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Belgia, Luxemburg, dan Uni Eropa. Yuri juga menjadi perwakilan Indonesia untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO). Indonesia belum pernah memimpin organisasi yang telah berjalan selama hampir 40 tahun itu sejak pakta ditandatangani. Idonesia mengusung Yuri Octavian Thamrin untuk bisa menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif International Tropical Timber Organization (ITTO) dalam sidang ke-57 pada 29 November-3 Desember mendatang. Yuri menjadi kandidat bersama dengan Fransisco Souza (Brasil) dan Shaem Satkuru (Malaysia). Menurut Yuri, sudah waktunya Indonesia memegang peran berpengaruh di ITTO. Sebab, Indonesia bukan hanya negara terbesar ketiga dengan hutan tropis di dunia, tetapi juga negara yang konsisten dalam mendukung ITTO. Indonesia, menurut dia, terus membayar iuran dengan tertib, penuh, dan reguler. Selain itu kerap menjadi tuan rumah bagi pertemuan-pertemuan ITTO. “Delegasi Indonesia juga aktif di ITTO dan juga kita aktif mendukung berbagai inisatif dan kolaborasi,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Jika dipercaya memimpin ITTO, dia akan melaksanakan tugas dengan standar integritas, kompetensi dan efisiensi yang baik. Yuri berniat memimpin tim yang lebih solid. Dengan demikian,. kerja sama yang baik dapat tercipta dalam mewujudkan visi dan misi organisasi itu. Selain itu, dia ingin mendorong agar ITTO lebih produktif dan inovatif dalam ekspansi dan diversifikasi kegiatan organisasi. (MD).
Saksi Kasus Dugaan Pengaturan Skor Liga 3 Jadi Korban Tabrak Lari
Malang, FNN - Seorang saksi terkait kasus dugaan pengaturan skor Liga 3 Jawa Timur, Zha Eka Wulandari menjadi korban tabrak lari di Jalan Tirto Mulyo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ditemui di kediamannya, Zha mengatakan, kejadian tabrak lari tersebut terjadi pada Kamis, 25 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, ia baru saja mengisi kartu uang elektronik (e-toll) di salah satu ritel modern yang ada di kawasan tersebut. "Saya keluar rumah mengisi e-toll, karena hari ini (Jumat) saya rencananya dipanggil oleh Polda Jawa Timur. Saya dan suami disalip dari sebelah kiri, kemudian kami terjatuh," kata Zha di Malang, Jumat, 26 November 2021 Zha menjelaskan, sebelum kejadian tersebut, ada kendaraan roda dua lain yang menyalip dari sisi sebelah kanan. Saat itu, pengendara sepeda motor yang menggunakan jaket hitam sempat melihat Zha dan tertawa. Zha bersama suami sempat mengurangi kecepatan kendaraan dan berbicara terkait perilaku pengendara sepeda motor yang menyalip dan tertawa itu. Tidak lama kemudian, ada motor lain dari sisi kiri yang menyalip dan menyebabkan Zha bersama suaminya terjatuh. "Kurang lebih 50 meter dari tempat saat saya disalip dari arah kanan itu, kemudian ada yang menyalip dari sisi kiri. Kendaraan itu lampunya tidak menyala. Kendaraan itu yang menyebabkan saya dan suami jatuh ke sisi kanan," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia tidak mengingat secara detil terkait sepeda motor yang melaju dari sisi kiri dan menyebabkan ia bersama suaminya terjatuh tersebut. Namun, pengendara yang menyalip dari sisi kanan dan tertawa, ia mengingat kejadian itu dengan jelas. "Untuk yang dari sisi kiri itu sangat kencang, dan tiba-tiba saya jatuh ke kanan. Kalau yang menyalip dari sisi kanan, saya jelas (mengingat). Karena setelah diserempet, saya dan suami pelan-pelan dan heran mengapa anak tersebut tertawa," ujarnya. Saat ditanya apakah kejadian tersebut ada kaitannya dengan status Zha sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor Liga 3 tersebut, ia tidak bisa memastikan. Namun, kejadian tabrak lari tersebut sudah dilaporkan kepada polisi. "Saya belum bisa menjawab itu ada hubungannya atau tidak (terkait sebagai saksi dugaan kasus pengaturan skor Liga 3)," kata perempuan yang merupakan bendahara tim Liga 3 Gresik Putra Paranane itu. Ia dan suami menderita sejumlah luka pada sisi tubuh bagian kanan. Sejumlah luka ada di bagian kepala, pipi, tangan dan kaki. Selain itu, gigi Zha juga patah akibat benturan saat terjatuh dari sepeda motor. "Kepala, pipi, gigi dan bagian kanan tubuh saya dan suami banyak yang terluka. Saat ini kejadian (tabrak lari) sudah ditangani oleh kepolisian," katanya. Sebagai informasi, Zha Eka Wulandari merupakan pelapor terkait adanya dugaan pengaturan skor pada Grup B Liga 3 Jawa Timur, dalam pertandingan antara Gresik Putra Paranane melawan Persema Malang dan NZR Sumbersari. Dalam kasus tersebut, para pemain Gresik Putra Paranane ditawari sejumlah uang agar mengalah pada dua laga tersebut. Gresik Putra Paranane akhirnya kalah 1-5 saat melawan Persema dan 0-1 saat melawan NZR Sumbersari. (MD)>
Menteri Perindustrian: Birokrasi Tidak Bisa Dijalankan Dengan Cara Biasa
Jakarta, FNN - Birokrasi tidak bisa lagi dijalankan dengan cara-cara biasa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang mampu mengikuti pesatnya perkembangan era digital saat ini, khususnya perkembangan industri 4.0. “Terkait dengan hal itu, birokrasi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa (bussiness as usual) seperti waktu-waktu yang lalu, yaitu birokrasi masih dibatasi dengan ruang, waktu, dan prosedur yang cukup kaku,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 November 2021. Menperin menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenperin. Semangat menjaga pertumbuhan industri harus dikawal dengan kebijakan yang prudent, accountable, dan sesuai aturan perundangan. Menurut dia, birokrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Melalui pelayanan birokrasi yang baik itu, tentu saja diharapkan target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin juga akan tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Rakorwas yang mengusung tema: “Penerapan Governance, Risk and Control (GRC) di Kemenperin untuk Pencapaian Target Maksimal” tersebut merupakan agenda penting sebagai ajang pertemuan tahunan antara Aparat Pengawasan Intern (APIP) dengan stakeholder (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal Kemenperin. Menperin berharap, melalui Rakorwas tersebut, dapat terjalin kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai APIP dengan seluruh unit kerja dalam usaha meningkatkan kinerja Kemenperin melalui penerapan governance, risks, and control. Agus mengatakan, pada hakikatnya GRC merupakan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dengan andal, mampu berdapatasi dan mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan serta mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik. “Momentum ini diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP sebagai katalisator yang memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu di antaranya melalui pengendalian atas risiko pencapaian tujuan serta implementasi manajemen risiko di seluruh lini,” ujarnya. Kemenperin juga berupaya terus meningkatkan kapabilitas APIP untuk mendukung kinerja serta tata kelola kementerian yang baik. Sehingga tercapai sasaran membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga meluncurkan Sistem Informasi Pengawasan yang mendukung peningkatan efektivitas serta efisiensi pengawasan. Untuk itu, akan disiapkan infrastruktur sistem yang memadai sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenperin, Masrokhan menambahkan, dalam Rakorwas tersebut pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memperoleh hasil terbaik pada Evaluasi dan Capaian Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pencapaian Reformasi Birokrasi terbaik pada 2021. “Selanjutnya, menyongsong 2022, perlu kita pahami bersama, Target Kinerja Kemenperin akan bisa tercapai melalui pelaksanaan tata kelola yang baik, implementasi manajemen risiko serta pengendalian atas risiko tersebut,” katanya. (MD).
Konflik Antarkelompok Masyarakat Akibat Ambang Batas Pencalonan Presiden
Sijunjung, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, potensi konflik antarkelompok terjadi sejak polarisasi masyarakat menguat. Hal ini adalah akibat kontestasi pemilihan langsung presiden yang disertai dengan ambang batas pencalonan atau presidential threshold (PT). Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) secara virtual, Jumat, 26 November 2021, dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. "Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Di sinilah akar masalahnya. Karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas," tutur LaNyalla. Celakanya, kata dia, dari dua kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon yang head to head. Sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antarkelompok agar selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan. Apakah itu dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. "Puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam hanya karena semangat melakukan apa pun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal, tidak satu pun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam," kata LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Jumat, 26 November 2021 malam. Padahal, politik aliran yang terjadi di masa lampau, antara kaum nasionalis dan agama, hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. "Pembelahan itu tidak diikuti dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun," papar LaNyalla. Bahkan, almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak joke-joke segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi dan NU. Tanpa ada yang merasa tersinggung, karena memang kompetisi mereka berada di dalam track, sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin, anak bangsa disuguhi kegaduhan nasional. Disuguhi pertunjukkan drama kolosal yang tidak bermutu. Di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum. "Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Semakin menjadi lebih parah, ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara," ujarnya. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian dan sebagainya. Hal itu sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi bar-bar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sejumlah lembaga internasional menyebutkan, indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. "Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan," tutur LaNyalla. Padahal, kata LaNyalla, ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. "Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan. Hal itu dimaksudkan supaya menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Hal itu seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4)," ujar dia. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan Undang-Undang tentang Pemilu, di mana Undang-Undang yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. "Aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita. Akan tetapi, saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau wewenang pembuat Undang-Undang," ucapnya. . Pertanyaannya adalah desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Hal inilah yang menurut LaNyalla harus menjadi perhatian Pemuda LIRA dalam Rakernas tersebut. "Sehingga Pemuda LIRA dapat mengambil peran kebangsaan yang besar untuk Indonesia yang lebih baik. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya. Termasuk, melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para Pemuda LIRA se-Indonesia juga memiliki agenda yang sama.(MD).
Mulai 1 Desember Warga Indonesia Diizinkan Masuk Saudi Tanpa Karantina
Riyadh, FNN - Pemerintah Arab Saudi menyebutkan, Warga Negara Indonesia akan diizinkan masuk mulai 1 Desember 2021 tanpa menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga. Pengumuman tersebut disampaikan pada Kamis, 25 November 2021 waktu setempat. Selain Indonesia, warga negara dari Pakistan, India, Mesir, Brazil, dan Vietnam, diizinkan masuk oleh Arab Saudi tanpa menjalani masa karantina. Menurut laporan Saudi Press Agency yang mengutip sumber resmi Kementerian Dalam Negeri.Arab Saudi, kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2021, pukul 01,00 dini hari. Pejabat Kementerian Dalam Neger Arab Saudi mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah menindaklanjuti situasi pandemi secara lokal dan global. Dikutip dari Antara, para pengunjung dari enam negara tersebut harus menjalani karantina selama lima hari, setibanya di Arab Saudi. Aturan tersebut berlaku tanpa memandang status vaksinasi COVID-19 mereka. Sedangkan negara-negara yang masih menghadapi larangan perjalanan adalah Turki, Ethiopia, Afghanistan dan Lebanon. Arab Saudi menekankan pentingnya mematuhi penerapan protokol kesehatan dalam usaha membendung penyebaran virus corona. "Semua prosedur dan tindakan harus mematuhi aturan serta evaluasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan,” ujar sumber dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi itu. (MD).
Guru Harus Menjadi Prioritas Investasi
Indonesia seharusnya berinvestasi pada guru dan pendidikan secara umum. Kurangi atau tunda dulu investasi pada proyek-proyek besar yang belum menjadi kebutuhan utama. Alihkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kompetensi guru, bangun sekolah, dirikan madrasah, tumbuhkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Oleh: Tamsil Linrung SEPERTI biasa, SETIAP 25 November bertabur kata elok tentang guru. Di sana-sini, seremoni hari guru terlihat semerbak. Para pelajar merangkai puisi, birokrat berteori, dan pengamat mengkritisi. “Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan,” begitu tema hari guru tahun ini. Maka, ayo kita bicara dengan hati. Empat puluh tahun lalu, Iwan Fals menggubah lagu Oemar Bakri. “Jadi guru jujur berbakti memang makan hati…” begitu salah satu liriknya. Kini, empat puluh tahun berlalu, lirik itu agaknya masih relevan. Padahal, tema lagunya diinspirasi kisah hidup oleh seorang guru yang mengabdi di zaman Jepang hingga pascakemerdekaan. Namanya Abah Landoeng, hidupnya sederhana. Kini berusia 94 tahun dan tinggal di daerah Cimahi, Jawa Barat. Menuju ke rumahnya harus melewati gang kecil yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Kini, umur republik telah 76 tahun dan usia reformasi sudah 23 tahun. Tetapi, kehidupan sebagian guru tidak jauh beda dengan Abah Landoeng. Kemerdekaan bangsa belum sepenuhnya memerdekakan guru. Mereka terjajah oleh pengabdian dengan penghasilan di bawah standar. Ada yang bahkan hanya menerima Rp200-300 ribu, itu pun per tiga bulan. Sungguh tidak manusiawi. Mereka yang bergaji rendah umumnya guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian besar di antaranya adalah guru honorer. Namun, ekspektasi orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekolah tidak mengenal itu. Seperti kita, semua orang tua ingin anaknya dididik oleh guru berpengetahuan luas, berkepribadian baik, paham perubahan zaman, mengerti teknologi, dan menguasai psikologi siswa. Abad 21 menuntut peran guru melampaui sekat ruang kelas. Guru dituntut tidak sekadar mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan sekolah, aktif di ruang-ruang sosial dan menunjukkan diri pada bidang politik kebangsaan. Namun, bagaimana mungkin kita berharap lebih, jika urusan perut saja mereka masih bingung? Kita membangun infrastruktur ini dan itu. Sebagian tidak tepat sasaran, sebagian lagi menggerogoti anggaran negara. Kereta cepat Jakarta- Bandung, misalnya. Atau Bandara Kertajati, Sumedang, Jawa Barat yang berubah menjadi bengkel pesawat, Bandara Jogja yang sepi dan terancam bangkrut, Bandara Kualanamu yang 49 persen sahamnya dijual ke asing, dan lain-lain. Jumat 23 Juli 2021, media Kontan online menuliskan judul besar: Puluhan Jalan Tol Milik BUMN Bakal Dijual, Tiga Investor Asing Siap Memborong. Sudah begitu, pemerintah tidak surut langkah merencanakan pemindahan Ibu Kota Baru, sementara ibu kota negara yang saat ini ada masih sangat representative, lebih dari sekadar layak. Cobalah dihitung-hitung, berapa duit negara yang habis untuk itu? Berapa yang mubazir? Belum lagi sejumlah di antaranya lenyap dikorupsi. Bahkan dalam urusan bantu sosial kepada rakyat miskin saja dengan tega ditilap menteri yang mengurusinya, yaitu Menteri Sosial waktu itu Juliari Peter Batubara. Begitulah, kita menumpuk hutang demi pembangunan, tetapi luput membangun kehidupan guru, para pencetak SDM itu. Pemerintah harusnya sadar, ada jasa guru pada semua orang hebat tanah air. Maka jika gurunya hebat, di masa depan akan bermunculan orang-orang Indonesia yang lebih luar biasa lagi. Indonesia seharusnya berinvestasi pada guru dan pendidikan secara umum. Kurangi atau tunda dulu investasi pada proyek-proyek besar yang belum menjadi kebutuhan utama. Alihkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kompetensi guru, bangun sekolah, dirikan madrasah, tumbuhkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Kita harus menyadari, ada kekeliruan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Tidak perlu malu, tengsin, atau merasa gagal. Tidak mudah memang, tetapi bukan hal yang mustahil. Karena tujuan kita bukan saling menyalahkan, tetapi saling mendukung dalam memilih ikhtiar terbaik demi masa depan negeri. Diakui atau tidak, sangat terasa bahwa kohesivitas sosial mulai merenggang. Oligarki menguat, kesenjangan melebar, keakraban beragama terusik dan ketenteraman bernegara mulai mengikis di tengah merajalelanya fitnah, saling tuding, dan saling lapor. Di hulu, guru telah berupaya menciptakan kader-kader bangsa unggulan, tetapi di hilir politik kekuasaan memelintir segalanya. Jika situasi itu menjadi wajah baru Indonesia kini, lalu bagaimana wajah negeri di masa depan? Pulihkan Pendidikan. Pulihkan pendidikan. Dua kata dalam tema hari guru ini seolah menegaskan pengakuan negara bahwa ada problem di sektor pendidikan kita. Guru adalah salah satu elemen pendidikan itu. Maka keseriusan kita mengurus sektor pendidikan, semestinya juga tercermin dalam upaya mengatrol derajat dan kualitas guru, khususnya problem guru honorer yang super akut. Pemerintah telah memberi solusi dengan meluncurkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, solusi ini memunculkan problem baru, seperti penolakan sebagian guru honorer, persoalan teknis pelaksanaan tes, kualifikasi peserta, nilai ambang batas, dan seterusnya. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam 5-6 bulan terakhir bekerja ekstra keras guna memberikan alternatif solusi. Pansus sekaligus melakukan mekanisme check and balances terhadap jalannya program PPPK, melakukan evaluasi agar program PPPK tahap dua berjalan lebih baik. Faktanya, realisasi penerimaan guru honorer dalam seleksi PPPK tahun ini masih sangat kecil. Dari lebih sejuta lowongan guru PPPK yang dibuka, hanya separuhnya saja atau 506.252 yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, hanya 173.329 guru honorer yang lulus tahap awal. Jumlah ini jelas masih jauh dari harapan. Faktor yang memengaruhi banyak. Selain penolakan sebagian guru honorer, ada kekhawatiran dari pemerintah daerah bahwa anggaran pengadaan guru PPPK akan menggerus keuangan daerah. Maklum saja, gaji guru PPPK disuplai APBD. Sementara pemerintah pusat menegaskan, gaji guru PPPK telah masuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Angkanya mencapai Rp19,4 triliun. Apa pun itu, minimnya guru honorer yang terjaring mengindikasikan, dalam masa tertentu, negeri ini masih akan memiliki guru honorer. Jumlah guru honorer saat ini adalah sebanyak 742.459 orang. Sedangkan yang lulus PPPK tidak sampai seperempatnya. Padahal, UU sesungguhnya tidak lagi mengenal istilah guru honorer. Lalu, bagaimana status dan perlindungan hukum bagi guru honorer yang belum terjaring, namun masih tetap mengabdi di sekolah-sekolah? Pemerintah harus memperhatikan mereka. Meski dipandang sebagai solusi, namun program PPPK bukan payung hukum. Pengabaian terhadap hak-hak guru honorer adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Demikian pula ketiadaan aturan dan perlindungan hukum terhadap sebuah profesi yang eksis, namun tidak diakui Undang-Undang. Itu kalau kita ingin bicara dengan hati, dari hati ke hati, dan bukan sekadar slogan. Selamat hari guru! Penulis adalah Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI.
Puan: Indonesia Responsif Gender dalam Menyusun Kebijakan
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. “Indonesia juga telah melakukan 'review' terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender," kata Puan di forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Spanyol, Jumat, demikian dalam keterangan persnya. Puan menyampaikan hal tersebut pada panel diskusi bertajuk "Strategies for gender-responsive law making: its benefits and related challenges". Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan. “Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal," ujarnya. Dia mengatakan, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Puan menegaskan bahwa Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik, untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik yang dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik. Menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan, setidaknya hal itu yang terjadi di Indonesia. "Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa," katanya. Selain itu menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Dia menjelaskan hal tersebut tentunya termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini. "Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender. Tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan," ujarnya. Namun Puan percaya pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam IPU General Assembly di Madrid, Puan juga akan menjadi pembicara di beberapa sesi seperti dalam forum parlemen perempuan dan akan menyampaikan pidato pada sesi general debate (debat umum) dengan tema "Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community". Puan juga akan mengisi sesi governing council untuk menyampaikan hasil sidang "The First Global Conference on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)" yang telah diselengarakan secara virtual di Jakarta pada tanggal 28-30 September 2021. Selanjutnya, Puan akan berpidato pada sesi forum penutupan Sidang Umum IPU ke-143 Madrid sekaligus menyampaikan undangan kepada seluruh parlemen negara-negara anggota IPU untuk hadir dalam Sidang IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan Maret 2022. Di sela-sela forum parlemen internasional itu, Puan juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral antara lain dengan Ketua Parlemen Spanyol, Presiden IPU, dan Sekretaris Jenderal UN WTO. (mth)
KTT G20 Bali Akan Tekankan Pentingnya Program Restorasi Mangrove
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perhelatan KTT G20 di Bali pada 2022 akan menekankan pentingnya program restorasi mangrove yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Luhut saat meninjau lokasi penanaman Mangrove di Bali, Kamis (25/11). Ia mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pesan kepada pemimpin dunia dalam forum tersebut soal pentingnya restorasi mangrove untuk menghasilkan karbon kredit. Tujuannya agar negara-negara atau pemimpin dunia tidak hanya bicara konsep tapi melakukan tindakan nyata seperti yang sudah dilakukan Indonesia saat ini. "Jadi Presiden mengirim pesan, kita jangan ngomong-ngomong saja dalam pertemuan tinggi dunia. Karena program ini didanai 1,2 miliar Dolar AS," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Saat ini pemerintah telah memiliki program restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare dan telah berjalan untuk diwujudkan. Penanaman magrove yang berada di wilayah Bali merupakan bagian dari program restorasi mangrove yang telah dicanangkan. "Selama ini dan tahun depan mungkin hampir 200 hektare (sudah) direstorasi dan itu masih sebagian besar didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujarnya. Luhut menuturkan besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit yang dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan sedang menyelesaikan aturan turunan terkait karbon kredit yang dimaksud. "Sekarang kami sedang menyempurnakan (aturan turunan) mengenai pelaksanaan Carbon Pricing dan Carbon Trading, karena Indonesia salah satu negara super power dalam karbon kredit," ujarnya. Luhut menambahkan, tingginya karbon kredit untuk Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri. Potensi tersebut, lanjut dia, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. "Ini kekuatan besar kita untuk menghasilkan (nilai) puluhan atau mungkin ratusan dolar untuk beberapa tahun ke depan dan ini untuk generasi ke depan. Dan akan menciptakan lapangan kerja," katanya. Kunjungan kerja yang dilakukan Luhut di Bali kali ini merupakan bagian dari rangkaian untuk menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 yang digelar pada 2022. Menko berpesan agar semua hal termasuk masalah sampah dan penggunaan energi bersih harus dimulai untuk mempersiapkan perhelatan akbar tersebut. Ia pun memastikan tidak ada masalah dan kendala yang dihadapi. Namun, ia juga berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama persiapan dan segala keperluan terkait kegiatan internasional tersebut akan selesai. "Karena kita sudah pengalaman dengan Annual Meeting IMF-World Bank Group kemarin, kendala jadi minor. Ini ada 20 spot pertemuan, jadi bukan hanya di Bali. Target selesai Agustus tahun depan," katanya. (mth)
Catat Ya, Anies Cairkan Kartu Pintar Jakarta Plus Tahap Dua Akhir November 2021
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencairkan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap dua tahun ini pada 29 November 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah pengumuman pencairan dana bantuan sosial bagi pelajar dan mahasiswa itu melalui akun @aniesbaswedan di Jakarta, Jumat, 26 November 2021. Jenjang pendidikan SD/MI, total dana yang dapat dicairkan Rp 250.000 dan tambahan SPP bagi pelajar SD/MI swasta untuk lima bulan sebesar Rp 130.000 per bulan. SMP/MTs, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), total dana yang dapat dicairkan Rp 300.000. Adapun tambahan SPP SMP/MTs swasta untuk lima bulan sebesar Rp 170.000 per bulan. Pelajar tingkat SMA/MA total dana yang dapat dicairkan Rp 420.000 dan SMK sebesar Rp 450.000. Tambahan SPP SMA/MA swasta untuk lima bulan sebesar Rp 290.000 per bulan dan tambahan SPP SMK swasta untuk lima bulan sebesar Rp 240.000 per bulan. Sedangkan mahasiswa, total bantuan sebesar Rp 9 juta per semester. (MD).
Pemerintah Dinilai Bertindak Cepat Cegah Gelombang Ketiga COVID-19
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menilai pemerintah telah bertindak cepat mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri kepada wartawan di Jakarta Jumat, mengatakan salah satu upaya pemerintah mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 dengan menerapkan PPKM level 3 pada liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan 1.200 rumah sakit rujukan, dan penyiapan alat kesehatan seperti oksigen. "Kemenkes menjelaskan sudah siap sedia untuk menangani itu kalau terjadi lonjakan karena berdasarkan pengalaman, setelah dikoordinasikan secara baik dengan pihak terkait, rumah sakit, pengadaan alkes, dan oksigen dan sebagainya," kata dia. Dia mengatakan mutasi virus COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Kemudian, gelombang ketiga COVID-19 tentu menjadi ancaman. Lalu, katanya tidak bisa dipastikan juga mutasi virus COVID-19 di dalam negeri. Menurut dia, PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru itu merupakan bentuk kewaspadaan dari pemerintah. "Sehingga pemerintah dalam hal ini bertindak cepat untuk menghindari, karena dari beberapa pengalaman kemungkinan lonjakan yang tinggi itu karena adanya kerumunan," ucapnya Sebab, kata Abidin Fikri kerumunan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru sangat mungkin terjadi. Maka itu, dia menilai perlunya upaya tracing, testing, dan treatment (3T) untuk mengantisipasi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19. "Oleh karena itu di bandara-bandara, saya kira ini imbauan juga kepada pemerintah agar diperketat yang masuk ke Indonesia terutama dari negara-negara yang sekarang sedang mengalami lonjakan gelombang ketiga ini," kata dia. Dia juga menilai perlunya penjelasan yang persuasif kepada masyarakat terkait penerapan PPKM level 3 itu. Menurutnya semua pihak perlu berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, seperti tokoh agama, dan asosiasi kepala daerah. "Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah daerah melalui Forkopimda, DPRD, itu juga turut bersama-sama, ya memang harus sabar, ini kan berkaitan dengan nyawa manusia, kalau tidak tepat jadi masalah," ujarnya. (sws)
Gus Ipul: Rais Aam Perintahkan Muktamar NU Digelar 17 Desember
Jakarta, FNN - Ketua PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan surat perintah yang memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-34 NU pada 17 Desember 2021. Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya, kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Menurut Gus Ipul --sapaan akrab Saifullah Yusuf-- dengan terbitnya surat perintah itu maka simpang siur soal waktu pelaksanaan muktamar kini terjawab. "Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam sebagai pemegang komando tertinggi PBNU," kata dia. Menurut dia, surat perintah Rais Aam itu tidak tiba-tiba muncul, namun ada sebab dan peristiwa yang mendahului. "Surat perintah ini ada latar belakangnya, tidak 'ujug-ujug'. Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," ujar Gus Ipul. Menurut dia, sebelum surat perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional. Hal itu dilakukan mengingat Muktamar Ke-34 NU sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 23--25 Desember 2021 di Lampung. Peserta rapat, kata Gus Ipul, adalah Rais Aam, KH Miftachul Ahyar, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU, A Helmy Faishal. Rapat disepakati dilakukan pada Rabu (24/11). Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka sekjen meminta rapat ditunda dan dapat dilanjutkan Kamis (25/11). "Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasanya soal kesiapan panitia," kata Gus Ipul. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu peserta rapat mencoba menghubungi panitia muktamar, namun tidak berhasil. "Ternyata Pak Nuh (Mohammad Nuh) selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi," jelas dia. Akhirnya Sekjen PBNU, A Helmy Faishal, meminta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis (25/11) dan mengundang panitia muktamar. Pada Kamis, lanjut Gus Ipul, Rais Aam dan Katib Aam datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Namun, hingga sore hari, ketua panitia, ketua umum, dan sekjen tidak muncul. Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran ketua umum, sekjen, dan ketua panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan surat perintah. "Rapat Kamis itu harusnya dimulai bakda zuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja," kata dia. Menurut dia, ketidakhadiran ketua panitia, ketua umum, dan sekjen di hari kedua rapat menunjukkan ketiadaan komitmen menjalankan hasil rapat. (sws)
FPAN: Pemerintah-DPR Segera Perbaiki UU Ciptaker Pasca-Putusan MK
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh P Daulay, meminta pemerintah dan DPR segera menginisiasi perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut. Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan, pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan," kata dia, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu segera memperbaiki UU tersebut karena waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal dalam UU Ciptaker sangat banyak. Ia menilai, segala amar putusan yang mengikuti Putusan MK harus ditaati, termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut. "Saya melihat putusan itu dari sisi positif, terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa," ujarnya. Menurut dia, pada sisi yang lain, putusan MK itu akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR terutama karena pengalaman membuat omnibus law masih sangat baru di Indonesia. Karena itu dia menilai sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan sehingga ke depan jika ada agenda pembahasan RUU Omnibuslaw atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. "Misalnya keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain," katanya. Ia berharap putusan MK itu tidak menyebabkan adanya saling tuding dan menyalahkan karena yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah serta DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaikinya dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka. (sws)
Kalteng Berikan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Palangka Raya, FNN - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengapresiasi pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021. Kegiatan ini menunjukkan peran penting Komisi Informasi dalam mengawasi serta mengevaluasi capaian keterbukaan informasi badan publik pemerintah maupun non pemerintah, kata Edy di Palangka Raya, Jumat. "Sekaligus mengawal penguatan akuntabilitas badan publik di Kalimantan Tengah," katanya di sela kegiatan penganugerahan. Ia menyampaikan penganugerahan ini sebagai kesempatan baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui ragam inovasi. "Pengelolaan keterbukaan informasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan," terangnya. Adapun hasil penganugerahan tahun ini, yakni untuk PPID Utama kabupaten dan kota, kategori informatif peringkat pertama Palangka Raya, kedua Kotawaringin Barat dan ketiga Kapuas. Kategori menuju informatif peringkat pertama Pulang Pisau, kedua Kotawaringin Timur, ketiga Katingan dan keempat Murung Raya. Cukup informatif yakni peringkat pertama Gunung Mas dan kedua Seruyan. Untuk badan publik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, peringkat pertama kategori informatif adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, peringkat kedua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta peringkat ketiga Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan sebanyak sembilan perangkat daerah masih masuk dalam kategori menuju informatif dan 10 perangkat daerah masuk dalam kategori cukup informatif. Selanjutnya badan publik vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, kategori informatif yakni Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalteng, Komisi Pemilihan Umum, serta Kanwil Kemenkumham. Sedangkan tiga instansi vertikal masuk kategori menuju informatif dan juga sebanyak tiga instansi masuk kategori cukup informatif. Kemudian Bank Kalteng mendapat penganugerahan kategori cukup informatif serta badan publik perguruan tinggi kategori cukup informatif yakni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya. (sws)
Korps Marinir TNI AL Latihan Pertempuran Kota di Karawang
Jakarta, FNN - Korps Marinir TNI AL kembali menggelar latihan operasi pertempuran kota dan latihan taktik kondisi tertentu Tahun 2021 di wilayah Karang Anyar, Karawang, Jawa Barat, Jumat. Latihan itu disaksikan langsung Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, dan Komandan Korps Marinir TNI AL, Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono. Sebelumnya Korps Marinir TNI AL telah beberapa kali menggelar latihan pertempuran kota dan latihan taktik kondisi tertentu yang di laksanakan di beberapa daerah di Indonesia antara lain Lampung dan Jawa Timur. Sedangkan di Sorong, Papua Barat, rencananya akan digelar pada Desember 2021 mendatang. Latihan kali ini melibatkan 862 personel Korps Marinir TNI AL dari jajaran Pasukan Marinir 1 terdiri dari prajurit kecabangan infanteri, kavaleri, artileri, bantuan tempur, dan personel Batalion Intai Amfibi. Persenjataan dan peralatan perang yang digunakan antara lain, pesawat CASA NC-212, helikopter Bell-412, tank amfibi, BMP 4, howitzer, meriam 105, kendaraan taktis P6 ATAV, dan kendaraan tempur lain. Di depan ratusan personelnya, Suhartono menyampaikan rasa bangga dan bahagia karena bisa meninjau dan melihat secara langsung latihan ini yang berjalan secara lancar dan aman. "Saya bangga latihan ini berjalan aman dan lancar," kata Suhartono, dalam siaran persnya. Sementara Hartanto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit Baret Ungu yang telah melaksanakan latihan ini dengan semangat, baik dan aman serta tanpa kecelakaan. Latihan pertempuran kota dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan dan hadir pada latihan itu Kadisopslatal, Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, Komandan Pasukan Marinir 1, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, dan pejabat utama Korps Marinir TNI AL. (sws)
Menteri PUPR: Jalan Kapuas Hulu Menuju Kaltim Selesai Tahun 2024
Putussibau, Kapuas Hulu, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ruas jalan Nanga Era Kapuas Hulu (Kalbar)-Batas Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan selesai pada 2024. "Saat ini belum semua di aspal, kami upayakan tahun 2024 jalan menuju Kaltim tembus," kata Basuki Hadimuljono, saat berkunjung ke Rumah Betang Lunsara Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Jumat. Menurut dia, pembangunan untuk kawasan perbatasan atas permintaan Presiden Joko Widodo untuk membangun pusat ekonomi baru masyarakat mulai dari daerah pinggiran. Di Kalimantan ada 10 kawasan perbatasan yang di bangun dan lima berada di Kalimantan Barat, tiga diantaranya sudah terbangun yaitu Aruk, Entikong dan Badau. "Saya melihat ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim itu sudah standar nasional, lebar tujuh meter, memang belum semua aspal ada juga masih pengerasan, direncanakan hingga tahun 2024 jalan itu sudah aspal semua," ujar Basuki di hadapan masyarakat adat Rumah Bentang Lunsa Hilir. Menteri juga menyebutkan pembangunan untuk kawasan perbatasan atau daerah pinggiran juga berupa pembangunan air bersih dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). "Program itu akan terus kami lanjutkan sesuai dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran," kata Basuki didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Kepala Desa Urang Lunsa Kecamatan Putussibau Selatan Thomas mengatakan dengan terbangunnya akses jalan sangat membantu masyarakat, yang sebelumnya hanya diakses menggunakan jalur sungai menuju ibu kota kabupaten. "Sebelum ada jalan itu, kami harus menempuh perjalanan sekitar dua jam melalui jalur sungai dengan biaya kurang lebih Rp500 ribu, sekarang dengan akses jalan itu, cukup mengeluarkan Rp20 ribu saja untuk beli minyak kendaraan sepeda motor kami bisa sampai ke Putussibau," katanya. Ia berharap pembangunan jalan ke Kalimantan Timur bisa tembus untuk mempermudah akses transportasi darat masyarakat yang berada di perhuluan sungai Kapuas. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di wilayah Kapuas Hulu terutama untuk pembangunan jalan Nanga Era Kapuas Hulu-batas Kaltim. "Kami minta jalan itu bisa tuntas sampai menembus Kaltim, karena di daerah hulu Kapuas ada masyarakat kami yang masih terisolir terutama di daerah Tanjung Lokang sana, selama ini masyarakat cuma bisa diakses melalui jalur sungai dengan melewati arus deras dan riam," kata Fransiskus. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan dari pemerintah untuk membuka keterisoliran masyarakat yang ada di Lintas Timur wilayah Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu. Usai mengunjungi masyarakat di Rumah Betang Lunsa Hilir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan didampingi Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meninjau pelaksanaan pembangunan ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim di daerah tersebut. (mth)
Pimpinan DPD RI: MK Telah Mewujudkan Harapan Daerah dan Rakyat
Jakarta, FNN - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mewujudkan harapan daerah dan rakyat soal Undang-undang Cipta Kerja. Sultan B Najamudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang menetapkan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional. "Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukkan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional," kata Sultan. Menurutnya dalam sejarahnya tidak pernah ada UU se-kontroversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker. Meskipun, lanjut dia semangat UU tersebut baik adanya, tapi harus diakui proses penyusunan dan keberadaannya belum sepenuhnya benar dan dapat diterima oleh masyarakat dan konstitusi. "Sejak awal DPD RI secara kelembagaan telah menunjukkan keraguannya terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini. Sehingga kami merasa evaluasi MK ini menjadi angin segar dan kabar baik bagi pemerintah daerah dan teman-teman buruh," kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan meminta agar pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Atau, kata dia jika tidak, maka UU itu akan otomatis kedaluwarsa atau inkonstitusional secara permanen. "Meski memiliki tugas legislasi, dalam prosesnya DPD RI tidak dalam posisi sebagai pembuat dan perumus Omnibus Law Ciptaker kecuali sedikit, namun jika diminta, kami tentu selalu terbuka dan siap mengambil bagian secara aktif dalam memperbaharui materiil UU ini," ucapnya. Seperti diketahui bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman. Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta, tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). (sws)
Pemkot Tangerang Peroleh Predikat Badan Publik Informatif 2021
Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang memperoleh predikat sebagai badan publik informatif untuk kelima kalinya dari Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 "Saya berharap agar para pegawai di lingkup Pemkot Tangerang senantiasa menjaga kualitas pelayananannya dalam memberikan informasi sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik," kata Kepala Dina Kominfo Tangerang, Mulyani, dalam keterangannya Jumat. Penganugerajhan tersebut diterima Mulyani berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten pada, Rabu (24/11). Ia menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemantauan dan evaluasi 2021 telah menjalani beberapa tahapan, diawali dengan pengisian daftar pertanyaan swa penilaian sejak awal Agustus lalu oleh badan publik, dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan serta pemaparan oleh kepala daerah, kali ini dilakukan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin. "Alhamdulillah, untuk hasil SAQ dan proses keseluruhan kami tidak mendapatkan catatan dari KI Provinsi banten, berarti Badan Publik Tangerang telah memenuhi standar sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai keseluruhan 93,27," kata Mulyani. Sebagai bukti keseriusan mereka dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, mereka telah menyediakan berbagai kanal untuk dapat mengakses informasi publik, di antaranya ruang pelayanan khusus, website PPID, aplikasi PPID dan pengajuan permohonan informasi secara dalam jaringan. Sebagai informasi, terdapat 101 badan publik di Provinsi Banten mengikuti pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2021, di antaranya 39 organisasi perangkat daerah, delapan pemerintah daerah kabupaten/kota, 24 lembaga non struktural/vertikal, 18 BUMD, dan 12 partai politik tingkat provinsi. (sws)
DPRD Bekasi Usulkan Bangun MPP Mandiri Optimalisasi Layanan
Cikarang, Bekasi, FNN - DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan pemerintah daerah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Mandiri guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengatakan, kehadiran MPP sebagai mandat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sedianya dijadikan perhatian khusus pemerintah daerah. "Makanya dukungan dari kepala daerah sangat penting agar Kabupaten Bekasi memiliki gedung sendiri," katanya, di Cikarang, Jumat. Ia mengatakan kehadiran MPP Mandiri diyakini mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan di sisi lain pemerintah daerah akan lebih mudah menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penataan di setiap gerainya. Ia katakan MPP Mandiri menjadi ikon kebanggaan masyarakat khususnya menyangkut kemudahan yang diberikan pemerintah daerah. Bangunan MPP Mandiri juga dibuat berdasarkan ciri khas budaya setempat Kabupaten Bekasi. "MPP harus memiliki gedung sendiri dan itu perlu karena akan menjadi ikon Pemkab Bekasi yang ingin memanjakan masyarakat dengan pelayanan yang mudah dan cepat," katanya. Menurut dia, idealnya MPP Kabupaten Bekasi berisikan sekurang-kurangnya 32 gerai layanan masyarakat sementara MPP yang berlokasi di Lotte Mart Cikarang Utara saat ini hanya terisi 20 gerai saja. "Kami juga akan mendorong penambahan penyewa ruang di MPP yang saat ini sudah ada demi memudahkan masyarakat mengurus dokumen yang dibutuhkan," katanya. Ia yakin keberadaan MPP Mandiri akan memberikan kemudahan masyarakat dalam hal administrasi dan perizinan sekaligus nilai tambah bagi pemerintah daerah atas upaya optimalisasi pelayanan publik. "Kemudahan-kemudahan ini yang sebetulnya diharapkan masyarakat, sangat simpel karena urus sesuatu di satu tempat dan selesai di situ," kata dia. (sws)
Pemerintah Maksimalkan Hilirisasi Batu Bara Jadi Produk Dimetil Eter
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan potensi batu bara di dalam negeri melalui hilirisasi agar komoditas ini tetap menjadi penggerak ekonomi nasional di masa depan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan pemerintah memanfaatkan batu bara untuk menjadi dimetil eter hingga bahan baku untuk pabrik petrokimia. "Dalam hilirisasi ini nanti batu bara kami konversi menjadi gas, nah gasnya bisa untuk dimetil eter, dimetil eter bisa untuk mengganti LNG maupun syngas batu bara bisa untuk metanol, pupuk maupun keperluan pabrik petrokimia," ujarnya dalam acara Indonesia EBTKE ConEx yang dipantau di Jakarta, Jumat. Dimetil eter dipandang memiliki prospek sebagai bahan bakar masa depan karena mampu digunakan sebagai pengganti elpiji. Melalui skenario gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter, pemerintah berupaya memperpanjang masa pemanfaatan batu bara sebagai energi primer. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM pada 2020, sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 143 miliar ton, cadangan sebanyak 38,8 miliar ton, asumsi produksi 600 juta ton per tahun, dan kecukupan cadangan bisa bertahan selama 65 tahun bila tidak ada penambahan cadangan batu bara. Angka produksi dan kebutuhan batu bara terus meningkat selama 20 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan dunia. Kementeria ESDM mencatat produksi batu bara hanya 550 juta ton pada 2020, lalu meningkat menjadi 633 juta ton pada 2025, kemudian bertambah lagi menjadi 684 juta ton 2030, dan sedikit turun menjadi 678 juta ton pada 2040. Hilirisasi batu bara akan menjadi penopang utama untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas di dalam negeri. "Kami berharap dengan adanya potensi yang besar ini batu bara bisa terus kami gunakan sebagai penggerak ekonomi nasional," ucap Sujatmiko. (mth)
Mitos Soal Tumbuh Kembang Anak yang Harusnya Dihindari
Jakarta, FNN - Dokter spesialis anak dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A mengatakan masih banyak orangtua yang percaya pada mitos-mitos mengenai tumbuh kembang anak, salah satunya adalah anak dilarang menggunakan tangan kiri untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter lulusan FKUI-RSCM ini mengatakan masih banyak orangtua yang melarang anaknya menggunakan tangan kiri karena dianggap akan menjadi "kidal". Menurut dr. Mesty, anak yang belum berusia 2 tahun dibebaskan untuk mencoba menggenggam atau menggunakan tangan kirinya saat beraktivitas seperti makan, mencorat-coret serta bermain. Sebab hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan otak kiri dan kanannya. "Anak butuh memiliki keseimbangan otak kiri dan kanan dan memang ini harus distimulasi terus. Kalau kita menahan dia untuk menggunakan tangan kirinya, maka otak kanannya akan terhambat perkembangannya," ujar dr. Mesty dalam webinar Tentang Anak pada Jumat. Mitos kedua yang sering dilakukan oleh orangtua adalah menggunakan baby walker untuk membantu anak lebih cepat berjalan. dr. Mesty mengatakan bahwa penggunaan baby walker tidak direkomendasikan di seluruh dunia sebab menyebabkan banyak kecelakaan pada anak. Tak hanya itu, penggunaan baby walker juga dapat menyebabkan fungsi kaki tidak optimal jika dibandingkan dengan anak yang tidak menggunakan alat bantu berjalan. "Selain bahaya, itu juga menyebabkan fungsi kakinya menjadi tidak natural dan akhirnya menjinjit dan posisi jalannya mungkin tidak seoptimal yang tidak pakai baby walker walaupun tidak semua anak mengalami itu," kata dr. Mesty. Lebih lanjut dr. Mesty menyebutkan mitos terakhir yang sering dilakukan oleh para orangtua adalah melarang anak memasukkan tangan ke mulut. dr. Mesty menjelaskan bahwa sampai usia 2 tahun, anak sedang dalam fase oral di mana memasukkan tangan ke dalam mulut adalah hal yang dianggap nyaman. "Itu tidak perlu dilarang karena memasukkan tangan ke mulut adalah salah satu bentuk soothing," ujar dr. Mesty. Yang harus dilakukan saat anak memasukkan tangannya ke mulut adalah melakukan observasi atas tindakan tersebut. Orangtua harus memahami apa yang dibutuhkan anak saat itu, apakah ada sesuatu yang tidak terpenuhi atau yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kita harus observasi, kita harus memahami apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi dan apa yang membuatnya tidak nyaman dan itu yang harus diatasi," kata dr. Mesty. (mth)
Tim Kemensos Beri Pendampingan Korban Penganiayaan di Kota Malang
Malang, FNN - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, termasuk pada saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kemensos, Ajeng Rahayu Prastiwi dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Kota Malang, Jumat, mengatakan kondisi psikologis korban kekerasan seksual dan penganiayaan berinisial HN saat ini sudah semakin membaik. "Kondisi psikologis HN lebih tenang sudah lebih bergembira. Kedekatan yang kami bangun tampaknya membawa hasil. Kami bersiap mendampingi korban untuk memberikan keterangan kepada penyidik," kata Ajeng. Ajeng menjelaskan Kementerian Sosial melalui Sakti Pensos mengambil peran sejak awal kasus ini berkembang. Kini, korban tersebut berada di bawah pengawasan penuh dan pendampingan di Unit Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bima Sakti di Kota Batu. Tim pendamping, lanjutnya, terus membangun kedekatan dengan korban dan memberikan penguatan sosial emosional kepada korban yang berusia 13 tahun tersebut. Pendampingan yang dilakukan tersebut, sesuai dengan instruksi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Tim Balai Antasena bekerja sama dengan Sakti Peksos dan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) juga akan memberikan pendampingan untuk proses BAP ketiga. Pendampingan itu akan diberikan dalam proses BAP ketiga yang akan dilakukan di Polresta Malang Kota. Selain itu, tim juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi terhadap para pelaku sebelum P21. Dalam kesempatan itu, Pekerja Sosial dari Balai Antasena Magelang Diamira yang melakukan pendampingan menambahkan dengan berbagai terapi yang dilakukan oleh tim sudah memberikan dampak positif bagi korban. Saat ini, korban bisa berkomunikasi dengan baik walau masih menyisakan trauma terhadap para pelaku. Korban juga masih mengeluhkan rasa sakit di kepala dan perut. "Korban juga telah mulai terbiasa dengan kedatangan orang yang ikut membantu korban dalam kasus ini. Korban memerlukan waktu istirahat yang cukup dan pengobatan lebih lanjut," tambah Diamira. Sebagai informasi, korban yang berusia 13 tahun tersebut, dianiaya oleh sekelompok temannya pada 18 November 2021. Kejadian tersebut bermula pada saat korban dibawa oleh salah satu tersangka ke suatu tempat dan dilakukan persetubuhan. Kemudian istri siri dari tersangka pelaku persetubuhan tersebut mengetahui kejadian itu. Istri siri pelaku persetubuhan, kemudian membawa beberapa orang temannya untuk menginterogasi korban dan melakukan tindakan kekerasan. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi yang masih berstatus anak-anak. Dari total sepuluh anak tersebut, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan dan penganiayaan. Sementara tiga lainnya, dikembalikan kepada orang tua. Dari tujuh tersangka itu, satu orang merupakan pelaku persetubuhan sementara enam lainnya pelaku kekerasan. Dari tujuh tersangka tersebut, enam orang ditahan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota, dan satu lainnya tidak ditahan karena berusia di bawah 14 tahun. (mth)
Festival Pemuda di Surabaya Perkuat Budaya Warga Pesisir
Surabaya, FNN - Festival Pemuda yang digelar Taruna Merah Putih di kawasan pesisir Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 25-28 November 2021 diharapkan bisa memperkuat tradisi budaya warga pesisir. Ketua Taruna Merah Kota Surabaya Putih Aryo Seno Bagaskoro di Surabaya, Jumat, mengatakan, Festival Pemuda itu terdiri dari beberapa macam kegiatan meliputi pameran produk UMKM, pelatihan marketing UMKM, perform music, talk show tentang kepemudaan, ziarah ke Makam Wali Habib Syech Umar Sumbo, juga parade perahu hias dan upacara di pesisir pantai Bulak. "Kaum milenial dengan senang hati bisa ikut andil, ambil bagian, dalam kegiatan-kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Terlebih ketika berakar pada ekonomi kerakyatan dan kebudayaan seperti di kawasan pesisir ini," kata Aryo Seno Bagaskoro, yang juga mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga ini. Pengagum Bung Karno, dan alumnus SMA Negeri 5 Surabaya itu, berharap agar spirit kepahlawanan arek-arek Suroboyo senantiasa mewarnai gerak anak-anak muda, kaum milenial. "Surabaya ini maju dengan pesat, juga sebagai kota yang berbasis jasa dan peregangan, serta pusat pendidikan. Kami sepakat Surabaya tidak boleh kehilangan jati dirinya. Semangat gotong royong senantiasa mewarnai segenap kerja-kerja kerakyatan di Kota Surabaya,” kata Seno. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi kerja anak-anak muda milineal yang tergabung dalam Taruna Merah Putih bekerja sama dengan Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Surabaya, organ di bawah PDI Perjuangan, telah berinisiatif membuat Festival Pemuda untuk memperingati Hari Pahlawan. Adi berharap Taruna Merah Putih dan Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Kota Surabaya terus bergerak di segmen anak-anak muda dan memperkuat tradisi kebudayaan masyarakat. "Kami terus gelorakan PDI Perjuangan sebagai wadah anak-anak muda, sekaligus partai politik pilihan kaum milenial. Kami terus perkuat kerja kerja-kerja ideologis dan membumikan Pancasila melalui kerja-kerja gotong royong," kata Adi yang juga Ketua DPRD Surabaya ini. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Niam menambahkan, kegiatan ini sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Surabaya, penguatan ekonomi kreatif yang diminati anak-anak muda. "Ini juga sekaligus menghidupkan tradisi kebudayaan masyarakat pesisir," kata Ghoni yang juga anggota DPRD Surabaya ini. (mth)
Menteri KKP Perjuangkan Kesejahteraan 6.000 Nelayan Lokal di Kepri
Tanjungpinang, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan sekitar 6.000 lebih nelayan lokal Kepulauan Riau (Kepri) melalui kebijakan penangkapan terukur. "Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur mulai 2022," kata Menteri Wahyu saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, Kepri, Jumat. Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana kebijakan baru di sektor perikanan. Menurutnya hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan dengan potensi perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun. "Selama ini kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Setelah memilah-memilah dan melihat secara langsung, melalui kebijakan ini nantinya sektor perikanan benar-benar akan memberikan manfaat bagi negara, khususnya di daerah," ujarnya. Wahyu mengatakan ke depan industri perikanan akan dipusatkan di Kepri. Nantinya, nelayan lokal hanya menjual ikan di dalam daerah itu, sementara pengusaha tidak boleh membawa ikan ke luar dari daerah tersebut. Lanjutnya semua proses, transaksi hingga ekspor ikan dilakukan di Kepri. Dengan demikian perekonomian nelayan lokal dipastikan meningkat, dan di sisi lain dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selama ini nelayan di Indonesia, termasuk Kepri melakukan penangkapan ikan lalu menjualnya ke Pulau Jawa. "Semua menumpuk di Pulau Jawa, hal itu membuat daerah yang menjadi tempat penangkapan ikan tidak mendapatkan apa-apa," ungkapnya. Dengan cara tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya ialah nelayan tradisional tetap bisa melaut, dan harga di pasar terjaga. Dia optimis kebijakan ini akan menghidupkan ekonomi daerah kepulauan, khususnya Kepri. pelabuhan yang nantinya akan disiapkan sebagai tempat penjualan ikan yakni di Kabupaten Natuna dan Kota Batam. "Nelayan lokal harus meningkat kesejahteraannya. Caranya harus ada industri, kemudian pengusahanya juga kita diberdayakan," demikian Wahyu. (mth)
Disperindagkop - UKM Gelar Uji Tera di 13 Kecamatan
Tangerang, FNN - UKM melalui UPT Pelayanan Metrologi Legal Kota Tangerang menggelar uji tera massal di 13 Kecamatan dengan sasaran para pedagang di pertokoan hingga pasar tradisional. Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal Kota Tangerang, Gunawan di Tangerang Jumat dalam keterangannya mengatakan kegiatan uji tera dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kota tertib ukur dan tertib niaga. Ia menuturkan kegiatan uji tera merupakan pengujian kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, alat perlengkapan pada aktivitas perdagangan di Kota Tangerang. Pihaknya telah melaksanakan uji tera di beberapa lokasi seperti di Pasar Kreo, Royal, Blok K Kunciran, Keroncong Permai, Pertokoan Tangcity Mall, Pertokoan Jalan Raden Fatah hingga Ufit Goldland Karawaci. “Saat ini yang lagi jalan, adalah uji tera massal di kecamatan. Yang sudah jalan, Kecamatan Batuceper, Benda, Ciledug, Pinang dan Tangerang. Secara berkala akan berlangsung diseluruh kecamatan,” katanya. Kata Gunawan, jika pada uji tera ditemukan hal-hal kecurangan atau keluar dari batas kesalahan yang diizinkan. Maka dipastikan, penguji tera atau penera yang telah bersertifikat dapat melakukan penjustiran atau perbaikan pada alat timbang tersebut. “Tentu, hal ini diiringi dengan pembinaan atau pendekatan, untuk berniaga secara jujur. Sehingga, konsumen mendapat haknya sesuai dengan apa yang ia bayar. Dengan begitu, aktivitas berniaga di Kota Tangerang aman dan konsumen terlindungi,” kata dia. (mth)
Sahroni Merasa Terhormat Ditunjuk Jadi Ketua Pelaksana Formula E
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merasa terhormat setelah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda menjadi Ketua Pelaksana balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix. “Saya merasa terhormat. Semoga 'passion' dan pengalaman saya di dunia otomotif selama ini bisa membantu mengangkat nama Indonesia melalui event (peristiwa) penting ini," kata Sahroni di Jakarta, Jumat. Dia menilai pelaksanaan Formula E bukan hanya sebagai tontonan, namun demi kebanggaan dan masa depan Indonesia. Sahroni menjelaskan, ajang Formula E adalah kampanye yang digelar untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan ibu kotanya, DKI Jakarta, telah siap sejajar dengan kota-kota besar di negara lain. “Formula E adalah sebuah kampanye, bukan kampanye politik orang atau partai tertentu. Namun kampanye Indonesia di mata dunia, bahwa DKI Jakarta telah siap menyambut era modern yang ramah lingkungan, dan setara dengan kota-kota besar di negara maju lainnya seperti New York, London, Berlin," ujarnya. Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu menilai Formula E bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari berbagai skala, baik mikro dan makro. Selain itu menurut dia, penggunaan mobil listrik di Formula E juga bisa menjadi ajang untuk menyosialisasikan tentang industri baterai dalam negeri yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo. “Ini adalah momentum untuk kebangkitan politik, sekaligus makin memperkenalkan mobil listrik dan industri baterai dalam negeri kepada masyarakat. Saya mohon, mari kita kesampingkan prasangka dan kepentingan politik, kita kerja bersama demi suksesnya event ini," katanya. Sahroni juga memastikan pelaksanaan Formula E akan dilaksanakan secara transparan karena dirinya akan meminta KPK untuk ikut mengawasi dari awal hingga akhir proses pelaksanaannya. Dia juga mempersilahkan masyarakat memberikan kritik yang membangun agar pelaksanaan Formula E berjalan sukses sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. "Masyarakat juga silakan awasi dan bantu mendukung dengan kritik membangun, insha Allah semua lancar. Sekali lagi, ini bukan hanya proyek Pemprov DKI, pemerintah pusat, IMI, atau siapapun, ini proyek kita bersama," katanya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (25/11) menyampaikan keterangan bahwa dirinya telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana dan Bambang Soesatyo menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix. (sws)
KASN Segera Kirim Rekomendasi Terkait ASN Pakai Seragam Partai Politik
Jakarta, FNN - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera mengirimkan rekomendasi terkait hasil pemeriksaan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian yang mengenakan seragam partai politik tertentu kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan bahwa Tim Pemeriksa KASN telah menganalisis seluruh hasil berita acara pemeriksaan terkait kasus ASN yang memakai seragam partai politik. Untuk itu pihaknya segera mengirim rekomendasi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditindaklanjuti, kata Tasdik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. “Apabila Mentan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka KASN akan menyampaikan laporan kepada Presiden,” ujar Tasdik. Tasdik yang merupakan Tim Ketua Pemeriksa KASN mengatakan, seluruh pejabat yang diduga terlibat telah diperiksa KASN. Pemeriksaan, tambahnya, dilakukan secara maraton selama 3 hari untuk menggali dan meminta penjelasan dari para pihak yang terlibat. Di samping itu, ketika diminta keterangan terkait sanksi, Tasdik menegaskan akan menerapkan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tim kami bekerja secara objektif menangani kasus ini. Jika terbukti melanggar ketentuan, setiap ASN tentu harus secara ksatria menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat,” pungkas Tasdik. Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menilai kasus aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian yang memakai seragam dan atribut terafiliasi partai politik tertentu menunjukkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia masih terus terjadi. Menurutnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, kondisi tersebut berpotensi mengganggu netralitas ASN menuju Pemilu 2024. “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN agar mencermati potensi politisasi ASN oleh para pejabat politik dalam birokrasi," imbau Agus. Tanpa pemberian sanksi yang tegas terhadap pejabat politik yang memimpin birokrasi, lanjut Agus, dikhawatirkan politisasi ASN akan semakin meningkat. Sebelumnya, sejumlah ASN yang menjabat jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I) menggunakan seragam dan atribut terafiliasi partai politik tertentu dalam acara hari ulang tahun salah satu partai politik pada 11 November 2021. Menindaklanjuti temuan tersebut, KASN segera memanggil para pejabat terlibat. (sws)
F-PKS Apresiasi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Fraksi PKS menyambut baik putusan MK itu karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang sama Fraksi PKS secara bulat menolak UU itu saat pengesahan di DPR," kata dia, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, meskipun MK dalam putusannya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk undang-undang, namun putusan itu harus dimaknai secara bijak oleh pemerintah. Hal itu menurut dia karena UU Cipta Kerja itu merugikan kepentingan rakyat luas, di antaranya buruh, petani, nelayan, penyandang disabilitas, sebagaimana yang selama ini disuarakan masyarakat. "MK memutuskan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, jika tidak (maka) menjadi inkonstitusional permanen. Pemerintah dan DPR harus menangkap pesan subtansial di luar formil, jika perbaikan dilakukan maka harus jelas pesan keberpihakan bagi masyarakat," ujarnya. Ia berharap pemerintah tunduk dan patuh dengan poin lain putusan MK untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak menerbitkan aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Ia juga berharap pemerintah kembali kepada kebijakan yang benar-benar pro-rakyat dan pro kemandirian nasional. Sebelumnya, Majelis Hakim MK menyatakan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pembacaan amar putusan, dia juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut. Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (sws)
Kejagung akan Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya akan melakukan penyidikan umum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat untuk menyempurnakan hasil penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kebuntuan serta menyelesaikan tunggakan kasus HAM Berat, kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. "Saya yakin kebijakan ini akan memecah kebuntuan, dan menuntaskan perkara HAM yang menjadi tunggakan selama ini," ujar Burhanuddin. Dengan penyidikan umum ini, Burhanuddin optimistis penuntasan tunggakan perkara dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut Burhanuddin, penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini seolah berhenti, dan tidak ada kejelasan sebagai akibat adanya kebuntuan persepsi antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan. Ia menerangkan, hasil penyelidikan oleh Komnas HAM belum sempurna untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun petunjuk penyidik Kejaksaan agar terpenuhinya amanat undang-undang tidak pernah dipenuhi, sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Berlarut-larutnya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat ini, kata Burhanuddin, karena hasil penyelidikan Komnas HAM belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa seseorang berdasarkan suatu peristiwa atau keadaan adalah sebagai pelaku kejahatan HAM berat. Selain itu, penyelidik juga belum memeriksa saksi kunci dan menemukan dokumen yang diharapkan dapat menjelaskan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan unsur serangan yang meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. "Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian dan keadilan, serta mengatasi kebuntuan yang terjadi, maka saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM berat mengambil kebijakan penting, yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM," kata Burhanuddin. (sws)
Polres Lebak Ungkap Mantan Kades Diduga Gelapkan Dana COVID-19
Lebak, FNN - Kepolisian Resor ( Polres) Lebak, Polda Banten mengungkap mantan Kepala Desa Pasindangan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak diduga menggelapkan dana bantuan langsung tunai ( BLT) COVID-19 sebesar Rp90 juta. "Kami melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penggelapan dana BLT COVID-19 yang diduga dilakukan oleh oknum mantan kades berinisial AU (49), " kata Kasat Reskrim Polres Lebak Ajun Komisaris Indik Rusmono di Lebak, Kamis (25/11). Penyaluran dana BLT yang diduga digelapkan oleh mantan kades sebesar Rp 90 juta untuk tiga tahapan pencairan. Dimana satu pencairan sebesar Rp30 juta untuk 100 kepala keluarga dengan masing - masing menerima Rp300 ribu/ KK. "Ya benar, kita sudah melakukan penggeledahan di Kantor Desa Pasindangan untuk mengungkap dugaan kasus penggelapan dana BLT COVID-19," katanya menjelaskan. Ia mengatakan, bahwa dalam penggeledahan itu pihaknya mengamankan satu boks yang dipenuhi dokumen. Dimana dokumen itu akan digunakan sebagai barang bukti penguat dugaan kasus penggelapan dana BLT COVID-19. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi di Kantor Desa Pasindangan, bahkan juga memeriksa 100 keluarga penerima manfaat ( KPM) penerima BLT COVID-19 itu. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap lima pegawai kantor desa setempat. "Kami mengamankan dokumen-dokumen tadi dapat menjadi penguat dugaan kasus Tipikor oknum mantan kades itu, " kata Indik. Mantan kades AU bisa dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Jika AU terbukti bersalah maka akan terjerat pasal itu dengan ancaman hukuman denda maksimal Rp1 miliar dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup," katanya. (sws)
Bupati: Penghargaan Keterbukaan Informasi Dorong Kinerja Pemerintahan
Sampit, FNN - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diterima pemkab setempat dari Komisi Informasi mendorong peningkatan kinerja pemerintahan setempat, khususnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai referensi masyarakat mengembangkan diri, ekonomi, dan aktivitas lainnya. "Ini menjadi amunisi dan jadi motivasi bagi kami untuk bagaimana ke depan berinovasi untuk meningkatkan lagi karena sudah eranya keterbukaan informasi publik dan informasi yang memberikan manfaat bagi semua," katanya di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat. Penghargaan Keterbukaan Informasi diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis (25/11). Bupati Halikinnor hadir didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur Multazam. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menerima penghargaan peringkat dua untuk kategori Menuju Informatif. Peringkat pertama diraih Pulang Pisau, peringkat ketiga Katingan dan peringkat keempat Murung Raya. Sementara itu, untuk PPID Utama kabupaten dan kota, kategori informatif peringkat pertama diraih Kota Palangka Raya, peringkat kedua Kabupaten Kotawaringin Barat, dan peringkat ketiga Kabupaten Kapuas. Halikinnor mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah menyadari bahwa keterbukaan sudah menjadi hal mutlak dalam pemerintahan. Keterbukaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana kontrol sosial bagi pemerintah. Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sejalan dengan tekad pemerintah daerah ini mewujudkan Kota Cerdas. Saat ini, berbagai program dan kerja sama dijalankan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Cerdas, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan dengan didukung perangkat daerah lainnya. Halikinnor optimistis Kotawaringin Timur mampu menjadi lebih baik dalam hal keterbukaan informasi publik, sekaligus mewujudkan Kota Cerdas untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. "Kami terus melakukan berbagai inovasi dalam mewujudkan 'Smart City' (Kota Cerdas), tentu di dalamnya terkait keterbukaan informasi sebagai bagian utamanya. Kami yakin ini bisa segera kita wujudkan bersama," demikian Halikinnor. (sws)
Parpol di Tanah Laut Terima Dana Hibah Rp8.350/Suara
Tanah Laut, FNN - Sebanyak 10 partai politik (Parpol) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menerima dana hibah untuk pembinaan sebesar Rp8.350 per suara. Staf Ahli Setdakab Tanah Laut, HM Mursyi, Kamis (25/11) mengatakan, partai politik yang mendapatkan dana hibah Rp8.350 satu suara sah, sesuai Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/298-KUM/2021 tentang Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. "Secara keseluruhan, jumlah dihibahkan kepada 10 partai adalah Rp1.464.698.550," terangnya di Pelaihari. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu Bakesbangpol Tanah Laut, Bahtiar, menyebutkan, pihaknya ingin mengurangi kesulitan yang dihadapi partai politik saat melaporkan hibah yang diterima. “Terutama perihal perpajakan, hukum dan laporan pertanggungjawaban. Biasanya pajak yang sering mereka tanyakan,” ujarnya. Meningkatkan kemampuan pengurus partai mengelola dana tersebut, Pemkab Tanah Laut melalui dinas terkait melatih pengurus tentang administrasi dan sistem pelaporan. Pelatihan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Setda Tanah Laut dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, dia berharap, para partai politik dapat menyajikan laporan dengan baik tanpa kendala lagi, terutama dalam perpajakan. Dijelaskannya, jadwal untuk pelaporan hibah tersebut, terang dia, ditargetkan selesai pada Januari 2022. “Setiap pelaporan yang sering ditanyakan itu perpajakan, semoga partai politik yang sudah hadir hari ini benar-benar memahami bagaimana pelaporan selanjutnya, agar tidak terkendala,” harap Bahtiar. Sementara itu, partai yang mendapatkan hibah adalah, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Gerinda, Demokrat, PAN, PPP dan Hanura. (sws)
Anggota DPR Harap Para Guru Beradaptasi dengan Kemajuan Teknologi
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Sonny T Danaparamita berharap para guru di Indonesia lebih beradaptasi dengan berbagai kemajuan teknologi. "Kita harus sadari pada abad 21 ini teknologi telah menjelma menjadi komponen utama penggerak kehidupan. Semua hal saat ini telah menggunakan teknologi, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu para guru dan tenaga pendidik lainnya harus bisa lebih beradaptasi dengan teknologi," Kata Sonny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Hal itu disampaikan Sonny dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional Ke-25 Tahun 2021. Menurutnya, pada era modernisasi yang sangat masif seperti saat ini, teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Ditambah lagi sejak terjadinya wabah pendemi COVID-19, teknologi menjadi salah salah sektor yang memiliki peranan cukup besar untuk menunjang kehidupan dalam kegiatan sehari hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Sonny mengaku bahwa almarhum kedua orang tuanya berprofesi sebagai guru. Dari sanalah dirinya menyadari betul bahwa guru harus bisa selalu dinamis dalam mengikuti zaman agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh murid-muridnya. "Almarhum kedua orang orang tua saya guru, dari beliaulah saya banyak belajar dan mengerti bahwa sebagai tenaga pendidik harus dinamis dan selalu adaptif dalam mengajar agar ilmu dapat tersampaikan dengan baik, maka jika saat ini eranya teknologi maka tenaga pendidik harus bisa adaptif dengan hal itu," ungkap Sonny. Legislator dari Dapil lll Jatim itu menjelaskan bahwa saat ini pelajar Indonesia sebagian besar menggunakan teknologi sebagai sarana untuk belajar karena mudah dan efisiensi. Oleh sebab itu,seluruh tenaga pendidik di Indonesia diharapkan bisa segera beradaptasi dengan teknologi. "Saat ini sudah menjadi hal umum bahwa para pelajar kita menjadikan teknologi sebagai alat mencari bahan pelajaran yang mereka butuhkan. Maka di situlah guru harus bisa mengimbangi dan bisa segera adaptif dengan teknologi," jelas Sonny. Pada hari guru ini, Sonny tak lupa mengucapkan terima kasih untuk seluruh guru yang telah mengabdikan dirinya berdedikasi untuk pendidikan Indonesia. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru di mana pun berada. Memang tidak semua guru luar biasa. Tapi orang menjadi luar biasa karena hasil sentuhan dan didikan dari guru," kata Sonny. Sonny berharap ke depan selain menjadi guru yang bisa adaptif dengan teknologi, guru harus bisa menginspirasi serta menciptakan ekosistem sekolah yang menantang, sekaligus menyenangkan sehingga membuat murid senang dalam kegiatan belajar mengajar. "Tentu harapan kita semua bahwa tidak hanya adaptif dengan teknologi, namun guru harus menjadi sosok yang menginspirasi, menciptakan ruang dialektis, dan menjadikan ekosistem sekolah lebih menantang dan menyenangkan," harapnya. (sws)
Sarekat Dagang
Oleh Ridwan Saidi SEBAGAI komunitas bisnis di zona-zona ekonomi, Sarekat Dagang sudah berperan sejak Islam menguasai perdagangan di Andunisi pada XV M. Sarekat dagang yang memilih Syahbandar. Sarekat Dagang Islam Samanhudi di Solo: "koperasi" batik muslim dan non-ideologis. Tak sentralistik. Di Jakarta oleh Tirtoadisuryo pada 1909 dan di Bogor oleh Bajenet pada 1909. Sarekat Dagang sejak berdiri anggota-anggotanya kebanyakan Islam, lihat litho. H0S TJokroaminito ikut Sarekat Dagang Indonesia, tapi tak ada kaitan aspiratif dengan kelak berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Dagang semacam KADIN. Ada pun Sarekat Islam pergerakan politik. Sejarawan mengait-kaitkan keduanya tanpa dasar. Tidak perlu berebut tua dengan Budi Utomo yang tahun 1908. Kita punya yang lebih tua lagi Jamiatul Khair yang lahir tahun 1903. Itu kalau soal adu tua. Pendiri SI Omar Said dan Ali Surati Indian Moslem. A Muis later on. Diduga Surati ide drager perlunya organisasi Islam ideologis. Jamiatul Khair bersifat sosial. Mungkin Ali Surati orang Pan Islamisme jaringan Pekojan. SI dapat pengakuan/ RECHTSPERSOON tahun 1913. Menurut A.P.E Korver pada tahun 1914 anggota SI sudah mencapai dua jtuta orang. Ini yang membuat Yahudi Belanda dengan 85 orang anggota dengan grup masing-masing: SOCIAL Democratisch Partij dan Social Democratisch Actie Partij berduyun-duyun pergi ke Jawa dan kontak Omar Said pada tahun 1914 minta dibantu karena dua grup tadi yang dipimpin Sneevliet mau mendirikan Indische Social Democratisch Partij. Dari sini kita dapat tarik pelajaran politik, Islam baru saja muncul langsung dibayangi Yahudi. *) Budayawan
Aktivis Yang Dipenjara Gegara UU Cipta Kerja Harus Dipulihkan Nama Baiknya
Jakarta, FNN - Sejumlah aktivis yang ditangkap dan menjalani proses hukum terkait protes UU Cipta Kerja diminta dibebaskan dan dikembalikan nama baiknya. Bagi Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sudah cukup menjadi alasan merehabilitasi aktivis yang ditangkap. "Masyarakat yang dijerat dengan hukum terkait aksi protes terhadap UU Cipta Kerja harus dibebaskan dari hukum dan direhabilitasi," kata Gde Siriana Yusuf kepada FNN, Jumat (26/11). Substansi protes masyarakat mengenai UU Cipta Kerja dalam uji materi di MK, kata dia, menunjukkan bahwa protes sebelumnya dilakukan sebagai check and balance. "Kritik, protes masyarakat ternyata benar dibutuhkan sebagai check and balance. Jika masyarakat tidak protes dan ajukan JR, artinya UU yang langgar konstitusi akan terus dibiarkan," tegas Komite Eksekutif KAMI ini. Oleh sebab itu, ia meminta kepada pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK dengan memulihkan nama baik masyarakat yang tersandung kasus hukum dalam mengkritik UU tersebut, termasuk para aktivis KAMI. "Maka, Syahganda, Jumhur, Anton Permana dan masyarakat lain yang ditangkap atau dipenjara karena protes UU Ciptaker harus dibebaskan dan direhab," tutupnya. Seperti diketahui UU Cipta Kerja digugat ke MK oleh beberapa elemen buruh. Dalam pertimbangan putusan sidang Kamis (25/11) Mahkamah menilai tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, Mahkamah menilai UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini," ucap MK. UU Ciptaker atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Pemerintah selaku pengusul menilai, UU Cipta Kerja dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja, pelaku usaha kecil, dan juga industri. Sementara UU itu disahkan di tengah penolakan berbagai pihak mulai dari mahasiswa sampai buruh. Ketentuan dalam UU Ciptaker dianggap banyak merugikan para pekerja. Pada hari ini, para buruh dari Jakarta hingga Jawa Timur juga menggelar aksi bertepatan dengan keputusan MK atas judicial review UU Cipta Kerja. (sws)
Natalius Pigai Sarankan Benny Susetyo Segera Kawin
Jakarta, FNN - Romo Benny Susetyo diduga sudah tidak menjadi bagian dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Hal tersebut diungkap aktivis Katolik, Natalius Pigai menanggapi ramainya perdebatan soal status Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena kerap bicara politik. Terbaru, Benny Susetyo melalui akun Twitternya turut mempromosikan kanal YouTube yang membahas dorongan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbenah diri. Judulnya, “MUI Harus Berbenah Jangan Jadi Sarang Kelompok Radikal”. "Soal Benny Susetyo, sejauh yang saya pahami beliau pernah dipecat dari KWI sebagai Sekretaris Komisi HAM," kata Natalius Pigai kepada FNN, Kamis (25/11) di Jakarta. Pigai menjelaskan, pemecatan tersebut tak lain karena Benny Susetyo kerap memposisikan diri sebagai politisi. "Soal ini bisa dimengerti karena Benny terlalu aktif sebagai politisi sehingga saya yakin gereja sudah koreksi statusnya. Cuma Benny tidak mau sampaikan ke publik karena malu," sambungnya. Berangkat dari alasan tersebut, Natalius Pigai pun meminta sebutan "Romo" yang selama ini disematkan kepada Benny Susetyo ditanggalkan. "Sebagai aktivis Katolik, saya sekadar imbau jika Benny Susetyo tidak mewakili Gereja Katolik dan sebaiknya sebutan Romo diganti menjadi Pak Beni Susetyo," tandasnya. Piga juga menegaskan dirinya pernah menganjurkan Benny agar segera kawin. “Benny Susetyo itu anaknya berapa, dan kawin saja agar tidak membawa nama dan merusak citra Gereja Katolik. Ini saya sampaikan di kompleks CNN TV di depan anggota DPR RI dari PDIP yang juga teman saya mantan PMKRI,” kata Pigai kepada FNN di Jakarta Kamis (25/11). Mengenai manuver politik Benny Susetyo, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi sebelumnya juga turut berkomentar. Ia meminta KWI turun tangan memberi penjelasan kepada publik mengenai status keagamaan yang disandang Benny Susetyo. “Ada baiknya Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memberikan penjelasan apakah Benny Susetyo ini masih nyandang predikat keagamaan 'Romo',” ujarnya. (sws).
Kepemimpinan Otoriter Jokowi Selama Pandemi Terjawab oleh Putusan MK
Jakarta, FNN -Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf menilai kepemimpinan otoriter rezim pemerintahan Jokowi selama pandemi telah dijawab oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Keputusan MK ini mengembalikan hak-hak Budget DPR terkait penyusunan anggaran. MK juga menyatakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat," kata Gde Siriana Yusuf kepada wartawan, Kamis(25/11/2021). Menurut Pengamat Poltik dan Kebijakan Publik ini, dua keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus dimaknai bahwa, secara hukum membuktikan pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang anti nilai-nilai demokrasi, seperti check and balance, transparansi dan partipasi masyarakat dalam penyusunan UU. "Undang-Undang yang cacat konstitusi tersebut dipaksakan lolos saat terjadi pandemi Covid-19. Ini dapat dipandang sebagai adanya kepentingan-kepentingan oligarki di balik Undang-Undang tersebut dengan memanfaatkan situasi krisis pandemi,"jelasnya. Konsekuensi dari dua putusan MK tersebut, menurut Gde Siriana, yang pertama adalah pelanggaran-pelanggaran dalam kebijakan pandemi dan implementasinya, penyusunan anggaran maupun penggunaan anggaran, dapat diaudit lagi dengan menggunakan aturan yang berlaku. Dan yang kedua adalah masyarakat yang dijerat dengan hukum terkait aksi protes terhadap UU Cipta Kerja harus dibebaskan dari hukum dan direhabilitasi. "Aksi protes masyarakat dan pengajuan judicial review terhadap UU Cipta Kerja merupakan bentuk partisipasi dan pengawasan warga negara terhadap jalannya pemerintahan di mana substansi protes masyarakat telah diterima oleh MK, bukan hoax seperti yang selama ini dituduhkan pemerintah," tambahnya. Seperti diketahui UU Cipta Kerja digugat ke MK oleh beberapa elemen buruh. Dalam pertimbangan putusan sidang Kamis (25/11) Mahkamah menilai tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, Mahkamah menilai UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini," ucap MK. UU Ciptaker atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Pemerintah selaku pengusul menilai, UU Cipta Kerja dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja, pelaku usaha kecil, dan juga industri. Sementara UU itu disahkan di tengah penolakan berbagai pihak mulai dari mahasiswa sampai buruh. Ketentuan dalam UU Ciptaker dianggap banyak merugikan para pekerja. Pada hari ini, para buruh dari Jakarta hingga Jawa Timur juga menggelar aksi bertepatan dengan keputusan MK atas judicial review UU Cipta Kerja. (sws)
Ketua MPR: Kadin Indonesia Siap Berantas Korupsi di Dunia Usaha
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Kadin siap menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi di dunia usaha. "Kadin Indonesia dan KPK sebelumnya memiliki Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 145 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani 3 Oktober 2017 dan berakhir 3 Oktober 2019. Pembaruan MoU yang dilakukan hari ini menjadi bukti konkret Kadin Indonesia siap menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, khususnya di dunia usaha," ujar Bamsoet usai penandatanganan MoU Kadin Indonesia dengan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mendukung penuh penandatangan MoU antara Kadin Indonesia dengan KPK. MoU yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan bertujuan meningkatkan kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua DPR RI ke-20 yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi berbagai hal, yakni pertukaran informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, sosialisasi dan kampanye, pelaksanaan dan penerapan hasil kajian/penelitian, serta kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. "Sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia, saya ditugaskan menjadi narahubung dalam rangka pelaksanaan MoU ini. Sementara dari KPK, narahubungnya ditugaskan kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan salah satu poin penting dalam MoU adalah adanya penerapan whistleblowing system sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Melalui whistleblowing system, para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum. "Jika menengok ke belakang, dari perspektif dunia usaha, berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah pascareformasi dinilai masih cenderung merugikan pengusaha, misalnya bila dirujuk pada sektor pajak, perizinan, dan lingkungan sehingga akhirnya justru memperlambat pengembangan sektor industri. Kondisi ini disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan pihak swasta atau dunia usaha," terang Bamsoet. (mth)
Kadin Jatim Percepat Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dengan Pameran BBI
Surabaya, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong percepatan ekonomi pascapandemi di wilayah itu melalui pameran Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang terangkum dalam Indonesian Product Expo (Inapro) 2021 di Grand City, Surabaya. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Kamis, mengatakan Inapro Expo 2021 adalah akumulasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan Kadin Jatim untuk membantu percepatan ekonomi Jatim dan dukungan atas program Jatim Bangkit yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Adik mengatakan sejauh ini Kadin telah melakukan berbagai kegiatan untuk penguatan UMKM agar bisa naik kelas, di antaranya membimbing dan menciptakan pendamping UMKM bersertifikat. Selain itu, bersama Bank Indonesia dan Pemprov Jatim juga telah mendirikan Rumah Kurasi yang bertugas menstandarkan produk UMKM agar bisa diterima di pasar global. Ia menjelaskan, pameran yang akan berlangsung selama empat hari, yaitu tanggal 25-28 November 2021 mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim menggelorakan Gerakan Nasional BBI, karena Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 272 jiwa, menjadi pasar yang sangat potensial untuk dipertahankan dan dimaksimalkan agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri. "Dengan memilih produk lokal, maka akan ada banyak pengusaha UMKM dan petani kecil yang terbantu. Jangan sampai pasar Indonesia yang sangat besar ini justru dikuasai produk asing," kata Adik. Ia berharap, pameran kali ini bukan sebagai puncak melainkan baru permulaan sebagai momentum lahirnya era baru pameran hybrid yang berkualitas dan menjadikan agenda tahunan yang ditunggu masyarakat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menyambut baik pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi, dan mendukung kemajuan UMKM. "Pameran ini merupakan ajang yang menarik untuk semakin meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk unggulan daerah khususnya dari Jawa Timur, dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaku usaha dapat menjual produknya hingga kancah internasional sehingga nantinya kegitan kegiatan ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya Jawa Timur," katanya. Sementara itu, pameran didukung berbagai asosiasi di Jawa Timur dan diikuti 100 stand yang terdiri dari Organisasi Peringkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, BUMN/BUMD, asosiasi, serta pelaku usaha. INAPRO EXPO 2021 diadakan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, dan segala kegiatan disiarkan melalui virtual dengan menampilkan berbagai produk unggulan kreasi dalam negeri, fashion show, line dance, webinar, dan acara menarik lainnya. (mth)
China Protes AS Atas Sanksi 12 Perusahaan
Beijing, FNN - Kementerian Perdagangan China (Mofcom) memprotes tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap 12 perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu. Kepada pers di Beijing, Kamis, Mofcom akan mengajukan pernyataan keberatan terhadap pemerintah AS. Pemerintah AS telah berlebihan dalam menerapkan konsep keamanan nasional dengan menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang, demikian juru bicara Mofcom Shu Jueting menanggapi daftar hitam AS yang memuat sejumlah perusahaan asal China. "Tindakan tersebut sangat tidak berdasar dan prosedurnya tidak jelas," ujarnya. Daftar sanksi terbaru yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS itu dianggap tidak selaras dengan konsensus yang dicapai kedua kepala negara dalam pertemuan virtual pada Selasa (16/11) lalu. Menurut Shu, sanksi itu tidak mewakili kepentingan kedua negara dan justru menghambat keberlangsungan industri global dan rantai pasokan serta pemulihan ekonomi global. "China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela 12 perusahaan yang terkena sanksi di AS dan siap melakukan tindakan balasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Di antara 12 perusahaan yang masuk daftar hitam AS itu adalah Hangzhou Zhongke Microelectronics Co Ltd, Hunan Goke Microelectronics (300672.SZ), New H3C Semiconductor Technologies Co Ltd, Xi'an Aerospace Huaxun Technology, dan Yunchip Microelectronics yang dianggap memberikan dukungan terhadap program modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Ada juga Laboratorium Nasional Ilmu Fisik di Hefei, QuantumCTek (688027.SS) dan Shanghai QuantumCTeck Co Ltd yang dimasukkan dalam daftar hitam AS karena dianggap mencoba memperoleh barang-barang asal AS untuk mendukung aplikasi militer China. China sedang gencar-gencarnya merealisasikan program modernisasi militer hingga tahun 2035. (mth)
Sebanyak 15 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Demonstrasi Anarkis
Jakarta, FNN - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (PP) di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 berakhir ricuh. Kericuhan menyebabkan satu anggota polisi, Ajun Komisaris Besar Dermawan Karosekali dikeroyok pendemo. Peristiwa tersebut menyebabkan polisi bertindak tegas membubarkan mereka. Bahkan Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi naik ke mobil komando meminta pelaku pengeroyokan anggota polisi menyerahkan diri. Selain itu dia meminta aksi demo segera bubar. Tidak lama setelah itu polisi lansung bergerak membubarkan massa. Menurut pengamatan wartawan FNN di lokasi lansung kocar-kacir dikejar polisi. Akibat peristiwa pemukulan terhadap polisi dan aksi anarkis lainnya, 15 anggota PP dijadikan tersangka. Penetapan tersangka itu juga karena polisi menemukan senjata tajam yang dibawa anggota pendemo. "Dalam kegiatan demo tadi kami amankan 15 tersangka. Sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa tadi di awal," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan. Zulpan mengatakan, total ada 21 orang yang ditangkap terkait unjuk rasa tersebut. Tetapi, hanya 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Semua membawa senjata tajam. Ini senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena dapat membahayakan orang lain," ujar Zulpan. Dia menuturkan, , lima orang masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Satu orang lainnya masih diperiksa secara terpisah atas dugaan pengeroyokan terhadap Kapala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar, Dermawan Karosekali. Ke-15 tersangka itu langsung ditahan oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan intensif. "Nanti kami (polisi) periksa lanjutan dan dilakukan penahanan," kata Endra Zulpan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada 15 tersangka tersebut, yakni Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN/Antara).
Media Miliki Peranan Penting Cegah Kekerasan pada Perempuan
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga mengajak media untuk fokus dan memerangi tindakan kekerasan pada perempuan karena media berperan besar mencegah kekerasan pada perempuan. Media diharapkan bisa menerapkan peliputan yang berperspektif korban dan bisa mempromosikan norma positif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. “Indonesia yang aman bagi perempuan tidak akan tercipta tanpa dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, khususnya media. Dalam hal ini, kami sangat berharap media bisa menjalankan kode etik pemberitaan yang ramah perempuan, serta mulai mengembangkan kebijakan media untuk mendorong pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan” kata Bintang dalam acara virtual yang dilangsungkan Yayasan Care Peduli dan UN Women, Kamis. Bintang menyebutkan fakta, 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik ataupun seksual oleh pasangan, nonpasangan, maupun keduanya. Kondisi serupa terjadi di Indonesia, rupanya perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual dalam hidupnya. Dengan kondisi itu, Bintang mengajak media agar bisa memerangi dan mencegah kekerasan kepada wanita lewat menyediakan pemberitaan yang ramah perempuan. Pernyataan serupa juga diangkat oleh UN Women Representative and Liasion to ASEAN Jamshed M. Kazi yang menyebutkan media bisa berkontribusi besar untuk mendorong pesan kesetaraan gender. Media diharapkan tidak menormalisasi kekerasan pada wanita dan lebih banyak mendorong pesan kesetaraan dinilai mampu mendorong literasi agar posisi wanita bisa setara dengan laki- laki. "Peran media tetap penting untuk meningkatkan kesadaran, melawan misinformasi, menanamkan lebih banyak kepercayaan bagi para penyintas dan mendorong respons publik - terutama di antara pembuat kebijakan, akademisi, influencer, dan penyedia layanan,” ujar Jamshed. Sejalan dengan pesan mencegah kekerasan pada wanita, Yayasan CARE Peduli dengan visinya menciptakan ruang aman yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat turut mendukung media bisa mendorong kesetaraan gender dalam pemberitaannya. Diharapkan media juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan pada perempuan. Sejalan dengan visinya, Yayasan CARE berkomitmen untuk mengadvokasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi dan kesetaraan gender dapat tercipta di Tanah Air. (mth)
Partai Demokrat Dukung Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Setara Dengan DPR
Jakarta, FNN – Partai Demokrat (PD) mendukung penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mendukung upaya yang dilakukan berbagai pihak, termasuk DPD dalam menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) pencalonan presiden oleh partai peserta pemilu, menjadi nol persen. PD menyampaikan dukungan tersebut dalam dialog dengan DPD yang dipimpin oleh Ketua Kelompok DPD MPR RI, Tamsil Linrung, di Jakarta, Kamis, 25 November 2021. Dalam pertemuan itu, Tamsil antara didampingi Muhammad Syukur (sekretaris), Fahira Idris, Eni Sumarni dan Muhammad Ajbar. Sedangkan pengurus PD yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain, Wakil Ketua Umum PD, Marwan; Sekretaris Jenderal PD, Teuku Rifki; Ketua Kajian Ketatanegaraan, Andi Timo. Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak hadir karena masih di Amerika Serikat mendampingi ayahnya yang masih menjalani pengobatan setelah operasi kista. Dialog berlangsung cair. PD juga menegaskan dukungan terhadap upaya amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Dukungan PD tersebut berarti semakin menambah deretan kalangan yang setuju atas berbagai gagasan yang dilontarkan DPD, terutama penghapusan PT. Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti bersama timnya adalah penggagas perlunya penghapusan PT menjadi nol persen. Dengan cara itu, sangat dimungkinkan munculnya calon perseorangan dalam perebutan kursi presiden lewat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Jika hal itu lolos, sangat dimungkinkan DPD bisa mengajukan calon se ndiri, karena jumlah anggotanya 136 orang. Kalau jumlah tersebut diasumsikan sebagai parpol peserta Pemilu, DPD adalah nomor 1, mengalahkan PDIP dengan 128 kursi dari 575 kursi DPR RI atau 22,26 persen. (MD)
Satu Hari Ini Hari Guru, 364 Hari Lainnya Hari Koruptor
By Asyari Usman Alhamdulillah! Ada satu hari untuk Hari Guru. Hari ini 25 November. Nimbrung ucapan “selamat” kepada para Pak Guru dan Bu Guru. Kami tahu, tidak semua kalian “selamat”. Banyak yang harus hidup belasan bahkan puluhan tahun dengan honor 300 ribu perak sebulan. Lebih 700,000 guru yang masih berstatus tak menentu. Mereka disebut ‘guru honorer’. Ada yang sudah lebih 20 tahun menyandang status ini. Sadis! Satu-dua orang baik berusaha agar para guru honorer itu bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Terutama mereka yang telah berjibaku belasan tahun dengan honor yang tak masuk akal. Namun, usaha ini masih belum membuahkan hasil. Ada saja yang dijadikan alasan untuk memblok upaya menjadikan guru honorer sebagai PNS. Tadi pagi, seorang yang berhenti menjadi guru honorer untuk kemudian menjadi tukang baso bercerita tentang adanya kesengajaan untuk mencegah mereka menjadi PNS. Luar biasa! Itulah Indonesia. Itulah penguasa negeri ini. Mereka lebih mengutamakan para koruptor agar bisa lebih leluasa menggarong uang rakyat. Mereka bantu para perampok kekayaan negara itu untuk mendapatkan keringanan hukuman sekiranya mereka pura-pura diadili. Para penguasa eksekutif dan legislatif fokus berkolaborasi untuk menilap uang rakyat. Mereka kompak dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga antikorupsi ini tidak lagi seram. KPK sekarang berubah drastis. Semakin menyenangkan bagi para penggarong. Selama tujuh tahun belakangan, ratusan ribu guru honorer bersabar menunggu realisasi janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014. Waktu itu, Jokowi menjanjikan langkah-langkah yang akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Termasuklah mendorong agar mereka diangkat menjadi PNS. Tapi, janji ini tersisih oleh ambisi Jokowi untuk menciptakan sekian banyak ‘legacy’ (warisan) yang kolosal. Jokowi sibuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dengan biaya minimal 500 T. Ini akan menjadi warisan dahsyat. Nama Jokowi akan dikenang sepanjang zaman. Energi kabinet dikerahkan untuk ibu kota baru. Dia juga sedang hanyut dalam mimpi infrastruktur yang menjanjikan puja-puji ‘legacy’. Jokowi tengah fokus menuntaskan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami “infeksi” biaya. Ada pembengkakan besar. Dompet semakin tipis. BUMN tak bisa diharapkan. Malahan banyak yang mau bangkrut. Jalan pintas: cari pinjaman baru. Utang yang ada lebih 6,000 Triliun. Enam gunung besar. Mungkin diperlukan beberapa gunung besar lagi. Para koruptor tahu persis bagaimana cara mencangkol gunung-gunung baru itu nanti. Mereka sudah lakukan itu setiap hari, sepanjang tahun. Para koruptor itu libur satu hari saja. Sekadar memberikan kesempatan kepada para penguasa untuk mengucapkan “Selamagt Hari Guru” pada 25 November. Besok mereka kembali sibuk berkolaborasi dalam korupsi. Begitulah gambarannya. Anda, para guru honorer, punya satu hari saja dalam setahun. Itu pun hanya untuk menerima basa-basi ucapan selamat. Yang 364 hari lainnya adalah untuk para koruptor.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Formula E Lepas dari Kebuntuan Siasat Jahat
Oleh: Yusuf Blegur Saking tidak ada lagi isu atau celah yang bisa dimainkan untuk menjatuhkan Anies Baswedan, PDIP dan PSI seperti memaksakan wacana Formula E untuk terus mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta. Sudah hampir setahun ini, kedua partai politik di parlemen Kebon Sirih seperti ngotot, gigih dan pantang menyerah mengeksploitasi program balap mobil listrik yang akan diselenggarakan Pemprop DKI. Setelah kegagalan penggunaan hak interpelasi, pemeriksaan BPK yang clear dan pengerahan pendengung, influencer dan buzzer, bahkan hingga menggunakan jejaring dan kekuasaan politisnya memaksa membawa program Formula E ke KPK. PDIP dan PSI yang berkecamuk dendam dan nafsu terus berupaya menggusur orang nomor satu di balai kota itu. Tidak sedikit pun dapat memenuhi ambisi dan syahwat politiknya. Anies bergeming dan tetap melanjutkan program Formula E. Justru dari sekelumit itu, figur Anies banjir simpati dan dukungan baik dari warga Jakarta maupun nasional. Seperti gajah di pelupuk mata tak tampak, namun semut di seberang lautan terlihat. PDIP dan PSI larut dalam emosi dan dikendalikan kedengkian yang berlebihan terhadap Anies. PDIP dan PSI selalu abai, bahwa internal partainya termasuk yang paling sering terlibat korupsi, mengumbar janji yang tak pernah ditepati dan melahirkan kebijakan yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Kader-kader partai PDIP dan PSI yang sering bolak-balik berurusan dengan instrumen seperti KPK dan kejaksaan agung. Mulai dari korupsi bansos saat pandemi, korupsi E-KTP hingga sulitnya menemukan hilangnya Harun Masiku ditelan kasus suap KPU. Termasuk kehilangan semua jejak dan keterlibatan yang ada dalam kasus itu. Begitu pun dengan kegagalan pembangunan infra struktur baik karena mangkrak maupun sebab dibangun dengan utang yang mencekik rakyat, namun begitu saja dijual murah. Ada lagi kereta cepat Jakarta Bandung yang lambat pekerjaannya namun cepat membengkak biayanya. Juga soal banjir pun begitu, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah hingga banjir Sintang Kalimantan Barat. Semua kegagalan-kegagalan program pembangunan yang diikuti maraknya korupsi dan kerusakan alam seakan tak tampak dan tak ada dalam pengetahuan serta kesadaran mereka. Padahal PDIP dan PSI merupakan partai politik dalam lingkar kekuasaan yang melaksanakan pembangunan dan menggerakkan sebagian besar birokrasi pemerintahan di keseluruhan negeri. Kader PDIP begitu juga PSI seperti orang-orang yang sedang berlarian telanjang bulat di jalan, sembari teriak mengumumkan peraturan dan norma kesusilaan kepada masyarakat. Bagai orang yang sedang mabuk alkohol dan narkotika, seakan percaya diri menasehati orang yang masih sadar dan sehat. Bagi PDIP dan PSI, tidak ada urusan yang lebih besar dari fenomema korupsi dan extra ordinary crime lainnya yang melilit tubuh mereka sendiri, selain program Formula E. *Tak Berhenti Sampai Anis Bisa Dijegal* Sepertinya dan kecenderungannya perlu ada tes kejiwaan dan psikis bagi orang seperti Giring Ganesha yang Ketua Umum PSI dan Pasetyo Edi Marsudi yang kader PDIP sekaligus ketua DPRD DKI. Pasalnya, kedua orang ini begitu ngotot dan ngoyo mencari-cari kesahan Anies dalam program Formula E. Giring yang tumbuh dalam habitat keartisan, dianggap belum memiliki pengalaman dan kematangan dalam politik. Begitu Juga dengan Prasetyo yang jejak rekam dan behaviornya politiknya biasa-biasa saja. Kelihatan sok tahu dan merasa lebih pintar dari Gubernur Jakarta yang sudah kenyang di dunia pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Giring dan Prasetyo memang berani, tapi tak punya cukup akal sehat dan kemampuan wawasan kebangsaan yang mumpuni. PDIP dan PSI yang hanya bermodalkan kekuasaan politik dan mungkin sudah lumayan menimbun kapital. Memaksakan hasrat dan target kepentingan politiknya, mendobrak mekanisme dan aturan struktur formal lainnya yang sudah ada dan berjalan dalam perencanaan Formula E. Selain penegasan dari BPK dan Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI). Bahwasanya sejauh ini tidak ada masalah dan tidak diketemukan penyalahgunaan uang negara. Bambang Soesatyo pun mempersilahkan proses hukum ditempuh namun kegiatan Formula E tetap bisa berjalan. Selain itu, diperkuat juga dari Co-founder Formula E merangkap Wakil Formula E Operations (FEO), yakni Alberto Longo. Seperti yang dilansir tempo.co dan Jakarta (Antara). Alberto Longo membantah isu bahwa Jakarta adalah satu-satunya kota penyelenggara yang membayar commitmen fee. Beberapa kota di negara lain juga melakukan hal yang sama. Dalam jumlah pembiayaan Jakarta juga tidak lebih besar dari kota-kota penyekengara Formula E lainnya. Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur dari rencana dan proses kegiatan Formula E. Tidak ada klausul yang menyimpang, ujarnya. Bahkan saat presiden dan pemerintah pusat mendukung pelaksanaan Formula E di Jakarta. Sebuah event yang mengangkat trust dunia terhadap Indonesia dan membuka peluang investasi yang sedang digenjot pemerintah pusat. Belum mampu juga memulihkan kewarasan berpikir legislator PDIP dan PSI di kawasan Balai Kota. Formula E yang dimasalahkan secara politis bukan teknis, dieksplotasi PDIP dan PSI guna memuaskan syahwat politik keduanya di Jakarta. Ini sudah diluar batas fatsun politik dan keberadaban demokrasi. Dimana ambisi telah membunuh kewarasan politisi tanggung ala Garing dan Prasetyo. Formula E juga tetap lebih rendah dan dianggap tidak istimewa ketimbang balapan WSBK Mandalika 2021 di Sirkuit Mandalika yang berbiaya besar juga dan dibangga-banggakan. Namun even dunia itu seketika diawal pembangunan, telah menjadi wahana air tempat bermain anak untuk bule-bule pembalap internasional. Banjirpun tumpah ruah ke tempat dan ajang olah raga dunia. Entah harus bilang menakjubkan atau memalukan bangsa?. Jadi seperti biasa buat Anies. Tetap tenang, santun dan cerdas. Ketidakwarasan politisi kerdil dan picik jangan sampai membuat Jakarta jadi ikuti-ikutan edan. Lagipula, banjir Jakarta juga sudah pindah ganasnya ke Jabar, Jawa Tengah hingga Sintang Kalimantan Barat. Begitu juga korupsi, semakin marak dan mewabah diluar birokrasi Pemvrop DKI Jakarta. Tetap lepas dan waspada dari kebuntuan politisi licik dan siasat jahatnya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Mahasiswa dan Pemuda Pancasila Demo di DPR
Jakarta, FNN - Dua kelompok massa mengadakan demonstrasi di sekitar gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 siang ini. Kedua kelompok mendatangi gedung dewan dengan tuntutan yang berdeda. Berdasarkan pantauan wartawan FNN.co.id, massa Pemuda Pancasila (PP) datang lebih duluan sekitar pukul 13.00. Kemudian, sekitar pukul 14.00 tiba massa mahasiswa yang bergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Kedatangan massa PP bermaksud meminta anggota DPR, Junimart Girsang meminta maaf karena mengeluarkan pernyataan agar organisasi berseragam loreng merah itu dibubarkan. Padahal, anggota DPR dari PDIP itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FSLDK sempat khawatir ketika mendapat informasi ada massa PP yang demo, dan berada di gerbang utama gedung parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Para mahasiswa khawatir terjadi bentrok. Tuntutan mereka agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek)Nomor 30 Tahun 2021 segera dicabut. Dalam pandangan dan pendapat mereka, peraturan tersebut dapat menjadi pintu masuk kebebasan seks di kalangan mahasiswa atau kampus. Mereka juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibatalkan. Sebab, dalam kajian mereka, RUU tersebut juga mengandung unsur-unsur kebebasan seks. Selain itu juga bisa menjadi pintu masuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender), serta pernikahan sesama jenis. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN).
Tragedi Tak Hentikan Migran Menyeberang ke Inggris
Wimereux, FNN - Sebanyak 27 orang migran tenggelam di lepas pantai Prancis ketika perahu mereka terbalik di Selat Inggris pada Rabu. Prancis mengatakan pihaknya bekerja keras menghentikan penyeberangan ilegal di selat yang memisahkan daratan Eropa dengan Inggris itu. Namun tak ada yang menghentikan sekelompok migran lain yang terdiri dari 40 orang, termasuk enam anak-anak, yang berangkat dari Wimereux di utara Prancis saat fajar di hari yang sama. Berbalut mantel besar dan topi wol hitam untuk menahan dingin, belasan pria mengangkat perahu karet di pundak dan berjalan melewati bukit pasir menuju pantai. Di depan mereka terbentang perairan dingin dan sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Keluarga mereka mengikuti, termasuk sejumlah pria yang menyeret sebuah motor tempel. Seorang pria menggandeng anak laki-lakinya. Dua pria lainnya menggendong bocah kecil di atas pundak, dan para wanita membawa barang. Sebuah truk polisi Prancis datang menghampiri, menyorotkan lampu dan berputar mengelilingi para migran seakan berusaha menghalangi langkah mereka menuju laut. Seorang wanita yang membawa bocah kecil melangkah ke depan truk dan meraung-raung. Kendaraan itu berhenti dan tak lama kemudian pergi ke bagian pantai lain untuk berpatroli. Para migran lalu berlarian menuju perahu di pantai, mengangkat anak-anak ke atasnya lalu mendorongnya ke laut. Seorang wanita berteriak kepada Reuters: "Ke Inggris," sambil mengangkat sebuah kantong plastik ke atas kepala agar barang di dalamnya tetap kering. Dalam air setinggi pinggang, migran lain mendekati perahu karet dan naik ke atasnya. Perahu kecil itu akhirnya terisi penuh. Beberapa migran melambaikan tangan ketika mereka mulai bergerak meninggalkan pantai. Beberapa jam kemudian, mereka mendarat di dekat Dungeness, Inggris, dikawal sebuah perahu penyelamat. Seorang penjaga perbatasan membantu seorang anak bermantel dengan motif tartan yang sebelumnya terlihat di Prancis. Anak itu mengisap permen saat berjalan pelan ke arah pantai. (mth)
Lupakan Tirani Kekuasaan PBNU, Bangun Rumah KKNU-26
Oleh: Abdul Malik Said KITA telah disuguhi sebuah tontonan panggung Deklamasi dan Deklarasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 2 periode, tampak dalam sudut pandang mata awam terlihat Tirani Kekuasaan Absolut dan Show of Force Benih Fir'aun dan Qorun. Tirani Kekuasan ini tak mampu tertembus oleh apapun bak baja yang kuat dan tebal menghalau pedang samurai untuk mencabiknya dan sasaran anak panah yang lepas dari busurnya. Kokohnya pelindung PBNU oleh para Naga yang siap mencaplok mangsa yang mengusiknya. Instrumen barisan Penguasa yang merasa kuasa di atas kuasa Tuhan telah memperisai tubuh PBNU secara gagah dan elegan dan juga barisan kaum orientalis kapitalis zionis, komunis Chines, sekularis libralis, syi'is dan Islam Nusantara. Oh, begitu aman dan nyamannya sang Deklamator dan Deklarator di tubuh Jam'iyyah Nahdlotul Ulama yang berkuasa dalam 2 dekade ini. Kita semua tahu bahwa Nahdlotul Ulama lahir dari rahim para Wali-Wali Alloh Yang Mulia, suci bersih tanpa darah yang terkumandang Adzan dan Iqomah tanda kebangkitan Ulama dan Ummat Manusia di bumi Nusantara. Kelahiran NU memenuhi panggilan sang perintis jagat Nusantara untuk melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia adalah andil besar para kyai dan ulama yang ada di dalam Jam'iyyah Nahdlotul Ulama. Kini sejarah berubah akan eksistensi NU Tempo Dulu. Sejarahnya tertoreh dengan tinta air comberan yang tak berbekas kalimatnya, hanya bau busuk yang menyengat dirasa. Gonjang ganjing tontonan yang tak patut dilakukan oleh PBNU saat ini sebagai penerus para Mu'assis Nahdlotul Ulama, maka lahirlah KKNU-26 (Komite Khitthoh Nahdlotul Ulama 1926) untuk meluruskan jalan semestinya yang merujuk pada konsistensi garis-garis perjuangan Visi Misi yang sesuai dengan Qonun Asasi dan Khitthoh NU. KKNU-26 lahir di tengah-tengah badai besar yang menghempas lepas semua sendi-sendi kehidupan beraqidah Aswaja dan ittihaadus syakhshiyah di bumi nusantara. Memang KKNU-26 lahir masih dalam kondisi prematur, butuh incubator untuk memulihkan dan menumbuhkembangkan jiwa raganya agar menjadi kuat dan besar untuk berjuang melawan angkara murka dan orang-orang yang mengobrak-abrik sendi-sendi Jam'iyyah NU secara masif dan terstruktur. Tapi apa daya tangan tak kuasa dan sang Pengusa Alam belum turunkan nushroh-Nya kepada bayi yang prematur ini. Gerak sedikit, sudah muncul kekhawatiran akan efek dan imbalan dari gerakannya. Statement dari tokoh-tokoh KKNU-26 seperti alm KH Sholahuddin Wahid, KH Khoirul Anam, KH Suyuthi Thoha, KH Abdulloh Muchid, Prof. Dr. KH Ahmad Zahro, MA, Prof. Dr. KH Rahmad Wahab, Gus Sholahul Aam Wahib, KH. M. Ghozi Wahib dengan kalimat yang sama. Bahwa PBNU menampakkan arogansi kekuasaan, NU sudah dijual dengan harga rendah dan murahan, PBNU sudah sangat menyimpang dan melenceng dari qonun asasi dan Khitthoh. Beraneka narasi yang disampaikan untuk mengkritik dan meluruskan jalannya PBNU dan memulihkan marwah Jam'iyyah NU ternyata mendapat serangan balik dan ocehan-ocehan yang menyakitkan, dibilang Kyai-kyai frustasi, kurang kerjaan, gak dapat bagian dan banyak kalimat yang menyakitkan didengar. Serangan balik ini ada dua kemungkinan, bisa memicu bangkitnya KKNU-26 atau jadi kendornya perjuangan. Maka dari itu pertumbuhan KKNU-26 belum normal dan tidak sempurna. Realitas kondisi masih lemah dan tak berdaya karena gak ada biaya. Dan itu kita menyadari semua, bahwa motorik suatu organisasi adalah SDM dan SDA. Lalu apa yang seharusnya KKNU-26 perbuat? Dengan kuatnya perisai-perisai yang kokoh mengelilinginya yang tak bisa tertembus apapun anak panah yang bertubi-tubi? Sejalan dengan pemikiran saya oleh Bpk. KH Ahmad Fauzi mengharap Pengurus KKNU-26 untuk tidak terus-menerus melawan tembok raksasa itu, yaitu PBNU Now and New, biar mereka bertarung sendiri kita sebagai penontonnya. Lanjut beliau PB KKNU-26 fokus merawat rumah sendiri dan para penghuninya kaum nahdliyin dan para simpatisan dari kalangan para tokoh yang tidak tersentuh oleh kepemimpinan NU sekarang. Pendapat dan pikiran ini sungguh sangat Rasional dan Obyektif melihat ummat sekarang ini sudah apriori dan terpecah belah baik dari kalangan ulama ulamanya maupun warga nahdliyin itu sendiri, baik yang ada di struktural maupun yang ada di kultural NU. Oleh karenanya, KKNU-26 segera kembali mengurus rumah sendiri dan ummat ysng semakin parah kondisinya dalam persatuan dan kesatuan juga dalan konstruksi beragama ala ahlus sunnah wal jamaah. Rumah sendiri bisa lebih aman dan nyaman dirasa, maka mulailah kita Membangun dan Merenovasi Bangunan ysmg Rapuh yang Ditinggalkan oleh PBNU Ini. Penulis Adalah Pengasuh PP HAQ An-Nahdliyah, Sidoarjo
DPU Perbanyak Kolam Retensi pada 2022 Cegah Banjir di Bandung
Bandung, FNN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung menargetkan untuk memperbanyak kolam retensi pada tahun 2022 guna mencegah adanya genangan banjir di pemukiman atau di jalan raya yang kerap terjadi saat musim hujan. Kepala DPU Kota Bandung Didi Riswandi mengatakan kolam retensi yang akan dibuat, salah satunya di kawasan Cisanggarung. Selain itu, saat ini pihak DPU pun tengah merampungkan kolam retensi yang ada di kawasan Bima. "Jadi yang di Cisanggarung itu untuk menangani banjir di Cironggeng, Cikadut, Arcamanik, dan di Cingised," kata Didi di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Menurut Didi, sejauh ini Kota Bandung telah memiliki delapan kolam retensi. Adanya sejumlah kolam retensi itu menurutnya dinilai efektif untuk mengurangi banjir. Salah satunya, kata dia, yang dampaknya cukup nampak yakni Kolam Retensi Gedebage. Sejauh ini menurutnya di Jalan Soekarno-Hatta kawasan Gedebage belum terjadi kembali banjir yang menyebabkan kemacetan panjang. "Setelah itu dibangun, jalur cepat (Jalan Soekarno-Hatta) itu belum pernah terendam, jadi belum pernah terdengar lagi antrean panjang, itu sudah setahun lebih" kata dia. Untuk menangani permasalahan banjir, menurutnya ada sejumlah metode yang dapat dilakukan. Mulai dari pembenahan aliran, mengoptimalkan resapan, dan membuat tempat parkir air dengan kolam retensi. Namun, ia menilai saat ini yang paling efektif untuk menangani banjir yakni dengan kolam retensi. Karena, kata dia, kolam retensi memiliki daya tampung air yang cukup besar. "Tapi permasalahannya lahannya susah, jadi sebenarnya kalau sumur imbuhan (resapan) dikerjakan secara masif, itu akan efektif," kata Didi. Maka dari itu, menurutnya masyarakat juga perlu melakukan upaya secara masing-masing dengan membuat sumur resapan meski Pemerintah Kota Bandung terus menambah kolam retensi. "Kalau setiap rumah bikin sumur imbuhan satu rumah satu itu sangat efektif sekali," kata dia. (mth)
Danrem 172 PWY: TNI Tambah Personel Perkuat Koramil Suru-suru
Jayapura, FNN - Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan pihaknya segera menambah personel untuk memperkuat Koramil Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Penambahan personel segera setelah KSB melakukan penyerangan dengan menembaki koramil dan kios milik warga dari seberang sungai. "Saat penembakan yang dilakukan KSB pada hari Sabtu (20/11) menyebabkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya gugur bernama Sertu Ari Baskoro," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Kamis. Dikatakan pula bahwa prajurit TNI yang bertugas di Koramil Suru-suru sebetulnya relatif cukup banyak atau 40 orang prajurit sehingga dengan tambahan 50 prajurit bakal kuat lawan KSB. Saat menyerang dengan menembaki koramil dan kios warga, lanjut dia, kekuatan mereka cuma delapan orang dengan tiga pucuk senjata. "Mereka (KSB) saat menyerang berlindung di tiga kampung yang berpenduduk asal Nduga, sementara penduduk Suru-suru sendiri mengungsi," kata Pangemanan. Saat ini kepala distrik serta kepala kampung sudah berada di Suru-suru. Mereka menghimbau warga agar kembali ke rumah mereka di kampung karena anggota TNI siap melindungi masyarakat. Ketika ditanya tentang warga non-OAP (orang asli Papua), Danrem 172 mengatakan bahwa mereka sudah mengungsi ke Tomor sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu motor. "Untuk warga non-OAP, mereka mengungsi ke Tomor dan ada yang ke Agast, Kabupaten Asmat," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan. (sws)
KSP Dengarkan Kendala Petani pala di Fakfak Papua Barat
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden mendengarkan kendala yang dihadapi para petani pala di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dalam bertani, mulai dari sulitnya mendapat legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga terbatasnya alat produksi pertanian. Berdasarkan keterangan tertulis KSP yang diterima di Jakarta, Kamis, dilaporkan bahwa para petani membutuhkan dukungan untuk produksi. "Produksi kami masih manual. Kami butuh alat-alat yang memadai dan packaging yang lebih steril," kata Cahyani, petani pala yang memproduksi manisan pala kering dan basah, saat bertemu tim KSP di Desa Torea, Fakfak Papua Barat, Kamis. Menanggapi keluhan tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengajak para petani pala di Fakfak untuk memanfaatkan program pemerintah. "Kemenkop sebenarnya punya banyak program yang bisa mendukung kebutuhan para petani pala," ujar Wandy. Dalam kesempatan itu, Wandy juga meminta agar peran Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan BLK bisa langsung terserap dan mendukung kebutuhan SDM. "Ini sesuai dengan arah pendidikan yang dicanangkan Pemerintah, yakni link and match," lanjutnya. Sementara terkait dengan persoalan perizinan dan pengurusan legalitas produksi, kata Wandy, KSP akan membicarakannya dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti diketahui, Kabupaten Fakfak merupakan salah satu penghasil pala terbesar di Indonesia. Produk-produk turunan Pala di antaranya, rempah-rempah, bumbu masak, pengharum kosmetik, minyak pala, manisan, dan bahan pengawet. Meskipun menjadi sentra penghasil pala, namun sampai saat ini pemerintah daerah setempat baru bisa memikirkan produksi lokal saja, dan membutuhkan dukungan untuk pemasaran dan pengelolaan dari produk-produk jadi yang dihasilkan. (sws)
Ketua KPK Ingatkan Pengusaha Tak Beri Suap ke Penyelenggara Negara
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara. "Saya ingin mulai hari ini tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara dan mulai hari ini pun tidak ada penyelenggara negara yang menerima suap dari pengusaha," kata Firli saat acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis disiarkan melalui kanal Youtube KPK. Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya, negara kuat karena ada penguasa dan juga pengusaha. "Penguasa dalam hal ini kami garis bawahi adalah penyelenggara negara tetapi juga tidak jarang terjadi penyelenggara negara dan pengusaha sama-sama bermasalah karena namanya juga pengusaha dia bekerja dengan target 'how to achieve the goals?' bagaimana mencapai tujuan?" kata Firli. Ia menjelaskan terkadang untuk mencapai tujuan tersebut para pengusaha melalaikan proses sebagaimana mestinya sehingga dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara negara. "Seketika kita ingin membuka usaha tentu lah tanggalnya jelas, perencanaan jelas, penghasilan jelas, pelaksanaan jelas, termasuk juga pengawasan jelas tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terjadi persoalan karena target sudah ditetapkan prosesnya kadang-kadang terganggu. Biasanya pengusaha selalu upaya selalu usaha karena itu adalah ciri khas dari pengusaha terkadang melalaikan mengabaikan proses yang benar," kata Firli. "Di situ lah dimanfaatkan oleh para penyelenggara karena pengusaha butuh penyelenggara negara maka ada kontak penyatuan yang disebut dengan pertemuan antar pikiran pertemuan dengan tindakan, muncul lah disebut dengan suap," tambah dia. Ia menegaskan jika ingin mewujudkan kegiatan ekonomi yang lancar, efektif, dan efisien maka praktik suap maupun gratifikasi harus dihilangkan. "Karena kalau kita ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita lancar, mudah, efektif, dan efisien pasti lah harus kita hindari biaya tinggi, yaitu dengan cara suap tadi harus dihilangkan gratifikasi harus dihilangkan, pemerasan dan kecurangan demi kepentingan harus dihilangkan," ujar Firli. Sementara itu, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertanahan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan pengusaha sebenarnya menjadi korban dari "susu tante". "Bahwa kami ini sebetulnya korban dari "susu tante" sumbangan sukarela tanpa tekanan. Judulnya tanpa tekanan tetapi sesungguhnya penuh ancaman, biasanya kalau kita kuat kita lawan tetapi kadang-kadang kita tidak kuat ikut goyang juga," kata Bamsoet. Bamsoet yang juga Ketua MPR RI itu mengungkapkan para pengusaha berada dalam posisi yang sulit dengan adanya pungutan dari oknum penyelenggara negara. "Kadang kita dalam posisi yang sulit terutama teman-teman yang memiliki bisnis di daerah. Dikasih ke "garuk", tidak dikasih tidak dapat bisnis kita. Terjadi lah suap baik yang terang-terangan maupun diam-diam. Kadang-kadang pengusaha ini lebih senang kepala daerah yang terus terang, yang kita bingung kalau kepala daerah atau pejabatnya itu ingin sesuatu tetapi tidak diutarakan tetapi izin tidak keluar-keluar. Ini yang bikin pusing," tuturnya. Oleh karena itu, Bamsoet mengatakan dengan adanya MoU dengan KPK, para pengusaha mempunyai "beking" agar terhindar dari praktik suap. "Kerja sama hari ini kita berharap pengusaha punya 'beking'. Jadi, bukan preman saja punya 'beking', pengusaha juga butuh "beking". 'Beking' dalam hal ini yang ditakuti kalau penyelenggara negara bupati, wali kota, gubernur itu ingin meminta sesuatu agar izin itu diberikan maka dia harus berpikir ulang," ujar Bamsoet. (sws)
PSI Kecewa MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi partai Peserta Pemilu
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan kekecewaan usai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu. "Substansi gugatan PSI sangat rasional dan proporsional," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Dalam permohonannya, PSI meminta agar partai parlemen tidak perlu diverifikasi, partai nonparlemen atau yang tidak memiliki perwakilan di Senayan hanya perlu verifikasi administrasi, dan partai baru harus verifikasi administrasi dan faktual. "Putusan MK ini jelas mengecewakan," kata Dea Tunggaesti. Menurut Dea, penting untuk diketahui bahwa ada tiga anggota majelis hakim MK yang mengajukan alasan berbeda dengan merujuk pada dissenting opinion dalam putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020. Menurut dia, dissenting opinion tersebut menjadi pertanda bahwa majelis hakim juga tidak seluruhnya sepakat tentang putusan tersebut. Ada sebagian yang menerima logika hukum yang diajukan oleh pemohon. Bila mengikuti logika hukum yang rasional, lanjut dia, tiga golongan partai politik yang berbeda satu sama lain tentu harus dikenakan perlakuan berbeda pula secara proporsional. Menyamakan perlakuan verifikasi yang sama tentu memunculkan ketidakadilan. Partai politik yang pernah mengikuti pemilu telah teruji karena dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual menjadi tidak relevan. "Posisi partai politik yang pernah lolos verifikasi administrasi dan faktual tentu berbeda dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu," ujarnya. Untuk partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu, kata dia, tentu memerlukan pembuktian kualifikasi sehingga wajar bila dicek persyaratannya melalui verifikasi administrasi dan faktual. Sementara itu, partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilu telah terbukti memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai peserta sehingga seharusnya cukup verifikasi administrasi. Sebelumnya, MK menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu. Gugatan tersebut diajukan PSI, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. MK menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat persoalan serupa sudah pernah diuji pada tahun lalu dalam putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Pada gugatan tersebut ketiga partai yang mengajukan gugatan menguji materi Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Ketiganya ingin ada perbedaan kewajiban verifikasi bagi partai politik. (sws)
Putusan MK Perkuat Tugas Komisi Yudisial Seleksi Hakim Ad Hoc pada MA
Jakarta, FNN - Komisi Yudisial (KY) mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY semakin memperkuat lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang menyeleksi Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA). "Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa perubahan atau pembentukan undang-undang yang mengatur eksistensi KY adalah desain politik hukum yang merupakan otoritas dari pembentuk undang-undang," kata Anggota KY RI sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi di Jakarta, Kamis. Kemudian, ia lanjut menjelaskan, desain politik hukum tersebut dibuat melalui kebijakan hukum yang tepat dan tentu saja mengacu pada konstitusi. Tafsir konstitusionalnya dipegang oleh MK dengan pendekatan kontekstual. Di samping itu, dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa KY memiliki peran penting sebagai perisai dalam proses seleksi Hakim Ad Hoc di MA. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai perisai dengan tujuan tegaknya independensi dan imparsialitas hakim. Dasar peran tersebut dinyatakan oleh MK tidak hanya ditemukan dalam ketentuan konstitusi, tetapi juga "basic principles on the independence of the judiciary" yang berlaku universal. Kemudian, melalui putusan tersebut KY juga dinyatakan sebagai lembaga independen yang didesain oleh konstitusi untuk menjalankan seleksi yang objektif dan profesional. "Tidak hanya untuk Hakim Agung tetapi juga untuk seleksi Hakim Ad Hoc pada MA," ujar dia. Sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak seluruh gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY yang diajukan oleh seorang dosen sekaligus mantan calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi bernama Dr Burhanudin. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang digelar MK secara virtual. Dalam konklusi yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, terdapat sejumlah poin di antaranya mahkamah menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. (sws)
Bakamla RI dan CMPGC Spanyol Sepakat Pererat Hubungan
Batam, FNN - Bakamla RI dan CMPGC Spanyol sepakat membangun hubungan lebih erat dengan bertukar point of contact guna membuka jalan pertukaran informasi keamanan dan keselamatan kapal-kapal Indonesia dan Spanyol, khususnya yang melintas di perairan kedua negara. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia berkunjung ke Markas Besar Coastal and Maritime Police Guarda Civil (CMPGC) di Madrid, Spanyol dan diterima langsung oleh Kepala Coastal and Maritime Police Major General Guarda Civil Carlos Crespo Romero beserta staf, Rabu (24/11). Kepala Bakamla RI dalam keterangan, Kamis, memandang perlu ada penguatan kapasitas melalui kerja sama antarinstitusi keamanan negara-negara. Menurut dia, globalisasi menghilangkan batas virtual negara sehingga meningkatkan risiko transnational kejahatan terorganisasi. "Ini merupakan ancaman bersama yang memerlukan pengetahuan yang luas dan bisa didapat melalui berbagi pengalaman, sharing best practice," demikian keterangan Bakamla. Masih dalam kunjungan yang sama, kedua pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman terkait dengan keamanan dan keselamatan laut pada waktu dekat. Dalam kunjungan itu, Kepala Coastal and Maritime Police Major General Guarda Civil Carlos Crespo Romero memaparkan Guarda Civil dan Coastal and Maritime Police yang dipimpinnya. Ia juga memperkenalkan juga pusat komando dan pengendalian (puskodal) yang dimiliki Coastal and Maritime Police Guarda Civil Spanyol. Lawatan Kepala Bakamla dan jajaran ke Spanyol dalam rangka mengembangkan peran lembaga itu sebagai point of contact keamanan maritim nasional, khususnya pada masa damai. Sebelum ke Spanyol, tim Bakamla setelah memenuhi undangan Turkish Coast Guard pada pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, Kepala Bakamla RI didampingi jajaran pejabat, antara lain Deputi Jakstra Laksda Bakamla Tatit Eko Wicaksono, Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Samuel Kowaas, Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Suwito, Direktur Hukum Laksma Bakamla Erry, Kabag Humas Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, dan Atase Pertahanan Indonesia Kolonel Pnb Agung Perwira Negara. (sws)
Pengamat: Dudukkan Penangkapan Anggota MUI Secara Proporsional
Jakarta, FNN - Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan masyarakat hendaknya mendudukkan masalah penangkapan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dugaan kasus terorisme secara proporsional. "Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyikapi sebuah kasus, harus didudukkan secara proporsional," kata Ridlwan dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis. Menurut dia, penangkapan tersebut jelas dilakukan atas dasar dugaan yang bersangkutan sebagai anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) sehingga terlalu berlebihan jika muncul narasi kriminalisasi ulama atau islamofobia. "Mereka ini melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme," ujarnya. Menurut dia, ini juga berlaku untuk kasus terorisme lainnya yang pelakunya kebetulan merupakan tokoh atau aktivis apa saja. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh juga lantas melabeli MUI sebagai organisasi yang buruk hingga lantas muncul narasi pembubaran MUI. "Karena masih banyak ulama di MUI, para kiai yang memang benar-benar mendalami Islam secara kafah, secara baik dan mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai," ujar Ridlwan. Menurut Ridlwan, insiden yang mencatut nama lembaga sebesar MUI adalah murni kesalahan individu. Ia memandang hal ini sebagai kemampuan individu jaringan terorisme dalam berkamuflase. "Karena kelompok ini memiliki kemampuan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi umum, mendekati tokoh publik dan sebagainya," katanya. Masyarakat juga tidak boleh kemudian membandingkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dengan menganggap bahwa pemerintah pilih kasih dalam penanganan terorisme. Menurut Ridlwan, pihak yang berpikiran KKB dibiarkan itu salah besar karena sampai hari ini Satgas Nemangkawi habis-habisan di lapangan mempertaruhkan nyawa. "Lihat saja beberapa hari yang lalu ada anggota TNI yang jadi korban. Pemerintah sudah mengirimkan prajurit-prajurit terbaik Polri dan juga TNI dalam konteks perbantuan untuk menangani KKB ini," ujarnya. (sws)
Kejati Kalbar Selamatkan Uang Negara Rp10,9 Miliar dari Kasus Tipikor
Pontianak, FNN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menyatakan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10,9 miliar di tahun 2021 dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani instansi tersebut. "Sebanyak Rp10,9 miliar keuangan negara yang berhasil diselamatkan itu, dari total 58 tipikor yang kami tangani, yakni sebanyak 25 kasus ditangani oleh Kejati Kalbar dan sebanyak 33 perkara ditangani oleh Kejari," kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi dalam keterangan tertulis di Pontianak, Kamis. Dia menjelaskan, dalam penanganan kasus tipikor pihaknya tidak main-main, dan siapapun yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami akan memberikan tuntutan yang maksimal bagi pelaku atau para tipikor sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga bisa memberikan efek jera," katanya. Dia menambahkan, sepanjang tahun 2021 jajarannya juga sudah menangkap kembali sebanyak 12 orang yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). "Penangkapan itu dilakukan oleh Tim Tabur (tangkap buron Kejati Kalbar) bersama-sama dan berkoordinasi dengan tim Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya," ujarnya. Pada tahun 2021, Kejati Kalbar sudah menangani dan menyelesaikan perkara pidana umum (pidum) sebanyak 381 perkara, dan termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat, katanya. Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar mengimbau dan mengajak peran masyarakat ikut membantu menginformasikan jika mengetahui keberadaan buronan yang lain (belum tertangkap) untuk menyampaikan informasi yang bisa langsung melapor ke Kantor Kejati Kalbar atau ke Kejari terdekat. "Dengan penangkapan ini (para DPO) maka akan memberikan efek psikologis kepada buronan lainnya, sedangkan yang belum tertangkap hanya masalah waktu saja, dan saya mengingatkan kepada para buronan 'tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan buron atau DPO'," ujarnya. (sws)
Lelang Kendaraan Mewah Sitaan Kasus Jiwasraya Terjual Rp6,1 Miliar
Jakarta, FNN - Hasil lelang barang sitaan dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya berupa 11 unit kendaraan mewah terdiri atas 10 mobil dan satu sepeda motor terjual dengan total Rp6,1 miliar. Dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI yang diterima di Jakarta, Kamis, disebutkan ada 16 kendaraan mewah hasil rampasan negara yang dilelang. Namun, baru 11 unit yang terjual. Jenis barang rampasan yang berhasil dijual, yakni: satu unit minibus Toyota Alphard G A seharga Rp877.968.000,00; satu unit minibus Toyota Alphard 2.5 seharga Rp865.497.000,00; dan satu unit minibus Toyota Vellfire 2.5 G AT berwarna hitam seharga Rp746.016.000,00. Berikutnya, satu unit Mercedez Benz/E 300 seharga Rp700.376.000,00; satu unit minibus Toyota Alphard Rp666.350.000,00; satu unit minibus Toyota Vellfire 2.5 G AT berwarna putih yang laku Rp644.993.000,00; dan satu unit sedan Mercedez Benz/E 300 AT berwarna hitam seharga Rp308.853.000,00. Selanjutnya, satu unit sepeda motor Harley Davidson/FLHX Street Glide seharga Rp432.851.000,00, satu unit minibus Honda CR-V RM3 2 WD seharga Rp207.807.000,00; dua unit minibus Toyota Kijang Innova seharga Rp329.716.000,00 dan Rp325.654.000,00. "Bahwa dari 16 kendaraan dimaksud, sebanyak 11 unit kendaraan laku terjual yang terdiri dari 10 unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua dengan nilai sementara dari hasil penjualan lelang sebesar Rp6.100.081.000,00," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Leonard mengatakan bahwa peserta lelang memiliki batas waktu pelunasan hingga 1 Desember mendatang. Uang tersebut akan ditransfer oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, sisa lima unit kendaraan tidak laku terjual dikarenakan tindak ada penawaran (TAP) dan akan dilakukan lelang ulang. Sebelumnya diwartakan, Kejagung RI memastikan proses lelang barang-barang mewah hasil rampasan negara terkait dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dilakukan secara transparan dan bertahap. (sws)
Wakapolda Kalsel Upayakan Bangun Secepatnya Asrama Polisi Terbakar
Banjarmasin, FNN - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol. Mohamad Agung Budijono berjanji mengupayakan bangunan asrama polisi (aspol) di Polsekta Banjarmasin Utara yang terbakar secepatnya bisa dibangun. "Kami mengupayakan secepat mungkin perbaikan agar anggota yang terkena musibah bisa kembali tinggal di asrama," kata Wakapolda Kalsel di Banjarmasin, Kamis. Setelah terbakarnya empat asrama polisi pada Selasa (23/11) malam, Agung meninjau langsung lokasi untuk mengecek kondisi bangunan sekaligus menjumpai anggota yang menghuninya. Para korban yang terdampak telah disiapkan tempat tinggal sementara sembari menunggu bangunan asrama bisa ditempati kembali. Wakapolda mengaku bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Menyinggung soal kerugian materi, menurut dia, bisa diganti. Atas peristiwa kebakaran yang kerap terjadi di Kota Banjarmasin, Agung mengingatkan masyarakat termasuk anggota Polri agar lebih berhati-hati dan waspada. "Kebakaran bisa terjadi kapan saja, pastikan aliran listrik, kompor gas, dan sebagainya jangan sampai menyebabkan munculnya api," katanya menekankan. Sementara itu, Kapolsekta Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab pasti kebakaran dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi, termasuk pemeriksaan tim Inafis yang melakukan olah TKP. (sws)
Jaksa Agung RI Pertama Raden Gatot Taroenamihardja Dikenal Sosok Tegas
Jakarta, FNN - Upacara pemindahan makam Jaksa Agung RI Pertama Raden Gatot Taroenamihardja dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo Jakarta Selatan menuju Taman Makam Pusara Adhyaksa, Kabupaten Bogor, resmi digelar pada Kamis. Hadir dalam upacara pemindahan makam sejumlah insan Adhyaksa serta Pengurus Pusat PJI sebagai bentuk penghormatan kepada mendia Raden Gatot Taroenamihardja dikenang sebagai sosok jaksa yang menginspirasi karena ketegasannya dalam menangani berbagai perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi. "Gatot Taroenamihardja adalah sosok yang banyak menginspirasi Korps Adhyaksa, khusus ketegasannya dalam memimpin Korps Adhyaksa terdahulu," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Nurcahyo yang hadir dalam prosesi pemindahan makam. Menurut Nurcahyo, ketegasan Gatot Taroenamihardja menjadi inspiransi bagi insan Adhyaksa untuk meneruskan perjuangan dan ketegasannya dalam pemberantasan perkara-perkara yang luar biasa, termasuk perkara tindak pidana korupsi. "Dari ketegasan beliau, saya dan jajaran Adhyaksa melanjutkan perjuangan dan ketegasannya membangun Korps Adhyaksa," tutup Nurcahyo. Raden Gatot Taroenamihardja menjadi Jaksa Agung RI pertama setelah proklamasi, menjabat periode tanggal 12 Agustus 1945 sampai dengan 22 Oktober 1945. Gatot Taroenamihardja kembali terpilih sebagai Jaksa Agung RI kelima menggantikan R. Soeprapto dengan masa tugas 1 April 1959 sampai 22 September 1959. Gatot Taroenamihardja menjadi orang pertama yang dua kali memegang jabatan Jaksa Agung RI. Pemindahan makan Gatot Taroenamihardja sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya yang dikenal sebagai jaksa yang berani menegakkan hukum di Tanah Air. Jaksa Agung R. Gatot Tarunamihardja dikenal sebagai jaksa yang bertekad memberantas korupsi. Salah satunya kasus korupsi yang ditanganinya, korupsi oleh oknum tentara. Pemindahan tersebut dilakukan agar makam Jaksa Agung RI yang pertama itu berada di bawah kepengurusan PP PJI. (sws)
Kapolri Minta Jajaran Fokus Cegah Lonjakan COVID-19 saat Akhir Tahun
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi video (Vicon) meminta kepada seluruh jajaran untuk menyiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, serta fokus pada pencegahan lonjakan COVID-19. Sigit mengatakan pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat tiga saat libur natal dan tahun baru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka kasus COVID-19, termasuk varian baru AY.4.2. "Lakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut," kata Sigit, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro di wilayah setempat. Jenderal bintang empat itu menyebutkan, dalam hal ini, TNI-Polri dan "stakeholders" terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian COVID-19. "Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM tingkat tiga pada saat natal dan tahun baru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik," ujar Sigit. Ia menerangkan, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis dua, dan hasil swab dalam rangka pengendalian COVID-19. Tak hanya itu, Sigit mengatakan kepolisian harus melakukan pengendalian COVID-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut, guna memastikan tidak adanya lonjakan kasus positif saat natal dan tahun baru. Mantan Kabareskrim Polri itu juga menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis dua, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19 saat libur natal dan tahun baru harus benar-benar terlaksana dengan baik. Hal ini mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan COVID-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau COVID-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level satu, sehingga aman untuk dikunjungi. "Tren positif itu harus dipertahankan," kata Sigit. Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19. "Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19," tutur Sigit. Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, mantan Kadiv Propam Polri itu juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini. Untuk itu, kata Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. "Jadi sekali lagi itu adalah potret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki. Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik," kata Sigit. "Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik," terang Sigit. (sws)
Polrestabes Surabaya Imbau Suporter Bonek Tunda Demonstrasi
Surabaya, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengimbau pendukung tim sepak bola Persebaya Surabaya yang akrab disapa Bonek menunda rencana demonstrasi yang menurut jadwal digelar hari ini, Kamis, 25 November. Kepala Polrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Akhmad Y Gunawan, Rabu malam, mengatakan, sepanjang Kamis akan ada tiga rencana kegiatan demonstrasi. "Selain aksi unjuk rasa bonek, juga ada aksi dari pengungsi asal negara Afganistan di depan Kantor Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. Selain itu, yang melibatkan massa dengan jumlah cukup besar adalah aksi unjuk rasa buruh," katanya, kepada wartawan di Surabaya. Ia memastikan tiga kegiatan aksi unjuk rasa itu mendapatkan pengamanan. Tapi menurut dia, ada baiknya kalau salah satunya ditunda dulu agar personel kepolisian bisa fokus melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa buruh yang melibatkan massa cukup besar, dengan jumlah sebanyak 6.000 orang, menurut laporan yang masih di Polrestabes Surabaya. "Untuk itu, malam ini sedang kami koordinasikan dengan tokoh-tokoh bonek dan juga Yayasan Suporter Surabaya atau YSS. Mudah-mudahan teman-teman bonek bisa memahami dan membantu agar Surabaya tetap kondusif," ujarnya. Rencananya, Kamis, Bonek menggelar aksi unjuk rasa terkait mafia sepak bola. Sementara dia memastikan menyiapkan sebanyak 1.500 personel yang fokus utamanya melakukan pengamanan aksi unjuk rasa buruh dengan jumlah massa sebanyak 6.000 orang. Ribuan personel itu tidak hanya berasal dari Polrestabes Surabaya, melainkan dari kepolisian sekitar, seperti Polres Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Selain itu, pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini juga dibantu oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan mengerahkan personel sebanyak enam satuan setingkat kompi. Masing-masing dari TNI AD yang dibantu Komando Daerah Militer V/Brawijaya dengan mengerahkan sebanyak tiga SSK, serta dari TNI AL yang dibantu Komando Armada II dengan mengerahkan sebanyak tiga SSK. (sws)
Kapolri Minta Jajaran Petakan Potensi Kerawanan Jelang Nataru
Jakarta, FNN - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, meminta seluruh jajarannya untuk memetakan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan tahun baru. Saat memberikan arahan kepada menggelar seluruh jajaran mulai dari pejabat utama, kepala Polda hingga Polres melalui konferensi video, Rabu (25/11), dia mengatakan situasi kamtibmas sampai saat ini masih relatif kondusif. Meski demikian, kata dia, perlu antisipasi karena pada akhir tahun 2021 terdapat banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola secara baik. "Seluruh kepala Satker dan kepala Satwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi," kata dia. Ia menjelaskan, yang harus diantisipasi sejak dini di antaranya adalah gangguan kelompok bersenjata Papua, unjuk rasa, dan aksi terorisme. Selain gangguan kamtibmas, dia juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam. Ia menegaskan, polisi harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana maka seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya. "Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya," ujar dia. Selain antisipasi gangguan kamtibmas, dia menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19 menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat III saat libur Natal-Tahun Baru guna mengantisipasi pertumbuhan angka virus corona. Oleh karena itu, dia menyebut, jajaran kepolisian tetap melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan pada saat sebelum dan setelah Operasi Lilin 2021 guna mengimplementasikan kebijakan itu. Menurut dia, antisipasi itu bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat. Ia menyebut, dalam hal ini TNI-Polri dan pemangku kepentingan terkait harus memperkuat sinergi dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19. "Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik," kata dia. Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis kedua, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19. Tak hanya itu, guna memastikan tidak ada lonjakan saat Natal-Tahun Baru, dia mengatakan, polisi harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut. Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, dia menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis kedua, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat, jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19. "Segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan COVID-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik," kata dia. (sws)
Polresta Samarinda Ringkus Sindikat Curanmor Antarkota dalam Provinsi
Samarinda, FNN - Unit Jatanras Satreskrim Polresta Samarinda, Kaltim, berhasil mengungkap dan meringkus para sindikat pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang beraksi di antar kota dalam provinsi setempat. "Memang benar, kami telah berhasil mengungkap kasus sindikat Curanmor yang sering beraksi di beberapa kota di Kaltim ini," ucap Wakasat Reskrim Polresta Samarinda AKP Kadiyo di Samarinda, Rabu. Dikatakannya, pengungkapan kasus tersebut bermula saat Polres Penajam Paser Utara (PPU), mengungkap kasus Curanmor di PPU. Kemudian dikembangkan dari hasil penyelidikan aksi tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan bersama pelaku lainnya yang diketahui benama Udin Nur (60) yang merupakan warga asal Banjarmasin, Kalsel, yang bekerja sebagai penjual sendal. Udin dan rekannya bernama Ahmad Rifai alias Anjar yang sudah tertangkap itu merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. "Untuk pelaku Udin, memang benar dia seorang residivis dan telah tiga kali diamankan di Polresta Samarinda dengan kasus Curanmor," kata Wakasat Reskrim dalam pres rillisnya bersama awak media. Wakasat terus mengatakan, modus yang digunakan oleh Udin bersama rekannya itu, adalah mengincer motor-motor yang tak di kunci stang serta yang kunci masih menempel di sepeda motor. "Jadi, setelah mereka berhasil mengambil motor, barulah mereka merusak rumah kunci motor tersebut, dengan menggunakan kunci T," ujarnya. Terus dikatakannya, para pelaku ini telah beraksi di beberapa kota di Kaltim seperti Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Tenggarong. Tetapi, polisi baru menerima empat laporan warga di Samarinda dan dari pelaku telah diamankan 13 unit sepeda motor. Sepeda motor hasil curian tersebut langsung dijual pelaku Udin ke Banjarmasin ke penadahnya, yang saat ini memang telah diamankan oleh Polda Kalimantan Selatan (Kalsel). "Pengungkapan kasus ini, kurang lebih selama 10 hari bersama Tim Macan Boneo dan Unit Jatanras Polresta Samarinda," tuturnya. AKP Kadiyo berharap bagi warga Samarinda yang merasa kehilangan sepeda motornya, agar bisa melaporkan ke Polresta Samarinda dan membawa surat-surat kendaraannya sebagai bukti. Bukan itu saja, Wakasat juga mengatakan Tim Macan Borneo juga mengamankan para pelaku Curanmor yang beraksi di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni di kawasan Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Sungai Kunjang dan Samarinda Ulu. "Jadi, dari hasil ungkap kasus ini total ada lima tersangka yang kami amankan dan mereka semua para eksekutor dan penadahnya," tuturnya. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun. (sws)
Anggota DPR: Hari Guru Momentum Tuntaskan Rekrutmen Sejuta Honorer
Jakarta, FNN - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Hari Guru Nasional jadi momentum untuk meneguhkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan para pendidik, salah satunya menuntaskan program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan bahwa pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Menurut dia, ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. "Padahal, guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," ujarnya. Huda menilai program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tenaga kependidikan di Indonesia. Namun, menurut dia, masih banyak permasalahan terkait dengan pelaksanaan mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi. "Berbagai permasalahan itu harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari tahun 2022. Jangan sampai pelaksanaan program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," katanya. Ia menilai potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK sangat dimungkinkan terjadi sehingga diperlukan pengawalan dari pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas. Menurut dia, berbagai program itu harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK. "Salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer ini adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan, termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas," ujarnya. (sws)
Mempawah Dukung Dr Rubini Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional
Pontianak, FNN - Bupati Mempawah, Erlina mengatakan pemerintah kabupaten setempat mendukung dr. Rubini sosok dokter yang mengabdikan dirinya bagi masyarakat Kalbar dan Indonesia yang juga salah satu korban peristiwa Mandor pada masa penjajahan Jepang, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. ''Pemkab Mempawah sudah menganggap beliau sebagai pahlawan nasional, dengan dirikannya rumah sakit dr. Rubini di Mempawah," kata Erlina, di Pontianak, Kamis. Sebelumnya, Selasa (16/11) didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Ahli Sejarah Kalbar Syafaruddin Usaman, cucu dari almarhum dr. Rubini yakni Rubianto Wiyogo berserta istri Giwo Rubianto Wiyogo yang juga merupakan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengunjungi lokasi-lokasi semasa hidup dr Rubini hingga menjadi korban kekejaman penjajah Jepang di salah satu makam Juang Mandor, kata Erlina. Seperti diketahui peristiwa Mandor merupakan sejarah yang sangat memilukan di Kalimantan Barat. Di mana, satu generasi terbaik, kaum terpelajar, cendekiawan gugur akibat pembantaian Jepang dan diperkirakan sekitar 21 ribu orang menjadi korban kebiadaban Jepang di masa itu. Salah satunya yang menjadi korban yakni dr. Rubini, yang kini diabadikan menjadi nama jalan dan nama rumah sakit di Kabupaten Mempawah. Dalam memperingati Hari Pahlawan beberapa waktu lalu, keturunan dari almarhum dr. Rubini melakukan napak tilas, mulai dari ke Rumah Sakit Sungai Bangkong Pontianak di mana dr. Rubini dahulu menjadi kepala kesehatan, kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah, dan ke Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak, di mana beliau dimakamkan. Rubianto Wiyogo, cucu dari dr. Rubini menjelaskan napak tilas yang dilakukan keluarga korban ini selain mengenang almarhum juga merupakan rangkaian dari usaha untuk mengusulkan dr. Rubini sebagai pahlawan nasional. Dia menceritakan, pada tahun 1934, kakeknya yakni dr. Rubini datang ke Pontianak sebagai tenaga kesehatan, dan pada saat penjajahan Jepang, sang kakek membentuk satu kelompok cendekiawan yang menentang penjajahan Jepang di tahun 1942, hingga pada akhirnya tahun 1944, dr. Rubini bersama istrinya ditangkap oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali. ''Kami ingin mengingat jasa dan pengorbanan eyang dr. Rubini pada 1933 datang ke Pontianak sebagai tenaga kesehatan dan pada tahun 1944 hingga terjadinya peristiwa Mandor. Pada saat itu memang dr. Rubini telah membentuk satu kelompok cendekiawan yang menentang penjajahan Jepang, jadi sudah selayaknyalah beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional,'' ujarnya. Sementara itu, Ahli Sejarah Kalbar, Syafaruddin Usman menilai bahwa dr. Rubini merupakan sosok pemersatu bangsa pada masanya. Walaupun bukan lahir dan besar di Kalbar, namun dr. Rubini dinilainya berjiwa Kalbar. Dia mengatakan, dr. Rubini pada masa itu bersama istrinya Amalia Rubini merupakan salah satu pemimpin dari organisasi pergerakan menentang penjajahan Jepang dengan semboyan 'bergerak selagi bernafas". Kemudian pada tahun 1943 para tokoh masyarakat cendekiawan termasuk dr. Rubini dan istrinya Amalia Rubini di giring ke kamp tahanan di Jalan Penjara, yang saat ini menjadi rumah Sakit Antonius. "Hingga beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar pada masa itu yang bernama Borneo Shinbun membuat berita pada 1 Juli 1944 dengan makna Jepang telah membongkar komplotan besar yang menentang Jepang sudah dibongkar hingga ke akar-akarnya, dan para pemimpin pergerakan sudah dijatuhi hukuman mati," katanya. Pada berita itu pun terdapat 12 foto wajah tokoh pergerakan di Kalbar, dua diantaranya yakni dr. Rubini dan istrinya Amalia Rubini, pada saat itu pun dituliskan pula 69 nama yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu, di antara ribuan orang yang hilang. ''Kurang apa hebatnya, beliau pemersatu, sebagai pengayom, jembatan antar generasi, memang bukan kelahiran sini namun berjiwa Kalbar, masyarakat yang berbeda ras, agama, etnis, yang ada di Kalbar bisa dia persatukan, dan di Makam Juang Mandor inilah, merupakan revitalisasi Kebhinnekaan Tunggal Ika bangsa Indonesia," kata Syafaruddin Usman. (sws)
BNN RI Raih Penghargaan di Indonesia Awards 2021
Jakarta, FNN - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) meraih penghargaan di Indonesia Awards 2021 pada kategori Collaborative and Sinergetic Stakeholder Partnership sebagai bentuk apresiasi kepada BNN atas kerja sama dan sinergisitas BNN dengan para pemangku kepentingan. "Saya mewakili Kepala BNN RI di sini sangat berterima kasih atas apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja BNN RI selama ini, terutama kepada rekan-rekan yang telah membantu kami dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika," kata Sekretaris Utama BNN RI I Wayan Sukawinaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis. Sekretaris Utama BNN RI ini juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan rekan-rekan MNC Group lainnya atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada BNN RI dalam acara Indonesia Awards 2021. Penghargaan yang diberikan kepada BNN RI ini merupakan bentuk penghargaan bahwa BNN RI sebagai lembaga yang dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNN RI berharap agar penghargaan Indonesia Awards 2021 ini dapat terus dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kinerja BNN RI agar lebih baik lagi dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga dengan media. I Wayan Sukawinaya mewakili Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose saat menghadiri acara Indonesia Awards 2021 secara langsung di Jakarta Concert Hall, Rabu (24/11). Acara Indonesia Award 2021 yang dilaksanakan oleh iNews ini bertemakan Leading in the Time of Crisis. Tema tersebut merupakan bentuk pemberian apresiasi kepada tokoh, pimpinan lembaga negara, pimpinan daerah, dan instansi yang secara konsisten melakukan hal positif bagi Indonesia di bidangnya masing-masing selama masa pandemi COVID-19. Indonesia Award 2021 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Erick Thohir, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta sejumlah pejabat tinggi daerah lainnya. (sws)
Sembilan Kiai Sepuh Usul Muktamar NU Diundur Akhir Januari 2022
Jakarta, FNN - Sembilan kiai sepuh mengusulkan Muktamar Ke-34 NU diundur pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Ke-39 NU. Usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan sembilan kiai sepuh yang bertemu di Jakarta, Rabu (24/11). Hadir dalam pertemuan itu K.H. Farid Wadjdy dari Kaltim, K.H. Abdul Kadir Makarim (NTT), K.H. Bun Bunyamin (Jabar), K.H. Muhshin Abdillah (Lampung), K.H. Anwar Manshur (Jatim), K.H. Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), K.H. Kharis Shodaqoh (Jateng), Buya Bagindo Leter (Sumbar), dan K.H. Manarul Hidayat (Jakarta). "Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, idealnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah Ke-96 NU," demikian bunyi salah satu kesepakatan tersebut, dikutip dari salinan berita acara pertemuan, Kamis. Para kiai sepuh juga berharap agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan, termasuk mengedepankan suasana teduh, aman, damai, dan harmonis. Selanjutnya, para kiai sepuh akan bersurat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Sesuai dengan keputusan Munas dan Konbes NU Tahun 2021, sedianya Muktamar Ke-34 NU akan digelar di Provinsi Lampung pada tanggal 23—25 Desember 2021. Namun, menyusul rencana pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia maka waktu pelaksanaan Muktamar NU dijadwal ulang. Terdapat dua aspirasi terkait dengan penjadwalan ulang waktu pelaksanaan muktamar, yakni ada yang ingin muktamar tetap dilaksanakan pada bulan Desember. Namun, tanggalnya dimajukan dan ada yang ingin muktamar ditunda awal tahun depan. Hingga saat ini PBNU belum memutuskan untuk memajukan atau memundurkan Muktamar NU dari jadwal semula. Sekretaris Munas dan Konbes NU 2021 Imdadun Rahmat mengatakan dalam surat keputusan Panitia Munas NU 2021 yang digelar September lalu, PBNU menyepakati agar Muktamar NU memperhatikan kondisi Covid-19. Hal ini dilakukan agar muktamar menjadi kemaslahatan untuk semua. (sws)
BKAD Purwakarta: Realisasi Belanja Daerah Sudah Mencapai 65,9 Persen
Purwakarta, FNN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 hingga pekan ketiga November mencapai 65,9 persen. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Kamis, menyampaikan realisasi belanja 65,9 persen itu dari nilai anggaran daerah yang mencapai Rp2,5 triliun. Ia mengakui capaian realisasi belanja daerah tersebut terbilang masih rendah jika dibanding pada tahun-tahun sebelum pandemi. Hal itu terjadi karena terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran. "Kendala yang pertama, itu karena masih banyak kegiatan yang masih berproses lelang sehingga pencairannya baru bisa diproses di akhir tahun," katanya. Norman menyebutkan salah satu yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ialah karena administrasinya sehingga banyak pekerjaan, terutama kegiatan fisik yang baru bisa menjelang akhir tahun. "Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan 1 bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses," kata dia. Menurut dia, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik. Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan Desember. Oleh karena itu, pihaknya optimistis realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti. "Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen, pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," katanya. Dalam perumusan APBD 2021, kata dia, penanganan COVID-19 memang masih menjadi prioritas utama. Akan tetapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan, seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan arahan dari pusat. (sws)
KSP Upayakan Solusi Kendala Pembangunan Bandara Siboru Papua Barat
Jakarta, FNN - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mencari solusi atas kendala pembangunan Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan ada beberapa kendala dalam pembangunan Bandara Siboru, yakni masalah cuaca yang kerap diguyur hujan, akses jalan, akses listrik, hingga masih terbatasnya panjang landasan terbang. Ngabalin mengatakan KSP akan secepatnya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat pembangunan bandara, sekaligus penambahan jarak landasan pacu, serta infrastruktur pendukung lainnya. “Persoalan ini harus segera diselesaikan karena akan menyulitkan operasional bandara,” kata Ngabalin. Bandara Siboru merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperkirakan akan mendorong investasi, pariwisata dan potensi ekonomi lainnya di Papua Barat. Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menerangkan panjang landasan Bandara Siboru hanya 1.600 meter. Artinya, panjang landasan sama hanya bisa digunakan pesawat jenis ATR. Pemkab Fakfak menginginkan agar landasan Bandara Siboru diperpanjang menjadi 2.500 meter. "Sehingga bisa digunakan untuk pesawat yang lebih besar dan berdampak positif bagi investasi dan pariwisata," kata Yohana. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Proyek Pembangunan Bandara, Siboru Eko Priyadi, menyampaikan, hingga November 2021 proses pembangunan Bandara Siboru telah mencapai 48,2 persen. Proses pembangunan ditargetkan selesai pada 2022. Bupati Fakfak Untung Tamsil mengapresiasi kehadiran tim KSP yang mewakili pemerintah pusat untuk memantau langsung pembangunan Bandara Siboru. Untung menyampaikan Bandara Siboru menjadi salah satu cita-cita masyarakat setempat agar Fakfak semakin maju. “Fakfak adalah kota tertua, kota peradaban yang mengenal keberagaman. Maka tidak salah bapak Presiden Joko Widodo memberi perhatian kepada tanah kami,” ungkap Untung. Kehadiran tim KSP ke Fakfak sekaligus menjadi bagian dari fungsi menghilangkan hambatan atau "debottlenecking" tantangan yang ditemui dalam Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, KSP bisa memastikan pembangunan PSN berjalan sesuai rencana dan selesai pada 2022 mendatang. (sws)
Anies Menepis Pesimis
Oleh: Yusuf Blegur Mengulas program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik menyangkut fisik dan non fisik maupun penataan wilayah dalam ranah fungsi dan estetika, sejatinya memang menampilkan perubahan yang progresif dan signifikan pada wajah Ibu kota negara yang menjadi episentrum bagi jalannya roda pemerintahan pusat. Keberhasilan pembagunan di Jakarta dapat dilihat dari beberapa indikator termasuk beberapa penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional serta tingkat kepuasan publik atas perubahan Kota Jakarta yang lebih modern namun tetap humanis. Pun demikian, kinerja Pemprov DKI yang digawangi Anies Risyad Baswedan, masih saja terdengar suara sinis dan riuh dari segelintir orang dan atau beberapa kelompok. Tentunya dari kalangan tertentu yang sejak awal sudah menunjukkan sikap subyektif, apriori dan skeptis. Bahkan sejak figur Anies memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 dan belum menjalankan roda pemerintahan di Tanah Betawi tersebut. Faktanya, Anies memang memiliki dua tanggung jawab besar selaku gubernur DKI Jakarta. Pertama ia harus mengemban dan menuntaskan amanat warga Jakarta. Sesuai dengan mottonya, "Bangun Kotanya, Bahagia Warganya". Alhamdulillah, lepas dari segala kekurangan dan kelemahannya. Anies berhasil memenuhi keinginan warga Jakarta akan pembangunan yang tidak sekedar menghasilkan pembangunan fisik semata. Pemimpin yang lama mengenyam pendidikan di Amerika, bukan saja menampilkan karakter demokratis dan moderat. Ia juga mampu menyentuh pembangunan pada kedalaman sisi lahiriah dan spiritualitas masyarakat Jakarta yang plural dan heterogen. Anies mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan warga Jakarta termasuk yang notabene tidak sedikit kurang beruntung dan termarginalkan oleh pembangunan sebelumnya. Sebut saja beberapa diantara sekian banyaknya. Ada pembangunan rumah aquarium, ada kebijakan air minum murah dan terjangkau. Sampai yang prestisius pembangunan mendunia dari Jakarta Internasional Stadium (JIS). Paling menyentuh dan emosional, ketika pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi para pahlawan veteran dan orang atau kelompok yang telah berjasa bagi Kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Belum lagi yang fenomenal dan membanggakan bagi seluruh warga Jakarta, soal kemudahan dan pemberian ijin pembangunan (IMB) rumah ibadah umat beragama, terutama selain masjid. Beberapa kebijakan yang sepertinya sepele dan sederhana, namun memberi makna yang dalam bagi warga Jakarta secara sosiologis dan psiko politik. Anies tidak hanya memanusiakan manusia warga Jakarta. Belum lagi segudang prestasi yang telah ditorehkan dan mungkin sudah sulit dihitung. Secara prinsip dan mendasar, Anies juga menampilkan figur kuat dalam dirinya yang jauh dari intoleran, radikalis dan apalagi fundamentalis. Mengusung kebhinnekaan dan kemajemukan Indonesia. Cucu dari pahlawan nasional Rasyid Baswedan itu. Telah nyata dan terus-menerus mewujudkan Panca Sila dalam tindakan, ketimbang sekedar kata-kata atau slogan. Kedua, Anies ini juga harus menghadapi serangan-serangan dari luar yang berbasis politis tendensius dan sangat personal. Hal yang juga menjadi handicap tersendiri, meskipun pada dasarnya bukan menjadi masalah substansi dan esensial. Anies cukup lama menjadi sasaran ketidaksukaan dan kebencian dari suatu kelompok atau kepentingan baik dari Jakarta ataupun kalangan pusat. Beberapa diantaranya partai politik seperti PDIP dan PSI. Kedua kekuatan politik yang ada di parlemen dan wilayah eksekutif. Mereka semacam sedang menyusun agenda yang terskenario. Mereka juga didukung oleh beberapa pendengung, influencer hingga buzzer yang intensif dan masif merongrong Anies. Sepanjang Anies memimpin Jakarta, sepanjang itu pula, siasat menggerus dan mengganjal Anies berlangsung. Terakhir belakangan ini, bagai dagelan dan sinetron pajang. Formula E ditayangkan terus oleh penyuka isu, intrik dan fitnah, guna menghimpun kekuatan dan konspirasi jahat melumpuhkan Anies. Namun semua itu tidak membuat goyah gubernur yang dikenal santun, cerdas dan berwibawa itu. Anies Baswedan tetap tenang, santun dan humanis. Ia bahkan tidak kehilangan senyum dan akal sehat betapapun hujatan dan hinaan menderanya. Anies tidak kehilangan kesantunan budi pekerti dan teguh menjunjung adab. Tidak seperti kebanyakan pejabat yang lepas kendali emosinya saat dalam posisi 'under pressure' atau hanya sekedar bergaya. Gambaran dari birokrat yang temperamen dan suka marah-marah di depan publik tapi ingin disebut pemimpin. Begitulah produk kepemimpinan di luar sana yang sudah mewabah. Kepemimpinan semu yang hanya dan ditopang bermodalkan pencitraan. Anies sangat-sangat jauh dari semua itu. Anies pada akhirnya harus ikhlas dan sabar, namun harus terus fokus membangun Jakarta. Sebagai pemimpin, ia kudu bisa menerima hal-hal yang kurang menyenangkan dan terasa pahit bagi dirinya. Betapapun keberhasilannya masih dipandang buruk dan derasnya sikap merendahkan dari orang lain. Justru hal seperti itulah yang yang semakin mematangkan dan membuat Anies menjadi lebih bijak. Anies hendaknya bisa memetik buah dan hikmah perjalanan sejarah Indonesia. Dalam hal kepemimpinan, banyak tokoh dan pejuang yang begitu besar pengorbanan dan jasanya. Tidak pernah berhenti mengalami kesulitan dan tantangan. Sebagian besar pemimpin itu mengokohkan dirinya dalam jalan penderitaan hidup. Bahwasanya menjadi pemimpin itu merupakan penyerahan diri. Pemimpin itu keseluruhannya melayani dan berkorban. Seperti banyak disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang mashur dan layak diteladani. Bahwasanya jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Terus semangat buat Anies. Kritik dan gerakan menjatuhkan sekalipun, tetaplah dilihat sekaligus dimaknai pada hakekatnya semakin menguatkan tegaknya kepemimpinan. Anies yang humanis walaupun dilumuri skeptis. Jangan kendor dan konsisten pada Jakarta. Terus berupaya bangun kotanya dan bahagia warganya. Rakyat baik Jakarta dan seantero Indonesia, seiring waktu memahami siapa pemimpin sesungguhnya dan siapa pemimpin yang abal-abal. Semoga mampu dan mewujud, Anies menepis pesimis. Lanjutkan! Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Bank-Bank Besar Diduga Terlibat Kejahatan Pinjol Ilegal
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti *) PERSOALAN Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal) merupakan kejahatan keuangan yang sistematis. Dan ini terbangun rantai kejahatan yang diduga melibatkan keterlibatan banyak pihak. Ada potensi bank-bank besar, baik dari swasta maupun BUMN masuk dalam rantai transaksi kejahatan keuangan Pinjol Ilegal. Hal ini berkaitan transaksi yang menggunakan pihak perbankan sebagai terminal keluar masuknya uang untuk praktek ilegal atau justru uang yang berpotensi didapatkan dari hasil ilegal. Seperti pencucian uang dari kejahatan korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia atau jual beli senjata gelap. Bahkan berpotensi untuk pendanaan teroris. Praktek Pinjol Ilegal sendiri terindikasi melanggar Undang-Undang Perbankan, Penyalahgunaan atau peraturan tentang izin transaksi keuangan yang telah diatur negara, di antaranya: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.[2] Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Berdasarkan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), penyelenggara jasa sistem pembayaran Pembayaran yang dilakukan oleh lembaga Perbankan atau Non Perbankan, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari BI. Pemberian izin berdasarkan kategori izin yang terdiri atas: - kategori izin satu: (a) penyediaan informasi Sumber Dana; (b) payment initiation dan/atau acquiring services; (c) penatausahaan Sumber Dana dan (d) layanan remitansi; - kategori izin dua : (a) penyediaan informasi Sumber Dana; dan (b) inisiasi pembayaran dan/atau memperoleh layanan ; dan/atau - kategori izin tiga : (a) layanan remitansi; dan/atau (b) lainnya yang ditetapkan BI. Dalam hal izin, BI memberikan izin berdasarkan: (1) hasil penelitian perizinan dan pemeriksaan lapangan ( on site visit ); (2) hasil penelitian perizinan dan hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang dinyatakan berhasil. Aturan ini menekankan bahwa Bank-Bank atau lembaga-lembaga pembayaran non perbankan yang menjadi terminal keluar masuknya uang harus mendapatkan izin dari BI setelah diadakannya penelitian mendalam. Sanksi-sanki atas perbankan ini jika terbukti melakukan transaksi keuangan ilegal atau melakukan praktek meskipun berbadan legal, dapat dikenakan sanksi. BI dapat mengenakan sanksi administratif: (1) teguran; (2) denda; (3) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pelaksanaan kerja sama; dan/atau (4) pencabutan izin. Sedangkan dalam pengkategorian pencucian uang, beberapa hal ini dapat kita lihat dari kesepakatan Indonesia dengan Financial Action Task Force (FATF). Merujuk pada FATF, dalam konteks Indonesia terdapat Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang menjelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) meliputi : 1.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola. 2. Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 3.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 4.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain: 1.Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas; 2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Dari alur transaksi Pinjol Ilegal yang terjadi di Indonesia, terdapat Bank-Bank dan Lembaga-Lembaga Non Perbankan yang wajib dimintai keterangan oleh Kepolisian dan Bank Indonesia, karena lembaga-lembaga keuangan tersebut masuk dalam rantai transaksi kejahatan Pinjol Ilegal. Selain itu tentu pihak Bank-Bank atau Lembaga-Lembaga Non Perbankan tersebut sudah pasti dapat mengetahui secara detil aliran keuangan yang ditransaksikan di dalam sistem keuangannya tersebut. *) Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
Partai Gelora Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Berikan Literasi Perubahan Iklim kepada Masyarakat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengajak BMKG, perguruan tinggi dan semua pihak untuk ikut serta dalam berkolaborasi memberikan literasi perubahan iklim kepada masyarakat. Literasi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi awal dan mengetahui bagaimana cara melakukan mitigasi, terhadap dampak perubahan iklim, terutama dalam sektor pertanian dan kelautan. "Jadi ada tindak lanjut yang bisa kita kolaborasikan, yaitu program literasi iklim kepada petani dan nelayan," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'Ancaman Climate Change, Bagaimana Sektor Pertanian dan Kelautan Nasional Menghadapinya?', Rabu (24/11/2021). Menurut Anis Matta, masyarakat bisa melakukan mitigasi apabila mendapatkan informasi awal , sehingga hal itu membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap Badan Meteorologi, Klimatalogi dan Geofisika (BMKG) dan perguruan tinggi bisa mempelopori program literasi perubahan iklim ini. "Jadi program literasi iklim ini, saya kira tema kerja sama yang sangat menarik, memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun pelatihan-pelatihan," katanya. Salah satu cara memberikan literasi tersebut, antara lain melalui ajakan untuk menanam pohon untuk menghadapi perubahan iklim. Pada 28 November nanti, Partai Gelora akan mencanangkan program Gelora Tanam 10 Juta Pohon di Jawa Barat. "Jika kader kami saat ini lebih dari setengah juta orang, maka kira-kira setiap kadernya akan menanam sekitar 20 pohon terhitung dalam dua tahun ke depan, terhitung dari dari tanggal 28 November sampai dengan November 2023," katanya. Partai Gelora, lanjutnya, ingin menginspirasi masyarakat untuk menanam pohon. Sebab, dampak perubahan iklim itu merupakan ancaman keamanan nasional, selain ancaman keselamatan dan kelangsungan hidup kita di planet ini. "Selama ini, respon terhadap isu perubahan iklim dinilai masih 'slow respon', padahal dibutuhkan 'sense of urgency' (keterdesakan), respon cepat dan tanggungjawab bersama," katanya. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, dalam menyikapi perubahan iklim ini, BMKG telah membuat Sekolah Iklim yang memberikan pelatihan lapangan kepada petani dan nelayan. "Kita memberikan layanan informasi cuaca ekstrem untuk para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau nelayan, kita memberikan berbagai macam prediksi gelombang dan arus," ujar Ardhasena. Sementara Wakil Dekan FMIPA IPB Dr Akhmad Faqih mengatakan, IPB telah memberikan bantuan kepada pemerintah untuk melakukan penyebaran informasi mengenai penanggulangan bencana dan adaptasinya. "Kami juga terlibat memberikan pelatihan di 10 kota, bagaimana agar mereka bisa menyusun sistem informasi adaptasi perubahan iklim," kata Akhmad Faqih. Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda menambahkan, literasi perubahan iklim ini diperlukan untuk menjelaskan kebingungan semua pihak, bagaimana memulai upaya menghadapi perubahan iklim tersebut. "Perlu kerjasama seluruh pihak untuk menjelaskan tentang perubahan iklim itu seperti apa? Bagaimana saya melakukannya, bagaimana saya memulainya?. Itulah pertanyaan kebingungan kita, sehingga perlu ada literasi perubahan iklim," kata Rully. Hal senada disampaikan mantan Anggota Komisi IV DPR Rofi' Munawar. Rofi' mengatakan, keseriusan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim saat ini dipertanyakan. "Apakah betul kita sudah melakukan kegiatan adaptasi yang bersesuaian, atau kegiatan mitigasi tersebut bisa mereduksi emisi kita. Artinya pengukuran verifikasi secara tidak langsung juga penting, bukan hanya janji-janji," kata Rofi'. (sah)
Cekcok di Bandara: Pandangan Beyond The Law
Oleh Ridwan Saidi SEJAK tahun 1978 selama empat tahun, saya menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang antara lain membidangi lingkungan hidup. Lima tahun berikutnya saya masih di Komisi X sebagai anggota saja. Saya akrab dengan Pak Emil Salim selaku Menteri Lingkungan Hidup. Sembilan tahun berbeda pendapat sambil bersahabat, behaviour elit politik jaman itu sangat oke. Laksamana Soedomo, Kepala Staf Kopkamtib, kalau bicara tak kehilangan humor. Ketika ada yang mengajukan pertanyaan, kenapa pemerintah tak pernah menegur perokok, apa karena cukai tembakau oke buat penerimaan negara, Pak Domo menjawab, terkait penerimaan Negara dari cukai tembakau wewenang Menkeu untuk menjawab. Saya hanya mencoba memahami kenapa banyak orang merokok. Saya tinjau home industry rokok di Jateng, pekerjanya kaum wanita. Mereka melinting rokok manual sambil garuk-garuk kéték. Pak Domo menirukan. Rupanya ini yang menyebabkan orang suka merokok. Tawa hadirin meledak. Saya sangat sedih suatu hari menyaksikan acara debat di TV, Pak Emil sedang bicara di-potong-potong terus oleh seorang anggota DPR. Ini tak layak apalagi usia mereka jauh berbeda. Kalau di wayang golek hal seperti itu tak terjadi karena sumber suara satu: Ki dalang. Wayang golek juga kalau bicara harus menuding-nuding agar penonton tahu siapa yang lagi bicara: Gatotkaca apa Arjuna. Satu dua hari ini media mewartakan angggota DPR, yang debat dengan Pak Emil, beserta ibunya sejak pesawat landing hingga ke tempat pengambilan barang di Bandara, terlibat keributan dengan seorang wanita muda. Saya tak berhak judge mana yang benar, kesan saya keributan itu sangat tidak mengenakkan putra dan ibunya. Lebih-lebih sang putra, tentu dapat dipahami. Insiden ini mungkin sulit dilupakan. Bahasa Indonesia dan daerah tidak punya kata asli untuk perkakas kelamin dan hubungan seks. Semua resapan. Pada dasarnya peradaban Indonesia halus. Menjadi kasar, terutama dalam perpolitikan, selama 20 tahun terakhir. Kekasaran itu merusak keseimbangan semesta alam. Maka akan terjadi re-equilibrium. Bisa skala personal, bisa juga nasional. *) Budayawan
Buzzer Itu Agitprop Amatiran
Oleh M Rizal Fadillah Baru di rezim ini Istana menggunakan buzzer untuk memproteksi dan menyosialisasikan kebijakannya. Dengungan para buzzer mengisi jagad maya bukan saja dalam makna proteksi dan sosialisasi konstruktif tapi juga pencemaran, hoaks, dan fitnah. Target sengatan dan dengungan adalah para oposan dan pengkritik Pemerintah. Ulama dan aktivis keagamaan juga sering terkena ocehan kadrunisasinya. Buzzer itu divisi kominfo informal Istana. Konon bayaran, baik reguler atau per proyek. Ketika bayaran tersendat suara buzzer agak sumbang. Bila membandingkan dengan Pemerintahan komunis maka fungsi atau pekerjaan untuk menanamkan keyakinan kebenaran dari suara Pemerintah itu dikerjakan oleh yang namanya Departemen Agitasi dan Propaganda atau Agiprop. Bekerja terstruktur, sistematis, dan tentu berbiaya besar. Awalnya Agitprop dikenal dari Bolshevist Rusia. Departemen Agitasi dan Propaganda ini merupakan bagian dari Komite Partai Komunis Uni Sovyet baik Pusat maupun Daerah. Tugasnya menyampaikan dan menanamkan ideologi dan program atau kebijakan pemerintah. Hal yang biasa di negara komunis. Di negara demokrasi seperti Inggris, Agitprop dilakukan oleh kelompok sayap kiri untuk menggalang simpati serta mendoktrin kan ideologi dan misi politik perjuangan kirinya. Di Indonesia PKI lah yang memiliki Departemen Agitasi dan Propaganda. Menyebarkan isu perjuangan wong cilik, jaminan kesehatan, tanah untuk rakyat, pendidikan hingga rekreasi. Spiritnya anti borjuasi dan imperialisme. Di sisi lain musuh perjuangannya adalah Masyumi, partai berbasis agama. Akibat agitasi dan propagandanya Soekarno membubarkan Masyumi. Hal hal yang menjauhkan agama menjadi isu dari agitasi dan propagandanya pula. Istilah kadal gurun atau kadrun dipopulerkan untuk memojokkan aktivis keagamaan, santri, dan ulama. Ide fundamental komunis adalah Islamophobia bahkan anti agama. Agama sebagai candu dan penghambat kemajuan. Buzzer adalah agitprop rintisan. Sumber daya manusianya belum sekualitas kader PKI apalagi anggota Departemen Agitasi dan Propaganda di negara-negara komunis. Akan tetapi semangat membela kekuasan "right or wrong" patut diacungi jempol. Meski jelas dominasi dan orientasi materi cukup kuat. Netizen menjuluki dengan buzzeRp. Mungkin maksudnya mata duitan. Kecanggihan dalam beragitasi dan propaganda serta mengolah media tidak terlalu canggih. Masih banyak anggota pasukan yang berprofil cengengesan atau imut-imut. Mudah untuk diserang balik atas isu-isu yang dilemparnya. Buzzer adalah Agitprop amatiran. Dan Istana juga sering dibuat kikuk oleh ulahnya. Buzzer itu perusak demokrasi dan menjadi squad demoralisasi. Keberadaannya tidak boleh dilestarikan karena di samping hanya menjadi sampah dari kultur politik luhur, juga wujud dari pemerintahan yang lemah. Pemerintah yang butuh penopang dari kaum dagelan yang aktingnya tidak lucu dan menyebalkan. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
PWI : Menghukum Wartawan Asrul Ancaman Nyata Kemerdekaan Pers
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo, Selasa (23/11) memutuskan jurnalis berita.news Muhamad Asrul bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara, dalam nomor perkara 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana 1 tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun putusan majelis ini jelas menjadi pukulan telak bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Ketua PWI Bidang Pembelaan PWI Pusat H Oktap Riyadi SH menyesalkan putusan hakim tersebut. Ia menilai PN kota Palopo tidak mempertimbangkan Dewan Pers (DP) dan itu mencederai kebebasan pers. “Ini artinya sama saja tidak menghargai dewan pers. Rekomendasi DP dianggap angin lalu. Seharusnya dewan hakim mempertim- bangkan Rekomendasi DP. Rekomendasi DP menyatakan tulisan Asrul merupakan produk jurnalis,” ujar Oktav, Kemarin sore. Menurut Oktap yang bisa diadili itu bila postingan bersifat pribadi atau sifatnya bukan Berita baru bisa diadili sesuai UU ITE. Seharusnya sejak awal Polisi bisa menghentikan perkara itu. Apalagi sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 Tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli. Dinyatakan bawa majelis hakim yang mengadili perkara delik pers harus meminta kesaksian ahli pers dalam mengambil keputusan. Hakim Mnta Kterangan DP Dalam SEMA itu menyatakan bahwa hakim bisa meminta keterangan saksi ahli Bidang pers. Dalam penanganan atau pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers. Hedaknya majelis mendengar dan meminta penjelasan dari saksi dari DP. Karena merekalah para ahli pers ini mengetahui seluk beluk tentang pers secara terori maupun praktek. Ketika hakim mendengarkan keterangan ahli pers, seharusnya majelis hakim membebaskan Asrul, artinya perkara ini tidak bisa diadili di pengadilan. Karya jurnalistik tidak bisa dipidana, tapi harus diselesaikan dan dimediasi di DP. “Vonis hakim PN Palopo preseden buruk terhadap kebebasan pers. Ini pukulan berat bagi wartawan dan secara tidak Langung mencoreng wajah kebebasan pers di negeri ini,” ujar Oktap Riyadi, Ketua Bisang pembelaan wartawan PWI Pusat. Pertimbangan Hakim Sebagaimana diketahui Dalam pertimbangan hakim yang dibacakan, menegaskan berita.news dengan badan hukum PT. Aurora Media Utama telah memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers yang diatur dalam UU Pers. Majelis hakim juga sekaligus menolak dakwaan jaksa yang menyebut berita yang ditulis Asrul dilakukan pada saat berita.news sebelum adanya badan hukum, 10 Mei 2019. Menurut Majelis Hakim pengesahan badan hukum di Kemenkumham hanya terkait dengan tanggung jawab perdata atas perbuatan-perbuatan hukum para pendiri dalam mengelola perusahaan yang memiliki konsekwensi berbeda sebelum dan sesudah disahkan, dan selain pengesahan tersebut telah dalam proses pengajuan, badan hukum PT. Aurora Media Utama telah berdiri pada tanggal 15 April 2019. Selanjutnya majelis Hakim juga beranggapan, berita.news tetap merupakan media sebagaimana diatur dalam UU Pers meski belum terverifikasi di Dewan Pers. Verifikasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan Pers yang bersedia meratifikasi Peraturan Dewan Pers dan melaksanakannya yakni Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Wartawan. Majelis hakim juga mengamini status Asrul sebagai wartawan meski belum mengantongi sertifikasi kompetensi wartawan. Dalam pertimbangannya, sertifikasi sama halnya verifikasi perusahaan pers yang dibuat untuk meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik . Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyebut berita-berita yang menjadi pokok perkara yang diadukan merupakan produk jurnalistik. Akan tetapi berita-berita tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak ada konfirmasi, dan memuat opini yang cenderung menghakimi. Seperti diketahui berita yang ditulis Asrul terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo. Asrul sendiri sebelumnya didakwa dengan pasal berlapis, yakni tuduhan penyebaran berita bohong (Pasal 14 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946); penyebaran informasi bermuatan kesusilaan (Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU ITE); dan pencemaran nama baik (Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Dua pasal dakwaan pertama dan kedua diketahui memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun sehingga di awal penetapan tersangka, Asrul langsung ditahan oleh Polda Sulsel sejak 30 Januari hingga 6 Maret 2020 (36 hari). Namun dalam putusan, hanya pasal terakhir yang dianggap memenuhi unsur pidana dengan ancaman di bawah lima tahun. Selain itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU Pers untuk menilai produk pers dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers telah mengeluarkan penilaian tertulis pada 10 Februari 2020. Dewan Pers menyatakan bahwa ketiga tulisan Asrul merupakan produk jurnalistik sehingga meminta Kepolisian untuk memroses sengketa melalui Dewan Pers sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MOU/II/2017. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Koalisi Advokat untuk Kemerdekaan Pers dan Berekspresi berpendapat: 1. Vonis 3 Bulan Penjara yang dijatuhkan Majelis hakim kepada Jurnalis Asrul karna melakukan Penghinaan dan Pencamaran Nama baik UU ITE, adalah Preseden buruk bagi perlindungan Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Hakim telah mengakui dalam putusannya bahwa berita.news sebagai media pers, Asrul sebagai wartawan, dan berita yang dipermasalahkan sebagai produk jurnalistik. Dalam hal yang dipersoalkan adalah Produk Jurnalistik maka pertanggungjawabannya ada di penanggungjawab media, bukan individu jurnalis. Selain itu, jurnalis yang mengerjakan tugas jurnalistiknya dan menerbitkan produk jurnalistik semestinya tidak dapat dipidana karena menjalankan fungsi berdasarkan UU Pers dan jika mengacu pada SKB pedoman penerapan UU ITE, produk jurnalistik tidak merupakan delik dalam Pasal 27 ayat (3). 2. Putusan ini juga menjadi anomali di tengah kritik tajam dan terhadap UU ITE, yang saat ini masuk dalam prolegnas untuk direvisi karena telah menelan banyak korban kriminalisasi termasuk jurnalis. Pemidanaan terhadap produk jurnalistik dengan UU ITE sebagai bukti tidak efektifnya penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Sehingga pemerintah dan DPR mesti melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah, dan bukan menambah pasal yang lebih berbahaya. 3. Penerapan pasal-pasal secara serampangan oleh aparat penegak hukum terhadap Asrul menimbulkan kesan adanya relasi asimetrik, dimana UU ITE dipakai oleh orang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja. 4. Atas putusan tersebut Koalisi akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Koalisi Advokat Untuk Kemerdekaan Pers dan Berekspresi LBH Makassar, LBH Pers, SAFEnet). (mth)
Dubes AS Siap Kerja Sama dengan Alumnas Perkuat Hubungan Bilateral
Jakarta, FNN - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Perkumpulan Alumni Amerika Serikat (Alumnas) untuk memperkuat kerjasama bilateral Indonesia - AS. Saat menjadi pembicara dalam Alumas Summit yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu, Dubes AS menyatakan alumni perguruan tinggi Amerika Serikat memainkan peranan penting dalam hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. "Saya sangat berkeinginan untuk berkolaborasi dengan Alumnas guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara," ujar Sung Kim sebagaimana keterangan tertulis dari Alumnas yang diterima di Jakarta, Rabu. Pihaknya menyatakan ingin bekerja sama dengan Alumnas dalam memajukan prioritas-prioritas kedua negara sejalan dengan menguatnya hubungan bilateral kedua negara dan jalinan hubungan antarmanusia. Sementara itu kegiatan Alumnas Summit perdana yang mengusung tema “Indonesia Rising” digelar selama 24 – 25 November 2021. Menurut Ketua Panitia Alumnas Summit dan Managing Director KIB Consulting Bambang Suwarso, dalam dua hari perhelatan itu, Alumnas menampilkan para alumni perguruan tinggi Amerika Serikat untuk membagi wawasan tentang tren terkini di berbagai bidang seperti ekonomi, kewiraswastaan wanita, energi, lingkungan, tata sosial, perpajakan, pangan, seni busana, kota pintar dan topik-topik lainnya. "Kita mengharapkan pembicaraan dan diskusi penting ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua dalam menghadapi normalitas kehidupan baru di Indonesia seiring dengan meredanya kasus COVID-19," ujarnya. Pada kesempatan itu Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan seiring dengan pulihnya ekonomi di tahun ini, perdagangan Indonesia juga tumbuh dengan sangat positif dengan mencatatkan beberapa rekor yang membanggakan. Pertumbuhan yang besar tersebut, lanjutnya, harus dimanfaatkan anak muda Indonesia dengan menjadi entrepreneur di bidang teknologi. "Pelaku usaha muda harus menciptakan disrupsi ekonomi digital dan harus menciptakan nilai tambah di Indonesia,” ujar Mendag. (mth)
UPI Miliki Tujuh Guru Besar Baru Setelah Empat Profesor Dikukuhkan
Bandung, FNN - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki tujuh guru besar baru setelah empat profesor dikukuhkan menjadi guru besar pada bidangnya masing-masing di Gedung Achmad Sanusi, Kampus UPI Bandung, Jawa Barat, Rabu. Rektor UPI Prof Solehuddin mengatakan ketika akademisi menjadi guru besar maka predikat kepakaran pun bakal melekat sehingga kepakaran itu perlu diwujudkan dalam bidangnya masing-masing. "Namun tentu kepakaran yang kita wujudkan itu harus berbasis pada moralitas," kata Solehuddin. Adapun empat profesor yang dikukuhkan menjadi guru besar itu yakni Prof Dr Endang Rochyadi sebagai Guru Besar UPI Bidang Ilmu Pendidikan Khusus Anak dengan Hambatan Intelektual, lalu Prof Dr Nandang Rusmana sebagai Guru Besar UPI Bidang Bimbingan dan Konseling. Kemudian Prof Dr Tatang Muhtar sebagai Guru Besar UPI Bidang Ilmu Pedagogi Olahraga, dan Prof Dr Ayi Suherman yang juga dikukukan sebagai Guru Besar UPI dalam Bidang Ilmu Pedagogi Olahraga. Sebelumnya pada Selasa (23/11), UPI telah mengukuhkan tiga profesor di bidangnya masing-masing. Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Prof Karim Suryadi mengatakan label guru besar itu perlu dijadikan bab baru bagi kehidupan akademis para profesor tersebut. "Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk memberikan sumbangan permanen bagi perkembangan teknologi," katanya. Adapun dalam pengukuhan tersebut, empat guru besar yang baru dikukuhkan itu menyampaikan risetnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Prof Dr Endang Rochyadi dalam risetnya yang berjudul Intervensi Anak dengan Hambatan Intelektual dalam Perspektif Pendidikan Khusus, menjelaskan hambatan intelektual disinyalir akibat penggunaan prinsip dengan cara-cara lama. "Cara-cara lama tidak lagi sejalan dengan filosofi intervensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Endang. Dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait masalah interevensi berbasis keluarga, menurutnya menunjukan hasil yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan sikap penerimaan keluarga terhadap kondisi anaknya menjadi sangat terbuka. "Di sisi lain perkembangan belajar anak baik secara akademik maupun perkembangan dapat diaktualisasikan keluarga dengan baik," katanya. Sementara itu, Prof Dr Nandang Rusmana menyampaikan risetnya dengan judul Konseling Permainan Kelompok Bagi Anak Berpengalaman Traumatis. Riset itu menjelaskan manfaat permainan untuk mengatasi risiko risiko psikologis yang dialami oleh individu yang mengalami peristiwa kebencanaan. Menurutnya, penanganan terhadap individu yang mengalami gangguan kecemasan pasca trauma dapat menggunakan beragam model termasuk pendidikan, exposure, eksplorasi perasaan dan keyakinan dan pelatihan keterampilan pemecahan masalah. "Asumsi yang mendasari penggunaan konseling melalui permainan ialah bermain merupakan cara alamiah anak untuk mengekpresikan kebutuhan, serta melalui bermain pula anak secara simbolis dapat mencoba mengatasi ketakutan dan trauma yang mereka alami," kata Nandang. Kemudian riset yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Upaya Mengokohkan Kontribusi Pendidikan Jasmani dalam Membangun Karakter Bangsa disampaikan oleh Prof Dr Tatang Muhtar. Dalam riset tersebut, menurutnya penekanan pendidikan karakter dalam dunia olahraga sangat penting untuk diperhatikan para akademisi dan praktisi. Pasalnya, ia menilai kini banyak tindakan tidak sportif dalam kegiatan olahraga. "Hal ini merupakan sinyalemen bahwa proses pendidikan jasmani dianggap masih gagal membangun karakter bangsa," kata Tatang. Lalu Prof Ayi Suherman juga menyampaikan risetnya yang berjudul Transformasi Kurikulum Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Reflektif Implementasi Kurikulum 2013). Menurutnya transformasi dalam kurikulum ini, dimaksudkan agar perubahan dan pengembangan kurikulum membawa makna pada perubahan, perbaikan dan upaya pengembangan. Pasalnya ia menilai kurikulum yang kini diterapkan cukup memiliki sejumlah dampak kurang baik. Sehingga para implementator atau guru tidak fokus kepada inovasi baru, melainkan hanya kepada tugas administratifnya. "Oleh karena itu diperlukan keberanian dalam mentrasformasikan kurikulum," kata Ayi. Menurutnya, hal tersebut harus dikelola dengan baik sesuai tahapan pembelajaran yang meaningful mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajarannya. "Sehingga sasaran pembelajaran terjadinya keseimbangan antar domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai sasaran belajar dapat dicapai dengan efektif," kata dia. (mth)
Kemnaker Ingatkan Ada Sanksi Jika Tak Terapkan Struktur dan Skala Upah
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. "Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah Anggoro Putri ketika menjawab pertanyaan ANTARA melalui aplikasi pesan yang diterima di Jakarta, Rabu. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun. Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015. Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. "Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri. (mth)
Menteri PUPR Harap Forum Engineering WIKA Komunikasikan Penerapan EBT
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap Forum Engineering WIKA dapat menjadi media untuk mengomunikasikan penerapan teknologi keteknikan terkait dengan energi baru terbarukan atau EBT. "Forum Engineering WIKA ini merupakan salah satu forum terbesar tahun ini. Besar harapan kami bahwa forum ini dapat menjadi media untuk mengomunikasikan penerapan teknologi keteknikan terkini dalam hubungannya dengan energi baru terbarukan dan konversi energi," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Menteri PUPR juga mengajak semua pihak untuk konsisten dalam pemanfaatan EBT, mengingat hal ini menjadi kunci dari keberhasilan menuju pada transisi energi dan ekonomi hijau ke depan. "Saya ingin juga mengajak kita semua, semua kebijakan yang kita canangkan akan dapat berjalan dengan baik apabila kita secara konsisten dapat melaksanakan tidak saja kebijakan produksi dari energi baru terbarukan tersebut, namun juga pemanfaatannya," katanya. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Di sektor konstruksi, Kementerian PUPR terus mendorong industri konstruksi semakin luas memanfaatkan teknologi digital dan teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konversi energi (EBTKE) di Indonesia. Komitmen pengurangan emisi/pemanfaaan energi terbarukan antara lain melalui pembangunan bendungan multifungsi yang salah satunya digunakan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kontribusi pengurangan emisi juga ditunjukkan melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building), seperti pada pembangunan pasar tradisional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung dan pengelolaan sampah. "Akhir kata, saya ingin mengajak marilah kita berkolaborasi dalam penyiapan talenta engineer dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan dan konversi energi sektor konstruksi," kata Basuki Hadimuljono. Forum Engineering (Foreng) diselenggarakan secara rutin oleh WIKA setiap tahun, untuk menyampaikan, mengelaborasikan, dan mengkaji implementasi teknologi terbaru dalam dunia konstruksi pada proyek infrastruktur dalam kaitannya dengan knowledge management ilmu keteknikan. Pada penyelenggaraan Foreng yang berlangsung 23-25 November 2021, WIKA mengangkat Renewable Energy for Better Quality of Life, sebagai tema besarnya. Direktur Utama PT Wijaya Karya atau WIKA Agung Budi Waskito mengatakan salah satu kunci pengungkit bisa berkiprahnya WIKA dalam kancah global adalah bagaimana WIKA mau dan mampu berkecimpung lebih jauh dalam pengembangan penerapan teknologi energi baru terbarukan dan konversi energi, termasuk melahirkan produk-produk inovatif berbasis energi baru terbarukan. “WIKA menyadari bahwa teknologi saat ini bukan sekedar pelengkap, ia adalah katalis sebuah proses untuk menghasilkan goals yang didesain sedemikian rupa,” ujar Agung. Foreng yang juga merupakan salah satu lokakarya keteknikan terbesar tanah air, dihadiri oleh lebih kurang 6.000 peserta. Antara lain dari 135 perguruan tinggi, mahasiswa, para mitra bisnis strategis (owner, konsultan, kontraktor), para engineer, para pegiat, pemerhati, dan komunitas energi baru terbarukan dari dalam dan luar negeri. (mth)
Prediksi Reuni 212, Desember 2021
Oleh Sugeng Waras Jika Reuni Persaudaraan 212 digelar pada 1 -- 2 Desember 2021, niscaya akan membuahkan situasi dan kondisi Indonesia ke depan lebih positif dan kondusif! Asal semua pihak melihat dengan pandangan dan rasa positif, kondusif. Guna memotivasi dan mengevaluasi peristiwa peristiwa besar / nasional / internasional, seperti Hari Pangan Sedunia, Hari Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Tahun baru Islam / agama lain, maka hari Persaudaraan 212 bisa disandingkannya karena pernah berprestasi bisa mengumpulkan peserta hingga belasan juta orang dengan tertib, lancar, aman dan sukses yang belum pernah terjadi di negara manapun. Sudah pasti beda profesi dan kapasitasnya, namun sama tujuannya untuk mengambil hikmah masing masing guna dikenang, diambil manfaat dan syafa'atnya sesuai maksud, tujuan dan sasaran masing masing. Saya kerucutkan pada Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), yang barangkali nanti tidak hanya para alumni saja yang akan hadir, karena tidak menutup kemungkinan akan dihadiri oleh orang orang baru yang belum pernah hadir pada acara ini sebelumnya. Latar belakang, maksud dan tujuannya sudah jelas, intinya ingin memelihara dan meningkatkan persaudaraan yang erat, akrab, kompak bersatu sesama umat Islam di Indonesia dengan umat islam lainya di seluruh dunia, terutama yang berada di Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap agama lainnya. Kegiatan ini tidak ada unsur politik, dan lebih menonjol unsur kemanusiaan / keagamaan sebagai manusia, hamba Allah, yang patuh dan taat menjalankan perintah agama Islam yang bisa hidup berdampingan selaras, seimbang, harmonis dan damai bersama umat / manusia lainya di dunia. Kegiatan ini merupakan Gerakan Moral untuk menjalin persaudaraan antar individu dan intern seagama / umat Islam, sebagai partisipasi dan sumbangsih terhadap persatuan nasional, Indonesia. Persatuan elemen suku, agama, ras dan antar golongan pada akhirnya akan mengkristal menjadi satu yaitu persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang mencerminkan implementasi sila ketiga dari Pancasila. Oleh karenanya semua pihak hendaknya memahami dan mendukung kegiatan ini dengan berpikir positif. Umat Islam di Indonesia harus bersyukur kepada Allah swt, atas berkah dan rahmatnya, masih diberi karunia hidup dan berkumpul bersama saudara saudara umat Islam lainya, serta berterimakasih kepada berbagai pihak terutama aparat keamanan dan penguasa daerah yang telah memberi kesempatan dan berpartisipasi mengiringi, menjaga, melindungi dan mengamankan acara ini. Sebaliknya, para pihak terutama aparat keamanan juga harus ikut bangga dan bersyukur karena umat Islam yang faktanya sebagai potensi terbesar bangsa Indonesia bisa tampil dan mengimplementasikan butir ketiga dari Pancasila, dengan penuh gairah, semarak, bahagia dan damai. Terbayang, jika masing-masing peserta saling senyum, saling sapa, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain dengan sikap ramah, penuh keakraban, persaudaraan dan kebersamaan yang tulus dan murni, dengan pakaian putih putih, beraroma wangi wangian, sejuk abadi dan damai, penuh lantunan doa, syukur dan harapan untuk kemuliaan, kesejahteraan dan kebahagiaan kini dan masa depan Indonesia seutuhnya. Tak bisa dibayangkan pula pada saat saat yang bersamaan, rakyat kecil sebagai pihak penggembira dan penyemangat acara ini, ikut berbingar bingar dan berseri seri gembira dengan ludesnya makanan dan minuman yang dijajakan dari hasil jerih payah masakanya sendiri. Apa lagi Jakarta kembali aman dan bersih seperti semula atas kecekatan tim pembersih yang sudah disiapkan panitia. Namun bisa dimaklumi, semua pihak paham dan sadar akan situasi dan kondisi saat ini, di negeri tercinta ini, yang masih trauma dan phobia, dihantui kecurigaan, kecemburuan, kekhawatiran, prasangka buruk dan pikiran negatif lainya, yang bisa membuat cemas harap, menghambat bahkan menggagalkan rencana kegiatan ini. Hendaknya semuanya bisa mengenyampingkan, mengerem dan membuang jauh-jauh prasangka buruk dan pikiran negatif ini. Sebagai aparat pemerintah, juga aparat keamanan sebaiknya berpikir positif atas kepedulian sebagian masyarakatnya mau dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan modal dasar dan pilar strategis persatuan bangsa ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam di Indonesia, yang merupakan potensi terbesar dari agama bangsanya, yang juga terbesar jumlahnya di dunia, mampu menunjukkan kapabilitasnya, yang bisa ikut andil dalam mencintai, menjaga, membela, mempertahankan dan memelihara kedaulatan NKRI, sekaligus sebagai penyemangat kebangsaan dalam ikut peradaban dan kemajuan dengan bangsa dan negara lain di dunia. Sebaliknya para peserta terutama para anggota kepanitiaan Reuni PA 212 juga paham dan menyadari peran, fungi, tugas dan tanggung jawab para petugas keamanan yang tidak terlepas dari upaya upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan tidak terduga, karena tidak ada pohon besar yang tidak berulat dan bersemut, apa lagi pelibatan manusia dalam jumlah besar dan banyak yang tidak menutup kemungkinanan dimanfaatkan pihak pihak tertentu untuk perbuatan dan tindakan negatif yang bisa mencelakakan dan merugikan kita semua. Dengan kata lain marilah kita hargai dan hormati semua pihak yang telah merencanakan dan menyiapkan skenario dan rencana tindakan masing masing, Insha Allah dengan luruskan niat, satukan dan bulatkan tekad, serta senantiasa memohon kepada Sang Pencipta alam semesta ini, semuanya akan berjalan terib, lancar, aman, indah dan sukses. Selamat bersilaturahmi saudara saudaraku umat Islam di Indonesia, selamat bertugas kepada pihak petugas keamanan, ketertiban dan keselamatan, terutama TNI POLRI yang terlibat dalam kegiatan ini, semoga Allah SWT, TYMK senantiasa mengiringi, membimbing dan melindungi kita semua. Aamin..aamiin...aamiin..yarobbal aalaminn...🤲🤲🤲 *) Purnawirawan TNI AD.
Kemenkes Alokasikan Rp 46,464 Triliun Untuk PBI Tahun Depan
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 46,464 triliun untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2022. "Kami sudah menganggarkan PBI JKN 2022 untuk 96,8 juta jiwa dengan rata-rata iuran Rp 40 ribu per bulan sehingga anggaran yang ada di Kemenkes untuk PBI JKN Rp 46,464 triliun," kata Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Rabu, 24 November 2021, siang. Budi mengatakan alokasi tersebut dihitung melalui pertemuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan RI. Menurut Budi kepastian dari alokasi dana tersebut akan ditentukan berdasarkan masukan dari Kementerian Sosial sebelum diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. "Insya Allah di November bisa selesai sehingga bisa dibayarkan sesuai data yang diajukan Kemensos," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi mengatakan angka tersebut mengalami penurunan jumlah peserta PBI berdasarkan verifikasi berkala yang dilakukan Kementerian Sosial. "Dengan adanya surat dari Kemensos pada 15 September 2021, sehingga di bulan Oktober terjadi penurunan jumlah peserta dan otomatis juga terjadi penurunan dari jumlah subsidi PBI yang dibayarkan Kemenkes ke BPJS Kesehatan," katanya. Budi menambahkan dari total 268 juta jiwa masyarakat Indonesia, 214 juta jiwa di antaranya telah terdata sebagai peserta sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Budi mengatakan sebanyak 120 juta jiwa peserta JKN di antaranya disubsidi oleh pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan sisanya sebanyak 94 juta jiwa peserta terdiri atas pekerja penerima upah 58,9 juta jiwa, pekerja bukan penerima upah 31 juta jiwa dan bukan pekerja 4,37 juta jiwa. "Data ini memberi gambaran masih ada ruang sekitar 54 juta jiwa lagi untuk meningkatkan cakupan JKN," katanya. Untuk itu Budi meminta peran serta individu, BUMN maupun swasta ikut membantu pendanaan JKN agar cakupan kepesertaan dapat dirasakan masyarakat semakin luas. (MD).
Inilah Landscape Ekonomi Digital Indonesia
Oleh: Agus Maksum UNTUK memperkaya literasi digital dan memahami peta persaingan dalam dunia Ekonomi Digital di sekitar kita, kami kirimkan kajian singkat berikut. Situasi paling mutahir adalah investasi miliaran US$ di Indonesia sehingga melahirkan Decacorn dan Unicorn yaitu: 1. Tokopedia; 2. Gojek; 3. Shoope; 4. Bank Jago; 5. OVO; 6. J&T; 7. Bukalapak dan lain-lain. Selain itu, terjadi pengelompokan bisnis dalam dua kelompok besar: 1) Gojek Tokopedia (GoTo) dan Lazada (yang di-invest oleh Alibaba) 2) Shopee, JD, Traveloka (yang di-invest oleh Tencent) Strategi jangka panjang Alibaba adalah Strategi menguasai infrastruktur di Asia Tenggara, utamanya Indonesia melalui kendaraan ecommerce lalu berkembang ke Bank Digital, jasa pengiriman, dan pergudangan. Alibaba sudah membangun infrastruktur FBL (Fulfilled by Lazada – 60.000 SQM gudang di Cimanggis dan terus membangun di kota-kota lain dan memiliki infrastruktur delivery sendiri dengan LEX – Lazada Express. Pesaing kuat Alibaba adalah Tencent (induk semang dari JD.co). Tencent masuk ke Indonesia melalui JD.id, juga menanam saham di pesaingnya yakni Gojek. Traveloka tak luput dari incaran. Tencent pun ingin menguasai infrastuktur payment Go-PAY yang dipakai Go-JEK, yang saat ini sudah menjadi e-wallet terbesar di Indonesia, bahkan telah memiliki Bank bernama Bank Jago. Bank Jago bahkan sudah mampu mengalahkan e-wallet yang dibuat bank dan telko. JD.id sudah mulai membangun gudang Distribution Center di Jakarta maupun di kota-kota besar di Indonesia beserta Hub pengirimannya sendiri. Tencent semakin kuat dengan investasi besar-besaran di Shopee.co.id. Kedua pemain raksasa ini sudah mengubah peta ekonomi digital di Indonesia. Setahun terakhir ini GMV-( total barang dagangan) di pasar Indonesia meningkat pesat dengan membawa produk-produk murah China. Petinggi Shopee menyatakan, saat ini juga ke depan pasar Indonesia hanya akan menjadi medan pertempuran dua raksasa ecommerce dari China: yaitu Group Alibaba Vs Group Tencent dengan berbagai varian startup. Bagaimana Nasib Pemain Lokal? Hingga saat ini pemain Ekonomi Digital lokal belum bisa mengimbangi pertempuran dengan para pemain raksasa China tersebut. Pemain lokal kalah dalam pengalaman, finansial, teknologi, bigdata, dan jaringan. Ada dua kemungkinan bagi pemain lokal: 1) Diakuisisi atau 2) Ditutup karena kehabisan pendanaan di tengah jalan. Persaingan Ekonomi Digital ini juga berdampak pada bidang-bidang pendukung lanskap-nya. Pemain di bidang logistics dan payment yang berkembang menjadi Bank Digital, akhirnya akan menguasai berbagai lini bisnis yang menguasai hajat hidup kita. Yang mengkhawatirkan, supplier produk lokal akan tergantikan oleh produk-produk asing, jika kita tak mampu mengambil peluang emas berkembangnya Ekonomi Digital ini. Rumor yang beredar saat ini.... Para Petinggi Raksasa Digital berusaha melobi pemerintah untuk dapat melonggarkan aturan impor finish goods untuk dijual via e-commerce Indonesia, juga melakukan lobi-lobi perubahan UU agar mereka lebih leluasa bergerak berselancar di Wilayah Digital Indonesia dan membagi-bagikan sebagian kecil saham dan jabatan komisaris pada para pejabat. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak memiliki Venture Capital untuk membiyayai Platform digital melawan pemain-pemain raksasa. Telah banyak pemodal lokal kapok berinvestasi pada startup digital umat karena akan habis dan hangus dimakan para raksasa. Untuk mengimbangi mereka kita harus Membuat Model Bisnis yang Berbeda dengan para raksasa digital. Strategi kita adalah strategi dengan memanfaatkan modal sosial melalui konsolidasi di tingkat komunitas, yakni kita konsolidasikan kekuatan modal sosial kita di tingkat komunitas. Konsolidasikan dana/modal dengan membuat Bank Digital Syariah di tingkat Komunitas, Bank Digital dimiliki dan dikendalikan oleh masing-masing komunitas. Selain Konsolidasi dana/modal, secara bersamaan, modal yang terkumpul harus segera digunakan untuk melakukan konsolidasi pasar di tingkat komunitas, komunitas harus dibangun dengan karakter dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dari dan oleh anggota, di sinilah peran Kyai Ulama dan leader-leader lokal di tingkat komunitas di sangat dibutuhkan. Penyadaran dan pembentukan komitnen umat harus segera dibentuk untuk menggerakan Ekonomi Digital Umat, yakni komitmen menabung di Bank Digital milik komunitas dan Belanja dari dan oleh kita. Kalau kita tidak segera melakukan konsolidasi untuk mengimbangi para raksasa di atas, kalau kita tidak melindungi pasar Indonesia dan mendorong produsen lokal bisa punya pasar sendiri, yakni pasar lokal di komunitas, maka akan semakin habislah kita. Yuk kita bangun dan mulai konsolidasi! Asing terus menyerang dan berdatangan. Kalau kita cuma diam, matilah kita semua. Penulis Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU)
Australia Tetapkan "The Base" dan Hizbullah sebagai Organisasi Teroris
Canberra, FNN - Pemerintah Australia pada Rabu menetapkan organisasi neo-Nazi, The Base, dan partai politik Syiah Lebanon yang juga kelompok milisi, Hizbullah, sebagai organisasi teroris. Setiap orang yang menjadi anggota The Base atau Hizbullah akan dianggap melanggar hukum dan akan dijatuhi vonis hingga 25 tahun penjara. "Tidak ada ruang sedikit pun di Australia untuk ekstremisme kekerasan. Tidak ada alasan 'agama atau ideologi' yang bisa membenarkan pembunuhan orang-orang tak bersalah," kata Menteri Dalam Negeri Karen Andrews pada konferensi pers di Canberra. Hizbullah diyakini tidak beroperasi di Australia, kendati pihak berwenang telah mengatakan The Base gencar berupaya memperluas jaringannya. Andrews menolak menjelaskan secara rinci seberapa banyak anggota The Base yang bersembunyi di Australia. The Base merupakan kelompok supremasi kulit putih yang dibentuk pada 2018 di Amerika Serikat dan terdaftar sebagai organisasi teroris di Kanada dan Inggris. Sekutu AS, Australia, menyatakan status siaga tinggi usai terjadi serentetan serangan oleh pelaku tunggal (lone wolf) dalam beberapa tahun belakangan ini. (mth)
Indonesia dan Prancis Tandatangani Rencana Aksi Strategis 2022-2027
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Prancis menandatangani rencana aksi strategis atau Plan of Actions for Deepening Strategic Partnership untuk periode 2022-2027. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Y-ves Le Drian di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun ke-10 Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. “Guna memberi arah yang lebih jelas bagi penguatan kemitraan lima tahun ke depan, pada hari ini baru saja kita telah menandatangani Plan of Actions for Deepening Startegic Partnership antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027,” kata Retno. Dia menyebut beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut, antara lain kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, dan maritim. “Pada tahun depan Indonesia dan Prancis merencanakan (untuk) melakukan dialog maritim yang pertama kalinya. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut,” katanya. Kemudian, kerja sama kesehatan akan dilanjutkan dalam rangka memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang, kata Retno. Kedua menlu juga membahas tentang Indonesia yang akan memegang Presidensi G20 pada 2022, sementara Prancis juga akan mengemban tugas sebagai Presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. “Karena itu, kita sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terhadap beberapa isu, baik G20 maupun isu yang terkait dengan Uni Eropa dan saya sampaikan kiranya terjadi kemajuan signifikan dalam perundingan EU CEPA semasa Presidensi Prancis di Uni Eropa,” katanya. Pembahasan berlanjut pada isu penting tentang perdagangan yang adil, terbuka dan nondiskriminatif yang diyakini akan berkontribusi banyak bagi pemulihan ekonomi. “Perdagangan akan sangat membantu pencapaian target SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi. Saya menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan,” ujar Retno. Dalam kesempatan sama, Le Drian mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut memperkuat kemitraan di antara kedua negara yang sudah terjalin selama 10 tahun. Prancis merupakan mitra dagang Indonesia terbesar kelima di Eropa dan investor kedua terbesar dari Eropa di Indonesia. “Hari ini kita menandatangani kerja sama guna memperkuat kemitraan yang sudah terjalin selama 10 tahun. Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memutuskan komitmen ini,” katanya. Le Drian mengatakan fokus kerja sama adalah memerangi terorisme di bidang pertahanan, vaksinasi di bidang kesehatan, dan Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 mendatang. “G20 menjadi fokus Indonesia untuk melawan ketidaksetaraan global,” katanya. Di bidang kesehatan, Le Drian mengatakan bahwa Prancis telah memberikan vaksin AstraZeneca sebanyak 3,8 juta dosis kepada Indonesia. (mth)
F-Golkar MPR RI Sebut Esensi Kemerdekaan Adalah Keadilan Sosial
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan esensi kemerdekaan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sesungguhnya esensi kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan sosial," kata Idris Laena berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Idris Laena mengemukakan hal itu ketika membuka dan memberikan pengantar dalam acara Training of Trainers (ToT) Empat Pilar MPR yang diselenggarakan GEMA MKGR dan Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/11). Esensi tersebut, lanjut Idris, dibuktikan melalui pengulangan kata "keadilan" sebanyak lima kali di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. "Pada alinea pertama, berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujarnya. Alinea kedua berbunyi bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, tambah Idris, ada dua kata "keadilan" dalam alinea keempat. Di dalamnya, dituliskan bahwa untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu, lanjutnya, terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, Idris Laena juga mengatakan pentingnya bagi kader Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) untuk memahami nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dengan demikian, mereka dapat menyebarluaskan pemahaman tersebut kepada generasi muda Indonesia yang lain. (sws)
MK Jelaskan Tidak Pertimbangkan Keterangan Benny K Harman Sebagai Ahli
Jakarta, FNN - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjelaskan alasan keterangan dari Benny K. Harman tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai seorang ahli dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. "Karena Dr. Benny K. Harman adalah anggota Komisi III DPR RI, terlebih lagi yang bersangkutan merupakan salah seorang kuasa dari pemberi keterangan DPR sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan keterangannya sebagai ahli," kata majelis hakim Saldi Isra sidang perkara 92/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu. Hal tersebut, lanjut dia, diperkuat dengan Surat Keputusan pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021. Oleh sebab itu, mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Benny K. Harman pada tanggal 21 Oktober 2021. Pada sidang sebelumnya, Benny K. Harman dihadirkan sebagai saksi dari pihak terkait dalam hal ini Komisi Yudisial. Politikus Demokrat itu memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan uji materi yang dilayangkan oleh Dr. Burhanudin seorang dosen sekaligus mantan calon hakim ad hoc. Beberapa keterangan yang dipaparkan Benny di antaranya mengenai kewenangan KY melakukan seleksi calon hakim ad hoc di MA bukan berasal dari perluasan dari frasa "hakim agung" pada Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Benny berpandangan kewenangan KY juga muncul dari Pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan diangkat dan diberhentikan melalui undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang yang berhak menentukan kewenangan KY sebagai bentuk open legal policy. Fungsi hakim ad hoc di MA dan Hakim Agung tidak berbeda sebagai satu majelis yang setara. Perbedaannya hanya menyangkut administrasi, masa jabatan, dan kekhususan perkara yang diperiksa dan diputus. Bahkan, kata Benny, karena fungsi hakim ad hoc dan hakim agung yang setara dalam satu majelis, kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim ad hoc dicantumkan dalam satu napas atau satu norma dengan kewenangan KY melakukan seleksi hakim agung dalam UU KY. (sws)
Dekan FISIP Unri Belum Dinonaktikan Terkait Kasus Pelecehan
Pekanbaru, FNN - Pihak Universitas Riau (Unri) belum dapat menonaktifkan yang SH dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswinya. Juru Bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto di Pekanbaru, Rabu mengatakan hal itu disebabkan pihaknya mengikuti tiga aturan pemerintah yang mengatur hal itu. Sujianto kepada wartawan menjelaskan aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenrisekdikti Nomor 81 tahun 2017 tentang statuta Unri. Terkait PP Nomor 94 pasal 31 tahun 2021, Sujianto menyebutkan di dalam peraturan tersebut terdapat tiga kategori pemberian hukuman yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan maupun tulisan, sanksi ringan apabila mengganggu sistem di lingkungan administrasinya, dan sanksi berat apabila pelanggaran tersebut telah mengganggu secara keseluruhan dan sifatnya krusial. “Untuk menentukan sanksi jenis apa diperlukan kajian. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan. Oh ini sanksi berat. Untuk itu perlu melakukan investigasi," sebut Sujianto yang juga Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Universitas Riau ini. Sujianto juga menjelaskan berdasarkan Pasal 81 PP tahun 2017, pegawai negeri sipil bisa dihentikan sementara apabila ditahan, sehingga Rektor bisa mengambil keputusan terkait status SH. "Jadi kita sangat hati-hati karena peraturan ini sudah menyingkap sedemikian rupa. Kami tidak bisa memberhentikan atau memutasi semena-mena. Harus sesuai dengan peraturan. Kalau belum ditahan tidak bisa. Maka kami mengikuti peraturan itu," jelas Sujianto. Saat ini penyidik Polda Riau telah menetapkan SH sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap mahasiswi bimbingannya pada Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP Universitas Riau. (sws)
MK Tolak Uji Materi UU KY yang Diajukan Mantan Calon Hakim Ad Hoc
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh seorang dosen sekaligus mantan calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi bernama Dr Burhanudin. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang digelar MK secara virtual di Jakarta, Rabu. Dalam konklusi yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, terdapat sejumlah poin di antaranya mahkamah menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan pemohon yang menggugat Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY pada intinya memohon agar menyatakan frasa "dan Hakim Ad Hoc" dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Senada dengan itu, Majelis Hakim Saldi Isra mengatakan diperlukan perisai untuk menegakkan independensi dan imparsialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kehakiman. Dalam konteks tersebut, seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (MA) oleh Komisi Yudisial harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Tidak hanya itu, sambung Saldi Isra, sejauh ini mahkamah berpandangan proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi Hakim Ad Hoc di MA masih diperlukan sepanjang ada permintaan dari MA. Sementara itu, Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting mengatakan KY mengapresiasi putusan MK yang telah memperkuat konstitusionalitas kewenangan lembaga itu dalam melakukan seleksi Hakim Ad Hoc di MA. Selama proses persidangan tersebut, lanjut dia, KY berusaha mengerahkan semua sumber daya yang ada. Dengan dipertahankannya kewenangan tersebut, ke depan KY berupaya melakukan seleksi terhadap calon Hakim Ad Hoc di MA dengan sebaik-baiknya. (sws)
KPK Perpanjang Masa Penahanan Orang Kepercayaan Zumi Zola
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Apif Firmansyah (AF) yang merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Apif adalah tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. "Tim penyidik memperpanjang masa penahanan bagi tersangka AF untuk 40 hari ke depan terhitung sejak 24 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Ali mengatakan perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk terus melengkapi berkas perkara tersangka Apif. "Penyidik masih mengagendakan pemanggilan saksi-saksi terkait lainnya," kata Ali. KPK telah mengumumkan Apif sebagai tersangka pada Kamis (4/11). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi di mana saat Zumi maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2010, Apif selalu mendampingi Zumi melakukan kampanye. Saat Zumi terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Apif semakin dipercaya untuk mendampingi, membantu, dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi. Berlanjut hingga Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi di antaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah "fee" proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi. Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif. Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar di mana dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang "ketok palu" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017. KPK menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK. Atas perbuatannya, tersangka Apif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Aset Sitaan Asabri Bertambah Jadi Rp16 Triliun
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus memburu aset tersangka dan terdakwa korupsi Asabri yang disita mencapai Rp16,2 triliun. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Supardi mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengumpulkan aset tersangka dengan mencapai Rp1 triliun selama beberapa waktu terakhir. Dengan demikian, terjadi penambahan nilai aset yang telah dikumpulkan penyidik dari sebelumnya Rp15,2 triliun menjadi Rp16,2 triliun. "Iya, sudah (Rp16,2 trilun). Kemarin sudah sebagian besar sudah selesai dihitunglah. Akumulasi untuk Asabri, kalau dapat Rp1 triliun, kemarin kan Rp15,2 triliun, nambah Rp1 triliun, jadi Rp16,2 triliun dari selama penyitaan," kata Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Baru-baru ini penyidik Jampidsus menyita aset milik tersangka Teddy Tjockrosaputro berupa hotel Lafayette Boutique di Yogjakarta dan pusat perbelanjaan Ambon City Center. Supardi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mencari aset-aset tersangka dan terdakwa korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun. Ia pun mengakui aset sitaan tersebut masih belum mencukupi nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam skandal korupsi tersebut. "Kami menargetkan mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk mencari aset-aset dalam rangka pemulihan kerugian negara," kata Supardi. Hal itu termasuk aset yang berada di luar negeri juga menjadi target. Namun, kata Supardi, penyitaan aset di luar negeri membutuhkan mekanisme perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). "Tidak gampang sita aset luar negeri, kecuali jika ada negara yang sukarela untuk membantu. Namun, sampai saat ini belum," kata Supardi. Selain itu, penyitaan aset terhadap tiga tersangka baru kasus Asabri juga telah dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar. Tiga tersangka yang dimaksudkan, yakni Edwar Seky Soerjadjaya, mantan Direktue Ortos Holeing Ltd., kemudian Bety Halim, mantan Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas, dan Rennier Abdul Rachman Latief, dan Komisaris PT Sekawan Intipratama. Ketiga tersangka ini berstatus terpidana dan terdakwa dari sejumlah perkara korupsi lain. Supardi mengatakan bahwa penyidik sudah menginventarisi aset ketiga tersangka yang diduga bersumber dari korupsi Asabri. "Insyaallah, nanti ada. Itu 'kan perkaranya karena sudah ditahan pada perkara lain 'kan enggak terlalu buru-buru dengan yang sudah perkara tersendiri proses penahanan. Intinya bahwa itu akan pada satu titik, ya, ke sana," kata Supardi. Dalam kasus Asabri ini, delapan terdakwa tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, sementara empat tersangka baru perorangan. Selain tersangka perorangan, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan 10 manajer investasi sebagai tersangka korporasi dalam perkara Asabri. Kesepuluh tersangka manajer investasi tersebut, yakni PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, dan PT VAM, kemudian PT ARK, PT. OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC. (sws)
Komnas Perempuan: RUU TPKS Perlu Disempurnakan dengan Rumusan KBGS
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor memandang perlu penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan penambahan rumusan tentang kekerasan berbasis gender siber (KBGS). "Rumusan kekerasan berbasis gender siber itu belum masuk RUU TPKS. Padahal, pada masa pandemi kasus-kasus KGBS berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan naik 920 persen dari data tahun 2019 atau sebelum masa pandemi," kata Maria Ulfah Ansor. Maria mengemukakan hal itu pada seminar nasional bertajuk Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslahah yang disiarkan langsung di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu. Pada tahun 2019, kata Maria, kasus kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia yang tercatat dalam catatan tahunan Komnas Perempuan berjumlah 35 kasus. Pada masa pandemi, tepatnya 2020, kasus yang tercatat mencapai 329 kasus. "Dalam setahun itu, ada kenaikan drastis. Ada 920 persen kenaikan pada masa pandemi," katanya. Disebutkan pula beberapa hal lain yang perlu disempurnakan dalam RUU TPKS, di antaranya adalah tindak pidana kekerasan seksual sebagai norma tindak pidana atau pemberatan, penguatan rumusan unsur tindak pidana eksploitasi seksual, dan penegasan tindak pidana kekerasan seksual di luar hubungan suami istri. Di samping itu, diperlukan pula penyempurnaan terkait dengan elemen pencegahan kekerasan seksual, penegasan terhadap perlindungan hak korban, perumusan ketentuan delegatif, dan ketentuan lain yang perlu ditambahkan ke dalam RUU TPKS sebagai pasal jembatan terhadap RUU lainnya. Ketentuan yang menjadi pasal jembatan itu, lanjut Maria, perlu karena beberapa pihak penolak RUU TPKS menganggap rancangan undang-undang tersebut akan beririsan dengan aturan lain. Mereka menganggap apabila RUU TPKS disahkan terlebih dahulu sebelum RUU KUHP, akan lahir aturan hukum yang beririsan. "Bahkan, mereka beragumentasi RUU ini menunggu RUU KUHP disahkan. Padahal, proses RUU KUHP itu jauh lebih kompleks dan membutuhkan pemikiran serta analisis yang lebih komprehensif ketimbang RUU TPKS," katanya. Oleh karena itu, Maria menyarankan pasal-pasal yang menjembatani RUU TPKS dengan aturan lain perlu ditambahkan sebelum RUU KUHP disahkan. (sws)
BNN Ajak ASN Sekretariat DPRD Sultra Perangi Narkoba
Kendari, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak seluruh ASN Sekretariat DPRD Sultra bersama-sama memerangi penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sultra Harmawati, di Kendari, Rabu, mengatakan dampak pemakaian narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya dapat menimbulkan kerusakan otak, gangguan perilaku, mental, dan kesehatan. "Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak, termasuk ASN dan pejabat di Kantor Sekretariat DRPD Sultra bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," katanya. Dia menjelaskan dampak lain penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan sosial, kehidupan bermasyarakat, bahkan bisa dijerat hukum jika berani mengedarkan. "Untuk itu, memerangi narkoba sangat penting disinergikan demi melindungi keluarga, lingkungan, dan terutama generasi bangsa kita," ujar dia. BNN Sultra menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN Sekretariat DPRD Sultra sebagai bentuk membangun sinergi memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Harmawati menuturkan bahwa sosialisasi itu merupakan wujud dari implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekusor Narkotika. "Kami juga melakukan tes urine kepada 20 orang jajaran Sekretariat DPRD Sultra dan semua hasilnya dinyatakan negatif," demikian Harmawati. Sosialisasi diikuti ASN dan pejabat Sekretariat DPRD Sultra dan dihadiri Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Hamdani serta Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sultra Tri Wahyudi. (sws)
Polres Kota Surakarta Tahan Pelaku Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur
Solo, FNN - Satuan Rekrim Polres Kota Surakarta menahan seorang pelaku diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam sebuah mobil kawasan Banyuanyar Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut, yakni berinisial HDC (30), warga Banyuanyar Laweyan Banjarsari Solo kini ditahan di Mapolres Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjutak, dalam konferensi pers di Mapolresta Surakarta, Rabu. Kapolres menjelaskan modus tersangka jauh-jauh hari sebelum kejadian mengambil hati korban dengan cara memberikan janji-janji dan masukan-masukan terhadap permasalahan sekolah dan keuangan korban. Hal tersebut, korban menjadi terperdaya sehingga tidak bisa menolak apa yang diinginkan tersangka. "Tersangka dengan korban hubungannya, seorang pemilik usaha kuliner di Solo dengan karyawannya yang usianya masih 17 tahun," kata Kapolres. Tersangka tersebut dengan tipu muslihat menjanjikan kepada korban antara lain akan menaikkan gaji korban tanpa alasan, dan lainnya termasuk diarahkan untuk pendidikan kuliah. Kapolres mengatakan kejadiannya berawal tersangka mengajak korban ke sebuah kafe di Jalan Slamet Riyadi Laweyan Solo, pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB. Tersangka dicafe itu, untuk membahas permasalahan yang sedang korban alami. Tersangka mengajak korban minum minuman beralkohol yang memabukkan dan muslihat yang disampaikan terdahulu disampaikan lagi pada kegiatan itu. Apa yang disampaikan dan dijanjikan tersangka membuat korban enggan untuk menolak apa yang diinginkan tersangka selanjutnya terjadilah perbuatan cabul dan persetubuhan di dalam mobil milik tersangka, di kawasan Banyuanyar Solo, pada tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka di rumahnya, pada awal November 2021. Tersangka kini sedang diperiksa dan ditahan untuk proses hukum. Barang bukti yang disita antara lain dari korban berupa celana panjang warna krem, outer warna hitam, BH warna krem, kaos warna ungu, celana dalam warna maron. Barang bukti dari tersangka, satu unit mobil BMW warna metalik nopol AD 1633 GA, satu buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, satu lembar nota bukti pembayaran minuman dan makanan yang dipesan, dua buah botol bekas minuman keras. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D dan/atau pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU RI dan/atau pasal 89 ayat (2) Jo. pasal 76J ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman Hukuman dengan pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 89 ayat (2) Jo. pasal 76J ayat (2) yakni pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp20 juta dan paling banyak Rp200 juta. (sws)
Jaksa Limpahkan Berkas Korupsi Dana Pengelolaan KMP Marsela
Ambon, FNN - Kasi Penuntutan Kejati Maluku bersama Plt Kasi Pidsus Kejari Maluku Barat Daya melimpahkan berkas perkara tiga tersangka dugaan korupsi dana pengelolaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Marsela oleh PT. Kalwedo ke Pengadilan Tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon. "Hari ini kami telah melakukan pelimpahan berkas dugaan korupsi tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati setempat, Wahyudi Kareba di Ambon, Rabu. Menurut dia, pelimpahan berkas ini dilakukan setelah jaksa merampungkan surat dakwaan perkara dugaan korupsi dan penyimpangan dana pengelolaan KMP Marsela oleh PT. Kalwedo yang merupakan BUMD Pemkab Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,11 miliar ini masing-masing berinisial LT selaku mantan Direktur PT. Kalwedo serta BTR dan JJL sebagai karyawan BUMD itu. Menurut dia, kerugian keuangan negara tersebut didasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku. "Kini tinggal menunggu pembentukan Majelis Hakim Tipikor oleh pengadilan dan penetapan waktu persidangan," jelas Wahyudi. BUMD ini pada tahun anggaran 2016 mendapatkan anggaran dari pemkab setempat sebesar Rp10 miliar untuk pengelolaan KMP Marsela. Penetapan tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dilakukan setelah mendapatkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku. Kemudian kejaksaan melakukan gelar perkara dan ditemukan adanya unsur-unsur kerugian keuangan negara sehingga dilakukan penetapan tersangka. Penyidik Kejati Maluku selama ini telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut, termasuk mantan Direktur PT Kalwedo berinisial LT dan UJM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 dalam proyek pengadaan KMP Marsela tersebut. (sws)
Polri Adakan Lomba Orasi Unjuk Rasa Piala Kapolri Peringati HAM
Jakarta, FNN - Divisi Humas Polri memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dengan mengadakan Lomba Orasi Unjuk Rasa memperebutkan Piala Kapolri pada 10 Desember 2021. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa lomba tersebut bertujuan untuk memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. "Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat cara menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa lomba tersebut mengangkat tema Memperingati Hari Hak Asasi Manusia dengan subtema bebas. Peserta dibebaskan untuk sampaikan orasi dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini mengatakan bahwa kegiatan orasi ini merupakan komitmen dari Polri yang sangat menghargai aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang merupakan salah satu dari HAM. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Polri selalu menghormati dan menghargai HAM dalam bentuk mengawal demokrasi dengan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum," ujarnya. Seperti halnya Festival Mural Piala Kapolri yang dilaksanakan 30 Oktober lalu, lomba orasi ini juga dilaksanakan di 34 polda seluruh Indonesia. Adapun teknis lomba orasi itu nantinya akan melalui seleksi di tingkat polda yang nantinya akan disaring untuk masuk ke tingkat Mabes Polri. Lomba orasi ini mempersilakan seluruh unsur elemen masyarakat ikut berpartisipasi, mulai dari mahasiswa, buruh, tani, hingga elemen lainnya. Lomba ini terdiri atas satu tim yang bisa berisikan 5—15 orang. Disebutkan pula bahwa pendaftaran lomba sejak 25—30 November 2021. Setelah melewati penyaringan di tingkat polda, pada tanggal 10 Desember peserta yang juara pertama di daerah akan tampil di tingkat pusat atau Mabes Polri. Dalam perlombaan ini, Polri menyiapkan hadiah senilai Rp50 juta untuk juara pertama; Rp30 juta untuk juara kedua; dan Rp20 juta untuk peserta juara ketiga. (sws)
Instruksi Mendagri Pencegahan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, maupun rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah daerah juga diinstruksikan melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021. Berikutnya, melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pengelola hotel. Daerah juga diminta berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata, pengelola mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur, wali kota, dan bupati diinstruksikan melakukan sosialisasi peniadaan mudik Natal dan tahun baru kepada warga dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak penting atau tidak mendesak. Daerah perlu melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Natal dan tahun baru. Instruksi selanjutnya yakni melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat. Pertama, gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal 2021. Selanjutnya, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, badan usaha milik negara (BUMN), dan karyawan swasta selama periode tersebut juga masuk dalam instruksi Mendagri. Begitu juga, imbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode liburan Natal dan tahun baru. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut kementerian lembaga teknis terkait. Kepala daerah juga diinstruksikan melakukan imbauan kepada sekolah agar pembagian rapor semester pertama pada bulan Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Natal dan tahun baru. Instruksi selanjutnya melakukan penerapan PPKM Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya, meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada periode itu, dan menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Daerah diinstruksikan melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antara pedagang dan pembeli. Masyarakat dengan hal primer harus melakukan perjalanan keluar daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, melakukan tes PCR atau tes antigen dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19. Ketika ditemukan pelaku perjalanan positif COVID-19, harus melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai dengan prosedur kesehatan. Berikutnya, instansi pelaksana bidang perhubungan dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) diinstruksikan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko cek poin di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan Polri selama periode itu. Mendagri juga menginstruksikan soal pencegahan potensi penyebaran COVID-19 pada pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah Natal 2021. Hal itu ditujukan pada pihak terkait, petugas, dan penyelenggara agar memastikan pelaksanaan dan tempat ibadah aman dari COVID-19. Instruksi yang sama juga ditujukan untuk pelaksanaan perayaan tahun baru. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin masyarakat tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga. Menghindari kerumunan dan perjalanan serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selanjutnya, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara old and new year, baik terbuka maupun tertutup, yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Aplikasi PeduliLindungi mesti digunakan pada saat masuk dan keluar dari mal/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk. Meniadakan event perayaan Natal dan tahun baru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM, melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu, dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen. Bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen. Pengaturan pembatasan juga diberlakukan untuk tempat wisata seperti meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan pengaturan PPKM Level 3 khusus untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik. Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, dan memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak. Pembatasan jumlah wisatawan, melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup, dan mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif juga diberlakukan di tempat wisata. Instruksi pencegahan COVID-19 selama masa Natal dan tahun baru itu berbeda pada dua instruksi Mendagri lainnya, yakni Inmendagri PPKM Jawa-Bali dan Inmendagri PPKM Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (sws)
Panja DPR: Pengambilan Keputusan RUU TPKS Terkendala Dukungan Fraksi
Jakarta, FNN - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya mengatakan penyelenggaraan rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU TPKS terkendala dukungan fraksi. “Harusnya sesuai agenda, besok adalah pleno di Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan dari Baleg terhadap naskah ini (RUU TPKS). Saya sampaikan kenapa ini belum bisa pleno, kondisi yang dukung baru 4 fraksi,” ujar Willy Aditya. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar nasional bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslahah” yang disiarkan langsung di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu. Apabila penyelenggaraan pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, lanjut Willy, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara. “Kalau kita kalah, artinya undang-undang ini gugur. Padahal, niatnya baik dan kehadirannya ditunggu oleh publik,” tambahnya. Dengan demikian, menurut Willy, Panitia Kerja RUU TPKS masih mencari ruang-ruang lobi untuk mendapatkan dukungan minimal dari satu fraksi sehingga rancangan aturan tersebut bisa dilanjutkan ke tahapan sidang paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Melalui hak inisiatif tersebut, DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden atau pemerintah. Sejauh ini, ujar Willy, naskah RUU TPKS sebenarnya telah memadai dan komprimistis. “Bahkan, Ketua Baleg Pak Supratman meminta teman-teman Panja untuk mencari materi muatan yang membuka ruang kebebasan seks dan perilaku seks menyimpang, itu juga tidak ada,” tambahnya. Willy Aditya menegaskan posisi DPR secara politik bukanlah suatu kesatuan institusional melainkan merupakan ruang pertarungan politik antara pihak yang menyepakati dan menolak. Oleh karena itu, pelaksanaan pleno yang direncanakan digelar pada 25 November 2021 tidak bisa dipaksakan sebelum dukungan suara diperoleh minimal 5 fraksi. (sws)
Mahfud Ingatkan Jangan Sampai Pulau Terluar Lepas dari Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar pulau-pulau terluar Indonesia jangan sampai lepas dan diambil oleh negara lain. "Ini memang isunya tidak popular dan tidak banyak yang tahu, tapi kita jaga terus setiap hari. Semua upaya kita lakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita," kata Mahfud saat bertolak ke Pulau Sekatung dan Pulau Laut menggunakan helikopter dari KRI Semarang di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu. Mahfud dalam siaran persnya, menegaskan pemerintah tidak pernah membiarkan penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia lengah atas segala bentuk ancaman. Mahfud yang juga sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP memastikan kelangsungan penjagaan kedaulatan dari pulau-pulau terluar Indonesia. Mahfud dan Tito didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dan Bupati Natuna Wan Siswandi. Menurut Mahfud, bangsa Indonesia harus bangga dan menjaga kekayaan yang memiliki 17.504 pulau, termasuk pulau kecil, seperti Pulau Sekatung dan Pulau Laut, sebagai bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau Sekatung adalah pulau terluar dan paling utara dari wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang terletak di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara Vietnam. Sedangkan Pulau Laut merupakan Kecamatan terluar di daerah Kabupaten Natuna. (sws)
Komnas Perempuan Dorong RUU TPKS Segera Menjadi RUU Inisiatif DPR
Jakarta, FNN - Komnas Perempuan mendorong DPR RI untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR. Dorongan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Komnas Perempuan yang disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menanggapi rencana Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI pada 25 November 2021 terkait pengambilan keputusan terhadap naskah RUU TPKS. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar nasional bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslahah” yang disiarkan langsung di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu. “Semoga pimpinan panitia kerjanya tegas dan Ketua DPR RI mempunyai komitmen tinggi. Kalau RUU TPKS itu diketok, artinya DPR RI serius,” kata Maria. Sebaliknya, tambah Maria, apabila RUU tersebut belum disahkan, maka masyarakat bisa kembali mempertanyakan keseriusan dan komitmen DPR untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Di samping itu, ia menilai catatan kasus kekerasan seksual yang ada sejauh ini, khususnya dari catatan tahunan Komnas Perempuan belum merangkum semua pengaduan korban. Kenyataannya, ujar Maria, masih banyak kasus kekerasan seksual di Tanah Air yang belum dilaporkan korban. “Yang tidak terlapor itu jumlahnya lebih besar dari angka yang tercatatkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang rata-rata dalam satu tahun ada 5.000 kasus terlaporkan,” jelasnya. Untuk itu, pengesahan RUU TPKS diharapkan dapat segera terlaksana untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, Maria Ulfah Anshor memaparkan rekomendasi lain dari Komnas Perempuan, di antaranya memperkuat lobi kepada Panitia Kerja RUU TPKS untuk menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut dengan mempertimbangkan manfaat berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan bagi mereka dalam mengakses keadilan. Kemudian, diperlukan langkah mengadvokasi pemerintah untuk memperkuat kelompok masyarakat yang bekerja langsung dalam penanganan korban kekerasan seksual dan mengadvokasi tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mendukung pengesahan RUU TPKS. Yang terakhir adalah mendorong media, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait untuk ikut memperkuat advokasi RUU TPKS. Maria mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama mendorong RUU TPKS agar dapat segera disahkan. “Mari, kita bersama-sama bergerak mendorong agar RUU TPKS segera disahkan,” imbaunya. (sws)
Komandan Pussansiad Ajak Masyarakat Jaga Pertahanan Siber di Indonesia
Jakarta, FNN - Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Pussansiad) Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie mengajak seluruh kelompok masyarakat turut aktif menjaga pertahanan dan memelihara keamanan siber di Indonesia. Alasannya, kata dia, menjaga keamanan dan pertahanan siber di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. “Oleh karenanya, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan menjalin hubungan yang baik akan dilakukan secara berkesinambunhan dengan seluruh entitas siber,” kata Iroth saat membuka Eksibisi Siber Pussansiad 2021 di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Iroth menyampaikan serangan siber terhadap kedaulatan NKRI merupakan ancaman yang nyata. Namun persoalannya, pemahaman dan kemampuan masyarakat mengantisipasi dan menghadapi ancaman itu masih kurang memadai. “Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada bidang siber mengakibatkan timbulnya ancaman dan kerawanan keamanan siber,” terang Brigjen Iroth pada sambutannya. “Ini tentunya menimbulkan ancaman bagi pertahanan negara, yang salah satunya menjadi tugas TNI AD dalam melakukan upaya-upaya menegakkan kedaulatan siber di NKRI,” tambah dia. Terkait itu, Pusat Sandi dan Siber TNI AD berkomitmen melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk entitas siber di Tanah Air untuk turut serta menjaga kedaulatan siber di Indonesia. “Ranah siber sesuatu yang masih relatif baru, termasuk pemahaman dunia siber bagi personel TNI dan masyarakat agar kita semua bisa berperan serta dalam keamanan siber,” ujar Komandan Pussansiad. Ia menegaskan menjaga keamanan siber merupakan bagian dari tugas TNI, termasuk TNI AD, sebagaimana tercantum dalam doktrin Kartika Eka Paksi. “Kewajiban TNI AD sesuai yang disebutkan dalam doktrin Kartika Eka Paksi bahwa salah satu fungsi militer, khususnya adalah kemampuan siber di mana dapat melakukan respons telematika dan kemampuan manuver ofensif,” terang dia. Dengan demikian, Pussansiad menggelar acara seminar dan pameran industri siber di Jakarta, Rabu, demi meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai keamanan siber di Tanah Air. Pameran yang berlangsung selama sehari itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan siber menunjukkan berbagai produk dan inovasi. Perusahaan yang menjadi peserta Eksibisi Siber Pussansiad 2021, antara lain PT Pindad, PT Internet Pratama Indonesia, PT NKM Cyber Tech, PT Defenxor, PT Rudex Teknologi Indonesia, PT Protergo Cybersecurity, dan PT Siber Teknologi Indonesia. Di samping pameran, Eksibisi Siber Pussansiad 2021 menampilkan acara seminar tentang keamanan siber yang menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Komandan Pussansiad, Praktisi Siber Brigjen TNI Bondan Widiawan, Ahli Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward, dan Pengamat Keamanan Siber Linuz Tri Erianto. Seminar dan diskusi itu berlangsung secara langsung dan virtual, serta diikuti masyarakat umum, personel TNI AD, dan mahasiswa. (sws)
Pemerintah Lakukan Penguatan Pertahanan di Laut Natuna
Jakarta, FNN - Pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hal itu di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11). Penguatan itu, lanjut dia, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. "Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur," kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera. Selain melakukan penguatan dari dalam, ujarnya, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. "Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud. Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, paparnya. "Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," papar Mahfud. Oleh karena itu, tambah dia, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. "Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud. (sws)
PKS Buka Peluang Non Kader Jadi Calon Pejabat Publik
Depok, FNN - Badan pemenangan pemilu dan pilkada DPW PKS Jawa Barat Muttaqin mengatakan menghadapi pemilu dan pilkada pada 2024, partainya meluncurkan program Sekolah Calon Pejabat Publik (SECAPPU). "Kami persilakan kepada non kader PKS untuk bisa mendaftar," kata Muttaqin dalam keterangannya, Rabu. Muttaqien mengatakan dengan SECAPPU ini PKS ingin memberi kesempatan kepada warga di luar PKS yang memiliki potensi dan kapasitas menjadi pejabat publik baik DPRD Kota, Provinsi maupun pusat dan menjadi kepala daerah baik kota mauoun kabuoaten maupun Gubernur Jabar. Untuk mengikuti SECAPPU Peserta tidak di pungut biaya pendaftaran dan tidak wajib mendaftar sebagai anggota PKS. Pendaftaran dilakukan secara online sampai dengan 27 Des 2021. Melalui klik: https://bit.ly/FormulirPendaftaranSECAPPUPKSJawaBarat," ujarnya. Sedangkan untuk syaratnya yaitu WNI minimal lulusan SMA, usia 17 tahun keatas dan mendaftarkan diri. Selanjutnya setelah lulus Secappu yang akan men jadi calon pejabat publik ada syarat tambahan yaitu menjadi anggota PKS, punya kredibilitas moral yang baik, punya basis massa dan atau modal finansial yang cukup untuk biaya kampanyenya sendiri. (sws)
Ombudsman NTT Pasang Pigura Pengaduan Layanan Publik di PLBN Motaain
Kupang, FNN - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur memasang pigura pengaduan pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. "Pigura "Kriiing Ombudsman" ini kami pasang untuk menjawab kesulitan akses warga melapor saat mengalami permasalahan terkait pelayanan publik di pintu perbatasan negara," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu. Ia mengatakan sebelumnya Ombudsman NTT menerima keluhan pelintas batas yang melewati PLBN Motaain terkait adanya pungutan tambahan pengurusan paspor dari petugas Imigrasi Atambua. Selain itu, para pemilik kendaraan ekspor-impor mengeluhkan pemeriksaan kendaraan oleh personel TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste, yang sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan Bea dan Cukai di PLBN. "Tetapi syukurlah permasalahan ini telah diselesaikan oleh para pihak terkait di sana," katanya. Beda Daton mengatakan masyarakat pengguna layanan di PLBN Motaain sebelumnya kesulitan melaporkan persoalan pelayanan publik yang dialami karena tidak mengetahui akses untuk melapor. Oleh sebab itu, kata dia, pemasangan pigura "Kriiing Ombudsman" ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut. Ia mengatakan pihaknya terus bergerak memasang pigura guna menjangkau hingga ke pelosok wilayah NTT untuk memudahkan akses warga melapor melalui nomor kontak 08123788320 dan 08111453737. Sejauh ini Ombudsman NTT telah memasang sekitar 128 pigura di wilayah di NTT yang tersebar di berbagai instansi pelayanan publik hingga tingkat desa. Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui akses ini, kata dia, bermanfaat sebagai referensi bagi instansi penyelenggara layanan publik untuk terus membenahi kualitas pelayanan. Beda Daton mengajak masyarakat untuk memperbaiki layanan pemerintah dengan ikut berpartisipasi menyampaikan laporan melalui nomor-nomor di pigura "Kriiing Ombudsman. "Mari awasi, tegur, dan laporkan jika mengalami layanan yang belum sesuai standar di seluruh instansi pemerintah," katanya. (sws)
Taliban Rilis Aturan Media, Larang Aktris Main Sinetron
Kabul, FNN - Pemerintah Taliban merilis sederet pembatasan terhadap media Afghanistan, termasuk melarang drama televisi (sinetron) melibatkan pemain perempuan dan mewajibkan pembaca berita perempuan memakai "hijab Islami". Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Afghanistan menetapkan sembilan aturan media pekan ini, sebagian besar melarang media apa pun yang bertentangan dengan "nilai-nilai Islam atau Afghanistan", kata juru bicara pemerintah Taliban pada Selasa, 23 November 2021. Beberapa pembatasan khusus ditargetkan pada kaum perempuan, sebuah langkah yang berpotensi memicu kekhawatiran komunitas internasional. "Drama (televisi)... atau program-program yang menayangkan akting perempuan, tidak boleh disiarkan," tulis aturan tersebut, sebagaimana dikutip dari Antara. Aturan itu juga mewajibkan wartawan perempuan yang bersiaran untuk memakai "hijab Islami" tanpa mendefinisikan apa maknanya. Meski sebagian besar perempuan di Afghanistan sudah berjilbab, pernyataan Taliban di masa lalu bahwa perempuan harus memakai "hijab Islami" kerap membuat para pegiat HAM perempuan khawatir. Mereka menganggap istilah itu tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara kolot. Aturan tersebut mendapat kecaman dari pengawas HAM internasional Human Rights Watch (HRW), yang menyebutkan bahwa kebebasan media di Afghanistan merosot. "Hilangnya ruang untuk perbedaan pendapat dan pembatasan yang semakin ketat bagi kaum perempuan di bidang media dan seni itu menghancurkan," ucap Patricia Goss, seorang petinggi HRW untuk kawasan Asia lewat pernyataan. Meski pejabat Taliban sudah berupaya meyakinkan kaum perempuan dan masyarakat internasional bahwa hak-hak perempuan akan dilindungi sejak mereka mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, banyak pendukung HAM dan perempuan masih meragukan janji itu. Di bawah pemerintahan Taliban yang lalu, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk bersekolah atau didampingi oleh kerabat laki-lakinya. (MD).
Dubes Ridwan: Kuliner Indonesia Jembatan Penghubung Antarbangsa
Jakarta, FNN - Kekayaan kuliner Indonesia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai bangsa, kata Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan. Ridwan mengatakan hal itu dalam sambutannya di acara "Indonesia Culinary Night" (Malam Kuliner Indonesia) di Doha, Qatar, pada Senin (22/11). "Tidak hanya itu, diplomasi kuliner Indonesia juga diharapkan dapat membawa efek rembes secara ekonomi. Kita berharap dari acara ini ada satu atau dua kuliner Indonesia yang dapat menjadi menu tetap di hotel-hotel di Qatar," kata Ridwan seperti dikutip dalam keterangan KBRI Doha yang diterima di Jakarta, Rabu. Acara itu digelar untuk mempromosikan berbagai masakan khas Indonesia kepada masyarakat Qatar, khususnya kalangan bisnis perhotelan, dengan mengundang para general manager hotel, wartawan, influencer dan food blogger setempat. KBRI Doha juga mengundang para duta besar negara sahabat, seperti Australia, Korea Selatan, Turki, Meksiko dan negara-negara ASEAN. Menurut Ridwan, kuliner Indonesia memang telah lama diakui keunikan dan kekayaan rempah-rempahnya, namun perlu diberi ruang promosi yang lebih besar untuk disajikan di kalangan atas, khususnya di Timur Tengah. Dia juga mengapresiasi kehadiran dan kegigihan para koki Indonesia di Qatar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia. "Mereka hakikatnya adalah duta-duta kita yang telah berkontribusi besar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kuliner Indonesia di Qatar," ujarnya. Acara Malam Kuliner Indonesia itu didukung oleh delapan koki Indonesia yang bekerja di Qatar. Mereka dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. "Saya bangga menjadi bagian dari tim (acara) ini," kata Edo, salah satu koki yang bekerja untuk keluarga kerajaan di Qatar. Beberapa menu unggulan yang disajikan dalam acara itu antara lain adalah es dawet, wedang jahe, gado-gado, soto ayam Lamongan, nasi kuning, rendang, sate, pempek dan bika ambon. Acara itu juga diisi dengan pagelaran tari yang dibawakan oleh grup tari Puspa Qinarya dan musik angklung oleh Indonesian Ladies Angklung. Kedua grup kesenian tersebut beranggotakan para diaspora Indonesia di Qatar, yang selama ini aktif memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Qatar. (mth)
KBRI Perkenalkan Keragaman Kopi Indonesia, Dorong Ekspor ke Jepang
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Tokyo menggelar "Coffee with the Ambassador" untuk memperkenalkan keragaman kopi Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor kopi ke Jepang. Kegiatan itu digelar KBRI pada Senin (22/11) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Sekitar 40 pebisnis dan pecinta kopi di Jepang mengikuti kegiatan itu secara langsung, sedangkan pelaku usaha kopi dari Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) Solok Radjo mengikuti secara daring dari Solok, Sumatera Barat. Dalam acara itu disajikan 5 varietas kopi unggulan Indonesia, yaitu Mandailing, Solok Radjo, Pangalengan, Kintamani dan Toraja. "Saya berharap melalui kegiatan promosi dan edukasi kopi varietas tunggal ini, citra kopi Indonesia yang berkualitas dan bercita rasa tinggi dapat menggenjot ekspor ke Jepang dan sekaligus menjadi favorit masyarakat Jepang," kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi yang turun langsung menjadi barista atau peracik kopi. Sementara itu, pebisnis Jepang Taijiro Fukuda membagikan pengalaman berbisnis kopi Indonesia varietas tunggal miliknya di kawasan Nakameguro, Tokyo. "Pelanggan saya kebanyakan anak-anak muda Jepang usia 30-40 tahun. Mereka gemar dengan cita rasa kopi Indonesia, terutama dari Sumatera Mandailing, Aceh Gayo dan Sulawesi Toraja," kata Fukuda. "Dalam waktu dekat, saya ingin berkunjung ke perkebunan kopi di Indonesia untuk mengenal varietas kopi Indonesia lainnya," ujarnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo Hilman Tisnawan dalam kesempatan itu mengatakan dirinya berharap ada peningkatan efisiensi dalam penyelesaian transaksi ekspor-impor kopi dan mengurangi ketergantungan pada nilai tukar mata uang asing melalui skema local currency settlement. Dalam kegiatan itu, para pebisnis dan pecinta kopi di Jepang juga berkesempatan menonton film "Telusur Rasa" dan tur virtual ke perkebunan KPSU Solok Radjo. Indonesia merupakan eksportir kopi terbesar ke-6 ke Jepang setelah Brazil, Vietnam, Kolombia, Guatemala, dan Ethiopia. Indonesia menguasai sekitar 2,5 persen pangsa pasar kopi di Jepang. Nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada 2020 mencapai 60,4 juta dolar AS (sekitar Rp862,03 miliar). (mth)
Gubernur BI Optimistis Ekonomi RI Pulih Tahun 2022 Hingga 5,5 Persen
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2022 dan bertumbuh dalam rentang 4,7 persen sampai 5,5 persen. "Pertumbuhan ini lebih tinggi dari 3,2 persen sampai empat persen pada 2021," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan ditopang peningkatan ekspor, konsumsi, dan investasi yang membaik karena didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Di sisi lain, bank sentral memperkirakan inflasi yang rendah pada 2021 akan mendukung terkendalinya inflasi nasional sebesar dua persen sampai empat pada 2022. "Kisaran inflasi didukung pasokan yang memadai, respons kebijakan BI, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) pusat dan daerah, serta stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry. Ia menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas kurs Garuda sesuai komitmen kuat BI di tengah normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed. Sejak Januari sampai 17 November 2021, nilai tukar rupiah memang melemah 1,35 persen secara point to point jika dibandingkan dengan 2020. Namun, depresiasi tersebut termasuk cukup rendah jika dibandingkan pelemahan mata uang negara lain, seperti dolar Singapura yang melemah 2,58 persen, ringgit Malaysia 3,43 persen, peso Filipina 6,06 persen, serta euro 8,68 persen. (mth)
BRIN Fokus Tiga Teknologi Kunci Dukung KLBB
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian untuk mendukung kesiapan industri kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB). "Untuk dapat mengejar perkembangan global maka BRIN akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian atau charging station," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pembukaan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 secara hybrid yang diikuti ANTARA di Jakarta, Rabu. Handoko mengatakan penguasaan teknologi motor, baterai dan charging station juga harus diimbangi dengan perhitungan tingkat komponan dalam negeri (TKDN) KLBB. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Ia menuturkan perhitungan TKDN harus masuk dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut dia, periset di Tanah Air harus bekerja keras untuk mengembangkan teknologi baru untuk mobil listrik dan untuk menjawab hambatan (bottle neck) tiga teknologi tersebut sehingga akan tercipta KLBB dengan TKDN yang tinggi. Beberapa kendala seperti harga kendaraan listrik, harga baterai, dukungan purna jual, dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi kekhawatiran calon pengguna kendaraan listrik. Handoko mengatakan kegiatan riset dan inovasi pada kendaraan listrik menjadi bagian penting untuk menyiapkan industri dalam negeri dalam mendukung era kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, regulasi dan insentif juga harus disinergikan untuk mendukung ekosistem KLBB di Tanah Air. Komitmen pemerintah telah terlihat dengan adanya target menghentikan penjualan kendaraan konvensional pada 2040 untuk roda dua dan 2050 untuk roda empat. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. (mth)
Dukungan untuk Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti
Oleh: Yusuf Blegur Kekuasaan terus merangsek mengangkangi norma dan aturan. Dengan bekal pengaruh, harta dan jabatan yang dimiliki, ambisi dan keangkuhan itu berusaha menaklukkan semua yang ada di hadapannya. Hadir dalam pelbagai rupa dan perangai menguasai kehidupan rakyat dan negara. Hawa nafsu yang dominan dan sistemik dalam dirinya tampil arogan dan sewenang-wenang. Pribadi dan atau bersama kelompoknya, memamerkan kekuatan dan seolah menunjukkan kelakuannya tak bisa digugat dan dihadapi oleh siapapun. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidayanti. Aktifis pergerakan yang konsern dalam mengeksplorasi relasi negara dengan kehidupan rakyatnya. Kali ini berhadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan usai mengangkat bisnis pertambangannya di Papua dalam channel youtube. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti harus berseteru hingga mungkin sampai ke pengadilan dengan Luhut Binsar Panjaitan, seorang pejabat sekaligus pengusaha yang banyak terlibat langsung dan memengaruhi kebijakan negara. Sifat birokrat pengusaha yang satu ini bukan hanya cenderung manipulatif terhadap undang-undang. Ia juga eksploitatif terhadap kekayaan negara dan mengancam esistensi dan kesinambungan ekosistem lingkungan. Wajar saja Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menuntut transparasi dan akuntabilitas politik bisnis Luhut. Demi kebenaran dan demi keadilan bagi kehidupan rakyat. Rakyat sudah tahu dan memahami bagaimana semua sektor kehidupan negara telah dikuasai oligarki dan kelompok borjuasi korporasi. Termasuk Luhut yang mengemban segudang jabatan dan memiliki daya pengatur bertekanan tinggi, bahkan kepada seorang presiden sekalipun. Bukan hanya bisnis pertambangan dan infra strukur semata. Luhut juga tersandung bisnis alat tes PCR, yang miris menghebohkan publik. Untuk sekian kalinya, Luhut menyakiti rakyat yang sudah sekarat menghadapi pandemi. Luhut benar-benar menampakan dirinya sebagai contoh wajah penguasa yang aji mumpung, serakah dan juga bengis. Seandainya napas manusia itu tidak gratis dari Tuhan, Luhut Pastinya akan melirik itu, sebagai sesuatu yang mungkin bisa diperjual-belikan juga. Keberanian Membongkar Kejahatan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, merupakan sedikit kenyataan bahwa betapapun kedzoliman hadir menyesaki ruang-ruang kehidupan publik di negeri ini. Kebenaran dan keadilan tidak akan pernah mati, walaupun terlihat redup dan terdengar sayup-sayup. Suara-suara kritis dan keberpihakan terhadap rakyat tertindas itu, masih menggema meski di tengah ingar bingar dan gemuruh konser kejahatan konstitusional. Walaupun mengundang resiko dan mengundang bahaya. Haris Azhar dan Maulidiyanti tak gentar. Betapapun tidak terlupakan oleh mereka, tidak sedikit kolega seperjuangannya yang terdahulu harus menjadi korban penganiayaan, hilang dan harus kehilangan nyawa. Berdua konsisten, teguh dan istiqomah berjuang. Mereka berdua seperti menghadapi tembok besar yang tiba-tiba dan seketika bisa saja berbalik merobohkan. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti layaknya representasi pesan moral dan nilai-nilai agama yang selama ini terpinggirkan, menjadi formalitas dan dianggap uthopis. Jiwa yang berserah pada kebesaran Ilahi tak akan surut menghadapi kekuasaan manusia yang sejatinya tidak absolut. Rezim boleh korup dan represif, tapi tidak langgeng dan abadi. Selain seiring waktu melemah, ia juga tetap tak berarti dan tunduk pada kekuatan Tuhan yang hakiki. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, sejatinya merupakan kesadaran keberanian dan perlawan rakyat yang masih terserak di sana-sini. Ia hanya belum bersatu, masih seperti puzzel yang belum terangkai namun tetap bisa disusun menjadi indah, solid dan bermakna. Semoga perlawanan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kepada rezim kekuasaan yang tiran mendapatkan keberpihakan dari rakyat, alam dan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Sebagaimana keduanya begitu peduli dan memasuki kedalamannya. Tak perlu takut, tak perlu ciut bahkan ketika harus menghadapi seribu Luhut. Karena hanya kekuasaan Tuhan yang absolut. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Potensi Perikanan Di Kepulauan Riau Baru Termanfaatkan 3,3 Persen
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengatakan, daerah yang dipimpinnya memiliki potensi perikanan sebesar 1,1 juta ton per tahun. Hingga sekarang, potensi perikanan di daerah yang terdiri dari 2.408 pulau tersebut baru termanfaatkan 3,3 persen. Kepri menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan. Misalnya, lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri. Ansar, saat bertemu Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi di Natuna, Kepri, mencontohkan Kepulauan Natuna, yang kaya sumber daya laut, telah menarik minat nelayan mulai dari Pantura Jawa hingga asing yang masuk secara ilegal. Adapun nelayan asli Natuna, katanya, mayoritas masih menangkap dengan cara tradisional. "Nelayan di sana sebenarnya tangguh karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas, ada 12 ribu lebih nelayan," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu, 24 November 2021. Ansar terus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing para nelayan melalui pemberdayaaan dan berbagai pelatihan. Para nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran agar mampu menakhodai kapal-kapal besar. "Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi. Saya yakin itu bisa terwujud," ucap Gubernur. Tidak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan, Kepri juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau, tetapi akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi. "APBD kami Rp 3,7 triliun, relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan seperti Kepri," ujarnya. Agar bisa menggenjot industri perikanan, lanjut Ansar, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan. "Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud, saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud," ucapnya. Sedangkan Wahyu Muryadi menuturkan, pemerintah sedang menyiapkan program penangkapan terukur. Melalui kebijakan itu, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan. "Kami akan membuat kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Di masa mendatang, semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi," ujarnya. Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya nelayan tradisional tetap bisa melaut dan harga di pasar terjaga. Program zonasi itu juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan. "Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa," ucap Wahyu. Ia mengutarakan pemerintah mengandalkan investasi dalam mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat menyejahterakan rakyat. Misalkan kapal asing yang ingin menangkap, 95 persen pekerjanya harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa dermaga hingga pasar. "Kalau asing mau berinvestasi ke sini silahkan, mau mengelola perikanan juga silahkan. Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik," ujarnya. (MD).
Arogansi Kekuasaan
Oleh Ridwan Saidi Meski raja bepergian dipikul-pikul, mereka tak sombong. Mereka tegur rakyat di tepi jalan yang lagi pada jongkok. Tukang panggul raja walau upah tak seberapa, mereka gembira saja. Meski pun mereka yang manggul di belakang berisiko kena serangan gas lambung raja yang tiba-tiba masuk angin. Wolio adalah satu-satunya kerajaan yang pada tahun 1599 memiliki konstitusi tertulis yang disebut Martabat Tujuh . Di situ antara lain diatur pidana mati bagi raja yang berlaku lalim dan sombong. Tidak patut memberi juadah pada rakyat dengan cara melemparkannya dari kendaraan, tidaklah elok pejabat berumur bicara soal hukum dengan menggertak-gertak yang lebih muda. Akhirnya dua kawula muda beli gertakan itu opung. Repot sendiri 'kan? Waktu muda kali saya belajar main pukulan (silat), guru kasih nasihat, Wan nanti kalo lu udah tua, jangan ribut sama anak muda. Perlawanan rakyat pada penguasa sering karena arogansi kekuasaan dari pada soal kebijakan. Penguasa sombong tak disukai. Apalagi sudah sombong berbonus tolol. Kebijakan yang merugikan rakyat sering manunggal dengan arogansi kekuasaan. Ini memicu sengitnya perlawanan ketika kekuasaan ditumbangkan. Kebijakan merugikan dan arogansi kekuasaan tentu menimbulkan kontraksi yang akibatnya tidak menguntungkan penguasa. Tak usah yang merugikan, kebijakan nan elok tapi tak realistis juga dapat reaksi boikot seperti yang dialami Khalifah Bagdad Harun al Rasyid. Syahdan daerah pinggir Bagdad penduduknya mengalami krisis madu. Khalifah ambil inisiatif menyerukan penduduk kota Bagdad, derma setengah cangkir madu dan kumpulkan di gentong yang sudah disediakan di alun-alun. Harun al Rasyid khalifah simpatik, idenya menarik, tapi tak realistik. Penduduk kota sedang tidak berkelebihan rejeki. Abu Nawas berpikir, kalau aku tuang ke gentong setengah cangkir air putih 'kan tak ketauan. Sip. Penduduk dari pagi penuhi kewajiban. Mereka, ternasuk Abu Nawas, datang ke alun-alun. Sore-sore khalifah buka gentong dan bukan main kagetnya. Isi gentong cuma air putih. Khalifah mencicipi, itu air gentong kagak manis-manis acan. Dalam gelombang yang sama, maka pikiran individual menjadi komunal. Bukan lagi sigma individu tapi kolektif individu. Realita menyatukan pikiran dalam satuan time frame. *) Budayawan
Algojo Baliho Siap Terapkan Gaya Era Soeharto
By M Rizal Fadillah Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara fasis, dimana militer dapat berbuat sewenang-wenang. TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang bukan tentara gertak-gertak dan ancam-ancam. Bukan tentara hantu yang menakut-nakuti rakyat dengan bahasa radikal-radikul. Radikalisme belum memiliki definisi berbasis hukum. Masih multi tafsir dan tentu saja tidak boleh ditafsirkan versi sendiri. KSAD baru Jenderal Dudung mulai berwajah Benito Mussolini. Pernyataan yang tidak bijak dari seorang pemimpin "Saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu". Rupanya Angkatan Darat hendak dikerahkan untuk membantai kelompok yang secara sepihak diberi label "radikal". Wuih mau dibawa ke mana negara ini. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menampilkan diri sebagai Jenderal yang justru radikal. Teriak radikalisme yang diarahkan pada kelompok masyarakat padahal dirinya sendiri yang justru mengembangkan faham radikalisme. Sewaktu Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan penurunan baliho FPI dan HRS. Karena itu, umat menjulukinya, jenderal baliho (karena dia berpangkat Mayor Jenderal). Malah ada yang sebutan lainnya, "Algojo baliho." Sebuah sebutan yang tidak pantas ditujukan kepadanya. TNI AD dalam bahaya. TNI AD jangan dibawa untuk menjadi tukang pukul. Jika mau perang lawan itu KKB di Papua yang sudah terang-terangan berani mengejek dan menantang. Bukan rakyat sebangsa dan setanah air. Tugas TNI melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. UU No 34 tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Berbeda dengan KSAD terdahulu yang perkasa, berwibawa, dan tidak membangun kegaduhan, kini KSAD seperti melebihi kewenangannya, mengobrak-abrik ranah politik, main ancam dan tidak berwibawa. Jauh dari spirit UU TNI yang menempatkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Semangat Dudung untuk membawa TNI AD ke era pemerintahan Soeharto jelas suatu kemunduran. Mundur seratus langkah. Sungguh hal ini merupakan sikap yang melanggar prinsip demokrasi, menginjak-injak supremasi sipil, serta mengancam hak asasi manusia. Dipastikan mengoyak undang-undang dan aturan hukum nasional-internasional. Semoga Jenderal Dudung menyadari posisi diri sebagai pemimpin yang dituntut untuk mampu membawa TNI khususnya Angkatan Darat menjadi kekuatan yang berwibawa dan manunggal dengan rakyat. Bukan menginteli dan memecah-belah kebersamaan rakyat yang justru membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Semakin brutal Jenderal Dudung justru akan semakin mengganggu dan membuat goyah posisi Presiden Jokowi yang telah bersusah-susah "pasang badan" untuk memberi kepercayaan kepada Dudung Abdurrahman sebagai KSAD. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menlu Perancis Bahas Kerja Sama
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa. Pertemuan tersebut membahas mengenai tindak lanjut kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis di sektor pertahanan yang telah ditandatangani pada Juni 2021 di Perancis. Siaran pers dari Humas Kementerian Pertahanan, menyebutkan, kerja sama pertahanan Indonesia dan Perancis mencakup berbagai bidang, seperti intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan. Selain itu, kerja sama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Jeppe Kofod di Kantor Kemhan, yang membahas kerja sama pertahanan. Atas kedatangan Menlu Denmark, Wamenhan Herindra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih telah berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Mantan Irjen TNI ini berharap dengan kunjungan Menlu Denmark dapat mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sebelumnya, ada beberapa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Denmark, diantaranya Plan of Action (POA) 2017-2020 melalui 3rd Bilateral Forum Indonesia-Denmark di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian beberapa kerja sama bidang industri pertahanan serta penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk Electronic Support Measures (ESM) Enam Kapal TNI AL pada Agustus 2021. (mth)
Norwegia Soroti Keberhasilan Petani Swadaya Sawit di Musi Banyuasin
Palembang, FNN - Negara donor pelestarian lingkungan, Norwegia menyoroti keberhasilan pemberdayaan petani swadaya dalam sektor perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dinilai mampu menyejahterakan warga setempat. Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di Sekayu, Selasa, mengatakan ketertarikan itu dibuktikan Norwegia dengan mengirimkan duta besarnya Rut Kruger Giverin ke Muba pada Rabu (24/11/21). “Nanti Dubes Norwegia akan mengunjungi perkebunan petani swadaya di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir,” kata Beni. Ia menyebutkan, Dubes Norwegia juga akan meninjau program masyarakat Sejahtera Alam Terjaga (SETARA) yang telah berjalan untuk petani swadaya di Muba. Dubes direncanakan berdialog secara langsung dengan petani setempat. "Semoga dalam kunjungan ini nantinya akan ada lagi terobosan dan inovasi untuk pemberdayaan petani di Muba," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi program Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengundang masuknya investasi ‘hijau’ yakni penanaman modal yang tetap mengedepankan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Model investasi hijau itu telah dimiliki Muba, mulai dari sektor perkebunan sawit, karet hingga pertambangan minyak dan gas. Bahkan model bisnis ini sudah dikawal oleh Peraturan Daerah sehingga dapat menjadi acuan untuk kalangan pebisnis dalam berusaha di Musi Banyuasin. Muba menjadi daerah pilot project untuk program peremajaan sawit, dan menjadi inisiator untuk penggunakan aspal karet. Untuk itu, Muba mengundang para investor menanamkan modal mulai dari sisi hulu hingga hilir dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. Kabupaten Muba sejauh ini menghasilkan aspal karet dan minyak sawit jenis Industrial Vegetable Oil (IVO) sebagai produk turunan dari komoditas karet dan sawit. Sementara untuk IVO, penyerapan produk hasil petani sawit Muba ini untuk menyuplai kebutuhan kilang RU III Plaju, Sumatera Selatan. Untuk aspal karet sendiri, Muba sudah bisa menyuplai kebutuhan untuk bahan baku pembangunan jalan nasional di Sumatera, sementara untuk IVO nanti kami akan menyuplai ke Pertamina karena saat ini sudah dihasilkan B30. Musi Banyuasin bertekad merealisasikan hilirisasi komoditas ini karena hampir 80 persen penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini. Berdasarkan data pemkab, luas perkebunan karet rakyat mencapai 459.032 hektare, perusahaan 7.361 hektare, sementara perkebunan kelapa sawit rakyat 141.192 hektare dan perusahaan 302.279 hektare. (mth)
Mantan Suami Valencya Dituntut Enam Bulan Penjara Kasus KDRT
Karawang, FNN - Mantan suami Valencya, Chan Yung Ching dituntut pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang Jawa Barat, Selasa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menilai terdakwa Chan terbukti bersalah dalam perkara penelantaran dan KDRT. Atas hal tersebut, JPU menuntut enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. JPU yang terdiri dari Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) dari Kejagung yakni Syahnan Tanjung (Jaksa utama), Fadjar (Jaksa madya), dan Erwin Widhiantono menyatakan Chan Yung Ching terbukti bersalah melakukan penelantaran terhadap anak istri sesuai Pasal 49 huruf A jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). JPU menyebutkan perbuatan Chan Yu Ching terhadap Valencya dan dua anaknya sudah menelantarkan keluarga dan tidak memberikan nafkah. Hal itu terungkap dari keterangan saksi dan korban. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Chan Yung Ching, Bernard Nainggolan mengatakan seharusnya kliennya juga dibebaskan dari tuntutan, seperti Valencya yang mendapatkan bebas tuntutan dari jaksa. "Dia (Chan) merasa kalau Ibu Valencya dituntut bebas, seharusnya dituntut bebas juga. Tapi kami belum bisa bicara sampai ke situ kami masih menunggu," katanya Ia juga membantah adanya penelantaran yang dituduhkan Valencya ke kliennya. Karena kliennya tidak pernah melakukan penelantaran anak. Bahkan setelah keluar dari rumah pada Februari 2019, Chan masih mengirimkan uang untuk anaknya, tapi semua uangnya dikembalikan oleh Valencya ke rekening Chan. "Dari awal Pak Chan tidak ingin bercerai dan berusaha mempertahankan perkawinannya. Tapi Ibunya tetap ngotot cerai sih, upaya mediasi itu sudah beberapa kali dilakukan, tapi, itu bahkan tawarannya dari Pak Chan, tapi dari ibu Valencya itu mediasinya bersyarat," ujarnya. Majelis hakim Ismail Gunawan memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk pembelaan atau pleidoi pada Kamis (7/12) pekan depan. (mth)
DPD dan IPHI Bahas Solusi Persoalan Penyelenggaraan Haji
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) membahas sejumlah persoalan penyelenggaraan ibadah haji termasuk mencari solusi terbaik. "Saya ucapkan terima kasih dan kami di DPD RI siap bersinergi dengan IPHI," kata Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Salah satu hal yang disoroti oleh La Nyalla adalah penyelenggaraan haji yang harus menunggu waktu cukup lama bagi jamaah untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. "Bayangkan, ada yang sudah membayar lunas dari sekarang tapi jadwal keberangkatannya masih lima tahun, 10 tahun bahkan antre hingga 20 tahun ke depan," kata La Nyalla. Ke depan, hal-hal demikian harus segera dibenahi. Selaku Ketua DPD ia mengaku beberapa kali mengundang pihak penyelenggara haji untuk membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. "Tapi sampai sekarang respons mereka tidak berlanjut. Ini sebenarnya ada apa," tanya dia. Senator asal Jawa Timur tersebut juga sependapat dengan IPHI, agar penyelenggaraan haji dibuatkan badan khusus. Tujuannya agar penyelenggaraannya lebih tertib. Jika tidak disegerakan, maka masalahnya diyakini akan tetap seperti sekarang ini. La Nyalla juga mengaku berkali-kali meminta kepada penyelenggara haji, agar melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji asal Indonesia. "Itu sebagai solusi jangka pendek mempercepat keberangkatan jamaah haji kita. Solusi jangka panjangnya tetap harus dipikirkan," ujarnya pula. Ketua Umum IPHI Erman Suparno meminta agar penyelenggara haji dibuatkan badan khusus atau terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag). "Sama halnya dengan Kementerian Perhubungan. Meski mengurusi kereta api, tetapi penyelenggaraannya memiliki badan otoritas tersendiri," kata dia. Pada pertemuan itu, Erman juga menyinggung soal rencana amendemen konstitusi yang kelima. Jika hal itu terwujud, IPHI berharap dapat diselaraskan dengan peraturan turunannya dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. "Tujuannya agar penyelenggaraan haji bisa berjalan semakin baik ke depannya," ujarnya pula. (mth)
Polisi Tetapkan Lima Tersangka Perusak Rumah di Gresik
Gresik, Jatim, FNN - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Gresik, Polda Jawa Timur menetapkan lima tersangka perusak rumah di wilayah ini yang berasal dari salah satu perguruan silat, setelah mengamankan sebanyak 42 orang untuk dimintai keterangan. "Kami amankan 42 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dari jumlah itu, 5 orang dijadikan tersangka. Sementara sisanya dikembalikan karena tidak terbukti melakukan perusakan," kata Kapolres Gresik AKBP M Nur Aziz kepada wartawan, di Gresik, Selasa. Ia mengatakan, perusakan terjadi di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Balongpanggang, Gresik, bermula saat salah satu perguruan silat melakukan konvoi dan melintas di jalan raya desa setempat. Aziz mengatakan, lima tersangka itu identitasnya berasal dari luar Kota Gresik, dan sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di mapolres setempat. Sempat viral di media sosial aksi konvoi ratusan orang dari salah satu perguruan silat dan berujung perusakan belasan rumah serta kendaraan milik warga, di Dusun Kedungwatu, Desa Kedung Sumber, Kecamatan Balongpanggang. Kepala Desa Kedung Sumber Wahono Yudo mengatakan aksi konvoi terjadi Senin (22/11) di atas jam 22.00 WIB. Kemudian, ratusan pesilat menggunakan baju hitam itu bentrok dengan warga dan merusak rumah warga, serta sempat terjadi aksi lempar batu antara warga dan konvoi tersebut. "Massanya berjumlah ratusan. Sudah kacau tadi malam, lempar-lempar batu. 18 rumah warga saya rusak dan satu motor yang diparkir di pinggir jalan ikut jadi korban," kata Wahono Ia mengaku, tidak mengetahui apa penyebabnya, dan sempat meresahkan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. "Konvoi itu bubar sekitar jam 00.00 WIB WIB, dan ratusan pesilat itu menuju ke arah barat masih dengan konvoi," katanya pula. (sws)
PN Denpasar Adili WN Rusia Kasus Pemerasan Rp171 Juta
Denpasar, FNN - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali mengadili warga negara Rusia bernama Evgenii Bagriantsev (56) yang terlibat dalam kasus pemerasan dengan kerugian senilai Rp171 juta. "Dalam perkara ini, Evgenii Bagriantsev didakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak atau hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu sendiri atau orang lain supaya orang itu membuat utang dan menghapuskan piutang," kata jaksa penuntut umum I Made Dipa Umbara saat dikonfirmasi, di Denpasar, Selasa. Dalam persidangan secara virtual, jaksa Dipa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban pengusaha rental asal Uzbekistan bernama Nikolay Romanov, bersama dengan tiga orang yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO), yaitu Olga Bagriantsev, Maxim Zhiltsov, dan Agung. Evgenii Bagriantsev didakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Barang bukti disita dari terdakwa berupa satu unit mobil milik pelaku, uang hasil pemerasan sebanyak Rp20 juta, dan beberapa bukti transfer antara korban dan pelaku. Kasus pemerasan ini diketahui terjadi pada 17 Februari 2021, terdakwa Evgenii Bagriantsev dan Maxim Zhilitisov (DPO) mendatangi tempat kerja korban Nikolay Romanov, di Jalan Batu Bolong Br Canggu No.10 Kuta Utara, Badung. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa tempat usaha tersebut sedang dicari pihak kepolisian. Ketika bertemu korban, terdakwa mengaku adalah informan dari Interpol dan apabila tidak mau bekerja sama dengan dirinya, maka korban akan mendapat masalah karena bersekongkol dengan seseorang bernama Dimitri Babaev. Selain itu, terdakwa meminta korban menyusun daftar jumlah sepeda motor sebanyak 21 unit dan diserahkan kepada tersangka dan temannya. Selanjutnya, secara bertahap sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa sampai 26 Maret 2021. Lalu, pada 22 Mei 2021 terdakwa kembali mengancam korban dengan mengatakan bahwa tempat usahanya bermasalah dan bisa dipidana penjara sampai dengan 4 tahun dan denda sebesar Rp400 juta. Selama bertemu dengan korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp230 juta kepada korban, namun korban mengatakan tidak mempunyai uang. Setelah diancam terdakwa terus-menerus, lalu korban mengirim uang secara bertahap dengan total Rp121 juta serta menyerahkan satu sepeda motor seharga Rp50 juta. Total kerugian yang dialami korban Nikolay Romanov sebesar Rp171 juta. (sws)
Forpi Minta Pemkot Yogyakarta Lebih Tanggap Tangani Pelanggaran Parkir
Yogyakarta, FNN - Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat lebih tanggap dan cepat menangani kasus parkir liar dan pelanggaran parkir lain, termasuk penggunaan trotoar untuk tempat parkir. “Tidak perlu menunggu keluhan warga terkait pelanggaran parkir viral di media sosial baru bertindak. Tetapi, bisa lebih responsif untuk memastikan tidak ada pelanggaran parkir,” kata Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba di Yogyakarta, Selasa. Berdasarkan keluhan warga yang viral di media sosial, pelanggaran parkir terjadi di Jalan Pasar Kembang. Trotoar yang seharusnya dimanfaatkan oleh pejalan kaki, justru dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor, becak, hingga gerobak. Pejalan kaki yang melintas, lanjut dia, terpaksa turun ke jalan karena tidak ada bagian trotoar yang tersisa. “Tentunya cukup berbahaya jika pejalan kaki harus turun sampai ke jalan,” katanya. Selain alih fungsi trotoar, pelanggaran parkir yang juga ditemui di sepanjang Jalan Pasar Kembang adalah pelanggaran marka biku-biku atau daerah larangan parkir. Sejumlah kendaraan terlihat nekat parkir di atas marka biku-biku. Oleh karenanya, Baharuddin menyebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta seharusnya memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran parkir tersebut. “Jika sanksi yang diberikan dalam penertiban belum memberikan efek jera, maka pemerintah bisa mendorong agar sanksi tindak pidana ringan bisa dimaksimalkan,” katanya. Petugas keamanan Jogoboro, lanjut dia, juga bisa dilibatkan untuk membantu patroli di Jalan Pasar Kembang guna memastikan tidak ada pelanggaran parkir. “Lokasi Malioboro dan Jalan Pasar Kembang tidak terlalu jauh. Petugas Jogoboro bisa ikut membantu mengawasinya dan menegur jika menemukan pelanggaran,” katanya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Asung Waluyo mengatakan, rutin melakukan patroli penertiban parkir liar dan pelanggaran parkir, termasuk di Jalan Pasar Kembang. “Biasanya, patroli penertiban kami intensifkan saat akhir pekan. Kendaraan yang melanggar marka biku-biku kami beri stiker melanggar parkir atau ditilang. Begitu juga dengan sepeda motor yang terparkir di trotoar. Bahkan kami pernah melakukan penggembosan ban untuk kendaraan yang melanggar parkir,” katanya. Kendaraan pelanggar parkir tersebut kemudian dicatat dan masuk dalam basis data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga jika suatu saat kembali melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi lebih berat. (sws)
Polisi Bekuk Pria di Bali Saat Mabuk Aniaya Istri Hingga Tewas
Buleleng, FNN - Polres Buleleng, Polda Bali membekuk seorang pria bernama Suin (39) yang diduga dalam kondisi mabuk menganiaya istri sirinya Sri Indrawati (41) hingga tewas. "Jadi berikan waktu penyidik untuk dapat mengungkap motif dan modus atas peristiwa ini, nanti bila sudah lengkap akan kami sampaikan kembali," kata Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto saat dikonfirmasi, di Denpasar, Selasa. Ia mengatakan hingga saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Celukan Bawang dan dibantu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Buleleng. Sedangkan jenazah korban sudah ditangani RSUD Buleleng untuk divisum, baik di bagian dalam maupun luar. Kejadian berawal ketika korban dan pelaku serta dua orang lainnya menikmati minuman beralkohol pada Senin (22/11)m sekitar pukul 20.00 WITA, di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Ketika pelaku bersama teman-teman lainnya sedang minum-minuman beralkohol, terjadi pertengkaran mulut antara korban dan pelaku pada Selasa sekitar pukul 00.00 WITA. Setelah minuman tersebut habis beberapa botol, pelaku mendatangi korban ke dalam kamar, lalu bertengkar hingga melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang. "Karena pelaku tidak dapat mengendalikan emosi, kemudian pelaku memukul kepala korban berulang-ulang sampai korban tertidur," katanya lagi. Pada saat pelaku bangun tidur sekitar pukul 04.00 WITA, dan mencoba membangunkan korban ternyata sudah dalam keadaan kaku. Dia menyatakan, saat dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis dari Puskesmas Gerokgak ditemukan ada beberapa bekas pukulan pada bagian tubuh korban. "Mayat (ditemukan) dalam posisi telentang, menggunakan baju abu-abu, lengan panjang, menggunakan daster biru," ujar Kapolres. (sws)
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tahan Seorang Mantan Anggota DPRD
Simpang Empat - FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, Sumatera Barat, Selasa malam, melakukan penahanan terhadap seorang mantan anggota DPRD Pasaman Barat inisial IS terkait perkara dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019. Kepala Kejari Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana diwakili Kasi Pidsus Andy Suryadi didampingi Kasi BB Firdaus saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa, mengatakan sebelumnya IS sudah ditetapkan tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD periode 2014-2019 itu. "Sebelumnya tersangka berhalangan hadir saat dipanggil karena sakit usai menjalani operasi. Hari ini dipanggil dan setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang lima jam sebagai tersangka dan hasil pemeriksaan tim medis tersangka sehat, maka langsung dilakukan penahanan," ujarnya. Menurutnya, IS dilakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Padang. Ia menyebutkan IS ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD lainnya pada 29 Oktober 2021 lalu. "Tersangka sangat kooperatif saat diperiksa. Tidak ada kesulitan saat memeriksa tersangka," ujarnya pula. Dengan penahanan satu orang lagi, maka pihak Kejari Pasaman Barat telah menahan lima tersangka pada kasus itu. "Dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara itu. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru," kata dia pula. Ia menjelaskan para tersangka diduga melakukan tindakan korupsi pada anggaran perjalanan dinas pada Sekwan DPRD Pasaman Barat pada tahun 2019 dan 2018 dengan anggaran yang terserap sekitar Rp27.165.361.405 dari total anggaran sebesar Rp32.015.823.405. "Kerugian negara akibat perbuatan tersangka lebih kurang Rp650 juta," katanya lagi. Dia menyebutkan penahanan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi dan dari keterangan saksi-saksi. "Sekitar 30 lebih saksi telah kami periksa dan dengan barang bukti dokumen. Ini baru tahap awal dan akan terus dikembangkan tidak tertutup akan ada tersangka baru nantinya," ujarnya pula. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun1999 diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia mengakui tersangka sudah mengembalikan kerugian negara setelah proses penyidikan dan sudah disetor ke kas daerah. "Proses perkara ini akan terus kami kembangkan dengan memanggil saksi-saksi kembali," ujarnya pula. (sws)
Polri akan Tempatkan Mantan Pegawai KPK Sesuai Kemampuan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan penempatan 57 mantan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri akan disesuaikan dengan kemampuannya. Menurut Rusdi, karena tidak semua dari 57 mantan pegawai KPK bertugas sebagai penyidik dan penyelidik, sehingga penempatannya disesuaikan dengan posisi yang bersangkutan saat bekerja di KPK. "Penempatan disesuaikan, karena tidak semua ke-57 mantan pegawai KPK itu kan penyidik atau penyelidik. Ada di bidang perencanaan, ada di bidang SDM, ada juga di bidang keamanan, ini kan akan disesuaikan ketika yang bersangkutan bekerja di KPK," kata Rusdi, di Jakarta, Selasa. Penempatan 57 mantan pegawai KPK ini, kata Rusdi, nantinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia menyebutkan, Polri sudah mendapatkan posisi-posisi yang akan diisi oleh mantan pegawai KPK sesuai arahan dari Kemenpan RB. "Polri sudah mendapatkan posisi-posisi mana saja ya. Dari Kementerian PAN RB sudah memberikan posisi-posisi mana saja yang bisa diisi oleh ke 57 eks pegawai KPK itu," ujar Rusdi. Rusdi memastikan tidak ada kendala dalam perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN Polri. Saat ini Polri tengah menyempurnakan payung hukum perekrutan 57 mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri. Menurut Rusdi, rekrutmen bisa berjalan setelah ada payung hukum. Hal ini untuk menjaga legalitas dari proses rekrutmen mantan pegawai KPK. "Segala sesuatunya dipersiapkan sehingga rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik, legalitasnya pun bisa dijaga," ujar Rusdi. "Intinya adalah Polri menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti di ujungnya ada permasalahan hukum. Ini yang dihindari," terang Rusdi. Sebelumnya, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk berharap alih status sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sesuai undang-undang (UU). Hamdi menegaskan jika benar Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi ASN di Polri, terlebih tidak melalui serangkaian tes ulang, maka Kapolri telah bersikap kontradiktif. Hamdi mengecualikan jika pekerjaan yang ditawarkan Kapolri kepada mantan pegawai KPK itu berbeda dengan pekerjaan sebelumnya dan bukan menjadi ASN atau hanya sebatas pegawai kontrak saja. Namun, jika ternyata akan dijadikan ASN, Hamdi menegaskan mereka harus tetap mengikuti serangkaian tes yang telah dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan, dalam hal ini UU ASN. (sws)
DPP Ikhwanul Muballighin Minta LaNyalla Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Pusat Ikhwanul Muballighin meminta Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi pembina dalam struktur kepengurusan organisasi. Hal itu disampaikan Wakil Dewan Syuro DPP Ikhwanul Muballighin Habib Umar Assegaf dalam pertemuan di Ruang Kerja DPD RI, Lantai 8 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Jika berkenan, sudi kiranya Pak LaNyalla menjadi pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata Habib Umar. Menjawab permintaan tersebut, LaNyalla meminta doa agar amanah dan bertanggungjawab dengan tugas barunya sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin. "Doakan saya agar amanah menerima peran baru saya ini sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata LaNyalla. Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin KH Anwar Fudoli menerangkan, kehadirannya mereka untuk menyampaikan perkembangan organisasinya yang telah melaksanakan kongres pada Maret 2021 lalu. "Saat ini kami mulai melakukan konsolidasi. Dalam waktu dekat, kami akan menyelenggarakan Mukernas pada 17-19 Desember 2021. Berkenan kiranya Pak LaNyalla memberi 'keynote speech'," kata Anwar. Anwar menjelaskan salah satu program kerja yang tengah digagas adalah mendorong para mubaligh menjadi wirausaha. Menanggapi program itu, LaNyalla menyatakan mubaligh memang sudah semestinya mengambil peran untuk memperkuat perekonomian nasional. "Peran yang bisa diambil adalah menjadi wirausaha. Maka, saya mendukung program kerja mubaligh berwirausaha ini," tutur LaNyalla. Dia meyarankan agar para mubaligh itu membentuk koperasi sebagai alat mereka membangun usaha. "Saya sarankan koperasi," ujarnya. (sws)
Ketua DPD Tegaskan Komitmen Kawal Dana BLK Pesantren
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengawal dana balai latihan kerja (BLK) untuk pondok pesantren. "Soal BLK ini, apakah sudah diterima atau belum, saya siap mengawal agar kita tahu bagaimana perkembangannya," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, saat menerima audiensi ulama perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator di antaranya Sylviana Murni (DKI Jakarta), Bustami Zainuddin (Lampung), dan Sukiryanto. Ulama dari Jawa Timur yang hadir di antaranya adalah KH Abdul Bari (PP Darul Falah), KH Sirotol Mustaqim (Raudlatul Islam), KH Juaini dan Ustaz Shofi (PP Addimyati), KH Hoirul Anam dan Ustaz Mustamar (Darul Hikam), Ustaz Bayu Wibowo (PP As Salafy), dan KH Bahrurrosid (Miftakhul Ulum Attaufik). "Dana BLK ini penting bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren. Kedatangan kami ke sini untuk meminta saran bagaimana mengembangkan pesantren agar pendidikan formal dan informal semakin baik. Kami mohon dibantu agar BLK bisa segera kami terima," kata KH Sirotol Mustaqim. Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan asrama di pondok pesantren yang kurang memadai. "Asrama putra dan putri ini saya berharap dapat diperhatikan, karena berkaitan dengan proses belajar mengajar di pondok pesantren," ujar dia. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, DPD RI tengah berjuang melakukan amendemen ke-5 konstitusi. "Apa yang terjadi saat ini, di mana korupsi merajalela dan persoalan lainnya, itu terjadi karena imbas dari amendemen mulai tahun 1999-2002," kata La Nyalla. Imbasnya, kata dia lagi, hal krusial bagi bangsa ini adalah pemberlakuan presidential treshold (PT) bagi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. "Imbasnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus memikirkan bagaimana santri kita, pesantren kita. Kapan kita mau maju kalau begini terus," kata La Nyalla menegaskan. (sws)
Wamenhan Herindra Terima Kunjungan Kerja Menlu Denmark
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Jeppe Kofod di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa, yang membahas kerja sama pertahanan. Kunjungan Menlu Denmark itu disambut dengan upacara Jajar Kehormatan di Aula Hening BTI, Kementerian Pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi Irjen Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Kabaranahan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari, sedangkan Menlu Denmark didampingi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen. Atas kedatangan Menlu Denmark, Wamenhan Herindra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih telah berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus ini berharap dengan kunjungan Menlu Denmark dapat mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sebelumnya, ada beberapa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Denmark, diantaranya Plan of Action (POA) 2017-2020 melalui 3rd Bilateral Forum Indonesia-Denmark di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian beberapa kerja sama bidang industri pertahanan serta penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk Electronic Support Measures (ESM) Enam Kapal TNI AL pada Agustus 2021. (sws)
Anggota DPR Minta Lelang PT Kertas Leces Transparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta proses lelang PT Kertas Leces yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berjalan dengan transparan. "Komisi VI berharap semua proses lelang aset PT Kertas Leces dan BUMN lainnya yang sudah dinyatakan bangkrut bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan keuangan negara," kata Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa, usai menerima aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Limbah dan Logam Indonesia (Apelti) yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan lelang PT Pabrik Kertas Leces di Probolinggo, Jawa Timur. Apelti, kata dia, melihat ada hal yang janggal dalam pelaksanaan lelang dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu segera ditangani dengan baik oleh pihak terkait supaya tidak menjadi isu liar yang merugikan semua pihak, khususnya Kementerian BUMN. "Saat bertemu dengan pengurus Apelti, mereka menyampaikan temuan bahwa ada ketidakberesan dalam proses lelang, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah," kata Baidowi. Menurut Baidowi, di antara pihak yang berwenang mengklarifikasi isu di lapangan tersebut adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang memang ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Dalam hal ini PT PPA harus proaktif menindaklanjuti semua laporan dan temuan yang berkembang di lapangan termasuk dari Apelti, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap persoalan lelang karena menyangkut kekayaan milik negara. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu turun tangan guna mengungkap persoalan tersebut supaya lebih terang benderang, ujar politisi PPP tersebut. PT Kertas Leces adalah pabrik kertas yang berdiri sejak 1939 dan mengalami masa sulit sejak 2014, karena menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (sws)
SKB CPNS Yogyakarta akan Diikuti 1.457 Peserta
Yogyakarta, FNN - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini akan diikuti 1.457 peserta dan rencananya digelar pada 3-6 Desember. “Seluruhnya adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi yang digelar bulan lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Yogyakarta, Selasa. Di Kota Yogyakarta, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan kembali digelar di GOR Amongrogo, sama seperti lokasi penyelenggaraan SKD. Di lokasi tersebut akan diikuti 1.280 peserta. Sedangkan sisanya, 177 peserta, dapat mengikuti penyelenggaraan seleksi di lokasi lain yang sudah ditetapkan “Teknis pelaksanaan SKB CPNS akan sama seperti penyelenggaraan SKD. Termasuk ketentuan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh peserta,” katanya. Hanya saja, lanjut dia, pada penyelenggaraan SKB masih dimungkinkan diikuti peserta yang dinyatakan positif COVID-19. Peserta akan ditempatkan di ruangan khusus dengan protokol kesehatan ketat. “Peserta yang dinyatakan positif COVID-19 masih tetap bisa mengikuti tes sesuai jadwal. Nantinya, akan ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan peserta tes lain,” katanya. Jalur menuju ruangan pun akan dipisah dan ditangani oleh petugas secara khusus sehingga peserta lain tidak perlu khawatir. “Peserta wajib memberikan laporan mengenai kondisinya tersebut pada H-1 jadwal seleksi,” katanya Sedangkan untuk penyelenggaraan SKB akan tetap dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes dilakukan tiga sesi setiap hari dengan jumlah peserta 150 orang per sesi. Gunawan menyebut, peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengetahui berbagai perkembangan dan informasi seputar seleksi tersebut melalui laman bkpp.jogjakota.go.id termasuk kisi-kisi materi SKB. “Kami berharap, peserta bisa menjaga kondisi kesehatan dan tidak mempercayai pihak manapun yang menawarkan berbagai janji kelulusan CPNS. Peserta juga diingatkan tidak melakukan kecurangan karena akan merugikan diri sendiri,” katanya. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini membuka 546 fomasi CPNS dengan total pelamar mencapai 19.127 orang.
KPU: Pemilih Pemula di Palangka Raya 12.000 Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ngismatul Choiriyah,mengatakan, jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 mendatang mencapai 12.000 orang lebih. "Nanti pada Pemilu 2024 ada 12.000 lebih pemilih pemula di Kota Palangka Raya. Saat ini mereka masih bersekolah di kelas 10,11 dan 12," kata Ngismatul di Palangka Raya, Selasa. Untuk itu, sejak saat ini KPU "Kota Cantik" terus menggencarkan sosialisasi terhadap para siswa tersebut mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, saat ini, penyelenggara pemilihan umum tingkat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Berdasar surat edaran KPU RI, sejak Pilkada 2020 lalu, sampai saat ini kami terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Artinya secara berkala kami melakukan pembaharuan daftar pemilih," kata Ketua Komisi Pemilihan Palangka Raya itu. Ngismatul mencontohkan, pemutakhiran data itu seperti penghapusan data daftar pemilih jika yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah alamat di luar Kota Palangka Raya. Selain itu, juga dilakukan penambahan jika ada masyarakat yang berpindah menjadi warga Kota Palangka Raya. "Data ini akan kami perbaharui setiap akhir bulan. Dapat dilihat di laman resmi KPU Kota Palangka Raya. Jika ada perubahan data atau warga yang belum masuk daftar pemilih silahkan lapor ke kami," kata wanita berhijab itu. Sementara itu, berdasar data yang dirilis KPU Kota Palangka Raya, sampai Oktober lalu jumlah warga "Kota Cantik" yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan mencapai 183.661 orang. Jumlah itu terdiri dari 91.068 laki-laki dan 92.593 perempuan. Jumlah itu berasal dari lima kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan. Data itu akan terus diperbaharui dan akan diunggah ke laman resmi KPU Kota Palangka Raya di https://kota-palangkaraya.kpu.go.id. (sws)
Luhut Ungkap Upaya Tingkatkan Kinerja Ekspor Impor di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impor di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dalam webinar bertajuk "Embrace Trade Recovery Momentum" yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa, Luhut mengungkapkan dampak terhadap ekspor Indonesia tidak seragam dirasakan tergantung pada jenis produk dan tujuan ekspornya. Ekspor dengan kandungan impor tinggi dan terkait dengan rantai nilai global (global value chains/GVC) akan terdampak lebih besar. "Ekspor dengan tujuan negara yang traffic-nya rendah, seperti AS, juga akan terkena dampak lebih besar dibandingkan dengan ekspor ke China dan Jepang," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Untuk meningkatkan kinerja ekspor impor, pemerintah, lanjut Luhut, telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk mempermudah proses bongkar muat untuk ekspor impor di pelabuhan Indonesia guna mengurangi kepadatan di pelabuhan dan mempercepat pergerakan kapal dan kontainer. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal melalui penjaminan terhadap pinjaman melalui LPEI (export-related) dan PII (non-export). "Teman-teman pengusaha jangan pernah pesimis melihat ini, Anda harus optimistis melihat negeri kita ini. Karena menurut saya, we are on the right track (kita sudah sesuai jalur)," katanya. Lebih lanjut, Luhut mengemukakan pandemi COVID-19 telah mengubah hampir semua lini atau sendi kehidupan di berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Karena pandemi, Indonesia bahkan melakukan perubahan-perubahan besar atau reformasi hampir di semua bidang. "Salah satu paling mendasar adalah di bidang kesehatan," katanya. Menurut Luhut, perubahan di sektor kesehatan sangat perlu dan penting dilakukan untuk menghadapi dinamika yang terjadi. Melihat kondisi saat ini, Luhut memandang bahwa secara umum pemulihan kondisi ekonomi Indonesia berjalan dengan dengan baik dan pemulihan ekonomi betul-betul bergantung pada bagaimana pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Ia pun mengingatkan semua pihak untuk tetap mawas diri dan terus menjaga protokol kesehatan. Ada beberapa formula yang dikombinasikan pemerintah sehingga bisa mengendalikan pandemi COVID-19 sejak awal hingga saat ini. Kunci pengendalian itu meliputi kombinasi dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4, vaksinasi tinggi, 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, & Menjaga Jarak), 3T (tracing, test, dan treatment), dan isolasi terpusat serta pelibatan para pakar dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Penanganan COVID-19 ini sangat penting, sekarang saya lihat kita sudah banyak yang lebih rileks tetapi tetap hati-hati menghadapi ini semua, tidak boleh sombong dan jemawa," pesannya. (mth)
Karma
Oleh Ady Amar *) Kata "karma" tiba-tiba menyeruak di ruang publik. Menjadi kata yang muncul bertubi-tubi di media sosial (medsos). Setidaknya sejak Senin, 22/11, semua lalu membuat simpulan atas kejadian perempuan tua yang dimaki-maki gadis muda, konon putri jenderal bintang tiga. Setidaknya itu pengakuannya. Dan sang anak dari ibu tua tadi, dikenal sebagai anggota DPR RI, ada di sampingnya. Ia adalah Arteria Dahlan, yang terus bertanya pada wanita muda tadi, siapa nama jenderal AD bintang tiga yang dimaksudnya. Tampak diacuhkan, tidak juga dijawab. Peristiwa itu di bandara Soekarno Hatta, dan sebenarnya cuma masalah sepele. Konon lagi, perempuan tua itu menghalangi jalannya. Maka terjadilah keributan. Videonya viral. Dan yang memviralkan kawan Arteria Dahlan sendiri, sesama anggota Komisi III, jadi viralnya video itu tampaknya memang sengaja dibuat menjadi viral. Apa maksudnya, biar ini bagian polisi untuk mengurainya. Netizen yang melihat video dan membaca pemberitaan soal itu, menyebut sebagai "karma" yang diterima sang ibu tua tadi. Itu karena ulah sang anak, Arteria Dahlan. Peristiwa pada acara Mata Najwa (2019), muncul sikap tidak selayaknya dari Arteria Dahlan yang menghardik dengan keras Prof Emil Salim, dalam perdebatan berkenaan dengan pelemahan KPK. Prof Emil Salim yang biasa tenang dan sejuk jika berbicara, sampai harus menggebrak meja saat ia berbicara dipotong terus menerus dengan tidak selayaknya. Telunjuk Arteria yang dibarengi intonasi bicara keras dan mata melotot ditujukan pada Prof Emil, lelaki tua yang usianya dikisaran 90 tahun. Sungguh pemandangan tidak sedap. Publik mengingat itu dengan baik, dengan stempel di benak, bahwa anggota DPR RI ini sebagai anak muda tidak sopan dan belagu. Tidak punya santun pada yang lebih tua. Bicaranya terkesan mau menang sendiri, sehingga tidak melihat lagi lawan bicaranya siapa. Baginya yang penting menyerang dan menang. Itu setidaknya ditunjukkan Arteria Dahlan dalam perdebatan itu. Maka, kejadian sang ibu yang diperlakukan dengan tidak semestinya di ruang publik oleh perempuan muda anak jenderal, dan itu di depan Arteria Dahlan, menjadikan publik senang. Mengingatkan publik, bahwa Arteria Dahlan juga memperlakukan Prof Emil Salim di hadapan jutaan mata yang menyaksikan acara itu dengan tidak selayaknya. Maka, kata "karma" dipakai melabeli ulah sang anak lelaki ibu tadi, yang menabur angin pada waktu tertentu, dan menuai badai pada kesempatan lainnya. Kata karma dipakai untuk menyebut ulah sang anak pada suatu waktu, yang menampol sang ibu di waktu lainnya. Karma itu sebenarnya konsep dalam agama Hindu, yang diserap untuk melabeli sebuah sebab akibat. Dan itu lebih dipakai pada hal-hal keburukan: jika berbuat tidak baik, maka pada suatu waktu karma akan datang dengan balasan keburukan. Mengapa karma tidak mengena pada sang anak, mengapa justru sang ibu yang menerima perbuatan tidak mengenakkan itu. Meski sebenarnya itu juga mengena pada sang anak yang ada di sampingnya, yang tampak sikapnya justru memble, tidak meledak-ledak, melihat sang ibu diperlakukan dengan tidak semestinya. Arteria tampak ciut juga dalam penampakan di video itu. Justru perempuan muda itu yang nekat dengan menunjuk-nunjuk sang ibu, seperti yang dulu ia lakukan pada Prof Emil Salim. Setidaknya orang lalu menyebut, itu sebagai "karma" yang muncul, tanpa ingin memperdebatkan konsep itu berasal darimana, tapi bisa jadi pembelajaran yang baik buat semuanya. Arteria Dahlan dan perempuan muda anak pak jenderal bintang tiga, yang entah siapa namanya, adalah produk manusia yang berjalan dengan nafsu amarah, yang bersandar pada kesombongan. Maka yang keluar dari mulut-mulut mereka adalah perkataan dan sikap tidak selayaknya. Tidak sedikit pun punya rasa hormat pada yang lebih tua. Sehingga tidak perlu jari telunjuk, mata melotot dan perkataan kasar dengan intonasi tinggi diumbar, seolah itu bagian dari mempertahankan harga diri. Itulah kesombongan. Itu aji mumpung namanya. Merasa kuat karena sedang menjabat sebagai anggota dewan yang terhormat, atau mumpung jadi anak seorang jenderal. Maka lakunya suka-suka. Dan, kita rakyat kebanyakan cuma ngelus dada jika menemui kesewenang-wenangan yang sama di ruang publik. Maka, jangan coba-coba melawan kesewenang-wenangan tanpa punya "gigi", jika tidak ingin diperlakukan dengan tidak semestinya. Pilihan sikap diam, itu tanda tahu diri, bahwa pamer kuasa itu tidak lah perlu dilawan. Jika tidak ingin dapat kalimat kasar, bahkan tidak mustahil bogem mentah mendarat di pipi. Maka, sikap bersabar melihat arogansi oknum yang sedang berkuasa itu mesti dipunya. Melawan, di samping tidak ada manfaat, itu juga perlawanan tidak seimbang. Untuk melawan kesewenangan itu tidak harus menunggu karma, itu bagai menunggu godot, tapi membuat "barisan" mengedepankan perlawanan dengan sikap-sikap terpuji. (*) *) Kolumnis
Lech Walesa dan Cianjur
Oleh Ridwan Saidi Walesa lahir 1943. Sebagai tokoh buruh ia berjuang melawan penindasan rezim komunis Polandia terutama terhadap buruh. Walesa mendapat hadiah Nobel Perdamaian, sesuatu yang tak pernah diharapkannya. Malah ia memenangkan jabatan Presiden Polandia untuk periode 1990-1995. Hari ini 23 November 2021 di Cianjur terjadi demo buruh besar-besaran. Ribuan buruh memenuhi depan kantor Pemkab menuntut perbaikan nasib antara lain dengan mencabut Omnibus Law, atau Jokowi mundur. Sebelumnya tuntutan Jokowi mundur digaungkan pada demo 28 Oktober 2021 dan 10 Novber 2021, bukan saja di Jakarta tetapi di kota-kota lain Indonesia. Isu Jokowi mundur menenggelamkan kisah copras capres. Mereka tidak melihat copras capres menyelesaikan persoalan Indonesia yang dibayangi krisis finansial dan energi. Yang lebih merisaukan hati lagi krisis peradaban. Publik mengikuti dengan serius ucapan-ucapan Jenderal Andika, sebagai Panglima TNI, dan Jenderal Dudung, sebagai KSAD. Di luar itu, omongan-omongan tokoh cuma saling ulang mengulang. Tidak ada yang baru, dan tidak juga memberi harapan. Orang ramai merindukan perubahan. Butuh seorang tokoh yang memiliki komitmen kuat untuk selamatkan Indonesia. Kerinduan ini dulu di Polandia diproyeksi pada diri Lech Walesa. Indonesia memerlukan pemimpin yang cerdas, bukan yang bergaya cerdas, atau ethok-ethoke cerdas. Persatuan bangsa dikuatkan, kedaulatan negara ditegakkan, moral agama dijunjung tinggi, kemiskinan dan kemelaratan rakyat disudahi, sejarah dan peradaban bangsa diluruskan dan dihormati. Mudah-mudahan harapan sederhana ini Allah bukakan jalan. Wa ba'duHU. *) Budayawan
Diskriminasi Hukum
Oleh M Rizal Fadillah Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat pada peristiwa pembunuhan 6 anggota Laskar FPI baru dilakukan proses peradilan 10 bulan setelah peristiwa terjadi. Masalah lama proses adalah keanehan hukum untuk peristiwa yang sangat mudah dalam pembuktian dengan kejelasan pelaku dan banyak saksi. Hal yang terang benderang kejahatannya. Hebatnya tersangka yang kemudian menjadi terdakwa tidak ditahan atau dapat berkeliaran bebas. Berbeda dengan peristiwa ikutannya yaitu penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang sejak bulan April 2021 hingga kini belum jelas juntrungannya. Ditahan dengan tuduhan tindak pidana terorisme. Proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat berlarut-larut seperti menghukum sebelum dihukum. Tidak ada aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebagaimana rumusan UU Antiterorisme. Samar samar tuduhan hanya ceramah dan menghadiri acara baiat. Itupun terjadi tahun 2015. Sedemikian sumir peristiwanya. Dua peristiwa di atas menggambarkan betapa hukum berlaku secara diskriminatif bahkan paradoks. Untuk peristiwa pertama semestinya dilakukan penahanan, pengawasan ketat, bahkan pemecatan. Sedangkan untuk kedua dapat dilakukan proses hukum biasa tanpa penangkapan demonstratif yang cenderung melanggar HAM. Munarman adalah advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya. Tidak sedang bersembunyi. Diskriminasi hukum sangat kentara ketika hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan kekuasaan. Hukum yang berada dalam kangkangan politik. Tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan dahulu dimana hukum bukan untuk membuka ruang keadilan tetapi memang untuk menghukum lawan politik atau penentang kekuasaan. Dua aturan hukum yang saat ini up date untuk menjadi alat kepanjangan politik yaitu UU ITE dan UU Antiterorisme. Dengan UU ITE betapa mudah pelapor abal abal melaporkan sasaran pesakitan untuk diproses perbuatan pencemaran atau hoaks. Kriminalisasi untuk membungkam kebebasan berekspresi dan perbedaan pandangan politik mudah ditarik ke ranah UU ITE. Pasal karet digunakan. Demikian juga dengan UU Antiterorisme yang awalnya dibuat untuk kasus spesial super berat kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut, korban massal, kerusakan atau kehancuran obyek vital strategis, kini bisa ditarik ke "menghadiri baiat" atau dalam kasus mutakhir "membuat kotak amal" dan "berkebun kurma". Tuduhan yang jauh dari semangat pembuatan UU Antiterorisme tersebut. Apalagi sampai menyasar kepada lembaga keagamaan MUI segala. Terorisme negara lebih menakutkan, mengancam dan merusak daripada terorisme swasta. Perjuangan berat saat ini adalah menegakkan aturan Konstitusi yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum" (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Kemenag: LAZ Harus Berizin Demi Pengelolaan Zakat yang Profesional
Jakarta, FNN - Kementerian Agama menyatakan dalam pengelolaan zakat yang profesional maka diperlukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berizin sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. "Modal utama untuk mencapai kata profesional adalah LAZ wajib berizin," ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Tarmizi Tohor dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa. Tarmizi mengatakan untuk mengurus perizinan, LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan berbadan hukum sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18. LAZ yang mengajukan izin juga harus bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat, bersedia diaudit syariat dan keuangannya secara berkala. “LAZ juga harus mendapat rekomendasi dari Baznas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk menjalankan kegiatan,” ujarnya. Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015, perizinan LAZ dibagi menjadi LAZ skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. LAZ skala nasional syarat utamanya mendapatkan izin dari Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan mampu menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp50 miliar rupiah per tahun. “Sedangkan LAZ skala provinsi mendapatkan izin dari Dirjen Bimas Islam dan mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp20 miliar rupiah per tahun," kata dia. Sedangkan untuk perizinan LAZ berskala kabupaten/kota mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag, dan mampu menghimpun dana ZIS Rp3 miliar rupiah per tahun. "Apabila permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Dirjen, atau Kakanwil menerbitkan izin pembentukan LAZ dengan masa berlaku 5 tahun," kata dia. (mth)
Polisi Tangkap Empat Anggota Sindikat Copet Asal Jakarta di Ajang WSBK
Mataram, FNN - Aparat kepolisian menangkap empat orang terduga anggota sindikat copet asal Jakarta yang beraksi pada momentum perhelatan balap World Superbike (WSBK) 2021 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dalam konferensi pers bersama Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata di Mataram, Selasa, mengungkapkan, aksi dari sindikat copet ini berhasil terungkap berkat kerja sama pengamanan tim Polri dengan masyarakat. "Dari giat pengamanan WSBK kemarin, empat pelaku yang terdiri dari satu pria dan tiga wanita ini tertangkap melakukan pencurian 'handphone' milik penonton di tribun tiket hijau tosca," ungkap Artanto. Aksi mereka yang diduga sudah terencana tersebut dikuatkan dengan temuan barang bukti berupa empat unit telepon genggam, yakni satu unit merek iPhone, dan tiga lainnya bermerek Samsung. "Mereka mendapatkan barang dalam aksi di hari Minggu," ujarnya. Sementara, Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata menjelaskan tiga dari empat pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Mereka adalah DC (45) yang merupakan suami dari LA (41), bersama anak perempuannya berinisial DA (24). "Untuk AW (34), perempuan ini merupakan tetangga mereka di Jakarta," ucap Hari. Kemudian masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Untuk LA, jelasnya, berperan sebagai pemetik. Dia mengambil handphone korban dari dalam tas. Kemudian anak perempuannya, DA, berperan sebagai pengalih perhatian korban. Selanjutnya, AW, berperan menerima barang dari hasil eksekusi LA. "Setelah mendapatkan barang, LA menyerahkan ke DC. Peran dari si bapak membongkar 'handphone' korban, membuang kartu dan membuka kode pengaman," ujarnya. Lebih lanjut, Hari mengatakan aksi dari sindikat copet ini terungkap dari giat pengawasan anggota kepolisian di tribun penonton. "Jadi awalnya salah seorang pelaku tertangkap tangan oleh anggota berpakaian 'preman' yang kita sebar di tribun. Jadi satu dapat di TKP (tribun penonton), lainnya tertangkap di Pelabuhan Lembar," ucap dia. (sws)
Bupati Aceh Barat Prihatin Banyak ASN Gugat Cerai Suaminya
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat H Ramli MS mengaku prihatin dengan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan melalui Mahkamah Syar’iyah. “Saya heran mengapa banyak ASN nekat menggugat cerai suaminya, padahal selama ini tidak ada masalah seperti kondisi ekonomi, atau hal lain,” kata Ramli MS di Meulaboh, Selasa. Meski tidak merincikan berapa banyak ASN di Aceh Barat yang menggugat cerai suami, namun Ramli MS mengakui hampir setiap bulan sepanjang tahun, ia terpaksa menandatangani surat yang diajukan oleh masing-masing ASN perempuan. Ada pun alasan para ASN menggugat cerai suami, yakni diduga karena adanya faktor orang ketiga, atau persoalan lainnya yang tidak bisa disampaikan ke publik. Ramli MS mengatakan maraknya aksi gugat cerai suami oleh ASN perempuan di Aceh Barat diharapkan tidak lagi terjadi ke depan. Menurut dia, sebagai seorang abdi negara, ASN harus mampu menunjukkan kepribadian dan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal. “ASN di Aceh Barat harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, saya berharap ke depan tidak ada lagi ASN yang menggugat cerai suami atau isterinya, ini tidak baik,” kata Ramli MS. (sws)
APDESI Maros Bekerja Sama Kejari Maros Awasi Dana Desa
Maros, FNN - Asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Maros bekerja sama pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros membuat Forum Bina Desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa di lapangan. "Sebagai tahap awal sudah dilakukan komitmen bersama Pemerintah Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan Kejari Maros," kata Kepala Desa Tenrigangkae, Wahyu Febry di Kabupaten Maros, Sulsel, Selasa. Wahyu yang juga Ketua APDESI Kabupaten Maros ini mengatakan, kerja sama dan komitmen bersama ini bertujuan mengantisipasi kekeliruan yang bakal terjadi pada mekanisme dan sistem pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pihak Kejari Maros bersama Pemerintah Desa setempat menjalin sinergi, agar ke depan tidak terjadi kekeliruan penggunaan dana yang di kucurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros Suroto. Menurut dia, melalui Forum Bina Desa yang sudah terbentuk ini, diharapkan semua dapat berjalan lancar dan penerapannya sesuai dengan undang undang. "Semua itu dimaksudkan agar pemerintah desa tidak bermain-main dalam mengelola dana desa dan bantuan sosial yang telah dikucurkan pemerintah pusat," ujarnya. Untuk memantapkan penerapannya di lapangan, lanjut dia, pihaknya akan melakukan sosialisi Bina Desa melalui APDESI Kabupaten Maros. Menurut Suroto, seluruh kepala desa di Kabupaten Maros dan tergabung dalam APDESI Maros akan terjangkau dalam sosialisasi tentang pentingnya SOP untuk penggunaan dana desa. Karena itu, ia mengimbau agar seluru pemerintah desa lebih memanfaatkan struktur organisasinya sesuai tugas pokoknya. Khusus Desa Tenrigangkae, Kajari Maros berharap agar desa ini bisa menjadi desa percontohan bagi desa yang lainnya, bukan hanya di Kabupaten Maros tetapi juga kabupaten/kota lainnya di Sulsel maupun luar Sulsel. (sws)
KPPOD Sebut Masih Ada Potensi Masalah Regulasi Akibat UU Ciptaker
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih berpotensi menimbulkan permasalahan regulasi berupa tumpang tindih peraturan. “Peraturan Pemerintah masih mendelegasikan ketentuan-ketentuan teknis ke peraturan-peraturan menteri. Ini potensi tumpang tindih peraturan akan terjadi lagi,” kata Armand, sapaan akrab Herman, ketika memberi paparan dalam Diskusi Media dengan topik “Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah” yang disiarkan di kanal YouTube KPPOD Jakarta dan dipantau dari Jakarta, Selasa. Padahal, Pemerintah dan DPR menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan obesitas regulasi di Indonesia yang sering kali menimbulkan permasalahan tumpang tindih regulasi. Akan tetapi, peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari UU Ciptaker justru mengarahkan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan UU Ciptaker kepada peraturan-peraturan menteri. “Bagi kami di KPPOD, itu menjadi ruang atau potensi tumpang tindih peraturan di masa depan. Karena, antara peraturan menteri yang satu dengan lainnya, bisa saja saling bertentangan terkait dengan proses perizinan berusaha,” tutur dia. Dengan demikian, Armand menegaskan bahwa yang menjadi catatan dari pihaknya sebelum berbagai peraturan pemerintah ditetapkan adalah, seluruh peraturan yang terkait dengan alur atau perizinan proses bisnis, serta peraturan yang terkait dengan teknis pelaksanaan, seharusnya hanya sampai di peraturan pemerintah. “Namun PP-PP (Peraturan pemerintah-peraturan pemerintah, red.) ini masih mendelegasikannya ke peraturan menteri-peraturan menteri teknis,” ucap Armand. Selain itu, menurut Armand, sebagai regulasi turunan dari UU Ciptaker, Peraturan Pemerintah masih belum solid. Masih terdapat jenis perizinan non-KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, perizinan non-berusaha non-KBLI, dan non-perizinan yang belum diatur. “Khusus PP 5 Tahun 2021, tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan yang selama ini menjadi problem kita,” ucapnya. Kemudian, ia menambahkan bahwa masih belum terdapat batasan dalam penerapan diskresi oleh pemerintah daerah dalam penerapan OSS RBA. OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach adalah sistem yang menempatkan risiko sebagai paradigma utama atas setiap kegiatan berusaha, sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik di pusat maupun daerah. Belum adanya batasan dalam penerapan diskresi oleh pemerintah daerah mengakibatkan kegamangan bagi pemda dalam memberikan pelayanan dan membingungkan pemohon izin. “Karena masih ada beberapa usaha-usaha yang belum masuk dalam lampiran di PP 5 Tahun 2021 ini,” kata Armand. (sws)
Polisi Ringkus Tiga Pencuri Besi Proyek Kereta Api Cepat
Cikarang, Bekasi, FNN - Petugas kepolisian dari Unit Patroli Jalan Raya (PJR) meringkus tiga pelaku pencurian besi proyek kereta api cepat di Kilometer 34 Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Tadi pagi petugas memergoki tiga orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar KM 34 Cibatu," kata Kepala Induk PJR Jakarta-Cikampek AKP Rikky Atmaja, Selasa. Petugas bersama anggota ketenteraman dan ketertiban (trantib) setempat kemudian mengecek lokasi, mendapati ketiganya sedang memotong tiang besi proyek kereta api cepat. "Setelah dicek ternyata bukan pekerja proyek, akhirnya kita amankan di sini. Kita tanya memang niatnya mau mencuri dengan cara memotong besi," ungkapnya. Rikky mengaku ketiga pelaku belum berhasil memotong tiang saat ditangkap. Mereka tertangkap tangan tengah melakukan proses pengelasan. "Sebelum kita tangkap, tiang tersebut belum terpotong, baru proses pengelasan, keburu tertangkap tangan oleh petugas dibantu trantib," ucapnya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para pelaku. Ketiga pelaku mengaku sudah melakukan aksi tersebut sebanyak dua kali. "Yang pertama mereka berhasil, berhasil memotong. Pengakuan mereka sekitar satu kuintal dia dapat potongan besi yang bagian atasnya saja, satu kuintal lebih," ucapnya. Dari tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah alat yang diduga digunakan ketiga pelaku untuk melancarkan aksinya, mulai dari alat las, tabung gas, oksigen, palu, linggis, serta kendaraan berterpal yang mereka gunakan. "Terpal modusnya sengaja ditutupi, malam-malam ditutupi agar percikannya tidak kelihatan silau mata untuk mengelabui petugas yang patroli," katanya. Rikky belum dapat memastikan apakah pencurian besi proyek kereta cepat ini berkaitan dengan pencurian sebelumnya yang terjadi di KM 06. Sementara kasus ini langsung dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi. (sws)
KPK Kembali Panggil Kepala SMKN 7 Tangsel Kasus Pengadaan Tanah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Aceng Haruji untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. Pemanggilannya itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. "Hari ini, penyidikan perkara terkait dugaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 bertempat di Kantor KPK, tim penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Selain Aceng Haruji, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Suningsih selaku notaris. Sebelumnya, saksi Aceng Haruji tidak memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (9/11) dengan tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Senin (22/11) juga telah memanggil dua saksi, yaitu Agus Kartono dan Anastasia W Lesmana Thio masing-masing dari pihak swasta. "Agus Kartono (swasta) yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai kuasa dari penjual kepada saksi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan," kata Ali. Sementara saksi Anastasia W Lesmana Thio tidak menghadiri pemanggilan tim penyidik. "KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada jadwal pemeriksaan selanjutnya," ucap Ali. Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Dalam penyidikan kasus tersebut, tim penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor, yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. KPK menemukan dan mengamankan berbagai barang barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil. (sws)
Sebanyak 315 Peserta Ikuti SKB CPNS 2021 Kota Madiun
Madiun, FNN - Sebanyak 315 peserta mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kota Madiun, Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 25 November. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan ratusan peserta yang menjalani SKB adalah mereka yang dinilai lolos "passing grade" pada tes seleksi kompetensi dasar (SKD). "Secara keseluruhan ada 315 peserta yang ikut SKB. Dari jumlah itu, sebanyak 288 peserta terjadwal mengikuti seleksi di Wisma Haji Kota Madiun dan 27 lainnya mengikuti seleksi di luar Kota Madiun," ujar Haris di Madiun, Selasa. Menurut dia, SKB nantinya berlangsung hanya sehari yang terbagi tiga sesi. Per sesi diikuti 105 peserta. Sama seperti saat SKD, SKB juga dilaksanakan menggunakan sistem "Computer Assissted Test" (CAT). "Sistemnya CAT juga, sama seperti saat SKD lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan BKN. Prinsipnya kita siap, tinggal pemasangan kabel, laptop, dan jaringannya saja," katanya. Adapun materi soal seleksi yang diujikan berkaitan dengan kompetensi bidang dari masing-masing formasi yang dilamar. Setiap peserta diberi alokasi waktu 90 menit untuk mengerjakan soal SKB. Untuk SKB ini, bobot penilaiannya 60 persen sedangkan SKD 40 persen. Untuk menentukan lolos tidaknya, nilai tersebut nantinya akan diakumulasikan. Ia menambahkan, karena digelar pada masa pandemi, SKB dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti saat SKD lalu. Termasuk keharusan peserta sudah divaksin dan menjalani tes antigen atau usap. Panitia seleksi daerah juga menyediakan ruangan khusus jika kedapatan ada peserta yang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celsius. Termasuk jika kemungkinan ada peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid tes antigen. Adapun para peserta SKB itu nantinya memperebutkan 114 formasi CPNS/CASN di Kota Madiun, terdiri atas tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Sementara secara keseluruhan Pemkot Madiun membuka sebanyak 300 formasi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya. Adapun 300 formasi tersebut tidak hanya untuk formasi ASN namun, juga formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru atau tenaga pendidik. Rincian dari 300 formasi tersebut adalah ASN sebanyak 114 formasi, terdiri tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Kemudian formasi PPPK sebanyak 186 formasi, terdiri tenaga pendidik 162 formasi, tenaga kesehatan 12 formasi, dan tenaga teknis 12 formasi. (sws)
Moeldoko Ajak Semua Pihak Fokus Perkuat Komunikasi G20
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh masyarakat dan elemen kementerian/lembaga untuk berfokus pada penguatan komunikasi publik tentang kepemimpinan G20 Indonesia pada 2022. Moeldoko menekankan pentingnya komunikasi keketuaan G20 Indonesia karena ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menangani pandemi dan pulih dari krisis kepada dunia. Hal ini disampaikan oleh mantan panglima TNI itu pada forum tematik Bakohumas bertema "Menuju Keketuaan G20 Indonesia 2022" yang dihadiri 50 humas dari seluruh kementerian dan lembaga, di Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers KSP. “Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik 2024. Jangan sampai kita terlalu sibuk bicara politik. Kita harus fokus untuk memperkuat komunikasi publik terkait keketuaan G20 Indonesia ini ke dunia,” imbau Moeldoko. Selain itu, menurut Moeldoko, komunikasi tentang kepemimpinan G20 Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengemban tugas sebagai ketua G20. Sehingga negara-negara berkembang dan rentan di dunia memberikan banyak harapan kepada kepemimpinan Indonesia dalam kelompok ekonomi kuat dunia yang menguasai 85 persen ekonomi dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional dan 66 persen populasi dunia ini. “Keketuaan G20 Indonesia adalah pintu harapan bagi negara berkembang, namun pada sisi lain kepemimpinan Indonesia harus bisa mempengaruhi negara-negara berkembang di dunia,” kata Moeldoko. Dalam rangka keketuaan G20 Indonesia, KSP ditugaskan bersama Kominfo sebagai tim komunikasi dan pengelolaan media sesuai dengan Perpres Nomor 12/2021 mengenai Panitia Nasional Keketuaan G20 Indonesia. KSP sendiri sesuai dengan amanat Perpres Nomor 83/2019 berfungsi sebagai pengawal isu-isu strategis dan juga pengelola strategi komunikasi termasuk komunikasi politik. Indonesia menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet kepemimpinan G20 dari Italia dan mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger” dalam keketuaan Indonesia di G20 pada 2022. Kepemimpinan di G20 berjalan secara bergantian dalam mekanisme yang disepakati bersama. Moeldoko menekankan hal ini harus dimaknai sebagai pesan dari Indonesia untuk dunia pulih bersama. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate ,yang turut hadir dalam forum tersebut juga mengimbau kanal dan insan komunikasi pemerintah untuk mengimbangi isu pertentangan politik dengan komunikasi publik yang berkaitan dengan kesuksesan keketuaan G20 Indonesia. “Tinggalkan ego sektoral, kita harus berkoordinasi dengan baik agar bisa menyampaikan substansi G20 secara baik,” kata dia. (sws)
KPPOD: UU Ciptaker Permudah Perizinan untuk Pelaku Usaha
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan, berdasarkan hasil kajian KPPOD, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah mempermudah pelayanan perizinan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. “Undang-Undang ini dan beberapa peraturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sangat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan,” kata Armand, sapaan akrab Herman, ketika memberi paparan dalam Diskusi Media dengan topik “Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah” yang disiarkan di kanal YouTube KPPOD Jakarta dan dipantau dari Jakarta, Selasa. UU Ciptaker merupakan solusi yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perizinan yang diakibatkan oleh regulasi yang tumpang tindih, obesitas regulasi, dan berbagai persyaratan yang menyulitkan pelaku usaha untuk memperoleh izin berusaha. Permasalahan tersebut berdampak pada daya saing berusaha di Indonesia yang sangat rendah di mata dunia, khususnya bagi para investor. Oleh karena itu, pendekatan yang semula merupakan berdasarkan pada lisensi, kini berganti menjadi pendekatan berbasis risiko. Bagi perusahaan-perusahaan dengan risiko rendah, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proses untuk mengurus perizinan menjadi lebih mudah dengan diterbitkannya UU Ciptaker oleh Presiden dan DPR. “Penyelenggara OSS RBA ini menegaskan prinsip fiktif positif. Fiktif positif ini artinya, ketika satu perizinan itu diberi batas waktu hanya sepuluh hari, dan kala pemerintah daerah atau lembaga OSS-nya itu melewati batas waktu, otomatis dokumen (perizinannya, red.) terbit,” kata dia. Prinsip itu, Armand melanjutkan, memaksa kepada penyelenggara pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure / SOP) yang sudah tercantum di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah. Adapun yang dimaksud dengan OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach adalah sistem yang menempatkan risiko sebagai paradigma utama atas setiap kegiatan berusaha, sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik di pusat maupun daerah. OSS RBA juga mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha di kementerian atau lembaga pusat, serta di dinas-dinas teknis di daerah. Integrasi tersebut memberi gambaran bahwa sistem yang diusung oleh Indonesia akan memberi kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengakses di mana saja dan kapan saja, juga untuk mendapatkan layanan perizinan dan hasil perizinan. “Pelayanan perizinan untuk (usaha yang, red.) berisiko rendah berjalan optimal,” kata Armand. (sws)
Bupati Tangerang: Buat Kajian Akademis Terkait Daerah Otonomi Baru
Tangerang, Banten, FNN - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menyarankan kepada warganya untuk menyusun atau membuat kajian akademis terlebih dahulu terkait keinginan pendirian daerah otonomi baru Tangerang Tengah, sambil menunggu moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat. "Lebih baik buat kajian akademis dulu. Sambil menunggu moratorium. Karena daerah otonom baru masih di-moratorium," kata dia, di Tangerang, Banten, Selasa. Ia mengatakan mereka sampai saat ini belum menerima pemberitahuan secara resmi dari usulan warga di lima kecamatan itu, terkait keinginan membentuk daerah otonomi baru tersebut. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya pernah merencanakan untuk anggaran kajian ekonomi terkait pembentukan Tangeranng Tengah. Namun, rencana itu tertunda karena anggaran yang disediakan direlokasi ke penanganan pandemi Covid-19. "Belum, anggaranya direlokasi ke penanganan Covid-19 dahulu, " kata dia. Sementara, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangerang Tengah, Nurdin Satibi, mengatakan, aspirasi mereka tentang pemekaran wilayah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bisa benar-benar merata sehingga diperlukan pemerintahan baru. "Tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, dan juga memang sangat relevan sekali untuk di wilayah Tangerang Tengah ini. InsyaAllah nanti Rabu (24/11), kami akan melakukan pertemuan kembali di kampus sekitaran Gading Serpong, " ujarnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Supriadi, mengatakan, wilayah Kabupaten Tangerang terlalu luas, sehingga diperlukan pemekaran kembali. Namun, kata dia, masyarakat perlu berjuang cukup keras untuk meyakinkan pihak pemerintah setempat agar mau memekarkan daerahnya. "Menurut saya itu sangat mantap, dan memang sudah sepatutnya Kabupaten Tangerang kembali dimekarkan. Namun itu perlu kerja keras untuk meyakinkan pihak pemerintah daerah, " kata dia. (sws)
Panglima TNI Silaturahim ke Mabes Polri Perkuat Sinergitas Soliditas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melanjutkan kunjungan kerjanya ke Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta, bersilaturahim dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran, Selasa. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan, kunjungan Panglima Jenderal Andika tersebut dalam rangka memperkuat soliditas dan sinergitas antara Polri dan TNI. "Hari ini Bapak Panglima TNI akan ke Mabes Polri dalam rangka bersilaturahim dengan Bapak Kapolri," ucap Rusdi. Rusdi mengatakan sinergitas dan soliditas TNI-Polri merupakan kekuatan strategis dalam rangka menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin komplek. Sinergitas dan soliditas TNI-Polri tersebut, lanjut dia, sudah terjalin sejak lama, dan tentunya dengan kepemimpinan Jenderal Andika lebih diperkuat dan diperkokoh kembali. "Tentunya kehadiran beliau ke Mabes Polri dalam rangka memperkokoh, memperkuat soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri," tuturnya. Rencana kunjungan Panglima Jenderal Andika beserta jajaran dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Paparan terkait isi dari pertemuan tersebut akan disampaikan oleh Kapolri dan Panglima TNI usai pertemuan berlangsung. "Kita tunggu saja, nanti akan ada pernyataan dari Kapolri dan Panglima," ujar Rusdi. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengawali kunjungan kerjanya mendatangi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Markas Besar TNI Angkatan Udara di Cilangkap, Jakarta, Senin (22/11). Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 17 November 2021. Usai pelantikan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pun menyerahkan jabatan Panglima TNI ke Andika Perkasa pada upacara di Mabes TNI, Jakarta, pada 18 November 2021. Dalam dua kegiatan itu, Andika menegaskan ia akan melanjutkan berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh Hadi Tjahjanto. "Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto karena itulah yang kami geluti. Saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan," kata Andika usai mengikuti upacara serah terima jabatan, Kamis (18/11) pekan lalu. (sws)
Tentara Mesir dan Makna Filosofi TNI Adalah Kita
Jakarta, FNN - Beberapa hari yang lalu Istana Negara menjadi saksi sejarah ketika Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rabu (17/11/2021). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang akan pensiun pada November ini. Setelah keputusan presiden dibacakan, Jenderal TNI Andika Perkasa pun mengucapkan sumpah dan janjinya yang dipimpin Presiden Jokowi. Beberapa hari sebelum pelantikan (6/11) dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR, Jenderal Andika memperkenalkan pernyataan visi baru untuk TNI yakni: TNI ADALAH KITA. Sebuah kalimat --yang menurut dia-- sangat singkat, namun dia berharap masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional bisa melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka. Entah kebetulan atau tidak, visi ini mirip dengan slogan militer Mesir, Jaish Huwa Nahnu atau Tentara Adalah Kita. Sebuah visi yang menjadikan militer Mesir menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Menjadikan masyarakat Mesir bangga dengan militer sehingga kalau mereka ditanya: Siapakah tentara? Mereka sering mengatakan bahwa tentara adalah ayahku, kakakku, pamanku, dan aku adalah tentara. Selain, tentu kita tahu, Mesir termasuk negara yang kekuatan militernya diperhitungkan di dunia. Menurut Global Firepower, suatu situs pemeringkat militer di dunia pada 2020, menempatkan Mesir di peringkat ke-sembilan dari 138 negara, dengan indeks kekuatan militer 0,1872. Dalam indeks itu, Mesir tercatat memiliki total 920.000 personel militer, dengan rincian personel aktif 440.000, personel cadangan 480.000. Sedangkan pada 2021 indeks kekuatan militer Mesir turun di peringkat ke 13 dunia dengan nilai indeks 0,2216. Sementara kekuatan militer udara negeri dengan julukan Seribu Menara ini meraih skor 1.054. Ini meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang serta lainnya. Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Mesir meraih skor 4.295. Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Mesir mendapat skor 316. GFP juga memperhitungkan kekuatan militer negara dari aspek sumber daya alam dan logistik. Sementara Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo pada 2021, menurut Global Firepower yang merilis daftar kekuatan militer bertajuk 2021 Military Strength Ranking, naik pada peringkat ke-16, dengan PowerIndex 0,2684. Walaupun menempati peringkat 16 dunia, di ASEAN Indonesia menjadi kekuatan militer nomor satu. Sementara untuk tingkat Asia, Indonesia menempati negara dengan kekuatan militer nomor enam sesudah China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Pemeringkatan ini dilakukan dengan menggunakan lebih dari 50 faktor, dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Andaipun Jenderal Andika terinspirasi dari slogan militer Mesir itu hal yang wajar, walaupun menurut pengakuan dia, slogan itu sesuai dengan apa yang dia pelajari saat belajar kebijakan publik dan kebijakan administrasi publik. Dari slogan ini, dia ingin masyarakat Indonesia dan internasional merasa bahwa TNI ini bagian dari mereka. Kendati TNI sendiri sudah punya slogan yang menjadi doktrin, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Tri Dharma Eka Karma, artinya pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad, dan semangat. TNI AD dengan Kartika Eka Pakçi, artinya prajurit yang tiada tanding. TNI AL, Jalesveva Jayamahe, artinya di lautan kita jaya, dan TNI AU, Swa Bhuwana Pakça, artinya sayap Tanah Air. Tetapi slogan baru TNI ADALAH KITA yang diperkenalkan Andika Perkasa seperti menjadi penghubung sekaligus "perasan" dari tiga doktrin diatas. TNI adalah kita merupakan upaya bukan sebatas menjadi pernyataan visi untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat tapi bagaimana visi ini mampu memanunggalkan TNI dan masyarakat tercipta dalam upaya mengimplementasikan bela negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam konteks negara demokrasi juga positif untuk menciptakan hubungan strategis antara TNI dan rakyat agar bisa saling mengontrol satu sama lain. Citra TNI yang relatif kondusif, tingkat kepercayaan masyarakat pada TNI yang masih tinggi akan makin mempermudah Andika untuk mewujudkan jargon TNI adalah kita di tengah masyarakat Indonesia. Visi di atas, apabila mampu dibumikan dan diwujudkan, bukan saja akan menjadikan TNI yang integral bersama rakyat, namun juga visi TNI adalah kita apabila mampu diwujudkan pada setiap strata kehidupan masyarakat maka TNI akan berada di jantung kehidupan masyarakat dan menjadi kekuatan tiada ternilai yang menyatu dengan masyarakat. "TNI adalah Kita" adalah bagian dari filosofi yang dinamis. Dinamika tantangan berbangsa dan bernegara dewasa ini semakin kompleks. Tuntutan terhadap peran TNI dalam menjaga kedaulatan semakin berat dan tidak mudah. Namun, tanggung jawab yang berat tersebut dapat diatasi dengan prinsip yang sudah mendarah daging bagi bangsa ini, yaitu gotong-royong, bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga apa yang jadi tanggung jawab utama TNI pada gilirannya juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, rakyat khususnya. Apabila kita melihat perkembangan ancaman hari ini yang sangat mengerikan. Ke depan peperangan antarnegara bukan sebatas dilakukan dengan pesawat dan senjata dengan beragam jenisnya, peperangan ke depan bisa saja terjadi di luar angkasa (peperangan satelit), perang siber, perang proksi, perang senjata biologi termasuk perang dengan melakukan penyebaran virus dan berbagai jenis perang modern lain. Perebuatan hegemoni dan sumber daya alam terjadi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini dibutuhkan personel TNI yang bukan hanya sebatas mampu mengoperasikan sistem kesenjataan yang modern, namun juga mampu memahami beragam jenis peperangan modern dan melakukan kontra pada berbagai peperangan itu. "TNI adalah Kita" menjadi slogan yang menenangkan. TNI ke depan mampu mendapatkan dukungan penuh rakyat Indonesia. TNI menjadi milik rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, tidak ada satupun kelompok yang boleh menguasai TNI, karena TNI adalah milik rakyat. Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia adalah "tentara" yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Karena itu tak berlebihan Jendral Andika lebih memilih pendekatan persuasif untuk menyelesaikan konflik, di seluruh pelosok negeri. Pendekatan lunak, dan dialogis ini termasuk akan dilakukan pada aktor-aktor yang mendukung separatisme. Andai Itu bisa dilakukan Andika, maka makna sejati dari slogan baru TNI ADALAH KITA benar benar menjadi visi indah yang membawa persatuan dan perdamaian bagi bangsa Indonesia dari Aceh hingga Papua. *) Mujahidin Nur, Direktur The Islah Centre, Jakarta. (sws)
Inovator Kopi Robusta Ciptakan Klon Baru
Jakarta, FNN - Kompetisi petani kopi robusta Lampung III usai digelar pada Senin (22/11) ditandai dengan pemberian penghargaan kepada para inovator kopi robusta. Para inovator yang berhasil menciptakan klon kopi robusta baru tersebut di antaranya adalah Bagio dengan klon Bagio, Cipto Marijo dengan klon Cipto serta Darmani Aras dengan klon Darmani. Penghargaan diharapkan dapat memompa minat petani kopi robusta muda agar mau mencoba berkreasi untuk lahirnya klon baru kopi robusta. Penghargaan lainnya dalam lomba kebun kopi robusta Lampung III adalah kategori pelopor produktivitas dimana petani kopi robusta yang produktivitas kebun kopinya sudah mencapai rata-rata 3.000 kg/hektar/tahun. Petani pelopor juga akan dinilai terkait wawasan pengetahuannya tentang berkebun kopi robusta. Tujuan pemberian predikat petani pelopor dalam kompetisi yang digagas oleh kolaborasi antara Koperasi Fine Robusta Lampung, PT. Sulotco Jaya Abadi (Grup Kapal Api) dan PT. Asia Makmur serta didukung oleh Kappi itu adalah untuk memotivasi para petani kopi robusta yang produktivitasnya masih dibawah 1 ton/hektar/tahun supaya mau belajar kepada yang sudah sukses agar minimal produktivitasnya bisa mencapai 2 ton/hektar/tahun. Selain produktivitas kebun kopinya yang sudah mencapai 3.000 kg/hektar/tahun ada beberapa syarat lain yang harus dipahami oleh petani pelopor. Adapun syarat tersebut meliputi bagaimana cara merawat kebun kopi setelah panen, bagaimana cara menyiapkan cabang cabang/ranting-ranting baru tempat bunga dan buah kopi untuk panen pada tahun yang akan datang sesuai dengan target yang diinginkan, bagaimana memupuk kebun kopi yang cukup sesuai dosis dan sesuai jenis pupuk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pohon kopi yang sesuai target produktivitas yang diinginkan. Syarat lainnya yang harus dipenuhi petani pelopor adalah mampu menjelaskan kepada orang lain cara-cara berkebun kopi supaya bisa mencapai target produktivitas minimal 2 ton/hektar/tahun secara berkelanjutan serta mampu membimbing petani kopi robusta yang sedang belajar menaikkan produktivitas kebun kopinya. Lomba biji kopi/green beans dan uji citarasa dilakukan sejak awal Agustus 2021 lalu. Panitia Apresiasi Petani Kopi Robusta (APKR) III-2021 sendiri mulai menerima sampel untuk lomba dari awal Agustus 2021 hingga akhir September 2021, sedangkan untuk seleksi biji kopi dan uji citarasa dari awal Oktober 2021 sampai awal November 2021. Total sampel yang diterima panitia APKR III-2021 sebanyak 67 sampel. (mth)
Bahlil: Target Investasi 2022 Rp 1.200 Triliun Demi Dongkrak Ekonomi
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan target realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa di atas kisaran 5 persen. "Rp1.200 triliun ini salah satu syarat untuk bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5 persen. Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik sekitar 22 persen-33 persen. Dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif," katanya dalam acara Economic Outlook 2022: Prospek Investasi 2022 yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa. Bahlil mengungkapkan target realisasi investasi pada tahun 2022 sebagaimana RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp 968,4 triliun. Namun, Presiden Jokowi memberi arahan khusus agar investasi bisa digenjot dengan target Rp 1.200 triliun. Peningkatan realisasi investasi sebesar 22 persen-33 persen sendiri diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen hingga 6 persen bisa dicapai. Kendati dipatok target tinggi, Bahlil mengaku optimis bisa mencapainya. Hal itu lantaran pengalaman yang dilalui di 2021 serta upaya hilirisasi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. "Saya punya keyakinan dengan pengalaman di 2021, dengan kombinasi sektor-sektor hilirisasi, maka insya Allah akan tercapai," imbuhnya. Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Setidaknya, ada lima langkah yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM untuk memfasilitasi investor sekaligus meningkatkan realisasi investasi. Pertama, selain melakukan promosi, institusi itu akan meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang "ramah investasi". Terlebih dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang diklaim memberikan transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian dalam mengurus perizinan. "Kalau dulu BKPM itu mengandalkan promosi, sekarang kita ubah strateginya. Selain kita promosi, kita yakinkan investor bahwa negara kita sudah berubah," katanya. Strategi kedua, Kementerian Investasi/BKPM akan membantu layanan perizinan. Kemudian, lembaga itu juga akan membantu proses financial closing jika dibutuhkan. Bahlil juga memastikan pihaknya akan memberikan layanan end-to-end kepada investor hingga realisasi investasi. Bantuan diberikan juga tidak hanya sampai konstruksi namun hingga produksi. "Kalau ada yang ganggu, tanahnya tidak jelas atau persoalan apa, kita bantu sampai dia produksi. Jadi end-to-end. Kenapa ini kita lakukan? Karena negara akan dapatkan multiplier effect ketika perusahaan tersebut berproduksi. Kalau cuma sampai konstruksi, tidak sampai produksi, negara belum dapat apa-apa secara maksimal," pungkasnya. (mth)
Cakar-cakaran Berebut Pengaruh dan Kue Kekuasaan di lingkaran Jokowi
Oleh: Yusuf Blegur Kasus terlibatnya para pejabat dalam bisnis pengadaan alat tes PCR, selain menyedot perhatian juga melahirkan gugatan publik. Menariknya, salah satu krisis penanganan pandemi selain korupsi bansos yang lagi-lagi menyeret para menteri Jokowi, juga rotes unjuk rasa dan gugatan hukum, tak hanya dilakukan oleh kekuatan oposisi, tetapi elemen kritis seperi Prodem hingga Joko Mania yang relawan Jokowi pun ikut ambil bagian dalam karut-marut pengadaan PCR di tengah pandemi. Emanuel Ebanezer yang menjadi ketua Jokowi Mania belakangan kencang dan tajam menyerang menteri-menteri Jokowi yang dituding terlibat korupsi. Setidaknya terkait nepotisme dan kolusi dalam bisnis PCR seperti yang diungkap Iwan Sumule Ketua Prodem. Emanuel Ebanezer yang biasa dipanggil Noel, secara terbuka dan lantang menyampaikan tuntutan hukuman mati bagi semua yang terlibat dalam kasus PCR. Lebih lanjut Noel menyatakan, lingkaran Jokowi banyak diisi oleh penjahat-penjahat layaknya monster yang menggerogoti kekuasaan Jokowi. Noel relawan Jokowi yang berlatar dari eksponen 98. Seperti menyuarakan kegelisahan dan tuntutan publik. Tak tanggung-tanggung, Emanuel Ebanezer meminta pelaku extra ordinary crime termasuk para menteri yang terlibat bisnis PCR dan terbukti melakukan korupsi. Harus di hukum gantung, celoteh aktifis pergerakan yang bermetamorfosis jadi relawan pilpres pendukung Jokowi. Saling Sikut dan Adu Jotos Jokowi kini benar-benar dalam tekanan yang hebat dan seperti mengalami depresi. Selain dirongrong oleh kinerja para menterinya yang jeblok. Jokowi sampai harus marah-marah dan menunjukan temperamennya di hadapan jajaran direksi dan komisaris PLN serta Pertamina. BUMN primadona yang dililit banyak masalah. Kondisi miris yang jadi tontonan publik. Di satu sisi betapa bobroknya orang-orang lingkaran kekuasaan. Di lain sisi menegaskan betapa lemahnya nenejemen kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jokowi pada esensinya menjadi yang paling bertanggungjawab atas karut-marutnya negara. Banyak yang menduga gestur, gimick dan mimik Jokowi yang emosi merupakan reaksi dari pernyataan Erick Tohir yang menyeretnya dalam kasus PCR. Ditambah lagi jejengkelan dan amarah terpendam Jokowi terhadap kinerja para menteri lainnya yang minimalis dan suka blunder. Jokowi seperti seolah-olah sedang giat kerja dan bersih-bersih tapi seketika dilempari kotoran di mukanya oleh konco-konconya sendiri. Hasilya Jokowi dinilai publik sebagai "King of The Lip Service" dan raja-rajakekonyolan lainnya. Lemahnya kepemimpinan serta kemampuan yang dibawah ekspektasi dan kapasitas. Membuat banyak pihak pesimis terhadap tata kelola negara dibawah pemerintahan Jokowi. Bahkan publik sudah pada satu kesimpulan bahwasanya, Jokowi harus mundur demi kepentingan dan keselamat rakyat, negara dan bangsa. Jokowi Mania sendiri melalui Emanuel Ebanezer, mengakui dan bersikap tegas. Bahwa kekuasaan dilingkari penjahat-penjahat yang membentuk gangster yang merampok uang negara dan membangun dinasti politiknya. Emanuel Ebanezer sesungguhnya menelanjangi secara langsung dan tidak langsung Jokowi. Meski dia berusaha mencari kambing hitam kisruh penyelenggaraan negara. Sekaligus justifikasi terhadap Jokowi yang dianggapnya baik dan cuma dikelilingi para penjahat dari dalam lingkungannya. Atau mungkin juga manuver Emanuel Ebanezer merupakan 'by desain'. Apa yang disampaikan Ketua Joman itu, sebenarnya merupakan bahasa Jokowi. Presiden sedang menggunakan instrumennya untuk menggebuk orang disekelilingnya. Ini menjadi kebiasaan dan seperti karakter Jokowi yang tidak pernah berani menghadapi secara konfrontasi langsung orang yang tidak disukainya atau mengkritiknya. Termasuk orang dekatnya yang penting dan berpengaruh, namun sering membuat masalah. Atau mungkin juga ini cuma presur dan upaya bargaining pentolan Joman yang ingin berebut pengaruh dan mendapat kue kekuasaan lebih banyak lagi. Seperti apa yang selama ini dilakukan lingkaran dalam kekuasaan Jokowi dalam balutan oligarki dan partisan politik lainnya. Tampaknya, cakar-cakaran dan saling sikut di "inner circle" Jokowi semakin eskalatif dan akumulatif menggerogoti pemerintahan dan beresiko pada korban rakyat dan kehancuran negara. Seiring dan menjadi indikator akan tumbangnya rezim kekuasaan Jokowi yang kisruh di dalam dan di luar dirinya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Bahaya "Long Covid" bagi Penyintas
Oleh: Mochamad Toha Dr David Johnson, Kepala Departemen Gastroentologi pada Eastern Virginia Medical School mengungkap, masalah pada sistem pencernaan dapat timbul sebagai gejala lanjutan COVID-19. Ini dikenal sebagai Long Covid-19, yakni saat kerja dan fungsi organ menjadi terganggu akibat infeksi virus itu. Gejala-gejala yang dirasakan usai sembuh dari Covid-19 ini merupakan bagian dari Long Covid. Pada awal kemunculan Covid-19, virus ini diketahui memengaruhi saluran pernapasan. Namun belakangan ini malah semakin banyak pasien Covid-19 yang mengalami gangguan pencernaan. Setelah melalui riset, ternyata virus penyebab Covid-19, yakni SARS-CoV-2 ini, bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan dan pencernaan. Sel usus yang terinfeksi memicu pelepasan sitokin, yaitu protein yang berperan dalam proses peradangan. Proses itu bisa menyebabkan gejala yang memengaruhi sistem pencernaan. Bahkan, banyak penyintas Covid-19 yang terus-menerus mengalami gangguan pencernaan meskipun sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Kondisi itu, senada dengan pernyataan dr. Rabbinu Rangga Pribadi, SpPD, staf medik Divisi Gastroenterologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM-FKUI, bahwa pada beberapa kasus Covid-19, pasien bisa datang dengan keluhan gejala penyakit asam lambung, khususnya gastrointestinal (GI). Artinya, pasien datang bukan hanya mengeluh sesak napas dan demam, tapi juga gejala gastrointestinal berupa mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Ini terungkap saat diskusi Webinar 'Kupas Tuntas Penyakit Asam Lambung' yang diselenggarakan Kalbe, Kamis (18 Februari 2021). Adapun data di laporan Medical News Today menunjukkan, gejala GI memang menjadi bagian dari gejala Covid-19. Gejala GI paling umum adalah kurang nafsu makan (19,9%), tidak mampu mencium bau dan rasa (15,45%), diare (13,2%), mual (10,3%), muntah darah atau perdarahan GI (9,1%). Bahwa gejala terkait sistem pencernaan terjadi akibat virus merusak jaringan sistem pencernaan, yang biasanya menimbulkan gejala seperti nyeri, mual, dan diare. Bahkan, beberapa penelitian juga menunjukkan, Covid-19 dapat mengubah mikrobiota pada usus. Ingat, dalam usus-12 jari itu terdapat sekitar 17 juta mikrobiota dengan tugas membantu pencernaan. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh serta mengatasi berbagai gangguan saluran pencernaan, saat ini telah hadir produk herbal berkualitas yang telah memperoleh izin BPOM. Produk herbal itu mengandung herbal dengan bahan utama kunyit (ekstrak Curcuma domestica rhizoma) dan daun kelor (ekstrak Moringa oleifera folium). Berikut adalah penjelasan kandungan dan manfaat yang terdapat di kunyit dan daun kelor (sumber: Buku Saku Bahan Pangan Potensial untuk Anti Virus dan Imun Booster, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian). Senyawa utama rimpang kunyit yaitu kurkuminoid, suatu golongan flavonoid yang memiliki 3 senyawa turunan, yaitu kurkumin, bisdesmetoksikurkumin, dan desmetoksikurkumin. Bahwa, kunyit sudah banyak diteliti baik secara in vitro maupun in vivo pada tahap pra klinis serta riset klinis dan terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak kurang dari 3000 uji pra klinis telah dilakukan terhadap kurkumin. Manfaat kunyit secara umum bagi kesehatan antara lain sebagai antioksidan, antiinflamasi, antitumor, antimikroba, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. Hasil uji klinis kurkumin ini bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh, yaitu berperan sebagai imunomodulator. Kurkumin bersama beberapa bahan aktif sudah diteliti berpotensi sebagai kandidat antivirus SARS-CoV-2. Kurkumin mampu berikatan dengan reseptor protein SARS-CoV 2, melalui ikatan dengan domain protease (6Lu7) dan spike glikoprotein. Ikatan ini berpotensi untuk menghambat aktivitas Covid-19. Hasil penelitian lain di India juga menyimpulkan, kurkumin dan katekin, keduanya itu memiliki ikatan/afinitas yang kuat dengan S-protein dan ACE2. ACE2 merupakan reseptor/pintu masuk virus. Hal itu menunjukkan bahwa kurkumin bisa memblokir reseptor sel inang untuk masuknya virus sehingga infeksi virus bisa dicegah. Selain itu kedua polifenol tersebut (kurkumin dan katekin) merupakan imuno stimulan yang kuat. Kurkumin diketahui menghambat pelepasan senyawa tubuh penyebab peradangan atau sitokin proinflamasi seperti interleukin-1, interleukin-6 dan tumor necrosis factor-α. Pelepasan sitokin dalam jumlah banyak (badai sitokin) dapat menumpuk pada organ paru-paru kemudian menimbulkan sesak. Dengan terhambatnya pengeluaran sitokin, maka tidak akan terjadi badai sitokin. Mekanisme ini menjelaskan tentang peran kurkumin dalam mencegah terjadinya badai sitokin pada infeksi virus. Kurkumin juga memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus, baik secara langsung dengan cara merusak fisik virus maupun melalui penekanan jalur pensinyalan seluler yang penting dalam proses replikasi virus. Daun kelor mengandung senyawa fenolik, flavonoid, saponin sitokinin dan asam caffeolylquinat yang merupakan sumber antioksidan. Daun kelor juga mengandung komponen asam lemak tak jenuh diantaranya yaitu linoleat (omega 6) dan alfalinolenat (omega 3). Asam amino esensial juga terdapat di dalam daun kelor, yaitu asam aspartat, asam glutamat, glisin, treonin, alanin, valin, leusin, isoleusin, histidin, fenilalanin, lisin, triptofan, sistein dan metionin tersebut bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Komponen aktif yang terdapat pada daun kelor cukup banyak, yaitu dari golongan glikosida, fenol, sterol, flavanol yang penting untuk membangun sistem imunitas dan nutrisi bagi tubuh. Dua komponen aktif glikosida daun kelor yaitu niazirin dan niazirinin, selain itu kuersetin dan kaemferol ada pada komponen flavonoidnya, yang terdiri dari quercetin-3-O-glukosida, quercetin-3-O (6-mlonylglukosida), kaemferol-3-O (glukosida) dan kaemferol-3-O (6-malonyl-glukosida), asam 3-caffeoylquinat dan asam 5-affeoylquinat. “Tiokarbamat dan isotiosianat memiliki kemampuan sebagai antitumor dan menurunkan tekanan darah,” ungkap salah seorang periset herbal Indonesia dari PT Bios Pro Siklus. Secara ringkas perpaduan kedua bahan utama yang ada pada formula herbal, yakni ekstrak kunyit dan ekstrak daun kelor dapat membantu meningkatkan kesehatan saluran cerna serta meningkatkan imunitas di dalam tubuh untuk melawan berbagai infeksi, termasuk infeksi yang disebabkan oleh virus. Penulis Wartawan FNN.co.id
"Saya Anak Bintang Tiga” Terjadi di Semua Bilik Kekuasaan
By Asyari Usman “Saya anak bintang tiga” sebenarnya terjadi di mana-mana. Di semua bilik kekuasaan. Bahkan di level yang tertinggi sekali pun. Hanya saja ‘setting’-nya berbeda dan bahasanya juga lain. Tidak langsung dikatakan “Saya anak Panglima Tertinggi”, milsanya. Tapi, itu terjadi. Sering tanpa ucapan atau intsruksi. Singkatnya, “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan) itu terjadi meluas. Jalan mulus yang disediakan di pilkada untuk para calon VVIP adalah bentuk “Saya anak bintang tiga” seperti yang diucapkan oleh seorang wanita ‘hebat’ kepada anggota DPR PDIP, Arteria Dahlan, dalam insiden di Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu. Ada beberapa orang yang ikut pilkada dan bisa menang mudah. Diduga kuat para calon VVIP itu dibantu penuh oleh para pejabat pemerintah setempat. Ini jelas “Saya anak bintang tiga” versi lain. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan. Berlangsung di seluruh pelosok dan sektor. Ada menteri yang terkait dengan pertambangan batubara. Ada juga yang terkait dengan bisnis PCR. Bukankah ini “abuse of power”? Arteria sudah benar menuntut agar Panglima TNI dan KSAD membenahi “abuse of power” protokol TNI oleh wanita yang memaki-maki ibu anggota DPR yang sarat dengan kontroversi itu. Tetapi, Arteria sebaiknya melakukan gerakan berantas penyalahgunaan kekuasaan dengan lebih luas lagi. Termasuk di lingkungan DPR sendiri. Di DPR banyak “abuse of power”. Ketuaya, Puan Maharani, juga melakukan itu. Dia mematikan mik anggota dewan yang ingin menggunakan hak berkomentar. Puan bertindak otoriter. Puan menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak jauh beda dengan perempuan anak bintang tiga itu. Begitu juga pengesahan UU Omnibus Law dan revisi UU yang membuat KPK menjadi lemah dan tebang pilih. Ini semua terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah dan DPR. Sedikit ke belakang. Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan sejumlah panser dan unit militer lainnya ke Petamburan akhir November 2020. Waktu itu, tentara dikerahkan untuk menurunkan baliho H125. Nah, sekarang bagaimana mungkin Dudung sebagai KSAD diminta oleh Arteria untuk membenahi penyalahgunaan kekuasaan? Penyalahgunaan kekuasaan juga dilakukan oleh para pejabat tinggi lainnya. KSP Moeldoko melakukan ini dalam upaya untuk mengambil paksa Partai Demokrat. Ini tidak mungkin dilakukannya kalau dia bukan pejabat yang memegang kekuasaan besar. Di tingkat terendah, “abuse of power” juga ada. Contoh, apakah sepedamotor atau mobil “fore rider” (forijder) bisa diminta mengawal kendaraan jenazah semua orang? Saya belum pernah dengar. Tapi saya sering lihat mobil pembawa jenazah kelompok orang berduit, dikawal oleh kendaraan Patwal. Dan Anda mungkin masih ingat kasus pengawalan orang hebat ketika ‘jogging’ di Bali pertengahan Oktober 2020. Jadi, bagus sekali kalau Arteria Dahlan melancarkan kampanye nasional melawan penyalahgunaan kekuasaan. Pasti banyak yang mau ikut. InsyaAllah DPR bersih, Istana bersih, TNI-Polri bersih, dan semua kontestasi demokrasi menjadi besih. Tidak ada lagi walikota yang terpilih dengan indikasi “abuse of power”.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Kebakaran Panti Wreda di Bulgaria Tewaskan Sembilan Orang
Sofia, FNN - Sembilan orang tewas dalam kebakaran di sebuah panti wreda di desa Royak, Bulgaria timur dan sejumlah penghuni lansia terkena asap kebakaran, menurut pejabat senior kementerian dalam negeri, Senin (22/11). Api yang berkobar dari atap kayu panti pada Senin malam berhasil dipadamkan. Rumah yang menampung 58 lansia itu pun telah dievakuasi, kata Tihomir Totev, kepala departemen pemadam kebakaran setempat. "Ketika enam mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, api melalap bagian atap dan menimbulkan asap tebal. Sembilan petugas damkar mulai mengevakuasi penghuni panti, namun sayangnya sembilan orang nyawanya tak tertolong," kata Totev. Ia mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. (sws)
KPK Ingatkan Mahasiswa dan Sivitas Akademika Selalu Jaga Integritas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan kepada mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua untuk selalu menjaga integritas. Alex dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa mengatakan nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan kerja keras harus ditanamkan kepada anak-anak didik sejak dini. "Orang tua lebih khawatir anak-anaknya mendapat nilai matematika merah atau belum bisa membaca di kelas satu daripada karakter anak yang tidak mau antre," ucap dia. Alex menghadiri kuliah umum pendidikan antikorupsi di Universitas Yapis Papua yang diselenggarakan secara daring dan luring terbatas di Kampus Yapis, Jayapura, Papua, Senin (22/11). Dalam kuliah umum tersebut, ia menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi KPK serta strategi pemberantasan korupsi. KPK, kata Alex, saat ini menerapkan tiga pendekatan yang disebutnya dengan trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Melalui pendekatan pendidikan, ucap dia, dilakukan melalui salah satunya implementasi pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. "Kita didik anak-anak kita menjadi generasi berintegritas yang memegang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan lainnya," ujarnya. Lebih lanjut, Alex mengutip data survei yang dilakukan KPK pada 2013 dalam studi pencegahan korupsi berbasis keluarga. Menurut dia, hasilnya mengejutkan karena kurang dari 10 persen keluarga di mana ayah dan ibu mengakui secara bersama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk diinternalisasi di dalam keluarga. Dalam kesempatan itu, Alex pun melemparkan pertanyaan terkait dosen yang menerima bingkisan dari mahasiswa. "Boleh tidak?" tanya dia. Menurut Alex, jika di Singapura praktik tersebut sudah termasuk korupsi karena dosen yang menerima hadiah dari mahasiswa ada kecenderungan untuk tidak adil. "Berperilaku tidak adil itu bagian dari perilaku koruptif," tutur dia. Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Yapis Abdul Rasyid dalam sambutannya menyampaikan Universitas Yapis telah menerapkan pendidikan antikorupsi dalam mata kuliahnya. "Sudah terlaksana implementasi pendidikan antikorupsi di Universitas Yapis Papua. Para dosen pengampu mata kuliah antikorupsi ini juga telah mengikuti ToT (Training of Trainer)," kata dia. (sws)
Kanwil Kemenkumham Riau Perkuat Pengawasan Terhadap Orang Asing
Pekanbaru, FNN - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Pujo Harinto mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal orang asing terkait posisi Provinsi Riau yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas barang dan orang asing. "Riau sebagai daerah tujuan dan transit lalu lintas barang dan orang asing, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, misalnya, perdagangan manusia (human trafficking), lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah," kata Pujo Harinto dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa. Menurut dia, kehadiran orang maupun investasi asing memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Karenanya, katanya menyebutkan, diperlukan adanya kegiatan operasi gabungan seperti Timpora untuk menghimpun informasi yang berguna bagi kegiatan pengawasan orang asing. "Operasi gabungan Timpora yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan di beberapa wilayah di Provinsi Riau diharapkan dapat berjalan dengan baik dan optimal," ujarnya. Timpora bertugas melakukan pengawasan terhadap lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing serta pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang terkait dengan Di Riau sendiri, isu terkini terkait orang asing di antaranya adalah demo para pencari suaka dan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh orang asing. Orang asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau akan melakukan projustitia Keimigrasian terhadap orang asing yang terpidana kasus narkoba. "Begitu orang asing yang terlibat peredaran narkoba telah selesai menjalani masa pidananya, maka akan langsung kami lakukan penindakan projustitia, untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi orang asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba," tuturnya. (sws)
KPK Konfirmasi Saksi Soal Aliran Dana yang Diterima Bupati Kuansing
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi soal dugaan aliran dana yang diterima tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra (AP) dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit. KPK memeriksa dua staf PT Adimulia Agrolestari Riana Iskandar dan Rudi Ngadiman alias Koko untuk tersangka Andi Putra di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/11) dalam penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. "Para saksi dan didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran sejumlah dana baik yang diterima oleh tersangka AP maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya dalam pengurusan izin HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Bima Arya Kukuhkan Boby Nasution Jadi Ketua Komwil I APEKSI
Kota Bogor, FNN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya telah mengukuhkan Wali Kota Medan Boby Nasution sebagai Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI. Bima Arya dalam rilis yang diterima ANTARA, Selasa mengatakan terpilihnya Bobby Nasution menggantikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara aklamasi merupakan tradisi yang selalu dijaga dan dikuatkan di APEKSI dalam berkolaborasi dan bersinergi membangun terus silaturahim antaranggota. Komwil 1 yang kini dipimpin oleh Bobby meliputi 24 kota yakni Medan, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Subulussalam, Pematang Siantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Binjai, Sibolga, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Payakumbuh, Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok, Pariaman, Bukittinggi, Pekanbaru, Dumai, Tanjungpinang dan Batam. "Selamat bertugas kepada Pak Bobby, mulai Senin kemarin telah dikukuhkan melalui Musyawarah Komwil, terimakasih kepada Pak Firdaus dan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh yang secara sangat baik telah menjadi tuan rumah Muskomwil," tuturnya. Ketua APEKSI itu menilai Boby akan mampu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi organisasi perhimpunan wali kota itu. "Kita optomistis dan yakin, Pak Bobby walaupun baru bertugas di Medan tetapi dengan semangatnya bisa terus melanjutkan sinergi dan kolaborasi di Komwil 1 ini," ujar Bima, Dalam rapat kerja Komwil di Banda Aceh ini, kata Bima, menyepakati sejumlah rekomendasi, baik untuk anggota maupun pemerintah pusat. Ada beberapa catatan atas beberapa kebijakan pemerintah pusat yang ingin disampaikan seperti Online Single Submission (OSS), perizinan terkait dengan turunan UU Cipta Kerja yang di lapangan masih ditemukan banyak hal yang harus dievaluasi. "Kami menyepakati beberapa rekomendasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Kita akan berkolaborasi sesama pemerintah kota, provinsi dan juga pusat untuk mempercepat economic recovery," jelasnya. Sementara itu, Wali Kota Medan Boby Nasution saat memberikan sambutan mengaku berterima kasih atas kepercayaan APEKSI terhadapnya yang meskipun baru sebentar memimpin kota, kini ditugaskan memimpin organisasi di wilayah. "Terkhusus untuk Bapak Bima Arya Ketua APEKSI pusat, saya di sini mengharapkan bimbingan dan arahan, saya menjadi wali kota belum sampai 1 tahun. Dan mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk menjadi Ketua Komwil 1," ujarnya. Boby berharap bisa berkolaborasi dengan semua anggota APEKSI membuat organisasi tersebut solid dan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pandemi COVID-19. "Tentunya kolaborasi dan dukungan dari seluruh wali kota di wilayah 1 ini menjadi kekuatan besar bagi kita semua, terkhusus di pengurusan baru untuk sama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19 dan mengembalikan perekonomian," katanya. (sws)
46 Notaris Baru Siap Bertugas di Riau
Pekanbaru, FNN - Kakanwil Kemenkumham Riau Pujo Harinto mengatakan sebanyak 46 notaris baru yang siap bertugas di Riau diharapkan memberikan pelayanan jasa yang memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan. "Sebab notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah atau Kemenkumham untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya sehingga wajib memberikan pelayanan jasa secara maksimal," kata Pujo Harinto dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa. Menurut Pujo, notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Karena itu, pelayanan jasa yang diberikan secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang andal. "Notaris harus menjalankan kewajiban yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghindari larangan-larangan dalam jabatannya," tuturnya. Dengan demikian, katanya, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik dalam mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan serta pengecualian dalam jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, notaris pengganti pun harus dapat mematuhi ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. "Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak membuat kegiatan pelantikan sempat tertunda beberapa kali sehingga kuota pelantikan kali ini mencapai angka 46 orang," ujarnya. Notaris yang dilantik dan diambil sumpah merupakan perwakilan dari berbagai daerah di wilayah Riau. Dengan fungsi dan peran yang sama, yakni menggerakkan pembangunan nasional demi kelancaran dan kepastian hukum. "Karenanya notaris tidak boleh bersikap diskriminatif dan membedakan antara orang yang mampu ataupun orang tidak mampu. Notaris harus juga mampu turut mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi yang dikenal dengan program omnibus law," katanya. (sws)
KPK Konfirmasi Dodi Reza Alex Noerdin Adanya Intervensi Terkait Proyek
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) perihal dugaan adanya intervensi dalam pelaksanaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. KPK, Senin (22/11) memeriksa Dodi dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. "Tim penyidik mengonfirmasi soal dugaan adanya intervensi dalam pelaksanaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Selain itu, kata dia, terhadap Dodi juga dikonfirmasi terkait dengan tugas pokok selaku bupati. Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realiasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK turut mengamankan uang Rp270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan oleh Suhandy yang nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza. KPK bakal menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut. (sws)
Pemerintah Kota Depok Luncurkan Program Bebas Kerdil
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat meluncurkan program "Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak" (D'Sunting Menara) guna menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan. "Kami meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam program D'Sunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya, di Depok, Selasa, 23 November 2021. Idris menjelaskan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung zero new stunting sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023. "Penanganan ada pada masalah gizi di posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan, sehingga tidak terjadi stunting (kerdil)," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia generasi penerus bangsa harus cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritual. Tentu hal itu bagian dari usaha semua pihak mewujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan "stunting" berbasis kemandirian keluarga. Mohammad Idris mengatakan, meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut. "Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok. Saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting. (MD).
Wapres Harap Santri Berdayakan Ekonomi Berbasis Pesantren
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berharap para santri yang berwirausaha atau dikenal dengan istilah “Santripreneur” dapat memberdayakan perekonomian masyarakat berbasis pesantren. "Saya berharap Santripreneur Indonesia menjadi lembaga pemberdaya ekonomi berbasis pesantren yang amanah, serta mampu istikamah dalam mewadahi dan membina para santri," kata Wapres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Wapres menginginkan lebih banyak santri yang terjun ke dunia wirausaha. Dengan demikian, program Santripreneur Indonesia semakin kuat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Kami ingin membentuk lebih banyak santripreneur tangguh dan unggul, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai kepesantrenan dalam menjalankan dedikasinya kepada bangsa," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan ucapan selamat melalui rekaman video kepada para santri yang menerima penghargaan Santripreneur Award 2021, Senin (22/11) malam. Wapres juga menyampaikan selamat kepada para santri yang berhasil meraih prestasi dan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi santri lain untuk berkontribusi membangun negeri. "Saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Jadikan prestasi tersebut sebagai motivasi supaya terus tumbuh di tengah berbagai tantangan, serta tetap berkontribusi membangun ekonomi negeri," kata Wapres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mengikuti acara tersebut secara daring, juga mengapresiasi semangat para santri turut berperan dalam membangkitkan ekonomi negeri. "Semoga ini bisa membangkitkan ekonomi kita. Memotivasi semangat para santri supaya terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan di berbagai bidang terutama kreativitas dan inovasi serta kewirausahaan," ujar Sandi. (MD).
Selama Pameran GIIAS Toyota Catat Total SPK 4.502 Unit
Jakarta, FNN - PT Toyota-Astara Motor mencatat total SPK 4.502 unit selama periode GIIAS 2021. Dua mobil keluaran terbaru All New Avanza dan All New Veloz berhasil memberikan kontribusi terbesar. Dari total SPK yang diperoleh, All New Veloz dan All New Avanza memberikan kontribusi masing-masing 823 unit dan 711 unit, atau sebesar 34 persen dari total seluruh model Toyota. Tidak hanya itu, All New Veloz juga dikabarkan berhasil memenangkan penghargaan sebagai "Mobil Penumpang Terfavorit". "Kami bersyukur atas respons positif terhadap kehadiran All New Veloz dan All New Avanza. Respons yang sangat baik itu juga tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri otomotif," kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin, 23 November 2021. Dari 4.502 perolehan SPK (surat perintah kerja) Toyota yang tercatat sejak, model-model selain All New Veloz dan All New Avanza juga meraih SPK tertinggi. Model-model dari Toyota lainnya yang juga menjadi 5 besar adalah Raize dengan 651 unit, Innova dengan 633 unit, dan Fortuner dengan 529 unit. Pameran otomotif terbesar di Indonesia digelar di Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Banten, mulai 11 sampai 21 November 2021 yang lalu. Pameran diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dengan nama GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat sehingga tetap memilih Toyota sebagai pendukung mobilitas. Toyota senantiasa berupaya menghadirkan ever-better cars sebagai bagian dari Mobility Happiness for All," ujar President Director PT Toyota-Astra Motor Susumu Matsuda. "Kami berharap kehadiran Toyota pada GIIAS 2021 ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkenalkan dan mensosialisasikan teknologi terkini kepada masyarakat dalam mendukung penuh kebutuhan mobilitas di masa depan, termasuk perkembangan industri otomotif," katanya. (MD).
Pasukan Israel Menyerang Gubernur Palestina dan Keluarga
Ramallah, FNN - Pasukan Israel semakin brutal. Senin, 22 November 2021, pasukan negara zionis tersebut menyerang Gubernur Palestina, Adnan Ghaith beserta keluarganya, di Yerussalem. Presiden Palestinan, Mahmoud Abbas mengutuk serangan brutal tersebut. Unit khusus pasukan Israel menyerbu rumah gubernur Palestina Adnan Ghaith di kampung Silwan, Yerusalem. Pasukan Israel melemparkan bom suara ke dalam rumah dan menyerang Adnan Ghaith serta melukai beberapa anggota keluarga. Dikutip dari Antara, Selasa, 22 November 2021, selain menghancurkan isi rumah, pasukan Israel juga menahan tiga kerabat Adnan Ghaith. Melalui sambungan telepon, Presiden Abbas berbicara dengan Adnan Ghaith, yang juga adalah anggota Dewan Revolusi Fatah. Ia berharap Adnan Ghaith lekas pulih. Presiden Abbas mengapresiasi peran Ghaith dalam melayani rakyat Palestina di Yerusalem. Dia memuji ketabahan penduduk Muslim dan Kristen di kota Yerusalem dalam menghadapi tindakan otoritas pendudukan Israel. Ghaith mengatakan, serangan terencana terhadap rumah dan keluarganya menunjukkan situasi warga Palestina di Yerusalem yang mengalami kekerasan fisik dari pasukan Israel setiap hari. Selain itu, warga Palestina di Yerusalem mengalami aksi tidak manusiawi lainnya dari Israel. Misalnya, pemindahan paksa, penghancuran rumah, pengenaan pajak, maupun pembatasan aktivitas ekonomi. (MD).
Waduh! Menteri BUMN Erick Thohir Harus Mengurus WC
Jakarta, FNN - Waduh! Urusan toilet atau WC (water closet) umum saja harus ditangani setingkat menteri. Buktinya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta direksi Pertamina agar seluruh toilet di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang dikelola langsung maupun dikerjasamakan dengan swasta bersifat gratis atau tidak dipungut biaya. "Kepada direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis, karena kan sudah dapat (keuntungan) dari penjualan bensin, selain itu ada juga toko kelontongnya. Jadi masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir di Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Erick mengaku heran ketika mendapati adanya kisaran biaya Rp 2.000 sampai dengan Rp 4.000 bagi masyarakat umum yang menggunakan toilet umum SPBU Pertamina yang berlokasi di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur. Erick pun akan menindaklanjuti pungutan biaya di toilet umum SPBU itu. Ia menghubungi pemilik SPBU tersebut yang bernama Agus, setelah menggunakan toilet berbayar di SPBU Pertamina itu. "Ya sudah nanti ditelefon. Kenapa toilet saja mesti bayar, padahal sudah bisnis bensin," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Erick segera menginstruksikan kepada direksi Pertamina (Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) agar memperbaiki persoalan toilet berbayar tersebut. Hal itu mengingat toilet SPBU yang berada di bawah Pertamina seharusnya gratis. "Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin (SPBU) swasta yang di bawah Pertamina toiletnya tidak boleh bayar, harus gratis," ujar Erick Thohir. "Ini pesan saya kepada rekan-rekan di Pertamina, dari toilet umum SPBU Pertamina, Kecamatan Malasan, Probolinggo. Sudah kewajiban BUMN memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," katanya. (MD).
Hadapi Perubahan Iklim, Partai Gelora Bakal Tanam 10 Juta Pohon Secara Serentak di 34 Provinsi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan penanaman 10 juta pohon secara serentak di 34 provinsi dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia pada 28 November 2021 mendatang dengan hastag #BirukanBumiBirukanLangit, #PohonKitaOksigenKita, #PohonKitaHidupKita, #AyoTanamPohon, #GeloraTanam10JutaPohon Penanaman pohon tersebut akan difokuskan di tiga titik lokasi, yakni di Kampung Cikoneng, Sub Das Citarik, Cibiru, Cileunyi, Bandung (hulu Das Citarum); Waduk Jatiluhur, Purwakarta dan Muara Gembong (hilir/muara Das Citarum), Bekasi, Jawa Barat (Jabar) "Partai Gelora Indonesia mengajak selamatkan bumi, birukan langit dengan menanam pohon melalui program Gelora Tanam 10 Juta Pohon yang akan diselenggarakan secara serentak di 34 propinsi dan berkesinambungan setiap tahun," kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021). Dalam aksi Gelora Tanam 10 juta Pohon ini, Anis Matta akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para fungsionaris DPN dan Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana. Anis Matta akan melakukan penanaman pohon di Sub Das Citarik, Cibiru, sementara penanaman pohon di Waduk Jatiluhur dan Muara Gembong akan dipimpin DPD Purwakarta dan Bekasi. Penanaman 10 juta pohon di tiga lokasi ini akan disiarkan live streaming ke 34 provinsi. Pada saat yang sama 34 DPW Partai Gelora juga akan melakukan penanaman pohon serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Anis Matta, program menanam 10 juta pohon ini adalah kontribusi kecil Partai Gelora dalam membirukan planet kita. Partai Gelora juga akan meminta setiap kadernya menanam minimal 25 pohon seumur hidupnya. "Bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim saat ini, telah mengubah planet kita ini, menjadi planet yang sangat tidak nyaman dihuni," katanya. Apabila situasi seperti yang sekarang ini, dibiarkan dan terus berlangsung, maka Indonesia akan menghadapi ancaman keamanan nasional yang jauh lebih besar daripada ancaman perang. "Yang sesungguhnya kita hadapi adalah ancaman kepunahan kita sebagai penghuni bumi," katanya. Karena itu, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masyarakat dunia melalui Paris Agreement pada 2015 dan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia setahun kemudian, serta kesepakatan baru yang dihasilkan dalam Conference of the Parties (COP)-26 di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 lalu, adalah langkah bersama masyarakat dunia yang harus didukung. Sebab, kesepakatan yang tertuang dalam Paris Agreement dan COP-26 adalah pendekatan yang sangat komprehensif dan harus diikuti secara disiplin. "Kita sebagai bangsa dan negara dan juga seluruh masyarakat dunia dan dalam konteks itu, kami di Partai Gelora ingin ikut berpartisipasi memberikan kontribusi kecil menanam 10 juta pohon," katanya. Selain meminta setiap kader Partai Gelora menanam 25 pohon, ia juga mengajak masyarakat yang akan mendaftar sebagai anggota Partai Gelora untuk menanam 25 pohon sebagai bentuk komitmen untuk membirukan planet ini. "Semangat membirukan planet ini adalah semangat partisipasi dalam kesepakatan global warga dunia untuk ikut bersama-sama menyelamatkan planet kita, membirukan planet kita, membuat planet kita nyaman dihuni kembali," ujarnya. Anis Matta menilai tidak akan ada artinya jika semua kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, teknologi dan kemakmuran pada akhirnya hilang seketika dan lenyap, karena faktor bencana alam. Program menanam 10 juta pohon, lanjutnya, meski merupakan program partisipasi dari Partai Gelora, namun Anis Matta mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan langkah-langkah bersama membirukan kembali planet kita. "Ayo ikut berpartisipasi dalam program penanaman 10 juta pohon. Karena pohon kita, adalah oksigen kita, pohon kita adalah hidup kita. Tentu saja Ini, bukan satu-satunya jawaban, tetapi ini yang sekarang bisa kita lakukan untuk sementara sebagai sebuah partai," tegasnya. Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana menambahkan, pelaksanaan Gelora Tanam 10 juta pohon ini bekerjasama dengan katan Penyuluh Kehutanan, dan 20 LSM dan ormas. "Khusus di Muara Gembong, karena muaranya laut kita akan tanam mangrove (pohon bakau). Penanaman 10 juta pohon ini akan disertai ada dan istiadat budaya Sunda," kata Haris Yuliana. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Haris Yuliana, akan menyerahkan bibit tanaman kepada masyarakat sekitar Sub Das Citarik, Cibiru. Bibit tanaman yang akan diserahkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam kegiatan Gelora Tanam 10 Juta Pohon ini, juga digelar lomba foto untuk peserta DPW se-Indonesia dan pewarta foto. "Peserta bisa mengirimkan kegiatan menanam pohonnya di wilayah-wilayah masing, lalu di foto dan dilombakan," pungkasnya. (sws)
Kekuasaan Kian Sekarat
Oleh: Yusuf Blegur Saat kekuasaan semakin represif dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sejatinya kekuasaan tidak sedang menunjukkan kekuatannya. Justru sebaliknya, bukan cuma sekadar kelemahan. Kekuasaan itu malah terlihat sedang limbung dan mengalami sakit yang serius. Sebenarnya tak berdaya tapi memaksakan menjadi dzolim. Serba permisif dan terkesan melakukan pembiaran terhadap korupsi dan extra ordinary crime lainnya. Kejahatan-kejahatan institusional dilakukan secara kolektif kolegial yang dilakukan dengan masif, sistematik dan terorganisir dalam penyelenggaraan negara. Sementara di sisi lain begitu tegas, keras dan terkesan bengis dalam menyikapi suara kritis. Rezim yang di dalamnya digerogoti oleh disfungsi dan kerusakan baik dari sistem maupun aparaturnya, berangsur-angsur dan perlahan, sedang menuju kematiannya. Ia hanya menunggu waktu untuk terhempas dari kekuasaannya. Baik secara konstitusional maupun oleh tuntutan gerakan rakyat di luar mekanisme formal. Jatuhnya kekuasan dengan proses 'soft landing' atau harus menempuh terjadinya 'bleeding', bisa saja mengiringi transisi kekuasaan yang akan berlangsung. Rezim dan kroninya akan dipaksa dan terpaksa mundur secara terhormat atau dengan cara dinistakan. Kekuasaan yang dijalankan oleh rezim yang hanya memiliki legalitas tanpa legitimasi, menandakan bahwa rezim sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dari rakyat. Apalagi jika sudah muncul sikap skeptis dan apriori dari publik. Bahkan diolok-olok dan dipermalukan oleh rakyatnya sendiri. Desakan dan tuntutan mundur kepada seorang presiden, pada substansinya telah menegaskan sosok dan jabatan yang melekat padanya, sudah tidak berfungsi dan berlaku lagi. Keputusan dan kebijakan sebagai seorang pemimpin tak akan lagi akan didengar, didukung dan dilaksanakan rakyat. Hanya butuh administrasi dan kaidah hukum untuk melengkapi sekaligus mengesahkan seorang presiden harus meletakkan jabatannya. Bukan hanya kegagalan-kegagalan program pembangunan dan runyamnya kebijakan strategis lainnya. Rezim oligarki sekaligus boneka konspirasi global ini, dinilai telah membawa kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemunduran. Apa yang dihasilkan pemerintahan selama ini justru menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam pelbagai sektor kehidupan. Setidaknya ada tiga aspek penting dan fundamental yang selama ini dinyatakan oleh banyak pihak, telah hilang dalam tata kelola negara. Pertama, terkait kedaulatan dalam bidang politik. Kedua, soal kemandirian ekonomi. Ketiga, kegagalan melahirkan kebudayaan yang berkepribadian bangsa. Semua prinsip dan nilai-nilai kebangsaan itu sudah terlepas, dimiliki dan dikuasai asing. Rakyat dan negeri ini sudah kadung dieksploitasi. Dirampok hartanya dan diberangus hak asasinya. Negara kekuasaan dengan sadar atau tanpa sadar, harus menggerus dan memakan tubuhnya sendiri. Pada akhirnya harus mengorbankan rakyat dengan pelbagai kesengsaraan dan penderitaan hidup. Alam pun ikut bereaksi memperlihatkan murkanya. Dari banjir Sintang Kalbar hingga Mandalika yang pongah dan memalukan di Lombok. Seakan muncul sebagai penolakan proyek lumbung pangan yang serampangan dan lintasan sirkuit yang ceroboh mengabaikan kelestarian alam dan memanipulasi hak rakyat atas tanah. Rakyat hanya punya simbol-simbol dan lambang negara tanpa keberadaan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI yang sesungguhnya. Rakyat seperti berada di negeri merdeka yang terjajah. Direndahkan martabat dan harga dirinya oleh bangsa asing, sembari dikhianati oleh sebagian bangsanya sendiri. Hidup sebagai budak dan didera penderitaan panjang di negeri yang terbilang penuh anugerah. Kehilangan faktor-faktor mendasar dan prinsip dalam membangun negara tersebut. Pada hakekatnya sama dengan keadaan negara dengan raga saja tanpa kehadiran jiwa. Hanya lahiriah tanpa batiniah. Negara dengan adat kekuasan, seperti zombie yang memangsa siapa saja dan mencari korban yang paling lemah. Kenyataannya akan menampilkan ketiadaan aturan, hukum rimba dan kebiadaban di sana-sini. Jika tidak ada lagi yang bisa dikorbankan. Gerombolan penguasa itu saling memangsa dan berusaha mempertahankan diri dan meneruskan kesinambungan kehidupannya masing-masing. Sampai tidak ada lagi yang bisa dimangsa, tidak lagi yang bisa dikanibal sesamanya. Monster kekuasaan itu pada akhirnya mengalami sekarat. Menghadapi kematian karena pertarungan di kalangannya sendiri. Dengan realitas dan fakta tak terbantahkan bahwasanya NKRI dalam keadaan gawat. Kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa saban hari makin tersekat. Degradasi sosial dan disintegrasi nasional terus menguat. Kebijakan dan perilaku aparat cenderung menampilkan banyak maksiat. Diperburuk dengan kepemimpinan yang sarat mudharat. Akankah negara ini pulih dan kembali menjadi sehat ?. Atau mungkin juga solusi terbaik dari kekuasaan yang kian sekarat. Tidak ada kata dan pilihan lain lagi, selain harus segera tamat. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Kartu Domino
Oleh Sugeng Waras Petir menggelegar di Cilacap, hujan besar di Sumatra Barat, banjir di Sintang Kalimantan Barat, air menggenang di Mandalika NTB, mayat bergelimpangan di Jakarta. Inilah fenomena yang berangkai dan tak kunjung selesai di negeri kita yang serba ironis dan penuh paradok ini. Bagaimana tidak, kebakaran kilang minyak di Cilacap beberapa waktu lalu, cukup diam dengan alasan tersambar petir oleh mulut Ahok meskipun faktanya tangki dalam keadaan berlubang yang sangat mungkin sebagai akibat sabotase. Di sini aparat kepolisian mengalami jalan buntu tak ada cuit bantahan. Curah hujan tertinggi di dunia seperti yang dialami di Sumatra Barat tentu berakibat mengganggu aktivitas, banjir besar di Sintang Kalimantan Barat yang hampir sebulan tak kunjung surut membuat ribuan penduduk menderita, disusul menggenangnya air di area Sirkuit Mandalika hingga nyambung ke Muara Lombok Tengah NTB. Ini berdampak penilaian jorok terhadap sang promotor. Belum lagi kejadian tragis tewasnya enam laskar FPI pengawal HRS di KM 50 jalan tol Jakarta Cikampek yang hingga kini masih penuh teka teki dan menunjukkan sisi gelap, terkesan rapuh dan bobroknya penegakan hukum dinegeri ini. Tersia-sianya nasib HRS sang tokoh ulama besar di ruang pesakitan dengan sangkaan kebohongan kondisi kesehatan yang sama sekali tidak mengakibatkan keonaran dan kegaduhan, yang tak layak dipenjara dan seharusnya bebas tanpa syarat. Begitu ironis dengan tarik ulurnya keputusan hakim yang memvonis hukuman penjara kisaran 4 menjadi 2 tahun penjara, apalagi jika menengok dengan mudahnya keputusan terhadap koruptor Jaksa Pingkan yang juga polisi dari 10 menjadi 4 tahun. Dugaan perbuatan salah dari seorang anggota MUI berimbas akan dibubarkanya MUI sebagai badan kordinator urusan umat Islam, di sisi lain segubrak pelanggaran anggota polisi tak terkecuali anggota Brimob cukup kena sanksi mutasi. Lagi-lagi si otak dungu seperti Ateria Dahlan bilang para penegak hukum seperti anggota kepolisian, hakim dan jaksa tidak bisa kena OTT. Ini semua gambaran secuil peristiwa janggal, yang membuat citra penegak hukum semakin ndelosor, akankan terus berlanjut? Apapun alasanya, era kabinet kerja dan maju yang dipimpin Presiden Jokowi seharusnya lempar handuk, karena negara hanya berisi keributan, kegaduhan dan kekacauan yang tak tampak maju bahkan stagnan. Perselingkuhan demi perselingkuhan, kebohongan demi kebohongan dan pembodohan demi pembodohan terus dijadikan jurus jitu dalam memaksakan kehendaknya. Negara bak tidak ada pimpinan, seolah tak ada arah, maksud dan tujuanya. Pemanjaan terhadap TKA Cina dan penggebukan terhadap bangsa sendiri semakin fulgar dipertontonkan tanpa malu. Dari hari ke hari selalu disuguhi unjuk rasa, tuntutan dan desakan terkait hak rakyat, dengan kata lain Presiden tidak mampu menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan. Akankah hal seperti ini terus menerus akan kita alami dan deritai ? Tampaknya hanya ada dua jawaban, presiden harus mundur secara terhormat atau dilengserkan sebelum habis masa jabatannya, agar habis gelap, terbitlah terang. Akankah rencana gelar Gerakan Moral reuni 212 pada tanggal 1 dan 2 Desember nanti juga akan mendapatkan hambatan bahkan larangan? Wait and see...! Yang jelas kita harus berani percaya kepada pihak lain apalagi jika menyangkut masalah agama, silaturahmi, kangen-kangenan sebagai ujud keakraban persaudaraan yang.memang sebagai prasarat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentunya akan menjadi geli, jika kegiatan ini didahului dengan mengedepankan pikiran negatif, suudzon, prasangka buruk yang dilatarbelakangi sentimen, antipati, dengan memanfaatkan kekuasaan, kewenangan dan kekuatan. *) Purnawirawan TNI AD
Mengimajinasikan Kembali Pendidikan Kedokteran Indonesia
Oleh Ganis Irawan, Sp.PD *) PERKEMBANGAN teknologi informasi membuat ilmu pengetahuan berkembang dengan lebih cepat dalam dua dekade terakhir. Kecepatan perubahan dalam ilmu pengetahuan merupakan dampak langsung dari semakin mudahnya komunikasi dan pertukaran data antar individu dari berbagai belahan dunia. Dalam bidang Kedokteran kita bisa menyaksikan fenomena ini selama masa penanganan Pandemi Covid-19 ; pengetahuan kita tentang penyakit baru ini berkembang dalam hitungan minggu atau bulan, bukan lagi tahunan seperti ketika kita menghadapi new emerging disease sebelum tahun 2000. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya suatu kerangka normatif baru relasi antar- manusia. Salah satu norma baru yang cukup jelas terlihat adalah “kesesuaian dengan kerangka kerja atau protokol yang paling banyak digunakan secara global”. Sebuah norma standar yang berkaitan erat dengan tren crowdsourcing dan kokreasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita saksikan dalam 2 tahun terakhir, Pandemi Covid-19 ikut memperkuat pembentukan norma ini. Tanpa penyesuaian terhadap kerangka kerja umum yang digunakan banyak negara, Indonesia bukan saja akan mengalami kesulitan dalam pengadaan vaksin dan obat-obatan tapi juga akan kesulitan mendorong – misalnya- perbaikan moda terapi yang lebih sesuai dengan karakteristik respon klinis warga negara Indonesia. Kedua hal tersebut di atas menyadarkan kita bahwa dunia Kedokteran Indonesia perlu untuk bisa segera melakukan penyesuaian kerangka pikir dan kerangka kerja agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan semakin cepat dan agar dapat terlibat dalam konektivitas global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Perubahan fundamental semacam ini membutuhkan perubahan sejak proses awal yang menghasilkan para dokter Indonesia : Pendidikan Kedokteran Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 (UU Dikdok) merupakan pilar penyangga utama bangunan Pendidikan Kedokteran Indonesia saat ini. Sayangnya UU Dikdok 2013 tampak tidak akan mampu mengakomodir dua kebutuhan yang disebutkan di atas. Dua hal utama yang – kalau boleh disebut – menjadi penghambat adalah : pertama, kerangka pikir UU Dikdok 2013 terlihat di dominasi pendekatan hirarki dan kedua, mengabaikan kerangka kerja yang dianut oleh semua negara lain. Pendekatan hirarki lazim dianggap sebagai penghambat kemampuan adaptasi sebuah organisasi. Kerangka pikir hirarkis UU Dikdok 2013 menyulitkan adaptasi terhadap perubahan yang saat ini cenderung terjadi secara modular (dan cepat). Perubahan modular memungkinkan terjadi perbaikan fungsi keseluruhan hanya dengan merubah salah satu bagian saja dari sebuah “bangunan” utuh. Kerangka hirarkis UU Dikdok 2013 tidak memungkinkan hal semacam ini terjadi. Sebagai contoh, sistem pendidikan kedokteran Indonesia kesulitan menerapkan pendidikan keterampilan dan etik tentang Telekonsultasi dan Telemedicine kepada para mahasiswanya, padahal teknologi telekonsultasi dan telemedicine berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal semacam ini membuat dunia kedokteran Indonesia seperti berlari mengejar kereta api cepat yang melaju 200km/jam. Ketidaksesuaian UU Dikdok 2013 dengan kerangka kerja global tampak pada bagaimana undang-undang ini menerapkan ujian nasional untuk menseleksi kelulusan dokter. Padahal di semua negara lain tidak ada yang menerapkan ujian nasional untuk meluluskan dokter. Secara praktis hal ini akan memunculkan masalah dalam hal pengakuan internasional terhadap kualitas lulusan dokter Indonesia dan juga masalah dalam mengakomodir masuknya WNI yang menjalani pendidikan dokter di luar negeri. Ujian nasional juga tidak sesuai dengan karakter berpikir global hari ini yang cenderung desentralistik dan menghargai lokalitas. Keragaman geografis dan budaya di Indonesia rasanya lebih tepat untuk didekati secara desentralistik, sehingga lulusan kedokteran di suatu provinsi bisa lebih kompatibel terhadap permasalahan kesehatan utama di provinsi tersebut. *) Penulis adalah Kabid Kerjasama Lembaga Negara PB IDI dan Sekjend Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (Predigti). Disampaikan dalam FGD dengan Wakil Ketua MPR RI, 17 November 2021, Gedung MPR RI.
Kompolnas Teliti Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Anggota Polri
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meneliti tentang kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di 34 polda dan hasilnya ditemukan peningkatan kasus penyalahgunaan. Berdasarkan hasil penelitian Tim Kompolnas terhadap 34 polda dan 10 polda yang dilakukan pendalaman (Riau, Kepri, Metro Jaya, Sulteng, Jogya, Jateng, Jambi, Lampung, Kalbar, Sumut) terdapat perubahan data, di mana diketahui kasus penyalahgunaan senjata api tahun 2010 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, yaitu terdapat 784 kasus. "Kompolnas melakukan penelitian tentang penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri karena Kompolnas mengamati bahwa pelanggarannya cukup serius," kata Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto, saat dikonfirmasi di Jakarta via pesan instans "whatsapp", Senin. Dari hasil penelitian tersebut yang paling banyak terjadi adalah senjata api hilang, yaitu sebanyak 18,49 persen. Hasil penelitian tersebut dibahas dalam diskusi grup terarah (FGD) yang digelar oleh Kompolnas pada Kamis (18/11). Menurut Benny, latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan senjata api memerlukan penanganan segera karena berdampak serius. Dalam diskusi tersebut, dibahas sejumlah titik kritis yang ditemukan oleh Kompolnas, mencakup sejumlah fungsi, yakni pelatihan dan peningkatan kapasitas, termasuk pemantapan SOP terkait tata laksana, pengawasan, serta peningkatan konseling dan psikologi. "Sesuai dengan Program Polri Presisi di bidang pengawasan eksternal disebutkan bahwa Polri bekerja sama dengan pengawas eksternal untuk mengkaji suatu masalah dalam rangka mencari akar masalahnya dan membuat rekomendasi," kata Benny. Diskusi tersebut dihadiri sejumlah pembahas, yakni Prof Mohamad Mustofa (Kriminolog UI), Prof Dr Gayus Lumbuun SH (Pakar hukum), dan Dr (C) Natanael Sumampouw (Psikolog Forensik) yang hadir secara daring dari Belanda. "Kompolnas sudah mengumpulkan data pelanggaran senjata api seluruh polda dan melakukan pendalaman di 10 polda dengan mewawancarai para anggota yang melanggar," kata Benny. Beberapa pelanggaran serius penyalagunaan senjata api oleh anggota Polri yang ditemukan oleh Tim Kompolnas, di antaranya menyangkut cara menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api yang tidak sesuai ketentuan. "Dalam diskiusi ini, kami membahas bagaimana tingkat pemahaman dan penerapannya tentang cara menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api dengan aman dan benar sesuai Perkap (peraturan kapolri-red)," ujar Benny. Benny mengatakan pada diskusi tersebut dihadiri pula Dankor Brimob Irjen Pol Anang Revandoko bersama pejabat utama Korbrimob, memaparkan bagaimana implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan bagaimana penanganan unjuk rasa yang berakhir ricuh. Dalam FGD tersebut semua peserta secara aktif berdiskusi dan memberi masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Hadir para mahasiswa STIK S1, S2, dan S3. Hadir pula perwakilan dari Biro Psikologi SSDM Polri, DivProram Polri, Asisten Losistik Polri, Itwasum Polri dan tamu undangan lainnya. Dari hasil diskusi ini, kata Benny, Kompolnas segera menyelesaikan penelitian dan memberikan rekomendasi bagi pimpinan Polri. "Kompolnas akan segera menyelesaikan penelitian ini dan kemudian akan membuat rekomendasi bagi pimpinan Polri untuk mencegah penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri," kata Benny. (sws, ant)
Korban Tewas Diracun di Magelang Jadi Empat Orang
Magelang, FNN - Korban tewas diduga diracun dengan minum air mengandung sianida yang diberikan IS (57) warga Desa Sutopati, Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bertambah satu sehingga menjadi empat orang. Kapolres Magelang AKBP Mochammad Sajarod Zakun di Magelang, Senin, menyebutkan korban keempat berinisial M (52), warga Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. "Korban pembunuhan oleh tersangka ini ada empat orang. Dari keempat ini, tiga kejadian dengan waktu yang berbeda," katanya. Ia menyampaikan korban M adalah korban pertama dari tersangka IS yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2020. "Pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul20.00 WIB, korban berpamitan kepada keluarganya untuk mendatangi tersangka dengan tujuan meminta didoakan uangnya agar tidak cepat habis atau berlipat ganda karena korban pada saat itu mengalami kesulitan keuangan," katanya. Ia menjelaskan bahwa saat mendatangi tersangka, korban membawa uang Rp3 juta dan oleh tersangka diberikan air yang dicampur racun sianida. Diduga dalam perjalanan pulang, korban minum air dalam bungkusan plastik dan ditemukan meninggal di pinggir jalan. Kasat Reskrim Polres Magelang AKP M. Alfan mengatakan bahwa korban ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari rumah tersangka sekitar pukul 21.30 WIB. "Diduga korban meminum cairan tersebut yang diberikan tersangka dan ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah tersangka," katanya Ia menyampaikan hingga saat ini ada empat orang korban. Dalam penyidikan, petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap 20-an saksi. Kasus ini bermula dari pengungkapan kasus pembunuhan terhadap L (31) dan W (38), warga Dusun Marongan,Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang yang diduga meninggal karena diracun IS. Hasil pengembangan kasus ini, ternyata IS diduga juga melakukan pembunuhan dengan cara yang sama terhadap S(63) warga Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2020. (sws, ant)
Polres Ciamis Tetapkan Guru Tersangka 11 Siswa Tewas di Sungai
Ciamis, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Ciamis menetapkan seorang guru sebagai tersangka dalam kasus 11 siswa yang tewas saat kegiatan sekolah menyusuri sungai di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. "Tersangka perempuan, beliau adalah yang bertanggung jawab dalam kegiatan itu, dia statusnya juga guru madrasah, dalam kegiatan dia ikut," kata Kepala Polres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono saat jumpa pers penetapan tersangka kasus 11 siswa MTs yang tewas tenggelam, di Mapolres Ciamis, Senin. Ia menuturkan kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus tersebut hingga menemukan adanya unsur pidana dalam kegiatan menyusuri Sungai Cileueur pada 15 Oktober 2021. Hasil penyelidikan itu, kata Kapolres, jajarannya menetapkan seorang tersangka yakni guru madrasah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut. "Karena kami sudah temukan tindak pidananya, dengan satu tersangka, tersangka ini (inisial) R, bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan," katanya pula. Dia mengungkapkan penanganan kasus tersebut dilakukan hati-hati, sehingga prosesnya cukup berlangsung lama dari mulai penyelidikan hingga statusnya naik menjadi penyidikan. "Proses agak lama karena ada prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan dalam proses penyelidikan hingga masuk ke tahap penyidikan, sebab kejadian ini tidak diharapkan semua orang," katanya. Ia menjelaskan alasan lain menetapkan tersangka karena penanggung jawab kegiatan itu mengetahui risiko yang akan terjadi saat menyusuri sungai, namun di lapangan tidak menyiapkan peralatan keselamatan di sungai. "Kegiatan anak-anak susur sungai itu terjadwal, itu tidak diperhitungkan risikonya, dalam kegiatan juga tak tersedia alat keselamatan yang cukup," katanya lagi. Dia menyampaikan hasil penyelidikan itu telah mengamankan sejumlah barang bukti yakni surat keputusan pengangkatan tersangka sebagai guru di madrasah, surat pembagian tugas kepada tersangka, dan sertifikasi mitigasi tersangka. Tersangka dijerat Pasal 359 tentang kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Terkait kondisi tersangka saat ini, kata Kapolres dalam keadaan sakit, sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan penahanan dan ada jaminan dari sekolah bahwa tersangka tidak akan melarikan diri. "Sampai hari ini kami tidak melaksanakan penahanan, namun penetapan tersangka sudah kami laksanakan, kami juga melihat faktor psikologis," katanya pula. Sebelumnya, 150 siswa MTS Harapan Baru Ciamis mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolah, salah satu kegiatannya menyusuri Sungai Cileueur. Dalam kegiatan itu, dilaporkan 21 siswa-siswi terbawa hanyut arus sungai, sebanyak 10 orang selamat, dan 11 orang meninggal dunia. (sws, ant)
Menteri PUPR Minta 241 Bendungan Dikosongkan Antisipasi La Nina
Makassar, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh bendungan yang ada di Indonesia sebanyak 241 bendungan segara dikosongkan guna mengantisipasi dampak badai La Nina untuk menampung debit air di saat puncak musim penghujan. "Ada 231 bendungan yang ada, plus sembilan yang baru ini. Jadi total 241 bendungan yang besar itu akan kita akan kosongkan di titik yang terendah," kata Basuki disela kunjungan persiapan peresmian Bendungan Karalloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin. Pengosongan bendungan-bendungan ini, kata Basuki, sudah termasuk sembilan bendungan baru yang diresmikan Presiden Joko Widodo sepanjang tahun 2021. Tujuan dari pengosongan debit air pada ratusan bendungan tersebut, lanjut dia, untuk mengantisipasi dampak La Nina yang dianggap sebagai badai ekstrem basah, diprediksi terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, sehingga dilakukan pengosongan semua bendungan untuk menampung debit air hujan serta mengendalikan banjir. "Supaya pada saat hujan maksimum masih bisa tertampung dan mengendalikan banjir di situ," ujarnya. Begitupun yang lainnya, seperti "walk through" atau tanggul-tanggul tanah yang ada. Misalnya, ada yang retak dan tipis segara perbaiki. Sisanya, akan siap disiagakan untuk memberikan bantuan. Sedangkan untuk Bendungan Karalloe yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/11/2021), Basuki mengemukakan, proses peresmiannya akan langsung dilakukan pengosongan. Pengosongan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir di Kabupaten Jeneponto hingga 49 persen. "Kita kosongkan termasuk besok dalam rangka peresmian bapak presiden sampai ke muka air rendah totalnya 29 juta meter kubik, ini sudah bisa mengurangi banjir 49 persen banjir di Jeneponto," paparnya menambahkan. (sws, ant)
Pulau Onrust 1619-1707 Markas VOC, Indonesia Dijajah Belanda 115 Tahun
Oleh Ridwan Saidi *) Litho pada photo di atas, Pulau Onrust tahun sebelum 1732. Tapi bekas kegiatannya masih ada. Diambil dari sumber de Geschiedenis van de VOC, 1732 VOC berkantor sejak 1619 s/d 1707. Mengapa mereka memilih Onrust? Pulau ini lebih dekat diakses dari Kamal Muara. Selain itu di pulau Kapal, nama lama Onrust, yang artinya tempat bersembunyi, banyak bangunan yang ditinggal begitu saja oleh orang Caucasia jauh sebelum Belanda datang. Saya suka arkaeolog karena mereka suka berjenaka. Misalnya bangunan-bangunan Onrust, kata arkaeolog, dibikin Belanda kemudian sebagian dijadikan asrama haji, entah sejak kapan. Begitu ujar arkaeolog kita. Arsitektur bangunan Onrust Caucasia unik. Mereka tinggalkan Onrust mungkin karena perilaku mereka tak diperkenan native, lalu terjadi konflik. Kenapa VOC tak ke pulau lain yang juga ada fasilitas misalnya Damar Besar atau pulau Edam. Edam bahasa Armenia resapan Rusia, artinya mercusuar. Nama ini mulai dipakai setelah mercusuar berdiri. Damar artinya portico atau kendal atau pintu masuk ke Kalapa. Pulau Damar Besar inhabitant island, VOC tidak boleh.masuk. VOC kemudian berkembang jadi pedagang bersenjata setelah berkantor di Stadhuis Batavia sejak 1707. Karena itu mereka bangkrut tahun 1799 karena boros dalam pengamanan dan gagal masuk bisnis emas. Era VOC bukan penjajahan. Stadhuis bukan gemeenteraad, cuma kantor Gubernur VOC, bukan pemerintahan. Mata uang logam yang diedarkan Perancis Daendels Indiés Batav masa edarnya sampai tahun 1826, itulah awal Nederlands Indie. Mereka dihajar Jepang 1941. Nederlands Indie bukan verlengstuk, kepanjangan, Koningen van Nederland, kerajaan Belanda. Gubernur Generaal tidak diangkat ratu tapi bentuk lain dari Heeren van Zeventeen. Badan baru itu komisarisnya empat orang. Tapi ini dianggap gemeente, pemerintah. Mereka berfungsi tahun 1826-1941. Indonesia dijajah 115 tahun, bukan 350 tahun seperti retorika Sukarno di alun-alun. Yang menjajah pun swasta Belanda. *) Budayawan
Haris Azhar Siap Hadapi Luhut Di Pengadilan
Jakarta, FNN - Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan siap menghadapi laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di pengadilan. "Apakah saya siap ke pengadilan? Insya Allah kemanapun saya siap. Karena saya ngomong bukan berdasarkan 'ngelindur'," kata Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 22 November 2021. Haris menegaskan, siap dan memiliki cukup bukti terkait unggahannya di kanal media sosial YouTube. Haris mengaku senang kasusnya dibawa hingga ke pengadilan sehingga dirinya mendapatkan kesempatan untuk membuka data-data yang dimilikinya kepada publik. "Kalau mau dibawa ke pengadilan saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar. Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. Polda Metro Jaya sebelumnya menjadwalkan agenda klarifikasi antara Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pada, Senin, 15 November 2021. Namun Haris dan Fatia tidak hadir dalam agenda mediasi yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya tersebut. Dalam kesempatan itu, Luhut menegaskan, tidak ada lagi mediasi dalam kasus hukum terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. "Jadi kalau proses yang sudah selesai. Saya sudah menyampaikan saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," ujar Luhut. (MD).
Jepang Pertimbangkan Lepas Cadangan Minyak
Tokyo, FNN- Jepang sedang mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak negara setelah permintaan dari Amerika Serikat dalam upaya terkoordinasi guna memerangi kenaikan harga energi. Hal tersebut disampaikan kepada Reuters oleh tiga sumber pemerintah Jepang yang mengetahui kemungkinan rencana dari langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Salah satu nara sumber mengatakan pemerintah Jepang sedang berencana untuk melepaskan porsi cadangan minyak yang melebihi jumlah minimum yang disyaratkan dalam suatu standar hukum negara itu. Hukum Jepang mengizinkan pelepasan cadangan minyak jika terjadi kelangkaan atau bencana alam, tetapi hukum itu tidak menyebutkan tentang pelepasan cadangan minyak sebagai upaya melawan kenaikan harga. "Kami tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu setelah permintaan dari Amerika Serikat," kata salah satu sumber pemerintah Jepang kepada Reuters, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 22 November 2021. Para sumber pemerintah Jepang itu menolak untuk disebut namanya karena rencana tersebut belum diumumkan. Pemerintah Jepang tidak pernah melepaskan cadangan minyak negaranya, sementara sejumlah perusahaan minyak telah melakukannya selama Perang Teluk 1991 dan setelah bencana gempa bumi dan tsunami pada 2011. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno, Senin, 22 November 2021 mengatakan, belum ada keputusan apa pun. Perdana Menteri Fumio Kishida pada Sabtu, 20 November 2021, mengatakan, pemerintah Jepang sedang dalam proses mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara legal. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membuat permintaan yang tidak biasa kepada beberapa negara konsumen minyak terbesar di dunia - termasuk China dan India - supaya mempertimbangkan melepaskan sejumlah minyak dari cadangan strategis mereka. Permintaan pemerintah AS itu disampaikan setelah anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya berulang kali menolak permintaan mempercepat peningkatan produksi minyak mereka. Pemerintah Jepang telah menahan konsumsi minyak harian hingga senilai konsumsi 145 hari pada akhir September. Menurut data resmi, angka itu jauh di atas minimal 90 hari yang disyaratkan oleh undang-undang negara itu. Sedangkan cadangan minyak sektor swasta Jepang bernilai total konsumsi 90 hari, yang juga melebihi persyaratan minimal 70 hari berdasarkan undang-undang. (MD).
Edan! Kopral AD Pergi Tugas Sekolah, Istri Diselingkuhi Komandan
Jakarta, FNN - Cinta terlarang terjadi di sebuah pasukan TNI Angkatan Darat. Salah seorang perwira jatuh cinta pada istri anak buahnya. Perselingkuhan pun terjadi. Hubungan asmara haram itu diungkap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melalui buku biografinya ‘Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto’, mantan Danjen Kopassus itu blak-blakan menuliskan secara khusus dalam Bab XII tentang Contoh-Contoh Pemimpin yang Tidak benar. ”Suatu saat di pasukan tertentu, saya tidak sebut namanya karena tidak enak, ada seorang perwira naksir istri seorang anak buahnya yang berpangkat kopral,” kata Prabowo, Sabtu (20/11/2021). Untuk memuluskan cinta itu, sang kopral pun dikirim tugas pendidikan Sekolah Calon Bintara (Secaba). Alhasil, oknum perwira itu leluasa menjalin cinta dengan istri sang kopral. Hal itu terjadi berbulan-bulan. Perwira yang merasa punya kuasa bahkan mengajak istri dari anak buahnya itu berjalan-jalan menggunakan mobil dinas. Ini tentu tak lazim dan melanggar aturan. Hubungan perselingkuhan ini pun tersebar ke mana-mana. Sampai suatu saat sang atasan mendapatkan laporan dan akhirnya menjatuhkan sanksi. Dilansir dari Sindonews, Prabowo menegaskan, tindakan oknum perwira itu sebagai kepemimpinan yang keliru. Perwira tersebut menggunakan wewenang yang ada padanya untuk mengirimkan anak buah sekolah, sehingga memudahkan dia berselingkuh. Menurut mantan Pangkostrad tersebut, tindakan perwira itu jelas meruntuhkan wibawa dan leadership dirinya. Tindakan itu jelas tidak patut ditiru. Selain perselingkuhan, Prabowo juga mencontohkan kepemimpinan militer lainnya yang tidak benar, yakni tentang komandan pasukan yang mau enak sendiri. Suatu ketika terjadi kontak tembak dengan musuh. Komandan pasukan yang memimpin grup itu lantas memanggil wakilnya. Ironisnya, wakil komandan itu diminta mengambil alih pasukan dan memimpin serbuan di sebuah bukit. Dalam pandangan Prabowo, sikap komandan itu sama sekali tak mencerminkan kepemimpinan militer yang baik. Semestinya, komandan berada di tengah-tengah anak buah, termasuk dalam pertempuran. Bukan tanpa alasan dia menceritakan kisah-kisah tersebut. Menurut abituren Akademi Militer 1974 ini ingin agar generasi muda tidak salah jalan. "Saudara-saudara, terutama mereka yang ingin menjadi pemimpin lapangan yang baik, saya ceritakan ini bukan untuk menjelekkan orang. Saya menceritakan ini untuk memberitahu kepada Saudara-Saudara sekalian agar menghindari dan tidak melakukan hal-hal seperti ini,” tutur Prabowo. (sws).
PHRI Cianjur Dukung Program Tidak Gelar Pesta Perayaan Tahun Baru
Cianjur, FNN - Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Jawa Barat, mendukung program pemerintah tidak akan menggelar pesta perayaan saat tahun baru dan natal, namun mereka berharap tidak ada pembatasan tingkat hunian dengan tetap memperhatikan prokes ketat. Ketua PHRI Cianjur, Nano Indra Praja saat dihubungi Senin, 22 November 2021, mengatakan selama pandemi, anggotanya sudah menjalankan semua program yang dilakukan pemerintah, termasuk membantu suksesnya vaksinasi di seluruh wilayah Cianjur dengan tema vaksinasi wisata. "Kita sudah menempuh semua aturan yang diberikan pemerintah, termasuk pelayanan bagi tamu yang sudah dapat menunjukkan barcode di situs Pedulilindungi. Kami berharap penerapan level 3 di seluruh wilayah, tidak dibarengi dengan pembatasan lain," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Saat ini, ungkap dia, tingkat okupansi hotel anggota PHRI Cianjur, sudah kembali meningkat seiring penerapan batasan hanya dapat menerima tamu sebanyak 50 persen dari kapasitas dan harus menujukan surat bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Bahkan saat awal pandemi, ketika tidak diizinkan beroperasi, seluruh hotel dan restoran di Cianjur, memenuhi aturan yang diterapkan pemerintah, termasuk menjelang natal dan tahu baru kali ini, aturan yang diterakan akan dipenuhi dengan catatan tidak ada pembatasan kunjungan. "Kita berharap tidak ada pembatasan kunjungan ke kawasan Puncak-Cianjur, agar perekonomian tetap berjalan dan sektor penunjang pariwisata tetap diizinkan beroperasi," katanya. Markom Manager Eminance Hotel Puncak-Cianjur, Rizky S, mengatakan menjelang natal dan tahun baru tingkat pemesanan hotel sudah mulai terlihat, namun tidak seperti tahun sebelum pandemi yang sudah mencapai 50 persen pada akhir bulan November. "Untuk saat ini, sudah mulai terlihat meski masih dalam hitungan puluhan pemesan. Kami akan tetap mematuhi larangan pemerintah, tidak ada pesta perayaan saat tahun baru atau natal. Bahkan tamu yang memesan kamar, sudah terdaftar dalam situs Pedulilindungi," katanya. (MD).
Polresta Malang Kota Tangani Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur
Malang, Jawa Timur, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Jawa Timur, tengah menangani kasus penganiayaan seorang anak yang dilakukan sejumlah rekannya di daerah ini. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto di Kota Malang, Senin, 22 November 2021, mengatakan bahwa video penganiayaan dan persekusi berdurasi 2 menit dan 29 detik yang beredar viral di media sosial memang terjadi di wilayah Kota Malang. "Iya (benar). Masih diminta keterangan," kata Budi saat dikonfirmasi ANTARA. Saat ini, kasus tersebut masih ditangani Tim Penyidik Polresta Malang Kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, korban penganiayaan dan persekusi yang berjenis kelamin perempuan tersebut dilaporkan masih berusia kurang lebih 13 tahun. Dalam video yang tersebar, korban yang terlihat masih menggunakan baju seragam tersebut dianiaya sejumlah rekannya. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada 18 November 2021. Sementara itu, kuasa hukum korban Leo Angga Permana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa ia telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polresta Malang Kota pada 19 November 2021 atau satu hari setelah kejadian. Rencananya, ia akan mendampingi pihak keluarga untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialami korban. Informasi yang diterima dari kuasa hukum sebelum korban dianiaya, ia diduga mengalami pencabulan di tempat kejadian perkara yang berbeda. "Kejadian pada 18 November 2021, ada dua TKP. Pertama pencabulan kemudian ada persekusi dari teman-temannya. Untuk laporan pertama sudah kami lakukan terkait kekerasan. Rencananya orang tua korban akan melapor terkait pencabulan dan pengeroyokan," ujarnya. Tim kuasa hukum telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik Polresta Malang Kota berupa rekaman video kejadian penganiayaan dan persekusi. Korban juga telah menjalani visum yang dilakukan tim dokter. "Barang bukti yang kami serahkan video yang beredar. Visum sudah dilakukan oleh tim dokter, tapi hasilnya masih belum keluar," katanya. (MD).
KPK Minta Aparat Penegak Hukum Samakan Pemahaman Hindari Disparitas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta aparat penegak hukum (APH), yakni kejaksaan, kepolisian, dan auditor untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan tindak pidana korupsi (tipikor). Alex mengatakan kesamaan pemahaman tersebut sangat penting agar tidak ada disparitas saat suatu perkara ditangani oleh aparat penegak hukum yang berbeda. "Banyak sekali disparitas yang mengganggu rasa keadilan. Perlu ada penyamaan pemahaman karena undang-undang dan peraturannya sama," kata Alex dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 22 November 2021. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dan membuka "Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Provinsi Papua" yang digelar di Jayapura, Papua, Senin. Alex menceritakan saat ia menjadi hakim kerap melihat perbedaan dalam penanganan perkara korupsi oleh tiap aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa tujuan kegiatan pelatihan bersama aparat penegak hukum ini adalah salah satu wujud implementasi sinergi dari tugas koordinasi dan supervisi yang diamanatkan undang-undang kepada KPK. Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata Alex, KPK telah menginisiasi sinergi dengan segenap instansi, yaitu membangun sistem SPDP "online" sebagai sistem pelaporan penanganan perkara tipikor melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tipikor secara bersama-sama dengan perwakilan dari Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Kemudian, memberikan bantuan/fasilitasi kepada kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan perkara tipikor yang mengalami hambatan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum di daerah. Ia mengharapkan forum pelatihan bersama akan menyamakan pola tindakan dalam penanganan tipikor agar tercipta keadilan bagi setiap pihak, termasuk mendorong penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara tipikor. "Tujuannya untuk memaksimalkan pengembalian kerugiaan keuangan negara dan merampas aset-aset dari hasil tipikor," kata Alex, sebagaimana dikutip dari Antara. Adapun pelatihan akan berlangsung selama empat hari dari 22 November-25 November 2021 dengan total 50 peserta terdiri atas 26 penyidik di Kepolisian Daerah Papua, 12 jaksa pada Kejaksaan Tinggi Papua serta masing-masing tiga auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, auditor di Inspektorat Provinsi Papua, dan hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura. Pelatihan bersama tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tipikor dan pengembalian kerugian keuangan negara khususnya di Provinsi Papua. Selama empat hari peserta akan diberikan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber di bidangnya, yaitu terkait hukum adat, TPPU, pengadaan barang, jasa, dan keuangan negara/daerah. Pelatihan bersama di Provinsi Papua merupakan pelatihan keempat yang dilaksanakan KPK pada 2021. Selain Papua, empat wilayah lainnya, yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. (MD).
Dari Atas Kuburan Pantau Mandalika-Race
Oleh Ridwan Saidi *) SEMULA rakyat menonton Mandalika-race dari atas pohon. Meski tak sejalan dengan spirit of Glasgow, pohon-pohon lalu ditebangi. Rakyat tak pernah hilang akal, di sekitar sirkuit ada kuburan di ketinggian tertentu. Rakyat kemudian memantau dari titik ini. Asyik. What now my love? Gusur makam? Apa payung hukumnya? Masih soal payung hukum. MUI, LSM, dll mau diaudit pemerintah. Mana payung hukumnya? Bing Slamet dengan enteng kasih solusi dalam lagu hit dia 1950-an: Payung Fantasi. Ini sebagian liriknya: Lenggang mengorak Menarik hati serentak Ai ai siapa itu Wajah sembunyi Di balik payung fantasi Ai ai aku rindu Apakah perang perlu payung hukum? Sedikitnya protokoler bagi pihak-pihak yang bertikai harus bertemu. Joe Biden dan Jin Xi Ping telah bertemu. Yes, perang dapat dimulai. US Army sudah mengalir tiada henti ke Taiwan. Belun ada reaksi China. Soal Taiwan memang salah satu butir bahasan yang tak ada titik temu dalam temu virtual Biden-Jin Ping minggu lalu. For the time being, Taiwan menjadi negara proktetorat Amerika. China mau apa, one China policy mereka di-pijak-pijak menarik hati serentak. Sewaaktu,-waktu perang meletus dan imbasnya ke-mana-mana dan akan ke sini juga. Ayo deh ente Copras Capress. Siapa tahu bisa jadi orang BUMN. *) Budayawan
NTT Bebaskan Syarat Tes COVID-19 Pelaku Perjalanan yang Sudah divaksin
Kupang, FNN - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membebaskan syarat pemeriksaan Covid-19 bagi pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT yang sudah dua kali menerima vaksin Covid-19. "Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut, dan penyeberangan di dalam wilayah NTT yang sudah dua kali menerima vaksin dibebaskan dari syarat uji usap Polymerase Chain Reaction (PCR) dan uji usap antigen, demikian Instruksi gubernur NTT yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTT, Isyak Nuka, di Kupang, Senin. Ia menjelaskan ketentuan itu diterbitkan pada Senin (22/11) setelah pemerintah provinsi memperhatikan dan mencermati tingginya kebutuhan masyarakat NTT akan pelayanan transportasi sebagai daerah yang berpulau-pulau. Selain itu meningkatnya upaya vaksinasi yang masif kepada masyarakat NTT yang berdampak signifikan kepada penurunan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan di NTT khususnya yang sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada PPKM tingkat 2. Ia menjelaskan bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara, laut, dan penyeberangan di dalam wilayah NTT yang baru satu kali menerima vaksin, masih diwajibkan menunjukkan hasil negatif uji usap antigen dengan sampel diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan. "Pelaku perjalanan tetap wajib mematuhi protokol kesehatan dan mengisi e.HAC Indonesia," katanya. "Selain itu pelaku pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam wilayah NTT yang sudah menerima vaksin satu kali atau dua kali dibebaskan dari syarat uji usap antigen. Sedangkan yang belum menerima vaksin, diwajibkan menunjukkan hasil negatif uji usap antigen," katanya. Lebih lanjut Nuka menjelaskan bagi pelaku perjalanan dari luar yang masuk ke seluruh wilayah NTT dan baru satu kali divaksin maka wajib menunjukkan hasil negatif uji usap antigen. Sedangkan yang belum divaksin wajib menunjukkan hasil negatif uji usap PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan. "Sementara pelaku perjalanan ke luar wilayah NTT mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di daerah tujuan," katanya. (sws)
KPK Panggil 16 Saksi Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggl 16 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022 untuk tersangka AW (Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid). Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Enam belas saksi, yaitu Gusti Iskandar dari PT Khuripan Jaya, Erik Priyanto (kontraktor/Direktur PT Putera Dharma Raya), Khairil dari CV Aulia Putra, Kariansyah dari CV Khuripan Jaya, Akhmad Farhani dari PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina, Akhmad Syaiho selaku karyawan PT Cahya Purna Nusantara, Rohana selaku PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal Hulu Sungai Utara, Wahyuni dari swasta. Selanjutnya, Heri Wahyuni (pensiunan PNS/mantan Plt Kepala BKPP Hulu Sungai Utara), konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang, Ratna Dewi Yanti, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Kabupaten Amuntai, Muhammad Mathori, anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Rini Irawanty, serta empat pihak swasta masing-masing Lukman Hakim, Anshari, Baihaqi Syazeli, dan Hidayatul Fitri. KPK pada Kamis (18/11) telah mengumumkan Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH), dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta. Selain melalui perantaraan Maliki, Wahid juga diduga menerima komitmen bagian dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar. Selain itu, selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya. (sws)
Aset Eks BLBI Rp492 M Dihibahkan ke Pemkot Bogor dan 7 Lembaga Negara
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan menghibahkan aset hasil pembayaran utang para debitur/obligor BLBI senilai Rp492 miliar ke Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga pada Kamis (25/11). “Seluruh aset yang bernilai 492 miliar rupiah ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik,” kata Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD, saat jumpa pers, di Jakarta, Senin. Ia menyebutkan tujuh kementerian lembaga yang menerima dana hibah dari aset eks BLBI, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional. “Satgas BLBI akan menyerahkan aset eks BLBI sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor dan kepada tujuh Kementerian/Lembaga dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP),” kata Mahfud. Dalam kesempatan itu, ia menerangkan salah satu aset seluas 1.107 meter persegi yang dihibahkan ke Kementerian Agama, nantinya diperuntukkan untuk pelaksanaan program Pendidikan Kader Ulama Internasional Masjid Istiqlal yang diselenggarakan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Aset itu berlokasi di Kecamatan Gambir, Jakarta. “Dalam penggunaannya oleh Kementerian Agama, aset ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat dalam meningkatkan sumber daya umat,” kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengarah Satgas BLBI juga mengumumkan pihaknya akan melelang salah satu aset hasil pembayaran utang di Lippo Karawaci, Tangerang. “Rencana penjualan secara lelang atas aset properti yang telah dikuasai secara fisik oleh Satgas BLBI yang berlokasi di Blok B Taman Buah Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, dengan total luas 37.779 meter persegi,” kata dia. “Ini akan dilelang secepatnya,” kata dia. Satgas BLBI pada bulan ini telah menyita dan menerima pembayaran utang dari beberapa debitur/obligor, antara lain Sjamsul Nursalim dan PT Lucky Star Navigation Corp. “Obligor Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor dari Bank Dewa Rutji pada 11, 17, dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar 150 miliar rupiah,” kata dia, pada sesi jumpa pers yang sama, Senin. Ia menerangkan angka itu mencakup biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen. “Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah lagi seluas 100 Hektare yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp,” kata dia. (sws)
Ahli: Pembentukan UU di Masa Pandemi Minim Partisipasi Masyarakat
Jakarta, FNN - Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi D Harijanti, menilai pembentukan UU di Indonesia selama masa pandemi melibatkan partisipasi masyarakat yang minim sehingga menunjukkan lemahnya fungsi legislasi DPR dan kemunduran demokrasi. “Saya melihat bahwa pembentukan undang-undang di masa pandemi ini minim partisipasi masyarakat dan cenderung membenarkan inisiatif eksekutif,” ujar dia. Penilaian itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional program studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertajuk “Demokrasi di Era Pandemi” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Tata Negara FHUI, dipantau dari Jakarta, Senin. Selama era pandemi ini, kata dia, lembaga eksekutif di Indonesia memang berperan lebih dominan. Peran yang dominan itu dapat dilihat dari penggunaan pasal 22 UUD 1945 yang lebih banyak daripada pasal 12 UUD 1945. Di dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dimuat bahwa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dan peraturan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan. Lalu dalam pasal 22 ayat (3) UUD 1945, dituliskan jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Sementara terkait pasal 12 UUD 1945, dituliskan bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang. “Jadi, eksekutif akan tetap berperan dominan daripada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif melalui norma-norma konstitusi yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk melakukan tindakan dan mengeluarkan kebijakan tertentu,” kata dia. Kemudian dia juga menyoroti pelaksanaan fungsi-fungsi DPD yang ia nilai kurang terlihat signifikan selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia. “Mungkin, saya yang tidak secara teliti membaca, namun jarang sekali kita lihat di media-media massa bagaimana DPD itu mengeluarkan atau membuat satu pernyataan, satu kebijakan yang berkaitan dengan masa krisis ini,” ujar dia. Pelaksanaan fungsi yang kurang signifikan itu, tambah Susi, dapat dilihat dari respons DPD terkait penyelenggaraan pemerintah daerah selama era pandemi, khususnya di periode awal pada Maret, April, dan Mei 2020. Saat itu, pemerintah daerah telah meminta fleksibilitas wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola penanganan Covid-19 di daerah mereka masing-masing. Namun, menurut dia, DPD tidak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung permintaan itu. Oleh karena itu, dia juga mengatakan pandemi Covid-19 masih menjadi ujian bagi demokrasi dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Dengan demikian, ia mengharapkan masing-masing lembaga negara di Indonesia dapat memiliki daya adaptasi yang baik selama pandemi. “Masing-masing lembaga negara itu sepatutnya melakukan atau memiliki daya adaptasi yang baik dalam rangka merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat selama era pandemi ini,” kata dia Selain itu, katanya, penting pula bagi lembaga-lembaga negara untuk membuat kebijakan yang koheren selama pandemi. (sws)
Kepala Daerah Se-Wilayah Adat Saireri Ajukan Pembentukan DOB
Jakarta, FNN - Forum Kepala Daerah se-wilayah Saireri di Papua mengajukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang dinamakan Provinsi Saireri sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. "Kami masyarakat Saireri, tokoh adat, dan pemuda mengantarkan aspirasi terkait pembentukan DOB Saireri kepada Komisi II DPR untuk segera terbentuk daerah provinsi," kata Ketua Forum Kepala Daerah se-wilayah Saireri, Herry Ario Naap, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Ia mengatakan, dalam pembahasan revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua terjadi polemik di seluruh wilayah adat di Papua. Namun menurut dia, wilayah adat Saireri merupakan wilayah yang pertama menyatakan pendapat mendukung Otsus Papua Jilid Dua melalui revisi UU Otsus. "Saat wilayah adat lain menolak (revisi UU Otsus), kami menyetujui dan menyerahkan materi ke DPR dan pemerintah. Setelah hadirnya UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua, tokoh adat, perempuan, masyarakat meminta kami untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Saireri," ujarnya. Ia mengatakan, wilayah Saireri memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya dari sisi kelautan misalnya Kabupaten Biak dengan potensi perikanan sebesar 1.000.000 ton pertahun akan menghasilkan devisa negara sekitar Rp17 triliun pertahun. Karena itu Bupati Biak Numfor itu menilai, wilayah Saireri sudah layak menjadi provinsi yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan devisa bagi negara. "Karena "Kami masuk dalam wilayah perairan dan kerja sama empat kabupaten pada 28 Agustus 2021 melaksanakan ekspor perdana perikanan yaitu ikan tuna sirip kuning. Potensi di Kabupaten Biak ada ikan kerapu, di Kepulauan Yapen dengan budidaya ikan baramundi, Kabupaten Waropen dengan kepiting dan udang," ujarnya. Naap mengatakan, mereka telah membentuk tim untuk mempersiapkan seluruh perlengkapan teknis usalan pembentukan DOB dan kajian akademis telah dalam proses persiapan serta terkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri. RDPU itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, dan dihadiri para anggota Komisi II DPR secara fisik dan daring. Dalam kesempatan itu juga dihadiri antara lain Sekretaris Ketua Forum Kepala Daerah se-wilayah Saireri sekaligus Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, Ketua DPRD Kabupaten Biak, Milka Rumaropen. (sws)
Profesionalisme TNI pada Era Pertahanan Siber
Jakarta, FNN - Reformasi 1998 telah berhasil memposisikan institusi militer berada di bawah supremasi sipil. Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) diukur dari fokus tugas TNI pada pertahanan negara, keterlibatan terbatas TNI dalam urusan sipil, dan ketidakterlibatan TNI dalam politik dan bisnis. Di era demokrasi digital sekarang ini, profesionalisme juga diukur dari sejauh mana TNI memainkan peran dalam membangun pertahanan siber. UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan landasan jelas tentang profesionalisme TNI. Dalam undang-undang ini TNI berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI tunduk pada Presiden. Secara administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Inilah yang melandasi profesionalisme TNI. TNI profesional bergerak berdasarkan keputusan dan kebijakan politik negara. Profesionalisme TNI di domain siber perlu dipersiapkan dengan matang. Domain siber adalah domain perang baru di samping domain darat, laut dan udara. Selain muncul kebutuhan untuk merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan yang berwawasan siber, juga muncul kebutuhan agar TNI membangun profesionalisme di ranah siber. Hal ini diperlukan agar tantangan yang terjadi di atas dapat diantisipasi. Di dunia siber, perbedaan klasik antara aktor militer dan sipil, publik dan swasta serta nasional dan internasional kurang jelas. Semua bercampur menjadi satu. Pada satu waktu, serangan siber menyerang objek strategis milik swasta, seperti bank swasta, tetapi berpengaruh secara luas terhadap warga negara dan mengganggu stabilitas nasional. Pada saat yang sama, infrastruktur negara, seperti telekomunikasi dan peralatan militer juga perlu dilindungi dari serangan siber. Singkatnya, serangan siber dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap siapa saja, tapi tujuannya jelas, yaitu melemahkan stabilitas satu negara. Merumuskan peran TNI di dunia abu-abu tidak serta merta menggunakan kerangka berpikir yang diatur dalam struktur kebijakan saat ini, karena serangan siber bersifat menyeluruh. Di samping itu, TNI selain melindungi infrastruktur strategis organisasi miliknya dari serangan siber, juga melindungi infrastruktur strategis nasional dan seluruh aktor di dalamnya. TNI bakal kewalahan mengatasinya. Sejumlah negara, pada umumnya mendefinisikan peran militer pada domain siber dengan cara mengadaptasi mandat dari institusi yang ada. Tapi itu tidak cukup. Negara membutuhkan pendekatan baru, yaitu pendekatan komprehensif untuk membangun pertahanan siber. Artinya, koordinasi antara semua pemangku kepentingan, dan kerja sama antara aktor pada sektor publik, swasta, dan militer mutlak dibutuhkan. Prancis dan Australia menggunakan pendekatan ini. Kedua negara itu menempatkan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan siber pada level tertinggi, yaitu langsung di bawah perdana menteri atau presiden. Kita dapat belajar dari kedua negara itu. Penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan antara peran militer dan peran intelijen. Sementara militer seringkali memiliki peran terbatas pada pertahanan negara, intelijen dapat memainkan peran yang lebih leluasa seperti spionase. Inisiatif untuk pengembangan jaringan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) lintas institusi dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan kegiatan kontra spionase di ranah siber. Dalam situasi ketegangan antar negara lazim terjadi, komunikasi yang lebih baik dengan militer negara lain sangat penting. Indonesia harus mampu menginisiasi sebuah forum lintas stakeholders dan militer tingkat regional sebagai upaya untuk membangun pertahanan siber berantai. Yang perlu disadari bahwa pertahanan siber militer tidak hanya melayani tujuan nasional tetapi juga memiliki fungsi deklaratif yang kuat vis-a-vis negara lain. Mengingat ancaman siber bersifat internasional, tidak hanya penting untuk meningkatkan mekanisme dialog dan kerja sama organisasi regional seperti ASEAN, tetapi juga antar organisasi regional. Peran TNI di domain siber sangat krusial dan tidak bisa dilakukan TNI sendiri. Satuan Siber TNI (Satsiber TNI) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi TNI merupakan lembaga penting untuk memimpin profesionalisme TNI di ranah siber. Satuan ini bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi siber di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Langsung di bawah tanggung jawab Panglima TNI, Pusat Siber TNI punya fungsi cukup penting. Dengan adanya satuan siber, berbagai satuan dan komponen yang ada di mandala operasi dapat saling terhubung secara langsung dan realtime. Dalam konteks pembangunan profesionalisme dalam pertahanan siber nasional, Satsiber TNI dapat melakukan sejumlah langkah, pertama, merumuskan pendekatan komprehensif dalam mencegah serangan siber. Dalam hal ini kolaborasi penting dilakukan, terutama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector pada bidang cyber security di ranah sipil, dan Badan Intelijen Negara di ranah intelijen. Pembagian peran dan kewenangan yang jelas antar organisasi akan semakin mempermudah dalam merumuskan profesionalisme TNI. Kedua, pengembangan kelembagaan lintas sektoral yang berada di bawah komando presiden. Kelembagaan ini setidaknya berisi dari TNI, Lembaga Penegak Hukum, Lembaga/Pemerintah terkait, sektor swasta, sektor publik, dan penyintas serangan siber. Setidaknya, pengembangan kelembagaan ini akan menjawab sejumlah pertanyaan penting seperti: ”bagaimana militer dan penegak hukum dapat berkolaborasi efektif untuk mengejar penjahat siber?”, “bagaimana mengembangkan hukum domestik dan internasional yang lebih responsif terhadap serangan siber?”, dan “bagaimana mengembangkan konsensus politik internasional untuk mencegah perluasan serangan siber?”. Ketiga, perumusan doktrin dan operasional prajurit di bidang pertahanan siber. Mengingat kompleksitas serangan siber, dibutuhkan keahlian spesifik di bidang teknologi informasi di kalangan prajurit. Kemampuan seperti penyerangan proaktif, antisipasi serangan, pertahanan dan pemulihan pasca serangan siber harus dikuasai oleh prajurit di seluruh matra. Selain pengembangan kompetensi dasar, juga dibutuhkan prosedur yang pasti dalam penanganan serangan siber, baik pada level organisasi TNI, nasional dan internasional. Pada akhirnya, komitmen panglima TNI terpilih untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam jargon “TNI adalah Kita” mau tidak mau menyasar ranah siber. Prajurit-prajurit siber di masa mendatang dipersiapkan dari sekarang. *) Ngasiman Djoyonegoro adalah pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan. (sws)
Ngapain Si Romo Ikut Campur?
By M Rizal Fadillah PERSOALAN seorang pengurus MUI Pusat ditangkap dengan tuduhan terlibat tindak pidana terorisme masih memerlukan pembuktian. Berlaku asas praduga tak bersalah. Di kalangan umat Islam banyak yang menyesalkan tindakan Densus 88 yang dinilai "over acting" dalam penangkapan ulama. Desakan pembubaran Densus 88 tersebut menggema. Ada nuansa Islamophobia. Mencari kesempatan dalam kesempitan terjadi di kalangan Islamophobist. MUI mendapat serangan mulai dari sebutan sarang radikalis hingga desakan pembubaran. Buzzer berteriak sambil berjingkrak kesetanan. Di tengah teriakan para buzzer tersebut muncul suara seorang Romo yang bernama Antonius Benny Susetyo yang berkomentar "MUI harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal" tokoh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini sudah menghukumi MUI sebagai sarang kelompok radikal. Netizen segera membalas dengan menyindir agar Vatikan juga segera membersihkan diri dari kelompok gay karena terbongkar banyak uskup adalah penikmat hubungan sesama jenis. Ikut campur tokoh keuskupan Katolik Roma terhadap kasus pengurus MUI dinilai tak pantas. Urusan di organisasi KWI juga tentu banyak. Benny ini juga menjadi tokoh BPIP yang sok Pancasilais padahal badan ini dikritisi sebagai badan yang boros dan tidak bermanfaat. Makan gaji buta tanpa kerja yang bermakna bagi rakyat banyak. Desakan agar BPIP dibubarkan juga cukup kuat. Salah satu karena isinya orang model Benny Susetyo seperti ini. Tokoh KWI yang ikut campur urusan MUI. Apa motif di Romo ini meminta MUI membersihkan diri ? Memancing di air keruh atau menyatakan KWI sendiri yang bersih ? Benny dapat disorot oleh umat Islam sebagai tokoh radikal. Yang harus dibersihkan baik dari KWI maupun BPIP. Jika motifnya mengadu-domba dan memanas-manasi, maka jangan-jangan tercemari oleh perilaku dan gaya PKI. Negeri ini sedang tidak baik baik saja. Lembaga dan tokoh Islam sedang dimusuhi. Sedikit saja ada celah maka diserang habis, bukan saja oleh pihak yang menganggap kompeten tetapi oleh aktivis agama lain seperti tokoh Kristen Romo Antonius Benny Susetyo ini. Romo, ga usah ikut campurlah urusan umat Islam. Urus agamamu sendiri. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Pemerintah Kota Jakarta Barat Pantau Perusahaan Untuk Gaji Karyawan Sesuai UMP
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan memantau perusahaan untuk menggaji karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang sudah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Pelaksanaannya akan diawasi oleh Sudin, untuk memastikan penggajiannya sesuai peraturan," kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Jackson Sitorus, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 22 November 2021. Menurut Jackson, kenaikan UMP 2022 akan menimbulkan reaksi beragam dari kalangan karyawan maupun para pengusaha. "Tidak sedikit pengusaha mengeluhkan kenaikan UMP tersebut," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Di sisi lain, kata dia, banyak juga pengusaha yang tidak keberatan, karena kondisi keuangan perusahaan dinilai masih memadai. Jackson memastikan, seluruh perusahaan di Jakarta Barat, tetap membayarkan upah sesuai aturan. Pihaknya juga siap menangani laporan para karyawan yang merasa tidak dibayar sesuai dengan upah yang sudah ditentukan. "Kita akan turun ke lapangan jika ada pengaduan, kita bisa akomodasi pengaduan itu," kata Jackson. Sebelumnya, Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 ,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, sudah ditetapkan besaran UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.453.935,536," kata Anies dikutip dari siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta, Minggu, 21 November 2021. Anies mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta pada 2022 sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh di Jakarta. Anies menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Berdasarkan penetapan UMP tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah pada perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja setahun atau lebih. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. (MD).
Mahfud Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko Dan Agus Anwar
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melayangkan somasi terhadap Kaharudin Ongko dan Agus Anwar agar keduanya segera membayar utangnya kepada negara. Jika somasi itu tidak dipenuhi, maka pemerintah akan bertindak tegas terhadap dua obligor itu, kata Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 November 2021. “Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak negara dipenuhi obligor yang bersangkutan,” kata dia. Ongko merupakan taipan pemilik Bank Umum Nasional yang turut meminjam dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sekitar Rp 8,2 triliun. Namun, jika mengikutsertakan biaya administrasi nilai utang bertambah jadi kurang lebih Rp 8,6 triliun. Satgas BLBI pada September 2021 telah menyita beberapa aset Kaharudin dan melakukan pencairan terhadap hasil sitaan itu yang nilainya sebesar Rp 110,1 miliar. Sementara itu, Anwar merupakan bekas pemilik Bank Pelita Istimart yang juga menerima kucuran dana BLBI. Pemerintah kesulitan memanggil dan menagih utang ke Anwar, karena dia kabur ke Singapura. Walaupun demikian, Satgas BLBI pada Agustus 2021 tetap memanggil Agus Anwar untuk datang ke Kementerian Keuangan dan membayar utangnya ke negara, yang terdiri atas Rp 635,4 miliar untuk Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Pelita Istimart, Rp 82,2 miliar terkait posisi Agus sebagai penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Puspan, dan Rp 22,3 miliar, yang mana Agus merupakan penjamin dari PT Bumisuri Adilestari. Mahfud yang juga menjabat sebagai ketua pengarah Satgas BLBI mengingatkan pemerintah akan terus-menerus mengingatkan para obligor dan debitur melunasi utangnya kepada negara. Ia juga mengingatkan para debitur dan obligor agar taat hukum dan tidak melakukan tindakan melawan hukum demi mangkir dari kewajibannya membayar utang. “Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh obligor/debitur yang terkait dengan aset jaminan,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM RI, Jakarta, Senin, Mahfud didampingi Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, Wakil Ketua Satgas BLBI, Feri Wibisono, dan Sekretaris Satgas BLBI, Sugeng Purnomo. (MD).
GIAT Dorong Keberlangsungan Tenun Nusantara Di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Citra Kartini Indonesia meluncurkan Gerakan Ibu Asuh Terpadu (GIAT) bertujuan untuk menjaga keberlangsungan wastra tenun nusantara. "GIAT dicanangkan untuk bisa menyerap tenun gringsing agar kehidupan para penenun tertolong dan produktivitas mereka tetap terjaga," demikian keterangan pers Citra Kartini Indonesia diterima ANTARA di Jakarta, Ahad, 21 November 2021, malam. Menurut Ketua Citra Kartini Indonesia, Ayu Rosan, tanggung jawab sosial personal dalam GIAT diwujudkan dengan membeli kain gringsing sehingga membantu para perajin dan penenun di Tanah Air mengingat sektor pariwisata sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. "Dengan membeli gringsing, kita sudah jadi ibu asuh. Banyak di antara kita yang bergantung pada sektor wisata dan saat ini terdampak pandemi Covid-19," kata Ayu. Ayu, yang juga istri Dubes RI di AS, berharap GIAT bisa membantu para perajin dan penenun sehingga kelestarian hasil karya tenun yang merupakan warisan budaya itu tidak punah. Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut menyambut program GIAT. Menurut Retno, GIAT dapat menjadi pendorong bagi para perajin yang tengah kesulitan lantaran terdampak pandemi Covid-19. Inisiator GIAT, Miranti Serad, menambahkan sudah waktunya masyarakat berbicara mengenai tanggung jawab sosial personal, terutama kalangan perempuan. Miranti mengatakan perempuan bukan hanya berperan sebagai ibu, melainkan juga sebagai pelaku usaha sekaligus agen budaya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalangan perempuan memberi perhatian pada pelaku usaha kecil, termasuk para perajin. "Sebagai agen budaya, kita bertanggung jawab pada semua kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal," ujar Miranti. Tenun Gringsing memiliki keunikan tersendiri. Nama tenun ini berasal dari kata gring (sakit) dan sing (tidak). Tenun yang berasal dari Desa Tenganan Pegringsingan, Bali ini juga dipilih sebagai suvenir resmi pada acara G-20 pada 2022 mendatang. (MD).
Ketua Korpri Imbau ASN Taat Larangan Cuti Akhir Tahun
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri), Zudan A Fakrullah, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) menaati aturan pemerintah yang meniadakan cuti bersama dan cuti akhir tahun 2021. “Seluruh anggota Korpri saya minta untuk taat aturan dan ikuti penuh ketentuan cuti akhir tahun,” kata dia, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, 22 November 2021. Ia juga meminta seluruh ASN di berbagai daerah untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota, baik untuk pulang kampung maupun wisata. “Tidak perlu pulang kampung, tidak perlu wisata ke luar kota,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Pemerintah memberlakukan larangan cuti akhir tahun bagi ASN, tentara, polisi, karyawan BUMN, dan karyawan swasta. Larangan tersebut diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 di berbagai daerah di Tanah Air. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, larangan itu diberlakukan untuk meminimalkan pergerakan masyarakat. “Satgas Covid-19 mencatat setiap kali terjadi peningkatan mobilitas di masyarakat berkorelasi dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19,” katanya dalam keterangan pers secara daring dari Jakarta, Kamis, 18 November 2021. Dengan pengurangan mobilitas masyarakat sekitar 20-40 persen dari intensitas normal, maka angka reproduksi efektif berada di bawah 1. Semakin tinggi angka reproduksi efektif berarti semakin besar peluang jumlah kasus positif Covid-19. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu, periode libur panjang selalu menimbulkan kenaikan kasus. Hal ini terjadi akibat kecenderungan masyarakat mengisi momen liburan dengan bepergian ke luar rumah dan mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang sering mengurangi kedisiplinan seseorang dalam menegakkan protokol kesehatan,” ujar dia. (MD).
Agama Para Buzzer
Oleh Ady Amar *) ADA yang bertanya, apa sih agama para buzzer itu? Pertanyaan serius tentunya. Memang pantas itu ditanyakan. Fenomena buzzer makin hari makin menjadi atau ngelunjak dengan intensitas menyerangnya, bahkan melecehkan agama. Sudah keterlaluan. Maka menjadi wajar jika ada yang bertanya, apa sebenarnya agama para buzzer itu. Karena mustahil orang beragama apalagi mengaku Islam, bisa menjadi buzzer. Teringat apa yang dikatakan Allahyarham Ustadz Tengku Zulkarnain, berkenaan posisi seseorang yang mengaku Islam tapi berprofesi sebagai buzzer, "Jika ia beragama Islam, maka ia telah murtad." Makna murtad di sini tentu tidak semacam Sukmawati Soekarnoputri, yang deklarasi pindah agama dengan melakukan ritual Sudhi Wadani, upacara pelepasan agama ayah bundanya, dan memilih agama Hindu. Pastinya itu juga akan dilanjut dengan perubahan pada kolom agama di KTP nya. Murtadnya para buzzer, sebagaimana dimaksud Ustadz Tengku Zul di atas, itu tidaklah akan sampai berani melepas agama Islam di KTP nya, meski tiap saat mereka menyerang Ulama dan para aktivis dakwah. Bahkan agamanya sendiri dilecehkan dan jadi bahan candaan. Pilihan sikap itu yang bisa disebut murtad. Tapi ada pendapat lain menyebut, bahwa sebenarnya para buzzer itu tidak beragama (atheis). Karena cuma atheis yang bisa mencaci maki dan mengolok agama (Islam) sepuasnya. Itu bisa diserupakan dengan era Orde Lama dulu, di mana kesenian ludruk, yang saat itu jadi primadona tontonan rakyat, disusupi Lekra, sebuah lembaga kesenian rakyat yang berafiliasi pada PKI. Kerap lakon pertunjukannya menghina Islam. Bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk, yang bisa kawin dan mati. Misal, muncul pertunjukan ludruk di Jawa Timur, tahun 1960 an, dengan lakon Gusti Allah Mantu (Tuhan Dapat Menantu) dan lakon Matinè Gusti Allah (Matinya Tuhan). Maka korelasi bisa ditarik, bahwa agama seseorang, apapun itu, jika memilih buzzer sebagai profesi, itu sebenarnya pilihan menjadi murtad, pilihan menjadi atheis. Karenanya, pertanyaan apa agama para buzzer, itu setidaknya bisa terjawab: tidak beragama dan bahkan tidak mengakui keberadaan Tuhan (atheis). Bisa atas kesadarannya sendiri memilih jalan atheis, atau bisa karena kebodohannya yang menjadikan ia atheis. Mayoritas para buzzer memang bodoh, bahkan masuk kategori akut, yang cuma bisa mendengung atau menggonggong jadi profesi dengan imbalan tidak seberapa. Perbuatan yang cuma bisa dilakukan oleh orang yang tidak beragama. Dengan menanggalkan agama, para buzzer itu menjadi fasih dalam menghina agama sesukanya. Tidak merasa sedikit pun jengah dengan apa yang diperbuat. Adalah hal biasa, jika agama jadi bahan candaan-hinaan. Itu bisa makin menjadi, jika hati memang sudah lama mati. Mereka tiap saat menjadi makin beringas memproduk ujaran hinaan/pelecehan pada ulama lurus, yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pelecehan juga menyasar pada tokoh yang punya kepakaran pada bidang tertentu, yang memilih berjarak dengan rezim pemerintahan. Maka, para buzzer menyerang yang bersangkutan dengan menyasar personalnya secara kasar dan sadis. Setidaknya hari-hari ini suasana demikian dihadirkan. Kesabaran pun Ada Batasnya Para buzzer acap beraksi dengan laku aneh-aneh, laku bodoh, yang pastinya ingin mengundang respons. Baru saja pentolan buzzer diberitakan menikah, itu secara Islami. Tiba-tiba memposting dengan istrinya sedang sembahyang di Pura, tampaknya di Bali. Postingan yang berharap umat Islam merespons marah dengan kelakuan bodohnya itu. Tapi yang muncul justru netizen beramai-ramai mendoakan, agar yang bersangkutan bisa secepatnya pindah agama. Umat sepertinya senang jika ia pindah agama. Para buzzer itu, banyak kalangan menyebut, bekerja untuk istana. Bekerja untuk rezim. Memang itu yang tampak. Maka setiap yang mencoba mengkritisi kebijakan rezim, maka bersiap-siap dihajar para buzzer di seputar kekuasaan. Bukan dengan beradu argumen ilmiah dengan pengkritik kebijakan tadi, tapi menghajar personal yang bersangkutan dengan hal yang sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang dikritik- dikoreksinya. Membuka aib yang bersangkutan, meski itu dengan tidak sebenarnya, memfitnah. Itu hal biasa. Dilakukan agar menimbulkan ketakutan pada yang lain untuk tidak coba-coba nekat memilih jadi oposan berseberangan dengan rezim. Maka, siapa saja akan dihajar dengan dirusak nama baiknya, bahkan jika itu harus menyasar pada bapak kandungnya sekalipun, buatnya itu tidak masalah. Fenomena buzzer dihadirkan dengan cakupan pekerjaan tidak saja mengamankan kebijakan rezim, tapi juga menghantam pejabat siapa pun itu, yang sekiranya bisa menjadi ancaman kekuatan masa depan. Maka, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jadi pihak yang disasar terus menerus dengan pemberitaan tidak sebenarnya. Di mata para buzzer, Anies tampak tidak ada baik-baiknya, tidak ada benar-benarnya, bahkan tidak berprestasi. Anies dikesankan sebagai gubernur gagal. Publik seolah bisa digiring dengan nalar koplaknya. Menghantam terus menerus pada tokoh tertentu, itu seperti gerakan yang dikomando. Atau kata lain dari "pesanan", sebuah konsekuensi dari pekerjaan yang dipilihnya. Maka, jangan heran jika karya berjibun yang ditoreh Anies Baswedan, seperti tidak terlihat. Bahkan dicari kesalahan, meski tidak ditemukan, tetap saja digoreng dengan tidak sebenarnya. Maka, jagat pemberitaan pada Anies dibuat atau dihadirkan dengan negatif yang tidak sebenarnya. Anies Baswedan, juga para ulama yang memilih dakwah tidak hanya bisa menyanjung penguasa, tanpa bisa memerankan peran nahi munkar, itu pun jadi sasaran empuk dihajar para buzzer. Habib Rizieq Shihab, Ustadz Abdul Shomad diantaranya, terus dihantam bertubi-tubi sekenanya. Ia dikesankan seolah musuh utama negara. Teranyar adalah Ustadz Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, yang memang kritis jadi sasaran untuk dikesankan buruk. Bahkan MUI sebagai lembaga berkumpulnya Ormas-ormas Islam pun disasar dengan menyuarakan pembubarannya. Itu karena satu anggota pengurusnya dicokok Densus 88, padahal itu baru dugaan terlibat jaringan teroris. Kerja para buzzer ini sudah terlalu jauh dan amat berbahaya. Mestinya, perannya dihentikan. Sudah pada tahap mengkhawatirkan jika harus diterus-teruskan. Kesabaran umat pun ada batasnya, dan itu mestinya disadari. Para buzzer memang tidak mengenal kata dosa. Karenanya, tidak merasa ada pertanggungjawaban pada Tuhan, tentu dalam pandangan umum, menjadikan sikapnya merasa tidak ada yang perlu ditakutinya. Ditambah lagi, apa saja yang dilakukan itu aman-aman saja. Tidak berlaku UU ITE buatnya. Ia menjadi kebal hukum. Para buzzer memang tampak dimanjakan. Tapi waktu pun terus bergerak, dan pada saatnya akan mampu menghentikan kesewenangan. Gusti Allah ora sare. (*)
Melindungi Warga Sulteng dari Ancaman Gelombang Ketiga COVID-19
Palu, FNN - Gelombang ketiga COVID-19 kini menjadi ancaman tidak nampak yang menghantui seluruh daerah di Indonesia. Dugaan kuat penyebab ancaman gelombang ketiga tersebut yakni mobilitas masyarakat di luar rumah yang kian meningkat seiring penurunan kasus aktif COVID-19 di seluruh daerah namun tanpa disertai disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan dan penularan COVID-19. Prokes yang kerap diabaikan semua pihak saat ini yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Ahli-ahli kesehatan dan epidemiolog memperkirakan potensi terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia pada akhir tahun 2021, dengan rujukan akan adanya libur hari raya Natal dan Tahun Baru 2022. Argumen ancaman gelombang itu didasarkan pada rujukan kasus-kasus lonjakan COVID-19 sebelumnya yang terjadi saat libur panjang, di mana mobilitas masyarakat meningkat sehingga usai liburan, kemudian data-data menunjukkan adanya kenaikan kasus dalam jumlah yang tidak sedikit. Sama halnya yang terjadi saat libur hari raya Idul Fitri di mana mobilitas masyarakat kala itu meningkat pesat tanpa dibarengi disiplin prokes yang ketat sehingga lonjakan kasus COVID-19 tidak dapat terbendung dalam waktu cepat. Provini Sulawesi Tengah menjadi daerah yang berpotensi besar terdampak ancaman gelombang ketiga COVID-19 seiring melandainya kasus COVID-19 di provinsi itu. Mengingat kasus aktif COVID-19 di Sulteng, berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) COVID-19 Provinsi Sulteng, Sabtu (20/11) tersisa 0,13 persen atau hanya 60 kasus aktif yang tersebar di 10 kabupaten dan satu kota di provinsi itu. Setidaknya, sampai saat ini 47.117 orang di seluruh daerah di Sulteng telah terpapar COVID-19. Dari 47.117 orang tersebut, 45.458 orang dinyatakan telah sembuh dan 1.599 orang yang terpapar dinyatakan meninggal dunia. Dengan menurunnya kasus COVID-19 di Sulteng seluruh daerah kini berhasil keluar dari zona orange atau zona dengan risiko sedang terpapar COVID-19. Kebijakan pemerintah daerah melonggarkan kegiatan usaha dan aktivitas masyarakat juga telah dilakukan. Seperti mengizinkan warung kopi dan cafe beroperasi hingga di atas pukul 22.00. Mengizinkan masyarakat berkumpul dan mengadakan kegiatan di tempat-tempat berkumpul masyarakat seperti di taman, hotel maupun aula. Langkah-langkah antisipasi sejak dini untuk melindungi warga Sulteng dari ancaman gelombang ketiga COVID-19 mesti dilakukan semua pihak baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sebab jika itu terjadi maka pembatasan-pembatasan sosial mau tidak mau harus kembali diterapkan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan perekonomian daerah dan masyarakat. Tidak satu orang pun yang ingin masa-masa sulit itu kembali terulang. Oleh sebab itu selalu menaati prokes mesti konsisten dilakukan jika tidak ingin pemerintah seluruh daerah di Sulteng kembali menerapkan pembatasan-pembatasan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah di Sulteng diminta terus gencarkan vaksinasi COVID-19. Gubernur Sulteng Rusdy Mastura meminta pemerintah daerah kabupaten, kota dan organisasi perangkat daerah terkait terus menggencarkan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dari COVID-19. "Vaksinasi harus ditingkatkan terus," katanya. Ia mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten dan kota yang bekerja sama dengan TNI dan Polri serta dukungan pihak-pihak terkait lainnya di Sulteng dalam penanganan COVID-19, sehingga kasus aktif COVID-19 di Sulteng menurun drastis. Rusdy Mastura menegaskan meski kasus aktif COVID menurun, bukan berarti bahwa daerah tersebut telah bebas dari ancaman paparan apalagi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Karena itu, Rusdy menegaskan vaksinasi yang menyasar seluruh elemen dan komponene masyarakat harus terus digencarkan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Selain itu ia menyatakan kedisiplinan terhadap penerapan prokes pencegahan COVID-19 harus tetap ditingkatkan oleh semua pihak. "Dukungan masyarakat yang terus mematuhi protokol kesehatan, sehingga dengan kebersamaan dan kolaborasi yang kuat, hasilnya hari ini dapat dilihat bahwa kasus konfirmasi positif COVID sangat rendah, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan isolasi terpadu saat ini hanya berjumlah 81 pasien , isolasi mandiri sebanyak 200 orang," katanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng, hingga 30 Oktober 2021 capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Sulteng yaitu 34,4 persen dan dosis kedua 20,1 persen dengan jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 2,14 juta orang. Patroli disiplin prokes digencarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulteng menggencarkan patroli mengenai kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. "Kami tetap melaksanakan kegiatan rutin yaitu patroli ketertiban umum di pasar, cafe-cafe serta kantor-kantor pemerintahan," kata Kepala Satpol-PP Sulteng Mohamad Nadir. Ia menyebut menurunnya level Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sulteng jangan sampai membuat semua pihak lengah dalam menerapkan prokes Untuk itu Satpol PP Provinsi Sulteng secara intens dan konsisten memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait penerapan prokes COVID-19. Satpol PP, kata Nadir, melakukan kolaborasi bersama TNI dan Polri dalam melakukan partoli kedisiplinan penerapan protokol kesehatan cegah COVID. Ia juga menegaskan agar anggota Satpol PP di seluruh daerah di Sulteng dapat menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat yaitu disiplin dalam menerapkan prokes. "Anggota Satpol PP harus menjadi contoh yang baik, agar masyarakat mau dan disiplin menerapkan prokes. Dengan begitu, antisipasi pencegahan lonjakan kasus COVId-19, akan berjalan maksimal," demikian kata Nadir. (sws)
Pimpinan KPK Ajak Ormas di Papua Turut Aktif Berantas Korupsi
Jakarta, FNN - Wakil KPK, Alexander Marwata, mengajak segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua untuk turut aktif dalam pemberantasan korupsi. Demikian disampaikannya dalam dialog dengan sekitar 30 aktivis dan pegiat di bidang sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, demokrasi, hak asasi manusia, dan perempuan di Jayapura, Papua, Minggu (21/11). "KPK dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mari kita bersama-sama perbaiki bangsa dan negara kita. Kita masih terpuruk karena korupsi," ucap dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Saat dialog, ia memaparkan data yang menempatkan Indonesia masih dalam kategori negara korup. IPK tahun 2020, kata dia, dengan skor 37 menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. "Tetapi korupsi masih menjadi "bisul" dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan keuangan baik keuangan daerah maupun keuangan negara. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi," kata dia. Oleh karena itu, ia mengajak peserta yang hadir untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. KPK, kata Alex, bukannya tidak mengetahui kebiasaan koruptif yang dilakukan para pejabat di Indonesia, namun KPK juga memiliki sejumlah keterbatasan. "Karenanya, peran serta masyarakat untuk menjadi mata dan telinga KPK sangat penting. Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi maka mari kita bersama-sama lakukan yang terbaik setidaknya di daerah di mana kita tinggal," katanya. Selain itu, dia juga menyampaikan sebagai organisasi masyarakat sesungguhnya memiliki peran yang strategis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Menurut dia, kekayaan alam yang melimpah seharusnya dinikmati yang pertama adalah oleh masyarakat setempat. Namun, ia menyadari kenyataannya adalah ketika masyarakat setempat belum mampu untuk mengelola kekayaan alam terebut maka hanya sebatas potensi yang tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk mengambil peran dalam meningkatkan literasi, pemahaman, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi bagian yang berperan aktif dalam pembangunan di daerah. Ia mencontohkan bagaimana biaya ganti rugi yang diterima masyarakat hanya berakhir menjadi konsumsi yang konsumtif dan habis dalam waktu singkat. Namun, jika diberikan pemahaman, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat. "Kalau tidak diberdayakan maka masyarakat setempat hanya menjadi penonton. Ketika alamnya dieksploitasi, masyarakat hanya akan menderita banjir," ujar dia. Terkait hal tersebut, dia menilai pentingnya pendidikan bagi masyarakat karena akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengutip pernyataan Nelson Mandela, kata dia, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Atas dasar tersebut, dia mengatakan KPK memandang strategi pendidikan sama pentingnya dengan dua pendekatan lainnya, yaitu pencegahan dan penindakan sebagai strategi pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara terintegrasi. Hadir dalam dialog tersebut pimpinan organisasi kemasyarakatan Yayasan Instia (Kayu Besi), Yayasan KIPRA, WWF, Yayasan Lingkungan Hidup, FOKER Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua, Yayasan Anak Dusun Papua, Papuan Voices, Swara Papua, KPKC GKI di Tanah Papua, Walhi Papua, PPMA, JERAT, dan Budget Resource Center Papua dan Papua Barat. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian kegiatan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan KPK di Papua pada Minggu (21/11) sampai dengan Jumat (26/11). (sws)
Raperda Pengelolaan Rusun Komersial Surabaya Atur Pembekuan P3SRS
Surabaya, FNN - Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial yang kini masuk pembahasan akhir di DPRD Kota Surabaya, salah satunya mengatur pembekuan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). "Raperda sudah hampir rampung. Kami optimistis di Minggu ini pembahasan raperda tersebut selesai," kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Senin. Menurut dia, banyak poin-poin penting yang ada dalam rumusan Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial tersebut di antaranya, P3SRS yang murni dari warga dan dalam pengelolaan wajib terbuka, transparan dan dilaporkan secara rutin setiap bulannya kepada seluruh penghuni serta ditempelkan di tempat umum bersama. Ia menjelaskan bahwa dalam raperda tersebut juga ada sanksi bagi P3RS yang nakal berupa pembekuan P3SRS dan dibentuk ulang di bawah pengawasan dinas terkait. Sedangkan terkait batasan kewenangan pengembang (developer) maupun pengelola apartemen, lanjut dia, pemilihan pengurus P3SRS berdasarkan satu orang satu suara (one man one vote). Adapun yang menjadi dasar adalah KTP bagi warga yang bertempat tinggal di sana untuk unit tempat tinggal dan izin usaha untuk unit usaha. Sementara mengenai listrik dan air dikelola langsung oleh PLN dan PDAM. Sedangkan PBB tidak boleh dibebankan kepada pembeli apartemen atau unit usaha sebelum dilakukan serah terima Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau SHMSRS. "Ini untuk melindungi masyarakat dari pengembang yang nakal, di mana mengulur pertelaan dan pemecahan sertifikat supaya masih bisa diagunkan dan dicatat sebagai aset developer. Intinya masyarakat tidak boleh dirugikan," ujarnya. Ia berharap raperda bisa melindungi masyarakat dari kecurangan-kecurangan yang kerap dilakukan oleh pengembang nakal. "Dalam raperda itu akan diatur juga bahwa P3SRS akan di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Cipta Karya Surabaya, sehingga tidak seperti sekarang yang terlunta-lunta tanpa kejelasan," katanya. (sws)
Kuliner Laut Indonesia Dipamerkan di Expo 2020 Dubai
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan memamerkan produk hasil laut dari usaha mikro kecil dan menengah Indonesia di gelaran Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab. "Kami mengundang masyarakat dunia untuk menjelajah kekayaan cita rasa 17 ribu pulau yang ada di Indonesia melalui produk seafood kami," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widiarti, dalam keterangan pers, Senin. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan pameran di Paviliun Indonesia untuk 19 hingga 25 November. Pada pameran kali ini, kementerian tersebut membawa produk UMKM yang mengikuti program #pasarlautindonesia buatan mereka. Produk UMKM #pasarlautindonesia yang dipamerakan di ajang internasional ini antara lain abon ikan patin, olahan kulit ikan, abon ikan bandeng, keripik Baby Fish Crispy dan garam untuk kecantikan. Selain itu, terdapat juga garam kumur, herbal detoks untuk mandi, sus kering abon, keripik duri lele, sumpia, ikan kayu aceh dan ikan kuaci. Selain produk makanan, pameran tersebut juga berisi produk kosmetik berbasis rumput laut dan kerajinan kerang dari UMKM Indonesia. Menurut Artati, pameran produk laut ini bertujuan meningkatkan citra positif produk kelautan dan perikanan Indonesia khususnya untuk pasar Timur Tengah dan Afrika. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menayangkan video promosi hasil laut Indonesia di Paviliun Indonesia, antara lain video tentang ikan tuna, udang dan lobster. Expo 2020 Dubai merupakan pameran berskala dunia yang menampilkan perkembangan dan kemajuan di bidang indsutri, teknologi, budaya dan lingkungan hidup. Acara ini berlangsung selama enam bulan, mulai 1 Oktober hingga 31 Maret 2022, diikuti oleh 192 negara peserta dari seluruh dunia. Paviliun Indonesia secara bergantian memamerkan produk-produk UMKM lokal dan mengadakan acara budaya dari berbagai derah di Indonesia. (mth)
KPK Amankan Uang dan Dokumen Saat Geledah Rumah Sekda HSU
Jakarta, 22/11 (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang, dokumen, dan alat elektronik dari penggeledahan di rumah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhammad Taufik pada Jumat (19/11). Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022 untuk tersangka Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid (AW). "Tim penyidik pada Jumat (19/11) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu tempat kediaman Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dari lokasi tersebut, kata Ali, ditemukan dan diamankan bukti berupa sejumlah uang, berbagai dokumen, dan alat elektronik yang diduga kuat terkait dengan kasus. "Analisa lanjutan akan dilakukan oleh tim penyidik dan nantinya segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AW," ucap Ali. KPK pada Kamis (18/11) telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid. Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid. Pada sekitar awal 2021, Maliki menemui tersangka Abdul Wahid di rumah dinas jabatan bupati untuk melaporkan terkait "plotting" paket pekerjaan lelang pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara Tahun 2021. Dalam dokumen laporan paket "plotting" pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut. Selanjutnya, tersangka Abdul Wahid menyetujui paket "plotting" tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen "fee" dari nilai proyek dengan persentase pembagian "fee", yaitu 10 persen untuk tersangka Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki. Adapun, pemberian komitmen "fee" yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta. Selain melalui perantaraan Maliki, tersangka Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen "fee" dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar. Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (mth)
Ko Jin-Young Juarai LPGA Tour, Pegolf Terbaik Tahun Ini
Jakarta, FNN - Pegolf Korea Selatan Ko Jin-Young melepaskan sembilan birdie dalam sembilan di bawah par 63 yang sensasional pada Minggu waktu setempat untuk menjuarai LPGA Tour Championship yang sekaligus menyisihkan Nelly Korda sebagai Pegolf Terbaik Tahun Ini. Kemenangan kedua berturut-turut Ko dalam turnamen akhir musim itu adalah gelar LPGA kelimanya tahun ini. Hadiah sebesar 1,5 juta dolar AS dalam turnamen ini membuat dia sudah berpendapatan melewati angka 9 juta dolar AS yang merupakan tertinggi selama karinya. "Saya tak tahu apa yang terjadi di luar sana," kata Ko yang sempat berjuang melawan cedera pergelangan tangan kiri yang membatasi dirinya berlatih hampir sepanjang musim. "Pekan ini ini luar biasa," sambung dia seperti dikutip AFP. Ko dan Korda bergantian menjadi pegolf nomor satu dunia sepanjang musim ini, tetapi adalah Korda yang masuk arena turnamen yang digelar di Tiburon Golf Club di Naples, Florida, ini yang yang berbekal peringkat teratas. Mereka hanya terpaut tipis dalam poin menjadi Pegolf Terbaik Tahun Ini. Kedua pegolf bertarung sengit sehingga bersama dua pegolf lainnya menduduki puncak klasemen turnamen setelah melewati 54 lubang. Namun akhirnya Korda tak cukup kuat menghalangi Ko untuk memperoleh penghargaan akhir tahun tersebut. Pegolf Jepang Nasa Hataoka yang juga sempat berbagi keunggulan di puncak klasemen, memukulkan delapan di bawah par 64 untuk finis urutan kedua dengan 266. Itu empat pukulan di atas Mina Harigae dan Celine Boutier pada 270, sedangkan Korda mencatat 271. Ko membuka lomba dengan tiga birdie dalam empat lubang pertamanya, dan melepaskan pukulan birdie putt panjang pada lubang pertama. Dia melepaskan pukulan dari jarak 30 kaki untuk mencetak birdie keenamnya hari ini dalam lubang kesembilan sehingga memimpin dalam selisih empat pukulan. Hataoka mengiris keunggulan Ko dengan membuat birdie pada lubang ketujuh, kesembilan, ke-10 dan ke-11. Namun Ko memasukkan birdie putt panjang lainnya pada lubang ke-11 dan membuat birdie pada lubang ke-13 untuk unggul tiga pukulan. Hataoka tak mau menyerah untuk terus menekan, dengan mencetak birdie pada lubang ke-15, 17 dan 18, namun birdie terakhir Ko pada lubang ke-17 sudah cukup untuk memastikan gelar juara turnamen ini. Ko yang masih berusia 26 tahun kini sudah 12 kali menjuarai LPGA, dan gelar terakhirnya pada LPGA tahun ini sangat mengesankan. (mth)
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali Rencana Buka Pintu Tanpa Karantina Buat Warga Asing
Jakarta, FNN - Pemerintah berencana membuka pintu tanpa karantina bagi warga asing lewat program vaccinated travel lane (VTL). Terhadap rencana ini Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, di tengah situasi pandemi yang belum usai dan masih harus menghadapi sub varian baru dari virus corona. Melalui siaran pers yang diterima redaksi FNN.co.id, Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia meminta pemerintah membatalkan rencana membebaskan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia tanpa karantina tersebut. Agung mengatakan, meski ada syaratnya seperti menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan. Serta Saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam. "Namun tetap beresiko untuk kita akan terjadi penularan covid 19, apalagi kita berhadapan dengan sub varian baru" ujar Agung. Apalagi kata Agung, capaian Indonesia terhadap warga yang sudah tervaksinasi masih kurang dari 50%, sehingga akan berisiko besar jika rencana WNA masuk ke Indonesia tanpa karantina ini dijalankan. "Nantilah kalau capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 90% baru bisa bebas, itu pun dengan syarat yang ketat mengingat virus corona belum punah" kata Agung. Belum lagi menurut Agung, penegakan syarat dan aturan di Indonesia masih rawan karena adanya oknum petugas yang masih bisa berlaku abai dengan diberi sedikit uang. "Jadi meski dibuat aturan seketat apapun dengan perilaku oknum petugas mudah disogok akan menambah besar resiko kita menghadapi rantai penularan" ungkap Agung. Agung berharap pemerintah bisa mewujudkan tidak terjadinya ledakan gelombang ketiga penularan covid 19 dengan bersabar dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. "Jangan sampai hanya demi kepentingan geliat ekonomi, lalu kita lengah dan mengorbankan kepentingan kesehatan" ingat Agung. (sws)
RG: Obrak-Abrik MUI Hanya untuk Menutupi Kasus PCR dan Sejenisnya
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai penangkapan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah dan beberapa pemuka agama oleh Densus 88 hanya akal-akalan pemerintah. Menurut Rocky, penangkapan para ulama dengan tuduhan terorisme itu bertujuan untuk menutupi berbagai kasus besar yang sekarang ini tengah menjadi sorotan di Tanah Air, termasuk kasus bisnis alat tes PCR yang menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. "Jadi, pemerintah betul-betul main cuma di dua bidang itu saja, atau dia menutupi korupsi atau dia justru dalam upaya menutupi korupsi dan termasuk PCR ini disodorkan isu baru soal radikalisme," kata Rocky Gerung di kanal Youtubenya, Jumat (19/11/2021). Menurut pengamatannya, kata Rocky Gerung, Islam kerap menjadi sasaran empuk pemerintah sebagai bahan pengalihan Isu. Korbannya adalah tokoh-tokoh yang dianggap sama seperti eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. "Jadi Islam selalu akan disodorkan ketika enggak ada isu. Maka disodorkanlah isu Islam. Dan korbannya pasti adalah mereka yang dianggap senafas dengan Habib Rizieq," tuturnya. Lebih lanjut, Rocky menuturkan bahwa dengan adanya penangkapan ulama dan anggota Komisi Fatwa MUI seakan ingin memperlihatkan pada publik bahwa ada yang sedang membahayakan negara. Dia juga menyebut, pemerintah memukul rata faksi-faksi Islam untuk mengelabui opini publik. "Padahal sebetulnya, faksi-faksi di dalam Islam itukan beragam sekali. Pemerintah pukul rata saja untuk mengelabui opini publik, bahwa ada kegiatan yang membahayakan negara," tuturnya. Rocky berpendapat, yang membahayakan negara adalah utang hingga deforestrasi. "Yang membahayakan negara adalah utang, deforestrasi. Yang membahayakan negara itu adalah pelanggaran moral di dalam kabinet," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Densus 88 menangkap anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An-Najah. Dirinya ditangkap bersamaan dengan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Ahmad Farid Okbah. (sws, we)
Waspadai dan Sikapi Permendikbud No. 30/2021
Oleh Sugeng Waras Jika kita sudah sepakati Pancasila sebagai jalan tengah, terbaik dan pandangan hidup bangsa Indonesia dari pada paham Liberalis, Kapitalis dan NeoKolonialis, maka Mendikbud Nadiem harus mengubah atau mencabut Permendikbud no 30 / 2021 tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Kalau tidak, sama halnya memaksakan hukum Syariat Islam akan turut turun tangan untuk ambil solusi! Ini penting dan signifikan bagi bangsa Indonesia agar tak terabaikan perhatian kita terhadap kaum lemah, terisolasi, terdiskriminasi umumnya dan LGBT, homo seksual khususnya. Meskipun judul / thema permen tersebut bisa dipahami, namun ada beberapa pasal / tuangan isi pasal yang bisa ditafsirkan dan cenderung meragukan hasilnya untuk mencegah dan menangani kasus kasus kekerasan seksual, sebaliknya justru lebih pasti bisa / akan menyuburkan kebebasan seksual. Inj bahayanya. Kita tidak bisa selalu menerima dan mengadopsi atau mencampur adukkan hukum di negara kita dengan hukum Internasional seperti CEDAW (Convention of the Ellimination of all Forms of Descrimination Against Women ), Hukum Internasional yang khusus mengatur wanita. Inti permasalahanya pada frasa dan Consent / Persetujuan, yang harus dihadapkan pada hukum, agama dan negara. Frasa yang merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, bisa ditinjau antara lain dari literatur, struktur maupun preposisionalnya. Frasa tanpa prediktif, namun tetap menyentuh atau mengisi Sintaksis (subyek, obyek keterangan dan pelengkap), tidak bisa dipindah atau dipisahkan dalam kalimat, karena bisa mengubah makna kalimat tersebut. Contoh frasa nominal (benda ) jam tangan, frasa verbal (kerja), pergi ke pasar, frasa ajektif (sifat) sangat, harus, paling, frasa numberela (bilangan) dua ekor anjing, bisa mengubah dan menambah makna kalimat. Tudingan terhadap pengkritik dan penentang Permen ini, harus menjadi kajian dan pertimbangan Kemendikbud, tak terkecuali Mendag Yaqut yang telah ikut menyetujui, karena ada kesalahan paham dan tafsir terkait Logika dan Potensi Bahaya terkait pandangan melegalkan dan melindungi LGBT dan Sex Bebas yang dikaitkan dengan diskriminasi dan ujaran kebencian (kita berharap pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak terpancing dan terpengaruh yang memicu tindakan hukum secara gopoh, yang bisa membuat kekacauan dan gaduh). Tak ketinggalan, dugaan terhadap Satgas pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang dinilai hanya diisi oleh kaum Feminis dan Liberalis sebagai penafsir tunggal yang mengabaikan kaidah kaidah hukum, agama (Islam) dan negara. Yang jelas fakta telah membuktikan, Consent /persetujuan dalam arti sempit seperti yang dipraktekkan LGBT, sex bebas dan lain yang serupa akan merasa memperoleh peluang pembenaran yang berpotensi mengakibatkan kerusakan moral dan mental bangsa terlebih para milenial harapan bangsa, penyakit menular HIP / AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perceraian kerusakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena sebaiknya para menteri harus berpikir dua atau banyak kali agar tidak gegabah dan memaksakan kehendak untuk memberlakukan permen yang bisa memicu keresahan dan kemarahan rakyat, untuk menciptakan situasi dan kondisi NKRI yang kondusif. *) Purnawirawan TNI AD
BELITUNG Akses Islam
Oleh Ridwan Saidi BANGKA dan Belitung kalau di Kepulauan Seribu padanannya Pulau Papateo dan Pulau Dolpin. Ini pulau-pulau yang berpasangan dan saling melindungi. Belitung adik dari Bangka, Dolpin adik Papateo. Tentang kedua pulau terakhir nanti akan muncul di CABE. Rekan muda di Belitung seorang peminat sejarah. Ia bekerja mencari artefak tak kunjung lelah. Baru saja ia temukan makam dengan dua nisan berhadapan. Ini makam terletak di ketinggian tanah Padang Sapu-sapu, Belitung Utara. Ornamen nisan sangat menarik (lihat foto). Kalimat syahadat dalam hija'iyah berada dalam circle bulat sampurna 360 derajat. Merujuk teks, ini nisan dari abad VII M akhir, setelah tahun 651 M. Time line perubahan script dari Nabatiah ke Hijaiyah. Temuan Saudara Iwan dari Belitung menambah bukti bahwa Islam agama yang pertama masuk Andunisi dengan bukti penyebaran merata: 1. Nisan Belitung 2. Prasasti Kebon Raja, Bogor 3. Prasasti Tuk Mas, Jawa Tengah 4. Nisan Troloyo, Jawa Timur 5. Nisan Banggai, Sulawesi. Semua abad VII M, klaim agama ini itu yang duluan.masuk Andunisi harus dengan pembuktian archaic yang touchable. Bukan dengan bacot. Dongeng telah jadi tren di jaman sekarang. Mau bikin proyek ini dan itu lebih dulu dongeng yang dikencang-kencangi. Pas proyek jadi, memblé wa katsir masa'il, dan banyak masalah. Ini behaviour gédé bacot. Gédè bacot népa', menular, vertical dan horizontal. Kembali ke Belitung, dari banyaknya temuan di Belitung yang belum diidentifikasi, dapat disimpulkan Belitung, dengan posisinya yang strategis, adalah labuhan singgahan, terutama di era Islam. *) Budayawan
Saatnya Kita Mandiri dengan Platform Digital Model Sendiri (3)
Oleh: Agus M Maksum PRINSIP utamanya adalah aplikasi harus dimiliki oleh komunitas, bukan komunitas diakuisisi user dan potensinya oleh pembuat aplikasi. Al Quran Surat Al Hasyr 59 : 7 memberikan perintah dengan tegas: Agar Ekonomi diatur Supaya Harta/Aset tidak berputar di miliki oleh orang-orang kaya saja. Inilah prinsip utama model Bisnis Syariah yang akan kita jadikan pijakan yakni Distribusi Modal/Aset dan Sharing Ekonomi, Model Bisnis ini juga implementasi dari Prinsip Ekonomi Konstitusi Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggauta-anggauta masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu monopoli dagang korporat asing harus di imbangi oleh kesadaran community yg di dorong oleh pemimpin lokal yg punya visi yang kuat, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai secara bersama. Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang bisa juga berbentuk korporat asing yg powerful modal dan berkuasa dan rakyat yang banyak akan ditindasnya. Platform digital 4.0 berbasis Ekonomi Untuk kesejahteraan bersama. Distribusi artinya kepemilikan Alat-alat produksi berupa Platform Digital/ Aplikasi harus terdistribusi pada stake holder umat, bukan terpusat pada para pemilik modal atau pemilik aplikasi, di sini harus di pikirkan adanya alat-alat produksi bisa di miliki secara bersama oleh stake holder umat, dan alat produksi tersebut bisa di gunakan oleh stake holder umat secara murah terjangkau. Sharing Ekonomi artinya profit yang dihasilkan dari putaran ekonomi terbagi kepada umat juga, tidak mengalir terpusat pada pemilik modal yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi. Siapakah stake holder umat yang secara bersama-sama akan memiliki aset berupa alat produksi dalam hal ini Platform Digital/Aplikasi tersebut. Stake Holder yang dimaksud dalam kajian dan diskusi di Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU) di Bandung adalah Komunitas. Mengapa Komunitas, ya karena komunitas ini adalah modal sosial kita, umat yang besar ini akan sulit dikonsolidasi karena tidak adanya leader yang bisa mengkomando umat secara nasional. Oleh karena itu untuk mengkonsolidasi harus dicari unit terkecil umat, di mana di sana ada leader yang bisa mengomando, menggerakkan dan mengkonsolidasi umat, di sinilah setiap komunitas pasti ada leader-nya masing-masing. Misalnya, sekolah Islam Kepala Sekolah adalah leader, Pondok Pesantren Kyai adalah leader-nya, Masjid ada takmir, khotib dan penceramah kajan rutin sebagai leader penggerak komunitas. Sekarang marilah kita pikirkan Model menurut Ekonomi Pancasila dan Model Bisnis syariahnya, bagaimana agar setiap komunitas bisa memiliki alat produksi berupa Platform Teknologi Digital untuk komunitasnya secara murah terjangkau atau bahkan gratis. Kemudian, putaran ekonomi dalam komunitas akan menghasilkan sharing ekonomi berupa akses pasar dan modal serta profit sharing lainnya pada semua stake holder yang terlibat. Sebelum kita masuk pada Platform aplikasi digitalnya marilah kita buat gambaran konsepnya dulu. Dari Gambaran ini sudah terlihat bahwa tidak terjadi pemusatan putaran ekonomi pada para pemilik modal. Konkretnya bagaimana? Untuk bisa menghasilkan alat produksi, dalam konteks Ekonomi digital di perlukan Platform Digital yang canggih dan terus update teknologinya, dan untuk ini kita harus memiliki Pusat Pengembangan Teknologi Digital milik umat, seperti Silicon Valley. Sebab bila setiap komunitas/stake holder harus membuat sendiri biayanya akan mahal bisa puluhan sampai ratusan milyar bisa tidak terjangkau, serta platform digital juga harus memiliki tenaga IT Programmer/Developer sendiri tidak boleh hanya membayar programmer lepasan akan sangat mahal dan tidak aman. Jadi, Pusat Pengembangan Teknologi Umat akan merekrut anak-anak terbaik di bidang IT untuk mengembangkan Platform Digital untuk umat. Lalu Platform Digital bisa dipakai oleh masing-masing stake holder/ komunitas secara murah terjangkau bahkan kalau mungkin gratis antar komunitas. Bila semua stake holder memakai platform digital yang sama maka nantinya akan memudahkan integrasi untuk sinergi antar komunitas, karena platform-nya sama. Lebih konkret lagi bagaimana? Lebih konkret lagi Pokja Ekonomi MUTU telah membuat cikal bakal pusat pengembangan Teknologi umat tersebut dan telah menghasilkan sebuah Platform Teknologi Digital untuk bisa dipakai oleh masing-masing stake holder/komunitas untuk melakukan konsolidasi Uang dan Pasar di masing-masing komunitas. Platform dan Pusat Pengembangan Teknologi umat tersebut harus tidak boleh di miliki oleh segelintir orang, agar tidak terjadi pemusatan ekonomi, juga agar platform tersebut di miliki bersama oleh umat dari berbagai unsur dan latar belakang, sehingga nantinya tidak ada pertanyaan Platform/Aplikasi ini milik siapa? Jawabnya jelas milik umat milik bersama. Lalu Plaform dipakai secara bersama pada semua stake holder/komunitas untuk konsolidasi uang dan pasar di masing-masing komunitas. (Bersambung) Penulis Adalah Pokja Ekonomi MUTU
Polres Bukittinggi Ungkap Kasus Perdagangan Anak Di Bawah Umur
Bukittinggi, FNN - Unit III Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi, Sumatera Barat, mengungkap kasus perdagangan orang yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai korban. Dalam pengungkapan kasus ini, seorang yang diduga sebagai pelaku diamankan dalam operasi yang dipimpin Kanit PPA Ipda Tiara Nur Raudah. Kasat Reskrim Polres Bukittinggi AKP Allan Budikusumah di Bukittinggi, Ahad, 21 November 2021, mengatakan penangkapan terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang dilakukan di sebuah kamar hotel di Bukittinggi. "Penangkapan diduga pelaku beserta korban dilakukan pada Jumat, 19 November 2021 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di salah satu kamar hotel di Bukittinggi, turut disita barang bukti," kata Allan, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menjelaskan kronologis pengungkapan kasus serta penangkapan pelaku didapat setelah ada informasi dari masyarakat yang dikembangkan dan dilakukan penyelidikan sehingga bisa dilakukan penangkapan. "Mendapati informasi tersebut, personel Unit III PPA bersama Opsnal Sat Reskrim melakukan penyelidikan dan mematangkan informasi tersebut hingga akhirnya menangkap terduga pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang di salah satu kamar hotel," katanya. Ia mengatakan dalam proses penangkapan tersebut ikut diamankan korban dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 800 ribu dari tangan pelaku dan Rp 400 ribu dari tangan korban. "Korban merupakan warga Kabupaten Agam berinisial AA (16), sedangkan pelaku seorang oknum mahasiswa, warga Bukittinggi inisial GA (32), kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bukittinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut," kata Kasatreskrim. Kasus ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penyelidikan lebih jauh dengan keterlibatan pelaku dan kemungkinan adanya korban lain. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meningkat saat pandemi Covid-19 dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat International Organization for Migration (IOM) di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020 dengan 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual. (MD).
Warga Palestina Ditembak Mati Polisi Israel
Yerusalem, FNN - Seorang pria bersenjata Palestina ditembak mati oleh polisi Israel usai menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya di Kota Tua, Yerusalem, kata juru bicara kepolisian. Insiden kedua dalam empat hari di Yerusalem itu terjadi di dekat salah satu pintu gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga bagi umat Muslim. Kaum Yahudi menghormati situs tersebut sebagai peninggalan dua kuil kuno. Juru bicara kepolisian menggambarkan pria tersebut sebagai warga Yerusalem Timur. Menurutnya, pria itu membawa senapan mesin ringan. Dikutip dari Antara, Ahad, 21 November 2021, dua dari mereka yang ditembak adalah warga sipil, yang salah satunya meninggal, katanya, menambahkan bahwa dua korban luka lainnya adalah polisi. Israel merebut Kota Tua dan sejumlah wilayah lainnya di Yerusalem Timur pada perang Timur Tengah 1967 dan mendudukinya, sebuah tindakan yang tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Rakyat Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Israel mengklaim seluruh kota tersebut sebagai ibu kota abadi mereka yang tak terbagi. (MD).
Guru Besar UI Harap Alih Status Pegawai KPK Ke Polri Sesuai Undang-Undang
Jakarta, FNN - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk berharap alih status sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sesuai undang-undang (UU). “kita harus berpatokan UU. Tidak masalah Kapolri menampung mereka, tetapi sesuai UU,” kata Hamdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 21 November 2021. Hamdi menegaskan jika benar Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi ASN di Polri, terlebih tidak melalui serangkaian tes ulang, maka Kapolri telah bersikap kontradiktif. “kalau jadi ASN agak kontradiktif, masa dua institusi punya standar yang enggak sama. Di KPK tidak memenuhi syarat, di Polri bisa,” jelas Hamdi, sebagaimana dikutip dari Antara. Hamdi mengecualikan jika pekerjaan yang ditawarkan Kapolri kepada mantan pegawai KPK itu berbeda dengan pekerjaan sebelumnya dan bukan menjadi ASN atau hanya sebatas pegawai kontrak saja. Namun, jika ternyata akan dijadikan ASN, Hamdi menegaskan mereka harus tetap mengikuti serangkaian tes yang telah dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan, dalam hal ini UU ASN. “Jadi kalau deskripsi dan kualifikasi yang di Polri dirumus ulang, konsekuensinya tes dibikin beda lagi dengan yang di KPK kemarin. Jadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemenpan RB bisa menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat (MS) untuk bekerja di Polri,” saran Hamdi. (MD).
Breaking News! Arab Saudi Umumkan Aturan Baru Umrah, Hanya Izinkan Jemaah Usia 18-50 Tahun dan Sudah Vaksin
Jakarta, FNN – Pemerintah Arab Saudi, melalui Kementerian Haji dan Umrah setempat, telah merilis aturan terbaru untuk jemaah umrah dari luar negeri. Melansir Hajinews.id dari Gulf Today, Sabtu (20/11/2021), ketentuan usia dan status vaksinasi Covid-19 menjadi syarat utama bagi calon jemaah umrah saat ini. Peraturan tersebut menyebutkan, calon jemaah umrah dari luar negeri setidaknya berusia 18 tahun dan tak boleh lebih dari 50 tahun. Lebih lanjut, jika sudah memenuhi aturan tersebut, para calon jemaah pun harus sudah menerima vaksin Covid-19 secara lengkap dua dosis. Namun, perlu diingat kembali bahwa syarat vaksinasi yang dimaksud adalah yang hanya menggunakan vaksin Covid-19 yang diakui oleh Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, para jemaah internasional juga diimbau untuk mengecek statusnya di biro travel dan umrah resmi terkait pemesanan tiket sebelum melakukan perjalanan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjelaskan, jika seseorang ingin mendapatkan visa umrah dari luar Arab Saudi, maka perlu dikomunikasikan dengan biro travel dan umrah resmi tersebut. Belakangan ini, Pemerintah Arab Saudi juga baru saja meluncurkan dua aplikasi, Eatmarna dan Tawakkalna, untuk para jemaah dari luar negeri yang ingin mengajukan ibadah umrah. Sejauh ini, Arab Saudi hanya mengizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi jemaah yang sudah divaksinasi. Sebelumnya, pada 17 Oktober 2021, Kerajaan Arab Saudi mulai membuka Masjidil Haram untuk para jemaah dengan kapasitas penuh. Para petugas juga telah melepaskan stiker-stiker jaga jarak di sekitar Masjidil Haram sebagaimana dilansir The National. Meski begitu, para jemaah tetap diwajibkan memakai masker dan menggunakan aplikasi Tawakkalna untuk memverifikasi status vaksinasi mereka sebelum memasuki Masjidil Haram. (sws)
Anak Dr Zain an Najah,"Saya Takut Bapak Saya Meninggal Seperti Suyono"
Oleh: Nuim Hidayat Beberapa hari lalu saya menemui anak Dr Zain an Najah di suatu tempat. Anak ini menangis. Saya tanya kenapa menangis,"Saya takut bapak saya seperti Suyono. Ditangkap polisi kemudian meninggal." Saya kaget. Dalam batin saya, pintar anak ini ingatannya tajam. Kemudian saya katakan,"Jangan takut insya Allah bapak kamu nggak apa-apa. Polisi nggak akan berani macam-macam. Banyak yang mengawasi, ustadz-ustadz, masyarakat, media dan lain-lain. Saya kenal bapakmu kok. Ia orang baik. Para pahlawan itu banyak yang dipenjara. Bapakmu hebat. Pak Natsir, Buya Hamka dan lain-lain itu pernah dipenjara. Jangan minder, justru kamu harus bangga.Jadi tetaplah belajar yang rajin. Bapak kamu ingin lihat kamu rajin dan terus semangat belajar." Saya memang tidak mengenal akrab Dr Zain an Najah. Tapi saya pernah satu grup di wa dengannya dan puluhan ustadz lainnya. Hampir akhir di grup wa itu saya ingat Dr Zain membagi tulisan di detik.com tentang Nasaruddin Umar yang meraih rekor MURI sebagai penulis kolom terbanyak. Ia menulis,"Dalam 5 tahun menulis 6000 artikel secara konsisten. Setiap hari menulis 12 halaman, dari jam 2-6 pagi.". Ia kemudian menyemangati para da'i di grup itu agar menulis. Saya ketemu Dr Zain beberapa kali dan saya lihat, selain orangnya cerdas juga ramah. Sehingga dia mengajar di banyak tempat. Di kantor-kantor, perumahan, masjid dan lain-lain. Saya pernah diberi buku Membangun Negara dengan Tauhid. Buku ini saya lihat bagus isinya. Penuh dengan ayat Al Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama. Apakah dengan buku ini Dr Zain ingin seperti Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam di Indonesia? Tidak. Dr Zain setahu saya mengidolakan Partai Masyumi. Ia ingin memperjuangkan Islam menjadi nilai bangsa ini dengan cara konstitusional (dengan dakwah dan parlementer). Dr Zain juga kritis kepada ulama lain yang pendapatnya menyimpang. Lulusan doktor dari Al Azhar Kairo ini berani menerbitkan buku mengkritik pendapat Dr Quraisy Syihab tentang jilbab. Ia menyatakan bahwa jilbab hukumnya wajib, bukan mubah/sunnah seperti pendapat Quraisy Syihab. Ia menguraikan dengan bagus dalil-dalil Al Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama Islam yang terkemuka (muktabar). Bagaimana dengan Ustadz Farid Okbah? Ia memang seorang da'i dengan orasi yang bagus. Saya juga satu grup wa dengannya dan puluhan da'i lainnya. Saya beberapa kali berbincang dengannya. Orangnya ramah dan tidak suka menghina orang. Pernah suatu kali ia memprotes tulisan saya Mengapa Partai Islam Mudah Pecah?. Saya dianggap outsider oleh dia. Saya katakan bahwa saya telah berbincang lama dengan KH Kholil Ridwan tentang Partai Dakwah Rakyat Indonesia, jadi saya tahu sejarahnya. Kemudian ia menjelaskan perpecahan yang terjadi pada awal pembentukan partai itu. PDRI memang ingin menjadi Partai Islam Masyumi yang dalam sejarahnya disegani oleh kawan atau lawan. Kyai Kholil Ridwan adalah salah satu tokoh penggagasnya. Kyai Kholil adalah pengagum Mohammad Natsir, tokoh Masyumi. Dalam perbincangan di wa itu, ustadz Farid kemudian menawari saya sesuatu. Tapi saya mendiamkannya (off the record). Saya tidak cerita kepada Farid bahwa tulisan saya mendapat pujian dari seorang profesor. Memang saya tahu Ustadz Farid ini dikenal anti Syiah. Ia punya pengalaman buruk dengan orang-orang Syiah di Indonesia, sehingga ini terbawa dalam gaya dakwahnya dalam menghantam Syiah. Tapi setahu saya ia hanya menyerukan waspada terhadap Syiah, tidak menyuruh pembunuhan kepada orang-orang Syiah. Memang sikap Muslim yang beraliran Sunni berbeda-beda kepada Syiah. Tergantung pada bacaan dan pengalaman hidupnya. Di grup wa itu, Ustadz Farid juga aktif membagi ceramah dan sosialisasi PDRI di berbagai daerah. PDRI memang ingin menjadi partai resmi dengan mendaftar ke Menkumham. Tentu, sebelum menjadi partai resmi, ia harus sosialisasi dan mendirikan cabangnya di berbagai provinsi dan kabupaten dulu. Dengan Dr Anung Al Hamad, saya tidak begitu mengenal. Saya ketemu beberapa kali, tapi tidak pernah ngobrol lama. Di grup wa, ia juga jarang berkomentar. Ia memang mengagumi Abdullah Azzam, terutama buku Tarbiyah Jihadiyahnya. Seperti diketahui, Abdullah Azzam adalah guru para mujahid di Afghanistan. Azzam, adalah seorang ulama yang alim dan semangat jihadnya tinggi melawan penjajah Afghanistan. Yang saya sedih, banyak orang tidak faham Pesantren Ngruki dan alumni Afghanistan. Wartawan-wartawan yang malas baca, bila nulis alumni Ngruki dan alumni Afghanistan langsung diopinikan jelek. Begitu juga polisi atau masyarakat yang awam terhadap dunia pesantren dan dunia Islam yang terjajah. Alumni Ngruki macam-macam. Ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi da'i dan ada yang menjadi 'terduga teroris.' Dr Zain an Najah yang merupakan alumni Ngruki, saya sedih ia dianggap terduga teroris. Netizen, bahkan di MUI sendiri ada yang mencap dia teroris karena ditangkap Densus. Mereka menganggap teroris menyusup ke ormas-ormas Islam. Sebuah tuduhan yang keji. Dr Zain itu seorang intelektual Islam yang ikhlash ingin menyumbangkan ilmunya untuk membangun masyarakat dan negara berdasarkan ilmu yang diperolehnya Begitulah orang yang tidak mengenal dengan baik seseorang. Seringkali prasangka buruk ia dulukan. Padahal sebagai Muslim, ia harus mendulukan prasangka baik. Apalagi ia seorang guru Islam yang cerdas dan selama ini diketahui mengajar dimana-mana. Begitu juga ustadz Farid Okbah. Banyak wartawan yang awam terhadap Keislaman, nulis ngawur. Mengopinikan bahwa Farid adalah mentor yang pintar berkamuflase dan lain-lain. Wartawan malas untuk mengambil opini dari sumber selain polri. Padahal prinsip wartawan harusnya cover both side. Ada juga sih wartawan yang mencoba berimbang, tapi jumlahnya saya lihat sedikit. Alumni Afghanistan itu bermacam-macam profesinya setelah kembali di tanah air. Ada yang jadi guru/ustadz, penulis, mendirikan pesantren dan ada pula memang yang pingin mengebom musuh di tanah air. Orang-orang teralhir seperti ini biasanya pengalaman, pergaulan dan bacaannya tidak luas. Saya lihat ustadz Farid itu mempunyai bacaan dan pergaulan yang luas. Sehingga ia mampu mendirikan Pesantren Al Islam di Bekasi. Ia mempunyai kemampuan yang bagus sebagai guru, sehingga bisa memberikan nasihat mulai dari tukang becak sampai presiden. Bagaimana dengan Dr Anung Al Hamad? Ia juga seorang guru atau dosen. Ia mengajar di berbagai tempat. Kekagumannya terhadap Abdullah Azzam dalam Tarbiyah Jihadiyah tidak menjadikannya melakukan aksi-aksi pengeboman di tanah air. Kekagumannya, karena melihat sosok laki-laki yang berani melawan penindasan Soviet di Afghanistan. Muslim yang baik dimanapun akan mempunyai semangat melawan kezaliman atau penindasan. Karena itu jelas diperintahkan Al Qur'an dan Hadits. Abdullah Azzam adakah gurunya mujahid Afghanistan. Ia adalah pengagum Sayid Qutb. Azzam dengan anaknya akhirnya syahid di dalam mobil yang ternyata telah ditaruh bom sebelumnya. Itulah sekelumit kisah tentang tiga da'i yang ditangkap itu. Saya hanya berdoa semoga pimpinan Polri dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Sehingga bisa melihat yang putih adalah putih dan yang hitam adalah hitam. Tidak melihat putih dengan kesimpulan hitam karena lupa menaruh kacamata. Semua kejadian ada hikmahnya. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menggoncang umat Islam di tanah air ini. Kata Al Qur'an,"Mereka buat rekayasa. Allah buat rekayasa. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa." Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Wallahu azizun hakim. Nuim Hidayat, Penulis Buku Sayid Qutb dan Kejernihan Pemikirannya
Petugas LP Singaraja-Bali Gagalkan Upaya Bunuh Diri Seorang Napi
Buleleng, FNN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja, Bali mengagalkan upaya bunuh diri yang dilakukan oleh seorang narapidana berinisial S dengan cara meminum detergen. "Warga binaan ini diketahui melakukan upaya bunuh diri dengan meminum detergen, syukurnya bisa digagalkan oleh petugas. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak dirawat dan bisa langsung balik ke dalam lapas," kata dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Minggu. Ia mengatakan upaya bunuh diri dilakukan napi tersebut diduga karena ada masalah pribadi yang sedang dialaminya. "Jadi tidak ada masalahnya yang berkaitan dengan lapas, maupun bentrok sesama WBP (wardga binaan pemasyarakatan), tetapi diduga masalah pribadi yang bersangkutan ini," katanya. Jamaruli mengatakan bahwa saat ini pihak Lapas Kelas IIB Singaraja masih mendalami penyebab dari upaya bunuh diri yang dilakukan oleh seorang WBP tersebut. Selain itu, juga memeriksa saksi-saksi terkait yang berada di lokasi kejadian. Sebelumnya pada Sabtu (20/11) sekitar pukul 21 Wita, pada saat kejadian, seorang WBP mendapati seorang warga binaan berinisial S melakukan upaya bunuh diri. Warga binaan lain yang mengetahui hal tersebut langsung membunyikan alarm yang tersambung ke Pos Komandan Jaga. Lalu bersama dengan Petugas Blok, Perwira Piket dan Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja Mut Zaini yang pada saat kejadian sedang melalukan kontrol ke dalam blok segera menghubungi petugas kesehatan yang kemudian diarahkan langsung menuju ke RS. Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja Mut Zaini menambahkan kalau WBP tersebut tersebut tidak pernah memiliki masalah ataupun pelanggaran di dalam lapas. Dikatakannya, dugaan sementara WBP meminum cairan detergen tersebut dikarenakan adanya masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan lapas. "Langkah cepat sudah kami ambil dengan langsung membawa warga binaan tersebut ke rumah sakit guna mendapati perawatan lebih lanjut. Kami harap kejadian ini tidak terulang kembali," tegas Zaini selalu Kalapas IIB Singaraja. Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Bali Suprapto mengatakan akan melakukan pengawasan, dan patroli secara ketat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. "Pengawasan jadi lebih ketat dan rutin, dengan melibatkan seluruh petugas kesehatan, petugas penjagaan dengan pengecekan rutin dan seluruh WBP yang ada dalam satu kamar," katanya. Selain itu, segera memindahkan dan menjauhkan berbagai barang-barang yang dapat disalahgunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri, seperti detergen, cairan pembersih lantai hingga cairan hand sanitizer. (mth)
Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Sirkuit Mandalika
Lombok Tengah, FNN - Lagu Indonesia Raya berkumandang di seri terakhir ajang balap motor World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu. Ribuan penonton yang memadati tribun Sirkuit Mandalika, dengan dipandu suara yang keluar dari race control, secara serempak berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sejumlah penonton yang berada di tribun mengaku merinding sekaligus terharu lagu Indonesia Raya bisa menggema di area sirkuit yang memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit itu. "Merinding dengarnya sekaligus bangga," ujar Satria, salah satu penonton yang hadir di area tribun penonton, di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu. Lagu Indonesia Raya berkumandang saat sejumlah pembalap dan kru WSBK tengah melakukan persiapan di garis start untuk race kedua, dan saat itu area sirkuit dengan panjang lintasan 4,3 kilometer dan 17 tikungan tersebut sedang diguyur hujan. Sebelumnya, Badan Anti-doping Dunia (WADA) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Salah satunya, yaitu tidak boleh memperdengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan. Namun, hal itu tidak berlaku untuk balapan di Sirkuit Mandalika karena kontrak kerja sama penyelenggaraan balapan di Sirkuit Mandalika ditandangani pada 2019, sementara sanksi WADA jatuh pada 2021. (mth)
ISESS Sebut Demokrasi Siber Membutuhkan Peran Negara sebagai Regulator
Jakarta, FNN - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan bahwa demokrasi siber membutuhkan peran negara sebagai regulator untuk mencegah kebebasan yang anarkis. “Tanpa regulator yang baik, ruang siber justru akan menjadi ajal bagi demokrasi,” kata Khairul Fahmi ketika memberi paparan dalam talkshow nasional bertajuk “Polemik Freedom of Speech Sebagai Penerapan Cyber Democracy di Indonesia" yang disiarkan di kanal YouTube Hima Ilmu Politik Unair, dipantau dari Jakarta, Minggu. Berdasarkan pengamatan Khairul pada berbagai tahapan Pemilu 2019, dunia maya atau ruang siber telah menjadi arena politik kebencian dan polarisasi bagi masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ruang siber yang penuh akan konten-konten bernuansa negatif dan polarisasi diakibatkan oleh orang-orang yang merasa bebas dalam mengatakan apa pun, termasuk ujaran kebencian, di balik anonimitas. “Seolah-olah ruang digital ini menjadi arena anarki. Anonimitas itu, ya, bisa membuat kebebasan berpendapat menjadi tidak bertanggungjawab,” ucap dia. Padahal, menurut Khairul, seseorang dapat menggunakan ruang siber untuk menjadi wadah berpendapat dan beropini secara bertanggung jawab dan tidak dibatasi oleh waktu. Selain itu, ruang siber juga memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam menemukan orientasi politik mereka, membangun opini, juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan politik. “Kalau menggunakan ini sebagai sarana menemukan orientasi politiknya, ya oke, karena menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab,” ujarnya. Oleh karena itu, Khairul menekankan pentingnya pemerintah menjalankan peran sebagai regulator yang baik guna mencegah ruang digital menjadi arena anarki. Adapun ciri dari regulator yang baik adalah mampu memfasilitasi ruang-ruang kebebasan berpendapat, mampu memberikan definisi yang jelas atas apa yang disebut sebagai kebaikan bersama, serta mengetahui batasan intervensi yang dilakukan. “Kita tidak boleh menganggap bahwa peran negara sebagai regulator itu tidak lagi relevan di masa depan,” kata Khairul. (mth)
Tuduh MUI dan Anies Teroris, Anda Waras?
Oleh Tony Rosyid USTADZ Farid Okbah dkk ditangkap Densus 88. Ditetapkan jadi tersangka teroris. Sabar! Tahan nafas! Jangan buru-buru berkomentar! Densus 88 tentu punya alasan untuk menangkap, publik juga punya alasan untuk menilai. Tapi, tunggu! Masyarakat mesti melihat proses hukum. Kita berharap, dalam proses hukum nanti, semuanya bisa jelas dan terang benderang. Kita berharap, semuanya akan terklarifikasi. Satu peristiwa, seribu opini. Di era medsos, teori ini yang berlaku. Yang ditangkap Ustaz Farid Okbah dkk, yang dituduh MUI dan Anies Baswedan. Apa hubungannya? Ya gak ada. Muncul framming di medsos: MUI harus dibubarkan. Karena MUI memelihara teroris. Begitu juga dengan Anies, kata pihak (semua orang tahu pihak mana), Anies didukung oleh teroris. Alasannya, Anies "pernah berfoto" bersama orang yang dituduh teroris. Hahahahaha.... Kejauhan kang analisisnya. Gak usah pakai otak cerdas, orang awam paham: ini framming. Tetanggamu "dituduh mencuri". Belum juga dibuktikan di pengadilan, kau yang gak tahu apa-apa, malah dituduh perampok. Kenapa? Karena si "tertuduh pencuri" itu adalah tetanggamu, dan rumahmu lebih besar dari "tertuduh pencuri" itu. Berarti anda bukan hanya pencuri, tapi perampok. Ini kan logika nguwur. Nah, yang seperti ini, jika terus menerus dibiarkan, akan merusak logika berpikir bangsa. Beredar berita di media, Ustaz Farid Okbah bertemu Presiden Jokowi di istana. Bahkan dari ceramahnya yang viral dalam bentuk video, Ustaz Farid Okbah, sesuai pengakuannya, telah memberi lima nasihat kepada presiden Jokowi. Usamah Hisyam, ketua Umun Parmusi yang juga dekat dengan istana, mengaku sebagai pihak yang membawa Ustaz Farid Okbah ke Presiden Jokowi. Dan memang, Ustaz Farid Okbah adalah kader Parmusi. Sampai di sini, tak ada yang salah. Dan gak logis jika ada yang mempermasalahkan. Bukankah silaturahmi itu baik, dan menjadi budaya bangsa yang terus kita warisi dan pelihara? Kita tularkan ke anak cucu sebagai kearifan bangsa. Selain bertemu presiden di istana, viral juga foto Ustaz Farid Okbah dengan Jenderal Tito Karnavian. Ini juga tidak ada masalah. Hanya orang setengah waras yang mempersoalkan. Lalu, kenapa dikaitkan-kaitkan dengan MUI dan Anies Baswedan? Diframming dalam video bahwa partai PDRI disiapkan untuk mengusung Anies. Hahahah... Parto dan Cak Lontong kalah lucu dengan framming ini. PDRI, partai yang diketuai oleh Ustaz Farid Okbah, memang sudah punya legalitas dari Kemenkumham? Pertanyaan yang lebih mendasar lagi: emang sudah ngurus ijinnya di Kemenkumham? Emang ada niat untuk ikut pemilu 2024? Kalau gak ngurus ijin, gmn mau ikut pemilu dan mengusung calon? Wualaaaah.... Publik lebih melihat PDRI itu "semacam ormas" yang fokus di dunia dakwah. Sepertinya para kader sadar betul bahwa menggerakkan lokomotif partai itu butuh logistik besar. Ini yang gak mudah disiapkan oleh partai baru, termasuk PDRI. Jadi, framming ini gak cerdas. Tertolak di otak masyarakat awam. Apalagi dalam logika kaum cendekiawan. Begitu juga terkait MUI. Nyerang MUI mesti ngukur kekuatan diri. MUI itu didukung puluhan ormas Islam. NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Al-Wasliyah, dll. Anggota ormas-ormas inilah yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini. Melawan MUI, sama saja melawan mayoritas bangsa ini. Blunder! Kabarnya, akan ada somasi untuk mereka yang menyerang MUI. Ini ada baiknya. Jauh lebih baik, duduk bareng, bermusyawarah, lalu membangun kesepemahaman. Inilah budaya bangsa kita. Guyup, rukun, dan semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Tapi, kalau ada agenda lain terkait dengan kegaduhan saat ini? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau betul begitu, maka penyerangan kepada MUI bukan target utama, tapi hanya "semacam pengalihan belaka". Ini jadi repot. Apa penyerangan kepada Anies juga begitu? Hehehe... Anda batuk saja, bisa diframming sebagai kesalahan Anies. Apalagi lebih dari itu. Kalau soal ini, publik sudah sangat paham. *) Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
M Nasir Nurdin Terpilih sebagai Ketua PWI Aceh
Banda Aceh, FNN - Pemimpin Redaksi Theacehpost.com Muhammad Nasir Nurdin pada Ahad dini hari, terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh periode 2021-2026, dalam Konferprov PWI Aceh di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Ketua PWI Aceh terpilih M Nasir Nurdin dalam sambutannya mengatakan dirinya mengajak seluruh anggota PWI Aceh, agar mendukung dirinya dalam menjalankan roda organisasi hingga lima tahun ke depan. “Dengan semangat untuk kebaikan PWI ke depan, saya harap tidak ada istilah kotak-kotak lagi, semua unsur akan kita akomodir untuk masuk kepengurusan PWI Aceh ke depan,” katanya. Ia mengatakan PWI adalah rumah besar wartawan, dan ia meminta agar organisasi PWI di Aceh ke depa semakin lebih baik. Pemilihan Ketua PWI Aceh tersebut diikuti oleh lima kandidat, dan berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama Nasir Nurdin menempati urutan pertama dengan perolehan 80 suara, kemudian T Haris Fadhillah (RRI) memperoleh 44 suara, Azhari (KBA One) memperoleh 40 suara, Imran Joni (Harian Rakyat Aceh) meraih 28 suara, serta Ianda Novandi (Harian Analisa) meraih 18 suara. Namun pada putaran kedua, Nasir Nurdin unggul memperoleh 121 suara, dan T Haris Fadhilah meraih 83 suara, dan surat suara yang rusak sebanyak tiga lembar. Selain memilih ketua, dalam Konferprov XII PWI Aceh 2021 juga dilakukan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh Periode 2021-2026. Pemilihan ini dimenangkan oleh Tarmilin Usman dengan perolehan 107 suara dan Aldin Nainggolan memperoleh 101 suara. (mth)
BPNB Aceh Tampilkan Opera Batak pada Pertunjukan Warna Danau di Padang
Padang, FNN - Balai Pelestarian Nilau Budaya (BPNB) Aceh akan menampilkan opera Batak berisi kisah warisan budaya yang ada di sekitar Danau Toba pada seni pertunjukan bertajuk Warna Danau di Padang pada 22 November 2021. Kepala BPNB Aceh Nurmatias di Padang, Minggu menyampaikan pertunjukan "Warna Danau" merupakan upaya memperkenalkan keberagaman seni dan budaya yang ada di kawasan Danau Toba. BNPB Aceh mengangkat kekayaan seni dan budaya Danau Toba ini karena merupakan bagian dari wilayah kerja BPNB Aceh yang meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. "Seni dan budaya ini menjadi pemersatu di kawasan Danau Toba," ujarnya. Dipilihnya Kota Padang sebagai salah satu lokasi pertunjukan menurut Nurmatias di antaranya karena sendratari "Warna Danau" ini ada kemiripan dengan seni pertunjukan yang populer di Sumatera Barat, yaitu randai. "Dalam sendratari "Warna Danau" ada unsur silatnya. Jadi, pertunjukan ini bisa familiar dengan warga Kota Padang," kata dia. Pertunjukan "Warna Danau" akan menghadirkan penonton dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan masa pandemi COVID-19. Sementara Maestro Opera Batak Thompson HS menyampaikan "Warna Danau" merupakan pertunjukan sendratari dipadu dengan seni pertunjukan lainnya yang dihelat di empat kota di Indonesia yaitu Balige, Padang, Jakarta, dan Medan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 November hingga 18 Desember 2021 dan pertunjukan "Warna Danau" di Kota Padang dilaksanakan bertempat di Truntum Hotel pukul 16.00-17.30 WIB. Menurut dia sendratari "Warna Danau" diilhami oleh opera batak yang terkenal di sekitar kawasan Danau Toba. Sanggar-sanggar opera batak dan seni pertunjukan tradisi lainnya tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Ia menjelaskan pertunjukan "Warna Danau" berangkat dari opera batak tapi, tak menampilkan opera batak secara utuh. "Kami menampilkan sekitar 30 warisan budaya tak benda yang ada di sekitar Danau Toba. Ada tari, lakon, musik, silat, ritual dan yang lainnya," ujarnya. Sebagai maestro opera batak dan peraih Anugerah Kebudayaan Kemendikbud tahun 2016, opera batak "Warna Danau" akan menjadi pertunjukan yang memukau. Lewat pertunjukan ini, Thompson hendak memperkenalkan kekayaan warisan budaya tak benda yang ada di Danau Toba. Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, wisatawan tidak hanya melihat keindahan alam, tapi juga melihat kekayaan budaya. Kawasan danau berada di berbagai kabupaten di Sumatera Utara. Secara budaya, danau ini dijaga oleh delapan penjuru. Kawasan di sekitar Danau Toba menjadi asal bagi puak-puak yang memiliki kekayaan budaya yang memiliki kesamaan dan perbedaan satu sama lain. "Opera batak "Warna Danau" menampilkan seniman-seniman tradisi yang mewakili empat puak di dari sekitar Danau Toba. Empat puak itu adalah Simalungun, Toba, Karo, dan Pakpak," ujarnya. "Seniman ini merupakan anak-anak muda yang menggeluti seni dari sanggar-sanggar yang ada di daerahnya. Mereka diseleksi, kemudian mengikuti pelatihan selama sembilan bulan," katanya lagi. (mth).
Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner
By M Rizal Fadillah Itay Tagner adalah Kuasa Usaha Israel di Bahrain. Pejabat Israel ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Bahrain. Pertemuan ini bocor atas berita The Times of Israel yang menuliskan "in rare meet, Israeli envoy to Bahrain seem talking with Indonesian defense minister". Yang terungkap di dalam negeri adalah agenda Prabowo menghadiri Forum "The 17th Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialoge 2021. Pembicaraan Prabowo dengan juru lobi politik Israel Itay Tagner yang fotonya diedarkan kantor berita AFP itu menjadi representasi pembicaraan Indonesia dengan Israel karena keduanya adalah pejabat penting masing-masing negara. Tentu berbeda dengan pertemuan Abu Janda dengan tentara "cacing cau" Israel yang sempat diviralkan. Apa substansi pembicaraan, menjadi rahasia kedua pejabat bahkan mungkin rahasia kedua negara. Rakyat tidak boleh tahu. Apakah berbicara tentang kerjasama pertahanan Indonesia Israel, agenda pembukaan hubungan diplomatik, atau membahas strategi Israel di Timur Tengah dan Asia Tenggara ? Yang jelas bukan sekelas kongkow-kongkow di warung kopi. Pertemuan Prabowo-Itay wajar direaksi anak bangsa. Israel adalah negara penjajah. Negara terkutuk yang menduduki Palestina tanpa hak, membangun pemukiman dan merebut tanah milik warga Palestina, serta melawan seruan internasional untuk memulihkan dan mengakui kemerdekaan negara Palestina. Israel adalah musuh bangsa-bangsa. Musuh dunia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bunyi alinea pertama ini penting bahkan sangat penting. Harus menjadi pedoman bagi seluruh warga dan pejabat bangsa Indonesi, khususnya dalam melaksanakan pergaulan internasionalnya. Prabowo jelas melanggar UUD 1945 dengan mengadakan pembicaraan dengan Itay Tagner. Mengakui dan mentoleransi keberadaan negara penjajah. Bila ada tujuan lain, Menhan harus segera mengklarifikasi kepada seluruh bangsa Indonesia, apakah pembicaraan itu inisiatif sendiri atau atas perintah Presiden. Jika Indonesia berniat menormalisasi hubungan dengan negara Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka rakyat Indonesia harus menentangnya. Tidak boleh menoleransi negara penjajah yang telah nyata-nyata menginjak-injak asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Prabowo dan Jokowi harus bertanggungjawab. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Pahlawan Bulu Tangkis Indonesia Verawaty Fadjrin Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Dunia bulu tangkis indonesia kembali berduka. Salah satu pahlawannya, yakni Verawaty Fadjrin berpulang di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta, Ahad, 21 November 2021 pukul 06.58 WIB setelah sebelumnya mengalami sakit yang cukup lama. "Innaalillaahi wa inna ilaihi rojiun. PBSI dan keluarga besar bulu tangkis Indonesia turut berduka cita atas berpulangnya salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia, Verawaty Fadjrin. Almarhumah adalah pemain yang berjasa besar mengangkat prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan " kata Ketua Umum PP PBSI, Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 21 November 2021. Verawaty Fadjrin yang merupakan mantan pemain yang sarat prestasi besar ini berpulang dalam usia 64 tahun setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit kanker paru-paru. Hingga akhir hayatnya, Vera meninggalkan suami Fadjriansyah Bidoein, seorang anak Fidyandini dan dua cucu. Jenazah Vera akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Ahad siang, diberangkatkan dari rumah duka Kavling DKI Cipayung yang berlokasi di Jalan Durian Blok T 1 No. 23 RT 01 / 08, Cipayung, Jakarta Timur. Sebelumnya, almarhumah disalatkan di Masjid Al Islam, di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dikutip dari Antara, sederet prestasi telah dibukukan Vera semasa membela skuad Merah Putih. Pada tunggal putri, mantan atlet kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1957 ini menjuarai Kejuaraan Dunia 1980 di Jakarta. Dia menjadi kampiun usai di final mengalahkan rekannya, Ivana Lie, 11-1, 11-3. Setahun sebelumnya, bersama Imelda Wigoena, Vera juga merenggut juara All England 1979 setelah menekuk Atsuko Tokuda/Mikiko Takada (Jepang) 15-3, 10-15, 15-5. Mereka pun menjadi pasangan ganda putri kedua Indonesia yang sukses di All England setelah Minarni/Retno Kustiyah yang melakukannya pada 1968. Bersama Imelda pula, Vera merebut emas SEA Games Manila 1981. Bersama Imelda pula, Vera sukses merebut medali emas Asian Games VIII tahun 1978 di Bangkok. Pada babak final, mereka mengalahkan Chiu Yu Fang/Cheng Hui Ming (China). Sebelumnya, mereka juga memenangi titel Denmark Terbuka 1978. Di luar itu, masih banyak prestasi besar yang dicatat Vera. Bersama Eddy Hartono, Vera sebelumnya juga ikut mengantarkan Indonesia memboyong Piala Sudirman 1989. Mereka menjadi penentu kemenangan tim Garuda 3-2 atas Korea Selatan di final setelah mengatasi Park Joo-bong/Chung Myung-hee 18-13, 15-3. (MD).
Indonesia Perkenalkan Terasi Kepada Masyarakat Prancis
Jakarta, FNN - Rumah Indonesia Paris atau Le Maison De L'Indonesie (LMDI) memperkenalkan terasi, sagu rumbai, moringa, gula aren, gula kelapa dan coklat kepada pelajar kelas pattiserie dan cuisine tahun kedua di sekolah gastronomi terbesar di Prancis, Ferrandi. "Kali ini produk yang dibawa lebih banyak dan juga dibuat testing untuk setiap produk. Selain itu, juga diberikan informasi teknis tentang setiap produk," kata pemilik LMDI Eka Moncaer dalam keterangannya diterima Antara, Ahad, 21 November 2021. LMDI memperkenalkan sejumlah produk yang telah melalui kurasi di Rumah Indonesia. Seluruh pelajar juga berkesempatan mencicipi kue Indonesia yang dibuat dari bahan tersebut seperti kue ongol-ongol dengan gula aren dan sagu rumbia, serta kue lapis hijau dengan moringa dan sagu rumbia. Sejumlah peserta antusias dan tertarik mengenal produk-produk Indonesia. Mereka tertarik menggunakan produk Indonesia dalam proyek gastronomi di Prancis. Strategi yang diterapkan LMDI yakni "Tak Kenal Maka Tak Sayang", sehingga membuat warga Prancis jatuh cinta dengan produk Indonesia. Pada pekan sebelumnya, LMDI juga memaparkan tentang kopi, coklat, dan jamu Indonesia di Ferrandi. (MD).
Alhamdulillah, Habib Bahar bin Smith Sudah Bebas
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Gunung Sindur membenarkan Assayid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sudah bebas karena telah selesai menjalani masa pidana. "Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini, (Ahad), 21 November 2021," kata Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mujiarto melalui keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang diterima di Jakarta, Ahad, 21 November 2021. Dikutip dari Antara, Habib Bahar mulai ditahan pada tanggal 18 Desember 2018. Selama menjalankan masa pidana, dia mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman selama 4 bulan. Pemberian remisi diberikan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Terkait dengan pembebasan Habib Bahar, Mujiarto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, yakni Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Gunung Sindur guna memberikan pendampingan. "Kami pastikan pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan," katanya. (MD).
Pusri Siapkan Kebutuhan Pupuk Urea di Sembilan Provinsi
Palembang, FNN - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan kebutuhan pupuk di sembilan provinsi guna mendukung musim tanam Oktober 2021-Maret 2022. Vice President Hubungan Masyarakat PT Pusri, Soerjo Hartono di Palembang, Ahad, 21 November 2021mengatakan, ke-9 provinsi itu adalah Bangka Belitung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Timur. “Total stok Urea yang disiapkan terhadap sembilan provinsi itu 173.432 ton dari ketentuan yang ditetapkan 99.566 ton,” kata Soerjo, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain Urea, Pusri juga menyiapkan kebutuhan pupuk NPK di dua provinsi, yaitu Sumsel dan Lampung dengan total stok 24.567 ton dari ketentuan 10.828 ton. Kebutuhan pupuk bersubsidi telah disalurkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yaitu disalurkan kepada petani yang telah terdaftar dan masuk dalam e-RDKK agar mempermudah proses evaluasi dan alokasi oleh Kementerian Pertanian. Selain bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi, guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani, Pusri juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi dan rangkaian produk inovasi Pusri. Harga pupuk nonsubsidi itu, ditentukan oleh mekanisme pasar, khususnya pasar internasional. Saat ini, di pasar global sedang terjadi lonjakan permintaan pupuk yang diikuti dengan turunnya pasokan atau suplai di pasar internasional. Penyebabnya, antara lain, beberapa negara penghasil pupuk menghentikan sementara kegiatan ekspor guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Negara-negara itu, antara lain RR China, Rusia dan beberapa negara lain juga mengalami kesulitan pupuk untuk kebutuhan dalam negerinya. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis energi yang terjadi di Eropa yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga gas dunia. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi pupuk juga naik secara signifikan. Akibatnya, banyak pabrik pupuk yang menghentikan produksinya karena biaya produksi terlalu tinggi. Kekurangan pasok tersebut menyebabkan harga pupuk di pasar internasional kembali naik, termasuk pupuk urea. Hal inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga pupuk yang signifikan karena permintaan melebihi suplainya. Khusus pupuk jenis DAP dan KCl Harga urea impor , kini harganya sekitar Rp12,7 juta per ton. Mengantisipasi hal tersebut, Pupuk Indonesia Grup, memberlakukan harga pupuk yang masih terjangkau dan tidak terlalu memberatkan petani dan konsumennya. Kini, harga yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia Grup sekitar 74 persen dari harga pupuk internasional. (MD).
Perkuat Stok Penyangga Pangan Melalui Sinergi Bulog dan Badan Pangan Nasional
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menginginkan Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) meningkatkan sinergi dengan Badan Pangan Nasional. Hal itu perlu dilakukan dalam usaha memperkuat stok penyangga bukan hanya dalam komoditas beras, tetapi juga berbagai jenis bahan pangan lainnya yang dibutuhkan warga. "Bulog dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasional bahan pangan pokok. Bukan hanya beras, tetapi yang lain-lainnya pun bisa," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Ahad, 21 November 2021. Menurut politisi Partai Demokrat ini, semestinya Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan dapat menjadi representasi Bulog. Ia berharap agar Perum Bulog maupun Badan Pangan Nasional dapat betul-betul bersinergi. "Dalam pemikiran kami, Badan Pangan Nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya," katanya. Ia mengemukakan agar kontribusi Perum Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis sehingga perannya perlu diperkuat. Herman Khaeron mengingatkan, dahulu peran Bulog sangat kuat karena mengurusi bahan pangan pokok, khususnya sembako (sembilah bahan kebutuhan pokok). Namun pada era reformasi, peran Bulog dibatasi hanya mengurusi komoditas beras dan gula pasir. "Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (tentang Pangan) kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Keberadaan Bulog, ujarnya, harus ditopang melalui anggaran belanja negara, status dan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional semestinya dikembalikan. Kemudian, , Bulog juga harus memiliki outlet (gerai) sebagai penyaluran beras petani. Hal itu perlu dilakukan agar peran Bulog dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok dan pangan strategis nasional. (MD).
Surplus Nonmigas Indonesia Atas Malaysia Naik Hampir 200 Persen
Kuala Lumpur, FNN - Neraca perdagangan nonmigas Indonesia-Malaysia pada periode Januari-September 2021 mencatatkan surplus sebesar 3,39 miliar dolar AS bagi Indonesia. Angka tersebut melonjak hingga 192,69 persen atau hampir 200 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi sebagaimana disampaikan ke Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur, Sabtu, 20 November 2021. Dikutip dari Antara, Ahad, 21 November 2021, total perdagangan Indonesia-Malaysia pada Januari-September 2021 juga meningkat 46,43 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai 15,05 miliar dolar AS. "Surplus perdagangan yang cukup besar itu tentu merupakan capaian yang sangat baik. Hal tersebut seiring dengan peningkatan ekspor berbagai komoditas andalan Indonesia ke Malaysia seperti batu bara, CPO (minyak sawit mentah), tembaga, besi dan baja serta berbagai produk kimia,” ujar Didi Sumedi. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono pada pembukaan Selangor International Bussiness Summit 2021, di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu menyatakan ekspor nonmigas Indonesia ke Malaysia pada periode Januari-September 2021 mencapai 7,53 miliar dolar AS. Nilai tersebut tumbuh hingga 61,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Menurut Hermono, nilai ekspor tersebut juga merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Capaian itu sangat menggembirakan, dan ia berharap dapat terus bertambah hingga akhir 2021. "Lonjakan ekspor yang sangat tinggi itu tentu sangat menggembirakan. Hal tersebut menunjukkan, permintaan barang dari Indonesia sudah mulai pulih, bahkan meningkat pascapembatasan ketat yang dilakukan Malaysia sejak awal pandemi Covid-19 melanda," ujar Hermono. Beberapa produk ekspor nonmigas yang naik cukup tinggi, antara lain tembaga (265,11 persen), lemak dan minyak hewan/nabati (164,9 persen), berbagai produk kimia (112,20 persen), besi dan baja (65,89 persen), dan batu bara (50,29 persen). Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur, Deden Muhammad Fajar Shiddiq mengatakan, pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia merupakan yang tertinggi di antara sepuluh negara eksportir terbesar ke Malaysia. Indonesia merupakan negara eksportir keenam terbesar ke Malaysia setelah China, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Taiwan. “Mulai dibukanya kembali berbagai kegiatan ekonomi di Malaysia pascapembatasan sosial berkaitan dengan Covid-19 merupakan momentum yang sangat baik untuk terus meningkatkan ekspor nonmigas RI ke Malaysia sampai dengan akhir tahun 2021 ini,” ujar Deden. (MD).
212: Injury Time Rezim Jokowi
Oleh: Yusuf Blegur Eskalasi intimidasi, tekanan dan bahkan teror terhadap kekuatan Islam di Indonesia terus meningkat. Strategi melumpuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang teguh dan istiqomah terhadap Al Quran dan sunah, menjadi prioritas dan mendesak untuk diprogram dan direalisasikan secara masif, sistematik dan terorganisir. Pemerintah yang di dalamnya kental dengan gerombolan anti Islam ini, tahu betul memanfaatkan umat Islam yang rapuh, tercerai-berai dan patron klain terhadap pemimpin-pemimpin agama. Seperti memuntahkan peluru dari pelbagai penjuru mata angin. Serangan brutal rezim kekuasaan mulai menggerogoti umat Islam. Satu persatu mulai dibidik, terutama mulai dari para ustadz, kyai hingga kalangan habaib. Kepemimpinan Islam dalam ranah struktural, kultural hingga barisan intelektual dan pro demokrasi mulai dilumpuhkan. Rezim sepertinya sangat paham dengan memasung Ulama, umat Islam bagai rangkaian gerbong tanpa lokomotif. Seperti apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo belum lama ini. "Kalau tidak bisa mengatur ekor, potong kepalanya. Narasi bersayap yang tepatnya mengarah ke umat Islam ketimbang pada pembenahan internal jajaran polri. Sejarah selalu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa kekuatan Islam yang begitu radikal dan fundamental yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Namun sepanjang kemerdekaan itu berlangsung hingga kini. Islam tetap tidak pernah menikmati buah perjuangannya yang begitu besar dan tak ternilai. Selain tergusurnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktis penyimpangan awal dan dasar dalam balutan konsensus nasional. Hingga kini terus diikuti problematika dan kegagalan-kegagalan mewujudkan masyarakat adil makmur. Paling terdampak signifikan dari kerusakan sistem dan tata kelola negara adalah keberadaan umat Islam. Selain urung menikmati negara kesejahteraan, umat Islam seperti menjadi langganan dan abadi mengalami destruksi dan pendangkalan aqidah. Melalui framing jahat dan penghancuran halus dengan narasi moderasi. Islam secara bertubi-tubi dan tak pernah berhenti, mengalami serangan dahsyat dari konspirasi peradaban gelap dunia. Secara global ataupun di Indonesia khusunya, Islam selalu menjadi korban dari kebencian dan peperangan yang dilakukan kaum kapitalis-komunis. Begitu luas dan bervariasi tuduhan dan fitnah terhadap umat Islam dari siapapun golongannya. Seperti maklumat visioner Al Quran yang menyebutnya kaum kafirun, munafikun dan fasikun. Semua produk pemikiran sesat yang sejatinya sama, bisa tampil dalam kemasan liberal, sekuler dan termasuk atheis. Aliran pemahaman yang menghilangkan keberadaan Tuhan dan menjadikan dunia beserta materi sebagai berhala. Mereka yang menyiram umat Islam dengan julukan intoleran, radikal, fundamental hingga teroris. Padahal merekalah sejatinya asal dan yang mengembangkan. Merekalah perangai setan berwujud orang-orang diluar Islam yang membuat kerusakan, tipu muslihat dan beragam makar di dunia. Peradaban menunjukkan penganiayaan bahkan mengarah genosida terhadap umat Islam tak bisa ditutup-tutupi dari kenyataan umat Islam di Irak, Mesir, Suriya, Uyghur China, Tibet dll., yang dilakukan non muslim. Situasi Kritis dan Kekalahan Rezim Rezim Jokowi saat ini boleh mengusung dada telah memiliki segalanya. Merasa kekuasaannya telah memiliki dan mengatur semua kehidupan rakyat. Apa yang kurang untuk menyatakan kekuatan absolutenya selain birokrasi, politisi dan militer termasuk intelektual sesat dan organiasasi massa yang melacur. Belum lagi ditambah sokongan dana dari para cukong yang mewakili negara-negara adidaya dan borjuasi korporasi. Rezim yang menyandang status pemerintahan boneka dan kumpulan oligarki ini. Seperti jumawa dan merasa angkuh dengan kekuasaannya yang mampu membawanya pada fase diktator dan otoriter. Rezim tiran yang represif dan bengis ini berhasil melumpuhkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang sarat dipenuhi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap kebijakan dan bahkan pada mimpinya sekalipun. Namun sedemikian besar dan kuat kekuasaan yang digenggamnya. Seiring waktu rezim Jokowi juga punya batasan. Tak ada pesta yang tak akan berakhir. Seperti kapitalisme betapapun kuatnya, ia akan sekarat dari dalam. Begitu juga dengan rezim Jokowi, yang didalamnya sudah saling lempar bola, menuding dan cakar-cakaran. Termasuk bola panas menteri BUMN Erick Tohir yang sudah menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus sengkarut bisnis PCR. Pertengkaran di dalam lingkaran istana boneka itu bukan yang pertama dan terakhir mengiringi pemerintahan Jokowi. Termasuk pentolan relawan Joko Mania, Emanuel ebanezer yang menuntut hukuman mati bagi para menteri yang terlibat bisnis PCR. Tuntutan yang mengarah salah satunya pada Luhut Binsar panjaitan orang dekat Jokowi sekaligus presiden bayangan. Apapun motifnya relawan dan para buzzer, setidak menandai gontok-gontokan saling berebut pengaruh dan kue kekuasaan dari dalam sendiri. Kerapuhan dan gentingnya pemerintahan Jokowi juga dipenuhi oleh banyaknya kegagalan pembangunan dan kinerja buruk para pembantu dan gerbong akomodasi politiknya. Selain tidak sedikit mangkraknya proyek infra struktur dan bangkrutnya BUMN strategis. Banjir Sintang Kalbar yang belum surut sebulan ini, seperti menyiratkan perilaku rezim yang suka merusak lingkungan dan ekosistem kehidupan mahkluk hidup. Negara juga terancam lilitan utang yang tak terbayar akibat manajemen ugal sang presiden. Kemunduran dan kegagalan kinerja seakan menyempurnakan rezim Jokowi yang kadung telah distempel rakyat dengan raja segala keburukan dan sebagai presiden yang tak pernah tepati janji. Akan tetapi, dari buruknya performancenya dan berbahayanya rezim Jokowi menjaga kedaulatan NKRI dalam soal-soal ekonomi, politik, hukumuyyg dan keamanan. Sepertinya, ada yang jauh lebih beresiko. Lebih mengkhawatirkan dan berdampak fatal, tatkala Jokowi dan instrumen kekuasaannya memusuhi dan cenderung anti Islam. Hingga perkembangan terakhir setelah penangkapan Ustadz Dr. Farid Ahmad Okbah, Dr. Ahmad Zain An Nazah dan Ustadz Dr. anung Al-Hamat. Mereka yang menjadi bagian dari Ulama dan representasi umat Islam. Mendapat perlakuan yang tidak bermartabat dan tidak senonoh dari perilaku rezim Jokowi. Kekuasan Jokowi benar-benar merendahkan marwah para Ulama yang bisa berarti merendahkan para Nabi dan selanjutnya pada agama Islam secara keseluruhan. Apapun motif, alasan dan justifikasi pemerintah, di mata umat Islam telah usang dan tak berdasar. Terutama saat masih bernafsu mengumbar masalah terorisme dan atau stereotif lainya untuk mengeksploitasi dan menggembosi umat Islam. Selain tingkat kejumudan yang akut dari umat Islam. Jualan isu dan sentimen keagamaan itu, justru malah membangkitkan emosi umat Islam. Gejolak psikis yang memungkinkan mendorong kemarahan dan perlawanan umat Islam. Sederet penistaan, kriminslisasi, bahkan pendangkalan aqidah terhadap pemimpin, umat dan agama Islam. Mungkin saja tidak meledak karena benteng shalat dan kesabaran umat Islam. Namun kali ini, seiring waktu umat Islam mulai melakukan refleksi, evaluasi dan kontemplasi. Boleh jadi berubah mewujud klimaks dari kesadaran krisis umat Islam. Terlebih waktu mendekat pada kalender tanggal 2 desember penghujung tahun ini. Sebagai flasback peristiwa 2-12-2016 yang monumental bagi gerakan Islam yang hakikatnya kehendak IIahi. Momentum ikonik dan bersejarah bagi umat Islam yang telah membuktikan kekuatan umat Islam di Indonesia. Oleh situasi dan keadaan, sepertinya akan memaksa terjadinya pengulangan sejarah itu. Apa yang dikenal dengan 212 itu, akan menjadi senjata efektif bagi umat Islam untuk mengembalikan kebaikan dan kebenaran bagi agama, negara dan bangsanya. Tentu saja kebalikan yang akan dirasa rezim Jokowi. Situasi dan kondisi itu jika sampai terjadi lagi. Tampaknya akan menjadi episode yang menentukan bagi keberadaan dan kesinambungan eksistensi pemerintahan Jokowi. Bagi umat Islam sendiri, ini menjadi menarik. Selain merupakan titik balik. Upaya reunian 212 itu akan menjadi roh dan giroh kekuatan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Bukan sekedar gerakan kultural, 212 juga akan mewujud sebagai kekuatan politik Islam yang selama ini tidur panjang dan mengalami mati suri. Negara dan rakyat seakan menunggu, akankah kebangkitan Islam bukan sekedar utopi. Mampukah ukuwah Islamiyah hadir ditengah degradasi keagamaan selama ini?. Akankah resolusi jihad secara substansi dan esensi dapat mewujud melawan semua kedzoliman sebagai upaya menegakan amar maruf nahi mungkar pada kejahiliyahan zaman modern?. Layaknya perjalanan sebuah episode, bukan tidak mungkin momentum 212 menjadi injury time bagi pemerintahan Jokowi. Sebuah pembuktian game, diantara kedigdayaan atau kekalahan sebuah rezim dari geliat rakyat. "There is point of no return" begitulah menggambarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Bisa juga "blessing in disquise" bisa diambil bagi keduanya yang saling berhadap-hadapan, sembari berharap dan menunggu ketentuan Allah Subanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.
Menguji “Fakta Hukum” Bisnis PCR Luhut dan Erick
Oleh: Mochamad Toha SETELAH sehari sebelumnya sempat ditolak, akhirnya Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Hal itu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) bernomor B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021. Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum yakni berbuat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan sangkaan Pasal 5 angka 4 junto Pasal 21 dan 22 UU 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKB. Dengan diterimanya laporan terhadap Luhut dan Erick ini, Iwan Sumule mengapresiasi Polda Metro Jaya yang, menurutnya, sangat menerapkan equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. “Kami sangat mengapresiasi Polda Metro Jaya karena telah memperlihatkan bahwa ada kesamaan kedudukan dalam hukum, di depan hukum antara Prodem dan juga bapak Luhut Binsar Pandjaitan,” tegas Iwan Sumule pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa sore (16/11/2024). Menurut Iwan Sumule, dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) mendapat proyek Polymerase Chain Reaction (PCR). Dalam pandangan Iwan Sumule, Luhut mendapatkan proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April 2020 atau tak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia. “Luhut sudah akui dia ada di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka, karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN,” tutupnya. Menurut Iwan Sumule, unsur KKN dalam praktik bisnis PCR dan swab antigen ini sudah memenuhi ketika Luhut mengakui dirinya memang memiliki saham pada PT GSI. “Pak Luhut sudah mengakui, bahwa ia ada di dalam PT GSI yang mendapat proyek pengadaan PCR. Nah Artinya unsur yang memenuhi KKN itu sudah memenuhi dan jelas,” kata Iwan Sumule. Disamping itu, lanjut Iwan, pihaknya terpaksa melaporkan kedua menteri Presiden Joko Widodo ini lantaran dianggap telah mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi. Iwan Sumule mengatakan, cita-cita perjuangan reformasi yang dianggap fundamental ialah menuntut agar penyelenggara negara yang bersih dan terbebas dari KKN. “Makanya kami ke Polda. Kami melaporkan (Luhut dan Erick) soal KKN-nya yang juga merupakan tindakan pidana,” tegas Iwan Sumule. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah Polda berani “melanjutkan” laporan Iwan Sumule ini hingga ke Kejaksaan dan Pengadilan? Jika melihat betapa kuatnya “pengaruh” Luhut selama ini, rasanya tidak mungkin! Coba saja lihat reaksi Luhut beberapa waktu lalu saat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas dugaan keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. Menanggapi adanya laporan tersebut, Luhut mengaku bahwa dirinya dan KPK justru tertawa melihat laporan tersebut. Ini karena Luhut membantah tegas bahwa dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR dan meraup keuntungan dalam bisnis tersebut. “Kita bersoal yang gak penting gitu, ada yang bilang lapor KPK, ya laporin aja wong KPK dan kami juga rapat di kantor, saya sama KPK ketawa-tawa, ya gak masuk akal aja,” kata Luhut, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier. Ia juga mengaku sedih lantaran banyak orang yang justru dengan sengaja memanaskan suasana dengan menyebarkan fitnah keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. “Saya sedihnya juga kadang-kadang kita itu gak mendidik anak muda kita untuk berpikir jernih, senang buat gosip yang bikin keruh,” ujar Luhut. Ia juga menegaskan dirinya tidak pernah sama sekali menerima keuntungan dari bisnis tes PCR. Ia bahkan mengaku bahwa sebagai seorang pejabat negara, ia tidak akan mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat. “Saya juga gak habis pikir kalau saya sebagai pejabat negara mau ambil untung dari masalah kemanusiaan, perusahaan saya cukup bagus kok,” kata Luhut. Menurutnya, uang pensiunan tentara dan pendapatannya sebagai seorang pengusaha sudah lebih dari cukup. Luhut menegaskan, ia tidak mungkin berani mengambil keuntungan pribadi di atas misi kemanusiaan. “Cukup lah pensiunan tentara itu lebih dari cukup, cukup, gak perlu (ambil keuntungan), sangat tidak perlu,” tandasnya. Coba tengok data yang ada di KPK atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Luhut. Ia menjadi salah satu pejabat yang harta kekayaannya meningkat selama pandemi Covid-19. Kekayaannya bertambah Rp 67.747.603.287. Dalam laporan pada 24 Maret 2021, total harta kekayaan Luhut mencapai Rp 745.188.108.997. Luar biasa, bukan? Luhut memang pejabat kaya! Luhut juga menduga bahwa adanya kabar dirinya terlibat bisnis tes PCR ini sengaja ‘digoreng’ orang-orang tertentu yang berniat menjatuhkan dirinya. “Saya mau bilang ini ada mungkin orang jahat hatinya, ada mungkin faktor politik, kecemburuan pada kelompok pemerintah keliatan sukses ya banyak faktornya,” ungkapnya. Namun, tampaknya Prima tidak putus asa. Pada Rabu (17/11/2021), Prima kembali mendatangi KPK. Tujuannya untuk menagih soal perkembangan laporan kasus dugaan korupsi terkait bisnis tes usap PCR. Wakil Ketua Prima Alif Kamal mengaku kedatangannya tidak membawa dokumen tambahan ke KPK. Ia hanya menagih hasil telaah maupun kajian yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi bisnis PCR. "Enggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik," kata Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021). Alif menyebut, sebelumnya KPK juga telah menyampaikan pernyataannya akan menindaklanjuti bila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ini. "Kemarin kan KPK juga kan sudah menyatakan sikap akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini," ucap Alif. Alif menyebut menagih perkembangan terkait dugaan korupsi bisnis PCR ini, kata Alif, dilakukannya dengan mengirim surat ke bagian persuratan Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. "Sudah diterima surat kami di bagian persuratan. Semoga tidak lama kami bisa melihat kejelasan soal dugaan bisnis pcr ini," kata Alif. Ketika menyampaikan surat, Alif juga mengaku tidak ada pihak KPK yang meminta untuk memberikan data apapun terkait laporannya itu. “Belum ada permintaan data atau segala macam,” imbuhnya Alif menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Luhut dan Erick berbisnis PCR. "Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves dan Menteri BUMN, Luhut dan Erick,” kata Alif, Kamis (4/11/2021). KPK sendiri melalui Direktur Penyidikan KPK Setyo Budhianto menyebut laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh Prima kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Suratnya, berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh direktorat dumas dan ditelaah," beberapa waktu lalu. Setyo pun menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat. Salah satunya, dengan dilakukan telaah apakah laporan itu merupakan kewenangan KPK. "Pertama penelaahannya tentu terkait kewenangan, apakah informasi itu atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai undang-undang KPK pasal 11. Itu dulu yang penting," ucap Budhi. Nah, seperti halnya laporan Iwan Sumule ke Polda Metro Jaya, kita tunggu saja buktinya di KPK. Penulis Wartawan FNN.co.id
Taliban Mulai Bayar Gaji Pegawai Negeri Afghanistan
Kabul, FNN - Pemerintahan Taliban mulai Sabtu membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan, kata para pejabat setempat. Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus. "Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter. Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda. Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji. Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan. Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri. Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan. Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional. Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu. Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari. "Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya. Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp4,18 triliun. Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (sws, Reuters)
Mantan Kabais: Perlu Sanksi Bagi Institusi Yang Datanya Bocor
Jakarta, FNN - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksmana Muda TNI (Purn.) Soleman B Ponto mengatakan aturan sanksi perlu diberikan pada institusi pengumpul data pribadi yang mengalami kasus kebocoran data sebagaimana diatur RUU Perlindungan Data Pribadi. “Di sini permasalahannya, begitu banyak kasus kebocoran data pribadi yang ada, tapi yang dihukum pencuri, sedangkan pengumpul ini aman-aman saja. Pengumpul harus punya kewajiban untuk melindungi data itu,” ujar Soleman B Ponto. Pendapat itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung bertajuk “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannya dengan Peristiwa Kebocoran Data BPJS” yang disiarkan langsung di kanal YouTube UNPAR OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Penyebab kebocoran data, lanjut Soleman, tidak disebabkan oleh peretas yang cerdas, tetapi cenderung karena pengamanannya yang lemah. Ia kemudian mengibaratkan pengamanan yang lemah itu, seperti pemilik toko emas yang mengunci pintu dengan tali rafia sehingga pencuri lebih mudah masuk kedalam. “Kalau toko emas pintunya dikunci pakai tali rafia sehingga maling gampang masuk, siapa yang salah? Nah, ini situasi yang terjadi di kita sekarang,” tambah Soleman. Sejauh ini, ujarnya, institusi pengumpul data merasa ikut menjadi korban sehingga merasa tidak sepatutnya dihukum. Padahal, menurutnya, institusi pengumpul data bukanlah korban di dalam kasus kebocoran data. Yang merupakan korban sebenarnya adalah masyarakat yang menitipkan dan diwajibkan menyerahkan data pribadi mereka. Soleman mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mengatur sanksi terhadap institusi pengumpul data. Pasal 31 UU ITE terbatas mengatur hukuman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melalui perbuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dengan demikian, ia berharap keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang mengatur tentang hukuman bagi para pengumpul data pribadi dapat segera diwujudkan. “Itulah pentingnya keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi untuk segera diwujudkan secepatnya,” kata Soleman B Ponto. (sws, ant)
Tidak Perang Tidak Damai, Biden-Jin Ping 3,5 Jam
Oleh Ridwan Saidi APA yang kurang dari Indonesia, punya Mandalika, yang kata buzzer terhebat di dunia. Tapi hampa penonton. Lalu muncul stadion di Sunter, tak kalah hebat dengan Madrid. Madrid Sunter lokasi dekat Gedong Rubu, goa yang roboh karena erosi sodetan Kali Sunter. Sunter artinya air. Madrid Sunter sebulan lagi klaar. Tapi akses ke stadion masih dalam pergulatan pemikiran escatologis dan teknis. Apa yang kurang dari kita? Tabib Prof. Fachrudin ahli herbal Sawah Besar, Jakarta Pusat, sejak 1950-an telah berkata: Nafsu besar tenaga kurang, ibarat bubuk makan kayu. Minumlah pil Jarianol. Kok Amerika beda sih? Seorang gadis téngténg gitar berdiri di tepi jalan dan ia lantunkan sebuah hit dari Gloria Gaynor I will survive. Lalu orang satu-satu menghentikan langkah. Akhirnya ratusan. Itu setiap hari. Itulah Allie Sherlock, street singer. Cantik jangan ditanya, tapi warna vokalnya tiada dua. Ia keliling Eropa. Buka YouTube, tak ada panel tanpa Allie. Musisi beken gantian ke jalan mendampingi Allie. Itulah spirit of frontier yang bersemi di dada Allie. Sedangkan kebanyakan kita asyik berayun-ayun bersama dongeng dan sekali-sekala membaui aroma kemenyan di kuburan orang yang sakti gak kira-kira. VOA melaporkan pertemuan virtual Presiden USA Biden dan Presiden China Jin Ping selama 3,5 jam beberapa hari lalu, dan tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa yang tetkait soal-soal dasar yang dipertikaikan dua negara, melainkan keduanya sepakat tidak gunakan senjata pemusnah massal. Situasi tidak perang tidak damai, sesuai spirit of frontier, tidak disukai USA. Empirik tahun 1967, dia dobrak juga Mesir. Tentu ini tak mengenakkan dunia Islam. Perang Amerika vs China tentu meletus, be sure of this. Perang akan nengimbas negara sekitar, termasuk Indonesia. Copras capres? Better U forget it. Whether U like it or not. It can be understood kalau beberapa orang beken Indonesia pergi ke USA. Mungkin urusan berobat, mungkin ada yang bertobat, mungkin ada juga yang eratkan bersahabat. Saya ingat Chairil Anwar, kami sempat tinggal bersebelahan rumah di Sawah Besar. Saat itu aku masih kecil. Kukutip sebait sajaknya; Cemara berderai sampai jauh//Terasa hari menjadi akan malam//Ada beberapa dahan ditingkap merapuh//Dipukul angin yang terpendam. *) Budayawan
Nepotisme Terang-terangan, Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua, selain itu juga anak dari tokoh agama serta masyarakat. "Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, " tegas Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu. Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari. Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Dengan direkrutnya para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat," harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri. SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua. (sws, ant)
Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua, selain itu juga anak dari tokoh agama serta masyarakat. "Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, " tegas Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu. Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari. Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Dengan direkrutnya para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat," harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri. SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua. (mth)
Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Kongres Ke-V JKPI
Kota Bogor, FNN - Pemerintah Kota Bogor menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ke-V Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) sekaligus peluncuran Ibu Kota Kebudayaan pada 2-5 Desember 2021. Dalam rilis yang diterima ANTARA di Kota Bogor, Sabtu, 20 November 2021, para pencetus JKPI pada 2008, antara lain Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, sejumlah gubernur dan delegasi diundang dalam kongres tersebut. “Untuk persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai dengan standar baku acara JKPI, baik kongres maupun rakornas dan seminar,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman. Atep mengatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif JKPI untuk acara Pra kongres di Aceh sebagai bagian dari persiapan kongres. Saat ini panitia yang dipimpin Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat sedang mempersiapkan rangkaian acara, termasuk beberapa venue dan detail acara kongres. “Kemarin di depan Pak Wali, kita sudah mempresentasikan kesiapan menjelang 2 Desember nanti. Alhamdulillah secara umum direspon positif oleh beliaui sesuai apa yang diharapkan sebagai tuan rumah Kongres,” jelasnya. Wali Kota Bogor Bima Arya pun, kata Atep, berpesan agar identitas Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City) dan Kota Pusaka (Heritage City) ditonjolkan. Kadisparbud itu menjelaskan, untuk agenda utama Kongres JKPI adalah akan memilih dewan presidium dan pengurus untuk masa bakti 2022-2024. Pada Kamis, 2 Desember 2021 peserta delegasi akan disambut di Balai Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor. “Malamnya ada welcoming dinner di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center (BCC) dan acara pameran,” katanya. Selanjutnya, pada tanggal 3 dan 4 Desember ada pagelaran seni yang juga digelar di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center. Kemudian 4 Desember ada City Tour mengunjungi ke beberapa tempat di Kota Bogor, seperti ke Batutulis. Setelah itu, pada malam hari gala dinner dan karnaval di area hall basket GOR Pajajaran. Di hari Minggu, 5 Desember acara Kongres ke-V JKPI akan dilaksanakan di Puri Begawan yang rencananya dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno. Pihaknya juga berencana akan memberikan penghargaan kepada penggagas JKPI, di antaranya Joko Widodo dan Tri Rismaharini. Setelah kongres Atep menyampaikan akan ada Rakernas JKPI presidium terpilih dengan para anggota, pengurus, dan dewan eksekutif. Rakernas JKPI merumuskan program-program selanjutnya termasuk persiapan rakernas berikutnya di Kota Pelembang. (MD).
Sulsel Ditargetkan Jadi Sentra EBT di Indonesia
Makassar, FNN - Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Sulsel ditargetkan menjadi sentra Energi Baru (EBT) sebagai energi alternatif di Indonesia. "EBT di Sulsel sudah di atas 20 persen, bahkan sekarang 23 persen untuk alternatif energi dan ini terbesar di Indonesia," kata Sudirman di Makassar, Sabtu, menanggapi potensi EBT di Sulsel. Dia mengatakan, sistem kelistrikan Sulsel melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di dua lokasi yakni Kabupaten Sidrap dan Jeneponto memiliki daya mampu sebesar 130 Mega Watt (MW), terdiri dari PLTB Sidrap 70 MW dan PLTB Tolo 60 MW. Dengan potensi EBT tersebut, lanjut dia, bertujuan mendukung Indonesia dalam rangka menekan emisi gas karbon. Apalagi pada 2025 Indonesia ditargetkan mencapai 23 - 25 persen bauran energi. Dengan demikian pada 2025 diharapkan Indonesia sudah menggunakan EBT sekitar 25 persen, sementara energi fosil diturunkan penggunaannya. Potensi kelistrikan selain PLTB Jeneponto dan Sidrap, lanjut Sudirman, pihakya baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman (MoU) dengan PLN untuk pengadaan daya listrik 200 MW yang sebelumnya sudah ada over suplai sekitar 580 MW. "Juga investor asal Jepang juga sudah menyatakan siap siap memasang solar sistem di kawasan Danau Tempe, Sengkang," katanya sembari mengimbuhkan. Termasuk sudah menandatangani MoU untuk investasi senilai Rp25 triliun untuk mendukung pengadaan EBT di wilayah kepulauan di Sulsel yang terdiri sekitar 300 pulau dan 200 pulau diantaranya berpenghuni. Sementara itu, Kabid Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Amrani S Suhaeb mengatakan, bauran energi di Sulsel sudah diatas nasional. Dia mengatakan, bauran energi di daerah ini sejak awal sudah lebih tinggi didukung sumber daya air, ada PLTA Bakaru, dan Larona yang mampu mengalahkan PLTD Tello. (mth)
KSP 45 Desa Wisata Lombok Siap Sambut Wisatawan WSBK
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menyampaikan sedikitnya 45 desa wisata di Lombok sudah siap menyambut wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang menghadiri ajang World Super Bike (WSBK) di Mandalika, Lombok, Nusa Tengara Barat. “Presiden mendorong agar desa memiliki daya ungkit ekonomi dengan mengangkat potensi masing-masing, termasuk pariwisata. Nah dalam verifikasi lapangan yang dilakukan di Lombok tengah, kami melihat hal ini sudah berjalan sesuai arahan Presiden. Kunjungan ke desa wisata meningkat tajam, yang pastinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat desa," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Albertien Enang Pirade dalam siaran pers KSP, di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. KSP berharap agar ajang internasional WSBK 2021 yang saat ini sedang berlangsung di Sirkuit Balap Internasional Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mampu menghasilkan dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah, terutama pada sektor ekonomi rakyat. Termasuk juga perhelatan MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit tersebut pada tahun 2022. Secara umum, desa-desa wisata tersebut mendapat pembinaan baik dari Dinas Pariwisata Provinsi, maupun dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota. Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Pariwisata NTB Ahlul Wakti mengatakan bahwa geliat ekonomi dampak dari ajang World Super Bike berkembang signifikan. Pergerakan pariwisata terlihat sangat nyata setelah hampir semua sektor pariwisata berhenti karena pandemi Covid-19. “Hotel-hotel sudah full, termasuk desa-desa wisata ada peningkatan penjualan dari produk-produk wisatanya seperti suvenir dan atraksi,” kata Ahlul, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia pun berharap agar efek dari sport tourism ini tidak hanya terbatas dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, tapi merata ke masyarakat NTB di kabupaten lainnya. WSBK adalah ajang balapan internasional yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 19-21 November 2021. Sedangkan MotoGP Indonesia baru akan digelar pada Maret 2022. (MD).
Ketua DPRK Banda Aceh Bantu Kursi Roda untuk Warga Membutuhkan
Banda Aceh, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar menyerahkan bantuan kursi roda kepada sejumlah warga setempat yang membutuhkan, melalui dana pokok pikiran (pokir) dewan. "Setidaknya bantuan kursi roda ini bisa mengurangi beban para bapak ibu, semakin mudah beraktivitas," kata Farid Nyak Umar, di Banda Aceh, Sabtu. Farid mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk memudahkan aktivitas para penerimanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Farid menyampaikan, bantuan itu dialokasikan pada Dinas Sosial Banda Aceh tahun anggaran 2021 setelah dirinya mendapatkan aspirasi dari masyarakat saat mengadakan reses di sela-sela masa persidangan. “Jadi ada masyarakat yang menyampaikan permohonan bantuan kursi roda, baik itu melalui dinas, sehingga kemudian saya mengadvokasi untuk dianggarkan melalui dana pokir, kemudian diberikan kursi roda ini melalui dinas dan dibagikan hari ini,” ujar politikus PKS itu. Farid menegaskan, meski DPRK tidak mengelola anggaran, namun bantuan tersebut dapat dimasukkan melalui program pokok pikiran dewan pada dinas terkait. Dari jumlahnya, kata Farid, memang belum memadai sesuai kebutuhan, tetapi ke depan akan terus ditingkatkan. Dirinya berharap bantuan kursi roda itu bisa benar-benar bermanfaat bagi warga membutuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banda Aceh Hidayat menyampaikan tahun ini pihaknya memberikan sepuluh unit kursi roda kepada masyarakat. Angka ini belum mengakomodir semua permintaan karena banyaknya permohonan kursi roda. “Tentu bantuan ini belum mencukupi, karena setiap tahunnya banyak masyarakat kita yang mengajukan permohonan kursi roda, sekitar dua sampai tiga puluh kursi, ke depan akan terus ditingkatkan,” kata Hidayat. Salah seorang keluarga penerima, Mukhlas Syah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan Ketua DPRK Banda Aceh karena telah memberikan bantuan tersebut. “Ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami, dengan adanya bantuan seperti ini tentu akan sangat memudahkan kami dalam mengurus orang tua kami,” demikian Mukhlas. (mth)
Wali Kota Pekan Kuliner Kondang Ajarkan UMKM Melek Digital
Medan, FNN - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menyebut pekan kuliner kondang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Medan mengajarkan pelaku UMKM melek digitalisasi. "Ini bayarnya cashless (nontunai) ya. Jadi bisa via QRIS. Ada diskon up to (hingga) 60 persen juga," kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu, 20 November 2021. Sejatinya, lanjut Bobby, salah satu maksud digelarnya kembali kesawan city walk (KCW) bersamaan pekan kuliner kondang (PKK) UMKM untuk mengedukasi masyarakat akan digitalisasi. Meski begitu diminati masyarakat Medan, Bobby Nasution mewanti-wanti pelaksanaan even ini benar-benar taat protokol kesehatan, dan pengunjung maupun pelaku UMKM harus sudah divaksin. Seperti diketahui, pertunjukan mapping (penataan) visual berlatar Gedung Warenhuis menandai dibukanya kesawan city walk dan pekan kuliner kondang UMKM Kota Medan, Jumat, 19 November 2021 malam. Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama istri Kahiyang Ayu tampak hadir. Bobby sempat melihat-lihat stan yang berjumlah 60 unit dengan beragam kuliner sebelum menyaksikan pertunjukan maping visual. Selain itu, wali kota menegaskan, lokasi KCW dan PKK UMKM Kota Medan dari Jalan Ahmad Yani hingga Gedung Warenhuis di Jalan Hindu bisa menampung sebanyak 3.500 orang pengunjung. "Kita batasi hanya maksimal 2.000 pengunjung. Itu bisa kita cek lewat aplikasi peduli lindungi. Itu wajib ya. Masyarakat datang sudah vaksin, dan harus dicek peduli lindungi. Prokes ketat," tegas Bobby, sebagaimana dikutip dari Antara. Ina Nasution, peserta stan kuliner yang menjual masakan khas Jepang di PKK UMKM Kota Medan mengaku lebih suka menerima transaksi nontunai dari pengunjung. "Apalagi ini lagi pandemi kan, lebih aman nontunai. Jadi even ini pas sekali, kita UMKM bisa kembali aktif. Alhamdulillah, lima jam saja sudah laku hampir 30 porsi," katanya. (MD).
Ong/Teo Bangga Bisa Berlaga hingga Semifinal Indonesia Masters
Nusa Dua, FNN - Ganda putra asal Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, yang dikalahkan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon pada semifinal Indonesia Masters 2021 di Nusa Dua, Bali, Sabtu mengaku bangga dan menilai hasil yang diraih sudah yang terbaik dan memuaskan. Bagi mereka, bisa mencapai babak empat besar merupakan perkembangan pesat dalam performa mereka dan hanya butuh perbaikan dalam sejumlah hal. "Meskipun kalah, bisa tampil ke semifinal itu sudah merupakan hasil yang bagus. Hanya saja kami bermain kurang konsisten di pertandingan tadi," kata Ong di Nusa Dua, Bali. Ganda putra peringkat 14 ini kalah dari Minions dengan skor 21-18, 17-21, 11-21 dalam pertarungan selama 58 menit. Setelah pertandingan, kedua pemain yang sudah enam kali bertemu Minions ini mengaku mendapat banyak pelajaran dan pengalaman setelah dikalahkan ganda putra peringkat satu untuk keenam kalinya. "Kami berusaha bermain menyerang, tetapi kami sulit keluar dari tekanan. Ke depan kami harus bisa bermain lebih konsisten dalam menyerang. Ini pelajaran penting yang kami dapat dari pertandingan tadi," ungkap Ong. Sependapat dengan rekannya, Teo juga masih merasa permainannya kurang konsisten, sehingga pada gim kedua sempat kehilangan fokus dan akhirnya kalah pada pertandingan ini. "Kami bermain dengan gaya yang berbeda pada gim kedua. Kami masih perlu belajar satu sama lain hari ini. Konsistensi menjadi hal penting dalam meraih kemenangan. Kami belajar banyak hari ini," Teo menyebutkan. Kualitas permainan Ong/Teo hari ini juga diakui Minions yang kesulitan menembus pertahanan mereka. Dalam kesempatan yang berbeda, Kevin/Marcus merasakan perubahan pada penampilan Ong/Teo dibanding lima laga sebelumnya. Bahkan pada pertemuan keenam hari ini, Kevin/Marcus menilai perlawanan Ong/Teo menjadi yang terbaik dalam kesempatan pertemuan keduanya. Ong/Teo menampilkan pertahanan yang rapat meski sudah di hujani smes dan dropshot tajam dari Kevin atau Marcus. Namun ketahanan fisik dan mental menjadi kunci kemenangan Minions demi mengamankan tiket ke partai puncak. Kekalahan Ong/Teo membuat Malaysia gagal meloloskan dua wakilnya ke babak final. Sebelumnya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik juga tersingkir setelah dikalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dari Jepang dengan skor 18-21, 21-19, 17-21. (mth)
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Jalan Jalur Poros Pantura
Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan di Jalur Poros Pantura sehingga harus dibangun dengan menggunakan material beton karena setiap hari dilalui kendaraan bermuatan berat. "Jalan Jalur Poros Pantura harus dibangun dengan menggunakan material beton," kata Hamka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Hamka saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Rembang, Jawa Tengah. Dia mengatakan jalur poros Pantura merupakan jalan yang banyak dilalui angkutan logistik dengan berat muatannya rata-rata melebihi 10 ton ke atas, sehingga terjadi kelebihan beban jalan atau "overload". Menurut dia, jalan poros Pantura juga menjadi pilihan alternatif bagi sebagian besar pengemudi angkutan logistik daripada melalui jalan tol karena dianggap biayanya lebih mahal. "Jadi pengemudi merasa lebih memilih poros pantura dibanding lewat jalan alternatif jalan tol, dengan demikian poros pantura ini menjadi jalan utama bagi angkutan logistik," ujarnya. Hamka juga menilai perlu dibuatkan penyangga di bahu jalan poros Pantura agar tidak bergeser akibat beban jalan dan juga penegakan hukum terhadap pelanggar yang membawa barang melebihi kapasitas. (mth)
DPRD Kota Palangka Raya Minta Pemerintah Segera Sampaikan UMK
Palangka Raya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto meminta pemerintah setempat segera menyampaikan usulan rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. "Kami harap penetapan nilai UMK segera dibahas pemerintah kota dan disampaikan ke pemprov. Ini sesuai arahan, bahwa bupati dan wali kota diminta mengajukan rekomendasi ke gubernur sebelum 26 November," kata Sigit di Palangka Raya, Sabtu. Sigit pun meminta penetapan usulan upah minimum di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan komponen kebutuhan hidup layak. "Kemudian juga komponen-komponen lain yang terjadi saat ini. Tujuannya, besaran nilai upah minimum kota dapat memenuhi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja," kata Sigit. Tahun sebelumnya upah minimum "Kota Cantik" Palangka Raya 2021 ditetapkan di angka Rp2,93 juta lebih. Nilai UMK itu tidak ada perubahan dari tahun 2020. UMK Kota Palangka Raya itu urutan dua terendah untuk wilayah 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Upah minimum terendah di Kalteng pada tahun yang sama yakni di Kabupaten Kapuas senilai Rp2,90 juta lebih. Sementara urutan upah minimum tertinggi di Kalteng yakni Kabupaten Barito Utara sebesar Rp3,30 juta lebih. Disusul Kabupaten Barito Selatan senilai Rp3,24 juta lebih. Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Syahri Tarigan meminta pemkab/pemkot mengajukan rekomendasi (UMK) 2022 kepada gubernur sebelum 26 November 2021. "Gubernur akan menetapkan UMK 2022 selambatnya pada 30 November 2021 mendatang," katanya. Saat ini Pemprov Kalteng telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibanding 2021, yakni menjadi sebesar Rp2,922 juta lebih. Syahril menuturkan, dalam penetapan UMP pemprov telah melaksanakan sidang dewan pengupahan dan dalam penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan dalam penyesuaian UMP 2022 sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yakni memperhitungkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, serta pertumbuhan ekonomi maupun inflasi (mth)
Anis Matta: Islam Sampaikan Lima Pesan Bagaimana Hadapi Krisis
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Islam secara lugas telah menjelaskan bagaimana seharusnya manusia bersikap dalam menghadapi krisis berlarut seperti krisis saat ini akibat pandemi Covid-19. "Islam sebenarnya telah memberikan pesan kepada kita bagaimana menghadapi krisis. Dan gambaran tentang krisis tersebut ada di dalam Al Quran," kata Anis Matta saat bedah buku karyanya berjudul 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' yang diterbitkan oleh Poestaka Rembuq pada Jumat (19/11/2021). Menurut Anis Matta, pesan tersebut dapat diringkas ke dalam lima pesan. Ternyata krisis bukan merupakan sesuatu yang gelap, yang tidak bisa dipelajari. "Kalaupun ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang terbukti dalam pendekatan scientific, maka itu sebenarnya ketidakmengertian kita terhadap apa yang terjadi, bukan dihadapkan dengan teori konspirasi," katanya. Masifnya informasi teori konspirasi ini, kata Anis Matta, menyebabkan banyak disinformasi yang berseliweran, berasal dari individu, perusahaan, kelompok tertentu, bahkan negara. "Seperti sikap masyarakat menolak vaksin tertentu, itu efek dari teori konspirasi. Sehingga diperlukan tafsir pendekatan agama dan scientific, inilah pesan pertama. Semua bisa dipelajari dan ketika MUI memberikan fatwa, disinformasi tersebut perlahan hilang," katanya. Adapun pesan kedua adalah keimanan. Dimana public mood (suasana hati masyarakat) saat ini didominasi oleh rasa takut, sedih, emosi dan Frustrasi. Emosi negatif ini terus diulang dalam Islam agar ada proteksi keimanan. "Gunanya untuk proteksi mood kita dari semua tekanan masalah. Apakah pandemi ini rekayasa atau natural, dan mahluk (Covid-19) yang lahir, semua atas kehendak Allah SWT. ujarnya. Pesan ketiga adalah perilaku optimistis, mengubah krisis menjadi peluang, karena kegamangan akan menyebabkan kehilangan relevansinya. "Fokus pada peluang dan membalikkan tekanan untuk melakukan pencapaian luar biasa," katanya. Sedangkan pesan keempat adalah inspirasi sejarah. Yaitu muncul ide baru, narasi lama mati atau muncul pemimpin baru, sementara pemimpin lama menjadi tidak relevan. "Kita bisa mengambil inspirasi dari cerita Nabi Daud mengalahkan Jalut. Daud yang bertubuh kecil bisa mengalahkan Jalut yang besar," katanya. Terakhir, pesan kelima adalah soal geopolitik. Islam jauh-jauh hari sudah mengungkapkan mengenai garis pertemuan dengan Romawi, setelah mengalahkan Persia dan menjadi kekuatan global baru saat itu. "Pemahaman lemah orang terhadap krisis saat ini, akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu. Tetapi bersamaan dengan pandemi, kesadaran beragama meningkat. Perspektif agama harus menjadi landasan untuk kita mengembangkan langkah selanjutnya," tegas Anis Matta. Ustaz Muhammad Jazir Asp, agamawan dan Takmir Masjid Jogokariyan, Yogyakarta mengatakan, Masjid Jogokariyan mampu memanfaatkan badai krisis saat ini menjadi peluang, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi. "Kita bisa membuat masker, alkohol, hand sanitizer, disinfektan, baju hasmat, bumbu masak hotel, bahkan dapat limpahan zakat. Ini semua nggak kepikir, kalau nggak ada krisis. Krisis kita lewati dengan kegembiraan," kata Jazir. Pengamat ekonomi dari CELIOS Bhima Yudhistara mengatakan, apa yang disampaikan Anis Matta dalam bukunya adalah sebuah kebenaran dalam Islam, dimana setiap krisis ada peluang. "Sayang buku ini terbit, saat kasus sudah melandai. Saya juga melakukan riset, setiap krisis ada peluang dan sekarang banyak profesi baru. Makanya saya cukup optimis, dan kita tidak perlu pesimis, karena setiap krisis ada peluang," kata Bhima Yudhistira. Namun, Epidemiolog Universitas Airlangga M Atho'illah Isvandary mengingatkan, kemungkinkan Indonesia dilanda gelombang ketiga Covid-19, setelah dua bulan gelombang keempat Covid-19 melanda Eropa. "Gelombang Covid-19 di Indonesia selalu didahului gelombang Covid-19 di Eropa selalu didahului gelombang di Eropa. Prediksi kita dua bulan lagi akan ada gelombang ketiga di Indonesia," kata Atho'illah. (sah)
Kepala BNPB: Harus Ada Target Cegah Banjir di Kalteng Tak Berulang
Palangka Raya, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meminta ada target yang ditetapkan sebagai upaya pencegahan agar banjir di berbagai daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi saat ini, tidak kembali terulang di masa mendatang. "Jangan sampai kejadian ini berulang, maka kita harus memiliki target," katanya dalam rakor penanganan banjir di Palangka Raya, Sabtu. Suharyanto mengatakan setelah banjir saat ini bisa diatasi sebagai jangka pendek, maka jangka menengah dan panjang targetnya harus ada. Pihaknya pun siap mengirim petugas guna melakukan pendampingan untuk menyusun rencana maupun kegiatan agar kejadian banjir seperti saat ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Disampaikannya, selain dipicu curah hujan tinggi, juga perlu dicermati faktor-faktor lainnya, misalnya kondisi daya dukung alam untuk menerima air yang mungkin sudah tidak sama seperti dulu. "Di tingkat daerah, agar dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah," pintanya. Sementara itu hal lain yang ia tekankan, agar pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya memprioritaskan keselamatan warga terdampak di lapangan. "Setelah jiwa terselamatkan, kemudian hak-hak dasar harus terpenuhi, misalnya seperti makanan, selimut, serta lainnya," jelasnya. Kepala BNPB meminta agar semua pihak bersinergi dan dilibatkan agar penanggulangan banjir di berbagai daerah di Kalteng bisa optimal. Dalam rakor ini turut hadir Gubernur Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, para bupati dan wali kota baik secara langsung maupun virtual, serta lainnya. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Poin Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat (19/11). Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Point Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam, sebagaimana dikutip dari Antara. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat, 19 November 2021. Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (MD).
DPRD Banjarmasin Usulkan Raperda Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
Banjarmasin, FNN - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan wabah penyakit menular. "Berkaca pada pandemi COVID-19 ini, daerah kita perlu perda tentang penanggulangan wabah penyakit menular ini," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno di Banjarmasin, Sabtu. Karenanya, kata dia, pihaknya di dewan mengusulkan raperda inisiatif tentang penanggulangan wabah penyakit menular tersebut untuk jadi program legislasi (Prolegda) tahun 2022. "Uji publik kan sudah kita lakukan terkait raperda ini," ungkapnya. Dia pun menyampaikan, penanggulangan wabah penyakit menular seperti COVID-19 yang melanda negeri ini hingga hampir 2 tahun lamanya hingga sekarang belum usai, harus ada dasar hukum untuk penanganannya secara kontinu oleh pemerintah kota. "Langkah-langkah seperti apa nanti, biar dipembahasannya akan berkembang," ucap Tugiatno. Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel Andik Mawardi menyatakan, Raperda tentang penanggulangan wabah penyakit menular ini sebuah jawaban tentang kondisi saat ini. "Sangat bagus sekali DPRD Kota Banjarmasin mengajukan raperda inisiatif ini," ujarnya usai mengikuti uji publik Raperda tersebut di gedung dewan kota, Kamis (18/11). Sebab, ungkap dia, undang-undang belum banyak juga mengatur terkait masalah tersebut, hingga pemerintah daerah juga kesusahan bagaimana arah penanganannya. "Sehingga dengan ada Perda ini nantinya bisa betul-betul nyata ranah pemerintah daerah untuk menanganinya," ujar dia. "Hari ini ada wabah COVID-19, kita tidak tahu nantinya apa lagi, moga jangan sampai ada, tapi kalau ada, perangkat hukumnya sudah ada," ucap Andik. Pihaknya pun di Biro Hukum Pemprov Kalsel menyarankan ada rencana konvergensi penanggulangan wabah ketika terjadi. "Hukum memang harus demikian, ke depan memandangnya, jangan sampai terjadi hukum tidak bisa menjangkaunya," ujar dia. "Kita itu sering tergopoh-gopoh, sudah kejadian baru mencari apa dasar hukumnya, jadi bagus disiapkan dulu produk hukum daerah, kita apresiasi atas inisiatif DPRD Kota Banjarmasin ini," pungkas Andik. (mth)
Pernah Ditahan Dua Kali Jumhur Hidayat Tidak Kapok
Oleh: Tjahja Gunawan *) SAYA telah berteman dengan Jumhur Hidayat sejak 1989. Tepatnya sejak dia diadili di Pengadilan Negeri Bandung terkait aksinya bersama mahasiswa ITB lainnya yang memprotes kedatangan Mendagri waktu itu Rudini ke kampus "Gajah Duduk" itu. Akibatnya, dia bersama aktivis mahasiswa ITB lainnya dipecat dari kampus. Tidak hanya itu, Denci panggilan Jumhur Hidayat bersama Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Enin Supriyanto, Ammarsjah dan Bambang, juga divonis hukuman tiga tahun penjara. Setiap kali sidang, saya sebagai wartawan baru waktu itu, selalu hadir di PN Bandung di Jl RE Martadinata. Sehingga pertemanan saya dengan mereka terjalin sampai sekarang terutama dengan Jumhur dan Syahganda Nainggolan, aktivis mahasiswa ITB lainnya. Hari Kamis lalu 11 November 2021 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat dihukum penjara 10 bulan. Menurut hakim, Jumhur terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran. Namun demikian, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hapsoro Widodo menetapkan Jumhur Hidayat tidak perlu ditahan karena dia masih dalam perawatan dokter. Jumhur Hidayat yang juga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), terkena kasus pidana setelah ia mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja di akun Twitter pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020. Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”. Akibat cuitan itu, Jumhur ditangkap dan ditahan oleh kepolisian sejak 13 Oktober 2020. Kekejian dalam Penangkapan Jumhur Seminggu sebelum vonis, saya berkesempatan ngobrol dengan Jumhur Hidayat disela acara deklarasi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, pada 28 Oktober 2021. "Gun, isi pledoi gue di PN Jaksel mau diterbitkan LP3ES. Tolong kasih komentar ya. Ntar gue kirim rangkumannya, " kata Jumhur membuka pembicaraan. Saya sampaikan ke Jumhur, gaya Anda menyampaikan pledoi di PN Jaksel maupun dulu saat di PN Bandung ketika menjalani sidang Kasus 5 Agustus 1989, tidak berubah. Jumhur Hidayat seorang orator yang mampu menyampaikan isi pikiran dan gagasannya dengan penuh semangat dan heroik. Sebagai aktivis dan tokoh pergerakan, dia sangat paham dengan berbagai persoalan rakyat. Pilihan kalimat serta diksi yang disampaikan Jumhur senantiasa menggugah pihak lain yang menyimak narasi yang disampaikannya. Di awal penyampaian pledoinya di PN Jaksel, Jumhur Hidayat mengatakan: "Tibalah saatnya pada hari ini, saya selaku terdakwa menyampaikan pembelaan atau Pledoi yang berisi uraian sebab-sebab yang mendorong saya melakukan kegiatan-kegiatan memperjuangkan nasib orang-orang yang kurang beruntung terutama mereka yang kurang beruntung karena adanya sistem dan struktur kekuasaan di mana tempat mereka hidup, membuat mereka tidak bisa banyak berdaya apalagi berdaulat. Ya pledoi ini juga akan menguraikan fakta-fakta penderitaan rakyat yang sedang terjadi saat ini bahkan kepastian kelanjutan penderitaan rakyat di masa depan bila bangsa ini tidak segera menginsyafi bahwa ancaman itu semakin nyata dan terus berjalan sehingga akan menjadikan rakyat ---sebagaimana diingatkan oleh Bung Karno--- hanya sekedar menjadi kuli sementara bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa". Dalam pembelaannya itu, Jumhur juga menceritakan peristiwa penangkapan yang menimpa dirinya. "Tuan-Tuan Hakim Yang Mulia, pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 06.30 Wib, ketika saya sedang lelap tidur sehabis beribadah sholat subuh, digedor-gedorlah kamar tidur pribadi saya dan istri. Saat saya membuka mata mendengar ribut-ribut, saya menyaksikan istri saya dorong-dorongan pintu dengan orang-orang yang akan menangkap saya yang ternyata dari Badan Reserse Kriminal POLRI. Bahkan ada ucapan 'buka pintunya atau kita dobrak'. Jumhur melanjutkan, "ketika istri saya bilang tunggu karena akan menggunakan hijabnya pun mereka masih tidak mengijinkan. Menyadari saya telah bangun maka istri saya bergegas ke kamar mandi untuk menggunakan hijabnya dan akhirnya bersama-sama saya menyaksikan tindakan puluhan orang itu menggeledah sentimeter demi sentimeter kamar tidur saya dan juga seisi rumah. Walhasil, semua handphone, laptop, ipad milik saya dan anak istri saya termasuk CPU komputer dan juga 5 buah USB disita oleh mereka. Walaupun akhirnya beberapa barang itu dikembalikan karena tidak bisa dijadikan barang bukti namun sampai sekarang masih ada yang belum dikembalikan dan itu sangat penting bagi saya yaitu 5 buah USB berisi dokumen-dokumen usaha saya termasuk karya-karya tulis yang belum diterbitkan". Kepada para hakim di PN Jaksel, Jumhur mengemukakan bahwa istrinya begitu bersemangat mempertahan agar tidak terjadi keributan di kamar tiada lain karena dia ingin melindungi saya yang baru saja menjalani operasi pengambilan kantung empedu dengan pembiusan total selama 5 jam untuk membedah perut saya dengan tiga sobekan. "Ya perut saya masih diperban pada tiga sobekan yang masih berdarah itu karena belum sampai 36 jam saya keluar dari rumah sakit. Saya menyampaikan terimakasih dan rasa bangga yang tiada berhingga kepada istri saya Ali Febyani Prabandari atas keberaniannya menghadapi segerombolan orang pengecut berjumlah sekitar 30 orang hanya untuk menangkap orang seperti saya yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak kekerasan," kata Jumhur. Praktek KKN Dulu-Sekarang Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat menjabat menghapus pasal-pasal karet di KUHP yaitu Prof. Jimly Asshidiqie dengan nada geram menulis lewat akun Twitter-nya, @JimlyAs, (16/10/20) "Ditahan saja tidak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan. Sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana". Pledoi Jumhur Hidayat setebal 34 halaman itu dibacakan pada 30 September 2021 di PN Jaksel. Pada kesempatan itu, Jumhur Hidayat juga membeberkan praktek KKN yang terjadi di era Orde Baru dan di era reformasi. Pada era Orde Baru, tindakan KKN umumnya terjadi di seputaran kekuasaan eksekutif yang dekat dengan Presiden dan kroninya saja, sementara penerima manfaat dari KKN itu pun masih sangat terbatas. Jumhur menyebut cara KKN seperti itu dengan istilah otoritarian-birokratik-rente. Sementara itu, tindakan KKN yang terjadi sekarang, dilakukan dengan lebih banyak lagi pelaku dan juga tidak terbatas pada sekelompok orang yang berada di sekitar kekuasaan Presiden tetapi juga pada jenjang-jenjang kekuasaan yang lain dan tidak hanya pada cabang kekuasaan eksekutif seperti kementerian, gubernur, bupati dan walikota bersama partnernya dari legislatif DPR dan DPRD melainkan juga yudikatif serta para pengusaha baik yang terpisah atau pun yang menjadi kaki-kaki tangan kekuatan oligarki. Karena itulah, Jumhur menyebut sistem KKN yang terjadi sekarang sebagai konspiratif-birokratik-rente, atau bahasa mudahnya adalah korupsi berjama’ah atau beramai-ramai. Adapun mengenai dana jarahan yang digondol adalah berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan jarahan di era Orba. "Bukankah ini suatu kemunduran atau pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang dilahirkan dengan kucuran darah dan air mata?, " ungkap Jumhur Hidayat dalam nada heroik. Menurut data KPK, total korupsi berdasarkan profesi/jabatan selama 2004-2020 mencapai 1207 orang. Dari jumlah tersebut, tertinggi ada di pihak swasta 308 orang (26%), Anggota DPR dan DPRD 274 orang (23%), Eselon I/II/III 230 orang (19%), Lainnya 157 orang (13%), Walikota/Bupati 122 orang (10%), Kepala Lembaga/Kementerian 28 orang (2.3%), Hakim 22 orang (1.8%), Gubernur 21 orang (1.7%) diikuti Jaksa, Pengacara, Komisioner, Korporasi, Duta Besar dan Polisi. Bukankah ini berarti korupsi menjadi sangat semarak? Siapa pun yang punya akal sehat akan mengatakan bahwa untuk lebih tenang melakukan korupsi, maka diubahlah UU KPK agar tidak lagi bertaji dan kemudian agar lebih tenang lagi maka dipecatlah 57 orang terhormat dan berintegritas pegawai KPK dari berbagai suku, agama dan ras yang telah menangkap koruptor-koruptor kakap yaitu melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang abal-abal itu. Penguasa seolah tidak lagi memperdulikan gerakan tuntutan dari masyarakat sipil termasuk tuntutan gerakan mahasiswa yang merasa nalar atau akal sehatnya telah terganggu akibat pemecatan pegawai KPK tersebut. Saat ini kita masih menunggu, apakah perjuangan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang dalam banyak hal akan berhasil atau masih harus menunggu bertahun-tahun lagi sampai terorkestranya kemarahan nasional secara serentak. Meskipun fisiknya dipenjara, tapi karakter seperti Jumhur Hidayat akan tetap setia kepada akal pikiran dan demokrasi. Orang seperti Jumhur, akan selalu berteriak menyampaikan berbagai praktek ketidakadilan dan penderitaan yang dialami rakyat luas. Karena itu saya yakin Jumhur Hidayat tidak akan merasa kapok untuk terus memperjuangkan keadilan di negeri ini meskipun dia sudah ditahan dua kali. Jumhur Hidayat sudah mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya amuk massa yang bersifat nasional dan berlangsung serentak. Akankah para elite kekuasaan baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diam saja ?. Jangan sampai penjarahan dan kerusuhan sosial seperti tahun 1998 terjadi lagi.**** *) Penulis wartawan senior FNN.
Sangia Ambona Wawoangi, Gelar Kerajaan Muna untuk Ketua DPD RI
MUNA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapatkan gelar kehormatan adat dari Kerajaan Muna, Sabtu (20/11/2021). Gelar yang diberikan adalah Sangia Ambona Wawoangi yang bermakna orang terhormat dan dihormati yang merupakan putra terbaik dari Indonesia timur. Gelar dibacakan oleh Sekretaris Lembaga Adat Muna, Abdul Azis Fuadi. Sedangkan penganugerahan piagam adat dilakukan oleh Gempar, Bonto Balano (Perdana Menteri) Kerajaan Muna, mewakili Paduka Yang Mulia La Ode Sirad Imbo, Raja Muna ke-27. Ketua Lembaga Adat Muna yang diwakili oleh La Ode Ruslan Ibu, mengatakan Ketua DPD RI merupakan putra terbaik bangsa yang berasal dari Sulawesi dan Indonesia timur. "Kami menghormati beliau dengan memberikan gelar tertinggi dan menjadi bagian dari Kerajan Muna," katanya di Komplek Rumah Adat Muna. La Ode Ruslan Ibu menjelaskan, ada tiga kata dan makna dari gelar Sangia Ambona Wawoangi. "Sangia adalah pemimpin yang dihormati, disegani, arif, bijaksana dan disegani. Kemudian Ambona diambil dari nama Raja ketiga Muna, Sugi Ambona, ayahnya yang berasal dari bahasa Bugis Makassar. Ini kaitannya dengan Ketua DPD RI yang dari Bugis. Lalu Wawoangi berasal dari bahasa Muna dan Buton berarti Timur. Dalam hakekatnya sebagai Nusantara, beliau mewakili Indonesia timur," paparnya Anugerah gelar ini hakekatnya juga merupakan bentuk ikatan kekeluargaan antara Muna dan Bugis-Makassar. Hubungan kekeluargaan itu sudah terjalin sejak dulu. Hal ini ditandai keberadaan Saweri Gading dan Sugi Ambona, Raja Muna dahulu. "Semoga sampai nanti kekerabatan dan kekeluargaan terus berlangsung," sambungnya. Ketua DPD RI hadir bersama senator Andi Muh. Ihsan (Sulsel), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Hadir juga dalam acara itu Bupati Muna La Ode Rusman Emba, Forkopimda Kabupaten Muna, Lembaga Adat Muna, seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah. Sedangkan Bupati Muna La Ode Rusman Emba menjelaskan kehadiran Ketua DPD RI merupakan berkah tersendiri bagi Kabupaten Muna. "Kami berterima kasih Ketua DPD RI dan anggota DPD datang ke Muna. Kami memang merindukan figur-figur pemimpin bangsa untuk mengenal dan melihat Muna lebih jauh dengan segala potensinya," kata Bupati. Ditambahkannya, apresiasi besar juga diberikan kepada Ketua DPD RI yang sangat berkomitmen besar dalam memperjuangkan kesejahteraan daerah. Termasuk sektor budaya. "Bersyukur Ketua DPD RI yang juga didaulat oleh kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai Datuk Yang Di-Pertuan Junjungan Negeri, dengan semangat dalam keterlibatan dan konsennya secara khusus terhadap budaya yakni eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, kami yakin keberadaan budaya dan tradisi Nusantara akan semakin lestari. Juga akan diperhitungkan dalam pembangunan bangsa," jelasnya. Sejauh ini, menurut Bupati, pemerintah pusat sudah memberikan banyak kepada daerah, namun masih belum maksimal. "Di sini masih perlu banyak penanganan dari Pusat. Makanya kita berharap aspirasi daerah Muna agar diperjuangkan oleh Ketua DPD RI," jelasnya. Terkait keberadaan kerajaan dan kesultanan Nusantara, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi dan amanat para Raja dan Sultan Nusantara dalam Deklarasi Sumedang. "Karena ada tiga penting perlunya keterlibatan aktif pemerintah dalam hal ini. Yaitu menyangkut revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Kemudian keterlibatan kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara. Selain itu perlunya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah," katanya.(RAN)
Tim Gabungan Evakuasi 15 ABK KM Sabang Yang Terbakar
Belitung, Babel, FNN - Tim gabungan dari Direktorat Polairud Polda Bangka Belitung, Satpolair Polres Belitung, TNI AL dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pangkal Pinang Wilayah kerja Tanjungpandan mengevakuasi sebanyak 15 anak buah kapal (ABK) KM Sabang yang terbakar di Perairan Selat Nasik, Belitung, Sabtu, 20 November 2021, pagi. "Total ada 15 orang dalam kapal, dua mengalami luka bakar dan 13 lainnya berhasil selamat," kata Kasatpolairud Polres Belitung, AKP M. Syarifudin Ginting di Tanjung Pandan, Sabtu siang. Ia mengatakan, KM Sabang mengalami musibah kebakaran di perairan Pulau Mendanau, Selat Nasik, Belitung atau berjarak sekitar 15 mil laut dari pesisir Tanjung Pandan, ketika sedang mencari ikan. "KM Sabang merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari luar Pulau Belitung," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, peristiwa kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh percikan api yang berasal dari kamar mesin utama kapal. "Sehingga dua ABK mengalami luka bakar serius akibat terkena semburan api dari kamar mesin kapal dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan," katanya. Dia menambahkan, saat ini 15 orang ABK tersebut telah berhasil dievakuasi sedangkan posisi kapal masih berada di tengah lautan karena kondisi mesin kapal dalam keadaan rusak. "Setelah evakuasi nanti kami barulah akan memintai keterangan kepada para ABK mengenai peristiwa yang terjadi," ujar dia. (MD).
Menko Polhukam: Kedudukan MUI Kokoh, Tak Mudah Dibubarkan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kekuatan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat kokoh. Sehingga, wacana pembubaran lembaga ini tak realistis dan sulit terwujud. "Merespon penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan. Itu semua provokasi yang bersumber dari khayalan, buka dari pemahaman atas petistiwa," kicau Mahfud MD melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Sabtu (20/11). Kedudukan MUI, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, sangat kokoh. Karena sudah disebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Thn 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1.7 dan Psl 7.c). Juga di Pasar 32 (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. "Posisi MUI kuat tak bisa sembarangan dibubarkan," ingatnya. Selain posisi hukum MUI, Mahfud juga mengingatkan, publik siapapun jangan memprovokasi dengan memgatakan bahwa pemerintah via Densus 88 Antiteror menyerang MUI. "Pun penangkapan oknum MUI sebagai terduga teroris janhan diartikan aparat menyerang wibawa MUI," imbaunya. Kata Mahfud, teroris bisa ditangkap di manapun. Baik di hutan, mall, rumah, gereja, masjid, dan tempat lainnya. "Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu, nanti dituding kecolongan. Semuanya akan ada proses hukum dan pembuktian secara terbuka," pungkasnya. Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Batat, Selasa (16/11). Salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah yang disebut berperan dalam Jamaah Islamiyah. Usai penangkapan ini, isu pembubaran MUI pun mengemuka. Lembaga ini dituding sebagai sarang teroris. Sebelumnya, MUI menegaskan, penangkapan Ahmad Zain An-Najah tak ada kaitannya dengan lembaga ini. MUI juga langsung menonaktifkan status kepengurusan Ahmad Zain. "Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI," demikian keterangan dari MUI yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan. Sementara Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH. Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) amat berlebihan. "Saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masak rumahnya mau dibakar," tutur Zainut. (*)
148.455 Warga Manggarai Barat Terima Vaksin COVID-19 Dosis Satu
Labuan Bajo, FNN - Sebanyak 148.455 warga Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah menerima vaksin COVID-19 dosis satu dari target sasaran vaksinasi 202.827 jiwa. "Sekarang persentase penerima dosis satu sudah naik menjadi 73,2 persen di pertengahan November 2021 ini," kata Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Barat Yulianus Weng di Labuan Bajo, Sabtu. Wabup Weng mengapresiasi jumlah penerima vaksin yang meningkat dan capaian vaksin yang telah melebihi target awal. Sebelumnya pemerintah daerah menargetkan capaian vaksinasi sebesar 70 persen di akhir bulan November 2021 mendatang. Namun, angka tersebut telah terlampaui pada pertengahan November. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Manggarai Barat per 18 November 2021, dosis kedua vaksinasi COVID-19 telah menyasar 68.490 jiwa dari target 148.455 jiwa atau sebesar 33,8 persen. Sementara itu dosis tiga yang disebut vaksin booster bagi 2.080 tenaga kesehatan di Manggarai Barat baru terealisasi kepada 1.506 tenaga kesehatan atau sebesar 72,4 persen. Wabup Weng mengaku percepatan vaksinasi terus digenjot di daerah pariwisata tersebut guna memberi rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan. Semakin banyak warga Manggarai Barat yang telah menerima vaksin juga merupakan kerja keras dan kerja sama berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam pemenuhan ketersediaan stok vaksin. Selain itu, pemerintah juga melakukan 'jemput bola' di titik sentral warga, seperti sekolah, gereja, dan puskesmas untuk mendekatkan diri dengan sasaran penerima vaksinasi. Hal yang juga tak kalah penting ialah adanya surat instruksi bupati yang berisikan sanksi administrasi bagi sasaran penerima vaksin yang menolak divaksin bukan karena alasan medis. Dengan meningkatnya angka warga yang telah divaksin, Wabup Weng berharap kekebalan kelompok (herd immunity) di kota super prioritas ini bisa terwujud. "Meski demikian, masyarakat harus tetap taat pada protokol kesehatan agar kasus COVID-19 di Manggarai Barat tidak naik lagi," tutup Wabup Weng. Adapun target sasaran vaksinasi di Manggarai Barat sendiri terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, lansia, masyarakat rentan, remaja, dan masyarakat umum. (sws)
Penyelenggara Australian Open Wajibkan Semua Pemain untuk Divaksin
Jakarta, FNN - CEO Tennis Australia, Craig Tiley, mengatakan bahwa petenis nomor satu dunia Novak Djokovic dan semua pemain lainnya harus divaksin COVID-19 untuk dapat bertanding di Australian Open yang akan digelar pada Januari mendatang. Djokovic menolak untuk mengungkapkan apakah dia telah divaksin dan mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai badan pengelola olahraga tenis di Australia, Tennis Australia, mengungkapkan protokol kesehatan yang diperlukan sebelum dia membuat keputusan untuk bermain di Melbourne Park. "Ada banyak spekulasi tentang vaksinasi dan menjadi sangat jelas, ketika Perdana Menteri (negara bagian) mengumumkan bahwa semua orang di lokasi... perlu divaksinasi... kami menjelaskannya kepada pemain," kata Tiley dalam acara konferensi pers turnamen tersebut, dikutip dari Reuters, Sabtu. "(Novak) telah mengatakan bahwa dia memandang ini sebagai masalah pribadi baginya. Kami senang melihat Novak di sini, dia tahu bahwa dia harus divaksinasi untuk bermain di sini." Pengumuman tersebut merupakan kesimpulan dari berbulan-bulan negosiasi antara Tennis Australia dan pemerintah negara bagian Victoria, yang bersikeras bahwa semua orang di Melbourne Park perlu divaksin. Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah membuka kesempatan bagi pemain yang tidak divaksin dengan mengatakan bahwa mereka akan diizinkan masuk ke negara tersebut jika mereka menjalani karantina 14 hari, namun negara bagian Victoria mengajukan pengecualian. Perdana Menteri negara bagian Victoria, Daniel Andrews, dengan cepat menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk pemain yang tidak divaksin. Djokovic, yang memegang rekor 20 gelar tunggal putra Grand Slam sama seperti Rafa Nadal dan Roger Federer, akan berusaha memecahkan rekor tersebut memenangi gelar Australian Open ke-10 jika dia memutuskan untuk bermain pada Januari. Nadal menegaskan dia akan bermain di Melbourne Park tetapi Federer, yang seperti petenis Spanyol tersebut telah divaksin penuh, akan absen dalam turnamen tersebut karena belum pulih dari operasi lututnya. Tiley mengatakan sekitar 80 persen dari kohort pemain sekarang telah divaksin dan akan bermain di hadapan penonton turnamen Grand Slam yang akan dimulai pada 17 Januari. Hal itu kontras dengan penyelenggaraan turnamen tersebut tahun lalu, yang digelar tanpa penonton dan tribun kosong hanya diisi oleh para pemain yang hampir semuanya telah menjalani karantina hotel. Tiley mengkonfirmasi beberapa lapangan tunggal putri akan diisi oleh sejumlah nama, termasuk Serena Williams, yang bisa saja menyamai rekor 24 gelar Grand Slam Margaret Court dengan kemenangan kedelapan di Melbourne Park. Tiley menambahkan, Naomi Osaka, yang tidak bermain sejak US Open, juga telah mengkonfirmasi bahwa dia akan berada di Melbourne bersama petenis nomor satu dunia Ash Barty, juara US Open Emma Raducanu dan Leylah Fernandez juga akan hadir di lapangan. Menteri olahraga negara bagian Victoria Martin Pakula juga mengumumkan bahwa Melbourne Park akan menjadi tuan rumah Australian Open hingga 2044 di bawah kesepakatan baru yang dinegosiasikan dengan Tennis Australia. (sws)
Ketua KPK: Penting Tanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Sejak Dini
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa nilai-nilai antikorupsi penting untuk ditanamkan pada anak-anak sejak dini. "Wajib bagi anak-anak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dalam dirinya agar mereka dapat memandang lebih jauh bahwa korupsi adalah hal terhina, aib, dan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memperingati Hari Anak Sedunia yang jatuh setiap 20 November. Firli mengatakan muara dari persoalan korupsi di negeri ini akibat hilangnya nilai-nilai antikorupsi, yaitu jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri sehingga siapa pun yang kehilangan nilai-nilai tersebut akan terpapar virus korupsi. "Nilai-nilai antikorupsi seyogianya kita semaikan kedalam hati sanubari serta pikiran anak-anak Indonesia sedini mungkin untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dalam diri mereka agar negeri memiliki generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat, berintegritas, cerdas, berperilaku jujur, adil, sederhana, memiliki moral, dan etika yang baik," tuturnya. Hanya dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, kata dia, generasi bangsa ini dapat terlepas dari pengaruh buruk korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini. KPK memandang jalur pendidikan sangat penting, menjadi urat nadi, dan elemen vital dalam upaya membangun karakter serta integritas anak bangsa agar ruh antikorupsi senantiasa bersemayam dan bergelora di jiwa raga anak-anak Indonesia. "Atas dasar itulah, KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu "national interest" dalam Rencana Strategi Tahun 2019-2024 dan "Road Map" KPK 2022-2045," ucap Firli. KPK menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dalam trisula pemberantasan korupsi yang menjadi "core business" KPK. Ia menjelaskan dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun nonformal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, KPK telah memasukkan unsur dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada generasi penerus bangsa sejak dini, remaja hingga dewasa untuk membentuk sekaligus menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar tidak terpengaruh perilaku koruptif. Selain itu, kata Firli, keluarga memiliki peran penting dalam proses pembentukan jati diri anak-anak untuk membentuk klaster-klaster antikorupsi. "Dimulai dari sebuah keluargalah, ruh antikorupsi yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral, dan etika, kita hembuskan ke penjuru kalbu setiap individu, khususnya anak-anak untuk membentuk karakter keluarga antikorupsi," katanya. Menurutnya, keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di republik ini. KPK memandang bahwa keluarga antikorupsi dapat memengaruhi individu, keluarga lainnya, dan memiliki peran sentral membangun budaya antikorupsi dalam masyarakat. "Kembali kami ingatkan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya, namun mencegah korupsi sedini mungkin dengan menanamkan pendidikan antikorupsi untuk melindungi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa dari pengaruh korupsi dan perilaku koruptif adalah kewajiban mulia seluruh bangsa dan rakyat Indonesia," kata Firli. (sws)
Ketua Umum Bhayangkari Apresiasi Bripka Nur Ali Kelola Rumah Singgah
Jakarta, FNN - Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengapresiasi Bripka Nur Ali Suwandhi, anggota Bidang Propam Polda D.I. Yogyakarta yang mengelola Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta. "Apa yang dilakukan oleh Bripka Nur Ali sangat menginspirasi dan dapat dijadikan contoh bagi seluruh personel kepolisian yang ada," kata Juliati dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. Menurut Juliati, yayasan yang dikelola personel kepolisian itu sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat. Bripka Nur Ali merupakan salah satu personel kepolisian yang telah diberikan penghargaan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berupa tiket sekolah perwira. Penghargaan tersebut diberikan lantaran prestasi dari Nur Ali, di antaranya telah membangun 13 masjid di Yogyakarta, membangun tiga sekolah gratis, dan melakukan pembinaan terhadap pemulung. Juliati bersama Ketua Bhayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/11), menggelar bakti sosial Bhayangkari Peduli di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta yang mengasuh 190 anak yatim piatu dan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Juliati berharap bakti sosial ini bisa meringankan beban yayasan di tengah pandemi COVID-19 dan mengembalikan keceriaan anak-anak tersebut. "Kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Juliati. Selain ke Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, bantuan juga diserahkan secara simbolis kepada Relawan Sosial Yogyakarta, Parisadha Hindu Dharma Indonesia DIY, Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat, dan Gereja Bethel Indonesia Teleios DIY. (sws)
Personel Polda Kalimantan Barat Kawal Kedatangan Vaksin
Pontianak, FNN - Memasuki hari ke lima pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2021, personel Direktorat Lalu-lintas Polda Kalimantan Barat mengawal vaksin Sinovac dari Bandara Supadio ke gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Direktur Lalu-lintas Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Agus Dwi Hermawan, di Pontianak, Sabtu, mengatakan, pengawalan vaksin Sinovac itu mereka lakukan bersama Satuan Brigade Mobil Polda Kalimantan Barat. "Vaksin diangkut dari Bandara Supadio menggunakan satu unit mobil boks, kemudian kami kawal dengan satu unit mobil kawal kami serta dijaga personil Brimob dengan menggunakan satu unit mobil Gegana menuju gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya. Operasi Zebra Kapuas 2021 yang digelar dalam situasi pandemi ini mengharuskan semua pihak untuk peduli kepada sesama. "Hari ini kita juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako ke Sekolah Qur'an Karya Ilahi di Jalan Apel," katanya. Menurut dia, Operasi Zebra Kapuas 2021 ini juga demi terwujudnya keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kalimantan Barat, dan diharapkan dapat mendukung program percepatan vaksinasi nasional serta membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 di Kalimantan Barat. Dia menjelaskan, Operasi Zebra Kapuas 2021 ini dilaksanakan selama dua pekan, yakni mulai 15 hingga 28 November 2021. "Tujuan Operasi Zebra Kapuas 2021 yaitu meningkatkan disiplin masyarakat di jalan raya, kemudian meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas, menurunkan fatalitas korban kecelakaan lalu-lintas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalulintas," katanya. (sws)
Bawaslu Apresiasi Simulasi Pemungutan Suara Penyederhanaan Surat Suara
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengapresiasi pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan KPU RI di KPU Sulawesi Utara, Sabtu, untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu 2024. “Bawaslu tentu mengapresiasi atas kegiatan yang diinisiasi KPU RI,” kata Ketua Bawaslu Abhan. Apresiasi itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Simulasi, lanjut Abhan, merupakan bagian terpenting bagi penyelenggara dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 karena kompleksitas persoalan pesta demokrasi itu memang berada pada hari pemungutan dan penghitung suara. “Dari simulasi ini, kita bisa mengambil plus dan minusnya, bagaimana nantinya menyempurnakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Abhan. Sebelumnya, pemungutan suara dilakukan melalui 5 surat suara pada Pemilu 2019. Namun dalam praktiknya, jumlah surat suara itu membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses menghitung. Untuk itu menjelang Pemilu 2024, KPU menyederhanakan desain surat suara menjadi dua pilihan sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia C Van Harling saat menyampaikan laporan dan tata cara teknis simulasi tersebut. Dalam simulasi pemungutan suara yang dilaksanakan itu disediakan 2 tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS pertama, ada 3 jenis surat suara. Pertama terdiri atas peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI. Surat suara kedua berisi peserta Pemilu Anggota DPD RI dan surat suara ketiga terdiri atas peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara di TPS kedua, ada 2 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara kedua terdiri dari peserta Pemilu Anggota DPD RI. Para responden akan mencoblos di masing-masing TPS, kemudian memberikan pendapat dan saran dengan mengisi kuesioner serta survei yang telah disediakan panitia. Dengan demikian, Abhan berharap simulasi yang dilakukan dapat memberikan formulasi surat suara dan formulir Pemilu 2024 yang paling efektif. “Mudah-mudahan dengan simulasi pemungutan suara pada penyederhanaan desain surat suara dan formulir ini, nanti akan bisa ditemukan serta diformulasikan surat suara dan formulir paling efektif,” harap Abhan. (sws)
KPU: Penyederhanaan Desain Surat Suara Upaya Permudah Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan penyederhanaan desain surat suara merupakan wujud ikhtiar atau upaya KPU untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu 2024 setelah mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. “Ini ikhtiar kami bagaimana mempermudah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara,” kata Ilham Saputra. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, lanjutnya, keberadaan 5 surat suara membuat banyak staf penyelenggara merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir cek hasil. Tidak sampai di sana, pemilih pun mengalami kesulitan dalam memastikan mereka telah memilih secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan KPU. Dengan demikian, katanya, kebijakan penyederhanaan desain surat suara ini diharapkan dapat membenahi penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga menjadi lebih baik. Ilham Saputra mengatakan proses simulasi sebelumnya telah dilakukan secara internal oleh KPU RI. Ia menjelaskan penyederhanaan desain surat suara telah melalui proses riset, penyelenggaraan forum diskusi, dan masukan dari pihak-pihak ahli sehingga diperoleh sistem dan mekanisme pemungutan suara yang lebih baik. Meskipun begitu, katanya, ada konsekuensi logis dan politis yang harus diterima KPU, yaitu konsekuensi adanya revisi undang-undang. “Tapi memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah jika menyederhanakan surat suara, maka ada revisi undang-undang,” kata Ilham Saputra. Namun, ia menegaskan bahwa KPU telah melakukan usaha terbaik dalam memudahkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ilham Saputra berharap seluruh responden dalam simulasi dapat terlibat secara aktif untuk memberikan masukan. “Saya berharap kepada bapak dan ibu yang telah hadir dalam acara hari ini, baik sebagai pemilih, penjaga TPS, maupun pemantau dalam simulasi hari ini untuk dapat terlibat aktif membantu kami, dapat memberikan mengevaluasi dan masukan agar kami dapat me-redesign kembali masukan-masukan dari bapak dan ibu,” imbau Ilham. (sws)
KPU: Simulasi Bertujuan Peroleh Saran Desain Surat Suara Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia C Van Harling mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar di KPU Sulawesi Utara bertujuan memperoleh saran terkait desain surat suara dan formulir Pemilu 2024. “Tujuan dan maksud kegiatan ini adalah yang pertama untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penyederhanaan desain surat suara dan formulir pada Pemilu 2024,” ujar Melgia C Van Harling. Hal itu ia sampaikan saat membacakan laporan dan penjelasan tata cara teknis pemberian dan penghitungan suara dalam kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Selain mendapatkan saran dan masukan, lanjut Melgia, tujuan kedua dilaksanakannya simulasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sepanjang acara tersebut ditujukan untuk memperoleh desain surat suara Pemilu 2024 yang sederhana dan memudahkan pemilih. Tujuan ketiga adalah memperoleh desain formulir cek hasil Pemilu 2024 yang efektif bagi peserta dan penyelenggara. Lalu yang keempat, terciptanya desain surat suara dan formulir cek hasil Pemilu 2024 yang terbaik. Melgia memaparkan simulasi yang diselenggarakan itu lebih ditekankan pada pemberian dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang telah disederhanakan. Jumlah responden atau pemilih yang mengikuti simulasi, tambahnya, mencapai 100 orang. Mereka terdiri atas unsur Bawaslu Sulawesi Utara, anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, dosen, mahasiswa, awak media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat pemilu setempat. Kemudian, ujar Melgia, masing-masing responden atau pemilih akan melakukan pemberian suara di 2 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 2 model surat suara yang berbeda. Di TPS pertama, ada 3 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR RI. Surat suara kedua berisi peserta anggota DPD RI dan surat suara ketiga terdiri atas peserta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara di TPS kedua, ada 2 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta pemilu presiden serta wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara kedua terdiri atas peserta anggota DPD RI. Terkait pencoblosan, katanya, responden dapat mencoblos dengan paku di antara nomor urut, nama, gambar partai politik pengusung, atau foto calon presiden. Pada surat suara DPR RI, pemilih dapat memilih untuk mencoblos satu kali di antara nomor atau tanda gambar partai, nomor urut, ataupun nama calon. Selanjutnya di surat suara DPD RI bisa dicoblos satu kali di antara tiga pilihan, yaitu pada nomor, nama, atau foto calon. Untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dicoblos satu kali pada nomor, tanda gambar partai politik, nomor urut, atau nama calon. Setelah pencoblosan dilakukan, ujar dia, responden dapat melipat dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu, pendapat mereka dalam memberikan suara dengan 2 model surat suara berbeda di 2 TPS dapat dibagikan melalui pengisian kuesioner dan survei dari tim penyelenggara simulasi. (sws)
PKS Dukung Kesuksesan WSBK 2021 di Mandalika
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan dukungan penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, agar terlaksana dengan sukses dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Saya sebagai Sekjen PKS sangat bangga atas penyelenggaraan WSBK di Mandalika krena perhelatan internasional itu berhasil terlaksana di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkifliemansyah, salah satu kader terbaik PKS," katanyai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/11). Dia mengaku selalu mengingatkan Gubernur NTB untuk terus menyukseskan penyelenggaraan WSBK di Mandalika karena terkait dengan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurut dia, PKS secara moral memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan acara tersebut karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Lombok. "Tidak hanya sukses penyelenggaraan, sebagai pimpinan partai saya juga mengingatkan agar penyelenggaraan WSBK membawa dampak positif untuk masyarakat Lombok, baik langsung maupun tidak," ujarnya. Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan dampak langsung seperti perputaran ekonomi di daerah itu selama penyelenggaraan WSBK. Hal itu, menurut dia, karena berbagai usaha masyarakat Lombok menjadi hidup kembali dan perputaran ekonomi kembali terasa setelah terdampak pandemi COVID-19 sekian lama. Ia menilai dampak tidak langsung penyelenggaraan WSBK Mandalika adalah citra positif Lombok sebagai destinasi wisata sehingga semakin dikenal dunia internasional. Dia mengatakan dampak tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan Lombok ke depan sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. (sws)
Merebut Kekuasaan Tuhan
Oleh: Yusuf Blegur Entah apa yang terjadi?. Fenomena apa yang kini sedang menggeluti. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan dan keseharian menempuh waktu, kehidupan manusia semakin terasa jauh dari nilai-nilai ideal. Kering spiritualitas dan tandus akan norma moral. Kelaziman yang terjadi merupakan kontradiksi dengan apa yang seharusnya berlaku. Kebutuhan prinsip tercampakkan. Keinginan menjadi idola bagi setiap hati. Apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang diharapkan kemanusiaan. Setiap pikiran, ucapan dan tindakan tidak pernah bertemu seiring sejalan. Begitupun dengan keadaan disekelilingnya, menjadi asing seperti bukan tempat yang layak untuk ditinggali. Semesta alam menjadi tempat yang tidak lagi nyaman. Kemanusiaan tercerabut dari jiwa kebanyakan orang. Ramai beragama, tapi sepi akan kehadiran Tuhan. Kemuliaan akhlak juga semakin berjarak, semakin jauh dan semakin sulit digapai. Peradaban yang dibangun manusia tak seindah harapan dan kemauan Tuhan. Seperti saat Maha Besar dan Maha Kuasa itu berencana menciptakan semua makhlukNya. Mungkin inilah yang sering disampaikan oleh para pengerti dan pencerah keagamaan. Betapa kehidupan dunia mendekati batas-batas akhir. Ada jaman yang menyudahinya. Dunia juga bisa menua, renta dan rapuh untuk menanggung semua beban di dalamnya. Hamparan bumi jika ia bisa membahasa, mungkin saja lebih mengeluh menanggung beban beratnya. Beban puncak yang dipikulnya terutama oleh kehadiran dan pola tingkah manusia. Kelakuan yang aku, yang tak menganggap keberadaan dan kehormatan selainnya. Beragam tipe manusia yang menyesak dunia. Memang tak terbendung berhimpun dan saling menyusup, betapapun luasnya dunia dihadirkan. Karena sejatinya, dunia dan seisinya memang tak seluas penciptanya. Ada manusia yang merebahkan diri mencium bumi dengan sujudnya. Sedikit yang seperti ini mampu merendahkan dirinya hingga sejajar dengan tanah, wadah yang menjadi bahan asal wujudnya. Namun tidak sedikit yang lebih suka tetap berdiri menantang dan angkuh dengan sorot matanya. Ingin tetap berbeda, memengaruhi dan terasa istimewa. Ia tak punya waktu walau hanya untuk sekedar merunduk. Banyak yang berusaha menjejakkan kakinya ke bumi. Namun tak sedikit yang menggantung dirinya. Tidak menapak di bumi dan tak mampu terbang ke langit. Ia seperti bergentayangan di jarak atas dan bawah. Tak ada kesadaran untuk memikul maupun terpikul beban sesamanya. Setiap yang di atas menunggu kejatuhannya. Sementara yang di bawah terasa sulit naik, meskipun dengan merangkak dan bersusah payah. Tanpa disadari manusia melayang-layang dan terhempas terombang-ambing tanpa sandaran Sang Khalik. Sekalipun perangai yang mengisi perbedaan tempat itu dipertemukan. Bukanlah suasana yang harmonis dan menyenangkan. Pasti ada rasa sakit, entah bertubrukan, saling menindih atau mengorbankan sesamanya. Penuh pertikaian demi mendapatkan kesenangan dan kepuasannya masing-masing. Manusia terbukti memenuhi sejarah dengan tragedi dan kengerian. Melumuri dunia dengan kekecewaan, frustasi dan yang menyayat hati. Perjalanan hidup terlanjur dipenuhi dengan warna kebiadaban. Pada waktu tertentu, ada kalanya manusia bisa mewujud sebagai hewan yang paling buas dan berbahaya di dunia. Boleh jadi semesta alam mulai menggerutu dengan kelamaan hidup manusia. Panjangnya usia yang hanya menampilkan rasa tak bersyukur dan berisi penuh kemudharatan. Menimbulkan konflik sesama, membuat kerusakan di bumi, gemar menumpahkan darah dan saling membunuh. Tidak jarang yang mengambil posisi dan peran Tuhan. Bertindak ingin dipuja, diikuti kemauannya, dan diagungkan oleh sesamanya. Menampilkan watak paling unggul dan superior. Manusia-manusia dengan keangkuhannya yang sesungguhnya lemah dan tak berdaya, namun ingin merebut kekuasaan Tuhan. Begitulah kenyataannya, luasnya bumi dan segala rezeki yang berlimpah, tak akan cukup menampung besarnya nafsu syahwat manusia. Menyaksikan langsung betapa manusia mulai membosankan, mengecewakan dan memuakkan. Alam seperti menunggu perintah untuk ikut menghukum manusia. Alam memang tak seramah dan sebijak seperti Tuhan Sang Pengatur Segalanya. Mungkin ketidaksabaran alam, karena keterbatasannya yang seperti manusia. Alam bisa sangat reaktif kepada manusia tatkala lingkungannya terusik. Menjelma menjadi bencana yang hanya bisa ditangisi dengan kepiluan yang teramat sangat. Meskipun semua itu tetap dengan permohonan dan ijin pemilik langit dan bumi yamg hakiki. Manusia dan seisi alam, meski bisa bergejolak ia tetap lemah dan tunduk dihadapan Sang Pencipta. Saat ini mungkin saja Tuhan sedang menghitung-hitung apa yang salah dan benar di dunia. Menyiapkan ganjaran baik buruk setiap yang dilakukan mahluknya. Bisa saat ini, bisa kelak kemudian "punish and reward" itu dieksekusi. Dalam tubuh saat menghirup napas kehidupan, saat memasuki alam kematian dan bahkan pada masa tatkala semua dibangkitkan. Namun Tuhan yang Esa, sungguh penuh kasih dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluknya. Betapapun manusia membuat kerusakan dan berlaku dzolim di dunia. Kekuatan Tauhid itu tetap maha bijaksana dan menjadi hakim yang adil. Sampai manusia melampaui batas, mengabaikan dan merebut kekuasaan Tuhan. Serta lupa diri dirasuki mabuk kekuasaan dan mulai menuhankan dirinya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Pimpinan KPK Respons Pernyataan Anggota Komisi III DPR Soal OTT
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons pernyataan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut polisi, hakim hingga jaksa tidak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan (OTT) karena termasuk sebagai simbol negara. Ghufron mengatakan pernyataan Arteria tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Faktanya KPK dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan itu adalah untuk APH (aparat penegak hukum) dan penyelenggara negara," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, kata dia, sesuai dengan aturan tersebut, KPK berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. "Jadi, tidak ada batasan untuk kemudian terhadap APH maupun penyelenggara negara tidak perlu ditindaklanjuti gitu ya, tidak perlu di OTT. Berarti kan bertentangan dengan semangat bahwa KPK dihadirkan untuk menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap APH dan penyelenggara negara. Itu subjek yang menjadi sasaran KPK adalah untuk itu," tutur Gufron. "KPK dihadirkan ataupun kemudian didirikan salah satunya untuk menegakkan tindak pidana korupsi yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh APH, yaitu penegak hukum dan penyelenggara negara sehingga pernyataan yang bersangkutan tentu bertentangan dengan semangat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," tambahnya. (sws, ant)
Mimpi Bubarkan MUI
By M Rizal Fadillah Di antara khayalan untuk bisa mengecilkan umat Islam oleh kelompok Islamofobia, sekuler, liberalis dan komunis di era Jokowi adalah membubarkan MUI. Mimpi sambil ngelindur dan bicara ngelantur. Berjalan miring terlalu banyak minum. Berkumpul di cafe buzzeria d'amplopia. Berkhayal sukses untuk membubarkan kelompok radikal, kadrun, dan perongrong negara. Para Kyai intoleran dan tukang kritik yang dianggap buta atas kemajuan dan kehebatan negara di bawah kepemimpinan Presiden jenius produk dari suara kardus. Bahagia bahwa MUI telah dihancurkan oleh akal bulus ditambah dukungan fulus. Mimpi tinggal mimpi, MUI bukan FPI atau HTI yang menjadi organisasi keagamaan yang dianggap tidak berdampak atas pembubarannya. MUI itu merepresentasi hampir semua organisasi kemasyarakatan Islam, ulama serta cendekiawan. Pembubaran dipastikan berimplikasi luas. Implikasi atau konsekuensi pembubaran yang patut diperhitungkan dan menjadi kesulitan kelompok yang berkumpul di cafe buzzeria d'amplopia, yaitu : Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat adalah KH Ma'ruf Amin yang tidak lain merupakan Wakil Presiden RI. Tokoh NU yang berpengaruh. Demikian juga dengan Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar adalah tokoh NU pula. Kedua, membubarkan MUI sama saja dengan keharusan untuk membubarkan wadah serupa dari agama lain seperti DGI, MAWI, PHDP, dan Walubi. MUI sebagai wadah umat mayoritas saja dapat dibubarkan apalagi yang lain. Akan terjadi kekacauan atas eksistensi keberagamaan beserta kelembagaannya. Ketiga, MUI sebagai wadah yang merepresentasi berbagai ormas Islam memiliki jalinan akar rumput yang kuat, karenanya reaksi besar dari potensi kekuatan Islam tidak akan terhindarkan. Gelombang besar aksi menjadi suatu keniscayaan. Keempat, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan juga tidak ada. MUI bukan organ Pemerintah. Dibentuk berdasarkan musyawarah Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, SI, Perti, Al Washliyah, MA, MDI, GUPPI, PTDI, Al Ittihadiyah, utusan kerohanian AD, AU, AL, Polri serta tokoh perseorangan pada tanggal 26 Juli 1975. Kelima, MUI bukan badan, lembaga, komisi negara yang "dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang" sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2012. Meskipun demikian Fatwa MUI telah menjadi sandaran untuk berbagai lembaga keuangan syariah termasuk Dewan Syari'ah Nasional. Begitu juga dengan sertifikasi halal. Pembubaran akan berdampak pada produk hukum. Sebagai "Quasi Autonomous Non Governmental Organization (quANGO)" maka tidaklah mudah untuk membubarkan MUI. Karenanya dengan alasan bahwa ada anggota pengurus yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, lalu menjadi dasar untuk pembubaran, adalah mengada-ada. Isu dan desakan itu adalah mimpi-mimpi dari para pembenci Islam yang mengira tidak akan mendapat perlawanan. Bila Pemerintah berani membubarkan MUI dengan berbagai alasan buatan, maka bukan mimpi lagi jika ternyata Pemerintah kini yang justru akan dibubarkan oleh umat Islam. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Polri Kenakan Pasal Pendanaan Teroris kepada Tiga Mubaliq
Jakarta, FNN - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme kepada tiga mubaliq yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Tiga mubaliq yang ditangkap tersebut, yakni Ahmad Zain An Najah, Farid Ahmad Okbah, dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam aktivitas lembaga pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) bernama Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA). "Yang terkait dengan lembaga amil zakat akan dipersangkakan dengan undang-undang khusus yaitu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan kepada awak media di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat. Ramadhan menjelaskan bahwa Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 menerangkan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Jika memenuhi unsur, kata Ramadhan, pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme, yaitu maksimal 15 tahun penjara dan maksimal denda satu miliar rupiah bagi pelaku perorangan serta denda maksimal seratus miliar rupiah bagi pelaku korporasi. "Pelaku korporasi dapat dijatuhi pidana dalam bentuk pidana tambahan," kata Ramadhan. Ketiga mubaliq tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme dan dikenakan pula Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Terorisme. Tiga mubaliq Ahmad Zain An-Najah, Farid Ahmad Okbah dan Anung Al Hamat ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/11). Hasil penyidikan Densus 88 Antiteror bahwa Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA, sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri lembaga bantuan hukum JI bernama Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI, sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. Adapun Ahmad Zain An Najah tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat yang sudah dinonaktifkan setelah penangkapan. Begitu pula Farid Ahmad Okbah, juga dinonaktifkan sebagai pengurus MUI Bekasi Bagian Komisi Fatwa. (sws, ant)
Musyawarah Ulama Pesantren Terbitkan Rekomendasi Cegah Sunat Perempuan
Jakarta, FNN - Musyawarah Ulama Pesantren II mengeluarkan rekomendasi yang mendorong pemerintah agar segera membuat regulasi yang melarang praktik FGM/C (female genital mutilation/cutting) atau P2GP (pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan). Musyawarah Ulama Pesantren II digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama para ulama pesantren juga mengajak seluruh ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya tersebut kepada masyarakat. "Praktik P2GP harus mendapat perhatian seluruh kalangan karena banyak menimbulkan korban dan mudarat serta terbukti secara medis merugikan perempuan, baik fisik maupun psikis," kata dosen UIN Syarif Hidayatullah Iffatul Umniati Ismail melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat. Menurut dia, fenomena P2GP merupakan adat istiadat dan tradisi yang dipraktikkan secara eksklusif oleh sekelompok masyarakat sepanjang sejarah. Praktik ini dibuktikan secara cukup meyakinkan oleh sebagian ulama dan para sejarawan. Di samping itu, praktik P2GP sering kali disalahpahami sebagai pemenuhan perintah khitan bagi perempuan. Padahal, tidak ditemukan satu dalil pun yang menganjurkannya di dalam sumber-sumber otoritatif hukum Islam. Sebaliknya, kata dia, khitan telah disepakati seluruh ulama diperuntukkan bagi laki-laki berdasarkan dalil yang sahih dan sharih dan menemukan dukungannya dalam perkembangan dunia medis. Poin rekomendasi lainnya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan melindungi kelompok lemah dan rentan (anak-anak) maka praktik memerintahkan dan melakukan P2GP dilarang keras oleh agama, kecuali untuk kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu saja sesuai dengan pertimbangan medis. Sementara itu, Pimpinan Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang Ali Muhsin menekankan bahwa rumusan rekomendasi dari ulama sebagai tokoh yang dipercaya oleh masyarakat menjadi hal yang sangat penting. "Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia dan pembuat kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Hal itu diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para tenaga kesehatan dan masyarakat," kata Ali. Musyawarah Ulama Pesantren II digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama para ulama pesantren untuk menghasilkan rekomendasi untuk kemaslahatan bagi semua pihak khususnya perempuan sebagai pihak yang terdampak praktik P2GP.
Upah Minimum Indonesia Terlalu Tinggi, Ini Penjelasan Staf Khusus Menaker
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Dita Indah Sari menjelaskan pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal tingginya upah minimun di Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/11), Dita mengatakan bahwa pernyataan Menaker yang menyebutkan upah minimum terlalu tinggi menggunakan komparasi atau pembanding nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia. "Ketika Ibu (Menaker) mengatakan bahwa upah minimum yang ada ketinggian, itu bukan menganggap bahwa pekerja itu sah mendapatkan upah lebih rendah," kata Dita. Dita menyebutkan nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebetulnya masih cenderung rendah jika dibandingkan dengan upahnya. Ia menyebutkan nilai efektivitas tenaga kerja di Indonesia itu masuk ke dalam urutan ke-13 di Asia. "Baik jam kerjanya maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Bukan berarti semua orang layak dikasih gaji kecil," ujarnya. Dari sisi jam kerja saja, kata dia, di Indonesia sudah terlalu banyak hari libur bagi pekerja. Bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara saja, jumlah hari libur di Indonesia masih terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan Thailand, misalnya, jam kerja di Indonesia lebih sedikit di tiap minggunya. Di Thailand dalam seminggu jam kerja mencapai 42—44 jam, sementara di Indonesia hanya 40 jam. Pada hari libur, di Indonesia dalam setahun ada 20 hari libur, itu belum ditambah beragam cuti, mulai dari cuti bersama, cuti tahunan, cuti kelahiran anak, cuti khitanan, cuti menikah, hingga cuti keluarga meninggal. Sementara itu, di Thailand setahunnya cuma ada kurang lebih 15 hari libur saja. Dengan makin sedikitnya jam kerja, menurut Dita, output atau hasil kerja yang dilakukan tenaga kerja di Indonesia pun menjadi minim. Otomatis nilai produktivitas pun jadi rendah. "Di situ pembandingnya karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit. Makanya, upah itu ketinggian, tidak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja," kata Dita. Menurut dia, kalau upah tidak cocok dengan output, kesimpulannya upah terlalu tinggi. Ia menyebutkan pula bahwa data pun membuktikan nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia memang rendah. Di Thailand, poinnya mencapai 30,9, sedangkan di Indonesia hanya 23,9 poin. Bila bicara nominal, lanjut dia, upah minimum di Indonesia terlalu ketinggian. Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin, upah minimumnya mencapai Rp4.104.475,00, upah minimum itu diberlakukan di Phuket. Sementaradi Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp4.453.724,00, padahal nilai produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin. Sebagai informasi upah minimum Jakarta yang dimaksud adalah simulasi terakhir dari Kemenaker dan BPS upah minimum pada tahun 2022. Dalam simulasi itu upah minimum naik 1,09 persen secara nasional, Jakarta menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi. (sws, ant)
Stadion Tegal Alur
Oleh Ridwan Saidi TAHUN 1932 tiga klub bola menemui MH Thamrin di rumahnya Jl. Sawah Besar No. 32. Mereka yang datang antara lain Cahaya Kwitang, de Bruiner, dan Sencaki. Ketiganya klub bola pribumi. Mereka mengeluh tidak ada lapangan bola yang mereka bisa gunakan. Thamrin: Pan ade Decca Park, Vios, BVC. Ga bisa ente pake? Sencaki: Pula' kate pake, Bang, tibang ngelirik aje tempo-tempo kite digaplok. Thamrin: Anak Chine maen di mane? Cahaya Kwitang: Die enak Bang, punya lapangan sendiri, ade Petak Sinkian, ade Taman Sari. De Bruiner: Ade lapangan Blangwir (brandweer,) di gang Ketapang, tapi umum gak bisa pake. Thamrin: Gini deh ente cari tanah yang loas, ente lapor ke ane. Akhirnya dapat lapangan di belakang Roxy. Bang Thamrin bayar dan mejadikannya stadion. Klub-klub bola di Jakarta semua gabung dalam Voetbal Indonesische Jacatra. Potong letter VIJ. Lapangan VIJ sampai kini masih ada. Lapangan Vios di Menteng. Vios nama klub bola juga. Tahun 1950-an stoper spil (center half) Vios terkenal, namanya Boelard van Tuijl. Kalau menendang bola tinggi, kata orang Betawi sepuhun kelape. Periode Gubernur DKI lapangan Vios menjadi Taman Menteng. Fauzi Bowo, pengganti bang Yos, merancang stadion Persija di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Alakulihal, tahun 2011 stadion Tegal Alur rampung. Tunggu punya tunggu tahun berbilang tahun, stadion tak pernah dipakai. Saya tinjau lapangan tersebut ternyata dari titik 3 km ke stadion akses jalan kelebarannya pas becak verwijzen, papasan. Fauzi Bowo tak bisa disalahkan begitu saja karena dia sesuai rencana cuma bangun stadion. DPRD kenapa ketok martil. Kemendagri kenapa manggut-manggut? Syukurlah, Jakarta akan punya stadion yang lebih hebat dari Madrid. Lokasi di bekas lapangan BMW di Sunter. Tapi bisa juga diakses dari Jl Papango (penjahit pakaian, idem Andara, atau di Minang: Biaro). Rumputnya juga OK. Misal doyan, jenis rumputan ini semacan tikim, bisa caplok langsung zonder dijadikan asinan dulu. Tapi persoalan Madrid Sunter sama dengan Tegal Alur, akses jalan ke stadion. Motor tak soal, tapi mobil. Untung muncul rencana susulan: MRT dan LRT siap menghantar dari titik-titik SKA yang akan ditentukan. Persoalan perencanaan selanjutnya ada pada PT KAI. Potensi penonton Madrid Sunter 100.000, mungkin kedatangan bisa diatur, kepulangan tak mudah. Karena 100.000 penonton mau pulang as soon as possible, sedangkan stasion di Madrid Sunter cuma dua. Yang lebih penting, bagaimana fasilitas angkut bagi kesebelasan-kesebelasan undangan? Lipri dan tukang kebut bertaraf international? Ini cuma patungan (urun) pikiran. Ém sori. *) Budayawan
Dukung Penghentian Ekspor Nikel Mentah, LaNyalla: Kedaulatan Bangsa Harus Ditegakkan!
MUNA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan mentah bijih nikel. Meskipun dihantui aduan ke WTO. LaNyalla mengatakan, Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia, WTO. "Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," tutur LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11/2021). Senator asal Jawa Timur itu berharap Presiden Joko Widodo konsisten dengan sikapnya. "Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," jelasnya. Dalam penilaian LaNyalla, ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat. Ia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka. Dijelaskannya, tiga palka yang dimiliki Indonesia untuk menunjang ekonomi adalah koperasi, BUMN dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya. Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla. Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini berlaku dengan sektor-sektor yang lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO). "Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya. "Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," keluhnya.(RAN)
Anies Tidak Serupa Angin Surga
Oleh Ady Amar *) SEORANG kawan jurnalis senior, yang mangkal di istana di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bercerita bahwa ia tidak perlu susah-susah mengedit laporan untuk medianya, bahkan sampai titik koma pun seolah Pak SBY sudah memberinya. Pak SBY jika bertutur runtut, dengan narasi yang mudah dipahami, meski terkadang perlu memberi penekanan satu-dua kata dengan bahasa asing, tapi tetap tidak berlebihan. Dan dengan intonasi yang terjaga. Sambil sesekali tangan terkadang digerakkan sebagai penekanan pada apa yang disampaikan. Pendengar dibuatnya terkagum, dan juru warta pun merasa dimudahkan. Tidak banyak pejabat yang bisa menyamai SBY, yang ada malah sebaliknya gagap dan acap mengulang-ulang persamaan satu kata sambil berpikir keras kalimat apa selanjutnya yang bisa keluar dari mulutnya. Bersyukur Pak SBY punya pesaing yang jika bicara pun runtut menyejukkan dan penuh optimisme, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bisa dikerjakan. Ia lah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang bisa disejajarkan dengan Pak SBY dalam hal berkomunikasi dengan baik. Pagi ini, Jumat (19/11) video DISWAY Pak Dahlan Iskan (DI) dikirim seorang kawan. Pastilah video itu beredar luas. Tamu istimewa Pak DI adalah Anies Baswedan. Wawancara khusus berkenaan dengan proyek yang sedang digarapnya, yang nyaris selesai sempurna. Itu tentang Jakarta International Stadium (JIS). Stadion sepak bola bertaraf internasional sebentar lagi akan dinikmati warga Jakarta khususnya, dan terkhusus klub Persija. Ini proyek yang sudah lama dijanjikan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Janji demi janji telah disampaikan, yang tanpa realisasi. Hanya sekadar janji pada masa kampanye, tanpa bisa diwujudkan. Pantaslah saat Anies Baswedan maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta (2017), berpasangan dengan Sandiaga Uno, saat janji pembangunan stadion buat Persija itu dimunculkan, warga Jakarta, khususnya pecinta klub Persija perlu sampai mengatakan, apakah ia benar akan mewujudkannya. Tentu dengan ketidakpercayaan tingkat tinggi. Itu hal wajar. Pantas saja pada janji kampanyenya itu jika Anies-Sandi dianggap cuma lip service semata, sebagaimana janji-janji kampanye calon kepala daerah sebelumnya, yang sekadar janji tanpa pemenuhan atas janjinya. Maka, Anies secara diam-diam mengerjakan proyek prestisius itu. Ia menceritakan detail jalannya pembangunan stadion itu, bahan yang digunakan, teknik pengerjaannya, dan hal lainnya, dan itu spektakuler. Beberapa kali Pak DI tidak bisa menahan untuk tidak menampakkan kekaguman pada apa yang disampaikan Pak Anies, akan hadirnya sebuah stadion bertaraf internasional. Artinya, seratus persen berstandar FIFA, dari awal perencanaan sampai ujung penyelesaian pembangunannya. Memang tidak semua dialog Pak DI dengan tamu-tamu istimewanya saya ikuti. Dari beberapa yang saya ikuti, baru kali ini Pak DI mendapat tamu istimewa, yang ia tidak perlu harus memutar otak mengulik pertanyaan pada tamunya dalam-dalam. Pak Anies bisa menyelami apa yang ingin ditanya tuan rumah, dan memberikan jawaban yang diperlukan. Pak DI memberikan tamu yang satu ini kebebasan untuk terus berbicara, tanpa ia harus memotong di sana-sini seperti biasanya, sehingga menjadi tidak tahu mana tuan rumah dan mana tamunya. Pak DI ikhlas tampil sebagai pendengar yang baik, dan memberi tamunya kebebasan berbicara. Sehingga yang muncul sikap kekaguman Pak DI yang ekspresif yang tidak bisa ditahannya. Itu karena Anies dalam menceritakan pekerjaan teknis pembangunan JIS itu dengan runtut sejak awal sampai stadion itu nyaris selesai dikerjakan. Cukup dua-tiga pertanyaan diajukan, dan sang tamu memberi jawaban memuaskan. Sesekali Pak DI menimpali saat Anies memberi penjelasan bagaimana moda transportasi yang ada akan tersambung dengan JIS. Baik bus, LRT dan lainnya. Di mana yang tidak jauh dari stadion akan bertengger stasiun kereta api. Lalu Pak DI menimpali, bahwa itu sama dengan stadion Chelsea. Di mana ia dari hotel tempat ia menginap menuju stadion itu cukup naik kereta api. Di mana menuju stadion ia hanya cukup berjalan kaki. Anies Baswedan mampu melepaskan "kutukan" ketidakpercayaan warga pada Gubernurnya, yang dari waktu ke waktu cuma menghadirkan janji tanpa bukti. Anies mematahkannya dengan menepati janji menghadirkan stadion sepak bola megah dan prestisius, yang bisa disandingkan dengan stadion-stadion manca negara ternama lainnya. Pak DI juga dibuat tercengang, bahwa pada bulan Desember 2021, artinya sebulan lagi, akan bertanding beberapa klub raksasa dunia U-20, antara lain Juventus, Real Madrid, Barcelona... setidaknya 3 klub sepak bola dunia itu disebut Anies yang membuat Pak DI takjub, tanpa mampu membendung kekagumannya. Pada menit 14:47, ada pertanyaan Pak DI tampak menggoda, dan tidak biasanya ia masuk wilayah sensitif, meski disampaikan dengan canda. Pak Anies menjawabnya pun dengan tertawa dan tetap cool optimistik. Begini tanya Pak DI: "Saya pantas gak, saya khawatir bahwa pertandingan bulan depan itu tidak dapat ijin. Pantas gak saya berpikir jangan-jangan gak dapat ijin." Anies menjawab, "Mudah-mudahan kalau situasinya terkendali seperti sekarang... (belum selesai Anies menjawab tuntas), Pak DI memotong, "Bukan karena covid, tapi ini soal karena ada nama Pak Anies Baswedan di sana." Sambil tertawa Anies menjawab, "Mudah-mudahan tidak..." Sekelas Pak DI, yang begawan media, itu pun perlu menanyakan akan kekhawatirannya. Ia pantas khawatir, bahwa pertandingan ekshibisi di JIS itu akan gagal dilaksanakan. Dan itu politis. Publik luas pun mafhum, bahwa nama Anies Baswedan itu momok menakutkan bagi mereka yang tidak siap menyambut perhelatan Pilpres 2024 itu dengan fair. Karenanya, sebisa mungkin kerja-kerja Anies Baswedan ingin dijegal dengan berbagai cara. Formula E bisa jadi pembenar akan kekhawatiran itu, yang terus diserang tak henti. Berharap akan gagal dilaksanakan. Mereka terus bekerja untuk menggagalkan perhelatan yang digagas Pak Anies dan Pemprov DKI. Segala cara sudah dicoba dan akan terus dicoba. Kekaguman Pak DI yang tidak bisa disembunyikan, itu juga kekaguman kita, terutama mereka yang masih bisa melihat semuanya dengan hati dan nalar sehat. Namun, jika masih ada pendengung yang setelah stadion JIS itu terwujud, dan masih juga mencaci Anies Baswedan, itu hal wajar. Kerja sebagai pendengung mestilah tetap bisa melihat Anies Baswedan dengan buruk. Itu tugas pokoknya. Mereka dibayar untuk itu. Ya biarkan saja... (*) *) Kolumnis
Bappenas Tingkatkan Keamanan Siber Lembaga
Jakarta, FNN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meningkatkan keamanan lembaga dengan meresmikan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) Bappenas. “Untuk meminimalkan dampak terhadap ancaman layanan teknologi, informasi, dan komunikasi,” kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappenas, Mohammad Irfan Saleh, ketika menyampaikan laporan kegiatan dalam peresmian unit Kementerian PPN/Bappenas yang disiarkan di kanal YouTube Bappenas, dipantau dari Jakarta, Jumat, 19 November 2021. Ia mengatakan bahwa peresmian tim Bappenas itu berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melalui Keputusan Nomor 75/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Dalam melaksanakan tugas, tim itu akan memegang tanggung jawab untuk menangani insiden siber, mengendalikan kerusakan akibat insiden siber, memberikan respon dan pemulihan yang efektif, mencegah terjadinya insiden siber, serta berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan bersama tim serupa di lembaga lainnya. “Kami ada penugasan terhadap tiga jenis layanan,” kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Layanan pertama adalah layanan reaktif untuk memberi peringatan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman siber, penanggulangan dan pemulihan insiden siber, penanganan kerawanan, dan penanganan artifak. Selanjutnya adalah layanan proaktif berupa audit atau penilaian keamanan. “Serta layanan manajemen untuk meningkatkan kualitas keamanan dan analisis risiko ke depan,” ucap dia ketika memaparkan layanan yang disediakan tim dari Bappenas itu. Melalui laman csirt.bappenas.go.id, ia melanjutkan, Bappenas akan menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan pengelolaan layanan siber di lembaga tersebut secara proaktif. Mereka juga telah menyiapkan beberapa kanal pelaporan untuk internal lembaga apabila mengalami serangan-serangan siber guna melakukan tindak lanjut atas serangan tersebut sebelum meluas. (MD).
Tidak Boleh Ada Perlakuan Khusus Bagi Penegak Hukum Korupsi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menilai tidak boleh ada perlakuan khusus bagi penegak hukum yang melakukan tindak korupsi karena semua pihak sama di depan hukum. Menurut dia, justru ironis apabila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa ditangkap tangan kalau melakukan korupsi. Ia menilai hukuman bagi penegak hukum yang korupsi harus lebih berat, karena mereka seharusnya jadi penegak hukum terdepan dan sudah memiliki amanat dari negara untuk menegakan keadilan. “Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karena itu saya tidak setuju dengan pernyataan itu, siapapun itu kalau korupsi ya ditangkap, bagaimanapun metodenya termasuk OTT (operasi tangkap tangan)," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 November 2021. Dikutip dari Antara, ia katakan itu terkait pernyataan anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, yang meminta agar penegak hukum, di antaranya polisi, hakim hingga jaksa, yang tidak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan korupsi karena para penegak hukum ini dinilai Dahlan - berlatar pengacara dan dari Fraksi PDI Perjuangan- sebagai simbol negara. Sahroni menilai tidak perlu ada perlakuan khusus bagi aparat penegak hukum yang korupsi karena justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum dan tidak ada keistimewaan. Selain itu menurut dia, sebagai aparat penegak hukum, justru harusnya mendapat hukuman lebih berat apabila terjerat kasus karena oknum tersebut berarti telah menyalahi amanah. "Tidak ada agenda apalagi pembahasan mengenai jaksa, polisi, hakim yang tidak bisa di OTT. Itu hanya pandangan pribadi, tidak ada kaitannya dengan Komisi III DPR," ujarnya. (MD).
CBA Desak KPK dan Kepolisian Periksa Erick Thohir dan Boy Thohir
Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya KPK dan Kepolisian, untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana nepotisme dalam proyek PCR oleh Menteri BUMN Erick Thohir. “Kasus ini harus bisa menjadi pintu masuk bagi APH agar mengembangkan penyelidikan terkait dugaan praktik nepotisme yang melibatkan menteri Erick Thohir,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Selain kasus PCR, KPK dan Kepolisian harus melakukan penyelidikan atas dua kasus lainnya yang tidak kalah besar dan diduga kuat melibatkan menteri BUMN Erick Thohir juga. “Kasus ini terkait proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan kasus investasi Telkomsel,” lanjut Jajang Nurjaman kepada FNN.co.id. Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai dilakukan antara Rekind yang berstatus anak BUMN Pupuk Indonesia, dan PT Panca Amara Utama (PAU) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Fakta yang perlu diketahui masyarakat juga adalah bahwa Boy Thohir yang merupakan kakak kandung menteri BUMN Erick Thohir berposisi sebagai Preskom PAU, sekaligus pengurus dan pemegang saham ESSA. Adapun permasalahan dalam proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat kebijakan penghapusan piutang. “Hal ini sudah diperkuat oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Jajang Nurjaman. Kasus kedua yang perlu ditindaklanjuti KPK dan Kepolisian adalah terkait investasi yang dilakukan oleh anak usaha Perusahaan BUMN Telkom yakni Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo. Lagi-lagi nama Boy Tohir terkait erat, diketahui Boy Thohir juga sebagai Komisaris Utama GoTo sekaligus pemegang saham sebanyak 1,05 miliar lembar (Akta No. 128 tanggal 29 Oktober 2021). “Adapun Erick Thohir sebagai menteri BUMN yang mewakili negara adalah pemegang saham mayoritas saham Telkom,” kata Jajang Nurjaman. Bahkan dalam laporan keungan Telkom kuartal pertama 2021, telkomsel telah menggelontorkan US$ 450 juta (Rp 6,7 triliun, kurs Rp 15 ribu) untuk menelan obligasi konversi tanpa bunga GoTo. “Jika memakai akal sehat, begitu mudah dan dermawannya BUMN menggelontorkan dana kepada GoTo,” tutur Jajang Nurjaman. Jadi, lanjutnya, di balik kerjasama investasi antara Telkomsel dengan GoTo sampai Rp 6,7 triliun seolah olah bisnis tapi ada dugaan nepotisme yang harus diungkap APH. Berdasarkan catatan di atas, CBA telah meminta KPK dan kepolisian untuk membuka penyelidikan atas Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan investasi Telkomse kepada GoTo. “Panggil dan periksa Menteri BUMN Erick Thohir,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)
Lulusan ITPLN Diminta Siap Beri Solusi bagi Masyarakat
Jakarta, FNN - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof Dr Ir Iwa Garniwa berpesan kepada lulusan perguruan tinggi ini agar memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk membantu masyarakat dalam pemecahan masalah dan tantangan di masa datang. "Terus belajar dan meniti karir menuju kesuksesan. Ilmu yang Anda dapatkan di kampus ini akan dilanjutkan untuk digunakan membantu masyarakat dalam pemecahan masalah dan tantangan yang ada ke depannya," kata Iwa Garniwa saat memberikan sambutan wisuda mahasiswa ITPLN seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Institut Teknologi PLN menggelar wisuda ke-39 pada 2021 untuk 788 mahasiswa dan mahasiswa jenjang magister, sarjana dan ahli madya secara hybrid di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kamis (18/11/2021). Dari 788 wisudawan terdiri atas 165 wisudawan hadir dalam wisuda luring dan 623 hadir secara daring. Selain pimpinan dan civitas akademika ITPLN, acara wisuda juga dihadiri oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Perusahaan Listrik Negara (YPK PLN) Syamsurizal. Wisuda kali ini menambah jumlah lulusan ITPLN menjadi lebih dari 9.500 orang dan juga sebagai wujud nyata persembahan lulusan ITPLN untuk membangun negeri yang sesuai dengan visi internasional, modern, mandiri dan unggul dengan nilai inti (core value) Integritas, Terpercaya, Profesional, Luhur Budi dan Nasionalis. Iwa juga menyampaikan bahwa ITPLN mendapatkan peringkat ke-4 sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Indonesia versi Times Higher Education kategori Impact Rankings 2021. Sementara itu, dari keseluruhan peringkat perguruan tinggi di Indonesia, ITPLN menempati urutan ke-17. "Capaian ini merupakan buah kerja keras dari seluruh civitas akademika ITPLN dan harus diperjuangkan bersama agar pada 2024 ITPLN bisa meraih peringkat yang lebih baik di kelas dunia," ujar Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) ini. Sebanyak 788 wisudawan yang mengikuti wisuda kali ini dengan rincian, S2 Teknik Elektro 3 wisudawan, S1 Teknik Elektro 259 wisudawan, S1 Teknik Mesin 68 wisudawan, S1 Teknik Sipil 86 wisudawan, S1 Teknik Informatika 241 wisudawan, D3 Teknologi Listrik 116 wisudawan, dan D3 Teknik Mesin 15 wisudawan. Wisudawan terbaik adalah Ananda Rizky Utami dan Debi Haningsih dengan IPK 3,91 predikat kelulusan Cum Laude dengan pujian. Sementara itu, Executive Vice President Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) Daru Tri Tjahjono yang hadir mewakili Direktur Utama PT PLN (Persero) mengatakan berbagai perubahan di segala bidang menjadi semangat PLN memperbaiki diri. Saat ini PLN sedang menggencarkan Transformasi PLN yang fokus pada empat tujuan strategis, yaitu Green, Lean, Innovative dan Customer Focus. "Oleh karena itu perkuat kompetensi, tunjukkan bahwa kalian adalah produk dari sebuah institusi yang terbaik, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. (mth)
Polri Lakukan Deteksi Unggahan Ujaran Kebencian dan Provokasi
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang melakukan deteksi terhadap unggahan yang mengandung narasi ujaran kebencian, hoaks, provokasi dan SARA. "Siber patrol melakukan 'mapping' dan 'profiling' setiap konten-konten ujaran kebencian, provokasi dan hoaks," kata Irjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Menurut Dedi, pihaknya sudah mendeteksi adanya unggahan provokasi terhadap institusi Polri ataupun Densus 88. Patroli Siber Polri akan mengingatkan pemilik akun terkait unggahannya yang bermuatan SARA maupun provokasi. "Intinya penyebar akan diingatkan oleh tim," kata Dedi. Sebelumnya Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga mubalig terkait aktivitas lembaga pendanaan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiga mubalig tersebut, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Hasil penyidikan Densus 88, Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. Penangkapan Ahmad Zain An-Najah menyeret Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena statusnya sebagai anggota Komisi Fatwa lembaga agama tersebut. MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa, terhitung sejak hari ditangkapnya. Selain itu, MUI menyerahkan penanganan perkara dugaan keterlibatan Ahmad Zain An-Najah dalam jaringan JI ke kepolisian. MUI menyatakan mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme serta berkomitmen mendukung upaya untuk melawan segala ancaman teror di Indonesia. "Kami tentunya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada Densus 88," kata Ketua MUI Cholil Nafis dalam siaran video MUI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. (sws)
KPK Panggil Empat Saksi Terkait Kasus Adik Mantan Bupati Lampung Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2019. Mereka dipanggil untuk tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. "Hari ini, pemeriksaan saksi penyidikan perkara terkait dugaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2019 untuk tersangka ATMN bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Empat saksi, yaitu Yunizar Amri dari pihak swasta atau pedagang, Budi Siswanto dari pihak swasta, Reflan Rasyid selaku notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Christ Harjanto dari pihak swasta. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut tersangka Akbar sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019, berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Agung diketahui telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam setiap proyek tersebut, tersangka Akbar dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang (fee) atas proyek-proyek di Lampung Utara. Realisasi penerimaan "fee" tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar untuk diteruskan ke Agung. Diketahui, Syahbudin merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Sementara Raden Syahril adalah orang kepercayaan Agung. Selama kurun waktu 2015-2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (sws)
KPK Panggil Karyawan Swasta Terkait Kasus Azis Syamsuddin
Jakarta, FNN - KPK, Jumat memanggil karyawan swasta bernama Tri Rosmayanti dalam penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (AZ). "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah untuk tersangka AZ," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. KPK telah mengumumkan politikus itu sebagai tersangka pada Sabtu (25/9). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Syamsuddin menghubungi penyidik KPK saat itu, Stepanus Robin Pattuju, dan meminta tolong mengurus kasus di Lampung Tengah yang melibatkannya dan juga Aliza Gunado yang penyelidikan kasusnya tengah dilakukan KPK. Gunado merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Selanjutnya, Pattuju menghubungi advokat Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara itu. KPK menduga pemberian uang dari Syamsuddin kepada Pattuju dan Husain yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 miliar dari komitmen awal sebesar Rp4 miliar. (sws)
KPK Limpahkan Berkas Dua Terdakwa Kasus Pengadaan Hulu Sungai Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua terdakwa suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2022 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Dua terdakwa, yaitu Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. Keduanya merupakan pihak pemberi dalam perkara tersebut. "Hari ini, tim jaksa telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Marhaini dan terdakwa Fachriadi ke Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Ipi mengatakan penahanan keduanya telah menjadi kewenangan pengadilan tipikor dan tempat penahanan dua terdakwa selama proses persidangan dititipkan pada Lapas Klas IIA Banjarmasin. "Tim jaksa selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," ucap Ipi. Adapun dua terdakwa didakwa dengan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain Marhaini dan Fachriadi, KPK juga telah menetapkan Maliki selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara sebagai tersangka penerima suap. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merencanakan untuk dilakukan lelang proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar. Sebelum lelang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang dua proyek irigasi tersebut dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen "fee" 15 persen. Saat penetapan pemenang lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar dan proyek rehabilitasi jaringan Irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar. Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib sebagai orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi. Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp170 juta dan 175 juta dalam bentuk tunai. Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK juga baru saja mengumumkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka. (sws)
Ketua MPR Ajak Milenial Bijak Gunakan Media Sosial
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) sehingga tidak terjebak dalam "lingkaran" penyebaran apalagi memproduksi informasi bohong atau hoaks. "Termasuk meminimalisir sisi gelap kecanduan media sosial, yang membuat generasi muda lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Terlalu asyik dengan dunianya sendiri, dan bersikap abai terhadap lingkungan sekitar dan anti-sosial," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya dalam webinar 'Ajang Karya Video Empat Pilar MPR RI', secara virtual di Jakarta, Jumat. Bamsoet menjelaskan, dampak yang paling membahayakan dari kecanduan medsos adalah dekadensi moral generasi muda bangsa. Menurut dia, internet banyak menawarkan informasi yang begitu mudah diakses, namun penting disadari bahwa sebagian dari informasi tersebut dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas. "Misalnya konten pornografi, aksi vandalisme, dan paham radikalisme yang dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas," ujarnya. Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN), pemuda dan remaja yang berusia 17-24 tahun adalah kelompok usia yang menjadi target utama penyebaran radikalisme. Hal itu menurut dia karena pada rentang usia tersebut, mereka adalah sumber daya yang penuh semangat menggelora, namun masih dalam proses pencarian jati diri. "Terlebih saat ini masih ada sebagian generasi muda yang bersikap antipati terhadap narasi wawasan kebangsaan," katanya. Dia juga mengutip data Centre for Stategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan ada sekitar 10 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sementara itu menurut dia, survei Komunitas Pancasila Muda yang dilakukan pada akhir Mei 2020 mencatat 19,5 persen responden kaum milenial merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bamsoet mengajak generasi milenial terlibat dalam Ajang Karya Video 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Jawa Pos Multimedia TV Network (JPM Network). Kegiatan tersebut menurut Bamsoet merupakan cara kreatif MPR RI melakukan vaksinasi ideologi, khususnya bagi generasi milenial yang sangat terhubung dengan dunia digital. Dia mengatakan, para peserta bisa mengikuti kompetisi dengan cara mengunggah video bermuatan pesan Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Video tersebut bisa diunggah ke Youtube dengan durasi maksimal 10 menit, ke instagram dengan durasi maksimal 2 menit, dan TikTok dengan durasi maksimal 60 detik," katanya. Dia mengatakan, MPR tidak akan mampu bekerja sendirian secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu dia menilai ajang tersebut juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan energi dan potensi generasi muda, membangun kreativitas, mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. (sws)
Pemkab Kubu Raya Lakukan Pelantikan 39 Kades pada Desember
Pontianak, FNN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat akan melakukan pelantikan kepala desa (kades) terpilih periode 2021-2027 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) Serentak tahun 2021 pada 17 Desember mendatang. "Setelah tahapan pelaporan ini selesai dilakukan, maka sesuai dengan arahan pimpinan dimungkinkan pelantikan kades terpilih secara serentak juga pada tanggal 17 Desember 2021," kata Budi Mulyono, Kasi Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya, di Sungai Raya, Jumat. Dia memaparkan, setelah proses pencoblosan Pilkades Serentak di Kubu Raya yang dilaksanakan tanggal 17 November, hasilnya telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil laporan dari 39 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Dari 39 desa yang ikut Pilkades ini, pihaknya telah melakukan input data untuk pelaporan dari PPKD terkait kades terpilih. "Alhamdulillah, proses hitungan cepat yang kami lakukan pada Rabu malam sudah didapatkan nama-nama kades terpilih periode 2021-2027 . Yang mana dari 160 Cakades, baik dari petahana maupun yang baru berdasarkan hasil hitungan cepat, terdapat 24 orang kades terpilih yang baru dan 15 kades lainnya masih dipimpin petahana," tuturnya. Budi menjelaskan, setelah menetapkan kades terpilih ini, selama satu minggu ke depan dirinya akan siap memberikan pelayanan untuk pendampingan dan pelaporan dari PPKD desa yang diberikan waktu selama 7 hari ke depan. "Terhitung dari penetapan kades terpilih merupakan kewajiban dari PPKD desa untuk melaporkannya ke kabupaten. Selama pelaporan, tentunya PPKD harus dilakukan pendampingan, karena dokumen ini sebagai dasar hukum kami untuk penetapan kades terpilih dan SK Bupati," katanya. Selain itu, sebelum dilakukan pelantikan kades terpilih, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan pembekalan bagi Kades terpilih baik yang petahana maupun yang baru yang dilakukan selama dua hari supaya bisa menyatukan persepsi dalam tata kelola pemerintah desa. Selain itu, Budi menambahkan, ibu PKK Desa juga akan diberikan pembekalan agar mereka tahu tugas kepala desa yang tak lain adalah suaminya. "Pembekalan ini kami berikan dengan tujuan agar bisa seiring dan sejalan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa dan PKK," kata Budi. (sws)
Kemenperin Apresiasi Inisiatif Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian mengapresiasi inisiatif pembangunan ekosistem kendaraan listrik oleh Gojek dan TBS Energi Utama, melalui PT Karya Baru TBS (TBS), yang berkolaborasi mendirikan perusahaan Electrum dan akan mengembangkan bisnis di berbagai bidang kendaraan listrik. "Electrum menjadi kendaraan atau wahana yang akan digunakan oleh mitranya. Mudah-mudahan ini terus berkembang. Harus ditanamkan mindset bahwa kendaraan listrik ini adalah sesuatu yang berbeda, prestisius. Jadi, wajar jika harganya sedikit di atas," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Sony Sulaksono lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Electrum bergerak di bidang manufaktur kendaraan listrik roda dua, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik. Adapun nilai investasinya dalam negeri mencapai satu miliar dolar AS atau Rp17 triliun dalam lima tahun ke depan. Menurut Sony, pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang dilakukan oleh Gojek dan TBS sejalan dengan pengembangan industri nasional. "Dengan adanya transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik berbasis baterai ini, kita harapkan pada 2030 akan tercapai 3 juta kendaraan listrik berbasis baterai. Kita harap itu akan menurunkan 4,6 juta ton emisi CO2," ujar Sony. Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kini menjadi prioritas pemerintah. Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan usaha sendiri Indonesia akan berupaya menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 29 persen hingga tercapai net zero emission pada 2060. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan mendorong berkembangnya ekosistem berbasis baterai di lingkup pemerintahan. Co-Founder & CEO Gojek Kevin Aluwi mengatakan pihaknya sangat serius dalam mengadopsi kendaraan listrik untuk semua layanan ekosistem Gojek, seperti GoFood (pesan antar makanan), GoSend (pengiriman paket), dan GoRide (transportasi). Menurutnya, adanya join venture bersama TBS ini, nantinya akan mengubah berbagai macam layanan tadi, dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. "Buat kami, ini merupakan suatu komitmen yang sangat serius dan sangat inti dalam bisnis kami. Ini kita lakukan karena situasi polusi sudah sangat buruk. Udara yang kita hirup, kualitasnya sudah sangat rendah, dan Sebagian disebabkan karena kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita. Untuk kami, ini merupakan usaha untuk membantu menciptakan solusi terhadap masalah tersebut," ujar Kevin. Pendapat senada diungkapkan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Patria Sjahrir. Menurutnya, TBS berkomitmen untuk beralih penuh untuk berinvestasi ke industri renewable dan mewujudkan net zero emission bersama Gojek. "Kita harapkan join venture ini merupakan satu inisiatif dari anak-anak bangsa untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Kami sendiri mengawalinya dari sektor batu bara dan bertransisi ke energi terbarukan, dan sekarang bekerja sama dengan Gojek untuk membangun kendaraan listrik roda dua," kata Pandu. (mth)
Tenaga Kontrak Pemkab Kotawaringin Timur Dievaluasi Awal Tahun
Sampit, FNN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadwalkan pada Januari 2022 melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kontrak kerja. "Karena tahun ini tinggal dua bulan lagi, maka evaluasi akan kami laksanakan pada awal 2022. Evaluasi pada Januari. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Sekda," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang juga Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Jumat. Penjelasan ini juga disampaikan Alang menjawab pertanyaan anggota dewan saat rapat di Komisi I DPRD Kotawaringin Timur. Saat itu sejumlah legislator menyampaikan informasi terkait keluhan masyarakat terhadap kinerja tenaga kontrak. Sejumlah anggota Komisi I menyoroti tenaga kontrak karena kinerjanya dinilai kurang baik. Banyak tenaga kontrak yang diduga tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga hanya membebani anggaran pemerintah daerah. Menanggapi itu, Alang mengakui adanya informasi tersebut. Untuk itulah pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak yang tersebar hingga di kecamatan. Saat ini pemerintah daerah tidak ada lagi merekrut tenaga kontrak. Bahkan jika ada tenaga kontrak yang mengundurkan diri maupun meninggal, pemerintah daerah tidak ada merekrut tenaga kontrak baru sebagai penggantinya. Data BKPSDM Kotawaringin Timur, saat ini ada 3.625 orang tenaga kontrak yang aktif. Untuk 2022, kontrak kerja mereka rencananya hanya dibuat untuk waktu enam bulan. Hal itu lantaran pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak pada Januari 2022. Jika kinerjanya dinilai kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan kontrak kerja tenaga kontrak tersebut tidak lagi diperpanjang. "Kontraknya dibuat enam bulan, setelah ada hasil evaluasi maka akan diputuskan apakah kontrak mereka dilanjutkan atau stop. Kami mempersiapkan evaluasi ini supaya sesuai harapan kita dan tidak ada kesalahan dalam melakukan evaluasi," tambah Alang. Alang menambahkan, tenaga kontrak yang ada ini kemungkinan hanya diperpanjang sampai 2023. Nantinya pada 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak karena semua akan beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. "Makanya kami sudah menyurati kepada SOPD untuk menyusun usulan formasi PPPK itu, tapi ternyata banyak SOPD yang tidak mengusulkan. Akhirnya kita hanya mengusulkan sebanyak 339 formasi dalam seleksi pada 2022 nanti. Itu pun jika semua formasi disetujui pemerintah pusat," demikian Alang Arianto. (sws)
KPPOD Rekomendasi Optimalisasi Digitalisasi PBJ Agenda Krusial Pemda
Jakarta, FNN - Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Ditha Mangiri merekomendasikan agar penerapan dan optimalisasi digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi agenda krusial dari pemerintah daerah di Indonesia. "Tidak semua daerah itu memiliki infrastruktur yang mendukung untuk digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa," kata Ditha Mangiri saat menjadi pemantik diskusi dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Untuk itu, lanjut Ditha Mangiri, rekomendasi tersebut sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat tercipta transparansi informasi, integrasi data, efisiensi proses bisnis, serta akses pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan yang terbuka dan adil. Ia juga mengatakan pemerintah pusat pun melalui Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mendorong optimalisasi layanan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, tambah Ditha, sudah sepatutnya optimalisasi pemanfaatan pengadaan barang/jasa segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPPOD dan Populi Center itu, Ditha juga memaparkan berbagai manfaat dari digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa. Pertama, layanan pengadaan barang/jasa dalam bentuk digital dapat mempersulit terjadinya tindak pidana korupsi dan persekongkolan. "Saya bisa ambil kesimpulan dari segi digitalisasi, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan. Di antaranya, dengan mendesain pengadaan berbasis digital ataupun elektronik," tutur Ditha. Selain itu, ia juga menilai layanan pengadaan barang dan jasa berbentuk digital akan meningkatkan efektivitas penggunaan waktu serta biaya. Lalu, digitalisasi tersebut juga bisa menghilangkan penggelembungan biaya anggaran dan mark-up, yaitu kesenjangan di antara harga jual barang atau jasa dan biaya anggarannya. "Pemerintah juga menyediakan e-katalog. Semua daftar harga itu sudah tertera di dalam. Jadi, untuk penggelembungan biaya anggaran dan mark-up bisa terminimalisasi di dalam sistem e-katalog," ujar Ditha. Ia pun berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang transformasi pelayanan publik dari yang berbentuk manual menjadi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital juga disarankan untuk diutamakan di sekitar wilayah luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia yang lain. (sws)
Peneliti CSIS: Pelayanan Publik di Daerah Harus Responsif dan Adaptif
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan berdasarkan pembelajaran dari keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 dan prediksi ke depannya, pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat harus responsif dan adaptif. "Yang pertama, dari pandemi ini dan tren ke depan, kita bisa memetik satu pelajaran bahwa pelayanan publik ke depan itu harus responsif karena sekarang daerah-daerah akan berubah menjadi daerah urban dan akan terjadi urbanisasi yang meningkat," kata Arya Fernandes saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Selain itu, lanjutnya, diperkirakan akan terjadi perubahan tren ke depan di mana kumpulan data yang lebih besar dan kompleks (big data) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi penting sehingga pendekatan pelayanan publik di daerah yang adaptif dengan memanfaatkan kedua hal itu harus diperhatikan. Arya juga menjelaskan keadaan urbanisasi membuat masa mendatang diliputi berbagai permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, kemacetan, hingga persoalan kurangnya air bersih. Untuk itu, diperlukan pelayanan publik yang dapat merespons masalah-masalah tersebut. Kemudian menurutnya, pelayanan publik yang responsif diperlukan pula untuk menghadapi salah satu perubahan yang dialami oleh dunia, yakni isu perubahan iklim dan lingkungan. Efek dari perubahan iklim mulai terasa sejak sekarang dan dapat dilihat dari musibah banjir ataupun kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Di Indonesia, banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana, misalnya, Kota Batu, beberapa daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya," tutur Arya. Ia pun menambahkan perkiraan terhadap gelombang ketiga pandemi COVID-19 merupakan pertimbangan lain untuk menjadikan pelayanan publik ke depan lebih responsif. Sementara terkait layanan publik yang adaptif, Arya menilai akses publik terhadap internet semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk lebih peduli dengan isu-isu publik, terutama di kalangan milenial. Dengan demikian, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dari pemerintah daerah menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan. (sws)
LK2PK Ajak Masyarakat Terapkan PPKM Level 3 Secara Disiplin
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengajak semua pihak terutama masyarakat agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada akhir tahun secara disiplin. "Pemerintah berencana menerapkan kebijakan itu guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, ia meminta pengertian dan kerja sama masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin. Hingga saat ini membatasi diri atau menerapkan protokol kesehatan secara berkelanjutan wajib terus dilakukan hingga pandemi benar-benar berakhir. "Semoga saja dengan kedisiplinan kita saat ini, tahun depan kita bisa kembali hidup normal," harap dia. Ardiansyah yakin pemerintah sudah memperhitungkan secara matang untuk menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu setidaknya dari belajar lonjakan kasus akibat tingginya tingkat mobilitas masyarakat akhir tahun lalu. Di samping itu, ia menilai kebijakan turunan dari PPKM level 3 perlu melihat kondisi di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan lokal berbasis data. "Jumlah pemeriksaan, tingkat penularan, angka kematian, kesiapan fasilitas kesehatan, dan tingginya vaksinasi di suatu daerah harus menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan," kata dia. Sementara itu, Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani juga menilai positif rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. "Saya rasa ini juga langkah bagus ya untuk meminimalisir COVID-19," kata Laura. Namun, Laura menilai pemerintah perlu menyampaikan sosialisasi ke masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. Hal itu bertujuan agar setiap individu kembali memahami apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang selama PPKM level 3. Selain itu, tindakan melakukan tes (testing), penelusuran kontak erat (tracing) dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) secara acak juga diperlukan termasuk pengawasannya. (sws)
BEI Ingatkan Investor Tak Sekadar Ikut-Ikutan Investasi Saham Unicorn
Jakarta, FNN - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan para investor perlu mencermati dan berhati-hati sebelum berinvestasi di saham-saham perusahaan unicorn maupun decacorn, dan tak hanya sekedar ikut-ikutan. Perusahaan rintisan unicorn dan decacorn berbasis teknologi digital memang berpeluang akan meramaikan pasar saham Indonesia ke depannya. "Tentunya, dengan melantainya unicorn ini, investor tidak perlu merasa fear of missing out (FOMO) dan gampang ikut-ikutan dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Hasan dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Hasan menyampaikan terdapat hal yang menarik dalam menilai sebuah perusahaan unicorn. Menurutnya, investor tidak hanya bisa menilai perusahaan berdasarkan bottom line-nya saja, tetapi dari growth-opportunity. "Investor sebaiknya tetap mempelajari atau melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk memiliki sahamnya," kata Hasan. Selain itu, Hasan juga membagikan beberapa tips kepada investor sebelum berinvestasi di saham-saham unicorn. Pertama, kata dia, investor harus memperhatikan profil risiko, karena setiap produk investasi yang memiliki potensi keuntungan tinggi, akan memiliki risiko yang tinggi pula, serta tidak semua orang bisa menerima risiko investasi yang tinggi tersebut. "Kemudian tujuan investasi, karena setiap orang memiliki tujuan investasinya masing-masing, misalnya untuk dana hari tua atau pensiun, dana pendidikan anak, dan lainnya," ujar Hasan. Selanjutnya, investor perlu mencermati perencanaan keuangan. Menurutnya, investor harus menyisihkan dana untuk investasi dan jangan pernah menggunakan uang panas apalagi utang atau dana pinjaman untuk melakukan investasi. "Investor juga harus mencermati produk investasi. Setiap produk investasi pasar modal memiliki risiko dan karakteristiknya masing-masing. Sehingga, investor wajib mempelajari dan analisis produknya terlebih dahulu, tentunya berdasarkan informasi dari sumber resmi," kata Hasan. Di samping itu, BEI juga tengah mempersiapkan aturan percatatan saham yang baru yang dalam waktu dekat akan segera rilis, untuk membukakan pintu-pintu masuk baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, seperti tech-companies, centaur, unicorn, dan decacorn, dengan tetap memperhatikan kualitas perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempersiapkan pengaturan mengenai Saham dengan Hak Suara Multiple (SHSM) dimana para pendiri perusahaan tech-companies tersebut dapat mempertahankan visi misi ke depan dalam pengembangan usaha. "Kami juga tetap mengedepankan aspek perlindungan bagi investor, dengan pengembangan notasi khusus untuk perusahaan yang menerapkan SHSM ini," ujar Hasan. (mth)
Polri Lakukan Deteksi Unggahan Ujaran Kebencian dan Provokasi
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang melakukan deteksi terhadap unggahan yang mengandung narasi ujaran kebencian, hoaks, provokasi dan SARA. "Siber patrol melakukan 'mapping' dan 'profiling' setiap konten-konten ujaran kebencian, provokasi dan hoaks," kata Irjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Menurut Dedi, pihaknya sudah mendeteksi adanya unggahan provokasi terhadap institusi Polri ataupun Densus 88. Patroli Siber Polri akan mengingatkan pemilik akun terkait unggahannya yang bermuatan SARA maupun provokasi. "Intinya penyebar akan diingatkan oleh tim," kata Dedi. Sebelumnya Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga mubalig terkait aktivitas lembaga pendanaan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiga mubalig tersebut, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Hasil penyidikan Densus 88, Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. Penangkapan Ahmad Zain An-Najah menyeret Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena statusnya sebagai anggota Komisi Fatwa lembaga agama tersebut. MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa, terhitung sejak hari ditangkapnya. Selain itu, MUI menyerahkan penanganan perkara dugaan keterlibatan Ahmad Zain An-Najah dalam jaringan JI ke kepolisian. MUI menyatakan mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme serta berkomitmen mendukung upaya untuk melawan segala ancaman teror di Indonesia. "Kami tentunya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada Densus 88," kata Ketua MUI Cholil Nafis dalam siaran video MUI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. (mth)
Dukungan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024 Dimulai dari Bogor
Bogor, FNN - Relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai mendeklarasikan dukungan kepada tokohnya itu untuk maju pada Pilpres 2024 dengan nama Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI). Menurut koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen, dalam pernyataan pers yang diterima di Bogor, Jumat, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial. Gerakan itu telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain, Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat. Zulkarnaen mengatakan, Baswedan memang belum mendeklarasikan diri akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong Baswedan --lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969-- untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan. "Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia. Ia mengungkapkan Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan. "Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya. Salah satu anggota gerakan itu, Afgan, mengatakan, sebagai kaum milenial dia berharap jagonya itu bisa memberikan terobosan birokrasi dari manual ke digitalisasi yang semakin masif. "Milenial khan suka yang sederhana, makanya harus menyesuaikan dengan jaman yang serba digital," katanya. (mth)
Dahsyat, Stok Kesabaran Umat Islam Itu Tanpa Batas
By Asyari Usman BANYAK yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasannya. Nah, benarkah premis ini? Sama sekali tidak benar. Khususnya bagi umat Islam Indonesia. Bagi umat di sini, kesabaran itu tidak punya batas. Unlimited! Stoknya jauh melebihi ‘output’. Inilah keistimewaan umat Islam di negara ini. Kemarin-kemarin umat mengeluarkan kesabaran satu gunung, misalnya, besok-lusa masih ada belasan gunung lagi yang siap digelontorkan. Dahsyat sekali. Sebesar apa pun kezaliman yang dilakukan terhadap umat, dipastikan tidak akan ada reaksi marah. Sudah jelas-jelas banyak umat Islam yang dibunuh, kesabaran menjadi tumpuan. Tidak akan terjadi kerusuhan. Paling-paling reaksi yang muncul dalam bentuk konferensi pers, seminar, diskusi, dlsb. Fenomena yang luar biasa ini pantas kita syukuri. Kesabaran umat yang tidak terbatas itu adalah aset yang tak ternilai dengan ukuran apa pun. Para penjahat, penzalim, perampok, penggarong, pengkhianat, tahu persis tentang kesabaran yang tak pernah habis itu. Mereka manfaatkan itu untuk merealisasikan semua cabang nafsu angkara mereka. Islam dihina dan dipojokkan, umat dibantai, ulama dikriminalisasikan. Jangan khawatir. Sejauh ini tetap disambut dengan kesabaran. Kekayaan rakyat dijarah oleh perampok lokal dan asing, selalu aman. Macam-macam penipuan sosial-politik, lumrah dibiarkan dengan kesabaran. Hebat umat Islam. Banyak yang berterima kasih. Mereka senang sambil menari-menari di atas kesabaran yang tak terbatas itu. Nah, bersabar tanpa batas itu kelemahan atau kekuatan? Kalau merujuk ke ayat 200 surah Aali Imran, bersabar dan memperkuat kesabaran adalah pintu menuju kejayaan. Artinya, kesabaran ‘unlimited’ itu adalah kekuatan. Tetapi, ada tapinya, umat ini disuruh siap siaga! Sabar tapi siap siaga. Siap siaga yang dibangun di atas ketakwaan. Di sini ada masalah serius. Sabar, iya. Tapi tidak ada yang siap, konon pula siaga. Padahal, inilah syarat mutlak yang tercantum di ayat 200 itu. Bisa muncul dugaan sampingan. Yaitu, umat ini sebetulnya sedang menginfakkan kesabaran tak terbatas dengan stok bergunung-gunung, atau mereka masih seperti dulu-dulu juga. Tertindas layu, dilindas kuyu. Sebagaimana dulu umat dibantai di Tanjungpriok, Talangsari, dll. Yaa ayyuhalazina amanu ishbiru wa shabiru wa rabithu, wattaqullaha la’allakum tuflihuun. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران : 200] “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” 19 November 2021 (Penulis wartawan senior FNN)
Kejaksaan Agung Dorong Kolaborasi Pencegahan Mafia Pelabuhan
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat untuk mendorong kolaborasi bersama perwakilan dari beberapa instansi terkait dalam rangka pencegahan mafia pelabuhan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat dini hari, mengatakan rapat tersebut digelar pada hari Kamis, 18 November 2021, di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ia menyebutkan bahwa dalam rapat itu, Jaksa Agung Muda intelijen Sunarta menyampaikan rapat koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk fokus dalam pemberantasan mafia pelabuhan. "Namun selain upaya penindakan juga perlu dilakukan upaya pencegahan mafia pelabuhan, oleh karena itu Kejaksaan Agung mencoba menginisiasi serta mengajak untuk menyamakan persepsi antara kejaksaan selaku penegak hukum dengan para stakeholders (pemangku kepentingan) yang terkait di wilayah pelabuhan guna mewujudkan suatu bentuk semangat kolaborasi dalam strategi pencegahan mafia pelabuhan," kata Leonard dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara. Leonard mengatakan, sengan semangat kolaborasi tersebut, Jaksa Agung Muda intelijen Sunarta mengharapkan dalam jangka pendek dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan dengan para stakeholders terkait (baik internal maupun eksternal) dalam upaya pencegahan kejahatan ataupun mafia pelabuhan. "Peserta rapat yang hadir menyambut baik adanya semangat yang sama dalam strategi pencegahan (preventif) dimaksud melalui kolaborasi (lintas sektor) dalam upaya pencegahan kejahatan/mafia pelabuhan," tuturnya. Rapat kolaborasi yang dilaksanakan tersebut, dilakukan oleh kejaksaan dengan Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KSOP Pelabuhan Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian, Pelindo, dan Jakarta International Container. Adapun pihak Kejaksaan Agung diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Sunarta didampingi Direktur C pada Jaksa Agung Muda Intelijen Rorogo Zega, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Koordinator C pada Jaksa Agung Muda Intelijen Harli Siregar. (MD).
Pemkab Siak Perketat Pintu Masuk dan TKA Hindari COVID-19 Varian Baru
Siak, FNN - Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengantisipasi masuknya COVID-19 varian baru dengan memperketat pengawasan di pintu masuk daerah tersebut dan juga menyurati perusahaan agar melakukan karantina jika ada tenaga kerja asingnya yang baru datang. "Di sini kasus COVID-19 memang melandai tapi di Eropa bahkan di Singapura dan Malaysia meningkat. Ini harus kita sikapi pintu masuk di Siak dari luar negeri," kata Bupati Siak, Alfedri di Siak, Jumat. Dikatakannya, berkaca pada pengalaman sebelumnya pernah TKA yang sampai ke Siak dan menularkan virus varian Delta. Untuk itu, pihaknya surati perusahaan agar TKA yang baru datang dikarantina lima hari sebelum bekerja. Untuk jalur masuk dari luar negeri, Alfedri meminta adanya pembatasan khusus di Pelabuhan Tanjung Buton. Hal ini bakal dilaporkan juga ke pemerintah provinsi untuk memperketat pintu masuk lainnya. "Kepala dinas agar proaktif dengan buat pengumuman tetap pakai masker. Di Mekah saja walau tak ada pembatas jarak tapi masih harus pakai masker," ujarnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Toni Chandra mengatakan per 16 November untuk pertama kalinya tidak ada kasus COVID-19 harian di Siak. Namun untuk menghadapi tahun baru mesti diwaspadai ada varian baru MU dari Hongkong dan Jepang. "Ini tak menutup kemungkinan karena ada TKA yang bolak balik di Siak. Maka dari itu harap diundang perusahaan karena pernah kejadian di Perawang lalu ada virus varian baru yang masuk," ungkapnya. Dia mengingatkan bahwa saat ini masih dalam keadaan darurat dan tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Pasalnya dalam masyarakat terlihat penerapan protokol kesehatan sudah mulai kendor dengan banyak yang tak memakai masker. "Masyarakat jangan kendorkan penggunaan masker dan cuci tangan agar terhindar dari virus," katanya. (sws)
TNI AL Minta Tudingan Rampas Tanah Adat Marafenfen Maluku Dibuktikan
Ambon, FNN - Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX/Ambon, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Said Latuconsina, meminta semua pihak menghormati proses hukum untuk menyelesaikan perkara sengketa lahan masyarakat adat Marafenfen dengan TNI AL di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. "Silakan saling tunjukkan bukti-bukti di pengadilan, saya sangat yakin majelis hakim akan mengambil keputusan secara obyektif," kata dia, di Ambon, Jumat. Ia mengomentari kejadian kericuhan di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru setelah hakim Pengadilan Neger Dobo memenangkan TNI AL selaku tergugat dalam perkara sengketa lahan dengan masyarakat Desa Marafenfen, Rabu (17/11). Masyarakat adat Marafenfen tersulut emosi mendengar putusan itu sehingga merusak Kantor PN Dobo, kemudian melakukan sasi atau penyegelan adat terhadap kantor tersebut dan juga ke Kantor Bupati Kepulauan Aru, DPRD Aru, bandara dan pelabuhan. Meski begitu bandara dan pelabuhan kini sudah bisa digunakan karena sasi adat sudah dibuka. Latuconsina menyatakan, tudingan terhadap TNI AL merampas tanah masyarakat adat Marafenfen tidak benar. Ia meminta semua pihak menghargai proses hukum yang berlaku. "Tudingan itu jelas tidak benar. Namun karena saat ini permasalahan sudah berada pada tahapan proses hukum, maka kita hargai itu. Kita serahkan saja sesuai mekanisme hukum yang berlaku," katanya. Sebelumnya, penasihat hukum Masyarakat Adat Marafenfen, Samuel Wailerunny, menyatakan, sudah disepakati masyarakat memutuskan banding terhadap putusan kasus perdata pada sidang gugatan yang dimenangkan TNI AL. Ia mengatakan prosesnya kini ada waktu 14 hari sejak putusan hakim untuk pihak penggugat memasukkan memori banding. "Sudah disepakati bahwa kita nyatakan banding," ujarnya. Konflik lahan masyarakat Adat Marafenfen sudah berlangsung selama puluhan tahun, berawal dari Januari 1992 saat aparat TNI AL mengklaim sudah ada pembebasan lahan masyarakat di Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan seluas 689 Hektare untuk pembangunan Lapangan Udara TNI AL Aru. Masyarakat Adat Marafenfen merasa pengambilalihan lahan mereka oleh aparat dilakukan secara paksa, sehingga kehidupan warga setempat yang bergantung pada hutan jadi terganggu. (sws)
Konferensi ke-1 PWI Kaltara Siap Digelar 27 November di Tarakan
Tarakan, FNN - Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pertama siap digelar jelang akhir tahun ini, tepatnya 27 November 2021. Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno pengurus besar PWI Kaltara terkait pembentukan kepanitiaan konferensi PWI Kaltara yang telah disepakati bersama di Ruang Command Center DKISP Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (16/11). Dalam rapat yang dihadiri salah satu Dewan Penisehat PWI Kaltara itu, telah ditetapkan untuk lokasi acara di Kota Tarakan. Sementara untuk komposisi Panitia Pengarah (SC) diemban oleh Hairul Akbar, Ikram Mahmud dan Edy Nugroho. Adapun posisi Ketua Panitia Pelaksana (OC) diberikan kepada Muhammad Dicky Umacina. Selanjutnya Ketua OC diberi waktu selama tiga hari sejak rapat pleno membentuk kabinet kepanitiaan guna kelancaran agenda lima tahunan tersebut. “Alhamdulillah, setelah sempat tarik ulur selama sepekan terakhir, kemarin dalam rapat pleno pengurus, semuanya sudah dinyatakan beres dan sepakat, begitu juga dengan SK (surat keputusan) untuk para panitia itu,” kata Ketua PWI Kaltara, Datu Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis. Selanjutnya, SK kepanitiaan konferensi tersebut akan ditembuskan ke pengurus pusat untuk diketahui. “Saya berharap tidak ada kendala lagi. Dan saya juga berharap panitia pelaksana maupun panitia pengarah langsung bekerja untuk menyiapkan segalanya, karena waktu kita sangat mepet,” pintanya. Dia menambahkan, banyak pertimbangan yang dikemukakan oleh peserta rapat pleno sehingga sepakat memilih dan memutuskan Tarakan sebagai tuan rumah. “Saya kira soal itu tidak perlu dibahas lagi, karena sudah disepakati. Sekarang mari kita bekerja, mengabdi untuk organisasi wartawan ini,” tegasnya. Semua sangat berharap agenda lima tahunan ini berjalan dengan lancar dan tertib, serta mengedepankan protokol kesehatan karena masih di tengah pandemi. "Dan prinsipnya sidang harus berjalan sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) PWI yang ditetapkan di Kongres PWI Solo 2018 lalu,” tambah Datu. (sws)
Kodim Mamuju Lakukan Penyuluhan Hukum kepada Personelnya
Mamuju, FNN - Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan penyuluhan hukum 2021 bagi personel Militer dan PNS Kodim 1418 Kabupaten Mamuju. Damdim 1418 Kabupaten Mamuju, Kolonel Infanteri Aji Sartono di Mamuju, Kamis, mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum Kodim Mamuju mengusung tema "Melalui penyuluhan hukum kita tingkatkan disiplin dan taat hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum di satuan,". Ia mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum tersebut diikuti Danramil di sejumlah daerah di Mamuju maupun jajaran personil TNI Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Ia berharap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menyimak dan mengikuti dengan baik serta berkenaan untuk memahami masalah hukum militer. " Prajurit TNI dituntut mampu menjadi teladan bagi masyarakat, dan juga harus menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lingkup militer apalagi tindak kejahatan yang bersinggungan dengan hukum," katanya. Ia juga meminta kepada seluruh peserta agar bijak menggunakan aplikasi media sosial sesuai dengan perintah Kepala Staf TNI angkatan darat (AD) Ia meminta agar prajurit TNI dapat menyebarkan informasi atau kegiatan yang positif yang dapat mengangkat citra TNI di mata masyarakat. Sehingga, lanjutnya, akan timbul kecintaan yang lebih dari rakyat terhadap institusi TNI yang dicintai dan dibanggakan ini. Kasi Undang Kumdam Kodam XIV Hasanuddin Mayor Helmi Zunan Wijaya SH dalam acara penyuluhan itu menyampaikan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik, perkara yang menonjol meliputi upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta prosedur lainnya. Selain itu dia menjelaskan hukum administrasi pemberhentian dengan tidak hormat di lingkungan TNI-AD Ia juga berharap, tingkat pelanggaran dan permasalahan hukum militer dapat dipahami sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggota militer maupun PNS, untuk meminimalisir angka pelanggaran hukum satuan TNI lada Kodim 1418 Mamuju. (sws)
Buka, Apa dan Siapa Jamaah Islamiyah
Oleh M Rizal Fadillah Penangkapan tiga ulama Ustad Farid Okbah, DR Ahmad Zein An Najah, dan DR Anung Al Hilmat ditanggapi beragam di media sosial. Orang yang mengenal ketiganya tentu kaget dan tidak percaya ketiga pendakwah tersebut adalah teroris. Orang yang tidak mengenal juga kaget, ada kegiatan Densus yang mengejutkan. Penangkapan ulama. Ketiganya dikaitkan dengan kegiatan terorisme. Tentu berdampak terutama karena satu diantaranya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. MUI telah mengklarifikasi dan mendorong keterbukaan dalam proses hukum. Menegaskan bahwa apapun pembuktian yang melibatkan pengurusnya, maka kegiatannya bersifat pribadi tidak berhubungan dengan MUI. Densus atau Kepolisian harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini. Tuduhan terorisme cukup serius karena terorisme bukanlah perbuatan pidana biasa. Perlu kejelasan dan keterbukaan informasi agar tidak menjadi bola liar dalam sikap dan persepsi publik atau membangun persangkaan fitnah. Selama ini penanganan terorisme senantiasa tertutup, lambat, dan jarang sampai hingga kepada tahap peradilan. Lebih jauh dapat terjawab pertanyaan yang menggelitik, yaitu : Pertama, sebagaimana diketahui bahwa terorisme adalah tindak pidana untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas, korban bersifat massal, serta menimbulkan kerusakan. Adakah perbuatan ini telah dilakukan oleh salah satu atau ketiga ulama tersebut ? Kedua, apakah keterlibatan dalam organisasi yang bernama Jama'ah Islamiyah secara otomatis seseorang menjadi teroris ? Bagaimana jika keberadaannya untuk meluruskan organisasi ? Lalu apa dan siapa Jama'ah Islamiyah itu dalam kualifikasi politik, agama, dan hukum ? Pemerintah belum pernah menjelaskan secara terbuka sosok organisasi ini, termasuk keharamannya. Ketiga, perlu jawaban benar dan beralasan mengapa Densus 88 enggan atau tidak melakukan aksi apa-apa dalam menghadapi KKB di Papua yang sudah betul-betul melakukan tindak pidana terorisme. Mereka adalah teroris yang sangat berbahaya, melawan NKRI, dan sangat keji. Dalam kaitan Jama'ah Islamiyah, menarik apa yang disampaikan pengamat terorisme Al Chaidar yang menjelaskan telah terjadi perubahan signifikan pada Jama'ah Islamiyah (JI) dari organisasi yang radikal menjadi lebih humanis. Menurutnya, sejak 2007 Jama'ah Islamiyah bukanlah organisasi teroris lagi. Dosen Universitas Malikusshaleh Aceh ini menjelaskan bahwa tahun 2008 hingga 2013 JI menjadi organisasi da'wah dan meninggalkan operasi teror di berbagai wilayah. Tahun 2013 hingga sekarang JI menjadi organisasi humanitarian dengan mendirikan Syam Organizer, Hilal Ahmar Society (HASI, One Care, ABA, dan sebagainya. Zain An Najah dan Farid Okbah belum kuat untuk ditempatkan sebagai teroris hanya karena terafiliasi pada JI, tuturnya. Uraian Al Chaedar menjadi penting untuk dikonfirmasi dan dibuka lebih luas oleh Pemerintah, jangan sampai penangkapan Densus 88 atas ketiga ulama di atas hanya menciptakan kegaduhan, tanpa bukti kuat, dan hanya sebagai pembenaran bahwa rezim saat ini memang Islamofobia. Apakah ada pihak yang sedang menciptakan sosok pengganti Abubakar Ba'asyir untuk menakut-nakuti masyarakat? Upaya yang sangat tidak mendidik dan tidak bermoral. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
HNW: Pemberantasan Terorisme Yes, Framing Bubarkan MUI No!
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan terorisme di Tanah Air, namun menolak teror yang berbentuk "framing" dan dijadikan trending untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Framing yang dijadikan trending topic pembubaran MUI terjadi pascapenangkapan pimpinan MUI Dr Zain An Najah oleh Densus 88 karena dugaan keterlibatan terorisme," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. HNW menegaskan dukungannya terhadap MUI. Apalagi, MUI adalah organisasi legal dan formal dan telah berdiri sejak 26 Juli 1975. MUI juga jadi wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim se-Indonesia, baik individual maupun yang terhimpun dalam ormas-ormas Islam. HNW mengatakan mereka yang tergabung dalam MUI memiliki semangat Islam wasathiyah (moderat), ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Selain itu, sikap kebangsaan MUI selama ini juga jelas mendorong Islam moderat dan kerukunan antarumat beragama. "Termasuk menolak ideologi radikalisme, aksi islamofobia, terorisme, komunisme, hingga separatisme," kata Ketua ke-11 MPR RI itu pula. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan umat Islam dan negara agar mewaspadai gerakan yang bisa menunggangi isu terorisme dengan penangkapan salah satu anggota pimpinan MUI. "Bila benar terjadi, maka ini merupakan agenda islamofobia dan pelecehan lembaga keagamaan termasuk yang Islam moderat," ujarnya. Terkait penangkapan Dr Zain An Najah, MUI telah mengambil sikap dengan menegaskan bahwa MUI menolak terorisme dan mendukung pemberantasan terorisme. Selain itu, penangkapan tersebut sama sekali tidak terkait dengan organisasi/lembaga. "MUI menyerahkan proses hukum kepada aparat dengan mengingatkan agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memenuhi prinsip keadilan," ujar dia. Selain itu, kata dia, sangat baik jika MUI terus mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama serta kemaslahatan umum. Kemudian termasuk pula mengkritisi kinerja dari Densus 88 agar betul-betul profesional, adil dan tidak tebang pilih. (sws, ant)
Malaysia Proses 10 Konten Penghinaan Agama
Kuala Lumpur, FNN - Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) selama 2020-Oktober 2021 telah memproses sepuluh berkas penyebaran konten berunsur penghinaan terhadap agama dan salah satunya telah diajukan ke mahkamah. "Usaha yang dijalankan SKMM ini akan diteruskan sesuai laporan dan aduan yang diterima, terutama bila melibatkan berita palsu yang bisa memberi dampak keharmonian hubungan antarkaum dan agama di dalam negara," ujar Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Annuar Musa di Kuala Lumpur, Kamis. Annuar mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan anggota parlemen Wan Hassan yang menanyakan langkah strategis yang diambil SKMM dalam menangani isu penghinaan terhadap agama Islam yang masih beredar luas di media sosial. "Kementerian melalui SKMM dengan kerja sama dari pihak polisi tidak akan berkompromi dan senantiasa berkomitmen mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mengganggu keamanan, kestabilan dan keharmonisan negara termasuk penghinaan terhadap agama Islam," katanya. Politikus UMNO itu mengatakan pendekatan secara kolektif diambil melalui kerja sama SKMM dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Lembaga Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Lembaga Agama Islam Negeri-Negeri (JAIN). "Kerja sama ini untuk memastikan konten-konten yang berunsur kebencian terhadap agama Islam, termasuk dalam aspek penegakan serta bantuan teknis yang diberikan oleh SKMM kepada PDRM dan Lembaga Agama Islam di negeri-negeri terkait penyelidikan, pembekalan informasi dan analisis forensik digital," katanya. Dia mengatakan PDRM dan SKMM baru-baru ini telah menjalin kerja sama untuk memberantas kriminalitas dan melindungi pengguna internet dalam negeri termasuk tentang isu yang berkaitan dengan ketenteraman umum di media sosial. "Pihak pemerintah juga mau mengingatkan rakyat Malaysia supaya bertindak matang dengan tidak memuat konten yang mengganggu ketenteraman dan keharmonisan umum," katanya. (sws, ant)
KPK Dalami Status Tanah Aset Negara di RS Siloam Sorong
Sorong, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dan menelusuri status tanah bangunan Rumah Sakit Siloam Sorong di Papua Barat dikabarkan aset negara yang sudah dijual kepada pihak swasta. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria, di Sorong, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari informasi tentang status tanah bangunan Rumah Sakit Siloam Sorong yang dikabarkan aset negara yang telah dilepaskan ke pihak lain. Menurut dia, sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa tanah bangunan RS Siloam sebelumnya adalah tanah yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sorong. Seiring waktu, kata dia, tanah tersebut dilepaskan begitu saja dan tidak lagi tercatat dalam aset daerah. Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh PT PBS yang kemudian berkolaborasi dengan pihak lainnya untuk membangun Rumah Sakit Siloam dan mal. "Kami sudah bentuk tim bersama Badan Pertanahan Nasional baik Kota maupun Kabupaten Sorong untuk menelusuri proses pelepasan aset tersebut," ujar Dian. Dia menyatakan bahwa jika tanah tersebut aset negara dan proses pelepasan kepada pihak swasta cacat hukum, maka aset tersebut akan ditarik kembali. Menurut dia, walaupun sudah bersertifikat, namun proses pelepasan aset tersebut ditemukan cacat hukum, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa membatalkan sertifikat tanah tersebut. "Hal ini yang sedang kami telusuri dan dalami baik proses penyerahan asetnya maupun unsur pidananya," kata dia lagi. (sws, ant)
KPK Tahan Abdul Wahid Bupati Hulu Sungai Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid (AW) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022 dan gratifikasi. "Agar proses penyidikan dapat berjalan lancar, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan. Hari ini, tersangka saudara AW dilakukan penahanan 20 hari pertama terhitung mulai 18 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 penempatan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Firli mengatakan tersangka Abdul Wahid akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. Dalam konstruksi perkara, Firli mengungkapkan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid. Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid. "Pada sekitar awal 2021, MK menemui tersangka AW di rumah dinas jabatan bupati untuk melaporkan terkait "plotting" paket pekerjaan lelang pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara Tahun 2021," katanya. Dalam dokumen laporan paket "plotting" pekerjaan tersebut, lanjut Firli, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut. "Selanjutnya, tersangka AW menyetujui paket "plotting" ini dengan syarat adanya pemberian komitmen "fee" dari nilai proyek dengan persentase pembagian "fee", yaitu 10 persen untuk tersangka AW dan 5 persen untuk MK," ucap Firli. Adapun, kata dia, pemberian komitmen "fee" yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta. Selain melalui perantaraan Maliki, Firli menjelaskan tersangka Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen "fee" dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar. "Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli. Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (sws, ant)
Jumhur Hidayat Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta
Jakarta, FNN - Aktivis buruh Jumhur Hidayat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis dirinya hukuman penjara 10 bulan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. “Kami ajukan banding kemarin (17/11),” kata Koordinator Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Oky Wiratama saat dihubungi di Jakarta, Kamis. TAUD merupakan tim kuasa hukum Jumhur yang terdiri atas pengacara publik LBH Jakarta dan Lokataru. Oky menerangkan selama menempuh banding TAUD masih mendampingi Jumhur Hidayat sebagai penasihat hukum. Oky, saat ditanya mengenai pertimbangan mengajukan banding, menyebutkan ia belum dapat menyampaikan isi memori banding atas putusan PN Jakarta Selatan. “Pertimbangannya belum bisa saya sampaikan di sini, karena belum membuat memori bandingnya, masih akta pernyataan banding saja,” terang dia. Meskipun mengajukan banding, Jumhur sampai saat ini tetap menjalani hukumannya sebagai tahanan rumah sebagaimana diperintahkan oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan minggu lalu (11/11). Majelis hakim PN Jakarta Selatan pada minggu lalu memvonis Jumhur hukuman penjara 10 bulan, tetapi ia tidak perlu dikurung di penjara salah satunya karena masalah kesehatan. Jumhur telah dikurung di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta selama kurang lebih 7 bulan. Dengan demikian, masa hukumannya tersisa 3 bulan. Usai mendengar putusan hakim, Jumhur yang ditemui di luar ruang sidang minggu lalu, mengatakan ia tidak puas terhadap putusan hakim. Ia berharap dapat bebas murni, karena unggahannya di akun Twitter pribadinya merupakan kritik terhadap kebijakan. Jumhur terseret kasus pidana setelah ia pada Oktober 2020 mengunggah cuitan yang mengkritik Omnibus Law Cipta Kerja. Cuitan Jumhur yang menjadi sumber dakwaan jaksa dan putusan hakim: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”. Majelis hakim PN Jakarta Selatan berkeyakinan Jumhur bersalah melanggar Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Vonis itu merupakan hasil pemeriksaan dari unsur-unsur dakwaan lebih subsider jaksa. Pasal 15 UU No.1/1946 mengatur: “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Bagi Jumhur dan tim kuasa hukumnya, pasal itu merupakan ancaman bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. (sws, ant)
Jaksa Agung : Tak Ada Alasan Tidak Terapkan Hukuman Mati Koruptor
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini memiliki beberapa persoalan salah satunya penolakan dari para aktivitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Burhanuddin, aktivis HAM mendapat dukungan dari dunia internasional yang mendorong setiap negara untuk menghapus regulasi hukuman mati, dengan dalih jika hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. "Penolakan para aktivis HAM ini tentunya tidak dapat kita terima begitu saja. Sepanjang konstitusi memberikan ruang yuridis dan kejahatan tersebut secara nyata sangat merugikan bangsa dan negara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerapakan hukuman mati," kata Burhanuddin dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, secara daring, Kamis. Burhanuddin mengatakan perlu menyadari bahwa eksistensi 'hak asasi' haruslah bergandengan tangan dengan 'kewajiban asasi'. Dengan kata lain, kata Burhanuddin, negara akan senantiasa melindung hak asasi setiap orang, namun di satu sisi orang tersebut juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Lebih lanjut ia menjelaskan, peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," katanya. Namun, lanjut dia, jika dilihat dari sistematika penyusunan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM di dalam UUD 1945, maka akan tampak adanya suatu pembatasan HAM yang tertuang di pasal penutupnya. Ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 telah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam pasal penutup HAM yaitu di Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menegaskan jika HAM dapat dibatasi dan bersifat tidak mutlak. "Negara dapat mencabut HAM setiap orang apabila orang tersebut melanggar undang-undang," tegas Burhanddin. Dengan demikian, kata Burhanuddin, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan. Persoalan lain dalam penerapan hukuman mati terhadap korupti, adanya pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati dengan argumentasi bahwa adanya sanksi pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan. Pandangan tersebut 'dilawan' oleh Burhanuddin dengan sebuah pertanyaan serupa secara "a contrario" yaitu : Apabila sanksi pidana mati untuk koruptor dihapuskan, apakah lantas akan terjadi penurunan kuantitas tindak pidana korupsi?" "Mengingat perkara korupsi belum ada tanda-tanda hilang dan justru semakin meningkat kuantitasnya, maka sudah sepatutnya kita melakukan berbagai macam terobosan hukum sebagai bentuk ikhtiar pemberantasan korupsi," kata Burhanuddin. Meski begitu, Burhanuddin menyebutkan, penerapan hukuman mati bagi para koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera. Selama ini kejaksaan telah melakukan beragam upaya penegakan hukum, misalnya menjatuhkan tuntutan yang berat sesuai tingkat kejahatan, mengubah pola pendekatan dari "follow the suspect" menjadi "follow the money" dan "follow the asset", serta memiskinkan koruptor. Tapi ternyata efek jera hanya mengena para terpidana untuk tidak mengulangi kejahatan. Efek jera ini belum sampai ke masyarakat, karena koruptor silih berganti, dan tumbuh dimana-mana. Sebelumnya, Jaksa Agung menggulirkan wacana hukuman mati terhadap koruptor, berkaca dari dua kasus megakorupsi yakni pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Kedua kasus korupsi tersebut berdampak besar bagi masyarakat luas terutama pegawai dan anggota asuransi tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, yakni Rp16,8 triliun untuk kasus Jiwasraya, dan Rp22,78 triliun di kasus Asabri. Selain itu, terdapat dua terdakwa yang sama di dua kasus tersebut, yakni Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat. (sws, ant)
Ritual Perubahan Kekuasaan
Oleh Ridwab Saidi *) PADA tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara Presiden Soeharto dalam pidato ringkasnya menyerahkan kekuasaan pada Wapres BJ Habibie. Ada yang menarik dari situasi itu yang mungkin tak banyak masyarakat tahu. Yaitu gestur tubuh Pak Harto ketika menyimak sambutan Habibie, tangan kirinya menggenggam lengan kanannya dengan kuat. Kemarin Rabu 17 November 2021 bertempat di Istana Negara.digelar upacara pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Senyuman-senyuman polos menghiasi suasana. Tetapi ada yang sulit tersenyum. Ekspresi wajahnya merengut, rasa kecewa tak dapat disembunyikan. Entah kenapa. Ekspresi minor ini menariknya berdialog dengan senyuman intelek penuh pengertian. Saya menyaksikan Beethoven Sonata in G dúr. Asian Games 1962 ada upacara pembukaan, ada pertandingan, setelah itu IOC kirim Sondhi yang bawa pesan Asian Ganes III di Jakarta, tak diakui karena tidak mengundang Israel. Beda dengan penundaan balap motor Mandalika karena teknis tidak siap. Pemuda Rakyat mengirim massa ke Hotel Indonesia tempat Sondhi bermalam. Lalu film-film India tidak lagi diputar di bioskop. Penggemar film India tak jumpa lagi dengan Shakila dan Madhubala di layar perak. Orde Lama dan PKI lupa bahwa Sondhi bukan wakili India. Politik Orde Lama makin tak karuan. Potensi kebanggaan dipatahkan. Bung Karno susah payah bikin Asian Games meski ekonomi sedang hancur-hancuran. Orang Laos masih berbangga dengan alamnya yang asli dan asri. Penggundulan hutan di sini bikin prihatin. Belum lagi soal emisi karbon. Persis semua terjadi dalam keadaan ekonomi dan finansial makin buruk saja. Apa daya kini? Tak banyak guna mengesankan power system OK dengan heboh pindah ibukota tapi ora ono duwite. Duit. The problem is still there. Are U gonna be there? Yes, I'll be there. Lho, kok? Itu 'kan cuma lagu, makanya jangan belagu, pake merengut segala. *) Budayawan
Pemkab Lebak Optimalkan Promosi Produk UMKM Dukung Pemulihan Ekonomi
Lebak, FNN - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengoptimalkan promosi produk usaha micro kecil dan menengah (UMKM) guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. "Kita berharap dengan pengoptimalan promosi kembali pendapatan ekonomi pelaku usaha normal, " kata Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waseh di Lebak, Kamis. Pemerintah daerah kini gencar mempromosikan produk UMKM guna mendorong peningkatan ekonomi mereka. Pengoptimalan promosi itu baik melalui dinas terkait, juga menjalin kerja sama dengan kota dan kabupaten lain. "Kami berharap kerja sama ini dapat membantu pemasaran produk UMKM, " katanya menjelaskan. Menurut dia, promosi produk UMKM juga ditampung oleh Plaza Komoditi milik pemerintah daerah guna kemudahan pemasaran. Produk UMKM itu di antaranya kuliner, makanan tradisional, kerajinan kriya, fashion hingga pengelolaan edar pangan. Saat ini, pihaknya terus mengoptimalkan promosi produk UMKM sehubungan kasus penyebaran COVID-19 diberbagai daerah menurun drastis. Kemungkinan besar kata dia, pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, terlebih vaksinasi terus dilakukan secara maksimal. "Kami minta masyarakat dapat divaksinasi agar perekonomian masyarakat kembali normal, " katanya. Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu dan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing pasar. Selain itu juga dilengkapi perizinan edar dari BPOM sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Produk UMKM wajib bersertifikasi halal, barcode juga memiliki izin Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan jenis pangan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diterbitkan pemerintah daerah. "Kami optimistis produk UMKM bisa bersaing pasar, karena kualitasnya tidak kalah dengan pabrik," katanya menjelaskan. Sementara itu, sejumlah pelaku UMKM Kabupaten Lebak mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah membantu promosi pemasaran produk UMKM ditampung di Plaza Komoditi untuk meningkatkan omzet penjualan. "Kami tentu saat ini cukup terbantu pemasaran ditampung di Plaza Komoditi milik Pemkab Lebak, sehingga bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp2 juta per pekan, " kata Beni, seorang pelakunya UMKM produk makanan warga Cibadak Kabupaten Lebak. (mth)
Ada Logo PDIP di Kursi Panglima TNI dan Kursi KSAD
By Asyari Usman Effendi Simbolon hebat. Pada 3 September 2021, kader senior PDIP ini bergegas membeberkan bocoran bahwa dalam waktu dekat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi panglima TNI dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman akan menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tak meleset sedikit pun, kedua jenderal ini kemarin (17/11/2021) dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kedua posisi itu sesuai “janji” Effendi. Hadiah yang tertangguhkan untuk Andika, hadiah yang terlalu awal untuk Dudung. Kedua pengangkatan ini sarat dengan noda politik. Noktah pertama noda-noda itu adalah Effendi Simbolon. Sedangkan limbah politik yang melumuri kedua pengangkatan ini adalah PDIP. Lambang Banteng Moncong Putih membayang di belakang kursi Panglima dan kursi Kepala Staf. Ini bisa terjadi berkat manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri (BU Mega). Terlalu panjang untuk diuraikan peranan Bu Mega dalam kedua pengangkatan ini. Cukuplah dikatakan bahwa Andika dan Dudung adalah favorit beliau. Tapi, apakah ada masalah kalau Bu Mega memfavoritkan kedua jenderal itu? Tentu tidak, kalau bekas tangan Bu Ketum tidak tertempel di kursi kedua pejabat tinggi militer itu. Sebaliknya, tentu menjadi masalah karena bekas tangan itu bukan sekadar tempelan debu yang akan segera lenyap. Tempelan tangan Bu Mega itu adalah celupan cat permanen berwarna merah. Inilah masalah besar. Kedua kursi itu kini menjadi “milik” PDIP, tepatnya milik Bu Mega. Apa dasarnya? Silakan kembali ke cerita Effendi Simbolon. Cerita ini merupakan bukti kuat bahwa Andika dan Dudung adalah hasil “fit and proper test” di markas PDIP. Sebagai “pemilik” kedua kursi terkuat itu, Bu Mega tentu wajar mengharapkan kedua penghuninya menjaga “silaturahmi” yang intensif dengan beliau dan dengan para petinggi partai. Harapan ini kelihatannya sulit dielakkan oleh kedua jenderal. Meskipun para pemerhati politik yakin Andika dan Dudung tidak akan terjebak menjadi “petugas partai”. Sangat mungkin kedua jenderal itu tidak akan terperangkap ke dalam agenda PDIP meskipun mereka berutang budi kepada Bu Mega. Sebab, mereka adalah tentara yang sudah malang-melintang menjaga taman Sapta Marga agar tidak dimasuki oleh tikus-tikus politik. Tapi, persoalannya, ada iming-iming yang menjanjikan. Bisa saja kedua jenderal yang baru dilantik itu tergoda. Bagaimanapun juga, Andika dan Dudung pasti punya ambisi. Sangat manusiawi. PDIP punya kekuasaan besar. Bu Mega sangat bisa berperan sebagai “king maker”. Artinya, kedua jenderal itu, khususnya Andika, sangat mungkin dibuat menjadi “raja” oleh Bu Mega. Sekarang saja pun sudah mulai disebut-sebut Andika-Puan atau Puan-Andika untuk Pilpres 2024. Mungkinkah ini terjadi? Sangat. Sebab, Puan perlu orang kuat dan relatif muda sebagai pendamping. Mungkinkah mereka menang? Bisa saja. Bagaimana dengan Dudung? Mulai hari ini, proyeksi kursi panglima TNI untuk beliau hampir pasti menjadi kenyataan. Dudung sangat dekat dengan Bu Mega. Pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani tentu sangat penting bagi Bu Ketum. Dalam hal ini, menempatkan Dudung di Mabes TNI akan menjadi prioritas berikutnya bagi Bu Mega. Nah, maukah Dudung sebagai panglima TNI nantinya menyediakan diri untuk mengamankan Puan 2024? Memang belum tentu. Sebab, di tubuh TNI banyak jenderal lain yang harus didengarkan oleh panglima. Lagi pula, TNI bukanlah perseroan keluarga yang bisa diarah-arahkan untuk kepentingan pribadi. Tapi, harap dicatat, apa yang tak bisa dilakukan oleh seorang panglima TNI? Semoga saja kedua jenderal yang baru dilantik kemarin sebagai panglima TNI dan KSAD tidak tergiring ke posisi petugas partai.[] (Penulis waratawan senior FNN)
Goyang MUI
Oleh Ady Amar *) JIKA ada tikus di gudang beras BULOG, maka menghabisi tikus itu tidaklah dengan gudang itu mesti dibakar. Memiliki pikiran membakar gudang, jika pikiran itu ada, pastilah pikiran itu muncul dari orang tidak waras. Eko Kunthadi dikenal sebagai buzzer. Menjadi buzzer itu pilihan hidupnya. Jalan takdirnya. Tidak ada masalah dengan pilihannya itu. Adalah ia, yang coba menggoyang MUI dengan usulan pembubaran Ormas yang lahir 1975, yang telah menjadi tenda besar umat Islam. Ditangkapnya 3 ulama oleh Densus 88 (16 November), seorang di antaranya anggota MUI, Dr. Ahmad Zain An-Najah. Salah satu anggota Komisi Fatwa MUI. Ditangkapnya itu, menjadi pintu masuk buat Eko dan kelompoknya menyoal perlunya MUI dibubarkan. Usulan pembubaran itu masuk kategori usulan yang muncul dari orang tidak waras, yang coba "membakar" institusi MUI, dengan usulan pembubarannya. Usulannya itu lebih dahsyat dari membakar gudang BULOG. Jadi ketidakwarasannya itu bernilai kuadrat. Eko mencoba mengangkat buzzer sekelasnya, yang tidak bekerja cuma nyasar personal yang berseberangan dengan rezim. Meski hasil kerjanya dan kelompoknya selama ini tidak bisa dibilang berhasil, kecuali piawai tebar dusta dan fitnah. Terpenting buat mereka ada kebisingan dalam jagad pemberitaan. Maka, Eko Kunthadi nekat mengusulkan pembubaran MUI, dan itu karena satu anggota MUI yang ditangkap Densus 88 itu diduga sebagai teroris. Masih dugaan yang itu belum pasti kebenarannya. Mereka yang ditangkap itu dikenal sebagai ulama moderat, yang tidak tampak jejaknya sebagai teroris. Semua memang tidak bisa dilepaskan dari kekritisan beberapa pengurus MUI yang aktif mengkritisi rezim, jika ditemukan hal yang tidak semestinya. Itu hal wajar, bagian dari dakwah yang tidak terlepas dari nahi munkar. Orang bahkan bisa menarik "kekurangajaran" seorang Eko Kunthadi, yang itu tidak terlepas dari saat MUI di bawah kepemimpinan Ketua Umum KH. Ma'ruf Amin--saat ini menjadi Wakil Presiden--yang ikut "berperan" memenjarakan seorang Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, karena kasus penistaan agama. Sepertinya dua sebab itu yang melatarbelakangi usulan pembubaran MUI itu: adanya beberapa pengurus MUI yang kritis terhadap rezim, dan dendam lama atas dipenjarakannya si penista agama. Tampaknya itu saja _sih_. Usulan pembubaran MUI itu bagian dari skenario, tidaklah ujug-ujug asal usul. Profesor Henry Offside Sejak kemarin beredar meme dari Allahyarham Ustadz Tengku Zulkarnain, yang berdialog dengan Kiai Ma'ruf Amin, yang saat itu sebagai Ketua Umum MUI. Ustadz Zul, saat itu menjabat Wakil Sekjen MUI. Begini katanya: Saya Pernah Berkata di Kantor MUI pada Yang Mulia Yai Ma'ruf Amin, "Saya khawatir Yai, Sekarang HTI Dibubarkan, Besok FPI, Terakhir MUI Dibubarkan." Beliau Memandang Wajah Saya. Kemudian Berkata, "Kita LAWAN...!" Kemudian Saya Berkata, "Saat Itu, Apa Tidak Terlambat?" Beliau Diam. Ternyata apa yang diprediksi Ustadz Zul, menemui kebenaran. Setidaknya setelah HTI dibubarkan. FPI di akhir Desember 2020 pun dibubarkan... Setelah itu, muncul "serangan" terhadap MUI dengan wacana pembubarannya. Penyerangan terhadap MUI sepertinya sistemik. Sampai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof Henry Subiakto pun perlu tampil. Profesor satu ini usilnya _gak_ pernah berhenti, layaknya ia bisa disebut punya kerja sampingan sebagai buzzer. Setidaknya, cuitannya itu khas buzzer. Ia membagikan tangkapan berita sebuah media online tahun 2015. Judulnya, "MUI: Sudah Waktunya Densus 88 Dibubarkan". Lalu ia menuliskan: "Ini kecenderungan umum. Maling tidak suka pada polisi. Koruptor tidak suka dengan KPK. Musuh negara tidak suka dengan tentara. Teroris tidak suka pada Densus 88," kata Prof. Henry dalam postingan Twitternya (17/11). Tampak Prof. Henry menggiring opini, bahwa sudah sejak lama teroris tidak suka Densus 88. Dan "teroris" itu jelas dikesankan sebagai institusi MUI. Mari kita lihat jejak digital, mengapa muncul judul berita, MUI menginginkan pembubaran Densus 88. Pernyataan itu bukan resmi dari MUI, tapi dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Sepertinya itu spontanitas, disampaikan pada latar belakang sebuah peristiwa, dimana ia memberi tanggapan berkenaan dengan Aksi Densus 88 yang mendobrak pintu Pesantren Tahfizul Qur'an al-Mukmin, Malang, yang membuat histeris santri yang sedang menghafal al-Qur'an. Penyerbuan pada pesantren itu, karena disinyalir salah satu pemiliknya adalah tersangka ISIS. Meski demikian, menurut Ustadz Zul, tindakan itu tidak bisa dibenarkan. "Oknum-oknum di tubuh Densus 88 sudah lama disinyalir sangat anti pada Islam dan umat Islam. Sudah waktunya Densus 88 dibubarkan," ucap Ustadz Zul. Tapi berita lawas itu coba diframing Prof. Henry, sehari setelah Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 3 orang, yang salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Pernyataan Prof. Henry itu tendensius, sama dengan ia mencoba menggiring opini, bahwa MUI itu Teroris. Pernyataannya itu jahat, masuk kategori fitnah. Sadar atau tidak, ia telah menempatkan diri bagian dari mereka yang menghendaki pembubaran MUI. Prof. Henry Subiakto jelas ada di posisi offside. Banyak pihak yang _ngeman_ statusnya yang sebagai Guru Besar itu. Tapi tampaknya, ia sudah nyaman berada di sana, sekolam bersama. (*) *) Kolumnis
Quo Vadis Teroris Sebenarnya?
Oleh: Yusuf Blegur Di tengah kisruh dan amburadulnya penyelenggaraan negara, rakyat kembali disuguhi aksi penangkapan terduga teroris. Menariknya, tindakan cepat Densus 88 menyasar beberapa ulama dan tokoh-tokoh Islam, saat beberapa kasus yang termasuk kategori extra ordinary crime lainnya seperti korupsi, persekongkolan pembunuhan, perusakan lingkungan dll. Kejahatan-kejahatan sistematik dan terorganisir yang membahayakan kehidupan rakyat, negara dan bangsa itu, terkesan ditutup-tutupi dan lambat penanganannya. Teror, teroris dan terorisme justru seperti menjadi hak prerogatif umat Islam. Islam cenderung disematkan menjadi rahim subur dari faham intoleransi, radikalis dan fundamentalis serta banyak lagi framing jahat yang berisi justifikasi negatif dan stereotip. Semua aspek historis dan keberlangsungan nilai-nilai yang menegaskan peran serta, sumbangsih dan kebesaran Islam yang menyebabkan NKRI masih berdiri tegak hingga saat ini. Seperti terdengar sayup-sayup dan nyaris tak berarti, saat negara dinilai memaksa menghadirkan dan berhadapan dengan teroris. Tindakan pencegahan dan penanganan terhadap teroris yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018. Mengusik keingintahuan publik terutama dikalangan umat Islam. Bahwasanya, siapakah teroris yang sesungguhnya?. Di manakah di negara ini teroris berada?. Tak luput juga terbesit rasa penasaran, apakah yang sudah dilakukan negara dalam menghadapi teroris yang nyata dan tampak di depan mata?. KONTROVERSI dan polemik penangkapan Ustad Dr. Farid Ahmad Okbah, Ustadz Dr. Ahmad Zain An Nazah dan Ustadz Dr. Anung Al-Hamat. Bukan saja seketika mengagetkan dan mengundang tanda tanya publik. Lebih dari itu menimbulkan persoalan psikis, kegelelisahan, dan menjadi teror bagi umat Islam. Pasalnya, penangkapan yang langsung diteruskan dengan tersangka teroris. Melibatkan beberapa orang yang notabene pegiat dakwah sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Dakwah Indinesia (PDRI) dan anggota Komisi Fatwa Majelis Umat Islam. Selain menjadi representasi kelembagaan umat Islam yang penting dan strategis. Salah seorang diantaranya juga pernah berinteraksi dengan presiden RI belum lama berselang. Peristiwa penangkapan mereka yang dianggap terafiliasi dengan teroris. Sejatinya menjadi indikasi adanya masalah serius dan membahayakan pemerintahan. Masalah-masalah prinsip terkait lemahnya pertahanan keamanan negara, rapuhnya ideologi Panca Sila dan keberlangsungan NKRI. Seandainya saja Polri melalui Densus 88, telah bertindak dengan benar dan profesional. Publik patut memberi respek dan apresiasi. Apapun yang dilakukan aparatur keamanan terkait deteksi dini, pencegahan dan penanganan bahaya teror, teroris dan terorisme layak mendapat dukungan luas dari seluruh elemen bangsa. Namun hal itu tidak serta merta menghapus imej sinis dan sikap pesimis publik. Penanganan teroris di Indonesia terlanjur dimaknai dengan kedalaman apriori dan skeptis khususnya oleh umat Islam. Islam yang oleh persfektif global distempel sebagai agama kekerasan dan teroris, berimplikasi dieksploitasi sebagai komoditi politik pertahanan keamanan, politik anggaran dan politik pengalihan isu dalam skala nasional. Dilain sisi kejahatan-kejahatan yang sebangun dan linear dengan teroris. Seperti perampokan kekayaan sumber daya alam dan uang negara, penyimpangan demokrasi, penghancuran ekosistem lingkungan dan pelbagai kejahatan institusi negara yang yang mengorbankan rakyat. Terus-menerus mengalami pembiaran dan mencapai fase "colatelal damage'. Negara terkesan menjadi ambigu dalam mengangkat dan menyelesaikan permasalahan extra ordinari crime tersebut. Mirisnya lagi, dalam upaya penegakan hukum termasuk dalam menindak teroris guna menyelamatkan negara. Sebagian aparatur keamanan dihinggapi perilaku yang justru menebar teror itu sendiri. Rakyat secara terbuka mengalami maraknya kejahatan perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan serta semua yang merugikan kepentingan publik yang dilakukan banyak aparat keamanan. Kontradiksi dalam tubuh aparat ketika menjalankan tugas dan fungsinya, seperti menebar teror di hadapan rakyat. Rakyat dan negara sudah mengalami fase dimana akal sehat dan jiwa sudah tidak sanggup lagi mengenali siapa teroris yang sesungguhnya. Kalaupun tahu dan menyadarinya, cukup dengan menelan ludah, memakan batin dan rasa kemanusiaannya. *Distorsi Intelejen dan Lemahnya Sistem Pertahanan Negara* Alih-alih memetakan wawasan kebangsaan dengan pemahaman geografis, geopolitis dan geostrategis. Pemerintah justru malah asyik bermain api dengan cenderung merekayasa dan mengelola isu teroris yang mengalihkan persoalan riil banjir Sintang Kalbar dan kroni bisnis PCR saat rakyat kelojotan pandemi. Jangankan bersiap menghadapi proxy war, perang asimetri dan Chemical, Biological, Radio Active and Explosive (CBRE). Rezim kekuasan terlihat panik sekedar menghadapi melorotnya dinamika demokrasi dan menukiknya pertumbuhan ekonomi nasional. "Power tend to corrupt - absolutely power, absolutely corrupt". Adagium itu terasa menggejala dalam tata kelola negara yang dijalankan pemerintahan sekarang ini. Kekuasaan yang semakin otoriterian dan diktatorian, pada akhirnya membuat negara menjadi begitu represif dan menggunakan tangan besi dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih kepada anasir-anasir kekuatan yang dianggap mengancam dan membahayakan kepentingan kekuasaan. Institusi dan kelembagaan negara dibuat semakin berjarak dengan dinamika rakyat. Ketidakmampuan mengelola geliat dan respon rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Membuat kekuasan semakin kalut dan kalap menyikapi tuntutan rakyat. Suara-suara rakyat yang substansinya merupakan aspirasi kritis dari upaya refleksi dan evaluasi negara dan kebangsaan. Selalu ditempatkan sebagai ujaran kebencian, agitasi dan propaganda yang merongrong ideologi, mengancam kedaulatan dan membahayakan keberadaan negara dan bangsa. Aspirasi rakyat yang tidak sesuai selera kekuasaan, senantiasa dianggap oposisi dan musuh kepentingan pemerintah. Semua bahasa dan tindakan yang tidak masuk dalam skenario kekuasaan dianggap sebagai potensi gangguan stabilitas dan keamanan negara. Kekuasaan dengan mudahnya menempelkan identifikasi dan klasifikasi perbuatan menghasut, tindakan makar dan gerakan teroris dan semua yang bertentangan dengan penyimpangan kekuasaan (abuse of power). Kegagalan kepemimpinan dan bangunan sistem pertahanan negara. Secara otomatis diikuti hancurnya kebijakan strategis dari petugas dan badan intelejen negara. Menyebabkan negara menjadi ajang unjuk kekuatan dan kekuasaan rezim semata. Fungsi dan peran intelejen hanya diberlakukan sebagai alat kekuasaan bukan sebagai alat negara. Hasilnya dapat dilihat dan dirasakan langsung ada pembajakan negara, ada manipulasi negara yang dilakukan kekuasaan. Rezim pemerintahan yang menjadi boneka oligarki, hanya bekerja mempertahankan dan membangun kesinbungan kekuasaan semata. Rezim kekuasaan secara kasat mata dapat dilihat dari praktek-praktek penyelenggaran negara yang tunduk pada kekuatan asing, namun begitu bengis dan dzolim pada rakyatnya sendiri. Membunuh demokrasi dan mengangkangi syariat Islam guna menyempurnakan kekuasaan tiran. Perilaku rezim yang menjadi representasi sekaligus sub-koordinat dari kapitalisme dan komunisme global. Pada hakekatnya merupakan perwujudan wajah baru yang modern dari kolonialime dan imperialisme. Sejatinya, baik kapitalisme dan komunisme global. Menjadikan Islam sebagai kekuatan yang menghalangi dan mengancam kepentingan kedua ideologi itu yang berasal dari produk pemikiran dan nafsu syahwat manusia. Islam akan terus diberondong dengan senjata liberalisasi dan sekulerisasi sepanjang berlangsungnya kehidupan dunia. Sembari terus memuntahkan amunisi intoleran, radikal dan fundamental bagi Islam dan semua kepentingan syariat serta aqidah umat yang mengikatnya. Termasuk memicu pelatuk teroris yang ditembakan ke umat Islam. Begitupun dengan isu teroris yang kadung menjadi senjata andalan kekuasaan dalam memberangus musuh politiknya. Setelah gagal dengan narasi intoleran, radikal dan fundamental. Seiring liberalisasi dan sekulerisasi, isu teroris terkadang dirasa penting dan efektif melemahkan umat Islam. Di lain sisi, negara dan aparatur keamanannya sering gagap dan gagal menghadapi teror, teroris dan terorisme di Maluku (RMS) dan di Papua. Meskipun masih termasuk wilayah dalam negeri, pemerintah begitu serba permisif dan lemah terhadap pemberontakan dan makar baik di Maluku maupun di Papua. Saking terafiliasinya wilayah Maluku dan Papua dengan dunia internasional. Rezim kekuasan melunak, sehingga harus mengganti istilah teroris dengan gerakan kelompok kekuatan bersenjata (KKB). Dilain sisi masih dalam NKRI, Densus 88 begitu spartan dan terukur terhadap persangkaan teroris terhadap para Ulama dan pemimpin Islam yang tak seia-sekata dengan rezim. Perhatian Densus 88 begitu detail dan fokusnya hingga sampai ke kotak amal dan pohon sawit. Berbeda dengan perlakuan terhadap Papua yang tak terurus. Jadi, harusnya rakyat keseluruhan sudah bisa memahami sebenar-benarnya apa dan siapa teror, teroris dan terorisme, yang kerapkali dialamatkan ke agama Islam dan umatnya. Setidaknya bisa membedakan mana yang menjadi kemurnian jihad fisabilillah, mana ketulusan perjuangan yang menuntut keadilan sosial serta mana yang terafiliasi dan menjadi sumber penciptaan teror, teroris dan terorisme baik di dunia dan di Indonesia. Tentunya sambil merenung dan bertanya pada rumput yang membisu. Mungkinkan aparatur pemerintah justru telah menciptakan teror?. Apakah sistem politik telah mengusung kekuatan teroris?. Atau bisakah negara telah melahirkan terorisme bagi rakyatnya sendiri dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari
Densus 88 Alat Politik Islamophobia
By M Rizal Fadillah JIKA dihimpun data tentang penanganan terorisme di Indonesia maka hampir seluruhnya "prestasi" Densus 88 ini berhubungan dengan umat Islam, baik organisasi, atribut, isu, aktivis maupun tokoh yang disasar. Terakhir Munarman Sekretaris FPI, Ustad Farid Oqbah Ketua Umum PDRI, DR. Ahmad Zain An Najah Anggota Komisi Fatwa MUI, dan DR. Anung Al Hamat Dosen Universitas Ibnu Khaldun. Cara menggerebek Densus 88 dinilai tidak layak, semestinya jika niat baik bukan karena sensasi, ketiganya dapat dipanggil oleh pihak Kepolisian dengan panggilan hukum. Demikian juga dengan Munarman yang Advokat terkenal. Wajar akhirnya orang mempertanyakan kinerja Densus 88, institusi penegak hukum atau alat kepentingan politik. Islamofobia yang menjadi sorotan dari kepentingannya. Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyarankan agar lembaga berbiaya besar ini sebaiknya dibubarkan saja. Islamofobia tidak boleh menjadi basis kerja Densus 88. Masyarakat membandingkan tidak bekerjanya Densus menangani KKB Papua yang nyata-nyata teroris. Terorisme yang membahayakan bangsa dan negara. Sehingga muncul ejekan Densus itu beraninya hanya kepada kotak amal dan pohon kurma tetapi kepada senjata mengkerut. Terorisme Sebagai Isu Politik Sejak "penyerangan" kepada menara kembar WTC di New York memerangi terorisme menjadi isu politik global. Target yang disasar juga organisasi, atribut, isu, aktivis dan tokoh Islam. Sentral "musuh bersama" yang dijadikan hantu adalah Al Qaida. Dunia Islam dilumpuhkan dengan mengendalikan pemimpin Negara Islam dengan hantu terorisme dan nina bobo alokasi pembiayaan. Proposal penanganan aksi kelompok teroris di berbagai negara Islam bertebaran. Bom-bom car bermunculan. Akhir dari isu politik global adalah diselesaikannya tugas Osama Bin Laden yang menyisakan buntut ISIS pimpinan Abdurrahman Al Baghdadi yang ujungnya diselesaikan juga. Amerika pun hengkang. Disisakan aksi-aksi buatan di tingkat regional ataupun lokal. Ketika biaya besar berat pada aksi buatan dan jaringan maka isu pengganti yang lebih murah disiapkan di antaranya radikalisme dan intoleransi. Isu politik yang menarik dan tetap berfondasi pada Islamofobia. Kembali pada penangkapan tiga pendakwah atau ulama baru baru ini di samping dipertanyakan cara penanganan hukum dan sensasi Densus 88, juga profil yang bersangkutan yang mudah dibandingkan dengan definisi terorisme menurut UU No 5 tahun 2018. "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" Nah bagi yang mungkin pernah mendengarkan da'wah, pandangan keagamaan, serta perilaku/akhlak para aktivis dan ulama seperti Munarman, Ustad Farid Oqbah, DR Ahmad Zain An Najah, dan DR Anung Al Hamat adakah sedikit saja bersesuaian dengan definisi UU No 5 tahun 2018 tersebut ? Penegakan hukum atau motif politik di ruang Islamofobia ? Atau pengalihan isu oleh para koruptor dan predator bangsa dan negara ? Para radikalis, teroris, dan penjahat oligarkhi penguasa negeri yang melindungi diri dengan menyerang hantu terorisme yang sengaja dibuatnya sendiri. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Lanjutkan Program Marsekal Hadi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan program dan tugas Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah dibuat spesifik oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu diungkapkan usai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. "Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto karena itulah yang kami geluti. Saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan," kata Andika kepada wartawan. Andika mengucapkan terima kasih kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto atas pelaksanaan sertijab. "Terima kasih kepada Marsekal Hadi Tjahjanto yang membuat acara serah terima jabatan demikian berbeda. Saya sebagai junior mengucapkan terima kasih banyak, kami merasa terhormat semuanya," ucapnya. Sementara itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi purnawirawan dan mengakhiri dinas keprajuritan akan selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. "Jadikan medan penugasan menjadi ladang ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan tugas pokok dapat dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas," kata Marsekal Hadi. Khusus untuk Jenderal Andika, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini mendoakan agar Andika bisa menjalankan tugas negara dengan aman dan lancar. "Saya selalu berdoa untuk adik saya Jenderal TNI Andika Perkasa senantiasa diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas negara, tugas mulia dengan aman dan lancar," tuturnya. Setelah pensiun dari dinas keprajuritan, Marsekal Hadi akan lebih banyak di rumah dan momong cucu. "Istirahat di rumah. Momong cucu dan kembali ke teman-teman saya yang ada di Malang, Jawa Timur," ujarnya. Pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. (sws)
KPPBC Babel Musnahkan Rokok Ilegal
Pangkalpinang, FNN - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan rokok ilegal secara serentak senilai Rp17,7 miliar untuk mengamankan penerimaan negara. "Hari ini, kita menggelar pemusnahan rokok ilegal dan barang-barang ilegal lainnya yang merugikan negara dan masyarakat," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Pangkalpinang, Yetty Yulianty di Pangkalpinang, Kamis. Ia mengatakan pemusnahan 9.865.330 batang rokok, 388.350 gram tembakau iris, dan 50 liter MMEA ilegal senilai Rp17,7 miliar dengan kerugian negara sebesar Rp12,6 miliar merupakan hasil penindakan atas pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang. "Dari keseluruhan pemusnahan secara serentak tersebut, jumlah barang yang dimusnahkan KPPBC TMP C Pangkalpinang sebanyak 125.880 batang rokok dan 884 liter minuman alkohol dengan nilai kerugian Rp131.075.200 dan potensi kerugian negara Rp61.307.710," ujarnya. Menurut dia, sebelumnya pada Februari 2021, KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang telah melakukan pemusnahan barang milik negara sebanyak 195.637 bungkus atau total 3.912.740 batang rokok ilegal senilai Rp3.961.897.800 dengan potensi kerugian negara Rp1.772.187.700. "Pemusnahan barang-barang ilegal ini dibakar agar rusak atau menghilangkan fungsi dan sifat awal barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi," katanya. Ia menambahkan pemusnahan rokok ilegal dan MMEA ini berdasarkan ketentuan di bidang Cuka sesuai Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. "Dengan adanya pemusnahan diharapkan partisipasi dan unsur instansi pemerintah terkait dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun melindungi negara dan peredaran barang-barang berbahaya," katanya. (sws)
Satgas: Kasus Aktif COVID-19 di Kepri Tinggal 11 Orang
Tanjungpinang, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah kasus aktif di lima kabupaten dan kota di provinsi itu tinggal 11 orang, sedangkan 2 kabupaten lainnya bertahan nol kasus aktif. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan kasus aktif COVID-19 di wilayah itu berada di Batam 4 orang, Tanjungpinang 2 orang, Bintan 2 orang, Karimun 2 orang, dan Kepulauan Anambas satu orang. Sementara Lingga lebih dari tiga pekan lalu nol kasus aktif COVID-19 dan Natuna lebih dari sepekan nol kasus aktif. "Kabupaten dan kota di Kepri ditetapkan sebagai Zona Kuning dengan risiko penularan rendah," kata Tjetjep yang juga mantan Kadis Kesehatan Kepri itu. Tjetjep mengungkapkan penambahan pasien baru COVID-19 ada di Tanjungpinang. Sementara enam kabupaten dan kota lainnya, tidak terjadi penambahan kasus baru sejak empat hari lalu. Namun, di Kepulauan Anambas terdapat seorang warga yang meninggal dunia karena COVID-19. "Kami imbau masyarakat untuk tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas," katanya. Tjetjep mengemukakan total pasien COVID-19 di Kepri sejak pandemi sampai sekarang mencapai 53.868 orang, tersebar di Batam 25.920 orang, Tanjungpinang 10.228 orang, Bintan 5.583 orang, Karimun 5.486 orang, Anambas 1.846 orang, Lingga 2.310 orang, dan Natuna 2.495 orang. Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 sejak pandemi mencapai 52.099 orang, tersebar di Batam 25.075 orang, Tanjungpinang 9.824 orang, Bintan 5.401 orang, Karimun 5.323 orang, Anambas 1.798 orang, Lingga 2.225 orang, dan Natuna 2.453 orang. Pasien yang meninggal dunia sejak pandemi COVID-19 sebanyak 1.758 orang, tersebar di Batam 841 orang, Tanjungpinang 402 orang, Bintan 180 orang, Karimun 161 orang, Anambas 47 orang, Lingga 85 orang, dan Natuna 42 orang. (sws)
Polda NTT Tempati Urutan Kedua Terkait Kepuasan Kamtibmas
Kupang, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menempati urutan kedua dari 34 polda di Indonesia dalam hal dimensi kepuasan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berdasarkan hasil Survei Charta Politika. "Sesuai survei periode tanggal 10 hingga 22 Oktober 2021 yang dilakukan lembaga survei publik, Charta Politika, Polda NTT berada pada peringkat kedua dari 34 polda di Indonesia, sedangkan posisi pertama diraih Polda Bali," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B kepada wartawan di Kupang, Kamis. Ia menjelaskan bahwa dimensi kepuasan pemeliharaan kamtibmas menjadi salah satu objek survei yang dilakukan Charta Politika di mana Polda NTT mendapatkan penilaian berdasarkan survei sebanyak 78,8 persen masyarakat puas terhadap pelaksanaan tugas Polda NTT. Hasil survei menyebutkan sebanyak 78,8 persen responden menyatakan puas, 7,4 persen menyatakan tidak puas, dan 13,8 persen menyatakan tidak tahu. Mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU) itu menambahkan dimensi kepuasan pemeliharaan kamtibmas tersebut meliputi beberapa indikator,, kepuasan kinerja polda melakukan tugas kamtibmas dan kepuasan kinerja penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. "Kemudian kepuasan kinerja menjaga keutuhan NKRI, kepuasan kinerja menjaga kerukunan masyarakat, dan mengatur lalu lintas," ujar dia Selain meraih peringkat II pada dimensi Kepuasan Pemeliharaan Kamtibmas, katanya, Polda NTT meraih peringkat V Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia Polisi. "Pada dimensi kualitas sumber daya manusia polisi, Polda NTT masuk dalam lima besar peringkat polda dengan capaian kepuasan publik 65,6 persen," tambah dia. Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda NTT yang bekerja penuh dedikasi dan seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan terhadap capaian kinerja Polda NTT. "Capaian yang diraih tersebut merupakan prestasi bersama dan kolaborasi yang baik antara anggota Polda NTT, stakeholder bersama masyarakat," tambah dia. (sws)
Kapolda: Operasi Zebra di NTT Fokus Keselamatan Berlalu Lintas
Kupang, FNN - Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan bahwa Operasi Zebra Ranakah 2021 di provinsi ini fokus pada keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) serta imbauan antisipasi COVID-19. "Sebenarnya fokus Operasi Zebra Ranakah 2021 masih pada kamseltibcarlantas," katanya kepada ANTARA di Kupang, Kamis. Hal ini disampaikannya ketika ditanyai terkait langkah Polri, khususnya Polda NTT untuk menekan emisi kendaraan bermotor dengan menggelar Operasi Zebra. Kapolda NTT mengatakan bahwa untuk menekan emisi kendaraan bermotor, pihaknya bekerja bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. "Dalam pelaksanaannya, polisi bersama Dinas Perhubungan melakukan patroli dan random cek kendaraan yang ditemui di jalan," ujar dia. Namun pada dasarnya, ujar dia, hal itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provisni maupun kabupaten/kota. Kapolda mengatakan untuk saat ini pihaknya lebih fokus pada keselamatan berlalu lintas dan penanganan COVID-19. Di mana petugas lantas mengimbau dan membagi masker untuk masyarakat yang ditemui di jalan. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka mengatakan bahwa untuk emisi karbon kendaraan bermotor kewenangannya ada di Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten. "Hal ini karena mereka yang selama ini selalu melakukan uji KIR kendaraan bermotor," tambah dia. Namun, ujar Ishak, Dinas Perhubungan NTT mendorong agar Dinas Perhubungan di kabupaten/kota dapat melakukan uji KIR kendaraan bermotor dengan benar. Hal ini, tambah dia, demi kebersihan lingkungan dan udara di NTT, khususnya di Kota Kupang dan kabupaten lainnya. (sws)
Polres Enrekang Ajak Pengendara Uji Emisi Gas Buang
Makassar, FNN - Polres Enrekang, Sulawesi Selatan, mengajak para pengendara agar rutin melakukan pengujian emisi gas buang untuk membantu pemerintah mewujudkan program langit biru. Kapolres Enrekang AKBP Andi Sinjaya Ghalib, di Makassar, Rabu, mengatakan dengan bertambah banyaknya jumlah kendaraan bermotor beroperasi di jalan berdampak pada penurunan kualitas udara karena emisi gas buang banyak berasal dari kendaraan bermotor. "Program pemerintah mewujudkan langit biru dengan mengurangi polusi udara harus didukung dan melalui Operasi Zebra 2021, kami melakukan sosialisasi itu," ujarnya. Ia menjelaskan gas buang yang berasal dari kendaraan, umumnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kata dia, untuk mengetahui kondisi kualitas udara dari sumber kendaraan bermotor perlu dilakukan pengujian parameter kualitas udara dari emisi gas buang. "Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan wajib melakukan uji emisi kendaraan bermotor," katanya. Andi Sinjaya menyatakan setiap warga yang memiliki kendaraan harus menyadari bahwa kendaraan bermotor akan menghasilkan emisi gas buang berupa karbon dioksida. "Gas ini yang menyebabkan kadar oksigen menipis sehingga dapat mengganggu kesehatan dan sangat berbahaya bagi organ tubuh kita, seperti paru-paru," terangnya. Melalui Operasi Zebra 2021 selama 14 hari, pihaknya mengajak masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian emisi gas buang. Pengujian emisi gas buang diatur dalam Pasal 48 ayat 3 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan laik jalan tersebut salah satunya mengatur tentang emisi gas buang," ucapnya. Untuk sanksi hukum apabila tidak melakukan uji emisi gas buang diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Jo Pasal 48 ayat 3 huruf A kurungan 1 bulan denda Rp250 ribu untuk kendaraan roda 2, sedangkan.Pasal 286 jo Pasal 48 ayat 3 huruf A kurungan 2 bulan denda Rp500 ribu untuk kendaraan roda 4 atau lebih. (sws)
Kejari Tahan Mantan Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Kalteng
Palangka Raya, FNN - Kejaksaan Negeri Palangka Raya menahan ARD selaku mantan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal (BAN PAUD dan PNF) Kalimantan Tengah karena diduga terlibat korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya melalui Kasi Penkum Dodik Mahendra, di Palangka Raya, Kamis, membenarkan bahwa tersangka ARD ditahan di Rutan Kelas II A Palangka Raya selama 20 hari ke depan sampai 5 Desember 2021. Dodik menjelaskan ARD disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan pengelolaan dana bantuan operasional pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Dana bantuan operasional tersebut berasal dari DIPA Balitbang Kemendikbud Tahun Anggaran 2019. Saat tersangka ARD menjabat Ketua BAN PAUD dan PNF menerima bantuan sebesar Rp4,2 miliar. Berdasarkan audit BPKP Kalteng ada kerugian keuangan negara sebesar Rp522.295.494. Tindakan merugikan negara dilakukan tersangka dengan modus membuat item-item fiktif. "Sebelum ditahan, ARD terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dengan Sprint Nomor: Print-01/O.2.10/Fd.1/11/2021 Tanggal 16 November 2021," kata Dodik. Penetapan tersangka ARD dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup dan pengakuan tersangka ketika diaudit BPKP. Dalam kasus ini, Kejaksaan sudah memeriksa 22 orang saksi, termasuk Kepala BP-PAUD dan pejabat di Kemendikbud. Dodik menyebutkan mengenai keterlibatan orang lain dan pejabat di Kalteng dalam perkara itu, pihaknya masih mendalami. Karena untuk pertanggungjawaban dana ini langsung kepada kementerian bukan daerah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ARD disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (ayat) 1 huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. "Selama proses penitipan tahanan di Rutan Klas II A Palangka Raya berjalan lancar, kondusif, dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dengan ketat," demikian Dodik. (sws)
Sekretaris Jenderal OKI Hissein Ibrahim Taha Mulai Berkantor di Jeddah
Jeddah, FNN - Hissein Ibrahim Taha resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mulai berkantor di Jeddah, Arab Saudi. Menurut keterangan yang diperoleh dari OKI, Hissein yang berasal dari Republik Chad dipilih dalam Pertemuan ke-47 Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Niamey, Republik Niger, pada November 2020. Dikutip dari Antara, Kamis, 18 November 2021, pertemuan itu menyepakati Hissein, yang merupakan perwakilan kelompok Afrika, sebagai Sekjen OKI dengan masa jabatan selama lima tahun mulai November 2021. Hissein merupakan diplomat Chad yang pernah menjabat sejumlah posisi. Antara lain, menteri luar negeri, penasehat diplomatik kepresidenan, dan duta besar luar biasa untuk Prancis, Spanyol, Portugal, dan Yunani. Dia juga menjabat sebagai Penasehat Senior Kedubes Chad di Arab Saudi, dan pernah dianugerahi Bintang Jasa Republik Chad dan Bintang Jasa Prancis. OKI adalah organisasi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dibentuk dalam sebuah konferensi di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969 dan beranggotakan 57 negara. Piagam pertama OKI diadopsi saat Pertemuan Ke-3 Dewan Menlu OKI pada tahun 1972. OKI berkembang menjadi suatu organisasi internasional sebagai wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. (MD).
Berkomitmen Dalam Mengembangkan Lingkungan, Pelni Diganjar Gold Rank
Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) meraih Gold Rank dalam ajang keempat Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Pejabat sementara Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik menyampaikan terima kasih kepada NCSR selaku penyelenggara kegiatan atas apresiasi yang diberikan kepada PT Pelni. “Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi PT Pelni meraih Gold Rank sejak tahun 2019 lalu. Kami terus berupaya mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program SDG’s yang dicanangkan oleh Pemerintah," kata Opik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 November 2021 Opik mengatakan, penghargaan yang diterima oleh PT Pelni mencerminkan komitmen perusahaan dalam penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainibility report) yang transparan dan akuntabel atas kinerja. Laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan melaksanakan dan mengembangkan pencapaian pembangunan keberlanjutan, baik itu secara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. “Kami juga mengapresiasi seluruh insan Pelni atas kinerja terbaiknya sehingga mampu mempertahankan penghargaan ini. Kami memiliki komitmen terus berkontribusi kepada masyarakat atas aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial disamping mengembangkan bisnis perusahaan,” ujar Opik. Sesuai dengan komitmennya, PT Pelni terus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan pada setiap lini bisnisnya, salah satunya aspek lingkungan. “Tahun 2021 ini, kami memiliki program unggulan Rumah Kelola Sampah (RKS) di Baubau yang telah diresmikan pada bulan Juni 2021. Program tersebut bertujuan mengurangi limbah sampah yang dihasilkan dari kapal-kapal, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi barang bernilai jual oleh masyarakat setempat,” tuturnya. The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diprakarsai oleh NCSR merupakan ajang apresiasi tahunan yang diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen dalam melaksanakan dan mengembangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi melalui laporan berkelanjutan. Penghargaan diberikan oleh Ketua Institute of Certified Sustainability Practitioners Prof. Eko Ganis Sukoharsono dan Ketua Dewan Penasehat National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Dr. Chaerul D.Djakman kepada Opik Taufik, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. (MD).
Menyoroti Borobudur (2)
Oleh Ridwan Saidi Borobudur toponim berupa kontur tanah yang model serupa juga ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Arrtinya bukit membujur. Boro adalah bagian belakang tubuh. Wangsa Syailendra yang katanya cukong Borobudur, benarkah? Dari kerajaan mana? Time frame? Ini tokoh khayalan. Nama Syailendra dan Sanjaya dikutip dari prasasti Sojomerto VII M. Kedua nama itu bukan nama orang tapi sebutan jenis corakan batik. Samara Tungga artinya desainer orang Samarkand. Ini bukan nama seseorang, dan bukan cukong Borobudur. Borobudur dibangun setelah zona econ Samarrang berfungsi IX-X M. Cost pembangunan dari pelaku bisnis zona econ Semarang sebagai simbol bonafiditas pebisnis. Borobudur itu tempat perayaan. Variabel econ mutlak untuk memahami sejarah. Sejarah itu logika. Jika tak logis maka bukan sejarah. Stop tebak-tebakan dan stop dongeng. Biasakan gunakan akal sehat. Foto atas bukan stupa, stupa artinya kubah. Itu tekstur bel atau lonceng. Panel relief Borobudur melukiskan kedatangan pelbagai migran. Juga banyak relief porno. Sulit mengaitkan Borobudur dengan sesuatu agama atau nabi. *) Budayawan
Bansos dari Risma Ditarik Lagi?
Jakarta, FNN - Memalukan, kursi roda, bansos dari mensos Risma untuk rakyat NTT ditarik lagi karena kedatanganya ke NTT tak disambut atau hanya untuk kepentingan dokumentasi. Saya jadi teringat, beberapa tahun yang lalu, ketika saya dan tim terjun ke lokasi banjir dan tanah longsor di kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Jawa Barat. Informasi yang saya peroleh, begitu tragisnya penderitaan penduduk yang terjebak dan terisolasi oleh banjir dan tanah longsor akibat hujan yang terus menerus berhari-hari. Mobil logistik untuk bantuan berupa makanan dan obat obatan pun hanya sebatas wilayah tertentu yang jauh dari sasaran yang mau dievakuasi. Untuk mencapai sasaran harus diangkut dengan sepeda motor khusus, motor gunung yang bergardan khusus dan beroda khusus / berantai, itupun sepanjang jalan yang berbelak belok dan naik turun harus berjibaku dengan tanah lumpur dan pohon pohon yang roboh melintang dan merintangi jalan jalan pendekat. Bahkan tim evakuasi harus dipandu oleh penduduk setempat yang menguasai medan di situ. Di daerah yang relatif aman telah berdiri pos-pos komando dari Kodim, Polri, Pemda dan unsur-unsur lain, namun nun jauh di sana di dekat lokasi bencana yang berbahaya hanya pos ko dari FPI (Front Pembela Islam), sebutan saat itu, yang disebar kebeberapa titik kritis, yang bisa untuk evakuasi jenazah atau korban yang masih hidup / selamat. Sesampainya saya bersama Tim di lokasi, apa yang saya saksikan tidak jauh bebeda dengan informasi yang saya terima, dimana jalan jalan dipenuhi lumpur. Hanya sebagian yang sudah dibersihkan dengan belko, sedangkan air mengucur melalui lubang lubang belahan bukit / gunung merembes tak henti-henti. Informasi yang saya peroleh dari penduduk yang kebetulan ketemu di Bogor baru baru ini keadaan belum banyak berubah, tidak layak huni penduduk. Ada yang menarik bagi saya, jauh dari lokasi pos-pos FPI yang di depan dan rawan bahaya (berdempetan dengan lokasi merah / rawan / kritis), di ujung dekat daerah aman di dekat pos-pos komando Utama Kodim, Polisi, pemda dan unsur unsur lain, di bukit kecil pinggir jalan, ada satu bendera merah gambar moncong kepala Banteng yang sudah tiangnya miring akibat hujan dan angin, namun tanpa ada orangnya maupun pos . Menurut penduduk terdekat, ketika saya tanya, memang hanya bendera doang, sedangkan orang yang menancapkan bendera tidak pernah nongol lagi. Kembali pada bansos untuk rakyat NTT yang ditarik oleh Kemensos, perlu ditelusuri dan ditanyakan muawal ceritanya, apakah penarikan itu sebagai akibat rakyat yang tidak merespons saat kedatangan Mensos atau karena bansos ditarik lagi mengakibatkan rakyat kecewa dan marah sehingga tidak ada yang menjemput. Yang pasti gambar / photo di Mensos yang memfoto eksukusi bansos sudah terdokumentasi. Semoga akan didapat penjelasan lanjut yang benar sehingga tidak terjadi berita yang sumir atau simpang siur, yang membuat wajah pemerintah buram (Jakarta, 28 Nopember 2021, Sugengwaras, Purn. TNI AD)
Ratusan Imigran Afganistan Kembali Demonstrasi di Tanjungpinang
Tanjungpinang, FNN - Ratusan imigran Afganistan kembali berdemonstrasi menuntut Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR segera memindahkan mereka ke negara ketiga penampung pengungsi. "Ini kali keempat kami berunjuk rasa dengan tuntutan yang sama, tapi belum direspon sama sekali oleh UNHCR," kata seorang warga Afganistan, Shahram, saat berunjuk rasa di lapangan Pamedan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (17/11). Pada demonstrasi sebelumnya, kata dia, ada informasi bahwa perwakilan UNHCR berjanji akan menemui mereka, namun sampai hari ini tak kunjung terealisasi. Ia menilai pihak UNHCR tidak serius menangani pemindahan warga Afganistan ke negara ketiga, padahal mereka rata-rata sudah 10 tahun berada di Indonesia. Menurut dia saat ini ada sekitar 350 imigran di tempat penampungan, khususnya di Hotel Badra, Kabupaten Bintan. "Sudah banyak yang frustasi, bahkan belasan dari kami nekat bunuh diri, karena belum dapat status kewarganegaraan yang jelas," katanya. Ia yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa itu pun menegaskan akan terus-menerus berdemonstrasi mendesak UNHCR memenuhi tuntutan mereka. "Kami tidak berhenti, sebelum tuntutan itu dipenuhi UNHCR," kata dia. Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang, Sony, menyampaikan tidak bisa berbuat banyak terhadap tuntutan para imigran Afganistan itu. Kewenangan mereka hanya mengawasi dan memfasilitasi jika ada pergerakan warga negara asing itu ke negara ketiga. "Unjuk rasa ini tetap kita laporkan ke pihak UNHCR dan Kemenkumham RI," ujar Sony. Sepengetahuan mereka, sampai sejauh ini UNHCR juga belum dapat memastikan kapan pemindahan imigran Afganistan di Indonesia, karena tergantung kesiapan negara ketiga untuk menampung mereka. "Begitu kalau dari hasil pertemuan dengan UNHCR dan pihak-pihak terkait di Bintan, belum lama ini," kata Sony. (sws, ant)
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Dua Terdakwa Koruptor Bansos Covid-19
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat yaitu M Totoh Gunawan dan Andri Wibawa. "Tim jaksa melalui kepaniteraan pidana khusus pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada hari ini telah menyatakan upaya hukum yaitu menyatakan upaya hukum kasasi untuk terdakwa Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu. Penyerahan memori kasasi itu dilakukan setelah majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Kamis (4/11) menjatuhkan vonis bebas terhadap pengusaha Totoh Gunawan dan Andri Wibawa yang merupakan anak Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Majelis hakim menilai Andri dan Totoh tidak berbukti melakukan pasal 12 huruf i UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Padahal jaksa KPK menuntut Totoh Gunawan agar dihukum selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp1.118.433.848 subsider 1 tahun penjara. Sedangkan Andri Wibawa dituntut 5 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2,6 miliar. Meski menyatakan Totoh dan Andri tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, namun majelis hakim yang sama menyatakan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terbukti ikut campur tangan dalam pengadaan barang melalui perusahaan milik M. Totoh Gunawan serta perusahaan yang disiapkan oleh Andri Wibawa melalui Denny Indra Mulyawan, Hardy Febrian Sobana, dan Diane Yuliandari sehingga menerima keuntungan sebesar Rp2,379 miliar. AA Umbara pun divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,379 miliar subsider 1 tahun penjara. "Tim jaksa juga menyerahkan memori banding untuk terdakwa Aa Umbara," tambah Ipi. Tim jaksa KPK juga mengajukan kasasi untuk terdakwa Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priatna dalam perkara menerima gratifikasi terkait pembangunan RS Kasih Bunda. "Tim juga menyerahkan memori kasasi untuk terdakwa Ajay M Priatna," ungkap Ipi. Di pengadilan tingkat pertama, Ajay dijatuhi vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,425 miliar subsider 1 tahun penjara. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung juga memperkuat vonis Ajay tersebut sehingga vonis Ajay tetap 2 tahun penjara. "Terkait memori kasasi dan memori banding dimaksud, KPK berharap Majelis hakim baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi, sepenuhnya mengabulkan permintaan tim jaksa sesuai dengan fakta-fakta hukum selama proses persidangan dan memutus sesuai dengan rasa keadilan publik," kata Ipi. (sws, ant)
Pengamat Sebut KKB Penuhi Kriteria sebagai Kelompok Teroris
Jakarta, FNN - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok teroris yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Ridlwan, terorisme memiliki arti sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan dan menimbulkan suasana teror serta rasa takut secara meluas. "Merujuk dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasa KKB itu sudah termasuk sebagai teroris," ujar Ridlwan dikutip dari siaran pers di Jakarta, Rabu. Meski demikian, kata Ridlwan, perlu kajian yang lebih mendalam mengenai penamaan KKB sebagai teroris asli Papua. Ia khawatir penamaan tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif bagi warga asli Papua dan memicu konflik lainnya yang akan makin memperkeruh suasana. "Penamaan KKB sebagai teroris asli Papua saya rasa jangan dipakai karena nama tersebut dapat menimbulkan kemarahan warga Papua yang tidak berurusan dengan kelompok tersebut. Berilah nama dengan lebih detail agar tidak menimbulkan konflik baru," ujarnya. Ia memandang perlu ada sinergi dan kerja sama untuk mengatasi isu KKB yang sedang meneror rakyat Papua. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berjalan beriringan mencegah dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa KKB merupakan musuh nyata bersama yang bertujuan melukai persatuan bangsa yang plural ini. "Dengan menggandeng tokoh lokal, materi yang diberikan tersampaikan dengan benar sesuai dengan masing-masing budaya, kebiasaan, dan kepercayaan," ujarnya. Di samping itu, penguatan personel aparat juga harus dilakukan. Menurut Ridlwan, perlu ada payung hukum yang tepat bagi personel yang terlibat langsung dalam mengamankan masyarakat setempat dari ancaman teror KKB. "Langkah utamanya seharusnya memberikan payung hukum terhadap pasukan yang bertugas menumpas para pembuat teror di tengah masyarakat sehingga pasukan bisa bergerak dengan leluasa," ujar Ridlwan. Ridlwan juga memandang perlu ada penyusunan taktik lapangan yang matang mengingat KKB memiliki kemampuan dalam menguasai medan. "Dengan demikian, tidak perlu waktu lama (bagi aparat) untuk beradaptasi dengan lingkungan hutan yang lebat di Papua," katanya. Yang tidak kalah penting, menurut Ridlwan, adalah terus membangun rasa percaya rakyat Papua terhadap NKRI. (sws, ant)
Konvergensi Media Dorong Jurnalis Miliki "Skill" Berbagai Bidang
Jakarta, FNN - Konvergensi media mendorong jurnalis untuk memiliki ketrampilan atau skill di berbagai bidang seperti menulis, mengambil gambar baik berupa foto serta video. "Jurnalis di era konvergensi harus punya ketrampilan teknik untuk mengambil gambar berupa foto serta video maupun merekam," ujar pakar jurnalisme digital dari Amerika Serikat Michael O'Connell dalam diskusi virtual "Dinamika Konvergensi Media Amerika" di Jakarta, Rabu. Selain memiliki ketrampilan menulis yang tajam dan mendalam, lanjut O'Connell, jurnalis masa kini harus bisa siaran langsung di berbagai media sosial seperti Facebook maupun Instagram. "Jurnalis harus bisa mempresentasikan kisah secara langsung. Anda harus nyaman berada di depan kamera dan melakukan wawancara narasumber di depan kamera," kata dia. Di samping itu, lanjut dia, jurnalis di era konvergensi harus memahami cara kerja media sosial. "Bagaimana menggunakan media sosial untuk memancing percakapan orang-orang. Bagaimana caranya membuat konten berita yang menarik di mesin pencarian Google," kata O'Connell. Ia mengatakan jurnalis harus dapat memahami bagaimana membuat headline yang mampu menarik rasa ingin tahu pembaca. "Menciptakan headline yang memikat pembaca. Karena saat ini pembaca punya kendali kapan dan di mana mereka ingin mengonsumsi berita," kata O'Connell. (sws, ant)
Menteri Sofyan Akui Ada Staf BPN Terlibat Kejaharan Pertanahan
Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui jika ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan. "Kami akui masih ada oknum aparat BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan," kata Sofyan dalam rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (17/11) malam. Sofyan menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana. "Bahkan kepala kantor wilayah BPN kita copot dan pidanakan," kata Sofyan menegaskan. Namun kata Sofyan, dengan organisasi begitu besar yang mempekerjakan 38 ribu pegawai se-Indonesia. Sofyan mengibaratkan itu sebagai apel dalam keranjang, pastinya ada beberapa apel yang rusak. "Jadi bagaimana yang rusak itu dibuang," ujar Sofyan. Pernyataan itu disampaikan Sofyan saat menanggapi Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Junimart menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal. "Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal," kata Junimart. Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN). Sofyan menjelaskan penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik," kata Sofyan menegaskan. Sofyan menjelaskan banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah. Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia. Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017. Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah. Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim. Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa. Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto. (sws, ant)
Pengamat Empat Isu Butuh Perhatian Panglima TNI Dan Kasad Baru
Jakarta, FNN - Pengamat militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebutkan, ada empat isu mendesak yang butuh perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kedua jenderal itu (abituren Akademi Militer 1987 dan 1988) baru dilantik di jabatan baru mereka masing-masing oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 17 November 2021. Menurut Aliabbas, bila melihat dari survei terbaru yang dilakukan salah satu media massa, ada empat isu mendesak yang membutuhkan perhatian, yaitu kedisiplinan, kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan. "Perbaikan dan penataan di empat isu ini secara pararel menjadi krusial mengingat TNI AD hingga kini memiliki satuan kewilayahan yang memungkinkan ada gesekan langsung dengan masyarakat," kata dia, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Menurut dia, karena masih terjadi sejumlah insiden yang terkait pelanggaran hukum dan disiplin, maka publik tentu menanti terobosan komprehensif yang akan dilakukan Abdurachman. Perbaikan itu bukan hanya sekadar melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karier dan kesejahteraan. Sebagai kepala staf TNI AD, tugas pokoknya adalah memelihara dan membina kemampuan serta kekuatan tempur satuan-satuan di jajarannya, untuk kemudian dipergunakan oleh panglima TNI. Dalam survei itu, mayoritas publik sudah yakin TNI telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelesaikan tantangan di sektor pertahanan dan keamanan. Namun, publik menyoroti pentingnya TNI konsisten membangun kualitas SDM-nya. "Guna menjaga kontinuitas, tentunya kami berharap, baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurrachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional. Program ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni membangun SDM," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, kata di, keberlanjutan inisiatif dan program seperti keterbukaan proses rekrutmen personel TNI AD ada baiknya juga diperkaya dengan membuka saluran langsung pengaduan yang melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan ataupun juga kelompok masyarakat sipil. "Hal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen berjalan lebih terbuka dan adil-jujur," jelas dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy ini. Di sisi lain, menurut Anton pelaksanaan tour of duty dan tour of area yang menerapkan prinsip indiskriminasi juga patut diteruskan untuk menghindari kecenderungan penugasan prajurit di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, lanjut dia, perjalanan karier prajurit TNI AD semakin kaya pengalaman, beragam dan lintas wilayah serta berjalan secara adil. "Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elit militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis," katanya. Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata dia, dinamika politik nasional akan mulai menghangat sejak 2022 karena ada sekitar 101 jabatan kepala daerah akan habis masa tugas pada 2022 dan diisi pejabat sementara. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini pun meminta agar mempertimbangkan ulang kemungkinan ada perwira tinggi TNI aktif ditunjuk sebagai pejabat sementara kepala daerah. "Dengan menjabat posisi pejabat (kepala daerah) sementara, mau tidak mau, perwira aktif akan bersentuhan langsung dengan politik praktis. Apalagi, pemilu, pilpres dan pilkada akan digelar pada 2024," kata dia. Pada titik itu, kata dia, menguji konsistensi salah satu fokus utama Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR yakni penguatan pelaksanaan tugas TNI yang berdasarkan Undang-undang. Disebutkannya, mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah tidak termasuk dalam 10 pos yang dapat dipegang perwira TNI aktif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung. "Sudah semestinya pemerintah memperkuat komitmen ini dengan tidak menjadikan perwira aktif TNI sebagai pejabat sementara kepala daerah," kata dia. (MD).
Pemprov Lampung Raih Predikat WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah tujuh kali berturut-turut. "Penghargaan tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Lampung dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik walau dalam kondisi Covid-19," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung Ade Rohman di Ruang Rapat Utama, Pemprov Lampung, Rabu, 17 November 2021. Ia menyebutkan laporan keuangan Pemprov Lampung yang telah diaudit BPK telah memenuhi kesesuaian dengan SAP, kecukupan kepemilikan hak, ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terpaku pada efektifitas sistem pengendalian internal. Ade Rohman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan kepada Pemprov Lampung dan pemkab/pemkot atas capaian WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Dia berharap Pemprov Lampung mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahnya yang akuntabel dan transparan. Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diperoleh Pemprov Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan. Dia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP "Semoga kita dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja," tambahnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara untuk kabupaten/kota, ada 4 daerah yang memperoleh LKPD selama 10 tahun berturut-turut, yakni Pemkot Metro, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Tulang Bawang Barat, dan Pemkab Waykanan. Lima daerah yang mendapatkan WTP adalah Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pringsewu, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulangbawang. Sedangkan 5 daerah yang mendapatkan piagam WTP dari kementerian adalah Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus. (MD).
Tes Tertulis Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Digelar Terpusat Di Jakarta
Jakarta, FNN - Tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi ratusan pendaftar anggota KPU dan Bawaslu yang lulus seleksi penelitian administrasi berlangsung secara terpusat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 24-25 November 2021, kata Ketua Tim seleksi, Juri Ardiantoro. “(Tes) akan dilaksanakan sesuai jadwal,” kata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tim Seleksi lewat Keputusan No: 138/TIMSEL/XI/2021 menetapkan 629 orang dari total 868 pendaftar anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terang Juri. Ia lanjut menunjukkan mayoritas pelamar yang lulus seleksi penelitian administrasi berasal dari Jawa dan Sumatera. Dikutip dari Antara, jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Sementara itu, jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Nama-nama lengkap peserta seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang lulus penelitian administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. Dalam daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi, ada beberapa nama petahana komisioner KPU dan Bawaslu. Petahana komisioner KPU yang lulus seleksi, yaitu Ilham Saputra, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Hasyim Asy'ari. Sementara itu, petahana komisioner Bawaslu yang lulus seleksi, yaitu Abhan, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 berlangsung sejak 15 Oktober 2021 sampai 7 Januari 2022. Tahapan seleksi, yaitu pengumuman pendaftaran pada 15-17 Oktober, penerimaan pendaftaran 18 Oktober-15 November, penelitian administrasi 10 November-16 November, pengumuman seleksi administrasi 17 November 2021. Tahapan berikutnya seleksi tertulis dan penulisan makalah 24 November, tes psikologi 25 November, pengumuman seleksi tertulis dan psikologi 3 Desember, tes psikologi lanjutan 9-11 Desember, tes kesehatan 26-30 Desember, wawancara calon anggota Bawaslu 26-27 Desember, wawancara calon anggota KPU 28-30 Desember, dan penyampaian hasil ke Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2022. (MD).
DPRD DKI minta BPK Audit Pembangunan Sekolah Yang Roboh Di Cengkareng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI mengaudit anggaran pembangunan SMA Negeri 96 Cengkareng, Jakarta Barat yang roboh saat proses renovasi. "Kami mau cross check siapa kontraktornya, polisi harus masuk di sini, BPK juga harus masuk biar mengaudit," kata Ima dihubungi di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang. "Kami di Komisi E menyampaikan ke mereka (Dinas Pendidikan) bahwa sekolah-sekolah ini kalau misalnya rehab berat sekalian rehab total jadi benar-benar tidak tambal sulam," ucap Ima, sebagaimana dikutip dari Antara. Ima menyebut renovasi di SMA Negeri 96 tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 33 miliar pada 2021. "SMAN 96 itu anggaran 2021 total Rp 33 miliar," ungkap Ima. Sebelumnya, Gedung SMAN 96 di Jalan Jati Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, roboh ketika ketika proses renovasi. "Jadi itu lagi proses pembangunan baru, rehab total," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I Aroman ketika dikonfirmasi wartawan. Aroman mengaku belum mengetahui pasti kronologi dan penyebab utama robohnya gedung SMA tersebut. Namun demikian, Aroman memastikan robohnya gedung tersebut mengakibatkan empat korban terluka yang terdiri dari para pekerja bangunan. Beberapa dari korban luka tersebut ada yang menderita patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. "Jadi puingnya menimpa para pekerja. Warga sekitar enggak kena karena jauh, enggak ada warga luka," kata dia. Sementara itu, Kepala Polsek Cengkareng Ajun Komisaris Polisi Endah Pusparini menambahkan robohnya sekolah itu mengakibatkan empat orang pekerja luka-luka. "Saat ini empat orang korban sudah dibawa ke RSUD Cengkareng," tutur dia. (MD).
Dibutuhkan Penguatan Lembaga Kepresidenan
UU kepresidenan harus detail dan rinci. Sehingga, jika terjadi konflik, misalnya antara presiden dan relasinya seperti DPR, maka presiden menjadi kuat, karena didukung UU tersebut. Jika terjadi konflik antara presiden dan DPR maka target undang-undang tidak tercapai. Banyak kasus. Dari seratus undang-undang yang direncanakan, tetapi yang disahkan hanya sedikit. Sehingga menjadikan presiden tampak lemah. Oleh Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA DALAM bernegara tentu ada hal mendasar yang perlu diperhatikan aturan mainnya. Tanpa aturan yang jelas, tujuan dan arah tidak akan jelas. Pertimbangkan juga, bagaimana aturan (rule of the game) adalah inti dari sebuah permainan, dan teka-teki - bahkan ketika seluruh tujuan kegiatan itu seharusnya adalah membuat kita bahagia serta dapat merasakan kehadiran aturan yang sesuai dan tidak menekan, baik tertulis maupun tidak tertulis - ini sebenarnya aturan hidup. Bisa kita bayangkan hidup di sebuah negara tanpa aturan yang jelas. Ke depan, aturan pemerintahan yang secara prinsip perlu di perbaiki. Beberapa institusi negara terlihat lemah, terutama institusi kepresidenan. Hal itu terjadi karena besarnya pengaruh partai penguasa yang menimbulkan kesan shadow government dalam kekuasaan presiden menjalankan pemerintahannya. Di Amerika Serikat lembaga kepresidenan sudah terinstitusionalisasi. Partai hanya menjadi kendaraan dalam usaha memperoleh tampuk kekuasaan. Akan tetapi, alam penyelenggaraan negara, partai pemenang tidak bisa ikut menitipkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh presiden. Karena apa? Karena ada lembaga yang mengatur secara khusus fungsi presiden dalam menjalankan kebijakannya, dan partai pemenang hanya mendukung pelaksanaan program kerja tersebut tanpa ikut menitipkan program kerja dan kebijakan partai. Di Amerika tentu sangat berbeda dengan di Indonesia. Sebagai partai pemenang pemilu tentu saja ada usaha memberi masukan kepada presiden terpilih. Akan tetapi, AS mempunyai undang undang yang dipakai melobi pemimpin terpilih dan dilakukan secara tertutup. Di situlah lembaga kepresiden terlihat menjadi sangat kuat. Otoritas kepala negara dalam menerapkan kebijakan sangat terbuka. Jika ada fund rising yang mendukung program kerja, pemodal pun diumumkan secara jelas agar rakyat mengetahui arah kebijakan presiden dalam melaksanakan program kerja pemerintahannya. Ini pula yang menguatkan program presiden, agar tidak didikte cukong atau partai penguasa. Fenomena Otonomi Daerah Terkait masalah otonomi daerah yang diberlakukan sejak era reformasi dengan tujuan agar daerah mampu mengelola sendiri berbagai aspek kehidupannya dengan memberikan wewenang penuh pada beberapa hal. Misalnya, melaksanakan pemilihan kepala daerah, mengatur secara khusus potensi lokal baik potensi alam, budaya, dan berbagai macam aturan yang dibuat secara khusus oleh daerah mengacu pada kebijakan undang-undang yang disosialisasikan pemerintah pusat, agar keberhasilan di daerah dapat lebih cepat tercapai di berbagai sektor. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia berbeda dengan negara federal di Amerika Serikat. Walaupun pada awal keruntuhan rezim orde baru, Amien Raiz sempat mewacanakan supaya Indonesia menjadi negara federal. Dengan demikian, sistem sentralisasi berpindah pada konsep desentralisasi . Otonomi daerah di Indonesia berprinsip pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia, pusat sangat menentukan seberapa besar dan seberapa banyak daerah diberikan UU otonomi daerah. Jika pusat ingin memberi kewenangan atau menarik kewenangan, maka daerah tidak bisa berbuat banyak. Di Indonesia, ada fenomena menarik terkait otonomi daerah saat awal diberlakukan. Konsep awal otonomi daerah Bigbang of Indonesian Desentralization dengan UU No 22 tahun 1999, membuat daerah kedodoran dan tidak siap. Daerah yang baru saja menggunakan konsep sentralisasi langsung menggunakan UU desentralisasi inilah yang menjadi masalah di daerah. Tentu mereka tidak siap melaksanakan aturan yang cukup absolut di daerahnya. Kemudian, lima tahun setelah pemberlakuan UU No 22/99, pemerintah membehaninya melalui UU No 34 tahun 2004. UU No 34 tahun 2004 itu menata kembali UU sebelumnya yang mengacu pada kewewenangan negara federal agar daerah dapat melaksanakan aturan dengan baik sesuai prinsip-prinsip NKRI. Indonesia adalah negara kesatuan, yang secara tegas tidak membolehkan adanya negara di dalam negara. Hal tersebut pernah diucapkan para founding fathers, seperti Bung Karno, Moh Hatta, Mohamad Yamin, dan lain lain, dalam percakapan mereka di forum rapat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pemikiran tersebut menginspirasi penerapan otonomi daerah, yaitu daerah menjalankan otonomi, namun pusat juga harus menjalankan kebijakannya dalam usaha memakmurkan rakyatnya. Banyak distorsi dalam pelaksanaan otonomi daerah di lapangan. Hal itu terjadi karena banyaknya implementasi yang tidak sejalan dengan tujuan. Pengangkatan kepala daerah dengan sistem pilkada yang di wakili oleh partai yang berpengaruh di daerah justru dimanfaatkan para cukong dalam proses pemenangan kepala daerah. Akibatnya, banyak kendala dalam struktur kendali pemerintahan daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena ada kepentingan para cukong di daerah. Banyak distorsi terjadi akibat permainan para cukong atau pemodal yang lebih mengutamakan kepentingannya. Akibatnya, tujuan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat didaerah sering tidak berjalan baik. Tidak sedikit juga akhirnya kepala daerah bermasalah dan ditangkap karena tindak pidana korupsi. Indonesia Perlu UU Tentang Kepresidenan Kepemimpinan presiden secara spesifik disebut dengan kepemimpinan chief of executive, sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan. Kemudian presiden juga disebut chief of commander atau panglima tertinggi militer. Dia yang memimpin angkatan darat, laut dan udara, bahkan memutuskan perang. Presiden juga memainkan peranan sebagai penguat partai (the party's role). Sebagai seorang chief of commander, sudah seharusnya presiden memiliki institusi kelembagaan yang kuat serta memiliki wawasan yang baik dalam menjalankan rule of democracy, agar demokrasi tercipta dengan baik. Presiden bisa mengambil keputusan cepat dan bijak atas aspirasi masyarakat luas yang berkembang setiap saat. Begitu juga struktur organisasi penasihat presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang anggotanya harus mempertimbangkan kompetensi dan kemampuannya. Dengan demikian, seluruh program dan kebijakan pemerintah menjadi lebih terukur dan transparan. Presiden idealnya bebas dari tekanan manapun, baik partai penguasa maupun cukong. Dengan demikian, apa yang diputuskan presiden dalam sebuah kebijakan adalah murni pemikirannya sendiri. Sejogyanya, partai pengusung hanya dijadikan kendaraan dalam meraih kekuasaan sebagai kepala negara. Dengan demikian, presiden disebut sebagai penguat partai, karena dia maju melalui pintu partai. Mungkin dia bukan ketua umum partai, bisa saja sebagai pekerja partai atau orang biasa. Karena tanpa kendaraan partai, dia tidak bisa menjadi presiden. Kepala pemerintahan itu bisa dilihat dari kepemimpinannya atau leadership-nya. Secara sederhana bisa dilihat dari ada dua hal. Pertama, kapasitasnya dalam membuat formulasi, merumuskan, menyusun dan memutuskan kebijakan-kebijakan. Itu ukurannya, apakah dia membuat kebijakan, merumuskan kebijakan dan memutuskan kebijakan secara alone (sendiri) atau dia di-guiding dari luar. Jika dia dikendalikan oleh orang di luar pemerintahan, misalnya yang menjadikan dia sebagai kepala pemerintahan, biasanya disebut king maker. Apakah kebijakan itu dibuat oleh presiden sendiri, atau dia lebih banyak menerima masukan dari orang di luar kekuasaan. Itu biasanya disebut king atau queen maker. Kedua, bagaimana dia mengeksekusi dan menjalankan kebijakan. Apakah sesuai dengan yang dibutuhkan orang banyak atau dia membuat kebijakan itu berdasarkan kebutuhan golongan kecil elit yang ada di sekitarnya. Hal itu menjadi ukuran bagaimana kinerja presiden itu dalam memimpin pemerintahan. Makanya, dia menjadi chief of executive. Kalau kita lihat presiden sebagai kepala pemerintahan di dalam sistem demokrasi, dia harus punya power yang legitimate, biasanya lewat pemiliham umum. Maka, presiden memiliki kekuasaan yang terbatas, memiliki jangka waktu tertentu dalam berkuasa. Jika tidak ada pembatasan, mudah timbul penyalah gunaan wewenang. Presiden harus memahami tentang dunia kemiliteran, dan politik luar negeri. Sebagai panglima tertinggi tidak hanya perang dalam dunia militer, tetapi juga perang menghadapi wabah pandemi seperti sekarang. Tugas presiden lainnya yang penting menjaga penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah yang sehat. Dia harus faham sebagai kepala eksekutif, merawat otonomi daerah, jangan sampai kebablasan. Itu sebabnya, presiden harus punya team advisor yang kuat dan kompeten dalam mengatasi berbagai persoalan negara yang dia tidak pahami, agar jalannya roda pemerintahan dapat terkendali dan berjalan baik. Team advisor atau Wantimpres harusnya dipilih orang orang yang handal dan benar benar profesional di bidangnya. Suara atau saran yang disampaikan Wantimpres semestinya menjadi second opinion presiden dalam mengawasi kinerja kerja para menteri-menterinya. Wantimpres sebagai penasihat presiden tentulah dipilih dari mereka yang punya kompetensi, bukan sekedar comot apalagi titipan dari king maker atau cukong belaka. Power penasihat semestinya juga bisa dirasakan bagi kepentingan rakyat banyak, melalui keputusan atau kebijakan yang dibuat presiden. Saat ini penasihat presiden kurang power dan bergigi serta tidak tampak fungsinya secara langsung dalam membantu presiden. Wantimpres tempat kumpulnya orang yang dekat presiden saja, tapi tidak clear kompetensinya. Atas pemikiran pemikiran itu, saya telah lama mewacanakan perlunya dibuat UU tentang kepresidenan secara rinci dan detail, serta proporsional. Dengan demikian apa yang dilakukan presiden sebagai chief executive of state lebih berwibawa dan terukur. Adalah hal yang tidak proporsional jika seorang kepala daerah memiliki ratusan UU sebagai pelaksana kewenangan kegiatan daerah. Sedangkan UU yang mengatur kegiatan kepala negara atau presiden hanya 15. UU untuk seorang kepala daerah sangat banyak. Akan tetapi yang mengatur kewenangan presiden hanya memiliki 15 pasal. Padahal, mengurus sebuah negara lebih kompleks ketimbang mengurus sebuah daerah. UU presiden sangat sumir dan terbatas. UU kepresidenan harus detail dan rinci. Sehingga, jika terjadi konflik, misalnya antara presiden dan relasinya seperti DPR, maka presiden menjadi kuat, karena didukung UU tersebut. Jika terjadi konflik antara presiden dan DPR maka target undang-undang tidak tercapai. Banyak kasus. Dari seratus undang-undang yang direncanakan, tetapi yang disahkan hanya sedikit. Sehingga menjadikan presiden tampak lemah. Kemudian, penguatan tugas wakil presiden agar memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Misalnya, wapres menangani bidang tertentu, menjadi penghubung antara pemerintah dan legislatif. Kalau ada persoalan undang-undang yang macet, presiden tinggal memberi tahu wapres untuk melobi. Kita belum ada aturan seperti itu. Yang lebih penting adalah penguatan komunikasi politik presiden. Sebagai seorang manusia ada yang jago ngomong, ada juga tidak jago ngomong. Kalau jago ngomong tidak masalah. Jika presiden tidak jago ngomong, perlu juru bicara yang bagus dan berkualitas supaya rakyat simpati dengan kebijakan pemerintah. Penulis adalah Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tahun 2010-2014.
Tantangan Jenderal Dudung Sebagai Kasad
Oleh Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Jakarta, FNN - Spekulasi tentang siapa yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akhirnya terjawab. Dudung Abdurachman (DAR) menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki posisi KSAD. Ia menggantikan Jenderal Andika Perkasa, KSAD sebelumnya. Andika menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Jenderal DAR abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) 1988-B memang sejak awal menjadi favorit kuat untuk menjadi KSAD dibandingkan dengan pesaingnya, seperti Letjen Teguh Arief Indratmoko (1988-A), Letjen Arif Rahman (1988-B), dan Letjen Eko Margiyono (1989). Diperkirakan empat nama inilah yang disorongkan Mabes TNI kepada Presiden untuk dipilih menjadi KSAD. Jadi keputusan Presiden Jokowi sesungguhnya bukan kejutan bahkan sudah diperkirakan sejak awal. Apalagi pada era reformasi, dari 12 KSAD sebelumnya, separuhnya berasal dari Panglima Kostrad (enam orang), kemudian sisanya dari Wakil KSAD (tiga orang), Sekjen Kemhan (satu orang), Sesmenko Polhukam (satu orang), dan Kepala BAIS TNI (satu orang). Sehingga propabilitas Pangkostrad untuk menjadi KSAD lebih besar. DAR memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan KSAD. Ia terbilang cukup lama bertugas di satuan lapangan (batalyon infanteri) sekitar 13 tahun, sejak 1989. Ia kenyang menjalani berbagai operasi militer, baik saat menjadi komandan peleton, kepala seksi operasi, komandan kompi, wakil komandan batalyon hingga menjadi komandan batalyon di Lampung. Ia juga pernah menjadi komandan Kodim, dua kali. Di Lubuk Linggau dan Palembang, Sumatra Selatan. DAR kemudian menjadi perwira pembantu madya di Mabesad. Lalu menjadi Asisten Personel Kasdam Wirabuana. Setelah itu Komandan Resimen Induk Kodam Sriwijaya. Pada jabatan perwira tinggi, DAR menduduki jabatan beragam, mulai Wakil Gubernur Akmil (2015-2016). Namun sempat parkir selama satu tahunan (2016-2017) sebagai perwira tinggi khusus KSAD. Akhirnya, ia kembali mendapat jabatan sebagai Wakil Asisten Teritorial KSAD (2017-2018). Setelah itu menjadi Gubernur Akmil (2018-2020) dengan pangkat mayor jenderal. Dari situlah ia kemudian dipercaya menjadi Panglima Kodam Jayakarta selama sembilan bulan hingga Mei 2021. Promosi kembali menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat letnan jenderal. Ia menduduki jabatan Pangkostrad selama enam bulan (Mei 2021-November 2021). Hingga pada Rabu 17 November 2021, ia mendapatkan surat keputusan presiden menjadi KSAD. Lalu, apa catatan dan tantangan terhadap KSAD Jenderal DAR? Pertama, secara legal-formal DAR telah menjadi KSAD. Selayaknya semua pihak dapat menerima keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU. Prajurit TNI-AD tentu wajib mendukungnya sepanjang DAR berada dalam garis Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hal ini penting agar sebagai KSAD baru, DAR dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi kepentingan TNI, bangsa, dan negara. Kedua, sesuai dengan fungsi utama TNI AD, sebagai KSAD DAR bertugas melakukan pembinaan kesiapan tempur satuan jajarannya serta pembinaan teritorial. Wajib hukumnya KSAD menguasai pembinaan satuan meliputi aspek doktrin, personel, materiil, perlengkapan, keuangan, dan lain-lain. Ketiga, DAR sebagai KSAD menjadi pemimpin terdepan dalam pembinaan personel. Ia harus bisa membentuk, memelihara, dan meningkatkan jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara professional. Keempat, DAR sebagai KSAD harus bisa mendekatkan diri dengan rakyat apa pun identitas rakyat tersebut. Ini sebagai wujud TNI adalah tentara rakyat. Sehingga prajurit TNI-AD bersama-sama rakyat bekerja untuk kepentingan rakyat. Kelima, sebagai tentara nasional, DAR harus berorientasi pada tugas negara, tidak boleh partisan, apalagi terpancing masuk dalam kancah politik praktis. Keenam, sebagai tentara professional, DAR harus menguasai manajemen pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan. Termasuk uji ketrampilan siap tempur. Ketujuh, sebagai KSAD DAR harus menguasai konsep pertahanan di era industry 4.0. Memahami dunia ketahanan dan pertahanan global dan penguasaan dunia siber yang mumpuni.
Wakil Ketua MPR Dorong Upaya Penyelamatan Garuda Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, karena merupakan maskapai strategis dan kebanggaan Indonesia yang harus diselamatkan dengan berbagai langkah-langkah penyelamatan. "Garuda Indonesia sangat lekat dengan masyarakat, terlebih merupakan kebanggaan kita bersama, sehingga perlu dilakukan penyelamatan agar Garuda Indonesia tidak bangkrut," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Dia juga mendukung langkah restrukturisasi dan pemulihan kinerja Garuda Indonesia yang merupakan langkah penyelamatan yang akan didukung bersama. Langkah itu, menurut dia, sangat penting untuk mewujudkan Garuda Indonesia yang lebih adaptif dan efisien dalam pembiayaannya. Syarief juga menilai, Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap BUMN-BUMN yang menyangkut hidup orang banyak, karena beberapa tahun terakhir, banyak BUMN yang pailit dan terancam bangkrut. "Pemerintah harus bisa mendeteksi BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Garuda Indonesia untuk segera diselamatkan," ujarnya pula. Dia juga meminta Pemerintah harus menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di berbagai BUMN termasuk Garuda Indonesia, agar dapat terus tumbuh dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal politis. (mth)
Ustadz Farid Okbah Pernah Bertemu Presiden Jokowi
Jakarta, FNN -- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, mengungkapkan bahwa dirinya bersama pengurus Parmusi lainnya termasuk Ustadz Farid Okbah pernah beraudensi dengan Presiden Jokowi pada Juni 2020. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dirinya memimpin Parmusi, jelas Usamah, Ust Farid Okbah sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah. "Sehingga pada 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden Jokowi menerima permohonan audiensi Pengurus Pusat Parmusi di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh Ustadz Farid Okbah sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat Parmusi yang diterima Bapak Presiden. Saat itu, dihadapan Bapak Presiden saya mempersilahkan langsung kepada Ust Farid Okbah untuk menyampaikan poin-poin penting kebijakan Parmusi secara nasional kepada Bapak Presiden yang berdimensi dakwah," kata Usamah Hisyam dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (17/11/2021). Pihaknya, lanjut Usamah, menyetujui bergabungnya Ust Farid Okbah dalam kepengurusan Parmusi periode 2015-2020, kemudian periode 2020-2025 justru untuk meneguhkan komitmen kebangsaannya kepada Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan itu menjadi fondasi dasar Parmusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu komitmen Ust Farid Okbah bermuara pada keinginannya untuk masuk dalam gelanggang politik. "Setelah berkoordinasi langsung di kediaman saya dan saya menyetujuinya bahkan Ust Farid Okbah menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI). Ini cara konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi umat dengan cara-cara yang demokratis konstitusional," jelas Usamah. Terkejut dan prihatin Sebagai pimpinan dan penanggung jawab Ormas Parmusi, kata Usamah, dirinya sangat terkejut dan prihatin terhadap penetapan Ustadz Farid Okbah sebagai tersangka kasus terorisme. Oleh karena itu Usamah menginstruksikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Parmusi, Srimiguna, untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan Ustadz Farid Okbah. "Saya memohon kepada Bapak Kapolri agar di dalam penegakkan hukum, aparatur kepolisian terutama Densus 88 menghargai dan menghormati asas praduga tak bersalah dengan melaksanakan proses hukum yang transparan sehingga tidak terjadi character Assassination terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO)," kata Usamah. Menurut Usamah, sejak 2016, Ust Farid Okbah juga menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah Parmusi periode 2015-2020. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan serta melakukan pembinaan dakwah illallah terhadap lebih dari 5.000 da’I Parmusi di seluruh pelosok Tanah Air. Muktamar IV Parmusi tanggal 26-28 September 2020 dibuka oleh Presiden Jokowi dan di tutup oleh Wapres Ma’ruf Amin. Dalam muktamar tersebut, kata Usamah, dirinya terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum Parmusi periode kedua. "Saya memilih, mengangkat dan menetapkan Ust Farid Okbah sebagai Ketua Bidang Agama Pengurus Harian Pusat Parmusi periode 2020-2025, " tambah Usamah Hisyam. Yang menjadi pertimbangan Usamah memilih Ustadz Farid Okbah adalah pertama dia memiliki kesungguhan dan militansi dalam perjuangan dan pergerakan dakwah illallah. Kedua, Ust Farid Okbah sangat tawa’dhu (rendah hati) dan sami’na wa atho’na (patuh mengikuti) di dalam melaksanakan strategi perjuangan dakwah illallah secara hikmah yang menjadi garis kebijakan Parmusi secara nasional dengan program aksi prioritas membangun Manhaj Dakwah Desa Madani. Ustadz Farid Okbah adalah salah seorang Instruktur/Pendakwah Parmusi dalam membangun Desa Madani. Bahkan, lanjut Usamah, pada tanggal 26-28 September 2018, Parmusi pernah menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I Parmusi di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kapolri waktu itu Jend. (Pol) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). "Saat itu, Ust Farid Okbah bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’i Parmusi," ujar Usamah memberi kesaksian. (TG)
Presiden Berpesan ke Jenderal Dudung Agar Bantu Program Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman agar TNI AD membantu pelaksanaan program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pesan Presiden tersebut disampaikan Jenderal Dudung dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, usai dirinya dilantik menjadi Kasad sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal dari Letnan Jenderal. “Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI AD harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya,” kata Dudung yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dudung kemudian mengatakan “Kami dari TNI AD siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” Selanjutnya, kata lulusan Akademi Militer 1988 ini, Presiden Jokowi juga berpesan agar kesejahteraan prajurit TNI dapat ditingkatkan. "Pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit karena prajurit yang lebih utama," ujarnya. Jenderal Dudung mengatakan akan menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk mempedomani delapan wajib TNI, terkhusus butir ke delapan. “Menjadi contoh dan mempelopori segala usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling. TNI AD harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat,” katanya. Dudung juga menekankan akan mengimplementasikan visi misi Panglima TNI Andika Perkasa. Ia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Andika, yang sebelumnya merupakan Kasad. “Kami akan lanjutkan apa yang sudah dirintis,” ujar Dudung. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada 2018-2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Dia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baligho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Bela Ustad Farid Okbah Parmusi Siapkan Tim Bantuan Hukum
Jakarta, FNN – Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO). “Saya telah instruksikan Ketua LBH Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya,” ujar Usamah dalam keterangan pers yang diterima FNN, Rabu (17/11/2021) di Jakarta. Lewat keterangannya tersebut Usamah juga menginstruksikan seluruh pengurus, manajer dakwah, dan para dai Parmusi di seluruh Indonesia untuk tidak reaktif dan bersikap emosional terhadap status UFO. Sebaliknya ia mengajak untuk tetap mendoakan UFO agar diberi perlindungan, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Swt., serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif bagi gerakan dakwah illallah. Ia juga meminta agar para dai Parmusi untuk terus berdakwah di tengah-tengah umat. Menurutnya, ia akan mengawal serta bertanggung jawab langsung setiap upaya dakwah illallah yang dilaksanakan oleh setiap dai Parmusi dalam upaya membentuk Desa Madani secara hikmah dan konstitusional. “Kepada segenap keluarga UFO saya harap agar bersabar menghadapi musibah ini dengan tetap sabar dalam ketaatan melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. Semoga Allah Swt meridhai perjuangan kita bersama,” ujar Usamah. Usamah juga mengungatkan bahwa UFO terlibat aktif dalam program aksi Desa Madani dengan melakukan pembinaan 5.000 Da’I PARMUSI melalui Dauroh tiap bulan secara bertahap. Bahkan, pada tanggal 26-28 September 2018 PARMUSI menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). Saat itu, UFO bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Usamah Hisyam selama memimpin PARMUSI, UFO sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah, sehingga pada tanggal 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo menerima permohonan Audiensi Pengurus Pusat PARMUSI di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh UFO sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat PARMUSI yang diterima Presiden. Seperti diketahui Ustaz Farid Okbah ditangkap Densus 88 Antiteror di dekat kediamannya di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (16/11/2021) pagi. Pengacara menyebut tuduhan Farid terlibat terorisme adalah fitnah. "Kalau menurut kami, itu semua fitnah saja itu. Kami yakin Ustaz Farid bukan seorang teroris," ujar pengacara Ustaz Farid Okbah, Ismar Syafruddin, saat dihubungi, Rabu (17/11/2021). Ismar mengatakan Farid adalah seorang ulama yang gemar memberikan masukan untuk memajukan generasi muda. Selain itu, Farid disebut kerap berdakwah menyampaikan kebenaran. "Beliau adalah seorang ustaz, seorang ulama, yang selama ini getol untuk bagaimana memajukan para generasi muda untuk menjadi seorang yang alim. Beliau betul-betul dakwah, untuk menyampaikan kebenaran," tuturnya. Ismar juga mempertanyakan motivasi Farid bila terlibat dalam terorisme. Ismar menilai Farid merupakan orang yang cinta Indonesia dan kerap mengajak orang menjalankan demokrasi. "Kalau masalah tuduhan-tuduhan pihak kepolisian itu, kita cari apa motivasinya Ustaz Farid kalau dia mau jadi teroris. Teroris itu kan adalah salah satu kata-kata yang menyeramkan untuk didengar, siap membunuh, siap meneror, siap mengguncangkan suatu negara, padahal beliau adalah orang yang betul-betul mencintai Indonesia," tuturnya. (sws)
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Dudung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Tonny Harjono pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan Dudung Abdurachman sebagai Kasad. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dudung mengucap sumpah jabatan. Dudung melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tersebut. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari letnan jenderal menjadi jenderal. Turut hadir dalam pelantikan Dudung sebagai Kasad, antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan para pejabat terkait lainnya. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada tahun 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018—2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Ia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baliho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Indonesia Pasti Bisa Hasilkan 2 Juta Ton Udang pada 2024
Jakarta, FNN - Salah satu target yang mencengangkan terkait sektor kelautan dan perikanan nasional, adalah ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan akan menghasilkan produksi 2 juta ton udang pada 2024. Meski tidak sedikit yang meragukan, tetapi Ketua Bidang Budidaya DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Arie Suharso menyatakan bahwa target 2 juta ton udang pada 2024 bukanlah sesuatu ambisi yang berlebihan, tetapi mungkin untuk diwujudkan. Arie mengingatkan bahwa udang kerap dianggap sebagai tolok ukur dari berbagai komoditas perikanan budidaya lainnya di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data bahwa pada tahun 2021 ini, Indonesia dinilai mampu memproduksi hingga lebih dari 800 ribu ton udang. Ia mengakui bahwa pada saat ini udang, dinilai sebagai suatu hal yang seksi dalam bidang perikanan budidaya, di mana berbagai negara yang umumnya berada di kawasan Asia seperti India, Thailand, dan Vietnam, sedang berlomba memproduksi udang. Namun, Arie yang juga berprofesi sebagai seorang pembudidaya yang memiliki tambak di kawasan Dipasena, Lampung, meyakini bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beragam faktor yang bisa menjadi "amunisi" berharga dalam menghasilkan udang. Berbagai aspek yang menguntungkan Indonesia itu, antara lain adalah luasnya lahan budidaya perikanan air payau (yang cocok untuk komoditas seperti udang), yang mencapai hingga sekitar total lahan eksisting 1,2 juta hektare.Sedangkan potensi dari lahan budidaya perikanan air payau itu di Tanah Air diperkirakan dapat mencapai 16,7 juta hektare. Selain itu, Arie juga memaparkan bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 745 unit pembenihan budidaya, di mana sekitar 112 unit merupakan pembenihan untuk komoditas udang. Terkait dengan pakan, diperkirakan ada sebanyak 41 perusahaan yang bergerak sebagai produsen pakan dan 42 importir pakan, serta untuk bahan pendukung ada 392 obat penyakit ikan/udang yang terdaftar di Nusantara. Mengenai penyakit yang menimpa udang, bahwa ancaman virus atau penyakit yang menimpa udang merupakan tantangan besar yang merupakan masalah klasik yang kerap dihadapi oleh berbagai produsen di seluruh dunia. Sebenarnya budi daya udang di Indonesia sudah ada yang menggunakan teknologi 4.0, tetapi sayangnya masih belum diakses secara mudah oleh seluruh petambak Nusantara untuk mengembangkan budi dayanya dengan baik. Sementara terkait kebijakan di sisi permodalan, dinilai masih berkutat dalam cara-cara konvensional seperti kredit usaha rakyat, tetapi belum ada inovasi permodalan yang tepat guna bagi kebutuhan petambak. Optimistis Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor produk perikanan secara kumulatif pada periode Januari hingga September 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 7,7 persen dengan nilai 4 miliar dolar AS. Dari keseluruhan ekspor kumulatif periode Januari-September 2021, komoditas ekspor utama meliputi udang sebesar 1,6 miliar dolar, tuna-cakalang-tongkol 518 juta dolar, rajungan-kepiting 447 juta dolar, cumi-sotong-gurita 401 juta dolar, rumput laut 236 juta dolar, layur 59 juta dolar, dan tilapia sebesar 46 juta dolar. Tidak heran bila Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pihaknya optimistis bisa untuk mewujudkan tambak modern dengan manajemen terintegrasi dalam rangka meningkatkan produksi udang nasional. Menteri Trenggono menyatakan, untuk menggenjot produktivitas ekspor produk perikanan khususnya udang, KKP telah menyusun sejumlah langkah strategis. Sejumlah kebijakan strategis tersebut di antaranya adalah akan merevitalisasi 14.000 hektare tambak tradisional yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. "Revitalisasi ini untuk meningkatkan produktivitas tambak tradisional dari yang tadinya 0,6 ton/hektare menjadi 2 ton. Di samping itu, revitalisasi dilakukan agar kegiatan budidaya berjalan ramah lingkungan," paparnya. Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu mengemukakan bahwa untuk mencapai target produksi udang sebesar 2 juta ton pada 2024, pihaknya telah melakukan tiga langkah, yaitu evaluasi, revitalisasi, dan modeling. Menurut Dirjen yang akrab disapa Tebe ini, langkah-langkah tersebut adalah dengan mengevaluasi lahan budi daya yang ada di seluruh Indonesia, yang sebesar 300.501 hektare dan terdiri atas lahan tambak tradisional, intensif, dan semi intensif. Selain itu, KKP juga menyiapkan luas lahan modeling atau tambak percontohan yaitu sebesar 14.000 hektare yang terdiri lahan tambak tradisional menjadi tambak intensif 11.000 hektare dan pembukaan lahan baru 3.000 hektare. KKP juga menggandeng ahli pemuliaan genetika bidang perikanan perikanan yaitu Profesor Alimuddin dari IPB dan Doktor Asep Anang dari Unpad guna membenahi sistem penyediaan induk udang vaname unggul. Tebe mengemukakan, pihaknya ingin banyak diskusi mengenai perihal teknis menghasilkan induk udang yang unggul. Ia telah membawa Profesor Alimuddin dan Doktor Asep ke ke Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali, yang merupakan ujung tombak KKP dalam menyediakan induk udang vaname yang unggul. BPIU2K Karangasem telah memiliki fasilitas, di antaranya Nucleus Center sebagai tempat proses produksi benih udang vaname, kemudian Tambak Uji Performa untuk tempat proses uji multilokasi udang vaname, serta fasilitas Multiplication Center sebagai tempat pembesaran calon induk dan induk udang vaname. Asep Anang yang juga ahli genetika di Shrimp Improvement Systems (SIS), perusahaan terkemuka global dalam pembenihan komoditas udang, menyampaikan, fasilitas yang dimiliki BPIU2K Karangasem sudah menyalin dari SIS yang ada Hawaii dan Florida, Amerika Serikat. Asep menyarankan untuk perbaikan performa udang di Indonesia melalui traceability atau ketertelusuran, di mana kinerja udang dilacak dari mulai dari bentuk induk sampai ke tambak, sehingga bila ditemukan permasalahan maka dapat dilacak kembali hingga ke galur murninya. Sementara itu Alimuddin yang juga Dosen di Departemen Akuakultur IPB ini menyampaikan bahwa BPIU2K Karangasem mampu menjadi penyediaan induk udang vaname unggul. Menurut data dari KKP, BPIU2K Karangasem memiliki 42.578 calon induk yaitu calon induk udang vaname sebanyak 12.578 ekor, dan calon induk Vaname Nusantara generasi ke-4 (VN-G4) sebanyak 30.000 ekor. Kemudian, jumlah induk udang vaname sekitar 875 ekor induk, yang terdiri dari masing-masing untuk induk vaname (dari 4 sumber genetik) sebagai bahan pemuliaan induk galur murni tumbuh cepat sebanyak 400 ekor, induk vaname hasil impor dari Konabay sebagai sumber genetik untuk seleksi individu dan famili sebanyak 225 ekor. Serta, induk Vaname Nusantara (VN-G4) sebagai sumber daya genetik hasil seleksi famili sebanyak 250 ekor. Jaga lingkungan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan pengembangan shrimp estate atau kawasan budi daya udang terintegrasi oleh pemerintah, perlu dipastikan agar tidak sampai merusak kawasan mangrove atau hutan bakau. Untuk itu, perlu dimaksimalkan pengelolaan tambak yang sudah ada secara terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pembibitan sampai pembuangan limbah pascapanen. Abdul Halim juga sepakat bila pengelolaan tambak udang di shrimp estate memiliki persyaratan yaitu adanya inisiatif menanam bibit mangrove baik di kawasan sama maupun lokasi lainnya. Ia mengingatkan bahwa tingkat produktivitas tambak bisa diproyeksikan, sehingga dapat diperkirakan penurunan produktivitasnya yang merupakan akibat dari kondisi lingkungan sekitar yang memburuk dan terabaikan. Bila terjadi kondisi salah urus, misalnya akibat limbah tambak dibuang tanpa diolah, maka potensi produktivitas tambak udang bisa menurun drastis. KKP sendiri juga memiliki inovasi seperti penggunaan microbubble pada proses produksi pembesaran udang vaname di kolam bulat dengan sistem bioflok, sebagai salah satu bentuk inovasi sektor kelautan dan perikanan. Plt. Kepala Badan Riset dan SDM KKP Kusdiantoro memaparkan, pengembangan teknologi microbubble untuk budidaya udang vaname dilakukan untuk mengatasi kendala yang kerap dihadapi oleh pembudidaya udang. Beragam kendala itu, antara lain biaya listrik yang tinggi, modal yang cukup besar untuk skala tambak, limbah yang tidak dikelola dengan baik hingga serangan penyakit. Kemudian, kendala lainnya juga berupa keterbatasan lokasi budidaya karena jauh dari sumber air laut/payau, serta daya dukung lingkungan yang menurun. Microbubble merupakan rekayasa teknologi akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memiliki beragam kelebihan, antara lain tanpa penggantian air, tidak ada air limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan, dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga bahkan industri, serta bisa diaplikasikan di tengah perkotaan yang jauh dari sumber air laut. Kelebihan lainnya yaitu dapat dikembangkan dengan kepadatan di atas 1.000 ekor/meter kubik, sehingga produktivitas udang yang dihasilkan sangat tinggi. Dengan tersebarluaskannya penerapan inovasi teknologi ini, diharapkan dapat turut membantu mewujudkan target KKP dari pertumbuhan tambak udang nasional, yaitu 2,5 kali lipat setiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia diharapkan juga bisa untuk mewujudkan target 2 juta ton udang pada tahun 2024. (mth)
Osaka Khawatirkan Petenis China Hilang Setelah Adukan Pelecehan Seks
Jakarta, FNN - Juara Grand Slam empat kali Naomi Osaka mengaku prihatin atas keberadaan pemain tenis China Peng Shuai yang belum pernah terdengar kabarnya sejak menuduh mantan Wakil Perdana Menteri China melakukan serangan seksual kepadanya. Peng, salah satu bintang olahraga terbesar di China, mengatakan dalam media sosial awal bulan ini bahwa mantan anggota Komite Tetap Politbiro China Zhang Gaoli telah memaksa dia melakukan hubungan seks dan bahwa mereka kemudian mengakui sebagai hubungan suka sama suka. Komunitas tenis global semakin khawatir karena Peng tidak terlihat sejak membuat postingan tersebut dan pada Senin badan tenis putra (ATP) mendukung seruan Asosiasi Tenis Wanita (WTA) agar China menyelidiki tuduhan tersebut. "Saya baru-baru ini diberitahu bahwa seorang rekan sesama petenis yang hilang tak lama setelah mengungkapkan telah dilecehkan secara seksual," kata Osaka seperti dikutip Reuters. "Penyensoran tak bisa dibenarkan oleh alasan apa pun, saya harap Peng Shuai dan keluarganya selamat dan baik-baik saja." "Saya kaget dengan situasi saat ini dan saya berkirim kasih dan terang kepada dia. #whereispengshuai." Ketua WTA Simon mengatakan kepada New York Times pada Minggu bahwa tak ada seorang pun di Tour yang berbicara langsung dengan Peng tetapi dia sudah mendapatkan jaminan dari Asosiasi Tenis China bahwa petenis itu selamat "dan tidak di bawah ancaman fisik". Asosiasi Tenis China tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters mengenai hal ini. Petenis berusia 35 tahun itu adalah petenis China pertama yang menduduki peringkat teratas dunia ketika dia menjadi pemain ganda bernomor satu dunia pada 2014. Dia menjuarai ganda putri Wimbledon pada 2013 dan French Open 2014. Zhang yang kini berusia 75 tahun adalah Wakil Perdana Menteri China dari 2013 sampai 2018 dan bertugas dalam Komite Tetap Politbiro dari 2012 sampai 2017. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Andika saat mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu. Andika melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Seusai mengucapkan sumpah jabatan, Andika Perkasa dan Presiden Jokowi menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan yang disaksikan dua orang saksi, salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan di bahu Andika sekaligus menyerahkan tongkat komando Panglima TNI. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain Ibu Negara Iriani Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetoyo, dan pejabat terkait lainnya. Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (8/11) menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11). Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964 adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Ia mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri Kopassus Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) selama 12 tahun. Selanjutnya, Andika menjadi Sespri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta, Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono tersebut kemudian menduduki posisi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada bulan November 2013 sehingga Andika pun menjadi perwira tinggi bintang satu. Perjalanan kariernya meningkat saat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pangkat mayor jenderal, 2 hari setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014—2019. Selanjutnya, alumnus The Military College of Vermont, Norwich University, Vermont, USA ini melanjutkan karier militernya sebagai Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada tanggal 30 Mei 2016. Setelah beberapa kali berganti jabatan, pemegang gelar lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 2000 tersebut dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada tanggal 22 November 2018. Selama menjabat sebagai Kasad, Andika Perkasa aktif membantu pemerintah menjalankan program Serbuan Vaksin guna mencapai target vaksinasi nasional dengan mengerahkan anggota TNI AD. Andika Perkasa juga menunjukkan sikap tegas dengan memecat 31 prajuritTNI AD yang terkait dengan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2020. Sebagai Kasad, Andika juga memerintahkan penghapusan aturan tes keperawanan dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD seperti pernyataannya pada tanggal 11 Agustus 2021. (mth)
Peneliti KLHK Siapkan Nyamplung untuk Jadi Bahan Bakar Nabati
Jakarta, FNN - Peneliti pada Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Budi Leksono sedang menyiapkan minyak pohon nyamplung untuk menjadi bahan bakar nabati. "Bukan berarti nyamplung akan menyaingi kelapa sawit. Sawit sudah siap sekali menjadi biodiesel dengan proses yang sudah berskala industri, bahkan untuk ekspor," kata Budi, dalam webinar "Tak Hanya Sawit, Indonesia Kaya Beragam Bahan Bakar Nabati" yang dipantau di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan kalau dikembangkan lebih jauh, minyak nyamplung pun dapat menjadi substitusi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN). Subtitusi ini, terutama diperlukan saat distribusi minyak kelapa sawit terhambat isu global, seperti isu terkait BBN tidak seharusnya berupa minyak yang dapat dimakan atau edible oil. Di samping itu, pohon nyamplung yang bisa dikembangkan di wilayah-wilayah terpencil menjadi solusi saat BBN dari sawit sulit didistribusikan ke wilayah-wilayah tersebut. "Indonesia negara tropis yang sangat kaya. Kalau minyak nyamplung tidak dimanfaatkan, biaya BBN di Indonesia bisa lebih tinggi lagi," kata Budi. Berdasarkan penelitian Budi, pohon nyamplung tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Pohon yang toleran terhadap lahan kritis ini pun dapat berbuah sepanjang tahun dengan produksi mencapai 50-150 kilogram per pohon per tahun. Pohon dengan minyak bersifat tidak dapat dimakan atau non-edible oil ini juga memiliki rendemen minyak tinggi, yakni sebesar 30-80 persen. Daya bakar minyak nyamplung, menurut Budi, juga tinggi dan saat ini cara pengolahan minyaknya sudah dikuasai oleh peneliti dan masyarakat setempat. "Pemanfaatan limbah industri minyak nyamplung juga sudah diketahui, begitu pula teknik budi dayanya. Saat ini yang belum ada adalah benih unggul dengan produktivitas tinggi, ini yang harus disiapkan saat hendak mengembangkan industri berbasis tanaman nyamplung," katanya. Saat ini pihaknya telah melakukan penelitian terhadap minyak pohon nyamplung dari 12 populasinya yang tersebar di delapan pulau di Indonesia. Budi berharap penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah di masa yang akan datang, yang diharapkan juga mulai menggunakan tanaman alga untuk dijadikan BBN. (mth)
Peneliti Sebut Pentingnya Literasi untuk Identifikasi Tekfin Legal
Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengingatkan pentingnya literasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi perusahaan finansial berbasis teknologi (tekfin) yang legal dan tidak tertipu dengan tekfin tidak berizin. "Upaya literasi agar masyarakat dapat mengidentifikasi fintech yang terdaftar dengan yang ilegal perlu ditingkatkan," kata Thomas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu. Thomas juga memastikan upaya literasi ini juga harus disertai dengan adanya sistem elektronik yang tangguh untuk mencegah adanya penggunaan data dalam menawarkan pinjaman ilegal melalui telepon genggam. Menurut dia, literasi ini menjadi penting sebagai edukasi kepada masyarakat mengingat proses moratorium atau penghentian pendaftaran untuk tekfin tidak akan menyelesaikan permasalahan tekfin ilegal. "Mau ada moratorium atau tidak, fintech ilegal tetap akan beroperasi bila tidak ada penindakan tegas. Apalagi, banyak fintech ilegal beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen," katanya. Selain itu, Thomas menambahkan permasalahan lain yang seharusnya diselesaikan adalah akses tekfin ilegal kepada data pribadi individu, seperti nomor telepon, yang digunakan untuk menawarkan pinjaman lewat pesan singkat maupun telpon langsung. Padahal, kerahasiaan data pribadi yang mengacu pada pengumpulan data, preferensi dan cara lembaga mengelola data, merupakan perlindungan terhadap privasi konsumen dan merupakan hak subjek data individu. "Penawaran pinjaman kilat melalui pesan singkat sangat masif sekali. Nomor telepon masyarakat tersebar luas dan disalahgunakan untuk menjerat masyarakat ke dalam pinjaman dengan bunga yang tidak wajar," ujar Thomas. Menurut dia, proses penawaran pinjaman kilat tersebut membuktikan adanya praktek jual beli data konsumen dan kurangnya perlindungan atas kerahasiaan data masyarakat. Saat ini, banyak kasus yang menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal yang merugikan masyarakat ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri tekfin dan tentunya kesadaran pengguna layanan. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengharuskan setiap fintech di Indonesia mencatatkan diri ke OJK secara legal. Tekfin berperan penting dalam percepatan inklusi keuangan dan perannya menjadi semakin penting karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan adanya desakan kebutuhan dana dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pandemi. Terbukti bahwa sampai dengan Oktober 2021, industri tekfin telah menyalurkan dana pinjaman ke sektor produktif sampai sebesar Rp114 triliun. "Perlindungan konsumen fintech diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan mereka dalam bertransaksi dengan lembaga ini. Rasa aman dan kepercayaan akan menumbuhkan industri keuangan dan menggerakkan sektor-sektor yang terdampak pandemi lewat skema pinjaman yang diajukan," kata Thomas. (mth)
Peneliti BRIN Imbau Parpol Tegaskan Keberpihakan Pada Perempuan
Jakarta, FNN - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengimbau partai-partai politik di Indonesia untuk menegaskan keberpihakannya pada perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan mereka di dunia politik, khususnya di bidang legislatif. Keberpihakan itu, lanjut Siti Zuhro, dapat diwujudkan oleh partai politik dengan berperan menguatkan rasa kepercayaan diri para anggota perempuannya untuk menjadi calon anggota legislatif. "Ini yang tidak muncul kepercayaan diri tadi karena dari partai pun tidak menunjukkan keberpihakannya yang oke," kata Siti Zuhro saat menjadi penanggap dalam webinar nasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertajuk Peran Partai Politik terhadap Keberhasilan Kader Perempuan di Pileg 2024 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres Wanita Indonesia dipantau dari Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tanggapan itu muncul setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu yang mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya lembaga legislatif, yaitu kurangnya rasa percaya diri dari mereka. Perempuan sering kali menilai kemampuan dirinya lebih rendah dibandingkan para calon legislatif laki-laki. Untuk itu, peningkatan kepercayaan diri menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan, baik dari partai politik maupun para kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Antara, Siti Zuhro pun menilai apabila kepercayaan diri perempuan untuk terjun ke lembaga legislatif meningkat, komposisi keterwakilan perempuan di sana pun dapat terisi minimal sebanyak 30 persen. Selain itu, dia juga menyarankan keberpihakan partai politik terhadap perempuan dapat mewujudkannya melalui sifat proaktif dan proses rekrutmen yang memanfaatkan tim headhunter. Tim tersebut bertugas mencari calon anggota berkualitas. "Yang saya bayangkan, rekrutmen itu tidak bisa cuma business a usual terhadap perempuan, tetapi juga harus melibatkan headhunter. Perempuan itu diperlukan oleh partai politik sehingga dia melamar, entah ke kampus, organisasi perempuan, dan sebagainya. Jadi, proaktif, tidak hanya menunggu," kata Siti Zuhro menegaskan. (MD).
PLTU Sumatera Selatan 8 Terbitkan Tekhnologi Andal Yang Bisa Mengurangi Emisi
Jakarta, FNN - PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan konsorsium pelaksana proyek PLTU Sumsel 8 menerapkan teknologi flue gas desulphurization atau FGD untuk mengurangi emisi pembangkit saat memproduksi listrik. Teknologi ini digunakan untuk meminimalkan sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar fosil batu bara tersebut. "FGD merupakan proses pencampuran emisi gas hasil pembakaran batubara dengan zat pengikat berupa kapur basah agar kandungan sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer menjadi rendah," kata Deputi General Manager HBAP Gusti Anggara dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara tersebut berkapasitas 2 x 660 megawatt dan pembangunannya telah mencapai 92,84 persen. PLTU ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 35.000 megawatt. Pembangkit ini dibangun oleh PT Bukit Asam (Persero) melalui PT HBAP sebagai pengembang listrik atau independent power producer (IPP). PT HBAP merupakan konsorsium antara Bukit Asam dengan China Huadian Hongkong Company Ltd. "Proyek PLTU ini nantinya membutuhkan sekitar 5 juta ton batu bara per tahunnya yang disuplai dari IUP Bangko di wilayah tambang Bukit Asam di Tanjung Enim," jelas Gusti, sebagaimana dikutip dari Antara. Dalam mendukung pencapaian netralitas karbon, pembangkit tersebut memakai teknologi ramah lingkungan bernama super critical. "Kami baru saja menerima laporan progresnya sudah lebih dari 92 persen. Semoga lancar sesuai target dan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar, menguatkan sistem kelistrikan Sistem Sumatera," pungkas Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi. (MD).
Kasus COVID-19 Babel Bertambah 20 Jadi 52.158 Orang
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kasus harian COVID-19 bertambah 20, sehingga total orang terkonfirmasi virus corona itu menjadi 52.158 jiwa. "Hari ini 20 orang positif COVID-19, sehingga total orang menjalani isolasi bertambah 90 pasien," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu. Ia menjelaskan berdasarkan data terbaru, sebanyak 20 orang terpapar COVID-19 tersebar di Belitung 14, Belitung Timur 2, Bangka Barat 3 dan Pangkalpinang 1 orang pasien. "Hari ini kasus orang positif COVID-19 lebih banyak dibandingkan pasien sembuh dari virus corona itu sebanyak 11 orang," katanya. Ia mengatakan sebanyak 11 orang pasien sembuh dari COVID-19 tersebar di Pangkalpinang 3, Bangka 3, Belitung Timur 3, Bangka Tengah 1 dan Bangka Barat 1 orang pasien. "Hari ini tidak ada pasien COVID-19 yang meninggal, sehingga kematian orang akibat virus ini masih tetap 1.451 orang," katanya. Menurut dia, akumulasi mingguan dan bulanan kasus terkonfirmasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada prinsipnya sudah mengalami penurunan, sebagai akibat dari kebijakan semua kepala daerah untuk dapat mengisolasi seluruh pasien yang terkonfirmasi positif ke dalam isolasi terpadu. Selain itu, semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi serta protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. "Saat ini Belitung Timur memiliki tingkat kasus terkonfirmasi yang tertinggi, untuk antisipasi persoalan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan isolasi terpadu serta protokol kesehatan," katanya. (sws)
PSHK: Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Rentan Pelanggaran HAM
Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai kewenangan kejaksaan terkait dengan penyadapan yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Pasal 30c huruf (k) RUU Kejaksaan yang memasukan terkait kewenangan penyadapan, harus dipahami ini sebagai upaya yang rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran HAM," kata Fajri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Pasal 30c huruf (k) disebutkan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan (monitoring) di bidang tindak pidana. Menurut Fajri, perlu ada batasan yang sangat jelas, tegas, dan prosedur yang terukur serta dibatasi dalam lingkup penegakan hukum terkait dengan kewenangan penyadapan tersebut. Ia menawarkan opsi lain terkait dengan kewenangan penyadapan tersebut, yakni: pertama, pengaturannya perlu dilengkapi dalam RUU tersebut, mulai dari penggunaan, prosedur, hingga keterlibatan lembaga terkait. Kedua, menyelesaikan dahulu RUU Penyadapan karena bagian dari amanat putusan MK yang penyadapan harus diatur dalam konteks undang-undang, terutama UU tersendiri yang sudah mulai didorong di DPR. Oleh karena itu, dia menyarankan agar konsepsi penyadapan di RUU Penyadapan diselesaikan dahulu dan perdebatannya bukan dalam konteks siapa yang memiliki wewenang menyadap, melainkan bagaimana prosedur, dampak, dan batasannya seperti apa dalam kewenangan penyadapan. Menurut dia, dalam konteks tersebut, lembaga penegak hukum bisa menjadi lembaga yang dapat kewenangan penyadapan ini. Namun, bagaimana prosedurnya, batasannya seperti apa yang harus terlebih dahulu diselesaikan pembahasannya. "Ketika DPR sebagai pembentuk UU bersama Presiden sudah menyepakati mekansimenya, bisa beranjak siapa yang bisa gunakan kewenangan penyadapan," katanya. Fajri juga menyoroti pemberian kewenangan pada kejaksaan dalam pengawasan multimedia yang diatur dalam Pasal 30b huruf (f) yang dinilainya tidak relevan dilekatkan pada institusi penegak hukum tersebut. Pasal 30b huruf (f) disebutkan bahwa dalam intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang melakukan pengawasan multimedia. Menurut dia, kewenangan pengawasan multimedia tidak relevan karena mekanisme pengawasan sudah dibangun tersendiri berdasarkan lembaga, misalnya Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Kami menilai perkembangan lebih cepat ada di UU Sistem Perbukuan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017) yang sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri dan kejaksaan dilibatkan dalam konteks penegakan hukum, bukan pengawasan yang selama ini dijalankan," ujarnya. Ia menilai keterlibatan kejaksaan dalam penindakan terhadap konten multimedia yang bermasalah harus dalam penegakan hukum melalui proses peradilan, bukan masuk dalam ranah pengawasan dalam konteks intelijen penegakan hukum. RDPU Komisi III DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dan Pangeran Khairul Saleh untuk meminta masukan masyarakat terkait revisi UU Kejaksaan. Hadir dalam RDPU tersebut Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, Guru Besar FHUI Topo Santoso, Direktur Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, peneliti PSHK Fajri Nursyamsi, dan peneliti KontraS Syahar Banu. (sws)
Polda Sultra Tangkap Pelaku Pencurian 12 Unit Motor
Kendari, FNN - Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menangkap dua orang pria bernisial W (24) dan I (23) yang diduga terlibat kasus pencurian 12 unit kendaraan roda dua di sejumlah wilayah provinsi ini. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sultra AKBP Mulkaifin, di Kendari, Rabu, mengungkapkan bahwa keduanya ditangkap di wilayah Kelurahan Anduonohu dan wilayah Kelurahan Kandai, Kota kendari, sekitar pukul 14.00 WITA. Dia menyampaikan, tim jatanras mengamankan barang bukti 12 unit kendaraan roda dua dari para tersangka yang merupakan hasil operasi kegiatan jalanan yang digelar Ditreskrimum Polda Sultra, "Jadi dari hasil operasi kegiatan jalanan, kami mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti 12 unit kendaraan roda dua. Dari tersangka W diamankan enam barang bukti, dan tersangka I juga diamankan enam barang bukti," katanya pula. Kedua tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan Pemberatan dengan ancaman maksimal tujuh tajun dan minimal lima tahun penjara. Selain kendaraan, dari operasi kegiatan jalanan yang digelar Ditreskrimum Polda Sultra, polisi juga mengamankan 10 orang lainnya yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam). "Namun ke 10 orang tersebut kita hanya lakukan pembinaan agar tidak melakukan kesalahannya lagi membawa sajam, karena itu bisa memicu hal-hal yang tidak di inginkan di jalanan," katanya. (sws)
KPK Panggil Mantan Mentan Amran Sulaiman
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara. Amran dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Aswad Sulaiman (ASW). Dalam jadwal yang dikeluarkan KPK, Amran dipanggil dalam kapasitas sebagai Direktur PT Tiran Indonesia. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014 untuk tersangka ASW," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Selain Amran, KPK juga memanggil dua saksi lain untuk tersangka Aswad, yaitu Bisman selaku Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri, dan Andi Ady Aksar Armansyah dari pihak swasta. "Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," kata Ipi. KPK telah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. Tersangka Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekitar Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Selain itu, Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009. Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
PTPN VII Terapkan Budaya Antikorupsi di Perusahaan
Bandarlampung, FNN - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII telah menerapkan budaya antikorupsi yang menjadi komitmen perusahaan BUMN perkebunan komoditas sawit, teh, karet, dan tebu ini. "Kami juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi melalui webinar antikorupsi bertajuk Antikorupsi: Gratifikasi & Whistle Blowing System (WBS)," kata Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy, di Bandarlampung, Selasa. Ia menyebutkan acara ini juga untuk memperteguh semangat perilaku jujur dan berintegritas dalam menerapkan budaya antikorupsi yang menjadi komitmen selama ini. PTPN VII, katanya lagi, secara konsisten telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Menurutnya, indikator paling normatif dan mudah dilihat dari perusahaan sehat adalah mencatat laba atau keuntungan. Tetapi, ujarnya lagi, lebih dari sekadar laba, indikator yang membuat sangat optimistis adalah komitmen dari segenap insan PTPN VII dalam menerapkan GCG serta perilaku antikorupsi. "Dasar-dasar penyelenggaraan GCG (Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness) pada setiap proses bisnis manajemen telah memberikan dampak positif bagi kinerja PTPN VII," ujarnya pula. Ryanto mengatakan manajemen berhasil melakukan upaya-upaya transformasi yang dimulai dengan strategi penyelamatan. Lalu, setelah cukup stabil, pihaknya melakukan upaya pemulihan. Dan memasuki tahun 2021, dimana perusahaan mulai membukukan laba, selanjutnya manajemen melakukan strategi keberlanjutan atau sustainable. Ryanto menambahkan, Kementerian BUMN telah me-launching AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai tata nilai utama pada seluruh entitas BUMN di bawah Kementerian BUMN, termasuk PTPN Group atau PTPN VII. "AKHLAK secara etimologi bahasa memiliki makna yang sangat baik, karena berada pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. AKHLAK adalah panduan terbaik dalam berinteraksi yang secara harfiah bisa kita maknakan secara umum sebagai budi pekerti yang baik. AKHLAK memberi panduan hidup harmonis, jujur, hormat, dan nilai positif lainnya," ujarnya lagi. Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan webinar antikorupsi dengan tajuk Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) merupakan kerja sama antara PTPN VII dengan KPK RI. Hal ini merupakan wujud komitmen manajemen PTPN VII untuk melakukan edukasi serta internalisasi penerapan GCG, perilaku antikorupsi hingga budaya AKHLAK yang akan sangat menunjang keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka waktu yang panjang. "Webinar antikorupsi pada kali ini juga merupakan amanah dari fungsi keberadaan komunikasi perusahaan dan program penyuluhan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) PTPN VII, dimana sebelumnya PTPN VII telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan setiap tahunnya dilakukan audit surveillance oleh kembaga eksternal untuk memastikan penerapan SMAP secara konsisten dan berkesinambungan," katanya pula. (sws)
Lapas Parigi Temukan 20 Napi Positif Gunakan Narkoba
Parigi, FNN - Otoritas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menemukan kurang lebih 20 narapidana positif menggunakan narkoba saat inspeksi mendadak pekan lalu. "Dari 90 orang yang menjalani tes urine sebagai sampel, 20 orang dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu," kata Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas III Parigi Idris P Paserang yang ditemui, di Parigi, Rabu. Ia menjelaskan, puluhan napi terlibat narkoba tersebut hasil dari giat sidak yang dilaksanakan secara rutin oleh otoritas setempat sebagaimana program Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng khusus rumah tahanan maupun lapas. Otoritas setempat menduga, hal ini terjadi pascakerusuhan di Lapas Parigi pada Oktober lalu, karena pada tenggang waktu tersebut terjadi kelonggaran pembesuk. Dari 90 napi yang dites urine, rata-rata merupakan tahanan narkoba, dan sejumlah lainnya tahanan pidana umum. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk deteksi dini. "Dua kecurigaan kami, kelonggaran pascakerusuhan, dan peredaran barang milik dua tahanan narkoba yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Idris. Saat ini, pihaknya telah memisahkan puluhan tahanan tersebut ke blok khusus sebagai bagian dari karantina, masing-masing 10 orang menempati dua kamar. Rencananya, napi yang terlibat penggunaan narkoba di dalam lapas dipindahkan atau mutasi ke sejumlah lapas yang ada di Sulteng, guna menghindari interaksi mereka. "Kami sudah mengingatkan pembesuk agar tidak membawa barang titipan dari orang yang tidak dikenal atau barang yang dilarang berupa telepon genggam dan sebagainya . Bila keluarga maupun kerabat tetap nekat, tentunya kami mengambil langkah tegas bekerja sama dengan kepolisian," kata Idris menegaskan. Dia menyebut, kondisi kapasitas Lapas Parigi saat ini sudah mencapai over kapasitas dengan jumlah penghuni sekitar 200 lebih tahanan, sedangkan alat tes urine dikirim dari Kemenkumham hanya berjumlah 190 alat tes. Sehingga, otoritas setempat hanya melakukan uji sampel terhadap puluhan warga binaan. "Kami terus melakukan upaya pembenahan, hal ini guna memutus rantai jaringan peredaran narkoba. Kami tidak ingin lapas menjadi tempat peredaran masif barang terlarang, sehingga deteksi dini harus rutin dilaksanakan," demikian Idris. (sws)
Kemenkumham Tekankan Pentingnya Bangun SDM di Bidang Paten
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) intelektual di bidang paten dalam rangka menuju Indonesia kompetitif di kancah internasional. "Menciptakan SDM yang memiliki pemahaman keintelektualan yang kuat khususnya di bidang paten penting untuk terus dibangun secara berkelanjutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Razilu pada webinar drafting paten yang disiarkan secara virtual, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan untuk bisa bersaing di tingkat global, maka SDM Indonesia juga harus inovatif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan fenomena global. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya SDM yang intelektual di bidang paten, pemerintah melalui DJKI Kemenkumham telah menetapkan 2021 sebagai tahun paten nasional. Targetnya ialah menciptakan kemandirian paten. Meliputi kemandirian dalam menyusun spesifikasi paten yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengerti cara mengajukan permohonan paten. Razilu yang juga Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham tersebut memahami bahwa ada potensi besar yang dimiliki oleh inventor dalam negeri untuk menemukan teknologi yang dapat memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Dengan kata lain teknologi yang mampu mempermudah kehidupan. Namun, sayangnya berbagai invensi hebat tersebut hingga kini belum didaftarkan ataupun belum diajukan perlindungannya ke DJKI Kemenkumham. Oleh karena itu, kata dia, ke depan perlu adanya penguatan kerja sama antarelemen mulai dari perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, pelaku usaha serta industri skala besar, baik dalam aspek substansi pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM maupun pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta pengembangan yang penting untuk segera diimplementasikan. "Sehingga ini menghasilkan paten yang aplikatif dan menjawab kebutuhan publik serta mampu mendorong percepatan pembangunan baik di pusat maupun daerah dengan berbasis inovasi," kata Razilu. (sws)
629 Pendaftar Anggota KPU dan Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi
Jakarta, FNN- Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 mengumumkan 629 orang dari total 868 pendaftar ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kata Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu. “Dari pendaftar (anggota KPU) 492 orang, yang memenuhi syarat atau yang lulus 352 orang. Jadi, ada 140 orang yang tidak lulus (seleksi) penelitian administrasi bakal calon anggota KPU,” sebut Juri didampingi oleh sembilan anggota Tim Seleksi di dalam ruangan konpers dan satu orang secara virtual. Untuk pendaftar anggota Bawaslu, 277 orang lulus seleksi penelitian administrasi dari total 376 pelamar. Dari keterangan yang disampaikan oleh Juri, jumlah pendaftar laki-laki yang lulus tahapan penelitian administrasi masih lebih dominan daripada perempuan. Untuk pendaftar anggota KPU yang lolos tahapan administrasi, jumlah laki-laki mencapai 255 orang, sementara perempuan 97 orang atau 27,5 persen dari total peserta yang lulus, terang Juri. Ia lanjut menyampaikan hasil seleksi administrasi calon anggota Bawaslu menunjukkan ada 207 pendaftar laki-laki dan 70 pendaftar perempuan yang lulus. Persentase perempuan yang lulus pada tahapan administrasi sebanyak 25,3 persen. Kemudian untuk persebaran wilayah, Juri menyebut pendaftar yang lulus tahap administrasi berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Walaupun demikian, pendaftar dari Jawa dan Sumatera masih jadi kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya. Jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Kondisi demikian juga ditemukan pada hasil tes administrasi calon anggota Bawaslu. Pelamar dari wilayah Jawa dan Sumatera lebih dominan dibandingkan dengan pendaftar dari daerah lain. Jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Ketua Tim Seleksi menyampaikan nama-nama lengkap peserta yang lulus tes administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. (sws)
Kiai Muda Jatim "sowan" PWNU Jateng Beri Dukungan Gus Yahya
Semarang, FNN - Sejumlah kiai muda dari Provinsi Jawa Timur bersilaturahmi dengan Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah K.H. Ubaidillah Shodaqoh menjelang berlangsungnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama guna menyampaikan alasan mendukung K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua PBNU. Melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Semarang, Rabu, salah seorang kiai muda Jatim bernama Abdussalam Shohib (Gus Salam) mengatakan bahwa kiai muda NU telah berkomitmen untuk mengawal amanah para kiai sepuh Jatim untuk mendampingi Gus Yahya mulai dari pramuktamar sampai pemilihan hingga selanjutnya. "Kami berkomitmen mengawal dawuh kiai sepuh Jatim untuk Gus Yahya, baik jelang Muktamar NU hingga saat mendapatkan amanah selanjutnya," katanya. Melalui silaturahmi ini, Gus Salam juga mengajak pada semua pihak untuk mengupayakan Muktamar NU sebagai momentum menawarkan gagasan dan program-program kerja NU sebagai sarana untuk mempersiapkan Satu Abad NU pada tahun 2026. "Kami sangat berharap adanya regenerasi, terutama tokoh yang mempunyai ide dan gagasan terhadap tantangan NU ke depan, baik secara nasional maupun internasional," ujarnya. Silaturahmi para kiai muda NU dari Jatim ini juga sebagai upaya sekaligus harapan agar muktamar berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Menurut dia, NU ke depan memiliki tantangan yang besar, baik di kancah nasional maupun internasional, sehingga gelaran besar ini sekaligus harus menjadi contoh bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun dunia. "Kami juga berharap pada semua pihak menjelang Muktamar NU untuk menjaga akhlakul karimah serta tidak menjadi ajang untuk saling menjelekkan dan menjatuhkan," katanya. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar dari Ploso, Kediri, mengungkapkan alasan mendukung Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU karena yang bersangkutan memiliki arah tujuan atau sasaran masa depan yang jelas dan tahu cara mencapainya. "Gus Yahya itu mampu di hadapan kami menjelaskan awal sampai akhir sekaligus menjelaskan mengapa seperti itu," ujarnya. Selain Gus Salam dan Gus Kautsar, tampak hadir Gus Atho' illah Anwar Mansur dari Lirboyo, Jombang, Gus Fahim, Gus Maksum, Gus Kholil Sidogiri, Abdus Salam Shohib, Gus Makmun Ketua PCNU Kediri, dan Gus Makki Ketua PCNU Banyuwangi. (sws)
Mendagri Minta Sumut Replikasi MPP dari Jawa Timur
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mereplikasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dari daerah lain yang telah memiliki integrasi pelayanan publik tersebut, seperti Pemprov Jawa Timur. "Di Sumatera Utara belum ada. Tinggal mereplikasi saja beberapa daerah yang sudah ada. Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi itu salah satu yang terbaik," kata Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat di rumah dinas gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Mendagri menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dapat menginstruksikan jajaran bupati dan wali kota di Provinsi Sumut untuk melakukan studi banding dan melakukan kajian terhadap MPP yang sudah ada di berbagai daerah. "Mungkin bisa ditugaskan teman-teman bupati, wali kota. Gubernur juga melihat ke sana, kemudian mereplikasi disesuaikan dengan situasi di sini (Sumut)," katanya. Tito juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara, serta Edy Rahmayadi, untuk bersikap sigap dalam membangun MPP guna mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. "Akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat tercapai apabila upaya hanya dari pusat. Namun, memerlukan sinergi dengan daerah," katanya. Sementara itu, Edy Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk membangun MPP di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Gubernur Sumut mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian untuk membangun MPP tersebut. "Ini juga perlu pembelajaran secara terus-menerus dan harus benar-benar fokus," kata Edy. Sebelumnya, Wapres RI Ma’ruf Amin yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pembentukan MPP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan reformasi birokasi di Tanah Air. "Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan dibangunnya MPP di kabupaten dan kota. Saya harapkan menjadi wajah pemerintahan di dalam rangka pelayanan publik," ujar Wapres. Wapres menyebutkan hingga saat ini telah didirikan 45 MPP di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Sementara itu, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Maret 2021 sebanyak 38 kepala daerah berkomitmen untuk mendirikan MPP di daerahnya. Sebanyak 38 kepala daerah tersebut terdiri atas 24 bupati dan 16 wali kota yang menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud keseriusan dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. (sws)
Kota Pangkalpinang Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun ini berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Tahun 2019 kita telah mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa dan tahun ini meraih Swasti Saba Wiwerda. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang kesehatan," kata Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam di Pangkalpinang, Rabu. Penghargaan tersebut diumumkan secara virtual oleh Kementerian Kesehatan RI, melalui kegiatan penyerahan penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan penghargaan Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Tempat Pengelolaan Pangan, pada Rabu. "Hanya ada empat kabupaten/kota yang dapat penghargaan Swasti Saba Wiwerda. Alhamdulillah Kota Pangkalpinang menjadi salah satu penerima," katanya. Penghargaan tersebut merupakan penilaian dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi kriteria. Atas diraihnya penghargaan tersebut, Radmida mengucapkan terima kasih kepada instansi dan Forum Kota Sehat, yang ikut berpartisipasi dan mewujudkan Kota Pangkalpinang bersih, aman, nyaman dan sehat. "Bappeda sebagai inisiator didukung Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan khususnya Forum Kota Sehat. Penghargaan ini bentuk nyata hasil kolaborasi yang indah dan peran serta aktif seluruh pihak dalam menciptakan Pangkalpinang yang lebih sehat. Kita jangan terlalu berpuas diri dan mari terus berbenah," ujarnya. (sws)
Jubir KLB: Moeldoko Berduka Atas Wafatnya Max Sopacua
Jakarta, FNN - Pimpinan kelompok kongres luar biasa (KLB) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko menyampaikan ucapan dukacita atas wafatnya politisi senior dan mantan petinggi Partai Demokrat Max Sopacua, kata Juru Bicara KLB Muhammad Rahmad. "Pak Moeldoko dan kami sangat kehilangan, dan mendoakan semoga Pak Max Sopacua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt., kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi ahli surga," kata Rahmad saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan yang sama, Rahmad mengenang kebersamaan antara Max Sopacua, Moeldoko, dan para penggerak KLB. "Pak Max Sopacua adalah seorang muslim yang taat. Pak Moeldoko dan kami sering salat berjemaah dengan beliau," ujar Rahmad. Menurut Jubir KLB, Max Sopacua tidak hanya berkiprah di partai, tetapi juga turut memperhatikan kemajuan dunia olahraga Indonesia. "Max Sopacua adalah tokoh penyiar TVRI kawakan. Pencinta olahraga pasti kenal dengan suara dan wajah Pak Max Sopacua era '80—90-an. Beliau sangat banyak berkontribusi untuk kemajuan olahraga nasional ketika sebagai anggota DPR RI dan aktif di Komisi X," terang Rahmad. Terkait dengan peran Max pada KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Maret 2021, Rahmad menyampaikan bahwa Max Sopacua memiliki cita-cita besar untuk masa depan Partai Demokrat. "Beliau adalah (salah satu) perintis lahirnya Partai Demokrat. Bersama para pendiri partai, beliau yang membuka jalan dan turut membesarkan Partai Demokrat," ujar Rahmad. Ia mengatakan bahwa Max Sopacua pernah menyampaikan harapannya agar Partai Demokrat jadi partai yang lebih merakyat dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. "Semoga cita-cita Pak Max Sopacua dapat kami teruskan," kata Rahmad. Zulkifli bin Adam alias Max Sopacua wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, dan jenazah almarhum disemayamkan di kediamannya, Bogor, Jawa Barat. Pimpinan KLB, menurut petinggi KLB lainnya, Darmizal, kemungkinan tidak ikut mengantar jenazah Max Sopacua dari rumah ke pemakaman. Pasalnya, Moeldoko, yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI masih menjalani tugas di luar kota. "Tadi kami sudah berkomunikasi lagi mengenai meninggalnya Pak Max. Beliau mengupayakan yang terbaik untuk pelepasan Pak Max. Jika (Moeldoko) tidak sempat (melayat), kami sebagai wakil ketua umum yang akan menggantikan beliau," kata Darmizal saat dihubungi di Jakarta, Rabu. (sws)
Wapres Minta Sumut Segera Bentuk MPP Percepat Reformasi Birokrasi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membentuk mal pelayanan publik (MPP) untuk mempercepat proses reformasi birokrasi nasional. "Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, saya imbau supaya secara kelembagaan ini kemudian dibentuk di semua kabupaten dan kota," kata Wapres saat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Pendirian MPP tersebut, lanjut Wapres, telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. "Harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan juga pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat dan daerah, dan juga menjadi kewenangan BUMN, BUMD dengan kebutuhan, dan kondisi di daerah masing-masing," katanya menjelaskan. Wapres mengatakan bahwa pendirian MPP merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat menjadi cepat, mudah, sederhana, dan kompetitif melalui MPP. "Salah satu yang menjadi sasaran reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, dan kompetitif," katanya. Oleh karena itu, Wapres mendorong seluruh pelayan publik di daerah, khususnya di Sumatera Utara, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. "Pemantapan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Saya harap ini juga terus diiringi tata pemerintahan yang makin profesional, efektif, efisien, bersih, dan juga tentu bebas korupsi," ujar Wapres. (sws)
Akademisi Sambut Baik Figur Perempuan Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Burhan Djabir Magenda PhD menyambut baik wacana figur perempuan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Bagus ada wacana capres perempuan. Tapi, saya kira yang masuk akal adalah jadi calon wakil presiden (cawapres)," kata Prof Burhan Magenda melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Hal itu ia sampaikan menanggapi hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasil survei ARSC, tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menjadi salah seorang figur dari sembilan tokoh perempuan berpotensi maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Yenny Wahid dalam survei tersebut mempunyai elektabilitas 3,14 persen dan mengungguli tokoh perempuan lain yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (1,32 persen). Dosen pascasarjana UI, Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada itu mengatakan dari sembilan nama tokoh perempuan yang masuk dalam survei ARSC, hanya tiga nama yang peluangnya paling besar. Ketiga yakni Puan Maharani, Sri Mulyani, dan Yenny Wahid. Penyebutan ketiga nama tokoh perempuan itu bukan tanpa alasan. Menurut Burhan, selain pertimbangan mewakili partai dan golongan, persoalan cawapres juga bergantung dari capres yang diajukan. "Kalau dari sisi pemilih, tentu Yenny Wahid dan Puan Maharani karena keduanya memiliki dukungan dan basis massa besar seperti NU dan PDI-P," kata alumnus Universitas Stanford dan Universitas Cornell, Amerika itu. Meskipun Yenny Wahid tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat dalam birokrasi pemerintahan, namun anak dari Gus Dur tersebut dikenal sebagai penganjur toleransi bagi bangsa. Apalagi, ia juga berpengalaman mendampingi Gus Dur sewaktu jadi Presiden. Kemudian, alasan penyebutan nama Sri Mulyani lantaran ada kemungkinan calon presiden mendatang adalah seorang teknokrat yang ingin memulihkan ekonomi. Untuk itu, Sri Mulyani menjadi sosok yang pas untuk mendampinginya. Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan meskipun muncul beberapa nama tokoh perempuan yang berpotensi maju sebagai capres, namun elektabilasnya masih jauh di bawah capres laki-laki. Kendati demikian, ia tidak menampik elektabilatas capres perempuan dapat menyaingi capres laki-laki. Misalnya, Puan Maharani. Jika PDI-P yakin menang, maka partai tersebut akan berusaha sekuat tenaga menaikkan elektabilitasnya. (sws)
Menko Polhukam Ajak Masyarakat Indonesia Perbaiki Implementasi HAM
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan pemerintah memperbaiki implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. "Penerapan HAM masih menemui banyak masalah. Mari kita perbaiki bersama-sama karena kita harus memandang ke depan, tidak boleh terbelenggu dengan keberadaan seperti sekarang," kata Mahfud ketika memberi sambutan dalam pembukaan Festival Hak Asasi Manusia 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Semarang Pemkot, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Adapun permasalahan yang acap kali menjadi tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia adalah intoleransi, pemaksaan kehendak, dan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan antara masyarakat yang satu dan lainnya. Perbedaan tersebut tidak terbatas pada perbedaan latar belakang berupa suku, agama, maupun ras, tetapi juga melingkupi perbedaan pendapat dan pandangan. Padahal, menurut Mahfud, keberagaman seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. "Bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme dalam berbangsa dan bernegara untuk bergerak bersama di dalam mencapai tujuan nasional," tuturnya. Selain membangun rasa toleransi dan saling menghargai, Mahfud juga mengatakan bahwa orientasi pembangunan harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, serta mengedepankan aspek-aspek yang berkelanjutan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Dengan demikian, orientasi pembangunan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. "Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat," ucap Mahfud. Menko Polhukam ini juga memaparkan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian penting, seperti aspek pengaturan emosi, aspek pengendalian dorongan, aspek optimisme, aspek analisis penyebab dan akibat, aspek empati, hingga aspek untuk mencapai hal-hal yang positif. Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus mendapat perhatian penting dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun ketahanan masyarakat dengan soliditas dan solidaritas sebagai elemen kunci. "Untuk beradaptasi dan mengatasi situasi yang sulit, seperti situasi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini," ujarnya. Oleh karena itu, Mahfud merasa bahwa Festival HAM bertema Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi merupakan tema yang relevan dan merepresentasikan optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang melanda bangsa saat ini. (sws)
Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa ke Polres Aceh Barat
Meulaboh, FNN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Anak (GEMPA) melakukan unjuk rasa ke Polres Aceh Barat untuk menuntut penyelesaian kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur di daerah ini. “Aksi unjuk rasa yang kami lakukan ini untuk mempertanyakan sejauhmana penanganan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, termasuk penangkapan terhadap pelaku,” kata koordinator aksi Alfaraby, di Meulaboh, Rabu siang. Selain itu, dalam tuntutannya para mahasiswa juga mempertanyakan sejauhmana tindakan kepolisian di Aceh Barat terhadap oknum polwan yang diduga menghentakkan meja kepada korban pemerkosaan, sehingga menyebabkan korban ketakutan. Dalam aksi ini, kata Alfaraby, mereka juga mempertanyakan sejauhmana tindakan kepolisian kepada oknum polisi yang diduga meminta uang transportasi kepada ayah korban, saat melaporkan kasus tersebut di Mapolsek Arongan Lambalek, Aceh Barat. “Kami meminta pengusutan kasus tersebut dapat segera membuahkan hasil,” katanya. Dalam aksinya, mahasiswa juga mempertanyakan sejauhmana pengusutan terhadap aksi pemukulan yang dialami sejumlah mahasiswa oleh oknum Satpol PP Aceh Barat saat berlangsung aksi beberapa pekan lalu. Wakil Kepala Polres Aceh Barat Kompol Asa Putra yang ikut menerima aspirasi mahasiswa mengatakan, pihaknya saat ini telah menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh kalangan mahasiswa. “Semua tuntutan adik-adik mahasiswa sudah kami tindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kompol Asa Putra. Dirinya meminta kepada mahasiswa agar bersabar, karena kepolisian tetap akan menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. (mth)
BPIP dan Badan Kesbangpol Jateng Koordinasikan Implementasi Materi PIP
Jakarta, FNN - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan materi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) bagi pemerintah serta masyarakat setempat. “PIP pada dasarnya merupakan kegiatan dan/atau segala upaya yang dimaksud untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat tegak dan dapat diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” kata Aris berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kerja sama itu ditandai dengan pertemuan yang telah dilakukan di antara Direkur Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (KMPIP) Aris Heru Utomo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Haerudin di Semarang, Selasa (16/11). Dalam pengimplementasian materi PIP, tambah Aris, Direktorat KMPIP telah menyiapkan materi pembinaan ideologi Pancasila sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki Kedeputian Pengkajian Materi BPIP. “Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian Pengkajian Materi BPIP, Direktorat KMPIP menyiapkan materi di hulu yang akan digunakan untuk melakukan pembinaan di hilir,” jelasnya. Aris juga mengatakan pembicaraan seputar PIP tidak hanya berkutat tentang pendidikan dan pelatihan, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, seperti yang dituangkan dalam definisi PIP. Dalam definisinya, disebutkan bahwa PIP adalah kegiatan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui berbagai metode mulai dari sosialisasi, pembudayaan, diskusi kelompok, hingga pengasuhan. Kemudian, Aris juga mengimbau Badan Kesbangpol Pemprov Jawa Tengah untuk bergotong royong melakukan beberapa kegiatan uji petik materi PIP yang sudah disiapkan oleh BPIP, seperti materi PIP untuk aparatur sipil negara (ASN) atau Kepala Daerah. Haerudin menyambut baik imbauan tersebut. Dia menyampaikan pihaknya siap bergotong royong melakukan PIP melalui uji petik materi dalam diksusi kelompok terpimpin atau focus group discussion. “Terdapat beberapa wilayah di Jawa Tengah yang dapat digunakan untuk uji petik materi PIP di tahun 2022 mendatang,” ujar Haerudin. Pertemuan itu diakhiri dengan ramah tamah dan peninjauan ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jawa Tengah. (sws)
Presiden Biden Larang Pejabat Nikaragua Datang ke AS
Washington, FNN - Presiden Joe Biden pada Selasa (16/11) melarang anggota pemerintah Nikaragua datang ke Amerika Serikat saat dirinya menerbitkan dekret yang lebih luas dalam menanggapi pemilu yang dianggap Washington curang dan mendukung Presiden Nikaragua Daniel Ortega. Larangan perjalanan itu berlaku bagi seluruh "pejabat terpilih" Nikaragua, termasuk Ortega dan istri, Wakil Presiden Rosario Murillo, selain anggota pasukan keamanan, hakim, wali kota dan lainnya yang dinilai merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu. "Tindakan represif dan kejam dari pemerintah Ortega dan para pendukung memaksa Amerika Serikat untuk bereaksi," kata Biden dalam dekret tersebut. Perintah Biden muncul sehari setelah AS, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi yang menargetkan pejabat Nikaragua. Sanksi diberlakukan sebagai respons terhadap pemilu 7 November yang dianggap banyak negara memalukan. Sanksi diberikan setelah Ortega kembali terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah menjebloskan musuh politiknya dan menindak keras media yang bersikap kritis. Ortega memperolok para kritikus AS sebagai "imperialis Yankee" dan menuding mereka berupaya mengacaukan proses pemilu Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia mendukung Ortega. Larangan perjalanan dan sanksi sebelumnya terhadap pejabat Nikaragua tertent yang diberlakukan oleh Biden maupun pendahulunya, Donald Trump, gagal menjegal Ortega. Banyak analis yang merasa ragu apakah langkah baru itu akan memiliki dampak yang lebih besar. Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengadopsi sebuah resolusi pada Jumat (12/11), yang berbunyi bahwa pemilihan Nikaragua tidak memiliki "keabsahan demokratik". Sebanyak 25 negara memberikan suara dukungannya dan tujuh negara, termasuk Meksiko, Honduras dan Bolivia, memilih abstain. (mth)
Massa Tuntut Presiden Burkina Faso Mundur
Ouagadougou, FNN - Ratusan pengunjuk rasa pada Selasa (16/11) turun ke jalanan ibu kota Burkina Faso untuk menuntut Presiden Roch Kabore mundur lantaran dinilai gagal mencegah militan yang berkeliaran di wilayah utara dan timur. Pekan lalu kelompok militan menewaskan 28 tentara dan empat warga sipil. Serangan pada Minggu (14/11) merupakan yang terparah yang dialami oleh pasukan selama pemberontakan empat tahun. Dalam kurun waktu itu, ribuan orang tewas dan lebih dari satu juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Serangan dua hari sebelumnya di daerah tersebut menewaskan tujuh polisi. "Kita mengirim saudara-saudara kita, anak-anak kita, paman-paman kita ke tempat pembantaian. Berapa banyak janda dan anak-anak yang berada di Burkina? Siapa yang akan merawatnya?" kata pengunjuk rasa bernama Hermann Tassembedo. Sekitar 300 orang melakukan aksi turun ke jalan di pusat kota Ouagadougou. Massa mendesak presiden Kabore untuk mundur dan menuntut supaya pasukan Prancis yang berpatroli di negara Afrika Barat itu angkat kaki. Banyak pihak yang menganggap pasukan Eropa di Burkina Faso dan negara-negara tetangga, Mali dan Niger, sebagai penangkal kilat terhadap serangan. Burkina Faso selama bertahun-tahun terhindar dari serangan ekstremis yang terlihat di seberang perbatasan di Mali. Mantan presiden Burkina Faso Blaise Compaore menjaga hubungan baik dengan para ekstremis di kawasan tersebut, namun ia dilengserkan dari jabatannya pada 2014 dan negara itu menjadi sasaran. Saat ini, mayoritas wilayah utara dan timur dikuasai oleh kelompok bersenjata. "Kami cuma meminta Kabore mundur," kata salah satu penyelenggara unjuk rasa, Mohamed Komsongo. "Ia telah memperlihatkan ketidakmampuannya sejak berkuasa. Ia gagal menjaga keamanan. Terlalu banyak menanggung korban meninggal." (mth)
Dedolarisasi, Tembakan Maut Taliban ke Amerika
Oleh: Anwar Hudijono SEJAK mengusir Amerika Serikat (AS) dan gengnya dari bumi Afghanistan medio Agustus 2021, Taliban terus melucuti Amerika Serikat. Yang paling gres adalah melarang penggunaan dolar AS untuk kegiatan transaksi di dalam negeri. Langkah Taliban ini ibarat pedang bermata dua. Mata pertama mengarah ke dalam yaitu benar-benar menghancurkan komprador (antek) Amerika yang paling banyak menyimpan dolar seperti para pejabat korup, buzzer, inteljen domestik. Mempersulit AS membantu kelompok-kelompok bughat (pembangkang) di Afghanistan yang melawan pemerintah Taliban. Termasuk ISIS-K dan gerombolan Ahmad Syah Masoed. Taliban tahu persis, pada dasarnya Amerika tidak pernah legawa atas kekalahannya. Pasti menyimpan dendam kesumat yang membara. Akan bekerja sama dengan pihak manapun yang melawan Taliban. Amerika punya prinsip, “musuh dari musuhku adalah kawanku”. Untuk itu, sangat mungkin ISIS-K yang semula musuh Amerika kini jadi sekutunya. Seperti dulu Taliban adalah sekutu Amerika melawan Uni Soviet di Afghanistan. Setelah Soviet hengkang, ganti Amerika memusuhi Taliban. Amerika selalu memainkan kartu dengan dua sisi yang gambarnya sama. Contoh lain, Presiden Irak Saddam Husein adalah sekutu kental Amerika untuk memerangi Iran selama 8 tahun. Setelah gagal, ganti Saddam yang dilibas. Sikap Amerika itu habis manis sepah dibuang. Lihat nasib Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Nasib penguasa Iran Shah Reza Pahlevi. Begitu pula nasib Osama bin Laden. Benar kata Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei bahwa Amerika itu tidak pernah mencari sahabat. Hanya mencari jongos untuk melayani kepentingan Amerika. Kesetiaan satu-satunya Amerika itu hanya kepada Israel. Tidak jelas mana yang juragan dan mana yang jongos. Seluruh Dunia Mata pedang Taliban kedua jelas mengarah ke jantung Amerika. Salah satu kekuatan utama Amerika adalam mata uang dolarnya. Dengan dolarnya, bisa mengendalikan seluruh dunia. Selama beberapa dekade, dolar AS sangat dominan dalam aktivitas perdagangan internasional. Sekitar 60 persen dari seluruh cadangan mata uang asing dunia dalam bentuk dolar AS. Bau dolar menyengat di seluruh permukaan bumi. Dolar bukan sekadar alat transaksi. Tapi bagi Amerika dolar juga merupakan alat politik untuk mencekeramkan imperialnya di seluruh dunia. Suttlement dolar dijadikan alat menindas negara lain. Kasus terakhir Venezeula yang terus melawan Amerika. Dolar melakukan tekanan sehingga nilai uang Venezeula terjun bebas. Harga sekotak tissu Rp 1,2 juta. Kayaknya Indonesia juga pernah mengalami pada masa akhir Presiden Soeharto 1997-1998 dan masa akhir Presiden Soekarno tahun 1965-1966. Sebenarnya dunia sudah mulai muak dengan dolar. Apalagi setelah Amerika menjadikan suttlement dolar untuk alat politik imperialnya. Dunia semakin mafhum bahwa dolar itu alat penipuan dahsyat. Bagaimana tidak, sebuah negara setor dalam bentuk emas tapi diganti dengan uang kertas dolar AS. Bagi pakar eskatologi Islam Syekh Imran Hosein, mata uang kertas telah menghancurkan sistem perekonomian dunia. Penuh ketidak-adilan. Begitu seenaknya membuat mata uang kertas negara lain kian hari kian merosot. Mata uang kertas telah menghancurkan mata uang dirham yang merupakan sunah Rasulullah. Muaknya dunia terhadap dolar sudah direalisasi dengan dedolarisasi alias menghilangkan peran dolar dalam transaksi bilateral negara. Misalnya, dalam transaksi perdagangan antara China dengan Rusia. Tahun 2015 dolar menyumbang 90 persen transaksi kedua negara. Pada tahun 2020 turun menjadi 50 persen saja. China dengan Jepang sudah membahas penggunaan mata uang negara masing-masing. Iran menetapkan pembayaran minyaknya kepada India dengan emas. Negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICs yaitu Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan kini juga mempromosikan penggunaan mata uang nasional mereka sendiri dalam transaksi perdagangan satu sama lain. Demikian pula beberapa negara Asean seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam sudah menyepakati penggunaan mata uang masing-masing dalam perdagangan bilateral. Langkah ini mengarah untuk berlaku bagi sesama anggota Asean. Langkah dedolarisasi Taliban ibarat menuang minyak di sekam yang terbakar. Mempercepat dedolarisasi (hancurnya dolar) di seluruh dunia. Jika Afghanistan yang miskin, terseok-seok karena memikul beban timbunan masalah yang diwariskan Amerika berani melakukan dedolarisasi, mengapa negara yang lebih mapan tidak berani? Taliban menghujamkan pedangnya pada momentum yang tepat. Saat ini, ekonomi Amerika sedang limbung. Utangnya mencapai sekitar 28,4 triliun dolar AS atau setara Rp 404.000 triliun. Pengangguran yang membengkak. Mengalami defisit anggaran. Kemiskinan melonjak. Ketimpangan pendapat menajam. Sebanyak 1 persen penduduk menguasai aset ekonomi 99 persen penduduk. Jika AS hendak mengatasi masalah ekonominya dengan mencetak dolar pasti akan percuma jika dolarnya sudah tidak laku di pasar internasional. Selama ini dolar diburu untuk transaksi perdagangan internasional dan aktivitas lain. Menuju Pax Judaica Chris Hedges, veteran wartawan terkemuka AS mengatakan, hilangnya dolar sebagai mata uang cadangan global sangat mungkin akan menjadi tanda babak terakhir kekaisaran Amerika. Kalkulasinya begini, hilangnya dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan langsung menaikkan biaya impor. Hal ini mengakibatkan pengangguran tingkat era depresi. Mau tidak mau imperium Amerika akan melakukan kontraksi secara dramatis. Ketika ekonomi memburuk, akan memicu hipernasionalisme yang akan diekspresikan melalui fasisme. Tanda-tanda itu sudah ada dengan semakin radikalnya kubu supremasi kulit putih Kristen. Penduduk yang murka akan dibelokkan kepada kambing hitam. Kemungkinan yang jadi kambing hitam China dan Rusia. Pada puncak frustrasi inilah Amerika bisa kalap seperti dulu ketika frustrasi karena markas militernya, Perl Harbour dihancurkan Jepang. Amerika membalas secara membabi buta dengan menjatuhkan nuklir di dua kota Jepang, Hirosima dan Nagasaki. Nah, apakah ini awal terjadinya malhamah? (Perang super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya). Yang jelas mahlamah itu nubuwat akhir jaman. Syekh Imran Hosein melihat, kehancuran Amerika dalam skenario kubu Dajjal. Sang Tangan Kegelapan. Sebab, tidak akan terjadi Pax Judaica (Kekaisaran Yahudi) selama masih ada Pax Americana. Obesi Yakjuj dan Makjuj sebagai pengikut Dajjal adalah menguasai dunia dari Yerusalem. Tahap awal sudah tercapai dengan dukungan Presiden Trump menjadikan Yerusalem ibukota Israel. Tahap berikutnya menghancurkan Amerika dengan melumpuhkan dolar dan menggiring negara itu masuk di palagan malhamah. Bagaimana semua akan terjadi hanya Allah yang tahu. Rabbi a’lam. Hanya tampaknya Amerika memiliki tanda-tanda apa yang diperingatkan oleh Allah. “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (Quran: Al Isra 16). Rabbana atina min laundka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada ( Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kamu dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.) Astaghfirullah. Rabbi a’lam. Anwar Hudijono, Veteran Wartawan tinggal di Sidoarjo
KPI Siaran Dengan Konten Berkualitas Juga Perlu Diviralkan
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela, mengatakan siaran dengan konten baik dan berkualitas juga perlu diviralkan, bukan cuma konten-konten negatif berbau sensasional. Dalam diskusi Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang diselenggarakan KPI Pusat di kota Sorong, Papua Barat, Rabu, Hardly mengatakan salah satu cara agar masyarakat berdaya di hadapan media adalah mengapresiasi dan viralkan program siaran yang baik. "Kadang masyarakat lupa untuk menghargai konten yang bagus," kata Hardly dikutip dari webinar, Rabu, 17 November 2021. Viralnya program tontonan berkualitas akan berujung kepada penonton yang lebih banyak. Para pemasang iklan akan berminat dengan program yang ramai penonton, sehingga konten-konten serupa juga akan bertambah banyak. "Maka penting untuk mengapresiasi dan memviralkan yang baik-baik itu," kata Hardly, sebagaimana dikutip dari Antara. Laporan-laporan atas program siaran yang dianggap bermasalah dapat disampaikan kepada KPI, namun Hardly berpesan agar keluhan dan saran disampaikan dalam bahasa yang baik, bukan dalam bahasa yang kasar dan penuh caci maki. Hardly memaparkan, masyarakat diharap bisa menjadikan media sebagai alat meraih informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Maka, penting juga untuk memperhatikan klasifikasi tayangan serta memilih tayangan yang bermanfaat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menonton televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Walau sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet, televisi masih menjadi media yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat. Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Perpindahan sistem dari analog ke digital merupakan cara meningkatkan kualitas pertelevisian Indonesia. Peralihan tersebut juga akan memberikan diversifikasi konten siaran yang akan semakin mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri sehingga masyarakat akan mendapatkan konten beragam, sekaligus mendorong pertumbuhan industri penyiaran hingga ke daerah. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi. “Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton”, ujar Hardly. Dia memaparkan perbedaan antara media konvensional atau media lama dan media baru. Secara prinsip, media konvensional yang diwakili oleh televisi dan radio, hadir di masyarakat sebagai sebuah entitas bisnis yang terikat dengan regulasi serta tanggung jawab sosial. Hal yang berbeda dengan media baru, yang sampai saat ini belum memiliki regulasi konten yang tegas. Di satu sisi, media baru pun dikelola oleh masing-masing individu yang tidak punya kewajiban sosial di masyarakat. Maka, konten-konten yang sulit muncul di media konvensional bisa berkembang biak di media baru karena belum ada regulasi rinci mengenai konten di dalamnya. Kondisi inilah yang mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas literasi media, agar berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik. Kapasitas literasi media yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi, juga tidak jatuh dalam jebakan hoax, ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau pun konten porno yang kerap kali hadir sebagai sebuah residu dari melimpahnya informasi. Harapannya, dengan kapasitas literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri atau pun lingkungan sekitarnya. (MD).
ISIS Akui Serangan Bom di Ibu Kota Uganda
Kairo, FNN - Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di ibu kota Uganda, Kampala, pada Selasa (16/11), ungkap kantor berita Amaq milik kelompok tersebut di akun Telegram. Tiga serangan bom bunuh diri menewaskan tiga orang di pusat kota Kampala pada Selasa. Para anggota dewan dan orang-orang lainnya berlarian menyelamatkan diri saat sejumlah mobil terbakar. Menurut saksi dan polisi, sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden terbaru pengeboman yang beberapa kali terjadi dalam sebulan terakhir itu. Sedikitnya 33 orang dirawat di Rumah Sakit Mulago, lima di antaranya berada dalam kondisi kritis, kata juru bicara kepolisian, Fred Enanga. (sws)
Densus Pastikan Akun Medsos Farid Okbah Dikelola Admin
Jakarta, FNN - Kepala Bagian Bantuan Operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar memastikan akun media sosial @faridokbah_official milik , tersangka tindak pidana terorisme dikelola oleh admin. Hal ini dikarenakan akun media sosial Instagram tersebut masih aktif menggunggah postingan dan status instastory pada hari penangkapan dan setelah penangkapan terjadi. "Akun @faridokbah_official milik Farid Ahmad Okbah dikelola oleh admin," kata Aswin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Farid Ahmad Okbah, satu dari tiga orang yang diduga terlibat dengan serangkaian kegiatan jaringan teroris Jamaah Ismlamiyah (JI) ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Bekasi, Selasa kemarin. Selain Farid, juga ada Ahmad Zain An-Nazah dan Anung Al Hamat. Kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Aswin, saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait penangkapannya. Densus akan segera menyampaikan kepada publik terkait keterlibatan ketiga tersangka tersebut. "Untuk penjelasan lainnya nanti ada rilis. Kami sedang koordinasi dengan humas," kata Aswin. Pantauan ANTARA melalui akun Instagram @faridokbah_official, terdapat 15 unggahan di instastorynya yang diunggah dua jam yang lalu. Isi unggahan berisi pesan-pesan dakwah. Sehari sebelumnya, akun tersebut juga membagikan link berita terkait penangkapan Farid Okbah. Sebelumnya diberitakan, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang terkait kegiatan jaringan teroris JI di wilayah Bekasi. Yakni, Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Nazah dan Anung Al Hamat. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, Farid Okbah membentuk Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) sebagai wadah baru anggota JI usai sejumlah pimpinannya ditangkap. Farid Okbah ikut memberikan solusi kepada Arif Siswanto yang telah ditangkap terkait dengan pengamanan anggota JI pascapenangkapan Parawijayanto (Amir JI) dengan membuat wadah baru. "Hasil penelusuran Densus, FAO (Farid Ahmad Okbah) merupakan bagian dari tim sepuh atau Dewan Syuro organisasi JI," kata Ramadhan. Farid juga merupakan anggota dewan syariah Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) atau yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI. (sws)
Plt Gubernur Sulsel: Terima Kasih Irjen Pol Merdisyam
Makassar, FNN - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan terima kasihnya kepada Irjen Pol Merdisyam yang saat menjabat Kapolda Sulsel telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menjaga kondisi keamanan di daerah ini. "Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel bersama warga, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Irjen Pol Merdisyam atas segala dedikasi, pengabdian, dan sinergitasnya," Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Rabu. Menurut dia, peran Irjen Pol Merdisyam sudah cukup besar dalam membantu Pemprov Sulsel dalam mengawal keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk sudah cukup melebihi panggilan tugasnya sebagai Kapolda dalam membantu penanganan COVID-19. "Tentu kami bersama masyarakat Sulawesi Selatan mendoakan Bapak Irjen Pol Merdisyam tetap menjaga amanah, tetap menjaga pribadi yang santun di tempat yang baru, serta senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhana Wa Ta'ala," harapnya. Sementara untuk pejabat baru Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana, Plt Gubernur mengucapkan selama datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. "Harapan kita tentu Bapak Irjen Pol Nana Sudjana dapat menjalankan amanah dengan baik untuk menjaga kondisi keamanan di Sulsel tetap kondusif," tegasnya. Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga meminta kepada Kapolda Sulsel yang baru untuk bisa membangun sinergitas dengan Pemprov Sulsel dan para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulsel. Terutama di masa pandemi yang saat ini masih melanda negeri ini. (sws)
Wali Kota Kendari Minta RT/RW Punya Sensitifitas Terhadap Narkoba
Kendari, FNN - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir meminta kepada seluruh pengurus RT/RW di 65 kelurahan agar memiliki sikap sensitifitas terhadap kondisi lingkungan terutama dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Harus punya kewaspadaan dini, mengecek siapa yang masuk ke wilayahnya, harus melapor. Semuanya mamang normatif tetapi harus punya sensitifitas, kepekaan karena sebenarnya kita bisa deteksi kalau ada orang-orang yang mencurigakan," kata Sulkarnain di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu. Menurut Wali Kota, jika RT/RW punya sikap sensitifitas maka bisa mencegah lebih dini dan melindungi masyarakat utamanya generasi bangsa dari bahaya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Dia menjelaskan, jika menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan dari warganya apalagi pendatang maka dia meminta agar segera melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum baik BNN ataupun pihak kepolisian. "Kalau ada aktivitas yang tidak wajar ada perilaku-perilaku warganya atau pendatang yang masuk di wilayahnya yang patut diwaspadai, lakukan koordinasi. Segera limpahkan ke penegak hukum atau kepada pihak-pihak yang berwenang supaya ini bisa dideteksi lebih dini," ujar Sulkarnain. Dia berharap kepada seluruh RT/RW termasuk tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya di 65 kelurahan yang terbagi di 11 kecamatan agar bersinergi melindungi lingkungannya dari intaian obat-obat terlarang termasuk paham-paham yang dapat merusak bangsa seperti terorisme dan radikalisme. "Perang terhadap narkoba ini harus menjadi perhatian kita semua tidak terkecuali siapapun. Tentu tidak hanya terkait narkoba tetapi terorisme dan sebagainya," demikian Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. (sws)
Polda Sumsel Gelar Operasi Zebra Musi Tegakkan Disiplin Lantas dan Prokes
Palembang, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar Operasi Zebra Musi selama dua pekan sejak 15 -28 November 2021 untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan protokol kesehatan antisipasi penyebaran COVID-19. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol.Supriadi di Palembang, Rabu, mengatakan untuk melakukan operasi tersebut, pihaknya menyiapkan ribuan personel di seluruh jajaran 17 kabupaten/kota didukung sarana prasarana pendukung lainnya, sehingga operasi tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Melalui Operasi Zebra Musi 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang kondusif di tengah pandemi COVID-19. Operasi saat ini berbeda dengan operasi tahun-tahun sebelumnya karena beberapa faktor, seperti merebaknya wabah COVID-19, sehingga petugas juga berupaya menegakkan disiplin protokol kesehatan bagi pengendara kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tindakan represif harus selektif prioritas dengan mengutamakan penindakan terhadap pelanggaran, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengemudi mobil tidak memakai sabuk pengaman (safety belt), menggunakan gawai saat berkendara, mengendarai kendaraan melawan arus, dan kendaraan yang menggunakan knalpot mengeluarkan suara membisingkan (racing) atau mengganggu kenyamanan masyarakat. Sedangkan bagi petugas di lapangan diminta untuk melaksanakan tugas operasi dengan penuh rasa tanggung jawab, mengedepankan sikap senyum sapa dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, baik yang bersifat teguran maupun penilangan. Selanjutnya, menjaga keselamatan, tingkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang berniat melakukan berbuat negatif terhadap Polri, serta memegang teguh protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik (phsycal distancing) antisipasi penularan COVID-19. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menurunkan titik lokasi kemacetan, pelanggaran, kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berkaitan dengan masih mewabahnya COVID-19, ujar Kombes Supriadi. (sws)
KPK Dalami Penyerahan Uang ke Bupati Kuansing Urus Izin HGU Sawit
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya penyerahan uang kepada tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra (AP) terkait dengan pengurusan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit. KPK memeriksa Frank Wijaya alias Frank Widjaja dari pihak swasta, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/11), sebagai saksi untuk tersangka Andi Putra dalam penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. "Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU oleh PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada penyerahan sejumlah uang pada tersangka AP agar mendapatkan persetujuan HGU dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Selain Andi Putra, KPK juga telah menetapkan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, dimana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Pemkab Kediri Ubah Sistem Pembayaran Menjadi Nontunai
Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat kebijakan dengan digitalisasi untuk sistem pembayaran menjadi nontunai sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. "Transaksi di atas Rp1 juta diwajibkan nontunai, tidak boleh tunai," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Rabu. Pihaknya menegaskan kebijakan itu diambil sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ia juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 23 Tahun 2021 sebagai payung hukum aturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut dibuat itu dibuat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, mencegah peredaran uang palsu dan menekan laju inflasi lebih mudah dan cepat. Dengan sistem nontunai jumlah peredaran uang kertas dapat dikurangi. "Sistem ini juga mencegah transaksi ilegal. Karena dengan TNT ini digital transaksi terlihat, sehingga potensi penyelewengan anggaran bisa diminimalisir," ujar dia. Dalam pelaksanaan program tersebut, pihaknya sudah meminta Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk sosialisasi. "Jangan sampai terjadi uang yang sudah ditransfer ditarik dan dikembalikan lagi secara cash (tunai). Kita terus berbenah, jangan sampai ini percuma dan sia-sia," ujar dia. Sebelumnya, Pemkab Kediri juga sudah memutuskan memanfaatkan layanan pembayaran nontunai untuk transaksi pajak daerah sehingga mempercepat layanan dan mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut juga tindak lanjut dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kediri yang telah dibentuk sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga meminimalisir risiko kontak langsung mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia mengapresiasi langkah Pemkab Kediri yang memanfaatkan digitalisasi dalam transaksi pajak daerah. Sebelumnya, transaksi digital dilakukan di pasar tradisional, termasuk di area Kampung Inggris, Kabupaten Kediri. "Kabupaten Kediri sangat progresif. Ada peresmian digitalisasi pajak daerah dan pembayaran tiket nontunai ini menunjukkan bahwa potensinya akan tergali lebih besar lagi, volume akan kelihatan," kata Sofwan. (sws)
Wapres: Ulama Aceh Wajib Dorong Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh ulama di Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi. "Menjadi kewajiban dari para ulama, terutama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan pesantren-pesantren supaya masyarakat mau, supaya masyarakat berbondong-bondong untuk divaksinasi," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Wapres mengatakan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia hanya dapat terwujud dengan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk para ulama dan pesantren. Penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, lanjut Wapres, tidak hanya menjadi masalah kesehatan, melainkan juga masalah agama. Dalam agama Islam terdapat ajaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain dari wabah penyakit. "Sudah sering saya katakan bahwa penanggulangan COVID-19 bukan semata-mata masalah kesehatan, tapi masalah agama; arena penanggulangan COVID-19 itu dalam rangka menjaga jiwa jangan sampai jadi korban," jelasnya. Imbauan Wapres kepada para ulama tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, karena provinsi tersebut termasuk rendah dalam vaksinasi. "Pemerintah pusat itu ingin mempercepat proses vaksinasi, khususnya daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, ada tujuh provinsi yang salah satunya Aceh," katanya. Capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, sebut Wapres, baru mencapai 38 persen untuk dosis pertama dan 18 persen untuk dosis kedua. Oleh karena itu, salah satu strategi mempercepat vaksinasi COVID-19 di Aceh tersebut ialah menggandeng para ulama dan tokoh agama. "Kami juga terus mendorong untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya melibatkan para ulama, pesantren. Vaksinasi adalah bagian dari upaya menjaga diri dari penularan wabah," ujar Wapres. (sws)
Max Sopacua Wafat
Jakarta, FNN - Eks petinggi Partai Demokrat Max Sopacua wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, dan jenazah almarhum akan disemayamkan di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, kata salah satu koleganya dan juga salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal. “Saya mendengar kabar (Max Sopacua wafat) tadi pagi menjelang subuh dari keluarga dan teman-teman,” kata Darmizal,saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Darmizal lanjut menyampaikan ia akan ikut melayat ke rumah duka dan memberi penghormatan terakhir untuk Max Sopacua. “Dari RSPAD sudah prepare (siap-siap) berangkat ke kepatihan, di kediaman, rumah duka di Bogor,” sebut Darmizal. Dalam kesempatan yang sama, Darmizal turut mengenang sosok Zulkifli bin Adam alias Max Sopacua, yang juga bergabung sebagai inisiator pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara. “Beliau itu sangat concern dengan perjuangan kepembelaan Partai Demokrat sesuai dengan visi misi awalnya sehingga kemudian (dia) bergabung jadi inisiator KLB di Deli Serdang,” kata Darmizal. Oleh karena itu, ia dan kolega lainnya di KLB menilai sosok Max sebagai pahlawan, karena dedikasinya terhadap partai. “Bagi kami, Max adalah seorang hero, seorang pahlawan. Dia punya integritas, kemudian sangat humanis, humoris,” kata Darmizal. Ia menambahkan Max merupakan sosok yang giat berjejaring dan selalu aktif terlibat dalam perjuangan partai. “Dia sangat gigih berjuang mengumpulkan teman-teman, menyapa sebanyak mungkin teman di awal peristiwa berdirinya Partai Demokrat. Beliau penghubung yang sangat interaktif, partisipatif, dan mudah berkolaborasi,” ujar Darmizal. Tidak hanya itu, dia juga mengenang sosok Max sebagai salah satu pihak yang turut berperan pada awal berdirinya Demokrat. “Dia mencari warna contoh, warna dasar Partai Demokrat, mencari bahan untuk warna dasar Partai Demokrat. Itu yang paling berkesan bagi kami,” sebut Darmizal. Oleh karena itu, ia dan kolega lain di KLB berduka dan kehilangan atas wafatnya Max. “Sangat berduka, kami sangat kehilangan,” sebut Darmizal. Max Sopacua merupakan salah satu tokoh senior Partai Demokrat, yang pernah menjabat posisi Wakil Ketua Umum. Namun, Max kemudian menjadi penggerak KLB di Deli Serdang pada Maret 2021 dan sempat beberapa kali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti sidang-sidang sengketa antara kelompok KLB dan DPP Partai Demokrat. (sws)
Pengamat Apresiasi Seruan Menko PMK Gerakan Nasional Revolusi Mental
Jakarta, FNN - Pengamat Politik dari Universitas Pasundan Nunung Sanusi mengapresiasi seruan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digaungkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Papua. "Dalam visi kebangsaan yang hendak melakukan percepatan, revolusi mental merupakan sebuah gagasan yang besar. Apalagi, ke depan kita akan menyongsong perubahan global," kata Nusa dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, GNRM yang digaungkan selama ini membawa banyak dampak positif bagi bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, gagasan revolusi mental secara historis juga sempat digelorakan oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno sekitar tahun 1957. Salah satu wujud revolusi mental yang dibangun adalah dengan mengajak generasi muda untuk turut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nusa menegaskan, ajakan untuk melibatkan mahasiswa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua merupakan wujud integritas sekaligus gotong royong generasi muda di sana dalam membangun tanah kelahirannya. "Sebagai Menteri sekaligus akademisi, Pak Muhadjir pasti memiliki gagasan besar untuk memajukan bangsa dengan memiliki kesadaran diri sebagai bangsa yang kuat dan besar. Hal ini, tak terlepas dari sosok beliau sebagai seorang pengajar," ujar Nusa. Selain itu, semangat revolusi mental juga perlu didukung oleh seluruh komponen. Dalam implementasinya, yaitu menggerakkan infrastruktur politik hingga tingkat rukun tetangga (RT). "Terbukti, dukungan tersebut terwujud dalam bentuk gotong royong masyarakat saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu," ujarnya. Nusa menjelaskan Indikator keberhasilan dari revolusi mental bisa dilihat dari pandemi COVID-19 sekarang. Masyarakat mampu menampakkan mental yang kuat, tangguh, bahkan tumbuh solidaritas, gotong royong, saling membantu sama lain di tengah berbagai himpitan dan tekanan dari COVID-19. Dirinya berharap, ke depan gerakan revolusi mental mampu mengubah pemikiran masyarakat secara kolektif. Dari mental yang terbiasa menerima apa adanya, menjadi mental progresif, inovatif dan kreatif. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, peran perguruan tinggi merupakan yang paling vital untuk mendukung beragam program kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah. "Jadi saya harap agar para mahasiswa di perguruan tinggi dengan keilmuannya dapat diterapkan langsung kepada masyarakat," ujar Muhadjir. (sws)
Mempermainkan Agama
By M Rizal Fadillah Ini potret Abu Janda yang seenaknya "njeplak" soal agama dan ketuhanan. Dibawa ke ruang main-main, menampilkan sosok yang lemah dalam beragama dan orang menjadi bertanya Abu Janda itu agamanya apa ? Plintat-pliintut. Adalah setelah menikah dengan Wynona Riesa secara Islam, Abu Janda melakukan upacara Melukat di Bali. Menurut Abu Janda "Melukat di Pasiraman Sebatu tempat bersemayam Dewi Gangga Om Swastiyastu, Rahajeng Siang, Dumogi Rahayu, Om Tangga Dewi". Upacara ritual mandi membersihkan diri ini disebarkan fotonya. Abu Janda berfilsafsat tentang ketuhanan. "Tuhan itu SATU cara memanggilnya saja beda-beda. Yang percaya beda agama beda Tuhan itu cuma kadrun". Jika ini yang menjadi pandangan Abu Janda tentang Tuhan dan agama, maka bisa dimaklumi kontroversi bahkan kegilaan pikiran dalam memojokkan agamanya. Dengan ritual Hindu itu banyak yang bertanya kok muslim melakukan ritual Hindu ? Sebenarnya tak perlu aneh, mungkin jika ia melakukan ritual berputar putar mengelilingi api pun sah sah saja, toh menurut Abu Janda cuma beda panggilan Tuhan saja. Untuk ini panggilan Tuhannya adalah "An Naar". Mengenaskan bagi seorang muslim, tetapi bagi muslim abal-abal hal demikian menjadi biasa saja. Mempertontonkan kebodohan dalam beragama. Teringat Sukmawati yang juga saat masih beragama Islam gemar melakukan ritual Hindu dan ternyata di penghujung usianya ia berpindah menjadi Hindu. Mungkin itu lebih baik daripada menjadi muslim tetapi menistakan Islam. Abu Janda sering mengejek muslim, bahkan menistakan Islam. Berkudran kadrun adalah kegemarannya. Kini ia bangga dan menyengaja "bertoleransi" atau bahkan bermain-main dengan agama. Ia lupa urusan agama bukan semata relasi manusiawi. Ada keterkaitan Ilahi. Hidayah. Bukan hal mustahil di penghujung hayat Abu Janda juga menjadi kaum murtadin. Hidayah Allah tak terduga. Bermain-main dalam agama (istihzaa) merusak keimanan. Syekh Ali Fauzan dalam Syarah terhadap Kitab Thahawiyah menyatakan pembatalan keislaman itu banyak di antaranya juhud (pengingkaran), syirik, dan mempermainkan agama atau syi'ar-syi'ar agama meskipun tidak mengingkari. Karakter orang munafik memang sering mempermainkan agama. Soal ritual Melukat yang dijalani Abu Janda adalah hak dan lebih dari itupun haknya pula. Tetapi melecehkan orang yang membedakan agama dan ketuhanan adalah sebuah kejahilan. Nah Abu Janda, selamat berlibur, selamat beritual-ritual. Salamun 'ala manit taba'al huda. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Menyoroti Borobudur (1)
Oleh Ridwan Saidi PERAN Semarang. Rang = zona econ, Samarang seperti halnya Amu-rang adalah zona econ. Kata lain zona econ banda pada Banda Aceh, Banda(r) Lampung, Banda(r) Sunda Kalapa, Banda Neira. Total zona econ 22, termasuk 4 di tapal kuda Jatim: Tuban, Gresik, Pasuruan Panarukan. Terbentuknya zona econ pada tingkat tertentu volume peredaran alat tukar, dan itu hampir serentak zona econ berdiri pada IX M. Sampai munculnya pada XI M mayor power system kerajaan, tak satu zona econ yang tertakluk pada mereka. Zona econ bikin perjanjian Internasional seperti Sunda Kalapa dengan Portugis dan Banda Neira dengan Inggris. Karajaan? Tak ada yang bikin perjanjian dengan pihak luar. Apalagi tetulis. Belanda tak mendekat pada zona econ. Merosotnya peran zona econ karena tergesernya peran Tumenggung atau Dato Bandaro oleh sistem perbankan modern pada XIX M. Bukan karena Belanda. Zona econ punya tentara reguler sendiri. Zona econ pusat peredaran uang. Melalui zona econ mengalir agama, peradaban, dan bahasa. Borobudur dibangun oleh zona econ Samarang untuk perayaan dan Prambanan mereka bangun untuk pertunjukan Seni. Samar orang Samarkand, Caucasia. Agama atau Kepercayaan mereka yang migrasi ke Andunisi (Indonesia) Islam, Katolik, monotheis, dan zion. Mendirikan bangunan seperti Borobudur dan Prambanan mesti dengan cost, fulus. Tak bisa cuma dengan jampe-jampe. *) Budayawan
Mensesneg Pratikno Respons Pengajuan Banding 57 Eks Pegawai KPK
Jakarta, FNN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons pengajuan banding administratif yang diajukan 57 mantan pegawai KPK kepada Presiden Joko Widodo. "Isi dari balasan surat Menteri Sekretaris Negara sudah konsisten dengan langkah pemerintah selama ini," kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini di Jakarta, Selasa. Sebelumnya perwakilan mantan pegawai KPK Hotman Tambunan pada 21 Oktober 2021 mengatakan pihaknya mengajukan banding administratif kepada Presiden Jokowi karena pimpinan KPK menolak keberatan yang telah disampaikan sebelumnya sehingga Presiden Jokowi sebagai atasan pimpinan KPK mempunyai kewenangan untuk menganulir keputusan perihal pemberhentian dengan hormat tersebut. "Surat ini merupakan sebuah penegasan dari sikap dan tindakan pemerintah selama ini. Jadi, bukan hal baru," tambah Faldo. Menurut Faldo, sebagai negara hukum, maka putusan hukum di Indonesia harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), tindak lanjut masalah pegawai KPK yang tidak lolos TWK adalah domain pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini juga konsisten dengan sikap Presiden kepada Polri yang diizinkan merekrut eks pegawai KPK, maka Polri disebutkan dalam surat itu," ungkap Faldo. Faldo menyarankan agar para mantan pegawai KPK dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam surat Mensesneg tersebut. "Silakan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam koridor peraturan dan undang-undang, semua keputusan pemerintah sudah berlandaskan aturan yang berlaku. Kami kira itu sudah cukup jelas arahnya," ungkap Faldo. Dalam surat balasan tertantang 9 November 2021 tentang pengajuan banding administratif tersebut, Mensesneg Pratikno mengatakan agar pemohon banding "dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Negara RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sementara dalam permohonan banding administratif yang diajukan ke Presiden Jokowi, para mantan pegawai KPK membawa kesimpulan empat lembaga negara yang memeriksa proses pelaksanaan alih status melalui asesmen TWK, yaitu Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menemukan malaadministrasi dan pelanggaran HAM. Kemudian MK menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK dan putusan MA yang menyerahkan nasib pegawai KPK tak lolos asesmen TWK ke pemerintah. Selain itu, mereka meminta Presiden Jokowi untuk memulihkan kembali hak dan nama baik 57 pegawai KPK yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, serta mengambil alih proses pelaksanaan alih status 57 pegawai KPK dan menetapkan/mengangkat 57 pegawai menjadi ASN di KPK sesuai rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.
Ketua MPR Tegaskan PPHN Perkuat Sistem Pemerintahan Presidensial
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945 dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. “Hadirnya PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1 tidak akan tergerus sedikit pun peran dan otoritas dengan hadirnya PPHN,” kata Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara pada seminar virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa. Oleh karena itu, ia menyampaikan PPHN jika nantinya terbentuk hanya akan mengatur prinsip-prinsip filosofis dari turunan pertama UUD 1945. PPHN juga akan disesuaikan dengan ciri khas sistem pemerintahan presidensial, tegas Bambang Soesatyo yang populer dengan nama Bamsoet. Ciri-ciri itu, di antaranya pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan tetap dipilih langsung oleh rakyat, presiden dan wapres yang tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik, dan presiden tetap punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri serta pejabat setingkat menteri. PPHN, katanya, tidak akan mengurangi ruang, kewenangan, dan kreativitas pemerintah menyusun cetak biru pembangunan. “Kehadiran PPHN justru memberikan payung hukum bagi presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih teknokratis. Rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral,” jelas Bamsoet. Ia menyampaikan PPHN akan menjadi landasan untuk setiap rencana strategis pemerintah, antara lain pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan pembangunan Infrastruktur tol laut. “Kehadiran PPHN dapat membantu pemerintah mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah yang sering tidak selaras bisa diminimalisir,” kata Bamsoet. Keberadaan PPHN dapat pula menekan risiko pemborosan anggaran yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan setiap ada pergantian pemerintahan, katanya. Dalam seminar bertajuk “PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil”, pembicara selain Bamsoet, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie, dan Pengamat Parlemen Sebastian Salang. (sws, ant)
MA Kembalikan Vonis Djoko Tjandra Jadi 4,5 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung mengembalikan vonis Djoko Soegiarto Tjandra menjadi 4,5 tahun penjara dalam perkara pemberian suap kepada aparat penegak hukum dan pemufakatan jahat. "Tolak perbaikan kasasi terdakwa dan penuntut umum dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara menjadi 4,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian termuat dalam petikan putusan kasasi seperti yang disampaikan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro di Jakarta, Selasa. Putusan kasasi tersebut diputus pada 15 November 2021 oleh majelis hakim kasasi yaitu Suhadi sebagai ketua majelis didampingi Ansory dan Suharto masing-masing selaku hakim anggota. Sebelumnya pada 5 April 2021, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pidana penjara 4,5 tahun terhadap Djoko Tjandra. Sedangkan pada 5 Juli 2021 Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memotong vonis Djoko Tjandra menjadi 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis PT Jakarta menilai bahwa Djoko Tjandra telah menyerahkan dana sebesar Rp546,468 miliar ke negara yang tadinya berada di dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima. Namun dalam pertimbangannya, majelis kasasi mengatakan meskipun berat ringan pidana adalah kewenangan "Judex Facti" (Pengadilan Tinggi) tetapi ketika "Judex Facti" mengambil putusan pidana dengan mengurangi pidana terhadap Djoko Tjandra, ternyata PT DKI Jakarta kurang dalam pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd). "Mengapa Judex Facti PT mengurangi pidana penjara dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun, hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa mengembalikan dana yang ada dalam enscrow account atas rekening Bank Bali qq PT Era Giat Prima milik terdakwa sebesar Rp546.468.544.738, padahal penyerahan itu melalui mekanisme eksekusi oleh jaksa Penuntut Umum ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak ada korelasi dengan perbuatan suap yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara a quo," ungkap majelis kasasi. Majelis kasasi menilai perbuatan Djoko Tjandra adalah suap dengan tujuan untuk pengurusan fatwa MA melalui adik iparnya dan diteruskan kepada Pinangki Sirna Malasari selaku jaksa sebesar 500 ribu dolar AS dan untuk pengurusan pengecekan status dan penghapusan "red notice" dengan mengeluarkan dana suap kepada Napoleon Bonaparte sebesar 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura serta kepada Prasetijo Utomo sebesar 100 ribu dolar AS. "Terlepas dari pidana yang dijatuhkan oleh 'Judex Facti' Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum oleh Judex Facti Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dan telah pula dikonstantir dengan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum," ungkap majelis kasasi. Sementara alasan kasasi Djoko Tjandra yang bersifat penghargaan hasil pembuktian tidak dapat melemahkan atau menghapus perbuatan pidana yang dilakukannya. "Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan perbuatan suap, perbuatan a quo dilakukan dan telah selesai sebagai suatu delik tindak pidana di Indonesia, meskipun terdakwa berwarga negara Papua Nugini dan terakhir berada di Malaysia, kepadanya tetap dapat diterapkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tutur majelis kasasi. (sws, ant)
Polda Aceh Periksa Belasan Saksi Terkait Pembakaran Rumah Wartawan
Banda Aceh, FNN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh memeriksa belasan saksi guna dimintai keterangan terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Aceh Tenggara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Ade Harianto didampingi Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pembakaran rumah wartawan tersebut terjadi pada 30 Juli 2019. "Sebanyak 17 saksi sudah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. Penyidik masih bekerja keras mengusut tuntas kasus tersebut," kata Kombes Pol Winardy. Sebelumnya, rumah Asnawi Luwi, wartawan surat kabar Harian Serambi Indonesia terbitan Banda Aceh yang bertugas di Kabupaten Aceh Tenggara diduga dibakar orang tidak dikenal (OTK). Kombes Pol Winardy mengatakan penyidik terus memeriksa saksi-sakti untuk mengungkap kasus kebakaran menghanguskan satu unit rumah wartawan beserta satu unit mobil miliknya. Perwira menengah Polri tersebut mengharapkan semua pihak menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Penyidik terus berupaya mengungkap siapa pelaku dan apa motif pembakaran rumah tersebut. "Penyidik melakukan pendalaman pemeriksaan kembali para saksi setelah kasus tersebut dilimpahkan dan ditangani Polda. Jadi, mohon bersabar," kata Kombes Pol Winardy. (sws, ant)
Pemerkosa Anak di Aceh Kabur Usai Divonis 200 Bulan Penjara oleh MA
Banda Aceh, FNN - Pemerkosa anak di Aceh Besar kabur usai divonis bersalah dengan hukuman 200 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA) pada putusan kasasi, kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejari Aceh Besar. "Iya, betul, dia DPO setelah divonis 200 bulan penjara pada kasasi MA," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar Shidqi Noer Salsa yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa. Berdasarkan postingan instagram Kajari Aceh Besar disebutkan bahwa DPO bernama DP (35) merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 204 tentang Hukum Jinayat. Shidqi mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi keberadaan terpidana tersebut di mana, karena itu dia meminta masyarakat yang melihatnya dapat segera memberitahukan ke kejaksaan. "Kita sudah lakukan semua upaya persuasif (bertemu keluarga), namun sejauh ini juga belum jelas keberadaan dia, kita terus mencarinya," ujar Shidqi. Sebelumnya, terdakwa paman korban berinisial DP tersebut divonis bersalah oleh majelis hakim Mahkamah Syari'ah Jantho dengan hukuman 200 bulan penjara atau 16 tahun delapan bulan. Namun, di tingkat banding, terdakwa divonis bebas oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan nomor perkara 7/JN/2021/MS. Aceh tertanggal 20 Mei 2021. Kemudian, atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Lalu, MA kembali memvonis terdakwa DP dengan hukuman 200 bulan penjara lewat putusan kasasi dengan Nomor 8 K/Ag/JN/2021. (sws, ant)
Bangkit di Tengah Keterpurukan
Perekonomian Indonesia terpuruk saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Namun ada satu sektor yang mampu bertahan dan bangkit yakni UMKM yang memanfaatkan pasar digital. Permana masih bisa tersenyum selama masa work from home (WFH). Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah lembaga negara ini punya usaha sampingan bersama sang istri. Mereka berjualan siomay secara online melalui platform GoFood. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi Covid-19, memacu Permana untuk bangkit dan berjuang. Bagi Permana pandemi justru membawa berkah tersendiri. Banyak pesanan siomay yang datang masuk lewat GoFood. Apalagi pada saat WFH, sehari-hari ia bersama sang istri semakin disibukkan melayani pesanan konsumen. “Lumayanlah Mas, ada tambahan pemasukan,” kata ayah dari dua orang anak ini. Ia mengaku pemasukan tambahan itu bisa meringankan beban cicilan rumah dan kendaraan, Selasa (16/11). Permana berkisah, mulanya sang istri hanya iseng membuat siomay kemudian dijajakan di lapak sederhana. Setiap hari dagangannya selalu habi. Dari situ muncul ide untuk menjajakan siomay lewat online. Warga Perumahan Cimone Permai, Karawaci, Tangerang itu memilih berjualan melalui GoFood. Pengalaman menarik dialami oleh Ferdian Firmansyah. Pemilik Kedai Sop dan Sate YY Net di Perumahan Puri Bojong Lestari, Pabuaran, Bojonggede, Bogor itu mengubah warnetnya menjadi kedai makan. Kedai sop ini, kata Ferdi - panggilan akrabnya - awalnya hanya sambilan, di samping bisnis utama rental internet. Namun, lama kelamaan bisnis internet makin suram. Perlahan namun pasti, kedainya berkembang. Keadaan makin membaik ketika awal pandemi tahun 2020, pelanggannya makin banyak. Akhirnya warung internet ditutup, lalu ruangannya dipakai buat memperluas warung sop dan sate tersebut. “Nama YY Net tetap kami pertahankan,” papar Ferdi di lapaknya Selasa (16/11).. Peningkatan omset semakin meroket setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM. “Kami hampir kuwalahan melayani pembeli lewat online,” katanya. Selama pandemi, kata Ferdi secara umum pendapatan warung menurun, akan tetapi secara khusus pendapatan via online, justru meningkat cukup tinggi. “Peningkatan order lewat GoFood meningkat sekitar 35 persen,” kata Ferdi tampak senang. “Kenapa memilih GoFood karena lebih simpel dan banyak promosi. Kita sering mendapatkan souvernir dari GoFood. Kita sering mendapatkan hadiah dan bingkisan lainnya,” tegas Ferdi. Hal baik lainnya jika dibandingkan dengan platform lain, kata Ferdi adalah perhatian Go Food terhadap mitra cukup nyata, misalnya secara berkala mitra diberikan hand sanitizer, masker, dan selotip gratis. Apalagi kalau ikut dalam komunikasi GoFood atau webinar GoFood, akan semakin banyak souvenir yang didapatkan. Tak hanya itu, kata Ferdi, GoFood memberikan kemudahan dalam bertransaksi, misalnya saat terjadi pembatalan order. “Jika ada order batal, kompensasi dari GoFood mudah dan simpel. Ini yang saya suka,” tegasnya. GoFood menjadi pilihan warga urban untuk pesan makanan sesuai selera. Banyak pilihan di galeri makanan yang bisa dipesan melalui GoFood. Inilah yang membuat Tama, seorang mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Depok, terbiasa memesan makanan via GoFood. Mahasiswa baru ini masih menjalani kuliah secara online. Saat tidak berselera makanan di rumah, dia meraih smartphone dan menengok galeri makanan di GoFood. “Mau makan apa aja sekarang bisa. Gampang pilih makanan,” ujarnya. Dari sisi pelaku usaha seperti Permana dan Ferdian, GoFood membuat operasional usaha makanan lebih efisien. Pencarian variasi makanan dan transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. GoFood adalah salah satu layanan yang diberikan platform digital Gojek. Aplikasi Gojek yang berdiri pada tahun 2010, awalnya hanya menawarkan layanan antar-jemput transportasi. Pada tahun-tahun berikutnya Gojek mulai berinovasi menambahkan fitur lain seperti antar-makanan (GoFood), paket barang (GoSend), pembayaran digital (GoPay), pesan antar belanjaan (GoMart), layanan streaming dan hiburan (GoGames, GoPlay, GoTix). Kontribusi GoFood Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Pasalnya, penularan massif virus ini menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas manusia, yaitu interaksi fisik antar-manusia. Karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka interaksi antar-manusia dikendalikan, antara lain melalui kebijakan stay at home (diam di rumah), work from home (bekerja di rumah), social dan physical distancing (menjaga jarak). Itulah sebabnya pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan membuat masyarakat mengandalkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini telah mengakselerasi gaya hidup digital dengan cepat. Masyarakat memilih bertransaksi dengan aman dan nyaman. Transaksi berbasis digital pun menunjukkan tren melonjak selama pandemi. Riset menunjukkan selama masa pandemi waktu berselancar di platform digital meningkat dari semulai 3,7 jam per hari menjadi 4,2 jam - 4,7 jam per hari. Data riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menunjukkan mitra UMKM GoFood memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 66% pada tahun 2021. Dengan kata lain, para penjual makanan di GoFood mengalami kenaikan keuntungan sebesar 66% selama pandemi tahun kedua (2021). Bisa dibandingkan dengan pemulihan pendapatan mitra GoCar dan GoRide yang hanya 24% dan 18%. Artinya, platform digital Gojek bermanfaat sebagai tempat mencari nafkah. Riset berjudul “Dampak Ekosistem Gojek terhadap Perekonomian Indonesia 2021: Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini secara keseluruhan ekosistem Gojek dan GoTo Financial memberikan kontribusi hingga Rp 249 triliun atau setara 1,6% PDB Indonesia. Ekosistem Gojek dan GoTo Financial membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang dihajar pandemi Covid-19. Kontribusi itu tidak lepas dari layanan GoFood dan GoCar dan GoRide. Riset itu juga menunjukkan 65% konsumen lebih sering menggunakan layanan GoFood. Bahkan, sebagian besar konsumen (73%) memanfaatkan layanan GoFood untuk memesan makanan untuk keluarga atau teman. VP Corporate Communication Gojek Audrey P. Petriny mengungkapkan pada 2021 pertumbuhan menu makanan dalam layanan GoFood telah mencapi lebih dari 34 juta menu dengan lebih dari 1 juta mitra usaha. “Kami berkomitmen memberikan layanan kuliner terbaik bagi pelanggan melalui tiga pilar utama, yaitu variasi menu makanan dan minuman terlengkap, inovasi yang mendorong kenyamanan menjelajah dan memesan makanan, serta layanan yang setara dengan nilai yang dikeluarkan pelanggan,” katanya. Reporter: Budi Sucahyo Editor: Sri Widodo
Wali Kota Padang Klaim Angka Kemiskinan Turun Lampaui Target RPJMD
Padang, FNN - Wali Kota Padang Hendri Septa mengklaim angka kemiskinan di Padang turun dan melampai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. "Pada 2019 angka kemiskinan di Kota Padang 4,48 persen, pada 2020 turun menjadi 4,40 persen ini sudah melampaui target RPJMD 2019-2024 yaitu 4,65 persen," kata dia di Padang, Selasa, 16 November 2021, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Menurut dia, walau di masa pandemi, ternyata angka kemiskinan turun karena banyak bantuan langsung tunai dan sembako diberikan kepada masyarakat serta tingginya sikap kegotongroyongan warga Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di antaranya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran dalam penanggulangan kemiskinan, menyinergikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah kota dan antar-OPD. Ia berharap, program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin lebih fokus supaya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. "Melalui lembaga ini dapat dilihat perkembangan kondisi kemiskinan dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang terutama pada masa pandemi Covid-19," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat hingga Maret 2021 terdapat penambahan penduduk miskin di provinsi itu sebanyak 5.880 orang. "Pada September 2020 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumbar sebanyak 364.790 ribu orang dan Maret 2021 meningkat jadi 370,670 ribu orang," kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati. Menurut dia, pada periode September 2020 hingga Maret 2021 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 4.270 orang dari 141.310 orang menjadi 145.580 orang. Sejalan dengan itu di perdesaan pada periode September 2020 sampai Maret 2021 juga terjadi penaikan penduduk miskin 1.620 orang dari 223.470 orang menjadi 225.090 orang. Ia menjelaskan pada Maret 2020 komoditas yang menjadi penyumbang angka kemiskinan di Sumbar baik perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, tongkol, dan telur ayam ras, Sementara komoditas nonmakanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan di Sumbar meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sumbar juga meningkat dari 0,992 menjadi 1,043. "Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran lebih besar dibandingkan garis kemiskinan," ujar dia. (MD).
Polda Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Terkait Emisi Kendaraan
Mamuju, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat gencar mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang dihasilkan emisi kendaraan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Barat Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan. "Polda Sulbar melalui Direktorat Lalu Lintas masih melakukan sosialisasi terhadap bahaya emisi kendaraan," katanya dihubungi dari Mamuju, Selasa, 16 November 2021. Polda Sulbar, katanya, hingga kini belum akan melakukan uji emisi kendaraan mengingat kondisi ekonomi masyarakat di daerah itu masih belum stabil akibat pandemi. "Kalau uji emisi, belum kita lakukan karena kondisi ekonomi masyarakat, termasuk terkait kearifan lokal," terangnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun, Polda Sulbar tetap melakukan langkah preventif melalui razia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing penyebab emisi. "Tentu, kami tetap melakukan razia terhadap knalpot racing yang memang knalpot itu menghasilkan emisi tidak layak atau beracun," tegas dia. Melalui Operasi Zebra Marano , kata dia, Ditlantas Polda Sulbar menjadikan knalpot racing penyebab emisi sebagai sasaran operasi. "Melalui Operasi Zebra Marano ini, knalpot racing penyebab emisi menjadi salah satu target. Selain itu, kami tetap menyosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakan knalpot penyebab emisi," ujar dia. (MD).
Wakil Ketua MUI Prihatin Penangkapan Ulama Dan Tokoh Umat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, prihatin dengan penangkapan ulama dan tokoh umat oleh Densus 88 anti teror Polri. "Bagi saya pribadi, benar-benar sangat mencengangkan dan mengagetkan atas penangkapan Farid Okbah oleh Densus 88," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Menurut dia penangkapan itu tentu terkait dengan masalah terorisme. Namun, dia mempertanyakan tindakan tindakan itu, karena sepengetahuan Abbas, Okbah adalah seorang ulama yang anti tindak kekerasan. "Kok dia ditangkap oleh Densus 88," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait penangkapan Ahmad Zain An-Najah, dia tidak memberikan keterangan lagi. Selain itu, dia meminta Densus untuk menjelaskan penangkapan itu sejelas-jelasnya kepada publik, karena hal itu juga berkepentingan dengan nama baik presiden. "Karena yang ditangkapi itu adalah ulama, sehingga pemerintahan Jokowi telah dianggap sebagian elemen masyarakat telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama karena memang telah banyak ulama, ustadz, dan dai yang ditangkap," kata dia. Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan, mengungkapkan, tiga terduga teroris yang ditangkap di Bekasi memiliki peran sebagai pengurus dan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. Tiga terduga teroris yang ditangkap Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, yakni berinisial AA, AZ dan FAO. Ketiga teroris kelompok JI ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Dimulai dari AZ ditangkap pukul 04.39 WIB, berlokasi di Jalan Merbabu Raya, Perumahan Pondok Melati, Bekasi. Kedua, FAO ditangkap pukul 04.43 WIB di Jalan Yanatera, Kelurahan Jatimelati, Bekasi. Kemudian yang ketiga, AA ditangkap pukul 05.49 WIB berlokasi di Jalan Raya Legok Blok Masjid, Jatimelati, Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh, terduga AZ merujuk kepada Densus, yakni AZ merujuk pada Ahmad Zain An-Nazah, AA merujuk pada Anung Al Hamat, sedangkan FAO merujuk pada Okbah. (MD).
Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Transformasi IAIN Pare-pare Jadi Universitas Sains Islam Indonesia
Pare-pare, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti mengatakan dukungannya terhadap transformasi status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare menjadi Universitas Sains Islam Indonesia. Bahkan, LaNyalla akan berusaha memperjuangkan perubahan status tersebut sampai berhasil. LaNyalla mengatakan hal tersebut saat menerima aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Rektor I Bidang APK IAIN Pare-pare, Sitti Jamilah Amin dalam FGD (Focus Group Discussion) di Auditorium IAIN Pare-pare, Selasa 16 November 2021. Hadir dalam acara tersebut antara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. "Saya tidak hanya memberikan testimoni dukungan, tetapi akan action. Akan kami perjuangkan. Hal itu sudah saya buktikan. Ada belasan kampus Islam yang kami perjuangkan menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Jadi, aspirasi dari IAIN Pare-pare ini akan kami teruskan," kata LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Selasa malam, 16 November 2021. Sitti Jamilah Amin yang mewakili Rektor IAIN Pare-Pare, Ahmad Sultra Rustan yang sedang sakit, menjelaskan, biasanya IAIN berubah menjadi UIN namun IAIN Pare-Pare ingin lebih spesifik. "Kami ingin transformasi yang arahnya menjadi Universitas Sains Islam di Indonesia. Sebab, sejauh ini belum ada universitas serupa, sehingga IAIN Pare-Pare akan mengisi posisi tersebut," kata Sitti. Menurut Sitti, pihaknya masih dalam tahap menyusun naskah akademik. Sitti menjelaskan, sudah ada dukungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama, HM Ali Ramdhani. Dalam testimoninya, Dirjen berharap transformasi IAIN Pare-Pare akan menjadi poros episentrum peradaban sains dan teknologi yang dibingkai oleh nilai ke-Islaman. "Artinya ide dan rencana besar itu harus dapat dukungan, support (dukungan) dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama kami meminta dukungan dari Ketua DPD untuk mewujudkan rencana tersebut," kata Sitti. (FNN).
Harga Cabai di Pasar Tradisional Makassar Merangkak Naik
Makassar, FNN - Harga cabai pada sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik seiring dengan masuknya musim penghujan yang berdampak hasil panen petani terbatas hingga stok pun ikut berkurang. "Harga cabai rawit kecil sudah naik dari semula Rp 15 ribu per kilogram, menjadi Rp 20 ribu per kilogram," kata Hj Farida, pedagang di pasar Pabaeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 16 November 2021. Selain harga cabai kecil, kata dia, harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan. Dari biasanta Rp 18 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram. "Kenaikan ini berpengaruh. Pembeli mulai berkurang, ada juga kaget kenapa harganya naik sekali, saya bilang stoknya kurang, jadi harga naik," paparnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Begitupula harga jeruk nipis, dari harga sebelumnya, Rp 5000, naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah, juga ikut naik dari Rp 13.500 naik Rp 15 ribu per liter. "Kalau sekarang semua apa-apa naik, minyak goreng curah juga stoknya menipis. Banyak pembeli memilih minyak kemasan, karena harganya hanya beda sedikit," ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng, Imran mengemukakan kenaikan harga cabai itu merupakan hal yang normal, mengingat kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Kendati demikian, untuk stok cabai tetap terjaga. "Kenaikan itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, sebab ini kan sudah masuk musim penghujan. Untuk stok masih aman. Kalau minyak curah, memang kenaikan cukup tinggi, tapi tidak terlalu berpengaruh," ujarnya. Berdasarkan data PD Pasar Raya per 16 November 2011, harga cabai berfluktuasi. Di Pasar Terong, untuk cabai rawit Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Disusul cabai besar merah Rp 15 ribu, cabai merah keriting Rp 17 ribu per kilogram dan minyak goreng curah Rp 17 ribu per kilogram. Di Pasar Panakukang, harga cabai rawit dan cabai besar merah Rp 20 ribu-Rp 25 ribu per kilo gram, disusul cabai merah keriting Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram. Minyak goreng curah asih stabil Rp17 ribu per liter. Sedangkan di Pasar Sambung Jawa, harga cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram, cabai besar merah dan cabai merah keriting masing-masing Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 18 ribu per liter. Sementara di Pasar Niaga Daya, harga cabai rawit pada kisara Rp 14 ribu per kilogram, disusul cabai besar merah Rp 15 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 15 ribu per liter. (MD).
Sejumlah Ustad dan Mubalig Ditangkap, Nasir Djamil Minta Densus 88 Jangan Sewenang-Wenang
Jakarta, FNN – Sejumlah ustad dan mubalig, yakni Ustad Farid Okbah, Ustad Zain An Najah, dan Ustad Anung Al-Hamat ditangkap oleh penyidik Densus 88. Hingga saat ini belum diketahui apa dasar penangkapan ketiga mubalig dan tokoh Islam itu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, dalam keterangan persnya mendesak Densus 88 agar mengedepankan hukum dan keadilan, transparansi serta tidak sewenang-wenang dalam hal penangkapan terhadap kedua orang Itu yang dekat dengan umat. Setahu dirinya mereka itu dalam ceramahnya tidak menghujat pemerintah atau berorientasi takfiri. Menurut Nasir yang juga pernah menjadi anggota Pansus RUU Terorisme, pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 memang memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Namun dalam kasus seperti itu, Densus 88 harus memberikan penjelasan yang transparan atas penangkapan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam. Disamping itu, legislator asal Aceh ini juga meminta selama dalam penahanan dan proses penyelidikan, Densus 88 wajib menghormati hak asasi ketiga orang ustad itu. Ini rohnya UU 5/2018. “Sebagai legislator Komisi Hukum DPR RI, saya berkewajiban mengingatkan Densus 88 agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus tetap diberikan selama mereka ditahan. Dengan kata lain, hak-hak mereka harus dipenuhi”, ujar Nasir. Dalam keterangan persnya itu, Nasir Djamil juga menyerukan kepada Densus 88, TNI dan Polri dan Pemerintah agar dalam menanggulangi terorisme juga mempertimbangkan faktor objektifitas. Sebab, lanjut Nasir, sebagian besar tokoh dan penceramah muslim di Indonesia tidak pernah mengangkat senjata atau membeli senjata dari oknum aparat yang dipakai oleh gerakan separatis, apalagi sampai mendirikan negara yg berpisah dari NKRI. Dalam rilisnya itu, Nasir Djamil juga membandingkan dengan KKB yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah pada April 2021 lalu. KKB itu, tambahnya, membunuh aparat TNI dan Polri, rakyat sipil, tenaga kesehatan, membakar pasar, Puskesmas, sekolah, dan gedung pemerintah. Namun sayangnya, Densus 88 dan pasukan khusus TNI yang bertugas menanggulangi teroris seolah tak berdaya. “Publik bingung, kok ada organisasi yang sudah dinyatakan sebagai teroris dengan leluasa membunuh dan meneror aparat dan rakyat. Sementara mubalig dan tokoh muslim diciduk dan dicurigai sebagai bagian kelompok terorisme. Dimana keadilan hukumnya?” ungkap Nasir. Terakhir, Nasir Djamil mengharapkan adanya hubungan yang harmonis antartokoh agama, terutama pemuka agama Islam dan memberikan perlindungan terhadap mereka guna menjaga kedaulatan NKRI. “Ibaratnya, musuh negara yang sudah nyata di depan mata kok terkesan dibiarin, sementara kawan di samping yang membela NKRI justru dicurigai sebagai bagian dari jaringan terorisme”, pungkas Nasir. (sws)
Presidential Treshold Buka Peluang Capres Boneka dan Kompromi Tak Sehat
Makassar, FNN - Pemberlakuan Presidential Treshold (PT) untuk mengajukan calon presiden pada Pemilu, dinilai dapat membuka lahirnya calon presiden boneka dan kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa. Penilaian itu disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Presidential Treshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa' yang diselenggarakan di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021). Menurut dia, hal itu bukan tak mungkin terjadi. Sebab, saat ini saja, ketika tujuh partai politik berkoalisi, seolah menutup kemungkinan munculnya calon presiden selain yang mereka ajukan. "Muncul-lah calon boneka yang kompromistis. Nanti kamu kalah, tapi kamu akan mendapat posisi Menteri Pertahanan. Begitu kira-kira contohnya," kata Tamsil. Dalam pengamatannya, itulah cara kerja oligarki dalam mencengkram bangsa ini. Menurut Tamsil, jika saja oligarki ini mau menunjukkan taring kuasanya, ia bisa saja serampangan menjadikan seseorang untuk menjadi presiden. "Oligarki ini kalau mau menunjukkan taringnya, bisa saja diambil orang gila di jalan, dia dandani lalu dijadikan Presiden. Begitulah, karena dia punya kontrol, ada remote yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau," katanya. Tamsil melanjutkan, dalam konteks memperbaiki arah perjalanan bangsa, maka amandemen konstitusi ke-5 merupakan solusi komprehensif. Hal ini biasa terjadi di banyak negara di dunia. "Konstitusi ini, UUD 1945 ini bukan kitab suci. Kenapa kita takut mengamandemen kalau ada kelemahan di dalamnya. Tak ada alasan untuk tidak mengamandemen, karena di banyak negara pun hal itu terjadi," ucapnya. DPD RI sendiri, sudah menyiapkan langkah strategis dan taktis menyikapi Presidential Treshold yang menjadi sumber penghambat anak bangsa potensial bisa diajukan sebagai calon presiden. "Kami mempertimbangkan untuk menempuh judicial review terhadap aturan Presidential Treshold ini. Jangan sampai Presidential Treshold ini membuat partai politik ini teramat berkuasa dan yang lain warga kelas dua. Maka, kita butuh calon independen. Kalau presiden diajukan oleh partai peserta pemilu, maka juga kita ingin peserta pemilu non-parpol bisa memiliki hak mengajukan presiden," papar dia. Menurut Tamsil, momentum amandemen konstitusi ke-5 harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi arah perjalanan bangsa. "Amandemen konstitusi ini kita sikapi secara positif. Kita ingin semua punya kesempatan sama dalam bangsa ini. Kita berharap dapat menghasilkan pemimpin legitimate," kata dia. Narasumber lainnya yang merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMI, Fahri Bachmid senada dengan Tamsil, jika oligarki sudah teramat menguasai negeri ini. "Oligarki ini sulit dilihat, tapi bisa dirasakan bahwa operasi oligarki itu ada. Segala sesuatunya sudah di-remote dan di-setting sedemikian rupa sesuai kepentingan yang diinginkan," tutur dia. Dari catatannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak sebanyak 12 kali permohonan judicial review secara potensial dan aktual dari mereka yang dirugikan atas keberadaan Presidential Treshold. "Alasannya, ini dalam rangka mengafirmasi dan memperkuat sistem presidensiil. Padahal, negara besar di dunia, kiblat demokrasi, sebut saja Amerika Serikat misalnya, mereka memiliki ciri multi partai juga, tetapi tak pernah menerapkan Presidential Treshold," kata Fahri. Fahri menegaskan jika daya hancur dan destruktif Presidential Treshold lebih tinggi daripada manfaatnya. "Pembelahan ekstrem dan polarisasi konfrontatif yang mereduksi fakta demokrasi substantif yang kita bangun, itu yang terjadi di lapangan," ujarnya. Presidential Treshold yang didasari penguasaan partai politik pada jumlah kursi di parlemen atau perolehan suara pada pemilu membuat mereka menjadi ugal-ugalan dalam bertindak. Suara aspirasi rakyat tak lagi didengar. Penolakan Omnibus Law salah satu bukti nyatanya. "Seluruh rakyat menolak. Tapi, mereka menguasai 80 persen kursi dan akhirnya lolos. Segelintir partai bisa memutuskan apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya. Ia sependapat jika Presidential Treshold harus ditiadakan. Ia pun mendorong DPD RI untuk mengambil peran lebih dan mengawal hal ini. "Bagaimana kalau DPR tidak punya political will untuk menolkan Presidential Treshold? Harapan kita ada di MK. DPD RI punya legal standing," harap dia. Dari hasil kajiannya, Presidential Treshold memang wajib ditiadakan. "Dari naskah amandemen 1-4, tidak sama sekali menginginkan adanya pranata pembatasan dalam kontestasi politik. Titik tumpunya adalah setiap warga negara punya hak mencalonkan presiden. Hak konstitusionalnya hak rakyat bukan hak presiden. Parpol itu alat," tegas dia.(ran)
Balai Perkeretaapian Berikan Santunan Warga Terdampak Rel Layang Joglo
Solo, FNN - Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah memberikan santunan kepada warga yang terdampak rel layang Joglo yang pembangunannya dimulai dalam waktu dekat. Kepala Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya di sela pemberian santunan di Kantor Kelurahan Joglo Solo, Selasa, mengatakan ada sekitar 500 kepala keluarga yang memperoleh santunan dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar. "Ini upaya penertiban dulu, kalau pembebasan lahan mulai tahun depan, itu yang ada di tanah KAI," katanya. Ia mengatakan untuk nilai santunan yang diberikan kepada setiap penerima tidak sama, tergantung dari sejumlah komponen yang dipertimbangkan, di antaranya nilai bangunan dan pohon yang tumbuh di tanah. "Selain itu juga akan diberikan biaya sewa kurang lebih enam bulan," katanya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan warga yang masih tinggal di tanah KAI tersebut akan diberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk berkemas dan meninggalkan lokasi yang ditinggali selama ini. Ia mengatakan untuk pemindahan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa alat transportasi. Dengan demikian, diharapkan bantuan tersebut bisa meminimalisasi pengeluaran warga untuk biaya pindahan. Salah satu warga penerima santunan Supriyanto mengatakan sudah menerima tali asih sebesar Rp4,3 juta. "Saya belum tahu mau pindah ke mana, karena kalau cari kontrakan baru sekitar Rp10 juta," katanya. (mth)
Kemenhub Komitmen Atasi Tumpahan Minyak di Laut
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mengatasi tumpahan minyak di laut dengan menerapkan sistem tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. "Langkah tersebut antara lain pengesahan peraturan perlindungan lingkungan maritim, penguatan fungsi kelembagaan, peningkatan kerja sama di dalam negeri maupun secara internasional hingga pembangunan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa. Budi Karya mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga transportasi laut menjadi urat nadi yang harus dikembangkan dengan baik dan benar, guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kebijakan, Ekonomi dan Teknologi yang berlangsung secara daring, pada Selasa, Menhub mengatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah adalah menjaga dan menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan maritim. Menurut Menhub, salah satu gangguan utama terhadap transportasi laut adalah adanya pencemaran di perairan, khususnya akibat dari tumpahan minyak bumi. Potensi pencemaran tersebut, dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pencemaran ini dapat merusak lingkungan, dan membahayakan masyarakat di wilayah terdampak. Ia mengungkapkan Kemenhub mengeluarkan beberapa peraturan, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan maritim. Beberapa di antaranya adalah peraturan terkait Pencegahan Pencemaran dari Kapal, Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, dan tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut. Kemudian, dalam penguatan fungsi kelembagaan, Kemenhub melalui direktorat teknis berupaya untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan. “Sebagai contoh, Kemenhub melakukan pembaharuan kapal patroli dan perangkat lunak pendeteksi pergerakan tumpahan minyak, serta pengadaan alat penanggulangan pencemaran yang ditempatkan di berbagai Unit Penyelenggara Teknis Ditjen Perhubungan Laut,” tutur Menhub. Kemenhub juga telah menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam penanganan pencemaran minyak lintas batas negara juga terus ditingkatkan. Yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi personil dilakukan dalam rangka pembangunan kapasitas SDM. Ditjen Perhubungan Laut juga menjalin kerja sama dengan Philippine Coast Guard, dan Japan Coast Guard untuk melaksanakan latihan rutin bersama menanggulangi tumpahan minyak di perairan. “Kami selalu mengingatkan, sebagai insan yang terkait dengan kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan, penting untuk ikut berperan serta dan nyata dalam memastikan terselenggaranya perlindungan lingkungan maritim,” pungkas Menhub. (mth)
Presiden Akan Melantik Panglima TNI Pada Rabu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengagendakan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu besok, 17 November 2021. "Beliau menyampaikan besok (Rabu) akan dilaksanakan pelantikan Panglima," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Pelantikan tersebut akan dilakukan di Istana Negara. "Selain pelantikan Panglima TNI akan ada pelantikan dubes-dubes," tambah Heru, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, November 2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada Sabtu, 6 November 2021. Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Andika Perkasa sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika juga pernah mengemban jabatan penting di tubuh TNI sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD). Andika juga pernah bertugas memimpin teritorial saat menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada 2016. Sebelum menjadi Pangdam XII, Andika adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang mengawal Presiden Jokowi. (MD).
Biden Berbicara Dengan Xi Lewat Video Janjikan Bahas HAM
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan kepada Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping, ia berharap bisa membicarakan masalah hak asasi manusia dan keamanan saat kedua pemimpin melakukan pembicaraan pada Selasa, 16 November 2021 pagi. Pertemuan yang berlangsung melalui saluran video itu digelar dengan tujuan menurunkan ketegangan di antara kedua negara adi daya tersebut. "Mungkin saya perlu memulainya secara formal, walaupun kita tidak pernah bersikap formal sebelumnya," kata Biden kepada Xi, sebagaimana dikutip dari Antara. Xi mengatakan senang bertemu lagi dengan Biden, yang ia sebut sebagai "teman lama". Xi juga mengatakan AS dan China harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi kedua negara. Biden menambahkan, ia dan Xi harus memastikan hubungan kedua negara tidak mengarah ke konflik terbuka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Biden, dengan memasang pagar pembatas "akal sehat". Ia berjanji membahas berbagai bidang yang menjadi perhatian pemerintah AS, termasuk HAM dan isu-isu lainnya di kawasan Indo-Pasifik, dalam pembicaraan dengan Xi. Pertemuan virtual, yang dimulai pada Selasa tidak lama setelah pukul 07.45 WIB, itu diprakarsai oleh Biden dan diniatkan supaya menetapkan berbagai ketentuan bagi persaingan AS-China pada masa depan. Biden diperkirakan akan menekan Beijing supaya menghormati aturan internasional menyangkut perdagangan dan keamanan. Amerika Serikat dan China, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, berbeda pandangan soal asal-muasal pandemi Covid-19, aturan perdagangan dan kompetisi, dan pengembangan arsenal nuklir China beserta peningkatan tekanan Beijing terhadap Taiwan. (MD).
Jokowi: Banjir di Kalimantan karena Daerah Tangkapan Hujan Rusak
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir di Kalimantan disebabkan daerah tangkapan hujan di sana rusak sehingga harus diperbaiki. "Ya itu karena kerusakan wilayah tangkapan, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu yang harus kita hentikan," ujar dia, seusai meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 di Banten, Selasa. Ia mengatakan, air Sungai Kapuas di Kalimantan Barat meluap karena daerah tangkapan hujan rusak dan pemerintah akan fokus memperbaiki daerah tangkapan hujan itu. "Karena memang masalah utama ada di situ," kata dia. Ia mengatakan pemerintah mulai tahun depan akan membangun daerah tangkapan hujan yang rusak. "Akan ada persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di area tangkapan, kita perbaiki," kata dia yang berlatar belakang sarjana kehutanan itu. Adapun selain daerah tangkapan hujan yang rusak, dia mengatakan salah satu penyebab banjir adalah adanya curah hujan yang lebih ekstrem dari biasanya di Pulau Kalimantan. Sejak lebih dari tiga pekan lalu terjadi banjir bandang di Kabupaten Sintang, yang dilintasi daerah aliran sungai Sungai Kapuas, sungai paling besar di Indonesia. Diperkirakan sekitar 969.000 Hektare daerah aliran sungai di Kalimantan Barat rusak lahan dan kritis, dan yang paling besar adalah DAS Sungai Kapuas. (mth)
Pemprov DKI Berencana Perluas RTH di Daerah Penyangga
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di daerah penyangga karena keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak memungkinkan memenuhi target 30 persen RTH. "Kami semua ingin memenuhi RTH sesuai ketentuan, tapi yang perlu dipahami kondisi di Jakarta penduduknya sangat padat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa. Menurut Riza Patria, kondisi Jakarta tidak hanya padat penduduk tapi semua aktivitas juga terpusat di Jakarta, mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hingga sosial dan budaya, ada di Jakarta. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin berbagi program dengan daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kami ingin berbagi beberapa program dengan Bodetabek. Ini sudah kami diskusikan. Jadi kami harap juga ruang terbuka hijau diperluas, ditambah di daerah di sekitar kota Jakarta," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan pemenuhan RTH di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Wacana tersebut diutarakan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu. Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak. Mengutip dari laman web BPN, Sofyan mengatakan, RTH di Jakarta yang masih jauh dari target itu akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak. "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," imbuhnya saat membuka talkshow "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11). Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen dari target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. "Untuk 30 persen itu terlalu mustahil kalau di DKI tapi kalau masih di Depok, Tangerang, Bekasi masih memungkinkan karena lahan mereka masih luas, itu yang pasti," ucapnya. (mth)
Menteri Kesehatan Berharap RSUP Persahabatan Jadi Rujukan Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur menjadi rumah sakit rujukan dunia untuk respirasi atau pernapasan. Budi menyampaikan itu saat menghadiri acara puncak dan penutupan HUT Ke-58 RSUP Persahabatan pada Selasa, 16 November 2021. "Jadi saya titip teman-teman di Persahabatan mengingat bahwa penyakit pernapasan ini sudah menimbulkan korban di dunia dan terus terjadi makanya mereka harus jadi salah satu rumah sakit rujukan dunia untuk dapat mengobati dan mencegah agar hal ini jangan sampai terjadi," kata Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menambahkan bahwa RSUP Persahabatan juga harus melakukan penelitian bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi hingga lembaga riset baik dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan berbagai inovasi. "Mereka harus lakukan research bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi bukan hanya di Jakarta saja terkait yang berhubungan dengan respiratory disease," ujar Budi Gunadi. Menkes juga meminta manajemen RSUP Persahabatan untuk menjadi pengampu dengan membagikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. "Saya juga minta RS Persahabatan jadi pengampu jangan hanya pintar sendirian tapi juga bisa menularkan kepintaran ke seluruh rumah sakit di seluruh provinsi," tutur Budi. RSUP Persahabatan menggelar acara puncak dan penutupan rangkaian HUT Ke-58 dengan mengusung tema "Sinergi Menyehatkan Negeri" yang diadakan di Griya Puspa RSUP Persahabatan. Acara yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan besar Rusia itu diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian Gedung Asma menjadi Gedung Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro hingga penampilan dari peserta RSP Got Talent 2021 dan Duta RSUP. (MD).
Korban Banjir Bandang di Sigi Diedukasi soal Mitigasi Bencana
Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memberikan edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Edukasi dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa berkaitan dengan antisipasi dampak fenomena La Nina yang memicu bencana hidrometeorologi. “Sudah dilakukan minggu lalu dan diberikan edukasi agar melakukan mitigasi bencana sejak dini. Ini rutin kami lakukan tetapi kali ini kami tingkatkan khususnya pada musim hujan seperti saat ini,” kata Bupati Sigi, Irwan Lapata di Sigi, Selasa. Dia menjelaskan bahwa bencana banjir sering melanda Kecamatan Dolo Selatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu diberi penguatan mitigasi bencana banjir bandang maupun longsor. “Memberi penguatan soal mitigasi bencana ini rutin dilakukan dan kami lakukan untuk semua wilayah bukan hanya untuk korban banjir bandang,” sebutnya. Selain memberi penguatan mitigasi bencana banjir maupun longsor dan memantau langsung daerah rawan bencana, pemerintah kabupaten berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalur sungai di Kabupaten Sigi. “Kami dibantu pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah sungai ini dan berharap tidak terjadi risiko lebih besar jika turun hujan deras di Kabupaten Sigi,”terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin menambahkan BPBD Sigi bersama Dinas Sosial beberapa kali memberikan edukasi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk seratusan KK yang menjadi korban banjir bandang pada September 2021. Pada musim hujan seperti saat ini, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor. “Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi edukasi dari pemkab dan kami selalu mengikutkan warga Dusun 1 sekitar 90 KK, belum lagi dusun lainnya,” sebut Fuad di Sigi, Selasa siang. Fuad berharap pemerintah kabupaten terus memperhatikan warga di Desa Rogo yang menjadi korban banjir bandang dengan mempercepat pekerjaan normalisasi sungai. “Kalau pekerjaan sungai selesai maka masyarakat pun bisa lebih tenang menghadapi musim hujan seperti saat ini,” ucap Fuad. (mth)
Wapres Berharap Kualitas SDM Pemprov Aceh Terus Meningkat
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Saya juga berharap kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik di Aceh itu terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik di dalam pelayanan publik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, seperti dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Selasa. Wapres juga meminta Pemprov Aceh memberikan kemudahan aksesibilitas dan mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Wapres mendorong seluruh aparatur penyelenggara pemerintah di Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk saling berkoordinasi dan bersinergi denga jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat. "Konsolidasi, kolaborasi, sinergi antara K/L dan pemda lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing," katanya. Apabila kolaborasi tersebut tidak berjalan, kata Wapres, maka hal itu akan menghambat pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. "Kalau kolaborasi ini tidak berjalan, tentu akan terjadi hambatan dan tidak berjalan dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah melaporkan terkait program pengembangan UMKM di Aceh, dengan pemberian dukungan melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. "Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui tujuh dinas pelatihan, sembilan jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak," kata Taqwallah. (sws)
Pemkab Barito Utara Gelar Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Muara Teweh, FNN - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 yang lulus passing grade hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 16-17 November 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah setempat. "Hari ini tes SKB sedang berlangsung yang merupakan hari pertama dengan titik lokasi (tilok) di ruang Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Barito Utara Fakhri Fauzi di Muara Teweh, Selasa. Menurut dia, kegiatan yang akan diikuti 163 peserta tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama BKPSDM Barito Utara dengan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kata dia, tes dilangsungkan empat sesi, dengan jumlah peserta 30 orang per sesi dan alokasi waktu tes selama 90 menit. "Tes hari ini direncanakan memfasilitasi bagi 120 peserta. Selanjutnya, hari kedua pada Rabu (17/11), tes akan diikuti 43 peserta, yakni 30 peserta sesi 1 (08.00-09.30 WIB) dan 13 peserta sesi 2 (10.30-12.00 WIB)," kata Fakhri. Dia mengatakan, di sela setiap sesi tes, pada hari pertama maupun hari kedua, terdapat jeda waktu 60 menit di setiap sesi tes. Jeda waktu antar sesi, diperuntukkan untuk proses transisi/ persiapan yaitu registrasi dan penyerahan PIN peserta, penitipan barang, body checking,peserta masuk ruang tunggu steril, serta perpindahan peserta dari ruang tunggu ke ruang ujian. "Tes sesi pertama hari ini telah dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan ditentukan, beberapa saat nanti, sesi sudah harus selesai pukul 09.30 WIB," kata dia. Waktu pelaksanaan tiga sesi tes hari pertama ini, selanjutnya masing-masing untuk sesi 2 (pukul 10.30-12.00 WIB), sesi ketiga (13.00-14.30 WIB), dan sesi ke-4 (15.30-17.00 WIB). CASN di lingkup Pemkab Barito Utara yang lulus SKD dan berhak mengikuti tes SKB sebanyak 244 peserta dengan tiga titik lokasi ujian yaitu 163 orang tiloknya di Muara Teweh, kemudian 26 peserta dilaksanakan di BKN Banjarmasin dan 55 orang lokasi ujian UPT BKN Palangka Raya yang keduanya dilaksanakan pada Senin (15/11). "Jadi pelaksanaan tes SKB dengan titik lokasi di Banjarmasin dan Palangka Raya sudah dilaksanakan Senin (15/11)," ujar Fakhri. (sws)
OJK Faktor Terbesar Keamanan Siber Berada Pada Konsumen
Jakarta, FNN - Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan konsumen memegang faktor terbesar terhadap keamanan siber pada finansial digital. “Berdasarkan literatur yang ada, faktor keamanan itu ada di tangan konsumen. Angkanya sekitar 60 persen lebih,” ujar Triyono dalam diskusi Infobanktv secara daring, Selasa, 16 November 2021. Triyono menyampaikan perilaku konsumen menjadi kunci dalam keamanan siber finansial digital, seperti menjaga kerahasiaan password dan tidak membuat password yang mudah ditebak. Selain juga menjaga kerahasiaan OTP (One Time Password). Karena itulah, OJK senantiasa meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen. “Ini salah satu aspek, tidak hanya sekedar dari infrastruktur tapi justru dari perilaku dan ini yang perlu kita perkuat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. OJK mempunyai program digital finance curriculum bekerja sama dengan Kemendikbud dan universitas untuk mengembangkan kurikulum fintech serta membuat fintech center di beberapa universitas. Kemudian program OJK Infinity berupa capacity building dan konsultasi harian terkait inovasi keuangan digital, serta inisiatif lainnya adalah Program Digital Financial Literacy Moduls. “Salah satu modelnya adalah bagaimana mem-protect diri sendiri, materinya tidak hanya dalam bentuk e-book, video, dan juga gim interaktif. Mudah-mudahan dengan interaksi ini pemahaman tentang cyber security dan perlindungan data pribadi lebih cepat terserap,” jelas dia. Lebih lanjut Triyono menyampaikan OJK juga terus berupaya memperkuat standar keamanan untuk Lembaga Jasa Keuangan, antara lain dengan menerapkan security access manager yang merupakan solusi otoriasi lengkap untuk mengelola akses ke sumber daya berbasis jaringan internal pribadi dan memanfaatkan konektivitas internet publik dengan aman dan tetap mengedepankan kemudahan pengguna. Kemudian OJK juga meminta lembaga keuangan untuk menerapkan zero trust model yakni konsep keamanan yang tidak mempercayai siapapun, sehingga mengharuskan pengguna untuk diautentifikasi, diautorisasi dan memvalidasi konfigurasi dan postur keamanan. Selain itu OJK melalui Peraturan OJK juga telah mempunyai tiga peraturan terkait kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menerapkan sistem keamanan berbasis security access manager. Peraturan tersebut adalah POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Kendati demikian Triyono berharap ada Undang-Undang terkait keamanan siber yang cakupannya lebih luas dan bisa mengatur lembaga nonkeuangan. “Yang kita harapkan UU level, sehingga kita bisa meng-capture potensi risiko yang ada di nonlembaga keuangan dan nonsektor yang tidak ada otorisasinya,” kata dia. (MD).
Pemerintah Papua Barat Bangunan Kantor Dinas Kehutanan di Wondama
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Kabupaten Teluk Wondama di Distrik Wondiboi guna mempermudah pengawasan terhadap pemanfaatan hutan setempat. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Selasa, berharap pelayanan bidang kehutanan di daerah setempat, terutama pengawasan hutan dengan menjaga kelestarian di Wondama, akan menjadi lebih kuat setelah memiliki kantor sendiri. Hendrik Mambor menyebutkan kabupaten setempat memiliki kawasan hutan seluas 1,146 juta hektare, terdiri atas hutan lindung, cagar alam taman nasional, dan hutan produksi. Salah satu yang cukup luas, kata dia, adalah cagar alam pegunungan Wondiboi yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menjaga hutan pegunungan Wondoboi dari kerusakan, terutama akibat aktivitas manusia maupun kegiatan pembangunan. Pemkab Wondama akan bersinergi dengan cabang dinas kehutanan guna memastikan cagar alam pegunungan Wondiboi tetap terjaga. Bupati memandang perlu semua pihak menjaga dengan baik hutan di sebelah timur jalan ini (cagar alam pegunungan Wondoboi berada di bagian timur jalan raya Wasior-Rasiei) dengan baik. "Kami akan mulai membatasi pembukaan ruang di sepanjang hutan di sebelah timur jalan. Kalau yang kecil-kecil, kami masih toleransi. Akan tetapi yang besar, kami tidak mengizinkannya," ucap Mambor. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor CDK merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kehutanan. Hendrik Runaweri berharap kantor CDK cepat selesai sehingga pelayanan di bidang hutan dan kehutanan di Wondama bisa terlaksana dengan lebih baik. "Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena meletakkan batu pertama pembangunan Kantor CDK Wilayah III Teluk Wondama. Adapun tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hutan dan kehutanan, termasuk yang jadi perhatian saat ini adalah perizinan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan," kata Runaweri kepada awak media usai kegiatan. Sebelumnya dalam sambutannya, Runaweri menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan di Wondama yang luasnya mencapai 98 persen dari total luas Kabupaten Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa kawasan hutan di Wondama menyimpan beragam potensi mulai dari flora dan fauna berbagai jenis, kayu, dan nonkayu hingga bunga dan buah-buahan. Hutan Wondama, lanjut dia, juga menjadi habitat tanaman dan binatang endemik, seperti anggrek, buah hitam, dan burung cenderawasih. Terlepas dari itu, hutan juga menjadi paru-paru dunia dan menjadi benteng pelindung dari bencana. Oleh karena itu, pihaknya harus berupaya menjaga dan memelihara kawasan hutan yang sudah ada sebab hutan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia pada saat ini maupun anak cucu pada masa yang akan datang. Dalam rangka itu, kata Runaweri, CDK siap bersinergi dengan Pemkab Teluk Wondama untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat secara baik dengan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. "Dengan adanya kantor ini, kami akan koordinasi dengan Bupati supaya kawasan hutan yang mau dimanfaatkan oleh pemda itu. Semua pihak perlu ikuti aturan yang ada supaya ke depan tidak ada masalah," kata Runaweri. (sws)
Badan Kehormatan DPRD Sulsel Tegur Dua Legislator yang Malas Rapat
Makassar, FNN - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat teguran keras kepada dua anggota dewan yang malas mengikuti sejumlah rapat-rapat penting di kantor dewan setempat. "Iya memang ada (dua anggota). Sudah dikirimkan suratnya ke fraksi masing-masing, perihal anggotanya kurang aktif," sebut Ketua BK DPRD Sulsel, Irfan AB di Makassar, Selasa. Dua anggota tersebut yakni Desy Susanti Sutomo dari Fraksi NasDem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Gerindra. Kedua Srikandi DPRD Sulsel itu dianggap berulang-kali tidak menghadiri rapat seperti rapat komisi dan paripurna. Meski baru dua yang disurati, perihal kehadiran rapat, kata Irfan, beberapa anggota lain yang terdeteksi malas mengikuti rapat, juga akan dikenakan teguran yang sama bila tak mengindahkan aturan. Dalam kode etik dijabarkan, apabila anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan selama tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, maka BK memiliki kewenangan memberikan peringatan. Surat peringatan diberikan kepada fraksi dari anggota yang bersangkutan termasuk bisa mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota dewan yang bersangkutan karena malas ikut rapat. Menanggapi hal tersebut, Peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Herman mengungkapkan, anggota dewan digaji oleh negara melalui pajak dipungut dari rakyat. Tugas utamanya adalah rapat membuat regulasi aturan, hingga membahas anggaran dan mengawasinya. "Jika mereka malas hadir rapat, maka itu sudah keterlaluan. Tugas mereka jelas, pengawasan, budgeting (pengaggaran), dan regulasi. Kalau malas ikut rapat, secara tidak langsung menurunkan kinerjanya, mengkhianati dan mengingkari amanah rakyat diberikan kepadanya," papar Herman menegaskan. Meskipun kehadiran anggota dewan tidak sepenuhnya hadir secara tata muka, karena mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharuskan masuk tiap hari ke kantor, tetapi mengikuti rapat merupakan bagian dari kewajiban mereka, sebagai keterwakilan rakyat. Pihaknya pun meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel tidak menyembunyikan nama-nama legislator yang malas, bila perlu nama mereka diumumkan kepada publik, sebagai bentuk efek jera agar diketahui khalayak dan konsituennya dan dijatuhi sanksi tegas. (sws)
Kapolri dan Mentan Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Selasa, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan bagi warga negara Indonesia serta meningkatkan ekspor pertanian. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mentan Syarul Yasin Limpo, Kementan mendapat tugas strategis yang harus maksimal dalam memenuhi kebutuhan pangan 273 juta jiwa penduduk Indonesia. "Dalam hal ini, Kementan tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan unsur yang ada (Polri, red.)," kata Syahrul usai kegiatan MoU di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Syahrul mengapresiasi perhatian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang cukup konsen dengan persoalan ketahanan pangan. Polri, menurut Syahrul, telah mengawal mengawal program-program pertanian mulai dari budi daya di semua wilayah Indonesia, proses pascapanen, hingga pengamanan panen. "Pascapanen itu setelah panen bagaimana mengamankan hasil dan sekaligus melakukan upaya-upaya mendistribusi dan lain-lain, akan berjalan dengan baik," kata Syahrul. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menyebutkan kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain dukungan Polri terkait dengan peningkatan ekspor pertanian, terutama komoditas ekspor yang diminati dunia. "Bapak Kapolri senantiasa melihat itu dan secara sinergi senantiasi berada di lapangan," kata Syahrul. Tidak hanya itu, nota kesepahaman tersebut juga menyangkut pengawalan kepolisian secara maksimal di daerah-daerah perbatasan Indonesia agar kegiatan sektor pertanian berjalan sesuai dengan rencana di Kementan. "Kita berharap pengamanan kepolisian semaksimal mungkin sehingga semua budi daya akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana di Kementan," kata Syahrul. Ia melanjutkan, "Ini semua Bapak Presiden minta bukan besok, bukan lusa, hari ini juga semua harus dilakukan lebih maksimal untuk meningkatkan ketahanan pangan kita," ujarnya. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa MoU ini dalam rangka mendorong dan mempercepat program-program dari Kementan agar bisa berjalan dengan hasil yang optimal. "Seperti yang disampaikan Pak Menteri, ada 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang tiap hari tentunya harus dipenuhi terkait dengan masalah kebutuhan pangan, dan ini menjadi konsen kami bagaimana mendorong agar produktivitas pertanian makin hari jadi makin meningkat," kata Sigit. (sws)
Begal Karyawati Basarnas Gelar Pesta Narkoba Sebelum Beraksi
Jakarta, FNN - Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan eksekutor begal berinisial ADR alias T yang menewaskan karyawati Basarnas, sempat menggelar pesta narkoba sebelum menjalankan aksi kejahatan. ADR, sang eksekutor beraksi bersama ketiga temannya merampas telepon seluler milik korban MN (22) hingga meninggal dunia akibat luka terkena sabetan celurit pada 22 Oktober lalu sekitar pukul 02.47 WIB. "Sebelum melakukan aksi, dia pesta narkoba dulu, kemudian mereka berangkat," kata Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Koes Hariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Setyo mengatakan ADR sengaja mengonsumsi narkoba untuk meningkatkan keberanian sebelum melakukan tindakan keji hingga menewaskan korban. Menurut dia, ADR berniat merampas telepon seluler milik MN, namun tersangka melukai lengan kiri hingga menembus paru korban. "Dia tidak tahu itu akan berakibat fatal dan korbannya meninggal dunia. Jadi dia asal sabet pakai celurit mengenai korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Setyo, sebagaimana dikutip dari Antara. Adapun, petugas menciduk ADR di Gadog, Kabupaten Bogor pada Ahad, 14 November 2021 lalu, setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan, tiga pelaku lainnya telah ditangkap sebelumnya, yakni RP (18) diringkus di Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya MG (18) dibekuk di Klender, Jakarta Timur, dan terakhir MR (24) ditangkap di Bogor. Diketahui, komplotan penjahat tersebut telah melakukan aksi serupa pada dua lokasi lainnya yang berada di Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, ADR dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 361 dan 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lebih dari lima tahun. (MD).
Polri Pertahankan Sinergitas TNI di Bawah Kepemimpinan Jenderal Andika
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendukung pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, sekaligus memastikan sinergitas kedua institusi tetap bertahan dan berjalan baik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. "Sikap Polri tetap mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden," kata Dedi. Terkait dengan sinergitas antara Polri dan TNI, menurut Dedi, sudah terbentuk mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat bawah. Kapolri, lanjut Dedi, selalu meningkatkan sinergitas di unsur pimpinan. Bahkan, dengan Panglima TNI terpilih, sinergi juga sudah berjalan sejak lama. Dedi menambahkan bahwa sinergitas Polri/TNI tersebut dalam rangka menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan dalam rangka kegiatan operasi kemanusiaan. "Sinergitas ini akan terus ditingkatkan, termasuk pengamanan terkait dengan kegiatan, baik event internasional maupun nasional," kata Dedi. Presiden Joko Widodo mengagendakan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada hari Rabu (17/11). Pelantikan ini akan dilakukan di Istana Negara. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (8/11) menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11). Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika juga pernah mengemban jabatan penting di tubuh TNI sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD). Andika juga pernah bertugas memimpin teritorial saat menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada tahun 2016. Sebelum menjadi Pangdam XII, Andika adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang mengawal Presiden Jokowi. (sws)
Mensos Ingin PAKU Integritas dengan KPK Jadi Budaya Tangkal Korupsi
Jakarta, FNN - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginginkan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi budaya untuk menangkal segala bentuk praktik korupsi. "Jadi, bagaimana pendidikan karakter integritas itu menjadi suatu budaya untuk menangkal praktik korupsi, selain perbaikan sistem yang kita buat," kata Mensos Tri Rismaharini di Gedung KPK Jakarta, Selasa. Melalui kerja sama antara KPK dengan Kemensos, Risma berharap segala bentuk praktik korupsi terutama di lingkungan kementerian yang dipimpinnya dapat dicegah sebelum terjadinya penyimpangan. "Kami menyambut baik meskipun selama ini saya juga sudah berupaya mewujudkan hal itu," kata eks Wali Kota Surabaya tersebut. Menurut dia, melalui program PAKU Integritas yang digagas oleh lembaga antirasuah tersebut, maka upaya-upaya yang telah dilakukannya selama ini akan jauh lebih mudah diterapkan karena dibantu langsung oleh KPK. Apalagi, program pendidikan antikorupsi yang diberikan oleh KPK tersebut akan menyasar langsung para pejabat atau penyelenggara negara untuk jangka pendek dan panjang. "Jadi akan lebih mudah dan cepat bersama KPK," ujarnya. Dalam waktu dekat, para pejabat di lingkup Kemensos terutama eselon satu akan melakukan pendidikan dan latihan sesuai program PAKU Integritas yang telah disusun oleh KPK. PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan pendidikan dan latihan pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara. KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi. Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) di tahun 2020. (sws)
Satgas PPLN Bubarkan Demonstrasi Imigran di Makassar
Makassar, FNN - Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil membubarkan demonstrasi para imigran yang bertahan di perwakilan UNHCR di depan gedung Menara Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan. "Sudah dibubarkan, karena demonstrasi mereka menyalahi aturan. Mereka sudah lama disitu, sudah hampir satu bulan, " tegas Ketua Satgas PPLN Makassar, Muhyiddin, Selasa. Ia mengatakan tindakan tegas pembubaran imigran tersebut malam tadi, disebabkan laporan masyarakat atas aksinya telah meresahkan, mendirikan tenda di atas pendestrian jalan hingga bermalam selama dua pekan mengganggu aktifitas warga. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR sebagai organisasi yang menangani pengungsi imigran serta aparat kepolisian di kantor Polrestabes Makassar untuk menindaklanjuti tuntutan mereka dipindahkan ke negara ketiga, karena Indonesia hanya menjadi negara persinggahan. "Kalau mereka mau bersabar tentu ada jalan keluarnya, sebenarnya kan ini sisa menunggu. Untuk penindakan dan penertiban itu ranah kami. Tapi, penanganan pengungsi imigran itu bukan wewenang kami, tapi UNHCR," ucap Kepala Dinas Sosial Makassar itu menjelaskan. Penertiban tersebut melibatkan Satgas PPLN Dinas Sosial, Satpol PP, dibantu tim Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kemenkumham Wilayah Sulsel. Seluruh barang perangkat aksi mereka telah disita oleh Satpol PP. Puluhan pengungsi imigran ini kemudian diangkut ke lokasi pengungsiannya atau Community House di Makassar. Secara terpisah, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Makassar Rita menyatakan, pembubaran itu telah mendapat ijin dari pihak manajemen gedung Menara Bosowa serta berkoordinasi dengan Satgas PPLN. Kendati demikian, Rita tidak memberi penjelasan lebih detail apa saja syarat pengungsi imigran bisa mendapatkan resetlement karena masih menunggu perintah dari atasannya. "Soal ini sudah beberapa kali dimediasi menghadirkan UNHCR. Untuk Afirmasi saya coba minta kepada Kepala Rudenim," kata pria asal Sebelumnya, koordinator demonstrasi pengungsi imigran, Habib, menuturkan, tujuan dari aksinya meminta kejelasan kepada UNHCR mengenai ressetlement atau pemukiman kembali ke negara ketiga. "Sudah 14 hari kami bertahan di sini. Tapi tuntutan kami tidak direspons mereka (UHCR) dan tidak mau menemui kami. Kami tidak mau melawan, hanya minta tolong kepada pemerintah Indonesia supaya dikasih kejelasan dari UNHCR, "tutur pria asal Afghanistan yang sudah hidup di Indonesia selama 15 tahun ini menjelaskan. (sws)
Polisi Takut Sama Luhut?
Oleh Sugengwaras *) Kapolri harus turun tangan, peka dan peduli atas penolakan anggotanya terhadap laporan Prodem terkait dugaan bisnis PCR yang menyeret nama Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Jika tidak, ini merupakan yang kesekian kalinya Polri inkonsisten terhadap pencanangan presisi ( prediktif, responsibilitas, tranparansi yang berkeadilan ) dari Kapolri, yang apabila benar benar diimplementasikan berdampak harumnya aroma Polri Ini hak rakyat, yang tidak bisa ditolak dengan alasan pembenaran Soal benar atau salahnya dugaan atau sangkaan itu nanti akan terjawab pada proses hukum / pengadilan Polri harus prediktif dan tranparansi, untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu Jika Polri tetap bersikeras mempertahankan dan menolak laporan ini, sesungguhnya Polri hanya menang pada tingkat taktis operasional, tapi kalah ditingkat strategis Artinya Polri hanya menang karena berlatar belakang kekuasaan dan kewenanganya, namun menjadi kalah karena tidak memperoleh kepercayaan dari rakyat Perlu dipahami pencanangan presisi polri merupakan adagium yang selayaknya didukung oleh rakyat dan semua pihak, karena pada esensinya presisi Polri merupakan kunci kejujuran, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab Oleh karenanya Polri perlu mempertimbangkan lagi penolakan atas dugaan / sangkaan bisnis PCR yang melibatkan LBP dan ET ini, sesuai peransi polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan terhadap masyarakat serta penegakan hukum, yang tidak terlibat pada politik praktis melainkan politik negara Barangkali ini merupakan seleksi nyali dalam menghadapi tantangan tugas tugas Polri kini dan masa mendatang yang semakin berat Tentunya rakyat berharap Polri semakin profesional, visioner, kredibel dan elektabel dalam mendukung citra baik NKRI *) Purnawirawan TNI AD.
Mosi Tidak Percaya PII kepada Menteri Nadiem Makarim
Oleh: Rafani Tuahuns Kepada Nadiem Makarim Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi. “Salah kaprah Pendidikan, salah kiprah Kementrian”. Percepatan Pembangunan Pendidikan Nasional, merupakan satu hal mendesak bagi masyarakat pelajar Indonesia, di tengah-tengah masa depan yang akan penuh dengan persaingan baik tingkat nasional dengan bonus demografi, ataupun persaingan di tingkat global. Orientasi pada kemajuan pendidikan dan reformasi pendidikan serta digitalisasi sejak awal kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menjadi tema yang kerap diusung dalam rumusuan rumusan formulatif Presiden dan Wapres. Penunjukan Nadiem Makarim pada periode kedua Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi alasannya karena telah berhasil dalam melakukan perubahan teknologi informasi di Indonesia dengan membangun Gojek. Kepercayaan ini dipertaruhkan Jokowi agar terjadi akselerasi teknologi di bidang pendidikan Nasional. Termasuk memudahkan para pelajar dalam mengakses pendidikan, sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tak mendapatkan pendidikan yang baik, bermutu, sebagaimana yang tertera dalam RPJMN 2020- 2024 yang berfokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Namun hingga saat ini, di tengah situasi pandemi yang semestinya menjadi ruang bagi Menteri mantan CEO perusahaan teknologi raksasa Indonesia itu untuk membuktikan kepiawaiannya menggunakan teknologi untuk mengakselerasi bidang pendidikan, justru malah berbanding terbalik. Nadiem Makarim dalam kebijakannya, tak mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan. Alih alih, Nadiem malah berkutat pada program-program jargonistik yang tak tentu arah. Data BPS yang dirilis pada 2020 setidaknya telah menunjukan Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Semenjak ditetapkannya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan RI, kebijakan Nadiem Makarim banyak menuai kontroversi, dan penolakan oleh berbagai elemen masyarakat baik praktisi, akademisi dan organisasi. Pasalnya beberapa Program yang dirumuskan Nadiem Makarim dirasa terlalu besar mengeluarkan anggaran namun tidak sesuai dengan orientasi pendidikan nasional yang termuat dalam Sisdiknas. Salah satu program yang sangat kontroversi diawal jabatannya sebagai menteri ialah Program Organisasi Penggerak, dimana anggaran yang dicanangkan dalam program tersebut berkisar sekitar Rp 595 miliar yang dialokasikan untuk 156 ormas. Dalam lampiran peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud tertuang skema pembiayayaan dibuat dengan dengan tiga kategori yaiut Gajah (Kategori I) dengan jumlah Rp 20 miliar, Macan (Kategori II) Rp 5 Miliar dan Kijang (Kategori III) Rp 1 miliar. Persoalan yang kemudian keliru ialah hampir sebagian besar penerima hibah tersebut tidak kredibel karna terdapat lembaga-lembaga CSR yang semestinya sudah menjadi tugas mereka menggunakan dana perusahaan dalam berkolaborasi memajukan pendidikan, justru masuk dalam institusi yang mendapatkan “jatah” dari anggaran pendidikan. Selain itu, baru-baru ini Nadiem juga membuat program boros anggaran yang tak sadar kondisi masyarakat pelajar, seperti program pengadaan laptop yang nilainya mencapai Rp 17 triliun. Secara sekilas, mungkin ini merupakan hal baik karena memberikan fasilitas belajar kepada anak didik, namun sayangnya infrastruktur teknologi lainnya tidak mencukupi. Layanan internet Indonesia masih sangat timpang antara di kota dan pedesaan. Pengadaan laptop hanya akan menambah lebar jurang kualitas pelajar di kota dan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nadiem sangat lemah memahami apa dan untuk apa pendidikan Nasional itu. Lain halnya ialah pengadaan harga satuan laptop yang diluar nalar dengan bandrol 10 juta/laptop dengan spesifikasi mesin dibawah standar. Terakhir yang tak kalah borosnya dari agenda nadiem ialah renovasi ruang kerja yang bernilai fantastis dan tidak masuk akal dengan menghabiskan angka sebesar Rp 5 miliar. Klarifikasi pihak kemendikbud atas itu ialaha proses renovasi yang dilakukan ialah keseluruhan dua lantai gedung A keseluruhan lantai. Namun dengan anggaran yang sebesar itu tentu saja hal itu sangat disayangkan karna berlebihan dalam penganggaran renovasi. Salah kaprah kebijakan Nadiem Makarim sebagai mendikbud tidak hanya pada pengalokasian anggaran yang tidak masuk akal. Tetapi juga melalui kebijakan kebijakan yang apolitis dan inkonstitusional dengan adanya Permendikbud Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kemendikbudristek yang mengahpuskan Badan Standar Nasional Pendidikan, padahal jika kita pahami BSNP merupakan produk dari UU Sisdiknas 2003 sebagai pedoman konstitusi pendidikan nasional Indonesia. Selain dari ragam kebijakan dan program nadiem makarim yang penuh dengan kontroversi, PB PII mencatat beberapa apologi Mendikbudristek sebagai bentuk indikasi dari ketidaksiapan dan kegagalannya mengelola Kebijkakan. Catatan pertama adalah perumusan Kamus Sejarah Indonesia Jilid II yang menghilangkan beberapa peran tokoh agama yang berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa Kolonial. Hal tersebut kemudian memicu respon dari berbagai kelompok masyarakat dan ormas Islam. Pasca dari itu nadiem makarim menyampaikan permohan maafnya dengan mendatangi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Bukan hanya itu, catatan kedua apologi nadim datang ketika sempat hilangnya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Hal tersebut mengundang banyak kekecewaan masyarakat yang meyakini pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang sesuai dengan jalan dan cita-cita pendidikan nasional. Atas kegaduhan tersebut kemudian Nadiem Makarim melakukan klarifikasi serta menjanjikan frasa agama tidak akan terhapus dari Peta Jalan Pendidikan Nasional. Catatan terakhir, klarifikasi Nadiem Makarim dilakukan saat Mendikbud menetapkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler yang sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan. Pasalnya dalam Permen tersebut memuat beberapa syarat sekolah penerima Dana Bos yang mengenyampingkan prinsip prinsip pemarataan, terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d yang mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler yang tertera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir. Tiga kasus tersebut setidaknya kami mencatat kinerja menteri Nadiem Makarim yang tidak benar-benar memahami pendidikan nasional khususnya untuk membangun kualitas dan menyelesaikan persolaan ketimpangan yang terjadi di pendidikan Indonesia yang sesuai dengan amanat RPJM 2020-2024. Offside dalam Pandemi Sejak Presiden menyatakan secara resmi kasus Corona di Indonesia pada 2 Maret 2020, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menetapkan Surat Edaran Pembelajaran jarak jauh pada 24 Maret 2020. Namun keputusan tersebut faktanya telah memberikan persolan baru di daerah-daerah, khususnya masyarakat pedesaan dan pelosok. Setidaknya ada dua persoalan yang kemudian menjadi fundamental dalam Pembelajaran jarak jauh. Pertama, kebijakan PJJ tidak dibarengi dengan kurikulum alternative yang dapat memudahkan pihak sekolah ataupun orangtua (keluarga) mengawal proses pembelajar bersama-sama, sehingga pada tatanan praktik banyak pihak yang kecolongan dalam mengawal PJJ. Kedua, PJJ memaksa pemindahan ruang belajar dari luring ke daring, hal tersebut sejatinya tidak relevan dengan kondisi masyarakat di pelosok yang belum siap dengan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Hal lainnya yang kemudian menjadi sorotaan di awal pandem ialah cost pendidikan yang naik karna biaya yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat untuk kuota internet walaupun kemudian pada 27 Agustus 2020 Nadiem Makarim merilis surat keputusan tentang bantuan internet pelajar. Dampak dari kebijakan pendidikan jarak jauh yang tidak utuh ialah produksi angka putus sekolah. Rilis riset ISEAS-Yusof Ishak Institut pada 21 Agustus 2020 mencatat 69 juta pelajar kehilangan akses pendidikan di Indonesia alasannya tidak lain karena Pembelajaran jarak jauh hanya memudahkan keluarga yang mampu semata. Kegagalan Nadiem dalam membaca kondisi nyatanya bukan hanya terjadi di era PJJ, namun di semester ini Mendikbud merilis surat edaran Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, dengan alasan mencegah terjadinya learning loss. Lagi-lagi kebijakan Nadiem gagal menjadi solusi karena tidak utuhnya kebijakan yang dirumuskan, hasilnya PTMT malah membuat klaster-klaster baru Corona di sekolah-sekolah. Dari 432.335 satuan pendidikan yang melakukan PTMT tercatat hanya 9,93% atau sebanyak 40.593 yang mememiliki kesiapan belajar, dan 43,69 % atau sebanyak 188.880 satuan pendidikan terindikasi telah terjadi kasus Positif. Kekhawatiran Klaster kasus Covid-10 di satuan pendidikan juga sempat diungkapkan oleh P2G, pasalnya hasil pantauan P2G dari September hingga November ada sekitar 20 daerah yang sekolahnya terpaksa menghentikan PTM karena ada siswa atau guru positif Covid-19. Keseriusan Nadiem dalam melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas telah kontradiktif dengan praktik pengawalan serta memberikan jaminan kesehatan kepada Pelajajar dan guru. Bagaimana tidak dalam kriteria wajib PTM pemerintah hanya memasukkan kategori Guru yang telah divaksin 100%, sedangkan vaksin pelajar dalam hal itu tidak masuk di dalamnya. Maka wajar jika kemudian Vaksinasi Pelajar berjalan dengan lambat,yagn hanya baru dapat dilakukan pada 143.535 pelajar. Yang lebih rentan dari kebijakan PTMT ialah Indonesia dinilai belum mencapai standar positivity rate WHO bahwa kondisi daerah aman jika angka penularan sudah di bawah 5%. Melalui serangkaian catatan-catatan yang telah diutaran tersebut kemudian kami menilai Kemendikbudristek hari ini menjadi “disfungsi” dengan 4 Indikasi: Kebijakan-kebijakan yang dihadirkan mendikbud tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar, dampaknya ialah semakin memperpanjang ketimpangan pendidikan Kota dan Desa. Mendikbud tidak memiliki Goal attainment yang utuh dalam menyusun konsepsi pendidikan di masa yang akan datang, setiap program dan kebijakannya selalu bersifat jargonistik dan tidak memiliki daya subtansial. Beberapa hal tersebut dapat terlihat dari agenda POP dan bagi bagi laptop yang syarat dengan Intrik dan boros anggaran, PJJ atau PTMT yang tidak pernah utuh penyelenggaraannya dan patut di evaluasi. Kebijakan Mendikbud tidak mampu melakukan harmonisasi antara kelompok masyarakat yang timpang padak akhirnya produk dari kebijakan yang ada gagal melakukan integrasi. Mendikbud tidak memiliki proses Latensi yang baik, sebagian besar agenda bersifat reaksionis dan tidak mengindahkah nilai-nilai dan norma yang telah lama menjadi orientasi pendidikan nasional. Atas dasar persoalan-persolan tersebut, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) sebagai Kelompok yang terorganisir dari organisasi pelajar, mahasiswa dan masyrakat yang peduli terhadap pendidikan menilai Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tidak mencapai hasil yang memuaskan dan salah kaparah dalam memaknai Pendidikan yang utuh hasilnya. Secara kelembagaan kiprah Kemendikbudristek telah melenceng jauh dari tugas-tugasnya. maka dengan ini kami menuntut agar Presiden Jokowi segera melakukan: Evaluasi Kinerja Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI secara menyeluruh. Bentuk Unit Kerja di bawah Presiden yang terkonsentrasi pada persoalan ketimpangan dan Digitalisasi Pendidikan. Bebaskan biaya Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di masa pandemik dan PPKM. Tingkatkan Kesejahteraan guru honorer dan Guru di Pelosok Negeri Meminta MA untuk melakukan pengujian terhadap Permendikbud Nomor 28 tahun 2021. Penulis Adalah Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII)
Di UMI Makassar, Ketua DPD RI Tegaskan Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi
Makassar, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menegaskan jika Presidential Threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan Konstitusi. LaNyalla menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion bertema 'Presidential Threshold dan Oligarki Pemecah Bangsa' yang digelar di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021). Acara FGD dilakukan secara hybrid (fisik dan virtual zoom). “Apakah Presidential Threshold sesuai dengan Konstitusi? Jawabnya adalah tidak. Ini bukan hanya jawaban dari saya, tetapi semua pakar hukum tata negara mengatakan hal yang sama,” kata LaNyalla. Dijelaskannya, pendapat itu jelas terungkap saat dirinya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dari tiga narasumber pakar hukum tata negara dalam FGD, semua mengatakan tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. “Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden yang bisa kita baca di UUD 1945, hasil Amandemen, di dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4). Disebutkan bahwa Ambang Batas Keterpilihan perlu sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar,” paparnya. Sedangkan Ambang Batas Pencalonan tidak ada sama sekali. Di Pasal 6A Ayat (2) yang tertulis; 'Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum'. “Artinya setiap partai politik peserta pemilu berhak dan dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum Pilpres dilaksanakan,” ujar dia. Yang kemudian membingungkan, justru lahir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 42 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, di Pasal 222 disebutkan, 'Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'. “Di sinilah semakin ketidakjelasannya. Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di Pasal tersebut juga terdapat kalimat; 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'. Akhirnya komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR diambil dari komposisi yang lama,” papar Senator asal Jawa Timur itu. “Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi Konstitusi. Apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah “basi”. Karena basis suara hasil pemilu 5 tahun yang lalu,” imbuhnya. Sayangnya meski jelas pasal dalam UU Pemilu itu tidak derifatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut adalah bagian dari Open Legal Policy. Atau wewenang pembuat Undang-Undang. Sehingga, sampai hari ini, pasal tersebut masih berlaku. “Oleh karena itulah kami di DPD RI berpendapat bahwa Wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengkoreksi sistem tata negara dan arah perjalanan bangsa,” tuturnya. LaNyalla juga berharap FGD-FGD yang dilakukannya di berbagai kampus maupun institusi lainnya menambah literasi dan memperkaya pemahaman sebagai motivasi untuk melakukan perbaikan atas beberapa persoalan fundamental yang ada di negara ini. “Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi, bila mahasiswa Indonesia, termasuk para mahasiswa UMI Makassar menjadikan agenda Amandemen Konstitusi sebagai momentum yang sama,” ucap dia. Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof. Dr. H Basri Modding, SE, M. Si mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPD dan anggota DPD atas kepercayaan kepada UMI sebagai host FGD yang bertema sangat menarik tersebut. "Terkait tema hari ini UMI sebagai masyarakat kampus tidak mengenal adanya pembatasan dalam pencalonan Presiden. Artinya Presidential Threshold harus diubah karena memang hal itu menghambat," katanya. Ditambahkan Basri, masyarakat kampus juga tidak ingin adanya oligarki. Partai besar yang bergandengan tangan dengan pemodal juga tidak boleh berkuasa terus. "Makanya kita ingin ada perubahan. UMI mendukung karena hal itu untuk kepentingan rakyat," ucapnya. Sementara itu dalam sambutannya, Plt Gubernur Sulsel yang dibacakan oleh Dr Jayadi Naz, Staf Ahli Plt Gubernur Sulawesi Selatan bidang Kesra, mengatakan bahwa Presidential Threshold yang sudah diterapkan sekarang bukan harga mati. Artinya bisa dipikirkan kembali atau diubah. "Dengan ambang batas yang terlalu tinggi sehingga hanya parpol besar yang bisa berperan. Padahal negara kita ini mempunyai 270 juta penduduk. Banyak calon pemimpin yang sebenarnya bisa tampil," tegasnya. Oleh karena itu keinginan-keinginan rakyat harus diakomodasi. Karena kepentingan rakyat di atas segalanya. "DPD yang dipimpin Pak LaNyalla saat ini sudah sangat bagus karena berani mencari solusi dari permasalahan fundamental bangsa untuk menjadi lebih baik ke depan," katanya. Turut mendampingi LaNyalla dalam FGD antara lain Tamsil Linrung (Ketua Kelompok DPD RI di MPR/Senator Sulawesi Selatan), Andi Muh. Ihsan (Senator Sulawesi Selatan), Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari (Senator Banten), Djafar Alkatiri (Senator Sulawesi Utara) dan Ajbar (Senator Sulawesi Barat) dan Asyera Respati A Wundalero (Senator NTT). (RAN) Hadir secara fisik Wakil Rektor I-V UMI, para Dekan UMI dan civitas akademika lainnya, juga Ketua KPU dan Bawaslu Sulsel.(*)
Atas Nama Konstitusi, Rakyat Ditipu Lagi
Oleh: Yusuf Blegur Heboh bisnis pengadaan alat tes PCR di kalangan pejabat saat pandemi, hingga masalah banjir besar Sintang Kalimantan Barat, menjadi bukti ada persoalan dalam semangat dan manifestasi konstitusi. Bercermin dari UU Omnibuslaw dan RUU HIP yang mendapat penolakan luas dari rakyat, konstitusi negeri ini memang sarat kepentingan bisnis. Ia menjadi perwujudan konspirasi jahat antara pemilik modal, birokrasi, dan politisi, meskipun mendapat perlawanan rakyat dalam ranah tinjauan akademis sekalipun dan gelombang aksi unjuk rasa publik. Konstitusi terus melenggang berlaku, meski mengkhianati kepentingan dan hajat hidup banyak orang, bahkan hingga merusak alam dan ekosistem lingkungan. Atas nama undang-undang, keserakahan menguasai sumber daya alam dan menumpuk harta semakin tak terkendali. Dalam perlindungan konstitusi, gurita bisnis tak bisa dihentikan siapa pun. Konstitusi menyimpan perangai ambisius dan arogan, disusupi kekuatan pembajak negara. Produk hukum yang dibiayai rakyat, dinikmati hanya oleh oligarki politik dan ekonomi. Faktanya, berulangkali rakyat tertipu lagi. Menarik dan kepentingannya begitu mendesak untuk dibahas dan ditegakkan nilai-nilai substansinya. Beberapa produk undang-undang dari eksekutif yang kemudian disetujui legislatif. Kian kemari bukan saja tidak aspiratif dan jauh dari menunjukkan kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Produk undang-undang baik yang berasal dari inisiasi maupun usulan pemerintah yang disahkan DPR. Telah menjadi ajang pembunuhan demokrasi, ekploitasi sumber daya alam yang barbar dan penuh konspirasi perampokan kekayaan negara. Belakangan semakin marak dan terkesan dibuat sistematik kelahiran undang-undang yang kental dengan liberalisasi dan sekulerisasi bukan hanya dalam aspek ekonomi politik, namun sudah menjalar dalam pelbagai bidang. Daya rusaknya juga sudah menyentuh ruang spiritual bangsa, pada kebudayaan dan keagamaan. Belum lama, pemerintah melalui kementerian pendidikan mengeluarkan Permedikbudritek Nomor 30 Tahun 2021. Sebuah peraturan yang nyata-nyata mengangkangi etika, norma dan adab baik dalam ranah sosial maupun agama. Nadiem Makarim menteri pendidikan yang berlatarbelakang pebisnis, berupaya melakukan liberalisasi jika tidak bisa disebut legalisasi kebebasan seks dikalangan pelajar. Kebijakan yang seperti gayung bersambut dan terkesan berkesinambungan dengan kepemimpinan Yaqut Qoumas Cholil pada kementerian agama yang kerapkali melakukan sekulerisasi agama. Konstitusi di Indonesia seperti ingin menampilkan realitas liberalisasi dan sekulerisasi dari keharmonisan ideologi kapitalisme dan komunisme. Tak peduli pada kerusakan alam dan mengancam keselamatan rakyat. Memanfaatkan konstitusi yang proses pembahasan dan ketuk palunya sudah dikuasai kapitalisme transaksional dalam parlemen. Undang-undang positif negara tidak lagi sekedar menjadi proteksi dari legitimasi kehendak rakyat. Malah rakyat menjadi korban manipulasi dan dikebiri undang-undang. Mirisnya, kongsi bisnis yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme kuat menyelimutinya. Pubik secara telanjang dipertontonkan bagaimana para pengusaha bersama pejabat dan politisi bergumul dalam kenistaan kongsi dagang. Konstitusi seperti menjadi sub koordinat dari monster industrialisasi kapitalis, tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tidak tanggung-tanggung, membaurnya pengusaha dan penguasa. Semakin menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan konspiratif itu. Seakan menentang kekuasaan Tuhan, merendahkan kemanusiaan hingga melawan semesta alam. Kejahatan Konstitusional Banjir besar Sintang Kalimantan Barat yang belum pernah terjadi selama lebih 20 tahun ini. Merupakan bukti tak terbantahkan, bahwasanya kecerobohan pemerintah atas nama konstitusi dan pembangunan telah merusak siklus keseimbangan alam dan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Distorsi kebijakan dari deforestasi dan pertambangan. Alih-alih membangun lumbung pangan, pemerintah justru merusak alam dan mengancam keberlangsungan habitat didalamnya. Lucunya, proyek serampangan itu ditangani menteri pertahanan keamanan, bukan oleh menteri pertanian yang berkompeten pada ranah ketahanan pangan. Serupa tapi tak sama dengan nasib buruh yang terus terjepit ditengah bengisnya industrialisasi dan cekaknya pemenuhan kebutuhan pokok hidup. Termasuk UU Minerba dalam Omnibuslaw yang memadukan daya cengkeram pengusaha dan birokrasi guna memuluskan upaya menguasai sumber daya alam demi kepentingan bisnis semata. Mengabaikan kedaulatan negara dan memarginalkan kepentingan khalayak. Semua ini tidak lebih dari landasan negara harus tetap berjalan demi investasi dan pembangunan nasional. Tak sedikitpun rasionalisasi yang mengangkat harkat hidup rakyat sesungguhnya. Tak lebih baik dari pemerintahan orde baru yang mengusung konsep developmentalisme. Rezim yang bertolakbelakang dari semangat dan mengkhianati reformasi ini. Tak peduli terhadap eksploitasi alam membabi-buta dan seberapa besar dampaknya bagi nasib rakyat dan kelestarian alam. Masa bodoh dengan dampak masa depan generasi penerus negara dan bangsa. Dalam benaknya, yang penting asal bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengamankan kepentingan ekonomi politik oligarki. Membangun dinasti kekuasaan yang dibagi-bagi buat kepentingan keluarga, partai politik dan relasi loyalisnya. Begitulah konstitusi dipraktikkan. Dalih usang dan perangai dari rezim kekuasaan, ketimbang peran sebagai aparatur pemangku kepentingan publik yang amanah. Sebagai contoh, rakyat sudah pasti bisa menduga, dalam kasus PCR yang melibatkan Luhut dan Erick Tohir sebagai menteri dan berpengaruh pada presiden. Akan menemui jalan buntu jika mengangkat masalahnya dari aspek undang-undang yang berlaku. Seperti sebelumya yang terjadi pada Luhut dalam soal pertambangan di Papua. Jalan konstitusi merupakan jalan sia-sia, karena telah menjadi jalur dan sarana kejahatan terselubung bagi para penguasa. Tidak ada etika, norma dan kepantasan moral yang menopang pejabat dalam menyiasati undang-undang. Konstitusi bukan sekedar dapat dibeli, lebih dari itu konstitusi yang lahir dan dirawat dari konspirasi gelap institusi pemerintahan dan para borjuasi korporasi. Hukum telah mengalami disfungsi, mewujud sebagai alat kekuasaan bukan alat negara. Perlahan larut menjadi rahim kejahatan konstitusional. Pada akhirnya rakyat semakin sadar dan cerdas. Menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan haknya. Tidak lagi bisa mengandalkan konstitusi. Hukum negara telah terbiasa menghukum rakyat tanpa keadilan. Sebaiknya tidak berlaku bagi para pejabat meski nyata-nyata melakukan tindakan inkonstitusional. Bukan lagi, satir hukum tumpul ke atas tajam kebawah. Bahkan semakin agresif menikam dan membunuh kalangan bawah. Sampai kapan rakyat terus tertipu melalui konstitusi?. Jawabnya hanya ada pada rakyat sendiri. Diam terus tertipu atau bangkit dalam kesadaran dan perlawanan?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Keonaran di Media Massa?
By M Rizal Fadillah AKHIRNYA Mahkamah Agung memutus Kasasi Habib Rizieq Shihab dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Semula PN Jakarta Timur menghukum HRS 4 tahun akibat menyebarkan berita bohong hasil test SWAB dan berita bohong tersebut telah menyebabkan keonaran. Bagi Mahkamah Agung ternyata keonaran itu hanya di media massa. "Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong akan tetapi akibat terbitnya keonaran dari perbuatan terdakwa hanya di tataran media massa. Tidak terjadi konflik jiwa/fisik atau harta benda" kata Jubir MA Andi Samsan Nganro. Majelis Kasasi diketuai oleh Suhadi dan anggota Suharto dan Soesilo. Menggembirakan karena hukuman HRS semula 4 tahun berkurang menjadi 2 tahun dengan dakwaan melanggar Pasal XIV ayat (1) UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan PN Jakarta Timur yang diperkuat oleh PT DKI Jakarta dinilai tidak adil sehingga HRS mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Menyedihkan karena alasan Putusan MA adalah bahwa perbuatan HRS menyebabkan terjadinya keonaran di media massa. Bagaimana bisa disebut keonaran pada media massa ? Apa yang dimaksud dengan keonaran ? Penjelasan Pasal XIV ayat (1) UU No 1 tahun 1946 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan saja kegelisahan dan mengguncangkan hati jumlah penduduk yang tidak sedikit tetapi lebih jauh dari itu yakni kekacauan. Pasal XIV sama dengan "Verordening No 18 Van het Militair Gezag". HRS tidak menyebarkan bohong, tidak ada unsur "kesengajaan" dan nyatanya sama sekali tidak menimbulkan kekacauan. Jika ada pro dan kontra di media massa maka itu tidak bisa masuk dalam unsur delik. Ini rumusan yang mengada ada dan dipaksakan. Jika ada pro dan kontra itu hal lazim saja. Lagi pula "keramaian" di media massa bisa merupakan buatan buzzer. Maklum kasus HRS ini sarat dengan muatan politik. Ramainya bahasan dalam media massa bukanlah suatu keonaran. Betapa kacaunya hukum jika dimaknai demikian. Media memiliki aturan tentang hak jawab dan dugaan pelanggaran hukum di media massa dilakukan pemeriksaan awal oleh Dewan Pers. Itupun yang menjadi terperiksa adalah media. Terhadap media elektronik ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Informasi (ITE). Keonaran apa yang terjadi di media massa ? Tidak ada. Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 menegaskan keonaran itu "di kalangan rakyat". Keonaran atau kekacauan itu terjadi di dunia nyata. Bahkan lazim ada korban jiwa atau fisik. Mahkamah Agung dengan Putusan ini telah membuat Jurisprudensi yang sangat buruk. Kebohongan Presiden Jokowi soal Esemka, tidak impor beras, uang ribuan trilyun di kantong, ekonomi meroket, KA cepat tidak menggunakan dana APBN dan banyak kebohongan lainnya yang tersebar di media massa telah menimbulkan "keonaran". Jika tafsir MA terhadap HRS dibenarkan, maka Jokowi terancam delik yang sama. Jokowi dapat diseret ke Pengadilan, berbaju oranye dan diborgol, lalu dengan UU No 1 tahun 1946 Hakim harus memutuskan minimal penjara 2 tahun sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Jokowi telah membuat keonaran di media massa. HRS semestinya bebas sebagaimana bebasnya Jokowi ! *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Habib Rizieq Shihab, Pencarian Keadilan yang Belum Selesai
Oleh Ady Amar *) MUNGKIN dikhususkan hanya pada Habib Rizieq Shihab seorang saja, yang dipenjarakan dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Tampaknya itu tidak berlaku pada orang lain, yang juga sama-sama melanggarnya. Mengapa hukum menjadi tidak adil dikenakan padanya. Hukum, sekali lagi, seolah diada-adakan pada kasus prokes untuknya, tidak pada yang lain dalam kasus yang sama. Setidaknya itu yang tampak. Hanya mengucap kalimat pendek, "baik-baik saja", saat ditanya tentang kesehatan dirinya, dan itu sebelum hasil tes PCR atasnya didapat. Tentu ia tidak bermaksud berbohong. Salahnya di mana ucapannya itu. Habib Rizieq merasa tidak sakit, tubuhnya merasakan baik-baik saja, lalu kesalahannya di mana atas jawaban yang ditanyakan para juru warta di RS Ummi, Bogor. Setelah hasil tes PCR keluar, dinyatakan positif, maka ia memilih tinggal di rumah untuk pemulihan (karantina). Alasan yang dikemukakan jaksa penuntut umum (JPU) di pengadilan tingkat pertama, bahwa karena ucapan "baik-baik saja" itu menimbulkan keonaran, meski JPU tidak mampu menunjukkan bukti keonaran yang ditimbulkannya. Tapi justru itu yang dipakai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memutus hukumannya menjadi 4 tahun, dari tuntutan JPU 6 tahun. Lalu, upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dilakukan. Dan seperti PN Jakarta Timur, hukuman atasnya tetap menjadi 4 tahun, tanpa ada pertimbangan meringankan lainnya. Seolah PT Jakarta hanya "mengangguk" mengiyakan saja atas putusan pengadilan tingkat pertama. Lanjut, kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dipilih Habib Rizieq dalam mencari keadilan. Dan, MA, Senin (15/11) memutus dengan meringankan 2 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Argumen meringankan MA, bahwa keonaran yang ditimbulkan itu hanya sebatas atau ada di media sosial. Putusan MA, yang meringankan 2 tahun, itu pun sulit bisa dijelaskan. Sedahsyat apa keonaran yang ditimbulkan oleh pernyataan "baik-baik saja" di media sosial itu, yang sampai ia harus dipenjarakan 2 tahun. Di media sosial adalah hal biasa jika perdebatan dua pihak yang berseberangan, itu sampai tingkat ketidak patutan. Itu biasa saja. Tidaklah salah jika lalu orang menyebut, itu semacam suka-suka hukum dikenakan pada Habib Rizieq Shihab, meski tanpa pijakan hukum yang semestinya. Seperti orang satu ini memang ditarget, dan mesti dipenjarakan. Kasus prokes yang tidak semestinya, itu pun dipakai jalan memenjarakannya. Di penjara sehari pun ia tidak pantas, itu setidaknya yang disampaikan salah satu pengacaranya, Aziz Yanuar. Gas pol dengan putusan MA itu, dengan tanpa perlu pikir-pikir atas putusan itu, Habib Rizieq lewat pengacaranya memilih mengajukan peninjauan kembali (PK) pada MA. Ini akhir pencarian keadilan yang dipunyai, dan itu yang dipilihnya. Semoga keadilan dunia bisa ia dapatkan, dan itu dari kasus yang menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, jangankan dihukum sehari, dihadirkan di pengadilan saja Habib Rizieq itu tidak pantas. Kasat mata keadilan tampak tidak berpihak padanya, kata dizalimi pantas disandingkan pada Habib Rizieq Shihab. Pencarian keadilan hukum di dunia memang akan berhenti pada hasil putusan PK nya nanti. Setelah itu keadilan Tuhan yang ia harapkan, dan itu pasti akan didapatkan: keadilan seadil-adilnya. (*) *) Kolumnis tetap FNN
Banjir Sintang Menggenangi 12 Kecamatan, 33.221 Jiwa Mengungsi
Sintang, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Pontianak, Minggu. Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya. Dikatakan Abdul Muhari, BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. "Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia. Sementara itu, BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. "Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari. Pemkab Sintang – Pertamina Gelar Operasi LPG 3Kg Pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama PT Pertamina menggelar operasi pas elpiji 3 kilogram untuk membantu meringankan masyarakat di wilayah Sintang Kalimantan Barat yang hingga saat ini masih dilanda banjir. "Operasi pasar gas elpiji itu untuk meringankan beban masyarakat, karena kami terima informasi kenaikan harga elpiji 3 kg, padahal stok tersedia meski pun banjir sedang melanda," kata Pelaksana harian Bupati Sintang Yosepha Hasnah, di Sintang Kalbar, Senin. Disampaikan Yosepha, hari pertama pelaksanaan operasi pasar itu telah disiapkan 1.120 tabung elpiji 3 kilogram yang dilaksanakan di dua titik dalam rangka membantu warga terdampak banjir. Dikatakannya, bagi warga yang hendak menukar tabung gas elpiji cukup membawa kartu keluarga dan KTP, sudah bisa mendapatkan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan harga Rp16.500/tabung. Menurut dia, untuk Senin (15/11) lokasi pertama ada di Halaman Disperindagkop dan UKM Sintang sebanyak 560 tabung gas dan lokasi kedua di Halaman Pasar Sungai Ana sebanyak 560 tabung elpiji. Sedangkan untuk, Selasa (16/11), operasi pasar gas elpiji ada dua lokasi juga di Halaman Pasar Raya/Pasar Inpres Sintang sebanyak 560 tabung dan lokasi kedua di Halaman Kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu sebanyak 560 tabung. "Kami juga menyediakan air minum isi ulang secara gratis di Jalan Dharma Putra depan Alfamart," ucap Yosepha yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sintang. Sales Branch Manager Rayon III Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga Novan Reza Pahlevi mengatakan stok dan proses distribusi bahan bakar minyak serta gas elpiji di Kabupaten Sintang aman dan lancar meski pun banjir sedang melanda. "Stok BBM dan elpiji aman dan lancar. Pelayanan juga tetap lancar, bahkan kami menggunakan juga sampan dan perahu cepat untuk mendistribusikan gas elpiji ke agen," jelas Novan Reza Pahlevi. Menurut Novan, pihaknya juga memberikan tambahan alokasi elpiji sekitar lima persen untuk setiap agen dalam rangka membantu penanganan banjir. "Jadi masyarakat tidak perlu panik, kami memastikan masyarakat mudah mendapatkan elpiji," tegas Novan. IWAPI Sintang Bantu Ibu Hamil Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Cabang Sintang membuka ruang tunggu bagi ibu hamil di lokasi pengungsian banjir. "Iwapi Cabang Sintang mengambil inisiatif membuka rumah tunggu bagi ibu hamil yang sudah memasuki periode menunggu masa kelahiran," ujar Ketua Iwapi Sintang, Rosaria Indah saat dihubungi di Sintang, Senin. Hadirnya ruang tunggu untuk ibu hamil lantaran ada kejadian seorang ibu yang melahirkan di perahu pengungsian saat banjir melanda Kabupaten Sintang yang cukup menyentak banyak pihak. "Hal ini dikarenakan perhatian banyak pihak dan relawan nyaris tidak terpikirkan kepada ibu hamil dan balita. Faktanya, lahir termasuk takdir yang tidak bisa di tebak kapan dan di mana," kata dia. Rumah tunggu tersebut beralamat di Bidan Praktik Mandiri Eva yang lebih dikenal dengan Klinik Gang Tunas. Di rumah tunggu ini tersedia empat tempat tidur untuk tindakan dan pemeriksaan kehamilan. "Di klinik gang Tunas para ibu hamil korban banjir akan mendapatkan pelayanan terbaik dari para bidan berpengalaman yang beberapa juga berstatus pengungsi karena rumah dan tempat praktik bidan terdampak banjir," kata dia. Saat ini, kondisi banjir sudah memasuki pekan ketiga. Sejumlah kabupaten yang terdampak seperti di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Ketapang. Pemerintah baik pusat hingga daerah, pihak swasta dan masyarakat umum terus menggalang bantuan sembako dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Hal itu untuk membantu masyarakat yang harus bertahan di tengah kepungan bencana banjir terparah.* Umat Katholik Diminta Berdoa dan Berserah Uskup Keuskupan Sintang Mgr Samuel Oton Sidin mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa dengan hati yang berserah secara penuh kepada Tuhan di tengah bencana banjir yang melanda wilayah Sintang dan sejumlah daerah di Kalimantan Barat. "Umat Katolik di Keuskupan Sintang, mari kita saling mendukung dalam kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan harapan kita sungguh agar bencana alam ini segera berlalu," katanya di Sintang Kalbar, Minggu. Ia mengatakan saat ini masyarakat sedang berada dalam keadaan yang sulit, yakn banjir d imana-mana. Banyak orang terdampak, kerugian tidak terhitung. "Kita prihatin, saya merasa sedih dengan keadaan yang tidak menguntungkan ini," katanya. Meski pun demikian, Uskup mengatakan sebagai orang yang beriman, umat Katolik dan seluruh masyarakat yang dilanda bencana banjir harus tetap tabah menghadapi kenyataan. "Tentu, kita tidak hanya berdoa, memang doa sangat penting sekali. Tetapi saya dan kita semua harus berusaha mengatasinya dengan cara kita masing-masing," katanya. Uskup juga menyampaikan terima kasih, karena begitu banyak orang rela membantu, dengan harta benda yang mereka miliki, mereka bagikan kepada korban. "Mudah-mudahan bantuan yang mengalir kepada masyarakat Sintang terkhususnya bagi umat Katolik, dapat meringankan penderitaan di tengah banjir besar yang melanda," kata Uskup Samuel Oton Sidin. Ajakan Uskup Sintang tersebut juga telah disebarkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Sintang melalui aplikasi percakapan WhatsApp, sejak Sabtu (13/11) . Banjir di Kabupaten Sintang terjadi sejak 21 Oktober 2021, ribuan rumah dan masyarakat terdampak banjir hingga saat ini. Banjir juga melanda sejumlah kabupaten di wilayah Kalbar. Seorang Warga Tewas Terebdam Banjir di Rumahnya Seorang warga Sintang di jalan Akcaya II Kota Sintang Kalimantan Barat Hendra Saptaprahara berusia 41 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya yang sedang terendam banjir. "Korban ditemukan keluarganya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumah yang terendam banjir," kata Kapolsek Kota Sintang Iptu Sutikno, di Sintang Kalbar, Minggu. Disampaikan Sutikno, penemuan jasad Hendra Saptaprahara (korban) sekitar pukul 15.30 WIB, Minggu (14/11), ketika Selly dan Ulul Azmi (adik korban) hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Saat tiba di rumah korban, keduanya mengetuk pintu, namun korban tidak menjawab, sehingga Ulul Azmi (suami Selly) memutuskan untuk naik ke tingkat dua rumah korban, karena melihat pintu masih terbuka. Saat masuk ke tingkat dua, Ulul Azmi tidak menemukan korban, sehingga Ulul Azmi turun ke lantai bawah yang masih terendam banjir dan Ulul Azmi melihat korban dengan kondisi tidak bernyawa terendam air banjir. "Atas kejadian itu Uluk Azmi bersama istrinya memanggil warga meminta pertolongan untuk memindahkan jasad korban ke Masjid Nurul Jannah untuk dimandikan dan disholatkan," jelas Sutikno. Menurut keterangan keluarga korban, kata Sutikno, bahwa korban ada riwayat penyakit epilepsi (ayan). Dikatakan Sutikno, sebelumnya anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa sudah pernah mengajak korban untuk mengungsi, namun korban tidak mau dan memilih tetap bertahan di rumahnya yang saat itu terendam banjir. Gubernur Kalbar Lepas 6 Truk Sembako Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melepas enam truk berisi bantuan sembako dan perlengkapan kebutuhan lainnya untuk korban banjir di Kabupaten Sintang, Sanggau dan Sekadau. "Mudah-mudahan besok bantuan yang membawa kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang bisa kami kirim lagi dengan menggunakan 4 sampai 6 truk," kata Sutarmijdi di Pontianak, Minggu. Sutarmijdi juga menyampaikan bantuan yang diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan maupun obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak banjir. "Yang bisa kami lakukan sekarang ini hanya menjaga ketersediaan pangan dan obat-obatan tetap aman. Terkait banjir, akan ditangani secara merata dan menunggu kondisi alam. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pasca banjir adalah kondisi masyarakat dan perbaikan infrastruktur," tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Kepala Satgas Banjir Prov Kalbar, Heronimus Hero, menjelaskan ada beberapa kombinasi dalam paket bantuan kali ini. "Paket bantuan kali ini dikombinasi, di mana, ada yang bisa langsung diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk paket, ada juga yang didistribusikan untuk mengisi logistik dapur umum di Kabupaten Sanggau dan Sekadau," kata Hero. Dia menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akan menerima bantuan dengan alokasi 300 paket untuk setiap kabupaten. Sementara itu, jumlah paket untuk mendukung dapur umum, yakni 1,5 ton beras, 400 dus mi instan, serta berbagai sumbangan kebutuhan lainnya seperti popok sekali pakai untuk bayi, sabun, pasta gigi, gula, biskuit, dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, beras sebanyak 1,5 ton bisa mencukupi kebutuhan 10 hari kedepan jika setiap hari menyediakan 500 porsi makan. Sementara mi instan bisa mencukupi hingga 14 hari. Seminggu Sebelumnya BMKG Sudah Mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pontianak, Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak dan sekitarnya. “Peringatan itu terutama ditujukan bagi warga yang tinggal di pinggiran Sungai Kapuas dan kawasan rendah lainnya,” kata Prakirawan BMKG Maritim Pontianak Mega Fitriyawati dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Selasa. Ia menjelaskan berdasarkan data yang tercatat air pasang saat ini mencapai ketinggian maksimum, yakni sekitar 1,6 meter dari permukaan laut, ketinggian tersebut terjadi pada pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB. "Sehingga, ketinggian air pasang laut maksimum itu dengan waktu pasang puncak sekitar pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB, daerah pinggiran sungai dan kawasan rendah akan tergenang dengan ketinggian air bervariasi,” jelasnya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengaku akan lebih mengoptimalkan fungsi parit di kota itu, hal itu dilakukan agar air cepat turun ke Sungai Kapuas guna mencegah terjadinya genangan air rob. “Parit-parit yang ada di Kota Pontianak akan kami optimalkan lagi dalam mengatasi masalah genangan air ketika musim hujan,” katanya. Menurut Edi, karakteristik Pontianak berbeda dengan daerah Pulau Jawa yang banyak pegunungan. Sungai di Pontianak, jika dikeruk untuk ditambah kedalamannya, tidak cukup efektif, sebab akan ada lagi endapan lumpur, bahkan dari Sungai Kapuas juga masuk ke parit yang ada di Kota Pontianak. (sws, ant)
Lagu Stambul, Tempo Cha Cha
Oleh Ridwan Saidi *) Stambul Cha Cha lagu Oslan Husein 1960-an. Maksud ungkapan dijelaskannya dalam lagu Si Nandi-Nandi: Iko jaman indak karuan. Ini jaman tidak keruan, atau acak2an. Stambul dari U Bosforus Stambol, senandung (selat) Bosforus. Senandung t goak cocok kalau dimainkan dengan beat cha cha. Itu music, tapi dalam politik terjadi: Nandur (menanam padi) hujan-hujanan karena memang musim hujan. Pelaku Ketua DPR RI Puan Maharani. Peresmian sirkuit motor Mandalika tak ada yang menonton. Pelaku peresmian akhirnya pada Mandalika (bahasa Armen), muter-muteran sendiri. Malah sirkuit yang lagi berjalan dibatalkan dan ditunda. Menteri Lingkungan keberatan atas kesepakatan Glasgow tentang perlindungan hutan dan lingkungan. Akhirnya itu menteri perbaiki sendiri twit-nya. Ada Menko mau audit keuangan LSM. Menteri pendidikan dan kebudayaan keluarkan peraturan Menteri yang tidak mendidik dan tidak berbudaya bagi anak didik. Sex bebas oke sama oke, oke bro. Kok begitu? Menteri agama jadikan agama (Islam) sasaran bidik dalam ia berkata-kata. Kopat kopit dijadikan sarana cari duit. Rakyat menjerit-jerit. Formula E tinggal 7 bulan lagi, nuju bulanin, kata orang Betawi. Lokasi balap belum ditetapkan. Ada tokoh partai anjurkan revolusi ekonomi, dulu ada yang anjurkan revolusi mental. Revolusi sesuatu yang utuh tapi, kata Bung Karno, Doso Muko. Tidak sama dengan mukone ono sedoso. Makna ringkasnya revolusi itu multi complex. Ojo dipreteli siji-siji. Jangan di-iris-iris satu-satu. Paling sedikit ada 9 indikasi yang dapat membawa kita pada kesimpulan rezim dan elit partai lagi panik. Ini belum tondo-tondo, tanda-tanda? Tentu (akan) ada tanda-tanda. Harap sabar. Tahun 1997 Presiden Soeharto pimpin upacara panen massal. Begitu padi dipotong dan ditumbuk ternyata puso. Gabah tanpa beras. Ini tondo-tondo yang maknanya post pactum baru kita insyafi kemudian. Mungkin tondo-tondo sudah ada. *) Budayawan
Menghitung Hari Rezim Jokowi
KRISDAYANTI. Dari penyanyi menjadi politisi. Sang diva sempat membetot perhatian publik karena blak-blakan menghitung penghasilan sebagai anggota DPR. Jelas membuat kaget publik. Terlampau besar dibandingkan hasil legislasi para wakil rakyat di Senayan. Semasa di puncak karier seni, salah satu lagu Krisdayanti yang booming, juga masih urusan menghitung. Kali ini bukan soal income. Tapi menghitung hari. Memberi deadline agar kekasihnya berperilaku jujur. Ketulusan hati. Jika tidak bisa, matikan saja kobaran cinta, alias bubar jalan. Ketulusan, kejujuran inilah yang juga didamba seluruh penduduk negeri ini. Kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan semakin buruk, dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Tahun lalu, tepatnya 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pun, sudah mengingatkan atas tata kelola penyelenggaraan negara, khususnya di masa pandemi Covid-19. Namun suara keprihatinan yang tertuang dalam Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu, tidak mendapatkan respons pemerintah. Padahal timbunan persoalan semakin besar dan memberatkan rakyat. Utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI semakin tidak terkendali, dan berpotensi gagal bayar menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, utang pemerintah sudah tidak terkendali sebelum pandemi Covid-19, demi membangun proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat. Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam, tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menimbulkan deforestasi dan kerusakan sumber daya alam yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup generasi mendatang. Ironisnya, rezim jokowi terus memburu pajak yang menambah berat kehidupan masyarakat lapisan bawah. Dari pajak sembako, pendidikan hingga kesehatan. Aspek lain yang disoroti KAMI adalah peran para pejabat di masa pandemi. Mereka penentu kebijakan penanganan pandemi sekaligus menjadi pelaku bisnis vaksin Covid-19 dan PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan. Karena itulah dalam Maklumat kedua pada 12 november 2021 yang diteken Presidium KAMI Jenderal TNI Purnawirawan GATOT NURMANTYO, ROCHMAT WAHAB dan DIN SYAMSUDDIN, ada 3 persoalan besar yang mendesak diperbaiki pemerintah. Pertama. Cengkeraman Oligarki dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik menyebabkan roda ekonomi nasional dijalankan secara serampangan dan brutal. Sudah seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai nilai sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi. Kedua. Presiden gagal dalam mengelola roda pemerintahan. Kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek rente kebijakan dan korupsi semakin memburuk tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral. Keserakahan di tengah derita pandemi. Selain tidak fokus memikirkan nasib rakyat, kepemimpinan nasional tidak punya kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan. Padahal hal ini diperlukan untuk langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia. Ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020, seharusnya menjadi momentum pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta mengusut potensi kerugian dari perilaku korupsi serta rente atas kebijakan penanganan pandemi. Dan sesuai putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun 2021, maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dengan persetujuan DPR. Kini saatnya pemerintah membuka ruang kepada publik untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Negeri ini perlu diselamatkan, dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, sama halnya menanti kehancuran. Tinggal menghitung hari.
DPRD Minta Disdik Bogor Atasi Masalah Jaringan Internet ANBK
Kota Bogor, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mengatasi keluhan fasilitas jaringan internet beberapa sekolah dasar (SD) dari 168 sekolah yang menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, Senin seraya mengaku menerima laporan keluhan-keluhan dari sekolah atas proses ANBK pengganti ujian nasional (UN). Endah meminta agar Dinas Pendidik (Disdik) Kota Bogor memberikan pendampingan kepada seluruh sekolah agar ANBK bisa berjalan lancar. "ANBK yang digelar harus mendapatkan pendampingan dan supervisi dari Disdik. Agar nantinya tidak ada sekolah yang keteter karena masalah internet ataupun mati lampu," kata Endah di Kota Bogor, Senin. Menurut Endah, ANBK kali ini merupakan pengalaman pertama bagi siswa SD menggelar ujian serentak di sekolah pada Pandemi COVID-19. Disdik perlu memastikan sarana dan prasarana yang baik agar siswa mampu menunjukkan kemampuannya dengan baik. "Ini kan pertama kali ujian serentak digelar. Jadi sarana dan prasarana harus dipenuhi agar asesmen bisa maksimal dan menunjukkan kapabilitas anak-anak kita," tegasnya. Diketahui, Dikdik Kota Bogor mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi siswa kelas 4,5 dan 6 diuji coba secara bertahap dari 36 SD sejak Senin, 18 Oktober 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi sebelumnya menargetkan dari total 280 SD di Kota Bogor terdiri atas 211 SD negeri dan 69 SD swasta akan seluruhnya menjalankan PTM pada akhir November 2021. Hingga minggu kedua Bulan November ini telah ada 168 SD yang menjalankan PTM dan melaksanakan ANBK. (sws, ant)
Kapolda Kalsel Semangati Personel Brimob BKO Papua
Banjarmasin, FNN - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto menyemangati personel Brimob yang kini tergabung dalam Satgas Pam Rahwan melaksanakan tugas BKO di Polda Papua. "Di momen HUT ke-76 Korps Brimob, saya yakin anggota Brimob Kalsel yang di Papua tambah semangat memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," ucap Rikwanto di Banjarmasin, Senin. Ditegaskan dia, anggota yang diberikan kepercayaan tugas di Papua adalah personel terbaik dan terpilih berdasarkan proses seleksi ketat. Untuk itulah, Rikwanto yakin personelnya dapat menyelesaikan misi di Bumi Cendrawasih sesuai yang direncanakan, kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. "Jaga kepercayaan negara dengan pelaksanaan tugas secara profesional dan loyalitas memegang teguh komando pimpinan," tegasnya. Kapolda pun mengapresiasi personel Brimob Kalsel yang turut menyempatkan untuk berbagi kepada warga di Papua saat momen HUT ke-76 Korps Brimob dengan bakti sosial pembagian sembako untuk warga sekitar Pos Merah Putih Mimika. "Brimob dengan motto pengabdiannya jiwa ragaku demi kemanusiaan benar-benar telah dijalankan personel kita di lapangan yang kini bertugas di Papua," tuturnya. Personel Brimob Kalsel melaksanakan tugas BKO di Polda Papua terhitung sejak 10 Maret 2021 sampai 15 September 2021 namun kemudian diperpanjang sampai 31 Desember 2021. Awalnya ada 100 personel yang ditugaskan. Namun sekarang tersisa 96 orang lantaran satu kembali untuk alasan berobat, satu mengikuti pendidikan alih golongan dari bintara ke perwira serta dua orang meninggal dunia terlibat kecelakaan lalu lintas saat patroli di Kabupaten Mimika, Papua. (mth)
KPK Kebut Pemeriksaan Saksi Kasus Pembangunan Gereja di Mimika
Timika, FNN - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari sepekan terus mengebut pemeriksaan para saksi terkait kasus pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam pernyataannya, Senin, 15 November 2021, menyebut terdapat empat orang saksi yang dipanggil untuk diperiksa pada Senin siang hingga petang. Para saksi yang diperiksa itu terdiri atas Feriadi selaku Manajer PT KPPN, perusahaan kontraktor pelaksana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika. Selanjutnya Gustaf U Patandianan selaku Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima yang bertindak sebagai konsultan perencanaan. Yang bersangkutan juga diketahui bertugas sebagai orang lapangan konsultan pengawas pembangunan Gereja Kingmi 32 Mimika tahap I dan tahap II. Juga ikut dipanggil oleh tim penyidik KPK yaitu dua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Mimika. Mereka terdiri atas Melkisedek Snae selaku mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I dan tahap II dan Bambang Widjaksono selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mimika. "Mereka semua dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Fikri menyebut pemeriksaan para saksi terkait kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika itu berlangsung di Kantor Polres Mimika. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Mimika," ujarnya. Namun Kepala Polres Mimika AKBP IGG Era Adhinata, yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan para saksi kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 mengaku tidak mengetahui hal itu. "Tidak tahu saya, itu khan di Markas Komando Detasemen B Pelopor Brimob Polda Papua di Timika, bukan di Polres Mimika," kata dia. Pemeriksaan para saksi terkait kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika telah berlangsung secara marathon sejak Rabu, 10 November 2021 lalu, dimana hingga Senin ini sudah 14 orang telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Untuk diketahui, pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 Mimika itu telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 miliar dari sumber APBD Mimika tahun anggaran 2015, 2016, 2019 dan APBD Perubahan 2021. (MD).
Indonesia Pasok Hampir 70 Persen Kebutuhan Sarang Walet China
Beijing, FNN - Indonesia masih menjadi negara eksportir sarang burung walet terbesar karena berhasil mencukupi 69,9 persen kebutuhan China selama periode Januari-Juli 2021. Selama periode tersebut, China mengimpor sarang burung walet dengan nilai total sebesar 224,7 juta dolar AS (Rp 3,2 triliun). "Sekitar 69,9 persennya berasal dari Indonesia atau naik 31,8 persen dibandingkan impor China pada periode Januari-Juli 2020," kata Atase Perdagangan pada Kedutaan Besar RI di Beijing Marina Novira Anggraini, Senin, 15 November 2021. Dengan demikian, Indonesia masih menjadi andalan utama pemasok sarang burung walet China. "Indonesia sampai saat ini menjadi negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Sekitar 80 persen sarang burung walet di dunia berasal dari Indonesia," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menyebutkan awalnya hanya enam perusahaan asal Indonesia yang terdaftar sebagai pemasok sarang burung walet ke China pada 2015. "Sejak 2019, pemerintah Indonesia terus berupaya menambah jumlah perusahaan sarang burung walet yang terdaftar di China," kata Marina. Saat ini sudah ada 23 perusahaan Indonesia yang secara resmi terdaftar di Badan Kepabeanan China (GACC) yang telah berhasil memasok produknya ke negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. "Indonesia dikenal sebagai negara penghasil sarang burung walet berkualitas terbaik yang bisa digunakan sebagai makanan suplemen, obat-obatan, dan kosmetik karena tingginya kandungan nutrisi," kata Marina. (MD).
Tokoh Alternatif dalam Muktamar NU-34 Lampung: Jusuf Kalla!
Oleh: Abdul Malik Said PERTARUNGAN berat dua kandidat calon Ketum PBNU pada Muktamar-34 NU pada Desember 2021 nanti antara Said Agil Sirodj (SAS) versus Yahya Cholil Staquf (YS). Kedua kandidat ini memiliki mesin penggerak secara sistematis progresif dan The Big Buzzer Power yang masing-masing menguasai dan memiliki jurusan jitu, pola tingkah, cara kelola, dan strategi komando The Big Power New Order's. Kalkulasi politis kekuasaan dan kekuatan basis the order man's (Oligarki atau Chines Communis) akan berpihak kepada Yahya Cholil Staquf, karena Staquf itu sosok pemberani dengan jelas dan terang benderang menyerang dan merendahkan Islam dan Bangsa Arab. Kini Oligarki mendaulat Staquf terlebih dahulu dalam kepemimpinan di Ormas terbesar ini (Nahdlotul Ulama) meski Staquf itu dalam cengkraman Zionis Yahudi. Amerika - Israel tentu akan pasang badan dalam pertempuran di Muktamar Desember mendatang. Laga Muktamar merupakan ajang perhelatan dua super power China versus Israel-Amerika, bukan pergantian kepemimpinan di tubuh NU yang terhormat ini. Kalau ini benar adanya, tentunya pemilik hak suara dari PWNU dan PCNU menjadi sasaran tembak dengan peluru-peluru Dolar, Yuwan dan Rupiah yang menuju sasaran tembaknya. Mungkinkah ini terjadi? Selayang pandang, ternyata hotel-hotel sudah take over, adakah DP hajat Muktamar? Tebaran janji-janji manis sudahkah On Line? Nasib Jam'iyyah NU di ambang kehancuran. Para ulama dan kiai sudah banyak kehilangan marwahnya demi Hubbu Ad Dun-Ya Wal Jaah, mereka tak lagi berfikir untuk mengembalikan Jati Diri Jam'iyyah NU berlandaskan pada Qonun Asasi dan Khitthoh 1926. Dari dua kandidat tersebut, muncul sosok yang sangat diperhitungkan dan digadang-gadang oleh semua pihak baik dari Politisi, Ekonom, Legislatif, Yudikatif dan pula Eksekutif, bahkan dari kalangan kaum Nahdliyin baik yang ada di struktural. Terlebih di kultural di kalangan para kiai, ulama, tuan guru dan habaib seluruh Indonesia, karena beliau adalah orang NU dan pernah menjadi Pengurus NU, juga beliau berkontribusi pada pembangunan Gudung PBNU di Jakarta. Siapakah sosok yang digadang-gadang, yang dielu-elukan tersebut? Dialah: H. Muhammad Yusuf Kalla. Wah, berita munculnya nama JK nama julukan beliau, yang merupakan kandidat baru ini menjadi tranding topik hampir di semua Medsos. Gegap-gempita dan gembira sambutan kedatangan kandidat baru ini bak Nabi Muhammad SAW disambut oleh kaum Ansorin Madinah dengan Thola'al Badru Alaina. Telah tiba bulan purnama pada kita kaum Nahdliyin. Secercah harapan NU untuk bersinar kembali pada masanya. JK bak bulan purnama yang bersinar terang-benderang di Tubuh Jam'iyyah Nahdlotul Ulama yang mampu mengendalikan secara Amanah dengan rasa Adil, Tawassut, Tawazun, Tasamuh ala Thoriqoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Rahmatan Lil Alamin. Ketokohan dan leadership JK di Negeri ini sangat berpengaruh besar baik di dalam maupun luar negeri. JK yang pernah menjadi Pengurus NU ini mendapatkan mandataris kaum Nahdliyin untuk menyelamatkan Jam'iyyah NU ini dari pengaruh Liberal, Sekuler, Syi'ah, Zionis Yahudi, Komunis China/PKI. Berita JK semakin menggelora, mungkin bisa menjadikan pusing para kandidat dan khususnya Oligarki pemegang instrumen dalam Muktamar NU Ke 34 di Lampung nanti. Segala upaya tentunya akan dilakukan demi golnya sang jagoan dalam gelanggang Muktamar. Sasak sana sasak sini, sogok sana sogok sini. Tipu daya mereka berjalan seiring putarnya jarum jam dinding, terus atur strategi menangkan jago ordernya dan kalahkan jago mereka. Menuju Tahun 2024 Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kalau sudah begini, masih adakah NKRI? Lalu NU di mana, dan apa posisi keberadaannya? HM Yusuf Kalla lebih baik dari dua kandidat yang papan atas calon Ketum PBNU saat ini. Penulis Adalah Pengasuh PP HAQ An-Nahdliyah, Sidoarjo
Ketua DPD RI Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran tangki di kilang minyak kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Apalagi, ada dugaan kesengajaan dalam peristiwa tersebut. "Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebabnya bisa diketahui dengan jelas. Sehingga tidak ada berita atau isu-isu liar yang menyesatkan," kata LaNyalla di sela-sela kunjungan dapil di Jawa Timur, Senin (15/11/2021). Dijelaskan LaNyalla, Investigasi dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Blok Cilacap. Karena berdasarkan data telah terjadi tujuh kali kebakaran sejak tahun 1995. Bahkan, kebakaran terakhir belum lama terjadi, yakni Juni 2021. "Kita juga mempertanyakan sistem keamanan yang digunakan Pertamina, kenapa hal itu bisa berulang dalam waktu berdekatan. Seharusnya Pertamina bisa memproteksi dari penyebab tak terduga atau disebabkan alam semisal petir," ucap dia. Selain itu menurut LaNyalla, kilang minyak Cilacap merupakan kilang yang sangat besar. Sehingga berbagai dugaan yang muncul seperti penguasaan mafia migas harus diusut, agar negara tidak terus menerus dirugikan. "Yang perlu dilakukan kemudian adalah mengamankan pasokan bahan bakar, terutama Pertalite, di seluruh Indonesia. Mengingat kebakaran tersebut terjadi di kilang minyak yang berisi Pertalite. Jangan sampai peristiwa ini menyebabkan goncangan pasokan bagi konsumen sehingga dimanfaatkan oleh mafia untuk mendorong terjadi impor," tuturnya. Pemerintah dan Pertamina, tambahnya, harus meningkatkan secara signifikan proses pengawasan, perawatan dan protokol pengamanan dari seluruh kilang yang ada. Tidak hanya di Blok Cilacap saja, tetapi juga di tempat lainnya. "Saya juga meminta jaminan keselamatan warga yang berada di sekitarnya. Serta langkah-langkah kongkrit jika terjadi ledakan yang sewaktu-waktu terjadi kembali," ucapnya. Seperti diketahui tangki di kilang minyak PT Pertamina (Persero) di Cilacap, Jawa Tengah, mengalami kebakaran pada Sabtu (13/11) petang. Kebakaran terjadi di salah satu tangki berisi produk Pertalite. Sebelumnya Manager Communication Pertamina Cilacap, Cecep menduga penyebab kebakaran akibat tersambar petir. Karena kebakaran terjadi saat hujan lebat dan disertai petir.(*)
Jakarta 0 Kilo Meter
Oleh Ridwan Saidi Kami bertiga (photo atas) berdiri tepat di titik Jakarta 0 kilo meter. Di titik ini Belanda mendirikan Roa (tanda/patokan) berupa monument stone, rujukan foto dokumen tahun 1916. Tak diketahui bila monument stone ini dirobohkan. Saya masih simpan photo tersebut. Selain itu seorang tokoh Betawi almarhum Syah Manaf, yang wafat sekitar 5 tahun lalu dalam usia 80-an tahun, memberi kesaksian kepada saya tentang keberadaan monument tersebut. Rumah Syah Manaf sendiri tak jauh dari lokasi monument stone itu. Sebagai alat bukti lain dapat disaksikan di lokasi permukaan tanah yang menunjukkan bekas-bekas adanya benda berat. Di perempatan Roxy pernah ada papan penunjuk ke timur Batavia 2 kilo meter dan ke barat Tangerang. Foto dokumen ada pada saya. Roa atau patokan, penting untuk sebuah kota besar seperti Jakarta. Lokasi monument di tepi sodetan kali Ciliwung Jalan Juanda di ujung pertigaan dengan Jl Pecenongan. Jakarta - Bogor 60 kilo meter menghitungnya dari Jakarta 0 kilo meter sampai dengan Hotel Salak Bogor yang juga ada patoknya. Jakarta - Tanjung Priyuk 10 kilo meter dihitung dari 0 kilo meter sampai Stasion KA Tanjung Priyuk. Saya menulis sesuai dengan ejaan asli Priyuk yang artinya U-turn. Dalam bahasa Betawi balik bakul. Baik di Jakarta maupun Bogor patokan tidak dipasang di istana, tapi tak jauh dari istana. Penyanyi legendaris Munif Bahaswan, dengan lagu bekend Bunga Nirwana, bercerita ke saya tentang Jakarta. Munif mengutip A. Rahman, seniman musik Melayu Medan, bahwa pada tahun 1930 datang ke Jakarta seorang bangsawan Johor, Malaysia. Bangsawan itu jatuh hati dengan keindahan Jakarta. Ia menggubah lagu dan diberinya judul Jakarta Gembira. Sebait liriknya: Kalau Tuan tamasya ke Tanah Jawa Jangan lupa mampir dulu di Jakarta Jakarta kota dagang yang istimewa Terkenal di seluruh dunia Riang serta gembira Kota Jakarta permata Tanah Jawa. *) Budayawan
Kejaksaan Agung Kejar Aset Terdakwa Asabri Hingga Ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Penyidik Kejaksaan Agung telah memiliki daftar aset yang diduga terafiliasi dengan terdakwa maupun tersangka korupsi PT Asabri (Persero) yang berada di luar negeri dan segera melakukan pengejaran terhadap aset-aset tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi menyebutkan, saat ini tim penyidik tengah menyiapkan langkah hukum untuk melakukan gugatan atas aset-aset tersebut, baik berupa saham maupun lainnya. "Ada negara yang terbuka, kami akan kesana (kejar aset terdakwa Asabri, red), saatnya nanti akan kami kasih tahu, mudah-mudahan bisa berhasil karena kami akan melalui proses gugatan," kata Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 15 November 2021. Menurut Supardi, pihaknya akan memaksimalkan pengejaran aset-aset tersangka dan terdakwa Asabri, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp 22,78 triliun. Selain itu, dalam persidangan kasus Asabri, terungkap sejumlah fakta, di antaranya dugaan aset-aset yang disamarkan atas nama pihak lain atau mitra terdakwa maupun tersangka. "Kalau arahnya kesana pasti akan kami panggil. Apalagi kalau keteranganya penting tentu mereka harus kami panggil lagi (diperiksa-red)," tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Hingga kini, kata Supardi, pemburuan aset perkara Asabri masih terus dilakukan mengingat ada indikasi sejumlah aset yang sengaja disamarkan atau dialihkan untuk menghindari penyitaan. Selain itu, ada pula tersangka lain yang menunjukkan niat baik mengembalikan dana pengelolaan reksadana milik PT Asabri. Pengembalian ini dilakukan dua tersangka Manager Investasi (MI). "Ada dua tersangka yang mengembalikan. Tersangka MAM dan IIM," ucap Supardi menambahkan. Menurut Supardi, dua tersangka MI tersebut telah mengembalikan uang senilai Rp 10,7 miliar. Sementara itu, terkait klaim kuasa hukum salah satu terdakwa Asabri yang mengaku aset kliennya disita melebihi nilai tanggungannya, menurut Supardi pernyataan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam sidang perkara Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 10 September. Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode Juli 2014 - Agustus 2019 Hari Setianto yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan, terdakwa Benny Tjockrosaputro telah membayar PT Asabri dengan aset berupa tanah milik PT Harvest Time ketika ditagih soal hasil investasi. Dalam kesaksiannya Hari Setianto mengaku, total uang yang didapat Benny dari PT Asabri adalah Rp 802 miliar untuk pembelian saham PT Harvest. Lalu, karena proses investasi tidak berjalan dengan baik, pada sekitar bulan April sampai Mei 2016, Direksi Asabri melakukan penagihan uang muka pembelian saham pada Benny. Menurut Hari, Benny memberikan uang tunai Rp 100 miliar, kemudian Rp 702 miliar sisanya ditukar dengan kavling. Karena mendapatkan masukan dari konsultannya, lanjut Hari, PT Asabri kemudian mengenakan bunga pengembalian pada Benny senilai Rp 30 miliar. Sehingga yang ditukar kavling bukan Rp 702 miliar tapi Rp 732 miliar. Hal hal tersebut berbanding terbalik dengan terdakwa Heru Hidayat, yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut disebut kerugian yang diakibatkan terdakwa ini terbesar pada kasus Asabri. Diduga kerugian dalam jumlah besar itu dilakukan tidak seorang diri dibantu sejumlah mitra, seperti AP, AR dan MW. Namun, penyitaan terhadap aset terdakwa dan mitranya belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Menanggapi dugaan keterlibatan para mitranya yang turut secara bersama membantu terjadinya transaksi akal-akalan dalam menggoreng saham ataupun membantu mengalihkan aset-aset serta disamarkan, Supardi mengatakan setiap informasi yang muncul akan ditelaah penyidik. Jika ditemukan bukti pidananya, penyidik akan bergerak. "Sabar, berikan waktu penyidik untuk bekerja. Kalau memang ada mitra terdakwa ditemukan aliran dana dari dia (Heru Hidayat, red), pasti akan kami kejar. Pokoknya kalau ada lubang untuk mengejar, ya tentu kami akan kejar," tutur Supardi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mendorong tim penyidik untuk lebih memaksimalkan pelacakan aset-aset milik terdakwa dan tersangka Asabri, baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk melacak aset-aset yang diduga terafiliasi dengan sejumlah mitranya. "Kemarin alasan Covid, sudah mereda mestinya bisa dilacak termasuk ke luar negeri. Sudah bisa masuk Hong Kong, Singapura termasuk Filipina dan Amerika. Sekarang dilacak lagi agar (pengembalian kerugian negara) mendapatkan hasil maksimal," kata Boyamin. "Pokoknya siapa pun diduga terlibat, ada dua alat bukti, ikut membantu dan menikmati hasil, layak ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya. (MD).
Indeks Pembangunan Manusia di DKI Sangat Tinggi Pada 2021
Jakarta, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Ibu Kota pada 2021 termasuk kategori sangat tinggi dengan mencapai 81,11 atau tumbuh 0,42 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 80,77. "Dari tahun 2011 perkembangan IPM terus meningkat dari 76,98 hingga 2021 mencapai 81,11," kata Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DKI Jakarta Suryani Widarta di Jakarta, Senin, 15 November 2021. Sejak 2011 hingga 2021, IPM di Jakarta meningkat 4,13 poin dengan rata-rata pertumbuhan 0,52 persen per tahun. Menurut Surayni, kategori IPM terbagi menjadi empat golongan, yakni nilai lebih kecil dari 60 kategori rendah, kemudian 60-70 masuk kategori sedang, nilai 70-80 tergolong tinggi dan di atas 80 kategori IPM yang sangat tinggi. Dia menjelaskan penghitungan IPM menggunakan unsur tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. BPS DKI Jakarta mencatat IPM di DKI selalu di atas 80 atau termasuk kategori sangat tinggi mulai 2017. Nilai IPM tinggi itu, lanjut dia, tidak terlepas dari pengaruh komponen pendukung, seperti umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,01 tahun pada 2021 atau tumbuh 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 72,91 tahun. Selain umur harapan hidup, IPM tinggi juga dipengaruhi harapan lama sekolah rata-rata mencapai 11,17 tahun atau tumbuh 0,69 persen dari tahun lalu sebesar 11,13 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Jakarta mencapai 13,07 tahun atau tumbuh 0,36 persen dari tahun sebelumnya 12,98 tahun. Kemudian, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 18,52 juta atau tumbuh 1,61 persen dari 2020 mencapai Rp 18,23 juta. Naiknya IPM di Jakarta menjadikan Ibu Kota berada di posisi pertama dan lebih tinggi dari IPM Indonesia yang mencapai 72,29. (MD).
Presiden Minta Kegiatan Sekolah Tatap Muka Diawasi Ketat
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta pengawasan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Jakarta, Senin. "Presiden mengarahkan agar sekolah tatap muka dilakukan surveillance yang ketat agar ketika ada indikasi kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas, di Jakarta. Budi mengatakan pihaknya memang sudah mengidentifikasi dari pekan ke pekan apabila ada kenaikan jumlah kasus di sejumlah kabupaten dan kota. Dia menyampaikan pekan lalu berdasarkan observasi Kementerian kesehatan, terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus, di mana beberapa di antaranya juga ada yang sudah tiga minggu berturut-turut mengalami kenaikan kasus. "Sehingga kita melakukan pendalaman. Dan sebagian besar kenaikan disebabkan adanya kenaikan kasus positif di sekolah. Oleh karena itu saya dan pak Nadiem (Mendikbud Ristek, red) akan melakukan konsolidasi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan program sekolah tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan lebih proaktif," tutur dia. Adapun dalam rapat terbatas tersebut, Budi mengatakan bahwa Presiden bersyukur kasus aktif COVID-19 sudah menurun. Namun, Presiden meminta semua pihak tetap waspada terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, agar tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya. (mth)
MK Tunda Sidang Uji Materi UU Karena Kuasa Presiden dan DPR Belum Siap
Jakarta, FNN - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menunda sidang lanjutan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi karena pihak DPR dan kuasa Presiden belum siap. "DPR maupun kuasa Presiden meminta penundaan karena belum siap dan masih menyusun masing-masing keterangan," kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Senin. Sidang perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021 pada awalnya diagendakan untuk mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan DPR khususnya Komisi III. Sementara itu, perwakilan DPR Supriansa mengatakan bahwa alasan penundaan tersebut karena pada hari yang sama sedang ada agenda di Komisi III. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengikuti sidang dan meminta penggantian jadwal. "Kami berharap yang mulia agar bisa dijadwal ulang pembacaan dari DPR terkait sidang hari ini," katanya. Senada dengan itu, kuasa Presiden selaku pihak dari pemerintah mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat ke MK terkait dengan permintaan penundaan sidang pengujian UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait dengan penggantian jadwal sidang, Anwar Usman mengatakan bahwa kepaniteraan akan menyusun ulang dan segera memberitahukan pihak-pihak terkait. Sebelum sidang ditutup, Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan terdapat bukti tambahan yang diberikan oleh pemohon dan telah diverifikasi serta dinyatakan sah. Dalam perkara tersebut, permohonan pemohon atas nama Heru Susetyo pada intinya meminta pengujian materi kata "terintegrasi" dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa "antara lain" dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (mth)
Jakbar Berupaya Percepat Normalisasi Kali Pesanggrahan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat berkoordinasi dengan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk mempercepat normalisasi Kali Pesanggrahan. "Kita selalu koordinasi dengan BBWSCC dan Dinas supaya dilakukan percepatan normalisasi," kata Wali Kota Jakarta Barat Yani Yani Wahyu Purwoko usai melakukan apel kesiapan banjir di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin. Menurut Yani, Kali Pesanggrahan perlu dilakukan normalisasi lantaran kerap menyebabkan banjir di wilayahnya kala air kiriman meluap. Salah satu wilayah bantaran Kali Pesanggrahan yang kerap terkena banjir adalah Jalan Haji Briti, Kelurahan Kembangan Selatan. Yani belum bisa memastikan kapan proses normalisasi tersebut akan berlangsung. Dia hanya memastikan penanganan banjir melalui jajaran suku dinas akan maksimal di seluruh kecamatan Jakarta Barat. "Maka langkah kita membentuk tim khusus yang membawahi beberapa kecamatan rawan banjir. Insya Allah kita bisa meminimalisir dampak banjir," kata Yani. Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayah itu pada Minggu (7/11) bukan akibat hujan deras melainkan kiriman dari Bogor yang mengalir lewat kali Pesanggrahan. "Memang semua yang dekat Kali Pesanggrahan itu banjir. Jadi genangan itu dari Kali Pesanggrahan," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas (Sudin) SDA Jakarta Barat Wawan Kurniawan saat dikonfirmasi. Wawan mencontohkan beberapa genangan yang terjadi seperti di Green Garden dan Jalan Haji Briti Kebon Jeruk. Menurut dia, luapan air dari Katulampa (Bogor) begitu tinggi sehingga air cepat meluap. Kondisi itu diperparah dengan belum maksimalnya normalisasi bantaran kali. Karena itu, pihaknya tengah membangun tanggul sementara di beberapa titik aliran Kali Pesanggrahan guna menahan air agar tidak meluap. "Kita bangun tanggul sementara di tiga titik aliran yang banjir kemarin. Tiga titik itu ada di kecamatan Kebon Jeruk semua," kata dia. (mth)
Menggugat Kebohongan dan Kejahatan Seputar TKA China pada Industri Nikel
Oleh Marwan Batubara DIRJEN Minerba Ridwan Djamaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI pada 11 November 2021 mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor mineral dan batubara (minerba) mencapai 23.587 orang. Menurut Ridwan, dari jumlah tersebut terdapat 3.121 orang tenaga kerja asing (TKA). Khusus pada industri nikel, terserap 21.681 orang tenaga kerja Indonesia, dan 3.054 orang TKA asing. Ridwan juga mengatakan pengaturan penggunaan TKA setidaknya ada dalam tiga regulasi, yaitu UU No.3/2020 tentang Minerba, PP No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan dan Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Disebutkan, penyerapan TKA hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat tenaga kerja lokal atau nasional yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Badan usaha dapat menggunakan TKA dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian, syarat pendidikan minimal strata 1, sertifikat keahlian, pengalaman kerja 10–15 tahun, masa kerja maksimal 5 tahun, dan usia maksimal 55 tahun. Penjelasan Ridwan pada RDPU di atas tidak benar. Ridwan telah membohongi wakil rakyat/DPR. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah TKA China pada industri nikel nasional jauh lebih tinggi dari sekedar 3.054 orang. Berdasarkan penjelasan sumber terpercaya dan berita di banyak media, IRESS mendapatkan bahwa jumlah TKA China yang bekerja pada industri nikel lebih dari 80.000 orang. Puluhan ribu TKA China ini bekerja pada puluhan tambang dan smelter nikel yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ridwan juga berbohong tentang kualifikasi TKA. Faktanya, banyak investor smelter yang mayoritas pekerjanya adalah TKA China berkualifikasi rendah, lulusan setingkat SD/SMP. Padahal, jangankan lulusan setingkat SMP, tenaga kerja setingkat SMA dan D3/S1 pun tersedia melimpah di wilayah-wilayah sekitar smelter maupun secara nasional. Ridwan harus menjelaskan alih teknologi atau alih keahlian jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan, sampai-sampai “pekerja primitif” Indonesia harus belajar dari puluhan ribuan TKA China lulusan SD/SMP! Pada Mei 2021 IRESS terlibat pelaporan kasus TKA China smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS) ke DPR RI. VDNI mempekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada smelter OSS yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Ditemukan, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA di VDNI dan 23 dari 1167 orang TKA di OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan yang disebut Ridwan! Ternyata, meskipun hanya lulusan SD/SMP, gaji TKA China jauh lebih besar dibanding gaji pekerja pribumi. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta - Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta - Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta - Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta - Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta. Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji perkerja pribumi lulusan SD-SMA hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta! Nasib pekerja pribumi pada smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Hal ini jelas mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Kita terjajah di negeri sendiri, disebabkan kebijakan oknum pejabat yang jadi jongos asing sambil menghisap rakyat sendiri! Ternyata sebagian besar TKA China menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan. Padahal, agar boleh bekerja, TKA harus mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat skill, waktu, biaya dan pajak. Para pemberi kerja, lembaga & pejabat pemerintah terkakit, dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Visa kunjungan telah disalah-gunakan untuk berkeja bertahun-tahun! Karena ada puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China bekerja secara ilegal di Indonesia. Rekayasa dan konspirasi terkait TKA China ilegal ini jelas pelanggaran hukum serius. Karena menyangkut investasi miliaran US$, maka tidak mungkin para investor China dan para taipan tidak paham persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti, mereka telah dengan sengaja merekayasa, memanipulasi, dan bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat negara yang memiliki “power besar” guna melancarkan kejahatan sistemik ini. Para investor, taipan dan pejabat pemerintah terkait harus digugat atas pelanggaran hukum tersebut! IRESS juga menemukan pembayaran gaji para TKA China oleh investor dilakukan di negara China. Dana dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Uang yang masuk Indonesia sangat minim. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Dengan modus ini, maka negara kehilangan penerimaan pajak, visa kerja, dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari puluhan ribu TKA China (asumsi 30 smelter @2000 orang) minimal Rp 2,5 triliun per tahun. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: "Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah" (15/9/2020). Profil TKA China yang diuraikan di atas menunjukkan pernyataan LBP ini omong kosong besar! Tampaknya ungkapan Menko LBP ini menjadi dasar mengapa Ridwan berbohong pada DPR dan rakyat. Menilik fakta-fakta di atas, jelas Dirtjen Minerba Ridwan Djamaluddin sengaja menyembunyikan jumlah TKA China yang sebenarnya bekerja pada industri nikel nasional. Namun karena bersifat konspiratif dan sistemik, bukan cuma Ridwan saja yang terlibat. Rakyat harus segera menggugat Ridwan dan pejabat negara terkait, termasuk yang bekerjasama dengan investor China dan para konglomerat, yang telah melakukan kebohongan, manipulasi dan terlibat mempekerjakan TKA China secara ilegal dan melanggar banyak aturan di Indonesia. Konspirasi sistemik ini telah merendahkan martabat bangsa, merampas hak pekerja pribumi bekerja di negeri sendiri, sekaligus merugikan penerimaan negara. *) Direktur Eksekutif IRESS
Dinas Pertanian Karawang Berupaya Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan pihaknya sangat serius dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. "Kami serius, kami sudah punya Perda LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) yang mengatur tentang pencegahan alih fungsi lahan pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin. Ia mengatakan dalam ketentuan tersebut ada pembatasan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian dalam beberapa tahun ke depan. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) LP2B tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan areal lahan pertanian di Karawang. Saat ini luas baku sawah di Karawang mencapai 97.000 hektare. Namun dalam beberapa tahun ke depan tentunya ada potensi alih fungsi lahan pertanian. Karena itu dalam ketentuan Perda LP2B tersebut Pemkab Karawang "mengunci" 87 ribu hektare areal sawah yang tidak boleh dialihfungsi. Disampaikan, selain membuat regulasi untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, Hanafi juga menyebutkan pihaknya telah membuat regulasi tentang perlindungan pertanian. Dalam ketentuan itu terdapat perlindungan bagi petani yang mengalami gagal tanam atau gagal panen. Bahkan ke depan bagi petani yang hasil panennya anjlok akan mendapat asuransi. (mth)
Intelektualitas (Mestinya) Mendahului Elektabilitas
Oleh Ady Amar *) BALIHO "Kepak Sayap Kebhinekaan" dengan foto Puan Maharani, menyebar di banyak kota/kabupaten seluruh Indonesia. Tema itu sepertinya sulit dipahami banyak orang. Semacam sekadar menggelorakan semangat. Maka, tidak perlulah bertanya lebih jauh lagi, sulit bisa mendapat jawaban memuaskan. Ada lagi baliho yang lebih rasional menghiasi pelosok negeri. Tema disesuaikan dengan kondisi yang ada, "Jaga Iman, Jaga Imun" dengan tetap foto Puan Maharani menyembul, tapi dibuat lebih Islami. Puan tampil dengan kerudung. Meski temanya lebih jelas, tentu lebih untuk menyemangati rakyat yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang melumpuhkan sendi perekonomian, khususnya masyarakat kecil. Meski kritik muncul, betapa uang begitu banyak dibuang untuk sekadar memaksa orang menengok senyum simpul wajahnya pada baliho. Seolah berharap berbalas senyum rakyat. Harapan yang pastinya sulit didapat. Mana mungkin perut melilit dan pikiran kusut, diharap untuk membalas senyum. Jika masih bisa tersenyum, itu manusia istimewa. Atau justru menemui manusia yang senyum di sana-sini tanpa sebab, cengegesan tersebab hilang akal. Evaluasi atas penyebaran baliho pastilah dibuat. Jika efektif, maka gerakan semarak baliho akan diteruskan dengan tema-tema disesuaikan. Jika tidak, maka dicari cara lain untuk mengundang simpati guna merebut hati rakyat. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan murah. Ini semacam membuat konten yang bisa dinikmati banyak pihak, dan itu kerja kreatif. Tidak mudah menundukkan hati rakyat, maka semua cara dilakukan. Terkadang perlu bantuan konsultan kreatif untuk meng- create ide sesuai yang diinginkan rakyat. Semua untuk elektabilitas, agar bisa terkerek tinggi. Membidik hati rakyat bukanlah perkara mudah. Tapi juga bisa tampak mudah, seperti yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi), saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta, cuma cukup masuk gorong-gorong, dan itu jadi berita menjual. Itu tampak hal mudah dan murah, yang berbuntut elektabilitas jadi tinggi. Jokowi dapat momen tepat. Rakyat melihat ia pemimpin merakyat, tentu itu kerja konsultan politiknya. Laku manusia ingin jadi pemimpin, di tingkat apa pun, itu harus sampai memutus urat malu segala. Ia akan membuat atraksi tidak biasa. Sebuah upaya mengaduk hati rakyat. Memakai Pola Lama Puan Maharani, lagi-lagi menimbulkan tanggapan kurang sedap dari berbagai pihak. Itu saat ia berhujan-hujanan dengan dua petani perempuan sedang menanam padi. Atraksinya itu memang tidak biasa. Tidak ada petani yang menanam padi sambil berhujan-hujanan. Reaksi kritik menertawakan pun bermunculan. Tampaknya tim kreatifnya tidak sedikit pun punya pengetahuan dasar kapan waktu tepat bercocok tanam di sawah itu. Sehingga dengan berhujan-hujan, itu seolah bisa dilihat sebagai laku heroik membela nasib petani. Tidak jelas membela itu pada hal apa. Puan dihadirkan seperti gambar yang ditempel tanpa punya makna, justru terlihat sebagai karya pencitraan yang "kasar", seolah ingin mengulang gaya Joko Widodo masa lalu. Gorong-gorong versi baru itu dengan menanam padi di sawah sambil hujan-hujanan. Padahal mestinya sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani bisa membela petani dengan kebijakan yang berpihak. Memastikan ketersediaan pupuk yang acap langka dan harga yang terus dimainkan, dan menjaga agar tidak terjadi impor beras saat memasuki masa panen, dan seterusnya. Banyak cara lebih elegan mendulang elektabilitas. Kebijakan berpihak, justru itu yang dibutuhkan petani. Bukan cuma dialog di sawah dengan pertanyaan seadanya, dan berharap diberitakan. Puan memilih ke sawah, itu seolah ia ingin mengulang kisah Sang Kakek, Soekarno, yang turun dari delman saat melihat petani mencangkul di sawah padahal hari menuju senja. Terjadi dialog dengan petani bernama Marhaen, yang lalu jadi inspirasi sebagai ajarannya, Marhaenisme. Laku Soekarno itu tentu bukan pencitraan. Tidak ada orang yang menguntitnya dengan kamera segala. Laku dan momennya pun tidak dipaksa untuk mengikutinya. Mengalir sewajarnya dan tercatat, dikenang dalam sejarah panjang. Puan ingin mengulang peruntungan kisah kakeknya, seolah waktu bisa diputar kembali untuk membantu menaikkan elektabilitasnya. Pilihan model turun ke sawah ini juga dibarengi dengan baliho ucapan selamat datang pada Puan Maharani di beberapa kota yang disinggahi, yang berpose memakai capil ala petani dengan pemandangan sawah membentang luas. Berbagai Pola Mendekati Rakyat Pola yang dilakukan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tentu dengan caranya masing-masing. Semua berharap dan bermuara pada elektabilitas, dan itu yang diharapkan. Maka pola yang diyakininya terus diasah, dan akan bisa terlihat dengan jelas. Pola yang dibangun Prabowo, itu lebih pada namanya yang masyhur, karena beberapa kali mengadu peruntungan menjadi presiden, meski takdir tidak berpihak. Tapi namanya kadung terkenal, dan menjadikan elektabilitasnya tinggi. Ditambah jabatan selaku Menhankam RI, jabatan yang makin melambungkan namanya. Sedang Ganjar, lebih digadang-gadang sebagai kelanjutan dari Presiden Jokowi, itu jika rencana tiga periode Jokowi sulit bisa terlaksana. Ganjar lalu jadi alternatif pilihan para penyokong Jokowi. Ganjar juga dianggap Wong Jowo asli, dan karenanya tingkat elektabilitasnya tinggi. Ganjar pun disebut sebagai simbol nasionalis, meski penyebutan itu mengada-ada dan mudah dipatahkan. Maka, rakyat seantero negeri pun bisa melihat apa yang dikerjakan Ganjar selama dua periode selaku Gubernur Jawa Tengah. Terlihat apa yang dikerjakannya, dan bisa dinilai dengan obyektif. Jika gaya merakyatnya jadi unggulan seorang Ganjar, maka juga perlu disingkap apakah kebijakan pemerintahannya juga berpihak pada rakyat kecil. Provinsi Jawa Tengah masih tidak beranjak sebagai provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa, setelah Provinsi Banten. Realitanya demikian. Sedang Anies Baswedan, bisa pula dilihat dari kerja-kerja nyatanya selaku Gubernur DKI Jakarta. Penyebutan namanya sebagai Gubernur Indonesia, itu seolah ia mampu melewati batas teritorialnya. Pembangunan Jakarta di tangan Anies tampak berbinar dan sulit bisa dibantah mereka yang bekerja dengan modal nyinyir pada apa saja yang dihadirkannya. Berbagai penghargaan dalam negeri dan internasional di dapat Anies dan Provinsi DKI Jakarta susul menyusul, seolah sudah tidak lagi menjadi berita yang perlu diangkat. Maka, melihat Anies Baswedan dengan segala prestasi yang diukir itu tidak bisa dilihat ujug-ujug, tapi melihatnya pada pemenuhan janji-janji kampanyenya, yang dipenuhinya satu per satu. Dan itu untuk kesejahteraan warganya. Meski tanpa rekayasa segala, elektabilitas Anies Baswedan selalu ada di tiga besar. Dan itu atas kerja-kerja terukurnya. Maka bisa dikatakan, intelektualitas seorang Anies itu mendahului elektabilitasnya. Kerja Anies itu lalu diikuti elektabilitas. Itu kesan yang ditimbulkan, dan yang setidaknya sampai pada masyarakat seantero negeri... Wallahu a'lam. (*) *) Kolumnis
Anies Naikkan RAPBD 2022 Menjadi Rp84,8 Triliun
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif. "Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year', menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," kata Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin. Dalam penyampaiannya kepada DPRD DKI, Anies merinci pendapatan daerah pada 2022 direncanakan sebesar Rp77,4 triliun atau naik 18,77 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp65,2 triliun. Adapun pendapatan daerah itu rencananya diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp55,6 triliun, transfer pemerintah pusat Rp16,8 triliun dan pendapatan lain yang sah Rp4,9 triliun. PAD ditargetkan bersumber dari pajak daerah Rp45,7 triliun, retribusi daerah Rp806,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp793,7 miliar dan PAD lain yang sah sebesar Rp8,35 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah 2022 direncanakan sebesar Rp75,6 triliun atau naik 8,09 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp69,99 triliun. Belanja daerah 2022 direncanakan untuk belanja operasional sebesar Rp58,9 triliun, belanja modal Rp13,4 triliun, belanja tak terduga Rp2,8 triliun dan belanja transfer Rp479,7 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan 2022 direncanakan sebesar Rp7,43 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp3,4 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp9,22 triliun yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp5,63 triliun, pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp927 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp2,66 triliun. (mth)
Kemekumham Paparkan Manfaat Daftarkan Merek Melalui Madrid Protokol
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memaparkan sejumlah kemudahan yang didapatkan seseorang apabila mendaftarkan merek barangnya ke sistem Madrid Protokol. "Pertama, memberi kemudahan untuk mendaftarkan merek di banyak negara," kata Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Nofli pada webinar Madrid Protokol tata cara dan keuntungan pendaftaran merek internasional di Jakarta, Senin. Hal itu, sambung dia, cukup dengan satu permohonan saja, satu bahasa dan satu mata uang melalui DJKI Kemenkumham. Selanjutnya, proses pendaftaran merek ke Madrid Protokol jauh relatif lebih cepat dan murah karena dengan satu permohonan dapat ditujukan ke beberapa negara sekaligus. Madrid Protokol ialah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 2 Oktober 2017 dan berjalan efektif atau diimplementasikan pada Februari 2018. Ia mengatakan dengan mendaftarkan barang-barang yang akan dipasarkan ke berbagai negara, maka merek dagang pelaku usaha akan jauh lebih aman dan terlindungi. Selain itu, Madrid Protokol juga menjadi sebuah sarana pembangunan merek nasional menuju merek global. Hal itu tentu saja akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha di Tanah Air karena barang-barangnya semakin dikenal di kancah internasional. Indonesia sendiri merupakan negara Ke-100 yang menjadi anggota Madrid Protokol dari 109 anggota. Terakhir, ia mengatakan pendaftaran merek menjadi suatu hal yang penting terutama sebagai pembeda barang dan jasa. Kedua, sebagai alat promosi serta menjadi pondasi dalam membangun reputasi barang yang dipasarkan. (mth)
Saatnya Kita Mandiri dengan Platform Digital Model Sendiri (2)
Oleh: Agus Maksum SETELAH kita menyadari ternyata bahwa pasar kita dikuasai dan didistorsi oleh startup Digital Asing berbaju nasionalis, Lalu bagaimanakah kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit, setelah mengambil untung dari IPO. Jawabnya adalah Kita Harus Ciptakan Platform Digital 4.0 yang loyalitas user-nya bukan dari bakar uang, tapi dari putaran bisnis jual-beli dan jasa, (wa aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā) platform digital yang keuntungann diperoleh dengan jual-beli yang halal. StartUp Digital yang user engagement/loyalitas user-nya di-drive dari gerakan sosial yang kita gerakkan dengan dakwah, untuk kembali pada sistem perdagangan jual-beli yang normal dan halal, sehingga tercipta sebuah gerakan ekonomi dalam masyarakat dan umat, gerakan ekonomi yang dibangun dari ikatan komunitas dari ikatan ukhuwah saling membutuhkan saling memenuhi dari, oleh, dan untuk kita, bukan dari cara instan bakar uang yang berpotensi menimbulkan matinya usaha kecil serta bubble ekonomi. Kita harus Membangun Kesadaran masyarakat untuk membangun Gerakan Ekonomi Komunitas dengan Tekonologi Digital 4.0 dan menciptakan Platform Digital 4.0 untuk menjadikan gerakan itu berjalan. Umat Islam dengan jumlah 230 juta yang tersebar dalam berbagai komunitas seperti pondok pesantren, sekolah Islam, masjid, jamaáh pengajian, jamaah dzikir, yasinan menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk memulai Gerakan Ekonomi ini. Kita bisa mulai dengan pemberdayaan di setiap komunitas, sebab setiap komunitas pasti ada leader yang bisa menggerakkan untuk membuat gerakan ini, sehebat apapun produk korporat, dia butuh market/pasar, pasar adalah anggota komunitas. Bila anggota komunitas saling berkomitmen untuk saling memenuhi kebutuhan antar anggota melalui platform digital dalam komunitas, maka saling memenuhi kebutuhan anggota komunitas bisa menjadi energi pengikat untuk kemandirian komunitas pada kebutuhan mendasar misalnya sembako dan kebutuhan sehari-hari: beras, gula, minyak, telur, ikan asin, daging, sabun cuci, kacang goreng, bumbu dapur, camilan dan produk rumah tangga lainnya. Membangun kesadaran Ekonomi komunitas bisa kita mulai dari komunitas-komunitas yang ada, misalnya pondok pesantren, sekolah Islam, masjid, dan jamaáh-jamaáh pengajian. Komunitas itu sudah ada dan setiap komunitas punya modal dasar adanya leadership yang kuat untuk dibangun kesadaran serta kemandirian dimulai dari kebutuhan sembako dan kebutuhan sehari-sehari. Bila masing-masing leader membangun kesadaran collectif dalam lingkup community di wilayahnya untuk bisa saling memenuhi kebutuhan antar anggota komunitas, maka itu sudah menjadi pengganti bakar-bakar uang bagi masing-masing anggota untuk loyal menggunakan platform digital yang dipakai dan dimiliki oleh masing-masing Komunitas. Produk kebutuhan rumah tangga kita sehari- hari, sangat bisa diisi, dipenuhi, dan didominasi oleh produk rumahan industri skala rumah tangga, seperti misalnya sabun cuci, sabun mandi, resep bumbu-bumbu dapur yang sehat, hasil racikan sendiri dengan packing yang proper untuk di-delivery, camilan dan makanan ringan seperti kacang goreng, kacang telur, dan camilan sehat lainnya, semua itu adalah produk rumahan yang putaran bisnisnya cukup besar, setiap anggota community bisa punya produk yang bisa dengan mudah tersedia di marketplace lokal (pasar lokal) community. Dengan platform aplikasi model itulah kita bisa membuat anggota komunitas saling terhubung untuk saling jual dan beli dan bisa dipesan antar anggota community secara mudah, melalui aplikasi milik komunitas. Bahwa sudah menjadi sunnatullah masing-masing individu punya skill dan bakat dan keahlian yang berbeda-beda. Perbedaan skill keahlian masing-masing orang anggota komunitas dalam memproduksi barang akan menimbulkan perbedaan kebutuhan utk saling memenuhi dengan anggota komunitas lainnya, terjadilah proses transaksi tukar-menukar yang disebut jual-beli, jual-beli dengan dibangun kesadaran bersama untuk saling memenuhi kebutuhan sesama anggota community inilah yang kita maksud sebagai Gerakan Ekonomi. Dan, inilah yang perlu kota siapkan sebagai buffer atau pengganti bila para raksasa digital telah habis masa bakar uangnya, maka jangan sampai kehidupan kita, kehidupan umat Islam tercekik oleh layanan yang awalnya murah banyak discount menjadi layanan yang mencekik dan menjerat kita, kita mesti belajar dari para driver Gojek yang awalnya mendapatkan subsidi dari bakar uang menjadi sekarang harus setor pada perusahaan Aplikasi dari setiap jasa antar jemputnya. Platform Aplikasi seperti apa yang bisa dimiliki oleh masing-masing komunitas untuk bisa mewujudkan Gerakan Ekonomi tersebut? (Bersambung) Penulis Adalah Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU)
Belut Tak Selicin Luhut
BELUT sering dijadikan perumpamaan bagi orang yang pandai menghindar, berkelit, dan berbohong. “Licin bagai belut,” begitu bunyinya. Padahal, belut sendiri tak pernah berbohong. Licinnya belut bukan karena berkelit atau lari dari tanggung jawab. Ia diciptakan Tuhan sebagai binatang yang tubuhnya penuh lendir sehingga sulit ditangkap tangan manusia. Tapi selicin-licinnya belut, ia masih mudah ditangkap. Ada belut yang hidup di sawah, ada juga yang diternakkan di rumah-rumah. Kini belut dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang masih tinggi. Belut banyak memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam setiap 100 gram belut, terdapat banyak sekali kandungan gizinya. Mulai dari kalori senilai 303 kkal, protein 18,4 gram, lemak 27 gram, kalsium 20 miligram, fosfor 200 miligram, zat besi 20 miligram, dan masih banyak lagi. Lalu apa hubungan belut dengan Luhut. Keduanya sama sama licin. Namun, belut licin secara alami, sedangkan Luhut licin dibuat-buat. Ia pintar berkilah. Ia juga pintar menggunakan – entah staf pribadi atau staf kementerian – untuk menjadi juru bicara. Ia pandai berargumen, berteori, dan menghindar bahkan menantang pengkritiknya untuk membuktikan tuduhan KKNnya. Saat nama Luhut disebut Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam sebuah diskusi daring, Luhut murka. Haris dan Fatia menyebut Luhut sebagai salah satu pejabat yang berada di balik bisnis tambang emas dan rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut lantas menggugat balik Haris sebesar Rp100 Miliar. Saat Luhut menjalankan peran ganda sebagai penguasa sekaligus pengusaha dalam pengadaan PCR, semua orang di sekeliling Luhut kompak memagarinya. Luhut menyelinap di balik kaum loyalis yang setia menjadi bempernya. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua menteri ini diduga terlibat dalam bisnis PCR. KPK diminta mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. Nyatanya sampai sekarang belum ada perkembangan atas laporan itu. Sepertinya KPK meniti jalan basah bertabur oli sehingga takut terpeleset untuk sekadar mandatangi kantor Luhut. Kalau perlu KPK langsung menggeledahnya untuk menjawab dugaan-dugaan yang bisa saja salah. Itulah Luhut, selalu ada jalan mulus di depannya. Luhut selalu sukses berkelit, berkilah dan beralibi. Ia lebih licin dari belut. Tak hanya KPK yang tak kuasa mengusut Luhut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun tak mampu menasihati Luhut agar lebih Pancasilais. Badan yang diberi wewenang penuh menuntun dan memandu setiap warga negara – termasuk Luhut untuk patuh dan tunduk pada doktrin BPIP, tak juga punya daya untuk sekadar memberi wejangan kepada Luhut. Akrobat Luhut di mata BPIP tampaknya tak begitu menarik. BPIP lebih terarik menyoal suara merdu santri-santri kecil innocent, polos, dan bersih. Padahal, apa yang dilakukan LBP jelas melanggar Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia tidak berperikemanusiaan karena di tengah wabah Covid-19, sebagai menteri masih sempat berbisnis obat dan alat Covid. Ia tidak beradab, di tengah penderitaan rakyat, marah-marah dan menampakkan arogansi saat kasusnya dilaporkan ke KPK. Ia seakan tak melihat kesulitan rakyat. Ia juga seakan tak mendengar jeritan rakyat. Dan hatinya seakan tak tersentuh mengetahui kehidupan rakyat makin sengsara selama dua tahun terakhir akibat pandemi dan korupsi. Anggaran pandemi yang seharusnya masih berjalan sampai hari ini, ternyata sudah lama berhenti. Sangat mungkin dikorupsi seperti yang dilakukan Juliari. Luhut seakan tak melihat betapa perjuangan rakyat bertahan hidup di tengah pandemi begitu sulit. Ia juga tak tampak menunjukkan simpati dan empati terhadap penderitaan rakyat. Tak ditemukan wajah sejuk di muka Luhut. Yang ada hanyalah marah, marah, dan marah. Apa sih yang tidak mungkin dilakukan Luhut. Semua bisa dilakukan. Semua beres di pundak mantan tentara itu. Tindakannya cepat, omongannya ceplas-ceplos. Mimiknya menakutkan. Maka ketika duit penanganan pandemi menggelontor begitu dahsyat, Luhut melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia ikut serta sebagaimana diakui sendiri oleh jubirnya Jodi Mahardi. Secara tersirat, pernyataan Jodi membenarkan Luhut terlibat dalam bisnis PCR. Datanya jelas, akta perseroan ada, dokumen tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nyaris bahkan mustahil dibantah. Kenapa Luhut begitu mudah ikut bisnis PCR, karena Luhut yang ikut bisnis PCR itu bukan Luhut yang tukang kuli angkut. Bukan Luhut yang lain, tetapi Luhut yang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta puluhan jabatan strategis lainnya. Oleh karenanya jalannya mulus. Itulah yang namanya conflict of interest. Masih mau berkilah, Tuan Luhut?
Pasien COVID-19 Sembuh di Babel Bertambah 13 Jadi 50.602 Orang
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pasien COVID-19 sembuh bertambah 13 orang sehingga total orang dinyatakan sembuh dari virus corona itu menjadi 50.602 jiwa. "Alhamdulillah tingkat kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 97,06 persen atau lebih tinggi dibandingkan kasus orang terpapar virus corona ini," kata Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Senin. Ia menjelaskan berdasarkan data terbaru kasus harian COVID-19, sebanyak 13 orang sembuh dari COVID-19 tersebut tersebar di Kabupaten Bangka tujuh orang, Bangka Barat dua orang, Bangka Tengah satu orang, Belitung satu orang dan Belitung Timur dua orang. Kasus harian orang terpapar COVID-19 juga bertambah 12 orang tersebar di Kabupaten Bangka Barat enam orang, Pangkalpinang tiga, Belitung dua orang dan Belitung Timur satu orang. "Hari ini tidak ada pasien meninggal akibat COVID-19, sehingga jumlah total kematian orang tetap 1.541 orang dengan tingkat meninggal 2,78 persen," katanya. Ia mengatakan dengan penambahan kasus harian COVID-19 maka orang yang menjalani karantina di rumah sakit rujukan, isolasi terpadu dan isolasi mandiri sebanyak 84 orang tersebar di Pangkalpinang 21, Belitung Timur 16, Bangka Tengah 13, Bangka 11, Banga Barat sembilan orang, Belitung sembilan orang dan Bangka Selatan lima orang. Menurut dia saat ini Kabupaten Bangka Barat memiliki tingkat kasus terkonfirmasi yang tertinggi, untuk antisipasi persoalan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan isolasi terpadu serta prokes. "Kami lebih memfokuskan kegiatan penerapan prokes dan vaksinasi di Bangka Tengah untuk menekan kasus penularan virus corona di daerah itu," katanya. (sws)
KPK: Selama Kepala Daerah Jaga Integritas Tak Perlu Takut OTT
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas maka tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT). "Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip 'good governance', dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin. KPK menanggapi cuplikan video pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah Achmad Husein tentang OTT KPK yang viral di media sosial. Lebih lanjut, kata Ipi, KPK meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Melalui "Monitoring Center for Prevention (MCP)", KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Delapan area tersebut, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Dari kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan KPK di Jawa Tengah terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu terkait potensi kebocoran penerimaan pajak karena belum dikelola secara optimal, besarnya tunggakan pajak daerah, belum terintegrasinya sistem perpajakan, perizinan dan pengawasan. Selanjutnya, masih banyak pemda belum menyelesaikan regulasi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), masih adanya dugaan praktik "fee" proyek pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan pelicin, banyak pemda yang belum mengimplementasikan bela pengadaan melalui "marketplace" untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya kurang dari Rp50 juta dalam rangka efisiensi dan pemberdayaan UMKM lokal. Kemudian, masih perlunya penguatan APIP yang meliputi aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi serta independensi, masih adanya dugaan praktik jual-beli jabatan dalam rotasi, mutasi dan promosi serta masih perlunya penguatan pengawasan tata kelola dana desa. Terkait manajemen aset daerah, kata Ipi, KPK mencatat masih banyak kewajiban aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemda yang belum diserahkan. Selain itu, di beberapa pemda perlu dilakukan penyelesaian tuntas terkait aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). KPK juga mencatat masih banyak aset pemda yang belum bersertifikat. "Namun demikian, KPK mengapresiasi capaian sertifikasi aset pemda di Jateng. Dari target penyelesaian sertipikat di tahun 2021, yaitu 45.609 bidang aset, per 11 November 2021 telah terbit sebanyak 10.376 sertifikat. Sisanya, masih berproses di Kantor Pertanahan Jateng," ungkap Ipi. Sementara berdasarkan data MCP, Ipi menjelaskan rata-rata capaian MCP wilayah Jawa Tengah per 11 November 2021 tercatat 63 persen. Oleh karena itu, KPK mendorong komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah. "Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," ujar Ipi. Selain itu, KPK menyadari perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya antikorupsi demi menjaga integritas para pejabat publik. "Sebab kekuasaan besar yang dimiliki kepala daerah tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas akan menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain korupsi dapat terjadi karena kekuasaan didukung adanya kesempatan, namun tidak disertai integritas," ucap Ipi. Dalam cuplikan video berdurasi 24 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat Bupati Banyumas Achmad Husein sedang menyampaikan pernyataan pada sebuah acara. "Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam cuplikan video. (sws)
KLHK dan Polisi Gagalkan Perdagangan Sisik Trenggiling di Jambi
Jambi, FNN - Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera bersama Polda Jambi menangkap pelaku peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yaitu sisik trenggiling (Manis javanica) dari Riau hendak dibawa ke Tungkal, Jambi. Tim berhasil menggagalkan pengiriman seberat delapan kilogram sisik trenggiling di Jalan Lintas Timur Sumatera Gemuruh-Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi dengan mengamankan seorang pelakunya, demikian keterangan resmi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera yang diterima, Senin. Dari pengungkapan kasus tersebut tim gabungan berhasil menangkap dari tangan seseorang berinisial TPT(42) sebagai pelaku yang membawa sisik trenggiling tersebut. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa satu kotak kardus yang dilapisi lakban warna cokelat yang berisi sisik trenggiling dengan berat lebih kurang delapan kilogram dan satu telepon seluler. Penangkapan pelaku, TPT menyusul adanya informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi sisik tenggiling yang dibawa dari Pekanbaru menuju Tungkal Ulu. Selanjutnya, Balai Gakkum KLHK wilayah Sumatera berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jambi untuk melakukan penindakan. Pelaku TPT adalah warga Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kini pelaku sedang menjalani pemeriksaan oleh PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera. Atas perbuatannya untuk mempertanggungjawabkan sesuai pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. (sws)
Operasi Pekat Siwalima Polda Maluku Amankan 14 Orang dari Penginapan
Ambon, FNN - Polisi mengamankan sebanyak 14 orang atau tujuh pasangan yang bukan suami istri pada saat Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Siwalima, dari sejumlah penginapan di Kota Ambon . "Hari ke-10 Operasi Pekat yang kami lakukan masih menyasar penginapan. Sebanyak tujuh pasangan diamankan karena berduaan tanpa memiliki ikatan yang sah," kata Pama Ditreskrimum Polda Maluku AKP Jonathan Sutrisno, di Ambon, Senin. Ia menjelaskan, 14 orang pria dan wanita itu diamankan dari sejumlah penginapan dan hotel, diantaranya penginapan Suli Indah, Holiday, Gues House Casa Filice dan Hotel Cemerlang Kota Ambon. Jonathan menerangkan, belasan orang tersebut digiring ke Mapolda Maluku setelah mereka diketahui bukan pasangan suami istri "Mereka yang diamankan ini di antaranya ada yang berstatus sebagai mahasiswa dan ada juga yang masih berstatus sebagai suami orang," kata dia. Tujuh pasangan yang diduga berbuat tidak baik ini kemudian diberikan pembinaan dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatan mereka. "Kami minta untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka di kemudian hari," ujarnya. Ia mengaku operasi Pekat yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi hingga meresahkan masyarakat. "Ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan khususnya perbuatan maksiat di tempat penginapan atau lokasi tertentu di Ambon yang menjadi target sasaran operasi sehingga situasi Kamtibmas di tetap terjaga," pungkasnya. (sws)
Ketua KPK: Brimob Garda Terdepan Lindungi Keselamatan Punggawa KPK
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan insan Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan melindungi keselamatan punggawa KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Brimob adalah 'tameng hidup', garda terdepan yang melindungi segenap insan-insan KPK saat menjalankan tugas menangani berbagai kasus korupsi, yang tidak dapat dipungkiri memiliki risiko besar bagi keselamatan raga dan jiwa para punggawa pemberantas korupsi," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Senin memperingati HUT ke-76 Brimob Polri yang jatuh pada Minggu (14/11). Ia mengatakan segala bentuk pengorbanan dan keikhlasan luar biasa segenap insan Brimob dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara serta pelindung dan pengayom tentunya sangat dirasakan serta dibutuhkan negara dan seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali KPK. "Selain sangat membantu mengamankan keselamatan kami dari ragam risiko saat bertugas, kehadiran rekan-rekan Brimob mulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan hingga evakuasi tersangka dari TKP ke Gedung Merah Putih (KPK) jelas memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap insan KPK dalam menuntaskan setuntas-tuntasnya kasus-kasus korupsi di seluruh penjuru negeri ini," tuturnya. Menurutnya, kehadiran Brimob terbukti senantiasa meneduhkan suasana yang kurang atau tidak kondusif ketika KPK hendak membongkar praktik korupsi di berbagai tempat, baik di pusat maupun di daerah. Ia mengatakan anggota Brimob memiliki keahlian mengubah situasi keruh menjadi tenang dan suasana panas menjadi sejuk sehingga dapat menciptakan atmosfer teduh yang membuat insan KPK lebih leluasa dan fokus menguliti kasus korupsi yang sedang ditangani. "Kita tentunya sering melihat sosok anggota Brimob bersenjata lengkap saat mengawal penyidik KPK di lapangan, khususnya ketika membentengi punggawa pemberantasan korupsi saat masuk ke sarang korupsi," ujar Firli. Bukan hanya melindungi atau mengamankan, lanjut dia, anggota Brimob seringkali ikut membantu punggawa KPK saat meyakinkan pihak-pihak tertentu yang berkeberatan, mencoba menghalang-halangi atau menghambat proses kerja penanganan kasus korupsi di berbagai tempat dan daerah. Firli mengatakan jika langkah preventif tidak diindahkan, anggota Brimob dipastikan akan mengambil tindakan tegas yang terukur sesuai undang-undang, hukum, dan peraturan. "Tidak pernah sekalipun saya mendengar anggota Brimob mundur satu langkah apalagi bubar ketika berhadapan dengan orang yang mengaku atau memang mengenal petinggi Polri atau 'orang besar' lainnya di republik ini saat diminta untuk melepaskan pengawalan terhadap insan KPK yang tengah bertugas membongkar praktik korupsi," ungkap Firli. Ia mengatakan tidak sedikit laporan dari insan KPK di lapangan tentang bagaimana solid, tegas, dan tegarnya anggota Brimob saat menjadi "tameng hidup" bagi anggota KPK khususnya yang berada di lapangan. "Inilah bentuk profesionalisme Brimob sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di mana ketegasan, keberanian, dan keikhlasan luar biasa dalam melaksanakan dan mengemban tugas dimanapun mereka ditempatkan sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk KPK," katanya. Ia menegaskan bakti dari setiap darma insan Brimob yang senantiasa memberikan teladan baik tentang nilai-nilai patriotisme seyogyanya menyadarkan kita untuk selalu mendharmabaktikan diri terhadap nusa, bangsa, rakyat Indonesia, dan negara. "Selamat memperingati Bhakti Brimob ke-76, dengan semangat antikorupsi, mari kita gelorakan ruh pengabdian tanpa batas bagi negeri untuk mewujudkan cita-cita Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia aman, damai, dan berkeadilan dalam kehidupan bangsa yang cerdas merata bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote," ucap Firli. (sws)
Reposisi Domain Siber Dalam Pertahanan Siber TNI
Jakarta, 15/11 (ANTARA) - Serangan siber di Indonesia kian hari kian intensif. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 888 juta kali percobaan serangan siber terhadap sistem informasi pemerintah, perusahaan dan pribadi pada Agustus 2021. Serangan malware -termasuk didalamnya ransomware- mendominasi, disusul Trojan dan kebocoran data (data leak). Menurut laporan BSSN serangan siber oleh aktor dalam negeri cukup besar. Selain serangan pada aspek teknologi siber, Indonesia juga mengalami serangan sosial di domain siber, berupa disinformasi dan berita palsu (hoaks). Indonesia menjadi sasaran empuk para penjahat siber dikarenakan dua faktor, pertama jumlah pengguna internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat lebih dari 70 persen penduduk Indonesia (APJII 2021), menggunakan internet. Kedua, tingkat literasi warga yang masih rendah dalam hal mengelola data pribadi dan menyikapi informasi di internet. Tak jarang, penyerangan di perusahaan atau institusi pemerintah dimulai dari para pegawainya yang karena ketidaktahuannya membuka email atau file palsu yang menyebarkan malware dan Trojan. Akibat serangan siber ini sektor jasa keuangan mengalami kerugian sebesar Rp246 Milyar. Mengingat ancaman serangan siber yang semakin membahayakan, sudah seharusnya, menjadi perhatian serius dari penyelenggara negara. Terutama di tengah program “Transformasi Digital” yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Serangan siber meningkat seiring dengan peningkatan digitalisasi pemerintahan (e-Government), pelayanan publik dan perusahaan startup digital. Secara sosial, sisa momentum Pemilu 2019 yang melahirkan kubu sosial “cebong-kampret” masih menyisakan keterbelahan masyarakat. Agitasi dan provokasi dalam bentuk disinformasi dan hoaks masih bertebaran di media sosial. Ditambah lagi, ulah kelompok-kelompok ekstrim yang menunggangi situasi ini untuk mengambil keuntungan berupa pembangunan opini publik. Di tengah ancaman serangan siber yang semakin intensif ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu mendefinisikan ruang siber sebagai domain peperangan baru dalam pertahanan. Tidak hanya sebagai wawasan, tetapi diturunkan dalam kebijakan dan program pengembangan teknologi alutsista, doktrin dan organisasi TNI. Kesadaran ruang siber sebagai domain peperangan ini telah menjadi perbincangan internasional. Pada 2011, seorang pejabat militer Amerika Serikat, dengan tegas mengatakan, “Jika Anda mematikan jaringan listrik kami, mungkin kami akan meletakkan rudal di salah satu cerobong asap Anda.” Serangan siber terhadap negara Paman Sam itu memang tidak main-main dan semakin brutal dari tahun ke tahun. Pada 2021 serangan “ransomware” menyerang lebih dari 200 bisnis yang memiliki rantai pasok fasilitas pelayanan publik. Pada 2011, AS menerbitkan “International Strategy for Cyberspace” yang mencanangkan hak untuk menggunakan kekuatan militer terhadap serangan dunia maya. AS menyatakan bahwa serangan siber adalah tindakan perang. Komite Independen Kementerian Pertahanan AS menyamakan serangan siber sama halnya dengan ancaman serangan nuklir. Alhasil, program nuklir Iran terhenti gegara malware “Stuxnet”. Meski AS tidak mengkonfirmasi secara langsung, tapi sejumlah media mengungkap ada indikasi keterlibatan AS dalam pengoperasian “Stuxnet.” United State Cyber Command (USCC) telah berhasil menanamkan malware ke dalam sistem jaringan listrik Rusia pada 2019. Meski, pada akhirnya serangan tersebut dapat ditangkal. Pada 2017, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah mengkonfirmasi bahwa mereka menetapkan dunia maya sebagai domain militer yang sah, di mana serangan secara online (daring) terhadap negara anggota NATO dapat dianggap sebagai serangan terhadap 29 negara anggota NATO. Domain siber sejajar dengan domain darat, laut dan udara. NATO menyadari bahwa domain siber adalah elemen yang semakin vital dari operasi militer modern. Dengan demikian, militer negara-negara maju telah secara tegas mendefinisikan domain siber adalah domain peperangan baru. Pada level tertentu militer dapat turun tangan. Tentu keterlibatan militer juga dalam bentuk intervensi di dunia siber dengan cara pencegahan, penyerangan, dan antisipasi. Indonesia, sebagai negara yang internet dan pengguna internetnya terus bertumbuh, diperlukan keterlibatan militer di dunia siber dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Dalam konteks kesinambungan Revolution in Military Affairs (RMA) yang telah menjadi paradigma reformasi TNI, maka yang perlu dilakukan oleh TNI adalah menyusun strategi pertahanan di dunia siber yang meliputi tiga aspek. Pertama, pengembangan teknologi informasi dan persenjataan yang mampu menginterferensi aktor serangan siber, baik aktor negara maupun non-negara. Serangan siber tujuan utamanya adalah mengancam nilai-nilai demokrasi, melumpuhkan sektor-sektor fundamental, dan menciptakan ketidakstabilan dalam tatanan kehidupan bernegara. TNI dapat berkolaborasi dengan aktor-aktor sipil sehingga semboyan “TNI adalah Kita,” dapat diterapkan pula pada domain siber. Kedua, penguatan doktrin. Domain siber, sebagai domain baru membutuhkan kerangka definisi dan operasional. Anggota TNI yang berasal dari berbagai latar belakang, tentu dibutuhkan protokol keamanan siber agar sistem informasi TNI tidak mudah diserang. Doktrin yang kuat memberikan perspektif dan sensitifitas TNI terhadap serangan siber dan mengendalikannya, baik pada level personel maupun organisasi. Ketiga, pembentukan organisasi khusus untuk merespon insiden siber, baik di internal TNI maupun di luar TNI yang dinilai strategis. Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) bersifat mendesak. Di samping untuk mengawal keamanan siber di tubuh TNI itu sendiri, CSIRT merupakan instrumen yang dapat dikembangkan untuk membangun kolaborasi dengan CSIRT lembaga negara lain yang telah dibentuk sehingga TNI selalu up to date (terkini) tentang perkembangan serangan siber terbaru. Pada akhirnya, tahun 2021 ini merupakan tahun krusial bagi TNI untuk mengikuti gerak “Transformasi Digital” yang dicanangkan Presiden. Adalah keniscayaan jika Panglima TNI terpilih telah mempromosikan “Peningkatan Operasional Siber” sebagai salah satu agenda strategisnya. Karena pandemi COVID-19 telah mempercepat iklim siber di seluruh dunia, begitu juga dengan serangan siber. *) Ngasiman Djoyonegoro adalah Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan (sws)
Gubernur Dorong Hilirisasi Industri di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendorong pentingnya hilirisasi industri di daerah itu agar memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat setempat. "Saya sudah menyurati kementerian terkait, bahwa bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh keluar dari Kalimantan Tengah, bahan mentah harus bisa diolah, minimal barang setengah jadi,” kata dia melalui keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Minggu (14/11). Ia mengaku sudah menyurati kementerian terkait untuk penghentian keluarnya bahan mentah bauksit dari provinsi tersebut. Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit mencapai 2,96 miliar ton dan diperkirakan mencapai 92 tahun, sedangkan di Kalimantan Tengah bauksit merupakan salah satu di antara sumber daya alam (SDA) yang melimpah. "Melihat hal ini kita harus bijak, tidak bisa kita eksplorasi membabi buta tanpa memerhatikan dampak lingkungan dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat," katanya. Langkah yang dilakukan Suginto Sabran terkait dengan penghentian sementara berupa SDA bahan mentah bauksit keluar dari Kalimantan Tengah sebagai beralasan, sebab kurang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi industri menjadi penting karena akan berdampak pada perekonomian secara luas, di antaranya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD yang dapat dirasakan melalui pembangunan berbagai sektor strategis. Sugianto menjelaskan sebagai seorang gubernur yang merupakan “bapak” bagi masyarakatnya, tentu memiliki tanggung jawab yang teramat besar dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dapat dirasakan segenap masyarakat Kalimantan Tengah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia sering kali menyampaikan, SDA di Kalimantan Tengah melimpah sehingga sudah seharusnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, hilirisasi industri salah satu fokus Sugianto Sabran dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA agar dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar daerah serta mampu menyerap tenaga kerja setempat. "Hilirisasi yang dicita-citakan adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk menyejahterakan segelintir orang saja dan menyisakan dampak buruk, khususnya bagi masyarakat setempat," katanya. Meski demikian, ia memaparkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjamin iklim usaha, khususnya keamanan berinvestasi. Pemprov setempat selalu terbuka kepada semua pihak yang ingin berinvestasi dengan memberikan layanan yang cepat dan tepat. "Namun kami juga tidak akan ragu-ragu untuk bertindak tegas terhadap praktik berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sugianto. (sws)
Berkat Permen Nadiem, di Kamar Kos Akan Dipajang Tulisan “Suka Sama Suka”
By Asyari Usman Di sejumlah grup WA, para pengamat sosial-politik dan orang awam semakin gencar membahas Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Kontroversinya sangat besar. Ada yang pro-Nadiem, tapi lebih banyak yang kontra. Pasal 5 Permen ini, yang mendefinisikan kekerasan seksual, memberikan implikasi bahwa hubungan seks yang dilakukan atas dasar “persetujuan Korban” alias suka sama suka, tidak digolongkan sebagai kekerasan seksual. Ini yang memicu reaksi keras. Permen Nadiem disimpulkan sebagai aturan yang akan melegalkan perzinaan. Nadiem dikritik pedas. Bahkan dihujat. Dia disebut menghancurkan sistem nilai Pancasila, norma keagamaan dan etika. Permendikbud ini memang berbahaya. Sebagai contoh, Pasal 5 ayat (l) menyatakan bahwa suatu tindakan disebut sebagai kekerasan seksual kalau pelaku: “menyentuh, mengusap, merasa, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban”. Artinya, kalau Korba setuju maka perbuatan itu tidak disebut kekerasan seksual. Ada “mutual consent” (mau sama mau). Begitu juga Pasal 5 ayat (m) yang menyatakan suatu tindakan disebut kekerasan seksual apabila “membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.” Tentu makna implikatifnya adalah bahwa kalau Korban setuju, bukan lagi kekerasan seksual.” Dua contoh ini memang sangat mencurigakan. Bagaikan ada upaya bermain kata untuk melegalkan seks bebas. Wajar saja publik yang masih waras bereaksi keras. Nadiem dituduh mau melegalkannya. Tapi, apakah seks bebas tidak ada di kalangan mahasiswa? Sudah sangat banyak. Dan sudah sangat lama berlangsung. Di mana-mana. Cuma, belum legal. Masih bisa dipidanakan kalau penegak hukum “mau”. Aspek pidana inilah yang mungkin ingin ditiadakan. Nah, apakah Nadiem Makarim pantas dituduh mau melegalkan seks bebas melalui Permen 30/2021? Jika Permen ini dicermati secara utuh, tidak begitu terlihat ada misi itu. Namun, setelah ditelaah pasal per pasal, ayat per ayat, kata per kata, barulah terkuak upaya legalisasi seks bebas. Sekali lagi, inilah yang tersirat dengan jelas di Pasal 5. Lantas, apakah Permen ini akan membanjir-bandangkan seks bebas? Pasti. Sebab, pintu bendungannya telah dibuka. Dalam arti, para calon pelaku seks bebas yang selama ini terhalang pasal perzinaan, akan memajang Permen Nadiem ini di kamar-kamar kos mereka. Petugas tak bisa masuk menggerebek. Bisa saja, misalnya, mereka tempelkan di pintu di kamar-kamar kos itu tulisan yang berbunyi “Dengan Persetujuan Korban” alias Suka Sama Suka. Kemungkinan banjir seks bebas inilah yang terbayang oleh publik, khususnya para pemuka Islam. Dan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, tuntutan agar Permen 30/2021 dibatalkan adalah reaksi yang terlemah dari kalangan ulama. Artinya, para penguasa masih sangat beruntung permintaan ini disampaikan dengan cara yang baik-baik.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Penyalipan dan Penyelundupan Hukum
By M Rizal Fadillah SETELAH terberitakan pemanggilan Menteri Nadiem oleh Komisi X DPR RI dan dinyatakan bahwa Komisi X tidak pernah mendapat informasi apalagi konsultasi adanya agenda untuk membuat Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, maka jelas bahwa niat Kementrian Nadiem adalah melakukan penyalipan atau penyelundupan hukum. Overtaking of Law Penyalipan hukum ini berkaitan dengan belum disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU P-KS saat ini baru masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021 dan dipastikan tidak akan selesai pada tahun 2021. Pembahasan di DPR RI bakal alot. Permendikbudristek No 30 tahun 2021 dengan konten relatif sama telah menyalip RUU. Sungguh tercela dan kacau serta aneh ada Peraturan Menteri mendahului Undang-undang. Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri itu berkedudukan di bawah Undang-Undang, bahkan di bawah Peraturan Pemerintah. Kekuasaan yang sewenang-wenang jika peraturan pelaksanaan dibuat mendahului peraturan payungnya. Lucu, aneh, dan seenaknya saja membuat Peraturan Menteri sementara Undang-Undang (UU) nya masih dalam taraf penggodokan bahkan baru pengagendaan. Overtaking of law seperti ini adalah wujud dari "abuse of power" dimana eksekutif melakukan eksekusi tanpa persetujuan (Wakil) Rakyat. Smuggling of Law Aspek kedua dari Permendikbudristek No 30 tahun 2021 ini adalah penyelundupan hukum yaitu menutupi atau menyamarkan maksud dengan cara tipu-tipu. Melakukan penyelundupan aturan atau pasal pasal hukum. Pembodohan rakyat dengan citra manis. Siapa yang tidak setuju terhadap pencegahan kekerasan seksual ? Hanya orang tak waras yang menolak. Akan tetapi masalahnya bukan disitu. Filosofi kontraktual telah menjadikan "sexual consent" sebagai parameter utama. Persoalan seks dianggap hanya semata kesepakatan, bukan domein agama. Nilai-nilai transendental ketuhanan yang tidak perlu hadir. Disinilah ruang penyelundupan itu. Liberalisme dan Marxisme yang nir-moral berkepentingan untuk menunggangi dan mengendalikan. Dan itu dimulai dari Perguruan Tinggi. Overtaking dan smuggling of law adalah kriminal. Demikian juga dengan kekerasan seksual. Jangan biarkan atau biasakan rakyat ditipu-tipu oleh aturan pidana yang dibingkai oleh kebijakan administrasi. Permen 30 adalah contoh buruk penipuan. Menteri bahkan Presiden harus bertanggungjawab atas modus ini. Desakan untuk mencabut atau membatalkan menjadi sangat wajar ditinjau dari berbagai sisi. Yang aneh adalah para pendukung termasuk Menteri Agama. Seperti tak mengerti misi dibalik Permen. Atau memang terkecoh ? Atau menjadi bagian dari misi nir-moral dari Peraturan yang kontennya sangat menohok Agama, Konstitusi, dan Ideologi tersebut ? Penyalip dan penyelundup harus segera dihukum. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Kolumnis Tetap FNN
Hanya 12,8 Persen Responden Menilai Pemerintahan Jokowi-Mar'uf Lebih Baik
Jakarta, FNN - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mar'uf Amin dinilai baik oleh sebagian kecil masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Survey Center (ISC). Peneliti senior ISC Chairul Ansar menjelaskan riset itu dilakukan untuk membandingkan kinerja pemerintahan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 lalu. "12,8 persen menilai jauh lebih baik, 45,3 persen menilai baik, 27,7 menilai biasa saja dan sisanya menilai buruk serta tidak menjawab," jelas Chairul saat memaparkan hasil survei secara daring di Jakarta, Minggu. Chairul mengatakan penilaian baik itu didapatkan dari kesuksesan Jokowi serta kinerja para menterinya. Selain itu, anggaran yang besar dalam APBN menunjukkan besarnya perhatian Jokowi terhadap bidang kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Survei itu juga melaporkan sejumlah persoalan yang harus mendapat penyeleseaian segera oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, diantaranya bidang kesehatan terkait pengendalian COVID-19. Lalu, ketersediaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, kemiskinan hingga pertahanan dan keamanan. Riset Indonesia Survey Center dilaksanakan dengan mewawancarai langsung 1.520 responden yang telah memiliki hak pilih di 34 provinsi pada 7 hingga 21 Oktober 2021. Penelitian dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling dengan margin of error 2,5 persen dan level of confidence 95 persen. (sws, ant)
China Utara Wajibkan Karantina 56 Hari Bagi Pendatang
Beijing, FNN - Otoritas Kota Shenyang di wilayah China utara mewajibkan pelaku perjalanan dari luar negeri untuk menjalani karantina selama 56 hari. Mereka yang baru datang di Shenyang harus dikarantina selama 28 hari di hotel dan 18 hari di rumah, demikian dilaporkan media China, Minggu. Selama di hotel, para pendatang tersebut tidak diizinkan membuka pintu bagi siapa pun kecuali pengantar makanan. Demikian pula selama karantina di dalam rumah, mereka tidak diizinkan keluar. Kebijakan ketat yang diambil otoritas Shenyang, ibu kota Provinsi Liaoning, tersebut adalah bagian dari strategi "nol COVID-19". Shenyang terakhir kali menemukan kasus positif COVID-19 pada Juli. Sementara beberapa kota di China mendapati kasus terakhir mereka pada Oktober lalu dengan peningkatan lebih dari 70 persen, menurut laporan The Waijiao. Meskipun penambahan kasus harian COVID-19 relatif kecil ketimbang negara-negara lain, China belum terbebas dari penyakit menular dan mematikan itu. "Meskipun jangkauan vaksinasi sangat luas, kebijakan ketat pencegahan dan pengendalian COVID-19 masih diperlukan," kata Direktur Departemen Penyakit Menular Rumah Sakit Huashan, Zhang Wenhong. (sws, ant)
COP26 Gagal Sepakati Pendanaan Baru untuk Kerusakan Akibat Iklim
Glasgow, FNN - Para peserta konferensi iklim PBB COP26 sepakat untuk mendorong isu "kerugian dan kerusakan" akibat perubahan iklim ke dalam Pakta Iklim Glasgow pada Sabtu malam. Namun, mereka gagal membentuk fasilitas pendanaan baru yang didedikasikan bagi negara-negara rentan untuk mengatasi kerusakan, setelah muncul penolakan dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan sejumlah negara kaya. Guinea, yang mewakili kelompok negara berkembang, mengungkapkan "kekecewaan yang sangat dalam" pada keputusan itu, yang hanya memprakarsai "dialog" untuk membahas "pengaturan pendanaan kegiatan untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi kerugian dan kerusakan". Negara-negara pulau kecil --seperti Kepulauan Marshall, Fiji, Antigua dan Barbuda-- yang khawatir wilayah mereka tergerus oleh kenaikan permukaan air laut juga menyampaikan ketidakpuasan mereka. Para pendukung pendanaan "kerugian dan kerusakan" bersikukuh fasilitas itu harus dibentuk segera, idealnya saat konferensi iklim di Mesir tahun depan. Harjeet Singh, penasihat senior Climate Action Network International, menegaskan bahwa kesepakatan Glasgow setidaknya mengakui adanya kebutuhan dana kerugian dan kerusakan yang meningkat di negara-negara berkembang. Kesepakatan itu menyebutkan "perubahan iklim telah dan akan semakin menyebabkan kerugian dan kerusakan, dan bahwa, ketika suhu meningkat… akan menimbulkan ancaman sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin besar". Namun, kata Singh, kegagalan menyediakan dana untuk membantu negara-negara miskin membayar biaya kerusakan berarti "kita tengah berjalan dalam inci ketika harusnya bergerak dalam mil". Pakta Iklim Glasgow menyepakati untuk mendanai Santiago Network, sebuah badan untuk membangun keahlian teknis dalam penanganan kerugian dan kerusakan, seperti membantu negara-negara tentang cara memindahkan penduduk pesisir yang terancam. Ani Dasgupta, presiden World Resources Institute, lembaga pemikir yang berbasis di AS, mengatakan COP26 "akhirnya menempatkan isu sangat penting tentang kerugian dan kerusakan ke atas panggung utama". Namun untuk memenuhi kebutuhan negara-negara rentan, dialog-dialog di Glasgow semestinya bukan sekadar pembicaraan tapi juga menghasilkan rekomendasi tentang skala pendanaan yang diperlukan, kata dia dalam pernyataan. AS dan Australia, khususnya, menghambat kemajuan untuk membentuk pendanaan baru bagi kerugian dan kerusakan. Kedua negara telah lama menolak wacana bahwa negara-negara industri dengan riwayat polusi karbon yang tinggi harus membayar kompensasi kepada negara-negara lain atas kerusakan yang mereka timbulkan. Utusan iklim AS John Kerry mengatakan AS memahami bahwa semakin banyak sumber daya yang diperlukan untuk membantu masyarakat di wilayah rentan, namun langkah awal perlu diambil untuk mencari tahu bagaimana dana itu diberikan dengan baik. Sejumlah gagasan telah diusulkan tentang cara mendanai biaya kerugian dan kerusakan, termasuk mengenakan pajak baru pada penjualan bahan bakar fosil atau penerbangan. Dana Adaptasi Negara-negara berkembang dalam sesi penutupan COP26 menyambut baik kemajuan dalam meningkatkan upaya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Adaptasi itu mencakup berbagai hal seperti membangun tanggul laut yang lebih tinggi untuk mencegah banjir, menampung air hujan untuk irigasi, dan beralih ke tanaman pertanian yang tahan kekeringan. Negara-negara peserta COP26 sepakat untuk meluncurkan program dua tahun untuk menetapkan "sebuah tujuan global tentang adaptasi", sesuatu yang sudah disepakati dalam Perjanjian Paris 2015 namun masih belum jelas hingga kini. Ada juga kemajuan dalam penetapan target yang lebih ketat untuk membiayai adaptasi yang saat ini hanya seperempat dana iklim global bagi negara-negara berkembang. Pada 2019 dana ini hanya terkumpul 20 miliar dolar AS (Rp283,8 triliun). Pakta Glasgow mendesak negara-negara maju untuk "segera dan secara signifikan menambah" dana adaptasi dan minimal melipatduakan dana itu dari level 2019 hingga 2025, dalam rangka memenuhi target Perjanjian Paris untuk membiayai pemangkasan emisi dan adaptasi secara adil. Dalam konferensi, sejumlah pemerintah negara kaya menyampaikan komitmen-komitmen baru senilai 960 juta dolar (Rp13,6 triliun) untuk membantu negara-negara rentan beradaptasi pada perubahan iklim. Namun tetap saja, jumlah dana yang dijanjikan itu masih jauh di bawah kebutuhan biaya negara-negara berkembang saat ini yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar per tahun. PBB mengatakan angka itu akan menjadi 300 miliar dolar per tahun pada 2030. Jennifer Morgan, direktur pelaksana Greenpeace International, mengatakan negara-negara maju di COP26 "akhirnya mulai merespons seruan negara-negara berkembang tentang pendanaan dan sumber daya untuk mengatasi kenaikan suhu". Gabriela Bucher, kepala Oxfam International, mengatakan komitmen untuk menggandakan dana adaptasi di COP26 masih kurang dari yang dibutuhkan "namun jika terealisasi akan menambah miliaran dolar untuk mendukung negara-negara berkembang". (sws, reuters)
Tokoh Kamoro Harapkan Presiden Jokowi Perhatikan Warga Pesisir Mimika
Timika, FNN - Tokoh masyarakat yang juga Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika Georgorius Okoare mengharapkan Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan masyarakat Suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Ditemui ANTARA di Timika, Minggu, Georgorius yang akrab disapa Gery mengatakan selama berkali-kali melakukan kunjungan kerja ke Papua, Presiden Jokowi baru satu kali singgah di Timika, itupun hanya transit untuk makan siang setelah berkunjung ke Kabupaten Asmat saat bencana diare dan busung lapar beberapa tahun lalu. "Bapak Presiden Jokowi kami harapkan satu waktu datang khusus ke Timika untuk melakukan dialog dengan kami masyarakat asli Mimika, terutama masyarakat Suku Kamoro yang hidup di wilayah pesisir karena selama ini kami merasa dianaktirikan dalam pembangunan. Semua pembangunan di Papua difokuskan ke bagian pegunungan, sementara kami masyarakat pesisir kurang mendapatkan perhatian," kata Gery. Sebagai salah satu pemasok devisa terbesar untuk negara melalui keberadaan perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia, menurut Gery, seharusnya Presiden Jokowi juga menyediakan waktu khusus untuk datang bertemu masyarakat asli di Mimika yang merasakan langsung dampak dari keberadaan Freeport. Ironisnya, kata Gery, warga Suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Mimika yang selama ini merasakan langsung dampak limbah tailing Freeport hampir tidak tersentuh pembangunan. "Kami bicara apa adanya saja, selama ini pembangunan di Papua itu diarahkan ke gunung, sementara sampai sekarang yang selalu ribut dan kacau itu di gunung, tolong perhatikan juga kami masyarakat yang tinggal di pesisir. Mimika punya anggaran triliunan rupiah, tapi dari tahun ke tahun warga saya di pesisir pantai itu tidak pernah menikmati pembangunan, mereka tetap tertinggal di semua aspek," tutur Gery. Warga Suku Kamoro merupakan satu dari dua suku asli Mimika yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir Mimika mulai dari Potowayburu perbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat hingga Distrik Jita yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat. Pada Sabtu (13/11), Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menutup kegiatan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2021. (sws, ant)
Bupati Banyumas Klarifikasi Cuplikan Video Pernyataan tentang OTT KPK
Purwokerto, FNN - Bupati Banyumas Achmad Husein memberikan klarifikasi terkait dengan cuplikan video pernyataannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang viral di media sosial. "Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu. Menurut dia, cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan ranah penindakan. "Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," katanya menjelaskan. Padahal, kata dia, bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Ia mengatakan belum tentu dengan di-OTT, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik. Selain itu, lanjut dia, kepala daerah yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan. Bupati mengatakan jika dilihat, kemajuan kabupaten yang pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi. "Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa," tuturnya. Husein pun kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut dia sampaikan dalam ranah diskusi pencegahan, bukan penindakan, dan cuplikan videonya tidak lengkap. Tapi kalau mau OTT nggih monggo, sebab kalau KPK berkehendak, bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggung jawab yang diembannya, mulai dari Presiden sampai dengan kepala desa pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda-beda, ujarnya. Dalam cuplikan video berdurasi 24 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat Bupati Banyumas Achmad Husein sedang menyampaikan pernyataan pada sebuah acara. "Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam cuplikan video. (sws, ant)
Pakar Hukum Sarankan KPK Usut Dugaan Korupsi Tes "PCR"
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada kasus formula E. "Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis 'PCR', ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas," kata Refly di JaKarta, Minggu. Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat. "Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya," ungkap Refly. Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E. "Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia. Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi. "Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu 'fair' pilpresnya," ujar Refly menegaskan. (sws, ant)
HUT Ke-76 Korps Brimob Polri Merupakan Momentum Introspeksi Diri
Kendari, FNN - Komandan Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Kepolisian Daerah, Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Adarma Sinaga mengatakan Hari Ulang Tahun Ke-76 Korps Brimob Polri merupakan momentum menambah spirit kerja dan mengintrospeksi kekurangan. "Hari Ulang Tahun (Korps Brimob Polri) ini membuat dan menambah spirit untuk pribadi, pasukan. Kemudian berani mengintrospeksi kekurangan sehingga ada perbaikan di kemudian hari," kata dia usai mengikuti HUT Koprs Brimob Polri ke-76 secara virtual di Kendari, Minggu. Menurut dia, HUT Korps Brimob Polri menjadi momen bagi pribadi dan pasukan untuk mengintrospeksi baik dari segi pembinaan, operasional maupun dalam tugas-tugas lainnya. Di momen peringatan HUT Korps Brimob Polri, Dansat Brimob Polda Sultra ini juga berharap dan berdoa agar seluruh pasukan di satuannya selalu selalu diberi kesehatan sehingga dapat melayani masyarakat, bangsa dan negara. "Kami juga berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik," ujar dia. Puncak peringatan HUT Ke-76 Brimob dilaksanakan secara luring dan daring, diikuti 34 Brimob Polda se-Indonesia, dan dihadiri oleh pejabat tinggi Polri di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pengheningan cipta untuk menghormati tiga anggota Brimob Polri yang gugur dalam bertugas di Satgas Operasi Madago Raya, Sulawesi Selatan, serta Satgas Operasi Nemangkawi, Papua Khusus di Sulawesi Tenggara, HUT Korps Brimob Polri dihadiri Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto dan jajaran dan diikuti seluruh personel Sat Brimobda Sultra. Diketahui, Brimob Polda Sultra dalam memperingati HUT Korps Brimob Polri tahun ini melakukan berbagai kegiatan sosial di antaranya berbagai sembako ke masyarakat kurang mampu, melakukan pemeliharaan beberapa monumen, memperbaiki rumah-rumah warga, serta melakukan donor darah. (sws, ant)
Borunan Koruptor Kejati Papua Ditangkap di Gianyar Bali
Jayapura, FNN - Made Jabbon Suyasa Putra, koruptor yang sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua ditangkap di Gianyar, Bali dan telah dievakuasi ke Jayapura, Minggu. Asistel Kejati Papua Akhmad Muhdhor di Jayapura, mengakui terpidana Made Putra kabur selama sembilan tahun setelah putusan tingkat kasasi Nomor 392 K/Pid.sus/2012 tanggal 27 Maret 2012. Penangkapan terpidana kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom dilakukan tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejati Papua di Banjar Tengah Bon Biu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali, Kamis (11/11). Terpidana diajukan karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya belum selesai namun pembayaran 100 persen sehingga negara dirugikan Rp805.908.700,. Terpidana I Made Jabbon Suyasa Putra melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, Sakir. Buronnya terpidana terjadi saat menunggu putusan kasasi setelah dikeluarkan demi hukum karena masa penahanannya telah habis., jelas Asintel Akhmad Muhdhor. Ditambahkan, sejak penangguhan itulah I Made Jabbon Suyasa Putra tidak lagi berada di tempat tinggalnya yang sesuai dengan berkas perkara sehingga eksekusi putusan kasasi Nomor 392 K/Pid.sus/2012 tanggal 27 Maret 2012 tidak dapat dilakukan. Terpidana berdasar putusan Nomor 392 K/Pid.sus/2012 dijatuhi penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, subsidair 3 bulan kurungan, selain itu diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 740.908.700 subsidair 1 tahun penjara. Putusan Nomor 392 K/Pid.sus/2012 itu menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 02/Pid.Tipikor/2011/PN.Jpr. tanggal 27 September 2011. Setibanya di bandara Sentani, terpidana langsung dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Abepura utk menjalani sisa hukuman, tambah Akhmad Muhdhor. (sws, ant)
Pemprov DKI Dan PLN Sudah Bicarakan Pengelolaan Listrik Saat Banjir
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT PLN (Persero) sudah membicarakan pengelolaan listrik agar tidak membahayakan warga saat terjadi banjir di semua wilayah Jakarta. "Hasil pembicaraan tersebut, PLN melalui timnya akan turut mengamankan wilayah DKI Jakarta saat terjadi banjir agar tidak tidak ada warga yang menjadi korban sengatan listrik," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada wartawan di Taman Kota Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad, 14 November 2021. Anies mengatakan, warga DKI Jakarta pernah menjadi korban sengatan listrik pada saat banjir. "Jangan sampai terjadi lagi korban meninggal dunia karena sengatan listrik pada saat banjir. Karena itu, pengelolaan listrik sangat penting sekali," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Diketahui, PLN menyiapkan 2.356 petugas siaga dalam penanganan kelistrikan menghadapi musim hujan di Jakarta. PLN juga menyiagakan "Disaster Recovery Center" sebagai tempat pemantauan kelistrikan serta posko-posko petugas pelayanan teknis. "Keselamatan jiwa manusia adalah hal paling utama. Pada saat turun hujan lebat yang mengakibatkan banjir, maka listrik terpaksa dipadamkan sementara," katanya. Menurut Anies, bahaya yang bisa terjadi yaitu tersengat aliran listrik karena air merupakan salah satu penghantar listrik yang bisa mengalirkan aliran listrik ke tubuh manusia. Beberapa kondisi yang menyebabkan PLN terpaksa memadamkan listrik, yaitu rumah warga kebanjiran, aset PLN kebanjiran, atau rumah warga dan aset PLN kebanjiran. Secara rutin, PLN melakukan pemeriksaan terhadap tiang dan kabel listrik untuk memastikan penyaluran energi listrik ke masyarakat dalam kondisi normal dan aman. Hal ini untuk mencegah adanya arus bocor yang bisa membahayakan masyarakat terutama saat banjir. Masyarakat bisa melaporkan ke PLN jika menjumpai tiang dan kabel listrik yang membahayakan. Anies mengatakan, seluruh unsur tiga pilar mulai dari Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat bekerja bersama untuk menggalang seluruh kekuatan, bersama masyarakat, bahu-membahu ketika menghadapi ancaman banjir. "Ya di Jakarta kami siap, tapi yang dihadapi Jakarta bukan hanya persoalan di kota ini, tapi semuanya. Kami selalu menggarisbawahi, yang utama ialah semua warga selamat. Tidak ada yang meninggal dunia karena terdampak banjir," kata Anies. Anies menjelaskan, ketika curah hujan melampaui kapasitas, maka semua bekerja melakukan evakuasi, menyelamatkan semua warga. Anies juga mengingatkan semua pihak, untuk siap siaga bencana serta mewaspadai ancaman pandemi Covid-19, terutama saat menyiapkan tenda-tenda pengungsian di tempat yang berisiko tinggi penularan Covid-19. "Tenda yang disiapkan saat ini adalah tenda yang sesuai dengan kondisi pandemi, sehingga menghindarkan penularan jika sampai terjadi kasus di tempat-yang sedang diisolasi," kata Anies. (MD).
Wali Kota Pemahaman Warga Banda Aceh Terhadap Demokrasi Meningkat
Banda Aceh, FNN - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan bahwa pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap demokrasi meningkat, terlihat dari tingginya partisipasi pada pemilihan keuchik (kepala desa) secara langsung (Pilchiksung) di kota setempat. "Masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi dan memahami makna demokrasi, serta mengerti akan pentingnya melakukan pemilihan baik tingkat Keuchik, Wali Kota, Gubernur dan legislatif," kata Aminullah Usman di Banda Aceh, Ahad, 14 November 2021. Hal itu disampaikan Aminullah Usman saat memantau proses Pilchiksung tahap pertama Banda Aceh yang berlangsung serentak di 24 desa dari sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh itu. Aminullah mengatakan antusias masyarakat dalam Pilchiksung ini sangat tinggi, di mana mereka begitu euforia menggunakan hak suara dan memberikan dukungan kandidat masing-masing. “Setelah saya memantau dari berbagai lokasi, alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa, ini hal yang menggembirakan dalam demokrasi kita," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Aminullah menyebutkan tingkat partisipasi pemilih di setiap desa rata-rata hampir mendekati angka 90 persen menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam kesempatan ini, Aminullah mengapresiasi seluruh pelaksana dan kepada semua masyarakat Banda Aceh yang telah mendukung program pemerintah pada Pilchiksung ini hingga berjalan lancar. “Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilchiksung ini, dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang terjadi di lapangan, semua berjalan baik,” kata politikus PAN itu. Pelaksanaan Pilchiksung serentak Banda Aceh ini juga dipantau langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melalui zoom meeting. Dalam laporannya, Yusharto menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilchiksung ini sempat tertunda dikarenakan adanya virus corona varian baru di Indonesia. "Kita sempat melakukan penundaan sampai 8 Oktober 2021. Tersisa 80 daerah yang akan melakukan pilkades sampai Desember 2021," katanya. Pilchiksung ini berlangsung sesuai dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Lalu, dalam rangka menyukseskan Pilchiksung, Banda Aceh telah mengeluarkan Perwal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan. (MD).
Ambang Batas Pilpres Hasilkan Polarisasi Dan Disharmoni Sosial
Jakarta, FNN - Pakar Politik Siti Zuhro menyatakan bahwa ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold pada Pemilihan Umum 2014 dan 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. “Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja,” kata Siti Zuhro dalam diskusi publik yang bertajuk, “Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold” yang disiarkan di kanal YouTube Forum INSAN CITA, yang dipantau dari Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Padahal, menurut Siti, sistem multi partai dengan jumlah yang banyak, serta masyarakat Indonesia yang majemuk tidak seharusnya hanya memunculkan dua pasangan calon saja. Hal tersebut mengakibatkan sistem multi partai dan masyarakat majemuk menjadi tidak terwakilkan dalam skema pemilihan presiden, sehingga membutuhkan upaya yang lebih tinggi dalam rangka menjamin kepentingan rakyat dan membangun demokrasi yang substantif. Selain keterbatasan jumlah pasangan calon, Siti juga berpendapat bahwa ambang batas pemilihan presiden mengakibatkan kompetisi berlangsung secara tidak adil, nama pasangan calon yang kemungkinan besar hanya nama lama, serta menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri menjadi presiden. “Selain perempuan, anak muda, figur-figur non-partai, figur-figur atau tokoh daerah yang tidak terafiliasi partai juga dirugikan (oleh adanya ambang batas pemilihan presiden),” tutur dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu menambah variasi pasangan calon yang berkompetisi di dalam pemilihan presiden. Dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 270 juta orang dan tantangan baru yang lebih kompleks, Siti berpandangan bahwa wajar kalau muncul beberapa pasangan calon yang bisa merepresentasikan aspirasi dan kepentingan pemilih yang majemuk. “Ambang batas pemilihan presiden tidak diperlukan, karena kita cuma perlu ambang batas pemilihan legislatif,” kata Siti. (MD).
Militer Amerika Serikat Tutupi Serangan Yang Tewaskan Warga Sipil Suriah
Washington, FNN - Militer Amerika Serikat (AS) menutupi dua serangan udara di Suriah pada 2019 yang menewaskan hingga 64 perempuan dan anak-anak dalam perang melawan ISIS. Kedua serangan udara itu dilakukan berturut-turut di dekat kota Baghuz atas perintah unit operasi khusus rahasia yang bertugas di Suriah. Menurut laporan New York Times (NYT), Sabtu, 13 November 2021, Komando Pusat AS yang mengawasi operasi udara AS di Suriah, mengakui serangan itu untuk pertama kali pekan ini dan membenarkannya. Dalam pernyataan pada Sabtu, 13 November 2021, Komando Pusat mengulangi informasi yang diberikan kepada NYT, 80 orang tewas dalam kedua serangan itu, termasuk 16 petempur ISIS dan empat warga sipil. Komando mengatakan tidak jelas apakah 60 korban lainnya merupakan warga sipil, karena perempuan dan anak-anak bisa saja menjadi petempur. Dalam pernyataan itu, militer mengatakan serangan tersebut merupakan "upaya membela diri yang sah", proporsional dan bahwa "langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengesampingkan keberadaan warga sipil". "Kami membenci hilangnya nyawa manusia yang tidak bersalah dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya. Dalam kasus ini, kami melaporkan sendiri dan menyelidiki serangan tersebut berdasarkan bukti yang kami miliki dan bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa secara tidak sengaja," kata Komando Pusat, sebagaimana dikutip dari Antara. "Jumlah warga sipil di antara 60 korban yang tewas tidak bisa dipastikan karena "banyak perempuan bersenjata dan sedikitnya seorang anak bersenjata teramati" dalam video peristiwa itu," kata pejabat militer seraya menambahkan mayoritas dari korban tewas kemungkinan adalah petempur. Komando Pusat mengatakan, serangan tersebut dilakukan ketika Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sedang digempur habis-habisan dan terancam kalah. SDF telah melaporkan, daerah itu bersih dari warga sipil. Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi pada 18 Maret 2019 itu. Akan tetapi, laporannya kemudian "dibersihkan" dari kata "pengeboman". Menurut NYT, penyelidikan independen dan menyeluruh atas insiden itu tidak pernah dilakukan. Surat kabar itu mengatakan, laporan tersebut didasarkan pada dokumen dan deskripsi laporan yang bersifat rahasia, serta wawancara dengan aparat yang terlibat langsung. Seorang pengacara Angkatan Udara yang berada di pusat operasi pada saat kejadian meyakini serangan tersebut merupakan dugaan kejahatan perang. Dia kemudian memperingatkan Inspektur Jenderal Dephan AS dan Komite Dinas Angkatan Bersenjata Senat AS, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. (MD).
Putra Gaddafi Maju Jadi Calon Presiden Libya
Tripoli, FNN - Saif al-Islam al-Gaddafi, putra mantan pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi, pada Ahad, 15 November 2021 mendaftarkan diri sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan 24 Desember. Pejabat komisi pemilihan mengatakan, Saif adalah salah satu sosok terkemuka yang memang sudah diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Tokoh-tokoh lain yang diperkirakan akan bersaing sebagai capres adalah komandan militer wilayah timur, Khalifa Haftar; Perdana Menteri, Abdulhamid al-Dbeibah, dan ketua parlemen Aguila Saleh. Foto-foto yang diedarkan di media sosial memperlihatkan Saif, dengan mengenakan pakaian tradisional, menandatangani dokumen di pusat pendaftaran di Sebha, kota di barat daya. Kendati faksi-faksi di Libya dan negara-negara asing mendukung pemilihan pada 24 Desember, penyelenggaraan pemungutan suara masih diragukan karena pihak-pihak yang bersaing belum menyepakati aturan dan jadwal. Sebuah konferensi di Paris pada Jumat, 12 November 2021 menyetujui pemberian sanksi bagi siapa pun yang mengganggu atau mencegah penyelenggaraan pemungutan suara. Saif kemungkinan akan mengandalkan kenangan pada era sebelum pemberontakan, yang didukung NATO, terjadi pada 2011. Pemberontakan itu membuat ayahnya terdepak dari kekuasaan serta menyebabkan negara itu jatuh ke jurang kekacauan dan kekerasan selama satu dekade. Namun, kata para analis, Saif kemungkinan tidak akan memimpin posisi dalam pencalonan. Era Gaddafi masih dikenang oleh sebagian rakyat Libya sebagai masa kepemimpinan diktator. Saif al-Islam dan juga tokoh-tokoh rezim sebelumnya, sudah lama berada di luar lingkaran kekuasaan. Oleh karena itu, mereka mungkin akan sulit mendapat dukungan kuat supaya menjadi pesaing utama dalam pemilihan. (MD).
Gubernur Anies: Selama Pandemi, Pola Dakwah Terjadi Pergeseran
Jakarta, FNN —Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pandemi telah mengubah pola interaksi dan komunikasi masyarakat dunia. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini banyak dilakukan secara virtual. “Jangan anggap enteng efek dari pandemi. Pandemi mengubah pola interaksi, terjadi pergeseran cara berkomunikasi,” kata Anies saat menjadi narasumber Silaturahmi Nasional (Silatnas) Wahdah Islamiyah, Ahad (14/11/2021). Anies kemudian mencontohkan Silatnas Wahdah Islamiyah yang dilakukan secara virtual dan dihadiri 50 ribu lebih kader Wahdah Islamiyah. “Tiga tahun lalu, pernahkah terbayangkan bahwa Silatnas akan berlangsung secara virtual?” tanya Anies. Menurut Anies, pola kegiatan dakwah pun mengalami reformasi dan transformasi. Kegiatan dakwah bergeser dilakukan secara virtual. “Dan itu artinya duduk di mana saja bisa mengakses apa saja. Selama satu setengah tahun pandemi ini umat dibiasakan dengan itu,” jelas Anies. Untuk itu, Anies berharap Wahdah Islamiyah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan pola dakwah. Anies yakin, sebagai organisasi yang relatif muda, Wahdah Islamiyah mau belajar. “Wahdah ini muda, kumpulan orang muda itu keunggulannya itu lebih mau belajar terus dan membaca perubahan zaman. Lebih mau untuk mengantisipasi, ini yang harus kita dorong sama-sama,” kata dia. Pada kesempatan ini, Anies juga berpesan kepada kader Wahdah Islamiyah untuk menjaga persatuan NKRI. “Melalui Silatnas ini menyadari kita adalah unsur penjaga persatuan. Tengok ke depan, kita lihat Indonesia harus kita jaga dengan rasa keadilan,” ujar Anies. Sementara itu, Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah Ustaz Zaitun Rasmin mengaku bangga dengan antusiasme kader Wahdah Islamiyah mengikuti Silatnas. Menurut Ustaz Zaitun, tercatat oleh panitia 58 ribu kader Wahdah Islamiyah turut berpartisipasi pada Silatnas. Kepada Anies dan para peserta, Ustaz Zaitun menyampaikan informasi perihal adanya kader Wahdah Islamiyah yang harus menyeberang pulau mencari jaringan internet agar dapat mengikuti Silatnas. Dikatakan Ustaz Zaitun, momen Silatnas yang digelar lima tahun sekali ini memang sangat penting bagi kader untuk konsolidasi dan berbagi informasi. Silatnas juga sebagai ajang pemanasan menjelang pelaksanaan Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang bakal digelar Desember 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan. (gun)
LPP RRI Perpanjang Masa Pendaftaran Seleksi Calon Dewan Direksi
Jakarta, FNN - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperpanjang masa pendaftaran seleksi calon Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026. Dalam surat bernomor S-07/DEWAS-RRI/11/2021 yang ditandatangi Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, A. M. Adhy Trisnanto, SE, disebutkan seleksi calon Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 diperpanjang selama sepekan hingga Jumat, 19 November 2021, pukul 17.00 WIB. "Maka kami memberikan izin kepada Tim Seleksi untuk memperpanjang masa pendaftaran seleksi calon Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 sampai dengan batas waktu terakhir tanggal 19 November 2021," tulis pernyataan dalam surat tersebut, dikutip Sabtu. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI juga berpesan agar perpanjangan waktu tersebut harus disertai dengan sosialisasi yg lebih intens dan massif. Adapun posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi (PP), Direktur Teknologi dan Media Baru (TMB), Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Keuangan (khusus PNS, pangkat terendah IV/b) dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (khusus PNS, pangkat terendah IV/b). Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa diakses melalui https://dewas.rri.co.id/timseldewan direksirri2021-2026/ atau didengarkan melalui RRI Pro 3 FM 88,8 MHz. Selain ketentuan pendaftaran dan persyaratan umum, terdapat persyaratan khusus antara lain, calon Dewan Direksi adalah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar. Untuk persyaratan khusus untuk menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Direktur SDM dan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I-IV/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bagi calon Dewan Direksi yang berasal dari PNS/pegawai BUMN/pegawai BUMD harus memperoleh persetujuan dari instansinya dan dibuktikan dengan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi. Calon juga diminta melengkapi kelengkapan dokumen administrasi seperti formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani calon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan lainnya. Penyerahan berkas di Sekretariat Panitia lantai 7 Gedung Belakang Kantor Pusat LPP RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No 4-5 Jakarta Pusat, yang dibuka setiap hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00 - 15.00 WIB hingga tenggat terakhir pada 19 November 2021. (mth)
DKP Sulsel: Daya Beli Komoditi Perikanan Naik Setelah COVID-19 Melandai
Makassar, FNN - Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Sulawesi Selatan Hardi Haris mengemukakan bahwa terjadi peningkatan daya beli komoditi perikanan setelah kasus COVID-19 melandai. "Untuk komoditi perikanan sempat turun harganya tetapi sekarang sudah membaik. Termasuk ekspor kita kelihatan sudah mulai bagus, setelah kemarin pandemi sebenarnya produksi kita tetap bagus hanya pasarnya memang ada kendala," urainya di Makassar, Sabtu. Berdasarkan data DKP Sulsel, capaian ekspor komoditi perikanan pada periode Januari hingga Agustus 2020 yakni 205 juta dolar Amerika. Angka tersebut meningkat sebesar 12.7 persen yang totalnya mencapai 231 juta dolar Amerika pada periode yang sama. Pada awal pandemi saat kasus COVID-19 sangat tinggi, kata Hardi, mengakibatkan berbagai pekerja atau buruh yang menangani produk ekspor dari Sulsel tidak bisa bekerja karena ruang gerak yang terbatas. "Sekarang pandemi sudah mulai melandai, pekerja di sana juga sudah mulai buka, makanya permintaan ekspornya juga sudah bagus. Jadi kalau kita lihat jumlah ekspor kita sudah ada peningkatan di banding dengan tahun lalu," kata dia menjelaskan. Menurut dia, ekspor komoditi perikanan Sulsel terbukti membaik karena telah dilakukan direct flight (pengiriman langsung) setiap Sabtu dengan tujuan sejumlah negara Asia, seperti Hongkong dan Jepang. "Itu rencananya tiap hari Sabtu ada ekspor ke negara ini. Garuda siapkan untuk ke Hongkong dan Garuda tidak mungkin buka kalau potensi itu tidak ada," katanya. Hardi juga mengatakan daya jual komoditi perikanan di pasar lokal telah membaik, sebab warung makan dan restoran hingga hotel dianggap telah ramai. "Paling banyak serapannya kan di warung, kemudian di pasar lokal juga. Dari Dinas Perikanan sendiri, rumput laut tetap kita dorong karena yang terbesar di Sulsel kan rumput lautnya," kata dia. (mth)
Egy: Timnas Langsung Fokus ke Laga Kontra Afghanistan dan Myanmar
Jakarta, FNN - Gelandang serang tim nasional Indonesia Egy Maulana Vikri mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya langsung fokus ke dua laga persahabatan FIFA kontra Afghanistan dan Myanmar begitu tiba di Turki pada Jumat (12/11). "Kami sudah fokus ke pertandingan uji coba dan harus kerja keras dan disiplin dalam latihan," ujar Egy, dikutip dari laman PSSI di Jakarta, Sabtu. Menurut pemain klub Liga Slovakia, FK Senica itu, semua pemain skuad "Garuda" dalam kondisi yang baik untuk menjalani latihan. Soal cuaca di Antalya, Turki, tempat timnas menjalani pemusatan latihan (TC), juga tidak berpengaruh banyak kepada anak-anak asuh pelatih Shin Tae-yong. "Cuaca di sini juga tidak ada masalah bagi kami. Kami sudah latihan ringan seperti berlari dan beberapa latihan terpisah," kata Egy. Di Turki, selain berlatih, skuad "Garuda" akan menjalani dua laga uji coba internasional FIFA yaitu kontra Afghanistan, Selasa (16/11) dan Myanmar, Kamis (25/11). Selepas dari Turki, timnas akan langsung berangkat ke Singapura untuk menjalani Piala AFF 2020. Di turnamen itu, Indonesia yang bergabung di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Laos, akan menjalani laga perdana pada 9 Desember 2021 kontra Kamboja, lalu menghadapi Laos pada 12 Desember 2021, Vietnam tiga hari kemudian dan Malaysia, 19 Desember 2021. Semua pertandingan timnas Indonesia dilaksanakan di Stadion Bishan, Singapura. Piala AFF 2020 digelar secara terpusat lantaran pandemi COVID-19. (mth)
Polisi Ungkap Ekstasi Logo Moncler Beredar di Kalsel
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengungkap peredaran ekstasi logo Moncler di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilakukan seorang pemuda 26 tahun. "Ada 48 butir ekstasi logo Moncler warna silver dengan berat 19,68 gram disita sebagai barang bukti," ungkap Kasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin Kompol Mars Suryo Kartiko, Sabtu. Diketahui sindikat peredaran ekstasi kerap memproduksi pil gedek tersebut dengan beragam bentuk dan warna. Kali ini, Moncler sebagai merek mode mewah Italia yang terkenal dijadikan logo memasarkan barang haram ekstasi. Tersangka berinisial HR ditangkap di rumahnya Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selain ekstasi, petugas juga menemukan enam paket sabu-sabu dengan berat 17,19 gram dari penggeledahan kediaman sang pengedar. Kini polisi masih memburu jaringan bandar pengendalinya karena hasil pemeriksaan sementara penyidik, tersangka mengaku hanya menjalankan perintah dari seseorang jika ada pesanan narkoba. Termasuk jalur peredarannya juga ditelusuri apakah ekstasi dan sabu-sabu hanya dipasarkan di wilayah Banjarmasin ataupun juga daerah lainnya di Kalsel. "Untuk tersangka kini ditahan dan dijerat Pasal 112 dan atau 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati," kata Mars Suryo. (mth)
DPRD DKI Target Rampungkan Dua Perda BUMD hingga Akhir 2021
Jakarta, FNN - DPRD DKI Jakarta menargetkan merampungkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) dari dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta hingga akhir Tahun 2021 ini. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan bahwa dua raperda, yakni perubahan status Perusahaan Umum Daerah Air Limbah (PAL) Jaya menjadi perumda, dan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroda untuk dikebut, karena Program Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 telah ditetapkan. "Mudah-mudahan dua raperda ini bisa diparipurnakan pada tahun ini juga, karena kalau sampai melampaui tahun ini berarti harus masuk di program tahun depan, dan kami bahas lagi, sedangkan penetapan sudah selesai," ujar Pantas dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Pantas berharap setelah disahkan menjadi payung hukum, PAL Jaya dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan air limbah lebih baik lagi, juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan, untuk Jakarta Tourisindo, politisi PDI Perjuangan tersebut mengharapkan BUMD itu dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola perhotelan serta pariwisata. "Lalu bisa berperan membentuk ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengaku siap mempercepat tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga dua raperda ini bisa segera menjadi perda. "Untuk proses selanjutnya kami akan segera membuat surat permohonan kepada Kemendagri untuk proses fasilitasi. Kami kawal supaya bisa mengundangkan dan memberlakukan perda ini di Tahun 2021," tuturnya. (mth)
Bupati Lombok Tengah Dukung Pelaksanaan Program Guru Penggerak
Lombok Tengah, FNN - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Pathul Bahri mendukung pelaksanaan Program Guru Penggerak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. "Sejalan dengan visi dan misi Lombok Tengah beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (Bersatu Jaya), kami mendukung dan membutuhkan bapak/ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini," kata Lalu Pathul Bahri saat membuka acara lokakarya 7 program pendidikan guru penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Praya, Lombok Tengah, Sabtu. Sebagaimana dipahami semua, kata Bupati bahwa program ini akan menghasilkan pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. "Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama sembilan bulan. Program guru penggerak menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik," katanya. Dikatakan, para guru penggerak nantinya akan menjadi motor di Kabupaten Lombok Tengah untuk menggerakkan guru-guru lainnya di wilayah kerja masing-masing. Sehingga semua jenjang sekolah dapat mengimplementasikan konsep merdeka belajar menuju profil pelajar pancasila menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Hari ini kita sedang dalam proses mencetak guru penggerak di Kabupaten Lombok Tengah, berproses melaksanakan program pendidikan guru penggerak yang digelar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI," katanya. Menurut Bupati, calon guru penggerak ini terdiri dari Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK, sedangkan pengajar praktik guru penggerak berasal dari unsur guru, kepala sekolah, dosen dan pengawas. "Saya memberikan apresiasi dan selamat kepada calon guru penggerak dan pengajar praktik dalam mengikuti proses lanjutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," katanya. Ia juga mengatakan, Kabupaten Lombok Tengah yang kini berusia 76 tahun, terus menerus berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah di lombok tengah. "Alhamdulillah hal tersebut dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Guru penggerak adalah upaya konkret pemerintah untuk mengimbangi kecepatan perubahan di era globalisasi," katanya. (mth)
Jakarta Siapkan Tiga Kata Kunci Hadapi La Nina
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga kata kunci sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana akibat La Nina. "Ada tiga kata kunci yang harus dipegang dan dilaksanakan yaitu siaga, tanggap dan galang," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan saat apel kesiapsiagaan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Ahad, 14 November 2021. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan lebih tinggi. La Nina adalah salah satu faktor penyebab musim hujan, selain angin muson. La Nina berasal dari Bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Anies mengatakan dalam melaksanakan kata kunci pertama, yakni siaga, petugas harus sudah memikirkan langkah antisipasi untuk menyelamatkan serta memetakan lokasi yang aman. "Ketika berbicara tentang bersiaga itu bukan soal upacara atau menyiapkan alat-alat tapi siaga adalah antisipasi untuk menyelamatkan. Lokasi dan langkahnya harus dipikirkan sejak awal," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Selanjutnya, kata Anies, apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan akan terjadi hujan lokal hebat, maka setelah siaga Jakarta harus tanggap, artinya harus ada respons cepat yang dilakukan saat mulai terjadi banjir. "Mereka turun ke lapangan untuk meringankan beban orang-orang yang terkena bencana," kata Anies. Yang terakhir adalah galang, artinya harus galang seluruh kekuatan ketika berhadapan dengan banjir. Anies mengatakan seluruh unsur tiga pilar mulai dari Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bekerja bersama untuk menggalang seluruh kekuatan, bersama masyarakat, bahu-membahu ketika menghadapi ancaman banjir. "Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi karena Anda semua menjadi bukti bahwa bangsa kita tetap melahirkan pahlawan dan menumbuhkan pahlawan. Pahlawan-pahlawan itu tidak hanya hadir di tahun 1945 tapi setiap tahun dan hadir dalam setiap kesempatan," kata Anies. Usai memberikan arahan, Gubernur meninjau kesiapan personel dan armada kemudian menyaksikan simulasi kesiapsiagaan PMI dalam menghadapi dampak La Nina. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rustam Effendi mengungkapkan berdasarkan informasi dari BMKG diprediksi akan terjadi perubahan cuaca sebagai dampak La Nina yang akan melanda di beberapa tempat di Indonesia termasuk DKI Jakarta. "PMI akan membantu dan bekerjasama dengan Pemda terutama dalam menangani aspek kemanusiaan kepada masyarakat yang kemungkinan sangat dirugikan terhadap bencana tersebut," ujarnya. Hadir juga dalam apel tersebut Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara Wawan Budi Rohman dan Camat Penjaringan Depika Romadi. (MD).
Dewan Pers Apresiasi Penghargaan Seorang Wartawan Jadi Bupati
Ternate, FNN - Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik atas penghargaan yang diterimanya dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, karena menjadi wartawan pertama di Maluku Utara menjadi kepala daerah. "Saya mengucapkan selamat dan semoga Bupati Halsel Usman Sidik berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan pers di Halmahera Selatan pada khususnya dan pada umumnya di Malut,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat dihubungi dari Ternate, Minggu. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Paulus Pangka kepada Bupati Halsel, Usman Sidik bertempat di Auditorium Kantor Perpustakaan Nasional Jakarta, Sabtu (13/11). Hendry berharap Bupati Halsel dapat memberikan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi bagi wartawan. Sekaligus agar memerintahkan staf untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. "Dewan Pers sangat berharap dapat mendukung dan memberikan fasilitas pelatihan serta UKW bagi wartawan di Halmahera Selatan," katanya. Selain itu juga, Hendry yang juga mantan Sekretaris PWI Pusat itu menginginkan agar Pemda Halmahera Selatan dapat bekerja sama dengan media yang bermutu melalui pemasangan advetorial dan dapat membedakan mana media serius dan media yang hanya ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Untuk diketahui, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik menerima penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Penghargaan diberikan kepada orang nomor satu di Halsel ini, karena atas prestasi menjadi wartawan (TPI dan RCTI) pertama di Provinsi Malut menjadi kepala daerah. (mth)
BNPB: 33.221 Jiwa Warga di Sintang Masih Mengungsi Karena Banjir
Sintang, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Pontianak, Minggu. Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya. Dikatakan Abdul Muhari, BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. "Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia. Sementara itu, BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. "Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari. (mth)
Hidayat Nur Wahid, Pemuda Harus Paham Sejarah Perjuangan Pahlawan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pemuda harus memahami sejarah perjuangan pahlawan sehingga bisa menghargai dan menghormati pengorbanan para pejuang dan melanjutkan semangat mereka dalam mengisi kemerdekaan. Tampil sebagai pembicara secara daring dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerja sama MPR dengan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bangka Belitung, Sabtu, 13 November 2021, Hidayat Nur Wahid mengatakan salah satu cara memahami perjuangan pahlawan adalah dengan mengenal dan mendalami benda-benda peninggalan mereka. "Dengan mempelajari serta mengenali benda-benda sejarah peninggalan para pejuang, kita dapat merasakan betapa berat perjuangan dan pengorbanan mereka dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan," kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Ia mencontohkan Pesanggrahan Wisma Menumbing, Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, rumah pengasingan yang digunakan penjajah untuk mengisolir dan memutus hubungan para pejuang dengan pejuang lainnya. Di tempat tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, KH Agus Salim, RS Soerjadarma, Sutan Sjahrir, Mr Asaat, dan AG Pringgodigdo pernah menjalani pengasingan. Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyinggung proses penentuan dasar dan ideologi negara yang juga tidak mudah, bahkan memunculkan friksi tajam antara kelompok nasionalis religius dan nasionalis kebangsaan. Meski perbedaan pendapat dalam penentuan dasar dan ideologi negara tersebut sangat keras, akhirnya semua kelompok mengakui bahwa Indonesia adalah negara religius. "Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia didapat atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa seperti yang tersirat pada alinea tiga Pembukaan UUD NRI 1945," tutur Hidayat, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, keberhasilan pembentukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tak lepas dari kelihaian KH Anwar Sanusi. Ketika kelompok religius dan kebangsaan tak menemukan mufakat, Anwar Sanusi menawarkan pertemuan untuk dilakukan lobi yang akhirnya bisa diperoleh kesepakatan. Perjuangan berat ini, kata Hidayat, harus diketahui oleh generasi muda agar mereka paham dan menghargai pengorbanan para pahlawan, kemudian melanjutkan dan menjaganya. "Supaya tidak diombang-ambingkan sekelompok orang yang menyimpan keinginan menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain," ujarnya. Selain Hidayat, anggota MPR RI F-PKS Ahmad Syaikhu juga menjadi narasumber pendamping pada acara yang dihadiri BPW PKS Sumbagsel HA. Junaidy Auli, Ketua MPW PKS Babel Dody Kusdian, Ketua DPW PKS Babel Aksan Visyawan, anggota DPRD Kota, Kabupaten, dan Provinsi Fraksi PKS se-Bangka Belitung itu. (MD).
TNI dan Polri Intensifkan Patroli di Selat Malaka
Banda Aceh, FNN - Personel gabungan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Aceh Timur dan Pos Pangkalan TNI Angkatan Laut mengintensifkan patroli di perairan Selat Malaka. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat melalui Kepala Satpolairud Iptu Zainurusydi di Aceh Timur, Minggu, mengatakan patroli untuk mencegah masuknya pendatang ilegal maupun penyelundupan barang terlarang "Patroli ini untuk mencegah penyelundupan barang terlarang seperti narkoba dan lainnya, juga memperketat terhadap potensi masuknya pendatang ilegal melalui perairan Aceh Timur," kata Iptu Zainurusydi. Belum lama ini, ada informasi pengungsi Rohingya akan masuk ke wilayah perairan Aceh Timur. Karena itu, Polres Aceh Timur bersama TNI AL meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi masuknya orang dari luar secara ilegal. Ia mengatakan patroli menggunakan kapal C3 milik Satpolairud Polres Aceh Timur. Patroli menyisir perairan Selat Malaka yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Timur. "Kami bersama prajurit TNI AL beserta Danpos Lanal Idi Letda Laut (E) Mahrifal Fahmi bergerak dari dermaga sandar Pelabuhan Idi menuju ke arah barat Selat Malaka," ujarnya. Dalam patroli tersebut, tim gabungan bertemu dengan kapal TNI AL KRI Sultan Thaha Syaifudin dipimpin Letkol Laut (P) Faruq dan berkoordinasi tentang adanya informasi yang beredar, bahwa akan adanya pendatang ilegal dilaporkan masuk melalui perairan Aceh Timur. Tim gabungan juga memeriksa surat-menyurat kapal nelayan saat patroli. Termasuk mengingatkan para nelayan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, kendati sedang melaut "Kami juga mengimbau para nakhoda kapal di perairan Selat Malaka wilayah Aceh Timur segera menginformasikan jika melihat kapal mencurigakan, seperti membawa orang dalam jumlah banyak," tutur dia. (mth)
Saat Kapolri Hoegeng Tidak Ingin Anaknya Jadi Polisi
Jakarta, FNN - Nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso mungkin tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat di Tanah Air. Terutama bagi instansi Korps Bhayangkara. Jenderal Hoegeng merupakan seorang polisi melegenda dan selamanya akan terus dikenang atas apa yang telah ia torehkan semasa hidup. Lahir pada 14 Oktober 1921, ia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kelima tepatnya periode 1968 hingga 1971. Hoegeng menikah dengan seorang perempuan bernama Meriyati Roeslani atau yang kerap disapa Merry. Dari pernikahannya, mereka dikarunia tiga orang anak. Dua perempuan dan satu laki-laki. Jenderal Hoegeng kini memang telah tiada. Ia berpulang pada 14 Oktober 2004 di usia 82 tahun. Namun, nama besar yang disandangnya tetap abadi dan akan terus dikenang. Bertepatan dengan 100 tahun memperingati Hoegeng 1921-2021, keluarga besar mempersembahkan sebuah buku yang berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan". Buku yang ditulis langsung oleh seorang wartawan senior bernama Farouk Arnaz tersebut bercerita tentang kisah-kisah humanis dan kepribadian yang begitu kuat dari bapak tiga orang anak tersebut. Bagi keluarga, Hoegeng tidak hanya sekadar suami, ayah atau Kapolri. Jauh dari itu, sosok Hoegeng merupakan tauladan dari berbagai hal. Suatu ketika, Aditya Soetanto Hoegeng yang merupakan anak kedua dari polisi Hoegeng berniat masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Adit, sapan akrabnya, masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Ia bercita-cita masuk AKABRI. Untuk bisa mendaftar, salah satu syarat ialah harus melampirkan atau menyertakan surat izin dari orang tua. Dengan rasa penuh semangat dan percaya diri, Aditya datang ke Markas Besar (Mabes) Polri untuk meminta surat izin orang tuanya. Sesampainya di sana, ia diminta tunggu oleh ajudan Hoegeng. Di momen pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya ia melihat sosok Hoegeng bukan sebagai seorang ayah yang biasanya ramah dan hangat kepada anak-anaknya. Aditya mengenang kala itu Hoegeng hanya melihat ke arahannya dan bertanya ada keperluan apa menemuinya di kantor. Sontak saja hal itu membuatnya gugup karena melihat dua sosok yang berbeda dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, ia melihat Hoegeng sebagai ayah kandungnya namun di sisi lain ia sedang berhadapan dengan seorang Kapolri dan memperlakukan dirinya seperti tamu-tamu lainnya. Setelah menyampaikan niatan membutuhkan surat izin dari orang tua, Hoegeng hanya menjawab nanti saja kepada anaknya tersebut. Pembicaraan mereka pun tak berlangsung lama. Bahkan, selepas itu Hoegeng sama sekali tidak menyapa atau mempersilakan anaknya duduk. Ia malah meneruskan segudang pekerjaannya yang menumpuk di meja kerja. Mengetahui sikap ayahnya seperti itu, Aditya langsung pulang. Uniknya, ketika Hoegeng kembali ke rumah ia sudah bersikap layaknya seperti seorang bapak kepada anak dan suami kepada istri. "Saya masih ingat saat itu bapak bertanya, hai Dit kamu sudah makan? Beliau sama sekali tidak membicarakan soal tadi yang di kantor," kenangnya. Setelah kurang lebih tiga hari menunggu, tiba-tiba ajudan Hoegeng memberitahu Aditya kalau dirinya telah ditunggu oleh bapaknya di Mabes Polri. Mengetahui sikap orang tuanya dari pertemuan sebelumnya, Aditya menyiapkan mental dengan matang. Saat tiba di Mabes Polri, Hoegeng bertanya kemantapan hati putranya tersebut masuk ke dunia militer. Anehnya, kala itu Hoegeng berpesan agar anaknya tidak masuk polisi. Sebab ia tidak ingin ada Hoegeng lainnya di instansi kepolisian. "Mendengar ucapan itu, saya mau ketawa tapi takut," ujar dia. Selepas berbincang ringan, Aditya menanyakan perihal surat izin yang ia minta beberapa hari lalu. Akan tetapi, Hoegeng tidak memberikannya dan meminta anaknya pergi. Dalam pikirannya, mungkin saja ayahnya hanya tinggal mengirimkan radiogram dari Mabes Polri untuk syarat pendaftaran AKABRI. Setelah keluar dari Mabes Polri, ia baru menyadari bahwa pendaftaran sudah tutup dua hari yang lalu. "Jadi beliau monitor sampai hari pendaftaran tutup, baru dia panggil saya," ujarnya. Rasa kecewa dan marah menyelimuti hatinya. Sebab, cita-citanya ingin masuk AKABRI tidak kesampaian hanya karena ayahnya tidak memberikan surat izin orang tua. Saking emosinya, Aditya meluapkan kemarahannya kepada kuas-kuas milik Hoegeng yang digunakan untuk melukis. Tanpa pikir panjang semua kuas tersebut digunduli. Ketika Hoegeng pulang bekerja, ia meminta pembantu untuk memanggil anaknya laki-lakinya itu. Namun, karena sudah terlanjur kesal dan marah Aditya menolak bertemu dengan bapaknya. Pada akhirnya, Jenderal Hoegeng sendiri yang datang ke kamarnya dan mengajak anaknya tersebut berbicara dari hati ke hati. Dengan perasaan yang masih gondok, akhirnya ia mau keluar kamar dan berbicara di meja makan bersama ayahnya. Selama pembicaraan, ia sama sekali tidak mau melihat wajah ayahnya karena masih kesal atas kejadian sebelumnya. "Kala itu bapak bilang, Dit sekarang kita bicara antara Hoegeng dengan dirimu, antara anak dan ayah," kata dia mengulangi pembicaraan saat itu. Sebelum masuk pada topik utama, Hoegeng terlebih dahulu mengatakan kepada anaknya tersebut jangan berkomentar atau menyanggah sebelum ia selesai bicara. "Dalam hati ku yang paling dalam, jangan ada lagi yang mengikuti jejak saya di angkatan. Cukup saya saja yang merasakan itu semua," kata Hoegeng seperti yang diceritakan ulang oleh anaknya. Selain itu, Hoegeng juga menjelaskan kenapa ia tidak mengizinkan anaknya bergabung di AKABRI. Hoegeng sama sekali tidak ingin jabatan yang disandangnya sebagai Kapolri, akan memudahkan atau setidaknya memengaruhi anaknya masuk AKABRI. Selepas menjelaskan panjang lebar alasan ia tidak memberi izin anaknya bergabung di AKABRI, dengan kerendahan hati, Hoegeng berdiri dari kursinya dan menghampiri anaknya sembari meminta maaf. Di akhir pembicaraan yang berlangsung di meja makan tersebut, Hoegeng dengan polosnya bertanya kepada anaknya kenapa kuasnya digunduli. Sontak saja hal itu membuat perasaan anaknya yang tadi penuh amarah langsung berubah drastis sambil menahan senyum. Dari kejadian tersebut Aditya mengaku belajar banyak dari ayahnya. Padahal, jika ingin masuk AKABRI apalagi jadi anggota polisi, tentu saja bisa dikatakan peluangnya jauh lebih besar dari calon lainnya. Akan tetapi, sosok Hoegeng melihat satu langkah lebih jauh dari yang dipikirkan anaknya. Selain itu, ia menilai bapaknya adalah orang yang sangat humanis dalam mendidik anak-anaknya. Larangan Memakai Kendaraan Dinas Dewasa ini mungkin cukup banyak ditemukan pejabat-pejabat yang dengan bangganya memberikan atau meminjamkan kendaraan dinas kepada anaknya untuk kepentingan pribadi. Tentu saja hal itu bertentangan atau tidak etis. Berbeda dengan Hoegeng, ia melarang tegas ketika anaknya ingin menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan apa pun. Kepada istri dan ketiga orang anaknya, Hoegeng selalu menekankan bahwa selain dirinya, tidak boleh ada orang yang memakai atau menggunakan fasilitas yang dipinjamkan oleh negara. Bahkan, diketahui, di dalam mobil dinas yang digunakan Hoegeng untuk bekerja terdapat tulisan yang melarang siapa saja menggunakan kendaraan itu kecuali untuk dinas kepolisan. Mengenai sosok Hoegeng, ada satu hal yang bisa dikatakan ikonik dari dirinya. Ialah kebiasannya naik sepeda ontel tua saat berdinas. Ia lebih suka mengayuh sepeda ontel berwarna kecokelatan tersebut, sembari memonitor kejadian di sekeliling. Suatu ketika, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih kuliah bertemu dengan Jenderal Hoegeng di jalan. Mega yang hendak menuju Universitas Indonesia berpapasan dengan Hoegeng. Melihat Hoegeng mengayuh sepedanya, Mega menyapa dan memanggil "Om" serta menawarkan tumpangan kepada Hoegeng. Namun, dengan sopan dan rendah hati ia menolak tawaran itu. Sebab, bagi Hoegeng, selain berolahraga menggunakan sepeda akan membuatnya lebih mengetahui secara langsung apa yang terjadi di masyarakat dengan mata kepalanya secara langsung. Jika tidak sempat mengunjungi titik-titik lainnya, Hoegeng memanfaatkan "handy talky" (HT) sebagai sarana mendapatkan informasi. Berdasarkan pengakuan anaknya, Jenderal Hoegeng memiliki empat hingga lima HT yang selalu hidup 24 jam dan dibawa kemana ia pergi. Saat malam tiba, atau hendak ingin beristirahat suara HT milik Hoegeng selalu berisik. Kelima HT itu ditaruh di samping tempat tidur. Merry, istri dari Hoegeng sendiri mengaku sampai terganggu akibat riuh suara HT milik suaminya itu. Kini, 17 tahun sudah sosok Hoegeng telah tiada. Ia memang telah pergi untuk selamanya, namun namanya akan selalu dikenang. Dengan kepribadian yang kuat dan terkenal idealis, sudah sepatutnya para polisi meneladani sikap-sikap dari Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. (mth)
Komut Inalum Kunjungi Wisata Kampoeng Reklamasi PT Timah
Bangka, FNN - Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo mengunjungi wisata agro dan pusat perlindungan satwa di Kampoeng Reklamasi PT Timah Tbk di Desa Air Jangkang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kita berharap upaya ini dapat membantu mengembalikan fungsi lahan, sekaligus menambah nilai daerah ini," kata Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Doni Monardo di Pangkalpinang di Air Jangkang Bangka, Ahad, 14 November 2021. Dalam kegiatan kunjungan ke Kampoeng Reklamasi PT Timah ini, Komut Inalum didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan, untuk melihat langsung perkembangan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan secara cepat dan menghasilkan seperti buah naga, manga, dan kelapa pandan wangi. Selain itu rombongan juga meninjau kawasan pusat perlindungan satwa yang terancam punah akibat perburuan liar, kerusakan lingkungan, dan perdagangan ilegal di lahan penambangan bijih timah. "Kerusakan ekosistem dapat memberikan kerugian ekonomi. Ini PR kita bersama, kesejahteraan masyarakat Bangka," kata Doni Monardo. Melihat apa yang telah dilakukan hingga saat ini, ia mengaku lega. "Target kita 2045 Indonesia Emas, jangan sampai kerusakan alam malah membuat Indonesia cemas, bukan Indonesia Emas,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan salah satu proyek rehabilitasi lingkungan PT Timah, dimana pada 2013 diawali uji coba penanaman tanaman kemiri sunan sebagai tanaman bioenergi seluas enam hektare. Pada 2014 uji coba penggunaan mikoriza (sejenis fungi/jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman/pohon sehingga tanaman lebih optimal menyerap hara dalam tanah). Uji coba ini pada tanaman sengon dan karet seluas 14 hektare. Selanjutnya, pada 2015 penanaman tanaman kehutanan dan uji coba penanaman buah naga seluas 2,2 hektare. Kemudian pertengahan 2016 mulai pembangunan Kampoeng Reklamasi diawali dengan penataan lahan, penanaman tanaman buah dan tanaman endemik Pulau Bangka yaitu Pelawan dan tahun 2017 penyusunan masterplan Kampoeng Reklamasi dan perluasan penanaman tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya. "Pada 2018 PT Timah bekerja sama dengan Yayasan Animal Lovers of Bangka Island (ALOBI) dalam hal pengembangan Pusat Penyelamatan Satwa dan 2019 perluasan enam hektare untuk penanaman tanaman buah dan pemanfaatan kolong yaitu budi daya ikan, kerja sama dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang di kawasan ini," katanya. (MD).
Saatnya Kita Mandiri dengan Platform Digital Model Sendiri (1)
Oleh: Agus Maksum DALAM rangka mensosalisasikan hasil kajian Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU) kami kirimkan tulisan singkat ini untuk dijadikan bahan renungan dan pemahaman, juga memahamkan umat dan masyarakat terhadap situasi yang terkait dengan Ekonomi Keuangan dan Teknologi Digital. Era Industri Digital 4.0 telah menjadi lifestyle kita, baik tua (kaum baby bomers) maupun mudanya (kaum milenial) apalagi generasi Z yang lahir setelah tahun 2000-an. Bahkan trend ini segera akan menciptakan sebuah masyarakat yang di sebut society 5.0, sebuah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada teknkologi digital. Sementara sebenarnya Industri 4.0 yang sekarang kita nikmati ini masih pada fase semu yang menipu Ekonomi di-drive oleh perusahaan StartUp Digital raksasa, namun perusahaan tersebut masih dalam masa bakar uang, masih belum mendapatkan profit. Artinya besarnya perusahaan-perusahaan raksasa Digital tersebut masih ditopang oleh masuknya uang dari Investor untuk di bakar mempertahankan user bukan dari profit. Ketika mereka akan sampai pada strategi exit-nya maka menjadi pertanyaan apakah mereka masih akan eksis, apakah mereka masih akan memberikan discount, harga murah, free ongkir dan berbagai kemudahan lainnya, atau justru mereka akan terjebak pada layanan yang menjadi mahal dan mencekik karena mereka harus mengembalikan uang triliunan rupiah yang dibakar. Berita terakhir yang kita baca misalnya Gojek Decacorn dengan valuasi Rp 140 Triliun merger dengan Tokopedia valuasi Rp 100 Triliun, setelah merger mereka segera akan IPO dengan target memperoleh uang Rp 580 Triliun dari pasar modal. Sangat mudah dibaca bahwa investor akan mencari untung dari profitaki di saham, bukan dari profit putaran bisnis. Saya khawatir target IPO Rp 580 Triliun adalah strategi exit para mafia investor untuk mengembalikan uang yang telah dibakar dari dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia sebanyak Rp 240 Triliun yang telah meluluh lantakkan bisnis UMKM kita. Uang yang dibakar sebanyak Rp 240 Triliun itulah yang telah menjadi narkoba yang menjadikan kelompok milenial addict/kecanduan berbagai layanan Gojek dan Tokopedia mulai dari cashback, discount, harga murah, iklan gratis, free ongkir dan lain-lain dan itu semua memakan uang untuk dibakar Rp 240 Triliun, startup yang seperti inilah yang dibanggakan oleh negara dengan sebutan DECACORN. Lalu dari mana investor balik modal, mereka merger menjadi GOTO lalu segera akan IPO di bursa saham dan mentarget penjualan saham Rp 580 Triliun. Kalau itu tercapai maka investor akan mendapatkan untung Rp 340 Triliun dari IPO. Sementara valuasi perusahaan digital adalah jumlah user, loyalitas user tergantung pada discount, free ongkir, cashback, subsisdi dan lain-lain selama discount dan harga murah serta free ongkir masih ada user akan pakai aplikasi itu, tapi begitu hilang maka mereka segera akan berpindah ke lain aplikasi, sebagaimana user BBM berpindah ke WhatsApp lalu user BBM habis dan bangkrutlah persahaan RIM pemilik BBM, selabil itulah user pelanggan Aplikasi, karena sesungguhnya mereka bukah butuh tapi dimanja oleh berbagai layanan murah mudah praktis tapi layanan itu dibiayayai oleh para mafia Investor dengan bakar uang. Pertanyaan besarnya, apakah keuntungan Rp 340 Triliun dari IPO akankah dibakar lagi untuk mempertahankan user yang menjadi valuasi perusahaan? Silakan dipikir sendiri...? Bukankah ini potensial menjadi Buble Ekonomi seperti diperingatkan oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, Digital Power Concentration akan mengarah pada Buble ekonomi yang siap memicu krisis ekonomi. Lalu Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit. (Bersambung) Penulis Adalah Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU)
Kemnaker Bahas Proses Pendapatan Upah Minimum 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. "Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku." ucapnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum," ucapnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id. "Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ucapnya. Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan. Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucapnya. Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. "Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," kata Joko. Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. (MD).
Usir dan Jual Kembali Kambing Kambing
By M Rizal Fadillah Di negeri 1001 keanehan, Indonesia saat ini menampilkan diri sebagai sosok yang duduk melamun dengan keluguan, kelucuan, dan kekeliruan. Tidak berdiri dan berlari pada kepribadian yang kokoh dalam kecerdasan, keseriusan, dan kelurusan. Korupsi dan sogok menyogok menjadi budaya jabatan. Perizinan tidak ditandatangan jika permohonan tidak ada lampiran, laporan tidak berlanjut jika tidak ada kedekatan, palu kemenanganpun tidak diketuk sebelum jelas pembuktian. I. Abu Nawas menerima keluhan teman soal sulit mendapat tanda tangan dari pengambil keputusan yang tidak mau tahu tentang kedalaman masalah. Si pejabat selalu menyatakan "jangan terlalu dalam" maksudnya yang penting adalah kontribusi dan urusan segera beres. Abu Nawas menyarankan dan sarannya dijalankan teman. Dikirim wadah bagus berisi tai kebo yang diatasnya dilapisi mentega. Setelah berada dihadapan, pejabat itu mencolek mentega tersebut, lalu merasakan lezatnya. Segera ia menandatangani sambil berujar seperti biasa "jangan terlalu dalam". II. Hakim mempersulit kemenangan Abu Nawas yang bersengketa tanah kebun miliknya dengan tuan tanah yang mengklaim kepemilikan juga. Sogokan tuan tanah sudah masuk ke laci meja Hakim. Dicari kesalahan dan kelemahan Abu Nawas. Ditanyakan berapa lama Abu Nawas memiliki kebun lalu pertanyaan berikut adalah berapa jumlah pohon yang ada di kebun miliknya. Tentu Abu Nawas tidak bisa menjawab atas pertanyaan Hakim yang tak terduga dan mengada ada itu. Tuan tanah sangat merasa senang atas ketidakberdayaan Abu Nawas. Dalam hati memuji kecerdikan Hakim yang memihak pada sogokan. Dalam pembelaan, Abu Nawas bertanya pada Hakim sudah berapa lama Pak Hakim memiliki rumah yang ditinggalinya ? Lalu Abu Nawas bertanya lebih lanjut, berapa jumlah genting dari rumah Pak Hakim ? III. Sahabatnya mengeluh rumahnya sempit anaknya banyak. Suasana tidak menyenangkan. Abu Nawas meminta sahabatnya membeli kambing dan dipelihara di dalam rumah. Makin ruwet keadaan karena kambing mempersempit rumah. Diminta membeli satu lagi kambing lain. Kemudian dibeli dan disimpan di dalam rumah. Anak anak gelisah, istri marah marah. Rumah diacak-acak oleh dua kambing itu. Ruwet, ruwet, ruwet. Abu Nawas menyarankan untuk menjual kembali kambing-kambing itu dan setelah dijual maka situasi kini menjadi nyaman dan mulai tertata kembali. Intervensi terhenti. Ketika Raja tidak berpuas diri dan terus memperbesar hutang luar negeri, investasi dan tenaga kerja asing didatangkan untuk mempersempit negeri, maka intervensi pun terjadi. Mengacak-acak sumber daya alami dan insani. Kambing-kambing mengotori dan membuat gelisah dan marah ibu pertiwi. Usir dan jual kembali kambing-kambing pengacak negeri, niscaya kita lebih mandiri, nyaman, dan tertata lagi. Negeri Abu Nawas harus diakhiri, segera kembali ke jati diri NKRI. *) Pemerhati Masalah Kebangsaan
Peringatan 23 Tahun Tragedi Semanggi
Jakarta, FNN - Mahasiswa Universitas Atma Jaya melakukan tabur bunga saat menggelar peringatan 23 tahun Tragedi Semanggi di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Sabtu (13/11/2021). Dalam peringatan Tragedi Semanggi I itu diisi dengan tuntutan terhadap pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di tanah air salah satunya Tragedi Semanggi I. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Kejati Sulut Hentikan Penuntutan Tiga Perkara Pidana
Jakarta, FNN - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghentikan penuntutan tiga perkara tindak pidana umum (Pidum) dengan melaksanakan keadilan restoratif atau penyelesaian di luar pengadilan. Tiga perkara pidana umum tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sitaro, dan dua perkara dari Kejari Minahasa. "Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melaksanakan keadilan restoratif terhadap tiga perkara umum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Adapun tiga perkara tersebut yakni, pidana penganiayaan atas nama tersangka DTK alias Deni yang disangka melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, ditangani Kejari Sitaro. Kedua, perkara tindak pidana pengancaman terhadap anak atas nama tersangka FT alias Febrian yang disangka melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Baca juga: Polisi utamakan keadilan restoratif perkara Atta Halilintar dan Savas Selanjutnya perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka FA alias Fandi yang disangka melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. "Ketiga perkara tersebut dilakukan mekanisme "restorative justice" setelah dilakukan ekspose atau gelar perkara pada Senin (8/11) dan Kamis (11/11)," kata Leonard. Pelaksanaan gelar perkara dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A Dita Pratwitaningsih didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Aditia Aelman Ali, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Dicky Octavia serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan JPU masing-masing Kejari. Dari ketiga perkara tindak pidana umum yang dilakukan ekspose/gelar perkara tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana memberikan persetujuan untuk dilakukan "restorative justice" dan selanjutnya akan dilakukan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. "Perkara tindak pidana tersebut dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan "restorative justice," kata Leonard. Penghentian tuntutan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ada tiga syarat penghentian tuntutan dalam keadilan restoratif, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan telah adanya kesepakatan perdamaian secara lisan dan tulisan didepan penuntut umum dan para saksi. "Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M," kata Leonard. Sebelumnya, dalam rapat kerja teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2021 di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (1/9), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta agar jaksa menjadi penegak keadilan restoratif dan harus mampu menegakkan hukum yang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat. "Saya ingin Kejaksaan dikenal melekat di mata masyarakat sebagai institusi yang mengedepankan hati nurani dan penegak keadilan restoratif," kat Burhanuddin. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Jaksa Agung, hasil evaluasi sejak diberlakukan keadilan restoratif pada 22 Juli 2020 sampai dengan 1 Juni 2021, terdapat sebanyak 268 perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun tindak pidana yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian dan lalu lintas. (sws, ant)
MAKI Terima Tantangan Luhut Audit LSM
Jakarta, FNN -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambut baik tantangan Menkoarinves Luhut Binsar Panjaitan yang akan melakukan audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Demikian pernyataan media yang diterima FNN Sabtu, 13 November 2021. Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Luhut mengaku akan melakukan audit itu karena menurutnya ada LSM-LSM yang dituduhnya telah menyebarkan informasi yang tidak benar. "NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada FNN mengatakan bahwa MAKI sangat bergembira menyambut baik rencana audit tersebut dan bersedia membuka semua hal yang diperlukan terkait kinerja dan keuangan. MAKI memahami audit yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk saling mengontrol karena LSM tidak boleh merasa hebat dan tidak mau dikontrol. LSM dalam geraknya adalah mengontrol Pemerintah sehingga sebaliknya LSM harus bersedia dikontrol Pemerintah sebagai bentuk check and balance. Audit ini bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi kerja-kerja LSM. MAKI tidak akan risih jika dilakukan audit oleh Pemerintah. Kalau bersih, kenapa takut ? MAKI justru memahami audit yang dilakukan pemerintah akan kredibel karena dilakukan oleh pihak luar LSM. Jika audit dilakukan oleh LSM sendiri maka publik diperkirakan meragukannya. MAKI dengan senang hati jika nantinya akan dapat penilaian apapun dari hasil audit Pemerintah, baik positif dan negatif demi perbaikan kinerjanya sendiri. MAKI akan sangat terbuka terkait sumber keuangan dan penggunaannya karena selama ini MAKI sepenuhnya hanya mendapat subsidi dari kantor hukum Boyamin Saiman, tidak ada pendanaan dari pemerintah ataupun lembaga donor manapun baik dalam negeri ataupun luar negeri. MAKI hanya akan sangat tertutup terkait sumber-sumber informasi terkait pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dikawal oleh MAKI. Sebagai bentuk keseriuasan MAKI minta audit oleh LBP, MAKI akan berkirim surat resmi kpd LBP , jika MAKI tidak dilakukan diaudit maka MAKI akan gugat LBP ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak menerbitkan Surat Keputusan perintah audit kepada MAKI. (sws)
Pertamina Pakai "Foam Monitor" untuk Padamkan Kebakaran Kilang Cilacap
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) menggunakan kapasitas maksimal alat pemadam berupa foam monitor untuk memadamkan kebakaran di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman kebakaran tersebut. "Upaya pemadaman dilakukan secara intensive dengan menggunakan high capacity foam monitor pada tangki yang terbakar," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Selain itu, Pertamina juga melakukan upaya pendinginan menggunakan water sprinkle untuk tangki-tangki yang berada di sekitar lokasi kebakaran agar api tidak merambat. Perseroan juga melakukan pengecekan masyarakat di sekitar area kejadian untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ifki mengungkapkan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 19.20 WIB pada sebuah tangki yang berisi produk Pertalite dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Kilang Cilacap merupakan satu dari enam Kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Meskipun terjadi kebakaran, Pertamina memastikan pasokan BBM dan elpiji untuk masyarakat tetap aman. "Saat ini, Pertamina juga memastikan pasokan BBM dan elpiji ke masyarakat dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan," kata Ifki. (mth)
Akademisi: Penolakan terhadap Permendikbudristek No.30/2021 Politis
Jakarta, FNN - Penolakan beberapa pihak terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 bersifat politis dan populis karena argumen mereka sering hanya memantik emosi publik, kata Ahli Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Nina Nurmila. Prof. Nina, saat berbicara pada sesi diskusi virtual yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sabtu, menjelaskan muatan politis itu terlihat dari label atau stigma yang dilekatkan pada Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kelompok penolak, kata Prof. Nina, melabeli frasa “tanpa persetujuan korban” pada beberapa pasal sebagai aturan yang melegalisasi zina dan hubungan seksual di luar pernikahan. “Saya memikirkan kenapa diinterpretasi jauh ke misalnya kalau disetujui korban, dibolehkan, itu (dianggap) membolehkan seks bebas. Itu legalisasi zina,” sebut Nina Nurmila. Ia menilai stigma legalisasi zina itu sesat pikir dan tidak tepat. Menurut dia, pemikiran semacam itu muncul karena kelompok penolak kurang memahami isi dan tujuan Permendikbudristek No.30/2021. “Saya kira perlu pihak penolak membaca secara utuh, memiliki pengetahuan yang jernih (mengenai) pentingnya dimasukkan frasa tanpa persetujuan korban,” terang dia. Frasa “tanpa persetujuan korban” termuat dalam Pasal 5 ayat (2) poin B, F, G, H, I, M, Permendikbudristek No.30/2021 yang seluruhnya menerangkan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual. Dalam poin l, misalnya, peraturan itu menyebut kekerasan seksual mencakup tindakan “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, dan/atau menggosokkan tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban”. Menurut kelompok yang menolak, frasa itu bermasalah karena menunjukkan Peraturan Mendikbudristek mengizinkan adanya perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan kampus. Prof Nina pun mendorong berbagai pihak untuk cermat memahami frasa itu. “Mereka yang mendukung kebijakan ini perlu memberi kontranarasi agar masyarakat bisa dicerdaskan, tidak digiring oleh populisme yang logikanya tidak bisa diterima,” sebutnya. Kontranarasi yang dapat disampaikan, antara lain memberi pemahaman bahwa Permendikbudristek No.30/2021 merupakan aturan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menghukum pelaku. Kontranarasi lainnya perbuatan asusila dan zina telah diatur dalam produk hukum yang lain dan tidak harus diatur kembali dalam Permendikbudristek No.30/2021. “Menolak kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sama dengan mendukung terjadinya kekerasan seksual,” kata Prof Nina dalam presentasinya. Perguruan tinggi, lanjutnya, harus mengubah tradisi menyembunyikan kasus kekerasan seksual demi nama baik kampus menjadi merespons berbagai laporan, melindungi korban, dan menindak pelaku. (mth)
Dalam 4 Bulan Kilang Pertamina Cilacap Terbakar Dua Kali
Jakarta, FNN - Kilang minyak Cilacap Refinery Unit (RU IV) milik PT Pertamina (Persero), Jawa Tengah kembali terbakar. Ini kebakaran kedua dalam waktu 4 bulan. Seperti diketahui, kilang Cilacap RU IV sebelumnya pernah terbakar pada Jumat (11/6/2021) lalu. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 Kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. PT Pertamina (Persero) menyatakan kebakaran Kilang Cilacap di Jawa Tengah yang terjadi malam ini berada di sebuah tangki berisi produk Pertalite. "Kebakaran mulai sekitar pukul 19.20 WIB terjadi di sebuah tanki berisi produk Pertalite," kata Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Ifki mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman kebakaran tangki di area Kilang Cilacap dan masih belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan secara intensif dengan menggunakan high capacity foam monitor pada tangki yang terbakar, sedangkan untuk tangki di sekitar dilakukan pendinginan dengan water sprinkle untuk mencegah api yang merambat. Saat ini, Pertamina juga sedang melakukan pengecekan masyarakat di sekitar area kejadian untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman. Perseroan melakukan evakuasi masyarakat yang berlokasi di area terdekat dengan lokasi ke area yang lebih aman. Saat ini, Pertamina juga memastikan pasokan bahan bakar minyak dan elpiji ke masyarakat dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan. Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite sebesar Rp 1.500 per liter. Hal itu didorong akibat fluktuasi harga minyak dunia. Terkait penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut bisa disesuaikan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Belum sempat naik, kilang Pertalite di Cilacap terbakar, Sabtu malam, 13 November 2021. (sws, ant)
Kemendag Gandeng Astra Cetak Pesantren Eksportir Daging Ayam
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) bekerjasama dengan PT Astra International Tbk untuk mencetak para peternak ayam kecil dari pesantren agar siap menjadi eksportir daging ayam ke negara tetangga dan negara mayoritas muslim. "Saat ini tengah menjajaki peluang ekspor perdana produk daging ayam ke Malaysia,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi lewat keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu. Peternak ayam tersebut merupakan binaan Ikatan Pesantren Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Indonesia (Insan Madani) yang merupakan fasilitator lima sentra ayam Desa Sejahtera Astra (DSA) pesantren di Jawa Timur yaitu Al Azhar Aslich Mughny, Al Fatah, Mambaul Ulum, Anharul Ulum, dan Fathul Ulum. Sinergi tersebut, salah satunya diwujudkan Kemendag dengan menfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan Ekosistem Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) DSA antara Insan Madani dan PT Darbe Jaya Abadi (Darbe Meats). Penandatanganan dilaksanakan pada Sabtu di Sidoarjo, Jawa Timur dan disaksikan Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan. “Melalui kerja sama ini, Darbe Meats berkomitmen untuk menjadi penjamin (off taker) dan fasilitator DSA pesantren untuk komoditas produk peternakan ayam. Ke depannya, lima DSA pesantren yang tersebar di Blitar, Malang, dan Jombang akan menjadi pemasok ayam kepada Darbe Meats. Para pemasok ayam selanjutnya memasok kebutuhan pasar dalam negeri dan pasar global," ujar Didi. Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan menjelaskan, ruang lingkup kerja sama ini antara lain bidang pemasaran untuk produk ayam dan turunannya bagi pasar lokal dan internasional, pengembangan rantai pasok (value chain) produk ayam dan turunannya, serta pembinaan dan pelatihan bagi peternak DSA pesantren produsen produk ayam dan turunannya. Selain itu juga meliputi pemanfaatan ekosistem dan teknologi digital bagi para UMKM dan peternak binaan DSA, menghubungkan dan mencocokkan (link and match) produk ekspor serta memfasilitasi pemasaran melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan ekspor di luar negeri, seperti Indonesian Trade Promotion Center, Atase Perdagangan RI, Kedutaan Besar RI, dan diaspora. Saat ini, lanjut Marolop, berbagai pihak terkait sedang berupaya menjawab tantangan yang dihadapi. Misalnya, ketentuan standar keamanan pangan (food safety) di negara tujuan dan masih mahalnya ongkos logistik karena situasi pandemi. Dia berharap, kerja sama antara Insan Madani dan Darbe Meats dapat membuat produk ayam Indonesia lebih merambah pasar ekspor yang lebih luas. “Kami berharap kerja sama ini dapat membawa hasil konkret melalui peningkatan nilai ekspor produk ayam Indonesia dan peningkatan kesejahteraan peternak kecil yang dibina oleh DSA pesantren,” katanya. Insan Madani memiliki visi dan misi mengelola pesantren tidak hanya sebagai tempat para santri menuntut ilmu agama, tetapi juga mencetak sociopreneur (wirausaha yang lebih menekankan pada unsur isu sosial). Tujuannya agar dapat mengembangkan lini bisnis produk unggulan desa yang berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Desa Sejahtera Astra adalah program kewirausahaan berbasis masyarakat desa yang dijalankan oleh PT Astra International Tbk dengan mengoptimalkan potensi lokal dan produk unggulan desa agar bersaing di pasar global melalui ekspor. Menurut Head of Corporate Social Responsibility PT Astra International Tbk Bondan Susilo, kerja sama Kemendag dan Astra memberikan dukungan peningkatan kapasitas (capacity building), peningkatan fasilitas produksi, dan akses sumber daya bagi peternak ayam DSA pesantren. “Kemendag memberikan dukungan untuk membuka akses pasar dan promosi ekspor kepada buyers melalui jejaring perwakilan perdagangan di luar negeri,” katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama lima tahun terakhir (2016—2020), nilai ekspor daging ayam Indonesia tumbuh dengan tren 16,9 persen per tahunnya. Pada Januari-Agustus 2021, nilai ekspor daging ayam Indonesia mencapai 999 ribu dolar AS. Adapun negara tujuan ekspor utama daging ayam Indonesia yaitu Jepang, Timor Leste, Papua Nugini, Qatar, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Australia. Pada hari yang sama juga dilakukan kunjungan ke DSA yang merupakan produsen produk unggulan Jawa Timur lainnya antara lain DSA Malang (penghasil domba, kain batik, keripik buah), DSA Blitar (ikan koi), DSA Ponorogo (rempah), dan DSA Lamongan (pisang). (sws, ant).
Survei Capres: Prabowo - Puan Unggul Tipis Atas Ganjar - Airlangga
Jakarta, FNN - Survei Y-Publica menunjukkan simulasi pasangan calon presiden untuk Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto. Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam rilisnya di Jakarta Sabtu, mengatakan bahwa Lembaga Survei Y-Publica melakukan simulasi terhadap pasangan capres/cawapres dengan memasangkan lima nama capres paling kuat dengan lima tokoh yang layak menjadi cawapres. Kelima capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Kelima cawapres adalah Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan Gatot Nurmantyo. Hasilnya pasangan Prabowo-Puan paling diunggulkan oleh publik, bersaing ketat dengan pasangan Ganjar-Airlangga. "Dalam simulasi terhadap pasangan capres/cawapres, Prabowo-Puan unggul tipis terhadap Ganjar-Airlangga," kata Rudi Hartono. Prabowo-Puan didukung oleh 85,6 persen, sedangkan yang tidak mendukung 12,1 persen dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab 2,3 persen. Pasangan Ganjar-Airlangga didukung oleh 84,1 persen, tidak mendukung 11,2 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 4,7 persen. Menurut Rudi, dukungan kuat terhadap Prabowo-Puan tidak mengejutkan mengingat sudah cukup lama digaungkan oleh berbagai pihak. Prabowo-Puan merepresentasikan dua kekuatan partai politik terbesar di pemerintahan, yaitu PDIP dan Gerindra. Hal yang mengejutkan adalah pasangan Ganjar-Airlangga yang bisa mengimbangi Prabowo-Puan. Ganjar yang merupakan kader PDIP selama ini mengantongi elektabilitas terkuat sebagai capres tetapi PDIP lebih menjagokan Puan. "Meskipun tanpa dukungan PDIP, Ganjar tetap paling unggul, lebih-lebih jika dipasangkan dengan Airlangga," kata Rudi. Ia mengatakan bahwa elektabilitas Airlangga rendah, seperti halnya Puan yang mewakili trah Soekarno di PDIP, Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar. Pasangan capres/cawapres lainnya yang paling mendapat dukungan publik adalah Prabowo-Airlangga 68,3 persen, Ganjar-AHY 58,3 persen, Anies-AHY 53,8 persen, dan Anies-Gatot 51,8 persen. Pasangan sisanya mendapat dukungan kurang dari 50 persen. Sementara itu, elektabilitas Ganjar naik tipis dari survei sebelumnya pada bulan Mei 2021 sebesar 20,2 persen menjadi 21,1 persen. Prabowo berada di bawahnya dengan elektabilitas 17,0 persen, disusul oleh RK 12,5 persen, Anies 8,0 persen, dan Sandiaga 7,5 persen. Berikutnya, AHY 4,5 persen, Tri Rismaharini 4,3 persen, Erick Thohir 4,0 persen, Giring Ganesha 2,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,0 persen, Puan 1,5 persen, dan Airlangga 1,3 persen. Selanjutnya, Mahfud MD 1,2 persen, Gatot Nurmantyo 1,1 persen, dan Andika Perkasa 1,0 persen. Nama-nama lainnya masih berada di bawah 1 persen, sedangkan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 10,0 persen. "Menguatnya nama Andika berbarengan dengan terpilihnya sebagai Panglima TNI," ujar Rudi. Survei Y-Publica dilakukan pada tanggal 1—7 November 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error plus minus 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (sws ant)
Polisi Pemeras Pengendara Motor Jadi Tersangka
Jakarta, FNN - Oknum polisi yang memeras seorang pengendara di Kota Medan, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Oknum polisi tersebut adalah Bripka PS yang sebelumnya bertugas di Kepolisian Sektor Deli Tua jajaran Polrestabes Medan. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji saat ekspos kasus di Mapolrestabes Medan, Sabtu, mengatakan bahwa penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dan terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan unsur pidana pemerasan. "Yang bersangkutan dikenakan Pasal 368 Jo 53 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara," katanya. Irsan mengatakan bahwa yang bersangkutan saat ini sudah ditahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia memastikan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap personel yang bertindak di luar prosedural yang merugikan masyarakat dan mencoreng institusi kepolisian. "Kami minta warga segera melapor kalau ada oknum Polri yang tidak baik kepada masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, aksi pemerasan yang dilakukan Bripka PS terhadap seorang pengendara di Kota Medan berujung amukan massa terjadi pada hari Kamis (11/11). Aksi tersebut viral di media sosial. Awalnya warga merasa curiga dengan aksi Bripka PS saat sedang memintai uang dari seorang pengendara. Warga kemudian mendatangi Bripka PS dan nyaris diamuk karena diduga sebagai polisi gadungan. Setelah diketahui bahwa Bripka PS merupakan anggota polisi sungguhan, warga pun membawanya ke Polrestabes Medan. (sws, ant)
Indonesia Perlu 'Generasi Musim Semi', bukan 'Generasi Musim Dingin' agar Punya Optimisme
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia memerlukan 'generasi musim semi', bukan 'generasi musim dingin, sehingga bisa menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Generasi musim semi, adalah generasi yang penuh optimisme dan keyakinan yang tahu cara mengubah krisis sebagai peluang. Bukan sebaliknya generasi musim semi, generasi yang penuh kebekuan yang tidak tahu arah dan tahun, serta berputus asa dan mudah menyerah. "Jadi kita di Partai Gelora ini, tidak hanya memikirkan nasib kita saja, tetapi juga bisa mengubah wajah Indonesia, tahu cara mengubah krisis menjadi peluang," kata Anis Matta saat menyampaikan pembekalan Rapat Koordinasi Pemenangan DPW Partai Gelora Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat (13/11/2021). Menurut Anis Matta, Partai Gelora menyadari bahwa ide lima besar dunia memang masih susah dipahami oleh masyarakat, termasuk para pemimpin sekarang. Tetapi dengan generasi musim semi itu, ide lima besar dunia itu bisa tercapai. Ia memprediksi dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami guncangan hebat kebangkrutan ekonomi, selain terlibat dalam pusaran konflik geopolitik. Sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya, sebelum hal itu benar-benar terjadi. "Saya tahu ini banyak yang tidak nyambung, begitu sulit menjelaskan ini (narasi 5 besar dunia, red). Jangankan orang desa, orang yang di dekat saja istana bingung. Makanya, pemerintahnya bingung, oposisinya juga bingung. Tapi sorot mata saudara, adalah optimisme, penuh keyakinan, senyum optimisme, bukan kesedihan. Itu yang kita perlukan," ujarnya. Dari rasa optimisme itu, lanjutnya, Partai Gelora telah mencapai pencapaian luar biasa, meski dengan sumber daya terbatas dan berada dalam target tekanan selama dua tahun ini. "Kita sudah coba di Pilkada Medan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, karena keyakinan dan optimisme kita, nah ikan akan kita coba secara nasional," katanya. Berdasarkan survei internal, ungkapnya, Partai Gelora sudah masuk 10 besar partai politik (parpol) dan menggeser parpol yang tidak lolos parliament threshold pada Pemilu 2019 lalu. Bahkan di DKI Jakarta, popularitas Partai Gelora sudah mencapai 3 persen. "Ada waktunya kita lemah, tidak berdaya terhadap waktu yang kita targetkan. Saya bisa bayangkan stressnya Anda luar biasa, tetapi dengan kesabaran dan daya tahan kita, alhamduillah sudah mencapai pencapaian luar biasa," katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora ingin mengurangi ketegangan-ketegangan yang tidak diperlukan, sehingga bisa fokus untuk membangun. "Partai Gelora punya harapan, rumah besar Indonesia tidak boleh lagi ada ketegangan. Kita lebih baik buruk di layar, tapi orang jatuh cinta kepada kita. Bukan sebaliknya, baik di layar tetapi orang tidak jatuh cinta ke kita," kata Fahri. Anis Matta berharap semua kader Partai Gelora mengusir sumber pesimisme yang ada dalam diri. Karena suasana jiwa negatif dan perasaan tidak berdaya, akan melahirkan kesedihan dan kemalasan. "Kita punya target 2 kursi per dapil, Insya Allah dan dengan penuh keyakinan akan tercapai, makanya saya kirim caleg di Solo Raya ibu Mala (Kumalarasi Kartini, red). Saya tahu ini akan 'brutal', karena yang dihadapi di dapil ini orang kuat dan partai kuat. Tapi jika Allah mengizinkan semua akan berubah," tandasnya. Partai Gelora, ungkap Anis Matta, sudah membuat roadmap pemenangan Pemilu 2024 dalam sebuah gerakan seperti melaunching Blue Helmet, Rumah Qur'an, Majelis Cinta Rosul, gerakan UMKM di Jateng dan gerakan lingkungan di Jawa Barat. Rapat Koordinasi Pemenangan DPW Partai Gelora Jateng ini, selain dihadiri Anis Matta dan Fahri Hamzah, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritori III (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyarkarta) Achmad Zaenudin, fungsionaris DPN Partai Gelora, Ketua DPW Jateng Achmadi dan DPD se-Jateng.(sah)
Mentan Ajak Petani Karawang Terapkan Tiga Kali Panen dalam Setahun
Karawang, FNN - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meningkatkan produktivitas dengan menerapkan tiga kali tanam atau tiga kali panen dalam setahun. "Karawang ini memang optimalisasi penanaman, ketahanan pangannya cukup bagus. Tapi IP (Indeks Pertanaman)-nya hanya 1,9. Jadi perlu optimalisasi lagi," kata Mentan usai panen raya di Karawang, Sabtu. Ia menyampaikan, semua sudah sepakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar diterapkan tiga kali panen dalam setahun di luas lahan sekitar 4.000 hektare di wilayah Kecamatan Rawamerta. Menurut Syahrul, optimalisasi penanaman tersebut juga perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca sangat ekstrem sesuai dengan imbauan Badan Pangan Dunia (FAO). "Jadi kita harus menyiapkan stok pangan untuk dua tahun ke depan, untuk antisipasi perubahan cuaca sangat ekstrem. Yuk, tiga kali panen dalam setahun. Satu kecamatan ini saja, biar menjadi contoh," katanya. Mentan menyampaikan, dalam menghadapi cuaca yg sangat ekstrem, harus ada akselerasi yang lebih kuat di bidang pertanian demj menjaga ketahanan pangan. "Kita mulai Di Karawang ini dengan model tiga kali tanam, bulan depan dimulai. Jadi yang sudah panen, begitu 14 hari setelah panen harus disikat (panen) lagi. Untuk menjaga stok air, kelebihan air yang ada, akan kita atur. Sehingga kita bisa dapat, minimal tiga kali panen dalam satu tahun," katanya. Meski mendapat reaksi petani yang menyebutkan kalau tiga kali tanam atau tiga kali panen itu rawan serangan hama dan kelangkaan air, Mentan menyampaikan agar petani tidak boleh menyerah atas kondisi itu. Sebab setiap kendala umumnya bisa diatasi. "Kita tidak boleh menyerah, seperti kurang air, pompa air diperkuat, kalau tidak bisa diatasi, tinggal ganti varietas," katanya. Ia menyebutkan Litbang Kementan sudah mempunyai beragam varietas, di antaranya varietas yang tahan genangan air. Ada pula varietas yang bisa ditanam dengan air yang sangat sedikit. "Kita lihat saja nanti, kesepakatan apa yg bisa diambil dalam satu-dua minggu ini. Mudah-mudahan berjalan lancar (tiga kali panen) dan bisa dicontoh daerah lain untuk mengatasi anomali cuaca," kata Mentan. (mth)
BBMKG Catat 41 Gempa Terjadi di Aceh-Sumut Pekan Kedua November 2021
Medan, FNN - Pusat Gempa Regional (PGR) I, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah 1 Medan mencatat ada 41 gempa bumi yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara selama pekan kedua November 2021. "Aktivitas kegempaan bersumber dari aktivitas sesar Sumatera dan sebagian lagi akibat aktivitas subduksi barat Sumatera, " kata Fungsional BBMKG Wilayah I Medan, Marzuki Sinambela, Sabtu, di Medan. Ia menjelaskan gempa yang terjadi pada pekan kedua atau periode 3 hingga 9 November 2021 itu, 40 terjadi dengan magnitudo (M) di bawah 4.0 dan 1 kejadian dengan magnitudo antara 4.0 sampai dengan 5.0. Berdasarkan lokasi, kejadian gempa bumi dominan di darat sebanyak 32 kejadian dan 9 kejadian di laut. Sementara, analisis Pusat Gempa Regional (PGR) I Medan, Triya Fachriyeni,, mengatakan, berdasarkan kedalamannya, dari 41 kejadian gempa yang terjadi di pekan kedua November ini, gempa dangkal (dibawah 60 Km) terjadi sebanyak 34 kejadian dan menengah (kedalaman antara 60 km sampai dengan 300 km) sebanyak 7 kejadian. "Tidak terdapat gempa bumi yang signifikan dan dirasakan pada pekan kedua di bulan November ini, " katanya. Masyarakat di imbau tetap waspada dan tidak perlu panik jika terjadi gempa. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg (user pemda ,pwd pemda-bmkg) atau infobmkg. (mth)
Kepala Polda Jambi Silahturahmi dengan Warga SAD
Jambi, FNN - Kepala Polda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Albertus R Wibowo, bersilaturahmi dengan perwakilan orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) yang pimpinan Temenggung Ngelembo di halaman Polsek Batin XXIV, Batanghari. Silaturahmi dihadiri Kepala Biro Operasi Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Feri Handoko, Dirreskrimum Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Kaswandi Irwan, Dirlantas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Heru Sutopo, Kepala Polres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto, Camat Batin XXIV Erwin dan Temenggung Ngelembo sebagai perwakilan SAD, kata Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Mulya Prianto, melalui keterangan resminya yang diterima, Sabtu. Wibowo dalam silahturahmi mengatakan selain silaturahmi, Kapolda juga memberikan bantuan berupa tali asih kepada perwakilan SAD yang diterima oleh Temenggung Ngelembo. Pada kesempatan ini, dia menerima lima pucuk senjata api rakitan jenis kecepek yang diserahkan Temenggung Ngelembo selaku perwakilan SAD. Kunjungan kerja dia dilanjutkan ke Kabupaten Sarolangun ini dalam rangka untuk mencari solusi dan formula yang terbaik dalam penanganan permasalahan antara orang rimba atau Suku Anak Dalam dengan masyarakat dan juga dengan perusahaan. Wibowo, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarolangun adalah dalam rangka memonitor situasi kamtibmas di wilayah Sarolangun, khususnya Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun pasca bentrokan beberapa waktu lalu. "Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD Sarolangun, Polres Sarolangun, Kodim Sarko, perusahaan kebun sawit PT PKM dan Lembaga Adat (masyarakat dan masyarakat SAD) diharapkan segera melakukan pemulihan pasca konflik SAD dengan PT PKM dan masyarakat," kata Prianto. Semua pihak terkait harus mencarikan solusi terbaik penyelesaian pasca konflik SAD dengan PT PKM dan masyarakat, baik penyelesaian secara hukum positif atau hukum adat dengan tetap mengedepankan azas keadilan, manfaat dan kepastian hukum serta berkomitmen mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. "Bapak Kapolda Jambi juga meminta kepada pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, bahwa dalam penanganannya juga harus diselesaikan dengan persuasif dan sesuai kearifan lokal setempat," kata dia. (mth)
KKP-Universitas Miyazaki Jepang Kerja Sama Bidang Keamanan Pangan Ikan
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama kemitraan strategis dengan Center for Animal Disease Control (CADIC) University of Miyazaki, Jepang, dalam bidang keamanan pangan komoditas ikan. "Kita juga sepakat untuk berbagi pengetahuan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan dan pengendalian penyakit ikan," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Rina mengungkapkan terdapat beberapa poin kesepakatan antara lembaganya dengan perwakilan dari Negeri Sakura tersebut, yang penandatanganan kerja sama tersebut telah dilaksanakan di Denpasar, Bali, 12 November 2021. Ia memaparkan, poin kerja sama BKIPM dengan CADIC di antaranya pengembangan dan penerapan teknologi untuk mendeteksi dan/atau mendiagnosa penyakit ikan dan penyakit yang menjadi perhatian dalam bidang keamanan pangan asal ikan. Selain itu, ujar dia, terdapat juga kesepakatan dalam hal pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan/atau mendiagnosa penyakit ikan dan penyakit yang menjadi perhatian dalam bidang keamanan pangan asal ikan. Poin berikutnya yakni dukungan peralatan dan teknologi untuk mendeteksi dan/atau mendiagnosa penyakit ikan dan penyakit yang menjadi perhatian dalam bidang keamanan pangan asal ikan. Sementara Sekretaris BKIPM Hari Maryadi menyebut kesepakatan kedua lembaga sebagai awal bahwa ke depan, BKIPM dan CADIC dapat saling mengisi sekaligus memperluas hubungan di beberapa bidang lainnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Menurut dia, SDM yang tangguh sangat diperlukan dalam mendukung program prioritas KKP untuk keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional. Satuan pendidikan KKP tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu 1 Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Kampus Jakarta, Bogor, dan Serang); 9 Politeknik KP di Pangandaran, Karawang, Sidoarjo, Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Dumai, dan Jembrana; 1 Akademi Komunitas di Wakatobi; serta 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Aceh, Tegal, Lampung, Pariaman, Pontianak, Bone, Ambon, Sorong, dan Kupang. (mth)
Mahkamah Konstitusi Berperan Strategis Lindungi Hak Anak Dan Perempuan
Jakarta, FNN- Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, mengatakan, Mahkamah Konstitusi berperan penting dan strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi perempuan dan anak di Indonesia dengan cara menuangkannya ke dalam bentuk putusan. Peran penting dan strategis itu, lanjut Arief Hidayat, diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi melalui fungsi mereka sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Hal tersebut disampaikan oleh Arief Hidayat saat menjadi pembicara kunci dalam webinar nasional bertajuk “Kebijakan Negara dalam Menciptakan Ruang Aman Bebas Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia: Quo Vadis?” yang disiarkan secara langsung dalam kanal YouTube Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipantau dari Jakarta, Sabtu, 13 November 2021. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu, ia pun memaparkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. “Ada beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa saya sebutkan. Di antaranya Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang merekonstruksi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari semula 8 tahun menjadi 12 tahun,” kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Kemudian ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin, baik dari hasil perkawinan siri maupun anak hasil zina mendapatkan hak keperdataan, seperti hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak nafkah. Akan tetapi, mereka dikecualikan dalam mendapatkan hak waris. Yang terakhir, ada pula Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah mengubah batas usia kawin bagi wanita menjadi minimal berusia 19 tahun sehingga sama pula dengan batas usia kawin bagi pria. “Jadi, tidak ada lagi perbedaan batasan kawin di antara laki-laki Indonesia dan perempuan Indonesia,” kata dia. Ia pun menegaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat direduksi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang khas berdasarkan Pancasila, yaitu kesejahteraan religius. Dalam mewujudkannya, kata dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga negara saja, melainkan semua lembaga dalam koridor fungsi dan kewenangannya masing-masing. Warga negara Indonesia pun memiliki tanggung jawab serupa melalui tindakan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. (MD).
Harga Minyak Sawit Mentah Tembus Rp 14.033 Per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO/Crude Palm Oil di Jambi pada periode 12-18 November 2021, naik sebesar Rp 93 per kilogram dari harga Rp 13.940 per kilogram menjadi Rp 14.033 per kilogram bandingkan peridoe sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 69 per kilogram dari Rp 2.570 menjadi Rp 2.639 per kilogram. "Sedangkan inti sawit naik cukup signifikan sebesar Rp 868 per kilogram atau dari Rp 9.743 per kilogram jadi Rp10.611 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu, 13 November 2021. Untuk harga CPO, TBS sawit dan inti sawit beberapa periode terakhir terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu. Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait Harga lengkap sebagai berikut : Harga TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan Rp 2.639 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp 2.816 per kilogram. Kemudian, usia tanam 5 tahun Rp 2.946 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp 3.069 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp 3.147 per kilogram. Selanjutnya, usia tanam 8 tahun senilai Rp 3.213 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3.277 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.378 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.276 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.126 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan gubernur. (MD).
Selamat Hari Ayah
Padi-padi kuning yang dulu menyiur melambai, kini gugur satu per satu. Dunia kita telah menjelma menjadi tanah tandus yang retak, rumah-rumah kita menjadi sarang hantu yang begitu menyeramkan. Takkan pernah ada di antara mereka yang sanggup bertahan lama. Oleh : Anis Matta BETAPA menggetarkannya panggilan itu. Betapa mengharu-birukannya nada itu. Betapa menggairahkannya suara patah-patah itu. Selalu ada nuansa baru setiap kali empat huruf itu menguntai menjadi kata dan meluncur dari mulut kecil seorang bocah. Ayah! Betapa kata itu memberi saya, dan juga kamu, bahkan kita semua para ayah, gairah kehidupan yang senantiasa mendorong langkah kita melanjutkan perjalanan berat ini, merambah belantara dunia yang kadang tidak bersahabat, atau bahkan memecahkan seonggok karang besar di tengah samudera kehidupan. Setelah kata iman, tidak ada lagi kata dalam kamus kehidupan —selain kata ayah— yang mampu mengajari Anda tentang makna pertanggungjawaban yang paling hakiki. Sesuatu yang muncul dengan tulus saat Anda menangkap kesan ‘diharapkan’ di balik panggilan itu. Sesuatu yang muncul dengan kuat dan elegan ketika Anda merasa menjadi ‘benteng’ proteksi dan perlindungan bagi sejumlah anak manusia. Sesuatu yang dapat mengubah pemujaan Anda terhadap diri sendiri menjadi pengorbanan yang paling tulus ketika Anda harus menjadi perisai bagi beberapa jiwa manusia. Tiba-tiba saja Anda telah berada di situ, di depan kata ini: maut! Dan dua butir bola kecil yang membulir di celah pipi Anda takkan pernah membuatmu sedih, atau bahkan menyentuh perasaan yang begitu kuat menggelora dalam batin: kebanggaan. Ayah! Tetapi, kata itu adalah juga melodi yang paling harmoni dengan getaran obsesi kelaki-lakian kita. Beberapa bagian dari ’makna sosial’ kelaki-lakian kita takkan pernah terpenuhi sebelum kata itu mengganti nama saya, dan juga Anda, untuk kemudian menjadi panggilan sehari-hari. Mimpi-mimpi superioritas Anda sebagiannya menjelma jadi kenyataan di sini; ketika bocah-bocah kecil itu bergelendotan di lengan kekar Anda, atau ketika istri Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda senangi dan Anda mengatakan, "Saya tidak suka ini!" Mungkin Anda bukan seorang penguasa negara, atau seorang jenderal dengan ribuan prajurit atau seorang manajer besar dengan ratusan bawahan. Mungkin sekali Anda hanya seorang prajurit biasa, atau seorang bawahan kecil, atau seorang pesuruh. Tetapi, rumah - walaupun hanya kontrak - tempat Anda setiap hari dipanggil ayah, adalah wilayah teritorial Anda. Dalam wilayah kecil itu, masih tersisa sesuatu yang bisa memberi Anda rasa berkuasa. Karena Anda adalah ayah. Karena Anda adalah qawwam. Mungkin posisi dalam pekerjaan Anda tidak menggoda orang banyak untuk selalu memberi Anda seuntai senyum manis di pagi hari. Bahkan sebaliknya, Andalah yang harus setiap saat mengobral senyum, memberi kesan hormat, untuk memuaskan rasa berkuasa atasan Anda, dan guna mempertahankan posisi Anda yang sebenarnya sudah sempit dan sumpek. Akan tetapi, di sini dalam wilayah teritorial Anda tadi, Anda berhak mendapat senyum Ayah! Dan ketika lelaki-lelaki modern enggan menjadi kata itu, maka kata itu juga enggan menjadi mereka. Ketika mereka menolak janji-janji kata itu, menganggapnya sebagai gerbang menuju neraka, menganggapnya sebagai pintu penjara, kata itu justru enggan membantu mereka melepaskan diri dari jeratan kesendirian, membasuh kulit mereka yang melepuh akibat sengatan matahari. Kata itu jadi enggan menyediakan dermaga tempat mereka menambat perahu hati, berlabuh dari galau kehidupan. Satu-satu laki-laki modern itu mati tertusuk sembilu sepi. Padi-padi kuning yang dulu menyiur melambai, kini gugur satu per satu. Dunia kita telah menjelma menjadi tanah tandus yang retak, rumah-rumah kita menjadi sarang hantu yang begitu menyeramkan. Takkan pernah ada di antara mereka yang sanggup bertahan lama. Setiap jengkal tanah yang kita lewati adalah mayat. Ketika mayat-mayat telah habis, kitalah yang akan menjadi jengkal tanah baru yang akan dilalui oleh mereka yang ditakdirkan hidup. Bumi kita bukan lagi firdaus. Ia telah menjelma menjadi kuburan tanpa batas. Di ujung jengkal tanah itu, ketika tidak lagi ada sisa mayat, ketika sebentar lagi ia akan menjadi sejengkal tanah, seorang lelaki tua dari tanah Egypt, aktor dunia yang kini bermukim di Perancis, berujar perlahan, ”Ambillah segenap kekayaan dan popularitasku, tetapi berikan aku seorang anak, biarkan tangisnya memecah sunyi dalam jiwaku. Aku ingin jadi ayah!”
Australia Akan Bergabung dengan AS untuk Bela Taiwan
Melbourne, FNN - Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyatakan "tidak terbayangkan" bagi Australia untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat jika Washington mengambil tindakan untuk membela Taiwan. Pada Rabu (10/11), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS dan sekutunya akan mengambil tindakan yang belum ditentukan jika China menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo atas Taiwan. "Tidak terbayangkan bahwa kami tidak akan mendukung AS jika AS memutuskan untuk mengambil tindakan itu," kata Dutton kepada surat kabar The Australian dalam sebuah wawancara. "Dan, sekali lagi, saya pikir kita harus sangat jujur dan terang-terangan tentang itu, melihat semua fakta dan keadaan tanpa melakukan komitmen awal, dan mungkin ada keadaan di mana kami tidak akan mengambil opsi itu," ujar dia, menambahkan. Militer China mengatakan pada Selasa (9/11) bahwa mereka melakukan patroli kesiapan tempur ke arah Selat Taiwan, setelah kementerian pertahanannya mengutuk kunjungan delegasi Kongres AS ke pulau yang diatur secara demokratis yang diklaim oleh Beijing. "(China) sudah sangat jelas tentang niat mereka untuk pergi ke Taiwan dan kami perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kami, dan itulah saya pikir cara kami menempatkan negara kami di posisi yang kuat," kata Dutton. China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk memaksa Taiwan di bawah kendalinya, tetapi telah meremehkan gagasan bahwa perang sudah dekat. (mth)
Manfaat Diet Rendah Garam
Jakarta, FNN - Konsumsi makanan dengan kandungan garam yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan berbagai penyakit seperti hipertensi hingga dapat mengakibatkan berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, stroke, hingga gagal jantung Namun sebaliknya, jika kekurangan, maka efeknya adalah gangguan fungsi otot dan saraf, gangguan kontrol gula darah, dan lain lain. Guru Besar Keamanan & Gizi Pangan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Ahmad Sulaeman mengatakan salah satu tips melakukan diet rendah garam adalah menggunakan alternatif garam. Hal itu untuk mencegah penyakit degeneratif, seperti diabetes, jantung, dan hipertensi, guna mewujudkan hidup sehat. "Ganti garam dengan bumbu umami dengan takaran secukupnya," kata Profesor Ahmad dalam jumpa media virtual pada Jumat (12/11). Strategi lain menurunkan asupan garam dalam konsumsi sehari-hari adalah dengan memilih pangan berbumbu rendah atau bahkan tanpa sodium. "Batasi pangan olahan yang tinggi sodium atau juga pangan yang diproses misal di-curing, diasap atau bahkan diasinkan," kata dia. Meski demikian Profesor Ahmad mengingatkan agar garam tidak serta merta dihilangkan dari konsumsi sehari-hari karena tubuh masih memerlukan asupan garam untuk menjaga keseimbangan elektrolit pada tubuh. Rasa umami merupakan rasa dasar kelima yang ditemukan setelah asin, manis, asam, pahit, yang biasa kita kenal dengan rasa gurih. Rasa umami dapat ditemukan dari berbagai bahan makanan seperti jamur, tomat, terasi, dan lain-lain, karena mengandung asam amino glutamat. "Penguat rasa, seperti monosodium glutamat, MSG juga merupakan sumber rasa umami. Penggunaan MSG dalam makanan bergizi seimbang dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan makanan sehat, lezat, dan bergizi untuk kita dan keluarga nikmati supaya tetap fit," kata Profesor Ahmad. Selain sebagai strategi diet rendah garam, Profesor Ahmad mengungkapkan bahwa penggunaan bumbu umami seperti MSG pada masakan juga memiliki berbagai manfaat lain seperti meningkatkan selera makan sekaligus meningkatkan performa harian, meningkatkan pencernaan makanan berprotein, serta mampu meningkatkan produksi saliva (air liur) yang berperan membantu proses pencernaan senyawa kompleks di mulut, sehingga pada saat sudah di lambung pun kemudian mudah diserap tubuh. Sementara itu Pakar kesehatan sekaligus Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Profesor Hardinsyah mengatakan MSG bisa dijadikan alternatif pengganti garam dalam rangka mengurangi asupan garam. "Banyak penelitian di luar negeri seperti di Jepang, menunjukkan bahwa penggunaan MSG bisa menjadi strategi diet rendah garam. Sebab, kandungan natrium dalam MSG hanya sepertiga dari kandungan natrium pada garam dapur biasa," kata dia. Diet rendah garam dinilai akan meningkatkan imunitas tubuh karena bisa menekan faktor pemicu penyakit degeneratif seperti hipertensi. Untuk menjaga imunitas di kala pandemi virus corona (COVID-19), Profesor Ahmad menyarankan tetap menjaga gaya hidup sehat dengan berolahraga teratur, serta menghindari kebiasaan merokok dan minuman alkohol. Batasan Prof Ahmad menyarankan takaran bumbu umami seperti dalam monosodium glutamate, MSG, sebagai pengganti garam adalah sebanyak 0,2 hingga 0,8 persen dari volume makanan. "Misalnya untuk satu liter sup, tambahkan seujung sendok saja. Jadi kalau mau diet garam bisa memasukkan garam satu gram garam," kata Profesor Ahmad. Menurut Ahmad, MSG terdiri dari asam glutamat 78 persen, natrium 12 persen, dan air 10 persen, dan merupakan zat gizi. Asam glutamat banyak terkandung dalam bahan makanan kita sehari-hari seperti telur, ikan, daging, dan juga sayuran. "MSG bukan unsur kimia yang berbahaya. Bahan bakunya dari tetes tebu melalui proses fermentasi," kata dia. Menurut dia, MSG juga baik sebagai pengganti garam karena bisa membuat makanan memiliki cita rasa yang tinggi, namun rendah garam. "Kandungan natrium pada MSG itu hanya sepertiga kandungan natrium pada garam dapur normal, dan sudah banyak juga penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa penggunaan MSG bermanfaat untuk membantu penurunan asupan garam namun tetap menjaga palatabilitas makanannya," kata Profesor Ahmad. Sebelumnya Ketua Umum PDGKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia), Prof. dr. Nurpudji A. Taslim mengatakan batasan aman konsumsi MSG adalah 10 mg per kg berat badan. Jadi, seseorang dengan berat badan 60 kilogram sebaiknya tak mengonsumsi penyedap rasa lebih dari 6 gram atau satu sendok teh per hari. Menurut Nurpudji, Anda bisa mempertimbangkan makanan yang akan disantap. Jika dalam makanan itu kandungan glutamatnya banyak, maka MSG sebaiknya tak perlu digunakan. Sejumlah makanan diketahui mengandung glutamat alami antara lain: keju, susu, jamur, daging sapi dan ikan. Pola makan rendah garam atau rendah sodium dapat menurunkan potensi terkena penyakit tekanan darah tinggi, penyakit ginjal kronis dan memperbaiki kualitas diet secara keseluruhan. Pola makan ini juga dapat menurunkan risiko kanker perut. Namun, terlalu sedikit natrium dapat memiliki efek kesehatan yang negatif, dan jenis diet ini tidak diperlukan bagi kebanyakan orang. Jika Anda mengikuti diet rendah sodium, pilihlah makanan segar dan hindari makanan asin. Memasak lebih banyak makanan di rumah adalah cara lain yang bagus untuk mengontrol asupan garam. (mth)
Permen Pengacau Hukum
Oleh M Rizal Fadillah Kontroversi Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terus berlanjut. Produk hukum yang prosesnya tidak transparan dan atau tanpa melibatkan elemen publik dipastikan akan kontroversial. Apalagi jika itu menafikan nilai-nilai keagamaan. Bukan berarti bahwa agama setuju adanya kekerasan seksual atau menolak aturan yang mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan Tinggi, bukan, akan tetapi cara merumuskan dan narasi rumusan dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 itu yang dimasalahkan. Dianggap bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya agama Islam. Dari sisi hukum juga ternyata Permen ini menunjukkan kekacauan berat, antara lain : Pertama, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3). Lalu dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 1 dan Pasal 4. Kemudian UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 5 butir a dan Pasal 6 butir b. Sekedar contoh, Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 berbunyi "Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Kedua, tidak memiliki dasar hukum yang benar dan kuat. Tidak ada Undang-Undang yang menjadi payung bagi sebuah Permen bermuatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai pro-zina dan berbau liberal gagal menjadi UU akibat reaksi di DPR maupun umat. Tanpa UU ini, maka Permendikbudristek No 30 tahun 2021 kehilangan landasan hukum, artinya cacat hukum. Ketiga, mengacak-acak asas hukum yang baik. Secara filosofis gagal memenuhi prinsip keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kontrak seksual telah mengabaikan nilai Ketuhanan. Secara yuridis, berbenturan dan tumpang tindih dengan aturan hukum di atasnya atau yang telah ada. Permen adalah rekayasa dan penyelundupan hukum. Secara sosiologis mendapat penentangan banyak pihak. MUI dan Ormas Islam menolak aturan sekuler ini. Keempat, narasi atau rumusan Kekerasan Seksual menurut Permen 30 tahun 2021 dengan elemen perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi, lalu berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik adalah perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 281, 285, 289, 311dan 315. Diatur pula dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, serta UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sesuatu yang telah diatur lalu diatur kembali dengan bobot yang manipulatif, adalah perbuatan jahat. Mengingat hal-hal di atas, maka Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi itu merupakan peraturan yang mengada-ada, bertentangan dengan agama, mengabaikan UUD 1945 dan Pancasila, liberal, sekuler, serta merupakan penyelundupan hukum. Oleh karenanya patut untuk ditolak oleh rakyat. Menteri Nadiem seharusnya mundur, aturan yang dibuatnya layak digugat secara material ke Mahkamah Agung serta diusut dalang atas penyelundupan hukum yang dilakukan ini. Presiden Jokowi tidak bisa berlepas tangan atas kekacauan di bidang pendidikan yang nyata-nyata telah membahayakan dunia akademik. Permen yang dibuat Menteri dalam Kabinet Jokowi telah menjadi pengacau hukum. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Beijing Temukan Kasus COVID-19 di Perusahaan Minyak Ternama
Beijing, FNN - Otoritas Kota Beijing menemukan kasus baru COVID-19 dari konferensi yang digelar oleh perusahaan minyak papan atas yang berkantor pusat di Ibu Kota China itu. Ada enam kasus lokal dan satu kasus tanpa gejala yang ditemukan pada Kamis (11/11), beberapa di antaranya adalah pekerja PetroChina Co yang kantor pusatnya di Beijing, demikian Deputi Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CCDC) Kota Beijing, Pang Xinghuo, Jumat. Para karyawan itu mengikuti pertemuan yang digelar pada 28 Oktober hingga Rabu (10/11). Seorang peserta kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jilin. "Kami langsung mengambil tindakan begitu ada kasus yang melibatkan seseorang yang melakukan perjalanan dari Jilin ke Beijing untuk menghadiri konferensi tersebut," kata juru bicara Pemerintah Kota Beijing Xu Hejian. Otoritas Beijing juga telah melakukan tes PCR secara massal di kalangan kontak dekat pasien. Salah satu dari karyawati PetroChina tinggal di Distrik Haidian, Beijing, dinyatakan positif bersama anggota keluarganya yang terdiri dari suami, anak perempuan, ibu mertua, dan bapak mertua. Satu kawasan permukiman di Distrik Haidian langsung dikategorikan kawasan berisiko sedang COVID-19. Beberapa pekan sebelumnya Beijing mendapati kasus positif COVID-19 dari rombongan wisata yang berlibur di Daerah Otonomi Mongolia Dalam. (sws, ant)
WHO: Jutaan Anak di Afghanistan Berisiko Kekurangan Gizi Akut
Jenewa, FNN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 3,2 juta anak di Afghanistan menderita kekurangan gizi akut hingga akhir tahun ini, dengan 1 juta di antaranya berisiko meninggal dunia karena penurunan suhu. Badan-badan bantuan telah memperingatkan adanya kelaparan karena kekeringan seiring kegagalan ekonomi menyusul penarikan dukungan keuangan dari Barat, setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus lalu. Sektor kesehatan di negara itu sangat terpukul, dengan banyak petugas kesehatan melarikan diri karena gaji yang belum dibayar. "Ini perjuangan berat karena kelaparan melanda negara ini. Dunia tidak boleh mengabaikan Afghanistan," kata juru bicara WHO Margaret Harris kepada wartawan yang berbasis di Jenewa pada Jumat, melalui sambungan telepon dari Ibu Kota Kabul. Di Afghanistan, suhu malam hari turun di bawah nol derajat Celcius dan suhu yang lebih dingin diperkirakan membuat orang tua dan muda lebih rentan terhadap penyakit lain, kata Harris. Di beberapa tempat, orang-orang menebang pohon untuk menyediakan bahan bakar bagi rumah sakit di tengah kelangkaan yang meluas. Harris tidak memiliki angka untuk jumlah anak yang telah meninggal karena kekurangan gizi tetapi menjelaskan tentang "bangsal yang penuh dengan anak-anak kecil", termasuk dengan bayi berusia tujuh bulan yang ia sebut "lebih kecil dari bayi yang baru lahir". Kasus campak meningkat di Afghanistan dan data WHO menunjukkan 24.000 kasus klinis sejauh ini telah dilaporkan. "Untuk anak-anak yang kekurangan gizi, campak adalah hukuman mati. Kita akan melihat lebih banyak kematian jika kita tidak bergerak cepat," kata Harris. (sws, Reuters)
Pakar Hukum Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Kasus Formula E
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta. "Hal yang standar adalah dugaan pidanannya sudah harus ada, bukan baru dicari-cari. Jadi, setiap tindakan penyelidikan itu diawali dengan asumsi pidananya sudah ada," kata Margarito dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurut Margarito, hal yang keliru sejak awal sudah menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana. "Kalau menyelidiki sesuatu peristiwa hukum, di kepala Anda peristiwa itu harus sudah memiliki aspek pidana, tinggal memperoleh bukti-bukti untuk menguatkan bahwa itu peristiwa pidana. Bukan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana, jadi ini cara berpikir KPK amat terbalik, ini sangat salah," kata Margarito menjelaskan. Terkait dengan pemberian commitment fee dan penundaan 2 tahun penyelenggaraan Formula E, menurut dia, bukan karena hal yang dalam kendali manusia karena 2 tahun terakhir terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. "Karena hal yang menggagalkan peristiwa itu (Formula E) bukan hal yang disebabkan oleh manusia, melainkan sebab alamiah yang enggak bisa diprediksi secara objektif. Akibat hukumnya adalah siapa pun itu tak bisa dibebani tanggung jawab hukum," ungkap Margarito. Terkait dengan dana pinjaman bank yang digunakan, lanjut Margarito, apa pun pinjaman tersebut akan membebani APBD. Apabila memang terjadi penyalahgunaan, sistem keuangan daerah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara. "Itu juga harus didasari oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Margarito. Dengan kondisi demikian, Margarito menyarankan KPK untuk menghentikan pengusutan Formula E karena akan memengaruhi asumsi publik ke KPK. Publik akan menilai KPK sebagai alat politik golongan tertentu. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta akan dihentikan bila tidak ditemukanya unsur pidana. "Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dahulu apakah ada atau tidak. Kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya), ya, tidak dilanjutkan," kata Ali di Jakarta, Kamis. Pada prinsipnya, kata dia, penyelidikan itu ialah mencari peristiwa pidana. Proses itu nantinya akan ditemukan saat pengumpulan data, informasi, dan bahan keterangan. (sws, ant)
KPK Setor Rp600 Juta dari Perkara O.C. Kaligis dan Edy Nasution
Jakarta, FNN - KPK menyetor total Rp600 juta dari denda yang dibayarkan oleh dua terpidana kasus korupsi, yaitu pengacara senior Otto Cornelis Kaligis dan mantan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution. "Tim jaksa eksekusi telah melakukan penyetoran uang ke kas negara sejumlah Rp600 juta dari dua orang terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap," kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Jumat. Keduanya adalah O.C. Kaligis sejumlah Rp300 juta berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 176 PK/PID.SUS/2017 pada tanggal 19 Desember 2017. Selanjutnya, mantan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution sejumlah Rp300 juta berdasarkan putusan MA RI Nomor: 1353 K/Pid.Sus/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017. "Penagihan uang denda dari para terpidana akan tetap digencarkan oleh tim jaksa eksekusi sebagai bentuk asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati oleh para terpidana tersebut," kata Ipi. Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman terhadap O.C. Kaligis pada tanggal 19 Desember 2019 dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Padahal, sebelumnya majelis kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Kaligis pada tanggal 10 Agustus 2016. Vonis kasasi itu lebih berat dibanding vonis di tingkat banding selama 7 tahun penjara, sementara pada pengadilan tingkat pertama O.C. Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Sedangkan Edy Nasution divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan putusan kasasi 16 Agustus 2017. Edy Nasution setelah MA menolak Peninjauan Kembali (PK) tapi ditolak pada 2019 lalu. Putusan kasasi tersebut lebih berat dari tingkat pertama dan tingkat banding yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan. (sws. ant)
Polda Aceh Tahan Kepala Desa Diduga Korupsi Rp438 juta
Banda Aceh, FNN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menahan Kepala Desa Pulo Bunta, Kabupaten Aceh Besar, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya di Banda Aceh, Jumat, mengatakan terduga pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan berinisial AM. Penahanan terhadap AM terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan keuangan di Desa Pulo Bunta tahun anggaran 2015 hingga 2019, kata Kombes Pol Sony Sanjaya. "Yang bersangkutan ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana. Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari ke depan sejak 11 November kemarin," ujar Kombes Pol Sony Sanjaya. Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh itu mengatakan berdasarkan hasil audit kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp438 juta lebih. "Kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan sebesar Rp438 juta lebih. Penyidik terus bekerja menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini," kata Kombes Pol Sony Sanjaya. Desa Pulo Bunta berada di Pulau Bunta, seberang Pulau Sumatra dengan jarak kurang satu jam perjalanan laut menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh. Secara administratif, Desa Pulo Bunta masuk wilayah Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Penduduk Pulau Bunta tidak terlalu banyak, kurang dari seratusan jiwa. Keberadaan penduduk pulau di dekat gugusan kepulauan Pulau Aceh itu lebih banyak di daratan Pulau Sumatra. Mayoritas penduduknya berkebun kelapa. (sws, ant)
Kisah Mahabarata, Jenderal Brengsek, dan Mozaik Pembunuhan Pahlawan Revolusi (Bagian 3)
Oleh Selamat Ginting (Pengamat Komunikasi Politik dan Pertahanan) Jakarta, FNN - Musyawarah Nasional Teknik pada 30 September 1965, berlangsung hingga larut malam. Malam sekitar pukul 23.00, Presiden Sukarno memberikan sambutan dengan membuat perumpamaan dari perwayangan, kisah Mahabarata. Menggambarkan suatu pelajaran untuk tidak ragu-ragu membunuh saudara sekalipun bila itu demi kepentingan perjuangan. “Arjuna lemas, lemas, lemas. Bagaimana aku harus membunuh saudara kandungku sendiri? Bagaimana aku harus membunuh kawan lamaku sendiri? Bagaimana aku harus membunuh guruku sendiri? ” “Kerjakan engkau punya kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi. Kewajibanmu kerjakan!” Setelah peristiwa 30 September 1965, analogi dari pewayangan yang disampaikan Bung Karno itu diasosiasikan dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal dalam peristiwa tersebut. Apalagi dalam kalimat terakhirnya, Sukarno mengucapkan kalimat, ”Saudara-saudara sekarang boleh pulang tidur dan istirahat. Sedangkan Bapak masih harus bekerja menyelesaikan soal-soal yang berat, mungkin sampai jauh malam…..” Kemudian para analis menghubungkan secarik kertas yang disampaikan Letnan Kolonel (Infanteri) Untung, Komandan Batalyon 1 Resimen Tjakrabirawa kepada Bung Karno. Ya, sebelum Sang Presiden mengawali pidatonya soal pewayangan tersebut. Jendral Brengsek Dua pekan sebelumnya, pada 13 September 1965, Presiden Sukarno menyerang Jenderal AH Nasution di istana dengan kalimat yang menusuk hati. Memang dalam pidato itu Sukarno tidak langsung menyebut nama. Tapi dengan kalimat yang sangat keras, yakni “sebarisan jenderal brengsek”. “Adanya anak-anak revolusi yang tidak setia pada induknya, yakni barisan jenderal brengsek.” Orang-orang Sukarno tahu yang dimaksud adalah Jenderal AH Nasution, Jenderal A Yani dkk. Ini bukan yang pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno. Terutama sejak ia menerima informasi-informasi tentang isu adanya Dewan Jenderal yang bermaksud menggulingkan dirinya. Pada waktu yang sama, para pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) melontarkan ucapan yang sama. Sehingga tercipta opini bahwa Sukarno memang sejalan dengan PKI. Sesuatu yang kemudian hari harus ditebus mahal oleh Presiden Sukarno. Kedekatannya dan menjadikan PKI sebagai anak emasnya membuat ia harus kehilangan pamor dari umat Islam dan Angkatan Darat. Termasuk mundurnya Wakil Presiden Moh Hatta. Sehingga akhirnya secara perlahan, ia kehilangan tampuk kepemimpinan nasional sebagai bagian dari episode G30S/PKI. Apalagi sepanjang September 1965, PKI sangat gencar menyerang secara gresif lawan-lawan politiknya, terutama Angkatan Darat. Khususnya kepada Jenderal AH Nasution, Jenderal A Yani yang digambarkan sebagai jenderal-jenderal ‘brengsek’ seperti ungkapan Bung Karno, karena tidak loyal kepada Presiden. Harian Rakyat yang berafiliasi kepada PKI, misalnya. Pada 4 September 1965 menulis ada perwira-perwira yang menuduh PKI akan melakukan kudeta. Namun, lima hari kemudian, pada 9 September 1965, Ketua CC PKI DN Aidit malah menggambarkan akan terjadi sesuatu yang pasti akan lahir. Sebuah isyarat dahsyat. Ucapan Aidit dipertegas lagi oleh tokoh PKI Anwar Sanusi di depan sidang SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). “Yang paling penting sekarang ini, bagaimana kita memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita, yaitu setan kota.” Ungkapan itu juga diasosiasikan kepada Jenderal Nasution, Jenderal Yani dkk. Simak video "Catatan-catatan Penting Soal Sikap Jenderal Yani terhadap Isu Dewan Jenderal" Setan Kota dan Kematian Kemudian Aidit secara agresif menyampaikan pidato di depan Kongres III CGMI pada 29 September 1965. “Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat. Berbuat, berbuat, berbuat.” Pidato itu merupakan serangan khusus kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang beberapa hari sebelumnya dibela Jenderal A Yani. Aidit kesal usulan PKI untuk membubarkan HMI malah dibela oleh Jenderal Yani. “Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI, maka pakai sarung saja.” Kemudian pada tajuk rencana koran Harian Rakyat pada 30 September 1965 berbunyi, “Dengan menggaruk kekayaan negara, setan-setan kota ini mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman mati di muka umum. Soalnya tinggal pelaksanaan. Tuntutan adil rakyat pasti berhasil. Editorial tersebut seakan membayangkan tentang rencana PKI terkait hukuman mati terhadap para jenderal. Pernyataan-pernyataan keras tokoh-tokoh PKI serta editorial Harian Rakyat, kelak menjadi mozaik bagaimana PKI memang berada di balik pembunuhan para pahlawan revolusi, Jenderal A Yani dkk. Jenderal Nasution yang dituding langsung oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh PKI sebagai ‘jenderal brengsek’, selama September 1965, menahan diri untuk tidak menanggapi hinaan tersebut. Nasution juga tidak curiga ketika mendapatkan informasi Kolonel Abdul Latief memerisa pasukan penjaga rumahnya pada sore hari 30 September 1965. Alasannya, karena Latief adalah Komandan brigade Infanteri Kodam Jaya. Sukarno Marahi Jenderal Nasution menceritakan, suatu ketika Letjen A Yani mengantarkan Mayjen S Parman dan Brigjen Soetoyo menghadap Presiden Sukarno. Mereka dimarahi habis-habisan oleh Bung Karno. Sukarno mengecam pernyataan Angkatan Darat soal adanya musuh dari utara bagi Asia Tenggara, seperti dibacakan Letjen A Yani di Bandung. Keputusan Yani dan para jenderal-jenderal Angkatan Darat dianggap tidak loyal terhadap Presiden Sukarno. Sang presiden di Istana Tampak Siring, Bali sudah berencana segera mengganti para jenderal tersebut. Bahkan menyebut pengganti Yani adalah Mayjen Moersjid. Ia meminta jawaban Moersjid apakah bersedia menggantikan Yani? Moersjid menjawab, bersedia. Pada 29 September 1965, muncul Brigjen Mustafa Syarif Suparjo menghadap Presiden Sukarno. Suparjo melaporkan kesiapan pasukannya untuk bertindak terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal. Jumat Kelam Jumat dinihari 1 Oktober 1965, sekira pukul 04.00 WIB. Keluarga Letnan Jenderal Achmad Yani masih tertidur. Putra bungsu Panglima Angkatan Darat, Irawan Sura Edi Yani (Edi) terbangun. Ia mencari ibunya yang tidak ada di rumah Jalan Lembang D-58. Sang Ibu, Nyonya Yayuk Ruliah belum pulang, masih berada di rumah Jalan Taman Surapati. Edi ditemani asisten rumah tangga, biasa dipanggil Mbok Millah, duduk dekat pintu belakang, menunggu ibunya datang. Pada menit-menit itulah sekelompok tentara dipimpin Pembantu Letnan Satu (Peltu) Mukijan dari Brigif 1 Kodam Jaya dan Sersan Raswad segera masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Pintu tidak dikunci, karena Nyonya Yayuk Achmad Yani, biasanya akan pulang sekitar subuh hari. Anggota pasukan Tjakrabirawa masuk ke dalam rumah dan langsung menanyakan kepada pembantu rumah tangga keluarga Jenderal Yani. Pasukan yang mengepung rumah Jenderal Yani terdiri dari satu peleton dari Brigif 1 Kodam Jaya, saru regu dari Resimen Tjakrabirawa, satu peleton dari Yonif 454 Kodam Diponegoro, satu peleton dari Yonif 530 Kodam Brawijaya, satu regu daru AURI, dan regu sukarelawan Pemuda Rakyat PKI. Anak bungsu Jenderal Yani diminta membangunkan bapaknya dengan alasan dipanggil Presiden di istana. Edi pun membangunkan ayahnya. “Ada apa?” tanya Achmad Yani kepada pasukan Tjakrabirawa, pengawal Presiden Sukarno yang masuk ke dalam rumahnya. “Siap, Jenderal. Bapak diminta menghadap Presiden Sukarno sekarang juga!” “Loh acaranya kan jam 7, bukan pagi-pagi begini.” Yani memang sudah dijadwalkan menghadap Presiden sekalian mengajak Panglima Kodam Brawijaya Mayjen Basuki Rachmat untuk melaporkan Tindakan PKI yang merusak kantor Gubernur Jawa Timur. Yani juga sudah punya firasat akan dicopot dari jabatan panglima Angkatan Darat, hari itu juga. “Tetapi jenderal harus berangkat detik ini juga, karena jenderal sedang ditunggu Bapak Presiden,” jawab salah seorang anggota Tjakrabirawa. Yani menjawab,” Paling tidak saya harus mandi dulu!” “Tidak perlu, Jenderal. Di istana juga ada kamar mandi. Bila perlu dengan pakaian piyama saja. Jenderal bisa berangkat bersama-sama kami.” “Kau prajurit, tahu apa?!” tegas Yani sambal meninju wajah sang prajurit, sehingga jatuh terkapar. Yani pun berbalik masuk ke ruang makan dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Raswad memerintahkan Sersan Gijadi. “Tembak dia!” Gijadi pun langsung memberondongkan senjata Thomson. Tujuh peluru menembus pintu, menerpa punggung Panglima Angkatan Darat. Jenderal Yani roboh bersimbah darah di ruang makan. Suara tembakan itu membangunkan anak-anak sang jenderal. Indriyah Ruluati Yani (Ruli), Herliah Emmy Yani (Emmy), Amelia Yani, Elina Elastria Yani (Elina atau Juwita), Widna Ani Yani (Nanik), Reni Ina Yuniati Yani (Yuni), serta Untung Mufreni Yani (Untung), berhamburan ke ruang makan. Sedangkan si bungsu Edi bersembunyi di bawah mesin jahit. Delapan anak Jenderal Yani menjadi saksi, ayahnya ditarik kakinya dengan posisi kepala di bawah membentur lantai dan jalan aspal. Yani yang masih mengenakan piyama biru diseret dan dilempar ke dalam mobil truk yang sudah disiapkan pasukan pemberontak. “Ayo masuk semua, kalau tidak saya tembak,” kata Amelia Yani, putri ketiga jenderal A Yani, menceritaka peristiwa kelam yang menimpa ayahandanya pada 1 Oktober 1965, subuh hari. Ia menceritakan sejarah kelam itu kepada wartawan senior dan akademisi, Selamat Ginting, akhir Oktober 2021 lalu. Sambil terbata-bata dan berkaca-kaca, Amelia mengisahkan kepedihan serta catatan dalam buku harian Jenderal A Yani. “Bapak memang tegas menolak komunis. Jadi tidak setuju dengan Nasakom. Bapak masih bisa terima jika kata kom (komunis) diganti dengan sosialisme Indonesia, seperti sila kelima Pancasila,” ujar Amelia, sambil memperlihatkan catatan goseran pena Achmad Yani, jenderal bertubuh atletis dengan tinggi sekitar 174 cm dan berat sekitar 74-75 kg. Ikuti bincang-bincang dengan Amelia Yani di channel youtube: SGinting Official (Bagian ketiga). Tulisan di website dirangkum penulis dari berbagai sumber.
Membasuh Darah Jenderal Yani (Bagian 4)
Oleh Selamat Ginting (Pengamat Komunikasi Politik dan Pertahanan) Jakarta, FNN – “Cukup Bapakmu saja yang menjadi tumbal negara. Jadi anak-anak jangan ada lagi yang jadi tentara,” begitulah pesan yang diungkapkan Yayuk Ruliyah Sutodiwiryo kepada dua anak lelakinya, Untung Mufreni Yani (Untung), dan Irawan Sura Edi Yani (Edi). Yayuk merupakan ibu delapan anak dari perkawinannya dengan pahlawan revolusi Jenderal TNI (Anumerta) Achmad Yani. Yani adalah Menteri/Panglima Angkatan Darat pada 1962-1965. Saat ini jabatan tersebut disebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Untung (67 tahun) merupakan anak ketujuh dan Edi (63 tahun) anak bungsu pasangan tersebut. Dalam peristiwa 1 Oktober 1965, Edi yang diminta pasukan Tjakrabirawa, pengawal Presiden Sukarno untuk membangunkan ayahnya sekitar pukul 04.00-an WIB. Ia tidak tahu kalau pasukan itu justru akan menculik dan membunuh ayahnya. Anak-anak Yani tidak sampai hati melihat ibunya membasuh wajahnya dengan darah Jenderal Yani. Darahnya menggumpal di lantai dekat ruangan makan keluarga akibat tembakan membabi buta dari pasukan Tjakrabirawa. Pesan dari ibunda dikemukakan oleh Untung kepada penulis dalam pertemuan keluarga besar Jenderal A Yani di Museum Sasmita Loka Jenderal A Yani, Jalan Lembang D-58, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2021). “Kami sebenarnya ingin menjadi tentara seperti Bapak (Jenderal A Yani), tapi kami tidak ingin membantah pesan dari Ibu,” ujar Edi. “Takut kualat membantah petuah Ibu,” kata Untung, melengkapi. Batal Jadi Tentara Bukan hanya Untung dan Edi saja yang hadir, melainkan empat kakaknya. Anak pertama; Indriyah Ruliati Yani (Ruli), anak ketiga; Amelia Yani (Amel), anak kelima; Widna Ani Yani (Nanik), dan anak keenam; Reni Ina Yuniati (Yuni). Sementara anak kedua; Herliah Emmy Yani (Emmi) wafat tahun 2007, dan anak keempat; Elina Elastria (Elina/Juwita) berhalangan hadir. Bahkan lanjut Untung, Jenderal Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan sahabat ayahnya, beberapa kali menawarkan dirinya dan Edi untuk mendaftar ke Akademi Militer (Akmil). “Om Sarwo akan memberikan rekomendasi, tapi kami tetap ingat petuah Ibu,” ungkap Untung. Nanik (70 tahun) menceritakan almarhum ayahnya kerap menceritakan tentang para taruna Akmil di Magelang maupun Bandung yang gagah, pintar, dan calon patriot bangsa. Misalnya saat keluarga mengunjungi Jawa Tengah, yang tidak pernah dilupakan adalah cerita tentang taruna di Magelang. “Sepertinya bapak ingin anak perempuannya menikah dengan tentara lulusan Akmil,” ujar Nanik sambil tersenyum, penuh arti. Namun, lanjut Nanik, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merenggut nyawa ayahnya (Jenderal A Yani), ibunya meminta agar anak-anaknya menjauh dari kehidupan tentara. “Kalau perlu tidak ada yang menikah dengan taruna, walau lulusan Akmil sekalipun,” ungkap Nanik. Namun, takdir berkata lain. Dua anak perempuan pasangan Jenderal Yani dan Yayuk Riliyah, ternyata mendapatkan jodoh tentara lulusan Akmil. Anak pertama; Ruli suaminya adalah Brigadir Jenderal TNI (Purn) Soedarsono, lulusan Akmil 1965 dari Korps Infanteri. Satu kelas dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar. “Kalau saya sudah kepalang tanggung. Karena waktu bapak masih hidup, calon suami saya masih taruna dan sudah pernah ke rumah. Juga sudah berkenalan dengan bapak dan ibu saya. Bahkan pada 30 September 1965, Mas Soedarsono sempat menemui Bapak,” ujar Ruli (76 tahun), mengenang masa lalunya. Brigjen Soedarsono terakhir berdinas militer di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang kini menjadi BIN. Ia juga sempat menjadi anggota DPR RI setelaj pensiun dari militer. Lain lagi cerita Nanik. Suaminya adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Judi Magio Jusuf. Lulusan Akmil 1973 dari Korps Infanteri. Teman satu kelas dengan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Mayjen Judi M Jusuf terakhir dalam dinas militer sebagai Asisten Pengamanan KSAD. Jadi dua menantu Jenderal Yani memiliki keahlian di bidang intelijen. “Saya terus terang ingat pesan Ibu, jangan menikah dengan tentara. Tapi Mas Judi yang desak terus. Akhirnya saya menyerah sambil minta maaf kepada Ibu,” ungkap Naik yang disambut gelak tawa saudara-saudaranya. Sahabat Sarwo Yuni (68 tahun) juga menceritakan bagaimana keluarganya tersobsesi kehidupan Angkatan Darat dengan segala suka dan dukanya. Setelah ayahnya gugur, banyak anggota masyarakat silih berganti mengunjungi rumah duka selama satu tahun. “Om Sarwo (Sarwo Edhie Wibowo) juga kerap datang mengunjungi kami. Datang dikawal panser. Menanyakan keadaan kami. Ibu selama sekitar satu tahun terus berduka dan lebih banyak berada di dalam kamar,” kenang Yuni. Sarwo Edhie merupakan teman satu kelas dengan Yani waktu pendidikan Shodanco (komandan kompi) bagi tentara PETA (Pembela Tanah Air) di Bogor, Oktober 1943. Yani sebelumnya sempat menjadi Sersan pada Dinas Topografi KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger), Belanda dan berdinas di Bandung. Sempat bertempur dengan Jepang di Ciater, sebagai pengalaman pertamanya dalam perang. Ia sempat meringkuk beberapa bulan di kamp tawanan perang Jepang, setelah tentara Negeri Matahari Terbit itu menundukkan tentara Belanda di Indonesia, pada 1942. Para tentara Belanda dan pribumi yang menjadi tentara KNIL pun menjadi tawanan perang. Sampai akhirnya dibebaskan dan pemuda Yani menjadi pengangguran. Yani dan Sarwo sempat berada dalam batalyon yang sama. Mayor Yani sebagai Komandan Batalyon 3 Resimen Magelang. Sedangkan Kapten Sarwo Edhie sebagai komandan kompi. Resimen ini berada di bawah Divisi V yang bermarkas di Purwokerto. Panglima Divisinya adalah Kolonel R Soedirman, kelak menjadi Panglima Besar. Yani pula yang mempromosikan Sarwo menjadi Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) walau ditentang beberapa pihak. Kelak keputusan Yani justru benar dan Sarwo menjadi komandan penumpas PKI. Tamu dan Trauma Yuni menceritakan, selama sekitar satu tahun, nyaris tamu tiada henti mendatangi rumah duka. Untuk menerima kedatangan tamu, mereka membuat seragam tentara khas Angkatan Darat. “Kami minta brevet wing para (terjun payung militer) kepada Om Sarwo untuk melengkapi seragam agar terlihat lebih gagah. Om Sarwo memberikan enam wing untuk kami berenam,” ujar Yuni. Jika para tamu datang, keenam anak Jenderal Yani menyambut dengan rasa hormat dengan berbaris rapi. Komandannya adalah Amelia yang punya bakat memimpin. Ia juga menjadi aktivis KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang mengritisi kepemimpinan Presiden Sukarno. Dalam lubuk hatinya sesungguhnya Amelia protes terhadap negara atas gugurnya ayahandanya sebagai kusuma bangsa. “Dua kakak kami pada Desember 1965 melanjutkan pendidikan tinggi di Kota Bonn Jerman Barat. Sekaligus untuk melupakan trauma,” ujar Amel (72 tahun). Sehingga sebagai anak ketiga, Amelia menjadi yang tertua, ia memimpin adik-adiknya. Belakangan, Amel juga melanjutkan pendidikan tinggi ke Inggris. Hal ini setelah mendapatkan saran dari psikolog setelah Amel juga sakit-sakitan akibat trauma tidak bisa melupakan peristiwa terbunuhnya ayahanda di depan mata anak-anaknya. Kemudian Amel bekerja untuk UNDP (United Nations Development Programme). “Wah itu (Amelia) komandan galak memimpin adik-adiknya,” celetuk Untung, disambut gelak tawa kakak-kakaknya. “Harus galak supaya nurut semua,” jawab Amelia, tersenyum. Beruntung kedelapan anak dari Jenderal Yani mengenyam pendidikan tinggi semuanya. Awalnya di Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan ke luar negeri dan Kembali lagi ke UI. Bahasa Inggris menjadi menu wajib bagi keluarga ini. Bahkan ibunda mereka, Yayuk Ruliyah juga mengikuti kursus bahasa Inggris selama sekitar dua tahun. “Bapak ingin agar ibu bisa berkomunikasi dengan para istri atase pertahanan asing di Indonesia. Sehingga ibu mengikuti kursus Bahasa Inggris,” kenang Amel. Sedangkan Jenderal Yani menguasai tiga bahasa asing, Inggris, Belanda, dan Jepang. Misi dan Hukuman Yani Sebagai tentara, Yani pernah mengenyam pendidikan militer di Amerika Serikat dan Inggris selama 1,5 tahun pada 1954-1956. Usai sebagai Komandan Operasi 17 Agustus 1958-1959, Yani menjadi bintang baru militer Indonesia. Ia juga pernah menjalankan program ‘Misi Yani’ ke Eropa Timur untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) pada 1960. Alutsista itu untuk persiapan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Misi rahasia Brigjen Yani ke sejumlah negara, termasuk Yusgoslavia. Belakangan Yugoslavia terpecah-belah pada tahun 1991 setelah runtuhnya rezim-rezim Komunis di Eropa Timur. Kroasia, dan Slovenia memilih merdeka. Kemudian diikuti pula oleh Bosnia dan Herzegovina pada 1992. Kelak nasib mengantarkan Amelia Yani menjadi Duta Besar RI di Bosnia dan Herzegovina pada 2016-2020. Jika remaja Amel aktif di KAPPI sejak di SMA Santa Ursula, maka kakak-kakaknya memilih organisasi mahasiswa yang berbeda-beda. “Ruli di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan ikut resimen mahasiswa. Emmi di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia),” ungkap Amel. Kini Ruli juga masih mengajar di Fakultas Psikologi di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjadi) di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) milik Angkatan Darat. PTS yang menggunakan nama ayahandanya. Ia menjadi dosen istimewa dengan usia 76 tahun namun masih energik. Sedangkan Emmi menikah dengan pengusaha Soebronto Laras. Sepulang dari Jerman, Emmi kembali melanjutkan pendidikan di UI. Kemudian berbisnis sebagai pemegang franchise sekaligus managing director restoran ayam goreng Church ‘s Texas Fried Chicken. Putri kedua Jenderal Yani ini meninggal pada awal Januari 2007, karena sakit komplikasi liver dan paru-paru yang dideritanya sejak lima bulan. Jika Ruli dan Emmi melanjutkan kuliah di Jerman, lain lagi dengan adik-adiknya. Amel, Juwita serta Yuni melanjutkan kuliah di Inggris. Sedangkan Nanik melanjutkan kuliah di Prancis. Sementara dua adiknya yang lelaki, Untung dan Edi melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Kedua anak lelaki Jenderal Yani dibantu oleh sahabat ayahnya Kolonel Benson. Teman sama-sama Yani waktu melajutkan sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Fort Leavenworth di Kansas. Benson juga sempat menjadi atase militer Amerika di Jakarta. “Kami sering berlatih bahasa Inggris walau masih ngawur-ngawuran di dalam mobil ketika mengikuti pesiar dengan bapak dan ibu ke puncak setiap Sabtu dan Minggu,” ujar Untung. Amel menceritakan, perjalanan ke puncak hampir dilakukan setiap pekan. Ayahnya menyetir mobil sendiri didampingi ibunya di depan, Sedangkan di belakangnya khususnya anak keenam, ketujuh, dan kedelapan. “Jadi Yuni, Untung dan Edi mendampingi bapak dan ibu satu mobil. Sementara yang lain berada dalam mobil lainnya berlima. Kemudian dikawal satu mobil ajudan dan pengawal serta mobil logistik,” ungkap Amel mengenang masa-masa indah bersama kedua orangtuanya. Suatu ketika, kenang Yuni. Ia Bersama Untung dan Edi mencoba ikut-ikutan orang di kampung kawasan Cipayung, Puncak. Menghisap rokok dari daun kawung, namun tidak ada tembakaunya. Aksi ikut-ikutan itu diketahui ayahnya. “Waduh saya dihukum harus menghisap pipa cangklong rokok tapi tanpa rokok dan tembakau, sampai bibir pegal. Itulah hukuman dari bapak agar anak-anaknya tidak merokok,” ujar Yuni. Akibat mengalami flu berkepanjangan, Brigjen Yani pada 1960 berhenti merokok. Karena itu ia tidak menginginkan anak-anaknya merokok sejak muda. “Hukuman dari bapak kepada anak laki-lakinya adalah menyentil telinga. Waduh sakit juga,” cerita Untung sambil terbahak-bahak. Keenam anaknya mengakui ayahnya tidak galak. Justru ibunya yang lebih keras terhadap anak-anaknya. Mungkin Jenderal Yani menyadari jika dirinya tidak bisa selalu menemani anak-anaknya jika sedang melaksanakan tugas operasi, kunjungan kerja keliling Indonesia maupun luar negeri, serta sekolah militer di negara lain. Istri Jenderal Jual Sembako Banyak yang tidak tahu bagaimana janda Achmad Yani itu harus menerima kenyataan pahit. Bukan lagi menjadi istri pejabat negara, Panglima Angkatan Darat. Ia harus menghidupi keluarganya, karena pension janda jenderal bintang empat hanya menerima sekitar Rp150 ribu, sejak akhir 1965. “Anak-anakku…. Kalian bukan lagi anak Menteri Panglima Angkatan Darat. Kini kalian adalah anak pedagang sembako. Begitu kira-kira pesan ibuku,” kata Ruli mengenang beratnya beban hidup keluarganya. Setiap hari sejak Senin hingga Jumat dari pagi hingga malam hari, ibunya mesti masuk pasar keluar pasar. Banting tulang untuk membiayai hidup keluarganya. Termasuk membiayai sekolah anak-anaknya. Menjual semacam bahan sembilan pokok dan barang-barang lainnya. Termasuk jual beli tanah di Kawasan Jakarta. Laba dari berdagang itu antara lain untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka tidak lagi menerima fasilitas sekelas menteri dan jenderal. Semua fasilitas negara ditarik, baik rumah maupun kendaraan. Hanya menyisakan satu ajudan untuk keselamatan ibundanya. Semua sisa-sisa harta dijual agar bisa membeli rumah yang berada persis di depan rumah tempat peristiwa terbunuhnya Jenderal Yani di Jalan Lembang. “Ibu sulit melupakan rumah di Jalan Lembang ini. Karena darah bapak di lantai setelah ditembak pasukan Tjakrabirawa, langsung diusapkannya ke wajah dan tubuh ibu,” ungkap Amel. Hidup Zig Zag Ruli menceritakan, mungkin dia yang paling tahu bagaimana penderitaan sebagai anak kolong (tentara). Sebagai anak pertama, ia merasakan bagaimana ayahnya harus pindah ke sana kemari karena panggilan tugas. Termasuk tiba-tiba harus meninggalkan rumah dinas serta kendaraan dinas saat ayahnya harus sekolah ke Amerika dan Inggris. “Ibuku yang biasa naik mobil dinas sebagai istri komandan, tiba-tiba harus naik sepeda membonceng kami ke sekolah dan membawakan makanan bekal untuk anak-anak di sekolah saat di Tegal.” Begitulah pasang surut dan kehidupan zig zag begitu terasa. Tentunya yang utama kondisi setelah peristiwa G30S/PKI, Bagi Ruli dan adik-adiknya, paling menyakitkan dan tidak bisa dilupakan hingga saat ini adalah peristiwa dibunuhnya ayahanda. Bagi keluarga besar, Jenderal Yani tentulah pahlawan luar biasa dengan segala plus minusnya sebagai manusia. Pahlawan revolusi itu mendapatkan tempat terhormat dalam panggung sejarah Indonesia. Peti jenazahnya di atas panser dikawal jenderal senior Letjen GPH Djatikusumo, KSAD pertama. Hal ini menandakan penghormatan tertinggi TNI untuk segala bakti Yani “Een en militair” (seorang militer sampai ke tulang sumsumnya). Itulah pahlawan kusuma bangsa dari Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal yang memegang psinsip menolak Angkatan Kelima dan Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis), walau jabatan dan nyawa menjadi pertaruhannya.
KAMI Ingatkan Kembali Soal Gagal Bayar Utang Pemerintah
Jakarta, FNN - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengingatkan kembali tentang utang pemerintah yang semakin tak terkendali dan berpotensi gagal bayar. “Persoalan yang semakin berat adalah utang pemerintah termasuk BUMN dan BI yang semakin tidak terkendali, yang mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berpotensi gagal bayar. Utang pemerintah sesungguhnya sudah tidak terkendali sebelum datangnya pandemi Covid-19 demi membangun proyek-proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat”. Demikian pernyataan KAMI dalam Maklumat Kedua yang diterima redaksi FNN pada Jumat (12/11/2021). Maklumat Kedua itu ditandatangani Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Prof Dr Rochmat Wahab, dan Prof Dr M Din Syamsuddin. Ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan pada sumber daya alam yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup agar dapat dinikmati generasi mendatang. Ironisnya, pemerintah justru merencanakan menaikkan pendapatan pajak melalui sektor-sektor ekonomi yang akan menambah berat kehidupan masyarakat lapisan menengah-bawah, misalnya sembako, pendidikan dan kesehatan. Aspek lainnya menurut KAMI adalah peran ganda para pejabat di masa pandemi, yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan penanganan pandemi sekaligus juga menjadi pelaku bisnis terkait obat Covid-19 dan jasa PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan. Oleh karena itu KAMI menyampaikan keprihatinan atas fakta-fakta tersebut yang amat mendesak untuk diperbaiki oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai berikut: Pertama, Cengkraman Oligarki Pemangsa (Predator Oligarch) dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik telah menyebabkan ekonomi nasional telah diselenggarakan secara serampangan dan brutal. Seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai nilai-nilai sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi. Kedua, Presiden telah gagal dalam mengelola jalanya pemerintahan karena kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek-praktek rente kebijakan dan korupsi semakin hari semakin memburuk tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral (moral disengagement) yang menunjukkan keserakahan di tengah derita pandemi. Selain itu kepemimpinan nasional tidak fokus memikirkan nasib rakyat, dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan hari ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia. Ketiga, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020 maka seharusnya pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta sungguh-sungguh melakukan pengusutan atas potensi-potensi kerugian negara dari perilaku korupsi maupun perilaku rente atas kebijakan-kebijakan penanganan pandemi. Dengan semangat demokrasi, pemerintah juga harus membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Terkait dengan putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2 (akhir tahun 2021), maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 selanjutnya harus dengan persetujuan DPR. KAMI merasa sangat prihatin melihat kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan hari ini yang semakin buruk, dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu KAMI berharap mengajak seluruh anak bangsa untuk bangkit, terlibat, dan bertekad dengan sungguh-sungguh dalam upaya penyelamatan bangsa dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa. (sws)
Bappenas Menargetkan Angka Kemiskinan Turun 0,5 Persen pada 2022
Makassar, FNN - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa menurun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen. "Tahun 2021 sebentar lagi akan lewat, jadi perkiraan kita itu bisa sekitar 9,6 persen di 2022, persentase angka kemiskinan menurun sekitar 0,5 persen dari angka sekarang 10,14 persen," ungkap Deputy Ketenagakerjaan dan Kependudukan Bappenas Drs Pungky Sumadi di Makassar, Jumat. Guna meningkatkan persentase kesejahteraan di Indonesia, salah satu upaya Bappenas yakni melakukan reformasi UMKM bekerjasama dengan Kementerian UMKM dalam rangka menyiapkan pasar produk UMKM. "Dalam meningkatkan pendapatan mereka terdapat dua hal utama yang kita utamakan yakni memberi ruang kepada mereka yang mau bekerja dan mau berusaha. Mereka (pelaku UMKM) yang berusaha kita buatkan perantaraan pasar," urai Pungky. Upaya lainnya yaitu perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi agar serapan tenaga kerja semakin meningkat. "Jadi pendidikan pelatihan vokasi itu kita buat sedemikian rupa sehingga pengusaha bisa merancang diklat sesuai dengan kebutuhan dunia industri, jadi tidak mudah," katanya. Menurut Pungky, strategi itu dirancang mulai dari sekarang sampai seterusnya, karena ini proses genting sehingga semakin cepat kita kurangi kemiskinan berarti ini akan semakin berhasil pemanfaatan fasilitas. Pungky Sumadi menjelaskan bahwa mengenai angka kemiskinan di Indonesia bisa dilihat dari segi yang lebih luas, misalnya pada program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, UMKM dan ketenagakerjaan, sebagai program unggul. Sementara terkait indikator peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan bisa diketahui dari konsumsi barang dan jasa. "Dari konsumsi ini, kita bisa tahu, misalnya konsumsi rumah tangga itu naik nggak tahun yang akan datang dibandingkan sekarang. Kalau makin naik, berarti kita punya penghasilan untuk konsumsi barang dan jasa lebih banyak, gampangnya seperti itu," ujar Pungky menjelaskan. Dia menjelaskan bahwa sebelum terjadi COVID-19, pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan dengan strategi yang dinilai sudah bagus, cuma karena munculnya pandemi, maka akhirnya persentase kemiskinan menjadi naik. Sebelumnya, Bappenas menargetkan persentase kemiskinan di bawah 9 persen di tahun 2021 ini, namun terjadi kenaikan di 2020 menjadi 10,19 persen dan terjadi penurunan menjadi 10,14 persen pada 2021 ini dengan total penduduk 27 juta jiwa lebih. "Nah inilah persoalan kita sekarang, jadi kita harus kerja lebih baik lagi supaya angka persentasenya cepat turun. Kita bukan hanya sekedar beri bantuan sosial saja," ujar dia. (mth)
PBB Soroti Urgensi Untuk Atasi Krisis Ekonomi Palestina
Yerusalem, FNN - Sebuah laporan baru dari PBB menyoroti urgensi untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang berlanjut di Palestina dan mendesak respons terpadu untuk menyelesaikan situasi genting di sana. Laporan itu dikeluarkan oleh kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO) dan akan disampaikan pada pertemuan Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC) mendatang di Oslo pada 17 November 2021. UNSCO memperingatkan pendekatan sedikit demi sedikit untuk mengatasi berbagai masalah di wilayah pendudukan Palestina (OPT) saat ini hanya akan melanggengkan siklus manajemen krisis. Mereka menggambarkan situasi ekonomi dan fiskal di OPT mengerikan, dengan penurunan tajam dalam PDB per kapita pada 2020 menyusul stagnasi ekonomi di Tepi Barat pada tahun-tahun sebelumnya. Di Jalur Gaza, ekonomi terus mengalami penurunan selama beberapa dekade dan pengangguran masih tercatat tinggi, terutama di kalangan wanita. Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland mengatakan "Semakin sulit bagi Otoritas Palestina untuk menutupi pengeluaran minimumnya, apalagi melakukan investasi penting bagi ekonomi dan rakyat Palestina." Sebagaimana dikutip dari Antara, Jum'at, 12 November 2021. Mengingat parahnya krisis yang berlangsung hingga 2021, laporan itu menyerukan kepada Pemerintah Israel, Otoritas Palestina, dan masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam aksi terpadu di bulan-bulan mendatang. Pertama, mengatasi situasi ekonomi dan fiskal yang dihadapi Otoritas Palestina dan memperkuat institusi Otoritas Palestina, dengan fokus jangka pendek pada pemberian layanan publik. Kedua, memperkuat upaya penghentian permusuhan yang dimulai pada 21 Mei 2021 antara Israel dan kelompok-kelompok militan di Gaza dan mendukung pembangunan ekonomi di Jalur Gaza. Ketiga, mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan dan inklusif yang meningkatkan pendapatan warga Palestina, termasuk perempuan, orang miskin, kaum muda, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya. Laporan itu memperingatkan bahwa situasi di seluruh wilayah pendudukan Palestina sangat rapuh. Langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk mengurangi ketegangan di Yerusalem Timur dan mempertahankan penghentian permusuhan di Gaza, kata laporan itu. Wennesland menekankan bahwa "perbaikan jangka pendek yang difokuskan untuk menstabilkan dan mengelola krisis baru-baru ini tidak cukup". Dia menambahkan perubahan kebijakan dari partai-partai dan reformasi tata kelola dan sosial ekonomi harus dilakukan untuk kemajuan yang berkelanjutan. Dia mencatat bahwa "tindakan dapat membantu membuka dukungan dari donor internasional dan sumber baru keuangan publik dan swasta". Namun, dia memperingatkan langkah-langkah sepihak yang memperburuk atau mendorong konflik akan membahayakan kemajuan maupun perbaikan situasi di wilayah pendudukan Palestina. (MD).
Kejari Pidie Tahan Mantan Kepala Desa Terkait Dana Desa
Banda Aceh, FNN - Mantan Keuchik Gampong Lingkok Busu berinisial AF (47) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD). Kajari Pidie Gembong Priyanto di Pidie, Jumat, menyebutkan AF salah satu ASN di lingkungan pemkab setempat. Dia resmi ditahan penyidik Kejari Pidie setelah cukup bukti atas dugaan keterlibatan kasus korupsi DD Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie. Berdasarkan hasil penghitungan inspektorat, kata Gembong, total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 400 juta. Ia menyebutkan jumlah kerugian itu merupakan akumulasi pengelolaan dana desa sejak 2017, 2018, hingga tahun anggaran 2019. "AF ini diduga terlibat penuh dalam pengelolaan dana desa Gampong Lingkok Busu, tanpa melibatkan perangkat lain," kata Gembong, sebagaimana dikutip dari Antara, Jum'at, 12 November 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga memegang langsung uang yang dicairkan bendahara, digunakan sendiri untuk keperluan desa, kemudian penggunaan dana tersebut tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban. "Dugaan penyelewengan itu ada dari kegiatan fisik yang tidak cukup volume, ada juga dari pengadaan barang," katanya. Atas dugaan itu, AF disangkakan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. "Saat ini, Kejari Pidie juga sedang merampungkan penyelidikan dua kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie dan akan dirilis dalam waktu dekat," kata Gembong. (MD).
Kunjungi Pati, Anis Matta dan Fahri Hamzah Terima Aspirasi dari Nelayan Juwana Seperti Ini
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang. Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan. Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut. Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar. "Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan," kata Anis Matta. Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor. "Kita sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah," ujarnya. Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain. Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat. "Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat terus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik," kata Fahri. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur 'politis'. Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan. "Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap," kata Rasmijan. Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil. "Kita sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana," kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini. Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah. "Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilannya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung," ujar Anis Matta. Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi. (sah)
Ketua DPD RI Dorong Indonesia Jadi Kiblat Busana Muslim Dunia
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Indonesia agar menjadi kiblat busana muslim dunia, sebab memiliki potensi yang besar dikembangkan sebagai poros busana muslim global. "Potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi kiblat busana muslim global. Kita memiliki banyak desainer yang mumpuni untuk itu," kata Ketua DPD RI LaNyalla di sela-sela kunjungan Dapil ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 November 2021. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan para desainer Tanah Air memiliki kreativitas yang mampu menembus keinginan masyarakat internasional. Selain itu Indonesia memiliki bahan baku yang cukup melimpah. "Ini menjadi kekuatan atau modal utama bagi Indonesia untuk menjadi poros busana muslim global," kata Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, LaNyalla menilai hal tersebut realistis untuk diwujudkan. "Mari didorong Indonesia menuju pencapaian pertumbuhan produksi busana muslim yang dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat atau kiblat busana muslim dunia dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana Muslim global," kata LaNyalla. Dikatakannya, kekuatan ini harus mampu menguatkan para pelaku usaha yang masih berada di level bawah, dengan didukung regulasi yang menumbuhkembangkan industri, akademisi, asosiasi, hingga desainer, agar dapat berkolaborasi untuk mengukuhkan kekuatan pasar busana muslim Indonesia. "Industri ini masih didominasi pelaku UKM. Pemerintah perlu mendorong dan memberikan dukungan agar Indonesia mampu mendapatkan daya tawar yang lebih baik di pasar global. Karena UKM sulit bersaing di pasar internasional jika berjalan sendiri-sendiri," ujarnya. Dikatakannya, langkah-langkah ini perlu disosialisasikan oleh pemerintah agar menjadi angin segar yang dapat menjadi gairah para pelaku UKM untuk dapat lebih produktif mengembangkan industrinya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, ajang Embracing Jakarta Muslim Fashion Week semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat busana muslim dunia. Industri busana Muslim Indonesia terus tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana muslim global. (MD).
Danrem 172 PWY: Presiden Jokowi Akan Tutup Peparnas XVI Papua
Jayapura, FNN - Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan Presiden Joko Widodo akan menutup Peparnas XVI Papua yang akan dilaksanakan di Stadion Mandala, Jayapura, Sabtu (13/11). Aparat keamanan sudah siap mengamankan kunjungan kerja Presiden selama di Jayapura, kata Danrem 172 Jayapura Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada Antara, Jumat di Jayapura. Diakui, sekitar 1.700 prajurit TNI disiagakan untuk kunjungan Presiden yang akan menutup pelaksanaan Peparnas XVI. Sebelum menutup Peparnas, Presiden dijadwalkan menyaksikan final cabang olahraga bulu tangkis yang akan dilaksanakan di GOR Cendrawasih, Jayapura, jelas Brigjen TNI Izak Pangemanan. Peparnas XVI Papua yang berlangsung sejak Jumat (5/11) berlangsung di dua wilayah yakni Kabupaten dan Kota Jayapura dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga dengan 638 nomor. Atlet yang mengikuti Peparnas XVI Papua sebanyak 1.985 atlet, dengan 740 ofisial memperebutkan 2.695 medali. (sws)
Kapuas Hulu Tunggu Persetujuan Kemendagri untuk TPP ASN Rp42 Miliar
Putussibau, Kapuas Hulu, FNN - Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kapuas Hulu Azmi mengatakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kapuas Hulu sebesar Rp42 miliar masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "ASN di Kapuas Hulu harap bersabar pencairan TPP masih menunggu surat persetujuan semester kedua dari Kemendagri dan semua syarat sudah dipenuhi," kata Azmi, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Jumat. Disampaikan Azmi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menganggarkan pembayaran TPP pada Juli hingga Desember sebesar Rp42 miliar untuk 4.760 orang ASN di Kapuas Hulu. Menurut dia, semua syarat yang diminta Kemendagri sudah disampaikan dan masih dalam proses di Kemendagri. "Semoga dalam minggu depan surat persetujuan itu segera keluar, maka akan segera kita bayarkan untuk ASN," ucap Azmi. Ia berharap dengan adanya TPP tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan para ASN dan mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. "Jadi kami minta ASN bersabar, jika cair nanti manfaatkan sebaik mungkin," pesan Azmi. (sws)
KPK Usut Peran Mantan Gubernur Kepri Terkait Kasus Bupati Bintan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut peran mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016—2018. KPK memeriksa Nurdin sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) di Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis (11/11), dalam penyidikan kasus tersebut. "Tim penyidik mengonfirmasi terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan (Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)," kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nurdin saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait dengan perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau kecil di Kepulauan Riau pada tahun 2018/2019. Selain Nurdin, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Apri di Gedung Polres Tanjungpinang, Kamis (11/11), yakni Wali Kota Tanjungpinang 2013—2018 Lis Darmansyah, Syamsul Bahrum selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan Norman dari pihak swasta. "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan beberapa perusahaan yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman alkohol di BP Bintan yang diduga telah mendapat persetujuan dari tersangka AS dan kawan-kawan serta dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS atas persetujuan dimaksud," kata Ipi. Selain Apri, KPK juga telah menetapkan Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H. Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa BP Bintan pada tahun 2017 menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada bulan Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan pada tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan pada tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
Warga Negara Yaman Palsukan Buku Nikah Dipidana dua Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Seorang warga negara Yaman berinisial MHAS terbukti memalsukan buku nikah untuk mendapatkan izin tinggal di Tanah Air sehingga dipidana dua tahun sembilan bulan kurungan penjara serta denda Rp300 juta dan subsider satu bulan penjara. "Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MHAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Lebih detail, warga negara asal Yaman tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian mengenai pemberian surat atau data palsu, atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar secara sengaja dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri, kata Arya Pradhana Anggakara. Kasus ini bermula saat petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat dihubungi oleh anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Yaman. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui paspor MHAS berada di Kantor Imigrasi Serang untuk permohonan alih status dari izin tinggal terbatas (ITAS) penyatuan keluarga ke izin tinggal tetap (ITAP) pada 27 Oktober 2020. Namun, MHAS juga tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sub Direktorat Penyidikan Ditjen Imigrasi. "Saat itu petugas di Kantor Imigrasi Serang curiga karena rentang waktu pengajuan alih status izin tinggal yang terlalu dekat dengan izin tinggal sebelumnya," ungkap dia. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih jauh, diketahui pernikahan MHAS tersebut tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Terdapat beberapa kejanggalan pada buku nikah yang ditunjukkan oleh MHAS antara lain tidak terdaftarnya nomor registrasi yang tercantum, penulisan masih menggunakan tangan, serta ketidaksesuaian stempel KUA dan tanda tangan Kepala KUA. MHAS telah ditahan di ruang Detensi Imigrasi Ditjen Imigrasi sejak 6 April 2021 dan dibatalkan izin tinggalnya pada hari yang sama. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, MHAS ditahan oleh jaksa di Rutan Cipinang pada 16 Agustus 2021 dan sidang pertama terhadap MHAS dilakukan pada 16 September 2021. (sws)
KPK Konfirmasi Tujuh Saksi Pengaturan Proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tujuh saksi mengenai dugaan adanya pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK, Kamis (11/11) memeriksa mereka untuk tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dan pengaturan dari tersangka DRA kepada tersangka HM serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin agar memenangkan perusahaan milik tersangka SUH dan pihak rekanan lainnya dengan adanya penyetoran sejumlah 'fee'," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Tujuh saksi, yakni Kasi Penatagunaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Dian Pratnamas Putra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin Daud Amri, Yuswanto dari pihak swasta, Septian Aditya selaku honorer serta tiga PNS Pemkab Musi Banyuasin Hendra Oktariza, Hardiansyah, dan Suhendro Saputra. Selain pemeriksaan di Sumatera Selatan, KPK juga memeriksa saksi Soesilo Ariwibowo selaku penasihat hukum di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/11). "Tim penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan antara lain terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersangka DRA," ucap Ipi. Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK turut mengamankan uang Rp270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan oleh Suhandy yang nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza. KPK bakal menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut. (sws)
Polri Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan
Jakarta, FNN - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyusun petunjuk arahan (jukrah) bagi anggota untuk menjalankan tugas dalam memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (korupsi). Penyusunan jukrah bagi anggota Polri jajaran dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta Polri, KPK dan Kejaksaan memberantas mafia pelabuhan. "Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali permintaan Bapak Menko Marinves," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut Agus, sembari menyusun jukrah, pihaknya tidak tinggal diam dalam menindak mafia pelabuhan dengan melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Tetapi, lanjut dia, penindakan tersebut dilakukan setelah ada pelaporan dari pelaku usaha yang mengalaminya. "Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," terangnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi. "Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut. Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki tiga fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Penegakan Hukum. (sws)
Ketua DPR Serap Aspirasi Nelayan Banyuwangi
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat untuk menyerap aspirasi para nelayan di wilayah tersebut, salah satunya terkait keluhan mengenai bahan bakar minyak yang murah untuk melaut. "Saya memahami persoalan BBM untuk nelayan karena merupakan komponen biaya utama untuk melaut apalagi di masa pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakan Puan menanggapi keluhan salah satu nelayan bernama Rahmat Sukardi yang menyampaikan keluhannya karena dilarang membeli Pertalite oleh SPBU Pertamina, padahal masih membutuhkan BBM murah. Hadir dalam dialog langsung dengan nelayan tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan jajaran anggota DPR RI. Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Puan meminta pemerintah memberi akses BBM murah kepada nelayan, dan permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Trenggono yang hadir. "Bagaimana Pak Menteri? Ini mumpung ada menterinya," ujar Puan. Menteri Trenggono menyatakan pihaknya siap memberi BBM murah untuk nelayan, khususnya di Banyuwangi dan akan disalurkan melalui koperasi-koperasi nelayan. Dalam dialog tersebut Puan mengaku gembira mendengar semangat para istri nelayan yang semangat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup. "Saya senang ini lihat istri nelayan yang bersemangat meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Bu Menteri PPA dan Bupati Banyuwangi segera adakan pelatihan buat mereka," tuturnya. Dia juga menyatakan terima kasih kepada para nelayan yang terbuka menyampaikan keluhan dan "unek-unek", serta dirinya bisa melihat langsung permasalahan nelayan Banyuwangi dan daerah-daerah lain. "Karena itu saya bawa Menteri KKP dan anggota-anggota DPR agar bisa segera diselesaikan," ujarnya. Sebelum berdialog dengan para nelayan, Puan mengunjungi vaksinasi untuk keluarga nelayan dan juga meninjau Pasar Ikan Segar Mandar. Dia menilai Pasar Ikan Segar Mandar bersih dan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat tentang pasar ikan. Selain itu Puan juga menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang di pasar ikan tersebut. Menurut dia, kegiatan di pasar ikan tersebut membuat ekonomi bergulir karena terdapat efek domino dalam kegiatan di pasar. "Ini membuat ekonomi bergulir. Bukan hanya nelayan saja yang dapat penghasilan, tapi penjual beras, penjual sayur dan tukang masak ikut kebagian rejeki," katanya. Puan juga menemui para perajin alat tangkap ikan dan ikut mencoba merajut jaring ikan dan memberikan sejumlah bantuan, antara lain berupa paket alat tangkap benih, bantuan permodalan perikanan tangkap, dan paket bakti nelayan (sembako) sebanyak 1.500 paket. (sws)
Pemda Se-Babel Sepakat Percepat Replikasi Inovasi Pelayanan Publik
Belitung, FNN - Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik, sebagai percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. "Komitmen yang ditandatangani ini bukan sekadar seremoni, tetapi untuk segera bisa diterapkan sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik di Belitung, Jumat. Ia mengatakan penandatanganan komitmen ini merupakan puncak acara replikasi inovasi pelayanan publik dan diharapkan kepada Pemkab Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Pemkot Pangkalpinang yang menerapkan program replikasi inovasi pelayanan publik untuk segera membuat rencana aksi. "Ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan replikasi inovasi secara terkoordinir dan bersinergi, serta wujud dukungan terhadap pembangunan inovasi di daerah masing-masing secara terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya. Menurut dia ciri daerah yang maju adalah daerah yang memiliki daya saing tinggi. Adapun untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif. "Implementasi gagasan baru baik inovasi birokrasi guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," katanya. Penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Babel, nampak hadir Bupati Bangka Barat Sukirman, Bupati Belitung Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur Burhanuddin, Wakil Bupati Bangka Tengah Herry Erfian, sementara Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan hanya diwakili oleh perwakilannya. Berdasarkan penyusunan rencana aksi pelaksanaan replikasi berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing daerah, yaitu Pemprov Babel 3 inovasi, Kota Pangkalpinang 2 inovasi, Kabupaten Bangka 5 inovasi, Kabupaten Bangka Barat 4 inovasi, Kabupaten Bangka Tengah 2 inovasi, Kabupaten Bangka Selatan 1 inovasi, Kabupaten Belitung 3 inovasi, dan Kabupaten Belitung Timur 3 inovasi. (sws)
Nagan Raya Aceh Meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Data
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Update Data Pembangunan Nagan Raya (Siat Penagaya) dan aplikasi cetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (Superkagala). Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardimartha, dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Jumat mengatakan, pemerintah mendukung peluncuran kedua aplikasi tersebut guna memudahkan layanan kepada masyarakat termasuk aparatur sipil negara. “Tujuan peluncuran aplikasi ini untuk memudahkan pemerintahan daerah dalam memantau data pembangunan daerah maupun masyarakat, untuk keperluan data pembangunan daerah,” katanya. Selain itu, kehadiran dua aplikasi tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Ardimartha menambahkan aplikasi Superkagala dirancang oleh Nasrun ST dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya. Aplikasi tersebut dilakukan dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan menciptakan aplikasi ini oleh Nasrun, kata Sekda, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya layanan kenaikan gaji berkala. Karena pada layanan kenaikan gaji berkala sebelumnya diusulkan secara manual oleh PNS yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan yang lumayan banyak. Dengan lahirnya aplikasi ini layanan kenaikan gaji berkala cukup diisi melalui aplikasi Superkagala dan PNS tidak perlu lagi menyiapkan berkas, karena data PNS sudah dimutakhirkan dalam database aplikasi. Sedangkan aplikasi Siat Penagaya dicanangkan oleh Syarizal Budian Putra, ST dari Bappeda Kabupaten Nagan Raya dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan aplikasi tersebut, kata sekda, untuk pemutakhiran data pembangunan Nagan Raya secara online, serta dapat juga digunakan untuk memberikan layanan informasi publik terkait data pembangunan Nagan Raya, jelasnya. (sws)
Bupati Aceh Barat Minta Remaja Masjid Jadi Penangkal Paham Radikal
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS meminta kepada seluruh remaja masjid di daerahnya, agar mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal yang dapat merusak akidah dan rasa nasionalisme umat islam. "Amalkanlah ajaran Islam sejati yaitu islam moderat yang mengedepankan kesejukan, perdamaian dan toleransi, namun tetap tegas dalam penegakan syariat islam," kata Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Menurutnya, selain mempelajari ilmu agama, remaja masjid juga harus mendapatkan penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Aceh Barat yang Islami dan Pancasilais. "Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT demi terwujudnya syariat islam yang kaffah di Kabupaten Aceh Barat ini pungkas Ramli MS Ia juga menegaskan dengan adanya pembekalan ilmu yang memadai, remaja masjid bisa menjadi motivator bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Barat. "Remaja masjid merupakan tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat untuk mencintai masjid,” imbuh Ramli MS. Ia mengatakan, remaja masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk memakmurkan setiap masjid, baik yang ada di tingkat gampong, kecamatan maupun kabupaten. Menurutnya, di usia yang masih produktif, remaja masjid memiliki semangat dan kapasitas untuk mengajak masyarakat datang ke mesjid dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. Untuk itu, kata Ramli MS, perlu ada peningkatan kapasitas bagi para remaja mesjid tersebut, agar peran dan fungsinya bisa lebih di optimalkan lagi dalam mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk mencintai rumah Allah SWT. Dengan adanya ilmu yang memadai, Ramli MS berharap remaja masjid bisa menyalurkan energi positif kepada masyarakat, dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan perlombaan islami, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mesjid dalam menjaga ukhuwah islamiyah di tengah era globalisasi saat ini. "Seorang remaja masjid harus mampu menjadi imam, muazin, dan pendakwah, serta menjaga tingkah lakunya dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap masjid dan syariat islam" tegas Ramli MS. (sws)
KPK Konfirmasi Mantan Bupati Tabanan Soal Persetujuan Pengurusan DID
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti perihal persetujuannya dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018. KPK memeriksa Ni Putu Eka Wiryastuti di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/11) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan, Bali. "Tim penyidik telah memeriksa saksi Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan periode 2016-2021), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan persetujuan saksi dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018," ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 12 November 2021. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pengumuman tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka. Sebelumnya pada Jumat, 5 November 2021, KPK juga telah memeriksa I Dewa Nyoman Wiratmaja selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana/Staf Khusus Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Tabanan/Staf Khusus Bupati Tabanan periode 2016-2021. KPK mengonfirmasi saksi tersebut mengenai usulan dan pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan. Selain itu, juga dikonfirmasi dugaan adanya komunikasi intensif untuk pengurusan DID tersebut dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus. Terkait kasus tersebut, KPK sebelumnya telah memproses mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pada Februari 2019, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. (MD).
Rupiah Jelang Akhir Pekan Diprediksi Masih Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan diprediksi masih akan melemah, seiring dengan membaiknya data inflasi Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. "Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak hari Rabu. Sentimen negatif bagi rupiah terlihat datang dari pelaku pasar internasional yang mulai kembali melakukan pembelian dolar AS," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurut Nikolas, pelaku pasar sudah mulai menyerap sentimen positif dari pemangkasan stimulus, ditambah dengan data inflasi AS yang membaik. "Sentimen penguatan dolar AS ini kelihatannya masih akan bertahan hingga sesi perdagangan hari ini selesai," ujar Nikolas. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Kamis (11/11) kemarin mencapai 435 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 16 kasus sehingga totalnya mencapai 143.608 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 470 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 9.486 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 128,15 juta orang dan vaksin dosis kedua 81,71 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Nikolas mengatakan rupiah hari ini cenderung melemah dan bergerak di kisaran Rp14.250 per dolar AS hingga Rp14.350 per dolar AS. Pada Kamis (11/11) rupiah ditutup melemah 24 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.278 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.254 per dolar AS. (mth)
Ardern Puji Merkel sebagai "Pemimpin Sejati", "Orang yang Sangat Baik"
Auckland, FNN - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Jumat memberikan penghormatan kepada kanselir Jerman Angela Merkel dengan memuji kepemimpinannya selama 16 tahun di negara ekonomi terbesar Eropa itu dan menggambarkannya sebagai "orang yang sangat baik". Jacinda Ardern dan Angela Merkel bertemu secara virtual di forum CEO di sela-sela konferensi tingkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pada kesempatan itu, Ardern mengenang pertemuan awalnya dengan Merkel di Jerman. "Ketika Anda berasal dari negara kepulauan kecil, Anda tidak sering bertemu dengan seseorang yang begitu kuat di dunia diplomasi internasional yang merasa sangat tertarik dengan pandangan orang Selandia Baru yang sederhana," kenang Ardern. "Keterlibatan Anda yang terus menerus dengan dunia, perhatian dan kesediaan Anda untuk mendengar perspektif orang lain, menurut saya, adalah cerminan dari seorang pemimpin sejati dan juga orang yang sangat baik," ujar Ardern memuji Merkel. Merkel, 67 tahun, telah mengukuhkan dirinya sebagai ikon yang telah membawa Jerman sejak 2005 melewati berbagai peristiwa penting, seperti krisis keuangan global, penurunan zona euro dan pandemi COVID-19, dan dipuji sebagai kampiun dalam integrasi Eropa. Ardern, 41 tahun, menjadi perdana menteri termuda Selandia Baru ketika dia menjabat pada 2017. Dia menuai pujian global dalam beberapa tahun terakhir dalam upayanya mengelola pandemi, menindak ekstremisme dan undang-undang senjata setelah penembakan massal, dan membentuk salah satu kabinet paling beragam di dunia. Pada awal November, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi Merkel salam perpisahan yang penuh gaya dan memujinya karena menjaga Eropa tetap bersatu selama masa jabatannya. Para pemimpin APEC yang bergabung dalam forum sepakat bahwa pandemi dan perubahan iklim merupakan tantangan serupa karena keduanya merupakan proses eksponensial yang tingkat keparahannya sulit dikenali pada awal kurva pertumbuhan. (mth)
Enam Layanan Kesehatan Bertransformasi Hadapi Wabah di Masa Depan
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju arsitektur sistem kesehatan yang lebih siap menghadapi wabah di masa depan. "Setiap pandemi menjatuhkan korban, tapi setiap pandemi juga membuka kesempatan bagi bangsa dan negara untuk menyempurnakan sistem kesehatan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam pidato Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57/2021 di Ruang Pertemuan Siwabessy, Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan, yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Jumat. Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan transformasi kesehatan yang meliputi enam bidang pelayanan publik. Transformasi pertama menyasar layanan primer, dimana seluruh Puskesmas, klinik yang ada di pelosok Indonesia meningkatkan pelayanan promotif dan preventif. Kedua, transformasi pada layanan rujukan rumah sakit untuk membuka akses yang lebih luas dan berkualitas. "Sehingga, seluruh rakyat Indonesia yang sakit bisa dengan mudah mendapatkan layanan dengan kualitas yang baik tanpa perlu antre lama, tanpa perlu pergi ke luar negeri," katanya. Transformasi ketiga, kata Budi, merambah pada sistem ketahanan kesehatan. "Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpa, tetapi juga sering mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam yang memberikan korban cukup banyak pada rakyat kita,"ucapnya. Untuk itu, Kemenkes RI mendorong sistem ketahanan kesehatan yang selalu siap dan siaga menghadapi bencana serta melayani rakyat yang menjadi korban bencana. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan menjadi transformasi keempat untuk menciptakan pembiayaan yang berkesinambungan serta masuk akal dalam memberikan layanan yang adil dan merata ke seluruh rakyat Indonesia. Kelima, menurut Budi, bidang sumber daya kesehatan. "Kita harus akui, masih banyak rakyat kita yang belum bisa mendapatkan akses ke dokter, masih banyak rakyat kita yang di pelosok dilayani oleh tenaga kesehatan yang seharusnya belum memenuhi level standar yang kita inginkan," ujarnya. Budi mengatakan jumlah tenaga kesehatan, sebaran tenaga kesehatan dan kualitas dari tenaga kesehatan harus dipastikan mencukupi untuk memberikan layanan dan akses kepada seluruh rakyat Indonesia. Terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. "Big data, artificial intelligence (kecerdasan buatan), internet of things adalah keniscayaan. Itu sudah banyak mentransformasi industri lain, seperti industri transportasi, pariwisata dan hotel, industri makanan, perbankan dan lainnya," katanya. Menurut Budi, industri kesehatan di masa depan juga akan mengalami transformasi secara masif dengan adanya kemajuan teknologi informasi dari sisi diagnostik, skrining maupun layanan antar kepada masyarakat. Budi mengatakan HKN ke-57 Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan bangsa dari kondisi pandemi COVID-19 untuk berkolaborasi secara profesional dan bermoral. "Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan global dengan lebih dari 200 juta kasus dan 4,7 juta kematian yang dilaporkan terjadi di 225 negara hingga awal Oktober 2021," katanya. Budi bersyukur bangsa Indonesia berhasil menurunkan lonjakan kasus COVID-19. "Capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sebaiknya tetap membuat kita waspada. Apalagi, penyebaran virus corona memunculkan banyak varian yang tidak bisa diprediksi," katanya. Kegiatan HKN 2021 bertema "Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku" dirangkai dengan penyerahan bantuan sarana pendukung untuk penanganan pencegahan COVID-19 serta sosialisasi dan pelayanan vaksinasi massal COVID-19 kepada masyarakat. Kemenkes juga mengagendakan Seminar Ilmiah Internasional 2021 pada 17 November 2021 melalui luring dan daring sebagai informasi terkini terkait perkembangan Whole Genome Sequencing (WGS) beberapa penyakit yang masih banyak menimbulkan kesakitan dan kematian. Semarak aktivitas lomba dan olahraga juga mewarnai HKN tahun ini yang dikemas istimewa menggunakan platform media sosial untuk mengunggah video atau foto hasil capaian para peserta lomba dari kalangan nakes di seluruh Indonesia. Beberapa lomba juga terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, ada talk show menghadirkan para penyintas COVID-19 dalam rangka melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum. Acara puncak HKN 2021 ditandai dengan pencanangan percepatan Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencapaian target nasional di Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu diberikan penghargaan tanda kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo dan santunan kematian oleh Menteri Kesehatan kepada ahli waris dari tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas dalam penanganan COVID-19. (mth)
Pemerintah Gelar Vaksinasi Rumah ke Rumah Rampungkan Vaksin Lansia
Balikpapan, Kaltim, FNN - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadio Tarmizi menyatakan pemerintah akan menggelar vaksinasi dari rumah ke rumah khususnya untuk merampungkan vaksin bagi warga yang sudah lanjut usia (lansia). “Sebab vaksinasi lansia ini capaiannya belum sesuai harapan, disebabkan beberapa hal seperti hambatan akses serta faktor informasi yang keliru,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadio Tarmizi di Balikpapan, Kaltim, Kamis. Ia melanjutkan, karena itu, maka pemerintah menetapkan kebijakan vaksinasi lansia jadi salah satu indikator penurunan level PPKM kabupaten/kota guna mendorong percepatannya. “Targetnya, minimal dosis pertama dikejar sampai akhir Desember 2021. Karena kita tahu, kesakitan dan kematian pada usia di atas 59 tahun meningkat 6-7 kali lebih tinggi daripada non lansia,” tutur Nadia. Ia menambahkan pemerintah harus melihat pengalaman Singapura, di mana sebagian besar kasus meninggal adalah lansia yang belum tervaksinasi sehingga kerentanannya tinggi. Nadia kembali menjelaskan, kelompok lansia tidak perlu khawatir karena vaksin COVID-19 sudah melalui uji klinis, sangat aman dan efek sampingnya kecil. Pada hasil uji klinis, usia tidak mempengaruhi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). “Justru vaksin COVID-19 ini ditujukan bagi lansia dan orang yang punya komorbid, karena itulah kelompok yang terbanyak terdampak dengan sakit parah bahkan kematian,” paparnya. Bila target vaksinasi tidak tercapai, kata Nadia, maka Indonesia tidak bisa seutuhnya membentuk kekebalan kelompok. Wilayah dengan cakupan vaksinasi di atas 70 persen, situasi pandemi dapat beralih ke endemi, kasus akan sangat rendah. Sementara di daerah yang belum mencapai target vaksinasi, maka seperti halnya cakupan vaksinasi imunisasi rutin, pada daerah tersebut potensi kejadian luar biasa pasti akan mudah terjadi dan akan mengganggu kabupaten kota lainnya. “Kita tidak akan bisa keluar dari pandemi bila target sasaran vaksinasi belum tercapai,” tegas Nadia. Mengenai vaksin booster, Nadia menyebutkan bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat dan sudah dilaksanakan pada tenaga kesehatan. Diketahui, seiring waktu, imunitas akan berkurang dan munculnya turunan varian Delta selalu mengancam. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jalan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 www.kominfo.go.id. “Sehingga perlu adanya vaksin tambahan untuk memperkuat imunitas, antibodi yang sudah terbentuk dari vaksin satu dan dua,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus memaparkan beberapa tantangan vaksinasi lansia yang dihadapi di daerahnya, menyebabkan target vaksinasi lansia belum tercapai dan diharapkan dapat dikejar sebelum 22 November 2021 untuk evaluasi PPKM berlevel. Menghadapi kendala terkait akses lansia ke pusat vaksinasi dan memperbaiki pemahaman masyarakat, menurut Firdaus, pihaknya telah melakukan berbagai ikhtiar. Di antaranya, bus vaksin keliling untuk mendekatkan masyarakat ke pusat vaksinasi, vaksin dari rumah ke rumah, juga mengadakan pusat vaksinasi di bank-bank tempat para lansia mengambil gaji sebagai pensiunan. Upaya vaksinasi dari rumah ke rumah, disebutkannya, selain mempermudah akses bagi para lansia, sekaligus dalam rangka menyampaikan informasi yang benar terkait vaksinasi kepada mereka. Kendati demikian, Firdaus tidak memungkiri tetap ada warga yang tetap menolak divaksinasi meski sudah didatangi. “Masyarakat harus benar-benar diberikan pemahaman terkait dampak vaksinasi tersebut. Pemerintah kota selain berikan edukasi juga mengikat dengan regulasi, sehingga diharapkan semua orang akhirnya akan meminta vaksinasi,” papar Firdaus. Regulasi dimaksud adalah edaran walikota, bagi warga yang ingin berurusan dengan instansi pemerintah atau swasta harus memperlihatkan kartu vaksinasi, termasuk untuk lansia. Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Vaksinolog, Dirga Sakti Rambe juga mengakui, informasi yang keliru atau hoaks masih menjadi tantangan vaksinasi lansia. Ia menyampaikan, pada zaman digital sekarang ini hoaks memang tidak terhindarkan, bukan hanya di Indonesia melainkan menjadi fenomena global. Untuk menangkal hoaks, dokter dan ilmuwan semua diharapkan ‘turun gunung’ untuk membanjiri media sosial dan media konvensional dengan berita yang benar dan kredibel. “Salah satu kendala vaksinasi lansia adalah hoaks yang beredar sehingga harus di-counter,” tandasnya. Soal anggapan bila anggota keluarga lain sudah divaksin maka lansia tidak memerlukan, Dirga tegas memastikan itu hal yang salah. “Lansia lebih banyak di rumah sehingga tidak perlu vaksinasi itu hal salah. Mereka memang di rumah, namun yang muda-muda kan keluar rumah dan bisa tertular dan membawa pulang virus. Nobody is safe until everyone is safe,” kata Dirga. Dirga menandaskan, usia lanjut dengan berbagai penyakit justru yang harus divaksinasi agar terlindungi. Selain itu, tidak ada batasan usia lansia untuk vaksinasi, batasannya adalah kriteria medis. “Justru karena lansia, risiko tinggi, maka harus dilindungi. Tidak ada batasan usia vaksinasi lansia. Bukan usia batasannya, kriteria untuk vaksinasi harus secara medis. Bagi kakek nenek orang tua kita bawa dulu ke tempat vaksinasi. Nanti petugas yang akan tentukan layak atau tidak untuk vaksinasi. Jangan menyerah dulu,” pesannya. Dokter Dirga juga menjelaskan, bagi lansia dengan penyakit apapun, termasuk sakit kronis seperti gula darah tinggi, ginjal, kanker, jantung asalkan penyakitnya terkontrol, seperti rutin berobat dan tidak ada keluhan berarti, maka boleh divaksin dengan rekomendasi dokter. Seniman dan aktris Jajang C Noer (69) sudah divaksin lengkap dan merasa bugar. “Saya divaksin di awal-awal pemerintah meluncurkan program vaksinasi COVID. Sama sekali tidak efek samping. Setelah vaksin pertama bahkan saya berenang, tidak ada masalah,” ujarnya. Aktris ini mengaku sebelum ada pandemi tidak pernah minum vitamin. “Tapi begitu masuk Maret 2020, saya minum semua vitamin C, D, E dan zinc setiap hari, D3, juga empon-empon (jamu),” ujar Jajang. Selain itu, dia berjemur setengah jam pada pagi hari dan menjaga hati tetap senang. Bagi lansia yang belum mau divaksin, Jajang mendorong agar mendengarkan kata pemimpin dan mempertimbangkan apa yang dikatakan. “Masuk akal atau logis tidak. Kalau logis ya ikuti saja.” tuturnya. Sedangkan lansia yang belum divaksin karena belum paham, harus didatangi dari rumah ke rumah untuk memberikan penjelasan secara persuasif. “Ketidaktahuan mereka yang membuat mereka belum mau divaksin. Harus didatangi door to door, dibujuk,” ujarnya. (sws)
UI Hormati Putusan PTTUN Tolak Gugatan Mantan Warek UI
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang menolak gugatan banding yang diajukan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiwaan Prof Rosari Saleh. "Universitas Indonesia menghormati putusan PTTUN tersebut sebagai implementasi dari salah satu nilai-nilai UI berupa kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia dalam keterangan tertulisnya, Jumat. Putusan PTTUN Jakarta telah dirilis dalam e-Court Mahkamah Agung RI pada Senin, 8 November 2021. Hakim PTTUN mengeluarkan amar putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding, yang prinsipnya menolak gugatan Prof Rosari Saleh terhadap Rektor UI. Prof Rosari Saleh menggugat Surat Keputusan Rektor UI atas pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof Rosari Saleh menggugat SK Rektor UI Nomor 1698/SK/R/UI/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rektor UI 2019-2024 dan SK Rektor UI Nomor 1701/SK/R/UI/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI. Sebelumnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 38/G/2021/PTUN.JKT yang dirilis melalui e-Court Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2021, menolak gugatan yang dilayangkan oleh Prof Rosari Saleh (Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiwaan). Dalam putusannya, PTUN telah menyatakan gugatan penggugat (dalam hal ini Prof Rosari Saleh) tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) karena melampaui batas waktu. Amelita Lusia mengatakan, keputusan PTTUN ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, dan menyikapinya secara bijaksana. Sebagai Civitas Akademika UI, diharapkan untuk dapat terus berkontribusi positif dalam membangun UI yang lebih baik, mandiri, unggul, bermartabat, dan toleran. Dengan semangat berkontribusi positif tersebut, diharapkan UI dapat "berlari lebih kencang lagi", menjadi perguruan tinggi yang unggul di level Dunia. Saat ini UI sedang bertransformasi menuju entrepreneurial university yang didukung oleh smart campus, dengan langkah awal melaksanakan transformasi regulasi agar tata kelola UI menjadi lebih baik untuk mampu beradaptasi pada perkembangan dan menjawab tantangan kemajuan zaman. (sws)
Kapolda Bentuk Tim Terpadu Ungkap Kasus Penemuan Dua Jenazah di Kupang
Kupang, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Terpadu untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang wanita dan bayi yang terkubur di lokasi proyek galian pipa sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif kepada wartawan di Jumat, mengatakan bahwa kasus ini masih terus dalam penyelidikan tetapi dia mengatakan bersama Ditreskrimum Polda sudah membentuk Tim Terpadu. "Kasus ini juga menjadi antensi saya, dan saya sudah bentuk Tim Terpadu untuk mengungkap kasus ini," katanya. Orang nomor satu di Polda NTT itu mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang harus segera diungkap, tidak hanya oleh Polda NTT tetapi juga dengan Polres terkait. Bukti-bukti tambah dia sudah dikumpulkan dan dia berharap agar tidak ada kejahatan yang sempurna dalam kasus itu. "Tetapi menurut saya pasti akan terungkap, yang penting kita bisa menyelidikinya dengan sungguh-sungguh dan dengan metode scientific investigation (investigasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan)," tambah dia. Sementara itu Kapolsek Alak Kompol Tatang Panjaitan mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya masih sulit mengungkap identitas dari jenazah wanita dan bayi yang diduga ibu dan anak yang ditemukan terbungkus plastik tersebut. Tatang mengaku kondisi tubuh kedua jenazah yang sudah rusak membuat pihak kepolisian sulit mengidentifikasi apalagi mengambil sidik jari dari kedua korban. Tatang juga menambahkan dalam mengembangkan kasus ini, sekurang-kurangnya empat laporan yang berkaitan dengan orang hilang dan belum kembali ke rumah sudah diterima oleh mereka. "Tetapi kita masih cek dan dalami lagi empat informasi orang hilang itu," ujar dia. Untuk saat ini ujar Tatang pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan sampel "deoxyribonucleic acid" (DNA) dari kedua jenazah tersebut. (sws)
Polisi Tes DNA Jenazah Wanita dan Bayi yang Ditemukan di Proyek SPAM
Kupang, FNN - Kepolisian Sektor Alak, Polres Kupang Kota, Polda NTT, tengah menunggu hasil tes DNA untuk mengungkap identitas jenazah wanita dewasa dan bayi 1-3 tahun yang ditemukan terkubur dalam lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, Kota Kupang, pada akhir Oktober 2021 lalu. "Kita tunggu hasilnya terlebih dahulu karena kami sudah kirim DNAnya ke forensik untuk diteliti oleh ahli," Kata Kapolsek Alak Kompol Tatang Panjaitan di Kupang melalui telepon, Kamis. Kasus penemuan jenazah yang diduga ibu dan anak itu terjadi pada Sabtu (30/10/2021) sore. Dua jasad yang ditemukan tersebut adalah seorang wanita dewasa yang diduga berusia sekitar 20-30 tahun dan bayi laki-laki yang diduga berusia 1-3 tahun. Kedua jasad itu ditemukan pekerja proyek dalam keadaan terbungkus tas plastik besar di penggalian saluran pipa sistem penyediaan air minum (SPAM) Kali Dendeng di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tempat kejadian perkara polisi menemukan topi, celana dan buku anak kecil. Aparat kepolisian sendiri sudah dua kali melakukan olah tempat kejadian peristiwa (TKP) dan melakukan autopsi kedua jenazah oleh ahli forensik Rumah Sakit Bhayangkara Titus Ully. Kapolsek Alak Kompol Tatang Panjaitan mengatakan pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasi dan mengambil sidik jari karena kondisi tubuh kedua jenazah yang sudah rusak. Tatang juga menambahkan dalam mengembangkan kasus ini, sekurang-kurangnya empat laporan yang berkaitan dengan orang hilang dan belum kembali ke rumah sudah diterima oleh mereka. "Tetapi kita masih cek dan dalami lagi empat informasi orang hilang itu," ujar dia. Kepolisian juga telah mengkoordinasikan seluruh bhabibkamtibmas di Kota Kupang dan seluruh Polsek untuk mencari identitas korban. Namun hingga saat ini masih nihil pengungkapan identitas dari kedua jenazah itu. Tatang mengharapkan masyarakat bersabar karena pihak kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus itu. (sws)
Polri dan Unsrat Manado Teken MoU Bidang Pendidikan
Manado, FNN - Polri melalui SSDM Polri dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan, dan keamanan kampus. Penandatanganan naskah MoU berlangsung di Gedung Rektorat Unsrat Manado, Kamis, dan dihadiri oleh Anjak Utama Bidang Jianstra SSDM Polri Brigjen Pol Sri Eko Pranggono, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir dan Rektor Unsrat Prof Dr Ellen Joan Kumaat beserta para wakil rektor dan dekan. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unsrat Ellen Kumaat menyambut baik penandatanganan MoU yang merupakan kelanjutan kerja sama antara Polri dengan Unsrat. Sebelumnya kedua belah pihak telah menandatangani MoU pada 2015 lalu. “MoU pertama itu pada 2015 dengan jangka waktu 5 tahun dan berakhir di 2020. Mengingat pada 2020 itu sedang hangat-hangatnya pandemi COVID-19, maka perpanjangan MoU baru bisa kita laksanakan di tahun 2021 ini,” kata Kumaat. Ia mengatakan kerja sama Unsrat dengan Polri termasuk juga dengan Polda Sulut, dalam implementasinya telah dilaksanakan berbagai kegiatan. “Jadi kerja sama ini bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi kita sudah laksanakan implementasinya dalam lingkup pendidikan, kuliah-kuliah umum, pelatihan Satuan Pengamanan Unsrat, pengamanan Unsrat termasuk juga vaksinasi massal beberapa waktu lalu,” katanya. Terkait MoU yang ditandatangani tersebut, khususnya dalam lingkup pendidikan, ada beberapa mahasiswa yang berasal dari kepolisian yang tersebar di jenjang S1 maupun S2. “Kami menyambut baik jika ada anggota Polri yang akan melanjutkan pendidikan di Unsrat untuk jenjang S1, S2, S3, profesi bahkan mungkin dokter spesialis,” katanya. Namun demikian, lanjut Rektor, dalam hal penerimaan mahasiswa mitra kerja sama ini, pihak Unsrat tetap menjunjung tinggi profesionalisme akademi. “Di mana calon mahasiswa tersebut tetap wajib menempuh prosedur seleksi sebagaimana mahasiswa lainnya baik di tingat S1, S2, S3, profesi bahkan mungkin dokter spesialis,” katanya. Ia menambahkan sekitar sebulan yang lalu Unsrat telah memperoleh status akreditasi klasifikasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. “Harapan kami setelah penandatanganan MoU ini akan dilanjutkan dengan berbagai perjanjian kerja sama dan kegiatan implementasi dengan intensitas yang aktif,” katanya. Wakapolda Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, maksud dan tujuan MoU ini adalah untuk meningkatkan kualitas anggota Polri yang bertugas di Polda Sulut. “Sehingga nantinya mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan karakteristik daerah,” katanya. Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada, dalam sambutan yang dibacakan Anjak Utama Bidang Jianstra SSDM Polri Brigjen Pol Sri Eko Pranggono, mengatakan, MoU ini sejalan dengan salah satu rencana aksi dari Program Prioritas Kapolri yaitu meningkatkan kerja sama di dalam dan luar negeri pada pendidikan dan pelatihan anggota Polri. “Kerja sama antara Polri dan Unsrat ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Polri dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi tantangan tugas saat ini dan di masa mendatang,” katanya. Ia mengatakan MoU yang sudah ditandatangani bersama ini, diharapkan segera diimplementasikan dalam bentuk kerja sama nyata, untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Adapun kerja sama yang bisa dilakukan di antaranya, penelitian bersama, program magang mahasiswa Unsrat di Polri, program kelas khusus bagi anggota Polri, pelibatan personel Bhabinkamtibmas pada program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Unsrat, serta kegiatan lainnya yang bermanfaat dalam mewujudkan sinergi Polri dengan Unsrat, katanya. (sws)
Wakil Ketua DPD RI Jelaskan Relasi Islam dan Demokrasi Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menjelaskan relasi Islam dengan demokrasi Indonesia ketika memenuhi undangan otoritas salah satu kampus terbaik di Inggris, Universitas Loughborough. Sultan B Najamudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan agenda akademik itu melengkapi rangkaian lawatan wakil ketua dan belasan anggota DPD RI ke Inggris dan Skotlandia setelah merampungkan agenda puncak COP 26 Glasgow. Sultan disambut langsung oleh Presiden Universitas sekaligus Wakil Rektor Universitas Loughborough Prof Nick Jennings CB FREng bersama para dekan, ketua program studi/departemen dan para dosen senior. Di hadapan ratusan civitas akademika Universitas Loughborough, Sultan secara singkat dan jelas menerangkan kehidupan umat Islam Indonesia dan hakikat ideologi Pancasila yang berkaitan dengan praktik demokrasi Indonesia yang khas. Sultan menyampaikan Pancasila merupakan ideologi tengah yang mengomparasikan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dengan demikian, hakikatnya Pancasila merupakan ideologi dunia, yang melampaui sekat-sekat nasionalisme, dan bersifat universal," kata Sultan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang plural dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lanjutnya demokrasi Indonesia mampu tumbuh dan dapat diterima secara baik oleh kalangan Islam. Hal itu karena, Islam identik dengan demokrasi. Keduanya sama-sama menghargai HAM, perdamaian, menjunjung tinggi keadilan sosial, sekaligus hak-hak perseorangan. Prof Nick Jennings mengaku kampus sangat antusias terhadap tema dan isi pidato Sultan. Mereka terkesan dengan kehidupan sosial kebangsaan Indonesia yang damai dan penuh tenggang rasa di tengah kemajemukan agama, etnis dan budaya. "Setelah ini, sepertinya kami harus menawarkan kerja sama dan kolaborasi kampus antara Loughborough University dengan kampus-kampus di Indonesia. Dan kami harap agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di sini," kata dia. Selanjutnya, Sultan bersama kolega senator yakni Ema Yohana, Dedy Iskandar Batu Bara, Evi Zaenal, Denty, Darmansyah Husein, Mambero dan Intsiawati Ayus diajak oleh wakil rektor untuk berkeliling dan mengunjungi beberapa fakultas dan perpustakaan kampus. Sementara itu Senator asal Sumatera Utara Dedy Iskandar Batu Bara menyampaikan kesannya yang mendalam tentang tradisi akademik di Universitas Loughborough yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. "Berada di kampus terbaik Inggris, adalah pengalaman akademik yang sarat dengan suasana keilmuan, pengetahuan dan kemanusiaan. Kami rekomendasikan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi bagian dari civitas akademika Loughborough University," ujarnya. (sws)
Try Sutrisno Imbau MPR Susun Kebijakan Investasi Sesuai Pancasila
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno mengimbau MPR RI untuk menyusun arah dan kebijakan investasi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar ekonomi Indonesia tidak dijajah negara lain. “Investasi adalah bagian dari demokrasi ekonomi. Keputusan mengenai arah dan dasar kebijakan ekonomi ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Organ pengambil keputusan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah melalui sistem demokrasi politik, yaitu perwakilan rakyat di MPR RI,” jelas Try Sutrisno berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila” yang dilaksanakan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Sekretariat Jenderal MPR RI Jakarta, Kamis. Try Sutrisno mengatakan apabila investasi dari luar negeri lebih dominan, hal itu menandakan Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing melalui sektor ekonomi. Agar terlepas dari bentuk lain penjajahan itu dan kembali pada jati diri bangsa, investasi yang berlandaskan Pancasila memang perlu diterapkan. Dalam penerapannya, ciri dan cara pengambilan keputusan terkait investasi nasional harus sejalan dengan demokrasi Pancasila. “Rambu-rambunya diputuskan oleh organ negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR RI. Prosesnya, dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat untuk mewujudkan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,“ jelas Try Sutrisno. Ia juga menegaskan investasi seperti itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (1). Pasal tersebut menekankan bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Try Sutrisno pun menekankan pentingnya kedaulatan dalam bidang ekonomi. “Jangan sampai investasi kita dalam level yang kalah dengan negara lain. Misalnya, investasi luar negeri lebih banyak. Kalau itu terjadi, namanya kita dijajah oleh bangsa asing lewat ekonomi. Negara sebesar ini, rakyatnya 240 juta lebih, jangan kita dijadikan pasar saja di sini. Kalau itu terjadi, berarti kita tidak merdeka,” tegasnya. (sws)
Bawaslu Siap Efisienkan Anggaran Setelah Tahapan Pemilu Final
Banten, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa Bawaslu siap untuk mengefisienkan anggaran setelah Pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR telah mencapai kesepakatan terkait durasi tahapan pemilu. “Waktu itu anggaran disusun, kami dan KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red.) mengasumsikan tahapan itu tidak 22 bulan, tetapi 25 bulan,” kata Abhan dalam diskusi publik dan media gathering yang bertema “Membaca Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, di Mambruk Hotel, Anyer, Banten, Kamis malam. Dasar dari asumsi tersebut, menurut paparan Abhan, adalah menyediakan waktu persiapan yang lebih panjang bagi para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara akan menyesuaikan anggaran yang mereka ajukan. “Jadi, kalau nanti sudah final diputuskan tahapan 22 bulan, tentu kami akan menyesuaikan (anggaran, Red.), karena tahapan lebih pendek,” ujar dia. Selain itu, Abhan juga mengatakan bahwa kondisi keuangan negara juga akan menjadi pertimbangan bagi pihaknya saat menyusun anggaran pemilu, dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. “Prinsip kami adalah efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang kami pegang dalam rangka menyusun anggaran pemilu maupun pemilihan (kepala daerah, Red.) 2024 ini. Anggaran tersusun dari dua hal, pemilu ada di APBN, dan pilkada ada di APBD,” ujar Abhan. Salah satu efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan hanya membentuk satu tim pengawas untuk mengawasi dua pelaksanaan pemilihan, yakni pemilu dan pilkada, bukan membagi pengawasan menjadi dua bagian untuk masing-masing pelaksanaan. “Apakah perlu dibentuk pengawasan jadi dua/ Saya kira tidak efektif. Jadi, satu saja. Itu yang nanti akan melakukan pengawasan dua, pengawasan pemilu dan pilkada. Itu akan lebih efektif dan efisien,” kata Ketua Bawaslu ini pula. Yang tidak bisa diefisiensikan oleh penyelenggara, kata Abhan, adalah anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh para pihak penyelenggara apabila menyelenggarakan pemilu dalam kondisi COVID-19. “Artinya, anggaran pengadaan prokes menjadi bagian yang harus dihitung dari anggaran,” kata Abhan. (sws)
Nadiem Maa Karim
Oleh M Rizal Fadillah *) NADIEM seperti 'kalem' tetapi memang kontroversial. Sejak awal penunjukan sebagai Menteri Dikbudristek pengusaha ojek online ini dinilai sebagai orang yang tidak tepat dalam jabatannya. Nadiem tidak memiliki basis pengalaman manajemen pendidikan yang kuat. Banyak guru besar yang lebih pantas untuk menjabat Menteri Pendidikan. Kelemahan dalam pemahaman agama mewarnai kebijakan. Road map pendidikan yang steril agama menjadi masalah publik. Demikian juga kurikulum moderasi beragama yang dipastikan sekularistik. Dan terakhir, kontroversi Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kontroversi Permen ini karena tidak memenuhi asas hukum yang baik. Secara filosofis tidak berbasis agama padahal persoalan relasi seksual itu sarat akan nilai agama. Secara yuridis cacat karena tidak memiliki payung hukum Undang-Undang sejenis. RUU P-KS gagal menjadi UU. Secara sosiologis Permen ini ternyata mendapat penolakan di mana-mana. MOI, MUI, dan Muhamadiyah minta pencabutan atas Permen tersebut. Filosofi "barat" yang berbasis kontrak tercermin pada Pasal 5. Menyatakan bahwa larangan dan penyimpangan itu terjadi apabila dilakukan "tanpa persetujuan". Konsekuensi dengan "argumentum a contrario" atau "mafhum mukholafah" nya adalah apabila dilakukan dengan persetujuan maka menjadi boleh. Karenanya Permendikbudristek ini wajar jika ditafsirkan tunggal yaitu melegalisasi zina, bahkan juga LGBT. Permen PPKS kontroversi karena di satu sisi berprinsip pada kesetaraan gender, tetapi di lain pihak baik Pansel maupun Satgas ternyata dipersyaratkan minimal 2/3 harus diisi oleh perempuan. Artinya berprasangka buruk dan mendiskriminasi gender laki-laki. Apalagi Pasal 1 menegaskan bahwa norma kekerasan seksual itu berbasis "ketimpangan relasi kuasa". Dalam agama Islam kedudukan laki-laki dan perempuan adalah mitra. Bertentangan pula dengan prinsip Ketuhanan YME dan visi pendidikan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional itu untuk "meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UU". Agama itu penting. Nadiem jika tetap mempertahankan dan menjalankan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 ini maka akan disorot sebagai Menteri yang menginjak-injak agama dan moral bangsa. Wajah Makarim berubah menjadi Maa Karim. Yang pertama bermakna "mulia" sedangkan yang kedua justru "tidak mulia". Meski didukung oleh Menteri Agama dan beberapa tokoh PDIP, namun Permen ini ditentang oleh kekuatan agama. Situasi tidak akan kondusif bagi Kementrian dan Pemerintah sendiri. Karenanya pencabutan merupakan sesuatu keniscayaan. Buktikan bahwa peraturan itu dibuat dengan bersendikan tertib hukum, tertib sosial, maupun tertib nilai bahkan tertib ideologi. Kembalilah Menteri Nadiem ke jalan yang mulia, kembalilah menjadi Makarim bukan Maa Karim. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Hakim Banding Nilai Vonis Edhy Prabowo Tak Cerminkan Keadilan
Jakarta, FNN - Hakim banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menilai hukuman pengadilan tingkat pertama bagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga memutuskan menjatuhkan pidana penjara lebih berat. "Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditangani secara ekstra dan luar biasa," demikian termuat dalam putusan Edhy Prabowo di laman Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta, Kamis, 11 November 2021. Majelis banding di PT DKI Jakarta memperberat vonis pidana bagi Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara. Putusan di tingkat banding itu dijatuhkan pada 21 Oktober 2021 oleh Haryono selaku hakim ketua majelis dan Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik serta Anton Saragih masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan banding itu lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subisider 6 bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara. "Terlebih lagi terdakwa adalah seorang menteri yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya berbuat hal yang menyimpang dan tidak jujur," kata hakim dalam putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Antara. Edhy dinilai telah merusak tatanan kerja yang selama ini ada, berlaku, dan terpelihara dengan baik. "Terdakwa telah menabrak aturan atau tatanan prosedur yang ada di kementeriannya sendiri," ujar hakim. Sejumlah hal lain yang memberatkan menurut hakim banding adalah tipikor digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). "Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi konvensi anti korupsi dengan UU No 7 Tahun 2006 artinya korupsi yang hanya diperangi dan menjadi musuh bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi musuh seluruh umat manusia," demikian disebutkan hakim. Selain itu hakim banding juga menilai tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi dapat meruntuhkan sendi-sendi kedaulatan negara karena sebagai seorang menteri yang merupakan pembantu presiden, sudah seharusnya memahami ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". "Kekayaan alam tidaklah bisa dengan mudahnya dapat dieksploitasi untuk kepentingan orang," kata hakim. Terhadap vonis PT DKI Jakarta tersebut, KPK menyatakan sepenuh menjadi kewenangan majelis hakim. "Kami melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan 77 ribu dolar AS. "Hal tersebut penting sebagai bagian dari 'asset recovery' yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali. Dalam upaya banding tersebut, Ali menyebut yang mengajukan upaya hukum banding adalah Edhy Prabowo, bukan KPK. "Saat ini KPK tentu menunggu sikap dari terdakwa atas putusan tersebut. Dalam prosesnya KPK telah menyiapkan memori kontra bandingnya," kata Ali pula. JPU KPK memang "hanya" menuntut Edhy Prabowo untuk divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. (MD).
Cara Zee Zee Shahab Atur Asupan Gula untuk Buah Hati
Jakarta, FNN - Aktris Zee Zee Shahab membagikan kiatnya mengatur asupan gula untuk para buah hatinya sehingga asupan gizi dan mineral yang diberikan bisa seimbang dan memiliki kesehatan optimal. Ia mengaku sedikit ketat dalam hal memberikan makanan maupun minuman yang memiliki pemanis tambahan atau sukrosa dan lebih memilih makanan dengan kandungan gula alami. “Anak- anak itu biasanya suka makanan dan minuman manis karena ngikutin orang tuanya, jadi kalau di rumah aku dan suami memang gak nyediain makanan dan minuman dengan pemanis tambahan. Otomatis anak- anak pun jadi tidak akan konsumsi gula berlebih,” ujar Zee Zee Shahab dalam konferensi pers virtual, Kamis. Meski demikian, asupan gula tetap diberikan kepada anak- anaknya lewat pemberian buah maupun sayur yang memiliki gula alami atau dikenal dengan fruktosa. Buah- buahan itu dijadikan camilan rutin sehingga asupan gula yang diberikan tetap lebih sehat bagi tubuh sang buah hati. Untuk pemberian makanan atau minuman dengan tambahan gula pasir atau sukrosa hanya diberikan pada situasi tertentu sebagai bentuk reward dari hal baik yang sudah dilakukan oleh anak. “Memang terdengar ketat, tapi ini ikhtiar orang tua supaya anak tahu makanan yang baik untuk dirinya. Jadi dia tahu makan yang gulanya berlebih itu tidak baik, intinya orang tua yang harus pertama kali ambil tindakan sehingga anaknya ga ketergantungan,” ujar Zee Zee. Kiat lainnya agar asupan gula kedua buah hatinya bisa tetap terjaga adalah Zee gemar melihat nutrition facts atau kadar nutrisi pada setiap makanan atau minuman kemasan yang dibelinya untuk keluarga. Dengan memahami komposisi olahan pangan baik makanan maupun minuman, sebagai ibu tentunya keluarga bisa terlindungi jika ternyata produk olahan tersebut memiliki kandungan yang kurang seimbang. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk anak berusia 7-12 tahun tambahan gula atau sukrosa dalam produk pangan yang ideal untuk dikonsumsi adalah 2-3 sendok atau setara dengan 20 gram gula pasir setiap harinya. Jika melebihi takaran tersebut mungkin saja gizi anak menjadi kurang seimbang bahkan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan buah hati jika dilakukan dalam jangka panjang. (mth)
Pupuk Kaltim Hemat hingga Rp 60 Miliar Berkat Inovasi Perusahaan
Jakarta, FNN - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menghemat hingga Rp 60 miliar berkat inovasi perusahaan, yang biasa ditanamkan bagi para karyawan di seluruh unit kerja, baik di pusat produksi di Bontang, Kaltim, maupun di seluruh wilayah distribusi perusahaan. Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan inovasi sudah menjadi bagian dari kehidupan PKT yang terus digencarkan. "Mengingat tingginya persaingan saat ini yang mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk terus menciptakan peluang melalui berbagai inovasi agar dapat menjadi market leader, demi menjaga kelangsungan operasional perusahaan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif dan efisien. Inovasi-inovasi yang ditampilkan di PIA, menjadi bukti nyata kepedulian kita semua terhadap budaya mutu dan inovasi di PKT," kata Rahmad. Ragam inovasi dari insan karyawan diapresiasi melalui kegiatan Pupuk Kaltim Innovation Award (PIA) Ke-33 Tahun 2021. PIA merupakan kegiatan rutin yang diadakan PKT, guna menampilkan berbagai inovasi dari berbagai unit kerja, seluruh karyawan, anak perusahaan, yayasan, dan afiliasi di bawah naungan PKT. Kegiatan ini berhasil meningkatkan nilai penghematan di seluruh lini perusahaan, yang tadinya senilai Rp51,73 miliar pada 2020, meningkat 16 persen menjadi Rp60 miliar pada 2021. Nilai penghematan tersebut berhasil tercapai berkat berbagai inovasi yang dilakukan PKT di segala lini perusahaan. Rangkaian kegiatan PIA ke-33 yang dimulai dari kegiatan sosialisasi pada Juli 2021, lalu penjurian pada Oktober 2021, sampai dengan kegiatan puncak atau awarding dengan mengusung tema "Greater Through Innovation". Ketua Panitia PIA Ke-33 Tahun 2021 Ika Kusumadewi mengatakan walaupun kondisi masih di tengah pandemi tidak menyurutkan semangat penggiat inovasi PKT untuk menghasilkan berbagai inovasi dan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah keikutsertaan gugus hingga 57 persen. Pada 2020, PIA diikuti oleh 313 gugus, sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 493 gugus. "Gugus ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu PKM 44 gugus, GKM 92 gugus, SSG 111 gugus, SS 82 gugus, dan Fame 164 gugus. Pencapaian ini mempertegas eksistensi PKT dengan terus mengembangkan inovasi secara berkelanjutan," kata Ika. Dari beberapa gugus tersebut, lima gugus berhasil meraih predikat Gold (tertinggi), yaitu: 1. GKM Metalist dari Departemen Inspeksi Teknik 2, dengan inovasi Membuat Alat Elektroetsa untuk Pengujian Metalografi, yang Optimal, Efektif, dan Efisien. 2. PKM I-WELD dari Departemen Pemeliharaan Instrumen, dengan inovasi Membuat Alat Remote Ampere Adjuster Mesin Las Listrik untuk Mempercepat Pekerjaan Pengelasan. 3. PKM Maintex dari Departemen Keandalan Pabrik, dengan inovasi Membuat Aplikasi Maintex dan Implementasi Asset Wellness untuk Meningkatkan Rasio Proactive Maintenance Pabrik 1A. 4. GKM Simogen dari Departemen Manajemen Aset, dengan inovasi Pemanfaatan Teknologi Berbasis IoT untuk Menurunkan Kegagalan Start Genset. 5. PKM Point Reborn KDM dari PT Kaltim Daya Mandiri, dengan inovasi Optimalisasi Proses Pembakaran pada Burner untuk Meningkatkan Reliability HRSG. Rahmad mengajak para inovator-inovator PKT untuk terus berinovasi dan menemukan jawaban atas tantangan-tantangan di masa depan. Menurut dia, tantangan-tantangan di industri pupuk berbagai macam dan kompleks, mulai dari semakin majunya industri pertanian, berubahnya global supply chain dan kebijakan pemerintah terhadap industri pupuk. "Saya yakin masa depan PKT semakin cerah dan semakin besar, mengingat semangat inovasi yang selalu kita bawa melalui ajang PIA ini. Kita pasti bisa menghadapi apapun tantangan di depan dan akan menjadi pemenang," kata Rahmad. (mth)
PLTA Rajamandala "Run of River" Hasilkan Listrik 47 MW
Cianjur, FNN - Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Rajamandala di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mampu menghasilkan listrik berkapasitas 47 megawatt dengan memanfaatkan aliran sungai Citarum hasil keluaran PLTA Saguling. Pembangkit listrik yang menggunakan turbin vertical kaplan ini tidak memerlukan pembangunan waduk atau bisa disebut dengan kategori PLTA run of river. "Posisi persis di belakang Saguling, masuk terowongan 1,3 kilometer menuju saluran terbuka Saguling, nanti air turun ke turbin dan ketemu energi 47 megawatt," kata Direktur Utama Indonesia Power Ahsin Sidqi di Cianjur, Jawa Barat, Kamis. PLTA Rajamandala merupakan pembangkit dengan teknologi modern hasil kerja sama antara Indonesia Power dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen dan Kansai Electric Power Company sebesar 49 persen yang menjadi PT Rajamandala Electric Power. Listrik dari pembangkit yang menyerap investasi sebesar 150 juta dolar AS ini dihasilkan dengan memanfaatkan debit air 168 meter kubik dan ketinggian jatuh air 34 meter. Sejak pengoperasian perdana pada Mei 2019, PLTA Rajamandala menerapkan teknonologi terbaru pada konstruksi pipa pesat, spiral case, dan labirin waterway dengan menggunakan bahan beton bertulang serta teknologi yang efisiensi pada sisi turbin kaplan. Ahsin mengatakan bahwa listrik yang dihasilkan dari PLTA Rajamandala turut memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali. Listrik tersebut dipasok melalui jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt Cianjur-Cigereleng. Selain itu, pasokan listrik dari PLTA yang menempati lahan sekitar 40 hektare tersebut juga menjadi cadangan untuk sistem kelistrikan di wilayah Jawa Barat. "PLTA ini merupakan wujud dari komitmen PLN dan Indonesia Power untuk mencapai target Rencana Umum Energi Nasional sebesar 23 persen energi baru terbarukan pada 2025," pungkas Ahsin. (mth)
Polisi Belum Izinkan Penangguhan Penahanan Tersangka Diklatsar Menwa
Solo, FNN - Penyidik Satuan Reskrim Polres Kota Surakarta menyebutkan pihaknya belum mengabulkan surat pengajuan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka FPJ (20) dan NFM (20) terkait kasus kematian mahasiswa Gilang Endy Saputra (21),. Gilang meninggal saat mengikuti Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa (Diklatsar Menwa) Universitas Sebelas Maret (UNS). Penyidik Polresta Surakarta sementara belum mengabulkan surat penangguhan penahanan kedua tersangka itu, karena pertimbangan penyelidikan dan penyidikan belum selesai, kata Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjutak, di Solo, Kamis. Menurut Kapolres, belum dikabulkan penangguhan penahanan kedua tersangka tersebut karena tim penyidik masih progres melakukan penyidikan pengembangan untuk pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat kasus itu. . "Kami masih proses penyelidikan dan penyidikan untuk melengkapi atau mendalami keterlibatan tersangka lainnya masih dibutuhkan atau belum selesai," kata Kapolres. Kapolres mengatakan surat penangguhan penahanan kedua tersangka tersebut dari penasihat hukumnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNS yang disampaikan ke penyidik Polresta Surakarta pada Senin (8/11). Dalam surat tersebut, kata Kapolres, penasihat hukum meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka berinisial FPJ (20), warga Kabupaten Wonogiri, dan NFM (20), warga Kabupaten Pati. Pada penangguhan penahanan itu, sebagai penjamin tersangka FPJ yakni kakak iparnya, dan NFM, kakak kandungnya. Surat penangguhan tersebut, kata Kapolres, juga disertai surat pernyataan tersangka FPJ dan NFM, bahwa mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak akan melakukan tindak pidana, bersedia wajib lapor, dan tidak mempersulit jalannya penyidikan, baik selama pemeriksaan di Polresta Surakarta, kejaksaan maupun pengadilan. Penyidik Polres Kota Surakarta sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus kematian mahasiswa Gilang Endy Saputra (21), saat mengikuti Diklatsar Menwa UNS. Menurut Ade Safri Simanjutak, tim penyidik atas dasar tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli itu, kemudian menetapkan dua orang tersangka kasus diklatsar menwa, yakni berinisial NFM (20), warga Kabupaten Pati, dan FPJ (20), warga Kabupaten Wonogiri yang kini masih ditahan di Mapolres Surakarta. Kedua tersangka tersebut terlibat tindak pidana secara bersama-sama melakukan dugaan penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan Gilang meninggal dunia pada kegiatan Diklatsar Menwa UNS 2021. Atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang terjadi di Kampus UNS, pada Sabtu (23/10) mulai pukul 06.00 WIB hingga Minggu (24/10), pukul 22.00 WIB, Hal tersebut dimaksud, kata Kapolres, dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 359 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. "Masing-masing tersangka ini, diduga telah melakukan kekerasan baik dengan menggunakan alat maupun tangan kosong kepada korban," kata Kapolres pula. (mth)
Menhan Prabowo Dampingi PM dan Menhan Malaysia Tinjau PT Pindad
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Hussein mengunjungi kantor pusat PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose beserta jajaran di Graha Pindad Bandung, seperti dikutip dalam siaran persnya. Kunjungan dalam rangka meninjau industri pertahanan di Indonesia, khususnya fasilitas produksi Pindad dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tentara Diraja Malaysia (TDM). Dalam kesempatan tersebut, PM Malaysia menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah untuk melihat potensi kerja sama antara Malaysia dengan Indonesia dari segi industri pertahanan. "Hari ini di Bandung, di PT Pindad ini, mungkin kita akan mencapai sesuatu yang baik untuk dua belah pihak dari segi kerjasama industri pertahanan," kata Ismail. Dirut PT Pindad Abraham Mose dalam kesempatan tersebut memaparkan produk-produk unggulan PT Pindad, mulai dari produk pertahanan dan keamanan meliputi senjata, munisi dan kendaraan khusus hingga produk industrial meliputi alat berat, infrastruktur pertambangan dan mining service. Didampingi Menhan Prabowo dan Dirut PT Pindad, rombongan PM Malaysia pun melaksanakan "plant tour" ke fasilitas produksi dan menyaksikan defile kendaraan khusus meliputi Medium Tank Harimau, Ranpur Badak, Komodo berbagai varian, Anoa berbagai varian, Maung dan kendaraan terbaru MV2. Pindad juga menampilkan berbagai jenis senjata meliputi pistol Armo berbagai varian, G2 series (Combat, Elite, Premium), Mag 4, P3A, SPR berbagai varian, SS2 V5 A1, Blackout, Dopper dan SPM. PT Pindad telah menghasilkan beragam produk-produk andalan, di antaranya senjata dan amunisi Pindad yang digunakan kontingen penembak TNI dan berhasil menjuarai berbagai lomba tembak internasional seperti AASAM, AARM dan BISAM. Adapun Kendaraan Fungsi Khusus buatan Pindad seperti Anoa 6x6 dan Komodo 4x4 yang telah terbukti kualitas dan durabilitasnya karena telah digunakan dalam mendukung misi TNI tidak hanya di dalam tetapi juga luar negeri (UN Peace Keeping) di berbagai belahan dunia seperti Lebanon, Congo, Afrika Tengah, dan Sudan. Sedangkan dalam lini produk industrial, Excava 200 produksi Pindad saat ini sudah tersedia berbagai varian sesuai dengan fungsi dan kebutuhan lapangan. Pindad juga telah menghasilkan berbagai alat mesin pertanian, berbagai infrastruktur perhubungan hingga layanan pertambangan. Melalui kemitraannya, Pindad juga berhasil memproduksi mesin pembakar sampah ramah lingkungan tanpa asap bernama Stungta x Pindad, yang saat ini diminati untuk mengatasi permasalahan sampah medis yang meningkat di tengah pandemi COVID-19. Dalam mendukung penanganan COVID-19, Pindad juga melalui anak perusahaannya telah berinovasi menciptakan berbagai jenis ventilator. (mth)
Sopir Vanessa Angel Ditahan di Polres Jombang
Surabaya, FNN - Sopir Vanessa Angel, Tubagus Muhammad Joddy Prames Setya, ditahan di Polres Jombang setelah ditetapkan menjadi tersangka kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa artis tersebut dan suaminya Febri Andriansyah di ruas Tol Jombang-Mojokerto KM 672.400/A. "Setelah dijadikan tersangka, terhadap Joddy dilakukan penahan di Polres Jombang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Surabaya, Kamis. Sebelum menetapkan Joddy menjadi tersangka, pada Senin (8/11) penyidik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mendatangkan tim labfor dari Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kendaraan Pajero. Sorenya, penyidik melakukan gelar perkara yang pertama terkait langkah-langkah proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pada Selasa (9/11) penyidik melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Kombes Gatot melanjutkan pada hari yang sama, Tubagus Joddy sudah dinyatakan sehat dan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian, Rabu (10/11) tim penyidik dari Satlantas Polres Jombang sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jombang. Berikutnya, pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara kedua untuk melakukan perubahan status setelah berkoordinasi dengan JPU. "Ada beberapa bukti yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang harusnya dipatuhi pengemudi," katanya. Kepada Joddy, polisi mengenakan pasal berlapis yakni Pasal 310 Ayat 4 UU RI Nomor 22 tentang Lalu Lintas dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Atau Pasal 311 Ayat 5 UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 24 juta. Seperti diwartakan sebelumnya, mobil berwarna putih dengan nomor polisi B-1284-BJU yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang-Mojokerto KM 672 300/A, Kamis (4/11) pukul 12.36 WIB. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan sopir. Mobil yang diduga melaju kencang itu kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas jalan terbuat dari beton hingga membuat mobil terlempar sejauh 30 meter. Dari kejadian tersebut, dua orang yang dinyatakan meninggal dunia, yakni Vanessa Angel bersama suaminya. Tiga korban lainnya selamat dan mengalami luka-luka, yaitu sopir, asisten rumah tangga, dan anak Vanessa. (mth)
PUPR Targetkan Tol Manado-Bitung Tersambung Penuh Akhir Desember 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Jalan Tol Manado-Bitung tersambung penuh pada akhir Desember 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ruas Tol Manado-Bitung merupakan salah satu dukungan yang signifikan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Manado-Bitung-Likupang. "Saat ini, sedang dilaksanakan juga pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata lainnya, seperti jalan akses Manado-Likupang, Jembatan Marinsow, SPAM Malalayang, TPA Mamitarang dan pengendali banjir," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Kementerian PUPR bersama mitra kerja dan badan usaha jalan tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Salah satu ruas tol yang akan rampung dalam waktu dekat pada akhir Desember 2021 adalah Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 2B Danowudo–Bitung (13,5 km), menyusul ruas Manado-Danowudu sepanjang 26 km yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2020. Berdasarkan data, untuk Seksi 2B Danowudu-Bitung saat ini progres konstruksinya sudah 96,04 persen dengan pekerjaan yang tersisa berupa pengecoran deckslab Jembatan Ranowulu, erection girder pada beberapa lokasi overpass serta beberapa pekerjaan minor lainnya seperti pekerjaan saluran, pasangan batu bronjong sabodam, pekerjaan jalan akses Maramis & RA Kartini, serta pekerjaan pengaspalan Tapper di simpang sebidang Bitung dan Jembatan Maramis. Dengan tersambung seluruhnya Jalan Tol Manado-Bitung akan dapat mengurangi beban jalan arteri nasional yang kondisinya semakin padat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas perekonomian untuk menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jalan tol tersebut akan memberikan kemudahan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan salah satu dari pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur. Dengan seluruh ruas tol sepanjang 40 km tersebut rampung maka akan memangkas waktu tempuh Manado-Bitung dari waktu tempuh rata-rata 1,5 jam menjadi setengah jam. Jalan tol ini terintegrasi dengan kawasan industri dan pariwisata sehingga akses lebih mudah dijangkau. Biaya logistik dari Pelabuhan Bitung dapat ditekan, agar kawasan KEK Bitung juga dapat lebih maju. Kawasan pariwisata juga akan semakin mudah dijangkau, sehingga diharapkan pariwisata di Sulut berkembang lebih baik setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Tol Manado-Bitung dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai investasi total Rp5,12 triliun, yang konstruksi pada ruas Manado-Airmadidi sepanjang 15 km didanai oleh APBN, sedangkan ruas Airmadidi-Bitung sepanjang 25 km dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga Manado-Bitung. Pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 40 km dibagi menjadi dua seksi yakni Seksi 1 Ring Road Manado-Sukur-Air Madidi sepanjang 15 km dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan, untuk Seksi 2 Airmadidi-Bitung sepanjang 25 km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Manado Bitung yang terbagi Seksi 2A Airmadidi–Danowudu (11,5 km) dan Seksi 2B Danowudo–Bitung (13,5 km). (mth)
Sulbar Dukung Program Pencegahan Korupsi KPK Melalui Aplikasi MCP
Mamuju, FNN - Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten di provinsi itu berkomitmen mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK sejak 2018 melalui aplikasi "Monitoring Center for Prevention/MCP". "Dalam rangka program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi difokuskan pada delapan area, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen daerah dan tata kelola keuangan desa," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Hal itu disampaikan Gubernur pada rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama pimpinan KPK di wilayah Provinsi Sulbar yang berlangsung di Hotel Grand Mutiara Mamuju, Kamis. Berdasarkan data capaian program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi pada aplikasi MCP lanjut Gubernur, sampai saat ini, Provinsi Sulbar masih berada pada zona kuning dengan rata-rata capaian di bawah lima puluh persen "Ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kerja lebih keras semua pihak terkait. Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten di Sulbar harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian MCP saat ini," ujarnya. "Untuk itu, saya berharap pemerintah daerah yang capaiannya masih rendah, supaya lebih sungguh-sungguh, untuk pencapaian penilaian yang lebih baik lagi," kata Ali Baal Masdar. Gubernur mengingatkan kepada jajaran pemerintah di Sulbar, yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, adalah kesungguhan untuk menjauhi hal-hal yang berpotensi menjadi celah atau rawan terjadinya korupsi. "Termasuk keteladanan untuk hidup sederhana yang dimulai dari diri pribadi dan lingkungan keluarga para penyelenggara negara," tuturnya. Sementara Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menyampaikan, rakor tersebut dalam rangka pencegahan tindak korupsi di Sulbar. "KPK akan membantu pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan korupsi untuk kemajuan penanganan korupsi di Sulbar sehingga tujuan dari penanganan korupsi terintegrasi menjadi semakin lebih baik," ujar Lili Pantauli Siregar. Rakor tersebut dihadiri para bupati se- Sulbar, pimpinan instansi vertikal serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (sws)
Anggota DPR Inginkan Pendidikan Politik Kalsel Lebih Baik
Banjarmasin, FNN - Anggota DPR RI Hj Aida Muslimah menginginkan pendidikan politik bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel) ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena itu, Anggota DPR RI itu sejak 1 November 2021 dalam gerak langkah awal akan fokus pada pendidikan politik bagi warga "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel. "Insya Allah dengan panduan dari pimpinan partai dan pimpinan fraksi langkah awal saya sebagai anggota DPR RI fokus pendidikan politik," ujarnya, didampingi suami HM Rosehan Noor Bahri yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel. "Dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut, saya juga akan bersinergi dengan H Rifqi Nizami Karsayuda asal Dapil I Kalsel sama-sama satu fraksi dan satu Komisi II DPR RI," ujarnya pula. Selain itu, akan membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) di Kalsel. "Hal itu semua untuk lebih mewujudkan sinergitas antara pemerintah daerah (pemda) di Kalsel, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan pemerintah pusat," katanya lagi. Pada kesempatan itu pula, pengganti antarwaktu keanggotaan DPR RI atas nama H Syafruddin H Maning atau Cuncung dari dapil yang sama tersebut mengharapkan kerja sama yang baik dengan wartawan/insan pers. "Kalau saya keliru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat pada tingkat pusat, wartawan jangan ragu atau sungkan memberikan teguran atau koreksi yang konstruktif," demikian Aida Muslimah. (sws)
NasDem Jatim: HUT Ke-10 Terus Konsisten Suarakan Aspirasi Rakyat
Surabaya, FNN- Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Timur pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-10 menyatakan komitmennya terus konsisten menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. "Tentu dalam usia yang tergolong muda dalam panggung demokrasi Indonesia ini," ujar Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Jatim Vinsensius Awey kepada wartawan di Surabaya, Kamis. Satu dekade, kata dia, menjadi momentum refleksi dan patut disyukuri karena NasDem telah 10 tahun berada di tengah masyarakat Indonesia. "Partai NasDem ikut ambil peran penting dan telah berjuang membawa nilai restorasi demi Indonesia yang lebih baik," ucap Awey, sapaan akrabnya. Selama ini, lanjut dia, NasDem konsisten mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan kebijakan. "Komitmen kami untuk terus berada di jalur koalisi bersama pemerintah tentunya bukan hanya retorika semata. Dengan sepenuh hati mendukung berbagai program pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi, pemerataan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga keutuhan NKRI dan lainnya," ucap dia. Selain itu, yang tak kalah penting adalah seluruh simpatisan, kader dan pengurus tetap kompak serta solid mewujudkan semangat restorasi demi Indonesia sejahtera. Sementara, selama pandemi COVID-19 melanda, NasDem juga telah dengan penuh dedikasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan. Seperti halnya di Jawa Timur, antara lain mendirikan sentra-sentra vaksinasi di berbagai daerah kabupaten dan kota, lalu juga memberikan bantuan kepada masyarakat serta tenaga kesehatan, termasuk ambulans. "Buat kami, prinsip kemanusiaan bahwa 'no one left behind', tidak pernah berubah. Jadi kami selalu memastikan bahwa masyarakat tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi berbagai kesusahan. NasDem akan selalu berjalan bersama dengan rakyat," tutur Awey. (sws)
Anggota DPR: KPU Tidak Salah Jika Putuskan Sendiri Pelaksanaan Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai KPU mendapatkan mandat dari UU nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu untuk menetapkan jadwal Pemilu sehingga tidak salah apabila lembaga penyelenggara pemilu tersebut ambil keputusan sendiri. "Kami di DPR berpandangan kalau KPU berani ambil keputusan sendiri (terkait waktu pelaksanaan Pemilu), mereka tidak salah. KPU dapat mandat dari UU, namun apakah KPU berani ambil keputusan tersebut," kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakannya terkait belum disepakati jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 karena adanya perbedaan pandangan antara KPU dan Pemerintah. Yanuar menilai KPU tidak berani ambil keputusan sendiri terkait jadwal Pemilu 2024 karena harus mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR RI. Karena itu menurut dia, Komisi II DPR akan menggelar rapat konsultasi bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah untuk membahas jadwal Pemilu 2024 sebagai upaya komunikasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pemilu. "Rapat konsultasi itu hanya tradisi komunikasi saja karena kalau tidak ada komunikasi, maka tidak baik. Kami ingin mendengar perspektif banyak pihak seperti dari DPR, pemerintah yaitu Mendagri seperti apa, dan rencana KPU meskipun secara UU memandatkan KPU untuk menentukan jadwal pemilu," ujarnya. Yanuar menilai setiap keputusan terkait pemilu ada banyak variabel yang harus dihitung seperti anggaran penyelenggaraan, persiapan penyelenggara, data pemilih, dan hal-hal terkait logistik pemilu. Selain itu menurut dia, KPU tidak bisa membuat jadwal sendiri terkait kampanye pemilu karena harus mendengar masukan partai politik untuk menentukan durasi waktunya. "Lalu harus juga dibicarakan mengenai persyaratan calon yang maju di Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Karena itu untuk menginventarisir hal-hal tersebut, KPU perlu mendengarkan masukan stakeholder terkait," katanya. Namun dia mengatakan, waktu pelaksanaan rapat tersebut belum ditentukan waktunya tetapi dipastikan akan dilaksanakan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022. (sws)
Layanan Disdukcapil Penajam Kembali Normal Seiring Landainya COVID-19
Penajam, FNN - Layanan administrasi kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali normal seiring melandainya kasus COVID-19 di daerah itu. "Jam operasional layanan kependudukan di kantor sudah berjalan normal sejak dua pekan terakhir," ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto di Penajam, Kamis. Layanan sudah dikembalikan seperti biasa yakni mulai pukul 08.00 sampai 15.00 Wita. Sebelumnya, layanan dibuka hanya selama lima jam dari pukul 08.00-13.00 Wita. Kembali normalnya jam operasional tersebut untuk memaksimalkan layanan administrasi kependudukan sebab program pendekatan layanan atau "jemput bola" dihentikan karena ketiadaan anggaran. Dalam sehari, menurut dia rata-rata seratus orang warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengurus layanan administrasi kependudukan. Kepengurusan layanan administrasi kependudukan tersebut di antaranya cetak KTP elektronik, administrasi pindah datang hingga penerbitan akta kematian maupun akta kelahiran. "Kami maksimalkan pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) di Kantor Disdukcapil bagi masyarakat," katanya. Kebijakan mengembalikan waktu operasional layanan administrasi kependudukan, kata dia karena kasus COVID-19 terus mengalami penurunan secara signifikan. Kendati status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) masih berada di level 3. (sws)
KPK: Pegawai Pajak Diduga Terima Suap 625 Ribu Dolar Singapura
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Wawan Ridwan (WR) menerima sekitar 625 ribu dolar Singapura dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021 dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. "Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar 625 ribu dolar Singapura," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. KPK menetapkan Wawan bersama Alfred Simanjuntak (AS) selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II sebagai tersangka baru kasus tersebut. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA) dan kawan-kawan. Selain itu, kata Ghufron, KPK menduga tersangka Wawan juga menerima adanya pemberian sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi yang jumlah uangnya hingga saat ini masih terus didalami. Selain itu, tim penyidik KPK juga telah menyita tanah dan bangunan milik tersangka Wawan di Kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan-penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Dalam konstruksi perkara yang menjerat Wawan sebagai tersangka, Ghufron menjelaskan tersangka Wawan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Alfred atasperintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan untuk tiga wajib pajak. "Yaitu, PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017," katanya. Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, kata dia, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan tentunya memenuhi keinginan dari para wajib pajak tersebut. Ia mengatakan atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka Wawan dan Alfred diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Pertama, sekitar Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh dua konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM) sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations. Kedua, sekitar Pertengahan tahun 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa wajib pajak sebagai perwakilan PT Bank PAN Indonesia Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar. Ketiga, sekitar Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh Agus Susetyo (AS) selaku konsultan pajak sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama. Atas perbuatannya, tersangka Wawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Ganjar Gandeng KPK Ingatkan Kepala Daerah se-Jateng Tidak Korupsi
Semarang, FNN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng agar tidak melakukan berbagai tindak pidana korupsi. Arahan tersebut dilakukan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja di Semarang, Kamis. Ganjar Pranowo mengaku sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran Ketua KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik. "Jadi kemarin saya ditelepon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi, maka saya ajak semua bupati/wali kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," ujarnya. Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah, bahkan Jateng sudah memiliki grup WhatsApp dengan para pimpinan KPK untuk keperluan konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. "Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," ujar Ganjar. Ganjar mengungkapkan, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi seperti jual beli jabatan, kolusi, pungutan liar, perizinan dan lainnya. Melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintregasi, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng diharapkan bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi. "Semua harus mencegah itu, mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," ucap dia menegaskan. Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi dan juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam berbagai praktik tindak pidana korupsi. (sws)
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Selalu Perkuat Integritas Diri
Semarang, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di Provinsi Jawa Tengah agar selalu memperkuat integritas diri karena tindak pidana korupsi disebabkan keserakahan, kesempatan, serta kekuasaan. "Integritas diri lah yang akan mencegah kepala daerah terjerembab dalam kasus korupsi. Siapa pun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas," katanya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis. Firli mengingatkan lima peran penting kepala daerah yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik, dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Dirinya juga meminta kepala daerah untuk mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Menurut dia, ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka gini ratio. "Tolong kepala daerah cek apakah program di APBD-nya sudah mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka-angka capaian indikator ini modal untuk melakukan pembangunan," ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Firli, kehadiran KPK di Jateng merupakan amanat undang-undang, dimana tiga tugas pertama dari enam tugas KPK sesuai amanat UU adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan monitoring merupakan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. "Melalui upaya pencegahan, KPK melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah agar tidak terjadi korupsi," katanya. Hal tersebut disampaikan Firli di hadapan 36 kepala daerah meliputi gubernur dan bupati/wali kota di Jateng, serta pimpinan DPRD, Perwakilan BPKP, dan Kanwil BPN di wilayah Jateng. Rakor ini juga menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang puncaknya diperingati pada 9 Desember mendatang. (sws)
KPK Tahan Pegawai Pajak Wawan Ridwan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wawan Ridwan (WR) yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. "Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 11 November 2021 sampai dengan 30 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Wawan adalah Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021 dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. "Agar tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka tetap akan dilakukan isolasi mandiri di rutan tempat penahanan dimaksud," ucap Ghufron. KPK menetapkan Wawan bersama Alfred Simanjuntak (AS) selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II sebagai tersangka baru kasus tersebut. Sementara untuk tersangka Alfred belum ditahan. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA) dan kawan-kawan. Dalam kronologi penangkapan, Ghufron mengatakan pada Rabu (10/11) sekitar pukul 13.00 WITA, tim penyidik KPK mendatangi tersangka Wawan yang berada di kantor di Kota Makassar. "Selanjutnya tim menangkap tersangka WR. Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses penyelesaian penyidikan perkara pajak dimaksud, tersangka WR tidak kooperatif," katanya. Setelah ditangkap, tersangka Wawan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan awal dan Kamis ini yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. (sws)
Polda NTB Beberkan Rekayasa Lalu Lintas Ajang Balap IATC dan WSBK
Mataram, FNN - Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Polisi Djoni Widodo membeberkan rekayasa lalu lintas pada saat pelaksanaan ajang balap motor "Idemitsu Asia Talent Cup" (IATC) dan "World Superbike" (WSBK) di Mandalika International Street Circuit, Kabupaten Lombok Tengah. "Ada dua pintu masuk menuju kawasan Mandalika," kata Djoni di Mataram, Kamis. Dua pintu masuk menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi lokasi pagelaran IATC dan WSBK tersebut, berada di jalur Timur dan Barat. "Jalur Timur itu melalui Bypass BIL-Mandalika. Jalur Barat melalui bundaran Surfing Mong," ujarnya. Melalui dua pintu masuk KEK Mandalika, lanjutnya, para penonton yang berkendara pribadi maupun menggunakan bus angkutan dari lima pintu masuk Lombok, akan diarahkan menuju areal parkir. "Yang datang dari Bypass BIL-Mandalika itu rute akhirnya di areal parkir Timur. Untuk kendaraan yang masuk melalui jalur bundaran Surfing Mong, parkirannya di wilayah Barat," ucap dia. Untuk areal parkir Barat, jelasnya, berada di sekitar kawasan Masjid Nurul Bilad Mandalika. Sedangkan parkiran Timur, berada di lahan kosong seluas 17 hektare dengan kapasitas 13.600 satuan ruang parkir (SRP). "Di kawasan parkir ini menjadi lokasi pengecekan tiket, vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi, dan hasil tes PCR," katanya. Usai pengecekan, akses para penonton ke areal sirkuit akan difasilitasi oleh bus angkutan lainnya. Penonton akan dibawa ke areal sirkuit sesuai dengan warna gelang yang digunakan. "Kapasitas penumpang pada bus angkutan akan dibatasi. 70 persen dari kapasitas tumpangan. Jadi protokol kesehatan tetap paling utama," ujarnya. Selanjutnya, bus yang mengangkut para penonton dari areal parkir akan terhubung dengan tiga pintu masuk areal sirkuit. Tujuan pengaturan demikian untuk menghindari kemacetan. Namun, kondisi macet yang paling dikhawatirkan saat pagelaran balap selesai. Antisipasinya ketika penonton bubar secara bersamaan. Untuk mengurai kemacetan tersebut, ada rencana pihaknya memberlakukan satu jalur kepulangan, yakni dengan menutup sementara salah satu jalur kedatangan. "Kita berlakukan 'one way system'. Bisa nanti yang ditutup itu jalur Barat atau jalur Timur. Estimasinya satu jam, tetapi sifatnya masih situasional," tutur Djoni. Dalam giat ini, Djoni memastikan bahwa pihaknya di lapangan menjalin koordinasi penuh dengan dinas perhubungan. (sws)
Cara Berpikir Aneh Lingkaran Tajir Luhut Binsar Pandjaitan
Oleh;: Jajang Nurjaman Setelah mendapat kritik keras dari publik soal dugaan praktik kotor bisnis PCR yang diduga melibatkan Menko Luhut Binsar Pandjaitan, kini kelompok di lingkaran Luhut ramai-ramai pasang badan. Terbaru muncul Septian Hario Seto SHS dengan tulisan panjangnya sampai 23 point membela habis-habisan Menko Luhut. Septian Hario Seto yang baru saja diangkat menjadi komisaris BNI, sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan, dan jauh sebelum masuk lingkaran pejabat pemerintahan SHS sudah 10 tahun bekerja dengan Luhut di Toba Bara Sejahtera. Bahkan dengan karir cemerlangnya bekerja mengikuti luhut saat menjadi staf tercatat kekayaan SHS mencapai Rp 5,1 miliar, setelah menjadi komisaris kekayaan SHS tentunya bisa semakin melejit. Sama halnya dengan kekayaan Luhut yang terus meroket, kekayaan Luhut hanya dalam 5 bulan naik Rp 67,7 miliar meskipun lagi pandemi, sekarang kekayaan luhut Rp 745 miliar. Dalam pembelaan SHS soal proyek PCR yang melibatkan nama Luhut, ia berusaha keras meyakinkan publik bahwa dirinya dan Menko Luhut begitu peduli dengan persoalan negeri dalam menghadapi pandemi, bahkan secara emplisit tanpa uluran tangan Luhut negeri ini tidak berdaya. SHS berusaha keras menyampaikan ke publik bahwa Luhut sudah banyak memberikan donasi seperti alat PCR, ekstraksi RNA, reagen dan alat lab ke Fakultas Kedokteran, meskipun tidak dijelaskan rinciannya. Termasuk didirikannya GSI ia menjelaskan meskipun ini adalah perusahaan bukan yayasan, seperti namanya ada unsur Solidaritas keuntungan dari proyek yang didapat dari GSI nanti digunakan untuk amal. Jadi SHS ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak Luhut sebagai pejabat memang memiliki kaitan kuat dengan perusahaan GSI, dan benar mendapatkan proyek PCR “, tapi dia mengingatkan keuntungannya nanti didonasikan ke Fakultas kedokteran seperti alat PCR dan lainnya “atas nama Pak Luhur, tentunya”. Jadi benar kalau pak Luhut bilang ke publik bahwa dia tidak ambil untung dari bisnis PCR. Pembelaan SHS ini sangat aneh karena memang berangkat dari logika yang aneh serta banyak hal yang tidak dia ungkapkan, toh ini memang hanya pembelaan, sebatas bawahan yang membela atasannya. Publik tidak perlu berharap lebih, Luhut dan lingkarannya yang tajir-tajir menjelaskan kepada publik, kenapa saat harga PCR yang harganya sampai Rp 2,5 juta sebelum Oktober 2020 pemerintah termasuk mereka adem ayem saja. Setelah Oktober 2020 harga PCR berubah-ubah tidak jelas harga standarnya berapa. Mulai dari Rp 900 ribu dari Oktober 2020 sampai Agustus 2021, kemudian berubah lagi jadi Rp495.000-Rp525.000 sampai Oktober, dan terakhir ternyata harga PCR bisa dipatok Rp275.000-Rp 300.000 sejak akhir oktober, bahkan ada yang mengatakan tes PCR kalau mau bisa saja Rp 10 ribu. Publik juga tidak perlu berarap lebih Luhut dan lingkaran menjelaskan dengan jujur, apakah betul sebatas urusan PCR negara ini tidak mampu lagi dan benar-benar tidak ada duit. Padahal data menunjukan soal anggaran untuk penanganan kesehatan di tahun 2020 yang digelontorkan Rp 99,5 triliun yang dipakai atau terealisasi hanya 63,6 persen. Di tahun 2021 dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen, padahal sekarang menjelang akhir tahun. Belum lagi soal temuan terbaru, dari bisnis PCR saja uang yang berputar sampai Rp 23 triliun dan keuntungan yang diperoleh dari kelompok yang berbisnis soal PCR bisa mencapai Rp 10 triliun lebih. Dari sini bisa disimpulkan, saat pandemi pejabat kita tidak serius bekerja untuk rakyat,mereka sibuk dengan kelompoknya berbisnis kemudian untuk menutupi borok sesekali mereka berdonasi dari hasil untung ini. Koordinator CBA (Center for Budget Analysis)
KPK Periksa Mantan Gubernur Kepri Terkait Korupsi Cukai Rokok
Tanjungpinang, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait dugaan korupsi cukai rokok di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Pelaksana Tugas KPK Ali Fikri melalui pesan WhatsApp yang diterima ANTARA di Tanjungpinang, Kamis, tidak menjelaskan apakah Nurdin diperiksa sebagai saksi empat lainnya di Satreskrim Polres Tanjungpinang atau tidak, mengingat saat ini dia masih menjalani hukum dalam kssus korupsi lainnya. Berdasarkan data, Nurdin ditangkap KPK pada Juli 2019 terkait suap dalam Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare, dan surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare. Nurdin berdasarkan fakta persidangan berencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K). Pada 9 April 2020, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nurdin terbukti korupsi dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Nurdin juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Nurdin Basirun. Berdasarkan informasi dari Ali Fikri, pemeriksaan Nurdin bersama empat orang saksi lainnya dilakukan di Satreskrim Polres Tanjungpinang. Keempat saksi tersebut yakni Asisten II Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun. KPK telah berulang kali memeriksa Syamsul Bahrum sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok FTZ. Syamsul Bahrum juga pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus yang menjerat Nurdin Basirun. Selain Syamsul, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018, Lis Darmansyah, Norman (swasta), dan Boy (anggota Polri). Sejak Senin lalu, penyidik memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bintan dan belasan pengusaha rokok. Sejak Selasa-Rabu, penyidik memeriksa 11 pengusaha rokok di Satreskrim Polres Tanjungpinang. Pengusaha yang diperiksa yakni Yani Eka Putra (Komisaris PT Batam Prima Perkasa, PT Sukses Perkasa, dan PT Lautan Rmas Khatulistiwa), A Lam (swasta), Arjab (swasta), Mulyadi Tan (PT Nano Logistic), dan Ganda Tua Sihombing (PT Tirta Anugrah Sukses). Kemudian Yhordanus (Direktur PT Yofa Niaga Fastya 2020-2017), Budiyanto (swasta), Aman (Direktur PT Berlian Inti, PT Batam Shellindo Pratama dan PT Karya Putri Makmur), Agus (Direktur CV Three Star Bintan 2019-sekarang), Sandi (Manajer Operasional PT Bintan Muda Gemilang) dan Junaedy Bahar (Direktur PT Sinar Niaga Mandiri). Penyidik juga sudah berulang kali Alfeni Harmi, staf Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Bintan, yang juga Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Bintan. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Kepala BP FTZ Bintan Muhamad Saleh Umar sebagai tersangka. Tim penyidik memperpanjang masa penahanan Apri dan Saleh Umar selama 30 hari berdasarkan penetapan kedua dari Ketua PN Tipikor Tanjung Pinang terhitung mulai 10 November 2021 s/d 9 Desember 2021. Apri ditahan di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Gedung KPK Kavling C1. "Pemberkasan perkara para Tersangka, hingga saat ini masih berjalan dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan perkara," kata Ali. (mth)
Rezim Klojotan
Oleh: Yusuf Blegur Ada yang menarik dari kegiatan memperingati hari Pahlawan yang dilakukan oleh rakyat pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 yang lalu. Bukan saja karena diikuti oleh pelbagai elemen bangsa seperti mahasiswa, buruh, ormas, beberapa aktifis dan tokoh pergerakan. Lebih dari itu, parlemen jalanan itu diwarnai tampilnya seorang senior yang boleh dibilang memasuki usia sepuh. Beliau adalah Babeh Ridwan Saidi. Seorang aktivis sejarah, kebudayaan dan salah satu tokoh pergerakan Islam. Meski di usia yang tidak muda lagi, beliau tetap menampilkan ghiroh Islam, semangat progressif revolusioner dan jihad amar maruf nahi munkar. Babeh Ridwan Saidi juga menyerukan perlawan rakyat terhadap rezim boneka oligarki yang sudah kebablasan menindas dan menyengsarakan rakyat. Babeh Ridwan Saidi begitu berapi-api berorasi layaknya aktifis mahasiswa yang masih muda meski usianya sudah memasuki usia 80 tahun. Menyeru rakyat bersatu dan bangkit melawan kekuasaan dzolim. Berani dan tegas menghadapi rezim klojotan, kata Babeh Ridwan Saidi. Bukan hanya keberanian, sikap konsisten dan istiqomah dalam mengajak kesadaran nasionalisme di tengah momentum hari pahlawan. Tampilnya Babeh Ridwan Saidi dalam demokrasi jalanan. Sejatinya menjadi tamparan keras bagi generasi muda dibawahnya termasuk kalangan milenial, yang hingga hari ini bersikap statis, apriori dan mungkin statis terhadap situasi kekinian kebangsaan Indonesia. Betapa kehadiran dan semangat Babeh Ridwan Saidi memiliki nilai tersendiri dalam aksi peringatan hari pahlawan itu. Babeh Ridwan Saidi menunjukkan bahwasanya usia dan fisik tidak semuanya akan lekang oleh waktu. Jiwa dan keteguhan hati menyuarakan kebenaran dan keadilan akan tetap bisa tumbuh dalam setiap sanubari tanpa mengenal usia, pengalaman dan status sosial. Babeh Ridwan Saidi yang idealnya disebut kakek untuk menikmati sisa hidup dengan bercengkerama bersama anak-cucu dan keluarga. Masih bisa tampil garang dan memukau di tengah sengatan terik matahari dan sorotan tajam aparat keamanan. Betapa ini menggugah perasaan dan emosi bagi semua yang menikmati "comport zona" dan anti perubahan ditengah krisis multi dimensi kenegaraan. Babeh Ridwan Saidi tetap gigih menyadarkan kepada semua, saatnya rakyat tidak bergantung pada pemerintahan. Tidak menaruh harapan berlebihan kepada para birokrat dan politisi. Kepada konstitusi dan parlemen yang mandul. Senior yang detail memahami dan mengenal sejarah Jakarta dan kolonialisme di Indonesia ini. Seakan mengingatkan bahwa pahlawan dapat lahir dari rahim rakyat yang tertindas. Para pahlawan akan hadir ditengah rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hanya rakyat yang bisa menyelamatkan rakyat. Begitu tulus dan antusias Babeh Ridwan Saidi menggelorakan perjuangan. Ma syaa Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberika umur panjang yang maslahat dan memberi teladan sekaligus motivasi perjuangan bagi bangsaIndonesia khususnya generasi muda. Budayawan yang gape seluk beluk politik itu begitu lugas dan gamblang memotret sekaligus memetakan situasi pemerintahan yang sudah amburadul. Kebijakan rezim yang tidak menggunakan akal sehat dan mengabaikan faktor ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan negara. Hanya menghasilkan pemerintahan yang ugal-ugalan dibawah kepemimpinan Jokowi. Akibatnya bukan hanya kerusakan dan kehancuran sistem ketatanegaraan. Kekuasaan yang hanya dalam 7 tahun lebih, telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI serta penderitaan panjang kehidupan rakyat. Gagalnya penanganan pandemi yang dibarengi maraknya mega korupsi yang dilakukan birokrasi terutama dikalangan menteri. Ditambah ekspolitasi utang luar negeri yang beraroma proyek rente yang akhirnya gagal dan harus dijual lagi. Bukan hanya proyek infra struktur, bahkan proyak penanganan pandemi juga ikut dirampok. Tak kurang mulai dari bansos, vaksin dan terakhir pengadaan PCR juga terendus menjadi komoditi bisnis para pengusaha, menteri dan lingkaran istana. Itu beberapa contoh kebobrokan rezim Jokowi, selain kenaikan pajak dan biaya hidup yang kian mencekik rakyat. Perlakuan rezim Jokowi inipun dianggap barbar dan bengis terhadap umat islam. Bukan hanya politisasi agama fan kriminalisasi para ulama. Rezim pencitraan boneka oligarki ini nyata-nyata juga melakukan sekulerisasi dan liberalisasi Islam. Umat islam terus diperkosa dengan kebijakan penangkalan aqidah berkedok moderasi Islam. Jokowi dam gerombolan kekuasannya tidak hanya sekedar anti Islam. Namun Jokowi dalam kekuasaan para taipan dan borjuasi korporasi telah mengibarkan bendera kapitalisme dan komunisme di negeri Panca Sila. Oleh karena itu sudah selayaknya dan perlu menjadi perenungan bagi semua rakyat Indonesia. Jika masih menginginkan kehidupan anak-cucu lebih baik di masa mendatang. Jika masih ingin merasakan keberadaan NKRI kelak. Jika masih ingin melihat agama Islam tegak di persada Indonesia yang religius. Maka seperti yang Babeh Ridwan Saidi bilang, harus ada kesadaran nasionalisme untuk memperjuangkan Indonesia dari cengkeraman neo kolonialisme dan neo imperialisme (nekolim). Harus ada keberanian rakyat menyelamatkan Indonesia dari rezim Jokowi yang sudah membabi-buta dalam kemudaratan. Rezim yang seiring waktu mulai kehilangan kemanusiaan dan Ketuhanan dalam menjalankan pemerintahan dan negara. Saatnya hari pahlawan menjadi benih-benih kesadaran perjuangan dan kebangkitan Indonesia. Kesadaran dan kebangkitan bagi umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. Melawan rezim kekuasaan yang mulai mabuk dan semaput. Pemerintahan Jokowi yang sudah kehilangan legitimasi rakyat. Ayo bangkit Indonesia, menghadapi rezim klojotan. Diksi yang sederhana dan unik khas Betawi. Sebagaimana yang dicukil Babeh Ridwan Saidi. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Anis Matta: Semua Bisa Jadi Pahlawan dengan Semangat Berbagi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Rakyat Indonesia Anis Matta menilai, tiga Pahlawan Nasional ini telah memberikan kontribusi luar biasa dengan perannya masing-masing pada saat itu. Yakni HOS Tjokroaminoto, Bung Tomo dan KH Hasyim Asyari. HOS Tjokroaminoto dengan tindakan kepahlawanannya telah melahirkan para pemimpin bangsa seperti Sukarno (Bung Karno). Sedangkan Bung Tomo (Dr Sutomo) adalah jurnalis yang berani mengambil-alih kepemimpinan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara KH Hasyim Asyari adalah ulama yang telah melahirkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. "Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto) adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin, Bung Tomo adalah seorang jurnalis yang mengambil alih posisi kepemimpinan, serta KH Hasyim Asyari adalah ulama yang telah melahirkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan Ini semua adalah kontribusi luar biasa," kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk 'Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan', Rabu (10/11/2021) petang. Diskusi yang disiarkan live dari Museum HOS Tjokroaminoto , Surabaya ini menghadirkan narasumber lain, yakni Wakil Ketua Syuriah NU Surabaya Prof Dr Imam Ghozali Said, MA dan Pahlawan UMKM Titik Suwandari. Menurut Anis Matta, semua orang bisa menjadi pahlawan, apalagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19. Bangsa Indonesia, lanjutnya, mempunyai banyak pahlawan yang tidak hanya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan saja, tetapi juga mengisi kemerdekaan itu sendiri. "Semangat kepahlawanan sekarang dalam konteks berbeda, semua orang bisa menjadi pahlawan. Semangat pahlawan itu, adalah semangat memberi, dari profesi apapun, posisi apapun. Kita datang dengan semangat yang sama. Semangat itulah yang membuat kita menjadi besar," katanya. Semangat HOS Tjokroaminoto selain melahirkan para pemimpin, yang perlu dilanjutkan adalah semangat memberdayakan ekonomi dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi pribumi dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian diubah menjadi Sarikat Islam (SI). "Saya kira istilah pribumi pada waktu itu, tentu saja sangat tepat. Ya cuma kalau sekarang, saya tidak terlalu ingin menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi seperti itu, karena pada dasarnya adalah semua warga Indonesia," kata Anis Matta Apa yang dilakukan HOS Tjokroaminoto itu, menurutnya, telah melampaui apa yang mereka miliki, dari hasil diskusi rumit di tengah tekanan hidup yang sangat berat. "Inilah tindakan kepahlawanan, melampaui sumber daya di antara sumber daya. Orang yang mau hidup dalam tekanan, akibat keterbatasan sumberdaya akan mencapai hal yang sangat besar," katanya. Atas tindakan pencapaian ini, lanjutnya, maka seorang pemimpin akan menjadi relevan, meskipun dengan sumberdaya yang sedikit. "Mereka (HOS Tjokroaminoto dkk, red) tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu waktu akan menjadi satu ledakan sejarah yang dahsyat, yang melahirkan satu republik namanya Indonesia dan masuk dalam proses pencatatan sejarah," ujarnya. "Bagaimana kita sekarang ini bisa menangkap tindakan kepahlawanan dengan kesadaran sejarah kita. Ke depan kita bisa membuat satu proyeksi yang bisa memandu kita untuk menatap masa depan," imbuhnya. Wakil Ketua Syuriah NU Surabaya Prof Dr Imam Ghozali Said, MA menegaskan, kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak diberikan bangsa lain atau hadiah dari penjajah. Tetapi dengan perjuangan dan pengorbanan nyawa seluruh rakyat Indonesia. "Jepang memang sudah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan PPKI, tetapi bisa memanfaatkan momentum politik kekalahan Jepang, apalagi hadiah Sekutu, sehingga kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ketika Sekutu datang ke Surabaya ditolak, tidak ada diplomasi. Dan ulama memberikan fatwa Resolusi Jihad, terjadilah peristiwa 10 Nopember yang dipimpin Bung Tomo. " kata Ghozali Said. Sementara itu, Pahlawan UMKM Titik Suwandari, instruktur dan narasumber di Disperindag Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengatakan, telah membina ratusan UMKM di Jatim. Titik secara khusus membina kaum perempuan untuk melakukan kegiatan sendiri selama pandemi Covid-19 agar tidak berdiam diri dan bisa menopang ekonomi keluarga. "Saya berdayakan kaum perempuan ini melalui zoom atau saya datangi langsung ke rumah. Tujuannya untuk membesarkan hati mereka, bisa menopang ekonomi keluarga dan mereka tidak manja lagi. Kita dampingi mereka dengan alat-alat yang ada di rumah dan bahan dari daerah itu," katanya Titik Suwandari. Ia mengatakan, bahan-bahan yang ada di sekitar mereka bisa dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi tertentu. Misalkan pelepah pisang bisa menjadi krupuk, ubi bisa menjadi sereal pengganti dan suplemen minuman kesehatan dari buah-buahan. "Buah-buahan bisa dijadikan serbuk nutrisari seperiti yang dilakukan industri besar, kenapa UMKM kalah, Padahal dengan alat blender dan wajan itu sudah jadi. Contoh di Batu kita hadirkan Apel dengan segala variasinya, Nanas Blitar dan Mangga Probolinggo dengan segala variasinya. Ini salah satu langkah-langkah yang kita lakukan dalam memberdayakan UMKM," paparnya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta memberikan penghargaan dan apresiasi pada ketiga pahlawan masa kini yakni pertama Abdul Majid Uno, pejuang disabilitas yang bergerak di pemenuhan hak-hak disablitas. Kedua Rina Roselawati, pejuang sosial membantu masyarakat kecil dalam pengentasan kemiskinan dan gizi buruk dari tingkat RT hingga di kabupaten di Jatim. Ketiga Titik Suwandari, pejuang ekonomi yang memperjuangkan, serta membantu pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM di Jatim. (sah)
Pangdam Iskandar Muda Minta Dukungan Ulama dalam Bertugas
Banda Aceh, FNN - Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Achmad Marzuki, mengharapkan dukungan ulama dalam menjalankan tugas-tugasnya agar dapat berjalan secara lebih baik. "Saya pribadi panglima Kodam Iskandar Muda, tentunya dibantu para ulama, doa ulama supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan benar," kata Marzuki, di Aceh Besar, Rabu malam (10/11). Ia katakan itu seusai menghadiri kegiatan pembukaan silaturahmi akbar ulama se-Aceh, bahwa tanpa ulama tentunya masih ada yang kurang, karena itu dia meminta doa dari para ulama agar semuanya selamat dalam melaksanakan tugas. Ia menilai, kegiatan silaturahmi ulama se-Aceh itu sangat bagus dalam rangka menyamakan satu pandangan bagaimana sama-sama membangun Provinsi Aceh ini. Selain itu, para ulama juga mempunyai peran yang besar dalam rangka pendidikan, khususnya di Provinsi Aceh yang menegakkan syariat Islam. "Sebagaimana sejarah Aceh dari dulu, juga kesultanan dari ulama, semuanya yang punya besar untuk Aceh, mungkin ke depan harus baik lagi," ujarnya. Ia menyampaikan, Aceh ke depan harus menjadi Serambi Mekkah lagi. Selain itu dia juga menuturkan, Aceh memiliki Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan bangunan cagar budaya, dan juga termasuk yang tertua, karena itu dia mengajak semua harus memelihara rumah ibadah itu sebaik-baiknya. "Saya rasa masyarakat di sini (Aceh) ingin Masjid Raya tetap bersih, tetap besar, dan tetap menjadi salah satu icon kota Aceh yang semua orang tahu," kata dia. (sws, ant)
KPK Periksa Pegawai Pajak yang Ditangkap di Sulsel
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pegawai pajak yang sebelumnya ditangkap di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/11). Penangkapan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan suap perpajakan dengan terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. "Sudah (tiba) sekitar pukul 09.40 WIB. Saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. KPK menilai pegawai pajak tersebut tidak kooperatif selama proses penyidikan kasus sehingga ditangkap. KPK belum menjelaskan secara rinci identitas lengkap dari pegawai pajak tersebut maupun konstruksi yang menjeratnya tersebut. "Segera setelah itu kami sampaikan perkembangannya," ucap Ali. Sebelumnya, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub-Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019 Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura (sekitar Rp42,17 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp57 miliar dari tiga wajib pajak untuk merekayasa hasil penghitungan pajak. Pemberian suap itu berasal dari dua orang konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas, kuasa Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati, dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo. (sws, ant)
Hukuman Bekas Menteri KP Edhy Prabowo Diperberat Menjadi 9 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara dalam perkara penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. "Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan," demikian termuat dalam putusan Edhy Prabowo di laman Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta, Kamis. Putusan di tingkat banding itu dijatuhkan pada 21 Oktober 2021 oleh Haryono selaku hakim ketua majelis dan Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik serta Anton Saragih masing-masing sebagai hakim anggota. Edhy Prabowo juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dan bila tidak dibayar harta bendanya akan disita dan dilelang, dan bila harta benda tidak cukup maka harus dipidana selama 3 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," demikian termuat dalam putusan tersebut. Putusan banding tersebut memperberat hukuman bagi Edhy Prabowo di tingkat pertama. Pada 15 Juli 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subisider 6 bulan kurungan. Putusan di tingkat banding juga lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim di tingkat banding menyatakan memori banding yang diajukan penasihat hukum Edhy tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan Tipikor dan hanya pengulangan dari apa yang disampaikan sebelumnya. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus diubah. "Bahwa penjatuhan pidana pokok kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditangani secara ekstra dan luar biasa terlebih lagi terdakwa adalah seorang menteri yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya berbuat hal yang menyimpang dan tidak jujur," tutur hakim menjelaskan. Edhy juga dinilai telah merusak tatanan kerja yang selama ini ada, berlaku, dan terpelihara dengan baik. "Terdakwa telah menabrak aturan atau tatanan prosedur yang ada di Kementeriannya sendiri," kata hakim menegaskan. (sws, ant)
Dispar Sebut Hotel di Mataram Cukup Tampung Penonton WSBK
Mataram, FNN - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan ketersediaan hotel untuk para tamu dan penonton World Superbike (WSBK) sekitar 25.000 orang, sehingga tidak ada pemanfaatan rumah warga menjadi tempat penginapan. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Kamis, mengatakan, jumlah kamar hotel di Mataram saat ini tersedia 4.077 kamar. "Namun yang dapat digunakan sekitar 2.777 kamar sebab 1.300 kamar digunakan oleh Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk karantina karyawan," katanya. Sebanyak 2.777 kamar tersebut termasuk tiga hotel yang sebelumnya menjadi rumah sakit darurat COVID-19, yakni Hotel Nutana, Fizz, dan Grand Iin. "Tapi, belum termasuk Hotel Prime Prak di Jalan Udayana. Informasinya mereka akan buka lima lantai," katanya. Sementara, jumlah penonton yang ditarget sebanyak 25.000 itu informasinya terbagi menjadi 15.000 penonton lokal dan sisanya dari luar baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, lanjut Denny, sejauh ini kegiatan menyiapkan rumah warga sebagai penginapan bagi tamu dan penonton WSBK di Mataram tidak ada. Akan tetapi, lanjutnya, kegiatan pembangunan atau renovasi rumah warga sebagai tempat penginapan sudah dilaksanakan di kabupatan pelaksana WSBK yakni Kabupaten Lombok Tengah, sebab lebih dekat dengan akses ke sirkuit. "Untuk penginapan penonton WSBK, sejauh ini kita masih mengandalkan hotel baik hotel berbintang maupun melati," ujarnya. (mth)
Jumhur Hidayat Divonis 10 Bulan Penjara
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat dihukum penjara 10 bulan karena ia terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran. Walaupun demikian, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hapsoro Widodo menetapkan Jumhur Hidayat tidak perlu ditahan karena dia masih dalam perawatan dokter. "(Majelis hakim) menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, menetapkan pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan, menetapkan terdakwa tidak ditahan," kata Hapsoro Widodo saat membacakan putusan. Dalam putusan itu, majelis hakim menyampaikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan vonis. "Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan. Keadaan meringankan, terdakwa kooperatif, mengakui perbuatan, tidak berbelit-belit, terdakwa masih dalam perawatan dokter pascaoperasi, dan terdakwa masih ada tanggungan keluarga," sebut Hapsoro. Dalam persidangan, vonis hakim terhadap Jumhur itu sejalan dengan dakwaan alternatif pertama lebih subsider jaksa, yaitu mengacu pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Akan tetapi, majelis hakim menetapkan dakwaan primer dan dakwaan subsider jaksa yang mengacu pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1946 tidak terbukti sehingga Jumhur pun bebas dari dua dakwaan tersebut. Dalam putusannya, Hapsoro lanjut menyampaikan barang bukti berupa satu unit gawai dan flashdisk harus diserahkan untuk dimusnahkan, sementara barang bukti lain termasuk laptop dan atribut-atribut kampanye diperintahkan untuk dikembalikan ke terdakwa. Jumhur Hidayat, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), kena kasus pidana setelah ia mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun Twitter pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020. Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”. Akibat cuitan itu, Jumhur ditangkap dan ditahan oleh kepolisian sejak 13 Oktober 2020. Dengan demikian, Jumhur telah menjalani masa penangkapan dan penahanan selama kurang lebih 7 bulan. Artinya, ia akan menjalani masa hukumannya selama kurang lebih 3 bulan. Namun, itu terjadi jika penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sejauh ini, dua pihak belum menentukan sikap soal banding. (sws, ant)
Pemkab Bangka Buka Kembali Masuknya Wisatawan Mancanegara
Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), membuka masuknya wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan wisata di daerah itu setelah menurunnya kasus sebaran COVID-19. "Sektor kepariwisataan sudah dibuka sejak awal Oktober 2021, termasuk memungkinkan masuknya wisatawan dari sejumlah negara," kata Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Kamis. Hanya saja, kata bupati, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang masuk di kawasan wisata harus memenuhi aturan protokol kesehatan (prokes) guna memberi jaminan keselamatan dari ancaman sebaran COVID-19. "Semua wisatawan yang masuk objek wisata harus menunjukkan bukti sudah divaksin dan bagi wisatawan dari luar harus dilengkapi bukti dokumen bebas terinfeksi virus jenis baru Corona," jelasnya. Dibukanya kembali kepariwisataan daerah setelah sempat berhenti akibat meningkatnya kasus sebaran COVID-19, kata Mulkan, sebagai strategi mempercepat pemulihan perekonomian, terutama bagi sektor penyangga pariwisata. "Saya optimis dengan pulihnya sektor kepariwisataan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi sektor usaha masyarakat lainnya," kata Bupati Mulkan. Mulkan mengatakan sebaran kasus COVID-19 di daerahnya sampai saat ini menunjukan grafik penurunan yang cukup signifikan dengan ditetapkan sebagai wilayah berada pada Level 2 PPKM oleh Kementerian Dalam Negeri. "Begitu pula realisasi cakupan vaksinasi yang terus meningkat setiap harinya dengan dibukanya layanan vaksin di sejumlah tempat termasuk gerai vaksin wisata," katanya. (sws, ant)
Rezim Black Hole
By M Rizal Fadillah PEMERINTAHAN Jokowi terus menguras dana dari berbagai sumber untuk investasi dan berbagai keperluan pembangunan negeri termasuk menangani pandemi. Sayangnya kebocoran terjadi di sana sini, korupsi dan pencarian komisi ikut menyertai. Keserakahan para pejabat dan pengusaha dalam mengeksploitasi negeri seolah-olah negeri ini menjadi miliknya sendiri. Sebuah film berdurasi pendek yang dibintangi Napoleon Ryan dan disutradai Philip Sanson berjudul "The Black Hole" memenangi Festival film Cannes pada tahun 2008. Menarik karena pemainnya hanya seorang diri dan tidak mengeluarkan suara akan tetapi dahsyat dalam menggambarkan akibat buruk dari sebuah keserakahan. Pemain yang bekerja di depan mesin foto copy di tengah kelelahannya mendapatkan hasil foto copy selembar besar kertas berbundar hitam di tengah, black hole. Segala dapat masuk ke dalam lubang hitam tersebut, termasuk tangan si pemain. Singkatnya ia dapat memasukkan tangan untuk mengambil coklat di kulkas yang ujung nya berniat mencuri uang di brangkas. Gembira dengan kertas black hole ia dapat merogoh uang dari dalam brangkas tersebut terus dan terus. Uang berpindah ke luar. Keserakahan membuat ia terus merogoh ke dalam hingga badannya masuk seluruhnya. Celakanya kertas black hole terlepas dari tempelan di dinding brangkas. Ia tidak bisa keluar dan terjebak di dalam ! Para pejabat dan pengusaha saat ini terbaca dan terasa oleh rakyat berpostur gendut akibat makan minum berlebihan. Makan ribuan bahkan jutaan hektar tanah, makan batubara, makan duit APBN, juga makan pajak dan retribusi rakyat kecil. Minum minyak dan sumber daya air secara eksploitatif dan berlebihan. Bagi-bagi sertifikat tanah kepada rakyat hanya seremonial dan sekedar pencitraan. Berbagai kartu disebar dan sembako pun dibagikan sambil menghinakan. Tidak berimbang dengan keserakahan dalam menghabiskan berbagai sumber daya alam yang seolah tidak ada rasa kenyang dan puas. Sikap ingin berkuasa terus juga adalah model dari keserakahan. Keserakahan itu baru selesai setelah dipaksa berhenti atau mati. Qur'an Surat At Takatsur mengingatkan sifat manusia yang serakah dan baru selesai setelah bertemu kubur. Tanpa membawa harta yang dikumpulkannya. Dalam kisah Rusia ada seseorang yang diperkenankan memiliki tanah seluas dia mampu untuk mencapainya dengan berjalan. Berjalan ia menuju jarak terjauh. Ketika lelah ia melihat ke belakang betapa luas tanah miliknya kini. Tapi ia belum merasa puas. Terus berjalan, bahkan karena tak kuat ia merangkak untuk memperluas area. Masih belum puas, lalu merayap meski nafas sudah tersengal. Akhirnya ia mati. Tanah miliknya hanya satu setengah meter. Rezim black hole adalah rezim yang ingin berinvestasi dan berhutang luar negeri terus dan terus. Korupsi dan komisi terus dan terus. Memperpanjang kekuasaan terus dan terus. Mencuri uang rakyat dengan merasa aman. Menguras brangkas hingga ia sendiri masuk ke dalam brangkas dan tidak bisa keluar lagi. Rezim Jokowi mati. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
KPK Menangkap Tersangka Kasus Suap Pajak di Sulsel
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu tersangka kasus dugaan suap perpajakan di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/11). "Benar, informasi yang kami peroleh Rabu (10/11), tim penyidik KPK menangkap satu orang pegawai pajak. Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Penangkapan itu, kata Ali, terkait pengembangan kasus dugaan suap perpajakan dengan terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. KPK menilai pegawai pajak tersebut tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan kasus yang saat ini sedang dilakukan. "Hari ini, diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih (KPK) di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangannya akan kami sampaikan," ucap Ali. Sebelumnya, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019 Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura (sekitar Rp42,17 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp57 miliar dari tiga wajib pajak untuk merekayasa hasil penghitungan pajak. Pemberian suap itu berasal dari dua orang konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas, kuasa Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati, dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo. (sws)
Polda Riau Tangkap Sembilan Pejambret yang Beraksi di 97 Lokasi
Pekanbaru, FNN - Tim Reserse mobile Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Riau menangkap sembilan pejambret yang melakukan aksi kejahatan di 97 lokasi di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. "Dari tiga komplotan yang ditangkap, kasus pertama melibatkan lima pelaku yakni empat penjambret dan 1 penadah barang hasil curian," kata Wakapolda Riau, Brigjen Tabana Bangun, didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto, dan Dirreskrimum, Kombes Teddy Ristiawan, dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis. Menurut Wakapolda Riau, Brigjen Tabana Bangun pelaku jambret dan penadah tersebut terungkap berdasarkan laporan Zelri Eka Putra, sesuai Laporan Polisi nomor : LP/B/449/X/2021/ SPKT/Polda Riau, pada 30 Oktober 2021. Para pelaku yang menyasar korban, katanya, di antaranya inisial OJS (22) asal Kampar, berperan sebagai eksekutor, FAJ (21) asal Pekanbaru yang berperan sebagai joki. "Kemudian inisial Ten (18) asal Pekanbaru yang berperan membantu pelaku utama jika ada warga yang mengejar maka TEN beserta rekannya KEV akan menghalangi pengejaran. Lalu, KEV (16) asal Pekanbaru, yang berperan bersama sama dengan TEN memberikan perlindungan, sedangkan pelaku yang berperan sebagai penadah adalah inisial POD (23) juga asal Pekanbaru," katanya. Sedangkan korban para pelaku, kata Wakapolda adalah pengendara becak, yang terjadi pada Jumat (29/10) saat korban melintas bersama anaknya. "Kronologisnya, saat korban sedang melihat handphone, tiba-tiba datang dua orang pelaku yakni OJS dan FAJ dan langsung rampas satu HP Redmi korban," kata Wakapolda. Teman pelaku TEN dan KEV, yang turut diamankan lanjut Wakapolda, dalam perkara ini melindungi pelaku dengan menghalangi-halangi korban dan warga yang hendak mengejar pelaku utama. Setelah dilaporkan, titik terang siapa pelaku dapat diungkap sekitar pukul 21.00 WIB. "Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan keberadaan para pelaku yang akan menjual HP hasil kejahatan. Kemudian, tim Resmob Jatanras Polda Riau membuntuti dua orang yang di duga pelaku jambret, dengan mengikuti dari Jalan Nangka menuju Panam," katanya. "Awalnya ditangkap dua orang di Hotel Mona Panam. Kemudian berhasil menangkap penadahnya inisial POD bersama 1 unit HP korban, berikutnya dua teman lainnya ditangkap," kata Wakapolda. Dari pengakuan para pelaku, tersangka TEN dan KEV mengaku telah melakukan aksi jambret sebanyak 14 kali. Kemudian, untuk tersangka OJS dan FAJ, mereka mengaku telah beraksi 25 kali. Sedangkan, untuk pengakuan POD yang merupakan penadah barang hasil curian diakuinya sudah menampung 28 kali. "Dari para pelaku disita barang bukti berupa satu unit honda beat warna hitam, satu unit HP Xiaomi 6 A dari TSK POD, serta uang tunai Rp427.000. Para pelaku lainnya, yakni TED (20) asal Pekanbaru, berperan sebagai eksekutor dan YOL (18) selaku joki ditangkap sesuai Laporan Polisi nomor : LP/B/458/XI/2021/SPKT/ Polda Riau, pada 8 November 2021 dengan pelapor Arman Egisna. Dua pelaku ini, lanjut Wakapolda, melakukan aksinya pada Jumat (8/10) siang berlokasi di depan Sekolah Dasar (SD) Kusuma, Kecamatan Tenayan Raya, sekitar pukul 13.30 WIB. "Keduanya terungkap saat tim Resmob melintas jalan bukit barisan dan melihat adanya korban jambret berteriak "jambret". Kemudian, petugas ini langsung mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor merk honda beat dan berhenti di sebuah rumah di Jalan Kereta Api Kel Tangkerang Selatan Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru," katanya. "Kedua pelaku ditangkap saat penggeledahan dan mengamankan para pelaku bersama motor yang digunakan serta barang bukti HP merek Xiaomi note 9 warna ungu di sebuah rumah. Menurut keterangan kedua pelaku, saat diinterogasi mereka mengaku sudah beraksi di 32 kali. Saat diamankan ditemukan barang bukti yang dapat diamankan, satu motor, satu HP Xiaomi 4 A warna gold milik TSK Yolanda, satu HP Xiaomi 6 A warna gold milik tersangka Tedi serta HP milik korban Xiaomi warna ungu," kata Wakapolda. Kasus terakhir yang berhasil diungkap adalah laporan Nur Laili, sesuai laporan Polisi nomor: LP/B/459/XI/2021/SPKT/POLDA RIAU, pada 9 November 2021. Dua pelaku, masing-masing berinisial AND (29) berperan sebagai joki dan HAR (19) merupakan eksekutor, mereka asal Pekanbaru. AND dan HAR diungkap setelah menerima laporan korban yang terjadi pada Sabtu (6/11) siang pukul 13.30 WIB. Korban yang sedang berhenti disimpang 5 Labersa, langsung didekati pelaku dan merampas HP korban. "Kedua pelaku ditangkap setelah didapat informasi, para tersangka dikabarkan berada disalah satu rumah di Jalan Kereta Api Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat proses interogasi, keduanya mengaku telah beraksi 26 kali. Saat diamankan disita barang bukti satu motor, satu HP OPPO Reno 5 milik korban serta dua helm. Dan dua motor ini digunakan bergantian saat beraksi," kata Tabana Bangun lagi. Dalam perkara ini, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (sws)
Polresta Musnahkan 1.300 Liter Miras Saat Operasi Lilin
Ambon, FNN - Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akan melakukan pemusnahan barang bukti berupa 1.300 liter miras tradisional jenis sopi ilegal yang merupakan hasil temuan, pada saat gelar pasukan Operasi Lilin 2021. "Lebih dari seribu liter miras jenis sopi ini disita polsek KPYS selama berlangsung operasi Pekat (penyakit masyarakat) 2021 di wilayah hukum polsek," kata Kasubag Humas Polresta setempat, Ipda I. Leatemia di Ambon, Kamis. Operasi Pekat Siwalima berlangsung sejak tanggal 5 hingga 10 November 2021. Menurut dia, kegiatan ini dilakukan anggota Polsek KPYS saat kapal milik PT. PELNI, kapal perintis dan setiap kapal rakyat yang sandar di wilayah hukum polsek. "Seluruh barang bukti ini telah diserahkan Polsek KPYS ke Polresta Pulau Ambon yang dilakukan Kapolsek Iptu Surya Muhammad kepada Ipda Boby Dethan selaku Kasie Propam Polresta," jelas Leatemia. Adapun miras yang diserahkan ini dikemas dengan berbagai bentuk dan ukuran terdiri dari 80 jerigen ukuran 35 liter (350 liter), 48 plastik bening ukuran 5 liter yang totalnya 350 liter hingga dalam kemasan jerigen ukuran 15 liter. "Total keseluruhan barang bukti minuman keras yang diserahkan sebanyak 1.300 liter," kata Leatemia. (sws)
Bupati Kediri Minta Warga Lapor Kegiatan Mencurigakan
Kediri, FNN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta warga proaktif melapor kepada perangkat setempat jika mengetahui ada kegiatan yang mencurigakan, mengantisipasi tindak kejahatan terlebih lagi pascapenangkapan dua terduga teroris di kabupaten ini. "Saya minta kalau ada kegiatan yang mencurigakan, segera dilaporkan," kata Bupati Dhito di Kediri, Jawa Timur, Rabu (10/11). Bupati mengatakan, adanya tindakan terorisme harus dilawan dengan semua bergandengan tangan. Saat ini, keamanan dan kenyamanan warga Kabupaten Kediri menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kerja sama dan peran serta semua pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat. "Kita perlu bergandengan untuk melawan tindak pelanggaran HAM yang satu ini (tindak terorisme)," kata Mas Bup, sapaan akrabnya. Ia menambahkan upaya deradikalisasi di Kabupaten Kediri juga terus dilakukan termasuk melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga terus intensif berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). "Toleransi antarumat beragama tetap kita pupuk di Kabupaten Kediri untuk menangkal radikalisme. Aktifnya FKUB merupakan salah satu upaya kami," kata dia. Terkait dengan penangkapan dua terduga terorisme di Kabupaten Kediri, Mas Bup menegaskan bahwa aparat telah lama mengintai aktivitas mereka. Bahkan, dirinya mengaku selalu melapor kepada dirinya terkait dengan keberadaan terduga teroris ini. "Dua terduga teroris ini sudah dalam pantauan sejak beberapa waktu lalu, ada tim yang selalu lapor ke saya terkait ini," kata Mas Bup. Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Mabes Polri menangkap dua orang warga yang tinggal di Kabupaten Kediri, terkait dugaan keterlibatannya dengan kelompok terorisme, pada Selasa (9/11). Keduanya adalah RH, seorang pendatang yang tinggal di rumah kontrakan, tepatnya RT 01/RW 10, Dusun Talun, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. RH diamankan di Jalan Cipunegara, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selain RH, tim juga menangkap AN, warga Desa Tertek, Kecamatan Pare, saat berada di Jalan Basuki Rahmat, Dusun Templek, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Densus juga melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang seperti senjata laras panjang, komputer jinjing, CPU, dan flash disk. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah buku. Densus juga menangkap sejumlah orang lainnya di Jawa Timur, dalam operasi tersebut. Mereka sempat dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan, yang diamankan bersama dengan dua orang warga Kabupaten Kediri itu. Dalam sepekan terakhir, Densus 88 melakukan operasi penangkapan di Provinsi Lampung. Mereka menangkap sejumlah petinggi di yayasan amal bernama Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). (sws)
Wawalkot Banda Aceh Harap Kasus Dugaan Mesum Pejabat Kemenag Berlanjut
Banda Aceh, FNN - Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin berharap kasus dugaan mesum yang melibatkan pejabat Kanwil Kemenag Aceh segera dilanjutkan kembali. "Saya pikir kalau memungkinkan secara hukum harus dilanjut, saya pikir harus dilanjutkan, karena hukum ini tidak memilih bulu," kata Zainal Arifin, di Banda Aceh, Rabu (10/11). Sebelumnya, kasus dugaan mesum oknum pejabat Kemenag Wilayah Aceh tersebut telah dihentikan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada 4 November 2021 lalu karena alasan tidak cukup bukti. Padahal, pejabat Kemenag tersebut dengan alat bukti yang cukup pada penyelidikan awal sempat ditahan selama 20 hari oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Zainal Arifin menegaskan, pemerintah tetap menjunjung tinggi proses hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum. dan jika memang belum lengkap alat bukti berarti masih ada kekurangan data yang belum bisa dibuktikan. "Apalagi dalam hukum islam, saksi itu sangat menentukan, jika memang tidak cukup bukti jangan dinilai ada keberpihakan," ujarnya. Zainal menegaskan, dalam penegakan syariat islam tidak ada perbedaan di mata hukum, kalau memang sudah cukup bukti, maka harus diproses sebagaimana yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Masyarakat sepakat bahwa tidak ada tebang pilih, jadi saya pikir tetap dilaksanakan kalau memang ada bukti baru nantinya," demikian Zainal. Untuk diketahui, kasus itu bermula sebelumnya oknum pejabat Kemenag Aceh berinisial TJ digerebek warga Lueng Bata Kota Banda Aceh bersama pasangannya RH di rumah kos milik RH pada akhir Juni 2021. Saat itu warga mengamankan RH dari dalam rumah, sementara TJ melarikan diri. Setelah RH diserahkan ke aparat, Satpol PP dan WH menyurati TJ agar menemui penyidik untuk dimintai keterangan. Dari keterangan TJ saat itu, petugas menyimpulkan alat bukti yang didapat sudah cukup untuk menjerat keduanya dengan Qanun Jinayat. Sehingga TJ ditahan selama 20 hari. Berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kepada Kejaksaan, namun jaksa mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi oleh penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Setelah 14 hari, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak kunjung melengkapi berkas tersebut dengan berdalih keterangan saksi-saksi tidak kuat untuk menjerat TJ, sehingga 04 November 2021 Satpol PP dan WH menghentikan kasus ini. (sws)
Wawali : Gelar Pahlawan Nasional Gelorakan Semangat Warga Kaltim
Samarinda, FNN - Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sultan Aji Muhammad Idris telah menggelorakan semangat warga Kaltim untuk lebih mendalami dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Karena gelar yang diberikan Presiden RI Joko Widodo, merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kaltim,” kata Rusmadi usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2021 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Samarinda, Rabu (10/11). Upacara dipimpin Inspektur Upacara Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, usai upacara wawali bersama peserta lainnya melakukan tabur bunga. Rusmadi menyampaikan selamat atas ditetapkannya tokoh asal Provinsi Kaltim Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional. Ia berharap para generasi muda khususnya di wilayah Kota Samarinda punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan menghargai jasa- jasa para pahlawan dengan menjadi generasi penerus untuk bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam berbagai bidang. "Tantangan ke depan para kawula muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa, semoga Indonesia semakin jaya dan maju," kata Rusmadi. Pemberian gelar untuk Sultan Aji Muhammad Idris lanjutnya, tertuang dalam Keppres Nomor 109 TK/2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh nasional pada peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2021. Mereka adalah: 1. Tombolatutu dari Sulteng 2. Sultan Aji Muhammad Idris dari Kaltim 3. Usmar Ismail dari DKI Jakarta 4. Raden Aria Wangsakara dari Banten. Bagi masyarakat Kaltim nama Sultan Kutai Kartanegara memang begitu familiar, meski sebagian masyarakat tidak tahu persis nama asli pemimpin Kerajaan Kutai tersebut. "Kalau kami pahamnya Sultan Kutai saja, tapi tidak tau persis nama aslinya, karena gelar raja turun-temurun," kata Nurhadi warga Loa Buah Samarinda. Hal yang sama diungkapkan Fatimah, warga kelurahan Sidodadi Samarinda yang mengaku lebih paham sebutan Sultan Kutai, tanpa dia ketahui nama asli Raja tersebut. Diketahui, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Ia memerintah kesultanan ini sejak 1735 hingga tahun 1778. Dalam riwayat perjalanan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan pertama yang menyandang nama bernuansa Islam Sultan Aji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng yang berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Saat di Wajo, Sultan turut bertempur bersama rakyat Bugis melawan Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. (sws)
Bupati Jember Kirim Surat ke Kemenkeu untuk Ajukan Tambahan DAU
Jember, Jawa Timur, FNN - Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan untuk pengajuan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 seiring dengan penambahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat. "Berkaitan dengan ruang fiskal yang sangat terbatas dan makin berat, salah satunya untuk pemenuhan belanja wajib penyediaan gaji CPNS dan PPPK, kami telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kemenkeu," kata Hendy dalam Rapat Paripurna Raperda APBD 2022 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/11). Sejumlah fraksi di DPRD setempat menyoroti kebijakan Bupati Hendy yang merekrut 4.328 CPNS dan PPPK yang berdampak pada APBD 2022 mengalami defisit mencapai Rp586 miliar. "Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, baik yang bersifat saran, masukan, maupun pertanyaan," tuturnya. Menurut dia, hal tersebut sebagai wujud hak konstitusi bagi para anggota DPRD dalam mencermati Raperda APBD TA 2022 untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun daerah ini. "Kami mengakui terkait pembebanan gaji CPNS dan PPPK cukup berat bagi daerah sehingga Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menyampaikan itu kepada Presiden Joko Widodo," katanya. Dikatakan pula bahwa persoalan itu juga akan disampaikan dalam pertemuan Apkasi se-Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2021 dengan harapan gaji CPNS dan PPPK yang baru masuk dalam APBN lagi. Pendapatan daerah pada RAPBD Jember pada tahun 2022 dibandingkan dengan APBD awal tahun 2021 diproyeksikan alami kenaikan sebesar Rp103,03 miliar atau 2,78 persen, dari Rp3,70 triliun menjadi Rp3,81 triliun. Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2022 jika dibandingkan dengan APBD awal 2021 direncanakan alami penurunan sebesar Rp39,05 miliar atau 0,01 persen, dari Rp4,44 triliun menjadi Rp4,39 triliun. (sws)
Roasting Kiky dan Sense of Humor Anies
Oleh Ady Amar *) MUNGKIN cuma komedian Kiky Saputri, yang mampu "mengolok" sampai ke tingkat dasar tokoh politik/publik dengan "serangan" kelucuan ngeri-ngeri sedap. Sedang tokoh yang dihadirkan dan "diserang", itu muncul dengan berbagai sikap ditimbulkan. Kiky jebolan stand up comedy, dan biasa muncul dengan mengkritik seseorang yang bisa menimbulkan kemarahan (roasting). Kemarahan terkadang tidak saja pada tokoh yang di-roasting, tapi pada pengikutnya yang tidak sedikit merasa geram. Padahal sebelum roasting dilakukan, sudah ada semacam deal-dealan. Misal, apakah boleh menyebut ini dan itu dan seterusnya. Tentu materi utuh roasting tidak diberikan pada tokoh yang dihadirkan. Maka yang muncul adalah candaan yang tidak disangka tokoh bersangkutan. Seolah deal-dealan yang sudah disepakati tidak pernah dibuat, karena narasi candaan menjadi kelucuan yang menohok. Seperti sesuatu yang disampaikan tanpa terlebih dulu dirundingkan. Tokoh yang dihadirkan seberapa besar jabatan dan kuasanya, dibuat tidak berkutik dikuliti dengan canda aroma politik. Seperti layaknya tukang cukur rambut yang memegang kepala Presiden sekalipun dengan tampak canggung. Jika tokoh yang dihadirkan punya kuping tipis, maka aura wajah merah merona menampakkan sikap tak suka. Dan jika harus dipaksa tertawa, itu seperti tertawa orang yang tercekik. Kiky mampu membuat tokoh yang diundang tampak salah tingkah dan tak nyaman, apalagi ditambah gelak tawa penonton seolah meneror, membenarkan roasting yang dihadirkan. Sekali lagi, meski deal-dealan itu ada sebelum roasting dilakukan, tapi roasting itu tetap menjadikan tamu tampak gugup dan salah tingkah, seolah apa yang diroasting itu belum pernah dibicarakan sebelumnya. Layaknya pengadilan dan tokoh yang dihadirkan seolah terbunuh oleh candaan, tanpa punya kemampuan membalas. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, tampil di acara televisi Trans7, "Lapor Pak!", jadi tokoh yang siap di-roasting Kiky. Anies tampil tampak siap, seolah tak ada beban dengan munculnya pertanyaan apapun yang dicandakan. Anies tampil tenang, dan bahkan mampu membalik suasana dengan sense of humor yang dihadirkan. Saat, Kiky bercanda dengan tanya, "Apa kabar dengan Formula E, Pak?" Anies menjawab dengan santai, "Kalau nanti Formula E tiba, mau nonton gak?" Semua yang hadir di sana, termasuk Kiky, dengan serempak menjawab, "Mau". Lalu Anies meneruskan, "Semua boleh lihat, sambil menunjuk satu persatu yang ada di sana-- lalu dilanjutkan-- kecuali Kiky." Meledaklah tawa personil dan kru Lapor Pak! Formula E, yang rencana akan diadakan di Jakarta, Juni 2022, itu memang jadi bahan untuk digoyang mereka yang tampak tidak ingin perhelatan itu dihadirkan. Maka, Anies terus jadi sasaran serangan bahkan fitnah para pihak agar event itu tidak terlaksana. Fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta, adalah para pihak yang terus menggoyangnya. Ditambah para buzzer berbayar Rupiah, yang bekerja tak kenal lelah dan malu buat opini menjatuhkan Anies. Orang banyak menyebut, bahwa Anies Baswedan, yang jika lihat tampilannya bak pejabat kaku, sehari-hari serius tampak jarang senyum, tapi ternyata punya sense of humor tinggi. Tentu itu tidak terlepas dari emotional quality yang baik. Satu lagi, sebagai orang bebas, ia yakin benar bahwa apa yang dilakukan on the track maka tidak ada yang perlu ditakutkan atau ditutupi, jika itu harus dibuka selebar-lebarnya sekalipun. Sebagai tokoh publik yang tidak "bermasalah", maka Anies Baswedan justru tampil mampu beri pencerahan, meski tidak sampai bisa menerangkan apa yang terjadi sebenarnya secara detail, itu karena durasi waktu dan acara yang lebih pada canda semata. Maka, Anies hanya mampu menampakkan sense of humor cerdasnya, dengan hanya mengembalikan pertanyaan Kiky jadi pertanyaan balik darinya, dan itu mampu mengundang gelak tawa. Itu sudah cukup. (*) *) Kolumnis
Harga Minyak Dunia Anjlok, Indonesia Malah Akan Naik
New York, FNN - Harga minyak anjlok pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), terpukul oleh lonjakan dolar setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintahannya sedang mencari cara untuk mengurangi biaya energi di tengah lonjakan inflasi yang lebih luas. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terperosok 2,14 dolar AS atau 2,5 persen, menjadi menetap di 82,64 dolar AS per barel. Kontrak Brent mencapai level tertinggi 85,50 dolar AS per barel pada sesi tersebut sebelum mundur kembali. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember anjlok 2,81 dolar AS atau 3,3 persen, menjadi berakhir di 81,34 dolar AS per barel, setelah mencapai tertinggi 84,97 dolar AS per barel, tak jauh dari tertinggi tujuh tahun yang disentuh dalam beberapa minggu terakhir. Minyak mentah berjangka Brent dan WTI turun tajam pada akhir sesi karena pedagang menjual aset-aset berisiko, termasuk saham dan komoditas, didorong oleh ekspektasi bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk menahan kenaikan harga. Data inflasi konsumen pada Rabu (10/11/2021) menunjukkan harga-harga AS naik pada tingkat 6,2 persen tahun-ke-tahun, tingkat tercepat mereka dalam tiga dekade, dan dapat memacu Gedung Putih dan Federal Reserve AS untuk mengambil tindakan guna mencegahnya. Itu mendorong dolar, yang sering diperdagangkan terbalik dengan minyak. "Tidak diragukan lagi, ada lebih banyak tekanan pada pemerintah setelah angka inflasi hari ini," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group. "Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Fed mungkin harus kembali bertindak lebih agresif pada kenaikan suku bunga, sehingga membuat dolar menguat." Inflasi memanas karena hambatan ekonomi dari gelombang musim panas infeksi COVID-19 memudar dan kemacetan pasokan terus berlanjut. Federal Reserve diperkirakan akan mencoba untuk mencegah kenaikan harga-harga yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan semula. Itu memicu reli dolar, yang melemahkan harga minyak karena meningkatkan biaya bagi negara lain sebab minyak sebagian besar ditransaksikan dalam dolar. Biden mengatakan dia meminta Dewan Ekonomi Nasional untuk bekerja mengurangi biaya-biaya energi dan Komisi Perdagangan Federal untuk mendorong kembali manipulasi pasar di sektor energi dalam upaya yang lebih besar untuk membalikkan inflasi. "Komentar itu menyebabkan pasar melemah," kata Bob Yawger, direktur energi berjangka untuk Mizuho di New York. Secara terpisah, persediaan minyak mentah AS juga naik 1 juta barel dalam minggu terakhir, jauh dari perkiraan untuk peningkatan 2,1 juta dalam stok minyak mentah. Beberapa pedagang mengatakan pada Rabu (10/11/2021) bahwa harga-harga dapat terus naik dalam beberapa bulan mendatang, tetapi mencatat juga bahwa reli yang sedang berlangsung dapat memacu lebih banyak produksi industri serpih yang akan mengimbangi permintaan. Pasar telah reli dalam beberapa hari terakhir di tengah ekspektasi bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang dipimpin oleh Arab Saudi, bersama dengan sekutu pengekspor lainnya, akan mempertahankan peningkatan produksi yang stabil. Harga tinggi dapat mendorong industri minyak serpih AS untuk melepaskan 1 juta barel per hari ke pasar global, kata Marco Dunand, kepala eksekutif di Mercuria Energy Trading, berbicara di Reuters Commodity Trading Summit. OPEC+, demikian kelompok pengekspor yang lebih luas disebut, menolak seruan Gedung Putih untuk meningkatkan produksi. Produksi AS baru-baru ini mencapai 11,5 juta barel per hari, masih kurang dari 13 juta barel per hari yang dicapai pada akhir 2019. Gedung Putih telah berjinjit di sekitar kemungkinan melepaskan minyak dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS di tengah kekhawatiran atas kenaikan harga bensin baru-baru ini. Umumnya, AS membuka keran SPR dalam keadaan darurat, seperti badai. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih, menyebut harga pasar Pertalite mestinya Rp 11.000 per liter, sedangkan saat ini dijual di bawah harga pasar. yakni Rp 7.650 per liter. (sws)
Berpotensi Menimbulkan Kekacauan, Uji Materi UU Pers Harus Dihadapi Bersama
Jakarta, FNN – Permohonan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bentuk pembangkangan. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan pers dan hilangnya kepastian hukum, baik organisasi pers sendiri maupun masyarakat (publik) secara luas. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Rabu, 10 November 2021. Kesesatan berpikir dan keinginan untuk memecah-belah kalangan insan pers seperti yang terlihat di dalam permohonan uji materi merupakan upaya pelemahan kemerdekaan pers sehingga patut untuk ditolak dan dihadapi bersama-sama. Berikut isi lengkap siaran pers tersebut : Pada hari Selasa, 9 November 2021, pada pukul 11.00 WIB Dewan Pers hadir sebagai Pihak Terkait yang menyampaikan keterangan dalam Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Majelis Konstitusi Republik Indonesia. Menindakanjuti sidang sebelumnya, pada Senin, 11 Oktober 2021, di mana pemerintah menyampaikan keterangannya, yang diwakili dan dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong, maka hari ini Dewan Pers hadir untuk membacakan Keterangannya, yang dihadiri dan diawali pengantar oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuhserta dibacakan oleh Saudara Wina Armada Sukardi, Frans Lakaseru, dan Dyah Aryani selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Selanjutnya, Kuasa Hukum Dewan Pers membacakan Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers setebal 33 halaman secara bergantian dalam persidangan kasus Permohonan Uji Materiil 38/PUU XIX/2021 yang pada pokoknya menjawab dalil para Pemohon: Dewan Pers menyatakan bahwa secara gramatikal norma-norma yang termuat pada seluruh pasal UU Pers 40/1999 termasuk Pasal 15 ayat (2) huruf f pemaknaannya telah jelas, tidak multitafsir apalagi sumir sehingga Dalil Pemohon yang menyatakan, “Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers”, adalah tidak berdasar sama sekali dan sebagai kesesatan berpikir dan kekeliruan pemahaman Para Pemohon pada UU Pers 40/1999, mulai dari sejarah penyusunannya hingga norma-norma dalam UU Pers 40/1999. Berdasarkan Asas Swa-Regulasi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers dalam praktiknya, penyusunan terhadap aturan di Bidang Pers yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Organisasi Pers dengan dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya aturan, panduan dan pedoman tertentu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers serta dapat berdampak kepada masyarakat luas (publik), dilaksanakan sesuai dengan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999, yakni difasilitasi oleh Dewan Pers. Tindakan Dewan Pers memfasilitasi, memberi dukungan kemudahan, sarana dan prasarana bagi Organisasi Pers dalam menyusun aturan di bidang Pers dilakukan dengan cara: mendiskusikan dan membahas secara simultan hingga diperoleh hasil akhir berupa konsensus atau kesepakatan bersama terhadap penyusunan atas aturan di bidang Pers tersebut; memformalkan dan mengesahkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Contoh nyata penyusunan swa-regulasi ini dapat dilihat di dalam Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers, dan lain-lain. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa sebenarnya yang menjadi substansi persoalan Para Pemohon adalah bukan pada fungsi dari PIHAK TERKAIT Dewan Pers sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 yaitu memfasilitasi Organisasi Pers dalam MENYUSUN peraturan di bidang Pers, TETAPI pada ketidaksukaan dan/atau ketidakmauan dan/atau ketidaksetujuan Para Pemohon bahwa Dewan Pers atas kesepakatan/konsensus bersama Organisasi Pers memformalkan hasil akhir dari penyusunan peraturan di bidang Pers oleh Organisasi Pers dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Dewan Pers menyampaikan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta bersifat diskriminatif karena Presiden tidak mengeluarkan Surat Keputusan bagi organisasi yang mereka dirikan sehingga Presiden telah menghambat kemerdekaan pers itu sendiri, merupakan tuduhan keji yang tidak berdasar dan menunjukan kesesatan pola pikir serta ketidaktahuan atau ketidakpahaman Para Pemohon dalam memahami norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila Presiden menanggapi dan merespons keinginan Para Pemohon untuk menerbitkan Keputusan Presiden sebagaimana uraian permohonan di atas, maka Presiden justru berpotensi melanggar Undang-Undang Pers karena telah jelas dari sisi nomenklatur penamaan, tidak ada penamaan lain selain “Dewan Pers” dan UndangUndang Pers tidak mengenal dan tidak menyebutkan adanya nomenklatur penamaan lain selain “Dewan Pers”, sehingga apabila ada pihak – pihak yang menamakan dirinya dan menyerupai penamaan Dewan Pers seperti Dewan Pers Indonesia, Dewan Pers Independen, dan sebagainya adalah bukan merupakan amanat dari UndangUndang Pers. Selanjutnya Dewan Pers menyampaikan keanggotaan Dewan Pers tidak muncul seketika, namun merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari sejarah serta peristiwa hukum yang panjang yaitu merupakan peralihan dari Dewan Pers pada masa Orde Baru yang didasarkan pada Undang-Undang Pers pada masa Orde Baru, yang kemudian pascareformasi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melahirkan Keputusan Presiden No 96/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 sampai dengan saat ini, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian.dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode 2019 – 2022. Dewan Pers juga menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim Konstitusi yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya, terkait dengan Pendataan di Dewan Pers, yaitu mendata perusahaan Pers menjadi salah satu fungsi dari Dewan Pers, di mana saat ini terdapat 1.678 perusahaan Pers yang meliputi Pers cetak dan Pers elektronik yang telah dilakukan pendataan dan hasil pendataan tersebut dimuat pada laman resmi Dewan Pers https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers yang dengan mudah dapat diakses oleh publik. Dalam tataran teknis, pendataan Perusahaan Pers yang dilakukan Dewan Pers tak sebatas mencatat, namun melakukan verifikasi yakni memeriksa, meneliti, mencocokan, dan membuktikan secara faktual dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan Pers dengan poin-poin standardisasi perusahaan Pers. Adapun filosofi pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk menegakan profesionalitas, guna mewujudkan kemerdekaan Pers, sehingga menghasilkan jurmalisme profesional, sekaligus menjadi penegak pilar demokrasi. Dewan Pers dalam keterangannya juga menyampaikan fakta, bahwa ternyata telah ada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan upaya Banding, di mana Pemohon I, Heintje Grontson Mandagie dalam perkara Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 a quo adalah juga Penggugat I dan Pembanding I yaitu sebagai Ketua Umum Serikat Pers Indonesia dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia sedangkan Dewan Pers sebagai Tergugat atau Terbanding. Putusan atas Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang diputuskan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan Putusan No 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST jo. 331/PDT/2019/PT DKI, berbunyi : DALAM EKSEPSI : • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA : • Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; • Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).”. Ada pun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2019/PT DKI, yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan. “Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan atau menetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi di bidang Pers khususnya menerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimana didalilkan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dari Terbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin, melindungi, dan mengembangkan kemerdekaan Pers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Pers Nasional”. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah jelas serta patut diduga tindakan atau perbuatan Para Pemohon termasuk pengajuan Permohonan Uji Materill 38/PUUXIX/2021 ini dilakukan dengan itikad buruk dengan maksud bukan saja untuk mengganggu kemerdekaan Pers yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan Pers dan hilangnya kepastian hukum baik Organisasi Pers sendiri maupun masyarakat (publik) secara luas. Kemudian, Dewan Pers juga menjawab pertanyaan lain yang disampaikan Majelis Hakim Konstitusi terkait keunggulan dan kelebihan agar Pers Indonesia dan Dewan Pers menjadi garda terdepan di dalam rangka jurnalistik yaitu dalam rangka menjaga dan melindungi kemerdekaan Pers dan mewujudkan Pers yang profesional, Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers. Fungsi ini dilakukan oleh Dewan Pers dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dari pengaduan masyarakat tersebut, Dewan Pers akan menilai apakah dalam pemberitaan—karya jurnalistik yang diterbitkan oleh suatu Media atau Perusahaan Pers terdapat pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Jika fungsi ini tidak dijalankan oleh Dewan Pers maka akan menimbulkan efek negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat luas (publik) akan produk jurnalistik yang profesional sehingga berpotensi mencederai kemerdekaan Pers dan berpotensi terancam serta tercabut, karena berbagai pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan Pers diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum baik perdata maupun pidana. Dewan Pers juga berupaya untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dengan secara aktif dan positif bekerjasama dengan pihak lain di luar masyarakat Pers. Kerjasama ini dilakukan juga untuk meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) masyarakat dan memberikan pemahaman yang tepat dan sama perihal kemerdekaan Pers dan dampaknya bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, antara lain dengan melakukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga seperti Kepolisian, TNI, LPSK, Mahkamah Konstitusi, BNPT, Kejaksaan dan sebagainya, bahkan juga melakukan Kerjasama di tingkat internasional seperti penandatanganan Bangkok Declaration, dengan organisasi Southeast Asian Press Councils Network yaitu kerjasama antara anggota Dewan Pers di tingkat Asia Tenggara untuk mempromosikan kebebasan pers melalui pengaturan swa-regulasi dan rasa hormat pada Kode Etik Jurnalistik. Persidangan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 ini juga mendapat perhatian dan tanggapan dari berbagai Organisasi Pers, baik Organisasi Perusahaan Pers maupun Organisasi Wartawan yang menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers dan insan masyarakat Pers. Video rekaman persidangan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tanggal 9 November 2021, dapat disimak pada link youtube berikut : https://www.youtube.com/watch?y=4167BDlqJUM Persidangan Selanjutnya, akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021 untuk mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Organisasi Pers seperti PWI, AJI dan IJTI, serta LBH Pers. Akhir kata, Dewan Pers mengajak semua insan pers menjamin Pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi yang selama ini telah bersama-sama dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya sejak Era Reformasi. Kesesatan berpikir dan keinginan untuk memecah-belah kalangan insan pers seperti yang terlihat di dalam permohonan ini merupakan upaya pelemahan kemerdekaan pers sehingga patut untuk ditolak dan dihadapi bersama-sama. Jakarta, 9 November 2021 Dewan Pers Mohammad Nuh Ketua. (MD)
Jadwal Peparnas Judo Tunanetra Kamis - Empat Kelas Dipertandingkan
Jayapura, FNN - Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) cabang olahraga judo tunanetra akan memasuki hari keempat pada Kamis (11/11) di GOR Trikora Uncen, Jayapura dan ada empat nomor yang dipertandingkan. Rangkaian gelaran Peparnas cabang olahraga judo tunanetra ini pertama-tama akan dimulai dengan timbang berat badan acak pada 08.00 hingga 08.45 WIT. Selanjutnya, akan ada pertandingan babak penyisihan dan semi final putra kelas -90kg dan +90kg serta putri kelas -70kg dan +70kg yang dimulai pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIT. Pertandingan final yang memperebutkan medali selanjutnya akan digelar pada pukul 13.30 hingga 17.00 WIT untuk semua kelas yang dipertandingkan pada hari tersebut dan dilanjutkan dengan upacara penghargaan pemenang. Tiga kelompok akan diperbolehkan untuk mengikuti cabang olahraga judo tunanetra yang dipertandingkan pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua XVI, yang sudah mulai dipertandingkan pada Senin (8/11). Mengutip Technical Handbook Peparnas XVI, Kamis, pada cabang olahraga judo tunanetra, ketiga kelompok yang diperbolehkan bertanding, yakni atlet yang menderita gangguan penglihatan B1, B2 dan B3. Pada cabang olahraga judo tunanetra, terdapat setidaknya 20 nomor pertandingan untuk putra dan putri yang akan memperebutkan total 112 medali dengan rincian 28 emas, 28 perak dan 56 perunggu. Berikut jadwal lengkap Peparnas cabang olahraga judo tunanetra, Kamis (11/11): Putra -90Kg Kahfi Ali Akbar Pasaribu (Kepulauan Riau) vs Dhedy Setiawan (Kalimantan Selatan) Hendrikus Lokobal (Papua) vs Selamat Juanda (Sumatera Utara) Putra +90kg Evardus Tedyanto Mente (Papua) vs Firmansyah Khairul (Sumatera Barat) Imam Al Farouk (Kalimantan Selatan) vs Rizky Budiman (Jawa Barat) Evardus Tedyanto Mente (Papua) vs Imam Al Farouk (Kalimantan Selatan Firmansyah Khairul (Sumatera Barat) vs Rizky Budiman (Jawa Barat) Evardus Tedyanto Mente (Papua) vs Rizky Budiman (Jawa Barat) Firmansyah Khairul (Sumatera Barat) vs Imam Al Farouk (Kalimantan Selatan) Putri -70kg Maemunah (Papua) vs Annisa Anindya (Kalimantan Selatan) Putri +70kg Yulianan Manca Keyn (Jawa Timur) vs Disiana Bin Syarifudin (Papua) Maria Cindy Leonita (DKI Jakarta) vs Roma Siska (Riau) Yuliana Manca Keyn (Jawa Timur) vs Maria Cindy Leonita (DKI Jakarta) Disiana Bin Syarifudin (Papua) vs Roma Siska (Riau) Yuliana Manca Keyn (Jawa Timur) vs Roma Siska (Riau) Disiana Bin Syarifudin (Papua) vs Maria Cindy Leonita (DKI Jakarta). (sws)
Anggota DPR Ingatkan Pemda Proaktif Antisipasi Potensi Bencana
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengingatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing, bertindak secara proaktif, maksimal dan antisipatif terhadap potensi bencana alam. "Musim penghujan itu adalah siklus tahunan yang senantiasa berulang. Sejumlah kejadian, dampak ikutan dari musim tersebut khususnya yang destruktif misal banjir, tanah longsor seharusnya sudah bisa diantisipasi berdasar pengalaman," ujar dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut Girsang, pencegahan sedini mungkin diperlukan sebagai upaya menekan jatuhnya korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam. Upaya penanganan yang tepat perlu dilakukan jajaran Pemda, berkaca dari pengalaman penanggulangan bencana alam di daerah masing-masing. Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, pemerintah daerah mesti mengantisipasi potensi bencana dengan langkah konkrit. Tujuannya agar musibah seperti banjir yang kerap terjadi di musim hujan tidak boleh berulang dan menyengsarakan rakyat tanpa kecuali. "Ini tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak boleh abai. Sebagaimana tertuang pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, rakyat harus dilindungi dan diselamatkan," tegas politisi kelahiran Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, itu. Ia menyatakan, BPBD menjadi kunci utama dalam menentukan suksesnya mitigasi yang dilakukan oleh Pemda terhadap bencana alam. "Upaya ini tidak bisa dilakukan mendadak, harus kerja keras dengan pola manajemen darurat serta sudah melakukan pemetaan, mengerahkan seluruh potensi daerah dengan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda)," katanya. (sws)
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Bareskrim Kepolisian Indonesia menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa. Pengacara Aksa, Agus Salim, membenarkan penerbitan surat penghentian penyidikan tersebut. Ia mengatakan, alasan terbitnya penghentian penyidikan lantaran kurangnya bukti. "Sudah terbit SP3 terkait laporan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengabaikan perintah tertulis OJK. Alasan penghentian penyidikan dikarenakan kurang cukup bukti," kata Salim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia berharap, agar dengan diterbitkanya surat SP3 itu kliennya, Aksa, yang juga keponakan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dapat kembali berkegiatan dengan baik tanpa ada beban. Selain itu, untuk Bosowa sebagai intentitas badan usaha akan lebih konsentrasi lagi dalam menjalankan usaha termasuk kerjasama dengan berbagai pihak. SP3 itu berdasarkan ketetapan Dirtipideksus Nomor: S.Tap/207/IX/RES.1.24./2021/Dittipideksus tanggal 15 September 2021 tentang Penerbitan SP3 itu sendiri ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Helmy Santika. Surat itu ditembuskan kepada kepala Bareskrim Kepolisian Indonesia, kepala Biro Pembinaan Operasi Bareskrim Kepolisian Indonesia, kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Kepolisian Indonesia, dan Mangarade Perdamean Sirait selaku telapor. Sebelumnya, Aksa yang merupakan keponakan dari Kalla, ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dia dalam kasus Bank Bukopin. Sejak Mei 2018, PT Bank Bukopin Tbk. berstatus bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena mengalami permasalahan likuiditas. Kondisi bank tersebut semakin buruk sejak Januari hingga Juli 2020. Dalam rangka penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan, di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Direktur PT Bosowa Corporindo, yakni Sadikin Aksa melalui surat OJK nomor: SR-28/D.03/2020, yang terbit 9 Juli 2020. (sws)
KSP Dorong Penguatan Satgas Pengamanan Batas RI-Malaysia di Kalbar
Jakarta, FNN - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong penguatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan di sepanjang 976 kilometer perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan, KSP menyayangkan maraknya eksploitasi sumber daya alam, perpindahan orang secara ilegal, dan bahkan transaksi narkotika yang terjadi di "jalur-jalur tikus” perbatasan negara. Hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi negara. “KSP mendorong penguatan pengamanan di jalur ilegal untuk mencegah penyebaran Covid-19, serta tindak pidana lintas batas negara seperti pencucian uang, narkoba dan human trafficking (perdagangan manusia). KSP akan membawa masalah ini dalam forum rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait,” kata Irfan saat melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Barat, Rabu. Tim tenaga profesional dari KSP melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk memverifikasi upaya-upaya di lapangan guna memulihkan ekonomi, termasuk di kawasan perbatasan. Dalam pertemuannya dengan tim KSP, Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Handoko Nurseta, melaporkan ditemukan 98 jalan tikus di sepanjang perbatasan darat Kalimantan Barat wilayah Indonesia dan Malaysia. Menurut Nurseta, sepanjang 400 kilometer wilayah perbatasan yang beririsan dengan wilayah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi blank area yang tidak dijaga Satgas Pamtas, karena menjadi wilayah penjagaan oleh polisi hutan. Namun, ironisnya wilayah tersebut marak dijadikan jalur untuk memasok kayu dari hutan Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Pelaku penyelundupan kayu tersebut memanfaatkan terbatasnya jumlah personil dan fungsi polisi hutan. Oleh karena itu, penguatan Satgas Pamtas menjadi hal krusial untuk meningkatkan penjagaan perbatasan. “Kita tahu bahwa jumlah personil dan fungsi polisi hutan masih sangat terbatas. Oleh karenanya, sangat perlu bagi pemerintah untuk menambah satgas pamtas dari kesatuan TNI untuk mengamankan wilayah blank area tersebut,” kata Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, di kesempatan yang sama. (sws)
Kadiv Humas Pastikan Layanan Informasi Polri Terbuka 24 Jam
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan layanan informasi Polri terbuka 24 jam untuk publik. Irjen Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan media adalah mitra utama dan strategis dari Divisi Humas Polri. "Selain komunikasi akan terus kita tingkatkan ditemani oleh Karopenmas dan bisa 24 jam juga melayani rekan-rekan media terkait dengan permasalahan informasi-informasi penting yang segera diinformasikan kepada masyarakat," ujar Dedi kepada awak media di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu malam. Sebagai pejabat baru Divisi Humas Polri, Dedi mengaku akan meneruskan menindaklanjuti apa yang telah dibangun oleh Kadiv Humas Polri sebelumnya, yakni terus bermitra dengan media yang membutuhkan informasi apapun tentang kepolisian dan kinerja kepolisian. "Insha Allah saya akan segera menindaklanjuti," ujar Dedi yang menggantikan Irjen Argo Yuwono yang mendapat promosi sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri. Dedi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri sehingga mengetahui kebutuhan informasi awak media. Sejalan dengan amanat yang diberikan Kapolri terhadap Divisi Humas agar terus menampilkan kinerja kepolisian kepada masyarakat secara humanis, Dedi mengatakan Polri pada intinya terbuka menerima saran, masukan, kritik dari semua pihak dalam rangka membangun dan memperbaiki kinerja kepolisian. "Agar Polri selalu dekat rakyat, Polri selalu dicintai masyarakat, dan bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan terbaik untuk masyarakat," terang Dedi. Terkait program ke depan, Dedi mengatakan akan meneruskan program yang sudah dijalankan oleh pendahulunya. "Pada prinsipnya karena sudah menjelang akhir tahun, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Argo ini merupakan langkah yang bagus sekali, pada prinsipnya akan melanjutkan," kata Dedi. Sementara itu, Irjen Pol Argo Yuwono yang dimutasi menjadi Aslog Kapolri mengaku akan merindukan kebersamaan dengan rekan-rekan media yang selama ini meliput di Mabes Polri. Argo memiliki pengalaman berkecimpung di bidang humas selama tujuh tahun, yang diawali dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, dan terakhir Kadiv Humas Polri. "Saya yakin teman-teman semua nanti bisa kerja sama dengan Pak Dedi, dan pasti lebih baik lagi kerja samanya dengan teman-teman media. Intinya, saya pasti kangen dengan teman semua," tutup Argo. (sws)
Jadwal Panahan: Kholidin Bersua Wakil Tuan Rumah di Final
Jayapura, FNN - Atlet panahan DKI Jakarta Kholidin bakal bersua dengan wakil tuan rumah, Sriyono di final nomor recurve elite putra pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua. Berdasarkan jadwal Technical Delegates (TD) Panahan, Rabu, final nomor recurve elite putra digelar pada Kamis (11/11) besok di Arena Panahan, Kampung Harapan, Jayapura. Kholidin pernah berlaga di ajang Thailand Princess Cup-13 pada Juni 2019 dan meraih juara kedua dan juara pertama Kejuaraan Panahan KUAD Open 2019. Kholidin adalah atlet yang masuk kelas elite divisi recurve, bersama Yanatar (Kalimantan Tengah), Abdul hamid (Kalimantan Selatan), Setiawan (Jawa Barat), Robertus Dio Prasetyanto (Jawa Tengah), dan Muh Hidayatul Abror dari DIY. Namun, hanya Kholidin yang lolos final bersama Sriyono dari Papua, sedangkan Robertus Dio akan bertanding dengan Arif Firmansyah memperebutkan medali perunggu. Di kategori putri, Qomariatul Kiptiyah dari Jabar akan bertanding memperebutkan medali emas melawan Sri Hartatik dari Jateng. Sedangkan perebutan medali perunggu antara Mahda Aulia selaku wakil Papua melawan Wahyu Retno Wulandari dari Kalteng. Selain nomor recurve elite, pada hari yang sama juga berlangsung perebutan medali emas pada nomor individual recurve. Cabang olahraga panahan Peparnas Papua diikuti sebanyak 171 atlet panahan dari 18 provinsi yang memperebutkan 30 medali dari empat divisi, yakni recurve, compound, nasional, dan W1. (sws)
Anggota MPR Sampaikan Tagline Baru Lembaga: Menyapa Sahabat Kebangsaan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan bahwa MPR telah memiliki tagline baru, yaitu “Menyapa Sahabat Kebangsaan” dan meluncurkan Buku Digital MPR yang dapat diunduh di Play Store. “Dengan ungkapan yang demikian (Menyapa Sahabat Kebangsaan), maka MPR menjadikan seluruh insan sebagai sahabat kebangsaan,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagai sahabat kebangsaan, tutur ia melanjutkan, tentu apa yang MPR sampaikan dan diskusikan bersama masyarakat adalah nilai-nilai yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. “Sekarang, kita semua adalah sahabat kebangsaan,” ujar dia. Selain menyampaikan tagline baru MPR, dia juga mengatakan bahwa MPR telah meluncurkan Buku Digital MPR secara resmi dan buku tersebut dapat diunduh di Play Store. Tujuan dari peluncuran buku tersebut adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi antara MPR dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. “Biro humas dan sistem informasi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan modern telah diterapkan MPR,” tutur dia. Pengumuman tagline baru beserta peluncuran Buku Digital MPR merupakan agenda acara dalam puncak Pekan Kehumasan MPR yang telah digelar sejak tanggal 8-11 November 2021. Dalam pekan tersebut, selama beberapa hari, MPR memamerkan foto-foto kegiatan pimpinan dan anggota MPR, serta memamerkan unit Perpustakaan MPR dan PPID. Pada kesempatan yang sama, juga diumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik, serta peluncuran novel Meraih Mimpi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pekan Kehumasan, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sukses,” kata dia. (sws)
Tim Safari Personel TNI AL Sosialisasi Aturan Baru di Lantamal VIII
Manado, FNN - Tim Safari Personel dari Staf Personel TNI AL dan Dinas Administrasi Personel TNI AL melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru serta penyampaian kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AL dalam bidang personel di Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Rabu. Asisten Personel Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, dalam sambutan dibacakan Paban II Binteman Spersal, Kolonel Laut (E) Dr Mukhlis, mengatakan bahwa pembinaan personel merupakan penggerak utama dinamika organisasi. Salah satu bentuk pembinaan personel adalah dengan melaksanakan kegiatan safari personel ke berbagai pangkalan utama TNI AL dengan maksud untuk mensosialisasikan aturan baru dan informasi, pengawasan/evaluasi dan analisa pelaksanaan pembinaan personel serta mengetahui permasalahan di satuan bawah. Dari kegiatan safari personel, berharap dapat tercipta komunikasi dua arah, sehingga terjadi kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pembinaan personel. "Selain itu diharapkan dapat mengetahui kondisi di lapangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satuan," kata Achmadi. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, dalam sambutan dibacakan Asisten Perencanaan dan Anggaran Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Kolonel Laut (P) Bambang Prayitno, mengucapkan selamat datang kepada Tim Safari Personel dan ucapan terima kasih atas kunjungan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado juga menyambut baik kegiatan safari personel di lingkungan Lantamal VIII, sebagai tahapan penting dalam upaya mendukung suksesnya program pembinaan personel TNI AL, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kendala atau permasalahan bidang personel sekaligus ditemukan solusinya. "Berharap melalui kegiatan Safari personel ini dapat diketahui kebijakan pembinaan personel TNI AL ke depan dan sekaligus dapat dijabarkan di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, sehingga arah dan tujuan pembinaan dapat berjalan secara optimal," kata Prayitno mengutip sambutan itu. Oleh karena itu Ariwijaya memerintahkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan semua arahan, petunjuk dan bimbingan yang disampaikan oleh tim Spersal untuk perbaikan dan kemajuan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado di masa yang akan datang. Safari Personel yang dilaksanakan tersebut tidak hanya diikuti prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado dan sebagian besar mengikuti melalui konferensi video. Tim Safari Personel yang datang ke Lantamal VIII berjumlah delapan orang terdiri dari enam orang dari Spersal yakni Paban II Binteman Spersal Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis, Letnan Kolonel Laut (KH/W) Eliyah Musarofah, Letnan Kolonel Laut (P) Marvill Marfel, Mayor Laut (K/W) Meta Lontoh, Letnan Dua Laut (S) Wahyu Eko P, Pembina IV/a. Andy Priyoko. Serta dua orang dari Disminpersal yaitu, Kasubdis Sahguna Disminpersal, Kolonel Laut (S/W) Erna Fauziah dan Letkol Laut (KH/W) Risma. (sws)
Gus Yahya Ajak Komponen Bangsa Bangkitkan Rasa Bangga Lahirnya NKRI
Jakarta, FNN - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangkitkan rasa bangga atas lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Proklamasi kemerdekaan, lalu diterjemahkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, secara gemilang telah menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka," jelas Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menjelaskan para pendiri bangsa mula-mula meneriakkan mutlaknya membangun tatanan dunia yang baru, yang berkeadilan, satu bangsa hidup setara dengan bangsa lain. Tidak boleh ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. "Sebelum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenalkan, bapak pendiri bangsa kita sudah lebih dahulu memformulasikan tentang dunia baru, lewat Pembukaan UUD 1945," jelas kandidat Ketua PBNU itu. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan kuliah umum secara hybrid di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat. Kuliah umum itu diikuti oleh semua civitas akademika, mahasiswa S1, S2 dan S3 serta segenap staf pengajar. Saat kuliah umum itu, Gus Yahya berbicara dengan tema "Kontribusi Perjuangan Pahlawan Santri Ditinjau dari Perspektif Sosio-cultural dan Kontekstualisasi Semangat Persatuan dan Rela Berkorban di Era Digital". Gus Yahya menegaskan sejak bangsa Indonesia berhasil lepas dari cengkeraman penjajah, maka bak taburan tunas yang mekar di musim hujan, bangsa-bangsa lain juga melakukan perlawanan, merebut kedaulatan dan menggapai kemerdekaan. "Sangat jelas, para pendiri bangsa kita meneriakkan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," kata Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Gus Yahya, para pendiri bangsa tidak hanya menginginkan Indonesia merdeka, tetapi lebih dari itu adalah seluruh bangsa di dunia harus merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. "Cita dan wawasan internasional soal kemerdekaan dan kedaulatan itu, antara lain disuarakan oleh para ulama dan santri pada era itu," kata pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang. (sws)
Ketua MPR RI Minta Timsel KPU-Bawaslu Perhatikan Survei JPPR
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu agar memperhatikan hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menyampaikan respons soal hasil pengecekan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) terhadap laman pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. Survei tersebut menunjukkan laman pendaftaran yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas dinilai masih kurang ramah. "Meminta Timsel KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan hasil survei atau pengecekan oleh JPPR dengan mengevaluasi situs web tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada pada situs tersebut," kata Bamsoet. Hal itu, lanjut dia, mengingat jika situs website timsel masih kurang ramah, maka akan sangat sedikit penyandang disabilitas yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Dia meminta agar Timsel KPU dan Bawaslu segera melakukan perbaikan serius terhadap laman tersebut, yakni dengan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas laman pendaftaran agar lebih ramah dan memudahkan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri khususnya penyandang disabilitas. "Meminta komitmen Timsel KPU dan Bawaslu dalam menjaring lebih banyak calon anggota penyelenggara pemilu dari berbagai kalangan," ujarnya. Bamsoet menilai sudah seharusnya menjaring lebih banyak calon anggota KPU dan Bawaslu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sws)
Ziarah ke Makam Bung Tomo, Anis Matta Ungkap Tiga Makna agar Indonesia Jadi Pemimpin Dunia
Surabaya, FNN - Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) Anis Matta melakukan ziarah ke Makam Bung Tomo (Dr. Sutomo), Ngagel Rejo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) saat peringatan Hari Pahlawan, Rabu (10/11/2021). Anis Matta datang mengendarai Jeep Willys Tahun 1939 atap terbuka. Di dalam Jeep Anis Matta didampingi Bendahara Umum Ahmad Rilyadi dan Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot. Sementara dibelakangnya, terlihat Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menggunakan Jeep lainnya. Mahfuz Sidik didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) III Ahmad Zainuddin dan Ketua Bidang Bangter V DPN Partai Gelora Indonesia Ahmad Faradis. Anis Matta diantar kader Partai Gelora Jatim dari Hotel Mercure, Surabaya menuju TPU Ngagel Rejo dan TMP Surabaya. Anis Matta mendapatkan sambutan meriah, teriakan Allahu Akbar, Shalawat dan Merdeka. Kemudian digelar tahlil dan doa bersama dipimpin oleh ulama setempat. Usai ziarah ke Makam Bung Tomo, Anis Matta kemudian berziarah ke TMP Surabaya yang terletak di sebrang TPU Ngagel Rejo Ziarah ke TMP dan doa bersama ini juga digelar serentak di 34 provinsi oleh DPW Partai Gelora. Dalam sambutannya, Anis Matta mengatakan, ada tiga makna yang membawa Partai Gelora hadir di Makam Bung Tomo pada kesempatan bersejarah ini. "Tiga makna ini yang ingin saya tegaskan pada momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November kali ini," katanya. Makna yang pertama adalah makna kesetiaan kepada bangsa dan Tanah Air. Anis mengatakan, para pahlawan yang terbaring di pemakaman itu adalah orang-orang yang telah membayar ongkos kemerdekaan dengan jiwa dan raga mereka. "Seandainya Indonesia adalah pohon, pohon ini tumbuh subur karena disirami dengan darah mereka. Seandainya Indonesia adalah bangunan, bangunan ini menjadi kokoh karena dibuat dari tulang belulang mereka," ujarnya. Itulah sebabnya, lanjut Anis Matta, mengapa Partai Gelora mengajak seluruh Bangsa Indonesia untuk membuat satu cita-cita nasional baru membawa Indonesia menjadi lima besar dunia. "Karena itu adalah cara mewarisi dan melaksanakan amanah perjuangan yang telah mereka wariskan kepada kita semuanya. Dan itulah makna amanat yang termaktub dalam konstitusi kita bahwa kita harus membawa Indonesia untuk ikut serta melakukan ketertiban dunia," orasinya berapi-api. Anis Matta juga mengingatkan agar jangan pernah mengkhianati amanat dari para pendiri bangsa apalagi di tengah situasi konflik geopolitik saat ini. "Jadi penting pada hari ini kita menegaskan makna kesetiaan kepada tanah tumpah darah kita, kepada bangsa kita dan kesetiaan kita untuk terus membawa amanat perjuangan para pendiri bangsa dan pahlawan kita. Jangan pernah mengkhianati," tegasnya. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa kepahlawanan itu adalah sikap dan karakter. Dia mengungkapkan, tidak semua yang pergi berjuang bersama Bung Tomo pada 10 November 1945 mati syahid pada waktu itu. Termasuk Bung Tomo sendiri tidak syahid pada saat pertempuran. Akan tetapi Bung Tomo adalah perwakilan dari seluruh generasinya, dari seluruh orang yang berjuang bersama untuk menegaskan satu makna bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan sebagai hadiah melainkan direbut dan dipertahankan. "Ada jauh lebih banyak nama di pemakaman ini yang kita tidak kenal namanya dan ada banyak nama yang mungkin tidak dimakamkan di pemakaman ini. Tapi mereka semuanya adalah pahlawan," tandasnya. "Mereka semuanya memberikan jiwa dan raganya dan untuk makna itulah saudara-saudara sekalian, kita menghadirkan kembali makna yang abadi dari kepahlawanan adalah memberi. Memberi apa saja yang bisa kita berikan. Kita berikan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, nyawa kita untuk tujuan yang suci. Memberi tanpa henti, itulah makna kepahlawanan," tambah Anis Matta. Dia juga menyebutkan, Bung Tomo tidak wafat di Surabaya. Namun beliau wafat di Arafah. Berpuluh-puluh tahun setelah berada dalam satu pertempuran bersama para pejuang yang sahid. "Berapa orang yang wafat, yang sahid pada peristiwa 10 November, kita tidak pernah tahu persis. Tapi makna memberi ini yang ingin kita tegaskan. Apalagi ketika sekarang ini kita sedang menghadapi krisis. Saat krisis seperti ini kita perlu menghadirkan kembali nilai-nilai kepahlawanan yang abadi yaitu memberi tanpa henti," katanya mengingatkan. Kemudian makna ketiga adalah makna paling penting. Anis mengatakan, Bung Tomo pada dasarnya bukanlah seorang tentara. Bung Tomo adalah seorang jurnalis. Namun Bung Tomo telah mengambil alih momentum 10 November untuk menyebarkan semangat perlawanan mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan sekutu. "Garis bawahi kalimat ini. Mengambil alih. Tidak peduli apa latar belakang beliau. Beliau sekali lagi adalah seorang jurnalis. Tapi beliau mengambil alih momentum dalam situasi yang sangat kritis," ujarnya. Tanggal 10 November 1945 menjadi momentum bersejarah karena Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa merdeka dan tidak akan pernah kembali sebagai bangsa yang dijajah. "Karena itu slogannya pada waktu itu, Allahu Akbar! Sekali merdeka tetap merdeka. Mereka mengambil alih momentum itu, momentum perlawanan untuk tidak pernah kembali. Semangat merebut momentum itulah yang sekarang ingin kita hidupkan kembali," ucap Anis Matta. Ketiga makna itulah yang ingin ia gelorakan kembali terutama di saat krisis akibat pandemi yang tak berujung. Kala dunia sedang berada dalam goncangan besar dan hanya bangsa-bangsa yang berani mengambil momentum dalam situasi ini. "Makna merebut momentum itulah yang ingin kita warisi dari Bung Tomo," imbuhnya. Ketua Umum Partai Gelora juga berharap ruh perjuangan Bung Tomo bisa hidup kembali dalam jiwa rakyat Indonesia. Ia menyatakan, kalau dulu dari Kota Surabaya mereka menyatakan satu tekad sekali merdeka tetap merdeka, sekarang waktunya kita menyatakan satu tekad baru. "Bahwa kita sudah merdeka, kita sudah mempertahankan kemerdekaan kita. Ini waktunya Indonesia merebut momentum untuk menjadi bagian dari kepemimpinan dunia," pungkas Anis Matta. (sah)
Smelter di Jawa Timur: Tirani Mengkristal
Oleh: Marthen Goo Kita dikagetkan dengan pernyataan Presiden soal Smelter dibangun di Jawa Timur. Tentu hal itu mengganggu ketenangan orang Papua karena bukan dibangun di Papua tapi justru dibangun di Jawa Timur. Sementara, semangat lahirnya desentralisasi didasarkan pada penghapusan pembangunan yang sentralistik. Nilai keragaman di Indonesia berusaha dirajut melalui semangat Kebhinekaan. Sudah sekian lama pembangunan bersifat sentralistik dan hal itu ditentang, hari ini smelter akan dibangun di Jawa Timur. Mestinya Pemerintah Pusat harus berpikir bagimana asas manfaat bagi orang Papua, dan logikanya, smelter harus dibangun di Papua. Papua harus dilihat dalam asas kebhinekaan dan semangat mewujudkan tujuan nasional. Pasal 25 UUD’45 jelas menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” . Artinya bahwa pembangunan Smelter itu tidak perlu di Jawa Timur. Cukup dibangun di Papua dengan asas kebhinekaan (dibangun di daerah yang SDAnya diambil). Cara Melihat Smelter Secara Subtansial Smelter harus dilihat secara menyeluruh bahwa memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) fungsi pendapatan daerah; (2) fungsi penyerapan tenaga kerja; (3) fungsi pasar seperti penghidupan pangan lokal dan hal lainnya; (4) fungsi ekonomi mikro seperti pendapatan kos-kos bagi pencari kerja. Fungsi pasar dapat dilihat dengan kebutuhan pangan yang besar, dan akan memberikan pendapatan bagi petani. Begitu juga tempat tinggal. Empat fungsi besar itu tentu akan membantu meningkatkan perekonomian dan kemajuan di Jawa Timur. Terus Posisi Papua dapat apa? Mestinya pemerintah harus membangun ekonomi di Papua dengan membuat smelter di Papua. Tindakan ini makin memupuk distrust (ketidak-percayaan), dan patut diduga adanya kebijakan yang memberikan gambaran adanya tirani dan dugaan rasisme . Ini juga sangat bertentangan sekali dengan pasal 27 ayat (2) UUD’45, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” . Seakan-akan rakyat Papua tidak memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Pemerintah melihat bahwa pasal 27 ayat (2) itu berlaku juga bagi Papua, Smelter mestinya dapat dibangun di Papua. Atau, dapat kita lihat juga terkait pasal 28 UUD’45, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” . Orang Papua harus dilihat memiliki hak yang sama juga dengan warga negara yang lain untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya baik dalam pembangunan maupun dalam peningkatan perekonomian melalui pembangunan Smelter. Argumen Logis Soal Alasan Banyak opini yang berkembang mendukung Smelter dengan pura-pura bertanya “Mengapa tidak diprotes sebelumnya?” . Cara berlogika tersebut terbalik. Harusnya adalah “kenapa pemerintah tidak mau membangun smelter di Papua agar tidak menimbulkan protes?” atau “kenapa tidak tunjukan bentuk kepedulian (niat) dalam pembangunan ekonomi di Papua melalui smelter?” Ada juga yang beropini bahwa Smelter di bangun di Jawa Timur karena Papua tidak aman. Pada hal, kritikannya, “kenapa negara tidak membuat Papua tanah damai agar dengan Papua tanah damai, Smelter bisa dibangun di Papua?” Cara buat Papua Tanah Damai adalah dengan Gelar Perundingan seperti Aceh-Jakarta. Kenapa negara tidak lakukan perundingan untuk Papua tanah damai? Semangat mewujudkan Papua tanah damai melalui dialog Jakarta-Papua pernah ditawarkan konsepnya kepada Presiden Jokowi pada periode pertama. Sayangnya semangat damai tidak diwujudkan melalui perundingan. Konsep-konsep damai juga bahkan sudah disampaikan sebelum Jokowi jadi Presiden, misalnya pertemuan pimpinan-pimpinan Gereja Papua dengan SBY. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun merekomendasikan Dialog melalui bukunya Papua Road Map . Bahkan tokoh-tokoh Gereja di Papua pun merekomendasikan Dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua. sayangnya hal itu sampai saat ini tidak dilakukan. UUD’45 pasal 28I ayat (2) menyebutkan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” . Sehingga, jika Aceh bisa digelar proses yang sama, atau jika aspek kemanusiaan dikedepankan untuk di daerah lain, khususnya di pulau Jawa, mestinya Papua juga. Tawaran Solusi Dari tulisan ini, agar terpenuhinya pasal 25; pasal 27 ayat (2); Pasal 28; Pasal 28I ayat (2), saya juga akan memberikan tawaran solusi yang menurut saya mencermikan kebhinekaan dan mencerminkan semangat mewujudkan tujuan nasional dan sebagai prinsip penghormatan pada Hak Asasi Manusia, dan agar menghapus kecurigaan dan menghapus kristalisasinya tirani. Tawaran solusinya adalah: 1) Batalkan pembangunan Smeslter di Jawa Timur apapun alasannya dan bangun di Papua; (2) Gelar Perundingan Jakarta-Papua untuk wujudkan Papua Tanah Damai. Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan dan Peminat Hukum Tata Negara
Dahulu Bung Tomo Usir Penjajah, Sekarang Rezim Malah ‘Ngundang'
By Asyari Usman PULUHAN ribu rakyat Surabaya tewas dalam pertempuran tiga minggu melawan tentara Inggris. Perang dahsyat pecah pada 10 November 1945. Surabaya bergenang darah. Alhamdulillah, rakyat menang. Inggris kewalahan. Seorang jenderalnya terbunuh. Sutomo, yang akrab dipanggil Bung Tomo, adalah tokoh dan pemimpin gerakan perlawanan rakyat Surabaya. Beliau mampu mengobarkan semangat tempur rakyat. Inggris masuk ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Aguatus 1945 untuk memulihkan status Belanda sebagai penjajah. Spontan rakyat melawan. Disangka Inggris bisa begitu saja penjajahan Belanda dikembalikan lagi. Mungkin karena arogansi mereka. Merasa punya senjata lengkap. Sementara rakyat Indonesia siap mati dengan senjata seadanya. Api perlawanan terhadap penjajah lebih dahsyat dari kehebatan persenjataan mereka. Akhirnya, Inggris angkat kaki. Belanda pun tak punya pilihan lain. Mereka harus keluar. Begitulah rakyat dan para pemimpin perlawanan ketika mengusir penjajah. Mereka setiap hari hidup dalam kejaran tentara musuh. Demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme. Agar Indonesia tidak lagi dijajah. Tetapi sekarang, para penguasa malah mengundang penjajah. Dengan dalih investasi asing yang sangat diperlukan. Dan, entah mengapa, investasi asing itu sekarang identik dengan China (RRC). Semua hajat Presiden Jokowi diserahkan kepada China. Para penguasa di lingkungan rezim beralasan bahwa China lebih fleksibel dalam banyak hal. Mudah dan murah. Begitu alasan para penguasa. Masuklah mereka berduyun-duyun. Membuat berbagai proyek pengurasan kandungan bumi di mana-mana. Mereka mendiktekan syarat-syarat investasi. Didatangkanlah ribuan tenaga kerja China sebagai salah satu ketentuan yang harus disepakati rezim Jakarta. Yang masuk ke sini bukan hanya tenaga kerja level atas (manajemen), melainkan semua level. Termasuklah tenaga kerja untuk pekerjaan kasar. Di sejumlah proyek China, kerap terjadi ketegangan antara pekerja lokal dan pekerja impor China. Banyak laporan berita menyebutkan bahwa arogansi pekerja China dan diskriminasi penggajian selalu menjadi pemicu. Akhir-akhir ini, publik melihat pekerja China yang masuk melalui sejumlah bandara bagaikan berada di luar kontrol penguasa. Bahkan banyak yang mencurigai bahwa gelombang masuk orang China ke Indonesia hari-hari ini merupakan bagian dari skenario untuk menguasai negara ini. Mungkinkah? Wallahu a’lam. Bisa saja terjadi seperti dugaan itu. Orang-orang yang paham soal kemiliteran mengatakan orang RRC yang masuk itu bukan orang biasa. Mereka menunjukkan ciri-ciri fisik yang terlatih. Apa pun itu, kesibukan investasi China sekarang ini sangat wajar memancing orang untuk berkomentar pedas. Yang berlangsung belakangan ini memang serba mencurigakan. Dan membuat publik khawatir tentang masa depan bangsa dan negara. Wajarlah jika publik mendikotomikan situasi 10 November 1945 dengan keadaan yang ada saat ini. Pantas mereka bandingkan suasana dahulu dengan era sekarang. Dulu, Bung Tomo mengusir penjajah. Sekarang, rezim malah mengundang mereka. Mereka lupakan tragedi Surabaya yang merenggut 20,000 nyawa pejuang. Mereka pura-pura tafakur setiap 10 November yang dijadikan Hari Pahlawan itu.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Kabupaten Nias Barat di Sumut Berstatus Zona Hijau COVID-19
Medan, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara kini berstatus sebagai zona hijau COVID-19 yang sebelumnya berada di zona kuning. Kondisi tersebut dikutip dari situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 di covid19.go.id di Medan, Rabu, berdasarkan data hingga 10 November 2021. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Nias Barat menjadi satu-satunya daerah yang masuk kategori zona hijau dari total 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Sementara itu, sebanyak 32 kabupaten/kota lainnya di Sumut masih berada di zona kuning COVID-19. Ke-32 daerah tersebut yakni Kota Medan, Tebing Tinggi, Pakpak Bharat, Samosir, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Padang Lawas, Gunung Sitoli. Kemudian, Tapanuli Tengah, Nias, Deli Serdang, Dairi, Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Binjai, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo Selanjutnya, Asahan, Nias Selatan, Pematangsiantar, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Batu Bara dan Serdang Bedagai. Sebagai informasi, peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator-indikator yang digunakan seperti indikator epidemiologi yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. (sws)
Sumut Tambah Tiga Emas di Peparnas Papua
Medan, FNN - Kontingen Sumatera Utara menambah tiga medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2021/XVI di Papua sehingga dengan demikian total Sumut telah mengumpulkan 16 emas, 13 perak, dan 7 perunggu. Ketua National Paralympic Comitte (NPC) Sumatera Utara, Alan Sastra Ginting, di Jayapura, Rabu, mengaku optimistis medali Sumut terus bertambah. Terutama cabang olahraga atletik dan renang yang memastikan atletnya ke final. Apalagi, masih banyak atlet elit yang belum bertanding di beberapa cabang olahraga. "Angkat berat juga mulai bertanding. Ini juga salah satu cabang olahraga andalan Sumut meraih medali. Begitu juga catur masih pertandingkan nomor standar," katanya. Sementara Ketua Kontingen Sumut, Ardan Noor Hasibuan, mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah menorehkan medali. Ardan Noor menilai pencapaian Sumut di Peparnas Papua sudah sangat baik, terbukti hingga hari keempat sudah 16 medali emas yang diboyong. "Kita selalu memotivasi terus mereka baik materi maupun spiritual. Kita selama ini terus latihan maksimal di daerah meski masa COVID -19. Harapan kita mudah-mudahan pada Peparnas tahun ini hasilnya maksimal," ujar Ardan Noor yang juga Kadis Pemuda dan Olahraga Sumut ini. Dalam waktu dekat, Dispora akan mendorong pemerintah daerah guna menjaring atlet difabel berbakat, terutama persiapan jangka panjang menuju Peparnas 2024. "Alhamdulillah kita masih diperhitungkan di Indonesia. Tentunya kita berharap lebih baik dari ini. Tapi, jika dibanding tahun lalu, saya lihat pencapaian atlet Sumut sudah mulai ada peningkatan," katanya. (sws)
Moderna Minta Izin EU untuk Penggunaan Vaksin COVID pada Anak Kecil
Bengaluru, FNN - Moderna Inc pada Selasa (9/11) mengajukan permohonan izin kepada Uni Eropa (EU) untuk penggunaan vaksin COVID-19 pada anak-anak berusia 6-11 tahun. Pengajuan Moderna kepada EU itu dilakukan beberapa minggu setelah menunda pengajuan serupa dengan regulator AS. Uni Eropa pada Juli mengizinkan vaksin COVID buatan Moderna untuk digunakan pada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Namun, beberapa negara termasuk Swedia menghentikan penggunaannya untuk orang berusia 30 tahun atau lebih muda karena efek samping terkait jantung yang jarang terjadi. Pada akhir Oktober, Moderna mengatakan bahwa regulator obat Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tinjauan tentang penggunaan vaksin Moderna pada kelompok usia 12-17 tahun. Hal itu karena pihak regulator AS perlu mempelajari risiko jenis peradangan jantung yang disebut miokarditis setelah penggunaan vaksin. Moderna menunda pengajuan izin penggunaan vaksin di AS untuk anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun, sementara badan pengawas obat dan makanan AS (FDA) masih menyelesaikan tinjauannya untuk penggunaan vaksin pada kelompok usia 12 hingga 17 tahun. Sebelumnya pada Oktober, Moderna mengatakan vaksinnya menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun dan berencana untuk segera mengirimkan datanya ke para regulator global. Moderna pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada European Medicines Agency untuk penggunaan dosis vaksin 50 mikrogram pada anak-anak, yakni setengah dari dosis vaksin yang digunakan pada orang dewasa. (sws)
Korban Penembakan di Kampung Mamba Dievakuasi ke Timika
Jayapura, FNN - Wanita yang mengalami luka tembak di sekitar Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Agustina (bukan Agustinus red) Hondau (24 tahun), Rabu sekitar pukul 08.59 WIT dievakuasi ke Timika. Evakuasi menggunakan pesawat Smart Aviation PK-SNH, kata Dandim 1705-Nabire Letkol Inf Anjuanda Pardosi kepada Antara di Jayapura, Rabu. Dandim yang dihubungi melalui telepon selularnya mengaku, korban dievakuasi ke Timika untuk mendapat penanganan intensif di rumah sakit yang ada di Timika. Sebelumnya anggota bersama warga mengevakuasi korban dari kampungnya ke Sugapa dan kemudian diterbangkan ke Timika dengan menggunakan Smart Air. Diakui, pihaknya belum mengetahui tembakan yang pelurunya mengetahui korban berasal dari mana mengingat lokasi itu merupakan tempat sering terjadinya gangguan dari KSB terhadap anggota TNI-Polri. Korban mengalami luka tembak saat melintas di kawasan itu, Senin (9/11), jelas Letkol Inf Pardosi. (sws)
Legislatif Lebak Prihatin Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah merasa prihatin kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di daerah ini meningkat, sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah setempat untuk memutus mata rantai kekerasan itu. "Kami menerima laporan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Lebak sejak empat bulan jumlah kekerasan anak mencapai 21 kasus, padahal sebelumnya hanya di bawah 10 kasus, " kata Musa Weliansyah di Lebak, Rabu. Meningkatnya kasus kekerasan yang dialami anak-anak perlu ditangani komprehensif secara menyeluruh dan berkelanjutan agar ke depan tidak ada lagi. Pemerintah daerah harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kasus kekerasan anak dan perempuan. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bupati Lebak dan jangan sampai kasus kekerasan anak itu meningkat," kata politisi PPP Lebak ini. Menurut dia, sebagian besar kasus kekerasan anak dan perempuan itu, mereka korban pencabulan seksual dan fisik. Namun, pihaknya mengapresiasi unit PPA Polres Lebak bekerja maksimal dalam menangani perkara tersebut dari mulai penyelidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pihaknya mendorong RAPBD Lebak tahun 2022 dapat dialokasikan anggaran hibah untuk unit PPA Polres Lebak. Pengalokasian dana hibah untuk PPA Polres Lebak perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah setempat mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. "Saya kira kasus kekerasan anak dan KDRT dinilai lebih tepat untuk memberikan bantuan hibah pada polres dibandingkan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak lainnya, " katanya menegaskan. Ia mengatakan, kasus yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus termasuk perlindungan terhadap para korban dan keluarganya, sehingga pemerintah daerah harus ada bersama dengan para korban. Selama ini , perhatian pemerintah daerah belum maksimal dan mereka para korban mengalami kesulitan di saat menjalani proses hukum walau sebagai pelapor. Sebab, kasus tersebut harus ke polres, kejaksaan dan pengadilan tentu mengeluarkan biaya transportasi cukup besar jika pelapor dari Kecamatan Wanasalam dan Malingping. "Kami berharap mereka para korban juga mendapat pendampingan agar tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kemudahan proses kasus itu, " ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan anak dan perempuan sejak Januari-September 2021 meningkat dari 45 kasus pada 2020 menjadi 55 kasus pada periode yang sama tahun ini. Mereka para korban kejahatan pelecehan seksual adalah pelajar, warga dan santri, sedangkan pelakunya orang-orang dekat di antaranya ayah tiri, paman, guru, ustaz, hingga saudara sepupu. Untuk menekan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Lebak menyosialisasikan Lembaga Peduli Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (LPATBM). "Kami berharap semua desa di 340 desa memiliki LPATBM guna meminimalisasi kekerasan terhadap anak dan perempuan " katanya. (sws)
DPRD Minta Pemkab Kotim Perjelas Pengelolaan Perparkiran
Sampit, FNN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan sudah saatnya pemerintah kabupaten setempat untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah berlarut-larut. "Salah satu hal yang perlu ditegaskan adalah tentang bagaimana mekanisme lelangnya dan bagaimana retribusinya. Itu yang perlu digali secara mendalam," kata Kurniawan di Sampit, Rabu terkait keluhan masyarakat terhadap perparkiran. Kurniawan menyoroti bidang perparkiran karena masih kerap menjadi keluhan masyarakat. Beberapa masalah yang sering disoroti adalah tidak adanya karcis, tarif parkir yang melebihi aturan, perilaku petugas parkir, serta transparansi mekanisme penyelenggaraan serta retribusi parkir. Usulan perubahan peraturan daerah oleh eksekutif menjadi momen bersama untuk mengevaluasi bidan perparkiran. Selain penataan, bidang ini juga merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, namun juga menjadi sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kurniawan berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah terus berupaya keras menekan potensi kebocoran pendapatan, salah satunya dari bidang perparkiran. "Nanti saat pembahasan raperda pada 2022 nanti hal-hal penting ini akan kita bahas bersama supaya semua jelas. Kita optimalkan bidang perparkiran ini," kata Kurniawan. Rencana pengusulan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kotawaringin Timur pada Senin (8/11). Kepala Bidang Pembinaan, Keselamatan dan Perparkiran, Nanang Suriansyah menjelaskan, selama ini penyelenggaraan perparkiran di Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19/2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peraturan daerah inilah yang diusulkan diubah untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Pada Pasal 15 berkaitan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir, memang tidak disebutkan apakah lelang atau PL (penunjukan langsung). Ini nanti bisa juga dibahas. Kajian teknis kita melihat potensi di lapangan tidak melihat angka tertinggi, tapi kita mengutamakan keselamatan," kata Nanang. Dinas Perhubungan mengutamakan pertimbangan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal penyelenggaraan perparkiran. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan dalam penetapan zona-zona parkir. "Saat ini acuan kita ada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46/2011 berkaitan zona parkir. Ada 36 zona parkir. Ada yang potensi dan ada pula tidak. Revisi diusulkan karena akan ada zona yang digabungkan, serta pertimbangan lain," demikian Nanang. (sws)
Legislator Kotim Minta Pemkab Siapkan Raperda Sampit Kota Cerdas
Sampit, FNN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Kurniawan Anwar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur segera menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sampit Smart City untuk dibahas dan ditetapkan sebagai perda yang menjadi dasar kebijakan terkait Sampit Kota Cerdas. "Daerah kita sudah ditetapkan menjadi calon smart city. Oleh karena itu perda (peraturan daerah) terkait Kominfo (komunikasi dan informatika) sangat diperlukan untuk mendukung program itu," kata Kurniawan di Sampit, Rabu. DPRD mendukung tekad Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mewujudkan daerah ini menjadi smart city. Untuk itu pula dia mendukung dibuatnya regulasi demi kelancaran mencapai tujuan tersebut. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian. Rancangan peraturan daerah ini akan dibahas pada 2022 nanti. Kurniawan menilai pembuatan regulasi ini sebagai langkah maju untuk mewujudkan smart city. Gambaran perubahan positif yang akan dicapai nantinya salah satunya adalah kemudahan pelayanan satu pintu dengan berbasis teknologi informasi. Dia menyebut saat ini beberapa daerah di Indonesia telah melangkah maju mewujudkan kemajuan teknologi informasi tersebut, salah satunya Kota Bandung. Semua sistem informasi pemerintah daerah sudah terintegrasi dikomandoi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, bahkan juga bermanfaat bagi instansi lain seperti polisi lalu lintas dan lainnya. "Saat ini sistem informasi di Kotawaringin Timur beberapa diantaranya sudah terkoneksi dengan Diskominfo Kotawaringin Timur. Nantinya diharapkan perda ini dapat terlaksana sehingga terwujud pelayanan satu pintu terkait informasi data dan informasi kejadian di lapangan," ujar Kurniawan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus memantapkan langkah mewujudkan smart city. Pekan lalu Dinas Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Darwan Ali (Unda) dalam upaya mewujudkan smart city atau Sampit Kota Cerdas. "Kerja sama dengan Universitas Darwan Ali ini dalam hal penyiapan sumber daya manusia kita yaitu supaya ASN (aparatur sipil negara) kita juga sudah siap. Unda memiliki fakultas yang konsen dalam hal teknologi informasi, jadi mereka akan membantu kita," kata Bupati Halikinnor. Halikinnor menjelaskan, ada 200 kabupaten di Indonesia yang mengikuti program smart city. Dari jumlah tersebut pemerintah pusat akan memilih 50 kabupaten untuk dibina dalam mewujudkan smart city. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam mengatakan, salah satu dari enam dimensi yang penting dalam smart city adalah sumber daya manusia karena menyangkut kemampuan, kapasitas dan kompetensi. "Ini supaya terjadi loncat-loncatan sangat cepat sehingga enam tahun ke depan smart city itu sudah bisa kita raih. Kerja sama ini untuk membantu kinerja pemerintah agar bisa dengan kecepatan tinggi dalam melakukan penyesuaian," demikian Multazam. (sws)
Pemkab Bangka Raih Penghargaan Top 45 Gerbang Lestari
Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan Top 45 dari Kemenpan RB dalam Inovasi Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan (Gerbang Lestari). "Inovasi Gerbang Lestari yang mengembangkan Kampong Reklamasi Air Jangkang bersama PT Timah Tbk berhasil meraih penghargaan dalam ajang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (Sinovik) Tahun 2021," kata Sekda Bangka Andi Hudirman, di Sungailiat, Rabu. Dia menyatakan, terpilihnya inovasi Gerbang Lestari untuk meraih penghargaan Top 45, setelah sebelumnya berhasil melewati seleksi Top 90 bersaing dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. "Penghargaan Top 45 Gerbang Lestari yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo secara virtual menambah daftar prestasi penghargaan Kabupaten Bangka di tingkat nasional," ujar Sekda. Andi Hudirman mengatakan, atas keberhasilan meraih penghargaan Top 45, Pemkab Bangka tahun anggaran 2022 akan mendapat dana insentif daerah (DID) sebesar Rp8 miliar dari pemerintah pusat. "Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang telah mendukung program pembangunan daerah termasuk dukungan meraih penghargaan," ujarnya. Kampong Air Jukung merupakan area bekas penambangan biji timah yang berhasil dikembangkan sebagai kawasan reklamasi untuk perkebunan buah-buahan dan pembibitan berbagai jenis tanaman. (sws)
DPRD Palu Desak Tunda Pembahasan APBD Kota Palu 2022
Palu, FNN - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2022. Penyebab desakan penundaan pembahasan itu adalah Banggar DPRD Palu baru menerima dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah diasistensi saat rapat pembahasan Raperda APBD Kota Palu 2022 dalam rapat antara Banggar DPRD Palu dengan Pemkot Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Selasa. "Pemerintah Kota Palu tidak komitmen karena sebelumnya kami meminta tiga hari sebelum rapat banggar hari ini digelar, dokumen RKA OPD sudah berada di tangan kami. Akan tetapi nanti hari ini diserahkan kepada kami," ujar Anggota Banggar DPRD Palu Muhammad Syarif. Ia menyatakan isi RKA OPD yang diserahkan sangat banyak, sehingga mustahil bagi anggota banggar bisa mempelajari dan menelaah RKA tersebut saat itu juga. "Bagaimana mungkin kami bisa mempelajari dokumen setebal ini hanya dalam waktu singkat. Hanya orang yang luar biasa sekali mampu mempelajari dalam waktu singkat," katanya. Kritikan juga dilontarkan Anggota Banggar DPRD Palu Ahmad Umayer. Ia menyebut sejumlah OPD yang telah membahas RKA di tingkat komisi di DPRD Palu tidak menyampaikan hasil asistensinya kembali kepada komisi. "Kami sudah sampaikan sepuluh hari lalu bahwa jika telah selesai diasistensi, tolong hasilnya disampaikan kepada Komisi DPRD Palu," ujarnya pula. Dia juga menyayangkan Pemkot Palu baru menyerahkan dokumen RKA hasil asistensi tersebut kepada seluruh anggota banggar saat rapat. Tidak mungkin anggota Banggar DPRD Palu dapat menyetujui item-item dalam RKA dalam rapat tersebut sementara seluruh anggota banggar belum mempelajarinya. "Bagaimana mungkin kami bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat ini. Kami minta rapat pada hari ini ditunda," katanya lagi. Setelah mendengarkan berbagai tanggapan, Wakil Ketua Banggar DPRD Palu Erman Lakuana yang memimpin jalannya rapat memutuskan menunda rapat. (sws)
Pangdam XIII/Merdeka Lepas Yonif 711/Raksatama Satgas Pamtas RI-PNG
Manado, FNN - Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF Mamahit melepas keberangkatan Satgas Yonif 711/Raksatama Brigif 22/Otamanasa yang akan melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) sektor utara. Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF.Mamahit, dalam sambutan melepas prajurit ke perbatasan RI-PNG, di Pelabuhan Lanal Palu, Selasa, mengatakan bahwa tugas ini tentunya tidaklah ringan. "Kepada seluruh prajurit Satgas Yonif 711/Raksatama agar melaksanakan tugas operasi ini dengan sebaik-baiknya," kata Pangdam melalui keterangan tertulis. Ia mengatakan berangkat dengan kehormatan, kembali dengan kebanggaan. ”Jangan pernah lengah saat bertugas, jangan ceroboh dalam melaksanakan kegiatan harus ada tim pengamanan. Kalian harus banyak inovasi, naluri taktis, jangan sampai terjebak dalam rutinitas dan merasa aman, KKB bukan prajurit yang terlatih, tetapi mereka punya senjata," kata Pangdam. Pangdam mengatakan, pedomani doktrin tugas operasi, setiap prajurit harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, bisa mengayomi, bisa merebut hati rakyat agar dapat mendukung setiap kegiatan satgas. "Hindari pelanggaran sekecil apa pun dan jaga nama baik satuan, serta selalu berdoa sebelum dan setelah kegiatan," kata Pangdam lagi. Satgas Pamtas RI-PNG sebanyak 450 prajurit itu, dipimpin oleh Komandan Batalion Infanteri Yonif 711/Raksatama Letkol Inf Mutakbir, dan akan bertugas selama 9 bulan, dengan menggunakan KRI 592 Banjarmasin. Hadir pada upacara keberangkatan tersebut, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, Kapolda Sulteng diwakili oleh Wakapolres Palu Kompol Yardi Kamril, Danlanal Palu Kolonel Mar Marthin Luther Ginting, Asintel Kasdam XIII/Mdk Kol Kav Kapti Hertantyawan, Asops Kasdam XIII/Mdk Kol Inf Sutrisno Pujiono. Kemudian Aster Kasdam XIII/Mdk Kolonel Inf Idris, Danbrigif 22/OM Kol Inf Made Sandy Agusto, Kasi Intel Kasrem 132/Tdl Kolonel Arh Rahmat Santoso, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Kolonel Inf I Ketut M Gunarda, Kasi Renc Kasrem 132/Tdl Kolonel Kav Moh Wahyudi, Kasi Ter rem 132/Tdl Kolonel Inf H Rahman T Leho, dan Dandim 1306/Kota Palu Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi. (sws)
Tidak Ada Hal yang Dilanggar Hersubeno Arief: Tuntutan Salah Alamat
Oleh Ady Amar *) HARI ini, Rabu, 10 November 2021, bisa jadi hari tidak mengenakkan buat Hersubeno Arief, wartawan senior Forum News Network (FNN). Hari ini rencana ia akan diperiksa di Polda Metro Jaya, memenuhi Panggilan Klarifikasi Saksi. Ia dilaporkan DPD PDI-P DKI Jakarta dengan tuduhan telah menyebarkan kabar bohong (hoax) atas kondisi kesehatan dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dan memang lewat channel "Hersubeno Point", FNN, tanggal 9 September 2021, ia memberitakan sebuah berita rumor tentang sakitnya Ibu Megawati, yang tengah di rawat di RSP Pertamina. Kasus ini sebenarnya tidaklah perlu harus diperpanjang. Dan jika harus dipersoalkan, ranahnya ada pada Dewan Pers, bukan ke kepolisian. Melaporkan pada polisi, ini tentu langkah salah alamat. Hersubeno Arief, wartawan yang tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia berkecimpung di dunia pers lebih dari 30 tahun. Maka, jika ditemukan sengketa yang berkenaan dengan kerja jurnalistiknya, maka penyelesaiannya diatur pada UU Pers No 40 Tahun 1999. Di samping itu ada pula nota kesepemahaman antara Dewan Pers dengan Polri No 2/DP/MoU/II/2017, tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Profesi Wartawan. Maka, sengketa apa pun dengan siapa pun tidak bisa ditarik pada ranah UU ITE. Jadwal pemanggilan Hersubeno, mestinya pada Kamis, 4 November 2021, tapi ia berhalangan, dan memastikan hadir hari ini, tepat di Hari Pahlawan. Tentu ini bisa jadi catatan tersendiri buatnya, setidaknya untuk mengingat di tanggal cantik ini, ia harus menghadapi tuntutan atas kerja jurnalistiknya. Tidak Ada yang Dilanggarnya Hersubeno menyampaikan, bahwa seorang dokter kenalannya "memastikan" bahwa Ibu Megawati sedang dirawat di ICU. Coba cermati kalimat lanjutan yang disampaikan Hersubeno. Sebagai wartawan senior dengan jam terbang panjang, ia melakukan apa yang disebut dengan verifikasi atas sebuah berita. Ia mengatakan, berita yang diterimanya dari dokter kenalannya, meski dokter itu memastikan kebenaran berita itu dengan 1.000 persen segala, ia masih mengatakan bahwa berita yang disampaikannya itu belum dipastikan kebenarannya. Karenanya, Hersubeno tetap memberikan porsi berimbang saat memberitakan berita itu. Ia sampaikan bantahan dari Sekjen PDI-P, Hasto Kristianto, tentang berita sakitnya Ibu Megawati. Menyertakan juga apa yang disampaikan Wakil Sekjen PDI-P, Sadarertuati, yang dengan tegas membantah berita itu. Tidak ketinggalan Hersu menyitir pendapat Aria Bima, kader senior PDI-P, yang mengatakan bahwa ia tidak punya informasi tentang Ibu Mega sakit. Di sana Hersubeno tampak memberikan porsi berimbang. Tampak tidak sedikit pun ada kerja jurnalistik yang dilanggarnya. Ia sadar, bahwa ia sedang menyampaikan berita rumor, yang belum pasti kebenarannya. Setelah berita rumor itu menyeruak, seharusnya pihak yang diberitakan secepatnya buat konfirmasi benar atau tidaknya berita itu, agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut. Tapi baru keesokan harinya, 10 September, tepatnya sore hari, konfirmasi itu muncil. Dan itu saat Ibu Megawati memberi sambutan dalam Forum Perkaderan Nasional PDI-P lewat webinar. Menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sehat-sehat saja. Pada acara itu, channel "Hersubeno Arief", FNN, menyiarkan berita itu secara utuh dan live, dalam Breaking News! Setidaknya, itulah bentuk pertanggungjawaban dihadirkan seorang Hersubeno Arief. Keren, kan? Sebenarnya jika ada yang harus disalahkan, itu bukan pada Hersu yang tampil memberitakan dengan kaidah jurnalistik yang seharusnya, tapi justru pada petinggi/pengurus PDI-P sendiri yang juga patut disalahkan, karena baru merespons lebih 24 jam dari saat munculnya berita rumor itu merebak. Justru apresiasi pada Hersubeno selayaknya diberikan, itu karena ia telah bersungguh-sungguh menggali, dan berusaha memberikan informasi yang terkait dengan berita rumor tentang sakitnya Ibu Megawati, itu dengan berimbang dan penuh kehati-hatian: ia tetap mengatakan, bahwa berita yang disampaikannya itu belum pasti benar. Kasihan juga jika kerja jurnalistik profesional itu harus dipersoalkan seolah sesuatu yang luar biasa. Mengabarkan berita rumor pada publik figur sekelas Ibu Megawati, itu jadi seharusnya diberitakan, yang tetap dengan kaidah jurnalistik. Jadi, jangan ditafsir lain langkah jurnalistiknya itu, kecuali ia ingin memberitakan berita eksklusif sakitnya mantan Presiden ke-5 RI. Sebemarnya tafsirnya hanya itu saja. Berharap pihak kepolisian tidak memproses lebih jauh kasus ini, dan mengembalikan persoalan ini ke Dewan Pers, itu jika merujuk pada UU Pers, dan juga pada Nota kesepahaman yang dibuat Dewan Pers dan Polri. Kasus ini bukanlah kasus besar, dan sebaiknya tidak perlu ditarik menjadi besar. Kasus besar saja bisa dibuat kecil, jika langkah penyelesaian diambil dengan sikap bijak. (*) #) Kolumnis
Luhut Kusut, Jokowi Nyeri
Oleh: Yusuf Blegur Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Baik dalam urusan politik maupun bisnis. Hubungan keduanya pun begitu erat saat sebelum dan sedang menjalankan roda pemerintahan. Bahkan sebelum Jokowi menjabat Walikota Solo, ketika menjadi pengusaha mebel dan Luhut masih aktif di militer. Jokowi dan Luhut bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mereka seperti terikat oleh komitmen dan loyalitas yang kuat untuk saling menjaga, saling mengisi dan mencapai tujuan bersama. Memisahkan keduanya, seperti sesuatu yang sulit dan boleh dibilang mustahil. Apalagi dalam menapaki kekuasaan hingga sekarang ini, tidak serta-merta hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua semata. Ada faktor luar yang boleh dibilang sangat dominan dan menentukan perjalanan karir politik mereka. Kekuatan sebenarnya yang berada dibalik mereka. Adanya 'invicible hand' yang menjadikan mereka berdua dalam kekuasaan tertinggi penyelengaraan pemerintahan dan negara hingga sekarang ini. Betapa pun Jokowi telah menjadi presiden Indonesia dan Luhut menjadi orang paling berpengaruh dan leluasa mengatur Jokowi, melebihi jabatannya sebagai menteri segala urusan. Baik Jokowi maupun Luhut, mereka tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong atau taipan. Kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi borjuis internasional. Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga ke kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula. Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia, sejak awal sudah menjadi 'grand desain' kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi korporasi dan investasi, sejatinya Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neo kolonialisme dan imperialisme baru bagi masa depan negara Indonesia. Alhasil Jokowi bersama Luhut melaju deras tak terbendung dalam pusaran kekuasaan di Indonesia. Meskipun dengan gestur, gimik dan mimik pencitraan penuh kepolosan, kesederhanaan dan kejujuran. Kemasan sosok Jokowi pada akhirnya telah menjadi sihir masal yang berlanjut pada tren konspirasi kejahatan masal dalam penyelenggaran kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Wujud negara kekuasaan bukan negara hukum. Boro-boro menjadi negara "well fare", di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh menjadi negara terbelakang dalam banyak dimensi. Pun, Kiprah Luhut yang terkadang "over lap" sering mengganggu dan merusak skenario panjang yang sedang berjalan. Manuvernya bisa efektif, bisa pula menjadi blunder. Pola tingkah Luhut dalam pemerintahan Jokowi kerapkali mengusik dan menganggu skenario panjang kekuasaan mereka. Berpacu Dalam Pandemi Selain dianggap pemimpin boneka. Jokowi semakin tersudut dengan performa pemerintahannya yang karut-marut. Selain intervensi Luhut yang lintas sektoral, banyak menteri menganggur atau terlibat korupsi. Sisanya mabuk memaksakan kebijakan sekuler dan liberal. Terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan. Gonjang-ganjing perilaku nyeleneh para pembantunya, semakin membuat rezim Jokowi dinilai publik tidak kompeten, tidak memenuhi kapasitas, dan tidak memiliki integritas. Indikator lainnya banyak proyek mercusuar yang sering dianggap prestasi, sesungguhnya mengalami kegagalan. Tidak sedikit proyek infra struktur berbiaya besar dari hasil utang, akhirnya dijual rugi. BUMN strategis juga mengalami kolaps dan terancam dibubarkan. Semua hasil pencitraan Jokowi, yang jauh panggang dari api dilihat dari kinerjanya. Terlebih dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi begitu drastis. Semakin terasa saat pemerintah gagal menangani pandemi. Penerapan prokes yang tidak konsisten dan ada kesan pandemi menjadi ajang kepentingan bisnis. Dalam lilitan pandemi, utang negara semakin menumpuk namun tak berkolerasi dengan perbaikan kehidupan rakyat. Pajak menjulang tinggi mengiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan ekonomi yang meroket seperti yang dijanjikan Jokowi, justru penderitaan rakyat yang melesat tinggi. Kemarahan rakyat memuncak, selain korupsi bansos dan PPKM yang berjilid-jilid tanpa limitasi. Terhubung motif dan tujuannya dengan munculnya kehebohan bisnis alat tes PCR. Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi. Seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi. Vonis kegagalan kepemimpinan dan tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi. Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik. Keduanya dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas. Mengguncang dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itupun kalau 2 periode kepemimpinan Jokowi bisa tuntas. Tidak berhenti di jalan. Sebaiknya kita lihat saja, apa yang bisa dilakukan rakyat yang sudah kadung mutung, marah dan akan menentukan sikapnya. Luhut yang semaput atau Jokowi yang kalut?. Akankah rakyat berani dan bersikap tegas mencabut kembali mandatnya kepada Jokowi. Jawabannya boleh jadi muncul setelah kisruh PCR berakhir. Pat gulipat bisnis pandemi dari boneka-boneka oligarki. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Dua Perwira Tinggi TNI AD Diprediksi Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Institute for Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memprediksi dua perwira tinggi TNI AD berpeluang kuat dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Walaupun demikian, dia menyampaikan bahwa semua perwira tinggi TNI AD yang menyandang pangkat letnan jenderal punya peluang sama untuk dipilih oleh Presiden jadi Kasad. "Soal regenerasi di tubuh TNI, dari belasan nama bintang tiga di TNI AD, baik yang bertugas di TNI mapun di luar itu, sebenarnya tinggal dua nama yang paling berpeluang, dari sisi masa aktif, yakni Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono," kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Ia lantas menerangkan bahwa Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2023, sementara Eko Margiyono pada tahun 2025. Akan tetapi, secara kapabilitas, pengalaman, kekayaan pengalaman jabatan, dia menilai keduanya setara dan layak serta berpeluang jadi kepala staf. "Tinggal kemudian bagaimana pilihan Presiden dan usulan dari panglima yang nantinya memengaruhi peluang-peluang itu," kata Direktur Eksekutif ISSES. Dalam kesempatan lain, pengamat militer Alman Helvas Ali meyakini seluruh perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal punya peluang yang sama untuk jadi Kasad. Walaupun demikian, bursa pencalonan dan pemilihannya kemudian kemungkinan turut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang bermuatan politis. "Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad. Pangkostrad bukan satu-satunya calon yang berpeluang jadi Kasad. Kasum TNI juga berpeluang, Wamenhan punya peluang, Wakasad punya peluang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Alman memperkirakan Presiden akan memilih Kasad yang dapat bekerja sama dengan dirinya dan Panglima TNI. "Beliau (Presiden, red.) biasanya menghendaki orang-orang yang pernah punya kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman. Spekulasi dan prediksi mengenai pengganti Kasad mencuat ke publik setelah Jenderal TNI Andika Perkasa pada awal minggu ini mendapat persetujuan dari DPR RI untuk menjabat Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih oleh Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal. Setidaknya ada 17 perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal, sebanyak 16 di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1986—1989 dan seorang perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI). Pasal 14 UU TNI mengatur bahwa jabatan Kasad merupakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan usulan dari Panglima TNI. (mth)
Yang Minta Luhut Mundur, JoMan atau Jokowi?
Oleh: Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Dalam idiom kebudayaan Jawa dikenal istilah nabok nyilih tangan. Menampar pinjam tangan orang lain. Terkait kasus bisnis polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Luhut diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19. "Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata Ebenezer, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11/2021). Bila Luhut tidak ingin mengundurkan diri, lanjut Ebenezer, maka sebaiknya Presiden Jokowi menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti. Sebenarnya bukan hanya relawan Jokowi saja yang geram dan jengkel dengan ulah pejabat yang mengambil untung ditengah pandemi Covid 19, banyak juga lapisan masyarakat lainnya yang kecewa dan marah dengan perilaku pejabat biadab itu. Sebelumnya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK terkait bisnis PCR tersebut. Parpol yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 tersebut, langsung membuat gebrakan politik yang menyentak. Partai ini dideklarasikan oleh sejumlah eks pengurus pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD). Masyarakat mengenal PRD sebagai partai yang cenderung beraliran kiri. Jika Luhut tidak mau mundur atau Jokowi juga tidak berani memecat Luhut, diperkirakan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi dan atau melaporkan dua menteri yang terkait bisnis PCR ini ke polisi. Bisnis PCR para pejabat ini sudah menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sebagai pejabat negara, Luhut dan Erick, seharusnya berperan sebagai wasit karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan soal pemberlakuan penggunaan PCR dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini sih wasit merangkap sebagai pemain. Penguasa merangkap sebagai pengusaha (Pengpeng), mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. *Menyamarkan keterlibatan menteri* Pendukung Jokowi lainnya yang juga meradang atas ulah Luhut dan Erick dalam bisnis PCR adalah Deny Siregar. Pegiat media sosial yang lebih dikenal sebagai buzzer bayaran yang direkrut rezim penguasa ini, juga menyatakan kegeramannya atas bisnis PCR yang melibatkan kedua menteri bawahan Jokowi ini. Dengan regulasi wajib PCR, kata Denny, malah dijadikan buat ladang menaikkan harga seenaknya. Dia meyakini sepanjang ada aturan wajib tes PCR maka akan banyak yang aji mumpung gitu. “Selama masih banyak peraturan yang dikeluarkan dgn konsep “wajib”, maka banyak pencuri jg akan memanfaatkan. Bisnis ginian menggiurkan. Biaya belinya murah, jualnya gila-gilaan. Dan kita ga bisa ga beli, krn diwajibkan,” tulisnya merespons harga tes PCR di Bali sampai 1 juta. Saya sengaja mengutip dan menampilkan pernyataan protes dan rasa kecewa dari para pendukung Jokowi dalam kebijakan bisnis PCR ini karena kalau kelompok oposisi sudah biasa mengkritisi kebijakan Jokowi. Kini bisnis PCR sudah terlanjur menjadi informasi publik. Keterlibatan dua pejabat negara bawahan langsung Presiden ini sudah sangat terang benderang. Walaupun mereka berkilah tidak mengambil untung, namun logika awam pun menilai mana mungkin sebuah perusahaan terbatas (PT) didirikan kalau bukan untuk mencari laba. Bisnis PCR ini dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Pemegang saham perusahaan ini, antara lain Yayasan Adaro Bangun Negeri, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra. Kedua PT yang disebut terakhir adalah anak perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut Panjaitan mengakui pernah memiliki saham di situ. Sedangkan Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir. Dari struktur kepemilikan saham PT GSI, terlihat jelas adanya benturan kepentingan perusahaan dengan posisi Luhut dan Erick sebagai pejabat negara yang terkait dengan pembuatan kebijakan harga PCR dan kewajiban masyarakat untuk menjalani tes PCR. Adalah mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto, yang telah membongkar bisnis PCR dan membeberkan para pemegang saham yang bercokol PT GSI tersebut. Tidak lama kemudian Majalah Berita Mingguan Tempo, juga membuat laporan investigasi tentang bisnis PCR yang melibatkan Menteri Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Untuk menyamarkan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR, sejak tahun 2000 hingga 2021, PT GSI sudah tujuh kali mengubah akta. Sekarang gampang saja, kalau Presiden Jokowi tidak berani memecat Luhut Panjaitan dan Erick Thohir, maka bisa diduga Jokowi pun ikut terlibat dalam cuan bisnis PCR ini. Mari kita gunakan akal sehat masing-masing. Seorang Menko Kemaritiman dan Investasi merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia adalah pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, ada juga seorang Menteri BUMN yang merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Menteri Kesehatan-nya bekas Wakil Menteri BUMN,” tulis Agustinus Edy Kristianto di akun Facebooknya. Setelah membaca uraian lengkap tentang PT GSI dan sepak terjangnya dalam lingkaran bisnis PCR, saya tiba-tiba sangat mengkhawatirkan keselamatan Edy Kristianto. Walaupun rakyat Indonesia sekarang hidup di alam demokrasi bahkan para elite kekuasaan sering membuat pencitraan dengan jargon "Saya Indonesia Saya Pancasila", namun dalam kenyataan sehari-hari kita banyak menyaksikan praktek mafia. Sehingga sangat mungkin saja, Agustinus Edy Kristianto dijadikan target untuk dihabisi. Banyak contoh kematian tidak wajar yang dialami pejabat dan tokoh di negeri ini, misalnya Jaksa Agung Baharudin Lopa, Ketua KPU Husni Kamil dan tokoh hak asasi manusia Munir yang meninggal akibat diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam Belanda. Semoga kekhawatiran saya ini tidak jadi kenyataan. Yang jelas Agustinus Edy Kristianto, praktis berjuang sendirian. Dia menggunakan haknya sebagai rakyat sipil untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan temuannya seputar bisnis PCR. Lain dengan orang-orang seperti pendukung dan relawan Jokowi atau Jokowi Mania (JoMan). Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dibayar dan atau diberi kompensasi berupa jabatan komisaris BUMN. Misalnya, Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, tercatat sebagai komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Dia menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga memproduksi cat. Dengan begitu, sangat boleh jadi teriakan lantang Ebenezer agar Luhut Panjaitan mundur dari kabinet karena ada pesanan dari elite kekuasaan yang ingin menyingkirkan Luhut. Akan tetapi pernyataan keras Ebenezer ini bisa juga pesanan dari Jokowi sendiri. Sebagai orang Jawa, Jokowi paham betul makna Nabok Nyilih Tangan. Itu adalah peribahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Jawa ialah "Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya". Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah "melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain". Kita tunggu saja drama selanjutnya dari skandal cuan bisnis PCR ini. Yang jelas, bisnis tes PCR ini merupakan skandal besar bobroknya mental pejabat negara. Skandal ini bagaikan kotoran yang dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan menjijikan. Kalau Jokowi mempunyai keberanian memecat menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya jika Jokowi membiarkan skandal besar ini berlalu begitu saja, bukan mustahil Jokowi akan dipenjara setelah dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden nanti. Bahkan kemungkinan terburuk, rakyat Indonesia akan turun ramai-ramai ke jalan secara massif untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatannya sebelum tahun 2024. Kita tunggu saja. (*) *) Wartawan senior FNN.
Pemprov Kaltara Raih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Tarakan, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Wilayah Kaltara yang luas dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini memiliki masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman, sehingga butuh program untuk menjangkau wilayah blank spot tersebut," kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa. Khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sipelandukilat Smart ini yang kemudian menjadi solusinya, ujar Yansen saat menghadiri pemberian penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB secara virtual, di ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Kaltara. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Penyerahan itu diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov Kaltara dengan program Sipelandukilat Smart meraih prestasi di Klaster Top 5 Outstanding Achievement, dan kedua kalinya program ini meraih penghargaan di tingkat nasional. “Untuk menjawab tantangan global ini memang inovasi menjadi sebuah keharusan. Untuk mewujudkan inovasi itu kita harus memiliki kreativitas,” kata Yansen. Wagub pun mengingatkan bahwa tujuan utama dari mewujudkan inovasi itu bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. “Tentunya untuk mempercepat pembangunan ibu kota (Tanjung Selor, Red). Semoga ke depannya tidak hanya Sipelandukilat ini saja, tapi di sektor lain juga,” katanya pula. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengungkapkan meskipun inovasi yang dilakukan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar kepada masyarakat luas. Seperti masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini juga saya kira adalah merupakan bukan hak dasar, tetapi merupakan pelayanan dasar,” kata Sanusi. Dia pun sadar bahwa inovasi ini terwujud, karena keinginan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Bumi Benuanta. (mth)
KLHK: PIPPIB Salah Satu Strategi Indonesia Capai FoLU Net Sink 2030
Jakarta, FNN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB) merupakan salah satu strategi Indonesia mencapai Forest and Land Use (FoLU) Net Sink 2030. "Mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dengan kebijakan PIPPIB merupakan salah satu strategi optimalisasi pencapaian FoLU Net Sink Indonesia pada tahun 2030," ujar Wamen LHK Alue Dohong dalam salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia dalam gelaran COP26 di Glasgow, Skotlandia yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, pada 2019 Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. "Presiden memperkuat kebijakan dari moratorium ke penghentian permanen untuk mengurangi emisi secara lebih intensif," paparnya. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Pada periode 2019-2020, ia mengemukakan, Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi sebesar 70 persen atau setara 115.000 hektare. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Pencapaian itu merupakan salah satu bukti keberhasilan implementasi kebijakan PIPPIB ini," tuturnya. Ia mengatakan, keberhasilan Indonesia menurunkan laju deforestasi juga merupakan pencapaian penting untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Ia menyampaikan, NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Alue Dohong optimistis Indonesia dapat mencapai target itu dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FoLU) pada tahun 2030. Dalam kesempatan itu, Alue Dohong kembali menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk mencapai Net Sink FoLU pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. "FoLU Net Sink 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. Ini penting saya sampaikan. Tentu kami berusaha semaksimal mungkin," ujarnya. (mth)
Gubernur Sumsel Ajak Para Bupati Bersinergi Bangkitkan Ekonomi
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Hermam Deru mengajak bupati dan wali kota di wilayah provinsi itu untuk bersinergi membangkitkan ekonomi yang terpuruk dampak pandemi Covid-19. "Selain program vaksinasi, tak kalah penting juga bagaimana cara bersinergi untuk bersama membangkitkan pertumbuhan ekonomi," kata Herman Deru pada rakor forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Palembang, Selasa, 9 November 2021. Menurut dia, sinergi Forkopimda yang telah berjalan dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. "Sambil mengupayakan percepatan vaksinasi untuk mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) minimal 6,3 juta jiwa, perlu digalakkan bersama program yang dapat membangkitkan ekonomi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi, pihaknya terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat bisa mandiri dan bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19. Untuk mendorong pelaku UMKM mandiri dan bangkit dari keterpurukan itu, dia mengajak bupati dan wali kota di Sumsel bersinergi melakukan program pembinaan. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan bantuan modal usaha. Melalui pembinaan itu diharapkan pelaku UMKM di provinsi ini dapat terus berkembang, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang mengalami penurunan kegiatan usaha. Kondisi sulit saat ini seharusnya menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan yang mampu membawa pelaku UMKM bertahan dan bisa melakukan terobosan untuk berkembang. UMKM harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan, sambil melihat peluang melakukan terobosan pengembangan usaha, kata Gubernur Herman Deru. (MD).
Anis Matta Pimpin Napak Tilas Perjalanan Darat ke Jatim, Jateng dan DIY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memulai perjalanan darat, napak tilas kunjungan ke tiga provinsi, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (9/11/2021) pagi. Kunjungan ini, dilakukan Anis Matta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu, 10 Nopember 2021 ini. "Pada pagi ini, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia memulai perjalanan darat menuju Surabaya untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 Nopember besok, " kata Anis Matta di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Anis Matta memimpin perjalanan darat dari Jakarta-Surabaya, dengan mengendarai mobil pribadinya secara langsung. Bahkan Anis Matta menyupiri sendiri mobil pribadinya itu hingga tol Cipali Km 103. Kunjungan ini diikuti oleh hampir seluruh Badan Pengurus Harian, selain Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Juga diikuti oleh para Ketua Bidang DPN Partai Gelora Indonesia. Anis Matta bersama rombongan kemudian ishoma dan melepaskan penat di rest area KM 103 tol Cipali. Setelah itu, Anis Matta melanjutkan kembali perjalanan darat menuju Surabaya. Namun, Anis Matta tak lagi mengendarai mobil pribadinya, tapi berpindah ke Bus Pariwisata Suite Class/Sleeper Pandawa 87, yang disewa secara khusus oleh Partai Gelora. Di bus ini, Anis Matta menggelar rapat dengan para ketua bidang membahas agenda aksi di tiga provinsi, selain agenda peringatan Hari Pahlawan. "Pada Desember ini, kita sudah memasuki tahapan instrumen selanjutnya, yakni mobilisasi kader dan massa secara offline. Dan alhamdulillah di tahapan sebelumnya, operasi teritori dan media kita relatif berhasil," ungkap Anis Matta. Mobilisasi massa yang akan dilakukan, kata Anis Matta, adalah berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan tetap melihat public mood sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. "Misalnya kepedulian pada dampak perubahan iklim, kita advokasi nelayan. Dan karena ini, mulai bulan-bulan bencana, kita akan melaunching Blue Helmet, Relawan Kemanusiaan kita," ujar Anis Matta. Di Surabaya, Rabu (10/11/2021) Anis Matta akan mengunjungi kuliner bersejarah, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya dan makam Bung Tomo (Dr Sutomo). Lalu, mengunjungi museum HOS Cokroaminoto. Di museum tersebut, kemudian membuka diskusi Gelora Talks dengan tema 'Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV. Pada esoknya, Kamis-Jumat, 11-12 Nopember 2021 Anis Matta akan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah antara lain ke Pati, Demak dan Semarang. Terakhir, pada Sabtu, 13 Nopember, Anis Matta akan berkunjung ke DIY, sebelum bertolak ke Jakarta untuk mengakhiri kunjungan selama lima hari di tiga provinsi. (sah)
Sulteng Segera Hadirkan Layanan Elektronik untuk Mudahkan Warga
Palu, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan. "Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa. Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja". "Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh. "Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI. Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (4/11). "Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. "Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh. Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. (mth)
Wapres: Jangan Sampai Fatwa MUI Tak Berlandaskan Sisdur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa jangan sampai tanpa berdasarkan sistem dan prosedur (sisdur) penetapan fatwa. "Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di acara pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengatakan sisdur penetapan fatwa tersebut telah dirumuskan sebagai hasil kajian dari Komisi Fatwa selama ini. "Sisdur tersebut merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat yang dianut oleh MUI dan tidak mengambil sikap keras, serta tidak mengambil sikap mempermudah," jelasnya. Wapres Ma’ruf juga mengingatkan apabila terjadi inkonsistensi terhadap penetapan fatwa MUI, maka tindakan tersebut menyalahi manhaj MUI yang sudah disepakati bersama. "Dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antarkomisi fatwa di lingkungan MUI," tegasnya. Wapres menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam melalui penerbitan fatwa MUI. Hal itu, katanya, termasuk pula melakukan telaah ulang terhadap rumusan hukum yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi sesuai perkembangan saat ini. "Komisi Fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam," ujar Wapres. (mth)
Pengamat Sebut 5 Pati TNI AD Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas NH Kertopati, menyebutkan, ada lima perwira tinggi bintang tiga TNI AD yang memiliki pelung untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi kepala Staf TNI AD. Sang jenderal bintang empat telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 ini. Lima nama itu, kata Susaningtyas, di Jakarta, Selasa, adalah Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Herindra, Wakil Kepala Staf TNI AD, Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono, Kepala BAIS TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, dan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia menjelaskan, Herindra memiliki tingkat pengalaman pendidikan yang bagus dan lulusan terbaik, di antaranya peraih Adi Makayasa lulusan 1987 Akademi Militer. "Wakasad Letjen Agus Fajari bisa saja, tetapi sebentar lagi pensiun. Letjen Eko (Margiyono) Kasum, Letjen Joni (Supriyanto) Ka Bais, Letjen Dudung yang jadi favorit netizen. Semua peluang sama," kata dia. Ia menuturkan, banyak pendapat kalau untuk jabatan panglima TNI atau kepala staf matra TNI hanya mempertimbangkan usia. Padahal, prestasi kerja harus lebih menonjol. "Usia muda bisa lama menjabat, tapi tidak ada prestasinya, khan juga percuma. Apalagi usia tua namun tidak ada prestasi," kata mantan anggota Komisi I DPR ini. Ia menyatakan, secara ideal perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD diharapkan memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal. Calon pembina kekuatan tertinggi TNI AD itu juga diharapkan memiliki pengetahuan intelijen dan cukup memahami perkembangan teknologi pertahanan baru, termasuk siber. Selain itu, kata dia, dapat membangun TNI yang mampu melaksanakan interoperabilitas dan kualitas prajurit TNI dalam hadapi perang siber. Sehingga, kualitasnya perlu ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Ia mencontohkan dalam hal pemanfaatan sistem nirawak baik berupa robot maupun kecerdasan buatan dan pertahanan siber. Selain itu, kata dia, perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD juga diharapkan mengikuti perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan Regional dan meningkatkan fungsi diplomasi pertahanan di tingkat internasional. "Oleh karenanya dibutuhkan sosok Kasad yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional seperti halnya tuntutan (terhadap sosok yang menjabat) panglima TNI," katanya. (mth)
Bupati Badung Minta FKUB Terus Ciptakan Kerukunan Umat Beragama
Badung, FNN - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta meminta jajaran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung untuk dapat terus melakukan berbagai program guna menciptakan sinergitas dan kerukunan antar umat beragama. "FKUB harus cerdas melayani masyarakat Badung serta mampu membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Manguura, Selasa. Menurut dia keberadaan FKUB sangat penting dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Badung karena terciptanya situasi aman dan nyaman tidak terlepas dari tetap terjaganya kerukunan umat beragama. "Kami berharap, kerukunan umat beragama di Badung ini dapat menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. Mungkin saja di daerah lain itu ada persoalan antar etnis, tetapi kami tunjukkan di Badung kami solid bergerak dan bersatu membangun Badung," katanya. Pihaknya juga telah mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung periode tahun 2020-2025 yang diketuai I Wayan Adi Arnawa yang juga merupakan Sekretaris Daerah Badung. Bupati Giri Prasta mengatakan, pengurus FKUB yang dikukuhkan nantinya harus mampu dan berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi umat beragama di Badung, sehingga Badung dapat berkembang menjadi kabupaten yang cerdas. Selain itu, FKUB juga diminta agar mampu menggerakkan seluruh komponen umat beragama dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. "Ini semua dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umat beragama agar keharmonisan masyarakat semakin maju, lebih baik dan mandiri serta bisa mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung," ungkap Bupati. Pihaknya juga menyambut baik dikukuhkannya pengurus FKUB Badung periode 2020-2025 karena hal itu menurutny merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dan amanat umat beragama kepada FKUB untuk melaksanakan tugas yang sangat penting agar menjadi lebih baik lagi. "Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya momentum pengukuhan ini dimaknai sebagai titik awal yang baik dalam mengemban tugas-tugas FKUB dalam upaya meningkatkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat beragama," ujar Giri Prasta. (mth)
Investor Hong Kong Tertarik Investasi di Proyek MRT Jakarta
Jakarta, FNN - Investor Hong Kong tertarik untuk berinvestasi di salah satu proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. "Salah satu proyek MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong," kata Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana "Jakarta Investment Center" (JIC) Budya Pryanto di Jakarta, Selasa. Menurut dia, investor dari Hong Kong itu sudah memberikan "letter of intent" atau surat/dokumen yang mengatakan ada komitmen awal ketertarikan untuk berinvestasi. Namun, Budya tidak memberikan detail proyek di MRT Jakarta yang menarik minat para investor asing termasuk estimasi nilai proyek. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan seminar virtual terkait investasi pada 13 Oktober 2021 dengan menampilkan proyek yang dikelola BUMD DKI Jakarta di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan MRT Jakarta. "Sebulan lalu ada tiga proyek MRT dan Jakpro, informasi kepada kita itu salah satu proyek dari MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong ini," katanya. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelar Forum Investasi Jakarta (JIF) 2021 pada 11-12 November 2021 secara virtual. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra dalam pemaparannya menampilkan tujuh proyek infrastruktur yang sudah siap dijajaki di antaranya proyek infrastruktur dari MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Adapun tujuh proyek itu, yakni pembangunan area ritel di Stasiun MRT Bundaran HI dengan nilai proyek mencapai Rp50 miliar. Kemudian, MRT Fase 4 rute Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII) nilai proyek Rp28 triliun, pembangunan kawasan ritel di Stasiun MRT Fatmawati senilai Rp29 miliar. Selanjutnya, proyek LRT Kepala Gading-Jakarta International Stadium (JIS) dengan nilai proyek Rp6,6 triliun, pembangunan kawasan berorientasi Transit (TOD) di Pegangsaan Dua senilai 103 juta hingga 106 juta dolar AS atau setara Rp 1,53 triliun (kurs Rp14.500). Selain itu, proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bantargebang senilai Rp3,8 triliun hingga Rp4,2 triliun dan proyek pengolahan sampah menghasilkan bahan bakar (Refuse Derived Fuel/RDF) di Bantargebang senilai Rp 1,5 triliun. Apabila dijumlahkan menggunakan perkiraan nilai tertinggi maka estimasi tujuh nilai proyek itu diperkirakan mencapai Rp 41,9 triliun. (mth)
Kalimantan Selatan Raih Dua Emas 100 Meter Gaya Dada Peparnas XVI
Jayapura, FNN -Perlombaan renang hari kedua Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua untuk 100 meter gaya dada memperebutkan empat medali emas dan Kalimantan Selatan meraih dua di antaranya. Dalam lomba yang berlangsung di Arena Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Selasa, dua wakil Kalimantan Selatan menjadi yang terbaik yakni Nor Aimah yang turun pada klasifikasi S7 putri dan Mulyadi yang turun pada klasifikasi S6 putra. Mulyadi menjadi pemenang setelah mencatatkan waktu 1 menit 40,49 detik sekaligus memecahkan rekor milik Toif Fauzi yang tercipta di Peparnas Jawa Barat 2016 dengan 1 menit 48,58 detik Adapun Mulyadi finis pertama dengan mengalahkan Fajar Nur Hadianto asal Jawa Tengah yang finis di posisi kedua usai membukukan 1 menit 49,69 detik dan Bambang Triyanto di urutan ketiga dengan 1 menit 50,66 detik. Sementara Nor Aimah meraih emas setelah menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 1 menit 53,49 detik. Dia mengalahkan dua wakil Jawa Tengah yakni Siti Alfiah dan Amanda Nur Safirtri. Sedangkan dua emas nomor 100 meter gaya dada masing-masing diraih wakil Kalimantan Barat Simson Abraham (klasifikasi S5) dan atlet asal Jawa Barat Sofyan (S7). Berikut hasil lengkap lomba 100 meter gaya dada Peparnas Papua: 100 meter gaya dada S5 putra 1. Simson Abraham S. ( Kalimantan Barat) - 2:01,90 2. Boy Levinus Wardy (Papua Barat) - 2:03,22 3. Feri Anggara (DKI Jakarta) - 2:27,60 100 meter gaya dada putri S7 1. Nor Aimah (Kalimantan Selatan) - 1:53,49 2. Siti Alfiah (Jawa Tengah) - 1:54,56 3. Amanda Nur Safirtri (Jawa Tengah) - 2:09,98 100 meter gaya dada putra S6 1. Mulyadi (Kalimantan Selatan) - 1:40,49 2. Fajar Nur Hadianto (Jawa Tengah) - 1:49,69 3. Bambang Triyanto (DKI Jakarta) - 1:50,66 100 meter gaya dada putra S7 1. Sofyan (Jawa Barat) 1:49,65 2. Muhamad Ali Mahfud (Jawa Timur) 1:53,52 3. Miswan (Jawa Tengah) 1:58,22 (mth)
Sri Mulyani Sebut APBN Berperan Perangi Dampak Covid 19
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berperan dalam memerangi dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun. "Pemerintah menggunakan instrumen atau alat yang penting yaitu keuangan negara. Keuangan negara menjadi alat yang diandalkan. Kita sering menyebutnya APBN," katanya dalam acara Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Selasa, 9 November 2021. Sri Mulyani menyatakan negara memiliki instrumen berupa APBN untuk membantu rakyat mengingat krisis kesehatan ini telah berdampak luar biasa buruk baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan bahkan para siswa yang tidak bisa bersekolah secara tatap muka juga berdampak pada terhentinya kegiatan perekonomian di sekolah. Hal itu merupakan implikasi dari kebijakan pembatasan mobilitas demi menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah pun dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemulihan antara kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menggunakan APBN ini. "Tidak mungkin pemerintah memilih menyelamatkan rakyat dari ancaman Covid-19 atau menyelamatkan perekonomian karena keduanya adalah penting dan saling mempengaruhi," tegasnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh sebab itu, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi melalui berbagai program. Manfaat APBN di antaranya menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan bantuan sembako. APBN juga menjaga generasi muda tetap belajar dengan subsidi kuota internet dan mendukung kesejahteraan pendukung layanan publik melalui bantuan gaji honorer. Kemudian meringankan beban dan membangkitkan ekonomi melalui diskon listrik, menjamin masyarakat desa bertahan dengan BLT dana desa serta mengembangkan kompetensi dan profesi tenaga kerja melalui kartu prakerja. Selanjutnya, menjaga daya beli masyarakat dengan bantuan sosial tunai Jabodetabek dan non-Jabodetabek serta memastikan tenaga kerja tetap produktif dengan subsidi gaji. APBN juga menjaga UMKM agar tetap bertahan dengan bantuan produktif ultramikro (BPUM), memberikan keringanan beban dengan subsidi bunga dan subsidi pajak sekaligus penjaminan kredit. Uang negara pun digunakan untuk mendorong ekspansi kredit melalui penempatan dana PEN serta mendukung bertahannya sektor produksi melalui penjaminan korporasi, PMN dan investasi BUMN. Berikutnya, membangun dan menggerakkan ekonomi dengan padat karya kementerian/lembaga, membangkitkan sektor riil melalui insentif perumahan serta pembiayaan kreatif daerah dengan fasilitas pinjaman daerah. Tak hanya itu, APBN digunakan juga untuk membangkitkan ekonomi kreatif dengan insentif pariwisata serta mendorong daerah bangkit dengan cadangan DAK fisik dan DID pemulihan ekonomi. Selain itu, APBN turut mendukung pemulihan di bidang kesehatan berupa apresiasi tenaga kerja kesehatan melalui pemberian insentif dan santunan. Negara pun hadir membantu masyarakat dengan biaya perawatan pasien Covid-19 dan menjamin akses kesehatan melalui bantuan iuran JKN sekaligus vaksinasi. Semua program tersebut masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang per 5 November 2021 telah terserap Rp 456,35 triliun atau 61,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. "Pemerintah menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat. Tadi yang mereka merosot kehidupannya, kita data, datanya diperbarui dan diberikan bantuan," tegasnya. (MD).
Perupa Sumbar Harapkan Pameran Seni Digelar Setiap Tahun
Payakumbuh, FNN - Maestro pematung Yusman menginginkan pameran seni rupa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera melalui UPTD Taman Budaya Sumatera Barat dapat digelar setiap tahunnya sehingga dapat membangkitkan kembali seni rupa di daerah tersebut. "Saya harap kegiatan ini hanya awal dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Seniman Sumbar yang namanya sudah besar banyak yang berdomisili di daerah lain di luar Sumbar," ujarnya saat pelaksanaan Pameran Besar Seni Rupa Sumbar di Payakumbuh, Selasa (9/11). Menurut dia kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi bagi para perupa Sumbar yang namanya telah besar di Indonesia bahkan dunia dengan perupa di Sumbar. "Sebagai daerah yang telah melahirkan perupa dan seniman besar di Indonesia yang karyanya sudah diakui di dunia, tentu kita harus membesarkan seni di Sumbar," katanya. Pada Pameran Besar Seni Rupa Sumbar yang difasilitasi UPTD Taman Budaya tersebut dan diinisiasi oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi tersebut akan menampilkan hasil karya pematung ternama Yusman, Amir Syarif, Ardim, Firman Ismail, Rizal MS, Hendra Buana, Hendra Sardi, Ismet Sajo, Maryeni, Widdi Yanti, Hidayat Di Kincie, dan beberapa perupa lain. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Sumbar memiliki banyak maestro perupa yang dikenal di Indonesia bahkan dunia. Maestro perupa asal Sumbar tersebar di berbagai daerah Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung dan lainnya. "Mereka sudah lama ingin berkarya di ranah Minang, bahkan Maestro Yusman sudah menyampaikan minatnya ke pemerintah ingin membawa generasi muda yang berbakat di Sumbar untuk dilatih secara gratis," katanya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti. Ia mengatakan banyak hal yang bisa didapatkan dari kegiatan Pameran Besar Seni Rupa Sumbar salah satunya untuk mengajak maestro untuk mengabdi memberikan ilmu kepada generasi muda di ranah Minang. "Pengalaman dari maestro asal Sumbar yang telah terkenal di dunia ini sangat dibutuhkan untuk generasi muda kita di Sumbar sehingga nantinya makin banyak lahir perupa hebat di Sumbar," ujarnya. Supardi mengatakan ke depannya tidak hanya untuk seni rupa menutup kemungkinan akan digelar kegiatan kesenian lainnya. "Bisa jadi kegiatan kesenian ini kita jadikan kalender tahunan, tidak hanya seni rupa. Kita gilir ini diberbagai daerah lainnya di Sumbar, tidak hanya di Kota Payakumbuh. Kegiatan pertama ini baru awal dan contoh," ungkapnya. (mth)
NTB Gelar Pengecekan Akhir Persiapan Sirkuit Mandalika
Mataram, FNN - Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar pengecekan akhir dari persiapan segala kebutuhan dalam ajang balap motor kelas dunia yang akan terlaksana perdana di Mandalika International Street Circuit. "Kami kroscek kembali, semua stakeholder. Apakah masih ada masalah atau tidak," kata Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal usai memimpin acara "Final Check Meeting" perhelatan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021, World Superbike (WorldSBK) 2021, dan MotoGP 2022 bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah NTB, di Mataram, Selasa. Secara umum, Iqbal melihat seluruh pihak yang terlibat dalam perhelatan ini sudah siap. Tidak terkecuali, kata dia, Dorna Sports dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pihak penyelenggara inti dari IATC 2021, WSBK 2021 dan MotoGP 2022. Begitu juga dengan persiapan dari pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC), serta salah satu agen resmi dari penjualan tiket, PT Dyandra Promosindo. "Secara umum Provinsi NTB sudah siap jadi tuan rumah IATC dan WSBK. Insya Allah demikian juga untuk MotoGP 2022 nanti," ucap dia. Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang mendampingi Kapolda NTB turut menyampaikan bentuk kesiapan pihaknya dalam menyukseskan ajang balap motor bergengsi ini. "Kaitan dengan TNI untuk operasi dukungan ini apabila ada kontingensi, misalnya, bencana alam. Kaitan dengan itu, kita lakukan latihan secara gabungan maupun parsial," kata Rizal. Termasuk antisipasi kontingensi lainnya, seperti evakuasi korban bencana serta penyelamatan korban dalam insiden kecelakaan. "Bentuknya (persiapan) kita lakukan dengan simulasi. Ini semua kita laksanakan sesuai tahapan yang ditentukan panitia maupun SOP dari satuan TNI, Polri," ucapnya. Hal senada turut disampaikan Sekda NTB Lalu Gita Aryadi. Dia melihat seluruh persiapan lapangan sudah matang. Termasuk soal persiapan sarana di bidang penanggulangan kesehatan. "Tadi kadikes juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit, manakala nantinya kontingensi terjadi. Bentuknya koordinasi lintas wilayah. Jadi yang nampak dan tidak nampak kita antisipasi," kata Gita. Terakhir, Head of Hospitality Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Rully Habibie menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah NTB yang sampai saat ini masih terus menunjukkan eksistensinya untuk menyukseskan perhelatan balap motor kelas dunia di Sirkuit Mandalika. "Koordinasi dengan TNI, Polri, provinsi, kabupaten, kota, sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kami akan terus berusaha sebaik mungkin agar 'event' ini bisa terlaksana dengan harapan kedepan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mempromosikan NTB sebagai salah satu destinasi baru," kata Rully. Dalam acara "Final Check Meeting" perhelatan IATC 2021, WorldSBK 2021, dan MotoGP 2022, seluruh perwakilan dari pemangku kepentingan, baik dalam hal pengamanan serta kelancaran ajang balap motor kelas dunia itu turut hadir. Acaranya langsung dibuka oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang selanjutnya dalam giat pertemuannya diwakilkan oleh Sekda NTB Lalu Gita Aryadi. Sebagai bentuk dukungan dari suksesnya acara tersebut, usai pertemuan dalam pembahasan akhir dari persiapannya, seluruh pemangku kepentingan turut membubuhkan tanda tangan ke papan yang bertuliskan "penandatanganan kesiapan Provinsi NTB siap menjadi tuan rumah 'event' IATC 2021, WorldSBK 2021, dan MotoGP 2022". (sws)
Flu Burung Menyebar ke Polandia
Paris, FNN - Polandia melaporkan sejumlah wabah flu burung H5N1 sangat patogen di peternakan unggas, dengan jumlah keseluruhan hampir mencapai 650.000 burung, menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Senin (8/11). Polandia merupakan penghasil unggas terbesar di Uni Eropa. Lima wabah, yakni empat di peternakan kalkun dan satu di peternakan ayam broiler, ditemukan di wilayah timur. Wabah lainnya muncul di peternakan kalkun dan angsa di wilayah barat, kata OIE, mengutip laporan otoritas Polandia. Flu burung, yang kebanyakan dibawa dari satu negara ke negara lain lewat migrasi burung liar, menyebar pesat di Eropa. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan industri unggas setelah wabah sebelumnya menyebabkan pemusnahan ratusan juta burung dan pembatasan perdagangan internasional. Pemerintah Prancis pada Jumat menyatakan status waspada tinggi flu burung, memperpanjang keharusan untuk menjaga semua kawanan unggas di dalam ruangan. Keharusan ini muncul setelah otoritas Belanda bulan lalu juga memerintahkan peternak komersial agar menjaga semua ternaknya di dalam ruangan usai adanya laporan flu burung di sebuah peternakan. Sementara itu, wabah flu burung H5 sangat patogen dilaporkan di sebuah unit peternakan kecil di Inggris tengah pada Senin. Otoritas Inggris pekan lalu menyatakan Zona Pencegahan Flu Burung nasional, yang memerintahkan pemilik ternak dan burung agar memperketat langkah-langkah keamanan hayati. mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (sws)
1.500 Personel Gabungan Amankan Lomba Balap Dunia WSBK di Mandalika
Jakarta, FNN - Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan lomba balap dunia World Superbike (WSBK) 2021 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol Imam Sugianto menyebutkan ada dua lomba balap dunia yang perhelatannya berlangsung November 2021 ini, yakni IATC pada 12-14 November 2021 dan FIM MOTUL WSBK pada 19-21 November 2021. "Diperkirakan ada 1.500-an personel ya. Itu juga termasuk melibatkan TNI," kata Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Menurut Imam, pengamanan tersebut melibatkan jajaran kepolisian dari Polda NTB beserta polres jajarannya. Selain personel, pengamanan juga melibatkan armada operasional, seperti helikopter dan kapal juga disiagakan demi kelancaran kegiatan bertaraf internasional tersebut. "Polda jajaran NTB kami kerahkan kira-kira 1.000-an. Kemudian bantuan kendali operasi (BKO-red), helikopter, kapal, Polair, dan Brimob. Tapi Brimob-nya tidak terlalu menonjol di sana," kata Imam. Kesiapan pengamanan lomba balap dunia ini pun telah dilakukan oleh Polda NTB dan jajaran dengan menggelar latihan perdana untuk pengamanan kontingensi dalam perhelatan World Superbike 2021 di Sirkuit Mandalika. Latihan tersebut akan terus berlanjut. Bahkan dalam waktu dekat, akan ada latihan lintas sektoral. Seluruh pihak terkait akan dihadirkan dalam latihan tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya akselerasi atau percepatan program vaksinasi di NTB menjelang diadakannya Asian Talent Cup dan World Superbike Championship (WSBK) di Sirkuit Mandalika. NTB diketahui akan menjadi tuan rumah tiga lomba balap dunia, mulai pertengahan November hingga awla 2022 mendatang. Selain Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan FIM MOTUL World Superbike (WSBK), juga ada FIM MotoGP World Championship (MotoGP) Seri Indonesia pada Maret 2022. Kapolri meminta seluruh pihak termasuk unsur TNI, Polri, dinas kesehatan, relawan, tokoh masyarakat dan agama bekerja sama dalam mempercepat vaksinasi COVID-19. Dengan akselerasi vaksinasi, eks Kapolda Banten tersebut mengatakan kekebalan komunal bisa segera terwujud. Sehingga, pelaksanaan event internasional dapat berjalan baik dari segi keamanan dan kesehatan. Selain akselerasi vaksinasi, Sigit juga menegaskan pentingnya penguatan protokol kesehatan di masyarakat. Sebab, langkah itu masih menjadi upaya nyata mencegah laju penyebaran COVID-19. Kapolri optimistis pelaksanaan event berskala internasional di NTB bakal berjalan dengan aman dan memerhatikan faktor kesehatan. Hal itu sebagaimana kesuksesan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua beberapa waktu lalu. "Beberapa waktu lalu PON XX berjalan baik dengan tetap menjaga prokes. Alhamdulillah untuk laju COVID-19 pada saat itu betul-betul bisa kelola, sehingga tidak muncul gelombang ketiga," ujar Sigit, Miggu (7/11). (sws)
KPK Panggil Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Kasus Pengadaan Tanah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Salah satu yang dipanggil adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangsel Aceng Haruji. Pemeriksaan enam saksi dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Serang, Banten. "Hari ini, pemeriksaan saksi penyidikan perkara terkait dugaan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Serang," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lima saksi lain yang dipanggil, yakni Lurah Rengas Agus Salim, Camat Ciputat Timur Durahman, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten Ardius Prihantono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi, dan Ketua Tim Audit Inspektorat Banten Vera Nur Hayati. Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Dalam penyidikan kasus tersebut, tim penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor, yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. KPK menemukan dan mengamankan berbagai barang barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil. (sws)
Pemuda Jatuh dari Lantai 6 Hotel di Semarang Diduga Korban Pembunuhan
Semarang, FNN - Polisi menyebut seorang pemuda yang terjatuh dari lantai 6 Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (7/11) malam diduga tewas dibunuh. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, di Semarang, Selasa, mengatakan Christopher Bobby (24), warga Perumahan Graha Estetika, Kota Semarang, diduga oleh pelaku didorong ke jendela kaca hotel hingga pecah dan terjatuh. Tersangka M Alfreandi (23), warga Perum Wana Mukti, Tembalang, Kota Semarang ditangkap usai penyelidikan yang dilakukan polisi atas kejadian tersebut. Menurut dia, peristiwa tersebut bermula ketika korban, tersangka, dan dua rekannya yang lain memesan dan kemudian masuk ke kamar 602 Hotel Grand Candi Semarang pada Minggu malam. "Diduga antara korban dan pelaku ada kesalahpahaman saat berada di kamar," katanya pula. Pelaku diduga mendorong korban ke arah kaca jendela hotel hingga pecah dan terjatuh ke balkon lantai 2 hotel. Korban Christhoper ditemukan dalam kondisi tewas dalam kejadian itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan atau Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sebelumnya saat pemeriksaan awal, saksi dalam kejadian itu mengaku korban terjatuh dari kamar setelah berlari dari arah kamar mandi ke jendela kamar hotel hingga terjatuh. Dalam keterangan itu, juga disebutkan korban dalam keadaan masuk usai mengonsumsi minuman keras di salah satu kafe tak jauh dari hotel. Dari informasi yang dihimpun, korban, pelaku, dan kedua temannya menginap di hotel tersebut usai menjalani pendidikan advokat. (sws)
Wakil Ketua DPR Sebut Perubahan Iklim Merupakan Ancaman Global
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia. "Bukti sains dan kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrem, permukaan air laut naik dan banjir dalam skala yang ekstrem," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Muhaimin menjelaskan perubahan adalah ancaman katastropik (mematikan) bagi keberlanjutan dan kemakmuran semua negara dan semua penduduk dunia. Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri talkshow bersama pelaku usaha di Paviliun Indonesia COP26 UNFCCC Glasgow, Senin, 8 November 2021. Muhaimin menegaskan Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dalam mendinginkan suhu bumi. Dia menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, karena hutan alam dan mangrove akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa. Meski demikian, Muhaimin mengakui bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan ekstrem akibat perubahan iklim, naiknya permukaan laut, curah hujan ekstrem dan kegagalan panen. Karena itu, Muhaimin menyatakan perlu solusi-solusi perubahan iklim yang urgen dan mendesak untuk kepentingan Indonesia dan kebutuhan dunia. “Kita perlu menggunakan pendekatan ‘a whole government’ dan ‘a whole society’ untuk mencapai target peak emission nasional dan carbon net sink FOLU (Forestry and Other Land Use) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Muhaimin menegaskan. Di sisi lain, Gus Muhaimin mengutarakan dua solusi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perubahan kebijakan, dan kedua adalah perubahan perilaku. Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Perubahan di sisi negara menurut Gus Muhaimin tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Menurut Muhaimin, perubahannya itu dari sisi supply dan sisi demand. Dengan cara itu, pada tahun 2030, akan ada penambahan sumber energi kita yang bersumber dari matahari, angin dan sumber-sumber energi renewable lainnya. "Pada tahun 2030, kita akan berhasil menghentikan dan mengurangi deforestasi. Dan dengan cara itu pula, pada tahun 2060 atau lebih cepat, kita sudah dapat meraih target Net Zero,” tutur Muhaimin. Sementara itu, Dirut Pertamina Power Indonesia Dannif Danu Saputro yang juga hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan potensi besar Indonesia sebagai negara kedua penghasil energi panas bumi setelah Amerika Serikat. Anugerah energi panas bumi ini dimiliki Indonesia karena berada di kawasan cincin api atau "ring of fire". “Sebesar 40 persen cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Saya kira sudah waktunya cadangan yang melimpah ini bisa dioptimalkan,” kata Dannif. Di kesempatan yang sama, Deputy Direktur Corp Affairs APRIL, Dian Novarina memaparkan pentingnya Restorasi Ekosistem Riau sebagai salah satu program restorasi ekosistem terbesar di Indonesia. Menurut Dian, Restorasi Ekosistem Riau ini adalah untuk melindungi, menilai, memulihkan dan mengelola keanekaragaman hayati di kawasan hutan hujan lahan gambut dataran Sunda terbesar yang tersisa di Indonesia. (sws)
BKKBN: Diabetes yang Diderita Lansia Tergantung Pola Asuh Keluarga
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti mengatakan tingkat keparahan penyakit diabetes yang diderita oleh penduduk lanjut usia (lansia) bergantung pada pola asuh yang dijalankan keluarga. “Jadi keluarga itu harus betul-betul perhatian dan peduli. Bisa memantau setiap aktivitas, kondisi dari lansia yang ada dalam keluarga,” kata Nopian saat ditemui ANTARA di Jakarta, Selasa. Nopian menuturkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh pada jangka panjang, dapat mempercepat lansia mengalami mudah lupa, penuaan dini hingga memicu timbulnya beberapa penyakit akibat komplikasi. Komplikasi tersebut antara lain dapat menyebabkan hipertensi, stroke, kebutaan, gagal ginjal hingga mengancam jiwa seseorang. Menurut Nopian, berbagai macam komplikasi itu dapat dicegah dengan keluarga memahami gejala-gejala diabetes. Seperti sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, turunnya berat badan tanpa penyebab yang jelas, leas, pandangan kabur, luka sulit sembuh dan sering mengalami infeksi. Selanjutnya, keluarga juga dapat memperhatikan aktivitas yang dilakukan lansia, baik aktivitas yang dilakukan baik melalui gawai maupun berkumpul dengan komunitas tertentu karena kebahagiaan yang didapatkan lansia dari aktivitas tersebut dapat mempengaruhi pola pikir untuk menjalani hidup sehat. Kemudian, penting pula untuk memeriksakan secara rutin kesehatan para lansia. Lebih lanjut dia menjelaskan, keluarga yang menjadi pendamping turut memiliki andil dalam mengontrol pola makan yang diberikan melalui makanan yang sehat dan bergizi seperti banyak memakan sayuran segar juga makanan yang tidak terkontaminasi dengan pengawet. Hal tersebut dapat membantu lansia menjadi lebih sehat dan kadar gula menjadi lebih terkontrol. “Ingat, diabetes tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikontrol. Jadi untuk memahami apa saja gejala diabetes itu, yang paling utama keluarga perlu memperhatikan pola makan yang diberikan terutama pada makanan manis atau instan,” ujar dia. Nopian juga mengatakan, BKKBN dapat membantu keluarga menjaga lansia untuk terhindar dari penyakit diabetes melalui senam sehat yang ada pada program Bina Keluarga Lansia (BKL) dan aplikasi GoLantang yang memberikan edukasi kesehatan juga mengontrol kesehatan lansia melalui kalkulator kesehatan. Ia berharap semua keluarga dapat lebih memperhatikan lansia dengan menerapkan tiga fungsi keluarga yakni asah, asih dan asuh agar lansia dapat terhindar dari berbagai macam penyakit sekaligus menjadi lansia yang tangguh, bahagia dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. “Perlu diingat, setiap lansia itu pernah muda, tapi yang muda belum tentu akan menjadi lansia. Oleh sebab itulah, sejak muda kita harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi lansia yang tangguh melalui persiapan diri sendiri,” kata Nopian. (mth)
Pemkab Belitung Kurangi Belanja Daerah Rp7 Miliar Pada APBD 2022
Belitung, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengurangi alokasi anggaran belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun 2022 dari Rp1.086 triliun menjadi Rp1.079 triliun atau turun Rp7 miliar (0,65 persen) dari APBD 2021. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas meskipun terjadi penurunan alokasi belanja daerah," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Selasa. Menurut dia, perubahan atau penurunan alokasi anggaran belanja daerah merupakan dampak dari besaran transfer dana pusat ke daerah sehingga menyebabkan terjadinya "refocusing" atau perubahan terhadap beberapa kegiatan dan komponen belanja. "Kami juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya sehingga ini mempengaruhi pos belanja dalam postur APBD 2022," ujarnya. Ia mengatakan arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama. "Meliputi urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan," ujarnya. Dia mengatakan tema pembangunan Belitung tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi melalui penguatan potensi unggulan daerah antara lain penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur strategis, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Meskipun secara nasional banyak terjadi penyesuaian pada postur APBN yang berdampak pada kerangka pendapatan dan belanja pada postur APBD Belitung," katanya. Ia menyebutkan, belanja operasi pada rancangan APBD Belitung tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp849 miliar turun sebesar 2,59 persen dari tahun sebelumnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp127 miliar naik 25,47 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp3,45 miliar atau naik sebesar Rp200 juta. "Sedangkan belanja transfer pada rancangan APBD 2022 dialokasikan sebesar Rp98 miliar," ujarnya. Ia optimistis, dengan rancangan anggaran tersebut dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang sudah direncanakan khususnya dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Seperti pendidikan dan kesehatan serta urusan yang merupakan "Mandatory Spending" atau perintah perundang-undangan lainnya," kata dia. (sws)
AHY Minta Pengurus Domokrat Papua Barat Waspada COVID-19
Sorong, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pengurus dan kader partai di Provinsi Papua Barat agar tetap waspada COVID-19. "Pandemi COVID-19 belum berakhir, kita jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan," kata AHY saat membuka Musyawarah Daerah Demokrat Papua Barat secara virtual, Selasa. Dia mengatakan bahwa situasi semakin baik dan stabil akhir-akhir ini, namun belajar dari lonjakan kasus pada gelombang kedua lalu, sehingga kita tidak boleh lengah. "Dimana pada kasus gelombang kedua tersebut, kita merasa sudah berkurang lalu kita lengah dan tiba-tiba masuk varian baru Delta, kita akhirnya tidak siap menghadapinya," ujar AHY. Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh kader dan pengurus Demokrat Papua Barat agar dalam melakukan aktivitas selalu menerapkan praktik kesehatan. "Mari kita jaga kesehatan dengan baik, agar kita dapat melanjutkan perjuangan pada 2024 menuju kejayaan Partai Demokrat," kata dia pula. (sws)
MGPA: Logistik WSBK dari Qatar Tiba di Bandara Lombok
Lombok Tengah, FNN - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan, logistik untuk kebutuhan World Superbike (WSBK) yang akan berlangsung di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah tiba di Bandara Lombok menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter yang terbang dari Doha, Qatar. "Logistik kebutuhan WSBK ini akan datang secara bergelombang baik lewat jalur transportasi udara mupun jalur trasnportasi air," kata Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Happy K Harinto di Praya, Selasa. Ia mengatakan, beberapa jenis logistik pada ajang balapan yang dibawa dari Qatar itu dan telah tiba di Lombok diantaranya sepeda motor pembalap, sparepart atau peralatan motor, alat telekomunikasi, peralatan Media TV dan peralatan video serta material lainnya dari tim Dorna. "Sepedah motor yang dibawa ini sebanyak 70 motor dan 26 motor untuk pebalap IATC," katanya. Sementara itu, untuk logistik yang bersifat liquid seperti, ban, oli dan bahan bakar minyak (BBM) serta logistik lainnya dibawa melalui jalur laut dan tiba dalam waktu dekat. "Semua logistik dipastikan tiba tepat waktu, sebelum balapan dimulai," katanya. Ia mengatakan, untuk kru dan para pebalap IATC maupun WSBK telah tiba di Indonesia dan mereka masih dikarantina di Jakarta selama tiga hari. Kemudian setelah selesai melakukan karantina baru dibawa menuju Lombok melalui Bandara Lombok. "Kru dan para pebalap telah datang di Indonesia, mereka masih dikarantina di Jakarta," katanya. Kedatangan, logistik WSBK tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Lombok Tengah. "Logistik WSBK itu tiba di bandara Lombok tadi malam dan tiba siang ini (red-Selasa)," kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono, di Praya. Setelah logistik itu tiba, team ground handling melaksanakan bongkar muat bahan logistik untuk even World Superbike ke mobil Truck container sebanyak 13 unit yang telah disiapkan. "Selanjutnya dilakukan proses penyegelan oleh tim Bea dan Cukai," katanya. Selanjutnya, 13 unit truk kontainer yang membawa bahan logistik untuk World Superbike berangkat menuju ke Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit melalui jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika. "Anggota yang diterjunkan untuk mengamankan kedatangan logistik itu sebanyak satu pleton," katanya. (mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (mth)
Memetik Pahlawan di Musim Kedzoliman
Oleh: Yusuf Blegur Dengan berlarut-larutnya kasus pembunuhan 6 laskar pengawal Imam Besar Habib Rizieq Syihab, yang cenderung dilakukan oleh aparatur negara, seharusnya rakyat Indonesia tidak perlu 'shock' dengan pelbagai penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari kalangan pemerintah. Termasuk kasus PCR yang melibatkan beberapa menteri rezim Jokowi. Memang terasa menyakitkan, saat tahu ada kongsi bisnis pengusaha dan pejabat mencekik rakyat yang sudah sekarat karena pandemi. Tapi mau bilang apalagi?. Jangankan hak konstitusi dan demokrasi. Apalagi sekadar mencuri dan merampok uang rakyat. Nyawapun bisa diambil rezim ini, jika dapat memenuhi syahwat kepuasaan materi dan kelanggengan kekuasaan. Betapa jargon-jargon Saya Indonesia, Saya Panca Sila dan Saya NKRI. Seperti menjadi pepesan kosong dan memuakkan. Begitu pula dengan slogan-slogan revolusi mental dan kerja, kerja, kerja. Semua yang berbusa-busa diucapkan, tidak lebih dari bentuk kamuflase dan pencitraan yang sarat dengan kebohongan. Kepemimpinan Jokowi dan pemerintahan yang semakin nyata mewujud sebagai boneka oligarki. Bukan hanya mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Rezim yang pantas disebut gerombolan kekuasaan rusak itu, juga telah menghancurkan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Rusak moral, tindakan dan kebijakan negara. Suasana peringatan hari pahlawan pada 10 November 2021. Mungkin akan bernasib sama dengan peringatan hari-hari besar kenegaraan lainnya. Sebut saja hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, hari kemerdekaan Indonesia, hari Sumpah Pemuda dll. Hari-hari istimewa yang harusnya menjadi refleksi sekaligus evaluasi terhadap sejarah dan hikmah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Telah lama menjadi sekedar formalitas dan bahkan terkesan tanpa makna dan dianggap sekedar basa-basi. Dengan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang jauh dan bertentangan dari semangat hari-hari bersejarah itu. Pemerintahan Jokowi yang sudah lebih 7 tahun ini berkuasa, justru melakukan hal-hal yang kontradiktif dan manipulatif. Indonesia sebagai negara merdeka tapi faktanya justru tanpa kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Dengan pemerintahan yang menjadi budak dari kekuasaan oligarki politik dan ekonomi. Bukan hanya perampokan sumber daya alam. Konstitusi juga bisa dibeli untuk melahirkan kekuasaan yang tiran yang diperintah oleh borjuasi korporasi kapitalistik. Rakyat harus berhadapan dengan aparatur keamanan yang menjadi centeng dari penjajahan di negerinya sendiri. Presiden dan para menteri serta pejabat institusi negara lainnya. Secara berjamaah melakukan penyimpangan. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dipertontonkan di sana-sini di hadapan rakyat. Kekuasaan telah melakukan kejahatan negara tanpa tersentuh hukum. Bagi rakyat yang melawan, maka ia menjadi terpidana. Dengan tindakan represi bahkan pembunuhan jika diperlukan. Persatuan dan kesatuan bangsa juga terus terancam. Mungkin bukan saja berpotensi memicu konflik horisontal sesama anak bangsa. Mirisnya rezim Jokowi menggunakan uang rakyat untuk memecah belah rakyatnya sendiri dengan memelihara dan merawat para buzzer pendengung dan influencer. Tidak sekedar memproduksi hoax dan fitnah. Para serdadu komunikasi bayaran bukan hanya merekayasa isu sosial, politik dan hukum. Mereka juga menyasar pada sektor keagamaan. Hasilnya penghinaan agama, para ulama dan umat Islam. Bukan hanya politisasi dan kriminalisasi umat Islam. Para penista agama itu juga berupaya menyerang aqidah umat Islam. Pertama dan satu-satunya rezim kekuasaan di Indonesia yang pernah ada melakukan kejahatan keagamaan. Akibatnya bisa dipastikan benih-benih perpecahan mulai tumbuh subur. NKRI semakin berada di ambang kehancuran. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan peta dunia tanpa keberadaan negara Republik Indonesia, kelak. Dengan kata lain, menjelang NKRI bubar. Pejabat Laknat Pemerintahan yang harusnya diisi oleh pemimpin dan para cendekia. Seketika berubah menjadi sekumpulan para broker dan penjahat. Memanfaatkan lemahnya rakyat untuk mendapatkan kekuatan hukum kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan dipakai untuk melanggengkan kenikmatan hidup yang ditopang oleh harta benda dan jabatan. Untuk mempertahankannya, rezim pemerintahan akan menggunakan segala cara. Demi kepentingan menumpuk uang dan harta, rezim terus mengeksploitasi kehidupan rakyat. Demi kekuasaan yang kuat, rakyat harus tunduk dan dibuat selemah mungkin. Jika perlu rakyat tidak berdaya selamanya dibawah kaki kekuasaan diktator dan otoriter yang disuapi para taipan. Sejauh penderitaan hidup rakyat selama ini. Melalui kucuran keringat, darah dan nyawa. Pemerintahan Jokowi begitu sempurna melakukan penghianatan terhadap negara. Terlebih ditengah pandemi yang membuat rakyat menerima kepahitan hidup dan kematian. Dengan kesadaran dan kesengajaaan, pemerintahan Jokowi justru memanfaat kondisi rakyat yang sudah sedemikian buruknya. Rakyat dijadikan komoditas untuk kesenangan hidup penyelenggara negara yang dzolim. Aparat pemerintahan bersama pengusaha hitam, terus menikmati kekayaan uang rakyat di atas penderitaan rakyat. Sungguh tragis nasib rakyat Indonesia. Bukan kepemimpinan yang melayani, mengayomi dan melindungi. Rakyat malah semakin terpuruk, oleh para pemimpinnya sendiri. Para pejabat tak ubahnya monster pembunuh berwajah manusia. Penguasa dan para taipan bersama menjelma sebagai predator pemangsa rakyat. Masihkah rakyat bermimpi ada pahlawan di negeri ini?. Atau mungkin saja peringatan hari pahlawan kali ini dapat menjadi momentum rakyat Indonesia menemukan dan menjemput sosok pahlawan yang diidamkan?. Setelah cukup lama dalam ketertindasan, rakyat bisa memetik pahlawan di musim kedzoliman. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhir Berdikari.
KPK Dalami Arahan Bupati Bintan Nonaktif untuk Dapatkan "Fee"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan arahan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) untuk mendapatkan "fee" dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol. KPK, Senin (8/11), memeriksa lima saksi untuk tersangka Apri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Tahun 2016-2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau. "Para saksi hadir dan didalami keterangannya, antara lain terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari tersangka AS untuk mendapatkan "fee" atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan Tahun 2017-2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lima saksi itu, yakni Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan Alfeni Harmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan/Kepala BP Bintan 2011-2016 Mardhiah, anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan Risteuli Napitupulu. Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013/Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016 Edi Pribadi dan anggota (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang Radif Anandra. Selain lima saksi tersebut, KPK memanggil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016 Muhammad Hendri. Namun, KPK menginformasikan saksi tersebut telah meninggal dunia. KPK telah menetapkan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Pada awal Juni 2016, bertempat di salah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir. Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter. Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. Dari 2016 sampai 2018, BP Bintan menerbitkan kuota MMEA kepada PT Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan ("mark up") atas penetapan kuota rokok di BP Bintan tersebut. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
China Ekspor Kapal Perang Terbesar, Tercanggih ke Pakistan
Beijing, FNN - China mengekspor kapal perang terbesar dan tercanggih ke Pakistan yang tidak pernah dilakukannya ke negara mana pun. Pelepasan kapal jenis fregat hasil rancang bangun China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) untuk Angkatan Laut Pakistan itu dilakukan melalui upacara seremonial di galangan CSSC di Shanghai, Senin (8/11). Fregat 054 yang kemudian dinamai dengan PNS Tughril tersebut dibuat khusus untuk AL Pakistan dengan teknologi mutakhir, berdaya jelajah tinggi dengan kemampuan perang antar permukaan, dari permukaan ke udara, dan dari permukaan ke bawah laut, selain juga kemampuan pengawasan yang luas, demikian media China, Selasa. Dilengkapi dengan sistem peralatan tempur elektronik yang canggih dan modern, kapal fregat bernomor lambung 054A/P tersebut dapat menjalankan sejumlah misi peperangan dalam berbagai situasi. Ini fregat terbesar dan tercanggih yang pernah China ekspor, demikian CSSC. Pengiriman PNS Tughril tersebut menjadi babak baru kemitraan Pakistan-China yang telah teruji oleh ruang dan waktu yang relatif lama, demikian Duta Besar Pakistan untuk China Mouin ul Haque dikutip Global Times. Direktur CSSC Du Gang yang juga wakil Partai Komunis China (CPC) di galangan tersebut mengaku bangga bisa mengirimkan PNS Tughril tepat waktu. Menurut dia, ekspor tersebut menjadi tonggak utama dalam kemitraan jangka panjang China-Pakistan karena kedua negara terikat oleh rasa saling percaya. Pakistan yang 90 persen populasinya Muslim merupakan sekutu utama China dalam berbagai bidang. Pakistan bersama China dan Rusia turut membidani berdirinya pemerintahan baru di Afghanistan. (sws)
Kemenkes Upayakan 60 Persen Penduduk Peroleh Dosis Pertama Bulan Ini
Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan RI berusaha mencapai target 60 persen penduduk di semua provinsi sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada November 2021. “Mendorong percepatan vaksinasi di provinsi, dimana syarat penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga terkait capaian vaksinasi,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa pagi. Siti Nadia memastikan stok vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini cukup untuk mencapai target tersebut. “Karena pengiriman vaksin dari produsen yang sesuai jadwal,” katanya. Nadia mengatakan TNI dan Polri masih dilibatkan dalam membantu pelaksanaan vaksinasi, terutama pada daerah berkategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). "Dukungan TNI-Polri merupakan upaya perluasan akses vaksinasi bagi masyarakat,” ujarnya. Menurut Siti Nadia, beberapa daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah bukan disebabkan oleh proses penyuntikan yang berjalan lambat. "Tapi, mungkin harus ada penajaman strategi untuk memastikan pengelolaan vaksin jangan sampai kedaluwarsa dan ini juga kita berharap masyarakat tidak pilih-pilih vaksin,” katanya. Secara terpisah ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan sebenarnya target vaksinasi secara nasional 60 persen dosis pertama sudah tercapai pada 7 November 2021. Tapi, cakupan vaksinasi belum merata di semua provinsi. Iwan optimistis pelibatan personel TNI-Polri, kelompok masyarakat hingga komunitas pecinta alam dapat membantu penyelesaian target vaksinasi dosis pertama secara merata. "Tetapi, pada provinsi yang cakupannya saat ini masih 40 persen atau kurang, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Aceh, dan Papua, sulit untuk mencapai target 60 persen di bulan November ini,” katanya. Menurut dia, target yang diinginkan Presiden Jokowi itu ditetapkan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru serta mempertahankan Indonesia dalam status wabah terkendali. (sws)
KPK Dalami Surat Keputusan Fiktif Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya surat keputusan fiktif pembentukan kepanitiaan terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. KPK, Senin (8/11), memeriksa enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Serang, Banten. "Dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan adanya surat keputusan fiktif terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Enam saksi tersebut merupakan pelaksana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten masing-masing Supriyati, Ujang Diana, Dian Hardianto, Mochamad Hendra, Fahrozi, dan Moammar Yasser. Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Ali mengatakan KPK memberikan atensi lebih atas kasus tersebut karena proyek pengadaan sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Tangsel. "Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial. Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara dimaksud sehingga dapat lancar dan selesai sesuai yang diharapkan," kata Ali. (sws)
Komisi III DPRD Bogor Minta Pemkot Priorotaskan Pembangunan Strategis
Kota Bogor, FNN - Komisi III DPRD Kota Bogor minta pemerintah setempat memprioritaskan pembangunan strategis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang diharapkan menjadi momentum pemulihan seluruh aktivitas kota. Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin (ZM) dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Selasa, menyampaikan hal tersebut terkait hasil rapat rancangan APBD 2022 dengan mitra kerja selama tiga hari. ZM menyebut pada 2022 merupakan pintu gerbang pembangunan setelah Kota Bogor melewati masa pandemi COVID-19 selama kurang lebih dua tahun. "Jadi dari pembahasan rapat, kami meminta dilaksanakannya pembangunan strategis yang esensial," jelas ZM. Adapun program yang diwajibkan oleh komisi III untuk diselesaikan adalah pembangunan Jalan Ring Road Regional (R3) dan Masjid Agung yang masih belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Salah satunya, target pemerintah Kota Bogor yang merencanakan pembangunan Masjid Agung sudah dapat digunakan untuk beribadah pada 2022, setelah mengalami keterlambatan beberapa tahun. "Jalan R3 dan saya harap itu diprioritaskan, jangan sampai terlewat lagi dengan alasan apapun. Yang kedua, Masjid Agung juga tahun depan akan memasuki pembangunan tahap akhir, dan ini harus selesai di tahun 2022," kata ZM. Tak hanya itu, politisi PPP itu juga menyoroti perihal rencana kelanjutan pembangunan tol BORR yang akan menyasar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal. ZM meminta agar Pemkot Bogor aktif dalam hal sosialisasi pembangunan agar tidak ada bentrokan antar warga dan pengembang. "Jangan sampai pembangunan itu menimbulkan polemik. Jadi pemkot harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat," katanya. (sws)
KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Kepada Lima Instansi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) kepada lima instansi. "Dalam rangka mendorong pemanfaatan 'asset recovery' atau barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi agar lebih optimal, KPK akan melakukan hibah barang rampasan kepada lima instansi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lima instansi itu, yakni Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Barang rampasan ini dalam berbagai wujud, seperti kendaraan, tanah, dan bangunan dengan nilai taksiran total sekitar Rp85,1 miliar," ucap Ali. Ia mengatakan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah tersebut digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa pukul 13.30 WIB-15.30 WIB dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan perwakilan lima instansi penerima hibah. KPK mengharapkan melalui PSP dan hibah, maka barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dapat memberikan manfaat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pada instansi penerima. "Hal ini selaras dengan penegakan hukum pada konteks pemberantasan korupsi yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelakunya, namun bagaimana upaya tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pemulihan kerugian keuangan negara," kata Ali. (sws)
PCNU OKU Timur Tegaskan Netral Dalam Pemilihan Ketua PBNU
Martapura, FNN - Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, KH Syahri menegaskan pihaknya netral dalam pemilihan Ketua PBNU Periode 2021-2026. Dia mengatakan PCNU OKU Timur akan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di pemilihan yang akan digelar di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021. "Kami tetap solid dan siap mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua PBNU," kata KH Syahri di Martapura, Kabupaten OKU Timur, Selasa. Terkait adanya pemberitaan yang menyatakan pihaknya mendukung Said Aqil Siradj salah satu kandidat calon ketua PBNU, ia menegaskan hal itu tidak benar. Pernyataannya ini membantah pemberitaan yang menyatakan penyampaian dukungan kepada KH Said Aqil Siradj saat kunjungannya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kabupaten Muara Enim, pada Sabtu (6/11/). Menurut dia, kehadirannya di Pondok Pesantren Hidayatul bersama 16 PCNU Sumsel lainnya tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Ketum PBNU dan PWNU Sumsel. "Sebenarnya kehadiran kami sebagai bentuk hormat. Tidak ada menyatakan dukungan. Intinya siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua akan kami hormati karena semuanya adalah ulama-ulama kita," ujarnya. (sws)
Anggota DPR Minta Kinerja Jaksa Agung Tidak Terganggu Isu Poligami
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman meminta kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak terganggu dengan isu mengenai poligami sehingga harus tetap fokus menangani perkara di Korps Adhyaksa. "Saya minta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal terhadap diri Jaksa Agung akhir-akhir ini dan tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil, tanpa tebang pilih," kata Benny saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Dia menilai kelompok yang selama ini menyudutkan Jaksa Agung dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi adalah mereka yang merasa terganggu "mesin uang" dan bisnisnya yang mengandalkan pada akses kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Karena itu, Benny meminta Jaksa Agung tetap tegak lurus menegakkan hukum dengan menyeret para pelaku korupsi dalam segala bentuk yang ada di dalam tubuh lembaga negara maupun di sektor swasta. "Aksi korupsi sekarang sudah semakin ganas dan lebih terbuka, bahkan para pelakunya sukses besar dalam membuat KPK menjadi institusi yang lemah dan menjadi subkoordinasi kekuasaan," ujarnya. Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk selalu menjaga otonomi institusi dan bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat dari kekuatan politik tertentu. Dia menilai melalui cara tersebut, maka Kejaksaan akan selalu ada dan tercatat di hati sanubari rakyat. Institusi ini harus hadir di tengah maraknya korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak terhingga. "Rakyat akan terus memonitor komitmen dan keberanian Jaksa Agung untuk memberantas korupsi tanpa pilih kasih. Semoga Jaksa Agung pada akhir tahun ini memberi hadiah tidak terhingga nilainya untuk rakyat Indonesia yang rindu lama datangnya sang dewi keadilan," katanya. (sws)
Instruksi Mendagri Mengenai Lanjutan PPKM Luar Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) 58/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Daerah Luar Jawa dan Bali. Inmendagri 58/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2, dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Inmendagri 58/2021 mulai berlaku pada Selasa 9 November sampai 22 November 2021. "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen," tulis Inmendagri 58/2021. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian pedoman penetapan itu ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1, di mana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 40 persen. Berdasarkan level tersebut, Inmendagri mengatur penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat di antaranya, seperti soal kegiatan belajar mengajar. Daerah dengan level 3, 2, dan 1 pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Pada daerah level 3, satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen berdasarkan keputusan bersama menteri. Kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62-100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian, PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Tambahan aturan Sedangkan untuk daerah dengan level 2 dan 1 ada tambahan aturan dengan diberlakukan zonasi level COVID-19. Daerah dengan zona hijau dan kuning dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sesuai aturan teknis yang berlaku dan protokol kesehatan ketat. Untuk zona oranye dilakukan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Teknis dari pembelajaran tatap muka sama dengan aturan yang diberlakukan di daerah level 3, sedangkan wilayah dengan zona merah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan sektor nonesensial untuk daerah level 3 maksimal diberlakukan 50 persen WFO ("work from office") dengan protokol kesehatan secara ketat. Namun, apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 hari. Sementara, daerah level 2 dan 1 pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja perkantoran pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perkantoran BUMN, BUMD, swasta aturannya mengacu zonasi wilayah. Wilayah yang berada dalam zona hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH ("work from home") sebesar 25 persen dan WFO sebesar 75 persen, sedangkan wilayah yang berada dalam zona kuning dan zona oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50 persen dan WFO sebesar 50 persen. Sementara itu, wilayah yang berada dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen. Pelaksanaan WFH dan WFO menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak di wilayah level 3, 2, dan 1 diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemda. Hal itu berlaku pada pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan kegiatan yang sejenis. Tempat ibadah masjid, musala, gereja, pura, vihara, klenteng, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjemaah. Dengan ketentuan selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 50 persen kapasitas atau 50 orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Zoansi wilayah Sementara, daerah yang menerapkan PPKM level 2 dan 1 pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya mengacu pada zonasi wilayah. Wilayah dengan zona hijau, kegiatan peribadatan di tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Untuk wilayah dengan zona kuning, kegiatan peribadatan dapat dilakukan paling banyak 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Selanjutnya wilayah yang berada dalam zona oranye dan merah, kegiatan peribadatan dapat dilakukan paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Berikutnya, persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Berikutnya, ketentuan pelaksanaan resepsi pernikahan pada daerah level 3. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50 persen dari kapasitas atau maksimal 50 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah daerah. Sementara, untuk wilayah dengan level 2 dan 1 resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diatur dengan ketentuan zonasi wilayah. Wilayah yang berada dalam zona hijau diizinkan paling banyak 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Wilayah selain zona hijau, diizinkan paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Inmendagri 58/2021 juga mengatur pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia (WNI). Pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara. Pintu masuk laut hanya melalui Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau serta Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional juga diberlakukan bagi warga negara asing diatur dengan berbagai ketentuan. Untuk pintu masuk udara, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah, dan Sam Ratulangi. Pintu masuk lewat transportasi laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht). Pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. (sws)
Empat Bayi Tewas dalam Kebakaran di Rumah Sakit India
New Delhi, FNN - Empat dari 40 bayi yang baru lahir di sebuah rumah sakit pemerintah di India tengah, meninggal dunia ketika api melalap unit perawatan kelahiran RS tersebut pada Senin, 8 November 2021. Menurut beberapa pejabat, Insiden itu menjadi yang terbaru dalam serangkaian kebakaran RS di India tahun ini yang menewaskan puluhan orang. "Bayi-bayi yang selamat di RS Kamla Nehru, negara bagian Madhya Pradesh, tersebut telah dipindahkan ke bangsal lain," kata Menteri Pendidikan Kesehatan negara bagian Vishvas Kailash Sarang kepada wartawan, setelah api bisa dikendalikan. Bayi-bayi yang dirawat di unit itu sebagian besar mengalami berat badan kurang. "Anak-anak lainnya kini sedang dirawat," kata Sarang di Twitter. Dia menambahkan, penyelidikan telah diperintahkan untuk mengusut kebakaran itu. Sejumlah kebakaran rumah sakit telah menewaskan sedikitnya 70 orang di India tahun2021. Termasuk 10 orang pada akhir pekan lalu di Maharashtra, negara bagian tetangga Madhya Pradesh. (MD)
Sepuluh November dan Belajar Merdeka
Gelombang industrialisasi dan pembesaran persekolahan itu telah menyebabkan peran sektor pertanian yang semakin merosot, terjadinya urbanisasi besar-besaran selama 40 tahun terakhir. Jika selama Orde Lama wong cilik harus menjadi tentara, atau anggota PKI untuk naik kelas sosialnya, maka sejak Orde Baru hingga hari ini, wong cilik perlu bersekolah, terutama supaya menjadi profesional, pegawai negeri, atau buruh pabrik dan toko milik para taipan asing, aseng maupun asong. Menjadi petani bukan lagi pilihan menarik bagi kaum milenials. Oleh Daniel Mohammad Rosyid BESOK kita akan memperingati satu episode penting dalam sejarah Republik ini, yaitu bagaimana para pemuda dari hampir seluruh pelosok negeri berdatangan ke Surabaya, menjawab ultimatum Pasukan Sekutu agar Indonesia menyerah dan kembali menjadi bagian dari negeri jajahan Belanda. Waktu itu, pasukan NICA dan juga elemen PKI poros-Moskow membonceng Pasukan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Ke II. Beberapa hari sebelumnya, pada 22 Oktober 1945, Hadratusyeh Hasyim Asy'ari telah mengeluarkan Fatwa Jihad atau dikenal Resolusi Jihad. Semangat jihad itu kemudian dikobarkan oleh Bung Tomo dalam pidatonya yang masyhur. Pasukan Sekutu yang dipimpin Inggris kemudian harus kehilangan beberapa perwira tingginya di pertempuran Surabaya itu, termasuk Birgadir Jenderal A.W.S.Mallaby. Itu sekitar 3 bulan setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agusrus 1945. Begitulah penjajah yang tidak pernah rela membiarkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Melalui serangkaian aksi polisionil dan perundingan, Belanda kemudian berhasil memaksakan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949. Salah satu isi kesepakatannya adalah Republik Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Jelas ini adalah kelanjutan dari strategi devide et impera yang selama hampir 300 tahun dipaksakan Belanda di Nusantara sebagai bentang alam seluas Eropa dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Strategi berikutnya selain membebankan biaya perang Belanda di Indonesia ke Pemerintah Republik adalah RIS harus mengikuti prinsip-prinsip pengaturan keuangan sesuai International Monetary Fund (IMF). Sejak itulah Indonesia dijebak dalam hutang ribawi hingga hari ini. Upaya menjajah yang tidak pernah kendor itu adalah sifat dasar para imperialis nekolim guna memastikan pasokan bahan-bahan baku, hasil-hasil pertanian dan pertambangan yang dibutuhkan oleh revolusi Industri Barat. Sustained imperialism dipertahankan melalui sebuah proxy, neo-cortex war dengan memanfaatkan tiga institusi penting industrialisasi dan westernisasi, yaitu perbankan, korporasi, dan sekolah. Perbankan memastikan negara-negara yang baru merdeka itu masuk dalam perangkap utang ribawi, korporasi menjadi instrumen non-state actors untuk melakukan operasi pengurasan berbagai sumberdaya alam atas nama investasi dan kemitraan. Sekolah menjadi instrumen penyediaan buruh yang cukup terampil menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dungu untuk disiplin dan patuh bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan Dwi Tunggal itu mensyaratkan budaya bangsa yang merdeka. Itu diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sejak Orde Baru, pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu telah dibegal oleh persekolahan (segala sesuatu mengenai sekolah) menjadi sekedar instrumen teknokratik untuk kepentingan sustained imperialism tersebut. Sekolah penyedia buruh Persekolahan juga terbukti menjadi instrumen sekulerisasi besar-besaran. Beberapa kebijakan Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) baru-baru ini semakin memperjelas misi persekolahan itu. UU No. 18/2019 tentang Pesantren adalah instrumen menyekolahkan di pesantren supaya dikerdilkan menjadi penyedia buruh terampil. Gelombang industrialisasi dan pembesaran persekolahan itu telah menyebabkan peran sektor pertanian yang semakin merosot dan terjadinya urbanisasi besar-besaran selama 40 tahun terakhir. Jika selama Orde Lama wong cilik harus menjadi tentara, atau anggota PKI untuk naik kelas sosialnya, maka sejak Orde Baru hingga hari ini, wong cilik perlu bersekolah, terutama supaya menjadi profesional, pegawai negeri, atau buruh pabrik dan toko milik para taipan asing, aseng maupun asong. Menjadi petani, bukan lagi pilihan menarik bagi kaum milenials. Merenungkan Hari Pahlawan dalam pertempuran Surabaya hampir 76 tahun silam itu sebagai upaya merebut kembali kemerdekaan dan mempertahankannya. Sebagai anak bangsa kita perlu merumuskan kembali filosofi dan praksis/praktik pendidikan sebagai strategi budaya dalam menyediakan prasyarat bagi bangsa yang merdeka. Keberadaan internet telah mengurangi dominasi persekolahan dan pandemi telah mengurangi dominasi itu lebih jauh lagi. Dalam perspektif Sepuluh Nopember untuk merebut kembali kemerdekaan itulah kita perlu merekonstruksi Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) menjadi “instrumen budaya untuk belajar merdeka”, dalam usaha menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa merdeka. Seperti amanat Ki Hadjar Dewantoro, kita perlu memperkuat keluarga dan masyarakat dalam mendidik warga muda. Peran sekolah akan jauh berkurang seperti telah terjadi selama lima tahun terakhir. Peran sekolah tidak akan dan tidak boleh sebesar dan sedominan dulu lagi. Kini kita perlu bergeser pada paradigma belajar, atau berguru, bukan bersekolah. Gunung Anyar, 9 November 2021. Penulis adalah Rosyid College of Arts, Surabaya.
Gubernur Jambi Beri Insentif Anak Penghafal Al-Quran pada 2022
Jambi, FNN - Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan atau insentif kepada anak penghafal Al Quran senilai Rp700.000 per orang melalui program "Satu Desa Satu Hafidz Qu'ran" mulai tahun 2022. "Ini program dan komitmen kami untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran di Provinsi Jambi, sesuai dengan salah satu misi kami meningkatkan SDM yaitu Program Jambi Agamais dengan cara satu desa satu hafiz Qur'an. Melalui bantuan Pemerintah Provinsi Jambi satu anak senilai Rp700 ribu per bulan, ada 1.560 desa, Insya Allah akan kita mulai pada tahun 2022," kata Gubernur Jambi Dr H Al Haris di Kabupaten Kerinci, Senin. Dengan demikian, kata Haris, dengan bantuan bergulir selama 3 tahun diharapkan sudah bisa mendidik anak hafiz Al Quran 10.560 orang. "Ini target kami untuk menjadikan anak penghafal Al Quran," katanya saat meresmikan Pondok Tahfidz Darul Qur'an Penawar, Kabupaten Kerinci itu. Gubernur Jambi Dr H Al Haris memberi perhatian besar kepada masyarakat Provinsi Jambi yang mampu menghafal Al Quran (hafiz). Bentuk perhatian lain, gubernur memberikan beasiswa pendidikan kepada mereka hingga jenjang S3. Pada kesempatan itu ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan kepada 25 hibah rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dan satu Yayasan Pendidikan Islam dengan total bantuan Rp,84 miliar. "Bahwa Al Quran ini bukan lagi untuk anak-anak kita mengaji biasa di kampung melainkan sudah menjadi suatu kebutuhan, keahlian dan kemahiran," katanya. Saat ini, kata gubernur sudah banyak masjid yang imamnya seorang Hafiz Quran. Ia menyebutkan di Merangin imam masjid sudah diberi insentif Rp1,5 juta per bulan hingga Rp2 juta. "Artinya masyarakat menghargai anak anak kita penghafal Al Quran. Sebagai orang tua kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak berilmu," katanya. Sementara itu Bupati Kerinci Adi Rozal menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kerinci mempunyai program Kerinci Cerdas untuk meningkatkan minat bagi anak-anak untuk membaca Al Qur'an. "Untuk meningkatkan hafalan Al Quran bagi hafiz dan hafizah, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan beasiswa hafiz dan hafizah Al Quran, sebagai wujud dari program Pemerintah Daerah, yakni 'Kerinci Cerdas 2020'," kata Adi Rozal. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci telah membuat kesepakatan bersama MoU bersama beberapa Universitas di Sumatera Barat dan Jawa untuk menerima anak-anak Kerinci yang hafiz tanpa tes masuk perguruan tinggi di sana. (sws, ant)
Peneliti CSIS Sarankan Restrukturisasi Internal untuk TNI
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitri Bintang Timur memberikan saran untuk melakukan restrukturisasi internal TNI dalam rangka memaksimalkan kiprah TNI di lingkup kerja sama regional dan internasional. "Restrukturisasi internal akan membuat TNI tidak sibuk di dalam negeri, tetapi juga berkiprah secara internasional," kata Fitri ketika menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik bertajuk Menakar Komitmen Panglima Baru terhadap Reformasi Institusi TNI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KontraS, dan dipantau dari Jakarta, Senin. Ia mengatakan bahwa kiprah militer Indonesia di mata internasional, khususnya keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, memiliki citra yang sangat baik. Dalam misi perdamaian, militer Indonesia sama sekali belum pernah mendapatkan sanksi atas pelanggaran, tidak pernah cacat, dan tidak pernah dikritik oleh internasional. "Justru dianggap aktif, proaktif, dan memiliki inovasi yang baik di misi perdamaian," ucapnya. Adapun restrukturisasi internal TNI yang dimaksud oleh Fitri adalah melakukan upaya atau inovasi dalam wujud pembukaan pos jabatan struktural baru guna memaksimalkan potensi surplus perwira tinggi dan jenderal TNI. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesejahteraan perwira tinggi dan jenderal TNI yang belum mendapatkan penempatan atau pekerjaan sesuai dengan pangkatnya. "Indonesia diminta untuk mengirimkan calon perwakilan dan melakukan fit and proper test untuk misi pemeliharaan perdamaian dan politik PBB karena belum ada Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB atau Special Representative of UN Secretary General dari Indonesia," tuturnya. Oleh karena itu, melihat kesempatan Indonesia dapat berkiprah di tingkat internasional melalui pasukan perdamaian PBB, Fitri menyarankan agar pada masa jabatan Panglima TNI yang baru, TNI dapat melakukan restrukturisasi internal TNI. "Itu juga salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk buat batasan keterlibatan TNI di ranah sipil," kata Fitri. (sws, ant)
Anggota DPR Prediksi Presiden Perpanjang Masa Jabatan Jenderal Andika
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari memperkirakan Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI selama dua tahun sehingga pensiun pada usia 60 tahun atau bertepatan pada 2024. "Saya yakin (masa jabatan Jenderal Andika) akan diperpanjang, caranya ada dua kemungkinan ya," kata Abdul Kharis dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan dua kemungkinan tersebut, yaitu masa jabatan diperpanjang secara pribadi Jenderal Andika dan dibuat Peraturan Presiden (Perpres) terkait perpanjangan masa kerja perwira tinggi TNI. Menurut dia, untuk mengubah masa jabatan tersebut harus melalui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun hal tersebut sudah direncanakan tetapi belum dilaksanakan pemerintah. "Selama ini (UU TNI) mau direvisikan, namun belum mulai karena itu usulan dari pemerintah. Saya melihat (jabatan perwira tinggi TNI) akan diperpanjang," ujarnya. Abdul Kharis mengatakan masa kerja tamtama dan bintara kemungkinan akan naik menjadi 58 tahun sehingga kenapa perwira tinggi tidak naik. Karena itu, dia memperkirakan masa jabatan perwira tinggi TNI akan naik dua tahun, yaitu sampai umur 60 tahun. "Saya tidak berbicara pasti diperpanjang atas nama Jenderal Andika sendiri, namun saya yakin (masa jabatan Panglima TNI ke depan) sampai 60 tahun, itu artinya berakhir pada 2024," katanya. Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyambut baik wacana perpanjangan masa jabatan perwira tinggi TNI, khususnya Panglima TNI. Hal itu, menurut dia, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, perwira bintang 4 masa dinasnya rata-rata di atas 60 tahun karena secara fisik dan mental masih mampu menjalankan tugas meskipun sudah usia 60 tahun. "Saya menilai insyaallah (masa jabatan Panglima TNI) bisa diperpanjang namun tergantung Presiden apakah mau mengubah UU TNI," ujarnya. Menurut dia, Komisi I DPR RI akan menyambut baik kalau pemerintah mau merevisi UU TNI, khususnya untuk mengubah masa jabatan Panglima TNI. Dia menilai meskipun revisi UU TNI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, namun bisa dibicarakan secara teknis dengan DPR RI sehingga bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. (sws, ant)
Ketua DPD: Perombakan Kabinet Jangan Didasari Kepentingan Politik
Jakarta, FNN - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menanggapi kabar perombakan kabinet yang mencuat menjelang pergantian panglima TNI, dan berharap perombakan kabinet diarahkan untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik. "Perombakan (kabinet) itu kewenangan presiden. Silakan saja jika ingin dilakukan, tetapi saya berpesan orientasinya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat," kata dia, di Jakarta, Senin. Wakil rakyat asal Jawa Timur itu berharap siapapun yang masuk dalam lingkar kabinet dapat memperkuat kinerja pemerintah, utamanya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Ia meminta seluruh menteri tetap bekerja dengan maksimal, tak perlu terpengaruh kabar itu. "Tentu kita berharap isu perombakan kabinet tidak perlu mempengaruhi kinerja pemerintah. Dan siapapun yang akan menduduki kursi kabinet dapat memperkuat kinerja meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata dia. Ia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan segera. Salah satunya isu ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan karena ekonomi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat masih merasakan sulitnya membangun usaha yang terdampak Covid-19 dan hal ini harus menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," kata dia. Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mengemuka jelang pergantian panglima TNI dalam waktu dekat ini, yang juga menyebut-nyebut bahwa Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini masih menjabat panglima TNI ini disebut sebut bakal masuk dalam jajaran kabinet. Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, telah disetujui Komisi I DPR dan pleno sidang DPR untuk menjadi calon panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo. Perkasa akan menggantikan Tjahjanto yang pada 8 November ini berusia 58 tahun, usia pensiun perwira aktif TNI walau masih berdinas aktif hingga hari pelantikan panglima baru TNI sekaligus pemberhentiannya dengan hormat, diikuti serah-terima jabatannya. (sws, ant)
Kejagung Tetapkan Mantan Dirut Operasional Askrindo Tersangka
Jakarta, FNN - Tim Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Operasional PT Askrindo Anton Fadjar Siregar (AFS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama (AMU) periode 2016-2020, Senin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan dalam perkara ini Anton berperan meminta dan menerima bagian dari "share" komisi yang tidak sah dari PT AMU. "Peranan AFS, meminta dan menerima bagian dari "share" komisi yang tidak sah dari PT AMU," kata Leonard di Gedung Bundar. Leonard menjelaskan sebelum menetapkan tersangka, penyidik memanggil lima orang untuk diperiksa hari ini (Senin), salah satunya ditetapkan sebagai tersangka. Selain menjabat sebagai mantan Direktur Operasional Askrindo, Anton juga menjabat sebagai Komisaris PT AMU. Dia menjelaskan perkara ini berlangsung dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT AMU (anak usaha Askrindo) secara tidak sah. Pengeluaran komisi itu dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU. "Kemudian sebagian di antaranya dikeluarkan kembali ke oknum PT Askrindo secara tunai seolah-olah sebagai beban operasional tanpa didukung oleh bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi bukti pertanggungjawaban itu secara fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara," kata Leonard. Dalam perkara ini, lanjut Leonard, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengamankan dan menyita barang bukti uang "share" komisi dari brankas sebesar Rp611 juta, 762.900 dolar AS, dan 32.000 dolar AS. Untuk keperluan penyidikan dan mempercepat proses perkara, maka penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Anton ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini, Loenard mengatakan masih dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saat ini penyidik masih menghitung kerugian negara di BPKP," kata Leonard. Dengan ditetapkannya Anton sebagai tersangka, maka menambah jumlah tersangka korupsi PT AMU menjadi tiga orang. Pada tanggal 27 Oktober 2021, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni Wahyu Wisambodo, selaku mantan karyawan PT AMU dan mantan Direktur Pemasaran PT AMU, Firman Berahima selaku mantan Karyawan PT Askrindo dan Mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo. Penyidik Kejaksaan Agung menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws, ant)
Polresta Mataram Ungkap Dugaan Pemalsuan RT-PCR
Mataram, FNN - Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengungkap adanya dugaan pemalsuan surat hasil tes "real time polymerase chain reaction" (RT-PCR). Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Senin, mengatakan kasus dugaan pemalsuan RT-PCR yang menjadi syarat kelengkapan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan itu berawal dari temuan petugas di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). "Dari pemeriksaan, surat hasil swab (tes usap) PCR milik 11 penumpang terbaca invalid oleh aplikasi PeduliLindungi," kata Kadek Adi. Setelah diselidiki, polisi mendapatkan identitas terduga pelaku yang diketahui berstatus sebagai karyawan di salah satu rumah sakit pendidikan di Mataram. Inisialnya NL (26) bertugas pada bagian administrasi. "Jadi sebagian penumpang dites usap, sebagian tidak, tetapi dibuatkan hasil negatif. Jadi surat hasil tes yang dikeluarkan tidak berdasarkan hasil yang sebenarnya," ucap dia. Dari pemeriksaan, NL mengakui perbuatannya karena ada permintaan teman berinisial BN. Kepada NL, BN meminta untuk melakukan segera tes usap PCR kepada 16 rekannya yang hendak pulang ke Jawa Barat melalui rute penerbangan Jakarta. Alhasil karena diminta untuk segera membuatkan hasil tes usap PCR, NL kemudian menggunakan modus cetak tanpa melalui prosedur yang benar. "Jadi dari sekian orang, ada yang tidak melalui proses registrasi dan pengambilan sampel, tetapi tetap mendapatkan surat hasil," ucarnya. Dari pemeriksaan tes usap PCR yang kejadiannya pada bulan September 2021 itu, NL menerima pengiriman uang sebanyak Rp8,4 juta dari harga Rp525 ribu per orang. "Pelaku yang merupakan petugas cetak hasil tes usap menerima pembayaran langsung ke rekening pribadinya. Jadi pembayaran tidak masuk ke sistem rumah sakit," kata Kadek Adi. Berdasarkan hasil gelar perkara menyatakan perbuatan NL telah memenuhi unsur pelanggaran pidana Pasal 263 Ayat 1 Sub Pasal 268 Ayat 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Karenanya, NL kini ditetapkan sebagai tersangka yang terancam pidana penjara paling lama enam tahun. Sebagai tersangka, polisi menguatkan sangkaan NL dengan menyita barang bukti berupa 11 lembar surat keterangan hasil tes usap PCR palsu, 11 lembar rekam medis, surat keterangan tes usap PCR asli, kuitansi pembayaran, dan uang tunai Rp8,4 juta. "Dari bukti yang ada, dia melakukan (pidana) ini sendiri," ujarnya. (sws, ant)
Peternak Tuntut Menteri Pertanian Mundur
Jakarta, FNN.co.id -- Peternak mandiri yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara ( PPRN ) menggelar aksi damai di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (8/11). Aksi yang digelar bersama Mahasiswa BEM FAPET ( Fakultas Peternakan ) UNPAD itu, meminta Ombudsman untuk menegur dan memanggil Kementerian Pertanian ( Kementan ) dan Kementerian Perdagangan ( Kemendag ). Kedua kementerian tersebut belum menjalankan hasil dari Pakta Integritas yang ditandatangani pada aksi demonstrasi sebelumnya yakni pada 11 Oktober 2021. Ketua PPRN Alvino Antonio mengungkapkan, pihaknya menuntut Kementan dan Kemendag untuk mengimplementasikan Pakta Integritas yang telah disetujui dan ditandatangani bersama perwakilan Mahasiswa, yakni BEM Fapet UNPAD, BEM UI, BEM FAPET UNSOED dan persatuan BEM SI. “Di situ (Pakta Integritas) tertulis Kementan Berkomitmen 10 X 24 jam membentuk tim investigasi pencari fakta, dan tidak ada kejelasannya. Kementan dan Kemendag bahkan belum menjalankan 4 arahan Presiden Jokowi untuk membereskan seluruh persoalan perunggasan,” ujar Alvino di Gedung Ombudsman Jakarta, Senin (8/11/2021 ). Alvino menambahkan, Kementan juga belum menertibkan perusahaan integrator yang hingga saat ini masih terus melakukan budidaya. “Kami juga mendesak Mentan dan Dirjen mundur dari jabatannya. Karena tidak mampu menyelesaikan masalah perunggasan, harga pakan tinggi dan DOC (daily old chicken) tinggi, harga jual jatuh. Mentan dan Dirjen tidak bisa tegas dan ambil sikap terhadap integrator. Tidak melindungi kami, peternak broiler dan layer Mandiri yang sudah sekarat dan tidak berdaya karena hutang yang menumpuk,” imbuh Alvino. Alvino menjelaskan, pihaknya tidak akan mundur dan akan terus melakukan aksi sampai tuntutan Peternak Mandiri dipenuhi Pemerintah. Alvino juga mendesak Pemerintah untuk membuat Peraturan Presiden yang melindungi peternak mandiri, sesuai amanat UU No.18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 33. Peternak rakyat mandiri sebagai anak kandung negeri ini seharusnya dilindungi negara. Akibat disahkannya UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternak rakyat jadi hancur. Kata Alvino, UU tersebut melegitimasi kuasa penuh untuk korporasi atau perusahaan integrasi yang kemudian memonopoli sektor perunggasan nasional dari hulu sampai hilir. "Kenyataan ini mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan keadilan dalam prinsip ekonomi Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 tidak hanya datang dari bangsa luar, tapi juga datang dari negara itu sendiri," pungkas Alvino. (TG)
Polda Jatim Libatkan Ahli Dalami Peristiwa Kecelakaan Vanessa Angel
Surabaya, FNN) - Kepolisian Daerah Jawa Timur melibatkan tim ahli untuk mendalami peristiwa kecelakaan mobil yang ditumpangi Vanessa Angel di ruas Tol Jombang-Mojokerto. Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol. Latif Usman di Surabaya, Senin, mengatakan bahwa pihaknya bersama ahli akan menganalisis hasil interogasi dan bukti lain dalam peristiwa tersebut. "Yang sudah kami dapatkan bahwa pengemudi dinyatakan negatif oleh Ditnarkoba Polda Jatim. Itu menjadi suatu acuan," ujarnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab kecelakaan, kata dia, tentunya dari tim penyidik yang akan mendalami. Kombes Pol. Latif mengakui bahwa pihaknya telah mendapat banyak informasi, salah satunya mengenai status media sosial milik sopir Tubagus Muhammad Joddy Prames Setya. "Karena kalau yang kami ketahui bahwa ini suatu hilangnya konsentrasi pengemudi. Hilangnya ini akan kami gali, dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan. Kami akan membantu penuh apa yang dilakukan penyidik dari jajaran Polres Satlantas Jombang," katanya. Ia menegaskan bahwa komitmennya dalam menuntaskan peristiwa yang merenggut nyawa dari Vanessa Angel dan suaminya itu. "Kami akan melaksanakan tugas kami sebaik mungkin," tuturnya. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jatim Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi penyidikan kecelakaan tersebut. "Kami bersama dengan Ditlantas menjaga agar penyidikan ini tidak ada kesalahan, baik itu prosedural maupun hal teknis lainnya," katanya. Lebih lanjut, perwira menengah Polri dengan tiga melati emas itu juga menekankan kalau Propam Polda Jatim tak sekadar mengawasi saja, tetapi ikut mengawal secara profesional sampai kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti diwartakan sebelumnya, mobil berwarna putih dengan nomor polisi B-1284-BJU yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang-Mojokerto KM 672 300/A, Kamis (4/11) pukul 12.36 WIB. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan sopir. Mobil yang diduga melaju kencang itu kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas jalan terbuat dari beton hingga membuat mobil terlempar sejauh 30 meter. Dari kejadian tersebut, dua orang yang dinyatakan meninggal dunia, yakni Vanessa Angel bersama suaminya. Tiga korban lainnya selamat dan mengalami luka-luka, yaitu sopir, asisten rumah tangga, dan anak Vanessa. (mth)
Polisi Jelaskan Kronologis Ledakan di Rumah Keluarga Veronica Koman
Jakarta, 08/11 (ANTARA) - Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono menjelaskan kronologis ledakan di sekitar rumah orang tua aktivis Veronica Koman di kawasan Tanjung Duren. Peristiwa yang terjadi pada Minggu (8/11) lalu itu bermula ketika pemilik rumah sedang mencuci mobil di halaman. "Kemudian selesai mencuci mobil dia dengan pembantunya masuk ke dalam rumah," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Kemudian sekitar pukul 11.00 siang, pembantu mendengar suara ledakan persis dari depan rumah orang tua Veronica Koman. Setelah mendengar ledakan tersebut, pihak rumah langsung menelepon Polres Metro Jakarta Barat dan melaporkan peristiwa tersebut. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat menyambangi rumah korban, polisi mendapati beberapa barang bukti berupa serpihan kertas, plastik dengan bekas cat berwarna merah dan kabel yang diduga berasal dari benda yang meledak. Tidak hanya itu, polisi juga sempat memeriksa beberapa saksi di sekitar lokasi rumah guna memperoleh informasi lebih detail. "Saat ini juga masih berlangsung karena banyak sekali yang harus kita analisa," ujar Joko. Joko belum bisa mengungkap aktor dibalik aksi teror ledakan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri terkait pemeriksaan barang bekas ledakan yang ditemukan di TKP. "Ini masih dikerjakan oleh Puslabfor terkait bahan apa sih yang dijadikan bahan peledak. Nanti kalau sudah keluar kita update," ungkap Joko. (mth)
Kontingen Renang Kalsel Boyong Tiga Medali Emas di Peparnas Papua
Banjarmasin, FNN - Cabang olahraga renang National Paralympic Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan mengawali pertandingan dengan manis, yakni langsung meraih tiga medali emas di Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI tahun 2021 di Provinsi Papua, Senin. Menurut pelatih renang NPC Kalsel Zuhriannor atau lebih akrab disapa Ateng, kontingen renang Kalsel pada pertandingan awal ini meraih total tujuh medali, dengan rincian tiga medali emas, satu medali perak dan tiga medali perunggu. Atlet-atlet yang meraih medali emas adalah M Tauhidi Fatahillah klasifikasi S14 pada nomor gaya bebas 100 meter dan Norlatifah klasifikasi S9 pada nomor gaya punggung putri 50 meter. "Medali emas ketiga diraih M Fajar Rianur klasifikasi S8 pada nomor gaya punggung putra 50 meter," ujar Ateng saat dihubungi Antara di Papua, Senin. Sementara peraih medali perak, yakni Norlatifah klasifikasi S9 pada nomor gaya bebas 100 meter. Medali perunggu, sambung dia, diraih oleh Fitriah klasifikasi S9 pada nomor gaya bebas 100 meter, Mahdian Saputra klasifikasi S9 pada nomor gaya punggung putra 50 meter dan Saudah klasifikasi S8 pada nomor gaya dada putri 50 meter. "Kita bersyukur para atlet kita sudah berjuang dengan baik pada hari pertama dipertandingkan cabang olahraga renang ini. Kita upayakan selanjutnya akan lebih banyak medali lagi," tutur Ateng. Ia menegaskan masih ada lima hari pertandingan renang pada Peparnas Papua yang digelar di Lukas Enembe Aquatic Stadium, Kabupaten Jayapura. Sementara itu, ada 25 atlet renang Kalbar yang berpartisipasi dengan target 20 medali emas. "Jadi, kita bertekad untuk melebihi raihan medali emas pada Peparnas lalu, yang sebanyak 16 medali emas," ungkap Ateng. (mth)
KPK Periksa Enam Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Cukai Rokok FTZ
Tanjungpinang, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan enam pejabat daerah terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan WhatsApp, yang diterima di Tanjungpinang, Senin, mengatakan saksi-saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa hari ini di Mapolres Tanjungpinang itu, sudah berulang kali diperiksa penyidik KPK. "Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terhadap informasi dan data yang diperoleh," katanya. Ia membeberkan, enam pejabat yang diperiksa sebagai saksi itu, yakni Alfeni Harmi, Staf Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Bintan yang juga Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Bintan. Kemudian, Mardiah, mantan Kepala Badan Pengusahaan FTZ Bintan (2011-2016) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan. Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa Risteuli Napitupulu, Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, dan Edi Pribadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bintan yang juga Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013/Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan dilakukan terhadap Radif Anandra, Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan (2016-sekarang), dan Muhamad Hendri, Sekretaris DPRD Bintan yang juga mantan Anggota 2 BP FTZ Bintan. Berdasarkan data, Muhamad Hendri meninggal dunia pada 26 Juni 2021 atau belum lama setelah diperiksa penyidik KPK di Polres Tanjungpinang. Hendri meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Ketika disinggung soal jadwal pemeriksaan Hendri yang sudah meninggal dunia itu, Ali Fikri tidak meresponsnya. Ali juga tidak merespons apakah ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok FTZ tersebut. KPK telah menetapkan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi, dan Kepala BP FTZ Bintan Muhamad Saleh Umar sebagai tersangka dalam kasus itu. Berdasarkan pantauan, lima saksi diperiksa di Satreskrim Polres Tanjungpinang sejak tadi pagi. (mth)
Gubernur Sebut Koperasi dan UMKM Bagian Ketahanan Ekonomi di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran tak hanya fokus memperkuat sektor kesehatan maupun pangan di masa pandemi COVID-19, namun juga memulihkan ekonomi melalui penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. "Koperasi dan UMKM harus dikembangkan dengan baik, sebab koperasi maupun UMKM ini merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang sangat mendasar," katanya dalam keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Senin. Sektor Koperasi dan UMKM yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, harus mampu bertahan bahkan dikembangkan di tengah pandemi, sebab sesungguhnya koperasi merupakan sokuguru atau perekonomian rakyat. Saat ini Kalteng memiliki 3.410 unit koperasi dengan jumlah anggota 433.968 orang. Jumlah tersebut meningkat dari semula sebanyak 3.328 unit koperasi pada 2020 lalu. Pentingnya keberadaan koperasi, salah satunya sebagai badan usaha yang dapat menaungi para pelaku UMKM. "Keduanya saling berkaitan menjadi pemacu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian," terangnya. Pengembangan koperasi maupun UMKM menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam misi ke satu Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021-2026, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan. Kemudian gubernur dua periode ini menjelaskan, Kalteng memiliki sumber daya alam luar biasa, hanya saja belum berbanding lurus dengan pengelolaan yang optimal dan membuat hasilnya belum maksimal. Menurutnya salah satu kendalanya selama ini yang membuat hasil produksi UMKM belum optimal dalam menembus pasar ekspor, diantaranya karena kemampuan dan keterampilan SDM yang belum memadai. “Koperasi maupun UMKM harus mampu bersaing dan produk UMKM harus mampu menembus pasar ekspor, tapi kita harus ciptakan SDM yang handal, SDM yang benar-benar menguasai pengolahan dan produksi, hingga memahami seluk beluk pemasaran," tegasnya. Sugianto pun telah meminta dinas teknis terkait berkoordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat penyelenggaraan pelatihan-pelatihan teknis yang selama ini sudah berjalan dengan baik, namun diharapkan bisa terus ditingkatkan. (mth)
Polda Jabar Siap Hadapi Praperadilan Pinjol Ilegal
Bandung, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menyatakan siap menghadapi tersangka kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Yogyakarta yang mengajukan gugatan praperadilan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arief Rachman mengatakan praperadilan memang sudah diatur dalam KUHAP dan merupakan hak hukum bagi para tersangka sehingga tak mempermasalahkan adanya gugatan praperadilan tersebut. "Kami akan menghadapinya sesuai SOP dan kami tentunya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar kami dapat menuntaskan kasus ini sampai tuntas," kata Arief di Bandung, Senin. Meski begitu, ia memastikan penetapan tersangka yang dilakukan itu telah berdasarkan standar yang berlaku. Karena penyidik, menurutnya, menetapkan tersangka sesuai dengan bukti yang didapat. "Tentunya sudah melalui proses sesuai SOP dengan didukung dua alat bukti yang kuat," kata dia. Adapun tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan, yakni tersangka berinisial AZ. Dalam rilisnya, Polda Jawa Barat menyebut bahwa AZ merupakan HRD dari perusahaan pinjol tersebut. Pengajuan gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Bandung dengan Nomor Perkara 15/Pid.Pra/2021/PN Bdg dengan termohon Subdit V Diskrimsus Polda Jabar. Sejauh ini diketahui baru seorang tersangka berinisial AZ tersebut yang mengajukan praperadilan, sedangkan tujuh tersangka lainnya tidak mengajukan atau belum. (mth)
KPK Limpahkan Berkas Perkara Terdakwa Suap Jabatan Pemkab Probolinggo
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Sumarto yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin. Sumarto merupakan pemberi suap dalam perkara seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021 yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan. "Hari ini, tim jaksa melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Sumarto ke Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta. Ia mengatakan penahanan terdakwa Sumarto telah menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Selanjutnya, tim jaksa menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. "Terdakwa didakwa dengan dakwaan, pertama Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipkor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap Ali. Ali mengatakan untuk para terdakwa lainnya dalam perkara tersebut akan segera dilimpahkan juga berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu, ia juga menginformasikan tim jaksa KPK telah memindah penahanan Sumarto bersama 17 terdakwa lainnya dalam rangka persiapan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Tujuh belas terdakwa tersebut juga ASN Pemkab Probolinggo yang merupakan pemberi suap. Proses pemindahanan para tahanan tersebut dilaksanakan menggunakan satu unit bus dengan waktu pemberangkatan dari Jakarta pada Minggu (7/11) sekitar pukul 21.00 WIB dan tiba di Surabaya pada Senin (8/11) sekitar pukul 07.00 WIB. "Selama proses perjalanan dilakukan pengawalan ketat oleh petugas pengawal tahanan KPK bersama dengan aparat kepolisian," kata dia. Ali mengatakan para tahanan tersebut dititipkan di dua rutan yang berbeda. 14 tahanan dititipkan di Rutan Kejati Surabaya, yaitu Sumarto, Maliha, Sugito, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Ko'im, Abdul Wafi, Masruhen, M Bambang, Ahmad Saifulloh, Nurul Hadi, Jaelani, Uhar. Sedangkan empat tahanan lainnya dititipkan di Rutan Medaeng, yakni Samsudin, Hasan, Nurul Huda, dan Sahir. KPK total menetapkan 22 tersangka terkait perkara seleksi jabatan tersebut. Empat tersangka lainnya yang merupakan penerima suap, yaitu Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Adapun konstruksi perkaranya, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (mth)
Kemenkumham Tindak Tegas Petugas Siksa Napi Lapas Narkotika Jogjakarta
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Daerah Istimewa Jogjakarta telah mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang diduga melakukan penyiksaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta. "Kanwil Kemenkumham DIJ sudah mengambil tindakan tegas dalam rangka penertiban lapas yang dilakukan petugas dan menurut kami itu berlebihan," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Jogjakarta Budi Arga Situngkir saat mengunjungi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Senin. Atas insiden dugaan penyiksaan terhadap warga binaan tersebut, Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham D.I. Jogjakarta langsung menarik dan memproses lima petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta yang diduga terlibat dalam kasus itu. Pada kesempatan itu, Budi mengaku bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta merupakan lapas yang paling tertib di Indonesia. "Di sana 100 persen sama sekali tidak ada telepon genggam, tidak ada narkoba, dan tidak ada peredaran uang bahkan narapidana tidak diperbolehkan merokok dalam kamar," kata dia. Namun, dalam proses dan penerapan predikat bersinar yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diduga terjadi kesalahan serta tindakan berlebihan dari lima orang petugas kepada warga binaan. "Kami akan serahkan kepada Komnas HAM dan kami juga melakukan pemeriksaan. Kalau memang ada kesalahan maka akan ditindak," ujarnya. Di satu sisi, lanjut dia, dengan ditariknya lima petugas tersebut maka akan berimbas pada jumlah tenaga pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta. (mth)
Buka Art Exhibition Le Musée, LaNyalla Ingatkan Generasi Muda Terus Berkarya
Surabaya, FNN - Sebagai dukungan atas perkembangan industri kreatif di tanah air, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi terhadap sekelompok anak muda yang bersemangat menunjukkan karya seni kontemporer mereka dengan membuka Art Exhibition Le Musée di Jalan DR Wahidin Surabaya, Minggu (7/11/2021). Ia mengaku kagum dan merasa bangga, bahwa akhirnya Surabaya memiliki sebuah galeri seni yang bisa menjadi sarana pameran yang bisa didatangi dan banggakan. Bahkan mantan Ketua Kadin Jatim tersebut sempat meneteskan air matanya karena terharu dengan semangat anak-anak tersebut. Ia mengatakan, kegigihan mereka telah mengingatkannya pada masa-masa sulit yang telah ia lalui di masa muda, saat memulai berkarya dengan buka pameran. "Saya sangat mengingat masa muda saya. Saya paling suka bikin pameran. Saat saya berusaha menjadi seorang pengusaha muda, saya lalui pertama kali adalan membuat pameran. Awal bikin pameran, rugi hampir Rp 200 juta. Tetapi saya berpikir saya harus bangkit saya tidak boleh tetap berdiri disini akhrinya saya berhasil sekalipun tidak semudah yang saya bayangkan," ungkap LaNyalla sambil tersedu. Ia yakin semua orang pernah mengalami kerugian atau kesulitan, apalagi di awal memulai karier. Untuk itu, ia berpesan agar anak-anak muda terus bersemangat. "Dan saya yakin adik-adik pasti mengalami seperti itu dan tetaplah semangat jangan putus sampai di sini pasti Allah akan membantu," katanya. LaNyalla juga mengingatkan akan semangat Sumpah Pemuda yang telah kita peringati pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Menurutnya, Sumpah Pemuda adalah sebuah spirit dan semangat bersatunya para pemuda untuk berbuat suatu karya yang nyata demi lahirnya sebuah bangsa, yang kemudian menjadi Republik yang ini. "Semangat itulah yang saya harapkan ada di dada Ananda dan Adik-Adik semua. Semangat untuk menghasilkan sebuah karya. Demi mengisi sejarah perjalanan bangsa dengan karya-karya nyata yang bermanfaat dan memberi sumbangsih bagi negeri ini," tandasnya. Dan dengan semangat itu pula, ia berharap generasi muda ini menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa. Dengan tetap membumikan inovasi dan kreatifitas yang kalian buat. Sehingga menjadi inspirasi bagi pemuda dan pemudi di Indonesia. Lebih lanjut ia mengungkapkan, di era global dan percepatan teknologi serta dis-rupsi di berbagai bidang saat ini, akan memberi tantangan yang sangat berat. Karena itu, ADNA Studio Creative harus mampu menjawab tantangan itu, dengan menjadi pusat kreativitas kalangan muda di Surabaya untuk memamerkan karya-karya seni dan kreatifitas lainnya. "Dan karya-karya tersebut tidak hanya terpampang di Studio ini, tetapi juga harus terpampang di media komunikasi digital lintas batas yang ada. Sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh siapapun dan dimanapun. Karena digitalisasi sudah menjadi keharusan. Seperti halnya Museum, Perpustakaan dan Galeri Seni di beberapa negara yang telah menyediakan saluran digital untuk diakses oleh siapapun di penjuru dunia," ungkap LaNyalla. Apalagi generasi muda Indonesia saat ini, atau yang biasa kita sebut dengan kaum millennial, sangat identik dengan Digital Lifestyle, yang mobile, personal dan interactive. "Saya yakin, dengan Le Musee Art Exhibition kali ini, bisa menjadi pemantik semangat Warga Surabaya, khususnya generasi muda untuk bisa lebih mengeksplorasi dan menemukan sesuatu hal yang baru di bidang seni," katanya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak juga mengungkapkan kekaguman atas keberhasilan anak-anak muda Surabaya yang ternyata mampu menyulap rumah tua menjadi sebuah exhibition instalasi seni kontemporer yang keren. "Saya yakin kalau diberi kesempatan lagi akan jauh lebih keren lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah bisa mengkonversi apa yang ada menjadi sesuatu yang membanggakan. Karena seni kontemporer ini ciri khas dari kota-kota yang memiliki ciri khas di dunia seni dan kreatif. Dan ternyata di Surabaya ada dan saya salut. Kita akan terus promosikan supaya semua orang tergerak akan semakin banyak, semacam efek bola salju sehingga akan ada tempat-tempat lain yang menarik yang akan dikonversi menjadi instalasi-instalasi seni di Surabaya," aku Emil. Dukungan tersebut menurutnya sebagai upaya mendorong industri kreatif di Jawa Timur yang saat ini sudah mulai bergerak. "Kami akan terus mendorong. Karena industri kreatif itu semua tentang ekosistem. Dan karena ekonomi kreatif maka harus ada buyer atau pembeli. Nah, semakin masyarakat mengapresiasi nilai-nilai seni, maka semakin maju industri ini," pungkas mantan Bupati Trenggalek tersebut.(RAN)
Laba Bersih PT Jasa Marga pada Kuartal III Tahun 2021 Mencapai Rp 749,42 Miliar
Jakarta, Fnn - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap membukukan kinerja positif dengan laba bersih kuartal III tahun 2021 sebesar Rp 749,42 miliar. Hal itu terjadi pada saat meningkatnya kasus Covid-19 gelombang kedua, Juli 2021 . Corporate Secretary Jasa Marga, Reza Febriano, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 November 2021, mengatakan, kinerja kuartal III 2021 mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari pendapatan usaha yang naik sebesar 20,75 persen karena telah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan didukung oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat. Tidak hanya itu, EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 29,39 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan tol pada kuartal III 2021 yang menyebabkan peningkatan EBITDA Margin 65,07 persen. Sebagaimana dikutip dari Antara, Jasa Marga saat ini mengoperasikan total 1.246 km jalan tol atau 51 persen dari total jalan tol di Indonesia dengan total konsesi mencapai 1.603 km. Selama tahun 2021 hingga kuartal III, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 55,94 km. Meliputi Jalan Tol BORR Seksi IIIA (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) 2,85 km, Tol Cinere-Serpong Seksi I (Serpong-Pamulang) 6,50 km, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran 14,19 km, Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan V (Balikpapan-Samboja) 32,40 km. Jasa Marga menargetkan masih ada penambahan jalan tol yang beroperasi hingga akhir tahun 2021, yaitu Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu-Bitung. Kedua ruas jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada kuartal IV. Dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah serta melihat pergerakan mobilitas masyarakat sejak September 2021, Jasa Marga memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 tren peningkatan lalu lintas masih terjadi di Jalan Tol Jasa Marga Group. Hal ini berdasarkan histori realisasi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Oktober 2021. Jasa Marga mencatat peningkatan LHR Jalan Tol Jasa Marga Group di seluruh Indonesia sebesar 63,03 persen jika dibandingkan dengan LHR pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 dan 25,23 persen pada masa PPKM Level 4 pada Agustus 2021. Jika LHR Oktober 2021 dibandingkan dengan LHR September 2021 atau masa PPKM level 3 meningkat sebesar 6,64 persen. Adapun tiga ruas Jalan Tol Jasa Marga Group dengan LHR tertinggi di bulan Oktober 2021 adalah Jalan Tol Dalam Kota dengan 492.000 kendaraan, Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan 450.000 kendaraan dan Jalan Tol Jagorawi dengan 394.000 kendaraan. Mengantisipasi tren peningkatan volume lalu lintas, Jasa Marga selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan, termasuk di masa pandemi, dengan tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di jalan tol. Di antaranya yaitu, memastikan pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi hingga pelayanan konstruksi tetap optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Jasa Marga juga selalu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. Salah satu di antaranya, dengan melakukan pengembangan fitur Mobile Apps Travoy untuk cek saldo dan top-up uang elektronik, hingga menampilkan struk transaksi di jalan tol dalam bentuk digital. (MD).
Rachel Vennya Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka
Jakarta, FNN- Selebgram Rachel Vennya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan diri saat menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri. Rachel datang di Polda Metro Jaya, Senin, 8 November 2021, menggunakan baju hitam dan memakai kaca mata. Rachel hadir bersama pacarnya Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunia. Meski demikian, Rachel memilih bungkam dan langsung masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa oleh penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan diri saat menjalani karantina dari Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri. "Karena memenuhi unsur, hasil gelar perkara menentukan empat orang tersangka," kata Kapala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Yusri mengatakan, selain Rachel Vennya, polisi juga menetapkan manajer Rachel, Maulida Khairunnia dan kekasih Rachel, Salim Nauderer, sebagai tersangka. "RV, pacarnya sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Rachel dan ketiga orang lainnya yang kini telah menyandang status tersangka Undang Undang Kekarantinaan dan Wabah Penyakit dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. (MD).
Jenderal Andika Mengaku Belum Tahu Kapan Dilantik sebagai Panglima
Jakarta, FNN - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku belum tahu kapan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI setelah DPR RI memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, Senin. "Saya belum diberi tahu (dilantik sebagai Panglima TNI). Belum dikasih tahu sampai sekarang," kata Jenderal Andika usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Oleh karena itu, dia masih menunggu waktu untuk dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu Jenderal Andika menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang telah menyetujui surat presiden (surpres) terkait dengan usulan pengangkatan dirinya sebagai calon Panglima TNI. "Dan yang terpenting adalah terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal prosesnya. Berikutnya saya masih menunggu untuk secara resminya dari Presiden," ujarnya. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (8/11) pagi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI sejak Jumat sampai dengan Minggu (5—7 November 2021). Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Dalam rapat paripurna, DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. (mth)
Badai Salju di China Lumpuhkan Transportasi
Beijing,FNN - Badai salju yang melanda wilayah utara dan timur laut China pada Sabtu dan Ahad, 6 dan 7 November 2021 telah melumpuhkan sektor transportasi di negara itu. Badai salju masif untuk pertama kali ini mengakibatkan permukaan jalan diselimuti salju sehingga aksesnya harus ditutup. Sejumlah mobil terjebak di pergunungan, sementara perjalanan kereta api dan moda transportasi umum lainnya ditangguhkan. Pusat Meteorologi Nasional China (NMC) pada Senin, 8 November 2021 mencatat intensitas salju berkisar 20-40 milimeter pada akhir pekan di berbagai provinsi, seperti Mongolia Dalam, Hebei, Shandong, Liaoning, Beijing, dan Jilin. Beberapa wilayah di utara masih akan mengalami gelombang dingin. Sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 8 November 2021, gelombang dingin dari Siberia barat di Rusia menyebabkan badai salju sehingga temperatur udara di China turun sejak Sabtu, kata NMC. "Bahkan di Urumqi, Ibu Kota Daerah Otonomi Xinjiang, suhu udara turun drastis hingga sebanyak 22 derajat Celcius," tulis China Daily. Di Beijing, salju yang menutupi jalan-jalan utama semakin mengeras. Sejumlah jadwal perjalanan kereta api dari Beijing ke Shanghai dan Tianjin ditunda, dan bahkan ada yang dibatalkan. Departemen Transportasi Kota Beijing menyebutkan, lebih dari 170 bus juga disetop sementara dari kegiatan operasional Tahun ini hujan salju turun lebih awal 27 hari dibandingkan dengan rata-rata musim dingin pada periode 1991-2020 sebagaimana dilaporkan Weather.com. Pepohonan masih berdaun saat hujan salju karena semestinya masih dalam masa musim gugur. MMC melaporkan, pada bulan Oktober, La Nina telah memengaruhi udara dingin di China. "Di sebagian besar musim dingin, ketika peristiwa La Nina mencapai puncaknya, udara dingin cenderung lebih sering dan ekstrem melanda China," kata Wakil Direktur NMC Jia Xiaolong. (MD).
Resolusi Jihad dan Hari Pahlawan
Jika ada tokoh nasional yang mengatakan, China tidak memiliki ambisi imperial maka ia harus lebih banyak belajar sejarah. One Belt One Road adalah bukti ambisi imperial China itu. Oleh Daniel Mohammad Rosyid APAKAH kita masih butuh pahlawan di sebuah era ketika pragmatisme menjadi order of the day? Apakah semangat pahlawan masih relevan hari-hari ini? Apa makna Hari Pahlawan hari ini? Kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mencermati sinyalemen Bung Karno bahwa nekolim akan senantiasa mengancam Republik Indonesia dengan berbagai cara, terutama secara asimetris melalui _proxy, neo-cortex war. Sejak reformasi, kekuatan-kekuatan nekolimik itu telah melakukan "kudeta konstitusi" melalui amandemen ugal-ugalan yang telah mengubah batang tubuh UUD 1945 menjadi UUD baru yang liberal kapitalistik. Hal itu dibuktikan dengan rangkaian regulasi yang lahir kemudian selama 20 tahun terakhir. Akibat amandemen tersebut, rakyat pemilih telah dipaksa menyerahkan kedaulatannya pada partai politik yang masih feodal. Karena biaya politik yang tinggi, menyebabkan elite partai politik harus bekerjasama dengan para taipan supaya memperoleh dukungan logistik terhadap partai. Saat ini praktis yang berkuasa adalah paraI oligarch, sementara rakyat hanya dijadikan jongos politik dan ekonomi. Melalui Pemilu, hak-hak politik rakyat "ditransfer" secara bersih ke partai politik, meninggalkan rakyat dalam kondisi yang memilukan. Kudeta konstitusi melalui amandemen serampangan itu kini dilanjutkan dengan mengubah Pancasila sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Pancasila 1 Juni 1945 yang belum pernah disepakati para pendiri Republik. Kelompok kiri radikal telah melakukan upaya tersebut melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan kemudian melalui RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh BPIP, agama telah diposisikan sebagai musuh Pancasila. BPIP berpotensi besar menjadi semacam Polit Biro PKI dahulu. Kedekatan banyak partai politik yang berkuasa saat ini dengan Partai Kominis China perlu dicermati sebagai gejala perubahan politik luar negeri yang akan menempatkan Indonesia secara politik dan ekonomi sebagai satelit China. Jika ada tokoh nasional yang mengatakan, China tidak memiliki ambisi imperial, maka ia harus lebih banyak belajar sejarah. One Belt One Road (OBOR) adalah bukti ambisi imperial China itu. Kita tentu tetap mewaspadai kekuatan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang sejak Orde Baru telah menggiring Pancasila ke arah kapitalisme liberal. Negeri kepulauan bercirikan Nusantara dan memiliki kekayaan sumberdaya alam melimpah ini oleh kekuatan nekolimik tidak pernah dibiarkan begitu saja merdeka secara ekonomi. Mewaspadai Komunis Radikal Sejak Konprensi Meja Bundar (KMB) 1949, Republik ini harus mengikuti konstitusi IMF (Dana Moneter Internasional) secara moneter dan telah dijerumuskan ke kubangan hutang ribawi. Ini adalah akar kemiskinan struktural bangsa hingga hari ini. Ketika Jepang menyerah pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom AS, merespons upaya pasukan sekutu kembali menjajah Indonesia tidak lama setelah proklamasi, pada 22 Oktober 1945 Hadratus Syech Hasyim Asy'ari telah mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Fatwa itu kemudian telah menginspirasi rakyat di seluruh Indonesia melawan upaya penjajahan kembali itu. Di Surabaya, Pasukan Sekutu yang dipimpin Inggris telah memberi ultimatum agar rakyat menyerah dengan menyerahkan senjata hasil rampasan perang dengan tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian, pasukan sekutu yang telah mengalahkan Nazi Jerman di Eropa pada Perang Dunia II itu, harus kehilangan beberapa perwira tingginya dalam perang di Surabaya itu. Berbekal Resolusi Jihad, Bung Tomo melalui pidato radionya berhasil membakar semangat perlawanan rakyat melawan pasukan Sekutu. Perlu dicermati, pembonceng pasukan sekutu waktu itu bukan hanya pasukan NICA, tetapi juga elemen PKI poros-Moskow yang tidak menghendaki kemerdekaan RI. Hal itu kemudian dibuktikan dengan aksi pemberontakan PKI-Muso di Madiun pada 1948. Resolusi Jihad dalam konteks hari ini bisa kita maknai sebagai "jihad konstitusi dan aksi". Yaitu, menghidupkan kembali cita-cita proklamasi kemerdekaan yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD45 dalam kehidupan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahabkan dan keamanan) sehari-hari, terutama pendidikan dan kesehatan pasca-pandemi untuk memastikan bonus demografi kita menjadi berkah demografi. Jika pada 10 November 1945 itu kelompok PKI-Moskow diam-diam mendompleng pasukan Sekutu, hari-hari ini kesempatan mendompleng itu kemungkinan besar telah dimanfaatkan kembali oleh kelompok kiri radikal tidak saja melalui regulasi tapi juga aksi. Penulis adalah Founder dari Rosyid College of Arts and Maritime Studies, Gunung Anyar, Surabaya.
KPK Telusuri Aset Puput Tantriana dan Suami Tak Tercantum LHKPN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri berbagai aset tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA), yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK, Jumat (5/11), memeriksa Camat Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Ponirin, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Heri sebagai saksi untuk tersangka Puput Tantriana Sari dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jumat (5/11) bertempat di Polres Probolinggo, Jawa Timur, tim penyidik telah memeriksa para saksi. Tim penyidik masih terus menggali terkait dengan dugaan kepemilikan beberapa aset dari tersangka PTS dan HA yang tidak dilaporkan dan tercantum dalam LHKPN di KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput Tantriana Sari merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat (pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo, dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput, dan para calon pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (sws)
KPK Dalami Peran Orang Kepercayaan Budhi Sarwono Atur Proyek
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran tersangka Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) mengatur proyek di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. KPK, Jumat (5/11), memeriksa empat saksi untuk tersangka Budhi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta. "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan peran tersangka KA sebagai perpanjangan tangan tersangka BS di Pemkab Banjarnegara untuk mengatur berbagai proyek pekerjaan disertai adanya penentuan besaran komitmen fee atas proyek tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Empat saksi, yaitu Totok Setya Winata selaku PNS serta tiga wiraswasta masing-masing Triana Widodo, Hanif Ruseno, dan Lalu Panji Gusangan. Sementara seorang saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik, yakni Wasis Jatmiko selaku kontraktor. "Yang bersangkutan tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata Ali. KPK telah mengumumkan Budhi dan Kedy sebagai tersangka pada Jumat (3/9). Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek, dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara, dan secara langsung Budhi menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan. Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Rejo. Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (sws)
Polisi dan Temenggung SAD Bujuk Pelaku Penembakan Serahkan Diri
Jambi, FNN - Kepolisian Daerah Jambi bersama Polres Sarolangun dibantu temenggung adat orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dan tokoh masyarakat serta perangkat desa di Kecamatan Air Hitam membujuk pelaku penembakan satpam PT Primatama Kreasi Mas (PT PKM) menyerahkan diri. Penembakan itu terjadi Jumat, 29 November 2021. Petugas Polda Jambi dan Polres Sarolangun telah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan kurang dari 1x24 jam setelah kejadian. Namun karena pertimbangan kondisi kamtibmas di wilayah Kecamatan Air Hitam, maka pihak kepolisian menempuh cara persuasif untuk menghadirkan pelaku penembakan, kata Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiyono, melalui keterangan resminya yang diterima, Senin. Saat ini pihak kepolisian dari polres dan Polda Jambi terus melakukan pendekatan secara intens kepada seluruh elemen masyarakat, baik warga SAD maupun masyarakat desa atau dusun setempat. "Pendekatan bertujuan agar seluruh elemen masyarakat Kecamatan Air Hitam tetap bersama-sama menjaga situasi kamtibmas kondusif pasca terjadinya konflik antara masyarakat desa/dusun dengan warga SAD," kata AKBP Sugeng Wahyudiyono. Sesuai dengan hasil rapat kesepakatan bersama masyarakat Kecamatan Air Hitam dengan para temenggung SAD, salah satu poinnya adalah diserahkannya pelaku penembakan kepada pihak kepolisian sebelum memulai langkah berikutnya. Untuk tahapan pemulihan pasca konflik dengan penyelesaian secara hukum adat maupun hukum negara. Diperoleh informasi dari salah seorang temenggung SAD, yakni Temenggung Melayu Tuo bahwa telah bersedia datang dua orang warga SAD dari kelompoknya yang hendak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, karena sebagai pelaku penembakan satpam di PT PKM yang terjadi pada 29 Oktober 2021. Kedua pelaku yang menyerahkan diri dijemput secara langsung oleh Kapolsek Air Hitam Iptu Yurizal, Wadir Krimum Polda Jambi AKBP Tri Saksono dan Wadir Intel Polda Jambi AKBP S Bagus Santoso di Dusun Selentik, Kecamatan Air Hitam. Adapun identitas pelaku yang menyerahkan diri adalah BSL dan BSYG, Keduanya berasal dari kelompok SAD di Lubuk Jering Kecamatan Sarolangun. Saat ini keduanya sedang dalam pemeriksaan penyidik Polda Jambi dan Polres Sarolangun dengan didampingi dari KKI Warsi, dan sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung, sehingga pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi kepada media karena masih dalam proses pemeriksaan, kata AKBP Sugeng Wahyudiyono. Secara terpisah pihak KKI Warsi berharap kepolisian dapat memberikan jaminan keselamatan bagi warga SAD yang ada di Kecamatan Air Hitam, dan proses penyidikan terhadap pelaku penembakan dilakukan secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum negara. KKI Warsi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Jambi dan Polres Sarolangun yang telah berupaya melakukan pemulihan bersama pasca terjadinya konflik SAD dengan masyarakat. (sws)
Sahroni: Capaian Kinerja Densus 88 Antiteror Patut Diapresiasi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi capaian kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang telah berhasil menangkap berbagai jaringan teroris di Indonesia. "Tentu saja capaian kinerja Densus 88 patut diapresiasi dan harus dipertahankan agar lebih hebat ke depannya," kata Sahroni, di Jakarta, Senin. Dia menilai tugas pokok Densus 88 adalah memberantas teroris yang meresahkan warga dan negara dengan segala upaya dan tindakan yang dilakukannya. Namun, menurut dia, kritikan yang disampaikan lembaga dan masyarakat terhadap kinerja Densus 88 merupakan hal yang biasa dan harus dijadikan semangat untuk perbaikan kinerja ke depan. "Kritikan terhadap Densus 88 adalah hal biasa untuk memberikan semangat atas kinerja khususnya untuk ke depannya," ujarnya. Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri bersama Satgas Wilayah Lampung menangkap lagi empat terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Lampung, Jumat (5/11). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan empat terduga teroris ini ditangkap di beberapa tempat di Lampung, dengan tempo waktu penangkapan berurutan. "Densus 88 Antiteror Polri dan Satgaswil Lampung pada hari ini Jumat, tanggal 5 Nov 2021 telah melakukan penangkapan di beberapa tempat, ada di Kota Metro, Penengahan, dan Pekalongan, Lampung Timur," kata Ramadhan. Ramadhan merincikan, empat terduga teroris yang ditangkap masing-masing inisial F (34) dan AA (42), keduanya ditangkap di lokasi yang sama di Desa Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung. "F ditangkap di depan rumahnya tanpa perlawanan pukul 07.30 WIB. AA juga ditangkap di depan rumahnya tanpa perlawanan, pukul 08.00 WIB," ujar Ramadhan. Berikutnya, S (47) ditangkap di Dusun Karang Anyar, Kelurahan Klaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, NA (42) ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Raya Pekalongan, Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada pukul 08.30 WIB. (sws)
Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika Sebagai Calon Panglima TNI
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Senin menyetujui calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI pada pekan lalu. "Apakah laporan Komisi I DPR tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi dan persetujuan Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut secara virtual dan fisik menyatakan setuju Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam laporannya mengatakan Komisi I DPR telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 6 November untuk mendengarkan visi-misi Jenderal Andika. Setelah itu, menurut dia, langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, yaitu menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasinya selama memimpin TNI. Kedua, menurut dia, memberikan persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. (sws)
Pertahanan Siber dan Interoperabilitas TNI
Oleh: Ngasiman Djoyonegoro PERKEMBANGAN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berdampak terhadap peta politik global secara signifikan. Internet telah melahirkan revolusi informasi dan sifat kekuasaan negara. Dari hard power yang bertumpu pada pemaksaan, lalu soft power yang bertumpu pada agenda framing, dan persuasi, dan sekarang menjadi cyber power yang bertumpu pada komunikasi dan informasi berbasis elektronik dan komputer (Nye: 2013). Aktor-aktor non-negara bermunculan di dunia siber. Mereka dapat menjadi kekuatan ancaman. Ini terjadi karena sifat dunia siber yang mudah diakses, murah, anonimitas, dan gampang dipelajari. Kerentanan sistem internet memungkinkan serangan terhadap negara di ranah siber. Serangan siber terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari menghancurkan dan mencuri data, hingga mengendalikan senjata dan infrastruktur sebuah negara atau perusahaan. Banyak serangan siber telah diluncurkan dalam beberapa dekade terakhir untuk tujuan politik, ideologis, militer, dan ekonomi. Serangan ini menggunakan berbagai jenis senjata: virus, worm, Trojan horse, ransomware, operasi penolakan layanan (DDoS) dlsb. Meski senjata-senjata ini diukur dalam kilobyte, tapi sangat efektif dan dapat menimbulkan kerusakan parah dan kerugian yang banyak. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, serangan siber semakin intensif. Trend Micro Research pada September 2021 melaporkan bahwa serangan siber, seperti ransomware semakin intensif dan canggih. Sektor pemerintahan menjadi target utama disusul sektor perbankan, kesehatan, dan makanan. Ransomware “Ryuk” menyerang Volue, perusahaan teknologi energi terbarukan Norwegia pada 5 Mei 2021. Puluhan terabyte data perusahaan terenkripsi otomatis. Volue menutup seluruh fasilitas pelayanan dan menghentikan operasi untuk sementara. Fasilitas pengolahan air dan air di 200 kota ditutup. Pasokan gas dihentikan. Kepanikan publik meluas. Lebih dari 85 terpengaruh populasi penduduk Norwegia terpengaruh. Negara menyatakan keadaan darurat. Selang dua hari, perusahaan distribusi jalur pipa minyak Amerika Serikat, Colonial Pipeline, diretas oleh ransomware "DarkSide". Setengah wilayah Pantai Timur Amerika mengalami kelangkaan bensin, solar dan bahan bakar jet selama, panic buying terjadi. Gubernur Georgia menyatakan keadaan darurat. Colonial membayar 75 Bitcoin (5 juta dolar AS) kepada peretas. Kedua contoh di atas menunjukkan betapa daya rusak serangan siber, seperti ransomware "Ryuk", "DarkSide" dan sejenisnya, ini sangat luar biasa. Meskipun objek yang diserang bukan entitas negara secara langsung tapi berpengaruh terhadap stabilitas sebuah negara secara keseluruhan. Indonesia juga tak lepas dari sasaran serangan siber. Disamping pengguna internet aktif di negara ini mencapai 212 juta (APJII: 2021), server yang dimiliki Indonesia masih terbatas tingkat keamanannya. Terlebih, Indonesia bukan merupakan negara produsen teknologi. Kerawanan dalam hal penyadapan dan pengintaian pada perangkat elektronik masih cukup tinggi. Dalam konteks perkembangan di atas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda depan pertahanan nasional perlu menyusun strategi dan inovasi untuk menghadapi cyber war. Pertama, diplomasi siber aktif. Diplomasi dianggap sebagai jembatan antara diplomasi publik (media) dan diplomasi formal (pemerintah). Diplomasi siber mencakup berbagai agenda diplomatik, seperti membangun komunikasi dan dialog antara aktor negara dan non-negara; pencegahan perlombaan senjata siber; pengembangan norma global; dan promosi kepentingan nasional di dunia siber melalui kebijakan keamanan siber dan strategi keterlibatan. TNI ke depan agar lebih aktif dalam memimpin diplomasi siber. Kedua, Pengembangan Intelijen Siber. Salah satu cara negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya adalah dengan mengumpulkan informasi tentang musuh dan bahkan sekutunya. Di masa lalu, negara-negara mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi penting dan rahasia. Saat ini teknologi telah memfasilitasi kemampuan untuk memata-matai, tidak hanya pada pengambil keputusan, tetapi juga pada orang. Negara-negara yang memiliki, dan mampu menghasilkan teknologi baru dapat merekam jutaan panggilan telepon, memantau miliaran email setiap hari, dan menyimpan data pribadi individu. Tapi, tantangan sesungguhnya bagi TNI adalah bagaimana menganalisa data-data yang jumlahnya sangat banyak tersebut untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, Perang Psikologi Siber. Media sosial seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi, tetapi di sisi yang lain dapat digunakan sebagai senjata untuk menyebarkan ide dan disinformasi. Oleh karena itu, TNI perlu turut berperan serta menjernihkan media sosial dari upaya-upaya yang mengancam integrasi bangsa. Urgensi Interoperabilitas Interoperabilitas dalam dunia militer berkaitan dengan "C4ISR" (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) dimana interoperabilitas adalah peningkat kemampuan utama (key enabler) pelaksanaan operasi militer yang efektif, kolaboratif, dan multi-organisasi atau satuan dalam keseluruhan spektrum operasi. Dalam konteks pertahanan dari serangan siber, interoperabilitas di tubuh TNI tidak hanya berlaku lintas matra, tetapi lintas organisasi pertahanan, organisasi militer internasional dan unit dalam TNI itu sendiri-utamanya unit TNI yang menangani dunia siber. Interoperabilitas antar-layanan dan sistem akan membantu TNI dalam hal kecepatan penerimaan data dan penguatan kerjasama dengan negara-negara lain yang peralatannya sudah maju. Pada akhirnya, TNI perlu mengambil langkah-langkah serius untuk meningkatkan strategi dan interoperabilitas dalam pengembangan organisasi, teknologi, kebijakan dan doktrin. Panglima TNI terpilih memiliki tugas yang tidak ringan untuk menyeimbangkan itu semua demi menangkal serangan siber. Penulis Adalah Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan
Rupiah Diperkirakan Melemah Seiring Menguatnya Data Tenaga Kerja AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diperkirakan akan melemah, seiring menguatnya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 8 poin atau 0,06 persen ke posisi Rp 14.323 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.331 per dolar AS. "Pasar hari ini akan lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan global. Dolar cenderung mengalami penguatan setelah data ketenagakerjaan AS tercatat lebih baik dari perkiraan," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin. Laporan Departemen Tenaga Kerja pada Jumat (5/11) menunjukkan pekerjaan AS meningkat lebih kuat dari yang diperkirakan pada Oktober karena rintangan dari lonjakan infeksi COVID-19 selama musim panas mereda. Pengusaha AS menambahkan 531.000 pekerjaan pada Oktober, lebih tinggi dari kenaikan 450.000 pekerjaan yang diharapkan. Gubernur bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) Jerome Powell sebelumnya mengatakan dia tidak terburu-buru untuk menaikkan biaya pinjaman, karena "masih ada alasan untuk mencapai pekerjaan maksimum." Bank sentral AS juga telah mengumumkan pengurangan bulanan sebesar 15 miliar dolar dari pembelian aset bulanan senilai 120 miliar dolar. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Minggu (7/11) kemarin mencapai 444 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 11 kasus sehingga totalnya mencapai 143.545 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 587 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,09 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 10.825 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 125,11 juta orang dan vaksin dosis kedua 78,99 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Rully mengatakan rupiah hari ini bergerak ke kisaran Rp14.275 per dolar AS hingga Rp14.335 per dolar AS. Pada Jumat (5/11) rupiah ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp 14.331 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.366 per dolar AS. (mth)
Jasa Marga Catat Laba Bersih Kuartal III Tahun Ini Rp 749,42 Miliar
Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap membukukan kinerja positif dengan laba bersih kuartal III tahun ini sebesar Rp749,42 miliar di tengah meningkatnya kasus Covid-19 pada Juli 2021 . Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano mengatakan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, kinerja kuartal III 2021 mengalami perbaikan yang tercermin dari pendapatan usaha yang naik sebesar 20,75 persen karena telah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan didukung oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat. Tidak hanya itu, EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 29,39 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan tol pada kuartal III 2021 yang menyebabkan peningkatan EBITDA Margin 65,07 persen. Jasa Marga saat ini mengoperasikan total 1.246 km jalan tol yang merupakan 51 persen dari total jalan tol di Indonesia dengan total konsesi jalan tol mencapai 1.603 km. Sepanjang tahun 2021 hingga kuartal III, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 55,94 km, antara lain Jalan Tol BORR Seksi IIIA (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) sepanjang 2,85 km, Tol Cinere-Serpong Seksi I (Serpong-Pamulang) sepanjang 6,50 km, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran sepanjang 14,19 km, Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan V (Balikpapan-Samboja) sepanjang 32,40 km. Jasa Marga menargetkan masih ada penambahan jalan tol operasi hingga akhir tahun 2021 yaitu Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu-Bitung yang ditargetkan beroperasi pada kuartal IV. Dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah serta melihat pergerakan mobilitas masyarakat sejak September 2021, Jasa Marga memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 tren peningkatan lalu lintas masih terjadi di Jalan Tol Jasa Marga Group. Hal ini berdasarkan histori realisasi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Oktober 2021, Jasa Marga mencatat peningkatan LHR Jalan Tol Jasa Marga Group di seluruh Indonesia sebesar 63,03 persen jika dibandingkan dengan LHR pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 dan 25,23 persen pada masa PPKM Level 4 pada Agustus 2021. Sementara itu, jika LHR Oktober 2021 dibandingkan dengan LHR September 2021 atau masa PPKM level 3 meningkat sebesar 6,64 persen. Adapun tiga ruas Jalan Tol Jasa Marga Group dengan LHR tertinggi di bulan Oktober 2021 adalah Jalan Tol Dalam Kota dengan 492 ribu kendaraan, Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan 450 ribu kendaraan dan Jalan Tol Jagorawi dengan 394 ribu kendaraan. Untuk mengantisipasi tren peningkatan volume lalu lintas, Jasa Marga selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan, termasuk di masa pandemi, dengan tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di jalan tol. Di antaranya yaitu, memastikan pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi hingga pelayanan konstruksi tetap optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Jasa Marga juga selalu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi, salah satunya saat ini dengan melakukan pengembangan fitur Mobile Apps Travoy untuk cek saldo dan top-up uang elektronik, hingga menampilkan struk transaksi di jalan tol dalam bentuk digital. (mth)
KPK Telusuri Aset Puput Tantriana dan Suami Tak Tercantum LHKPN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri berbagai aset tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA), yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK, Jumat (5/11), memeriksa Camat Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Ponirin, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Heri sebagai saksi untuk tersangka Puput Tantriana Sari dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jumat (5/11) bertempat di Polres Probolinggo, Jawa Timur, tim penyidik telah memeriksa para saksi. Tim penyidik masih terus menggali terkait dengan dugaan kepemilikan beberapa aset dari tersangka PTS dan HA yang tidak dilaporkan dan tercantum dalam LHKPN di KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput Tantriana Sari merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat (pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo, dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput, dan para calon pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (mth)
Sebanyak 2.179 Siswa Ikut Kompetisi Sains Nasional 2021
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.179 siswa yang terdiri atas 544 siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 735 siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan 900 sekolah menengah atas/madrasah aliyah mengikuti Kompetisi Sains Nasional Tahun 2021. Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tahun 2021 secara daring dari 7 hingga 13 November 2021. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri mengatakan bahwa para peserta KSN 2021 tidak hanya beradu kemampuan dalam bidang sains tetapi juga diajak mendalami manfaat sains. Jumeri mengemukakan bahwa kecintaan pada sains bisa membentuk pola pikir yang lebih runut, sistematis, dan rasional pada siswa. "Ilmu atau sains adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam di muka bumi ini,” katanya. Dalam KSN 2021, lomba sains tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah meliputi lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan masing-masing 272 peserta. Lomba sains tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah meliputi lomba Matematika, IPA, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan masing-masing 245 peserta. Di tingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah, bidang yang dilombakan meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika/Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumian dan Geografi dengan masing-masing 100 peserta. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep Sukmayadi mengatakan bahwa peserta KSN 2021 telah melalui seleksi di tingkat sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi, yang dilaksanakan sejak Juni 2021. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi peserta KSN 2021 seluruhnya 228.906 orang. Seleksi dilaksanakan secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Di antara siswa yang lolos seleksi menjadi peserta KSN 2021 ada Kenzie Elysia Nazneen dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Riyadh, Arab Saudi. “Harapannya saya bisa menjadi juara satu,” kata Kenzie, siswa SD Kelas VI yang ikut kompetisi IPA. Sementara itu, Bagas Afnan Rasyid dari SMA Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN 2021 di bidang informatika. “Insya Allah usaha saya sudah maksimal. Saya sudah berusaha, tidak pesimis terlebih dahulu, dan hasilnya akan menjadi yang terbaik,” tutur Bagas. (mth)
DPR RI Gelar Paripurna Ambil Keputusan Calon Panglima TNI
Jakarta, FNN - DPR RI diagendakan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, di Jakarta, Senin. Rapat Paripurna tersebut direncanakan digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. "Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). Meutya menyatakan persetujuan itu berdasarkan hasil Kesimpulan rapat internal komisi I DPR RI, setelah mendengarkan pemaparan visi dan visi calon panglima TNI dan pandalaman fraksi-fraksi di komisi I. Proses verifikasi faktual pun dilakukan Komisi I DPR RI dengan mendatangi kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu (7/11). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan dalam verifikasi faktual tersebut, Komisi I DPR RI tidak menemukan temuan yang berarti. Hal itu menurut dia karena kunjungan tersebut ingin melihat kehidupan keseharian calon Panglima TNI di kediamannya. (mth)
Harga Pertalite di Sorong Tembus Rp 50 Ribu Per Liter
Sorong, FNN - Harga BBM jenis Pertalite tembus Rp50 ribu per liter di Sorong, Papua Barat. Kenaikan harga BBM oleh pengecer di sepanjang jalan di Kota Sorong terjadi karena kelangkaan di sejumlah SPBU sejak Jumat (5/11). Kenaikan harga BBM oleh pengecer di jalan-jalan kota Sorong tersebut disebabkan kelangkaan di SPBU sejak Jumat (5/11). Harga pertalite pada pengecer semula Rp30.000 dan terus bergerak hingga Rp50.000/liter pada Sabtu sore. Hamid Amaro salah seorang pengecer BBM di Jalan Malanu kota Sorong mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mencari keuntungan lebih karena terjadi antrian di seluruh SPBU kota Sorong dan banyak orang yang tidak mau antri di SPBU memilih membeli eceran. Dia mengaku mendapatkan pertalite dari SPBU sejak pagi dan juga ikut antri menjelang siang hari bersama masyarakat lainnya. Sehingga kesempatan menjual dengan menaikkan harga untuk keuntungan lebih. Unit Manager Communication, Relations dan CSR Regional Papua Maluku PT Pertamina Sub Holding Commercial Trading, Edi Mangun saat di konfirmasi mengatakan bahwa Stok BBM di SPBU kota Sorong sudah kembali normal melayani masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kelangkaan BBM di Sorong Jumat (5/11) dikarenakan terjadinya rotasi kapal tanker pengangkut BBM milik Pertamina untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku akibat cuaca buruk. Menurut dia, pergerakan kapal dari satu titik ke titik yang lain terkendala cuaca sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian. Karena itu, tim terminal pengisian BBM melakukan pengendalian stok. Kemarin sore petugas di terminal pengisian BBM Jayapura, Wayame dan Sorong serta depot-depot lain telah berkordinasi agar situasi kelangkaan yang terjadi dapat tersebut kembali normal. "Kami meminta maaf atas terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Sorong," katanya Edi menambahkan bawa kewenangan untuk menindak dan proses hukum para pelaku ini bulan BBM adalah kewenangan Kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai undang-undang Migas. (sws, ant)
Berkhianat pada Rakyat akan Merendahkan Derajat
By M Rizal Fadillah KETIKA diamanahi jabatan khususnya jabatan politik, seseorang sering menganggap hal itu sebagai predikat mulia yang menyebabkan ia harus dihargai dan dihormati. Posisi yang semakin tinggi membuat diri semakin tinggi hati. Kepada bawahan main perintah, kemana-mana perlu pengawalan, bersalaman tegak yang lain membungkuk, serta menggemari upeti sebagai bukti dari layanan. Sebenarnya jabatan tinggi tidak mutatis mutandis dengan derajat yang semakin tinggi. Pragmatisme dapat memerosotkan harga diri. Jabatan birokrasi Pemerintahan atau Parlemen baik pusat maupun daerah sering mengubah gaya hidup. Menjadi orang kuasa baru dengan dandanan baru, mobil baru, rumah baru, serta bersikap elitis bagai selebritis. Khidmat pada rakyat merupakan jalan untuk meningkatkan kemuliaan diri. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang rendah hati. Selalu memperhatikan setiap orang yang bertanya dan tidak berpaling hingga si penanya berpaling. Menyambut setiap orang yang mengulurkan tangan dan tidak melepaskan hingga orang itu melepaskan jabatan tangannya. Tatkala ada delegasi Najasi datang beliau sendiri yang melayani mereka. Ketika Sahabat menyatakan "cukup yang lain saja ya Rosulullah" Jawab beliau "aku ingin membalas sendiri kebaikan mereka". Rendah hati dan khidmah adalah kata kunci. Allah akan tinggikan derajat orang yang berendah hati dalam pergaulan sesama. Malaikat mempertahankan kemuliaannya dengan berendah hati bersujud pada Adam dalam rangka menjalankan perintah. Kening menempel pada tanah. Sebaliknya, Iblis yang tinggi hati dan tidak mau bersujud, maka Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Terkutuk dan terbuang. Para pemangku kekuasaan baik sipil maupun militer, birokrasi atau parlemen, Menteri atau Presiden semestinya sepenuhnya berkhidmat pada kepentingan rakyat. Jangan hanya mementingkan diri, kroni, dan oligarkhi di sekitarnya sendiri. Sebab bila demikian, dipastikan sejuta caci maki dari rakyat akan dimuntahkan kepada pemimpin yang abai atau zalim itu. Rosulullah SAW bersabda "yaquulullah tabaaraka wa ta'ala man tawaadha'a lii haakadzaa rafa'tuhu haakadzaa" (Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman 'Barangsiapa rendah hati karena-Ku seperti ini, Aku akan mengangkat derajatnya seperti ini')--HR Muslim. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya yakni telapak tangan di bawah menempel di tanah dan punggung tangan ke atas. Sementara ketika menyatakan "Aku akan mengangkat derajatnya seperti ini" beliau SAW memposisikan telapak tangannya menghadap ke atas dan mengangkat ke langit. Pemimpin yang seenaknya berbuat, khianat atas amanat, serta angkuh menjalankan kekuasannya, dipastikan esok akan terhinakan dengan borgol dan pakaian pesakitan. Menghadapi pengadilan yang membuka borok kebodohan dan kejahatan tersembunyi nya. Menyesali atas kejumawaan. Jabatan sering tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, tetapi orang banyak dimanfaatkan agar ia tetap menjadi orang penting. Begitulah watak penghianat rakyat. *) Kolumnis tetap FNN, Pemerhati Politik dan Keagamaan
Derbi Della Madonnina Imbang, Inter Gagalkan Upaya Milan ke Puncak
Jakarta, FNN - Inter Milan menggagalkan upaya AC Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia setelah memaksakan Derbi della Madonnina berakhir imbang 1-1 di Stadion San Siro, Minggu waktu setempat. Milan membuang kesempatan menggusur Napoli yang dalam laga lebih awal ditahan imbang Verona 1-1, dari puncak klasemen. Milan tertahan pada posisi kedua karena tertinggal selisih gol dari Napoli, meski sama-sama memiliki 32 poin. Bagi Inter sendiri, hasil itu menyisakan kekecewaan karena mereka hanya mampu memanfaatkan satu dari dua tendangan penalti yang dihadiahkan oleh wasit Daniele Doveri dalam laga ini. Penalti pertama sudah diperoleh Inter hanya delapan menit setelah kickoff ketika Franck Kessie kehilangan penguasaan bola di dalam kotak terlarang dan berakhir menjatuhkan Hakan Calhanoglu yang terkonfirmasi setelah tinjauan VAR nyaris dua menit lamanya. Calhanoglu menghadapi sendiri bola di titik putih dan tanpa ragu menyarangkan bola ke gawang bekas timnya sendiri untuk membawa Inter memimpin pada menit ke-11. Keunggulan Inter tak bertahan lama setelah enam menit kemudian Milan memanfaatkan bola mati mereka sendiri untuk memaksa Stefan de Vrij mencetak gol bunuh diri. Mengantisipasi tendangan bebas berbahaya kiriman Sandro Tonali, De Vrij berduel udara dengan Fikayo Tomori, tetapi bek asal Belanda itu hanya bisa meneruskan bola ke dalam gawang sendiri. Inter memperoleh hadiah tendangan penalti lagi pada menit ke-25 setelah Fode Ballo-Toure lengah membaca bola dan terpaksa menjatuhkan Matteo Darmian di dalam area terlarang. Kali ini, Lautaro Martinez maju mengampu tugas algojo, tetapi eksekusinya bisa dibaca dan dimentahkan oleh kiper Ciprien Tatarusanu. Rafael Leao yang kerap merepotkan pertahanan Inter beberapa kali mencoba melepaskan tembakan yang memang tepat sasaran, tapi tak sebagian besar arahnya bisa diantisipasi oleh kiper Samir Handanovic. Pada menit ke-44 Ballo-Toure membayar lunas kesalahannya yang membuahkan penalti Inter, dengan penyelamatan krusial tepat di garis gawang untuk menghalau upaya tembakan Nicolo Barella. Hingga separuh awal babak kedua, bola lebih banyak dimainkan di paruh lapangan Milan, tapi Inter tak begitu banyak menciptakan peluang berbahaya kecuali yang dibuang sia-sia oleh Calhanoglu saat menyambut umpan silang terukur kiriman Ivan Perisic pada menit ke-56 dengan tembakan voli yang menyamping dari sasaran. Pada menit ke-72, Samuel Kalulu yang masuk menggantikan Ballo-Toure juga melakukan pekerjaan baik untuk menghalau tembakan jarak dekat Arturo Vidal. Milan tampak lebih hidup dalam sepuluh menit terakhir pertandingan dan Zlatan Ibrahimovic nyaris membawa Rossoneri berbalik unggul lewat eksekusi tendangan bebas yang melesat melewati pagar hidup Inter, tetapi Handonovic cermat membaca bola. Semenit menjelang bubaran Alexis Saelemaekers hampir membuat Milan meraih kemenangan dramatis namun tembakannya yang sudah membuat Handanovic mati langkah berakhir membentur tiang gawang. Bola muntah jatuh ke hadapan Kessie, tetapi gelandang Pantai Gading itu membuang sia-sia peluang emas itu dengan sepakan tak sempurna dan skor 1-1 bertahan sampai peluit bubaran terdengar. Inter yang masih menduduki posisi ketiga klasemen kini mengoleksi 25 poin, masih tertinggal tujuh angka dari Napoli maupun Milan, demikian catatan laman Liga Italia. Setelah jeda internasional dua pekan ke depan, Milan akan bertandang ke Artemio Franchi melawan Fiorentina pada 20 November yang diikuti laga penting bagi Inter sehari berselang menjamu Napoli di Giuseppe Meazza. (sws)
BPS : Penduduk Usia Kerja Terdampak COVID-19 di Kepri 209.506 Orang
Tanjungpinang, FNN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Agus Sudibyo mengatakan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 209.506 orang, turun sebanyak 79.043 orang atau sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. "Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepri,” katanya di Tanjungpinang, Senin. Agus menjelaskan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu, pertama pengangguran karena COVID-19, kedua bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19, ketiga sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan keempat penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Menurutnya kondisi pertama dan kedua merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi ketiga dan keempat merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Agus merinci orang pengangguran karena COVID-19 sebanyak 41.275 orang, bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 5.889 orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 11.698 orang dan 150.644 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. "Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 74.540 orang," ungkap Agus. Sementara itu, lanjut Agus, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 1.207.014 orang, naik 73.238 orang dibanding Agustus 2020. Ini sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,99 persen poin. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 9,91 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Selain itu, penduduk yang bekerja sebanyak 1.087.419 orang, meningkat sebanyak70 819 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor industri pengolahan (2,25 persen poin) dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,36 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu sektor asa Lainnya (1,48 persen poin) dan transportasi dan pergudangan (0,80 persen poin). Sebanyak 382 824 orang (35,20 persen) bekerja pada kegiatan informal turun 0,21 persen poin dibanding Agustus 2020. "Persentase setengah penganggur naik sebesar 0,42 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 3,23 persen poin dibandingkan Agustus 2020," demikian Agus. (sws)
Wakapuspen TNI Dikabarkan Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) Mabes TNI Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono meninggal dunia Minggu malam (7/11) tadi. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, Wakapuspen TNI meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Serpong, Tangerang Selatan, pukul 22.05 WIB karena sakit. Jenazah Tedjo telah dipindahkan ke Rumah Sakit TNI AL (RSAL) dr. Mintohardjo, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. "Saat ini, jenazah almarhum dibawa ke kediamannya di Jalan Harapan I No.14 Komplek TNI AL, Kodamar Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara," kata Julius di Jakarta, Senin dinihari. Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono adala perwira tinggi TNI-AL yang sejak 25 Oktober 2021 mendapatkan promosi jabatan sebagai Deputi bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan BNPP (Basarnas). Promosi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Jabatan lain yang pernah diemban oleh almarhum adalah Komandan Lanal Sibolga (2009-2011), Komandan Satlinlamil Surabaya (2016), Aspers Pangkoarmabar (2016-2017), Sekdisminpersal (2017), Kadisminpersal (2017-2019) dan Komandan Lantamal V/Surabaya (2019-2020). (sws)
Polisi Selidiki Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman
Jakarta, FNN - Anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki suara yang diduga ledakan yang terdengar di sekitar kediaman orang tua aktivis Papua, Veronica Koman. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono membenarkan soal adanya suara yang diduga ledakan tersebut, namun belum dapat memastikan lokasi sumber suara tersebut. "Benar, kita sudah melakukan olah TKP, dan sudah berkoordinasi dengan Lab Forensik untuk mengetahui benda apa yang meledak," kata Kompol Dwi saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Menurut informasi suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di Jalan U Jelambar Baru Jakarta Barat pada Ahad sekira pukul 10.45 WIB. Dwi mengungkapkan menurut keterangan awal, suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di dekat kediaman orang tua Veronica Koman. "Menurut informasi rumah orang tuanya," ujarnya. (MD).
Anak Berland, Angka 7 untuk Panglima Andika
Oleh Selamat Ginting *) Jakarta, FNN - DALAM beberapa hari ini di sejumlah grup WA, beredar foto dan identitas calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (56 tahun, 10 bulan). Foto serta identitasnya saat masih menjadi taruna dengan pangkat Sermatutar (Sersan Mayor Satu Taruna). Termasuk nama ayahandanya yakni FX Soenarto dengan pekerjaan ABRI. Alamat Jalan Kesatrian 1 Jatinegara, Jakarta Timur. Jalan Kesatrian merupakan nama jalan di Kawasan Berland. Berland berasal dari dua kata yakni bear dan land. Bear artinya beruang, dan land artinya tanah. Penjajah Belanda memberi nama pasukan khususnya (tentaranya) di Indonesia dengan nama Bearland. Pasukan khusus ini diasramakan di Matraman, Jatinegara. Saat itu nama kompleks untuk pasukan Belanda itu adalah Bearland. Karena masyarakat susah menyebut ejaan Bearland, maka hanya menyebut berland. Hingga kini masyarakat menyebutnya Berland. Begitu Indonesia merdeka, asrama khusus tentara Belanda ini diambil alih oleh TNI. Asrama Belanda ini ditempati pasukan Zeni TNI Angkatan Darat. Sampai saat ini, masih ada rumah-rumah panjang dan besar di Berland. Tentu saja dulunya ditempati TNI. Taruna Zeni Dari data pada buku Akademi Militer tersebut, jelas bahwa ayahanda Andika Perkasa merupakan anggota TNI. Memang tidak disebutkan identitas lengkap mengenai ayahandanya. Dari penelusuran penulis, ayahanda Andika Perkasa merupakan perwira lulusan Akademi Militer (Akmil) 1957 di Bandung. Dahulu masih disebut Akademi Zeni Angkatan Darat (Akziad) lulusan angkatan kedua. Akziad mengisi kekosongan Akmil Yogyakarta yang hanya meluluskan dua angkatan. Kemudian ditutup pada 1950. Angkatan ketiga Akmil Yogyakarta, kemudian dikirim ke Akmil Breda, Belanda dan lulus tahun 1954-1955. Jadi dalam sejarah militer Indonesia, lulusan Akziad pun dimasukkan ke dalam rumpun lulusan Akmil khusus Korps Zeni. Saat itu tidak banyak taruna yang bisa diterima di Akziad pada 1953. Hanya 35 orang dari seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi taruna, termasuk FX Soenarto. Salah satu persyaratannya, selain fisiknya standar taruna, juga harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi atau dikenal dalam bahasa Inggris: intelligence quotient (IQ). Fisik Korps Infanteri, otak Korps Zeni. Karena itu pula pimpinan Angkatan Darat sering menugaskan mereka dalam posisi sebagai prajurit Infanteri, baik saat menghadapi DI/TII di Jawa Barat, PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Terutama saat menjadi taruna dalam praktik pertempuran. Bahkan dari 35 taruna yang diterima pada 1953 tersebut, hanya 17 orang yang berhasil lulus pada 1957 alias empat tahun pendidikan, termasuk Kolonel (Zeni) FX Soenarto. Sisanya 18 orang bersama dua orang lainnya yang seharusnya lulus tahun 1956, harus mengulang dan menjadi lulusan 1958. Sedangkan lulusan 1959, antara lain Jenderal Try Sutrisno, yang berhasil menjadi KSAD, Panglima ABRI, dan puncaknya Wakil Presiden. Sedangkan lulusan 1960, antara lain Letjen Sudibyo, terakhir menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negaara (Bakin), kini disebut Bada Intelijen Negara (BIN). Lulusan 1961, antara lain Kapten (Anumerta) Pierre A Tendean. Lulusan 1962, antara lain Letjen Arie Sudewo, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). Jadi, ayahanda dari Andika Perkasa merupakan abang kelas dari Try Sutrisno. Karena itu tidak perlu heran jika Andika Perkasa memanggil mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dengan sebutan Oom, Bahasa Belanda yang artinya saudara atau adik dari ayah. Memang sangat berat untuk bisa menjadi taruna Akziad. Misalnya yang diterima pada 1952 hanya 29 taruna. Saat itu disebut kadet SPGIAD (Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGIAD). Dari 29 taruna, hanya 12 yang berhasil lulus pada 1956. Sisanya 15 kadet keluar sebelum tamat. Kemudian dua orang mengundurkan diri sebelum menjalankan pendidikan. Perwira Hebat dan Angka 7 Kolonel FX Soenarto ayahanda Andika Perkasa merupakan perwira hebat yang mampu lulus tepat waktu, bersama 16 taruna lainnya. Pendidikan Akziad menghasilkan perwira berkualifikasi insinyur (sarjana teknik) militer, dengan dosen-dosen teknik berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sehingga lulusan akademi ini kualitas ilmu tekniknya setara dengan lulusan insinyur teknik sipil dari ITB. Maka, tak usah heran. Darah militer serta teknik sipil mengalir dalam diri Andika Perkasa. Andika Perkasa pun mengikuti jejak ayahnya melanjutkan pendidikan di Akmil Magelang dan lulus tahun 1987. Seperti tertulis di atas, ayahnya lulusan Akmil 1957 dari Korps Zeni. Sedangkan ayah mertua Andika Perkasa, yakni Jenderal (Purn) Hendropriyono, lulusan Akmil 1967 dari Korps Infanteri. Hendro dari pasukan komando jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. Angka tujuh (7) menjadi spesial bagi Andika. Baik dirinya, ayah mertua serta ayah kandungnya juga sama-sama lulusan Akmil dengan angka dibelakangnya sama-sama tujuh (7). Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964 merupakan anak keempat dari pasangan FX Soenarto dengan Udiati. Ayahnya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan Ibundanya, Udiati berasal dari Blitar, Jawa Timur. Ayahnya wafat pada 1997 dan ibunya wafat pada 2007. Jadi angka 7 (tujuh) juga punya kenangan menyedihkan bagi Andika Perkasa. Ia kerap menitikkan air mata sambil berdoa dengan tangan terbuka bagi kedua orangtuanya saat berziarah di Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Kendati berasal dari pasukan komando, putra keempat dari delapan bersaudara itu, dikenal humanis. Dalam beberapa diskusi dengan jenderal bintang empat itu, penulis menyimpulkan ia seorang intelektual yang bisa menerima perbedaan pendapat. Mau mendengarkan pendapat yang berbeda dengan dirinya. Salah satu pesan yang sering diingatkannya kepada para prajuritnya adalah sayangi keluarga dan sempatkan waktu untuk mengurus keluarga. Kolonel Bersahaja Ayahnya dikenal sebagai kolonel yang bersahaja. Tidak memiliki mobil pribadi, kecuali mobil dinas saat masih aktif menjadi perwira TNI. Kesederhanaan keluarganya menerpa Andika Perkasa menjadi remaja mandiri hingga memilih melanjutkan cita-cita ayahnya menjadi serdadu. Andika menikah secara Islam dengan anak pertama dari Hendropriyono, yakni Diah Erwiany (Hetty). Pasangan tersebut dikarunia seorang anak bernama Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendropriyono. Lebih dikenal sebagai dokter Alex Perkasa. Foto Andika Perkasa menggunakan pakaian koko menyambut kelahiran cucunya, beredar di sejumlah media. Cucu pertama KSAD Andika Perkasa dan istrinya, Diah Erwiany (Hetty Hendropriyono) diberi nama Arthur Ibrahim Perkasa-Hendropriyono. Sang cucu merupakan buah pernikahan dari putra Andika Perkasa, Alexander Akbar Wiratama Perkasa-Hendropriyono dengan Alvina. Alvina merupakan putri dari mantan Inspektur Jenderal Mabes TNI, yakni Letjen TNI (Purn) Muhammad Setyo Sularso, lulusan Akmil 1982 dari Korps Infanteri. Arthur mengingatkan pada seorang jenderal besar Korps Zeni Amerika Serikat, panglima perang yang terkenal di Asia Pasifik. Pernah memiliki markas di Papua serta Morotai, Maluku. Dia adalah Jenderal Besar Douglas McArthur. Gultor jadi Panglima Selama menjadi KSAD, Andika banyak melakukan pembangunan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Ia pun memilih Komandan Detasemen Mabesad berasal dari Korps Zeni yang memahami pembangunan atau teknik konstruksi. Namun Andika bukan berasal dari Korps Zeni. Hasil psikotesnya ia menjadi perwira Korps Infanteri. Bahkan Andika menjadi pasukan komando dengan spesialisasi antiteror. Ia mengawali kariernya sebagai perwira pertama Infanteri korps baret merah (Kopassus). Dimulai di Grup 2 /Para Komando dan Satuan-81 /Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun. Setelah itu ditugaskan di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Mabesad. Kembali bertugas lagi di Kopassus sebagai Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha. Kepintaran yang diturunkan Ayahnya dibuktikan dengan mengenyam pendidikan tinggi Strata-1 (Sarjana Ekonomi) di dalam negeri dan meraih tiga gelar akademik Strata-2 (M.A., M.Sc., M.Phil) serta satu gelar akademik Strata-3 (Ph.D/doktor) dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Sempat terseok-seok pada saat berpangkat Letnan Kolonel selama sembilan tahun. Padahal Andika menjadi lulusan terbaik Pendidikan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad) 1999-2000. Akhirnya Andika menjadi Kolonel pada 2010 dengan jabatan sebagai sekretaris pribadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Johanes Suryo Prabowo, lulusan terbaik Akmil 1976 dari Korps Zeni. Kemudian Andika menjadi Komandan Resimen Induk Infanteri Kodam Jaya pada 2011. Setelah itu promosi menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera, Kodam I/Bukit Barisan (2012). Pada saat Jenderal Budiman (lulusan terbaik Akmil 1978 dari Korps Zeni) menjadi KSAD, Andika mendapatkan promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Di sinilah ia mendapatkan jabatan jenderal bintang satu (November 2013). Dalam kurun waktu satu tahun kurang satu bulan, ia pun mendapatkan promosi menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) mendampingi Presiden Jokowi yang baru dilantik sebagai presiden hasil pemilu 2014. Disinilah terjadi relasi kuasa antara Presiden Jokowi dengan Jenderal Andika Perkasa. Dua tahun kemudian, Andika Perkasa dipromosikan menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016). Selanjutnya promosi menjadi Letjen saat menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) (2018). Bintangnya semakin terang ketika ia menduduki posisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (2018). Sampai akhirnya menjadi orang nomor satu di Mabesad, sebagai KSAD. Terakhir, setelah selama 2,5 tahun menjadi KSAD, sampai juga Jenderal Andika Perkasa menjadi puncuk pimpinan TNI. Tidak sia-sia ayah kandung almarhum Kolonel Soenarto dan ayah mertua Jenderal Hendropriyono mendidik dan mengawal generasi penerusnya hingga berhasil melampaui capaian kedua orangtuanya menjadi Panglima TNI. Selamat bertugas, Jenderal. *) Pengamat Komunikasi Politik dan Pertahanan
Militer Iran Adakan Latihan Tahunan di Dekat Ambang Teluk
Dubai, FNN - Militer Iran menyelenggarakan latihan tahunan di dekat ambang Teluk pada Ahad, 7 November 2021. Latihan itu berlangsung beberapa pekan sebelum dimulainya kembali pembicaraan antara Teheran dan negara-negara besar untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. "Latihan militer di pantai Iran di Teluk Oman adalah menunjukkan kekuatan militer negara dan kesiapan menghadapi musuh kita," kata Laksamana Mahmoud Mousavi, juru bicara latihan Zolfaqar-1400, kepada televisi pemerintah. Latihan itu mencakup wilayah dari bagian timur Selat Hormuz hingga bagian utara Samudra Hindia dan sebagian Laut Merah. Sekitar seperlima minyak yang dikonsumsi secara global melewati Selat Hormuz yang strategis di Teluk. Konfrontasi berkala telah terjadi antara militer Iran dan pasukan AS di Teluk sejak 2018. Hal itu terjadi ketika mantan Presiden AS Donald Trump keluar dari pakta nuklir dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Iran telah bereaksi dengan melanggar batas kesepakatan pada program nuklirnya. Pembicaraan tidak langsung antara Iran dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali pakta, yang ditunda sejak pemilihan Presiden garis keras Iran Ebrahim Raisi pada Juni, akan dilanjutkan di Wina, 29 November. (MD).
Basarnas Banten Evakuasi Wisatawan Terseret Ombak Kawasan Sawarna
Lebak, FNN - Badan SAR Nasional (Basarnas) Banten melakukan operasi pencarian dan evakuasi wisatawan dari Bekasi, Jawa Barat yang terseret ombak dan menghilang di pesisir kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. "Kami sejak pagi hingga siang masih melakukan evakuasi dan belum menemukan wisatawan itu," kata Humas Basarnas Banten, Wahyu, di Lebak, Ahad, 7 November 2021. Peristiwa kecelakaan laut itu terjadi ketika dua wisatawan dari Bekasi Jawa Barat, Ahad, 7 November 2021 pagi sekitar pukul 06.30 WIB berenang di Pantai Ciantir, kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. Satu dari wisatawan tersebut dapat diselamatkan. Sedangkan satu orang lagi menghilang terseret ombak ke tengah laut Pantai Ciantir Kawasan Sawarna. Saat ini Basarnas Banten bersama relawan penyelamat pantai juga TNI, Polri, BPBD setempat hingga nelayan melakukan pencarian dan pertolongan kepada wisatawan yang hilang itu. Wisatawan yang terseret bernama Dzikri (21) alamat Jalan Sapiul Kelurahan Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. "Kami berharap wisatawan yang menghilang terseret ombak itu ditargetkan hari ini bisa ditemukan jika gelombang normal," kata Wahyu, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, Basarnas Banten menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi Rescue Car, Palsar Air, Palsar Komunikasi, Palsar Medis dan APD Hazmat. Selama ini, cuaca di selatan Lebak berawan dengan arah angin barat laut dengan ketinggian gelombang 2.5 sampai 4 meter. "Kami bekerja keras agar wisatawan yang menjadi korban kecelakaan laut dapat ditemukan," katanya menjelaskan. (MD).
Komisi I DPR Datangi Kediaman Calon Panglima TNI untuk Verifikasi Faktual
Jakarta, FNN - Pimpinan dan anggota Komisi I DPR mendatangani kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk melakukan verifikasi faktual, di Jakarta, Ahad, November 2021 sore. Berdasarkan pantauan di lapangan, Andika bersama istri Diah Erwiany dan anaknya menyambut kedatangan para anggota Komisi I DPR yang datang satu-persatu. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR yang juga anggota Komisi I DPR Lodewijk Paulus. Para pimpinan Komisi I DPR yang hadir antara lain Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, para Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almashari, Anton Sukartono, dan Bambang Sukartono. Anggota Komisi I DPR yang hadir antara lain Jazuli Juwaini, Taufiq Abdullah, dan Syarief Hasan. Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Andika Perkasa sebagai panglima TNI mengantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. "Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 November 2021. Meutya mengatakan, persetujuan itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat internal komisi I DPR RI, setelah mendengarkan pemaparan visi dan visi calon panglima TNI dan pandagan fraksi-fraksi di Komisi I. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, kunjungan Komisi I DPR ke kediaman Andika merupakan bagian dari verifikasi faktual dalam proses uji kelayakan calon Panglima TNI. Menurut dia, kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dengan keluarga Andika dan melihat keseharian calon Panglima. "Ya salah satu tujuannya adalah silaturahim dengan keluarga. Melihat keseharian calon Panglima TNI, dan melihat rumah yang ditinggali sesuai LHKPN," ujarnya, sebagaimana di kutip dari Antara. Bobby mengatakan, tidak semua anggota Komisi I DPR ikut dalam kunjungan tersebut, Hanya dua orang dari setiap fraksi. Pembatasan dilakukan karena masih kondisi pandemi Covid-19. (MD).
Andika Perkasa Akan Dipasangkan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024
Oleh: Tjahja Gunawan (Wartawan Senior FNN) BELUM juga resmi menjadi Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah disebut-sebut sebagai calon Presiden yang akan dipasangkan dengan Puan Maharani (Ketua DPR-RI) di Pilpres 2024 nanti. "Mak Banteng dan Ki Lurah sudah deal Andika-Puan di 2024 !," begitu informasi yang saya peroleh dari bagian "pintu belakang", Sabtu malam (6/11). Yang dimaksud Mak Banteng adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedangkan Ki Lurah adalah Presiden Jokowi. Informasi ini valid tapi bisa juga berubah sesuai perkembangan dan dinamika politik. Politik kan dinamis. Sebelumnya Puan dipasangkan dengan Prabowo, sekarang tiba-tiba tersiar kabar hendak digandengkan dengan Andika. Yang jelas, kalau melihat ketegangan politik di internal PDIP sekarang, tidak mungkin menggandengkan Puan dengan politisi PDIP lainnya Ganjar Pranowo. Di dalam partai yang sama, keduanya kini sedang berebut pengaruh. Kelompok banteng dan kelompok celeng di Partai Moncong Putih, satu sama lain saling beradu kekuatan politik. Berdasarkan hasil survei, elektibilitas Ganjar memang jauh di atas Ketua DPR-RI, Puan Maharani. Tapi Gubernur Jateng itu bukan anak keturunan Soekarno. Sebaliknya, Puan Maharani lahir dari rahim pemilik PDIP yang juga partai dinasti ini. Informasi tentang Andika capres 2024 seolah ada irisannya dengan tulisan wartawan senior yang juga mantan Menteri BUMN era Presiden SBY, Dahlan Iskan. Menjelang fit and proper test Jenderal TNI Andika Perkasa di Komisi I DPR, Dahlan menulis tentang peluang Andika menjadi calon presiden seusai dia pensiun dari lingkungan TNI pada Desember 2022. Sebagai wartawan senior, sangat boleh jadi Dahlan Iskan mengetahui skenario politik tersebut dari jaringan politik serta networknya dengan para pengusaha. Di akhir tulisannya Dahlan menulis, "Saya melihat Jenderal Andika akan menjadi bintang baru dalam peta calon presiden akan datang". Dalam narasi selanjutnya, seperti biasa Dahlan Iskan menulis puja-puji terhadap Andika Perkasa. Jokowi terpaksa kompromi Dalam peta politik sekarang, yang bisa mencalonkan pasangan presiden - wakil presiden hanya parpol atau koalisi parpol hasil pemilu 2019 yang mendapat kursi 20 persen di DPR atau 25 persen suara pemilih nasional. Yang memenuhi syarat itu hanya PDIP. Sedangkan partai-partai lain harus koalisi. Karena itu PDIP bisa bebas menentukan capres sendiri termasuk kemungkinan mengusung pasangan Andika Perkasa-Puan Maharani. Atas pertimbangan itu pula, bisa jadi Jokowi terpaksa harus kompromi dengan Megawati dan juga Hendropriyono dalam proses pencalonan Panglima TNI. Presiden Jokowi terpaksa membatalkan memilih Laksamana TNI Yudo Margono yang seharusnya mendapat giliran menjadi Panglima TNI sekarang. Jalan tengahnya, bisa jadi Yudo Margono akan dicalonkan Jokowi menjadi Panglima TNI tahun depan setelah Andika Perkasa memasuki usia pensiun bulan Desember tahun 2022. Sehingga pada saat Jenderal Andika pensiun kelak, masa dinas aktif Laksamana Yudo Margono juga tinggal satu tahun. Sebagian kalangan menilai, di sisa usianya Megawati merasa tidak sabar ingin menyaksikan anaknya Puan menjadi pemimpin negeri ini. Karena itu muncul skenario politik PDIP untuk menggandengkan Andika Perkasa dengan Puan pada Pilpres 2024. Loh bukankah sebelumnya Puan akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto? Apalagi dari hasil survei berbagai lembaga, Ketua Umum Partai Gerindra ini elektibilitasnya tertinggi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kemungkinan ada kompromi baru dimana Partai Gerindra mau "mengalah" di ajang Pilpres namun partai pemenang kedua Pemilu 2019 ini, akan kembali maju habis-habisan di Pilkada DKI Jakarta dengan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai Calon Gubernur DKI pada tahun 2024. Atau bisa jadi Partai Gerindra mengusung "calon kalah" dalam Pilpres 2024 nanti. Meskipun elektabilitasnya tinggi, bisa jadi Prabowo sekarang sudah mulai insyaf dan tahu diri bahwa dia kini sudah berusia tua (70 tahun). Selain itu publik sebenarnya juga sudah bosan dan jengah melihat wajah dan penampilan Prabowo yang selalu nongol dalam setiap ajang kontestasi Pilpres. Sialnya, setiap kali nyapres dia juga selalu gagal. Bayangkan, di tiga kali pelaksanaan Pilpres 2009, 2014, dan 2019, Prabowo Subianto selalu ikut nyapres dan hasilnya amsyiong. Kok elektabilitasnya bisa tinggi? "Ya itu kan hasil penelitian lembaga survey. Semua orang juga tahu, lembaga survey bisa dipesan sesuai keinginan pembeli, " kata seorang politisi senior. Kalau tahun 2024 Prabowo memaksakan diri ikut kontestasi Pilpres, diperkirakan akan semakin ambyar. Apalagi kelompok Islam yang semula banyak memberikan dukungan di Pilpres 2019, merasa kecewa dengan pilihan politik Prabowo bergabung dalam Kabinet Presiden Jokowi. Dalam logika politik awam, sulit dipahami dua orang capres yang semula sengit bertarung dalam ajang Pilpres tiba-tiba di akhir pertarungan saling berangkulan dan berdamai. Dalam arena tinju mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau dalam ranah politik fungsi parpol adalah mendukung atau menjadi oposisi pemerintah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau akhirnya Prabowo bergabung dengan Jokowi, lalu untuk apa harus ada Pilpres yang telah mengeluarkan banyak dana, tenaga bahkan menelan korban nyawa para relawan dan pendukung capres. Kembali ke persoalan Andika. Saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR pada Sabtu 6 November 2021, usia Andika Perkasa memang tinggal setahun lagi menuju pensiun dari dunia militer. Beliau lahir 21 Desember 2021. Seluruh anggota Komisi I DPR telah menyetujui Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Sidang Paripurna DPR pada Senin 8 November 2021, hanya sekadar ketok palu saja. Namun yang jelas, saat sidang paripurna itu bertepatan dengan habisnya masa dinas Hadi Tjahjanto di dunia militer. Dia adalah petinggi TNI kelahiran 8 November 1963. Kendati momen pergantian Panglima ini dilakukan di injury time namun semuanya seolah sudah diatur rapi. Pasca reformasi, Panglima TNI memang dilakukan secara bergiliran diantara ketiga angkatan yaitu AL, AD dan AU. Namun tradisi tersebut tidak terlalu diformalkan. Sehingga penentuan Panglima TNI sepenuhnya tetap berada dibawah Presiden setelah diajukan dan mendapat persetujuan DPR. Meski demikian, jabatan Panglima TNI kali ini juga tidak terlepas dari loby-loby politik terutama antara Megawati dengan Jokowi. Bisa jadi dalam loby tersebut juga melibatkan Menhan Jend TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Dan sangat mungkin juga Jenderal TNI (Purn) TNI Hendropriyono mertua Andika Perkasa, ikut cawe-cawe dalam loby-loby politik itu. Nah, di sinilah salah satu kekurangan Andika. Dia selalu dikaitkan dengan sosok mertuanya. Andika Perkasa menikahi Diah Erwiany (Hetty) anak tertua Hendropriyono. Jika ingin tampil sebagai pemimpin yang utuh, Andika Perkasa seharusnya bisa keluar dari bayang-bayang mertuanya. Menurut Selamat Ginting, pengamat militer yang juga mantan Wartawan Senior Republika, Andika Perkasa merupakan salah satu prajurit TNI yang pintar. Bukan hanya cemerlang karir militernya, Andika juga pintar secara akademis. Dia mampu meraih banyak gelar akademis yakni pendidikan tinggi Strata-1 (Sarjana Ekonomi) di dalam negeri dan meraih tiga gelar akademik Strata-2 (M.A., M.Sc., M.Phil) serta satu gelar akademik Strata-3 (Ph.D/doktor) dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Andika adalah lulusan terbaik Pendidikan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad) 1999-2000. Pihak yang menolak Andika Karier militer Andika sebelumnya pernah menjadi Kadispen Angkatan Darat, Komandan Paspampres, Pangdam Tanjungpura, Komandan Kodiklat AD, Pangkostrad dan sejak tahun 2018 diangkat jadi KSAD. Sampai akhirnya dia mencapai puncak kariernya di dunia militer sebagai Panglima TNI pada November 2021. Meski banyak yang mendukung Andika Perkasa tetapi ada pula yang menolak dia sebagai Panglima TNI. Di antara para pihak yang menolak pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI adalah koalisi 14 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Meski ada penolakan namun proses politik serta dukungan dari anggota DPR kepada Andika Perkasa terus mengalir. Meski hanya akan menjabat selama 1 tahun dan 1 bulan, posisi baru Jenderal Andika ini tetap sangat penting. Terutama kalau dikaitkan dengan tangga karir sipil berikutnya. Megawati Soekarnoputri merasa percaya diri memasangkan Andika dengan Puan karena PDIP satu-satunya parpol yang bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri sesuai ketentuan ambang batas pemilihan Presiden atau Presidential Treshold 20 %. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa tahapan Pilpres oleh KPU akan dimulai bulan Juli tahun 2022 atau 20 bulan sebelum pencoblosan pada bulan Maret tahun 2024. Sementara ambang batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan capres dan cawapres adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 kursi DPR RI. Saat ini PDIP sudah memenuhi persyaratan pencalonan presiden. PDIP saat ini memiliki 128 kursi di DPR RI sementara ambang batas minimal untuk mencalonkan capres adalah 115 kursi DPR. Selanjutnya capres dan cawapres dari PDIP akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan catatan, sebelum Pilpres 2024 Megawati masih diberi keeempatan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harus diakui bahwa sistem Pemilu seperti sekarang bisa menghambat munculnya para calon pemimpin berkualitas yang tidak memiliki partai seperti Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, tokoh pergerakan yang juga mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli. Oleh karena itu perjuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar ambang batas Pemilihan Presiden untuk capres dan cawapres bisa diturunkan dari 20 % menjadi 0 %, patut didukung agar para calon pemimpin bangsa yang bermutu bisa tampil dan berkompetisi merebut hati rakyat dalam Pilpres. Bahkan meskipun perjuangan tersebut belum terwujud, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sudah mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024. Adanya ketentuan ambang batas presidential threshold 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi parlemen sungguh sangat merugikan anak muda, figur-figur nonpartai, serta figur calon pemimpin di daerah yang tidak terafiliasi dengan partai. Dalam sistem politik yang berlaku sekarang, untuk bisa tampil dalam ajang kontestasi dan seleksi calon pemimpin harus mendapatkan tiket dari partai politik. Dalam realitasnya, tiket dari parpol ini telah menyuburkan praktek politik uang dan korupsi dimana-mana. Kalau kondisinya terus seperti ini, kapan Indonesia akan maju? ****
Kelangkaan Solar Karena Masalah Kuota
Jakarta, FNN - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini karena masalah kuota. "Saya melihat kelangkaan solar yang terjadi bukan kesalahan Pertamina dalam memproduksi dan menyalurkan solar. Akan tetapi, kemungkinan akibat penentuan kuota meleset dari kondisi di lapangan seiring dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Ketua Umum SPPSI Jakarta, Muhamad Anis, Muhamad Anis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Ia mengatakan, sesuai dengan Perpres No. 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah selaku operator untuk mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok tanah air. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menentukan kuota alokasi BBM subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Sehingga berapa pun kuota yang diputuskan oleh BPH Migas akan menjadi dasar bagi Pertamina melakukan proses pendistribusian BBM subsidi kepada masyarakat. "Ketika itu diputuskan, misalkan 15,8 juta kilo liter untuk satu tahun, maka Pertamina harus menjalankan perintah itu. Siapkan dan salurkan 15,8 juta kilo liter," ujar Anis, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait kelangkaan solar yang terjadi, Anis menilai ada kemungkinan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas meleset dari kebutuhan di lapangan. Hal itu sejalan dengan kebijakan PPKM yang berbeda di setiap daerah. "Bisa jadi, salah satu alasan dari BPH Migas menentukan 15,8 juta kilo liter itu, karena adanya level PPKM yang bervariasi di setiap daerah," katanya. Menurut Anis, jika akhir Desember 2021 PPKM diteruskan, akan cukup 15,8 juta kilo liter. "Tetapi nyatanya ketika Oktober level PPKM diturunkan pemerintah, terjadi lonjakan-lonjakan konsumen," tutur Anis Ia berharap agar pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tidak ada disparitas harga yang dapat menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar saat ini, pemerintah harus menambah kuota solar, menambah dana subsidi dan membayar piutang Pertamina" kata Anis. (MD).
Penilaian Istri, Keteladanan Hoegeng Abadi Seperti Kasih sayang Kami
Jakarta, FNn - Istri dari Kapolri kelima periode 1968 hingga 1971 Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso, Meriyati Roeslani mengatakan keteladanan dari almarhum suaminya akan abadi dan dikenang oleh masyarakat seperti halnya kasih sayang mereka berdua. "Hoegeng sudah lama pergi, tapi keteladanannya abadi seperti halnya kasih sayang kami," kata dia melalui video singkat yang ditayangkan saat peluncuran buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng yang ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Merry, sapaan akrabnya tidak bisa hadir secara langsung saat peluncuran buku yang berisi sosok suami tercintanya. Ketidakhadirannya dikarenakan kondisi kesehatan dan pandemi Covid-19. "Saya sebenarnya ingin menghadiri acara istimewa ini yang menjadi penanda 100 tahun suami saya tercinta. Namun, kesehatan dan pandemi membatasi pergerakan saya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Akan tetapi, ia mengaku tetap bangga dan bahagia atas peluncuran buku tersebut. Apalagi dihadiri langsung serta diwakili oleh anak-anak dan cicit-cicit Hoegeng yang dikenal kerap menggunakan sepeda ontel saat bertugas. "Sekali lagi, dari lubuk hati yang terdalam saya menyampaikan terima kasih," ujarnya. Buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz. Isisnya menceritakan tentang kisah-kisah humanis dari sosok Kapolri kelahiran 14 Oktober 1921 tersebut. Buku tersebut menceritakan tentang sosok Hoegeng Imam Santoso yang meninggalkan warisan mempertahankan prinsip, menjaga integritas, dan dedikasi. Kisahnya menceritakan tentang keteguhan menjabat mulai 1968 hingga 1971. Ia adalah sosok langka yang sulit dicari padanannya mulai dulu hingga kini. Tidak hanya sendiri, Hoegeng juga mengajak serta keluarganya terjun memasuki kehidupan yang penuh idealisme dan antikompromi. Hoegeng tidak mau berkhianat dan berkongsi dengan kebatilan. Ia menjaga nama baik dan sumpah dengan perbuatan nyata bukan sekadar kata-kata. Sepak terjang Hoegeng yang tidak bisa disetir membuat gerah para "tuan besar" sehingga ia kehilangan jabatannya. Namun, Hoegeng tak pernah menyesali langkahnya. (MD).
Indonesia, G20, dan Kemiskinan
Oleh Radhar Tribaskoro INDONESIA jangan gampang bangga. Jabatan presiden G20 itu giliran, siapapun anggotanya pasti dapat. Jabatan itu pun baru berlaku 2022, bukan sekarang. Puja-puji para buzzer dan beberapa media nasional dalam hal ini, sungguh sangat tidak pada tempatnya. Indonesia sudah menjadi anggota G20 sejak didirikan tahun 1999. Pada waktu itu G20 hanya menyangkut pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi krisis ekonomi 1998. G20 beranggotakan 19 negara plus Uni Eropa. Anggota-anggota dipilih berdasar kepada ukuran ekonomi, jumlah penduduk, dan pertimbangan lain. Belanda dan Spanyol punya ukuran ekonomi yang besar tetapi mereka menjadi anggota di bawah naungan Uni Eropa. Thailand memiliki ukuran ekonomi lebih tinggi dari Afrika Selatan, tetapi Afsel yang dipilih menjadi anggota demi mewakili benua Afrika. Tahun 2008 G20 telah berkembang sehingga pengelolaannya dirasa perlu melibatkan presiden atau kepala negara. Tahun itu diselenggarakan KTT G20 yang pertama di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudoyono hadir dalam pertemuan itu (lihat foto). Jadi tidak benar bahwa keanggotaan Indonesia di G20 dimulai sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Pada tahun 2022 Indonesia menjadi Presiden G20 ke-14, jadi memang sudah waktunya. Menjadi anggota G20 juga tidak usah bangga. Ukuran ekonomi kita termasuk 20 besar karena penduduk kita besar. Namun bila dihitung secara pendapatan per kapita, kita ada di urutan terbawah kedua, setelah India yang penduduknya semilyar lebih. Pendapatan per kapita kita hanya 1/7 dari pendapatan per kapita Korea Selatan yang di urutan ke-10 dan 1/15 pendapatan per kapita Amerika Serikat yang berada di puncak G20. Jadi saya lebih melihat keanggotaan Indonesia di G20 sebagai kesempatan, bukan kehormatan. Saya kira kita tidak perlu kebanggaan palsu. Kita akui saja, kita negara miskin. Kita bahkan tidak lebih baik daripada India yang nyata pendapatan per kapitanya hanya sekitar separuh kita. India memiliki kapasitas dan ekspor produk industri yang sangat kuat. Ketika tahun 2020 ekonomi seluruh dunia ambruk, India sendirian tumbuh 7,8%. Eksekutif keturunan India bertebaran di hampir semua perusahaan Fortune 500. Tidak diragukan India akan tampil sebagai kekuatan industri dan informatika yang besar di masa datang. Hal itu sejalan dengan semakin banyaknya prestasi kelas dunia di bidang sains dan humaniora. Sekarang setidaknya 5 orang warganegara India tercatat sebagai pemenang Hadiah Nobel di bidang fisika, kesusastraan, ekonomi dan perdamaian. Di luar itu ada 4 orang keturunan India namun warganegara lain juga telah memenangi Hadiah Nobel. Dalam hemat saya kita tidak punya hak untuk berbangga. Sebagai bangsa yang sudah 76 tahun merdeka kita masih menghadapi kemiskinan massal yang menggiriskan. Gatot Nurmantyo dalam diskusi Evaluasi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021, mengutip Bank Dunia, menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27 juta. Angka itu sesuai standar Bank Dunia yang menetapkan garis kemiskinan pada penghasilan $1.9/hari, untuk negara-negara berpendapatan rendah. Standar Bank Dunia itu meningkat untuk negara berpendapatan menengah bawah menjadi $3.2/hari, dan negara berpendapat menengah atas sebesar $5.5/hari. Indonesia dengan pendapatan per kapita rata-rata $4500/tahun sudah termasuk negara berpendapatan menengah bawah. Pada tingkatan ini orang miskin di Indonesia (pendapatan per kapita $3.2/hari) berjumlah 57,6 juta orang atau 31,5% dari jumlah populasi. Sementara itu bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, persentase penduduk miskin (dengan standar $3.2/hari) di Vietnam hanya 6,6%, sementara Thailand hanya 0,6%. Kembali ke pernyataan Gatot Nurmantyo, pembangunan ekonomi di Indonesia dalam 7 tahun terakhir, sama sekali tidak memihak kepada penduduk miskin! Bila ditatap lebih seksama, ekonom Antoni Budiawan menyebutkan bahwa 6,6 juta penduduk Indonesia di 29 kabupaten/kota termasuk penduduk termiskin di dunia dengan penghasilan kurang dari $1.000/kapita. Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua adalah kabupaten termiskin nomor dua di dunia dengan pendapatan per kapita $329, hanya sedikit di atas negara termiskin Burundi yang berpendapatan $293/kapita. Sekali lagi, kita tidak punya hak berbangga. Kita harus akui bila kita negara miskin. Kita tidak sok hebat, kita tidak gentar berada di panggung dunia lantaran kita punya martabat. Martabat itu mengatakan bahwa "Sekalipun miskin kita tidak butuh siapapun menolong. Kita akan membangun bangsa kita dengan kekuatan sendiri". Hal itu tidak sukar sepanjang seluruh potensi negara ini diarahkan demi kemaslahatan rakyat. Saya cenderung kehadiran kita di G20 sebagai peluang. Pertama, ini adalah peluang kita untuk menciptakan arsitektur keuangan dunia yang lebih berkeadilan, yang membuka peluang lebih besar dan luas bagi bermilyar penduduk miskin di dunia untuk memperbaiki nasibnya. Kedua, peluang untuk berkontribusi kepada dunia karena dari sanalah orang sedunia menghormati kita. Walau kita miskin kita tidak rugi menyumbang kepada kepentingan dunia. Kepentingan dunia itu hadir saat ini: mengendalikan perubahan iklim. Iklim dunia memang rusak akibat proses industrialisasi yang tidak terkendali di negara-negara maju. Namun hal itu tidak boleh mencegah kita untuk mendukung pencegahan kerusakan alam lebih lanjut. Itu hal terhormat yang bisa kita lakukan. Hal yang paling tidak terbayang bagi saya adalah mengumbar informasi palsu seakan-akan kita telah menjalankan agenda-agenda dunia berkenaan dengan mitigasi perubahan iklim dan menjalankan standar pembangunan berkelanjutan, padahal bohong. Saya juga tidak bisa membayangkan perjanjian telah ditandatangani presiden lantas dianulir oleh menteri-menteri sendiri. Hal itu sungguh TIDAK TERHORMAT! Sungguh perbuatan memalukan dan sangat tidak bisa dibanggakan.
Perdana Menteri Irak Selamat Dalam Serangan Drone di Kediamannya
Baghdad, FNN - Sebuah pesawat nirawak (drone) dengan bahan peledak menyasar kediaman Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Baghdad, Ahad pagi. Militer Irak mengatakan Khadimi selamat tanpa terluka dalam serangan yang mereka sebut sebagai percobaan pembunuhan itu. Namun, sejumlah anggota pasukan pengamanan Khadimi terluka dalam peristiwa itu, kata sumber keamanan. Serangan itu terjadi menyusul serangkaian aksi protes di ibu kota Irak atas hasil pemilihan umum bulan lalu yang berujung pada kekerasan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengutuk serangan itu dan menawarkan bantuan penyelidikan. "Aksi terorisme yang nyata ini, yang sangat kami kutuk, diarahkan ke jantung negara Irak," kata juru bicara Ned Price dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara. "Kami berhubungan erat dengan pasukan keamanan Irak yang bertugas menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan Irak dan telah menawarkan bantuan dalam menyelidiki serangan ini." Kelompok-kelompok yang memimpin protes dan keluhan tentang hasil pemilu 10 Oktober adalah para milisi bersenjata dukungan Iran. Mereka kehilangan banyak suara parlemen pada pemilu itu dan telah menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan dan penghitungan suara. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di kediaman Khadimi di Zona Hijau Baghdad, kompleks gedung pemerintah dan kedutaan asing yang dijaga sangat ketat. Pernyataan militer Irak menyebutkan serangan itu menyasar kediaman Khadimi dan dia berada dalam kondisi "kesehatan yang baik". Tidak ada penjelasan lebih rinci dalam pernyataan itu. Akun Twitter resmi Kadhimi mengatakan perdana menteri selamat dan meminta publik untuk tenang. Dua pejabat pemerintah mengatakan kediaman Kadhimi telah dihantam oleh sedikitnya satu ledakan dan mengonfirmasi kepada Reuters bahwa perdana menteri selamat. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa enam anggota pasukan pengamanan Khadimi yang berjaga di luar kediamannya mengalami luka-luka. Diplomat Barat di Zona Hijau yang berada di sekitar lokasi kejadian mengatakan mereka mendengar ledakan dan tembakan di kawasan itu. Pendukung kelompok milisi dukungan Iran, yang selama beberapa tahun terakhir mengembangkan kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan, memprotes hasil pemilu Oktober. Aksi protes yang mereka gelar pada Jumat berubah jadi kekerasan ketika para demonstran melempari polisi dengan batu dekat Zona Hijau sehingga melukai sejumlah petugas. Polisi membalas dengan gas air mata dan tembakan sehingga menewaskan sedikitnya seorang demonstran, menurut sumber keamanan dan rumah sakit di Baghdad. Analis independen mengatakan hasil pemilu adalah cermin dari kemarahan terhadap milisi-milisi dukungan Iran. Kelompok-kelompok bersenjata itu dituduh terlibat dalam pembunuhan hampir 600 orang yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi anti-pemerintah di sejumlah tempat pada 2019. (MD).
Di Tangan Panglima Baru, Ketua DPD RI Berharap TNI Semakin Profesional dan Diperhitungkan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengucapkan selamat kepada Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan serta disetujui Komisi I DPR RI. Jenderal Andika Perkasa merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Beliau akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang akan pensiun dalam waktu dekat. Di bawah kepemimpinan Andika Perkasa, LaNyalla berharap TNI semakin profesional dan semakin dekat dengan rakyat. "Kepada TNI, masyarakat juga menaruh harapan besar, tidak hanya terkait dengan kedaulatan bangsa tetapi juga mampu mewujudkan keamanan dan mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi," kata LaNyalla, Minggu (7/11/2021). Di samping itu, kata LaNyalla, Panglima yang baru harus memastikan tugas pokok TNI berjalan dengan baik. Bisa menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, juga melindungi bangsa ini dari berbagai ancaman. "Sebagai komponen utama di tengah masyarakat, TNI diharapkan berkontribusi membantu negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, ancaman dan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara," imbuhnya. Terpenting, TNI harus mampu memainkan peran dalam mengantisipasi berbagai dinamika dan perkembangan geopolitik yang sangat dipengaruhi oleh siber dan teknologi. "Aspek siber, kemudian intelijen sangat penting di era sekarang. Dimana pada era globalisasi ini ancaman di dunia maya tak kalah besar dibanding di dunia nyata. Artinya selain ancaman perang fisik ada juga ancaman perang siber dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan sejenisnya," tutur Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla juga berharap kekuatan TNI semakin disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. "Ini tantangan bagi Panglima yang baru. Harus bisa mewujudkan kekuatan TNI yang diperhitungkan oleh negara manapun, baik dari alutsista maupun SDM-nya," jelas LaNyalla.(RAN)
Kemenperin: Investasi Gula UEA Hasilkan Produk Turunan Bioetanol
Dubai, FNN - Plt Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan rencana investasi Al Khaleej Sugar Co (AKS) dari Uni Emirat Arab di Indonesia berpotensi menghasilkan produk turunan, yaitu bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan serta substitusi bahan bakar minyak. “Hasil samping proses produksi gula tebu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan antara lain bioetanol untuk substitusi BBM dari minyak bumi, dan biomassa dari bagas tebu sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik,” kata Putu di Dubai, UEA, Minggu. Putu menyampaikan bahwa pihaknya akan memfasilitasi rencana investasi AKS yang saat ini menjadiprodusen terbesar gula di kawasan Timur Tengah dan lima besar dunia. "Jika terwujud, investasi ini akan membantu pemenuhan kebutuhan gula nasional dan juga kebutuhan energi di Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia," sebut Putu. Putu juga menjelaskan bahwa rencana investasi AKS selain produksi gula, juga memproduksi sumber energi alternatif dari produk samping pengolahan gula tebu. Putu optimistis, investasi AKS di Indonesia akan dapat membantu pemenuhan gula dalam negeri, mendukung program substitusi impor, dan memproduksi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. "Karena dia besar investasinya, dia mau memproduksi sekitar 750.00 ton per tahun. Dia sangat tertarik dan kita sedang membuat langkah-langkahnya supaya dia bisa berinvestasi," tuturnya. Guna mendorong investasi raksasa gula Uni Emirat Arab (UEA) itu, lanjut Putu, Kemenperin telah mengundang pihak AKS untuk datang ke Indonesia dan melihat potensi tersebut. “Untuk menghasilkan tebu sebanyak 750 ribu ton tersebut, dibutuhkan sekitar 100 ribu hektar lahan tebu,” ungkapnya. Saat ini, lahan yang diproyeksikan untuk ditanami tebu itu terdapat di Sulawesi. Selain memproduksi gula, AKS juga tertarik dengan produk turunan lainnya dari tebu, yakni biomassa yang dapat dijadikan energi listrik dan etanol untuk pencampuran bahan bakar. "Biomassa merupakan produk samping gula dengan jumlah mencapai 30 persen dari setiap produksi gula. Etanol ini terbuat dari produk samping proses gula yang bernama molasis dengan jumlah sebesar 4 persen,” jelasnya. Putu menambahkan etanol berperan untuk meningkatkan oktan bahan bakar. Umumnya untuk kendaraan roda empat sudah bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol 20 persen, sementara kendaraan roda dua 10 persen. “Di dalam negeri sendiri, kebutuhan etanol masih sangat besar dan belum dipenuhi oleh produksi dalam negeri,” tandasnya. Sejalan dengan rencana investasi AKS, pemerintah pun berkeinginan untuk menjadikan industri gula nasional dapat menerapkan teknologi Industri 4.0 dan lebih lebih ramah terhadap lingkungan. Melalui teknologi industri 4.0 atau digitalisasi, akan terjadi efisiensi yang pada gilirannya akan memberi nilai tambah bagi produk-produk Indonesia, termasuk gula. (mth)
Kabaharkam Polri: Sosok Hoegeng Pacu Polisi Jujur dan Jaga Integritas
Jakarta, FNN - Nilai-nilai teladan dari Kapolri ke-5 Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso terus memacu anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk senantiasa jujur dan menjaga integritas, kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto. Menurut Arief, kejujuran dan integritas Hoegeng Iman Santoso merupakan nilai-nilai yang harus lestari di kepolisian. “(Sikap dan perbuatan Hoegeng, Red.) bisa menginspirasi saya, bagaimana meneruskan nilai-nilai integritas yang ditanamkan beliau terutama kepada keluarganya, dan bagaimana beliau menanamkan integritas kepada dirinya untuk mengelola organisasi (kepolisian) ini,” kata Arief saat menyampaikan pandangannya soal sosok Hoegeng saat peringatan 100 tahun mendiang Kapolri ke-5 itu di Jakarta, Minggu. Arief, yang saat itu hadir mewakili Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, lanjut menyampaikan pandangannya bahwa kejujuran yang dipraktikkan oleh Hoegeng berakar dari keberanian. “Kejujuran itu tidak dapat dilakukan kalau tidak ada keberanian. (Hoegeng) seorang yang bukan hanya jujur, tetapi dia juga berani jujur. Itu berarti dia juga berani berkorban, mengorbankan kepentingannya dengan semua privilese yang dimiliki,” terang Arief. Keberanian Hoegeng untuk selalu jujur itu jadi penyemangat tersendiri bagi Kabaharkam Polri dalam menjalankan tugas. “Ini jadi pemacu bagi diri saya pribadi, teman-teman saya yang masih aktif, adik-adik, bahwa (dengan) bersikap jujur dan menjaga integritas ternyata Pak Hoegeng bisa jadi Kapolri, walaupun dengan berbagai macam tantangan, godaan, beliau mampu,” sebut Kabaharkam Polri. Dalam kesempatan itu, Arief yakin banyak polisi yang berusaha keras untuk menjaga integritasnya dan meniru nilai-nilai hidup Hoegeng Iman Santoso. “Banyak Hoegeng-Hoegeng masa kini yang berjuang menegakkan integritasnya, meniru apa yang sudah ditanamkan Pak Hoegeng. Tetapi, itu kembali lagi pada pribadi mereka, kembali lagi pada pimpinan Polri saat ini dan masa depan untuk mampu menanamkan nilai-nilai yang ditanamkan Pak Hoegeng sehingga nilai-nilai itu inheren, hidup, dan lestari di Kepolisian,” terang Arief Sulistyanto pada acara peringatan 100 Tahun Hoegeng. Dalam acara itu, pihak keluarga Hoegeng meluncurkan buku “Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan”. Buku itu, yang ditulis oleh Farouk Arnaz, merupakan hasil prakarsa putra pertama Hoegeng, Aditya Hoegeng bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto. (mth)
Indonesia Raih 44,6 Miliar Dolar AS Komitmen Investasi dari UEA
Jakarta, FNN - Indonesia berhasil meraih komitmen investasi senilai 44,6 miliar dolar AS atau setara Rp642, 2 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) dari kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan kesiapannya untuk menyambut investasi dari UEA dengan menekankan pada tiga poin yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dengan kolaborasi yang baik. "Dalam rangka melakukan respons cepat untuk mewujudkan konsep investasi bersama antara Indonesia dan UEA, kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitasi lain yang dibutuhkan investor UEA di Indonesia. Di bawah pimpinan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi, kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan visi besar kedua negara," katanya. Bahlil sendiri turut mendampingi Presiden Joko Widodo pada kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai, UEA, Kamis (4/11). Pertemuan bisnis itu dihadiri oleh sembilan perusahaan UEA yang sudah memiliki minat investasi ke Indonesia baik untuk investasi baru maupun untuk perluasan. Beberapa perusahaan yang hadir menyampaikan komitmennya untuk menanamkan modal di Indonesia menambahkan perjanjian b-to-b (business-to-business) yang sudah dipertukarkan di depan pimpinan kedua negara. Beberapa yang menyampaikan komitmen di antaranya Al Dahra Group (produk turunan susu), Yas Holding (agrikultur), Emirates Global Alumunium (smelter alumunium), Damac Properties (properti), dan AMEA Power (energi terbarukan). Secara total, komitmen investasi selama kunjungan di UEA mencapai 44,6 miliar dolar AS, termasuk nilai investasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS. Presiden Joko Widodo, dalam forum tersebut, juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional. "Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental, setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga, ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia," ujar Presiden saat menanggapi rencana Emirates Global Alumunium (EGA) untuk menanamkan modalnya di Indonesia bermitra dengan PT Inalum (persero). Sementara itu, Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohammed Al Mazrouei yang mewakili pemerintah UEA menyatakan apresiasinya atas hubungan yang sangat dekat antar kedua pemimpin negara, bahkan sudah seperti saudara. Suhail menyampaikan bahwa UEA ingin bekerja sama dengan Indonesia, bukan hanya karena Indonesia yang besar dengan komunitas muslim terbesar, namun Indonesia punya kapabilitas, sumber daya serta posisi strategis di tatanan internasional. "Kami memiliki target yang tinggi dari kerja sama yang ditandatangani hari ini. Pemerintah UEA memiliki minat tersendiri akan pembangunan ibu kota baru Indonesia. Di samping itu kami juga melihat minat dari sektor swasta UEA. Kami memerlukan bimbingan dari Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar komitmen kami dapat terwujud dengan baik," ungkap Suhail. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal UEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar 7,8 juta dolar AS. Sementara akumulasi realisasi investasi asal UEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai 250,7 juta dolar AS dan berada pada peringkat ke-27. Investasi asal UEA didominasi sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan total realisasi sebesar 109,0 juta dolar AS (43,5 persen), serta 71 persen total realisasi investasi UEA di Indonesia berlokasi di luar pulau Jawa. (mth)
Pemerintah Berdayakan UMKM Halal Lewat Teknologi Digital
Jakarta, FNN - Pemerintah terus memberdayakan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital yang akan menjadi kekuatan besar dan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha. “Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Rudy menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah, dan platform digital untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital melalui ”Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat”. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh 4 platform digital yaitu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan LinkAja Syariah. Pelatihan yang telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pada Senin (1/11) di Kota Padang tersebut diharapkan dapat membuat UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang. “Adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pihak swasta diharapkan membuat UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat semakin berkembang. Program pelatihan ini, erat kaitannya dengan visi misi 5 tahun ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi. Pada kesempatan yang sama Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa kemudahan pengajuan sertifikasi halal yang sudah full online diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. "Proses pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan penuh secara online, termasuk sertifikasi halal yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat digital. Diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal dan meningkatkan aksesibilitas, transparansi serta akurasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual,” ujar Aqil. Adapun pemberdayaan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 persen dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 12,70 persen dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. (mth)
Itu Bukan Salah Luhut Panjaitan atau Erick Thohir
By Asyari Usman Apa-apa, Luhut. Sedikit-sedikit, Luhut. Jabatannya bertimbun-timbun. Hampir tidak ada bidang yang tak mengikutkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Invetasi, Luhut. Infrastruktur, Luhut. Ibukota baru, Luhut. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut juga. Penangangan Covid-19, dia lagi. Sampai ke urusan tes PCR-nya sekalian. Sekarang ini, para pendukung Jokowi banyak yang jengkel. Marah-marah melihat kondisi negara dan rakyat. Saking jengkelnya, ketua relawan Jokowi Mania (Jokma), Immanuel Ebenezer, mengatakan di salah satu talk-show bahwa para pejabat yang terlibat bisnis PCR harus dihukum mati. Immanuel merujuk ke skandal penyediaan tes PCR (polymerase chain reaction) oleh konsorsium sejumlah perusahaan yang tergabung dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namanya memang sosialis sekali. Seolah ingin membantu rakyat dalam urusan tes PCR itu.Tapi, setelah sejumlah media mainstream melakukan investigasi, ternyata GSI mengumpulkan laba yang sangat besar dari bisnis di tengah bencana itu. Ratusan miliar. Mungkin triliunan. Luhut mengatakan, dia tidak mengambil untung dari kegiatan GSI. Dia mengatakan, GSI hadir untuk membantu. Selain Luhut, yang juga terindikasi berbisnis PCR adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ada perusahaan besar, Adaro, milik Garibaldi Thohir (Boy Thohir) di GSI. Ada pula ketua umum Kadin, Arsjad Rasjid. Dan banyak lagi. Nah, salah siapa? Apakah itu salah Luhut dan Erick? Bukan. Itu bukan salah Luhut dan Erick. Itu salah kalian yang memilih Jokowi menjadi presiden. Itu kesalahan kalian yang berjuang mati-mati mendudukkan Jokowi di Istana. Kalian sebetulnya sudah tahu bahwa Jokowi tidak akan bisa memimpin pemerintahan. Dia malah “dipimpin” oleh kelompok oligarki bisnis yang bersekongkol dengan oligarki politik, khususnya dengan simpul-simpul kekuasaan. Jokowi bukan “bertugas” untuk rakyat. Dia “ditugaskan” oleh dua kelompok oligarki yang sangat berkuasa itu. Jadi, tak mengherankan kalau roda pemerintahan berjalan amburadul selama kepresidenan Jokowi tujuh tahun ini. Tak mengherankan pula kalau dia sangat bergantung pada Luhut. Sehingga, kekuasaan pemerintahan menumpuk di tangan Menko Semua Urusan itu. Ketika sekarang terbongkar keikutsertaan Luhut dan Erick dalam bisnis tes PCR, tidak perlu kaget. Kedua menteri ini adalah pengusaha. Prinsip utama pengusaha adalah mencari peluang. Di mana pun itu dan dengan menggunakan apa pun juga. Luhut, Erick dan para pengusaha lainnya melihat di tengah wabah Corona ada peluang bisnis. Mereka tangkap peluang itu. Kebetulan keduanya punya kekuasaan dan modal. Muncullah ide GSI. Mereka bisa atur sendiri apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara menunaikan keinginan itu. Banyak yang berkomentar Luhut dan Erick melanggar etika alias moralitas. Juga melanggar pantangan “conflict of interest” (benturan kepentingan). Intinya, menjadi pejabat tinggi tidak boleh berbisnis. Apalagi berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Sangat, sangat tak beretika. Tak bermoral. Tapi, apakah Anda masih berharap para pengusaha di Indonesia ini memiliki etika dan moral? Apakah Anda mengimpikan para pengusaha yang sekaligus menjadi penguasa masih sempat memikirkan etika dan moralitas? Jadi, itu semua bukan salah Luhut Panjaitan. Bukan pula salah Erick Thohir.[] (Penulis wartawan senior FNN)
JBI Tanam Bibit Pohon Bambu di Bantaran Sungai Ogan
Baturaja, FNN - Lembaga lingkungan hidup Jejak Bumi Indonesia (JBI) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, mengadakan kegiatan penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran Sungai Ogan. JBI menyiapkan 2.000 bibit pohon bambu untuk ditanam di 30 titik di bantaran Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). "Gerakan tanam pohon bambu ini dilakukan serentak di Kabupaten OKU," kata Pendiri JBI OKU Hendra Setyawan di Baturaja, Minggu. "Titik penanamannya di bantaran daerah hulu sungai," katanya. Bibit pohon bambu antara lain ditanam di wilayah Kecamatan Muara Jaya, Pengandonan, Lubuk Batang, Sosoh Buay Rayap, Ulu Ogan, dan Semidang Aji. Dia menjelaskan, penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran sungai merupakan bagian dari upaya untuk menghijaukan daerah aliran sungai (DAS). "Jenis tanaman ini memiliki daya serap air yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor akibat luapan Sungai Ogan," katanya. Ia menambahkan, penanaman pohon bambu di daerah bantaran sungai juga diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. (mth)
Keluarga Luncurkan Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan"
Jakarta, FNN - Keluarga besar mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso secara resmi meluncurkan buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng yang ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz. "Ide penulisan buku ini muncul dari Pak Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Nanan Soekarna dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Arief Sulistyanto," kata anak kedua mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso, Aditya Hoegeng di sela-sela peluncuran buku tersebut di Jakarta Selatan, Minggu. Pada saat ia bertemu dengan kedua orang tersebut, Didiet sapaan akrab Aditya, disarankan menulis buku yang berisi tentang sosok Kapolri kelima itu dari segi humanisnya. Saran itu dilatarbelakangi karena sebelumnya sudah ada buku-buku tentang Hoegeng tentang kedinasan. Setelah itu, Nanan Soekarna dan Kabaharkam Komjen Arief Sulistyanto mengenalkan Didiet dengan seorang wartawan senior yakni Farouk Arnaz. Selama kurun waktu empat bulan dan beberapa kali revisi, buku berjudul "Buku Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng berhasil diterbitkan. Selepas itu, lanjut dia, tepat 14 Oktober 2021 atau 100 tahun Hoegeng, keluarga besar dan penulis mendatangi istri dari Hoegeng yakni Meriyati Roeslani di daerah Depok Jawa Barat untuk menyerahkan buku yang telah diselesaikan tersebut. Sekilas isi buku tersebut menceritakan tentang sosok Hoegeng Iman Santoso yang meninggalkan warisan mempertahankan prinsip, menjaga integritas, dan dedikasi. Kapolri kelima yang berkisah tentang keteguhan menjabat mulai 1968 hingga 1971 itu adalah sosok langka yang sulit dicari padanannya mulai dulu hingga kini. Tak hanya sendiri, Hoegeng juga mengajak serta keluarganya untuk terjun memasuki kehidupan yang penuh idealisme dan antikompromi yang sesungguhnya tak pernah mudah itu. Hoegeng tidak mau berkhianat dan berkongsi dengan kebatilan. Ia menjaga nama baik dan sumpah dengan perbuatan nyata bukan sekadar kata-kata. Sepak terjang Hoegeng yang tak bisa disetir membuat gerah para "tuan besar" sehingga ia kehilangan jabatannya. Namun, Hoegeng tak pernah menyesali langkahnya. Ia bahkan bergabung dengan Petisi 50 pada tahun 1980 yang lantang mengkritik penguasa saat itu yang dianggap mulai melenceng. Buku tersebut juga berisi testimoni orang-orang terdekat Hoegeng dari 'dapurnya' Hoegeng yang tanpa dukungan, keikhlasan, dan pengertian mereka. Perjuangan sosok Hoegeng sangat berat. Sebab, Hoegeng adalah seorang suami, Hoegeng adalah ayah, dan Hoegeng adalah kakek. Selain itu, buku tersebut juga berisi tiga kasus menonjol di akhir karier Hoegeng sebagai Kapolri dan kebijakan-kebijakan Hoegeng semasa menjadi Kapolri yang terekam dalam berbagai media massa. Peluncuran buku tersebut dilakukan di salah satu restoran di daerah Jakarta Selatan dan dihadiri langsung oleh anak, cucu hingga cicit serta sejumlah pejabat negara hingga kalangan partai politik. (mth)
Surga Pajak yang Segera Hilang
Jakarta, FNN- Lima tahun silam dunia pernah diguncang skandal Panama Papers ketika orang-orang kaya yang rata-rata memiliki korporasi besar dan berkuasa, memarkir kekayaannya di wilayah yang menawarkan pajak rendah yang dikenal dengan tax haven atau surga pajak. Awal bulan lalu kehebohan serupa muncul setelah untuk kesekian kali International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan bocoran dokumen pajak terbaru, Pandora Papers, yang menyingkapkan siasat licin 35 pemimpin dunia dan mantan pemimpin dunia termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, 330-an politisi dan pejabat pemerintah di 91 negara, para buronan, penipu, dan penjahat, serta 130-an miliarder, dalam menghindarkan pajak guna menyembunyikan kekayaannya. Yang istimewa dari Pandora Papers adalah skandal ini diekspos tidak lama dari tercapainya konsensus global yang beberapa pekan kemudian disepakati para pemimpin Kelompok 20 atau G20, mengenai minimal 15 persen pajak untuk korporasi besar. Kedua peristiwa itu tak ada hubungannya, tetapi keduanya mengekspos surga pajak dalam perspektif yang bertolak belakang. Bagi mereka yang disebut dalam Pandora Papers, surga pajak adalah tempat yang membuat mereka leluasa menyembunyikan kekayaannya di wilayah yang menerapkan pajak rendah yang kebanyakan melulu mementingkan arus modal masuk atau capital inflow tanpa mempedulikan asal dan bentuk kapital yang masuk itu. Penikmat surga pajak bukan hanya individu-individu kaya dan berkuasa, tapi juga korporasi-korporasi besar yang biasa disebut perusahaan multinasional. Sebaliknya, bagi bagian terbesar dari 136 negara yang menyepakati konsensus keuangan global itu, surga pajak adalah petaka yang mengikis kemampuan ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan dalam praktik bisnis karena bagian terbesar keuntungan mengalir kepada pemegang saham dan pemilik, bukan kepada pekerja. Lain dari itu, pajak yang semestinya mengalir ke negara di mana perusahaan asing itu beroperasi, malah parkir di negara lain yang menawarkan pajak rendah yang mereka jadikan kantor pusat atau kantor cabang utama regionalnya. Oleh karena itu, boleh dibilang konsensus minimal pajak 15 persen untuk perusahaan global itu adalah pakta ekonomi internasional paling penting abad ke-21 karena bisa mendorong perekonomian menjadi lebih berorientasi pekerja, selain mendistribusikan kembali secara adil pendapatan swasta ke wilayah di mana mereka mencetak laba, bukan lagi melulu ke wilayah atau sistem pajak lain di mana perusahaan yang mencetak laba itu berkantor pusat. Yang lebih menggugah dari prakarsa itu adalah semangat kolektif dunia dalam menerapkan sistem pajak yang adil, bukan lagi mendorong terciptanya sebuah sistem ultra-nasionalistis di mana negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak hanya demi capital inflow yang membuat satu negara beruntung di atas kerugian dan penderitaan negara lain. Ketimpangan Pajak Global Rp 3.511 Triliun per Tahun Ketimpangan pajak global sudah bertahun-tahun menggerogoti kemampuan negara dalam menarik pajak kepada individu atau korporasi yang mencari laba di negerinya tapi membayar pajak di negara lain. Menurut Tax Justice Network, praktik seperti itu membuat banyak pemerintah di seluruh dunia kehilangan pemasukan pajak sebesar 245 miliar dolar AS (Rp3.511 triliun) per tahun. Perumpamaan dari praktik ini bisa digambarkan dalam contoh ketika korporasi A beroperasi dan mencari keuntungan di Indonesia, tapi perusahaan ini justru berkantor pusat di Singapura. Singapura dan sekitar 35 negara di dunia adalah negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau dalam kata lain menjadi surga pajak. Negara kota ini adalah satu dari sepuluh negara atau wilayah yang paling diuntungkan oleh praktik penghindaran pajak korporasi di seluruh dunia. Sembilan lainnya adalah Kepulauan British Virgin, Kepulauan Cayman, Bermuda, Belanda, Swiss, Luksemburg, Hong Kong, Jersey dan Uni Emirat Arab. Indonesia tak bisa memungut pajak dari perusahaan A karena perusahaan ini tidak masuk yurisdiksi pajaknya sekalipun menjual jasa dan produk di Indonesia yang dengan demikian mencetak laba di Indonesia. Indonesia, dan negara-negara serupa dalam skenario ini, terpaksa gigit jari karena tak bisa memajak perusahaan global semacam itu padahal mereka mencetak pendapatan besar dari konsumen Indonesia yang memakai jasa atau produknya. Oleh karena itu, sekalipun dipandang skeptis oleh sejumlah kalangan seperti organisasi nirlaba Oxfam International, konsensus global tarif pajak minimal 15 persen dianggap bisa menghentikan adu tarif pajak di antara negara-negara dan memaksa korporasi global merealokasikan keuntungan kepada negara di mana mereka mencetak pendapatan dan laba. Bagi sejumlah besar negara, skenario ini membuat mereka memperoleh sumber dana tambahan untuk investasi publik yang penting bagi pembangunan ekonominya. Skenario ini juga membuat pekerja menjadi lebih terberdayakan, apalagi sejak lama korporasi-korporasi besar menggunakan muslihat akuntansi dan rekayasa hukum demi menghindari pajak agar tetap menguntungkan pemegang saham dengan cara mengalihkan beban pajak ke surga pajak itu. Tidak heran banyak negara yang berusaha keras mencegah korporasi multinasional tidak memindahkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak, namun nyaris tak berhasil sampai dunia menyepakati tarif pajak minimal 15 persen itu. Dipaksa Berbagi Keuntungan Tarif pajak minimum 15 persen ini berlaku untuk korporasi multinasional yang memiliki nilai penjualan minimal 750 juta euro (Rp12,4 triliun), sedangkan korporasi multinasional yang memiliki perputaran transaksi dagang per tahun 20 miliar euro (Rp330 triliun) dan marjin laba di atas 10 persen, bakal dipaksa membayar pajak di negara di mana mereka menjual produk atau jasanya antara 20 sampai 30 persen dari kewajiban pajaknya. Ini artinya porsi tertentu dari jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan multinasional akan dibayarkan kepada negara di mana mereka menjual produk atau jasanya, bukan lagi hanya ke negara di mana korporasi itu berkantor pusat. Dengan cara seperti ini, negara-negara di dunia, taruhlah contohnya AS, memang bakal berkurang pemasukan pajaknya dari korporasi-korporasi multinasionalnya yang berkantor di AS seperti Google, Apple atau Facebook, karena korporasi seperti ketiga raksasa IT ini mesti merelokasikan kewajiban pajaknya ke negara di mana mereka menjual jasa atau produk dan mencetak laba. Tetapi AS mendapatkan tambahan pajak besar dari korporasi asing yang beroperasi di sana, sebutlah Samsung, Toyota atau Volkswagen. Dalam perspektif sama, Indonesia bisa menuntut bagian pajak yang biasanya dibayarkan sebuah korporasi besar yang berkantor pusat di Singapura atau di surga pajak mana pun, tetapi menjual produk atau jasanya di Indonesia. Pola baru seperti bisa membuat pajak yang sebelumnya terparkir semata di surga pajak menjadi sebagian masuk lagi ke negara-negara di mana korporasi besar mencetak pendapatan. Mengutip Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OCED), pola baru ini bisa membuat negara-negara di mana korporasi asing besar beroperasi, memperoleh total pemasukan baru 150 miliar dolar AS (Rp2.148 triliun) per tahun. Masalah terakhir yang harus dihadapi adalah bagaimana konsensus pajak global ini diundang-undangkan di dalam negeri karena beberapa negara seperti AS di mana bagian besar korporasi besar berkantor pusat diperkirakan bakal menghadapi kendala dalam melegislasi kesepakatan global itu. G20 sendiri memasang 2023 sebagai tenggat tahun bagi efektifnya aturan ini. Konsekuensinya, pada 2022 ketika Indonesia menjadi ketua KTT G20, konsensus pajak global ini akan ditandatangani oleh mayoritas pemerintahan di seluruh dunia. Ketika itu terjadi, maka korporasi besar akan dipaksa segera berhitung ulang untuk berbagi keuntungan yang diperolehnya dari tempat di mana mereka mencetak laba. Tren itu juga bisa berimbas kepada upaya dunia untuk tidak lagi menoleransi individu-individu yang menghindari pajak dengan memarkir kekayaannya di surga pajak. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka cepat atau lambat surga pajak tidak lagi menjadi surga. (mth)
Megawati Harap Polisi Teladani Hoegeng yang Merakyat dan Berdedikasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berharap polisi di Indonesia dapat mencontoh sosok dan keteladanan Kapolri ke-5 Hoegeng Iman Santoso yang merakyat dan penuh dedikasi saat menjalankan tugas. “Menurut saya, he is the best. Kenapa? He is the real Polri. Orangnya sangat merakyat,” ujar Megawati mengenang mendiang Hoegeng, saat memberi sambutan pada acara peluncuran buku memperingati 100 tahun Hoegeng Iman Santoso di Jakarta, Minggu. Sebagai anak kedua Presiden Soekarno, dia mengenal langsung sosok Hoegeng dan menyaksikan langsung kesederhanaan dan kedekatan Hoegeng dengan rakyat, meskipun saat itu ia masih menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya bertemu Hoegeng, yang saat itu menjabat sebagai kepala Kepolisian Indonesia, bersepeda dari rumahnya menuju Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jalan Trunojoyo, Jakarta. “Oom, mau ke mana? Saya manggilnya Oom. Oom, masa kapolri naik sepeda. (Hoegeng menjawab): Biar saja, ini sekalian berolahraga,” kata Megawati menceritakan sosok Hoegeng yang sederhana. Tidak hanya itu, Megawati pun berpesan kepada para polisi agar menjadikan sosok Hoegeng sebagai contoh dalam menjalankan tugas. “Menurut saya, (dari keteladanan) Pak Hoegeng, mereka (polisi) harus punya dedikasi. Kalian disuruh mengatasi terorisme, radikalisme,” kata dia. Ia lanjut menyampaikan dedikasi yang dicontohkan mendiang Hoegeng juga mendorong dia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menceritakan masa-masa ia bertugas sebagai wakil presiden. Ia saat itu tidak hanya menerima laporan tertulis dari bawahan, tetapi meninjau langsung situasi di lapangan. “Saya mau lihat sendiri. Saya enggak mau hanya (terima) laporan. Jadi betul-betul saya ikuti,” kata dia. Dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas, kata dia, merupakan sikap yang selalu dipraktikkan oleh para polisi. “Bukan hanya tugas rutin belaka, bukan hanya karena ingin naik pangkat belaka,” kata dia. Hoegeng Iman Santoso, menteri pada Orde Lama dan kepala Kepolisian Indonesia yang pertama pada Orde Baru, lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 dan wafat di Jakarta pada 14 Juli 2004. Sejak lama dia sangat menyukai dan menikmati musik, terkhusus genre hawaiian, dan dia membentuk kelompok musik hawaiian, yaitu Hawaiian Seniors, yang rutin mengisi program acara di TVRI. (mth)
Alvarez Bekuk Plant di Ronde 11 untuk Rengkuh Juara Sejati
Jakarta, FNN - Kedigdayaan Saúl "Canelo" Avarez di ring tinju dunia berlanjut dalam pertarungan ke-60 selama kariernya, dan ia pun mengukuhkan diri sebagai juara dunia kelas menengah super sejati setelah menghancurkan Caleb Plant di ronde ke-11 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB. Dalam penampilan yang sabar tapi dominan, Alvarez membombardir Plant dengan serangkaian pukulan brutal hingga wasit menghentikan pertarungan untuk memberikan kemenangan TKO. Kemenangan itu sekaligus menambahkan gelar IBF Amerika ke sabuk WBA, WBC dan WBO yang sudah dimiliki Alvarez. “Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sini malam ini,” kata Alvarez dalam bahasa Spanyol melalui penerjemah seperti dikutip Theguardian. Menurut Alvarez, bukan hal yang mudah untuk bisa menjadi juara sejati seperti dua saat ini, karena selain perlu kerja keras, ia pun butuh dukungan dari banyak pihak. “Tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Namun, dengan dukungan Anda, keluarga saya, tim saya, kami menjadi melangkah sangat jauh. Ini untuk kalian semua, terutama yang dari Meksiko, ini satu lagi untuk tim kami. Kami melakukannya lagi malam ini," kata petinju kelahiran 18 Juli 1990 ini. Dalam pertandingan ke-60 nya ini, Alvarez bermain sabar di awal pertandingan sehingga Plant mengambil inisiatif menyerang dengan melayangkan jab-jab kiri, tetapi Alvarez mementahkan dengan double cover yang rapat Bahkan, di pertengahan ronde pertama, Alvarez mendapat momen menekan Plant ke sisi ring, tetapi serangannya dimentahkan Plant dengan cara mengapitkan tangannya hingga memaksa wasit melerai kedua petinju. Selepas ronde pertama, Akvarez mulai meningkatkan intensitas serangan dan memaksa Plant bertahan sambil mencari celah melayangkan pukulan balasan. Memasuki ronde kelima, kedua petinju mulai tampil terbuka sehingga jual beli pukulan pun tak terhindarkan. Pertarungan dengan intensitas tinggi itu membuat stamina Alvarez dan Plant terkuras, sehingga memasuki ronde ketujuh pertarungan terlihat agak santai. Hingga ronde kedelapan, tidak banyak pukulan keras yang dilepaskan oleh sesama juara kelas menengah itu. Sejak ronde kesembilan, Alvarez tampil agresif dengan terus menekan lawannya. Sejumlah pukulan Alvarez pun masuk. Pada ronde ke-11, Plant terjatuh setelah terkena hook kiri Alvarez. Plant mampu bangkit, tetapi Alvarez tak mau kehilangan kesempatan Ia terus melayangkan pukulan kombinasi yang membuat Plant terkapar di kanvas. Wasit pun menghentikan pertandingan dan memutuskan Alvarez menang TKO. (mth)
Kasihan Kodok
Oleh Ady Amar *) KODOK seperti juga anjing dan babi menjadi binatang (dianggap) menjijikkan. Padahal semuanya itu ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan juga menetapkan mana binatang ciptaannya yang boleh dikonsumsi, mana yang terlarang. Jika lalu pertanyaan "nakal" diteruskan, mengapa Tuhan menciptakan makhluk itu tapi terlarang untuk dikonsumsi. Maka jawabnya bisa jadi, mungkin di balik itu, sebenarnya Tuhan ingin menguji mana manusia yang taat dengan tidak melanggar perintahnya, dan mana yang bandel dengan memilih tetap melanggar mengkonsumsinya. Tapi perbincangan kali ini terkhusus pada kodok, tentu tidak sebagai binatang yang kehadirannya berproses dari larva, lalu jadi cebong dan berakhir pada kodok. Tidak pada makhluk ciptaan Tuhan itu. Kodok hanya disebut atau dipakai inisialnya, dan itu untuk menandai sebuah rezim. Wow! Adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris BUMN, yang menginisialkan "kodok" untuk memotret rezim saat ini, yang menurutnya lebih buruk dari rezim Orba, yang rontok setelah memerintah 32 tahun. Rontok oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adakah yang lebih buruk dari KKN, menurutnya kodok, tentu dalam inisial, lebih buruk dari itu. Menurutnya, cebong itu fase menuju kodok. Dan setelah kodok tidak akan ditemui fase lain kecuali kematian. Makna mati di sini lebih pada runtuh. Rezim akan runtuh setelah benar-benar menjadi kodok. Seperti juga rezim sebelumnya yang runtuh setelah memasuki fase KKN. Said Didu tampak cerdas, saat membuat istilah yang tidak dipaksa-paksakan, tapi jika dilihat secara obyektif rasanya _sih_ benar juga apa yang diistilahkannya itu. Maka, makna kodok itu diinisialkan dengan korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian dan koncoisme. Inisial kodok yang dibuat itu sungguh menyentak obyektivitas kesadaran yang sebenarnya, bahwa kita memang sedang memasuki fase terakhir menuju keruntuhan. Bagaimana tidak runtuh jika negeri ini dikelola dengan model kodok style, yang itu cuma menguntungkan sekelompok kecil dari kelompoknya. Untuk meyakinkan bahwa sebutan kodok itu adalah istilah yang tepat, ia pun perlu menggambarkan gerakan binatang kodok yang "gayanya menendang ke bawah, menyingkirkan (menyepak) ke samping dan menjilat ke atas". Said Didu tampak seolah memaksa-maksakan gaya binatang kodok, itu yang Subhanallah_memang pas dengan inisial yang disampaikannya. Kasihan memang, jika kodok sebagai binatang harus diinisialkan pada perangai buruk manusia, dan itu pada sifat tamak yang lebih buruk dari sikap binatang. Pastilah kodok tidak mampu protes menolak namanya diinisialkan dengan sikap tamak makhluk paling sempurna, tapi yang justru merendahkan kesempurnaan ciptaan-Nya. Tapi setidaknya nama kodok akan lebih sering disebut, bahkan disebut sebagai istilah untuk menamakan sebuah rezim. Kodok, meski binatang kecil, lebih akan sering disebut ketimbang anjing atau babi, yang belum ditemukan inisialnya untuk menandakan tidak saja sebuah rezim, tapi apapun yang bisa menggambarkan sebuah peristiwa menjijikkan/menjengkelkan, yang jika disebut satu persatu akan panjang bererotan. (*) *) Kolumnis
Siapa Pun KSAD Asal Bukan Dudung
By M Rizal Fadillah JUDUL di atas terinspirasi komentar netizen medsos dengan tulisan hal yang sama, lucu juga. Kesannya siapapun boleh menjadi KSAD asal bukan Dudung. Maksudnya adalah Letjen TNI Dudung Abdurrahman Pangkostrad kini dan Pangdam Jaya sebelumnya. Figurnya kontroversial. Peluang Dudung Abdurrahman menjadi KSAD memang besar, kenaikan posisi dari Pangdam menjadi Pangkostrad adalah pertanda bahwa bukan hal berat meningkat jabatan menjadi KSAD untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang sedang dipromosikan sebagai Panglima TNI. Sayangnya Dudung adalah sosok yang yang bermasalah, didukung oleh kekuasaan tetapi tidak disukai oleh rakyat. Ada empat masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi KSAD, yaitu : Pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizieq Shihab di Petamburan. Misi militer yang dinilai sebagai kudeta atas pekerjaan Satpol PP. Dudung masuk jauh ke dalam kegiatan politik pragmatis dan murahan. Kedua, dalam agenda pekerjaan Kepolisian turut menyertai Kapolda Irjen Pol Fadil Imron tampil dalam Konferensi Pers pembantaian 6 laskar FPI dan turut berdusta dengan menyatakan terjadi "tembak menembak" serta menunjukkan alat bukti yang diduga rekayasa. Pangdam yang menampilkan diri sebagai "ajudan" Kapolda. Ketiga, mendirikan patung Soekarno yang di samping Proklamator juga pemimpin Orde Lama di Kompleks Akademi Militer Magelang. Sebagai Gubernur Akmil saat itu Dudung meresmikan patung Soekarno bersama Megawati. Patungisasi Soekarno dicanangkan Megawati dimana-mana. Jika benar niat untuk menghormati Proklamator semestinya bersama dengan Moh Hatta. Keempat, merusak atau menghilangkan patung diorama penumpasan G 30 S PKI di Museum Makostrad. Nuansa ketidaksukaan kepada sejarah peran Nasution, Soeharto, dan Sarwo Edhi dalam menumpas PKI di masa Orde Lama sangat terasa. Alasan "haram patung" yang ditoleransi Dudung Abdurrahman adalah sumier dan tidak adekuat. Kalkulasi dukungan politik kekuasaan memungkinkan Dudung Abdurrahman untuk menjadi KSAD, akan tetapi pencitraan dirinya menimbulkan kesan "dosa politik" yang bertumpuk. Publik menilai Dudung tidak pas dan tidak pantas sebelum kasus dan campur tangan politiknya diusut tuntas. Yang wajar dan pantas untuk menjadi KSAD adalah siapa pun, asal bukan Dudung ! *) Analis Politik dan Kebangsaan
Data Center Dinilai Sebagai Tulang Punggung bagi Industri Digital
Jakarta, FNN - Chairman & CEO Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja menilai data center atau pusat data merupakan tulang punggung bagi industri digital di Tanah Air yang semakin berkembang pesat saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perseroan melalui unit usahanya Smartfren menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Cloud Computing asal Abu Dhabi, Group 42 (G42) serta mitra lokal asal Indonesia, PT Amara Padma Sehati (APS) yang akan berperan sebagai salah satu rekanan lokal yang memiliki kekuatan dalam ekosistem bisnis dan teknologi, untuk menyelenggarakan pusat data berkapasitas 1.000 MegaWatt (MW) di Indonesia. "Smartfren memahami pentingnya pusat data sebagai tulang punggung perkembangan industri digital di Indonesia. Kami optimis, kerja sama ini akan mewujudkan pembangunan pusat data di Tanah Air dan menjaga kedaulatan data nasional yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Selain itu, berkembangnya pusat data ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga akan memacu inovasi sektor industri 4.0 di Tanah Air," ujar Franky dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. CEO G42 Peng Xiao mengatakan, G42 dan Etisalat baru-baru ini melakukan penggabungan bisnis pusat data mereka untuk menciptakan penyedia pusat data terbesar di Uni Emirat Arab dengan kapasitas sekitar 300 MW yang sedang dibangun. "Dengan kemampuan kami dalam hal Cloud Computing, kami di G42 senang dan siap bekerja sama dengan Smartfren serta mitranya untuk mendukung pengembangan strategis infrastruktur digital Indonesia sesuai dengan standar internasional tertinggi untuk desain fasilitas, operasi, serta privasi dan keamanan data," ujar Peng Xiao. Smartfren dan perusahaan afiliasinya Moratel yang bergerak di penyedia konektivitas berbasis fiber optik, akan berkolaborasi dengan APS dan G42 yang akan berperan sebagai mitra strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, lanjut Franky, kolaborasi tersebut diharapkan akan meningkatkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional. Saat ini kebutuhan pusat data di Indonesia berkembang sangat pesat. Pembangunan infrastruktur pusat data di dalam negeri yang memadai menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan menggunakan pusat data yang berada di dalam negeri, akan memberi kemampuan untuk akses data yang lebih mudah, cepat dan aman dan akan melengkapi serta memperkuat ekosistem digital untuk mendukung pengembangan ekonomi digital yang sangat pesat serta menciptakan lapangan kerja yang besar di bidang digitalisasi dan industri 4.0. "Hal ini, merupakan kunci perwujudan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional menuju ekonomi digital Indonesia," kata Franky. Pertukaran dokumen perjanjian antara kedua perusahaan dilakukan antara Chairman dan CEO Sinar Mas Telecommunication and Technology Franky Oesman Widjaja dan CEO G42 Peng Xiao dalam sebuah acara yang digelar di Expo Dubai dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo dan Perdana Menteri UEA dan Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (mth)
Telinga Iwan Fals Tipis, Tak Setebal Anies Baswedan
Oleh Ady Amar *) Ada yang kerap bahkan sudah jadi hobi lapor melaporkan pada pihak berwajib, jika merasa dirinya atau junjungannya, atau kelompoknya diberitakan dengan tidak sebenarnya. Dilaporkan pada kepolisian untuk sebisa mungkin diseret ke pengadilan. Itu bisa karena postingan, atau pernyataan seseorang terhadap publik figur dianggap tidak mengenakkan, bahkan dianggap fitnah, lalu memilih jalur hukum menyelesaikan persoalan itu. Kemarin Kamis, 4 November, Rosana, istri musikus gaek yang lagu-lagunya penuh kritik, Iwan Fals, mengadukan laporan ke Polda Metro Jaya, seseorang dengan inisal KS, yang disebutnya mencemarkan nama baik suaminya. Itu berkenaan dengan Ormas Orang Indonesia (OI). Ia didampingi sang suami, Iwan Fals, yang lalu berstatus sebagai saksi. Mengapa tidak Iwan Fals sendiri yang mengadukan pencemaran nama baiknya, kok justru harus istrinya. Aneh, kan. Iwan Fals terbilang tukang kritik. Lagu-lagunya sarat kritik, yang akhirnya tak tahan juga dirinya diganggu dengan "kritik". Telinga Iwan ternyata tipis. Mengadu pada instrumen kekuasaan (polisi) jadi pilihan. Kalau saja pada masa lalu ada pihak di era Soeharto yang dikritiknya menempuh jalur hukum, entah sudah berapa kali ia mesti menghuni prodeo. Iwan Fals saat ini memang bukan seperti yang dulu. Iwan Fals yang sekarang ini, orang menyebut "singa tua" yang ompong, yang mata dan hatinya tak mampu melihat fenomena sosial-politik sekeliling dengan baik. Ia tampak menikmati keasyikan tersendiri bisa makan semeja dengan penguasa. Banyak yang menyayangkan langkahnya memilih jalur hukum. Memang sih pokok materi perkara aduannya tidak di-share di ruang publik. Maka, semua tidak tahu seberapa dahsyat fitnah yang mengenainya itu. Meski demikian, menempuh jalur hukum itu mengesankan ia bukan terbilang orang yang "jembar hati" melihat persoalan dan menyelesaikan dengan cara-cara persuasif di luar pengadilan. Atau bahkan membiarkan saja persoalan yang dianggapnya fitnah, itu justru langkah elegan, yang lambat laun pastilah "fitnah" itu akan pupus dengan sendirinya. Tapi ya itu tadi, tukang kritik memang tidak selamanya kuat dikritik, dan lalu memilih jalur hukum. Berharap saja pihak kepolisian bijak dan tidak memproses perkara yang sebenarnya bisa dicari titik temunya. Tidak semua perkara mesti diseret ke pengadilan yang melelahkan, hanya untuk kepuasan semu satu pihak. Anies Memang Istimewa Bersyukur Iwan Fals tidak ditakdir sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tidak berperangai seperti Anies Baswedan. Tidak berperangai seperti Anies, itu karena ia "'sempit hati", yang tidak tahan kritik yang lalu memilih jalur hukum. Maka, sehari bisa 3-4 kali, seperti minum obat layaknya, ia akan bolak-balik melaporkan orang-orang yang mengkritiknya. Menjadikan pekerjaan utama sebagai Gubernur jadi terbengkalai. Diakui atau pun tidak diakui, tetaplah Anies Baswedan itu pejabat istimewa, seng ada lawan. Ia membiarkan saja, bukan lagi kritikan, tapi hujatan bahkan fitnah keji yang didapatnya dari para buzzer bergaji rupiah, yang umpatannya jahat penuh dusta, yang seperti diproduksi massal. Memilih dengan tidak menghiraukan. Bak dianggap angin lalu saja. Anies tidak ingin terkotori pikirannya dengan hal-hal tidak produktif. Anies tampak tidak mempermasalahkan dirinya jadi samsak hidup, dihajar tiap hari dengan fitnah yang diada-adakan. Anies tampak menikmatinya. Ia tak harus bersungut-sungut melaporkan mereka yang memang bekerja dan digaji dengan mengumpat-memfitnahnya. Intensitas umpatan jahat penuh fitnah tampak makin hari makin sadis dihantamkan. Seolah para buzzer berlomba memproduk umpatan paling sadis yang bisa membuat Anies terusik. Sekali lagi, Anies tetap saja tak bergeming. Agaknya rugi bahkan menjatuhkan diri jika merespons umpatan sampah. Sikap yang dipilih Anies setidaknya efektif. Menjadikan pekerjaan utamanya tidak jadi terbengkalai cuma ngurus hal tidak semestinya yang sifatnya personal. Anies terus bekerja membuat Jakarta makin "bercahaya", yang itu memang cuma bisa dilihat oleh mereka yang tak buta hati dan matanya. Tahun 2024 masih jauh, tapi kerja para buzzer dan analis politik berbayar, yang belakangan muncul seperti jamur di musim hujan, seolah diikhtiarkan-dihadirkan punya tugas menenggelamkan elektabilitas Anies yang moncer. Tampaknya, menjatuhkan Anies berlebih, bahkan terkesan dikeroyok jadi musuh utama, rasanya tidak efektif lagi. Justru di mata publik, tidak saja di Jakarta, tapi di seantero negeri justru menimbulkan empati dan simpati sebaliknya. Sepertinya cara-cara busuk dengan membusuk-busukkan Anies Baswedan, itu sudah mampu dibaca publik dengan baik. Memilih diterus-teruskan pastilah mubazir. (*) *) Kolumnis
BNI Antar UMKM Tembus Pasar Dubai
Dubai, FNN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memfasilitasi debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasional masuk ke Al Jaber Gallery di Mall of Dubai, sebagai salah satu upaya pengembangan bisnis segmen UMKM BNI. "Tentunya, kami sangat bangga karena UMKM Nasional yang kami bina ditempatkan di etalase premium di mall terbesar dunia yaitu di Al Jabber Gallery, Dubai Mall. Kami berharap dapat memberi dampak positif membuka jalan UMKM Indonesia go global," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Dubai, Sabtu. Al Jaber Gallery merupakan jaringan toko sovenir terbesar di United Arab Emirates (UEA) yang berdiri 1960. Pemilik Al Jaber Gallery adalah Abdulla Jaber Belshalat, pengusaha bidang kerajinan dan barang antik. Al Jaber Gallery saat ini memiliki 26 gerai yang tersebar di berbagai mall serta jalan raya di Dubai dan Abu Dhabi yang menjual berbagai kerajinan asli Arab dan berbagai negara, seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagai pilot project, BNI mensponsori 10 pelaku UMKM dengan 30 produk berupa antara lain sepatu, keramik, fabrik, perhiasan, porselen, tas, dan pajangan rumah untuk dapat dipasarkan di Al Jaber Gallery. Acara peresmian dihadiri langsung Menteri BUMN Erick Thohir. Royke Tumilaar menuturkan UMKM adalah segmen strategis yang tengah didorong pemulihan kinerjanya tahun ini. BNI terus mencari potensi pertumbuhan debitur UMKM menembus pasar global, termasuk Timur Tengah, yang ceruk pasarnya besar. Menurut dia, BNI baru saja merampungkan kerja sama dengan Al Jaber Gallery, yang diharapkan mampu memperbesar pasar bagi produk UMKM. Pada tahap tersebut, lanjutnya, BNI Xpora berperan sebagai fasilitator UMKM untuk mendapat tempat istimewa di gerai terbesar UEA. Ke depan, tentunya para pelaku UMKM ini dapat mandiri bekerja sama langsung dengan Al Jaber Gallery. "Kehadiran Xpora menjadi komitmen BNI mengakselerasi UMKM naik kelas dan go global. Melalui BNI Xpora, kami yakin akan semakin banyak memfasilitasi business matching UMKM nasional ke banyak negara lain juga," ujar Royke. Pada kesempatan itu Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi upaya BNI membuka akses UMKM menembus pasar global dan ia optimistis momentum kebangkitan kinerja UMKM akan lebih cepat seiring terbukanya pasar global. "Ini tentunya sangat bagus. BNI dengan program Xpora-nya mampu membuka akses pada UMKM. Di sinilah peluang pendapatan UMKM yang besar itu," sebutnya. Erick pun menyoroti produk UMKM di Dubai yang memiliki desain khas tradisional serta kualitas premium. Dia yakin BNI telah bekerja keras membimbing UMKM mencapai level tersebut. "Ini juga berkat upaya bimbingan BNI terhadap para pelaku UMKM-nya. Produknya bagus-bagus sehingga harganya pun menembus berkali-kali lipat dari harga luar negeri," imbuhnya. Lebih lanjut Erick menuturkan dukungan pemerintah belanja produk UMKM akan terus ditingkatkan, sehingga mendapat pasar tetap yang dapat dijadikan basis pendapatan untuk berkembang lebih tinggi. "Pokoknya di bawah Rp14 miliar pemerintah belanja melalui UMKM. Itu besar loh. Ingat, itu harus terdaftar melalui OSS," imbuhnya. Abdulla Jaber Belshalat mengatakan telah mengkurasi 30 produk dari BNI Xpora dan kagum melihat produk UMKM memiliki kualitas serta tingkat kerumitan yang tinggi. "Ini sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kami tentu akan mendorong pelanggan kami membeli produk Indonesia," imbuhnya. Dia berharap produk Indonesia mampu menjaga kualitas, agar permintaan pelanggan lebih tinggi. Terlebih, Al Jaber akan mulai menempatkan produk-produk UMKM ke seluruh gerainya di Dubai dan Abu Dhabi. "Ke depannya kami juga menjalin kerja sama langsung dengan pelaku UMKM Indonesia agar pengadaan barang dilakukan lebih cepat," imbuhnya. Sementara itu Founder Keewa Shoes Dani Ika Suryandari mengapresiasi langkah proaktif BNI mencari peluang pertumbuhan UMKM. Dia optimistis akan mendapat penjualan yang besar dengan masuk pasar Dubai. "Sebetulnya kami pun tak menyangka upaya BNI seagresif ini. Benar-benar tak menyangka produk kami dijual di Al Jaber Gallery yang sangat eksklusif. Pokoknya keren," katanya. Dia menuturkan Rumah Keewa sudah berjalan selama 6 tahun. Dia bersama perajin lain berupaya menciptakan produk unik tradisional berkualitas yang mampu dicintai oleh orang Indonesia, termasuk di luar negeri. "Kami tentu yakin usaha kami akan semakin lebih meningkat lagi. BNI juga terus memberi bimbingan dan aktif mengajak kami untuk banyak program pembelajaran. Kami juga diberi banyak tips terkait ekspor dan sosial media," katanya. Founder Borneo Queen Kiki Aprilia pun sangat mengapresiasi upaya BNI untuk menjual produk dari Kalimantan Tengah ini tembus ke Dubai. "Seneng banget. BNI sangat setia membina kami para pelaku UMKM. Dari awal bisnis kami selalu mendapat support sehingga mampu menembus pasar ekspor seperti saat ini. Tentu kami pun bangga," sebutnya. Dia menyampaikan usahanya kini terus menambah jumlah perajin menjawab permintaan yang terus meningkat. Kiki akan terus mempertahankan usaha dengan konsep kerajinan tangan agar keunikan produk dapat terjaga. "Memang permintaan kami itu sudah meningkat hingga 5.000-7.000 per bulan. Sebelumnya sedikit sekali. Ke depannya tentu akan naik, dan kami akan terus tambah perajin. Sekarang saja sudah perajin 1 kampung kami berdayakan," imbuhnya. (mth)
Wapres: Pembangunan Papua Harmonisasikan Kesejahteraan dan Keamanan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan di Papua mengutamakan pada harmonisasi antara kesejahteraan dan keamanan sehingga percepatannya dapat terwujud. "Papua ini memang Pemerintah punya perhatian khusus. Oleh karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmonisasikan antara kesejahteraan dan keamanan supaya keamanan tetap kondusif," kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu. Langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengharmonisasikan kedua hal tersebut, lanjut Wapres, ialah dengan menerapkan berbagai afirmasi. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada masyarakat di Papua dari adanya gangguan keamanan dengan berbagai tindakan terukur. "Pembanguan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali atau tidak kondusif. Maka, dua hal itu menjadi program terintegrasi, ini yang kami lakukan," katanya. Wapres berharap dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat tersebut, percepatan pembangunan di Tanah Papua segera terwujud. Selain itu, ketidakpuasan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat makin luntur, terutama dengan mengedepankan dialog dengan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. "Ini terus kita lakukan dialog-dialog dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan itu. Dengan ketidakpuasan itu, makin hilang. Maka, kami harapkan akan berpengaruh pada kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua," katanya. Ketidakpuasan tersebut, kata Wapres, antara lain terkait dengan penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat dalam implementasi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Untuk meminimalkan penyalahgunaan tersebut, Wapres mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan perbaikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. "Kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dana, padahal kami sudah memberikan afirmasi yang kuat, dana otonomi khusus juga ditambah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, kemudian berbagai afirmasi juga kami berikan," ujar Wapres. (mth)
Disdukcapil OKU Sumsel Cetak 27.000 Keping KTP Elektronik
Baturaja, FNN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, hingga saat ini telah mencetak sebanyak 27.000 keping kartu tanda penduduk (KTP) elektronik milik masyarakat setempat. "Hingga Oktober 2021 tercatat 27.000 keping KTP elektronik yang sudah selesai dicetak," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Ogan Komering Ulu (OKU) Yanizi di Baturaja, Sabtu. Ia menyebutkan puluhan ribu keping kartu identitas tersebut telah dibagikan kepada seluruh warga yang sudah melakukan perekaman data. Menurut dia, hingga saat ini dari 261.000 warga wajib ber-KTP, dan 258.000 di antaranya sudah melakukan perekaman data. Sebagian besar tinggal menunggu dicetak kartu identitasnya. "Sekitar 99,06 persen warga OKU sudah mengantongi kartu identitas diri. Artinya, tinggal sedikit lagi yang belum memiliki KTP," katanya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya melakukan upaya jemput bola mendatangi warga hingga ke desa-desa guna perekaman data agar dapat diproses cetak kartu identitas, termasuk juga perekaman data ke sekolah-sekolah tingkat SMA di Kabupaten OKU agar mencapai target hingga akhir Desember 2021. "Untuk stok blangko, mencukupi bahkan saat ini tersedia 6.000 keping. Jika nantinya kurang, akan diajukan penambahan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. (sws)
Pemerintah Kota Kupang Minta Warga Waspadai COVID-19 Gelombang Ketiga
Kupang, FNN - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta warga daerah itu untuk waspadai potensi penularan virus corona dapat menimbulkan terjadinya gelombang ketiga COVID-19. "Kita semua harus waspada terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada akhir tahun 2021, karena bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man di Kupang, Sabtu. Ia menegaskan perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru tetap diizinkan, tetapi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Kupang, kata dia, tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang menjelang perayaan akhir tahun ini guna menghindari peningkatan kasus COVID-19. Menurut dia, pemerintah Kota Kupang akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kasus COVID-19 di ibu kota Provinsi NTT. Apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan, kemungkinan kegiatan ibadah perayaan Natal di gereja ditiadakan demi kepentingan masyarakat. "Bisa saja kita tiadakan ibadah Natal di gereja, apabila dalam satu bulan ke depan kasus COVID-19 di Kota Kupang kembali meningkat," kata Hermanus Man. Ia berharap warga Kota Kupang untuk tidak kendor dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Menurut dia, tim Satgas COVID-19 terus melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai upaya menekan peningkatan kasus COVID-19. (sws)
Swiss Bertemu Rusia di Final Billie Jean King Cup
Jakarta, FNN - Belinda Bencic mengalahkan petenis Australia Ajla Tomlajonovic 6-3 6-2, Jumat waktu Praha atau Sabtu WIB untuk membantu memimpin Swiss ke final Billie Jean King Cup dan bertemu juara empat kali Rusia. Swiss mencapai final untuk pertama kalinya sejak 1998 setelah Jil Teichmann meraih kemenangan 6-0 6-3 atas Storm Sanders sebelum Bencic memberi Swiss keunggulan 2-0 yang tak terkalahkan dengan menghalahkan Tomljanovic di depan pemain hebat Amerika Billie Jean King, yang menyaksikan dari tribun. Sementara itu, ada pula adegan menggembirakan di kubu Rusia ketika Liudmila Samsonova bekerja sama dengan Veronika Kudermetova di ganda penentu untuk membantu Rusia mengalahkan petenis Amerika Serikat di semifinal. Bencic akan diandalkan untuk memimpin serangan Swiss melawan Rusia. "Ini sangat luar biasa," kata Bencic saat mencapai final, seperti dikutip Reuters. "Saya tidak berpikir kami benar-benar mengharapkannya. Kami memiliki grup terberat." "Kami sangat senang berada di final. Kami belum bisa mempercayainya," tambahnya. Di bawah format baru turnamen, 12 tim dibagi menjadi empat grup dan pemenang grup maju untuk memperebutkan gelar. Swiss, yang ingin mengangkat trofi untuk pertama kalinya, memilih petenis peringkat 39 dunia Teichmann untuk membuka pertandingan mereka setelah penampilan gandanya yang solid selama sepekan. Teichmann melaju melalui set pertama melawan Sanders, peringkat 92 tepat di bawahnya, sebelum petenis Australia itu melakukan perlawanan. Namun petenis Swiss yang kidal itu mendapatkan kembali kendalinya untuk mengamankan kemenangan. "Tim saya mengatakan kepada saya untuk bermain dan bertarung dengan semua yang Anda miliki," katanya. "Saya merasa sangat baik. Saya melakukan tembakan, saya bermain agresif." Sementara itu, pasangan Rusia Samsonova dan Kudermetova mengalahkan pasangan Amerika Shelby Rogers dan CoCo Vandeweghe 6-3 6-3 dalam pertandingan yang menentukan. Rusia, yang berusaha memenangi turnamen yang sebelumnya dikenal dengan nama Fed Cup itu untuk kelima kalinya, bersaing di Praha sebagai tim Federasi Tenis Rusia akibat sanksi larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan mereka karena skandal doping. Danielle Collins sebelumnya menyamakan kedudukan untuk Amerika Serikat, pemenang 18 kali turnamen tersebut, dengan kemenangan 6-7(9) 7-6(2) 6-2 atas Anastasia Pavlyuchenkova, setelah petenis nomor 40 dunia Samsonova, yang membuat debut nomor tunggal di Billie Jean King Cup, membuat Rusia unggul dengan kemenangan 1-6 6-4 6-3 atas Sloane Stephens. "Saya sangat positif sebelum pertandingan. Saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat, sangat sulit melawan Sloane," kata Samsonova. Dia menambahkan setelah pertandingan itu, dia merasa percaya diri untuk bekerja sama lagi dengan Kudermetova jika final Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB nanti terpaksa memainkan nomor ganda guna menentukan kemenangan. (sws)
KSP Minta Program Kemitraan Petani Indramayu Dilakukan Transparan
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta skema program kemitraan pengalihan lahan petani Indramayu, Jawa Barat, menjadi tanaman tebu yang dilakukan bersama PT PG Rajawali II (RNI Group), dilakukan secara transparan. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli KSP Ngathoillah dalam rapat koordinasi antara KSP dan PT PG Rajawali II, pemda, dan kepolisian Indramayu secara daring, Sabtu. "Transparansi skema kemitraan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh petani-petani calon mitra," kata Ngathoillah dalam siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya, pada hari Rabu (3/11) KSP menemui puluhan petani Kecamatan Cikedung Indramayu yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Petani menuntut PT PG Rajawali II membatalkan program kemitraan pengalihan lahan ke tanaman tebu karena dianggap merugikan, seperti yang terjadi di Majalengka. "Sosialisasi kepada Mitra Petani perlu dilakukan secara berkala bersama dengan Pemerintah Daerah, mengingat masih ada beberapa desa di Kabupaten Indramayu yang belum menjadi Mitra PT PG Rajawali II RNI Group," kata Ngathoillah. Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu Maman Kostaman menjelaskan bahwa pemda kerap melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat lokal dan para petani tentang program kemitraan pemerintah dengan petani. "Kami selalu terbuka menerima aspirasi petani soal edukasi kemitraan dengan pemerintah," ujar Maman. Sementara itu, Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa RNI sebagai calon induk BUMN pangan akan terus meningkatkan program kemitraan dengan petani tebu dengan menyinergikan antara petani, BUMDes, dan pabrik gula. "Mitra petani berperan dalam produksi tebu dan bahan baku di pabrik gula. Oleh karena itu, peningkatan kemitraan dengan petani terus dilakukan bersinergi dengan BUMDes setempat," kata Arief. Sebagai informasi, PT PG Rajawali II mengelola 12.000 hektare lahan HGU, masing-masing 6.000 hektare di Majalengka dan 6.000 hektare di Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari desa-desa penyangga. Di Majalengka program tersebut sudah berjalan dengan realisasi penanaman tebu di atas 5.000 hektare, sedangkan di Indramayu sampai saat ini masih memunculkan pro dan kontra. (sws)
Polisi Tangkap Pelaku Utama Penggelapan Ratusan Mobil di NTB
Praya, Lombok Tengah, FNN - Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meringkus seorang pemuda berinisial FD (35) warga Desa Peringgerata atas dugaan melakukan penggelapan dan penipuan ratusan mobil rental. "Pelaku utama kasus penipuan sewa gadai mobil telah kami tangkap di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seminggu lebih sempat menjadi buron," kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono di Praya, Sabtu. Selain mengamankan pelaku, anggota juga menyita puluhan mobil berbagai jenis dan merek. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan penyidikan kasus tersebut untuk mengungkapkan pihak lain yang terlibat. "Jumlah barang bukti yang disita sebanyak 41 unit terdiri atas 19 mobil pikap dan 22 mobil pribadi serta uang Rp20 juta dari pelaku," katanya didampingi Kasatreskrim Iptu Redho Rizki saat pers rilis pengungkapan kasus sewa-gadai mobil di Polres Lombok Tengah. Dalam melaksanakan aksinya, lanjut dia, pelaku mengatasnamakan proyek pembangunan Sirkuit Mandalika untuk event World Superbike dan proyek Jalan Bypass Bandara Lombok. Dikatakan pula kepada para korbannya bahwa mobil yang disewa itu akan dimasukkan dalam proyek Sirkuit dan Jalan Bypass Bandara. "Itu hanya modus belaka. Akan tetapi, faktanya mobil itu digelapkan oleh pelaku dengan cara digadai kepada orang lain. Korbannya cukup banyak sekitar 100 orang, baik itu di Lombok Tengah maupun Mataram," katanya. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai berbagai macam aksi penipuan, serta jangan mudah percaya dan harus mengecek fakta di lapangan. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah Iptu Redho Rizki Pratama menambahkan bahwa penangkapan pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari salah satu korban atas nama Rupawan (36) warga Kopang. Korban melaporkan ke polisi karena mobil yang disewa pelaku tersebut tidak kunjung dikembalikan setelah lewat batas waktu sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyian, salah satu penginapan di Kota Banjarmasin. Penangkapan ini dibantu oleh anggota Polda NTB dan Polda Kalimantan Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan telah menggelapkan mobil yang disewa dari para korban tersebut. Untuk menyakinkan korban, pelaku memberikan sewa per bulan sebesar Rp4 juta sampai Rp7 Juta. "Mobil yang disewa itu kemudian digadaikan dengan harga yang bervariasi Rp35 juta sampai Rp50 juta," katanya. Sejauh ini, kata dia, pelaku melakukan perbuatannya sendiri. Namun, kemungkinan barang bukti yang akan disita akan bertambah karena pengakuan pelaku mobil yang digelapkan sekitar 100 unit. Pelaku mengaku belajar menipu dari YouTube. Uang hasil gadai, dipakai untuk tutup lubang gali lubang biaya sewa mobil serta untuk kebutuhan hidup. "Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP," katanya. (sws)
Partai Demokrat Sebut Hoaks Keluarga AHY Berwisata Saat SBY Sakit
Jakarta, FNN - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan klarifikasi terkait unggahan warganet tentang keluarga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berwisata di saat SBY sakit kanker sebagai hoaks. "Itu jelas hoaks, foto lama banget, lebih dari tiga tahun lalu, karena Aira masih kecil banget. Sekarang kan Aira sudah beda tipis tingginya dengan Mbak Annisa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Pernyataan ini dirilis setelah seorang warganet dengan akun Twitter menamakan diri sebagai Netizen NKRI mengunggah postingan foto keluarga AHY berswafoto di sebuah kota di luar negeri. Terkait unggahan tersebut, Herzaki menyebut bahwa unggahan warganet tersebut adalah fitnah terhadap keluarga Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mengaku Netizen NKRI, tapi menyebar fitnah terhadap keluarga Presiden ke-6 Republik Indonesia yang sedang mengidap kanker. Sangat tidak punya empati dan tidak punya moral," tulis Herzaky. Terkait tindak lanjut dari unggahan tersebut, Herzaky mengatakan pihak keluarga memilih fokus untuk pengobatan SBY terlebih dahulu. "Sementara kami fokus dengan pengobatan Bapak SBY dulu. Ini yang menjadi prioritas utama keluarga," kata Herzaky. Adapun unggahan yang ditulis oleh Nila Murti Tanjung melalui akun Twittter @nila_mrt "Ini bukan contoh yg baik bagi kita. Kita rakyat se Indonesia mendoakan Bapak mantan yg sedang mengidap cancer prostat berobat ke Amerika, yg ini ikut rombongan, bukannya prihatin la kok malah di manfaatkan utk berwisata sambil selfie-selfiean. Mentang2 di beayai negara," tulis akun tersebut. Unggahan tersebut juga menyematkan foto AHY beserta istri dan anaknya yang sedang berswafoto dengan latar pemadangan salah satu kota di luar negeri. Dari hasil penelusuran jejak digital melalui akun Instagram Annisa Yudhoyono, bahwa foto tersebut merupakan foto lama yang diunggah pada 21 Maret 2018. (sws)
Pasien COVID-19 Sembuh di Babel Bertambah 10 Jadi 50.486 Jiwa
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pasien COVID-19 sembuh bertambah 10 orang, sehingga total orang sembuh dari virus corona itu menjadi 50.486 jiwa. "Penambahan 10 orang sembuh dari virus ini, maka pasien COVID-19 yang masih menjalani isolasi berkurang menjadi 134 orang," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Sabtu. Ia menjelaskan 10 orang pasien sembuh dari COVID-19 dengan kumulatif 50.486 orang tersebar di Bangka Tengah tiga orang dengan kumulatif 6.383 orang, Belitung dua orang dengan kumulatif 7.492 orang, Belitung Timur dua orang dengan kumulatif 5.162 orang. Selanjutnya pasien sembuh dari COVID-19 di Kota Pangkalpinang bertambah dua orang dengan kumulatif 13.273 orang, Bangka bertambah satu orang dengan kumulatif 9.417 orang, kumulatif pasien sembuh di Bangka Barat 5.427 orang, Bangka Selatan dengan kumulatif 3.332 orang. "Tingkat kesembuhan pasien dari COVID-19 mencapai 96,96 persen dan ini terus ditingkatkan melalui kampanye penerapan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi COVID-19," katanya. Ia mengatakan kasus orang terpapar COVID-19 juga bertambah 14 orang dengan kumulatif 52.068 jiwa tersebar di Pangkalpinang tujuh orang, Bangka Tengah tiga orang, Belitung Timur tiga orang dan Belitung satu orang. "Hari ini Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan tidak ada penambahan kasus orang terpapar virus corona," katanya. Menurut dia dalam mengantisipasi lonjakan kasus harian COVID-19 gelombang ke-3, Babel elah membentuk pos pengamanan terpadu di pelabuhan dan bandara. "Kita bersama TNI/Polri dan otoritas penyelenggara transportasi umum membentuk posko pengamanan terpadu," katanya. (sws)
Pupuk Kaltim Hadirkan Produk Berkualitas SNI
Jakarta, FNN - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) berpartisipasi dalam ajang Indonesia Quality Expo (IQE) ke-9 yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan menampilkan beragam produk perusahaan, antara lain urea Daun Buah, NPK Pelangi, produk pupuk hayati seperti Ecofert, Biodex Biotara, Bio Salin, BioLK, dan produk-produk riset. “Implementasi SNI menjadi fokus utama Pupuk Kaltim dalam menghadirkan produk berkualitas yang secara bertahap diikuti seluruh inovasi di lingkungan perusahaan, baik bersifat pelayanan maupun pengembangan digitalisasi berbasis Industri 4.0,” kata Ketua Tim IQE PKT MHN Hidayat di Bandung, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis, Sabtu. Selain itu Pupuk Kaltim memamerkan inovasi Remotely Operated Vehicle (ROV), aplikasi Distribution Planning and Control System (DPCS), Jasa Pelayanan Pabrik, Product Knowledge Management, serta produk inovasi lainnya. Tak hanya produk perusahaan, Pupuk Kaltim sebagai anak perusahaan holding BUMN Pupuk Indonesia juga melibatkan mitra binaan dalam IQE Ke-9 Tahun 2021, mulai dari produk batik, kerajinan tangan khas Kaltim, hingga produk herbal hasil olahan Rumah Tanaman Obat Keluarga (Toga) yang juga didorong untuk menghadirkan produk berkualitas sesuai SNI. Seluruh produk yang dihasilkan Pupuk Kaltim terus didorong untuk terstandarisasi SNI secara berkelanjutan. “Termasuk dengan produk mitra binaan, juga difasilitasi untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), agar produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu dan kualitas kepada konsumen,” ujar Hidayat. Beberapa tahun terakhir hasil inovasi hingga produk riset didaftarkan Pupuk Kalyim untuk mendapatkan SNI yang beberapa di antaranya telah tersertifikasi. Begitu juga dorongan penggunaan SPPT SNI bagi UKM binaan, lanjutnya, merupakan kesinambungan langkah Pupuk Kaltim untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 sekaligus upaya meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar nasional maupun global. Sejauh ini ada 4 UKM binaan Pupuk Kaltim yang mendapatkan SPPT SNI dari BSN, yaitu Batik Beras Basah, Batik Kuntul Perak, Amplang Barokah, dan Abon Jaya Mandiri. Adapun beberapa unit usaha binaan lainnya dinyatakan sedang dalam proses verifikasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk mendapatkan sertifikasi serupa. Hidayat mengharapkan agar IQE mampu mendorong seluruh iklim usaha maupun pelayanan di berbagai bidang terstandarisasi SNI sebagai jaminan mutu dan kualitas untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. “Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menerapkan SNI di setiap produk yang dihasilkan, termasuk hasil mitra binaan perusahaan maupun inovasi lainnya, sehingga ke depan, aktivitas bisnis perusahaan ditopang dengan baik oleh seluruh bidang yang terstandar SNI,” ucap dia. (mth)
Pemkot Depok Usulkan Empat Rancangan Peraturan Daerah
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyampaikan usulan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD. Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Sabtu mengatakan saat ini ada tiga Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Depok Tahun 202, yaitu, Raperda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius dan Raperda Kota Depok tentang Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi. Selanjutnya, Raperda Kota Depok tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. "Untuk satu Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2021, yakni Raperda Kota Depok tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung," tuturnya. Menurut Mohammad Idris, terkait usulan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius, telah selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025. Raperda ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Religius dalam bentuk penguatan peranan Pemkot Depok dalam upaya menumbuhkembangkan kehidupan beragama, melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, kesejahteraan pemangku kepentingan keagamaan, peningkatan kualitas sarana, dan prasarana ibadah. "Raperda ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan penguatan nilai-nilai religius di masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip toleransi dan kebhinekaan," ujarnya. (sws)
Polisi Aceh Tangkap Pria Pemerkosa Adik Ipar Saat Istri Melahirkan
Banda Aceh, FNN - Personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang pria MAN (40) atas dugaan pemerkosaan adik ipar yang masih di bawah umur, dilakukan saat istrinya sedang melahirkan. "Pelaku warga Banda Aceh itu diduga melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap adik iparnya yang masih di bawah umur," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha, di Banda Aceh, Jumat. AKP Ryan mengatakan, kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut pada saat istri pelaku baru saja melahirkan. Ketika itu korban masih berusia 10 tahun (2019). Ryan menyampaikan, peristiwa itu terjadi ketika korban diminta kakaknya untuk beristirahat di kamarnya. Sementara itu kakak korban bersama pelaku (suaminya) tidur di ruang tamu. Namun, menjelang dini hari korban mencium aroma rokok di kamar tempatnya tidur. Pelaku kemudian memerkosa korban. “Korban merasa terancam takut dianiaya saat pelaku melakukan perbuatannya,” ujarnya. Menurut Ryan, peristiwa itu terjadi sejak Maret 2019 hingga akhirnya baru diketahui orangtua korban (mertua pelaku) pada Februari 2021, dan telah dilakukan sebanyak tiga kali. Namun kasus ini awalnya hanya ditangani oleh perangkat gampong (desa). "Dalam mediasi, tidak ditemukan musyawarah mufakat, sehingga keluarga korban melaporkan ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut," kata Ryan. Menindaklanjuti laporan polisi nomor LPB/65/V/YAN.2.5/2021/ SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan koordinasi dengan P2TP2A Banda Aceh dalam kasus yang menimpa korban. “Pihak P2TP2A Banda Aceh merespons baik untuk mendampingi korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku MAN, sehingga kami bersama-sama harus ekstra kerja dalam mengungkap kasus yang menimpa korban,” demikian Ryan. Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pelaku akan dijerat dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kini pelaku mendekam disel tahanan Polresta Banda Aceh. (sws)
DPR Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Hari Ini
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu mulai pukul 10.00 WIB. "Uji kelayakan dan kepatutan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI Sabtu, 6 November 2021 pukul 10.00 WIB," seperti dikutip dari akun Twitter resmi DPR RI @DPR_RI, Sabtu. Melalui akun Twitter @DPR_RI juga diinformasikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika disiarkan langsung di akun resmi media sosial DPR RI, yakni Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa verifikasi administrasi dokumen yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah lengkap. "Pimpinan Komisi I DPR dan Kapoksi pada hari Jumat (5/11) pukul 14.00 WIB telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, dan menyatakan telah lengkap untuk dokumennya," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/11). Dokumen yang telah dinyatakan lengkap tersebut adalah data riwayat hidup, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan surat keterangan bersih diri/sehat (SKBD). Menurut dia, dalam dokumen tersebut menyebutkan Jenderal Andika memiliki satu istri dan duaanak, serta telah melaporkan LHKPN pada bulan Juni 2021. Setelah verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, proses uji kelayakan akan dilanjutkan pendalaman dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Setelah itu, kata dia, verifikasi faktual direncanakan setelah RDPU pada hari Minggu (7/11). (sws)
Pertamina Gunakan Transportasi Air Distribusi Elpiji di Daerah Banjir
Pontianak, FNN - PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) mendistribusikan elpiji subsidi pada masyarakat terdampak banjir untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Melawi dengan menggunakan transportasi air, seperti sampan dan kapal cepat (speedboat). "Sejak empat hari terakhir kami mendistribusikan elpiji subsidi menggunakan transportasi air bagi masyarakat terdampak banjir untuk dua kabupaten tersebut yang ketinggian airnya cukup mengganggu transportasi darat," kata Sales Branch Manager Rayon III Pertamina Kalimantan Barat (SBM III Kalbar) Novan Reza Pahlevi saat dihubungi di Sintang, Sabtu. Dia menjelaskan distribusi dengan transportasi air itu dilakukan agar masyarakat yang menggunakan elpiji subsidi atau tabung tiga kilogram tetap bisa terlayani, meskipun wilayah tempat tinggal mereka sedang dilanda banjir yang cukup tinggi. "Distribusi kami lakukan ke agen-agen terdekat yang wilayahnya dilanda bencana alam banjir, sehingga kebutuhan masyarakat akan elpiji subsidi tetap terpenuhi," ujarnya. Sementara itu untuk jumlah SPBU yang terdampak banjir di Kabupaten Sintang tercatat lima unit tetapi masyarakat tetap bisa membeli BBM di SPBU yang tidak terdampak banjir. "Untuk stok BBM di Kabupaten Sintang masih relatif aman, karena umumnya aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan juga berkurang akibat banjir tersebut," ungkapnya. Sementara itu untuk abupaten Melawi sebanyak sembilan SPBU yang terdampak banjir sejak sepekan terakhir. "Karena aktivitas masyarakat juga lumpuh akibat banjir, maka pemakaian BBM juga turun, dan masyarakat juga menggunakan transportasi air sejak beberapa hari terakhir," ujarnya. Sebelumnya Pelaksana Harian Bupati Sintang, Yosepha Hasnah kembali meliburkan aktivitas belajar tatap muka terbatas selama delapan hari ke depan, akibat banjir besar di daerah tersebut. "Sekolah diliburkan mulai 5-13 Nopember 2021, karena debit air semakin tinggi," kata Yosepha Hasnah. Dia menjelaskan keputusan meliburkan aktivitas sekolah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Harian Bupati Sintang Nomor :420/ 5101/Disdikbud.A2 tertanggal 4 November 2021 tentang antisipasi bencana banjir besar. Dia mengatakan surat keputusan itu sudah diedarkan ke seluruh Kepala TK, PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. (mth)
Jokowi Tumbang Oleh Ulah Menteri
By M Rizal Fadillah Risma Menteri Sosial yang emosional wek wek ke mana-mana, memimpin dengan manajemen marah-marah sehingga menimbulkan kritik tajam. Tak pantas menjadi Menteri Sosial dengan modal jiwa a-sosial. Akting sinetron sapu-sapu bagai model teladan jadi bahan tertawaan. Malah menjadi pertanyaan akan kondisi kesehatan. Yaqut Menteri Agama terus bikin gaduh kepada umat beragama. Beragama Islam tetapi mengganggu ketenangan umat Islam. Dari rencana afirmasi Syi'ah dan Ahmadiyah, do'a semua agama, pengakuan agama Baha'i, hingga Kemenag hanya untuk NU dan menggandeng Kyai sesat ke Mabes Polri, umat resah dan mengkritik habis. Menteri Agama tak faham bagaimana mengayomi umat beragama. Premanisme dibawa ke ruang Kementerian. Nadiem Makarim pengusaha ojek online yang dikatrol jadi Menteri Pendidikan ternyata tidak menunjukkan kualitas Menteri terdidik. Dunia akademik diacak-acak. Tanpa makna kampus merdeka, liberalisasi dengan membuat road map menjauhi agama, dan terakhir membuat aturan yang membuka peluang seks bebas dan proteksi LGBT di Perguruan Tinggi. Nadiem menjadi Menteri Pendidikan yang dipaksakan untuk memenuhi mau-maunya Jokowi. Awal dianggap banyak potensi, namun prakteknya impotensi. Dunia pendidikan tampaknya bukan bidangnya. Bobot akademis tidak menunjang. Menteri BUMN Erick Thohir pengusaha yang membangkrutkan banyak BUMN. Karya BUMN dijual-jual meski atas nama perintah. Negara dijadikan lapak usaha. Terendus usaha pribadi masuk di Kementrian yang dipimpinnya. Meski dibantah, namun rakyat tidak percaya. Di era pandemi yang menyengsarakan rakyat, sempat-sempat mencari keuntungan berbisnis kesehatan. Konon bersama Menteri lain, Luhut Binsar Panjaitan. Nah Luhut lebih seru dan payah, Menteri segala Menteri ini diduga orang terkuat di belakang Presiden. Berjibun jabatan dipercayakan kepadanya. Bagai telah menerima "Super Semar" untuk menjalankan roda pemerintahan. Menko Investasi berujung jeblok investasi, Menko Maritim membentangkan jalur maritim buat negeri lain. Menko China-Indonesia yang menjadi Komandan penanganan pandemi ini dituduh masuk ke bisnis pandemi. Menteri yang sekaligus pengusaha memang dekat dekat dengan bisnis haram berbasis KKN. Hampir semua Menteri Jokowi tidak berprestasi bahkan bermasalah. Menteri Keuangan menjadi Menteri Perhutangan, Menteri Perdagangan menjadi Menteri Pengimporan, Menteri Mendes PDDT tidak menyejahterakan Desa malah diduga jual beli jabatan Kemendes PDDT. Jokowi salah memilih atau memang tidak bisa memilih. Oligarkhi faktanya menjadi pengendali dari kekuasaan. Desakan rakyat agar Menteri mundur atau dimundurkan mesti disikapi Presiden. Presiden harus bermusyawarah dengan oligarkhinya yang dipastikan susah atau serba salah. Menteri mundur berefek domino, Menteri dimundurkan memunculkan perlawanan. Gonjang-ganjing di Kabinet Jokowi akan semakin kuat. Memang yang terbaik sebagai solusi adalah Presiden yang mundur sehingga dapat ditata secara menyeluruh pemerintahan. Kembali ke relnya yang telah jauh melenceng. Jokowi yang bertahan hanya melanggengkan kebangkrutan, korupsi, bahkan penggerusan Ideologi dan Konstitusi. Ulah para Menteri membuka peluang kepada Jokowi untuk lebih cepat tumbang. Jalan semakin terseok-seok dan berat bertahan hingga akhir masa jabatan. *) Analis Politik dan Kebangsaan
PSSI Disarankan Tuntaskan Sengketa dengan Mata Najwa di Dewan Pers
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo menyarankan PSSI untuk menuntaskan sengketa mereka dengan acara "Mata Najwa" di Dewan Pers dan tidak melakukan gugatan hukum. "Silakan PSSI mengadukan Mata Najwa ke Dewan Pers," ujar pria yang biasa disapa Stanley itu kepada Antara di Jakarta, Kamis. PSSI berencana melayangkan gugatan hukum kepada tayangan Mata Najwa demi mendapatkan identitas wasit yang diduga terlibat dalam pengaturan pertandingan di Liga 1 Indonesia 2021-2022. Jati diri wasit yang hadir sebagai narasumber dengan inisial "Mr. Y" itu dirahasiakan tim Mata Najwa sesuai dengan hak tolak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Namun, pada Ayat 4 Pasal 4 Undang-Undang Pers tersebut menyatakan bahwa "Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan". Artinya, hak tolak dapat gugur jika ada perintah pengadilan. Hal itulah yang diperjuangkan oleh PSSI. Menurut Yosep, sulit bagi PSSI untuk membawa hal itu ke pengadilan lantaran kerja pers juga dilindung kekuatan hukum lain yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008 serta Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua regulasi tersebut bermuara ke satu titik yaitu sengketa terkait produk jurnalistik harus diselesaikan oleh Dewan Pers. "Di Dewan Pers, tim Mata Najwa tidak boleh menutupi semua informasi yang didapatkannya. Namun, nantinya Dewan Pers hanya sampai kepada kesimpulan apakah sebuah produk itu sesuai kaidah jurnalistik atau tidak. Jika sesuai, maka PSSI harus menghormati Undang-Undang Pers. Namun, jika tidak, maka bisa dilakukan tindakan lanjutan," kata Yosep. Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mengatakan bahwa pernah ada kasus di mana seorang narasumber di televisi ternyata memberikan keterangan palsu. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2010 dan sang narasumber akhirnya ditangkap polisi. "Dahulu pernah terjadi, seseorang bercerita tentang dirinya mafia kasus di kepolisian dan mengaku sering keluar masuk Mabes Polri. Ternyata setelah itu dia ditangkap dan diperiksa ternyata memang rekayasa," tutur Yosep. Tayangan bertajuk Mata Najwa yang tayang pada Rabu (3/11) mengangkat tema "PSSI Bisa Apa jiid 6: Lagi-lagi Begini". Acara yang dipandu jurnalis Najwa Shihab itu mengundang beberapa narasumber termasuk seseorang yang menyebut dirinya wasit Liga 1 dan mengaku terlibat dalam pengaturan dua pertandingan di Liga 1 Indonesia musim 2021-2022. Mata Najwa adalah sebuah program yang diproduksi oleh Narasi atau PT Narasi Media Pracaya. PT Narasi Media Pracaya adalah institusi jurnalistik resmi yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers pada 29 Nopember 2019 dengan sertifikat bernomor : 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. Sebelumnya Pemimpin redaksi Narasi atau PT Narasi Media Pracaya, Zen Rachmat Sugito mengatakan PSSI lebih baik fokus mengusut kasus pengaturan skor daripada mengejar identitas wasit diduga pelaku match fixing Liga 1 dalam tayangan "Mata Najwa". "PSSI lebih baik fokus ke pokok perkara yang saat ini sudah ada di meja mereka. Mereka bisa menelusurinya dari pemain-pemain yang sudah dihukum," ujar Zen kepada Antara di Jakarta, Kamis. Yang dimaksud Zen adalah lima eks pemain klub Liga 2 Perserang yang divonis terlibat dalam kasus dugaan pengaturan skor dan sudah dihukum PSSI mulai Rabu (3/11). Menurut pria berusia 45 tahun itu, PSSI bisa memulai penyelidikan internal mulai dari sana. Dia menyarankan PSSI untuk serius menggali secara detail kasus itu sehingga ditemukan petunjuk ke kasus serupa di Liga 1. Dari pemain yang sudah dihukum, Zen menilai PSSI seharusnya dapat membongkar semuanya mulai dari sosok yang meminta pengaturan skor dilakukan sampai siapa wasit atau perangkat pertandingan yang terlibat. "Keterangan dari pemain-pemain itu semestinya bisa dilacak dan menjadi pintu masuk sampai ke akar-akarnya," tutur Zen. Zen pun yakin PSSI memiliki semua sumber daya, termasuk teknologi, yang diperlukan untuk menyusuri kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Itu pulalah yang membuat dia merasa heran PSSI harus menunggu pengaturan skor itu ramai di media baru melakukan tindakan. Dia mencontohkan, seperti pada tahun 2018, saat tindakan demi tindakan hukum baru dilakukan setelah Mata Najwa mengangkat kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ketika itu, nama-nama seperti Mbah Putih dan Hidayat terungkap di Mata Najwa yang pada akhirnya membuat PSSI serta polisi membongkar kasus tersebut. Dalam prosesnya, beberapa petinggi PSSI termasuk eks pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditangkap terkait perkara tersebut. "Sangat sering PSSI bergerak setelah adanya karya jurnalisik (yang membongkar pengaturan skor-red). Mestinya tidak perlu menunggu kerja pers," kata Zen. Terkait rencana PSSI, yang disampaikan melalui Ketua Komite Wasit Ahmad Riyadh, untuk melayangkan gugatan hukum kepada "Mata Najwa" demi mendapatkan identitas sosok wasit rahasia yang hadir dalam acara tersebut, Zen menilai hal itu akan sia-sia. Alasan utamanya karena Mata Najwa dan juga perusahaan media yang menaunginya PT Narasi Media Pracaya merupakan institusi pers yang diakui oleh Dewan Pers dan oleh sebab itu mereka memiliki kewenangan yang disebut "hak tolak". Hak tolak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Dengan demikian, setiap institusi pers memiliki kewenangan penuh untuk menutup jati diri narasumbernya. Namun, pada Ayat 4 Pasal 4 Undang-Undang Pers tersebut juga menyatakan bahwa "Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan". Artinya, hak tolak bisa tidak berlaku jika ada perintah pengadilan. Hal itulah yang diperjuangkan oleh PSSI. Namun, Zen pesimistis usaha PSSI akan sampai ke pengadilan. Sebab, selain Undang-Undang Pers, kerja jurnalistik juga dilindungi oleh dua kekuatan hukum lain yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008 serta Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Pak Ahmad Riyadh adalah seorang pengacara yang seharusnya mengetahui UU Pers. Kalau memang mau mempermasalahkan soal narasumber kami, sebaiknya dibawa ke Dewan Pers karena akan buang-buang waktu ke pengadilan," ujar Zen. Atau, jika memang tetap mempermasalahkan soal hak tolak dalam UU Pers, Zen menyarankan PSSI untuk menggunakan jalur hak uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. "Silakan saja kalau mau mengajukan judicial review soal hak tolak itu ke Mahkamah Konsitusi," tutur Zen. Tayangan bertajuk Mata Najwa yang tayang pada Rabu (3/11) mengangkat tema "PSSI Bisa Apa jiid 6: Lagi-lagi Begini". Acara yang dipandu jurnalis Najwa Shihab itu mengundang beberapa narasumber termasuk seseorang yang menyebut dirinya wasit Liga 1 dan mengaku terlibat dalam pengaturan dua pertandingan di Liga 1 Indonesia musim 2021-2022. (sws, ant)
Masih Adakah TNI untuk Rakyat?
Oleh: Yusuf Blegur Sebagai tentara rakyat Indonesia TNI biasanya hadir pada saat rakyat mengalami kesengsaraan. TNI selalu bersama rakyat dalam keadaan sesulit apa pun. Sebagai anak kandung rakyat, kekuatan yang lahir dari rahim rakyat, TNI tak akan sanggup melihat rakyat tertindas, hidup dalam penderitaan. Sebagai institusi kekuatan bersenjata,, TNI menjadi tempat perlindungan utama bagi rakyat dalam menghadapi musuh yang datang dari luar maupun dari dalam. Sejarah menoreh catatan emas perjalanan kekuatan dwi tunggal tersebut. Bahwasanya, TNI bersama rakyat berjuang bersama merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik dari penjajahan asing maupun pengkhianatan dari bangsanya sendiri. TNI juga merupakan pintu gerbang terakhir penyelamatan Pancasila, UUD 1945 dan keberlangsungan NKRI. Medan pertempuran yang dihadapi suatu negara saat ini, mungkin saja berbeda dengan model peperangan beberapa dekade yang lalu, dimana peperangan tidak selalu soal aneksasi atau penguasaan fisik dan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Kecenderungan perang kekinian menjadi lebih dinamis, modern, dan bervariasi. Penggunaan senjata tidak melulu dibutuhkan untuk penaklukan suatu negara. Seiring waktu, sesuai kemajuan zaman dengan pesatnya perkembangangan informasi dan teknologi, banyak cara satu atau beberapa negara menancapkan kuku kekuasaannya pada negara lain. Target kekuasaan juga tidak mutlak pada merebut atau menguasai keseluruhan suatu wilayah atau negara secara fisik semata. Dengan kata lain, penguasaan ekonomi, penguasaan politik dan penguasaan budaya suatu bangsa juga menjadi alat dan metode yang efisien dan efektif dari penjajahan. Proxy War, perang asimetri dan CBRE kini menjadi perang modern yang menyelimuti dan mengancam dunia. Menciptakan konflik untuk memecah belah, menguasai sumber daya alam, menciptakan pemimpin boneka, dan atau penguasaan fisik suatu negara, jika diperlukan bisa saja terjadi. Bahkan bisa melalui infiltrasi informasi, investasi dan agresi di pelbagai bidang. Tak bisa dipungkiri lagi, penjajajahan gaya baru bisa hadir melalui agitasi dan propaganda serta penyesatan informasi memanfaatkan media komunikasi. Seiring itu, bisa juga dipicu dari hubungan ekonomi yang dibangun melalui ekploitasi dan eksplorasi sumber daya alam berkedok investasi dan jebakan hutang luar negeri. Di lain sisi daya tarik geografis, geopolitis dan geostrategis mengundang syahwat kolonialisasi suatu negara terhadap negara lain. Memoderasi kapitalisme dengan istilah neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Membaca Posisi dan Kekuatan Negara NKRI yang rawan dan rentan terhadap penguasaan asing dan aseng, menyebabkan terbukanya peluang negara terpecah-belah dan kehilangan kedaulatan negara. Belum lagi ditambah pengeroposan dari dalam berupa korupsi dan pengekangan demokrasi dll. Upaya intervensi dari luar yang berisiko terhadap keberadaan dan eksistensi negara Indonesia, tidak serta-merta hanya karena ancaman kekuatan alutsista. Keruntuhan NKRI bisa saja terjadi karena hilangnya kedaulatan politik, lemahnya kemandirian ekonomi serta hancurnya kebudayaan nasional. Ciri-ciri sederhana dan dapat menjadi indikatornya ialah ketika negara digerogoti dari dalam oleh perilaku korup dan 'abuse of power'. Negara semakin melemah dan digantikan oleh kekuatan kelompok 'non state'. Hegemoni dan dominasi borjuasi korporasi besar pada akhirnya melahirkan oligarki yang mencengkeram birokrasi dan para politisi. Negara melalui aparaturnya harus tunduk pada kekuatan modal yang berwujud perusahaan lokal dan transnasional. Tanpa terkecuali para pemimpin insitusi negara, mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semua aparatur pemerintahan termasuk di dalamnya presiden, para menteri, DPR/MPR, Jaksa Agung, MA dan MK, tak luput juga TNI-Polri, hampir semua aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, berada dalam ketiak para cukong, mafia dan sindikat. Mereka tak ubahnya suatu pemerintahan boneka. Boneka-boneka cantik dan manis yang terlihat lugu yang terpajang di istana negara dan kantor-kantor pemerintahan. Reaktualisasi Kemanunggalan TNI dan Rakyat Negara dan bangsa Indonesia pada kondisi aktual dan faktual, telah menjadi rahasia umum berada dalam masa-masa genting. Bahkan, beberapa pemimpin negara dan media asing sudah berani menyorot keadaan Indonesia. Terlebih terkait ekonomi-politik soal banjirnya investasi plus hutang luar negeri dari Cina. Di dalam negeri sendiri, fenomena pengaruh dan kekuasaan orang-orang Cina telah merangsek ke pelbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Telah kasat mata berupa determinasi, arogansi dan superioritas orang-orang Cina di Indonesia. Dahulunya hanya unggul di sektor ekonomi, etnis pendatang dari negeri komunis bermata sipit dan berkulit kuning itu. Kini telah menguasai panggung-panggung politik dan sistem pertahananan keamanan negara. NKRI telah membunyikan alarm bahaya. Ini menyangkut masa depan anak-cucu dan keberadaan negara bangsa Indonesia yang terancam. Siapakah yang mampu mengambil peran inisiatif menyelamatkan NKRI? Mungkin tulisan ini bisa menjadi harapan dan sekaligus pesan moral kepada TNI. Di saat umat Islam dan rakyat pada umumnya tak berdaya, hidup dalam ketidakadilan yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Kepada siapa lagi rakyat berharap dan meminta pertolongan?, kecuali kepada TNI. Ada baiknya TNI dapat melakukan refleksi sekaligus evaluasi terhadap peran dan eksistensinya terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Terlebih terhadap adanya disparitas yang teramat lebar antara TNI dan rakyat. Masih sanggupkan TNI mengingat sejarah?. Masih sanggupkan TNI untuk tidak melupakan sejarah?. Kebersamaan dengan rakyat bahkan sebelum menjadi TNI. Saat masih menjadi BKR, TKR dan ABRI, di situlah momen dan perjuangan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang tak bisa diabaikan dan dipisahkan keberadaannya di republik ini. TNI dan rakyat bahu-membahu, saling mengisi dan membantu mengatasi masalah kebangsaan bersama, menghadapi musuh penjajah yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Negara menjadi saksi bisu bahwasanya TNI dan rakyat bersatu sejak masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan hingga peristiwa 1965 dan lahirnya era reformasi. Tiada negara tanpa kemanunggalan TNI dan rakyat. Tiada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI tanpa kemanunggalan TNI dengan rakyat. Keduanya adalah pahlawan yang mutlak dibutuhkan bagi keberadaan dan eksistensi ke depan republik ini. Seperti yang dikatakan negarawan, tiada negara yang selamat tanpa angkatan perangnya. Kekinian, menjelang peringatan hari pahlawan yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2021, mungkin inilah momen sekaligus titik balik dari kebangkitan kemanunggalan TNI dan rakyat. Khususnya umat Islam dengan kalangan santri dan resolusi jihad dari ijtihad para ulama. Bersama TNI menjadi api revolusi yang mengguncang dunia. Semoga spirit 10 November 1945 yang menjadi representasi bersatunya TNI dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bisa menjadi kebangkitan NKRI. Jika peristiwa heroik bersatunya TNI dan rakyat dalam suasana keterbatasan, mampu memenangkan pertempuran fisik melawan kekuatan militer yang tidak seimbang, bahkan saat melawan tentara fasis sekutu yang baru saja memenangkan perang dunia ke-2, maka itu menjadi pelajaran sejarah yang teramat penting bagi TNI dan rakyat. Betapapun dalam ancaman dan tekanan sekalipun datang dari luar, bersatunya TNI dan rakyat akan sanggup menghadapi bangsa asing maupun aseng. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala, mengiringi pekik perjuangan Merdeka dan Allahu akbar!. In syaa Allah. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari
Negeri Seolah-olah
Oleh Yusuf Blegur Terlihat tak ada sedikitpun celah kekurangan atau hal-hal yang buruk dari keberadaan Republik Indonesia. Negeri yang oleh Koes Plus dikatakan tanah surga, gemah ripah loh jinawi, seakan didesain Sang Pencipta menjadi negeri yang memuliakan kemanusiaan dan mengagungkan Ketuhanan. Apalagi kalau diamati dari konstitusinya, dasar negara dan falsafah bangsanya. Dengan Pancasila yang menimbulkan kecemburuan bagi dunia karena nilai-nilainya yang universal. Disebut-sebut lebih tinggi dari "Declaration of Human Right" Amerika Serikat atau Manifesto komunisnya Uni Soviet. DITAMBAH lagi UUD 1945 yang dalam mukadimahnya sarat religiusitas karena menegaskan narasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Negeri yang berada di tengah garis khatulistiwa yang eksotis berlimbah kekayaan alam dan dibingkai oleh semboyan NKRI Itu, serasa menjadi negara sempurna yang menghidupi rakyatnya dengan kemakmuran dan keadilan. Namun sayangnya, fakta berbicara lain. 76 tahun berlalu, kemerdekaan yang diraih melalui pengorbanan begitu besar, tak kunjung membawa rakyat Indonesia memiliki negara kesejahteraan. Apa yang terjadi, semua mengalami kontradiksi. Apa yang kemudian menjadi semangat dan tujuan proklamasi kemerdekaan, menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh bertolak belakang. Teorinya tak sebagus prakteknya. Begitupula dengan pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat. Begitu banyak menampilkan sikap yang tidak memilki satunya kata dengan perbuatan. Keseharian rakyat dipertontonkan dengan betapa berjaraknya antara nilai-nilai dengan tindakan. Di tengah-tengah konstelasi dan konfigurasi dunia yang melulu menampilkan kepalsuan, manusia hidup dalam konspirasi kejahatan global. Bukan hanya eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, lebih dari itu dengan kesombongannya, manusia memarginalkan peran dan kekuasaan Tuhan. Banyak yang beragama, namun tak banyak yang menjalaninya. Bahkan tidak sedikit yang tidak beragama dan lebih bangga menuhankan dirinya. Hidup di era modern, namun mewujud seperti Raja Firaun, manusia dzolim yang dihukum Tuhan. Tidak terkecuali di Indonesa. Negeri yang dibangun di atas fondasi keagamaan, tradisi, dan dinamika masyarakatnya yang kaya akan spiritualitas. Namun mengusung prinsip-prinsip sekuler dan demokrasi liberal dalam mengelola negara. Indonesia lebih pantas menjadi tempat berhimpunnya populasi yang menganut kapitalisme dan menghamba pada materialistik. Sungguh miris dan ironis. Tidak hanya a-historis, negara perlahan namun pasti menuju dekadensi moral dan kemunduran peradaban. Korban Pemimpin-Pemimpin Durjana 7 tahun lebih rezim Jokowi memimpin Indonesia. Belum tuntas ia menyelesaikan perjalanan roda pemerintahan 2 periode. Jokowi seperti meninggalkan reruntuhan dan keping-keping kehancuran bangunan. Di bawah kepemimpinan Jokowi membuat negara seperti baru saja mengalami tsunami dahsyat dan gempa bumi mengerikan. Kerusakan akibat bencana yang bukan dihasilkan oleh alam, tapi oleh kelicikan dan kerakusan manusia. Jokowi sendiri menjadi presiden yang dianggap publik menghasilkan pemerintahan yang paling buruk dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang pernah memimpin Indonesia. Ada beberapa aspek fundamental yang substansial dan esensial dalam kehidupan bernegara yang diberangus rezim Jokowi. Beberaa di antaranya al., sbb:. 1. Sektor Keagamaan. Sebagai mayoritas penduduk di Indonesia, umat Islam paling rentan dan sering mengalami penindasan. Mulai dari stigma stereotip dan fitnah sebagai agama kekekerasan dan teroris, umat Islam kerapkali dicap intoleran, radikal, dan fundamental. Umat Islam juga sering mendapat tindakan represi dan kriminalisasi. Tidak sedikit para aktivis Islam dan para ulama yang dipenjarakan rezim dengan niat jahat, penuh siasat dan tidak mendapat keadilan hukum serta perlndungan negara. Selain itu pemerintahan Jokowi secara terang-terangan seperti menyusun strategi terencana melakukan politisasi dan memarginalkan umat Islam. Justru banyak pejabat pemerintahan terutama di lingkungan kementerian dan instansi yang setingkat, melalui gerakan sekulerisasi dan liberaliaasi berupaya membuat deIslamisasi. Contohnya bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan kementerian agama dan kementeriaan pendidikan. Kedua kementerian ini cenderung sering menyusupkan kebijakan-kebijakan strategis yang yang menggerus dan anti Islam. Rezim Jokowi terkesan melegalkan tindakan pelanggaran hukum terhadap umat Islam dan mereduksi nilai-nilai Islam. Ada juga satu peristiwa yang tak terlupakan dan akan menjadi cacat sejarah bagi rezim Jokowi. Saat terjadi pembunuhan 6 orang laskar pengamanan Imam Besar Habib Riziek Syihab (HRS). Terlepas dari upaya politisasi dan kriminalisasinya, peristiwa itu menjadi catatan pelanggaran berat HAM baik di dalam negeri maupun internasional. Kasus itu layak disebut 'extra ordinary crime", atau 'crime of state' meski terus ditutup-tutupi dan dihilangkan. 2. Sektor Politik dan Ekonomi. Justru di bawah kekuasaan partai-partai politik yang berbasis nasionalis dan sebagian berbasis agama seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB dll, pemerintahan Jokowi malah gagal dan tak mampu mewujudkan konsep Trisakti yang pernah diusung Bung Karno, dimana gagasan itu menjadi representasi nasionalisme Indonesia. Berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seperti menjadi pepesan kosong dalam kekuasaan rezim Jokowi. Lebih sadis lagi PDIP yang dipimpin Megawati Soekarno Putri yang merupakan anak kandung Bung Karno, dimana Jokowi menjadi petugas partainya, bersama kolega partai dan pemerintahan membuat oligarki yang pantas disebut mengkhianati cita-cita Bung Karno dan NKRI. Megawati Soekarno Putri bersama persekongkolan politik kekuasaan, seperti membunuh Bung Karno berkal-kali setelah kematian fisik dan ideologinya yang sebenarnya. Rezim Jokowi juga terus membawa negara dan bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Lewat kolonialiasasi ekonomi dan politik berkedok investasi, Indonesia kini berada dalam cengkeraman China yang komunis. Ini menyebabkan pendulum ideologi tidak berada dalam posisi keseimbangan. Cina semakin agresif bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik, kekuatan negeri tirai bambu itu itu juga 'mengekspor" penduduknya dalam jumlah besar ke Indonesia. Siap menggusur pribumi dan merebut kadaulatan Indonesia. Selain mengusik kepentingan kapitalisme blok barat yang dipimpin Amerika, hegemoni dan dominasi Cina terhadap Indonesia. dapat memicu konflik kepentingan dan bisa saja menimbulkan perang, terutama karena ekonomi politik dan pertahananan keamanan dua ideologi dunia itu. Kondisi yang demikian membuat Indonesia dalam kerugian besar dan dalam bahaya. Selain soal penguasaan sumber daya alam, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi, terancam kehilangan stabilitas dan kedaulatan negara. Situasi seperti ini seakan membawa Indonesia kembali pada era perang dingin. Bukan tidak mungkin, peristiwa 1965 yang menjadi tragedi politik dan kemanusiaan itu terjadi lagi. Catatan hitam sejarah konflik ideologi dan transisi kekuasaan itu berpotensi terulang, mengingat latar belakang, indikator dan fenomena-fenomena yang ada hampir sama dengan yang menyebabkan peristiwa G 30 S/PKI. Salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah ada di abad 19. Syarat-syarat obyektif dan subyektif, menyebakan peristiwa tersebut bakal kembali terjadi. Hanya soal waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi. 3. Sektor Kebudayaan. Di samping seolah-olah menjadi negera Pancasila dan melaksanakan konstitusi UUD 1945, Indonesia malah mengadopsi sistem nilai dan kebudayaan yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia pada akhirnya menjadi wadah sekaligus potensi pasar global dari banyaknya produk ekonomi dan kebudayaan negara-negara di dunia. Indonesia tak ubahnya diterpa agresi kebudayaan asing. Cara berpikir, bertutur kata dan bertindak bangsa Indonesia, semua bergaya dan diisi oleh faham kapitalis yang sekuler dan liberal. Nilai-nilai Islam dan agama pada umumnya tercerabut dari akarnya. Lagi-lagi menjadi korban imperialisme dan kolonialisme modern. Dari semua realitas itu, faktor kepemimpinan nasional menjadi pemicu dan berkontribusi signifikan membentuk tatanan negara dalam pelbagai dimensi kehidupan rakyat. Dalam hal ini, keadaan Indonesia yang jauh dari ideal apalagi sampai bisa disebut 'wellfare state', lebih karena pemimpin-pemimpin yang bukan saja khianat terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan negara, akan tetapi pemimpin-pemimpin itu, telah menggantikan peran kaum penjajah. Mengumbar nafsu syahwat kekuasaan menjadi koloniais di negerinya sendiri. Menjadi pemimpin-pemimpin durjana bagi rakyatnya. Oleh karena itu dengan masih menyebut Indonesia dengan julukan negara Pancasila, berpijak pada UUD 1945 dan dalam naungan NKRI, gemuruh dan sorak sorai saya Indonesia, saya Pancasila dan saya NKRI, sejatinya, kekuasaan ini sedang menjalankan negara yang seolah-olah. Seolah-olah Pancasila. Seolah-olah NKRI. Seolah-olah Indonesia. Semoga dapat menjadi yang sesungguhnya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Bedikari.
Jawaban Kepada Para Penentang Syariah
Oleh: Subagyo Semakin lama suara menetang pemberlakuan syariah (Hukum Islam) di Indonesia kian mengemuka. Doktor Ade Armando yang merupakan dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia merupakan salah satu penentangnya, menganggap pemberlakukan syariah di Indonesi adalah berbahaya. Di media-media sosial dan tulisan-tulisan di blog internet, terdapat kesan bahwa ada orang-orang yang memang awam ilmu hukum, awam sejarah, mereka mengira bahwa orang-orang yang memperjuangkan syariah itu merupakan kaum ekstrimis yang anti NKRI, ingin mengubah ideologi negara Pancasila atau anti Pancasila. Proganda dengan kalimat “Mengganti Pancasila dengan Syariah Islam” itu adalah menyesatkan. Sebab, orang-orang Islam Indonesia yang memperjuangkan syariah itu bukan dengan maksud mengganti Pancasila, melainkan memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya, yang telah dijamin oleh konstitusi. Sikap menentang berlakunya syariah tersebut bisa saja memang merupakan sikap penganut ideologi sekularisme, atau bisa karena salah paham dan tidak memahami sistem hukum Indonesia. Kaum awam ilmu hukum tersebut butuh untuk meneliti sejarah bagaimana proses Indonesia didirikan. Peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mau tidak mau harus diakui. Para tokoh Islam ada di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebagai representasi umat Islam yang mayoritas. Di dalam sidang-sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perdebatan para pendiri negara dari golongan Islam dan nasionalis. Terjadilah kompromi, sehingga bangunan negara Indonesia disebut sebagai religious nation state oleh para ahli Hukum Tata Negara. Hukum Islam dan politik Islam dalam sejarahnya di dunia telah memberikan pengaruh pada hukum di banyak negara, sehingga menjadi bahan kajian-kajian ilmu hukum di dunia. Bapak sejarahwan sains, George Sarton berkata bahwa Raja Frederick II, penguasa Dinasti Norman di Sisilia (yang saat itu adalah Kaisar Romawi), adalah orang yang setengah muslim dengan caranya sendiri. Ketika Frederick II berkuasa, University of Naples tahun 1224 M, menggunakan sistem pendidikan yang dikembangkan perguruan tinggi Islam. Bahkan sistem fiskal Inggris meniru sistem hukum fiskal Islam di Sisilia. Joseph Schacht secara khusus meneliti syariah dan menerbitkan buku berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence, meskipun dikomentari negatif oleh Wael B. Hallaq (profesor Hukum Islam Institute of Islamic Studies. McGill University, Montreal, Kanada). Profesor Wael menyatakan bahwa karya Schacht tersebut adalah suatu perlakuan yang menyesatkan terhadap hukum dan Ilmu Hukum Islam, sebagaimana kitab ar-Risalah karya Imam Syafi’i dianggap sebagai suatu penjelasan ushul fiqih. Profesor Peter de Cruz menyebutkan bahwa Hukum Islam termasuk bagian dari sistem hukum di dunia, meskipun ia tidak membahasnya lebih jauh. Profesor Werner Menski dari Inggris dalam karyanya Comparative Law In A Global Context (2008) membahas secara khusus tentang Syariah Islam. Menski memberikan uraian pandangan fundamental terkait dengan bagaimana memahami Hukum Islam dalam konteks hukum yang plural. Menski menyatakan, seorang muslim yang baik, seperti yang dinyatakan dalam Quran sendiri, tidak bisa bersikeras bahwa semua orang di dunia harus menganut Islam atau jenis tertentu Islam. Walhasil, seorang muslim yang baik sudah dengan sendirinya adalah seorang pluralis. Profesor Menski terpengaruh oleh pandangan tokoh Islam, yakni Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, yang berkata, “Saya seorang muslim fundamentalis. Saya meyakini fundamental Islam. Yang salah adalah ekstrimisme. Kita tidak boleh membiarkan ekstrimisme dalam agama. Dalam kasus kita ekstrimisme datang dari luar negeri. Orang-orang Afghan bukan ekstrimis.” Terkait pandangan Profesor Menski tentang pluralitas, pluralisme itu seperti tema HAM, di mana lebih mengemuka dalam wacana-wacana intelektual di Barat. Tetapi Islam sendiri juga memuat ajaran HAM dan pluralitas sebagai pemaknaan dari “kesadaran terhadap perbedaan”. Pluralitas dalam ajaran Islam memang bukan pluralisme ideologi Barat. Tetapi ada titik-titik singgung yang sesuai. Alquran Surat Alhujurot ayat 13 merupakan ayat yang berkaitan dengan pluralitas tersebut. Hukum Internasional juga mengakui sumbangan syariah kepada masyarakat dunia. Profesor E. Saefullah Wiradipradja, guru besar Universitas Islam Bandung, menyampaikan bahwa sumbangan Hukum Islam, khususnya terhadap Hukum Perang/Humaniter, sangat besar terutama dalam meletakkan asas-asas perikemanusiaan dalam Hukum Perang Humaniter. Seorang guru besar Hukum Internasional pada Akademi Ilmu Negara di Den Haag, Belanda, dan pernah menjadi menteri pada tahun 1936 menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap peletak dasar-dasar hukum internasional yaitu Vittoria dan Suarez, banyak mengambil dasar hukum internasional dari syariat Islam. Hugo de Groot (Grotius) sebagai Bapak Hukum Internasional modern dalam tulisannya banyak mengambil pendapat Vittoria dan Suarez yang mengambil dasar-dasar Hukum Islam. Pendapat yang sama juga dikemukakan juga oleh pengarang Perancis Sedilot dalam bukunya Sejarah Arab, Jean Pictet dalam tulisannya The Geneva Convention and The Laws of War, M.K. Ereksoussi dalam The Koran and The Humanitarian Convention, dan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang. Di Indonesia sendiri, Hukum Islam (syariah) telah menjadi kenyataan sejarah di Nusantara, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan di zaman kolonial Belanda juga diterapkan syariat bagi orang Islam dan dibentuk Mahkamah Syariah, meskipun dalam bidang hukum yang terbatas. Artinya, pemerintah penjajah Belanda masih memperhatikan living law masyarakat Islam di tanah jajahannya di Nusantara. Pada zaman Hindia Belanda, terdapat peraturan bernama Regeering Reglemen (RR) Tahun 1885, di mana Pasal 78 ayat (2) menentukan bahwa apabila terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputera atau dengan orang yang disamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Pengadilanya dibentuk dengan nama Priesterraad, Stbl. 1882 No. 152 Jo. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Kerapatan Qodhi Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Sukarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 juga menyampaikan ide bahwa rakyat yang beragama Islam harus bekerja keras agar dalam pemilihan umum memilih para pemuka agama Islam yang duduk di dalam Badan Perwakilan Rakyat sehingga peraturan yang keluar dari badan tersebut adalah peraturan yang berdasarkan Islam. Begitu pula umat Kristen mesti berusaha dalam pemilihan umum, agar nantinya Badan Perwakilan Rakyat juga mengeluarkan peraturan yang bersumber dari Injil. Dalam perspektif hukum konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Profesor H. Muchsin mengemukakan pandangan dari Profesor Hazairin yang merupakan guru besar Hukum Islam di Universitas Indonesia, bahwa di dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan Hukum Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan Hukum Hindu bagi umat Hindu, dan seterusnya berlaku pula prinsip hukum yang demikian bagi umat Budha. Negara Indonesia wajib menjalankan masing-masing syariat agama bagi para pemeluk agama masing-masing. Syariat tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan itu menjadi kewajiban pribadi masing-masing orang menurut agamanya. Pandangan tersebut sama dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Kyai Abdurrahman Wahid. Tetapi yang jelas mereka sama pandangan dalam satu hal, yakni syariat – entah dengan cara formal atau tidak formal – merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Profesor H. Muchsin menyatakan bahwa proses politik yang panjang akhirnya membuahkan perundang-undangan yang berlabel Islam. Contohnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di dalamnya ada Piagam Jakarta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sekarang berubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (hingga artikek ini ditulis telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan sebagainya. Dengan demikian, terlepas dari segala kekurangan dalam penerapannya di Indonesia, syariah merupakan bagian dari system hukum Indonesia. Sikap dan usaha menentang syariah dengan berharap Indonesia akan menjadi 100% sekuler, merupakan sikap yang tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, tapi juga inkonstitusional. Penulis Adalah Advokat di Surabaya
KTT ASEAN Mengesahkan Rekomendasi Deklarasi yang Diinisiasi Indonesia
Jakarta, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 mengesahkan lima rekomendasi deklarasi, termasuk deklarasi tentang promosi daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja yang diinisiasi oleh Indonesia. "Langkah ASEAN yang akan mengadopsi dokumen ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work ini sebagai salah satu capaian kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan, Deklarasi ASEAN tentang Promosi Daya Saing, Ketahanan, dan Ketangkasan Pekerja untuk Menghadapi Masa Depan Kerja (ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work) merupakan dokumen hasil kepemimpinan Indonesia dalam Forum Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ASEAN Labour Ministers Meeting/ALMM) periode 2020-2022. "Dokumen deklarasi telah dibahas negara-negara anggota ASEAN dan disepakati untuk disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN tahun 2021," katanya. Deklarasi ASEAN tersebut mencakup pembangunan ketenagakerjaan di Asia Tenggara yang fokus pada adaptasi manusia terhadap transformasi dalam revolusi industri 4.0 dan tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Para kepala negara ASEAN mengamanatkan kepada menteri-menteri tenaga kerja di kawasan untuk mengimplementasikan deklarasi dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja, merevitalisasi pasar kerja, dan memastikan penerapan kerja layak di ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga menyampaikan pentingnya pengembangan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja ASEAN sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengukur dan mendukung kapasitas negara anggota ASEAN dalam meningkatkan produktivitas angkatan kerja. "ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work akan ditindaklanjuti dengan pengembangan dokumen pedoman untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kesigapan tenaga kerja ASEAN dalam menghadapi tantangan pekerjaan masa depan serta kebencanaan yang mungkin muncul di masa mendatang," kata Anwar. Selain deklarasi mengenai ketenagakerjaan, KTT ASEAN di Brunei Darussalam sepakat mengesahkan Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) dan ASEAN Leaders’ Declaration on Upholding Multilateralism. KTT ASEAN juga sepakat mengesahkan dokumen Terms of Reference for the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision and the Roadmap serta ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. (mth)
Perusda Kalbar Dukung UMKM untuk Pemasaran Pangan Lokal hingga Ekspor
Pontianak, FNN - Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kalbar berkomitmen mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan pemasaran pangan lokal hingga ekspor. "Perusda sekarang sudah ada izin untuk ekspor. Bahkan kami sudah membantu ekspor pelaku usaha kelapa dalam yang dikirim ke Malaysia dan kratom yang dikirim ke Amerika," ujar Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Kalbar Syariful Hamzah Nauli di Pontianak, Jumat. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM secara umum terkendala dalam mengekspor produknya karena berkaitan izin dan lainnya. Nah untuk Perusda hadir memfasilitasi dan bahkan mencarikan pasar. "Dengan adanya izin ini Perusda akan terus mengekspor produk - produk lokal UMKM agar produk lokal semakin dikenal dunia. Pelaku UMKM kami dampingi," jelas dia. Pihaknya sangat terbuka dengan pihak mana pun untuk menjalin kerjasama dalam memajukan usaha dan potensi daerah. "Tentu bisnis kami mencari segmen yang selama ini belum tersentuh atau membantu usaha yang perlu pendampingan," kata dia. Untuk saat ini pihaknya juga mulai fokus dalam pemasaran beras lokal. Beras kampung miliki petani di sejumlah daerah di Kalbar seperti di Landak, Mempawah, Kubu Raya dan lainnya dipasarkan. "Tahap pertama ini kami akan memasarkan beras lokal, beras kampung akan kami kelola dan dikemas secara bagus lalu di pasarkan," katanya Untuk saat ini pemasaran beras masih menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini kata dia beras kampung yang dijual sudah mencapai 10 ton per bulannya. "Alhamdulillah walaupun permintaan beras kampung belum seperti distributor beras lain karena pasaran kita sementara ini lingkungan ASN untuk awalnya hanya satu - dua ton sekarang permintaan bisa 10 ton," sebutnya. Perusda memilih beras kampung sebagai distributor beras kampung karena di Kalbar perlu dimaksimalkan pemasarannya. "Kami melihat peluang di sana karena belum ada yang fokus mendistribusikan beras kampung karena di Kalbar . Makanya kami putuskan untuk memilih beras kampung. Kemudian kami ingin membantu pengenalan beras lokal juga dapat membantu para petani," papar dia. Perusda Aneka Usaha juga saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa dinas di Kalbar agar ikut membantu distribusi beras kampung. "Selain membantu petani lokal kami juga membantu industri penggilingan lokal, dengan adanya kerjasama dinas koperasi dan dinas ketahanan pangan yang juga menyediakan beberapa tempat untuk penataan produk agar menarik minat pembeli ," katanya. (mth)
Presiden Minta Penanganan soal Merkuri Dilakukan dengan Cepat
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri dilakukan dengan langkah cepat. Hal itu disampaikan Dirjen Pengelola Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus Presiden COP-4 Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Jumat. "Terkait penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata, Presiden Jokowi sangat concern dalam upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri. Beliau menekankan upaya tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah cepat," ujar Rosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Rosa menekankan Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Minamata. Kali ini Indonesia menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata yang pertemuannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan 1-5 November 2021 secara virtual, sedangkan tahap kedua dilakukan dengan tatap muka Maret 2022. Menurutnya, menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata merupakan salah satu perwujudan atas pesan Presiden Jokowi dalam aspek diplomasi lingkungan hidup Indonesia di tingkat global. Dia mengatakan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi COP-4 Konvensi Minamata merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengangkat perannya dalam diplomasi lingkungan, tidak hanya di tingkat regional tetapi hingga tingkat global. "Menjadi presidensi untuk COP-4 membuka kesempatan Indonesia untuk mengusulkan instrumen pendukung yang akan melengkapi upaya penghapusan merkuri di tingkat global. Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan mengusulkan sebuah deklarasi politik non-binding untuk mengajak seluruh negara bersama-sama melawan perdagangan ilegal merkuri secara global. Deklarasi ini diberi nama Bali Declaration on Combating Mercury Ilegal Trade of Mercury, yang disebut 'Deklarasi Bali',"jelasnya. Dia menyampaikan di tingkat regional Asia Pasifik, sebagai presidensi untuk COP-4 Konvensi Minamata, Indonesia menjadi pemimpin dalam jalannya persidangan. Di samping itu, Indonesia tidak berhenti untuk mengarusutamakan usulan Deklarasi Bali kepada seluruh negara di regional Asia Pasifik dan Asia tenggara. Pada pelaksanaan COP-4 tahap pertama Konvensi Minamata, Indonesia memperoleh sesi konsultasi khusus untuk memaparkan isi Deklarasi Bali secara rinci kepada negara yang hadir guna mendapat lebih banyak masukan dari negara lain terhadap hasil deklarasi. Diharapkan pada COP 4 tahap kedua mendatang, deklarasi ini diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara melalui pendekatan yang holistik. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan pengarusutamaan Deklarasi Bali pada momentum COP-4 Konvensi Minamata, di antaranya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Sekretariat Konvensi Minamata untuk menggalang dukungan dan membuka diri menerima masukan dari negara-negara lain terhadap draf Deklarasi Bali. "Indonesia, yang diwakili oleh Ketua Delegasi RI, Bapak Muhsin Syihab, telah beberapa kali memaparkan isi Deklarasi Bali, di antaranya pada setiap pertemuan regional persiapan pelaksanaan COP 4 tahap 1 yang diselenggarakan sebelum gelaran COP 4 tahap 1 dimulai serta dalam sesi Special Consultation Session on Bali Declaration pada hari Rabu (3/11) ," jelasnya. (mth)
Kejaksaan Tinggi NTT Geledah Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang
Kupang, FNN - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan bekas Kantor Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kupang Tahun 2009. "Hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk mencari barang bukti terkait kasus korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, Jumat. Ia mengatakan proses hukum kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kupang itu sudah pada tahap penyidikan. Dia mengatakan kasus pengalihan aset pemerintah itu terjadi pada 2009 setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang. "Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT membutuhkan sejumlah barang bukti terkait adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang terhadap proses pengalihan aset pemerintah itu," tegas Abdul Hakim. Ia memastikan banyak pihak yang bakal dipanggil penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus itu. "Banyak yang akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Kupang karena pengalihan aset pemerintah itu dilakukan setelah ada persetujuan DPRD setempat," tegas Abdul Hakim. Abdul Hakim mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang sudah dikantongi penyidik dari hasil penggeledahan itu, karena proses penggeledahan di Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelemasi, Ibu Kota Kabupaten Kupang sekitar 38 km arah timur Kota Kupang itu masih berlangsung. (mth)
Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III 2021 Tumbuh 3,67 Persen
Medan, FNN - Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) triwulan III 2021 terhadap triwulan III 2020 atau year on year mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Kepala Badan Pusat Statistikk (BPS) Sumut Syech Suhaimi di Medan, Jumat, mengatakan, dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa keuangan, dan asuransi, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,43 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,67 persen. "Perekonomian Sumut berdasarkan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku triwulan III 2021 mencapai Rp218,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38,81 triliun," katanya. Dia menjelaskan dengan perekonomian yang membaik, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,21 persen. Ada pun Provinsi Riau sebesar 23,00 persen, Sumatera Selatan 13,49 persen, dan Lampung 10,41 persen. Kepala Kantor Perwakilan Sumut Bank Indonesia (BI) Soekowardojo menyebutkan ekonomi yang bertumbuh itu sudah diprediksi sejak awal. Prediksi membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2021 mengacu pada terlihatnya pergerakan ekonomi khususnya ekspor yang terus meningkat. BI memprediksi perekonomian Sumatera Utara bertumbuh positif 3-4,5 persen secara year on year. "BI masih meyakini ekonomi Sumatera Utarapada 2021 bisa tumbuh positif 3-4,5 persen, meski bias ke bawah," ujar Soekowardojo. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terkontraksi cukup dalam atau minus 1,07 persen dari 2019 yang sebesar 5,22 persen. (mth)
Komisi I Tidak Tanyakan LHKPN Jenderal Andika dalam Uji Kelayakan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi memastikan Komisi I DPR tidak akan menanyakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Saya rasa hampir dipastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu (LHKPN) dan pajak dalam uji kelayakan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya terkait jumlah harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp179 miliar. Bobby mengatakan terkait pajak sudah ada pihak berwenang yang menangani laporan pajak seseorang, yakni Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sedangkan untuk LHKPN ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, proses validasi dokumen yang berjalan di Komisi I DPR RI untuk melihat apakah sudah benar laporan pajak dan LHKPN Jenderal Andika dilakukan pada masing-masing institusi tersebut. "Namanya validasi itu apakah sudah benar laporan tersebut dibuat dan apakah benar laporannya telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang," ujarnya. Dia menjelaskan dalam uji kelayakan calon Panglima TNI, masing-masing fraksi memiliki fokus dan pandangan sendiri terkait fokus persoalan yang akan ditanyakan kepada Jenderal Andika. Namun, menurut Bobby, dirinya akan menanyakan terkait target dan sasaran 100 hari kerja hingga akhir masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Dia menilai masa jabatan singkat yang dimiliki Jenderal Andika harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Widodo, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. "Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan visi-misi Presiden dan bagaimana melanjutkan program-program tahun 2022 karena anggarannya sudah diputuskan pada masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto," katanya. Sebelumnya, Rapat Internal Komisi I DPR RI pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan pada Sabtu (6/11), pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR RI untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (mth)
BRIN Segera Pasang InaCBT Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami
Jakarta, FNN - Organisasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi (OR PPT) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera melakukan pemasangan teknologi kabel optik bawah laut (InaCBT) untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) pada akhir 2021. "Kita baru mulai untuk CBT yang tadinya banyak melakukan pengembangan sistem di darat, sekarang kita rencana mau mulai deploy (memasang) di laut untuk akhir tahun ini, targetnya begitu," kata peneliti kebencanaan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana OR PPT BRIN, Joko Widodo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. Indonesia Cable Based Tsunameter (InaCBT) akan dipasang di dua lokasi, yakni di Rokatenda dengan panjang kabel 15,5 kilometer (km) dan di Labuan Bajo dengan panjang kabel 57,5 km. InaCBT dengan kabel fiber optik yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi gelombang tsunami akan dipasang di dasar laut dengan kedalaman 2.000 meter sampai 4.000 meter di lokasi tersebut. Namun, kabel tersebut akan dipastikan bisa lolos uji tekanan bawah laut di kedalaman 6.000 meter, karena rencananya ke depan InaCBT juga dipasang hingga di kedalaman itu. Ditargetkan InaCBT mulai dipasang di dasar laut di Rokatenda dan Labuan Bajo pada akhir 2021. Pemasangan InaCBT di dasar laut mendapat pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan menjadi prioritas riset nasional dalam periode 2020-2024. Saat ini, komponen utama InaCBT, yakni kabel fiber optik sudah diproduksi dalam negeri, sehingga penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen. "Komponen utamanya adalah kabel, sementara kabelnya sudah diproduksi di dalam negeri," ujar Joko. Joko mengatakan pihaknya berusaha mengembangkan dan menguasai teknologi yang bisa mengirimkan data secepatnya, karena kecepatan perolehan dan pengiriman data dalam suatu sistem peringatan dini menjadi kunci keselamatan. Oleh karenanya, CBT dengan kabel fiber optik menjadi pilihan. Kabel fiber optik memiliki kecepatan tinggi dalam mentransmisikan sinyal gelombang tsunami yang ditangkap sensor dasar laut ke stasiun penerima data, sehingga diharapkan peringatan dini akan semakin cepat disampaikan ke publik. Data tersebut bisa digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Diharapkan peringatan dini sampai kepada publik kurang dari lima menit, sehingga mempercepat respons untuk mengurangi risiko bencana. (mth)
Kemendagri Ingatkan Pendaftaran Seleksi KPU-Bawaslu Sampai 15 November
Jakarta, FNN - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir pada 15 November 2021. "Semua komponen bangsa kami harap bisa mempunyai kepedulian yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu ini," kata Imran ketika memberi sambutan dalam sosialisasi "Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027", yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara, yakni mengantar berkas ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, mengirim berkas melalui kantor pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000, atau mendaftarkan diri secara daring melalui laman seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Dalam laman tersebut juga tercantum formulir kelengkapan dan syarat pendaftaran yang dibutuhkan oleh peserta. Imran mengatakan bahwa pihaknya membuka secara luas kepada masyarakat yang memiliki perhatian, kesadaran, dan kemampuan maupun pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta berkompetisi, sehingga bisa terpilih menjadi komisioner yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. "Termasuk nantinya komisioner yang berada dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan datang," ucap dia. Melalui seleksi tersebut, Imran berharap agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengingat hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi para anggota yang terpilih. "Kita berdoa, semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Imran berharap. (sws)
Terpidana Mati di Jepang Tuntut Negara Atas Pemberitahuan Singkat
Tokyo, FNN - Dua terpidana mati di Jepang menggugat negara itu karena para tahanan diberi tahu hanya beberapa jam sebelum hukuman mati dilaksanakan. Dua orang tahanan terpidana mati menuntut perubahan dan mencari kompensasi atas dampak praktik "tidak manusiawi" itu, menurut berita media lokal. Hukuman mati di Jepang dilakukan dengan cara digantung, dan praktik tidak memberi tahu narapidana tentang waktu pelaksanaannya sampai sesaat sebelum eksekusi telah lama dikecam oleh organisasi-organisasi internasional untuk hak asasi manusia. Hal itu dinilai tidak manusiawi karena tekanan yang diberikan pada para tahanan terpidana mati, yang setiap hari bisa menghadapi hari terakhir mereka. Pada Kamis (4/11), dalam langkah yang diyakini sebagai yang pertama, dua tahanan yang dijatuhi hukuman mati mengajukan gugatan di pengadilan distrik di kota barat Osaka dengan mengatakan praktik (pemberitahuan singkat) itu ilegal karena tidak memberikan waktu kepada tahanan untuk mengajukan keberatan. Kedua tahanan terpidana mati itu pun menuntut praktik tersebut harus diubah dan meminta kompensasi 22 juta yen (sekitar Rp2,78 miliar), menurut berita media lokal pada Jumat. "Terpidana mati hidup dalam ketakutan setiap pagi bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka," kata seorang pengacara penggugat seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo. "Ini sangat tidak manusiawi," ujar pengacara itu. Kyodo melaporkan bahwa pengacara penggugat mengatakan tidak ada undang-undang yang mewajibkan tahanan diberitahu tentang eksekusi mereka hanya pada hari pelaksanaannya. Pengacara juga mengatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum pidana Jepang. Para pengacara yang bertanggung jawab atas kasus gugatan itu belum dapat dimintai komentar ketika dihubungi oleh Reuters. Seorang juru bicara di Kementerian Kehakiman Jepang menolak mengomentari tentang kasus tersebut atau tentang cara hukuman mati dilakukan. Hukuman mati di Jepang biasanya dijatuhkan sehubungan dengan kasus pembunuhan, dan hukuman mati mendapat dukungan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat umum negara itu. Tidak ada eksekusi yang dilakukan di Jepang pada 2020, yang merupakan tahun pertama tanpa eksekusi sejak 2011, dan belum ada hukuman mati yang dilaksanakan pada 2021. Saat ini ada sekitar 110 orang yang dijatuhi hukuman mati di Jepang, berdasarkan berita media lokal. Namun, Kementerian Kehakiman Jepang belum dapat dimintai komentar untuk mengonfirmasi angka tersebut. (sws)
Polri: Siapapun Panglimanya Sinergi TNI-Polri Tetap Terjalin
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri mendukung siapa saja yang menjadi Panglima TNI karena sinergi TNI-Polri sampai kapan pun akan tetap terjalin "Dari kepolisian itu tidak ada masalah siapa pun panglimanya (TNI), kita tetap jaga dan jamin sinergi," kata Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (3/11). Saat ditanya tanggapannya terkait Jenderal Andika diajukan Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI, Argo berpendapat pilihan Presiden merupakan yang terbaik. "Ya tentunya pilihan Presiden itu yang terbaik," ujar Argo. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dilaksanakan pada Jumat (6/11). Sementara itu, pada peringatan HUT Ke-76 TNI pada tanggal 5 Oktober 2021, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di ruang kerjanya menyampaikan apresiasi atas kejutan kecil yang diberikan Kapolri beserta jajaran serta ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Menurut Hadi, sepanjang menjabat sebagai Panglima TNI, dalam menjalankan tugas dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergi lain dari jajaran Polri. "Di ujung masa pengabdian saya pada HUT Ke-76 TNI, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerja sama dan sinergi kurang lebih selama empat tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri," kata Panglima. Dalam kesempatan itu, Panglima Hadi menitip amanat kepada penerusnya untuk tetap menjaga soliditas dan sinergi yang sudah baik dengan jajaran Polri setelah dirinya purnatugas. "Saya mengharapkan pada akhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi, maka TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang," pesan Panglima. (sws)
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Harus Mendorong Industri Kreatif
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah mendorong dan mendukung industri kreatif di Tanah Air agar berkembang. Gus Muhaimin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sektor tersebut memiliki peluang dalam teknologi digital sebagai penopang ekonomi nasional, terlebih di tengah himpitan pandemi. "Kemampuan teknologi digital ini memberikan peluang luar biasa melakukan bisnis industri kreatif, bahkan menyangkut semua aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi saya mendorong kehadiran, concern, dan support pemerintah untuk sektor industri kreatif itu," kata Gus Muhaimin. Gus Muhaimin menyampaikan itu ketika melakukan kunjungan dadakan ke Rumah Produksi Nussa di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurutnya, siapa tak kenal serial animasi Nussa dan Rara (Nussa), dibalik animasi fenomenal karya anak bangsa itu ternyata berdiri sosok-sosok kreatif yang punya idealisme tinggi. Gus Muhaimin disambut CEO Nussa, Aditya Triantoro, CCO Nussa, Bony Wirasmoro, dan COO Nussa, Ricky Manopo. Gus Muhaimin yang didampingi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sempat diajak tur singkat untuk melihat perlengkapan produksi serial Nussa. “Pantas saja kalo Nussa bagus dari segi produksi dan kontennya, ternyata tim yang memegang para animator top dunia,” kata Gus Muhaimin. Dia mengatakan keluarga, terutama anak-anaknya menggemari serial Nussa yang tayang melalui platform youtube. Bahkan anaknya yang kebetulan bernama Rara, tidak bisa tidur jika belum menonton tayangan Nussa. “Anak saya si Rara sangat menggemari serial Nussa, dari situ saya ikut menonton dan tahu konten Nussa sangat bagus dan penuh dengan unsur mendidik,” katanya. Gus Muhaimin mengatakan Indonesia sangat membutuhkan serial seperti Nussa. Dulu, Indonesia punya serial legendaris seperti Si Unyil yang menggabungkan unsur edukasi dan entertainment. Namun, kata dia, karena penggarapannya masih tradisional dan tidak segera diperbarui, maka serial tersebut akhirnya ditinggalkan penonton. “Pada zamannya Si Unyil cukup digemari karena ada unsur ‘eduitment’-nya. Tetapi karena penggarapannya masih tradisional, akhirnya banyak anak kita yang menggemari serial dari luar negeri yang lebih menarik dilihat seperti Upin-Ipin atau serial garapan Disney maupun berbagai rumah produksi luar negeri,” katanya. Gus Muhaimin menegaskan Indonesia butuh lebih banyak serial animasi berkualitas untuk mengimbangi gempuran konten-konten negatif yang banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi, katanya, saat ini penggunaan gawai di kalangan anak-anak Indonesia hampir tidak bisa dibendung lagi. Anak-anak di bawah umur, menurut Gus Muhaimin, saat ini dengan mudah mengakses gawai yang menyediakan berbagai konten negatif. "Kehadiran animasi-animasi berkualitas seperti Nussa ini bisa menjadi opsi agar anak-anak kita tidak terjebak dampak negatif banjirnya konten di berbagai platform media sosial,” katanya. Gus Muhaimin memberikan apresiasi terhadap capaian Film Nussa yang saat ini tayang di layar bioskop Indonesia. Tingginya antusias penonton menjadi bukti jika produk film dengan kualitas konten bagus dan mendidik masih mempunyai pasar besar di Tanah Air. “Jadi bisa disimpulkan jika masyarakat kita masih banyak yang peduli dan konsen terhadap produk kreatif, terutama film yang digarap dengan bagus dan punya unsur pendidikan di dalamnya,” katanya. Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dan subsidi bagi industri kreatif seperti Nussa. “Subsidi dan proteksi khusus untuk industri kreatif saya kira harus terus didorong, khususnya dalam belanja/pengadaan barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri,” katanya. CEO Nussa, Aditya Triantoro menyebutkan Film Nussa berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu penonton selama 11 hari. Angka tersebut menjadi capaian yang terbilang baik karena kapasitas penonton dibatasi demi menerapkan protokol kesehatan yang sangat berpengaruh pada jumlah penonton. Film itu mendapat sambutan hangat dari penonton ketika tayang di bioskop Indonesia. Tiket film animasi ini terjual habis di sejumlah bioskop di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Yogyakarta pada penayangan hari pertama. Hingga Kamis 4 November 2021, film tersebut sudah ditonton lebih dari 270 ribu orang. Dia mengatakan tantangan yang dihadapi adalah sisi produksi karena cukup mahal. "Kalau dirinci satu komputer ditambah software editor animator itu sampai Rp1 miliar. Itu belum seberapa kalau sampai tayang ke layar lebar, biaya produksinya bisa mencapai Rp25 miliar,” ujarnya Aditya. (sws)
Banjir Melanda Sejumlah Desa di Gorontalo Utara
Gorontalo, FNN - Banjir melanda sejumlah desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sejak Kamis malam (4/11), setelah hujan mengguyur wilayah tersebut. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara Asri Ode Muisi di Gorontalo, Jumat, banjir paling parah terjadi di empat desa di Kecamatan Anggrek, tempat banjir menimbulkan genangan setinggi sekitar satu meter. Di wilayah Kecamatan Anggrek, menurut data sementara BPBD banjir berdampak pada 18 keluarga di Desa Tolongio, 12 keluarga di Desa Popalo, 20 keluarga di Desa Ilodulunga, dan lima keluarga di Desa Hiyalo Oyile. Menurut data BPBD, banjir juga berdampak pada 53 keluarga di Desa Milango, Kecamatan Tomilito, serta 38 keluarga di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito. Asri mengatakan bahwa banjir di desa-desa tersebut menyebabkan setidaknya 20 rumah rusak berat dan dua rumah semipermanen hanyut. "Untuk wilayah lainnya, sementara dalam pendataan dan koordinasi," katanya. Menurut dia, banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Kwandang, di antaranya di Desa Molingkapoto Selatan, Desa Leboto, Desa Posso, dan Desa Bulalo. Asri mengatakan bahwa BPBD berkoordinasi dengan tim SAR Posko Gorontalo Utara, TNI, Polri, serta pemerintah desa untuk mengevakuasi warga di desa-desa yang dilanda banjir. "Kami berkoordinasi dengan seluruh pemerintah desa, meminta agar meneruskan imbauan kepada warga di wilayah rawan banjir dan tanah longsor agar mengungsi ke tempat aman," katanya. (mth)
Komisi I Sedang Teliti Kelengkapan Administrasi Calon Panglima
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Sekretariat Komisi I DPR sedang meneliti kelengkapan dokumen calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut dia, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Komisi I DPR pada Kamis (4/11). "Sepertinya dokumen sudah diserahkan bersama suratnya kemarin (Kamis, 4/11). Saat ini sedang diteliti," kata Sukamta di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan, penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari bukti penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat. Menurut dia, kelengkapan dokumen tersebut sangat diperlukan sebelum Jenderal Andika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Verifikasi administrasi tersebut harus selesai hari ini agar Sabtu pagi bisa dilaksanakan (uji kelayakan calon Panglima TNI)," ujarnya. Sebelumnya, rapat internal Komisi I pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal juga memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan, pada Sabtu (6/11) pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (sws)
KPU Medan Buka Posko PDPB di 21 Kecamatan
Medan, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan membuka Posko Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 21 kecamatan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Anggota KPU Kota Medan Nana Miranti, di Medan, Jumat, mengatakan posko tersebut dibuka mulai 5 - 26 November 2021. "Kegiatan PDPB memperbarui data pemilih sehingga nanti akan mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan berikutnya," katanya. Nana menjelaskan di luar tahapan pemilu atau pemilihan, KPU Kota Medan sesuai UU diperintahkan untuk tetap melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dan proses itu sudah berjalan sejak Maret 2021. Memperbarui data pemilih, katanya, dilakukan dengan menambahkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. "Atau menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili, ganda, menjadi TNI/Polri, dan lain-lain serta dapat melakukan perubahan elemen-elemen data pemilih," katanya. Ia menambahkan untuk mencapai tujuan yang maksimal dari proses PDPB, KPU Kota Medan sudah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait setiap tiga bulan sekali. Kemudian, melakukan sosialisasi melalui media sosial KPU Kota Medan dan membuka posko tanggapan masyarakat di Kantor KPU Kota Medan setiap hari pada jam kerja. "Kami menerima laporan masyarakat secara online melalui hhtp://bit.ly/kpukotamedan atau menghubungi nomor call center KPU Kota Medan 0812 6505 5075. Dari evaluasi kami, hal itu masih minim tanggapan masyarakat,” katanya Adapun jadwal Posko PDPB di 21 kecamatan, yakni 5 November di Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung, 8 November di Kecamatan Medan Timur dan Medan Barat, 10 November di Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Petisah, 12 November di kecamatan Medan Maimun dan Medan Polonia, 15 November di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Baru. Kemudian pada 17 November Kecamatan Medan Selayang dan Medan Johor, 19 November di Kecamatan Medan Deli dan Medan Marelan, 22 November di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan, 23 November di Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai, 24 November di Kecamatan Medan Tuntungan dan pada 26 November di Kecamatan Medan Kota dan Medan Area. (sws)
Ringkasan NBA: Celtics Akhiri Lima Kemenangan Beruntun Heat
Jakarta, FNN - Jaylen Brown mencetak 17 poin untuk memimpin tim tamu Celtics mengalahkan Miami Heat 95-78 pada laga Kamis (Jumat WIB) dengan upaya defensif yang mengesankan untuk menghentikan lima kemenangan beruntun Heat. Dennis Schroder mencetak 14 poin, Aaron Nesmith 13 poin dan Romeo Langford memasukkan 12 poin untuk Boston, yang meraih kemenangan kedua berturut-turut menyusul tiga kekalahan beruntun. Miami, yang memasuki laga dengan rata-rata 115,6 poin tertinggi di liga, mencatat total poin terendah musim dan menembak 34,6 persen dari lapangan dan 9 dari 41 (22 persen) dari jarak tiga poin. Jimmy Butler mencetak 20 poin, Duncan Robinson 16 dan Bam Adebayo mencatat 13 poin dan tujuh rebound untuk Miami. Lowry melakukan enam dari 18 turnover tim. Kyle Lowry mencetak enam poin untuk Miami sebelum meninggalkan lapangan pada akhir kuarter ketiga karena pergelangan kaki kirinya terkilir. 76ers 109, Piston 98 Seth Curry mengemas 23 poin, Tyrese Maxey menyumbang 20 dan membawa Philadelphia meraih kemenangan kelima berturut-turut. Joel Embiid menyumbang 19 poin dan sembilan rebound untuk 76ers sementara Shake Milton memasukkan 16 poin dengan delapan rebound dan lima assist. Georges Niang menyumbang 14 poin dan tujuh rebound dari bangku cadangan untuk Philadelphia, yang bermain tanpa starter Tobias Harris dan Danny Green. Jerami Grant mencetak 27 poin, enam rebound, dan empat assist untuk Pistons, yang hanya mengumpulkan 32 poin pada babak kedua. Cade Cunningham, pemain pilihan teratas draft, mencatat double-double pertamanya dengan 18 poin dan 10 rebound meskipun tembakan 4-untuk-17 dari lapangan. Jazz 116, Hawks 98 Jordan Clarkson yang berangkat dari bangku cadangan mencetak 30 poin tertinggi musim ini dan memimpin tim tamu melewati Atlanta untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut. Clarkson melakukan 10-untuk-19 upaya dari lapangan dan membuat empat lemparan tiga poin. Dia bergabung dengan Joe Ingles, yang mencatatkan rekor 19 poin, untuk mengimbangi absennya Donovan Mitchell (24,9 poin per pertandingan), yang absen karena terkilir pergelangan kaki kanan. Trae Young memimpin Hawks dengan 21 poin, meskipun ia hanya mencetak 8 dari 20 upaya field-goal dan melewatkan empat percobaan 3 poinnya. Clint Capela menyumbang 13 poin dan 10 rebound, demikian laporan Reuters. (sws)
Satgas BLBI Sita 124 Hektare Lahan Tommy Soeharto di Karawang
Karawang, FNN - Satgas BLBI menyita aset milik anak bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, berupa tanah seluas 124 hektare di wilayah Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat. Proses penyitaan aset tersebut mendapat pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari Polres Karawang, Brimob, Kodim 0604 Karawang dan Satpol PP setempat. Selain menurunkan personel, pihak kepolisian juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis di lokasi penyitaan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Pelaksana Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan lahan 124 hektare itu adalah lahan PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ia menyampaikan, PT Timor Putra Nasional (TPN) masih berutang kepada negara. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri. Hingga hari ini, kata dia, Satgas BLBI telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank. Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10 persen) sebesar Rp2.612.287.348.912,95. Itu sesuai dengan PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009. Menurut dia, penagihan yang telah dilakukan oleh PUPN telah sampai pada tahap penerbitan surat sita atas aset jaminan PT TPN. Namun, pelaksanaan sita terhadap aset belum dapat dilaksanakan karena kendala di lapangan dan baru hari ini dilaksanakan. Di lokasi, Satgas memasang pelang atas empat aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN. Dalam penyitaan ini, Ketua Satgas BLBI didampingi oleh anggota PUPN Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selain itu penyitaan ini juga disaksikan oleh Tim Pelaksana Satgas BLBI antara lain unsur dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pertanahan Nasional. Rionald menyebutkan, aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang. (sws)
KPPPA: Vaksinasi Anak Usia 6--11 Tahun Bentuk Nyata Perlindungan Anak
Jakarta, 05/11 FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan persetujuan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap anak di masa pandemi COVID-19. Pihaknya berharap orang tua tidak ragu untuk mengizinkan anaknya mendapatkan vaksinasi sebab anak merupakan kelompok yang rentan dan berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. “Kami menyambut baik persetujuan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun. Tentu persetujuan BPOM itu setelah dilandasi uji klinis bertahap yang menunjukkan keamanan sehingga kita semua tidak perlu ragu agar anak usia 6 – 11 tahun mendapatkan vaksinasi," kata Menteri Bintang melalui siaran pers di Jakarta, Jumat. Meski vaksinasi telah berjalan, Bintang mengingatkan agar semua taat menjalankan protokol kesehatan. Saat ini, penularan COVID-19 menurun tajam, namun ancaman tidak berarti hilang. Kasus dapat meningkat lagi apabila protokol kesehatan diabaikan. "Fokus kami adalah melindungi anak dan meyakinkan kalau hak-hak anak terpenuhi secara baik, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Kepentingan terbaik anak adalah prioritas di tengah pandemi ini," katanya. Kasus penularan COVID-19 pada anak sebelumnya sempat menunjukkan angka yang tinggi. Proporsi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai angka 12,5 persen. Artinya, 1 dari 8 kasus itu adalah anak dengan 50 persen kasus kematian COVID-19 anak ada pada usia balita. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Sinovac untuk vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun. Dari hasil uji klinis yang dilakukan BPOM, vaksin Sinovac aman bagi anak usia 6 – 11 tahun. Sementara vaksinasi bagi anak usia 12 – 17 tahun telah berjalan sehingga proses pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dapat dilakukan secara bertahap. (sws)
Gubernur Mengupayakan Percepatan Pembersihan Sampah Sisa Banjir di Batu
Kota Batu, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengupayakan percepatan pembersihan sampah sisa banjir bandang di wilayah Kota Batu. Di Kota Batu, Jumat, Khofifah mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan mendatangkan alat berat untuk membantu mempercepat pembersihan sampah sisa banjir bandang di kota tersebut. "Butuh percepatan untuk pembersihan sampah. Ini tidak bisa manual, sehingga butuh ekskavator yang lebih besar, kemudian juga membutuhkan dump truck," katanya. Menurut dia, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur akan mendatangkan alat-alat berat yang dibutuhkan untuk mempercepat pembersihan area-area yang terdampak banjir di Kota Batu. Gubernur mengemukakan, sampah sisa banjir harus segera dibersihkan supaya risiko banjir bisa ditekan apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kota Batu. "Jika alat berat diturunkan, bisa segera bisa menyelesaikan (proses pembersihan), sehingga apa yang kita khawatirkan kalau ada hujan susulan dan seterusnya relatif bisa melakukan mitigasi lebih efektif," katanya. Selain itu, Gubernur menginstruksikan pengerahan anjing pelacak untuk mencari korban bencana. "Memang membutuhkan bantuan anjing pelacak supaya bisa mengidentifikasi kira-kira pada titik mana korban yang sedang dicari," katanya. Pada Kamis (4/11) sekitar pukul 14.00 WIB, banjir bandang melanda bagian wilayah Desa Bulukerto, Desa Sumber Brantas, dan Desa Punten di Kecamatan Bumiaji serta Desa Sidomulyo dan Desa Tulungrejo di Kecamatan Batu. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, bencana tersebut telah menyebabkan lima orang meninggal dunia. Di samping itu, ada beberapa orang yang dilaporkan hilang saat banjir melanda Kota Batu. (mth)
Vaksin, PCR, dan Angkara di Tengah Pandemi
Oleh Gde Siriana Yusuf *) RAKYAT Indonesia sesungguhnya telah lama mengenal konspirasi jahat di tengah wabah penyakit. Hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam kisah Calon Arang—cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Kisah itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Airlangga (1006-1042), anak Raja Udayana yang memerintah Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur, sejak 1021. Naskah lontar yang berisi cerita ini ditulis dengan aksara Bali kuno dan kini tersimpan di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden, Belanda. Calon Arang digambarkan sebagai penguasa ilmu hitam yang, bersama pengikutnya, sering merusak hasil panen petani dan mendatangkan penyakit di Desa Girah. Ia mendatangkan penyakit karena marah kepada penduduk desa yang enggan meminang putrinya, Ratna Manggali, karena takut kepada Calon Arang. Bukan hanya penyakit, Calon Arang juga mengirim banjir besar ke desa tersebut, sehingga banyak orang meninggal. Di akhir cerita, Calon Arang dapat dikalahkan oleh Mpu Bharadah, guru spiritual Raja Airlangga yang terkenal sakti, yang namanya juga tercatat dalam kitab Negarakertagama. Selama masa pandemi, selain muncul krisis kesehatan, ekonomi, dan demokrasi, krisis yang menjadi fokus utama dunia adalah korupsi. Pandemi Covid-19 telah menciptakan badai korupsi yang sempurna dengan menghasilkan peluang baru untuk mencari rente. Lebih banyak sumber daya, baik di dalam maupun di luar negeri, disediakan untuk mengatasi pandemi dalam konteks kompromi dalam keleluasaan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang dikombinasikan dengan pengawasan serta penegakan yang terbatas (Martini, 2020). Di satu sisi, diperlukan mobilisasi sumber daya besar-besaran untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Tapi, bersamaan dengan itu, terbuka pula peluang korupsi. Sementara itu, dalih kedaruratan telah melemahkan mekanisme pencegahan dan pengawasan korupsi. Hal ini menjadi fenomena umum di banyak negara menengah-miskin. Afrika Selatan merupakan salah satu contoh negara yang mengalami banyak kasus korupsi dalam bantuan sosial dan pembelian vaksin. Sementara dulu konspirasi Calon Arang dilandasi dendam dan Mpu Bharadah tidak menjual kesaktiannya untuk menyembuhkan penyakit warga Desa Girahmaka, kini ada konspirasi jahat yang lebih dilandasi motif ekonomi serta kesaktian teknologi dalam bentuk masker, alat tes, dan vaksin Covid-19 yang harus dibayar oleh seluruh penduduk dunia. Jika tidak dapat dianggap sebagai sebuah konspirasi, setidaknya ada pihak-pihak yang dengan serakah memanfaatkan situasi pandemi untuk mengambil keuntungan ekonomi di tengah penderitaan orang banyak. Di sinilah potensi korupsi dan mengejar rente terjadi. Sebab, hari ini tidak ada Mpu Bharadah, tapi ada pabrik-pabrik dan para pedagang yang memproduksi massal kesaktiannya, lalu menjualnya melalui kerja sama dengan pembuat kebijakan. Pandemi seharusnya menjadikan kita lebih menjaga kesehatan diri, peduli terhadap sesama, lebih religius, dan secara ekonomi harus bertahan hidup. Orang-orang serakah justru memanfaatkan peluang ekonomi ini untuk mengambil lebih banyak dari orang-orang yang menderita. Seperti halnya politik vaksin, politik tes polymerase chain reaction (PCR) tidak melarang orang mencari untung. Tapi, dalam konteks good governance, hak publik harus dilindungi dengan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dijalankan. Transparency International (2021) berpendapat bahwa klausul kerahasiaan tidak boleh digunakan oleh perusahaan farmasi atau pemerintah untuk mengabaikan hak publik atas informasi penting, seperti harga sebenarnya tes PCR dan vaksin serta berapa keuntungan yang diperoleh pabrikan dan penyelenggara tes PCR dan vaksinasi. Jika India dapat menurunkan harga tes PCR beberapa kali, dari 4.500 rupee (Maret 2020) hingga 500 rupee atau setara dengan Rp 96 ribu (Agustus 2021), mengapa Indonesia tidak bisa? Itu adalah pertanyaan logis masyarakat yang semestinya direspons pemerintah dengan bijak. Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk kedua kalinya penurunan harga PCR, dari Rp 450 ribu ke Rp300 ribu, tapi penggunaan tes PCR diperluas ke semua moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Bagi pebisnis, hal ini mirip cara mempertahankan profit. Jika margin berkurang, kuantitas harus diperbanyak. Penurunan harga tes PCR ini pun tidak dapat menjawab pikiran logis masyarakat: jika di India harga tes PCR bisa jauh lebih murah berkali-kali lipat, mengapa Indonesia tidak mengimpor saja dari sana? Thomas Ferguson (1995) telah menjelaskan dalam teori persaingan investasi partai politik bahwa para investor besar yang berasal dari masyarakat kelas atas dan berkontribusi besar dalam pemenangan kampanye politik pemerintah yang berkuasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi politik negara. Sebab, mereka memiliki akses ke informasi-informasi penting yang mahal harganya sehingga tidak terjangkau oleh warga biasa. Teori ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan orang kaya, dan kepentingan kelas bawah sangat mungkin dikorbankan. Konsekuensinya, seluruh area kebijakan tidak lagi akan diperebutkan atau diperdebatkan karena investor besar yang tersebar di berbagai partai politik memiliki preferensi yang identik dalam banyak isu kebijakan. Namun ada fakta di Indonesia yang belum dijelaskan oleh Thomas Ferguson, yaitu para investor politik tidak saja mempengaruhi kebijakan publik, tapi juga menempatkan dirinya dalam kabinet dan menjadi pembuat kebijakan. Inilah yang terjadi dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi selama masa pandemi dan tidak ada perlawanan yang sungguh-sungguh dari Dewan Perwakilan Rakyat (partai politik) untuk mengkritik kebijakan ihwal pandemi yang memberatkan masyarakat. Praktik memburu rente dapat dilihat sebagai usaha menerapkan praktik monopoli terhadap sumber daya dan melobi pemerintah/penguasa dalam upaya mendapatkan perlindungan, konsesi, serta hak guna sumber daya tersebut (Ratnia Solihah, 2016). Perburuan rente disebut sebagai korupsi ketika ada persaingan untuk perlakuan istimewa terbatas bagi beberapa orang dalam dan ketika biaya berburu rente sangat berharga bagi penerimanya (Johan Graf Lambsdorff, 2002). Konsep ini juga berlaku untuk perilaku birokrasi yang meminta dan mengekstrak "suap" atau "sewa" melalui otoritas legal yang bersifat diskresioner untuk tujuan memberikan keuntungan yang sah ataupun tidak sah kepada klien politik (Chowdhury, Faizul Latif, 2006). Hal ini sangat terlihat dari kebijakan PCR, juga pengadaan vaksin yang dibungkus dengan nuansa diskresi, saat kebijakan selama masa pandemi akan berlindung pada "kekebalan hukum" yang diberikan oleh Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kita harus berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan judicial review, sehingga tidak ada pejabat negara yang kebal hukum dan tak bisa berdalih dengan pandemi dalam mengelola keuangan negara sehingga menabrak aturan. Dalam praktiknya, akan sulit menghindari konflik kepentingan jika orang-orang yang berlatar belakang bisnis, apalagi yang berkontribusi besar secara kapital dalam pemenangan pemilihan presiden, diberi tugas menyusun kebijakan publik ihwal tes PCR. Pemerintah harus merasakan beban masyarakat yang bertambah selama masa pandemi. Harga tes PCR merupakan salah satu beban tambahan, dan pemerintah seharusnya mengupayakan harga serendah mungkin, relatif terhadap harga di negara lain. Apa yang menjadi beban masyarakat sebagai akibat inefisiensi perusahaan ataupun praktik memburu rente seharusnya pada akhirnya dipandang akan merugikan ekonomi nasional dan berdampak pada kecepatan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, harga vaksin dan tes PCR, juga vitamin dan obat-obatan lain, menjadi hal yang sensitif bagi masyarakat selama masa pandemi karena menyentuh rasa keadilan, yaitu perasaan senasib sebagai suatu bangsa yang sedang dilanda berbagai kesulitan. Untuk itu, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan kembali penugasan orang-orang berlatar belakang pedagang yang memimpin upayabesar untuk mengatasi pandemi. Sebab, dipastikan mereka sangat kesulitan menjaga naluri mencari untung besar meskipun dalam situasi krisis. Jika hal ini dibiarkan, kisah pandemi Covid-19 akan menjadi angkara di tengah nestapa pandemi. *) Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Tulisan ini juga dimuat Koran Tempo pada 5 November 2021
Stafsus Presiden: RI Pertahankan Pertumbuhan Positif Meski Ada PPKM
Jakarta, FNN - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan Indonesia mampu mempertahankan tren pertumbuhan positif pada kuartal III 2021 (Juli-September) meskipun pada periode tersebut pemerintah harus memberlakukan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM berlevel. “Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di zona positif di saat puncak pandemi COVID-19 menghebat pada bulan Juli-September 2021,” kata Arif saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Sebagaimana pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat pagi ini, ekonomi Indonesia di kuartal III 2021 tumbuh 3,51 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,55 persen secara kuartal (quarter to quarter/qtq). Arif mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi 3,51 persen (yoy) di tengah penerapan PPKM, menandakan masyarakat mulai beradaptasi untuk berkegiatan di tengah pandemi COVID-19. Hal itu menjadi modal yang kuat bagi pemulihan ekonomi ke depannya, meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga tumbuh 1,03 persen (yoy) di kuartal III 2021, konsumsi pemerintah tumbuh 0,66 persen, dan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,74 persen. Kemudian, ekspor tumbuh signifikan yakni 29,16 persen, namun lebih rendah dari impor yang tumbuh 30,11 persen. Arif meyakini ekonomi akan lebih menggeliat pada kuartal IV 2021, setelah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai diperlonggar. Hal itu juga diperkuat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mereda. Tingkat vaksinasi di Indonesia saat ini telah mencapai hampir 60 persen untuk suntikan dosis pertama dan 37 persen untuk suntikan dosis kedua. “Meskipun demikian, kita harus tetap waspada bahwa situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir dan masyarakat harus terus konsisten menjaga protokol kesehatan agar capaian dan arah pemulihan yang sudah kita raih ini dapat terus berjalan lebih baik lagi dan risiko pembatasan aktivitas ekonomi akibat peningkatan kasus COVID-19 tidak lagi terjadi,” ujarnya. (mth)
KPK Amankan Bukti Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana Sari
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (4/11). Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) . "Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Adapun lokasi yang digeledah, yaitu dua tempat di dalam bangunan yang beralamat di Krajan 2, Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. "Tim penyidik selanjutnya akan menelaah bukti-bukti tersebut untuk memastikan ada hubungannya dengan perkara ini dan kemudian segera dilakukan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka PTS dan kawan-kawan," ucap Ali. Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. KPK total menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput, Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) yang juga suami Puput dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (mth)
Peneliti: Ubah Sistem Pangan dengan Perbanyak Mekanisasi Pertanian
Jakarta, FNN - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menekankan pentingnya melakukan transformasi atau pengubahan sistem pangan di Tanah Air, antara lain dengan memperbanyak mekanisasi produksi pertanian secara lebih presisi. "Idealnya Indonesia mengadopsi cara bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti dengan mekanisasi pertanian, precision farming berbasis data yang kuat," kata Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Selain mekanisasi pertanian dengan data yang presisi, lanjutnya, maka cara pertanian berkelanjutan tersebut juga bisa diperkuat dengan pertanian organik dan pengendalian hama terpadu. Apalagi, ia mengingatkan sektor pertanian sangat rentan terdampak krisis iklim sehingga diperlukan adanya transformasi sistem pangan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan untuk memitigasi risiko krisis iklim dan memastikan terjaganya ketahanan pangan nasional. "Pertanian memang berkontribusi pada krisis iklim, terutama karena penggunaan lahan atau pencemaran akibat penggunaan pupuk berlebihan. Sebaliknya, pertanian juga sangat terdampak dari krisis iklim, karena meningkatnya cuaca ekstrim, kemarau berkepanjangan, dan degradasi lahan juga mempengaruhi produksi," ujar Felippa. Ia menekankan pula bahwa praktik budidaya yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Sebagai contoh, permintaan pasar global untuk kakao atau kopi yang bersertifikasi berkelanjutan semakin meningkat. "Perdagangan pangan internasional juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan swasembada yang proteksionis dan menutup akses pada impor dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pertanian yang tidak efisien, seperti konversi lahan untuk lumbung pangan yang masif untuk menekan emisi dan memastikan stabilitas ketahanan pangan pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi sumber pangan dan sistem pertanian," paparnya. Alih-alih menutup akses pada impor, menurut dia, pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemerintah, lanjutnya, juga dapat memberdayakan riset dan pengembangan bibit varietas unggul, serta bekerjasama dengan pihak swasta dalam proses modernisasi pertanian. Terkait dampak iklim, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya kesiapan sektor pertanian di tengah perubahan iklim guna menjaga stabilitas ketahanan pangan secara nasional maupun global. Mentan Syahrul mengatakan berbagai negara telah bersiap menyediakan pangan untuk kebutuhannya dalam beberapa waktu ke depan. Sektor pertanian Indonesia dan ASEAN, menurut Syahrul, harus bersiap dengan mempersiapkan cadangan pangan kawasan. Urgensi penguatan resilensi atau ketangguhan sistem pangan kawasan terhadap berbagai guncangan harus disikapi secara serius. Menurut Mentan Syahrul, salah satu yang dapat dipersiapkan adalah optimalisasi Cadangan Beras Darurat ASEAN bersama Tiga Negara Mitra ASEAN (APTERR) dalam mengantisipasi kerawanan pangan. Langkah ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung penanganan kejadian darurat pangan di kawasan ASEAN yang diakibatkan bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi. “Mungkin tidak kita gunakan sekarang, tetapi suatu saat bila ada hal di luar dugaan kita, seperti anomali cuaca, covid, climate change, maka tentu saja ini Cadangan Beras Darurat akan kita butuhkan, saya ingatkan ini lagi,” ucap Mentan. (mth)
Sumbar Perluas Pasar UMKM Melalui e-Katalog Lokal
Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperluas pasar bagi UMKM di daerah itu salah satunya dengan memasukkannya ke dalam e-katalog lokal sehingga seluruh OPD bisa berbelanja produk lokal sesuai aturan. "Selama OPD di daerah sulit melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog. Kita carikan solusi agar mereka bisa masuk e-katalog lokal sehingga dapat diakses pemerintah sehingga pasarnya makin luas," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dihubungi dari Sumbar, Jumat. Untuk mewujudkan hal tersebut agar sesuai dengan aturan, Pemprov Sumbar perlu belajar dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkannya. Salah satunya Jawa Timur. "Jawa Timur adalah daerah yang telah lebih dahulu dan berhasil melaksanakan system pengadaan langsung berbasis e-comers (marketplace). Kita perlu mempelajari keberhasilan itu untuk diterapkan di Sumbar," kata Audy. Dengan demikian tujuan untuk memberdayakan UMKM yang menjadi fokus dan prioritas bagi Sumbar bisa terealisasi secepatnya karena dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN di Sumatera Barat. Namun demikian, langkah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya. "Kita telah membawa beberapa pimpinan OPD Sumbar untuk belajar dan berbagi informasi/strategi ke Pemprov Jawa Timur guna menjadikan kebijakan daerah ini bisa lebih operasional dan diterima oleh masyarakat, khususnya UMKM," ujar Audy. Audy mengatakan Sumbar memiliki potensi UMKM yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bahkan UMKM ini bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak UMKM lain di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya saja, di masa pandemi banyak banyak UMKM yang mati atau hampir mati karena perputaran ekonomi yang sangat lesu. Atas pertimbangan hal tersebut maka diperlukan upaya berupa terobosan baru diantaranya penerapan e-katalog lokal seperti yang dilakukan Jawa Timur. Setidaknya tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme Belanja Langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp500 milyar, dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar Doni Rahmat Samulo mengatakan Pemprov Sumbar telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur. Namun saat ini ada beberapa kendala yang perlu untuk dibenahi seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ. Selanjutnya juga masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal administrasi keuangan. "Jangan sampai niat baik untuk mensukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam hal dokumen akuntabilitas," katanya. Saat ini jumlah UMKM yang potensial untuk digandeng sebagai toko daring sekitar 14.000 unit dan Dinas Koperasi UMKM siap untuk membantu biro PBJ dalam hal menyiapkan UMKM Go Digital. Hasil kunjungan ke Provinsi Jawa Timur diketahui setelah melaksanakan mekanisme belanja daring melalui platform Mbizmarket daerah itu mencatat transaksi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp26 milyar dalam kurun waktu kurang dari setahun, dan komoditi yang paling dominan adalah makan minum rapat, catering dan ATK. Pemprov Jatim terus mengembangkan pola ini dengan lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di sana. (mth)
Hapus Fit and Proper Test DPR Terhadap Calon Panglima TNI
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, mengatakan, proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR terhadap calon Panglima TNI, sebaiknya dihapuskan saja. “Uji kepatutan dan kelayakan nyatanya lebih sebagai gimmick (upaya mencari perhatian) politik yang menampilkan kegenitan anggota parlemen dalam proses penentuan calon Panglima TNI,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Ia menanggapi rencana fit and propers test DPR terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seperti diketahui surat presiden kepada DPR dalam penentuan calon panglima TNI sudah disampaikan pada Rabu (3/11/2021). DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Menurut Selamat Ginting, penentuan siapa yang menjadi panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai konstitusi. Jadi sebaiknya tidak lagi direcoki oleh DPR. Sistem politik Indonesia menganut sistem presidensil bukan sistem parlemen. Dengan demikian, lanjutnya, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 13 ayat 2, mesti diubah. Pasal dan ayat ini seperti ritual politik dalam pergantian Panglima TNI. Ayat (2) berbunyi: "Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR". Terhadap ayat (2) penjelasannya: "Yang dimaksud dengan persetujuan DPR, adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian, berdasarkan rekam jejak". Namun, ujar Ginting, antara kehendak pada penjelasan dengan prakteknya, tidak sejalan. DPR justru tidak menjalankan apa yang tertuang dalam penjelasan ayat (2) tersebut. DPR justru berpotensi melampaui dan menyimpang dari semangat dan substansi penjelasan ayat (2) tersebut. “Itulah yang saya bilang, fit and proper test seperti gimmick politik saja. Kegenitan parlemen di depan layar televisi, namun dengan mutu pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial. Bahkan kadang tidak bermutu, karena tidak memahami organisasi militer,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu. Selamat Ginting memberikan contoh ketika fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada 2006. Uji kepatutan dan kelayakannya sampai memakan waktu 13 jam. “Mungkin inilah uji kepatutan dan kelayakan terlama di dunia. Bisa didaftarkan dalam buku rekor dunia. Menjadi panggung DPR untuk ‘ngerjai’ orang yang bukan pilihan partainya,” papar wartawan senior ini. Jadi, kata dia, uji kepatutan dan kelayakan di DPR justru bisa menggiring TNI kembali dirayu masuk dalam ranah politik praktis. Akibatnya bisa menimbulkan birahi politik bagi personel TNI untuk melakukan politik praktis dengan melobi partai-partai politik di parlemen. Kondisi tersebut, kata Selamat Ginting, akan mengembalikan TNI kembali ke titik nadir, seperti sebelum terjadinya reformasi 1998-1999. Sebab politikus sipil berpotensi menarik kembali para calon panglima TNI memasuki dunia politik. Di situlah akan terjadi politik dagang sapi untuk mendapatkan keuntungan. “Nanti kalau kamu terpilih jadi panglima TNI, saya titip program ini, orang itu, serta kepentingan-kepentingan politik lainnya. Kira-kira begitu pesan-pesan titipannya. Apalagi, calon panglima TNI juga manusia biasa yang bisa tergoda rayuan politik,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Atas dasar itulah, ia mengusulkan agar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terutama ayat yang menghadirkan peran DPR dihapuskan. Jadi cukup bunyi pasal 13 ayat (2) Presiden mengangkat/memberhentikan Panglima TNI. Tidak perlu lagi ada embel-embel: meminta persetujuan DPR. Mengapa perlu diakhiri? Menurut Selamat Ginting, setidaknya ada tiga alasan penting. Pertama, mekanisme fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, sesungguhnya tidak ada landasan hukum/aturan yang jelas. Kedua, mekanisme yang dipaksakan itu justru bertolak belakang dengan semangat dan substansi penjelasan pasal 13, ayat (2) UU No. 34/2004. Ketiga, tes tersebut kurang substantif. Hanya basa-basi politik saja. Dari ketiga alasan itu, menurut Ginting, memiliki risiko bagi organisasi TNI. Risikonya, dapat membelah jalur komando serta loyalitas tegak lurus TNI kepada Presiden sebagai kepala negara. Dengan memaksa tes di DPR, bisa terjadi loylitas ganda kepada parlemen. “Jadi setop, dan sudahi saja uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di DPR. Seseorang yang sudah bintang empat, memang layak dicalonkan menjadi pimpinan TNI. Itu saja patokannya. Jangan lagi anggota DPR yang tidak mengerti apa-apa, tapi sok tahu menguji permasalahan yang dia juga tidak paham,” pungkas Ginting yang malang melintang dalam liputan masalah pertahanan keamanan negara. (sws)
Misinformasi! Tiga Guru Besar UGM Meninggal karena Kecelakaan di Tol Cipali
Jakarta, FNN - Sebuah pesan berantai beredar di aplikasi berbagi pesan WhatsApp, pada 4 November 2021, yang mencatut peristiwa kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat. Pesan itu menyatakan belasungkawa atas tiga guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas di jalan tol itu. Berikut narasi pesan berantai itu: “Turut berduka cita atas wafatnya tiga Guru Besar UGM, 1. Prof. dr. Sri Kadarsih Soejono, MSc. PhD 2. Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. 3. Prof. dr. HM. Sulchan Sofoewan, Sp.OG(K)-KFM, PhD Almarhum meninggal akibat kecelakaan lalulintas di KM 113 Jalan Tol Cipali-Cikampek, pk 02.00 Kamis 4 Nov 2021. Semoga husnul khotimah, arwahnya ditempatkan yg layak di Sisi Allah SWT, amiin.” Namun, benarkah terdapat tiga guru besar UGM yang meninggal akibat peristiwa kecelakaan itu? Penjelasan: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama AAGN Ari Dwipayana membenarkan kabar peristiwa kecelakaan di Tol Cipali itu, tetapi korban yang meninggal karena kecelakaan yaitu Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof. I Gede Suparta Budisatria. Sedangkan sopir fakultas Jumari, mantan dekan Fakultas Peternakan Prof Ali Agus, dan dosen lain Hanim hanya mengalami luka ringan. Konfirmasi serupa juga disampaikan Kepala Bagian Humas UGM Iva Ariani yang membenarkan kabar duka yang menimpa rombongan Dosen Fakultas Peternakan UGM. Iva menyatakan dua orang lain yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut yaitu Prof. dr. Sri Kadarsih Soejono, MSc. PhD dan juga Prof. dr. HM. Sulchan Sofoewan, Sp.OG(K)-KFM, PhD merupakan guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Keduanya memang telah meninggal, tapi bukan karena kecelakaan di Tol Cipali itu. (ant, sws)
Amalan Perjalanan
By M Rizal Fadillah KECELAKAAN tragis yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah memenuhi ruang pemberitaan. Dari riwayat kasus hingga do'a muncul sebagai respons peristiwa sopir yang lalai hingga menabrak pembatas Jalan Tol Jombang Jawa Timur tersebut. Perjalanan Jakarta-Surabaya terhenti di tempat nahas. Kematian mengingatkan banyak orang tentang pentingnya kewaspadaan hidup. Ketika berdo'a dan berharap ujung tempat adalah Surga, maka amalan menuju Surga itu harus melekat dan menyertai. Untuk perjalanan berkendaraan pun agama Islam mengatur dengan jelas. Pertama, menaiki dengan bismillah dan tawakal kepada Allah "Bismillahi tawakkaltu alallahi laa haula walaa quwwata Illa billah". Segala hal yang diawali dengan bismillah dan tawakal kepada Allah, insya Allah membawa berkah dan keselamatan. Kedua, berdo'a dengan yang disunnahkan Rosulullah SAW dengan unsur-unsur sebagaimana dalam Hadits Riwayat Syafiie. Setelah takbir membaca "Subhaanal ladzii sakhkharolanaa haadzaa wa maa kunna lahu muqrinin, wa Inna ilaa robbinaa lamunqolibuun" (Mahasuci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, padahal kami tak kuasa menundukkannya dan kepada Allah lah kami semua dikembalikan). Ini adalah kesadaran bahwa hakekatnya Allah yang menggerakkan dan mengendalikan kendaraan itu. "Allahumma inna nas aluka fie safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal 'amali maa tardhoo" (Ya Allah kami mohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan serta amal yang diridhoi). Perjalanan yang bermanfaat dan terhindar dari keburukan dan kesia-siaan. "Allahumma hawwin 'alainaa safarinaa hadza wa athwi 'annaa bu'dahu" (Ya Allah mudahkan perjalanan ini, dekatkanlah jarak jauhnya). Mohon kemudahan dan rasa dekat sejauh apapun jaraknya. Karena kadang yang dekat juga sering terasa jauh dan mengesalkan. "Allahumma antash shoohibu fies safar wal kholifatu fil ahl" (Wahai Allah, Engkau adalah sahabat di perjalanan dan pengganti dalam urusan keluarga). Betapa tenang hamba yang yakin selama perjalanan ditemani Allah, sementara keluarga disayangi dan dilindungi Allah SWT. "Allahumma inni a'uudzubika min wa'tsaa-is safar, wa ka-abatil mandhor wa su-il munqolabi fiel maali wal ahl" (Ya Allah aku berlindung dari kesulitan perjalanan dan performance yang jelek dalam urusan harta dan keluarga sekembalinya nanti). Bahagia sekali jika kembali nanti bagus harta dan keceriaan keluarga. Ketiga, selama perjalanan banyak beristighfar berzikir mengingat Allah. Rosulullah SAW jika jalan mendaki memperbanyak takbir. Sebaliknya jika jalan menurun tasbih lebih banyak dilafadzkan. Artinya setiap waktu sadar. Keempat, jika hampir tiba, bermohon agar tempat yang dituju memberi kebaikan dan terlindungi dari keburukan yang merusak dan membahayakan. "Allahumma inni as-aluka khoirohaa wa khoiro ahlihaa wa khoiroo maa fiiha. Wa wa'auudzubika min syarriha wa syarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa" (Ya Allah, aku memohon kebaikan, kebaikan penduduknya, dan kebaikan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan, keburukan penduduknya, dan keburukan segala sesuatu yang ada di tempat ini). Dengan amalan yang dituntunkan oleh agama ini insya Allah berkendaraan kita akan aman, nyaman, dan menjadi jalan bagi keberhasilan yang akan didapat. Ada dalam perlindungan Allah SWT. Terlalu banyak terjadi kecelakaan memilukan yang disebabkan oleh kelalaian. *) Kolumnis tetap FNN
Sempat Dibajak. Channel Rocky Gerung & FNN Sudah Pulih Semua
Jakarta, FNN - Semua channel youtube yang tergabung dalam Forum News Network (FNN) dan sempat dibajak pada Rabu pagi, 3 November 2021 sudah berhasil dipulihkan, Kamis siang, 4 November 2021. Channel Rocky Gerung Official, M. Said Didu Official (MSD) berhasil dipulihkan tidak lama setelah dibajak. Sementara channel Hersubeno Point baru bisa dipulihkan pada Kamis siang, 4 November 2021. Bukan hanya tidak bisa diakses, Channel Rocky Gerung sempat diganti namanya menjadi Coinbase (Speaker Series)? Sebelumnya channel Off The Record, FNN juga sempat dibajak dan namanya diubah menjadi Itherum. "Alhamdulillah semua channel FNN sudah pulih," kata Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis, 4 November 2021. "Kami mengecam keras cara-cara yang tidak beradab dengan tujuan membungkam kebebasan media," ujar Mangarahon yang biasa dipanggil Bung Rahon itu. Praktik membajak channel media yang kritis, tambah Rahon, menjadikan indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia terus menurun. Freedom House menurunkan status Indonesia dari negara bebas (free) menjadi setengah bebas (partly free). Fungsi media di negara demokratis adalah pilar keempat sekaligus sebagai anjing penjaga (watchdog). "Tidak pada tempatnya sikap kritis dihadapi dengan upaya pembungkaman berupa pembajakan, dan kriminalisasi dengan melaporkan ke polisi," tegas Rahon. Kebebasan dan kemerdekaan pers dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan dan konten dari channel FNN, hendaknya menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU tetang Pers. Sebagai insan pers yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan, kami akan memuat hak jawab dan hak koreksi yang disampaikan setiap yang merasa keberatan. Bila masih merasa kurang puas, bisa melapor ke Dewan Pers. Sebagai media yang diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum pers dan terdaftar di Dewan Pers, kami senantiasa mematuhi segala aturan yang berlaku, menerapkan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan siber. Ttd Mangarahon Dongoran Pemimpin Redaksi Kontak : 0816854365
Erick: Kerjasama Garuda - Emirates Perkuat Fokus Layanan Rute Domestik
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kerjasama Garuda Indonesia dan maskapai Emirates akan memperkuat fokus layanan rute domestik Garuda. Erick Thohir menyampaikan bahwa melalui kerjasama "code sharing" dengan Emirates dalam melayani rute penerbangan ke luar negeri, maka Garuda masih memiliki "value" di mata pelanggannya. Hal ini diharapkan berdampak positif dalam mendukung orientasi baru Garuda yang akan lebih fokus melayani rute domestik. "Bagaimanapun juga, kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Yang namanya usaha dan mencari solusi harus tetap dipikirkan. Termasuk juga menyusun strategi dan fokus baru untuk bisnis penerbangan domestik Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Di tengah usaha restrukturisasi Garuda Indonesia, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas terus melebarkan perpektif dan mengkaji berbagai kemungkinan opsi terkait langkah pemulihan. Hal itu bertujuan agar flag carrier maskapai nasional tersebut bisa fokus pada orientasi bisnis di rute penerbangan domestik. Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan penandatangan kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Emirates di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (3/11). Perjanjian dalam bentuk "code sharing" tersebut menyatakan bahwa pelanggan Garuda tetap bisa menjelajahi rute internasional melalui maskapai Emirates. "Upaya restrukturisasi terus berjalan. Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai 7 miliar dolar AS karena leasing cost termahal yang mencapai 26 persen dan juga korupsi lagi dinegosiasikan dengan para pemberi sewa atau lessor. Meski demikian, kita tetap berusaha membuka opsi-opsi lain, paling tidak, agar bisa membantu pemulihan Garuda," kata Erick Thohir. (mth)
Potensi Bencana Hidrometeorologi di Sumsel Meningkat hingga Maret 2022
Palembang, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi bencana hidrometeorologi di Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami peningkatan akibat adanya fenomena La Nina atau perubahan suhu permukaan laut telah melewati ambang batas terbesar. Kepala Stasiun Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Palembang Wandayantolis di Palembang, Kamis, mengatakan berdasarkan monitoring data suhu permukaan laut di samudra pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina sebesar -0.61 pada terhitung sejak dasarian I Oktober 2021. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Sumsel akan diguyur hujan dengan skala menengah 200-300 mm per hari dibarengi angin yang kencang sehingga bisa menjadi penyebab bencana seperti banjir, longsor, bandang angin kencang, puting beliung ataupun badai tropis berpotensi meningkat dan terus berkembang. “Fenomena tersebut berlangsung sejak Oktober dan diprakirakan berlangsung hingga Maret 2022, Maret ini puncaknya hujan yang berpotensi berujung bencana,” kata dia. Melihat kondisi tersebut otoritas kebencanaan provinsi ataupun kabupaten kota diimbau untuk segera melakukan tindakan kesiapsiagaan mitigasi dampak bencana tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Sumatra Selatan Iriansyah di Palembang, mengatakan, pihaknya tengah menginventarisir permasalahan dan potensi bencana setiap kabupaten kota dengan harapan teknis pelaksanaan kesiapsiagaan bencana akibat pengaruh anomali La Nina lebih akurat. “Saat ini proses itu sedang kami bahas bersama dengan Balai Besar Sungai Pekerjaan Umum dan otoritas terkait lainnya,” kata dia. Menurutnya, selama tahun 2021 sedikitnya tercatat ada 136 kejadian dan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Selatan meliputi bencana banjir 17 kasus, Putting Beliung 17 kasus, Banjir Bandang lima kasus, Tanah Longsor 10 kasus termasuk kebakaran 87 kasus. Lalu rumah dengan kondisi rusak sebanyak 676 unit, rumah terendam 1.766 unit, Sekolah satu unit, Jembatan Gantung empat unit dan mushalah tiga unit. “Meski tergolong masih rendah karena dampaknya tidak separah tahun 2020 lalu, namun tetap perlu diantisipasi. Sedang kami kerjakan teknisnya seperti apa,” ujarnya. (mth)
Tidak Terjadi Secara Kebetulan
... penindasan terhadap agama justru sering menyuburkan agama... (Kuntowijoyo) Oleh Ady Amar *) MANA ada pernyataan nekat pada beberapa tahun lalu, bisa muncul dari mulut seseorang, dan itu pelecehan agama (Islam). Tapi hari-hari ini menista/melecehkan simbol-simbol dan syariat Islam itu seolah bertumbuh berlomba susul menyusul, diproduksi setiap saat. Dan bebas-bebas saja. Aman dari jeratan hukum. Belajar dari kasus Ahok, yang kepeleset Surat Al-Maidah, ayat 51, dan itu penistaan agama. Umat marah dan lalu bergerak memprotes dengan keras. Ahok lalu dibantarkan di hotel prodeo. Belajar dari kasus itu, maka aktor penista dibuat tidak non-muslim, tapi dari kalangan umat Islam sendiri. Meski penistaan/pelecehan disampaikan berkali lipat lebih jahat daripada apa yang disampaikan Ahok dulu, umat sepertinya tidak terlalu merespons berlebihan. Ada sih protes dengan pelurusan di media sosial khususnya, tapi tetap saja penyerangan terhadap Islam terus dimunculkan. Ade Armando jadi seseorang yang tampak menikmati peran sebagai aktor antagonis, melecehkan agamanya. Beberapa saat lalu, ia mempertanyakan hal yang sudah baku dalam peribadatan. Tampak miskin pengetahuan agamanya, meski ia mengaku Islam. Tiba-tiba menyatakan dengan bangga pula, bahwa saya beragama Islam tapi tidak percaya syariat Islam. Dalam hitungan hari kemudian, ia muncul lagi dengan pernyataan, bahwa perintah shalat 5 waktu itu tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Meski lalu beberapa ulama, terutama dari kalangan MUI, memberi penjelasan tentang statemennya dengan rinci. Tapi tetap saja tidak berpengaruh buatnya. Tujuannya memang untuk melecehkan, bukan mencari kebenaran. Ditambah dengan munculnya para buzzerRp di media sosial, bersekutu mengolok syariat Islam dengan sadisnya. Ini semacam skenario yang memang dibuat, setelah apa saja yang berbau Arab diperolok dengan kadrun, lalu meningkat nekat mengolok Islam. Memakai jasa mereka yang ber-KTP Islam dengan menista syariat Islam, menjadi bebas telanjang. Intensitas penistaannya pun makin hari dibuat makin menjadi. Makhluk penista itu orangnya ya itu-itu juga. Menjadi seperti besar karena mendapat tunggangan para buzzerRp dan jaringan media sosial, yang meski media itu memakai nama Islam, tapi asyik saja memuat komen para penista itu. Tentu demi konten. Negara memang menjadi tidak hadir saat agama mayoritas ini diperlakukan tidak semestinya, amat terlihat sempurna. Maka jika ada yang mengatakan, bahwa mereka dihadirkan memang untuk diperhadapkan dengan umat Islam mayoritas, itu pun tidak dapat dipungkiri. Menyulut agar umat marah, saat agama dilecehkan. Umat ingin disibukkan dengan hal-hal tidak produktif. Berharap abai pada agenda sistemik yang dirancang segelintir manusia busuk tapi berkuasa (oligarki), yang berhasrat menguasai negeri dengan tidak semestinya. Bersyukur umat Islam mampu melihat itu semua. Mampu melihat bahwa munculnya fenomena pelecehan/penistaan terhadap Islam, itu memang skenario yang dimainkan, maka meresponsnya pun umat dengan tidak berlebihan. Cakep. Seperti dimunculkan pula Kyai Syakur, yang diundang ceramah di Mabes Polri. Dari lisannya muncul pernyataan-pernyataan maha busuk, yang mencoba menyerang Islam dengan kehinaan dan kedustaan luar biasa. Banyak yang terheran, kok Mabes Polri mengundang ulama sesat, yang orang menyebut sebagai "embahnya" liberal. Mengundang kyai Syakur pastilah penuh perhitungan. Maka tidaklah perlu bingung, biasa saja. Islam yang Diperhadap-hadapkan Islam diperhadap-hadapkan seolah musuh. Setidaknya geraknya ingin dibatasi. Maka semua aspek yang bisa mencipta kekuatan coba dilemah-lumpuhkan. Fenomena yang muncul menampakkan itu semua. Maka, jika satu kelompok muslim, tanpa basis sejarah yang jelas mengklaim sesuatu yang besar adalah milik kelompoknya, seraya membesarkan kelompoknya dengan tidak malu-malu, itu pun bisa ditengarai Islam sedang coba diperhadap-hadapkan. Semua tidak terjadi secara kebetulan. Semua dihadirkan dengan perencanaan. Semua digarap dengan terukur. Dimunculkan kelompok Islam dengan penuh fasilitas memanjakan. Ada pula kelompok yang kurang dapat perhatian. Tapi ada pula kelompok yang dimatikan, bahkan pemimpinnya dipenjarakan dengan tanpa kesalahan berarti. Suasana demikian akan terus dipertahankan, dianggap efektif meredam kekuatan Islam agar tidak jadi ancaman. Kelak kerap akan dimunculkan wacana yang punya potensi benturan antarkelompok. Sampai kapan suasana keberagamaan menjengkelkan ini berakhir, tentu berharap agar tangan Tuhan berandil mengembalikan kesadaran umat, bahwa agama (Islam) itu keyakinan yang mustahil bisa dikalahkan kekuatan apa pun. Untuk menutup opini ini, ada ungkapan menarik dari Allah yarham Kuntowijoyo, pantas disajikan di sini: "Agama tak bisa diatur oleh kekuatan politik, agama tumbuh tidak dengan logika kekuasaan, tapi dengan logika kepercayaan. Daya tarik agama berbeda dengan daya tarik politik, sehingga penindasan terhadap agama justru sering menyuburkan agama itu. Agama mempunyai vitalitas (daya hidup) yang berbeda dari politik. Kalau tidak di permukaan, agama akan 'bergerilya' di bawah. Agama itu seperti air, tidak bisa dibendung. Jika dibendung akan selalu mencari jalan untuk mengalir." (Identitas Politik Umat Islam 1997, h. 198). Wallahu a'lam. (*) *) Kolumnis
Wamenlu RI: Pernyataan Inggris tentang Nol Deforestasi Menyesatkan
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyebut pernyataan Menteri Iklim dan Lingkungan Internasional Inggris Zac Goldsmith tentang nol deforestasi (zero deforestation) dan “COP26 Forest Agreement” menyesatkan. Pasalnya, KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sedang berjalan sehingga belum ada kesepakatan apapun yang dihasilkan pada 2 November lalu, ketika deklarasi para pemimpin tentang hutan dan penggunaan lahan dirilis oleh Inggris. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Mahendra menjelaskan bahwa pertemuan yang mendasari lahirnya deklarasi tersebut adalah “Leaders Meeting on Forrest and Land Use”. “Dalam deklarasi yang dihasilkan itu sama sekali tidak ada terminologi ‘end deforestation by 2030’ (mengakhiri deforestasi pada 2030—red),” ujar Wamenlu Mahendra. “Dalam menyikapi pernyataan Goldsmith kita harus mawas diri, jangan lengah, dan tidak boleh terpengaruh,” kata dia, menambahkan. Sebaliknya, Mahendra menegaskan bahwa Indonesia akan terus fokus dalam pengelolaan hutan, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan COP maupun dalam leaders meeting pada 2 November. “Apalagi yang diungkapkan Presiden Jokowi tentang upaya dan pengelolaan hutan kita diapresiasi banyak negara karena memberikan hasil konkret,” tutur dia. Lebih lanjut Wamenlu RI menjelaskan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan terbesar dalam pencegahan karhutla dan deforestasi. “Jadi ada fakta yang kontras. Kita berhasil mengelola hutan, sementara di belahan lain termasuk negara-negara maju seperti AS, Australia, dan Eropa dilanda karhutla yang terbesar selama ini,” kata Mahendra. Sebelumnya, Menteri Iklim dan Lingkungan Internasional Inggris Zac Goldsmith mengatakan bahwa telah terkumpul komitmen “dari lebih dari 100 negara, yang mewakili lebih dari 85 persen hutan dunia, untuk mengakhiri deforestasi pada 2030”. Pernyataan yang merupakan bagian dari dokumen berjudul “COP26 Forest Agreement” itu dia unggah melalui Twitter pada 2 November lalu. This is a turning point for the world’s forests. Each part reinforces the other. Now all of us must keep countries, banks, businesses to their promises. An important moment for our planet.#cop26 pic.twitter.com/wlq8ayd4zU — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) November 2, 2021 Padahal, berdasarkan dokumen deklarasi para pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang berkumpul di Glasgow untuk menghadiri KTT tersebut, sama sekali tidak disebutkan pernyataan tentang mengakhiri deforestasi. Alih-alih menyebut tentang nol deforestasi, deklarasi tersebut menegaskan komitmen para pemimpin untuk “bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada 2030, sambil mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi pedesaan yang inklusif”. (mth)
Taj Yasin Ddorong Pengembangan Wisata untuk Pemulihan Ekonomi
Kudus, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendorong pengembangan objek wisata di Jateng, termasuk di Kabupaten Kudus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. "Adanya Wana Wisata Pijar Park dan kawasan kuliner di objek wisata Pijar Park di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus, ini merupakan daya tarik di Kabupaten Kudus. Salah satunya, produk khas Kudus, yakni kopi muria yang perlu didukung terus," ujarnya saat meresmikan kawasan Kuliner Wana Wisata Pijar Park Desa Kajar, di Kudus, Kamis. Apalagi, kata dia, pijar park ini adalah sebuah Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) bekerja sama dengan Perhutani. Di dalamnya ada bumi perkemahan, ada kedai kopi, kaki lima, serta Masda Gayeng, supaya Gayeng sesuai dengan Jateng. Taj Yasin dalam acara Gowes Bareng Himma Kudus dan Santri Gayeng Nusantara (SGN) Jateng mengungkapkan bahwa Kopi Muria sudah lama eksis karena dulunya produknya diambil beberapa kabupaten. Saat ini masyarakat sekitar ingin mengangkat lagi kopi muria dan sudah ekspor. Sementara itu, Ketua Himpunan Mutakhorrijjn Mutakhorrijat Al Anwar Sarang (Himma) Kudus, Kiai Sa'aduddin An Nasih mengatakan pemilihan lokasi Pijar Park merupakan keinginan dari putra-putra almarhum Kiai Maimoen Zubair. "Putera-putera Mbah Moen memang menyukai alam. Beliau-beliau sendiri yang memilih Pijar Park ini sebagai lokasi acara. Kami hanya memfasilitasi, kebetulan banyak pihak yang mendukung," kata Gus Nasih sapaan akrabnya. Lebih jauh, Gus Nasih mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu kegiatan rutin Himma yang sempat tertunda selama dua tahun. Selain Wakil Gubernur Jawa Tengah, acara Gowes Bareng Himma Kudus Bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN) juga diikuti langsung oleh DR. Kiai Abdul Ghofur Maimoen dan Kiai Idror Maimoen. (mth)
Rendahnya Deteksi Dini Tantangan Penanganan Kanker di Indonesia
Jakarta, FNN - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan kanker mulai dari standar kualitas pelayanan kanker dan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata hingga rendahnya upaya skrining dan deteksi dini. dr. Awal Prasetyo, M.Kes, Sp.THT-KL, MARS, selaku Ketua Bidang Organisasi YKI Jawa Tengah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan kanker di Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah penderita kanker dan tingginya kasus stadium lanjut saat pertama kali didiagnosis. "Rendahnya skrining dan deteksi dini pada pasien kanker ini menyebabkan tingginya angka mortalitas," kata Awal Prasetyo dalam diskusi daring, Kamis. Awal juga mengatakan bahwa akses dan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker dan sebaran dokter ahli kanker di Indonesia masih belum merata. Selain itu, kata Awal, animo masyarakat untuk berobat kanker ke luar negeri masih tinggi karena mereka meyakini bahwa hasil pengobatan dan kualitas yang mereka dapatkan bisa lebih baik dibanding berobat di dalam negeri. Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Koord. Jawa Tengah dr. Eko Adhi Pangarsa, Sp.PD-KHOM, mengatakan, pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini hanya menyediakan 1,18 tempat tidur per 1000 orang penduduk. "Dari jumlah tersebut, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara lain yang menyediakan 3,3 tempat tidur per 1000 penduduk," ujar Eko dalam acara virtual, Kamis. "Dari data yang ada terjadi pengeluaran dana sebesar 11,5 miliar dolar AS (sekitar Rp165 triliun) ke luar negeri untuk pengobatan dan kanker merupakan alasan kedua WNI berobat ke luar negeri," kata Eko menambahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Eko menilai bahwa perlu adanya peran serta pemerintah pusat dengan membentuk regulasi yang mengatur sistem kerja organisasi penyelenggara layanan kesehatan kanker dan membentuk badan negara pengendalian kanker sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) lewat program National Cancer Control. "Selain itu, perlu adanya pengembangan jejaring atau stratifikasi layanan kanker menuju terciptanya sistem jejaring kanker nasional yang optimal, komprehensif, dan cost effectiveness," tambahnya. Kemudian, lanjut dia, peran serta pemerintah daerah juga diperlukan dalam membuat kebijakan dan strategi pengendalian kanker, termasuk peningkatan upaya skrining dan deteksi dini serta penguatan fasilitas kesehatan. Eko juga berharap pemerintah dapat mendukung peran komunitas pasien kanker yang terlibat langsung dalam pengendalian kanker di tingkat masyarakat dengan tiga area kerjanya, yaitu pendampingan pasien, edukasi masyarakat, dan penyampaian aspirasi untuk perbaikan pelayanan kanker. "Orkestrasi semua stakeholder ini sangat penting, sehingga kita mampu menurunkan angka kejadian atau fatalitas serta memperbaiki angka harapan hidup penderita kanker di negara kita," tutup Eko. (mth)
Menteri Bahlil: RI Tidak Condong ke Satu Negara untuk Tarik Investasi
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak condong ke satu negara untuk menarik investasi, namun akan memberikan “karpet merah” bagi semua negara, asalkan kerja sama yang dijalin sesuai ketentuan perundang-undangan. “Indonesia atas arahan Bapak Presiden tidak boleh condong kepada satu negara, harus semua negara kita buka, selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena kita menganut politik bebas aktif, begitu pun ekonomi,” kata Bahlil melalui keterangan pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden terkait kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke UEA, yang dipantau di Jakarta, Kamis. Bahlil mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian dengan salah satu pengusaha Amerika Serikat, yang menjanjikan nilai investasi sangat fantastis. Sejauh ini, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan pengusaha tersebut yang ingin berinvestasi di sektor hilirisasi industri "Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana transformasi ekonomi, di mana transformasi ekonomi itu adalah wujudnya adalah nilai tambah dengan realisasi ini," katanya. "Kita akan umumkan besok malam mudah-mudahan, tolong doakan bahwa tujuan dari Presiden kali ini baik, dari Eropa maupun Uni Emirat Arab akan mendapatkan hasil yang maksimal demi bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lewat kontribusi investasi," ujar Bahlil menambahkan. Bahlil mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan bilateral ke UEA. Lawatan ke UEA merupakan bagian rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri pada 29 Oktober 2021-5 November 2021, yang antara lain menghadiri KTT Kelompok G20 dan KTT Perubahan Iklim COP26. (mth)
Anggota DPR Tidak Persoalkan Jumlah Harta Kekayaan Jenderal Andika
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mengaku tidak mempersoalkan harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp 179 miliar. Dia menilai Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan secara matang sebelum menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. "Kalau soal harta kekayaan, itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari KPK maupun PPATK. Wajar Saja, dia (Andika) menantunya orang kaya," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Dia menilai tidak masalah apabila Panglima TNI merupakan orang kaya karena ketika menjabat tidak akan mengutak atik terkait pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono juga tidak mempersoalkan terkait harta kekayaan Jenderal Andika karena yang bersangkutan sudah melaporkan kepada KPK. Dia menilai sorotan terkait harta kekayaan Jenderal Andika bukan sebuah kendala dan dirinya ingin fokus menanyakan terkait komitmen Jenderal Andika ketika memimpin TNI. "Saya tidak melihat itu (harta kekayaan Andika) sebagai kendala. Saya ingin fokus kepada beliau menjalankan tugasnya nanti sebagai Panglima TNI untuk menyejahterakan prajurit," ujarnya. Selain itu menurut Dave, dirinya ingin mendalami bagaimana Jenderal Andika meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, memodernisasi alutsista, dan melakukan mitigasi penanganan terhadap potensi konflik di Indonesia. (mth)
KTT COP26 Sepakati Hentikan Pemakaian Batu Bara
Glasgow, FNN - Polandia, Vietnam, Chile, dan negara-negara lain akan menyatakan janji pada Kamis untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan berhenti membangun pembangkit baru. Rencana janji itu tertuang dalam kesepakatan yang akan mengikat 190 negara dan organisasi untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara, menurut tuan rumah KTT COP26 Inggris. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling berpolusi dan emisi gas rumah kaca. Pembakaran dari batu bara merupakan penyebab utama perubahan iklim. Membebaskan dunia dari pemakaian batu bara dipandang penting untuk mencapai target iklim yang disepakati secara global. Penandatangan perjanjian COP26 akan berkomitmen pada Kamis untuk menghindari investasi pada pembangkit batu bara baru di dalam dan luar negeri. Selain itu, mereka akan berjanji untuk menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada tahun 2030-an di negara-negara kaya, dan 2040-an untuk negara-negara miskin, kata pemerintah Inggris. "Akhir batu bara sudah di depan mata. Dunia bergerak ke arah yang benar, siap untuk mengubur batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dengan membangun masa depan yang didukung oleh energi bersih," kata sekretaris negara untuk bisnis dan energi Inggris, Kwasi Kwarteng. Secara terpisah, Powering Past Coal Alliance --persekutuan internasional yang bertujuan untuk menghapus bahan bakar batu bara secara bertahap-- mengatakan telah mendapatkan 28 anggota baru, termasuk Ukraina, yang berjanji untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara pada 2035. Batu bara menghasilkan sekitar sepertiga dari listrik Ukraina tahun lalu. Faktor-faktor termasuk kekhawatiran atas polusi pemanasan planet dan profil ekonomi yang memburuk untuk pembangkit berbahan bakar batu bara telah membatasi pangsanya di negara-negara barat yang kaya, termasuk Inggris, Jerman dan Irlandia, selama beberapa dekade terakhir. Tapi, batu bara masih menghasilkan sekitar 37 persen dari listrik dunia pada 2019. Pasokan lokal yang murah dan melimpah juga membuat bahan bakar tersebut mendominasi produksi listrik di negara-negara termasuk Afrika Selatan, Polandia, dan India. Negara-negara tersebut akan membutuhkan investasi besar untuk mengalihkan industri dan sektor energi mereka ke sumber yang lebih bersih. Jaringan pipa global untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Cina, India, Vietnam, dan Indonesia termasuk di antara negara-negara yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Inggris tidak mengonfirmasi apakah negara-negara tersebut akan terlibat dalam janji penghentian batu bara COP26, atau apakah janji Vietnam pada Kamis akan memengaruhi pipa proyek batu bara yang sudah dalam tahap prakonstruksi. China mengatakan pada September akan menghentikan pendanaan pembangkit batu bara di luar negeri, meskipun janji itu tidak mencakup proyek-proyek domestik. Sejumlah pengumuman keuangan diharapkan keluar dalam COP26 pada Kamis untuk menyertai janji terkait batu bara --baik melalui investasi baru dalam tenaga bersih maupun dana untuk menopang pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada sektor batu bara untuk mata pencaharian mereka. Negara-negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat pada konferensi COP26, Selasa (2/11), mengumumkan kemitraan senilai 8,5 miliar dolar AS (Rp121,8 triliun) dengan Afrika Selatan untuk membantu negara itu berhenti lebih cepat dalam menggunakan batu bara. (sws, reuters)
Satgas COVID-19 Bangka Barat Verifikasi Ulang Warga Penerima Vaksin
Mentok, Babel, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan verifikasi ulang warga yang sudah menerima vaksinasi untuk membantu mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity di daerah itu. "Hingga saat ini sudah ada dua desa yang berdasarkan data awal sudah mencapai lebih dari 95 persen warga telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19, yaitu Desa Sinarmanik dan Tebing," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, M. Putra Kusuma di Mentok, Kamis. Ia menjelaskan, verifikasi di dua desa tersebut akan dilakukan petugas dengan cara melakukan pemeriksaan lokasi dengan menggelar survei secara acak. Para petugas akan mendatangi beberapa rumah warga dan melakukan pendataan untuk memastikan data awal yang sudah dipegang sama dengan kondisi riil di lapangan. "Jika ditemukan adanya warga yang ternyata belum menerima vaksinasi COVID-19, maka petugas akan berusaha memberikan pelayanan vaksinasi di rumah tersebut," katanya. Dengan pola itu diharapkan bisa membantu mempercepat proses vaksinasi sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan daerah yang sudah terbentuk kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Selain itu, kata Putra, Satgas juga merencanakan untuk memasang stiker penanda di rumah-rumah warga yang anggota keluarga memenuhi syarat telah disuntik vaksin COVID-19. "Untuk rencana ini masih kita lakukan diskusi lintas sektor guna merinci langkah teknis di lapangan," katanya. Dengan adanya stiker penanda tersebut diharapkan bisa memudahkan petugas dalam melakukan pendataan warga sehingga target vaksinasi bisa semakin cepat terwujud. "Jika kita sudah mengetahui secara riil kondisi di lapangan terkait jumlah warga yang sudah disuntik vaksin, maka akan sangat membantu dalam pemetaan target lokasi serbuan vaksinasi COVID-19 selanjutnya," katanya. Menurut dia, tim vaksinator nantinya akan melakukan serbuan vaksinasi dengan membuka gerai vaksin di desa atau dusun yang tingkat partisipasi rendah. "Kami targetkan pada akhir Desember 2021 Bangka Barat sudah memenuhi syarat kekebalan kelompok atau 'herd immunity'," katanya. Berdasarkan data terakhir, untuk Kabupaten Bangka Barat dari sebanyak 157.934 orang sasaran vaksinasi COVID-19, yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 104.103 atau 65,92 persen, sedangkan penerima dosis dua 64.135 orang atau 40,61 persen. (sws)
Gempa Magnitudo 5,9 di Maluku Tengah Akibat Sesar Seram Utara
Jakarta, FNN - Gempa tektonik dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Laut Seram, Maluku Tengah, pada Kamis, pukul 09.42 WIB, akibat aktivitas sesar naik Seram Utara (North Seram Thrust). Informasi dari Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno yang diterima secara tertulis di Jakarta, menyebutkan hasil analisis BMKG menunjukkan parameter update gempa dengan magnitudo 5,7. "Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (Oblique Thrust Fault)," katanya. Gempa yang berpusat pada koordinat 2,77 derajat Lintang Selatan, 129,39 derajat Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 75 km arah timur laut Maluku Tengah, Maluku, pada kedalaman 12 km berdasarkan hasil pemodelan BMKG, tidak berpotensi tsunami. Bambang menyebutkan, dampak gempa tersebut guncangannya dirasakan di daerah Sawai V MMI (getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun),kemudian di Wahai IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Guncangan juga dirasakan di Ambon , Masohi, dan Saparua III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk lewat. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Hingga pukul 10.15 WIB berdasarkan hasil monitoring BMKG, ada tiga aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Untuk itu masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bambang juga mengimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. (sws)
Polisi Lakukan Pendekatan Persuasif Terhadap Orang Rimba Pascabentrok
Jambi, FNN - Kepolisian Daerah Jambi melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) pascabentrok dengan satpam perusahaan perkebunan di Kabupaten Sarolangun yang berujung tiga satpam perusahaan itu mengalami luka tembak. "Saya diperintahkan Kapolda Jambi untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendekatan persuasif kepada warga SAD agar mereka tidak mudah terprovokasi dengan isu negatif," kata Kaurbinplin Subbid Provos Bidang Propam Polda Jambi AKP S. Nababan melallui keterangan tertulisnya yang diterima di Jambi, Kamis. Ia mengimbau warga SAD untuk menyerahkan senjata api rakitannya kepada aparat kepolisian. AKP Nababan mengatakan bahwa dirinya sudah 3 hari ini berada di lokasi dan membaur bersama warga SAD. Bahkan, sebelumnya dia membina SAD di Pemenang sekitar 15 tahun. "Makanya, saya turun sendiri agar warga SAD jangan sampai dipengaruhi, dan mereka mau menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi," kata AKP Nababan. Sebelumnya, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Yudawan berjanji akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur dan proses hukum yang berlaku atas kasus penembakan oleh warga SAD terhadap satpam perusahaan perkebunan pada pekan lalu. Dalam kasus penembakan tersebut, diketahui warga SAD itu memakai senjata api rakitan laras panjang atau kecepek (senapan lantakan) terhadap tiga satpam perusahaan sawit PT PKM. Merereka yang mengalami luka tembak di bagian tangan dan kaki saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko, Merangin. Atas kasus penembakan tersebut, kepolisian berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam memproses SAD. Polisi akan menangani kasus ini sesuai dengan prosedur.(sws)
Rudenim Makassar Memindahkan 27 WNA Pencari Suaka ke Jakarta
Makassar, FNN - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar memindahkan 27 orang warga negara asing (WNA) pencari suaka politik dari Makassar ke Jakarta. Kepala Rudenim Makassar Alimuddin di Makassar, Kamis, mengatakan bahwa pemindahan terhadap pengungsi luar negeri itu setelah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyetujui langkah tersebut. "Sebelumnya, ada permohonan untuk pemindahan. Setelah dapat persetujuan dari Ditjen Imigrasi, mereka diterbangkan ke Jakarta menunggu proses lebih lanjut," ujarnya. Dikatakan pula bahwa permohonan pemindahan 27 pengungsi luar negeri itu sejak Juni 2021. Namun, tertunda karena pandemik COVID-19, termasuk pemberlakuan PPKM Level IV. "Pemindahan terhambat, selain karena level PPKM ibu kota yang masih tinggi saat itu, mereka harus vaksin terlebih dahulu sampai dosis kedua," katanya. Alimuddin menyebutkan asal negara mereka, yakni tujuh pengungsi asal Palestina, enam asal Myanmar dan Afganistan, lima asal Srilangka, serta tiga asal Somalia. "Pemindahan bertujuan untuk memudahkan proses resettlement (pemindahan ke negara ketiga) karena beberapa tahapan seperti pemeriksaan kesehatan dan wawancara dengan negara penerima di Jakarta," tuturnya. Ia mengatakan bahwa pemindahan mereka ke Jakarta dengan pengawalan petugas Rudenim Makassar dan seorang petugas dari Rudenim Jakarta. Mereka menggunakan penerbangan dengan pesawat Garuda Airlines GA 0641 pukul 12.15 Wita menuju Jakarta. Setiba di Jakarta, petugas mengawal pengungsi ke Kantor Rudenim Jakarta untuk serah terima. Selanjutnya, mereka dikawal petugas menuju tempat penampungan yang berada di bawah pengawasan Rudenim Jakarta. Selain itu, Alimuddin menyebutkan sejak Januari 2021 Rudenim Makassar telah memindahkan 83 pengungsi. Hingga saat ini jumlah pengungsi yang menghuni 20 tempat penampungan di Kota Makassar tercatat 1.597 orang. (sws)
LPSK Dorong Kelanjutan Proses Hukum Penganiayaan Advokat di Kalsel
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pihak kepolisian untuk tetap melanjutkan proses hukum penganiayaan Jurkani, advokat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan menghukum pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saya berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas secara transparan tindak kekerasan yang menimpa advokat tersebut," kata Wakil Ketua LPSK Achmadi berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Setelah 13 hari dirawat, korban yang merupakan advokat sebuah perusahaan tambang PT Anzawara Satria untuk kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu itu dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Ciputra, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/11). Ia mengalami luka bacok dari serangan brutal orang tidak dikenal di lokasi pertambangan daerah Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/10). Sehari setelahnya, tim gabungan Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap dua pelaku penganiayaan itu. Mereka diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Achmadi pun menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut. Ia menyayangkan tindakan brutal yang dilakukan pelaku terhadap korban. LPSK, lanjut Achmadi, juga siap berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada para saksi yang mengetahui atau melihat secara langsung penganiayaan brutal itu. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan untuk mendapatkan berbagai informasi penanganan atas peristiwa tersebut. Menurut Achmadi, LPSK memang memberikan perhatian pada peristiwa ini. Mereka telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi dan pendalaman terhadap duduk perkara masalahnya. ”Akhir Oktober lalu, kami telah mengirimkan tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Kami sudah koordinasi dengan penyidik, bertemu pihak terkait keluarga, dan mendatangi korban yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan asesmen (upaya mendapatkan informasi) mendalam kepada korban,” pungkas Achmadi. (sws)
Anggota DPR: Perlu Kontranarasi Hadapi "Pasukan Siber"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perlu kontranarasi dalam menghadapi "pasukan siber" (cyber troop) yang memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. "Pasukan siber ini memanfaatkan keanoniman yang sangat dimungkinkan di internet dan susah dilacak serta divalidasi identitasnya. Apa yang disebarkan pasukan siber justru disinformasi karena itu penting peran diseminasi informasi yang benar sebagai kontranarasi," kata Sukamta di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan hal itu terkait dengan penelitian LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit; University of Amsterdam dan KITLV Leiden yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang menemukan bahwa pasukan siber berperan dalam memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. Sukamta berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai humas harus bisa memerankan fungsi komunikasinya dengan baik dan transparan, harus seimbang dengan peran informatikanya. Ia meminta Kominfo bisa mengomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat luas sehingga jangan sampai komunikasi publik yang buruk memunculkan dugaan-dugaan di benak masyarakat yang pada akhirnya masyarakat punya kesimpulan sendiri yang sering kali menjadi hoaks. "Kehadiran pasukan siber ini memang merepotkan kita. Dia entitas yang sulit dilacak dan diketahui identitasnya, apalagi sekarang pasukan siber tidak hanya user manusia, tetapi juga bisa saja robot," ujarnya. Ke depannya, lanjut dia, robot dengan artificial intelligence, logika algoritma, otomatisasi, bisa "mandiri" tanpa kendali manusia lagi sehingga akan lebih rumit dan repot lagi. Sukamta mencontohkan kasus terbarudi bidang forex dan robot trading, ada kasus "kesalahan" yang dibuat robot trading sehingga para investor terkena margin call massal, yang intinya uang investor raib. "Cara yang perlu dilakukan tentu dengan membatasi ruang gerak pasukan siber. Hal ini harus dibarengi dengan imunitas masyarakat," katanya. Menurut dia, literasi digital harus terus digalakkan terhadap masyarakat agar bisa memilah mana konten yang positif, sehat, dan valid dengan konten yang negatif, hoaks. Apabila literasi digital masyarakat tinggi, kata dia, tentu konten-konten disinformasi akan terminimalisasi karena kurang diminati. "Pada akhirnya, jika kita melihat gambaran dan alur besarnya, bisa saja kehadiran pasukan siber tetap memberi dampak positif untuk demokrasi ke depannya. Kita belum tahu akhir dan ujung dari semua ini 'kan, kita masih dalam proses," ujarnya. Ia melihat sisi positif pasukan siber bisa sebagai pemantik dan agitator diskusi dan perdebatan karena merupakan pendewasaan. Menurut dia, pada akhirnya masyarakat akan sampai pada titik jenuh. Mereka tidak mau terlalu ribut-ribut di dunia maya sehingga akhirnya terbentuk sikap bijak dan saling menghargai. "Kritis namun tetap konstruktif. Itu demokrasi sejati yang kita idamkan," katanya. (sws)
Jadi Ancaman Terbesar Keamanan Nasional, Anis Matta: Isu Perubahan Iklim Jadi Agenda Utama Partai Gelora
Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan terbesar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan bisa melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," Saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Tegas Anis Matta. Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesa Anis Matta menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia, melebihi semua ancaman perang yang ada. "Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan besar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/11/2021) petang. Diskusi bertajuk 'Ancaman Climate Change Mengintai Indonesia' ini dihadiri tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim, Plt Deputi Klimatalogi BMKG Dr. Urif Haryoko dan Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi. Diskusi ini dipandu , Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda. Menurut Anis Matta, saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," katanya. Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebab, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim saat ini mendapatkan banyak tantangan, akibat ide pertumbuhan dalam mazhab ekonomi global yang menjadi dasar dari sistem sekarang, dimana Indonesia telah membayar ongkos kerusakan lingkungan yang sangat besar. "Karena itu, Partai Gelora akan menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama dan gerakan politik dalam perjuangannya. Partai Gelora melihat ini merupakan ancaman keamanan nasional yang paling berat," katanya. Partai Gelora mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyelamatkan masa depan generasi muda dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. "Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi collateral damage. Korban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi secara global," tegas Anis Matta. Anis Matta menilai perlu ada model ekonomi baru yang kompatibel dengan perubahan iklim, yang tidak sekedar ramah lingkungan, tetapi juga terus berupaya untuk memitigasi dan adaptasi terhadap mesin pertumbuhan ekonomi. "Orientasinya pada mitigasi dan adaptasi, Ini tantangan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan semua terinspirasi dan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan jalan model ekonomi yang kompatibel terhadap perubahan iklim," tandasnya. Tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim mengatakan, kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkawatirkan akibat perilaku generasi tua dalam mengeksplorasi sumber daya alam, seperti penggunaan batubara dan energi terbarukan lainnya, sehingga meningkatkan pencemaran karbon dioksida CO2. "Kita sayangkan generasi tua dan para pemimpin bangsa tidak bersuara terhadap dampak perubahan iklim. Kewajiban moral kita menjamin generasi muda tidak menderita akibat kebijakan pembangunan yang sekarang kita lakukan," kata Emil Salim. Guna menyelamatkan masa depan generasi muda, kata Emil Salim, pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik, misalnya karena merusak lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca. Lebih baik beralih untuk menggunakan energi matahari dan angin. "Matahari bersinar di atas khatulistiwa dan berlimpah udara (angin). Itu kenapa tidak kita pakai untuk listrik untuk pusat listrik dari PLN. Mengapa cahaya yang vertikal di atas kepala kita di khatulistiwa dan angin ini, tidak kita manfaatkan dan kita pakai sebagai energi terbarukan. Energi ini bisa kita simpan di pulau-pulau dari Sabang ke Merauke, tidak seperti sekarang di distribusikan," ujar Emil Salim. Plt Deputi Klimatalogi BMKG Urif Haryoko mengungkapkan, BMKG telah memberikan informasi kepada Bappenas dalam informasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan iklim yang diberikan setiap lima tahun sekali. Namun, proyeksi iklim sekarang dan akan datang tetap menjadi pertimbangan. Sementara terkait literasi perubahan iklim kepada masyarakat, kata Urip, BMKG telah mengembangkan Sekolah Iklim sejak 2015 lalu, yang memberikan informasi kepada para petani mengenai informasi cara baru bercocok tanam dan nelayan informasi tentang gelombang tinggi. "Masyarakat itu tidak tahu apa itu perubahan iklim, yang penting itu bagaimana menyikapi adaptasinya. Karena itu,, kami sangat mendukung upaya Pak Anis Matta untuk literasi kepada masyarakat membangun kesungguhan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim," katanya. BMKG mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah ikut serta memberikan literasi pengetahuan terhadap perubahan iklim. "Sekali lagi terima kasih kepada kepada Partai Gelora Indonesia yang sudah ikut melakukan literasi pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat," kata Plt Deputi Klimatologi BMKG ini. Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menambahkan, perlu tindakan konkret pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebab, dampak perubahan iklim berkolerasi dengan kehidupan masyarakat secara langsung. "Dampak perubahan iklim berkolerasi dengan sumber kehidupan masyarakat seperti hujan ekstrem, banjir dan tanah longsor. Kita perlu tindakan kongkret untuk menyelasaikan ini," kata Zenzi. (sah)
Nadiem Harus Belajar Pancasila
By M Rizal Fadillah Di antara Menteri "kekacauan" selain Yaqut, Luhut, Erick, Risma, juga Nadiem Makarim. Alih-alih membawa pendidikan yang semakin baik, Nadiem menggambarkan sosoknya yang liberal, tidak faham agama, dan lebih jauh miskin akan pendidikan Pancasila. Permendikbudristek No 30 tahun 2021 yang ditandatangani Nadiem tanggal 30 Agustus 2021 telah membuat kekacauan lagi. Sejak Program "kampus merdeka" yang tak jelas, road map pendidikan tanpa menyentuh nilai-nilai keagamaan, agenda kurikulum moderasi beragama yang mengacak-acak makna agama, hingga terakkhir soal kekerasan seksual di kampus yang berimplikasi pada kebebasan seksual (zina) dan melegalisasi LGBT. Peraturan Menteri yang kemasannya bagus yakni berjudul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, berisi aturan yang justru menggambarkan liberalisasi, peminggiran agama, dan jauh dari ideologi Pancasila. Ideologi barat Marxisme masuk dalam filosofi pengaturan. Liberalisasi Sepertinya asas liberte, fraternite, dan egalite menjadi dasar pandangan Nadiem. Standar terjadinya kekerasan seksual atau tidak tergantung pada konsensus dalam berhubungan sex (sexual consent). Suka sama suka yang 'halal' dan perlindungan atas nama persamaan jender memproteksi LGBT. Asal dewasa dan tanpa pemaksaan. Peminggiran Agama Ukuran benar dan salah bukan berdasarkan agama, padahal persoalan hubungan sex adalah sarat nilai. Semua agama peduli akan hal ini, kecuali agama abal-abal. Meminggirkan agama adalah melawan kultur relijiusitas bangsa Indonesia. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk ternyata steril dari komponen agama apakah ulama atau ahli agama. Tidak Berbasis Pancasila Tertib Pancasila adalah tertib hukum. Permendikbudristek No 30 tahun 2021 itu dibuat tanpa dasar hukum. Gagalnya RUU P-KS menjadi UU justru muatannya diadopsi pada Permen ini. Di samping itu Permen ini juga bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Menghilangkan nilai Ketuhanan dan hanya berbasis kepada Kemanusiaan, itupun tanpa peduli akan "Adil dan Beradab". Organisasi-organisasi Islam telah bereaksi menyatakan berkeberatan atas Peraturan Nadiem ini. Mendorong untuk segera dicabut. Berbahaya karena penyelundupan gagasan ini dapat merusak tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa. Nadiem Makarim harus mulai untuk mau mendalami Agama, tetapi juga jangan lupa belajar Pancasila. Kampus merdeka bukan untuk menjadi pemikir yang merdeka. Stop liberalisasi, stop sekularisasi. Ini Indonesia, bung. *) Analis Politik dan Kebangsaan
Polda Aceh Tahan Tersangka Pengadaan Bebek Rp 12, 9 Miliar
Banda Aceh, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menahan tersangka tindak pidana korupsi pengadaan bebek di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp12,9 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya di Banda Aceh, Rabu, mengatakan tersangka yang ditahan berinisial AS. AS selaku pengguna anggaran pada pengadaan bebek tersebut. "Tersangka AS merupakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara saat pengadaan bebek pada Tahun Anggaran 2019," kata Kombes Pol Sony Sanjaya. Menyangkut kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara korupsi tersebut, perwira menengah Polda Aceh itu mengatakan perkiraan kerugian negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp4,2 miliar. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menetapkan empat tersangka tindak pidana korupsi pengadaan bebek Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dengan nilai mencapai Rp12,9 miliar. Kombes Pol Sony Sanjaya mengatakan penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara dilaksanakan Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khsusus Polda Aceh "Kami sudah gelar perkara terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan bebek di Aceh Tenggara. Hasilnya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kombes Pol Sony Sanjaya. Perwira menengah Polri itu mengatakan ke empat tersangka yakni berinisial MR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AS selaku Pengguna Anggara (PA) pengadaan bebek. Kemudian, dua lagi adalah KHS alias AS selaku pelaksana kegiatan pengadaan bebek juga sebagai direktur perusahaan CV BD dan YP sebagai pelaksana lapangan CV BD. "Semuanya telah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka dalam kasus yang sangat merugikan negara itu. Penyidik terus melengkapi berkas perkara guna dilimpahkan ke jaksa penuntut umum," kata Kombes Pol Sony Sanjaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 2019 mengalokasikan dana dengan jumlah mencapai Rp12,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Anggaran bersumber dari dana alokasi umum (DAU) itu digunakan untuk pengadaan 84.459 ekor bebek petelur yang dibagikan kepada 194 kelompok ternak, masing-masing 500 ekor per kelompok. (ant, sws)
Channel Youtube Rocky Gerung dan Hersubeno Point, FNN Dibajak!
Jakarta, FNN - Sejak Rabu pagi (3/11) email dan nomor handphone yang digunakan untuk mengelola sejumlah channel jaringan Forum New Network (FNN) dibajak. Channel tersebut terdiri dari Rocky Gerung Official (RGO), Hersubeno Point, MSD (Mohammad Said Didu) FNN. Nama channel RGO sempat diubah menjadi Coinbase (Speaker Series)? Untuk saat ini channel Rocky Gerung Official dan MSD sudah bisa dipulihkan. Namun channel Hersubeno Point belum bisa publish. "Kami mengingatkan bahwa kemerdekaan pers selain dijamin oleh Undang-Undang, juga dijamin oleh konstitusi UUD 45," tegas Pemimpin Redaksi FNN Mangarahon Dongoran dalam siaran persnya. Semua channel yang tergabung dalam FNN merupakan produk jurnalistik bagian yang tak terpisahkan dari media online FNN.Co.id. "Bagi siapa pun yang merasa tidak berkenan dan keberatan dengan konten yang kami tayangkan, silakan menempuh prosedur hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15," lanjut Mangarahon. Ia menilai, cara-cara membajak akun dan mengambil alih channel bukanlah cara yang beradab dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers. (mth)
Leo/Daniel Kalahkan Unggulan Kelima di Babak Pertama Hylo Open
Jakarta, FNN - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin lolos dari babak pertama Hylo Open 2021 setelah mengalahkan unggulan kelima Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dari Malaysia di Saarbrucken, Jerman, Rabu. Dalam pertandingan babak 32 besar ini, Leo/Daniel berlaga selama 28 menit dan unggul dua gim langsung 21-12, 21-19. "Kami main hari ini cukup bagus, tapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki supaya besok bisa dapat hasil yang lebih bagus," kata Daniel lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta, Rabu malam. Leo/Daniel bermain mulus di gim pertama dan mampu mendominasi permainan untuk mengamankan poin hingga gim usai. Kesulitan baru terjadi di interval akhir gim kedua, dimana Ong/Teo bermain lebih sabar sehingga membuat perlawanan menjadi alot. Leo/Daniel yang semula unggul 19-15, dikejar oleh lawannya hingga gim poin 20-19. Beruntung Leo/Daniel mampu mencetak poin penentu dan memastikan posisinya menuju babak kedua. Bagi Leo, kemenangan dalam pertemuan perdananya kontra Ong/Teo tidak lepas dari usahanya bermain maksimal dengan Daniel. Ia sendiri mengaku tak terlalu fokus menang atau kalah. "Targetnya kami hanya mau main maksimal, hasil menang dan kalah kami serahkan semua pada Tuhan," tutur Leo. Pada babak 16 besar, ganda putra peringkat 35 dunia ini selanjutnya akan bertemu Alexander Dunn/Adam Hall dari Skotlandia. Dunn/Hall melaju ke babak kedua setelah mengalahkan ganda putra Inggris, Matthew Clare/Ethan Van Leeuwen. Leo/Daniel mengaku siap untuk bermain maksimal dan tak gentar menghadapi siapa pun lawannya di turnamen level BWF Super 500 ini, terlebih dengan bekal kemenangan dari Piala Thomas membuat motivasi mereka semakin besar. "Kemenangan di Piala Thomas menambah motivasi kami untuk terus meningkatkan kemampuan. Secara pribadi kami mau terus berkembang," pungkas Daniel. (sws)
Beruang Madu Dilaporkan Masuk Kampuang Baringin Agam Sumbar
Lubuk Basung, FNN - Seekor beruang madu (helarctos malayanus) dilaporkan warga masuk ke pemukiman di Kampuang Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ketua Tim Patroli Anak Nagari (Pagari) Baringin, Robi Arlin di Lubukbasung, Rabu, mengatakan beruang madu ini ditemukan warga saat memakan durian milik warga setempat pada Selasa (2/11). "Warga melihat beruang sedang memakan buah durian milik warga," katanya. Ia mengatakan Tim Pagari Baringin sedang melakukan verifikasi laporan dan bakal melakukan cek lokasi. Lokasi munculnya beruang ini berjarak sekitar dua kilometer dengan beruang madu muncul ke pemukiman warga di Sungai Taleh, Nagari Baringin semenjak tiga bulan lalu. Di Sungai Taleh, tambahnya, beruang tersebut sempat meresahkan warga sekitar karena sering ditemukan anak-anak saat pergi sekolah, merusak tanaman dan muncul di belakang rumah warga. "Resor Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Agam telah memasang satu unit kandang jebak di Sungai Taleh," katanya. Sementara itu, Kepala Resor KSDA Agam Ade Putra menambahkan beruang madu yang muncul di Kampung Baringin itu diduga individu yang sama di Sungai Taleh. "Kita juga menerima laporan dari warga dan informasi sedang ditangani Tim Pagari Baringin," katanya. Ia menambahkan, Resor KSDA Agam saat ini sedang fokus untuk menangani konflik di Sungai Taleh dengan memasang kandang jebak pada Selasa (2/11). Kandang jebak yang diberi umpan berupa buah nangka itu dipasang sampai beruang masuk perangkap untuk evakuasi karena daerah tersebut merupakan pemukiman, jarak kawasan hutan cukup jauh dan sering muncul. Apabila masuk kandang jebak, tambahnya, satwa itu bakal diidentifikasi dan diobsevasi ke kantor Resor KSDA Agam. Setelah itu satwa dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini dilepasliar kehabitatnya. (sws)
Menkes Turki: Tak Ada Vaksinasi COVID Anak di Bawah 12 Tahun
Ankara, FNN - Pemerintah Turki tidak mempertimbangkan vaksinasi anak di bawah usia 12 tahun, kata pejabat kesehatan masyarakat senior negara tersebut pada Selasa (2/11). "Saya dapat katakan bahwa vaksinasi anak untuk usia 12 tahun ke bawah tidak masuk dalam agenda kami," kata Menteri Kesehatan Fahrettin Koca kepada awak media di gedung parlemen di ibu kota Ankara. Koca kembali menegaskan bahwa tes PCR secara acak di sekolah masih berjalan. Langkah itu dimulai di sekolah percontohan sebagai bagian dari langkah COVID-19 yang diterapkan setelah sekolah tatap muka kembali dibuka pada September. Memperhatikan survei yang menunjukkan tingkat tes positif "yang tidak begitu tinggi" pada anak usia sekolah dibanding dengan populasi umum, ia meyakini bahwa "tidak ada kekhawatiran soal itu." Setelah Amerika Serikat menyetujui vaksinasi untuk anak di bawah usia 12 tahun, sejumlah laporan media Turki menyebutkan pejabat Turki mungkin melakukan hal serupa. (sws)
Anggota DPRD Jabar: Anggaran Pilgub Rp2,47 Triliun Tak Masuk Akal
Bogor, FNN - Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW menganggap anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp2,47 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak masuk akal. "KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu. Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024. "Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu. Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang. AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional. "Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu. Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp900 miliar. Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis. "Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya. (sws)
Bupati Garut: Kerusakan Hutan Penyebab Banjir di Pameungpeuk
Garut, FNN - Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan kerusakan hutan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang melanda pemukiman rumah penduduk di Kecamatan Pameungpeuk wilayah selatan Garut. "Yang menyebabkan banjir itu pertama pendangkalan, curah hujan, dan kerusakan hutan," kata Rudy Gunawan usai menghadiri kegiatan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri dan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca di Graha Patriot, Garut, Rabu. Ia menuturkan bencana banjir yang melanda wilayah Kecamatan Pameungpeuk beberapa waktu lalu itu karena adanya luapan air dari sungai besar yang melintasi daerah itu. Curah hujan yang tinggi dan juga adanya pendangkalan sungai, kata dia, membuat air naik kemudian mengalir ke dataran paling bawah yakni daerah Pameungpeuk yang berdekatan dengan pantai. "Itu sungainya besar dilintasi oleh tiga kecamatan, jadi kalau terjadi hujan di Pakenjeng di Cisompet, airnya ke bawah, ke Pameungpeuk. Pameungpeuk itu dekat laut, semua berjalan ke Pameungpeuk," kata Bupati. Namun, bencana banjir itu, kata Rudy, tidak seharusnya juga menyalahkan curah hujan yang tinggi, dan juga dangkalnya sungai, melainkan ada faktor lain yaitu kerusakan lingkungan. Ia mengungkapkan seperti hasil kajian BNPB bahwa wilayah hutan di Garut sebagai daya dukung untuk mencegah bencana banjir dalam kondisi tidak baik sehingga perlu menjadi perhatian bersama. "Persoalannya daya dukung lingkungan di baratnya itu di Cisompet dan di Pakenjeng itu tidak bagus (hutannya)," kata Bupati. Meski ada kerusakan hutan, Bupati tidak menyalahkan atau meminta pertanggungjawaban lembaga lain yang menangani kawasan hutan, melainkan mengajak bersama untuk melakukan langkah mitigasi bencana. "Kita kerja sama Perum Perhutani, kita tidak saling menyalahkan, kita jangan menyalahkan hujan juga, kita melakukan mitigasi kebencanaan," katanya. (sws)
Pelatih Daud Yordan Ungkap Strategi Saat Duel Versus Petinju Thailand
Jakarta, FNN - Pelatih Daud Yordan, Edin Diaz, sudah menyiapkan strategi menghadapi petinju Thailand Rachata Khaophimai dalam duel perebutan gelar WBC International kelas ringan super (63,5kg) di Pattaya, Thailand pada 19 November 2021. Menurutnya, Daud harus bisa mengantisipasi setiap gerakan lawan yang dikenal sebagai fighter sejati. Daud Yordan memang lebih berpengalaman dibandingkan lawan, namun kata Edin Diaz, hal tersebut bukan jaminan dalam laga tinju. Persiapan matang dan penuh perhitungan harus tetap dilakukan, termasuk strategi meraih kemenangan. "Kami tidak pernah meremehkan lawan dan selalu menganggap lawan punya kemampuan lebih. Siapa pun lawannya kami pasti genjot dengan persiapan keras," kata Edin kepada ANTARA saat ditemui di XBC Boxing Camp, Tangerang Selatan, Banten, Rabu. Mengingat duel bergulir di kandang lawan, Edin bersama tim juga sudah mengamati gaya bertinju lawan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di atas ring. "Terkait lawan karena masih baru. Emosinya lebih menggejolak daripada petinju berpengalaman. Kami mulai baca dari itu dan kami antisipasi tipikal lawan. Petinju Thailand itu dikenal sebagai fighter sejati. Kami sudah siapkan strategi," kata Edin Diaz menambahkan. Edin optimistis Daud Yordan bisa meraih kemenangan. "Saya mewakili Daud, mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya. Dalam duel perebutan gelar WBC International kelas ringan super, secara rekor pertandingan Daud jauh di atas Rachata Khaophimai. Petinju kebanggaan Indonesia itu tercatat melakoni debut profesional pada 25 Agustus 2005. Sepanjang karier, dia telah melakoni 44 pertandingan dan 40 di antaranya berakhir dengan kemenangan. Sedangkan sang lawan, melakoni debut profesional pada 31 Mei 2019 dan baru turun di tujuh pertandingan yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Dari data tersebut, di atas kertas, Daud bisa meraih kemenangan. Namun petinju 34 tahun itu tak ingin sesumbar. Menurutnya, tinju adalah olahraga yang tidak bisa diukur. "Ukurannya secara matematis saya sudah lebih dari 40 bertanding dan lawan tujuh kali. Secara logika bunyinya saya akan menang," kata Daud. "Tetapi tinju tidak matematis. Tidak bisa satu tambah satu menjadi dua. Segala sesuatunya bisa terjadi di atas ring. Dalam olahraga tinju, satu pukulan bisa mengubah segalanya dan itu sering terjadi," pungkas Daud. (sws)
BPBD Mataram Segera Aktifkan Posko Terpadu Penanganan Dampak Bencana
Mataram, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mengaktifkan posko terpadu penanganan bencana sebagai kesiapsiagaan menghadapi dampak La Nina yang diprediksi terjadi hingga Februari 2022. "Di posko itu nanti kita siapkan personel, saran prasarana serta logistik menghadapi dampak cuaca ekstrem untuk mengurangi dampak bencana serta menekan kerugian," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu. Untuk mengaktifkan posko terpadu penanganan bencana tersebut, pihaknya masih melakukan rapat pada Provinsi NTB bersama dengan seluruh kabupaten/kota se-NTB, terkait dengan antisipasi dampak La Nina. "Setelah rapat dengan provinsi, kita akan koordinasi di tingkat kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanggulangan bencana untuk mengambil langkah-langkah dampak ke depan," katanya. Dia mengatakan posko terpadu penanganan bencana di halaman pendopo, selama 24 jam disiagakan perwakilan petugas dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara bergantian. Mereka, antara lain satgas dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Tagana serta dari tim reaksi cepat (TRC) BPBD. Selain menyiagakan personel, pihakanya juga akan menyiapkan peralatan kedaruratan yang dibutuhkan, antara lain gergaji mesin, kendaraan operasional, dan kendaraan pengangkut sampah. "Selain itu, kita siapkan juga untuk logistik kedaruratan bagi masyarakat yang terdampak bencana, seperti selimut, bahan pokok, dan perlengkapan keluarga lainnya," katanya. Ia mengakui, dampak La Nina saat ini sudah terjadi di Kota Mataram, sebab dalam dua pekan terakhir Kota Mataram diguyur hujan deras, angin kencang, puting beliung, pohon tumbang dan genangan air pada sejumlah titik. Untuk pohon tumbang, katanya, dalam seminggu terakhir sudah terjadi delapan titik, antara lain Jalan Selaparang, Brawijaya, Kawasan Pasar Karang Jasi, Jalan Amir Hamzah, Karang Bedil dan Simpang Monjok. "Pohon tumbang ini rata-rata terlihat masih bagus, tapi mungkin karena struktur tanah yang lembab akibat hujan yang terus-menerus membuat pohon mudah tumbang ketika terjadi angin kencang," katanya. (sws)
Polres Kolaka Siapkan Operasi Kontijensi Dalam Penanggulanan Bencana
Kendari, FNN - Kepolisian Resor Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan langkah kontijensi kebencanaan dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan semua anggotanya. Kapolres Kolaka AKBP Saiful Mustofa yang dikonfirmasi melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi mengatakan, selain menyiapkan personil dalam penanggulangan bencana, pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kata Riswandi, juga memberikan bimbingan kepada masyarakat serta penyebaran berupa pamflet, eflayer, spanduk termasuk media cetak dan elektronik mengenai penanggulangan bencana. "Bahkan seminar dan sarasehan dilakukan terkait kebencanaan dan pencegahan maupun mitigasi bencana," katanya. Dia mengatakan pihak kepolisian sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan terkait kebencanaan apalagi saat ini kondisi wilayah Kolaka sudah mengalami perubahan iklim. Riswandi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengantisipasi adanya bencana alam khususnya banjir dan angin kencang serta tanah longsor. (sws)
Ketua MA Ambil Sumpah Nyoman Adhi
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Syarifuddin memandu sumpah jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Masa Jabatan 2021-2026. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, pengucapan sumpah jabatan Nyoman sebagai Anggota BPK RI didasari oleh Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor: 126/P Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Nyoman terpilih menjadi anggota BPK RI setelah mendapatkan suara terbanyak usai melewati proses kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Nyoman Adhi Suryadnyana memperoleh 44 suara dari total 56 suara. Acara pengucapan sumpah dilaksanakan di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu. Dalam sumpah yang dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Nyoman berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anggota BPK RI. Ia berjanji akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan yang sama, Nyoman juga bersumpah akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan gugatan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani atas tidak sahnya pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boyamin mengatakan bahwa berdasarkan daftar riwayat hidup, Nyoman Adhi Suryadnyana adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA). Menurut Boyamin, Nyoman Adhi seharusnya tidak lolos seleksi karena riwayat jabatannya bertentangan dengan Pasal 13 huruf J Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, Boyamin mengajukan gugatan karena menganggap pemilihan tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat Pasal 13 huruf j UU tentang BPK. (sws, ant)
Surpres yang Bukan ‘Surprise’
Jakarta, FNN - Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta menanggapi Surat Presiden (surpres) tentang usulan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepada FNN Ginting mengatakan bahwa sebagai pengamat, ia melihat tidak ada yang surprise (kejutan) mengenai surpres (surat presiden) tersebut, karena beberapa hal. Pertama; setelah melewati dinamika politik Presiden Jokowi akhirnya mantap menetapkan Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi calon panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan segera memasuki usia pensiun 58 tahun pada 8 November 2021 mendatang. Andika sesungguhnya sudah dipersiapkan lama bersamaan dengan penetapan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI pada Desember 2017 lalu. Dipersiapkan menjadi KSAD untuk kemudian menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Kedua; dalam satu bulan ini sudah banyak isyarat bahwa Andika Perkasa akan dipilih menjadi calon Panglima TNI. Yang paling akhir adalah pertemuan ‘rahasia’ Andika Perkasa dengan Presiden Jokowi beberapa hari jelang keberangkatan Jokowi keluar negeri, seperti dikemukakan sebuah sumber. Jadi, pertemuan ini luput dari perhatian publik. Bukan saat Andika turut melepas Presiden Jokowi ke luar negeri, melainkan beberapa hari sebelumnya. Di situ sesungguhnya kepastian tersebut terjadi. Pertemuan itu merupakan grand final dari pertemuan antara utusan Presiden, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 11 Oktober 2021 lalu di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Mensesneg diduga memberikan kabar dari Presiden mengenai penjajakan Jenderal Andika Perkasa akan menjadi calon Panglima TNI. Ketiga; jika mengacu pada alasan pertama, sesungguhnya Presiden Jokowi telah memiliki kedekatan sosiologis dan psikologis dengan Jenderal Andika Perkasa. Hal inilah yang membuat Jokowi berat untuk pidah ke lain hati, walau pun usia Andika hanya sekitar satu tahun saja untuk bisa menjadi Panglima TNI dengan catatan tidak akan mengalami perpanjangan usia pensiun. Keempat; jika Presiden Jokowi mau, maka bisa saja usia pensiun Andika diperpanjang menjadi 60 tahun, sehingga masih bisa menjabat sampai tiga tahun pada Desember 2024 atau masa peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 mendatang. Preseden ini sudah beberapa kali terjadi. Misalnya ketika di era Presiden Soeharto tahun 1996. Jenderal Feisal Tanjung yang harusnya pensiun usia 55 tahun, pada 1996, namun mendapatkan perpanjangan hingga pensiun jelang usia 59 tahun. Saat itu usia pensin TNI masih 55 tahun. Begitu juga dengan Jenderal Endriartono Sutarto pada 2002. Seharusnya pada April 2002, dia pensiun 55 tahun, namun diperpanjang hingga 59 tahun pada 2006. Kelima; dari segi senioritas KSAD Jenderal Andika Perkasa paling senior dibandingkan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono maupun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. Baik dari sisi kepangkatan bintang empatnya lebih dahulu dan menjabat Kepala Staf Angkatan juga terlebih dahulu. Andika lulusan Akmil 1987, Yudo lulusan AAL 1988-A, dan fadjar lulusan AAU 1988-B. Keenam; Andika punya pengalaman lengkap sebagai perwira, antara lain pernah memegang jabatan komandan lapangan, sejak menjadi Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha. Juga komandan wilayah, seperti Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera, Kodam I/Bukit Barisan pada 2012. Setelah itu dalam kariernya sebagai perwira tinggi dimulai menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, kemudian Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) (2014), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016). Dari situ promosi menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) (2018), Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (2018), hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (2018) selama 2,5 tahun. Andika yang banyak berkarier di bidang intelijen antiterror ini sudah matang dan waktunya untuk memimpin TNI. Ketujuh; dari hakikat ancaman negara saat ini yang ada di depan mata adalah masalah Papua. Papua ini wilayah daratan yang harus dipimpin panglima dari matra darat yang lebih mengenal wilayah gerilya lawan, yakni Organisasi papua Merdeka (OPM). Sementara masalah Laut China Selatan baru merupakan potensi ancaman, belum merupakan ancaman nyata seperti di Papua. Dibutuhkan panglima yang paham tentang operasi militer dalam menghadapi hakikat ancaman terhadap NKRI. (sws)
Orang Tua yang "Terbuang" dalam Perspektif Lain
Oleh Ady Amar *) KISAH ibu yang "dibuang" anak-anaknya terus jadi berita. Sudah lebih dari sepekan berita itu viral. Dimulai dari secarik kertas dari 3 anaknya bermeterai, yang menyerahkan sang ibu pada sebuah panti jompoh viral lebih dulu. Kemudian fisik sang ibu muncul dari pemberitaan media, khususnya televisi. Ditambah sang ibu yang digiring pernyataan awak media, menyatakan bahwa ia "dibuang" anak-anaknya yang tak sanggup merawatnya. Ibu itu memang mengalami kelumpuhan fisik, meski tampak tubuhnya sehat. Kisah ibu yang "dibuang", itu memang mampu mengaduk emosi banyak pihak menumpahkan sumpah serapah pada sang anak yang dikatakan dengan anak tak tahu balas budi. Ada pula yang menyebutnya, bagai kisah Malin Kundang jilid 2. Para komentator yang biasa disebut netizen, itu menjadi manusia seolah paling tahu tentang sebuah peristiwa, dan tentu seolah tahu kondisi yang dihadapi ibu dan terutama anak-anaknya. Sehingga penghakiman mesti diberikan pada anak-anaknya, dengan sebutan zalim. Putusan kata "zalim" sudah diberikan, seolah kata itu pantas diberikan pada anak-anaknya, tanpa mau mendengar mengapa sang anak harus menyerahkan sang ibu ke panti jompo. Tiga anak, dari ibu itu, tidak tinggal di satu kota. Domisili mereka di Jakarta, Bogor dan Pekalongan. Di tiga kota itu anak-anaknya tinggal. Satu dari anaknya sempat di hubungi, dan juru warta ikut mendengar dialog lewat speaker. Sang ibu mengatakan, mengapa ia "dibuang"? Dan sang anak menjawab, sama sekali bukan membuang. Ibu tidak dibuang. Ibu tinggal di sana cuma sementara, dan pada saatnya ibu nanti saya jemput. Dialog dalam bahasa Jawa, itu cukup mengenaskan bagi siapa saja yang mendengar dengan hati. Anak-anaknya memang tampak dalam kondisi kesulitan ekonomi yang sangat, bahkan salah satunya korban PHK. Kesumpekan ekonomi dan hal-hal psikologis lainnya, di mana mereka lalu bersepakat menitipkan sang ibu ke panti jompo yang dirasanya tepat. Tentu agar bisa diurus dengan baik. Semua dari kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, seberapa dahsyat kesulitan sang anak sehingga tidak mampu merawat sang ibu Kita acap mengukur semuanya dari kondisi diri sendiri, yang lalu dipersepsikan dengan kondisi orang lain. Semua yang ada di diri ini seolah representasi dari nilai kebaikan. Maka, sang anak dalam persepsi yang dimunculkan para netizen yang maha tahu, itu dengan "membuang" sang ibu. Barat dan Timur Tidak Serupa Di Timur menitipkan orang tua di panti jompo itu perbuatan tidak manusiawi, dan bahkan masuk kategori zalim. Kaidah yang dipakai, bahwa saat anak-anak dulu ia dipelihara dengan baik oleh kedua orang tuanya. Giliran orang tua sudah tua tega-teganya dititipkan di panti jompo. Di Timur, saat anak-anak tumbuh dewasa dan bekerja, maka tidak dikenal atau boleh muncul alasan kesulitan ekonomi atau hal-hal psikologis lain, sehingga orang tua yang sudah rentan mesti dititipkan pengasuhannya pada sebuah panti. Jika di Timur muncul anak-anak seperti kisah di atas, maka sumpah serapah didapatnya. Dianggap ia anak-anak tidak berbakti pada orang tua, dan umpatan sadistik lainnya bakal diterima. Sekali lagi, sikap dan laku seseorang di Timur dibuat agar menjadi sama, meski kondisi eksosbud seseorang dengan lainnya tidaklah sama. Di Timur, menjadi kesulitan tersendiri jika seseorang mencoba melawan konvensi yang dibuat sewenang-wenang dengan menyamaratakan kondisi semuanya (harus) menjadi sama. Jika berani bersikap "melawan" konvensi, maka bersiaplah untuk disebut anak durhaka. Ini Timur, bukan Barat, setidaknya itu yang selalu terngiang di hati. Maka jangan coba-coba berani melakukan hal yang diluar kebiasaan yang sudah sejak lama "diatur" menjadi kesepakatan diam-diam. Maka kebiasaan Timur itu terus diikhtiarkan. Muncul banyak orang tua yang tetap tinggal bersama anaknya dalam satu rumah, tapi seolah ia tidak merasakan tinggal bersama anaknya. Komunikasi yang diharap tidak didapat sebagaimana yang diharap. Anaknya sibuk dengan pekerjaan, sehingga komunikasi jarang didapat. Lain di Timur lain pula di Barat... Di Barat, sudah menjadi kebiasaan pada mereka yang masih aktif bekerja, menyisihkan sedikit dari gajinya untuk masa tuanya. Dan itu untuk hidup di panti jompo. Persiapan sudah dibuat jauh hari menyongsong masa tuanya. Bagian dari kesadaran, bahwa kondisi yang dihadapi sang anak di masa depan akan lebih sulit dibanding dengan masa saat ia mengasuh anak-anaknya dulu. Disitu tampak ada konsep ikhlas, meski itu tidak dikenal, hanya rasionalitas yang berbicara. Maka, di Barat tinggal di panti saat usia tua itu pilihan. Bukan "dibuang" dalam konsep Timur yang konvensinya masih terjaga rapi. Saat usia tua hidup di panti jadi pilihan. Hidup bersama banyak orang seusianya, berkomunikasi dengan baik dan dijaga kesehatannya oleh mereka yang memang hadir untuk itu. Tiap akhir pekan setidaknya sang anak, menantu dan cucunya datang mengunjungi sang nenek/kakek dengan membawa bekal sepekan yang dibutuhkan. Terkadang mengajak makan bersama di luar panti. Setidaknya itu yang bisa dilakukan, dan semua tampak happy. Jika sudah menjadi konvensi, maka Timur dan Barat punya caranya sendiri menyerap makna "berbakti", dan semestinya tidak dimaknai dengan persepsi sesukanya, bahkan persepsi yang dipaksakan dengan cara mengumpat apa yang dianggap tidak semestinya. Kehidupan di Timur dan Barat akan terus berjalan. Dan jika ada yang melenceng dari konvensi, maka bisa jadi itu karena kondisi yang menyertai. Satu hal lagi yang mesti ada dan dipunya, ikhlas dalam menyertai orang tua di usia senja tuanya, seperti mereka juga ikhlas saat mengasuh kita dengan baik dan kasih saat kanak-kanak dulu. Sekali lagi, ikhlas sebagai kata kunci dalam memperlakukan orang tua, yang sudah sepuh, dengan selayaknya. (*) *) Kolumnis
Saksi Penyidik Kepolisian Mengaku Tidak Berada di KM 50
Jakarta, FNN - Sidang lanjutan peristiwa KM 50 dengan terdakwa dua anggota polisi menghadirkan saksi penyidik dari Polda Metro Jaya. Penyidik bernama Saifullah yang hadir di PN Jakarta Selatan, Selasa, 2 November 2021, sempat dipermasalahkan jaksa penuntut umum karena tidak ada penetapan sebelumnya apakah sidang digelar secara offline atau online. Jaksa sudah memanggil saksi ke Kejaksaan Negeri sesuai penetapan hakim di persidangan sebelumnya. Belum ada penetapan yang baru dari hakim. Jaksa meminta saksi supaya datang ke kejaksaan negeri, bukan ke PN Jakarta Selatan. Sedangkan hakim menginginkan pengadilan tetap berjalan. Jaksa mengatakan, saksi yang hadir di Kejaksaan Negeri hanya satu, Saifullah. Tujuh orang saksi lainnya berada di PN Jakarta-Selatan Dari perdebatan yang cukup alot akhirnya persidangan dimulai hanya dari saksi Saifullah yang hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saifullah adalah anggota polisi yang bertugas sebagai penyidik Bareskrim Polri. Saksi dari hasil penyidikan atas peristiwa tersebut dan juga rekomendasi Komnas HAM, yang meninggal 6 orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terbagi dua lokasi. Pertama, sebelum masuk tol Jakarta-Cikampek. Kedua, di dalam mobil yang dikendarai Fikri dan kawan-kawan. Hal tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan untuk melakukan penyidikan atas dugaan pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Shihab itu. Henry keberatan terhadap keterangan saksi. Sebab, saksi hanya sebagai penyidik, tidak berada di lokasi kejadian tewasnya 6 orang laskar FPI itu. Meski ada keberatan dari Henry, namun jaksa tetap melanjutkan permintaan keterangan dari saksi Saifullah. Dari hasil penyidikan, kematian Laskar FPI tersebut akibat luka tembak. Peristiwa itu terjadi didalam mobil Xenia yang dikendarai Fikri dan kawan-kawan di Km 50. Menurut Saifullah, laskar mau dibawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, kata saksi, di dalam mobil terjadi perlawanan dari laskar. Mereka terpaksa ditembak polisi. Petugas yang menembak adalah adalah Elwira, Yusril, dan Fikri. Saksi melakukan kroscek di lapangan. Berdasarkan rekomendasi investigasi Komnas HAM, pengecekan di lapangan, kroscek dimulai dari area sesuai kronologi yang ada. Mulai dari Sentul, Tol Bogor, Hotel Karawang, Tol Jakarta-Cikampek sampai di rest area km 50. Penguntitan itu dilakukan karena ada informasi yang menyebutkan terjadi pengumpulan massa ke Jakarta. Ada enam orang dalam satu tim bersama Fikri. Dari hasil penyelidikan terjadi kejar-kejaran dan tembak-menembak antara polisi dan laskar. Ketika di KM 50 mobil yang ditumpangi laskar rusak. Enam penumpang pun disuruh keluar dari mobil. Menurut hasil penyelidikan, kata saksi, dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap enam laskar dan juga isi mobil. Saat penggeledahan, kata saksi yang berasal dari polisi tersebut, ditemukan senjata tajam dan senjata api. Itu menurut hasil penyidikan yang dilakukan polisi. Kemudian, tim ahli pun melakukan penyelidikan selanjutnya. Saifullah mengakui mengetahui peristiwa tersebut dari proses penyidikan, bukan melihat langsung kejadian tersebut. Saifullah mengatakan, terdakwa membenarkan adanya penembakan. Hal itu dilakukan terdakwa karena mempertahankan senjata. Terkait keterangan tersebut, saksi hanya menyampaikan kesimpulan dari hasil penyidikan. Ia tidak melihat langsung dan tidak di berada di lokasi ketika peristiwa terjadi. Saifullah mengatakan, dari hasil penyidikan, senjata api atau senpi adalah senjata rakitan. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan apakah berdasarkan penyidikan, senpi itu milik laskar FPI. Saifullah mengatakan, tidak melakukan pendalaman tentang kepemilikan senjata api tersebut. Majelis hakim menunda sidang sampai Selasa, 9 November 2021 pekan depan. (Much).
Surpres Calon Panglima TNI Atas Nama Jenderal Andika Perkasa
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Surpres Nomor R-50/Pres/10/2021 itu diantar langsung Mensesneg Pratikno kepada Pimpinan DPR. “Pada hari ini, Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan Calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan. Hal itu disampaikan Puan dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021), usai menerima Mensesneg Pratikno. Hadir pula dalam jumpa pers Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel. Setelah menerima nama calon Panglima TNI, kata Puan, DPR RI akan menindaklanjuti Surpres dengan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan. “Persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI,” urainya. Puan menegaskan, DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI. “TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” ujar cucu proklamator Bung Karno ini. Puan mengingatkan, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat. “Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,” ujarnya Namun, DPR bisa menolak calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden. Jika ini yang terjadi, maka Presiden harus mengirim nama baru. Tapi, penolakan calon Panglima TNI yang sudah diusulkan Presiden sangat jarang terjadi. Dikirimnya surpres ini mengakhiri teka teki soal siapa Panglima TNI baru pengganti Hadi. Sebelumnya, selain nama Andika, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon kuat. Yudo menjadi calon kuat karena berdasarkan prinsip rotasi, harusnya tampuk Panglima TNI dijabat oleh AL setelah sebelumnya dijabat matra udara. (as)
Menggugat Kebijakan Harga BBM Populis Tak Berkeadilan
oleh Marwan Batubara DALAM sebulan terakhir terjadi kelangkaan bahan bakar Jenis BBM Tertentu (JBT, terutama solar), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP, terutama premium), dan BBM umum (pertamax & pertalite) pada sejumlah SPBU di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Kelangkaan antara lain telah menimbulkan antrian panjang, kemacetan, terhentinya nelayan Pantura melaut (Gresik, Lamongan, Tuban, dll.), dan terganggunya kegiatan ekonomi. Penyebab kelangkaan baik menurut BPH Migas, Pertamina, maupun analisis IRESS seperti diurai berikut. Pertama, dikatakan BBM langka karena stok dan pasokan perlu dikendalikan agar tidak melampaui kuota 2021 (15,8 juta kiloliter, kl). Artinya pasokan memang sengaja dikurangi agar kuota tidak terlampaui, terutama karena menyangkut pagu anggaran APBN. Kedua, kebutuhan BBM melonjak seiring meningkatnya aktivitas masyarakat karena pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Pertamina, dibanding tahun lalu, permintaan BBM jenis gasoline (Pertalite dan Pertamax series) dan gasoil (biosolar dan dex series) naik antara 3,5 hingga 16 persen di berbagai wilayah. Ketiga, terjadi penyalahgunaan BBM terutama karena semakin besarnya disparitas harga BBM umum/non- subsidi dengan solar dan preminum. Selisih harga membesar karena semakin tingginya harga minyak dunia. Sementara harga solar dan premium tidak naik. Maka, secara ilegal konsumen BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi. Pasar gelap dan penyelewengan pun marak pada sektor-sektor industri, tambang, perkebunan, dll. Keempat, penyalahgunaan BBM semakin meningkat akibat lemahnya pengawasan, minimnya penegakan dan sanksi hukum, serta terlibatnya oknum-oknum terkait pada rantai pasok, distribusi, dan pengawasan. Perburuan rente ini terjadi secara sistemik berkelanjutan. Kelima, solar langka akibat kenaikan harga minyak sawit/CPO, sebab BBM solar subsidi masuk program solar B30. Harga CPO telah naik sekitar 75% dibanding 2020, sehingga harga FAME sebagai campuran B30 ikut naik. Sementara, meski menjadi negara pengekspor CPO terbesar, pemerintah belum menerapkan DMO. Maka, Indonesia jangan bermimpi mengurangi impor migas dengan program B40, B50, dst, jika hanya untuk kadar rendah saja seperti B30 gagal berdaulat. Keenam, pemerintah/BPH Migas gagal mengantisipasi naiknya permintaan saat PPKM direlaksasi, saat kehidupan “kembali normal”. Hal ini sebetulnya bisa dianalisis, karena permintaan menigkat secara gradual. Karena itu, langkah-langkah antisipatif mestinya mudah disiapkan, sehingga kelangkaan bisa dicegah. Ketujuh, kelangkaan BBM terjadi diyakini sebagai bagian upaya Pertamina mengatasi masalah cash flow. Karena harga minyak dunia terus naik, sementara harga solar dan premium tetap, maka beban subsidi dan kompenasi semakin besar. Memang subsidi dan kompensasi ini kelak dibayar pemerintah, namun karena jumlahnya terus membesar dan waktu pelunasan tidak pasti, maka keuangan Pertamina jelas terganggu. Karena itu, di samping menyiapkan dana talangan yang juga menimbulkan beban tambahan berupa bunga (cost of fund), Pertamina pun harus mengurangi pasokan. Berbagai langkah kebijakan dan program mengatasi sebagian dari tujuh faktor penyebab kelangkaan di atas dapat dilakukan pemerintah dengan cepat. BPH Migas dan Pertamina misalnya telah melakukan koordinasi. BPH Migas telah menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi. Pertamina diberi wewenang mengatur kuota antar wilayah dan sektor, sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 juta kl. Kuota nasional 15,8 juta kl bisa saja dinaikkan, terutama jika dibutuhkan untuk menjamin perbaikan ekonomi dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kenaikan ini relevan, sebab sebelumnya nilai kuota 35 juta kl (2020) dan 38 juta kl (2019, sebelum pandemi). Pemerintah dan DPR dapat membuat kesepakatan sesuai mekanisme dan hukum berlaku. Hal prioritas dan menyangkut hidup rakyat tidak boleh dikalahkan mekanisme teknis prosedural. Sistem Pricing & Subsidi Tidak Adil Ternyata di balik berbagai faktor penyebab kelangkaan terkandung masalah besar yang mendesak diperbaiki. Disparitas harga telah menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Disparitas harga terjadi karena kebijakan subsidi dan pricing BBM populis bermasalah. Sedang kebijakan populis ini, terutama dengan tidak menaikkan harga solar dan premium, terjadi akibat dominannya pertimbangan politik. Tujuannya, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, dan pada level tertentu, untuk kepentingan oligarki dan perburuan rente. Dampak kebijakan BBM populis antara lain adalah anggaran subsidi APBN semakin besar terutama saat harga minyak dunia terus naik. Padahal studi Bank Dunia menunjukkan sekitar 72% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Artinya, mayoritas dana subsidi APBN puluhan hingga ratusan triliun Rp justru dinikmati golongan mampu secara tidak adil. Selain itu, karena ruang fiskal terbatas, maka naiknya dana subsidi akan mengurangi alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan. Maka populasi rakyat miskin dan gap kaya-miskin (rasio GINI) tetap tinggi. Di samping tidak adil dan melanggengkan kemiskinan, kebijakan BBM populis telah pula merusak kinerja BUMN, terutama Pertamina dan PLN sebagai penyedia layanan energi utama publik. BUMN energi kita sudah biasa menjadi objek bancakan penguasa, sejak dulu hingga sekarang. Sikap semau gue karena berkuasa ini telah dan akan terus mengancam pelayanan energi berkelanjutan dan ketahanan energi nasional, termasuk naiknya harga BBM dan listrik secara signifikan oleh swasta, jika BUMN sampai bangkrut atau saham anak usahanya dijual. Berdasar publikasi Pertamina dan APBN 2021, harga minyak mentah Indonesia, ICP, diasumsikan US$ 45/barel. Ternyata harga minyak naik menjadi US$ 50-an sejak Januari dan menjadi US$ 80-an per barel pada Oktober. Secara rerata hingga Oktober 2021 ICP telah naik sekitar 80%. Karena harga solar dan premium tidak berubah, maka besarnya piutang Pertamina kepada pemerintah hingga Oktober 2021, berasal dari subsidi dan kompensasi (selisih harga jual eceran JBT dan JBKP), diperkirakan mencapai US$ 5,1 milar, atau sekitar Rp 72 triliun. Jangka pendek, pemerintah harus segera membayar piutang Pertamina, terutama agar masalah cash flow dan kelangkaan BBM dapat segera diatasi. Sejalan dengan itu, terlepas dari mekanisme APBN yang harus dipenuhi, pemerintah pun harus menambah kuota BBM, termasuk tambahan dana subsidi yang menyertai. Jika tidak ditambah, bisa saja ekonomi dan kehidupan masyarakat terdampak. Namun, masalah yang dihadapi rakyat bukan sekedar kelangkaan BBM, dan dianggap selesai dengan solusi jangka pendek. Selama ini rakyat telah sangat dirugikan saat dana subsidi BBM diselewengkan ke sektor industri, tambang, perkebunan, dll. Rakyat butuh solusi adil, komprehensif dan berkelanjutan, yang berpangkal dari kebijakan harga dan subsidi BBM yang bermasalah, serta sarat kepentingan pencitraan politik. Untuk itu, IRESS menuntut agar pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Sebagaimana diusulkan sejak 2015-an, sistem pricing BBM harus dinamis secara berkala sesuai perubahan variable harga minyak dunia, kurs dan indeks harga barang tertentu. Selain itu sistem harga tunggal atas seminim mungkin jenis ini, perlu pula menerapkan skema dana stabilisasi (mengatasi dampak volatilitas harga minyak dunia) dan skema dana ketahanan/saving (mendukung keberlanjutan dan pengembangan EBT). Bersamaan dengan penerapan harga tunggal dinamis berkala, sistem harga BBM pun harus bebas dari pola subsidi barang untuk diganti dengan pola subsidi langsung. Rakyat miskin dan sektor-sektor relevan dan layak harus diprioritaskan memperoleh subsidi. Jika pemerintah dan Pertamina berkomitmen kuat, tidak terkontaminasi berbagai kepentingan sempit, pola subsidi langsung mestinya mudah dilakukan menggunakan teknologi IT dan aplikasi on-line yang telah berkembang pesat. Pertamina pun telah memulai dengan digitalisasi SPBU dan pelayanan. Apakah “The Real President”, Mr. Jokowi, peduli mengakhiri kebijakan harga BBM populis tak berkeadilan?[] Jakarta, 3 November 2021 *) Direktur Eksekutif IRESS
SBY Sakit Diumumkan Tanpa Harus Ada Yang Dipolisikan
By Asyari Usman TERIMA kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung memberitahu publik bahwa beliau sakit dan akan dirawat di luar negeri. Cepat diumumkan, tanpa harus menunggu publik bertanya-tanya. Tanpa menunggu spekulasi bermunculan. Tanpa ada wartawan bereputasi yang harus dipolisikan. Informasi tentang Pak SBY sakit sangat jelas dan detail. Penyakit apa, juga disebutkan. Mau dirawat ke mana, diterangkan. Hanya dalam satu atau dua lembar rilis tertulis saja. Begitulah seharusnya seorang tokoh publik (public figure). Orang ingin tahu. Dan memang berhak tahu. Apalagi soal sakit-sehatnya tokoh tersebut. Konon pula tokoh itu adalah mantan presiden. Singkatnya, apa saja yang dilakukan oleh, atau yang terjadi atas, tokoh publik tidak boleh disembunyikan. Kalau dia sedang sakit, orang ingin tahu apa penyakitnya. Bagaimana perawatannya. Bahkan orang ingin tahu proses diagnosenya. Juga komentar para dokter yang memeriksa, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kalangan media tidak perlu terjebak. Para wartawan tidak harus menggali informasi yang tak jarang harus berputar-putar mengenai kondisi seorang “public figure”. Bertelangkai ke sana ke mari untuk mencari kepastian. Sangat mungkinlah terjadi kekeliruan --kecil atau besar. Yang disebabkan oleh ketersendatan informasi mengenai tokoh publik. Sekitar awal September baru lalu, itulah yang terjadi. Jurnalis senior yang berjam terbang panjang dan sangat berpengalaman, ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan mantan presiden lainnya – Bu Megawati Soekarnoputri (Bu Mega). Hersubeno Arief, si wartawan senior FNN, berusaha sekuat tenaga untuk memastikan rumors bahwa Bu Mega dirawat di ICU RSPP. Hersubeno, yang selalu hati-hati dan menjunjung tinggi asas jurnalistik itu, membuat uraian yang kronologis tentang kondisi ketua umum PDIP itu. Hersu memasukkan semua informasi yang terkait dengan rumors Bu Mega Sakit. Semua penjelasan dari orang-orang senior PDIP waktu itu disertakan di dalam laporan analitik Hersubeno. Namun, informasi yang pasti dan valid tak kunjung muncul. Sementara rumors itu semakin ramai di media sosial. Lebih dari 24 jam sejak rumors muncul, barulah ada kepastian. Bu Mega sendiri langsung menjelaskan kondisi beliau ketika membuka acara kaderisasi PDIP. Ternyata, beliau tidak sakit. Nah, apakah rumors ini harus diabaikan saja? Jawabannya: tidak mungkin diabaikan karena tiga hal. Pertama, Bu Mega adalah “public figure”. Kedua, Hersubeno adalah seorang jurnalis. Ketiga, rumors itu telah menjadi pengetahuan khalayak. Sayangnya, tayangan Bung Hersu yang sangat komplit dan seratus persen berkaidah jurnalistik itu, dilaporkan ke Kepolisian oleh seorang kader PDIP. Hersubeno dituduh menyebarkan berita hoax. Hanya karena ucapan Bung Hersu bahwa dia rada-rada bisa percaya dengan penjelasan temannya seorang dokter bahwa informasi tentang Bu Mega yang dirawat di ICU RSPP itu, benar. Harap diingat, kutipan ucapan teman Hersubeno itu tidak “on its own” (berdiri sendiri). Ucapan dokter tersebut adalah bagian dari laporan panjang dan komprehensif. Yaitu, laporan analitik yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Tidak wajar kalau bagian yang integral itu di-“singled out” (dicomot begitu saja) untuk dijadikan tuduhan hoax oleh si pelapor. Bung Hersu justru mengingatkan agar siapa pun juga jangan mudah menyebar hoax. Dia juga mengajak publik untuk menerapkan prinsip dasar seorang jurnalis yang “wajib” skeptis terhadap semua informasi. Bahkan Hersu meminta agar informasi dari dokter teman beliau yang mengklaim bahwa Bu Mega koma 1,000 persen valid, juga harus diverifikasi lebih dulu. Kepolisian tidak seharusnya memproses laporan kader PDIP itu karena konten video yang dibuat dan ditayangkan oleh Bung Hersu adalah karya jurnalistik. Yang dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. Kepolisian seharusnya merujuk subjek laporan tersebut ke Dewan Pers sebagai “majelis hakim” yang berwenang menilai konten video dimaksud. Kembali ke Pak SBY, publik di media sosial langsung medoakan beliau agar sembuh dari kanker prostat. Publik juga mengapresiasi penjelasan tentang kondisi beliau. Rakyat tahu apa yang terjadi terhadap presiden yang dinilai sukses memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Untuk Bu Mega, semoga tidak ada lagi rumors tentang kondisi kesehatan beliau. Kita doakan agar Bu Mega sehat selalu. Kalau pun beliau sakit, semoga tidak berlama-lama. Maksudnya, tidak berlama-lama menjelaskan ke publik. Dan mudah-mudahan pula tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke Polisi gara-gara percikan spekulasi dan rumors yang tidak segera dipadamkan.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Nyanyian Liberal Ade Armando, “Dholaal wa Mudhil” (Sesat dan Menyesatkan)
Oleh Shamsi Ali *) SAYA sebenarnya tidak terlalu tertarik menanggapi video terbaru si Ade Armando. Selain banyak yang mengingatkan agar tidak perlu direspons karena hanya memberi posisi yang sangat tidak layak baginya. Juga memang membuang waktu, energi dan juga kesia-siaan. Respons kepada respons saya yang lalu tidak bermutu, kekanak-kekanakan, dan menggambarkan akal yang terbalik (twisted mind). Ade Armando kembali menyanyikan lagu kaum liberal. Nyanyian lama yang tidak bermutu dan membosankan. Bahwa ketika ada di kalangan Umat ini menyampaikan argumentasi Islam secara “konsisten dan benar” maka dia akan dituduh sempit, kurang logis/rasional, kurang luas berpikir/wawasan. Tuduhan kepada para Ulama seperti ini sudah nyanyian bersama kaum liberal. Karena di satu sisi mereka mengaku menghormati keragaman opini/pendapat. Tapi di sisi lain ketika ada yang menentang pemikiran mereka justeru dituduh sempit dalam berpikir. Saya ingin mengatakan bahwa mereka (kaum liberal) ini adalah orang-orang yang tidak saja tidak rasional dalam berpikir. Tapi akal pikirannya memang tertutup (khatamallah) dan terbalik (twisted). Itupun kalau masih ada akal yang tersisa. Jangan-jangan sedang out of mind (mengalami kegilaan). Mengingkari versus Memahami Saya dari awal menekankan bahwa Syariah adalah bagian baku (mendasar) dari agama. Dan karenanya mengingkari hal baku/mendasar dari agama adalah juga mengingkari Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, Haji, hingga ke aturan-aturan mu’amalat (bisnis, politik, urusan berubah tangga Nikah/cerai hingga ke tersenyum) ada dalam tatanan Syariah Islam. Yang diperlukan kemudian dalam memahami Syariah itu adalah “ilmu fiqh”. Dengan fiqhlah Umat ini akan melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasar kepada situasi waktu dan tempat dengan menjaga prinsip-prinsip dasar Syariah itu. Keanehan berpikir di Armando misalnya terlihat ketika menutup mata dengan realita pemerintah Indonesia saat ini yang sedang giat-giatnya mengembangkan menejemen Keuangan dan perbankan Syariah. Bahkan Menteri Pariwisata juga giat mengembangkan pariwisata halal. Karenanya kejahilan Armando dalam menyikapi Syariah Islam adalah tidak mampu membedakan mana Syariah dan mana penafsiran terhadap Syariah yang disebut ilmu fiqh. Tapi lebih jauh lagi, dan ini sangat berbahaya bahkan anti Pancasila dan Indonesia, adalah mengingkari eksistensi Syariah dalam beragama. Mengingkari dalam bahasa agama disebut mengkafiri. Dan jika Syariah dipahami secara benar sebagai “dasar-dasar hukum agama” maka berarti Armando mengkafiri agama itu sendiri. Apakah Armando Kafir? Biar Allah yang menghakimi. Mengingkari Sholat 5 Waktu Hal lain yang sangat sesat dan menyesatkan dari Armando ini adalah pernyataan bahwa perintah sholat 5 waktu dalam Islam itu tidak ada. Lebih jauh dia berkata “saya sholat karena memang itu yang saya lakukan sejak kecil”. Artinya bagi Armando sholat itu tidak lebih karena kebiasaan semata. Pernyataan ini sendiri menggambarkan secara jelas siapa Armando itu, dan bagaimana dia melihat agama yang diakuinya. Baginya agama bukan Ilmu dan iman. Tapi kebiasaan semata. Sholat itu rukun kedua Islam dan menjadi kewajiban ‘aini (fardi) setiap Muslim. Ketetapan sholat lima waktu secara umum disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Lalu dirincikan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Saya tidak bermaksud menuliskan secara rinci di sini. Tapi ini adalah sebuah prinsip dasar berdasar Quran, sunnah, dan Ijma’ Umat sepanjang zaman. Mengingkari kewajiban sholat 5 waktu adalah bentuk kekafiran (hadits). Memahami Tafshiil (rincian) Syariah Salah satu bunyi “gonggongan” Armando adalah Jika Syariah diyakini ada dan dipraktekkan maka potong tangan, rajam, menggauli budak, dan entah apalagi, yang menurutnya tidak sejalan dengan dunia abad 21. Di sìnilah tampak, tidak saja kebodohan Armando, tapi lebih dari itu kebencian terhadap Syariah dan agama Islam itu sendiri. Pernyataan dia itu persis dengan apa yang dilakukan oleh para Islamophobia di Amerika dan Barat. Karenanya saya bisa melihat “koneksi” di antara keduanya. Armando ingin dilihat maju berpikir seperti orang Barat. Sayang, yang semakin terbuka adalah pemikiran bodoh dan terbalik (twisted). Hal-hal yang disebutkan oleh Armando itu adalah ayat-ayat Quran yang berbicara hukum global. Hal-hal global itulah yang kemudian memerlukan ilmu fiqh untuk menemukan penjabaran yang sesuai. Ketika Armando menyebutkan semua ini sejatinya meyakini adanya hukum Islam. Hanya saja dia pura-pura menutup mata terhadap urgensi “fiqh” atau penafsiran terhadap ayat-ayat hukum itu. Hal ini tidak terbatas pada masalah-masalah “jinaaiyah” (criminal code ) Syariah. Bahkan masalah-masalah mu’amalat lainnya, seperti banyak aspek dalam transaksi keuangan dan bisnis. Semua terbuka kepada wacana-wacana dan penafsiran baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah atau Islam itu sendiri. Inilah yang saya maksud bahwa si Armando ini berada pada dua situasi. Satu, tidak punya Ilmu agama. Dan karenanya saya katakan dia tidak usah komentar tentang agama karena kapasitas (spesialisasi)dia bukan di sana. Dua, memang punya i’tikad buruk kepada agama. Dan karenanya, seperti lazimnya kaum Islamophobia lainnya, agama ditampilkan dengan wajah yang menakutkan. Syariah dan Indonesia Armando kembali secara dungu ingin membangun persepsi bahwa mendukung Syariah berarti melawan negara. Ini lagu lama mereka yang ingin membenturkan antara Islam (Umat) dan negara. Ini cara licik dan jahat untuk memarjinalkan Umat Islam Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa Syariah dengan pemahaman yang benar dapat ditafsirkan dan diamalkan dalam tatanan negara Indonesia yang “berketuhanan”. Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa sejatinya adalah esensi agama. Bagi Umat Islam realisasi (implementasi) dari sila Ketuhanan itu adalah dengan Syariah (mengikut kepada ajaran/aturan Islam). Himbauan kepada Umat Saya ingin akhiri dengan himbauan kepada seluruh Umat Islam Indonesia. Kiranya membuka mata dan berhati-hati dengan orang seperti Ade Armando dan golongannya. Pemikirannya tidak saja bertentangan dengan Islam. Tapi memang “sesat” (dhoolun) dan “menyesatkan” (mudhillun). Saya bahkan menghimbau kepada teman-teman non Muslim agar berhati-hati. Karena apa yang diupayakan oleh orang ini adalah memecah belah. Tapi lebih berbahaya adalah “pelemahan” agama dalam tatanan kehidupan berbangsa. Saya justeru ingnon sebagaimana Umat Islam taat kepada agamanya, juga ingin teman-teman Kristiani, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu untuk taat kepada agama dan aturan-aturan agama mereka. Sebab itu amanah Pancasila kita bersama. Pada akhirnya kita harusnya sadar bahwa orang-orang seperti Armando ini jangan-jangan memang bagian dari “hidden hands” (tangan-tangan halus) untuk melemahkan agama, sebagai bagian dari memperkuat “ideologi anti agama”. Apa ideologi anti-agama itu? Terserah anda menafsirkan! Hehe…saya ketawa. Jadi Armando salah kalau saya dianggap emosi…hehe…hehe. Tapi juga saya ketawa karena melihat logis lucu dari seorang yang merasa pintar. Subway NYC, 02 Nopember 2021 *) Presiden Nusantara Foundation
Kyai Sesat
By M Rizal Fadillah TENTU aneh jika ada Kyai diberi predikat sesat. Adalah netizen di media sosial yang menggelari seperti itu kepada seorang Kyai yang menjadi Penceramah di Mabes Polri dalam kerjasama dengan Kemenag yang membahas tema Moderasi Beragama. KH Abd Syakur Yasin, MA namanya, Pengasuh pondok pesantren Cadangpinggan Indramayu. Banyak ungkapan yang membuat kaget umat Islam atas isi ceramahnya tersebut, antara lain Islam bukan agama sempurna, kalimah la ilaaha illallahu bukan kunci masuk surga tetapi itu bermakna persatuan, Nabi Muhammad 'brondong' saat menikahi Khadijah seorang 'ibu', Siti Khadijah RA seorang Nashrani, Nabi Muhammad SAW membawa sekte baru dari Nashrani, Malaikat 'bodoh' dan ditegur Allah 'jangan banyak bacot' dan lainnya. Ada tafsir seenaknya dengan akal fikiran tanpa berbasis dalil ikutan, ada perkataan kasar kepada Nabi dan Malaikat, ada pula yang mengada-ada. Terkesan sok pintar dan ngawur, sehingga terungkap pernyataan seorang Kyai NU yang menyebut ia sebagai pengikut madzhab Al Ngawuri. Buya Syakur sebutannya yang dipertanyakan siapa yang mengundangnya, Menteri Agama ? Ada tiga indikasi bagi KH Abd Syakur Yasin MA ini di samping sebutan netizen di sebagai Kyai sesat tersebut, yaitu : Pertama, cara berfikir dan berpandangan khas penganut faham Islam liberal yang mengandalkan pada hal sarwa 'masuk akal' sehingga baginya kalimah laa Ilaha illallah sebagai kunci masuk surga itu tidaklah masuk akal. Kedua, karena ego atas dominan dari fikirannya, maka ia mudah meremehkan bahkan berujar kasar pada hal yang sebenarnya sakral. Jadilah masuk dalam kategori penista agama. Untuk ini ranah hukum bisa menjangkaunya. Ketiga, pengalaman kyai Syakur belajar di Irak, Suriah bahkan London tidak menjamin ajegnya pandangan keislaman. Ilmu tanpa berbasis keimanan dan ketakutan akan hari akhir dapat menciptakan cendekiawan yang avonturis, sombong, dan menyakiti umat. Tema aktual moderasi beragama telah menjadi isu politik yang dapat mengarahkan pada pengacak-acakan faham keagamaan. Moderasi menjadi liberalisasi atau sekularisasi bahkan de-Islamisasi. Ketika ini yang menjadi misi dari sosialisasi pengarusutamaan moderasi beragama, maka misi atau gerakan ini menjadi sangat berbahaya. Dipastikan merusak agama. Tuduhan umat Islam radikal dan intoleran mendasari isu moderasi beragama. Asumsi dan tuduhan buruk berakibat pada pola buruk dalam penanganan dan strategi antisipasi. Apa yang dijalankan oleh Kemenag adalah bukti dan ceramah KH Abd Syakur Yasin MA adalah ciri dari realisasi misi. Menyesatkan agama oleh Kyai sesat. *) Analis Politik dan Keagamaan
Percekcokan Presiden Prancis, PM Australia Bocor ke Media
Canberra, FNN - Media Australia pada Selasa menerbitkan rangkaian pengiriman pesan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, saat Canberra berupaya menepis tuduhan telah berbohong kepada Paris soal kontrak kapal selam senilai miliaran dolar. Australia membatalkan kesepakatan itu dengan perusahaan kontraktor pertahanan Prancis, Naval Group, pada September tahun lalu. Sebagai gantinya, Australia membangun sedikitnya 12 kapal selam bertenaga nuklir setelah negara itu membuat perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pembatalan tersebut telah meretakkan hubungan bilateral antara Australia dan Prancis. Macron pada Minggu (31/10) mengatakan bahwa Morrison berbohong kepadanya soal niat Australia. Tuduhan itu dibantah oleh Morrison. Tuduhan itu tidak pernah terjadi sebelumnya di antara negara-negara yang bersekutu. Menurut seorang sumber yang mengetahui pesan-pesan yang saling dikirimkan kedua pemimpin negara itu, Morrison berusaha menelepon Macron soal kontrak kapal selam itu pada 14 September, dua hari sebelum kesepakatan dengan AS dan Inggris diumumkan. Saat itu, kata sumber tersebut, Macron menanggapi dengan mengirimkan pesan berbunyi, "Saya harus berharap ada kabar baik atau kabar buruk tentang ambisi bersama soal kapal selam?" Tidak ada bocoran pesan seputar tanggapan Morrison soal pertanyaan Macron itu. Sumber tersebut menolak disebutkan namanya dengan alasan masalah yang ia ungkapkan itu sensitif. Prancis mengatakan bahwa Australia tidak berusaha memberi tahu pihaknya soal pembatalan itu sampai kemudian Pemerintah Australia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan AS dan Inggris. Bulan ini, Uni Eropa untuk kedua kalinya menunda putaran pembicaraan berikutnya soal kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas, di tengah kemarahan yang mendidih atas keputusan Canberra membatalkan kontrak dengan Prancis. (sws, ant)
Kematian Harian COVID-19 Rusia Kembali Catat Rekor, 1.178 Kematian Sehari
Moskow, FNN - Kematian harian COVID-19 di Rusia kembali mencatat rekor, yakni 1.178 kematian dalam sehari sehingga total menjadi 240.871 kematian. Pada hari yang sama infeksi COVID-19 juga naik 39.008, sehingga secara keseluruhan berjumlah 8,59 juta infeksi. Satgas darurat COVID-19 Rusia melalui laporan harian menyebutkan bahwa saat ini tercatat 939.698 kasus aktif, hampir mendekati angka satu juta. Kasus sembuh juga mengalami kenaikan, yakni 30.905 sejak Senin sehingga berjumlah 7,41 juta kasus, tulis laporan tersebut. Otoritas mengungkapkan bahwa tiga kasus varian "mu" dan satu kasus "lambda" teridentifikasi di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan situasi COVID-19 di negaranya "sangat berat", memperhatikan bahwa jumlah kasus aktif merupakan yang tertinggi sejak pandemi mewabah. Kawasan Nizhegorodskaya Oblast barat Rusia memperpanjang masa libur bekerja di Rusia hingga 14 November untuk mengatasi lonjakan kasus. Mulai 28 Oktober Rusia memberlakukan masa libur bekerja nasional selama 10 hari yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus. Sejak Desember 2019 pandemi COVID-19 telah merenggut lebih dari 5 juta korban jiwa di 192 negara dan kawasan, dengan 247 juta lebih kasus dilaporkan di seluruh dunia, menurut Universitas Johns Hopkins AS. (sws, Anadolu)
Surat Kabar The Daily Star Lebanon Tutup
Beirut, FNN - Surat kabar Lebanon berbahasa Inggris The Daily Star mengumumkan kepada stafnya bahwa mereka akan diberhentikan. The Daily Star akan bergabung ke daftar outlet media Lebanon yang terpaksa tutup atau melakukan pengurang staf akibat tekanan keuangan. Lewat pesan kepada stafnya, manajemen The Daily Star menuliskan bahwa keputusan untuk memberhentikan mereka diambil "dengan berat hati". Manajemen mengatakan perhitungan kompensasi sedang diselesaikan dan mereka berharap para stafnya beruntung "selama masa-masa sulit ini". Lebanon mengalami pergolakan depresi yang digambarkan Bank Dunia sebagai salah satu yang paling parah di zaman modern. Didirikan oleh jurnalis Lebanon Kamel Mrowa pada 1952, The Daily Star saat ini dimiliki oleh keluarga politisi Muslim Suni sekaligus mantan perdana menteri Saad al-Hariri, menurut Pengawas Kepemilikan Media Reporters Without Borders. Outlet media milik Hariri mulai kehilangan pekerjaan dan tutup sejak lima tahun lalu, mencerminkan krisis keuangan yang disebabkan oleh tamatnya perusahaan konstruksi keluarga Arab, Saudi Oger. The Daily Star, yang tidak lagi memperbarui situsnya pada 13 Oktober, dulu beberapa kali berhenti melakukan publikasi termasuk selama masa perang saudara 1975-1990. Ini merupakan media terbaru yang menghilang di sebuah negara yang media beritanya, walaupun sangat dipolitisasi, secara tradisional beroperasi lebih terbuka ketimbang di banyak negara Arab lainnya. Pada 2016 krisis keuangan mengharuskan surat kabar As-Safir 'pamit'. (sws, Reuters)
BPS Catat Tingkat Hunian Hotel di Papua Capai 54,96 Persen
Jayapura, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan tingkat penghunian kamar hotel bintang di wilayahnya selama September 2021 mencapai 54,96 persen dengan jumlah tamu menginap sebanyak 17.446 orang. Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Selasa, mengatakan capaian tersebut naik 13,74 poin dibanding Agustus 2021 yang sebesar 41,22 persen. "Dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, tingkat penghunian kamar hotel bintang naik 16,52 poin," katanya. Menurut Adriana, rata-rata lama tamu menginap (RLTM) di hotel bintang pada September 2021 mencapai 2,25 hari, turun 0,13 poin dibanding Agustus 2021 sebesar 2,38 hari. "Tingkat Penghunian Kamar (Room Occupancy Rate) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni (room night occupied) dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (room night available)," ujarnya. Dia menjelaskan tingkat penghunian kamar mengindikasikan berapa persentase kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia. "Kenaikan terjadi di semua kelas yakni bintang satu naik 12,60 poin, bintang dua naik 6,23 poin, bintang tiga 16,92 poin dan bintang empat 29,35 poin," katanya lagi. Dia menambahkan rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang menginap di suatu hotel atau akomodasi dalam satuan hari. "Rata-rata lama tamu menginap (RLTM) di hotel bintang selama September 2021 mencapai 2,25 hari, turun 0,13 poin dibanding Agustus 2021 dan naik 0,26 poin dibanding bulan yang sama pada 2020," ujarnya. (sws, ant)
Kemenkeu Gelontorkan Rp2,9 Triliun untuk Intensif Wajib Pajak di Jatim
Surabaya, FNN - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur telah menggelontorkan dana sebesar Rp2,9 triliun, sebagai fasilitas intensif pajak kepada wajib pajak di wilayah itu sampai Oktober 2021. "Sampai Oktober 2021 fasilitas insentif pajak sebesar Rp2,9 triliun telah diberikan kepada masyarakat wajib pajak di wilayah Jawa Timur," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, John Hutagaol di Surabaya, Selasa. John, dalam siaran persnya usai audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemberian intensif itu merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni berupa insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak pandemi di wilayah Jawa Timur. Pada kesempatan itu, John juga menyampaikan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai, sebagian akan kembali ke daerah untuk membiayai APBD dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai, serta juga dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). "Kami harapkan penerimaan negara yang berasal dari wilayah Jawa Timur meningkat, maka porsi alokasi yang kembali ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga akan meningkat," katanya. Ia juga mengharapkan dukungan penuh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran serta pemerintah kabupaten/kota, agar tugas Kemenkeu di wilayah setempat dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Beberapa program yang memberikan kontribusi bagi masayarakat Jawa Timur, seperti pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Program Business Development Services (BDS). Selain itu, program pendampingan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Timur, seperti memberikan sarana lelang untuk produk UMKM serta fasilitas diskon atau keringanan utang UMKM yang penanganannya sudah ditangani oleh Kantor DJKN. "Dalam kaitannya dengan Program PEN, Bea Cukai Jawa Timur juga sudah memberikan fasilitas bebas Bea Masuk atas impor vaksin dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19," katanya. Selain itu, juga program untuk menghilangkan impor ilegal dan rokok ilegal yang diharapkan akan membawa iklim berusaha di Jawa Timur yang lebih sehat dan sekaligus akan mengamankan penerimaan negara. Sementara itu, Jhon menjelaskan kegiatan audiensi ini merupakan bentuk sinergi yang telah dilakukan Kemenkeu di daerah dengan pemerintah daerah, sebagai salah satu stakeholder penting, agar tugas Kemenkeu di daerah dapat berjalan dengan semakin efektif dan memberikan hasil penerimaan negara yang lebih maksimal. (sws, ant)
Survei LS-Vinus: Warga Bogor Anggap Anggota DPRD Minim Manfaat
Cibinong, FNN - Hasil survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS-Vinus) bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyatakan bahwa performa Anggota DPRD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih rendah, sehingga dianggap minim manfaat bagi warga. "Sehingga performa DPRD Kabupaten Bogor masih belum bergeser dari survei sebelumnya, merah (buruk)," ungkap Direktur DEEP, Yusfitriadi di Cibinong, Bogor, Selasa. Menurutnya, hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa persentase paling tinggi performa anggota legislatif tidak mencapai angka 50 persen. Dari 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, 35 di antaranya memiliki performa di bawah empat persen. Hasil survei itu juga menyatakan bahwa tak sedikit masyarakat yang tidak mengenal wakilnya di parlemen, bahkan yang berasal dari daerah pemilihan (dapilnya) sendiri. Kondisi ini terlihat dari rendahnya komponen tingkat popularitas, intensitas komunikasi, tingkat kebermanfaatan dan kelayakan anggota DPRD dicalonkan kembali. "Masih banyak masyarakat di dapil tidak kenal wakilnya. Masih sangat banyak masyarakat di dapil tidak merasakan manfaat dari keberadaan wakil rakyatnya. Jadi, kebanyakan masyarakat tidak mau mencalonkan kembali anggota DPRD yang saat ini menjabat," kata Yus. Metodologi survei yang dilakukan LS-Vinus dan DEEP menggunakan 600 responden yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, setiap kecamatan terdiri dari 15 responden. Populasi survei meliputi warga ber-KTP Kabupaten Bogor berusia 17 tahun ke atas. Sampelnya 600 orang dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis perempuan, aktivis pemuda, LSM dan pengusaha. Metode penarikan sampel menggunakan cluster random sampling dengan waktu survei mulai Juni hingga Agustus 2021. (sws, ant)
Polres Sukabumi Izinkan Tahanan Menikah di Penjara
Sukabumi, FNN - Atas dasar kemanusiaan, Polres Sukabumi memberikan izin kepada seorang tahanan warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mendekam di sel Mapolres Sukabumi untuk menikahi wanita yang menjadi pujaan hatinya pada Selasa. "Kami memberikan izin kepada seorang tahanan yang merupakan tersangka kasus pencurian sepeda motor yakni Arbi Maulana Sofyan untuk menikahi kekasihnya Dede Mariawati atas dasar kemanusiaan," kata Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Sukabumi Iptu Dudung kepada wartawan di Sukabumi, Selasa. Tersangka kasus pencurian sepeda motor yang belum lama ditangkap oleh Satreskrim Polres Sukabumi ini melangsungkan pernikahannya di ruang Kasat Tahti Polres Sukabumi yang dipimpin petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukabumi. Pantauan di lokasi, Arbi dan pasangannya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat pembacaan ijab kabul yang dibimbing penghulu dan disaksikan langsung oleh Kasat Tahti Iptu Dudung beserta wali dari kedua belah pihak pasangan ini. Deraian air mata Arbi dan kekasihnya tak terbendung, saat ijab kabul dinyatakan sah oleh penghulu dan saksi. Meskipun sederhana dan dalam kondisi serba terbatas karena sang mempelai pria berstatus tahanan atau tersangka tetapi tidak mengurangi kekhidmatan prosesi pernikahan tersebut. Pihak Polres Sukabumi pun memberikan beberapa waktu untuk pasangan ini mengucap janji setia dan setelah seluruh prosesi ijab kabul selesai, Arbi harus kembali lagi ke sel Mapolres Sukabumi untuk menjalankan hukuman sembari menunggu persidangan. Mempelai wanita pun hanya bisa menangis, karena harus kembali berpisah dengan pria yang baru menikahinya itu. Pada proses pernikahan ini, pihak Polres Sukabumi hanya mengizinkan wali dari masing-masing keluarga mempelai untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. "Sebelum melangsungkan pernikahan pihak keluarga dari kedua belah piihak sebelumnya sudah meminta izin dan atas berbagai dasar pertimbangan serta kemanusiaan Polres Sukabumi memberikan izin yang tentunya ada syarat yang harus dipatuhi," tambahnya. Dudung mengatakan dalam prosesi pernikahan ini pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan setelah seluruh prosesi dinyatakan selesai, tersangka dikembalikan lagi ke sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. (sws, ant)
Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Penghalang Kasus Korupsi LPEI
Jakarta, FNN - Jaksa penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka yang menghalangi penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019, Selasa malam. "Tujuh orang saksi menjadi tersangka atas tidak pidana menghalangi penyidikan atau tidak memberikan keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi LPEI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual dari Kejaksaan Tinggi Bali. Menurut Leonard, para tersangka menolak memberikan keterangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menyulitkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana koprupsi LPEI yang masih ditangani tim penyidik Satgasus Jampidsus. Ketujuh orang tersangka ini adalah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018. Tersangka kedua, NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018, EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020, CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020. Kemudian, AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018, ML selaku Mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI dan RAR selaku Pegawai Manager Resiko PT. BUS Indonesia. Tujuh tersangka ini merupakan 10 saksi yang diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019. "Bahwa hari ini penyidik memanggil 10 orang saksi dalam perkara LPEI untuk diperiksa, tujuh di antara hadir, dan tiga lainnya dipanggil tidak hadir," kata Leonard. Menurut dia pada saat diperiksa, tujuh tersangka ini pada pokoknya meminta, menanyakan pasal pemeriksaan sebagai saksi. Ia mengatakan para tersangka ini saat diperiksa sebagai saksi meminta dicantumkan siapa tersangka dalam perkara tersebut, menanyakan pasal sangkaan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan meminta perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah pasti. "Para tersangka menolak memberikan keterangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menyulitkan penyidikan LPEI yang masih ditangani Tim penyidio Satgasus Jampidsus," ungkap dia. Leonard menyebutkan, keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI. Para tersangka dianggap telah mempersulit penyidikan, dijerat dengan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tujuh tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. (sws, ant)
Dosen Unej Terdakwa Pencabulan Anak Ajukan Pembelaan
Jember, FNN - Dosen Universitas Jember (Unej) berinisial RH yang menjadi terdakwa dalam kasus pencabulan anak di bawah umur mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan langsung oleh terdakwa dan penasihat hukumnya dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Selasa. Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa dosen FISIP Unej tersebut digelar secara tertutup dan terdakwa mengikuti persidangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember, sedangkan majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa hadir di PN Jember. "Yang jelas dari pledoi tadi, kami meminta klien kami dibebaskan karena dari sekian saksi yang ada sifatnya memberikan keterangan testimonium de auditu yakni tidak melihat secara langsung dan mendengar sendiri sesuai yang diamanatkan dalam KUHAP," kata penasihat hukum RH, Freddy Andreas Caesar di Jember. Ia mengatakan pledoi yang disampaikan dalam persidangan itu mengacu beberapa alat bukti, namun pihaknya tidak bisa menyampaikan kepada publik terkait hal itu karena persidangan tertutup untuk umum. "Intinya dalam pledoi kami membahas tidak ada kesesuaian dengan hukum acara terutama yang diatur dalam KUHAP, sehingga kami minta diputus bebas," ujarnya. Usai pembacaan pledoi, penasihat hukum RH dan istri RH menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan yang meminta masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah terhadap terdakwa karena proses hukum di persidangan masih berjalan. Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember menuntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan terhadap terdakwa RH. JPU Adek Sri Sumiarsih mengatakan pihaknya berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dalam persidangan. "Saksi-saksi yang hadir dalam persidangan ikut mendukung pembuktian dari dakwaan JPU bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban," katanya. (sws, ant)
Kemenkumham DIJ Investigasi Dugaan Penganiayaan di Lapas Narkotika
Jogjakarta, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menerjunkan tim investigasi menyusul aduan dugaan penganiayaan oknum sipir terhadap sejumlah narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta, Pakem, Sleman. "Saya selaku Kakanwil (kepala kantor wilayah) sudah mulai kemarin malam memerintahkan kepala divisi (pemasyarakatan) untuk melakukan investigasi," kata Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir di Lapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta, Pakem, Sleman, Selasa. Ia memastikan bakal membeberkan secara terbuka mengenai hasil investigasi dugaan kasus itu dengan landasan fakta yang sebenarnya. Budi juga berjanji tidak akan memberikan toleransi kepada setiap petugas yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran termasuk mencopot kepala lapas. "Kami akan copot KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), kalapasnya, kalau benar perlakuan itu. Tapi kalau tidak benar alangkah sayangnya kita menzalimi, saya tidak mau tangan saya mengotori keringat orang yang sudah berjerih payah menjadikan manusia di lapas ini jadi baik," kata Budi. Kendati investigasi belum rampung, ia menduga beberapa mantan warga binaan yang mengadu dan mengaku dianiaya tak lain lantaran mereka merasa gerah dengan ketatnya aturan selama di lapas, mulai dari pelarangan pemakaian telepon genggam, serta transaksi uang. Menurut dia, Lapas Narkotika Kelas II A Jogjakarta merupakan lapas yang memiliki program pembinaan yang baik. Bahkan, sejumlah provinsi bakal menjadikan lapas itu sebagai percontohan. "Kalau buat narapidana yang nakal, gerah di sini. Mereka akan melakukan 'counter', mereka akan melakukan perlawanan bagaimana supaya (aturan) tidak demikian," kata dia. Menurut Budi, tim dari Kanwil Kumham DIJ telah berupaya memintai keterangan langsung dari para mantan warga binaan yang mengadu ke Kantor ORI Perwakilan DIJ-Jateng. "Kami sudah berkomunikasi dengan pelapor. Pelapor tidak berani datang ke sini. Kita akan lakukan langkah-langkah mengomunikasikan, di mana perlakuan tidak nyaman, tidak baik," ujar dia. Budi Situngkir menjelaskan bahwa salah seorang warga binaan yang melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan petugas Lapas kepada Ombudsman RI Perwakilan DIJ, Vincentius, saat ini tengah menjalani program Cuti Bersyarat (CB) dan masih dalam Pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan. "Kami pastikan apa yang disampaikan oleh Saudara Vincent, WBP yang sedang menjalani Cuti Bersyarat, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Lapas ini melaksanakan sesuai dengan SOP," kata Budi. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIJ Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan tim investigasi sudah turun langsung ke lapangan dengan memeriksa kondisi para warga binaan di lapas itu. "kami bisa pastikan walaupun belum mendalam karena belum semua kami tanya, termasuk petugasnya. Berdasarkan fakta-fakta itu sebagian besar mengaku tidak ada (penganiayaan) dan badan mereka bersih semua," kata dia. Sebelumnya, sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Jogjakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut. Vincentius Titih Gita Arupadatu, salah seorang eks napi Lapas Narkotika mengaku mengalami tindak kekerasan saat menghuni lapas tersebut, mulai dari dipukul, diinjak-injak, hingga dipukul memakai kelamin sapi jantan yang sudah keras. (mth)
Anggota DPR Desak Kepastian Hukum Untuk Kasus Denny Indrayana
Jakarta, FNN - Anggota DPR Junimart Girsang mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana. "Kasus PG (Payment Gateway) yang super menghebohkan ketika itu ternyata mengendap juga penyidikannya di bagian tipikor Polri. Para penggiat antikorupsi pun sepertinya tidak responsif mengkritisinya sebagaimana dugaan kasus-kasus korupsi yang ada selama ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 2 November 2021. Kasus dugaan korupsi payment gateway di Imigrasi Kemenkumham itu menyeret nama mantan Wamenkumham era SBY Denny Indrayana. Perkara itu sedang ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI Jakarta. Junimart menegaskan, Polri dengan program presisinya wajib transparan kepada publik mengenai proses penyidikan kasus tersebut. "Ini sangat perlu demi keadilan dan kepastian hukum," ujar politisi PDI Perjuangan itu, sebagaimana dikutip dari Antara. Junimart menegaskan, asas equality before the law harus tetap berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, Junimart mendesak adanya kejelasan dan kepastian dari kasus tersebut. "Kalau memang Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk-petunjuk Jaksa, sebaiknya perkaranya diberhentikan saja supaya hak seseorang tidak tersandera," kata Junimart menegaskan. Dengan demikian, Junimart berharap, agar Polri dengan konsisten dapat merealisir nilai-nilai presisinya dalam kasus tersebut. "Untuk itu sekali lagi, kami minta Polri dengan konsisten merealisasi nilai-nilai presisinya," ucap Junimart berharap. (MD).
Umat Islam Mulai Bergerak Menolak Permen tentang Kekerasan Seksual
Oleh: Dr. Adian Husaini UMAT Islam Indonesia mulai bergerak untuk menolak Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS), yaitu Permen No 30 tahun 2021. Adalah Ormas Persatuan Umat Islam (PUI) yang pada 30 Oktober 2021 mengeluarkan pernyataan resmi. Sebagai Ormas Islam yang selama puluhan tahun bergerak di bidang pendidikan ini, Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 itu dinilai oleh PUI, bertentangan dengan nilai-nilai moralitas Pancasila. PUI mengingatkan, bahwa tujuan pendidikan sebagaimana diamanahkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan muatan Permendikbud Ristek ini jelas bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional itu. "Terlihat sangat nyata bahwa Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 mengadopsi draft lama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas dan DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila." Sebagaimana landasan filosofis draf lama RUU P-KS, hal yang sama jelas tersurat dalam Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021, yakni paradigma sexual-consent. Paradigma ini memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktifitas seksual tidak lagi berdasarkan pada agama, tetapi berganti kepada persetujuan dari para pihak. Artinya, selama tidak ada pemaksaan, selama telah berusia dewasa, dan selama ada persetujuan, maka aktifitas perzinahan dianggap halal. Begitu juga, Permendikbud No 30 tahun 2021 ini membuka peluang legalisasi LGBT. Sebab, selama tindak homoseksual atau lesbian itu dilakukan dengan persetujuan para pelaku, dan tidak ada kekerasan atau pemaksaan, maka itu dianggap hal yang boleh dilakukan dan tidak dipersoalkan. "Praktik Zina dan LGBT adalah salah satu sebab utama maraknya tindak kejahatan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini, maka negara tidak boleh malah memperluas berkembangnya praktik ini," begitu bunyi pernyataan PUI, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekjen PUI (Dr. Wido Supraha dan H. Raizal Arifin). Menurut PUI, dunia pendidikan adalah benteng terakhir dalam menjaga moralitas bangsa dari serbuan pemikiran asing yang merusak nilai-nilai Pancasila di NKRI. PUI masih percaya bahwa Kemendikbud Ristek sangat peduli dalam persoalan ini dalam pengembangan regulasi pendidikan di NKRI. PUI menyatakan mendukung segala upaya penghilangan dampak negatif dari aktifitas seksual, tapi dengan cara yang lebih komprehensif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kalimat ‘Kekerasan Seksual’ dapat diganti dengan ‘Kejahatan Seksual’ yang lebih kompatibel dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan mencakup berbagai bentuk perzinahan yang telah dilarang agama, sebagai wujud Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab. "Dengan demikian, PUI meminta kepada Mendikbud Ristek untuk mencabut Permendikbud No 30 tahun 2021 atau digantikan dengan aturan baru yang sesuai jiwa dan nilai-nilai Pancasila, dan agar dalam pembahasannya melibatkan organisasi keagamaan yang juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, agar setiap peraturan yang keluar dapat berlaku efektif karena telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila," demikian akhir pernyataan PUI. Dalam artikel yang lalu, saya sudah menulis, bahwa Permendikbud No 30 tahun 2021, memang terlalu sekuler dan mengabaikan ajaran agama. Di dalam NKRI yang jelas-jelas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai-nilai agama tidak dapat diabaikan. Persoalan seksualitas dan keluarga adalah masalah fundamental bagi keberlangsungan suatu bangsa. Apalagi untuk Indonesia yang menyatakan sebagai satu negara religius. Guru besar Ilmu hukum Universitas Indonesia, Prof. Hazairin, dalam bukunya, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet.ke-6), menulis: "bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" berarti pengakuan "Kekuasaan Allah" atau "Kedaulatan Allah". Prof. Notonagoro, pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, menulis dalam bukunya, Pancasila, Secara Ilmiah Populer (Jakarta, Pancuran Tujuh, 1971): "Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama." (hlm. 73). Tahun 1976, pemerintah RI membentuk Panitia Lima yang menerbitkan buku Uraian Pancasila. Anggota Panitia Lima ialah: Mohammad Hatta, Prof. H.A. Subardjo Djoyoadisuryo SH, Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario SH, dan Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo SH. Dalam uraiannya tentang kedudukan sila pertama, Panitia Lima merumuskan: "Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi." (Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989). Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 memang jelas-jelas mengabaikan ajaran agama. Ukuran baik-buruk dalam soal seksualitas, harusnya didasarkan kepada agama. Apalagi Permendikbud 30 tahun 2021 itu diterapkan untuk semua kampus di Indonesia. Sepatutnya, yang lebih tepat adalah Permendikbud Ristek tentang Kejahatan Seksual, yang mencakup kejahatan perzinahan, perkosaan, pelecehan seksual, homoseksual dan lesbian, dan kejahatan seksual lainnya. Semoga Mendikbud Ristek bersedia mendengar aspirasi umat Islam, seperti yang disuarakan oleh PUI. (Depok, 1 November 2021). Penulis adalah Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).
PCR di Negeri Peng Peng
Oleh Ady Amar *) Jika mendengar atau membaca berita perihal PCR, maka di pikiran rakyat muncul ilustrasi berbagai macam penilaian. Ada yang kalem mengilustrasikan dengan ketidakterbukaan pemerintah mengenai harga dasar PCR itu sendiri, atau proyek yang lebih diserahkan pada swasta tertentu. Sedang yang ekstrem mengilustrasikan dengan proyek akal-akalan yang "direstui" penguasa dalam menghisap darah rakyat yang tengah sekarat. Ilustrasi bisa muncul bermacam-macam dari PCR itu sendiri. Itu sah-sah saja, dan itu tanda rakyat sadar bahwa ada yang tidak beres yang kasat mata dimainkan lewat kebijakan yang terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan itu sejak lebih kurang 1,5 tahun lalu. Tidak perlu waktu lama, cukup 2-3 hari saja kebijakan bisa berubah dengan diubah secara ekstrem. Menyangkut perbedaan angka-angka nominal yang tidak kecil. Bukan rahasia umum, bahwa proyek PCR itu dikendalikan oleh peng peng (penguasa pengusaha). Majalah Tempo memberitakan dengan terang benderang, ada bisnis peng peng di sana. Maka bisa disebut setidaknya 3 Menteri aktif yang biasa ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengendalikan pandemi Covid-19, bahkan disinyalir pula ada mantan menteri, dan konglomerat tertentu. Mereka itu bisa disebut dengan peng peng. Sengaja nama-nama mereka tidaklah perlu dimunculkan di sini, tapi akal sehat publik pastilah dengan sangat mudah bisa menangkap siapa yang dimaksud dari mereka itu. Bisnis model peng peng ini tentulah menggiurkan bagi pejabat dan pengusaha, yang pastinya menanggalkan moral. Sebuah kebijakan bisnis dengan keuntungan trilyunan yang mencekik rakyat yang tengah kesulitan hidup di masa pandemi. Inilah model bisnis paling buruk di muka bumi. Dari sisi penguasa menetapkan kebijakan semaunya, dan dari sisi pengusaha menetapkan harga semaunya dan seterusnya. Kebijakan dibuat wajib, atau kata lain dari memaksa, dengan dalih dibuat seolah untuk melindungi rakyat tertular Covid-19. Maka penggunaan PCR untuk moda transportasi udara khususnya menjadi keharusan. Maka harga PCR telah ditentukan dan jadi kebijakan persyaratan perjalanan. Rakyat dibuat tidak berkutik dan menerima saja, jika tidak ingin makin sulit bisa bergerak mengais rezeki. Konsekuensi dari kebijakan dibuat mengikat, dijaga dan diamankan dari atas sampai ke tingkat operasional di bawah. Itu agar "aman", pengusaha bisa berselancar semaunya-sesukanya di atas penderitaan rakyat. Upaya segelintir pejabat rakus setingkat Menteri, konglomerat busuk, yang memang tampak digdaya tanpa bisa disentuh hukum, seolah terus dipertontonkan. Belakangan rakyat mulai merasakan ketidakberesan kebijakan PCR yang mencekik, yang lalu menimbulkan teriakan kesakitan akan cekikan itu, sebagai bentuk protes, agar cekikan itu tidak diteruskan. Agar teriakan itu tidak sampai bisa menjadi kekuatan dahsyat menghantam jantung kekuasaan, maka Presiden Jokowi dengan memaksa agar tarif PCR diturunkan menjadi Rp 300.000,-. Lho kok bisa harga itu jadi turun drastis, dari sebelumnya sekitar Rp 1 juta. Sigap betul Pak Jokowi itu, yang mampu melihat cekikan pada rakyat yang jika tidak dihentikan bisa meledak jadi kekuatan tersendiri. Itu tidak diinginkannya. Presiden Jokowi mestinya tahu betul, bahwa ada hal tidak beres dimainkan pembantu-pembantunya, yang membuat kebijakan menyengsarakan rakyat. Kebijakan yang jauh dari janji-janji Jokowi saat kampanye yang esensinya tentang kesejahteraan, yang saat ini justru ditelikung anak buahnya sendiri. Kita lihat saja, apakah istana akan evaluasi atas kebijakan itu atau tidak. Evaluasi atas bisnis peng peng yang menyengsarakan rakyat, mestinya muncul mengoreksi dan sampai mencopot para pembantu yang khianat pada jabatan yang diemban. Pertanyaan lanjutan bisa dimunculkan di sini. Ke mana lembaga anti rasuah KPK melihat adanya bisnis peng peng, yang memunculkan nama-nama pejabat setingkat menteri. Temuan Tempo mestinya bisa jadi pintu masuk untuk membongkarnya. Tapi sepertinya "gerak" KPK tidak bisa menyentuh sampai pada para pembesar negeri yang berselancar dari balik punggung Presiden. KPK hanya bisa menyentuh mereka yang ada di sisi Presiden, tapi tidak mereka yang ada di balik punggungnya. Tampak-tampaknya sih memang demikian. (*) *) Kolumnis
Indonesia Ketua G20: Jokowi Hanya Ingin Hura-Hura KTT Bali 2022
By Asyari Usman PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) senang menerima giliran sebagai ketua G20. Yaitu, 20 negara di dunia yang dianggap sebagai kekuatan yang menentukan. Apa yang membuat Jokowi senang? Tak lain adalah kesempatan untuk menjamu para presiden dan perdana menteri plus pejabat senior G20 di Bali pada KTT 30-31 Oktober 2022. Inilah yang menjadi fokus Jokowi. Bagaimana agar pertemuan puncak G20 itu menyenangkan para tamu. Agar mereka terhibur. Agar mereka memuji kenyamanan KTT dan kemewahan tempat pertemuan. Di Roma, pada penutupan KTT sekaligus penyerahan palu ketua G20, Jokowi memang menyebutkan tema besar presidensi Indonesia atas G20. Yaitu, mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia dengan tajuk besar “Recover Together, Recover Stronger” (Pulih Bersama, Pulih Makin Kuat). Janji Jokowi di Roma adalah pertumbuhan untuk semua, yang berbasis rakyat dan ramah lingkungan. Catat: rakyat dan lingkungan. Bisa dipercaya Jokowi akan mendorong ekonomi rakyat? Tidak masalah kalau ada yang percaya. Saya sendiri tidak. Tak yakin dengan slogan G20 Pak Jokowi itu. Sudah terbukti dengan nyata bahwa dia lebih senang membuat kebijakan ekonomi yang mendukung oligarki bisnis. Yang pro-konglomerat. Karena beliau memang berhutang budi kepada mereka. Dengan begitu, tak salah kalau ada kesimpulan bahwa Jokowi lebih suka Indonesia ini tetap dicengkeram oleh oligarki bisnis. Kemudian, Anda percaya Jokowi ramah lingkungan? Misalnya, Jokowi mengatakan dalam wawancara dengan televisi BBC bahwa laju pembabatan hutam (deforestasi) berhasil ditekan. Tapi, Forest Watch Indonesia (FWI) membantahnya. Direktur Eksekutif FWI, Mufti Barri, mengatakan deforestasi cuma pindah dari wilayah barat ke wilayah timur. Mufti menambahkan, deforestasi tidak banyak lagi di Indonesia barat bukan karena upaya pemerintah melainkan karena tidak ada lagi hutan yang mau dirambah. Dengan bantahan dan fakta yang ada, bagaimana mungkin menyebutkan Jokowi ramah lingkungan? Pejabat lain yang senang hura-hura G20 adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Dia mengajak banyak pihak agar mengantisipasi banyaknya event internasional yang berlangsung di Indonesia dalam setahun ini. Apakah ini ekonomi rakyat? Siapa yang bakal mengerjakan even-even internasional itu? Mungkin teman-teman Sandi sendiri, kelihatannya. Atau kawan-kawan Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan dan mengikuti acara-acara internasional. Mana mungkin pengusaha kecil ikut? Kecuali pengusaha kecil palsu. Jadi, dari mana ekonomi rakyat (people-centered) yang diucapkan oleh Pesiden Jokowi? Apa dasar untuk mengatakan bahwa G20 akan membantu perekonomian rakyat? Terakhir, kita lihat slogan “Recover Together, Recover Stonger” yang diucapkan Jokowi di KTT Roma beberapa hari lalu itu. Indonesia akan mendorong upaya bersama, kata beliau. Apa iya China mau diajak atau akan mengajak Indonesia tumbuh bareng-bareng? Naif sekali, tentunya. Semua orang bisa memahami nafsu China untuk mendominasi pasar Indonesia. Agak mengherankan kalau para petinggi di sini tidak melihat keinginan China (RRC) untuk menjadi tuan di Indonesia. Anda semua perlu berusaha meyakinkan Jokowi bahwa China tidak akan pernah membantu konsumennya menjadi produsen. Indonesia ini sudah sempurna dijadikan konsumen ribuan produk China. Dari mana logika Jokowi untuk mengajak China pulih bersama (recover together)? Sedangkan Beijing punya agenda sendiri. Lihat saja contoh nyata proyek-proyek investasi China di Indonesia selama ini. Mereka sebanyak mungkin memberikan peluang kepada orang-orang China sendiri. Baik itu dalam mengerjakan proyek, mengoperasikannya, maupun mengelola produksi proyek-proyek itu. Kita persingkat saja. Bagi Jokowi, posisi ketua G20 itu hanya untuk hura-hura saja. Dia akan fokus pada kehebatan KTT di Bali tahun depan. Mewah dan menyenangkan. Banyak pujian untuk penyelenggaraannya. Ini yang paling penting bagi Jokowi. Omong kosong untuk ekonomi rakyat dan menahan kerusakan lingkungan.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Transaksi Gelar Pangan Murah Momen HPS 2021 di Kalbar Rp 3,6 Miliar
Pontianak, FNN - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar mencatat selama kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) 2021 di Kalbar tercatat capai Rp3,6 miliar. "Bersyukur antusiasme masyarakat dalam GPM ini tinggi. Hal itu menunjukkan daya beli masyarakat membaik karena dibantu dengan harga yang murah. Dengan begitu ekonomi bergerak baik secara langsung maupun tidak langsung," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero saat penutupan rangkaian HPS 2021 di Kalbar, Selasa. Ia menjelaskan dalam momen HPS 2021 terutama di GPM terdapat manfaat langsung dan ada unsur pemberdayaan di dalam kegiatan yang dipusatkan di Kota Pontianak tersebut. Dengan GPM masyarakat terbantu karena di tengah wabah COVID-19 ini pendapatan berkurang dan gerak masyarakat terbatas. Terbantunya masyarakat karena harga sembako yang dijual di bawah harga pasar. Kemudian juga tersedia belanja online dengan biaya ongkos kirim gratis. "Harga jual sembako di bawah harga pasar. Sehingga ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari - sehari. Contoh untuk minyak goreng di GPM hanya Rp 12.500 per liter. Kalau di pasar Rp17.000 per liter. Harga kami murah karena kerjasama dengan agen atau distributor," jelas dia. Ia menambahkan selain memberikan akses pasar dan kemudahan membeli dengan harga murah ada pemberdayaan start up lokal seperti Bujang Kurir dan kelompok tani juga disediakan pasar sebagai pemasok beras. "Bujang kurir yang merupakan star up di Pontianak diberdayakan pemerintah. Jadi banyak sektor yang bergerak dampak dari GPM 2021 ini," jelas dia. Selainnya memberikan dampak ke secara langsung masyarakat, ia menyebutkan bahwa kegiatan GPM tersebut juga andil dalam menjaga inflasi di Kalbar. "Pemberdayaan terus kami lakukan agar dapat secara bersama memberikan manfaat luas bagi semua terutama pengendalian harga atau inflasi," jelas dia. Dalam HPS 2021, rangkaian kegiatan juga dihadirkan selain GPM di antaranya ada lomba lomba video kreatif yang tingkat pelajar SMA/SMK di Kota Pontianak, lomba video komentar dan opini terkait pangan untuk mahasiswa se-Kalbar, lomba foto twibbonize dan lomba video profil Kelompok Wanita Tani untuk program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). (mth)
Jenama UMKM Lokal Heymale Pecahkan Rekor MURI
Jakarta, FNN - Jenama UMKM lokal Heymale secara resmi mengumumkan pencatatan pencapaian mereka di Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Heymale berhasil memecahkan rekor pada kategori Penjualan Produk Jaket terbanyak melalui situs web dalam waktu satu menit. Pencapaian ini diraih pada periode penjualan di awal Oktober. “Kita tentunya sangat bersyukur ya bisa mencatatkan rekor ini, terlebih karena pencapaian ini sejatinya bukan merupakan sesuatu yang kami rencanakan, melainkan bagian dari aktivitas sehari-hari kami," ujar Founder Heymale Dimas Mairyan dalam keterangannya diterima Selasa. Dimas mengatakan pencapaian ini merupakan sebuah kebanggaan dan tanda kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap produk dan jenama Heymale. "Akan tetapi pencapaian ini bagi kami bukanlah garis finish, merupakan awalan bagi perjuangan kami untuk terus berkembang," tambah Dimas. Heymale merupakan jenama UMKM lokal yang didirikan oleh Dimas dan istrinya. Saat ini produk Heymale dapat dibeli melalui website mereka https://heymale.id/, selain Heymale Dimas bersama istrinya Nadya Rosmalia juga memiliki bisnis fashion wanita dengan nama Heylocal, yang turut memecahkan rekor dalam kategori penjualan mukena dan tas. Menanggapi pencatatan rekor Heymale Direktur Operasional Museum Rekor Indonesia Jusuf Ngadri mengatakan sangat bahagia dapat mencatatkan rekor MURI untuk Heymale bersama dengan pasutri Dimas dan Nadya. "Nadya yang memproduksi brand Heylocal telah mencatat rekor Penjualan Produk mukena terbanyak melalui situs web dalam waktu 1 menit dan Penjualan Produk tas wanita terbanyak melalui situs web dalam waktu 1 menit, sang suami juga tidak kalah dengan Brand Heymale ikut mencatatkan rekor Penjualan Produk Jaket terbanyak melalui situs web dalam waktu 1 menit," ujar Jusuf. Jusuf pun berharap agar pencapaian ini bisa menjadi inspirasi wirausahawan di seluruh Indonesia. "MURI sesuai dengan tujuannya pembentukannya menginspirasi setiap warga bangsa ini agar terus mencatatkan prestasi terbaik siap untuk terus mendukung tumbuh kembangnya UMKM di negeri ini. Kami berharap di masa mendatang akan ada berbagai pencapaian lagi dari Dimas, dan Nadya dan tentunya UMKM lain di Indonesia," tambah Jusuf. Di masa pandemi ini UMKM memiliki peranan yang cukup penting dalam menopang perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi pendapatan UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu juga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Terkait dengan kondisi sulit ini, Dimas menilai penting untuk para wirausahawan agar terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan perubahan. "Namun tantangan ini sejatinya perlu untuk kita maknai bukan sebagai penghalang namun lebih sebagai penyemangat bagi kita. Melalui momen ini saya ingin mengajak teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu untuk memulai bisnisnya, untuk mari mulai lakukan sekarang," tutup Dimas. (mth)
Riza Angkat Anies Baswedan Jadi Anggota Menwa Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria selaku Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa (Menwa) Indonesia mengangkat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan Menwa Indonesia. "Harapan kami semua anggota dan alumni bisa meneladani beliau (Anies Baswedan), bisa bersinergi dan kolaborasi bersama," kata Riza Patria usai pengangkatan Anies menjadi anggota Menwa Indonesia di Balai Kota Jakarta, Selasa. Riza menyebutkan, di bawah kepemimpinan Anies, kasus COVID-19 di Jakarta turun signifikan dan diharapkan capaian itu bisa diteladani anggota serta alumni Menwa. "Di bawah kepemimpinan Pak Anies, kita bisa terus berjuang dan Alhamdulillah berhasil menurunkan secara signifikan kasus COVID-19 di Jakarta, banyak sekali prestasi yang ditorehkan," katanya. Gubernur Anies Baswedan mengapresiasi pengangkatan dirinya sebagai anggota kehormatan Menwa Indonesia. Ia menilai Resimen Mahasiswa memiliki dua peran, yakni sebagai unsur cadangan pertahanan Indonesia dan sebagai generasi muda yang digembleng untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masa depan. "Terima kasih atas pemberian gelar anggota kehormatan di dalam unsur Menwa dan semoga bisa berkiprah," kata Anies. Anies menyebutkan Resimen Mahasiswa dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan mahasiswa. "Menwa bukan sekadar mengantisipasi masalah kekinian, tetapi tempatkan Menwa sebagai wahana menyiapkan kepemimpinan di masa depan," katanya. (mth)
Timsel Rumuskan 10 Karakter Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 Chandra Hamzah mengatakan Timsel telah merumuskan poin penting terkait 10 karakter penyelenggara pemilu ke depan yang akan lolos dalam proses seleksi. "Ada beberapa 'item' yang menjadi perhatian profil anggota KPU-Bawaslu ke depan," kata Chandra Hamzah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan karakter pertama, memiliki integritas tinggi; kedua, punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Ketiga, menurut dia, kemampuan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil; keempat keberpihakan kepada gender dan kaum difabel; kelima mampu mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Dia menjelaskan, keenam, mampu menghadapi tekanan waktu dan beban kerja; ketujuh, kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. "Kedelapan, menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu; kesembilan, kerja sama tim; dan kesepuluh mampu melakukan terobosan inovatif agar Pemilu berjalan efektif dan efisien," ujarnya. Selain itu, Chandra mengatakan Timsel diberikan kewenangan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 23, yaitu untuk mengumumkan tiga hal kepada masyarakat. Pertama, menurut dia, mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu; kedua, mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon. "Dan ketiga, mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat," katanya. Namun dia memastikan bahwa Timsel akan melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR sesuai amanat Pasal 23 ayat 5 UU Pemilu. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. (mth)
Beramai-ramai Mengolok-olok Presiden
Oleh: Yusuf Blegur Sudah 7 presiden memimpin NKRI, 6 di antaranya merupakan orang Jawa. Hanya satu yang berasal dari luar Jawa, tepatnya Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang berasal dari Sulawesi. Lepas dari segara kelebihan dan kekurangannya. Hanya ada dua orang presiden yang bisa dikatakan istimewa. Mereka adalah Soekarno dan Soeharto. Itupun sangat kental dengan kontroversi. Ada pro dan kontra. Sesuatu yang manusiawi. Meskipun begitu, keduanya tetap pemimpin Indonesia yang besar dan mendunia. Dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Disanjung dan dipuja di dalam dan di luar negeri. Empat orang presiden setelah Soekarno dan Soeharto. Relatif adem ayem dan biasa saja memimpin Indonesia. Tidak terlalu menonjol prestasinya juga tidak tidak terlalu ekstrim kegagalannya. Setidaknya sampai sebelum presiden terakhir yang memimpin Indonesia. Pemerintahan-pemerintahan yang normatif, sebelum Joko Widodo menjadi presiden hingga saat ini. Pemerintahan yang melewati masa orde lama dan orde baru itu. Terkesan tidak sepadan dengan kiprah dan catatan sejarah yang telah ditorehkan Soekarno dan Soeharto. Presiden setelahnya dianggap rakyat tidak lebih baik dari Soekarno dan Soeharto. Soekarno dan Soeharto sepertinya telah menjadi orang pilihan dan ditakdirkan Tuhan untuk memimpin Indonesia yang baru lahir dan proses bertumbuh pada saat itu. Dengan segala kebesaran yang disandangnya, terkait prestasi dan kesalahannya. Termasuk hal-hal yang menakjubkan dan juga dosa-dosa politiknya. Betapapun demikian baik Soekarno maupun Soeharto, keduanya tetaplah pemimpin yang kharismatik. Apapun hal-hal yang negatif dan buruk pada mereka. Rakyat dan lawan politik sekalipun, tidak pernah mengejek dan mengolok-olok. Apalagi sampai menghina. Keseharian kepemimpinannya Soekarno dan Soeharto penuh kewibawaan. Disanjung dan dicintai rakyatnya. Kalaupun ada agitasi, propaganda dan hujatan. Itupun terjadi menjelang kejatuhan mereka. Lengsernya pemimpin suatu negara yang sarat konspirasi dari politik internasional dan lokal. Hancurnya Kehormatan Istana Negara Dalam era reformasi, seiring kuatnya partisipasi politik rakyat. Peran publik begitu responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih saat dunia memasuki era digitalisasi. Dimana perkembangan teknologi komunikasi begitu pesat. Sejalan dengan itu, ruang publik dipenuhi keberlimpahan informasi. Rakyat begitu mudahnya mengakses dan mengelola informasi. Saking kuatnya keterlibatan rakyat dalam konstelasi politik nasional. Pemerintah dalam menjalankan tata kelola negara, terasa dibanjiri oleh aspirasi, kritik dan bahkan gugatan publik. Rakyat benar-benar memanfaatkan kebebasan ekspresi dan menemukan wadah dan setiap celah saluran aspirasinya. Dinamika publik yang sedemikian itu. Menghasilkan peran pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap jalannya pemerintahan. Saat rakyat melihat fakta gagalnya peran dan fungsi parlemen. Membuat publik semakin skeptis dan apriori terhadap institusi negara. Rakyat semakin terbuka dan lantang bersikap kritis. Ketika jalur konstitusional tersumbat, aspirasi publik menyeruak ke jalanan. Suara menggema dan geliat aksi berserakan. Pun, media sosial mengemuka menjadi alternatif ruang demokrasi yang sejauh ini berhasil dilumpuhkan kekuasaan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi seperti tak kehabisan waktu dibombardir aspirasi publik. Suara-suara rakyat yang sarat dengan gugatan dan perlawan itu kian menjadi-jadi. Menuntut kebenaran dan keadilan dari kepemimpinan Jokowi yang kadung dianggap pemerintahan boneka. Pemerintahan kapitalistik yang sekuler dan liberal, oligarki, tirani dan segala macam sistem yang anti kesejahteraan rakyat. Kegagalan rezim kekuasaan di pelbagai aspek kehidupan. Bahkan oleh banyak kalangan sudah dianggap memasuki fase yang berbahaya dan beresiko menghancurkan kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Bukan hanya sekedar tuntutan dan gugatan. Suara perlawanan rakyat itu telah menjelma menjadi bahan candaan, ejekan dan aktifitas mengolok-olok presiden dan jajaran pemerintahannya. Sumpah-serapah dan ungkapan yang menghina mengalir deras dalam media sosial dan percakapan keseharian rakyat. Sesuatu yang memang belum pernah terjadi pada presiden dan rezim kekuasaan sebelumnya. Miris memang, tapi apa boleh dikata. Jokowi kini telah menjadi simbol betapa begitu rendahnya rakyat memperlakukan presidennya. Menggambarkan betapa lingkungan istana sudah tidak dianggap sesuatu yang sakral. Tampilan rezim kekuasaan secara bertubi-tubi mengalami perlakuan sinis publik yang menohok. Mulai dari perumpamaan binatang seperti diksi kecebong dan kodok, boneka pinokio hingga raja pembohong dan raja hutang menyemat pada sosok Jokowi. Semua hal-hal yang merendahkan dan menista terlontar publik menghujam keberadaan dan eksistensi Jokowi dan rezimnya selama 7 tahun ini. Mungkin ini telah menjadi bola pantul yang dilempar oleh kekuasaan pemerintahan Jokowi. Diarahkan pada rakyat namun berbalik ke diri sendiri. Perlakuan yang menindas dan dzolim pada rakyat berbuah ketidakpercayaan dan perlawanan rakyat. Merendahkan agama sembari menindas rakyat khususnya umat Islam, terpatri dalam sanubari yang tak akan pernah terhapus. Semua kebohongan Jokowi yang melegenda itu pada akhirnya menistakan Jokowi sendiri. Menghancurkan dengan sendirinya kepribadiannya yang selama ini rapuh karena dibangun di atas dasar pencitraan. Jokowi juga menjadi representasi runtuhnya kewibawaan istana. Mengejek dan mengolok-olok Jokowi apalagi sebagai presiden. Bukanlah hal yang baik dan beretika. Akan tetapi, rakyat juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Untuk menghindari kontroversi dan polemik. Lebih baik ambil solusi kongkrit. Segera meminta rakyat berhenti mengejek dan mengolok-olok presiden. Demikian pula dengan Pak Jokowi. Agar tidak terus menerus menjadi bahan ejekan dan penghinaan. Sebaiknya Jokowi mundur dari jabatan presiden. Sehingga presiden dan istana tetap terhormat dan berwibawa di hadapan rakyat. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Polri-TNI Kolaborasi Beri Dukungan Psikososial Anak Terdampak Pandemi
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama TNI dan stakeholders terkait berkolaborasi memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena pandemi COVID-19, Selasa. Kegiatan pemberian psikososial dilaksanakan serentak seluruh jajaran Polri dan TNI di daerah, sedangkan untuk tingkat nasional dipusatkan di Lapangan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya mengatakan anak-anak merupakan aset penerus bangsa yang perlu diberikan perhatian dalam tumbuh kembangnya. Khususnya anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya,agar dapat tumbuh melanjutkan kehidupan layaknya anak lain. Sigit menyebut anak terdampak pandemi COVID-19 yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuannya sebagai "anak-anak kita". "Terkait anak-anak kita, selain bantuan sosial maka perlu diberikan pelayanan khusus yang sifatnya bantuan psikologis, konseling, menumbuhkan kembali semangat mereka dalam beraktivitas, melanjutkan hidup, dan cita-citanya," kata Sigit. Menurut Sigit, perlu upaya kolaboratif dari semua pihak untuk turun tangan dan memberikan kepedulian terhadap anak Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat sebanyak 29.822 anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya akibat pandemi COVID-19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi langkah TNI-Polri ikut turun tangan bersama Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial menangani pandemi COVID-19, khususnya dalam pemberian psikososial anak terdampak pandemi. "Pendampingan psikososial sangat penting untuk mengembalikan semangat anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya," kata Bintang. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan anak-anak yang terdampak pandemi yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya mengalami syok sehingga diperlukan terapi untuk mengembalikan semangat mereka. "Anak-anak mengalami syok terutama yang kelas tiga SD, kelas enam, kelas tiga SMP, kelas tiga SMA, sangat syok karena mereka memikirkan saya bisa sekolah atau tidak," ujar Risma. Untuk itu, Risma mengapresiasi langkah Polri-TNI yang ikut serta memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak terdampak pandemi COVID-19. Dalam diri anak-anak, selain kebutuhan fisik (materi), maka ada sekitar 50 persennya membutuhkan semangat untuk melanjutkan hidup dan cita-citanya. "Karena pada masa anak-anak ini nanti akan berpengaruh pada kehidupan mereka selanjutnya. Kalau mengalami syok di masa anak-anak, maka akan sulit berkembang saat dewasa," terang Risma. (sws)
Timsel Buka Ruang Partisipasi Publik Dalam Proses Seleksi
Jakarta, FNN - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Juri Ardiantoro menegaskan timsel memiliki prinsip dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses tahapan. "Dalam proses seleksi ini, timsel punya prinsip keterbukaan dalam menjalankan tugas dan partisipasi publik. Karena itu proses tahapan seleksi membuka ruang kepada publik untuk mendapat akses informasi," kata Juri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, timsel mendorong partisipasi publik untuk mengawal proses seleksi sehingga pihaknya dalam melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip partisipasi. Dia mencontohkan timsel mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan untuk memberikan masukan terkait proses seleksi, termasuk yang sudah disampaikan kepada publik. "Kami tegaskan bahwa timsel menggandeng beberapa institusi di luar, termasuk individu yang kredibel untuk membantu timsel misalnya penelusuran rekam jejak seseorang," ujarnya. Menurut dia, timsel meminta institusi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan alat untuk menelusuri rekam jejak seseorang calon terutama "profiling" seseorang. Juri menjelaskan timsel juga telah bertemu dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu secara terpisah. Mereka menyampaikan apa yang menjadi 'concern' selama ini dan tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan sehingga mendapatkan masukan. "Kami juga sudah bertemu dengan Menkopolhukam sebagai wakil pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi 'concern' pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu ke depan," ujarnya. Wakil Ketua Timsel Chandra Hamzah mengatakan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan timsel memiliki waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Menurut dia, aturan tersebut agak unik karena waktunya yang pendek untuk melakukan proses seleksi sehingga perlu dipertimbangkan aturan tersebut untuk direvisi. "Selain itu berdasarkan amanat UU Pemilu, timsel menyampaikan laporan setiap tahapan seleksi ke DPR RI. Kami memiliki 10 tahapan, maka akan disampaikan semua," ujarnya. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027. (sws)
KPK Dalami Pemberian Fasilitas Perpanjang Izin HGU Sawit di Kuansing
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya pemberian fasilitas tertentu pada beberapa pihak terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. KPK, Senin (1/11) memeriksa 10 saksi untuk tersangka Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP) dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Ditreskrimsus Polda Riau. "Dikonfirmasi terkait pengajuan perpanjangan HGU oleh PT AA (Adimulia Agrolestari) dan dugaan adanya pemberian fasilitas tertentu pada beberapa pihak terkait pengurusan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sepuluh saksi, yaitu Penjabat (Pj) Sekda Kuansing Agus Mandar, Kabag Perekonomian Sumber Daya Alam Setda Kuansing Irwan Nazif, Senior Manager PT Adimulia Agrolestari Paino Harianto, Staf Legal PT Adimulia Agrolestari Fahmi Zulfadli, tiga Staf PT Adimulia Agrolestari Rudy Ngadiman alias Koko, Yuhartaty, dan Riana Iskandar. Selanjutnya, Kepala Kantor PT Adimulia Agrolestari Syahlevi, PNS Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau Indrie Kartika Dewi, dan Joharnalis selaku sopir. Selain itu, KPK mendalami 10 saksi tersebut mengenai posisi tersangka Andi Putra dalam memberikan persetujuan izin HGU. KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
KPK Dalami Aktivitas Keuangan Perusahaan Pemberi Uang Kepada Dodi Reza
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas keuangan perusahaan terkait pemberian sejumlah uang untuk tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA). KPK, Senin (1/11) memeriksa delapan saksi untuk tersangka Dodi dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemerikasaan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan. "Didalami antara lain terkait dengan aktivitas keuangan PT SSN (Selaras Simpati Nusantara) dan diduga ada perintah dari tersangka SUH (Suhandy) untuk mengeluarkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada tersangka DRA melalui tersangka HM (Herman Mayori) sebagai bentuk "fee" atas proyek yang didapatkan oleh PT SSN dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Delapan saksi merupakan staf PT Selaras Simpati Nusantara, yaitu Saskia Arantika, Istiqomah Fajriani, Marlisa, Feni Fenisia, Dahlia Fanfani, Negi Vasterina, Agustinus, dan Idham. Diketahui, Dodi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori Herman, dan Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU) merupakan tersangka penerima suap kasus tersebut. Sementara pemberi suap adalah Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, 2-3 persen untuk Eddi, dan pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Atas perbuatannya tersebut, Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan sebagai penerima, Dodi, dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (sws)
PKI di Balik Retaknya Hubungan Jenderal Yani dengan Bung Karno (Bagian Kedua)
Oleh Selamat Ginting *) Jakarta, FNN - Letnan Jenderal Achmad Yani selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat meminta stafnya untuk mengkaji usulan Ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit. Aidit mengusulkan Angkatan Kelima di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Angkatan Kelima adalah buruh dan tani dipersenjatai untuk membantu ABRI dalam menghadapi ancaman nekolim (neo kolonialisme) yang terus memperkuat tentaranya di Malaysia. Jenderal Yani menugaskan lima orang jenderal, yakni: Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Soetoyo Siswomihardjo. “Angkatan Kelima tidak perlu, oleh karena kita telah mempunyai pertahanan sipil (hansip) yang telah dan selalu bisa menampung semua kegiatan bela negara,” begitulah hasil rumusan dari tim perumus yang terdiri dari lima jenderal yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat tersebut. Penolakan Jenderal Yani dan lima jenderal terhadap Angkatan Kelima harus dibayat mahal. Keenamnya bersama Jenderal Abdul Haris Nasution diisukan sebagai Dewan Jenderal yang anti Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) dan tidak mendukung kebijakan Presiden Sukarno. Padahal Sukarno menyetujui pembentukan Angkatan Kelima tersebut. Bahkan pada pidato Presiden Sukarno 17 Agustus 1965 yang ditulis Wakil Ketua CC PKI Nyoto, Bung Karno justru menyatakan, mempersenjatai massa buruh dan tani merupakan gagasan pribadinya. “Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada gagasan saya untuk mempersenjatai buruh dan tani,” ujar Sukarno. Kemudian Sukarno menambahkan, ”Saya akan mengambil keputusan mengenai ini, dalam kapasitas saya selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata…”. Entah keputusan apa yang dimaksud Sukarno tersebut. Yani menyadari keputusan Angkatan Darat bertentangan langsung dengan Presiden Sukarno dan PKI. Tapi ia meyakini bahwa inilah sikap Angkatan Darat. DN Aidit memang cemas, karena PKI tidak punya tentara, seperti di RRT. Padahal kata pemimpin partai komunis Cina, Mao Tse Tung, kekuasaan itu lahir dari ujung bedil. Karena itulah PKI merasa perlu mempersenjatai buruh dan tani. Jumlahnya sekitar 15 ribu orang dengan rincian buruh 5.000 dan tani 10 ribu orang. Yani kecewa, karena Sukarno terpengaruh bahkan sangat mesra dengan komunis. Angkatan Darat mencatat, PKI sejak Mei 1965 terlihat begitu intensif melakukan aksi massa sepihak yang dibungkus dengan pelaksanaan landreform. Misalnya di Mantingan Jawa Timur, massa komunis yang dipelopori anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) berusaha mengambil paksa tanah wakaf milik Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Terjadi konflik massa para santri melawan BTI serta massa PKI. Yani juga sangat marah ketika PKI mengeroyok dan mencincang Pembantu Letnan Dua (Pelda) Sujono di Bandar Betsy, Simalungun, Sumatra Utara. Aidit berkelit bahwa tindakan PKI di Bandar Betsy sebagai tindakan revolusioner sebagai awal dari pelaksanaan tuntutan landreform untuk memenuhi komando Presiden Sukarno. “Kami diminta Bapak mencari koran yang memberitakan kasus Pelda Sujono tewas dibantai PKI di Bandar Betsy, Sumatra Utara,” kata Amelia Yani, putri ketiga dari Jenderal Achmad Yani dalam perbincangan dengan Selamat Ginting yang ditayangkan chanel youtube SGinting Offcial akhir Oktober 2021 lalu. Bagaikan Ibukota Komunis Peristiwa 14 Mei 1965 di Bandar Betsy dianggap angin lalu oleh PKI. Sepanjang Mei 1965, PKI justru gencar melempar isu Dewan Jenderal sebagai jenderal-jenderal yang akan menggulingkan Presiden Sukarno. Mereka terus memaksakan Angkatan Kelima. Dalam merayakan ulang tahun PKI tahun 1965, kaum komunis merayakannya besar-besaran. Tamu-tamu berdatangan dari negara-negara komunis, seperti Republik Takyat Tiongkok atau Cina, Albania, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Partai Komunis dari Uni Soviet. Jakarta saat itu seperti ibukota negara komunis. Gambar Sukarno, DN Aidit, Lenin, dan Karl Marx, Engels, Stalin dipajang di sejumlah jalan utama Ibukota. “Kami terkejut, ternyata pembantu rumah kami adalah simpatisan PKI. Dia membawa bendera palu arit dan ikut dalam pawai di Gelora Senayan. Belakangan kami baru menyadari, jangan-jangan dia PKI yang memantau aktivitas Pak Yani di rumah. Sebab setelah peristiwa pembunuhan terhadap bapak, pembantu itu menghilang,” ujar Amelia Yani. Pawai besar-besaran membuat Jakarta dan seluruh Pulau Jawa menjadi merah oleh bendera palu arit. Presiden Sukarno menyambut gembira dengan suasana gemuruh di stadion Gelora Senayan, Jakarta. Menggunakan pakaian Panglima Tertinggi lengkap dengan pita tanda jasa, brevet dan tongkat komandonya. Ia memeluk Ketua CC PKI DN Aidit dengan mesra. Disambut ratusan ribu massa seperti menggoyang Stadion Senayan. “Apa sebab PKI bisa jadi demikian besar? Oleh karena PKI konsekuen progresif revolusioner. Aku berkata, PKI yo sanakku, ya kadang-ku, yen mati aku melu kelangan,” kata Bung Karno bersemangat. PKI pada 1965 beranggotakan tiga juta orang, Pemuda Rakyat (sayap pemuda PKI) tiga juta orang, dan simpatisan 20 juta orang. Selain memuji PKI, Sukarno kembali menegaskan sikapnya mengenai Nasakom, seperti tahun 1926. Awalnya Sukarno menggunakan istilah Nasionalis, Islam, Marxis. Kemudian diubah menjadi Nasionalis, Agama, dan Marxis (Nasamarx). Akhirnya menjadi Nasakom. Ide yang ditentang mantan Wakil Presiden Moh Hatta, Jenderal AH Nasution dan Jenderal Ahmad Yani selaku pimpinan ABRI. Pujian terhadap PKI kemudian diimplementasikan Sukarno dengan memberikan Bintang Mahaputra untuk DN Aidit pada 17 Agustus 1965. PKI semakin mendapatkan angin menjadi anak emas Presiden Sukarno. Dua pekan setelah itu, massa PKI melakukan demonstrasi besar-besaran di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris di Jakarta. Bahkan masa menerobos dan membakar kedutaan besar Inggris. Menghadapi massa yang tidak terkendali, Angkatan Darat menyelamatkan sejumlah diplomat Inggris dari amukan massa yang beringas. “Terima kasih dari saya seorang nekolim (neo kolonialisme),” begitulah karangan bunga yang dikirimkan Duta Besar Inggris di Jakarta Andrew Graham Gilsrist. “Karangan bunga itu diberikan, karena personel Angkatan Darat menyelamatkan para diplomat dari amukan massa dan api yang membakar kedutaan Inggris. Tapi kemudian dijadikan isu oleh PKI bahwa Jenderal Yani sebagai antek Inggris. Sekaligus menjadi dasar dibuatnya dokumen Gilchrist yang berbunyi ‘our local army friends’ oleh biro khusus PKI yang dipimpin Syam Kamaruzaman,’ kata Amelia Yani. Jenderal Yani memang pernah bersekolah militer di Inggris pada 1955. Tentu saja dikirim oleh negara untuk memperdalam ilmu militer. Namun di depan Sukarno, Yani membantah sebagai antek Amerika maupun Inggris. “Anti komunis bukan berarti menjadi antek Amerika dan Inggris. Negara yang menyekolahkan saya ke Amerika dan Inggris. Bukan maunya saya sebagai tentara harus sekolah di mana,” kata Amelia Yani menirukan ucapan ayahandanya yang ditulis dalam buku catatan Yani. Hubungan dengan Sukarno Yani yang semula akrab dengan Presiden Sukarno, lama-lama akhirnya berpisah jalan. Ia menolak ide Nasakom, karena sudah ada ideologi negara, Pancasila. Sebagai personel TNI telah ia disumpah untuk menjunjung ideologi Pancasila. Bukan ideologi lain. Ia juga menolak ide Angkatan Kelima yang digagas PKI dan Bung Karno. Seperti diungkap di atas, tim Yani di Staf Umum Angkatan Darat sudah mengkaji masalah Nasakom dan Angkatan Kelima. Hasilnya menolak dua hal tersebut. Kelima Jenderal dalam tim tersebut bersama dengan Jenderal Yani dan Jenderal AH Nasution akhirnya harus menelan pilpahit, masuk dalam daftar penculikan dan akhirnya dibunuh pada 1 Oktober 1965. Hanya Jenderal Nasution yang selamat. Amelia Yani juga menceritakan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Sukarno tergolong baik dan akrab. Bahkan Yani dan istri kerap membantu Ibu Negara Fatmawati yang keluar dari istana, karena kecewa Sukarno kawin lagi. “Ibu saya suka membantu Bu Fatmawati yang tiinggal di rumah kecil menyendiri, tidak lagi di Jalan Sriwijaya. Bapak juga beberapa kali meminta ajudan Mayor Subardi mengirimkan makanan dan bantuan lain untuk Bu Fatmawati,” ujar Amelia. Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Yani, lanjut Amelia, istri-istri Bung Karno juga mengunjungi rumah keluarga Yani di Jalan Lembang. Terutama Hartini dan Dewi. Bahkan Dewi yang berasal dari Jepang, hampir tiap hari menghibur istri Jenderal Yani. “Bu Dewi tentu saja ke sini atas perintah Presiden Sukarno sekaligus menawarkan agar Ibu kami bersedia mengelola Sarinah Jaya. Tapi ibu menolak, karena sudah terlanjut kecewa dengan sikap Presiden Sukarno.” Nyawa tidak bisa ditukar dengan harta. Yayuk Ruliah Sutodiwiryo kehilangan respek pada Presiden Sukarno setelah kematian suaminya yang tragis. Padahal sebelumnya, ia merasa senang sekali tatkala Bung Karno hadir dalam acara syukuran rumah baru keluarga Yani di Jalan Suropati. Namun rumah tersebut hanya dihuni selama satu tahun. Yayuk juga kerap menampung curahan hati Fatmawati, istri ketiga Presiden Sukarno. “Setelah bapak gugur, Ibu tidak mau lagi bicarakan tentang Bung Karno, sudah terlanjur kecewa,” ujar Amelia dengan rasa sedih. Ungkapan-ungkapan Amelia Yani dapat disaksikan dalam channel youtube SGinting Official. Penulos adalah Pengamat Komunikasi Politik dan Militer.
Pembelahan di Internal PDIP: Faksi Banteng, Celeng, atau Benalu?
Oleh Ahmad Khozinudin "Sampai mati saya akan ikut mengawal Pilkada 2024. Akan terlihat, siapa yang banteng, siapa yang celeng, dan siapa pula yang benalu." (Teddy Sulistio, Ketua DPC PDIP Salatiga, 29/10] Internal PDIP memanas. Sebabnya, adalah soal perbedaan aspirasi tentang siapa yang akan diusung sebagai Capres 2024. Aspirasi itu terbelah pada dua arus utama: aspirasi Banteng dan aspirasi Celeng. Namun, publik kembali dikejutkan oleh kabar dari Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio yang mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan partai sekaligus anggota DPRD Kota Salatiga. Pengunduran diri Teddy disampaikan secara resmi lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tembusan Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto dan Ketua DPRD Kota Salatiga. Selain mengundurkan diri, Teddy juga menyinggung adanya tiga faksi utama di PDIP, yaitu : Faksi Banteng, Faksi Celeng dan Faksi Benalu. Pernyataan Teddy Sulistio ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Mega pernah mengingatkan agar kader tak menjadi benalu yang mengisap induknya, yaitu partai. "Jadi jangan berpikir untuk mencari untung atau korupsi. Jangan, malu saya," ungkap Megawati saat memberikan pengarahan tertutup untuk pendidikan kader madya, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 10 September 2021. Sebenarnya, pengunduran diri Teddy Sulistio ini sangat mengejutkan. Mengingat, yang dipanggil dan ditegur langsung oleh DPP PDI-P adalah Albertus Sumbogo, Wakil DPC PDIP Purworejo yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Hanya saja, menarik untuk mencoba mengulik tiga faksi yang ada di tubuh PDIP. Tiga faksi ini perlu didefinisikan terlebih dahulu, baru dijadikan sarana pemetaan terhadap persoalan internal yang melilit di tubuh PDIP. Faksi Banteng adalah kelompok atau barisan kader yang mendukung Puan Maharani untuk menjadi Capres 2024. Penulis tidak mendefinisikan faksi Banteng sebagai kader yang tegak lurus pada konstitusi partai dan perintah Ketua Umum PDIP sebagaimana dijelaskan Bambang Pacul. Sebab, ada sejumlah kader yang memberikan dukungan terbuka kepada Puan Maharani seperti di DPC PDIP Banyumas dan Purbalingga, tidak kemudian disebut kader Celeng. Faksi Celeng adalah kelompok atau barisan kader yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres 2024. Kelompok ini diberikan sebutan Celeng oleh Bambang Wuryanto (Pacul), yang kemudian ditegaskan oleh kelompok Albertus Sumbogo sebagai Barisan Celeng Berjuang. Faksi Benalu adalah segelintir kader (biasanya ada di elit partai) yang sebenarnya tidak mendukung Puan atau Ganjar untuk menjadi Capres 2024, namun hanya ingin mencari kemaslahatan pribadi dengan mendompleng Ketua Umum atau melalui dukung mendukung kandidat calon, hanya memanfaatkan kebijakan dan keputusan partai untuk kepentingan pribadinya. Kelompok yang ketiga ini lebih berbahaya ketimbang kelompok pertama dan kedua. Faksi Benalu ini tidak muncul ke permukaan, tetapi menempel untuk mempengaruhi kebijakan partai agar menguntungkan pribadinya, baik melalui otoritas Ketua Umum (Megawati), atau melalui kebijakan dan keputusan partai berdalih AD ART Partai. Faksi Benalu ini, sesungguhnya musuh bersama bagi faksi Banteng maupun faksi Celeng. Faksi Benalu inilah, yang selalu mengedarkan bisikan-bisikan setan, menjadi roh halus yang menghantui kebijakan Ketua Umum dan Partai. Faksi Benalu inilah, yang paling banyak menikmati legitnya kekuasaan dengan memanfaatkan keputusan-keputusan partai. Jadi, siapakah Faksi benalu ini? Entahlah. Penulis juga sedang meraba-raba. Sebab, faksi ini keberadaannya dirasakan tetapi wujudnya tidak tampak di depan publik. Beda dengan Faksi Banteng dan Faksi Celeng. Keduanya, terbuka hadir dan tidak menutupi eksistensinya di hadapan publik. []. *) Sastrawan Politik
Komisi II DPR Terima Audiensi Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menerima permohonan audiensi yang diajukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa pagi. "Rapat Internal Komisi II DPR RI pada Senin (1/11) memutuskan akan menerima Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada hari ini (Selasa)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan bahwa Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 22 Oktober 2022 telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPR RI. Luqman mengatakan dalam surat permohonan tersebut disebutkan audiensi untuk menyampaikan penjelasan mengenai tahapan dan jadwal seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI. "Tentu Komisi II DPR RI akan mendengarkan dengan cermat paparan yang nanti disampaikan timsel," ujarnya. Luqman mengatakan Komisi II DPR RI mendorong timsel agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. Menurut dia, Komisi II DPR RI menginginkan agar proses yang dilakukan timsel menghasilkan calon-calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang kompeten, berintegritas, dan profesional. (sws)
Kajari Ambon Koordinasi Penyitaan Aset Oleh Kejagung Terkait Asabri
Ambon, FNN - Kejaksaan Negeri Ambon saat ini masih melakukan koordinasi secara intensif dengan sejumlah instansi pemerintah terkait rencana penyitaan sejumlah aset di Kota Ambon oleh Kejaksaan Agung RI terkait kasus Asabri "Tamu saya berupa tim dari Kejagung RI sudah beberapa hari berada di sini dan kami sementara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon maupun BPN/ATR," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Frits Nalle di Ambon, Selasa. Ada beberapa aset yang akan disita pihak Kejagung RI, dan salah satunya adalah gedung Ambon City Center (ACC) di kawasan Passo, Kecamatan Baguala (Kota Ambon). Rencana penyitaan gedung ACC ini diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi puluhan triliun rupiah di kasus PT. ASABRI yang saat ini masih ditangani Kejagung RI dan telah menetapkan sejumlah tersangka. "Nanti sajalah, kalau memang sudah waktunya maka saya akan ajak semuanya ke sana," janji Kajari kepada wartawan tanpa bersedia memberikan penjelasan lebih rinci. Namun lahan yang dipakai membangun gedung ACC tersebut diduga merupakan aset milik PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk itu tim Kejagung RI didampingi Kejari Ambon telah mendatangi Kantor BPN/ATR di kawasan Tantui sejak dua hari lalu untuk melakukan koordinasi, dan kegiatan ini masih diteruskan ke instansi terkait lainnya. (sws)
Mengenal Cabang Olahraga Renang Peparnas Papua
Jakarta, FNN - Renang menjadi satu di antara 12 cabang olahraga yang akan dilombakan pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua, 2-15 November 2021, tepatnya di Arena Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, mulai 8 hingga 13 November. Berbeda dari Pekan Olahraga Nasional (PON), jumlah medali yang akan diperebutkan dalam tiap nomor renang Peparnas Papua akan jauh lebih banyak karena ada klasifikasi pada setiap nomor. Cabang olahraga renang Peparnas Papua akan melombakan 192 nomor dengan 12 klasifikasi dari lima gaya baik pada sektor putra dan putri. Gaya bebas meliputi 50m, 100m, 200m, dan 400m. Sementara gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung masing-masing 50m dan 100m. Adapun gaya ganti hanya 200m. Jika dihitung secara keseluruhan, renang pada Peparnas Papua akan memperebutkan 192 keping medali emas, masing-masing 105 untuk putra dan 87 untuk sektor putri. Klasifikasi pada renang Khusus renang pada Peparnas Papua, atlet yang akan tampil terbagi empat kategori yang menjadi dasar klasifikasi. Pertama, atlet yang mengalami hambatan fisik dan terdapat tujuh klasifikasi meliputi S4, S5, S6, S7, S8, S9, dan S10. Secara umum hambatan fisik ini disebabkan karena amputasi, polio, kakakuan otot, hambatan tubuh yang lain, dan hambatan pertumbuhan badan. Kedua, atlet yang mengalami hambatan penglihatan yang diklasifikasikan menjadi tiga, yakni S11, S12, dan S14. Klasifikasi S11 adalah atlet yang memiliki ketajaman visual sangat rendah dan atau tidak ada persepsi cahaya. Sementara klasifikasi S12, atlet memiliki ketajaman visual lebih tinggi ketimbang atlet yang bersaing dalam kelas olahraga S/SB/dan/atau bidang visual dengan radius kurang dari 5 derajat. Sedangkan untuk atlet yang masuk klasifikasi S13 memiliki gangguan penglihatan paling sedikit yang memenuhi syarat olahraga Paralimpiade. Mereka memiliki ketajaman visual tertinggi dan atau bidang visual dengan radius kurang dari 20 derajat. Ketiga, atlet yang memiliki hambatan intelektual dan mereka masuk klasifikasi S14. Perenang S14 memiliki gangguan intelektual yang biasanya menyebabkan atlet mengalami kesulitan dalam mengenali pola, sekuensing, dan memori, atau memiliki reaksi yang lebih lambat yang berdampak kepada kinerja olahraga secara umum. Selain itu, perenang S14 menunjukkan jumlah stroke yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan perenang berbadan sehat. Keempat, atlet yang memiliki hambatan pendengaran dan mereka masuk klasifikasi S15. Atlet memiliki gangguan pendengaran minimal 55 Db. Atlet elite dan nasional Merujuk pada Technical Handbook (THB) Peparnas Papua, atlet yang akan bersaing dalam lomba renang juga dibagi menjadi dua kelompok yakni atlet elite dan atlet nasional. Atlet elite adalah mereka yang pernah mengikuti ajang besar baik single event maupun multievent seperti ASEAN Para Games, Asian Para Games dari edisi 2005 hingga 2018. Khusus atlet elite, Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia dan PB Peparnas menerapkan kebijakan pembatasan nomor lomba, yakni atlet hanya boleh mengikuti satu nomor lomba dari dua pilihan nomor lomba. Sementara atlet nasional adalah kelompok atlet yang belum pernah mengikuti ajang internasional dan maksimal boleh mengikuti tiga nomor lomba. Pembatasan nomor lomba untuk atlet elite ini dilakukan sebagai upaya menjaga regenerasi. Atlet elite seperti perenang Jendi Pangabean mengaku tak keberatan dengan kebijakan pada Peparnas Papua ini. "Kita tahu NPC Indonesia sudah punya nama dan prestasi sehingga harus dipertahankan. Selain itu, peraih medali di ajang internasional juga terus bertambah usia. Jadi memang harus ada regenerasi," kata Jendi Pangabean kepada ANTARA. Lebih dari itu, masih kata Jendi Pangabean, pembatasan nomor untuk atlet elite juga bakal memotivasi atlet-atlet baru untuk lebih bersemangat mengejar prestasi. Atlet 30 tahun itu berharap kebijakan pembatasan nomor lomba tidak sia-sia. Artinya, Peparnas Papua akan melahirkan bibit atlet potensial. Bukan hanya mengejar medali emas, kata Jendi, tetapi bisa melebihi limit waktu yang dimiliki atlet elite yang tak turun pada nomor tersebut. "Tentunya, harapannya aturan ini tidak sia-sia. Renang adalah olahraga terukur dan bukan medali saja yang dikejar, tetapi bisa mengalahkan limit waktu atlet elite lainnya," kata Jendi. "Jangan menang medali karena kami (atlet elite) tidak turun. Tetapi memang karena layak dan limit waktunya bagus," sambung dia. Jendi adalah salah satu elite Indonesia yang pernah pentas dalam berbagai kejuaraan internasional, termasuk Paralimpiade Tokyo 2020. Adapun pada Peparnas Papua, dia akan turun dalam nomor 400 meter gaya bebas dengan bendera kontingen Sumatera Selatan. Jendi masih memegang rekor nomor ini yang dia ciptakan di Malaysia pada 2017 dengan catatan waktu 4 menit 57 detik. "Nomor 400 meter gaya bebas memang bukan spesialis saya. Tetapi saya ingin memecahkan rekor saya sendiri di Peparnas Papua nanti," pungkas Jendi. Dalam dua edisi Peparnas sebelummnya, Jendi selalu sukses mendulang medali emas untuk Sumatera Selatan. Debut Jendi dalam Peparnas terjadi saat pentas di Riau pada 2012 dengan sukses membawa pulang dua emas dari nomor 100 meter gaya punggung dan 200 meter gaya ganti, perak dari nomor 50 meter gaya kupu-kupu, dan perunggu pada nomor 50 meter gaya punggung. Kemudian meningkat pada Peparnas 2016 di Jawa Barat dengan mendulang tiga medali medali emas masing-masing dalam nomor 100 meter gaya punggung, 200 meter gaya bebas, dan 200 meter gaya ganti. (sws)
Pemkot Bandung Sesuaikan Aturan Pusat Soal Pengetatan PPKM
Bandung, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyesuaikan aturan dengan pemerintah pusat apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal diperketat pada akhir tahun 2022. Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan rencana pengetatan PPKM dari pemerintah pusat itu sejalan dengan upaya antisipasi gelombang ketiga COVID-19 sejak dini yang dilakukan pihaknya. "Kalau pusat memperketat, kami juga memperketat, bahkan kalau urusan PPKM, tanpa pusat memperketat pun kita harus hati-hati, harus waspada," kata Oded di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa. Di lingkungan Pemkot Bandung, ia mengatakan bakal memperketat aturan cuti bagi para aparatur sipil negara (ASN) guna meminimalisir mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Misalnya, kata dia, cuti yang diajukan oleh ASN harus merupakan kepentingan yang mendesak seperti cuti sakit, cuti berkabung, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting lainnya. "Jadi kita akan melihat dari substansinya, alasan penting saja, kalau bukan alasan penting tidak (bisa)," katanya. Menurut dia, sejumlah rencana pengetatan lainnya dalam rangka antisipasi gelombang ketiga COVID-19 bakal dirumuskan dalam rapat terbatas (ratas) Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung pada Jumat (5/11). "Walaupun sudah landai, ratas akan kami laksanakan, pekan ini Jumat kita akan ratas mengkaji situasi," kata Oded. Adapun dalam sepekan terakhir kasus COVID-19 di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Salah satunya kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya ratusan kasus COVID-19 dari tes acak yang dilakukan di sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Pada Senin (25/10), kasus aktif COVID-19 ada sebanyak 149 orang. Lalu sepekan setelahnya pada Senin (1/11), kasus aktif COVID-19 meningkat dua kali lipat lebih menjadi sebanyak 391 orang. (sws)
Sahroni Apresiasi Imigrasi Tindak Tegas WNA Langgar Prokes
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi tindakan tegas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Bali, yang mendeportasi WNA asal Rusia berinisial DA dan OM asal Ukraina karena melanggar protokol kesehatan (prokes). "Apresiasi kepada pihak Imigrasi lantaran mereka telah tegas kepada para WNA yang bandel atau melanggar aturan di negara kita terkait standar protokol kesehatan," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Kebijakan deportasi diambil karena kedua WNA tersebut ketahuan melakukan aksi penipuan berupa pemalsuan surat keterangan hasil tes PCR COVID-19. Keduanya dideportasi setelah menjalani masa penahanan di Lapas Kelas IIB Karangasem selama 8 bulan. Menurut Sahroni, langkah yang diambil Imigrasi sudah tepat dan menunjukkan ketegasan institusi tersebut dalam menindak pelanggar aturan. Dia menilai langkah deportasi ketika ditemukan indikasi penipuan surat PCR langsung ditindak memang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main terkait aturan prokes. Menurut dia, ketegasan dari pihak Imigrasi dapat menjadi peringatan untuk wisatawan asing lainnya agar tidak menganggap remeh aturan protokol kesehatan di Pulau Dewata atau di manapun di Indonesia. “Memang sangat perlu ketegasan seperti yang dilakukan pihak Imigrasi. Karena tidak sedikit warga negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap prokes di Indonesia," ujarnya. Sahroni menilai ketegasan tersebut akan sangat membantu mengurangi penularan COVID-19, khususnya di daerah Bali yang memang terbuka untuk turis. Selain itu, menurut dia, dapat memberikan efek jera kepada WNA sehingga tidak ada yang bandel dan menyepelekan aturan protokol kesehatan di Indonesia apalagi mencoba melanggarnya. (sws)
Anggota DPR Minta Polri-OJK Selidiki Kasus Produk Asuransi Unit Link
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta aparat kepolisian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyelidikan dan mendalami produk asuransi unit link yang saat ini banyak melakukan penipuan kepada masyarakat. "Polri dan OJK harus dapat menindak, menangkap dan melakukan pencegahan terhadap modus penipuan semacam ini. Produk asuransi dan pinjaman daring marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan dan berdampak merugikan masyarakat di situasi pandemi saat ini," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia berharap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri dan OJK dapat terus memberikan sosialisasi, edukasi dan menutup akses perusahaan keuangan yang banyak melakukan penipuan. Menurut dia, jangan sampai masih banyak perusahaan yang berkeliaran dengan menawarkan produk asuransi yang berujung pada kasus penipuan. "Saya heran, mengapa akhir-akhir ini banyak masalah keuangan menjadi masalah penegakan hukum, tentunya peran OJK dalam melakukan pengawasan dipertanyakan dalam mengantisipasi hal hal seperti ini," ujarnya. Andi Rio meminta masyarakat dapat lebih bijak dan rasional terhadap produk asuransi ataupun pinjaman yang menjanjikan keuntungan investasi tinggi. Menurut dia, jangan sampai calon investor tidak mengetahui perusahaan asuransi yang akan dipilih ternyata tidak diawasi dan terdaftar di OJK. "Masyarakat harus lebih cermat dalam memilih perusahaan asuransi yang benar, perusahaan asuransi yang benar akan memberikan akses yang mudah dan transparan serta terdaftar di OJK," katanya. (sws)
DPRD Kotim Maksimalkan Program Pokok Pikiran Atasi Problema Masyarakat
Sampit, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengingatkan pemerintah setempat tentang pentingnya program pokok pikiran DPRD dalam ikut mengatasi kebutuhan dan problem yang dihadapi masyarakat di daerah setempat. "Dalam pertemuan kami dengan bupati, beliau juga memahami bahwa program-program yang diusulkan DPRD melalui pokir (pokok pikiran) itu penting karena merupakan usulan masyarakat. Makanya dinas-dinas juga harus memahami ini," kata Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur Hairis Salamad di Sampit, Selasa. Hal itu juga disampaikan Hairis saat memimpin rapat Badan Musyawarah yang juga dihadiri tim dari eksekutif. Rapat ini menetapkan jadwal agenda DPRD untuk satu bulan ke depan. Masalah program pokok pikiran muncul karena bulan ini akan dilakukan pembahasan APBD 2022. Di dalamnya akan dibahas program-program yang diusulkan dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pada 2022. Tahun 2020 dan 2021 banyak program pokok pikiran usulan DPRD di bidang pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan lainnya, ikut dipangkas akibat refocusing anggaran. Sayangnya, pemangkasan itu tidak dikoordinasikan dengan DPRD sehingga menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan dan masyarakat karena sudah berharap program tersebut akan dilaksanakan. Supaya kejadian serupa tidak terulang, DPRD mengusulkan dilakukan rapat bersama nantinya untuk memastikan program-program pokok pikiran mana saja yang pasti bisa diakomodir dan mana yang terpaksa ditunda. "Perlu sinkronisasi supaya tidak terjadi masalah lagi. Kami sudah telanjur menjelaskan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang mereka sampaikan akan dipenuhi melalui program pokir, tapi ternyata dibatalkan oleh eksekutif tanpa sepengetahuan kami. Ini jangan sampai terjadi lagi," harap Ketua Komisi I, Agus Seruyantara. Sementara itu Sekretaris Komisi II Juliansyah berharap pihak eksekutif tidak menganggap sepele program pokok pikiran yang diusulkan DPRD. Program tersebut merupakan usulan riil berasal dari masyarakat yang selama ini belum diakomodir eksekutif melalui musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat meminta DPRD memperjuangkannya. "Program pokok pikiran itu hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami saat reses. Jangan cuma program eksekutif yang dilaksanakan, tetapi juga program aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD kemudian dituangkan dalam program pokok pikiran," tegas Juliansyah. Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kotawaringin Timur, Rafiq Riswandi yang memimpin tim eksekutif, merespons positif masalah itu. Dia berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan agar bisa menjadi perhatian. (sws)
Penyerang Awak Pesawat American Airlines Diseret ke Pengadilan
Colorado, FNN - Jaksa penuntut di AS di Colorado pada Senin (1/11) mendakwa seorang pria California berusia 20 tahun dengan tuduhan menyerang seorang awak pesawat saat penerbangan American Airlines pada 27 Oktober yang memaksa pesawat tersebut mengubah rute penerbangan. Pesawat dengan rute penerbangan dari New York ke Santa Ana, California, terpaksa melakukan pendaratan tak terjadwal di Denver setelah terjadi penyerangan. Dalam insiden itu, seorang pramugari dipukul di bagian hidung hingga mengalami pendarahan. Pria tersebut bernama Brian Hsu, dari Irvine, California. Dia juga didakwa mengganggu awak pesawat. Hsue dibebaskan dengan jaminan sebesar 10.000 dolar AS dan pengadilan memerintahkannya untuk hadir dalam sidang di Denver pada 15 November setelah muncul pertama kali di pengadilan distrik AS di Santa Ana pada Senin. Pengacara untuk Hsu belum menanggapi permintaan komentar. Maskapai penerbangan AS telah melaporkan rekor jumlah insiden kekerasan tahun ini dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) telah menjanjikan tindakan "tanpa toleransi". Kepala Eksekutif American Airlines Doug Parker mengatakan pekan lalu bahwa "perilaku seperti ini harus dihentikan." Parker dalam sebuah video yang diunggah di Instagram https://www.instagram.com/p/CVlEKgSD-F-, menyebut insiden itu "salah satu insiden terburuk dari perilaku buruk yang pernah kita saksikan." Seorang agen FBI dalam pernyataan tertulis mengatakan seorang saksi melaporkan bahwa Hsu meninju wajah pramugari di dekat toilet. Sang pramugari merasa pusing setelah penerbangan itu dan digotong dengan tandu. Dia dibawa ke rumah sakit dan dokter memberi tahunya bahwa dia mengalami gegar otak. Pramugari tersebut mengatakan kepada FBI bahwa dia "saat ini merasakan sakit di hidung, kepala, dan sinus." Hsu mengatakan kepada FBI bahwa ia akan pulang ke California dari New York setelah menjalani operasi otak di Rhode Island. Pada 8 Oktober, Presiden Joe Biden mengatakan dia menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk "menangani" peningkatan jumlah insiden kekerasan di dalam pesawat. Hingga 25 Oktober, ada 4.941 laporan soal insiden penumpang bandel, termasuk 3.580 terkait aturan mengenakan masker untuk menangani pandemi. Pada Juni, sebuah kelompok yang mewakili maskapai besar AS seperti American, Delta Air Lines, dan United Airlines, serta serikat penerbangan, meminta pihak berwenang untuk menuntut penumpang udara yang melakukan kekerasan. Sebuah serikat pekerja yang mewakili pekerja Southwest Airlines mengatakan pada Mei bahwa seorang pramugari "diserang secara serius, mengakibatkan cedera pada wajah dan kehilangan dua gigi." (sws)
Agus Widjojo dan Pandangan Nyeleneh Soal TNI
By M Rizal Fadillah SETELAH membuat heboh dengan pandangan bahwa rakyat itu milik Presiden karena setelah selesai Pilpres maka kedaulatan rakyat selesai, kini muncul lagi pandangan aneh yaitu TNI agar memiliki atau bahkan menjadi Partai Politik. Dua pandangan tidak rasional ini tentu membuat publik menilai ada masalah apa pada Agus Widjoyo. Pengangkatan Agus menjadi Duta Besar Philipina menjadi dipertanyakan kapasitas dan kelayakannya. Bila sekadar 'membuang' tentu dapat dipahami, akan tetapi jika itu adalah promosi nampaknya kurang pantas dan pas. Agus Widjoyo sedang mengalami cara berfikir aneh, entah trauma atau mungkin memasuki masa tua. TNI menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menunaikan tugas pokok di atas, TNI harus manunggal dengan rakyat. Bukan saja saat perang tetapi juga saat damai. Karena apa yang menjadi tugas tersebut nyatanya adalah kebutuhan dan kepentingan rakyat pula. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo bahwa TNI itu manunggal dengan rakyat hanya saat perang saja jelas keliru. Demikian juga pandangan tidak tepat bahwa TNI saatnya untuk bergerak ke ruang politik dengan membentuk atau menjadi partai politik. TNI manunggal dengan rakyat di saat damai berkaitan dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tema HUT TNI 5 Oktober 2021 "Bersatu berjuang kita bisa menang" adalah mengingatkan TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Bersatu dengan segenap rakyat Indonesia berjuang bersama rakyat memenangkan aspirasi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aspirasi kerakyatan yang harus juga diperjuangkan dan dimenangkan oleh TNI saat ini antara lain : Pertama, memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin, elit dan kesemestaan, kemewahan dan kesederhanaan, Jenderal dan Prajurit. Kedua, menghapus oligarkhi dan berupaya untuk mengembalikan demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ketiga, mengubah orientasi hukum yang lebih memihak pada kekuasaan dan pemilik modal menjadi lebih adil dalam melindungi yang lemah. Keempat, sebagai alat negara yang menjadi tentara rakyat. TNI tidak boleh menjadi alat Pemerintah apalagi sebagai alat Presiden semata. Kelima, tidak tergoda untuk kembali berdwifungsi apalagi membentuk atau menjadi partai politik. Fasisme harus dicegah. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo itu tidak mengarahkan TNI untuk menjadi tentara rakyat dan tentara pejuang. Bahkan menjauhkan dari rakyat, berpihak pada oligarkhis, bahkan dapat mengarah pada junta militer atau negara fasis. Berharap sukses pada tugas diplomatik sebagai Duta Besar di negara Filipina menjadi berlebihan. Pak Agus Widjoyo sebaiknya menikmati masa istirahat bersama keluarga di Manila. Congratulations to the Ambassador Agus Widjoyo. *) Analis Politik dan Kebangsaan
Sedikitnya 25 Tersangka Perampokan Bank di Brazil Tewas
Rio De Janeiro, FNN - Sedikitnya 25 tersangka perampokan bank tewas dalam dua bentrokan dengan aparat kepolisian Brazil, menurut otoritas Negara Bagian Minas Gerais pada Minggu (31/10). Dua insiden di dekat Kota Varginha di Minas Gerais itu merupakan hasil operasi gabungan antara kepolisian Minas Gerais dan polisi jalan raya federal untuk menindak geng perampok bank yang beraksi di kawasan tersebut. Pada bentrokan pertama 18 tersangka tewas dan pada bentrokan kedua tujuh tersangka lainnya juga tewas. Juru bicara kepolisian Minas Gerais Layla Brunnela mengatakan badan intelijen beberapa waktu lalu sudah mengawasi gerak-gerik kelompok tersebut. Brunnela mengatakan polisi menyita senjata berkaliber besar, bahan peledak, dan rompi antipeluru selama bentrokan. Para perampok bank di Brazil melancarkan sejumlah serangan nekat di seluruh wilayah tahun ini. Mereka menyasar bank di kota-kota kecil yang berfungsi sebagai depot uang tunai. (ant, sws)
Pertama Selama Pandemi, Australia Buka Perbatasan Internasional
Sydney, FNN - Australia pada Senin membuka perbatasan internasionalnya untuk pertama kali selama pandemi COVID-19. Kebijakan itu membuat penduduknya yang sudah divaksin bebas untuk bepergian. Di bandara Sydney, orang-orang tampak gembira setelah bertemu dengan kerabat mereka. Setelah 18 bulan menjalani pembatasan COVID-19 terketat di dunia, jutaan warga Australia kini bebas melakukan perjalanan tanpa izin maupun karantina saat tiba di negara itu. Pembukaan perbatasan masih dibatasi hanya bagi penduduk Australia dan penghuni permanen beserta keluarganya. Namun, kebijakan itu telah menggerakkan rencana untuk membuka lagi Australia bagi wisatawan dan pekerja asing yang sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi. Penumpang penerbangan pertama dari Singapura dan Los Angeles tiba di Sydney pada Senin pagi. Mereka disambut haru oleh teman dan kerabat yang selama beberapa bulan belum pernah mereka temui. Penumpang juga disambut staf maskapai yang memegang spanduk sambil memberi mereka bunga dan biskuit cokelat. "Sedikit menakutkan dan menyenangkan, saya harus pulang untuk menjenguk mama yang kurang sehat. Saya tidak sabar untuk melihatnya," kata Ethan Carter. Dia mendarat dengan Qantas Airways dari Los Angeles dan mengaku sudah dua tahun tidak pulang ke Australia. "Ini adalah hari perayaan, mengingat bahwa orang Australia dapat lebih bebas masuk dan keluar negara kita tanpa karantina, jika mereka telah divaksin lengkap," kata Menteri Keuangan Josh Frydenberg dalam siaran ABC. Ada 16 kedatangan dan 14 keberangkatan penerbangan internasional di Sydney pada Senin, kata pengelola bandara. Data kementerian luar negeri menunjukkan sekitar 47 ribu warga Australia yang ada di negara lain ingin kembali ke negara itu. Pelonggaran aturan perjalanan di negara bagian Victoria, New South Wales dan Wilayah Ibu Kota Australia diputuskan ketika Australia berupaya hidup berdampingan dengan COVID-19 lewat vaksinasi ekstensif. Kebijakan itu belum diberlakukan di negara-negara bagian lain karena tingkat vaksinasi mereka belum cukup untuk membuka kembali perjalanan lintas negara. (Reuters, sws)
Thailand Sambut Kedatangan Turis Asing Pertama Tanpa Karantina
Bangkok, FNN - Ratusan turis asing yang sudah menerima vaksin COVID-19 dijadwalkan tiba di Bangkok pada Senin, gelombang pertama dalam 18 bulan yang tidak diharuskan menjalani karantina. Dalam upaya membangkitkan kembali ekonomi pariwisata yang babak belur akibat pandemi, pemerintah Thailand memberikan lampu hijau bagi turis penerima vaksin COVID-19 dari 60 negara lebih, termasuk Amerika Serikat dan China. Sejumlah negara Eropa juga masuk ke dalam daftar tersebut karena pejabat berharap dapat memanfaatkan para pelancong dari belahan bumi utara yang hendak menghindari musim dingin. Thailand, salah satu tujuan wisata paling populer di Asia-Pasifik, memberlakukan aturan masuk yang ketat selama 18 bulan. Aturan itu menuai kritik di industri perjalanan lantaran terlalu membatasi dan memberatkan. Sebelum pandemi sektor pariwisata menyumbang sekitar 12 persen dari GDP Thailand dan ibu kotanya menjadi kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Berdasarkan program nasional yang baru, para pelancong yang tiba wajib bermalam di hotel yang telah ditentukan dan menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif sebelum mereka dapat bepergian secara bebas ke seluruh wilayah. Lebih dari 1,9 juta infeksi dan 19.000 lebih kematian COVID-19 tercatat di Thailand sejak April. Sementara itu, sekitar 42 persen dari 72 juta populasi mereka sudah mendapatkan vaksin COVID-19. (Reuters, ant)
Kampanye Hidup Bersama Covid-19, Korsel Terapkan Paspor Vaksin
Seoul, FNN - Korea Selatan berusaha menggerakkan warganya untuk hidup bersama COVID-19 dengan melonggarkan berbagai pembatasan dan memberlakukan paspor vaksin di tempat-tempat berisiko tinggi, seperti pusat kebugaran, sauna, dan bar. Dengan lebih dari 75 persen populasi Korsel telah divaksin penuh, aturan pembatasan akan direvisi secara bertahap dan rencananya akan dihapuskan sepenuhnya pada Februari tahun depan. "Jalan kembali ke kehidupan sehari-hari, yang kita ambil langkah pertama hari ini, adalah jalan yang belum pernah kita lalui," kata Menteri Kesehatan Kwon Deok-cheol dalam pertemuan lembaga-lembaga penanganan COVID-19, Senin. Dia meminta orang-orang untuk tetap memakai masker, memastikan ventilasi ruangan secara teratur, dan melakukan tes jika muncul gejala. Langkah-langkah itu diyakini perlu dilakukan karena masih ada kekhawatiran tentang potensi kebangkitan kasus baru dari faktor-faktor risiko, seperti orang yang tidak divaksin, penurunan kekebalan pada masa depan di antara orang-orang yang sudah divaksin, dan kerumunan warga pada akhir tahun. Meskipun tidak pernah memberlakukan lockdown, Korsel telah berjuang melawan gelombang infeksi keempat sejak Juli, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan kerumunan dan pembatasan sosial yang lebih ketat. Di antara serangkaian perubahan, jam malam di restoran dan kafe telah dicabut, dan acara olahraga di luar ruangan diizinkan untuk penonton dengan kapasitas 50 persen. Hingga 100 orang dibolehkan menghadiri acara musik atau konser, terlepas dari status vaksinasi mereka. Namun jika ingin memasuki tempat-tempat berisiko tinggi seperti bar dan klub malam, pusat kebugaran dalam ruangan, sauna, dan bar karaoke, orang-orang harus menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes COVID-19 negatif dalam waktu 48 jam. Juru bicara Kementerian Kesehatan Son Young-rae mengatakan jumlah kasus baru bisa berlipat ganda atau tiga kali lipat dalam beberapa minggu mendatang. Sistem medis Korsel dirancang untuk menangani hingga 5.000 kasus baru sehari. Tetapi jika jumlahnya meningkat mendekati 10.000, pemerintah akan menghentikan proses pelonggaran pembatasan dan mengambil tindakan darurat, kata Son. Korsel melaporkan 1.686 kasus COVID-19 baru pada Minggu (31/10), dengan 366.386 kasus dan 2.858 kematian secara keseluruhan. (Reuters, sws)
Kasus Covid-19 Turun, Sekolah di Myanmar Dibuka
Yangon, FNN - Otoritas Myanmar kembali membuka seluruh lembaga pendidikan dasar pada Senin, termasuk sekolah swasta dan sekolah rahib Buddha di tengah penurunan jumlah infeksi harian COVID-19. Menurut pengumuman Komite Pusat Pencegahan, Pengendalian dan Pengobatan COVID-19, sekolah di 46 kota di sembilan kawasan dan negara bagian masih akan ditutup berdasarkan analisis tingkat tes positif per 100.000 penduduk dalam 14 hari terakhir. Terlihat sedikit siswa yang hadir di sekolah kawasan Yangon pada Senin, hari pertama sekolah kembali dibuka. Otoritas menutup seluruh sekolah sejak awal Juli sebagai bagian dari langkah anti-pandemi. Kementerian Kesehatan telah memberikan vaksin COVID-19 kepada siswa sekolah atas dan menengah berusia 12 tahun ke atas sejak 12 Oktober. Otoritas melaporkan 500.073 kasus dan 18.697 kematian COVID-19 pada Senin, menurut data terkini kementerian. Myanmar mendeteksi dua kasus pertama COVID-19 pada 23 Maret 2020. ( Xinhua, sws)
Delapan Pejabat di China Dibebastugaskan karena Lalai Tangani Covid-19
Beijing, FNN - Sedikitnya delapan pejabat senior di berbagai daerah di China dibebastugaskan terkait kemunculan kasus baru COVID-19 yang meluas hingga di 14 provinsi. Kepala Komisi Kesehatan Kota Tianshui, Provinsi Gansu, Chen Kexiao, beserta Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDC) setempat Wu Yizhong, Minggu (31/10), dicopot dari jabatannya akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan munculnya kasus baru COVID-19. Dalam rentang 23-30 Oktober, sedikitnya lima pejabat di Daerah Otonomi Mongolia Dalam, termasuk Chen Zhanyun (Ketua Partai Komunis China/CPC Kabupaten Ejin Banner) dan Sun Jianjun (Ketua Departemen Budaya, Pariwisata, dan Televisi CPC Kota Alxa Right), dicopot. Satu pejabat lagi yang terkena sanksi pemecatan dari jabatan adalah direktur rumah sakit di Provinsi Qinghai, demikian dilaporkan media resmi pemerintah China, Senin. Gansu merupakan provinsi terparah yang terkena serangan COVID-19 sejak 18 Oktober, terutama di Kota Lanzhou dan Kota Tianshui. Hingga Minggu (31/11), CDC Provinsi Gansu melaporkan 105 kasus positif, termasuk 68 kasus di Lanzhou dan 15 di Tianshui. Kasus yang bermula dari Gansu dan Mongolia Dalam tersebut meluas hingga ke beberapa provinsi lainnya, termasuk Beijing yang dalam waktu tiga bulan ke depan akan menggelar Olimpiade Musim Dingin (Winter Olympic). Otoritas China selalu mengambil tindakan pemecatan atau pembebastugasan pejabat daerah, khususnya pimpinan CPC lokal, yang dianggap gagal mengendalikan COVID-19. Oleh sebab itu, berapa pun kasus baru COVID-19 yang ditemukan di daerah, selalu diikuti penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh otoritas di daerah. (sws, ant)
Petinggi Gedung Putih Positif COVID-19, Terakhir Bertemu Biden Selasa
Washington, FNN - Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Minggu (31/10) mengatakan dirinya positif terkena COVID-19 dan mengaku terakhir bertemu Presiden Joe Biden pada Selasa (26/10). Perempuan 42 tahun itu sudah disuntik vaksin dan kini mengalami gejala ringan. Menurut Psaki, pada Selasa dia dan presiden duduk bersama dengan jarak lebih dari 1,8 m dan juga mengenakan masker. Biden pada Sabtu dinyatakan negatif COVID-19, kata sumber yang mengetahui hal itu. "Hari ini saya mengumumkan tes positif," kata Psaki dalam sebuah pernyataan. Psaki merupakan pejabat tertinggi yang terinfeksi COVID-19 selama pemerintahan Joe Biden yang dimulai pada Januari. Dia memutuskan untuk tidak ikut menemani Biden ke Roma dan Glasgow pekan ini lantaran seorang anggota keluarganya terkena COVID-19. Psaki mengaku telah melakukan karantina sejak Rabu dan berulang kali hasil tesnya negatif sebelum dinyatakan positif pada Minggu, katanya. Psaki awal tahun ini mengatakan bahwa Biden, yang sudah menerima dosis vaksin lengkap, menjalani tes setiap dua pekan sebagai langkah pengawasan atas permintaan dokternya. Presiden berusia 78 tahun itu sudah mendapatkan tiga dosis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, termasuk dosis booster bulan lalu. Gedung Putih bungkam soal jumlah infeksi terobosan COVID-19 yang terjadi di kalangan staf. (sws, ant)
Kejagung Periksa Direktur dan Dewas Perindo Terkait Korupsi Surat Utang
Jakarta, FNN - Tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa empat direktur dan satu dewan pengawasan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) periode 2016—2019, Senin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Angung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. "Pada hari Senin ini jaksa penyidik mulai memeriksa lima orang saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo," kata Leonard. Ia menyebutkan kelima orang saksi tersebut, yakni MT (Muhammad Taufik) selaku Direktur Keuangan Perum Perindo, AG (Arief Geotoro) selaku Direktur Keuangan Perum Perindo, DAG (Dedi Anggi Gumilang) selaku Direktur Operasional/usaha Perum Perindo, FM (Farida Mokodimpit) selaku Direktur Utama Perum Perindo periode 2019—2020, dan RSW (R. Syarief Widjaja) selaku Dewan Pengawas Perum Perindo. Dalam perkara ini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang tersangka. Tiga orang tersangka ditetapkan pada hari Rabu 27/10), yakni mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Syahril Japarin, Direktur Utama PT Global Prima Santosa Riyanto Utomo, dan satu orang dari pihak swasta berinisial IG. Pada hari Kamis (21/10), penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu mantan Vice President Divisi Penangkapan, Perdagangan, dan Pengelolaan Perum Perindo Wenny Prihatini, Direktur PT Prima Pangan Madani Lalam Sarlam, dan Direktur PT Kemilau Bintang Timur berinisial Nabil M. Basyuni sebagai tersangka. Kejagung menerapkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para tersangka. (sws, ant)
AJI Minta Komisi Yudisial Awasi Persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
Jakarta, FNN - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim meminta komisi yudisial untuk mengawasi persidangan kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi. "AJI meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan selama proses persidangan agar transparan dan berkeadilan," kata Sasmito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa pagi. Sasmito menyatakan kasus kekerasan terhadap Nurhadi dengan dua terdakwa anggota kepolisian, yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi, telah dibawa ke meja hijau. Proses persidangan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia berharap proses peradilan perkara tersebut memberikan rasa keadilan bagi korban karena kasus tersebut telah mencederai demokrasi dan kebebasan pers di Tanah Air. Hal itu juga disampaikan Sasmito saat bertemu anggota KY Sukma Violetta yang membahas kasus penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya pada tanggal 27 Maret lalu. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung mempertanyakan keputusan majelis hakim PN Surabaya yang tidak menahan kedua terdakwa. "Tanpa penahanan, kedua terdakwa menjadi ancaman bagi korban, mengingat korban mengalami trauma atas penganiayaan tersebut. Di samping itu, Nurhadi hingga saat ini masih dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Erick menegaskan. Erick menjelaskan sejak penyidikan di Polda Jawa Timur, kedua pelaku tidak pernah ditahan. Mereka juga tidak pernah diberi sanksi di internal kepolisian. Begitu pula saat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sampai saat ini Purwanto dan Firman bebas berkeliaran sebagai seorang terdakwa. "Kami sangat menyesalkan keputusan majelis hakim yang tidak menahan kedua pelaku," ujar Erick. Merespons persoalan itu, Sukma Violetta sebagai anggota KY mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan AJI dan akan terus melakukan pemantauan proses persidangan perkara kekerasan jurnalis Nurhadi. "KY sesuai dengan kewenangannya menerima pengaduan dari masyarakat untuk melakukan pemantauan proses peradilan, terutama perkara-perkara yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat. Kalau wartawan saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan warga biasa?" kata Sukma. Sukma mengatakan bahwa pihaknya akan memantau proses persidangan perkara kekerasan jurnalis tersebut dalam rangka menjaga independensi hakim dalam memeriksa dan memutus. Ia membuka pintu jika dalam proses persidangan dinilai diskriminatif terhadap korban. Bila ditemukan pelanggaran selama proses persidangan, KY berwenang untuk memeriksa hakim. "Jika nanti selesai persidangan dirasa prosesnya diskriminatif, bisa adukan kepada kami. Misalnya, korban dikecilkan perannya, tidak dihargai kesaksiannya, dibentak-bentak, dan sebagainya, itu juga bisa dilaporkan ke KY. Kami akan memeriksa hakimnya sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Sukma menegaskan. Nurhadi menjadi korban penganiayaan saat melakukan reportase di Gedung Samudra Bumimoro, Sabtu (27/3/2021) malam. Di sana, Nurhadi berencana meminta keterangan terkait dengan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh bekas Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK. Pada saat itu di lokasi sedang berlangsung pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dan putri Kombes Pol. Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Dalam peristiwa tersebut, Nurhadi tidak hanya dianiaya oleh para pelaku yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang, tetapi pelaku juga merusak SIM card di ponsel milik Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel tersebut. Dua polisi tersangka kasus penganiayaan jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, telah menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (22/9). Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jatim Winarko mendakwa kedua polisi itu dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, dua polisi ini juga didakwa dengan tiga alternatif pasal lainnya, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan jo. Pasal 55 ayat (1). Keempat, Pasal 335 ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. (sws, ant)
DPR RI Minta Polri Usut Tuntas Aparat Jual Senjata ke KKB
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Polri mengusut tuntas jaringan oknum polisi yang diduga menjual amunisi kepada teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. "Kepolisian wajib mengusut tuntas jaringan pengkhianatan ini sehingga sedemikian berani melepaskan kehormatannya sebagai aparat negara dengan membantu KKB," kata Pangeran di Jakarta, Senin. Pangeran mengatakan penangkapan dan penetapan dua aparat kepolisian patut diapresiasi sebagai langkah cepat Polri, khususnya Kapolri untuk menangkal keraguan masyarakat atas kinerja aparat dalam menghadapi KKB di Papua. Menurut dia, Polri wajib mengupayakan sekuat tenaga bahwa kejadian yang membuat masyarakat prihatin tersebut tidak terjadi lagi. "Dukungan penuh kami atas kiprah Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB)," ujarnya. Dia menilai Polri wajib menguatkan ketahanan dan ketertiban masyarakat Papua dalam menghadapi provokasi dari KKB. Sebelumnya dua aparat kepolisian telah ditangkap Satgas Operasi Newangkawi dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjual amunisi kepada teroris KKB. (sws, ant)
PDIP: Deklarasi Relawan Puan Maharani 2024 Tak Terkait Partai
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menilai deklarasi Relawan Puan Maharani (RPM) maupun Relawan Ganjar dilakukan para relawan, bukan berasal dari partainya. "Ada deklarasi ke Mbak Puan, juga Mas Ganjar, itu kan relawan. Orang-orang yang punya kedekatan, kami (PDIP) tidak tahu tentang itu," kata Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Bambang mengatakan DPP PDIP sedang konsentrasi mempersiapkan seluruh kader dan jajaran partai untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangi kontestasi Pemilu 2024. Karena itu, menurut anggota Fraksi PDIP DPR RI ini, kemunculan para relawan tersebut beberapa waktu lalu dipastikannya berada di luar internal partainya. "Sejauh ini saya baru menerima perintah menyiapkan seluruh jajaran, pasukan untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangkan elektoral (Pemilu) 2024," ujarnya. Sebelumnya, sejumlah relawan mendeklarasikan diri sebagai Relawan Puan Maharani For Presiden 2024 atau RPM 2024 di Jakarta, Sabtu (30/10). Acara deklarasi nasional RPM 2024 diikuti secara virtual perwakilan sukrelawan dari 30 kota di Indonesia, seperti Kota Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bengkulu, Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Mamuju, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Ketua Umum RPM 2024 Budi Santoso mengungkapkan alasannya mendukung Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024 karena merupakan sosok pemimpin yang mampu menjawab setiap tantangan bangsa Indonesia pada masa-masa mendatang. (sws, ant)
DKI Diminta Prioritaskan Revitalisasi Tiga Pelabuhan pada 2022
Jakarta, FNN - Pihak Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengkaji revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu yang vital untuk menunjang aktivitas dan perekonomian warga. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa mengatakan revitalisasi tiga pelabuhan itu, yakni Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Sebira, sempat berhenti karena "refocusing" anggaran imbas dari pandemi COVID-19. "Untuk itu, Komisi B mendorong agar kegiatan tersebut dihidupkan kembali dan menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022, karena kita harus concern juga dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu," kata Steven saat rapat komisi yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat, Senin. Berdasarkan informasi yang disampaikan Dishub DKI, revitalisasi tiga pelabuhan menjadi salah satu target pada 2022 berdasarkan dokumen Rancangan Akhir (Ranhir) Perubahan RPJMD tahun 2017-2022. Dalam dokumen itu, Dishub DKI mengalokasikan anggaran Rp160 miliar untuk merevitalisasi tiga pelabuhan tersebut melalui skema APBD DKI pada 2020 dan 2021. "Dengan dihidupkannya kembali tiga pelabuhan tersebut, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Seribu," ucap Steven. Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim, revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu setidaknya akan mempermudah kegiatan perekonomian warga sekitar. Seperti halnya, di Pulau Sabira yang notabene masih belum memiliki pelabuhan namun banyak kapal besar yang melintas. "Maka dari itu kami dari Komisi B minta segala sesuatunya diusulkan kegiatan yang terefocusing, baik kegiatan peningkatan ekonomi ataupun pelayanan masyarakat untuk diusulkan kembali," ucap Nur Afni. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pihaknya telah kembali mengakomodir anggaran revitalisasi tiga pelabuhan Kepulauan Seribu akan segera dieksekusi sesuai kebutuhan di 2022 mendatang. "Karena itu sudah kita pertimbangkan untuk menghidupkan kembali anggaran revitalisasi tiga pelabuhan di tahun depan (2022)," tutur Syafrin. (sws, ant)
Kapolri Copot Tujuh "Kepala Ikan Busuk"
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membuktikan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri dengan mencopot tujuh pejabat kepolisian dari beberapa wilayah. Pencopotan tujuh pejabat kepolisian ini tertuang dalam surat telegram nomor nomor ST/2279/X/KEP./2021 per tanggal 31 Oktober 2021, ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri, yang diterima awak media pada Senin malam. Tujuh pejabat kepolisian tersebut, yakni Kombes Pol Franciscus X Tarigan, Dirpolairud Polda Sulbar ke Pamen Yanma Polri Kombes Pol Franciscus X. Tarigan, Dirpolairud Polda Sulbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Kedua, AKBP Deni Kurniawan, Kapolres Labuhan Batu Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Kemudia, AKBP Dedi Nur Andriansyah, Kapolres Pasaman Polda Sumbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Lalu keempat, AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Kelima, AKBP Jimmy Tana, Kapolres Nganjuk Polda Jatim ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Kemudian yang keenam, AKBP Saiful Anwar, Kapolres Nunukan Polda Kaltara ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Serta yang ketujuh, AKBP Irwan Sunuddin, Kapolres Luwu Utara Polda Sulsel ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, Kapolri menunjukkan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri agar semakin dicintai dan menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. "Ya ini tentunya sebagaimana komitmen dan pernyataan Pak Kapolri, soal 'ikan busuk mulai dari kepala', kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga serta semangat dari konsep Presisi," kata Argo. Menurut Argo, komitmen Kapolri tersebut bertujuan untuk perbaikan Polri lebih baik lagi. "Jelas untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menuju Polri yang jauh lebih baik lagi," ujar Argo yang dipromosikan sebagai Aslog Polri ini. Dengan adanya keputusan tersebut, Argo menegaskan, seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dan anggota dengan sangat baik serta menjadi prioritas. Argo berharap, dengan adanya komitmen ini, bisa menjadi efek jera bagi siapapun personel Kepolisian yang melanggar aturan. "Jadilah pemimpin yang teladan, bijaksana, memahami, mau mendengar, tidak mudah emosi, dan saling menghormati. Dengan begitu, Polri ke depannya akan semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat," ujar Argo. Sebelumnya, pada acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66, Rabu (27/10), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal kepemimpinan. Dalam arahanya, Sigit mengutip peribahasa, 'ikan busuk mulai dari kepala'. Atau dengan kata lain, segala permasalahan internal di kepolisian, dapat terjadi karena pimpinannya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya. "Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga," kata Sigit. Menurut Sigit, pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena pemimpin tidak mungkin diikuti kalau tidak memulai yang baik. "Pemimpin tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan. Tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah," papar Sigit. Sebagai Kapolri, Sigit memastikan, dirinya beserta pejabat utama Mabes Polri memiliki komitmen untuk memberikan "reward" (ganjaran) bagi personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat. "Saya dan seluruh pejabat utama memiliki komitmen kepada anggota yang sudah bekerja keras di lapangan, kerja bagus, capek, meninggalkan anak-istri. Akan selalu komitmen berikan reward, kalau saya lupa tolong diingatkan," ucap Sigit. Namun sebaliknya, Sigit menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh personel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau melanggar aturan yang ada. Bahkan, Sigit tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi tauladan bagi jajarannya, apabila ke depannya masih melanggar aturan. Menurut Sigit, semua itu dilakukan untuk kebaikan Korps Bhayangkara ke depannya. "Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai," tutup Sigit. (sws, ant)
Kejagung Terima Pelimpahan Barang Bukti dan Tersangka Munarman
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan tersangka Munarman. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/11), Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut. "Dalam penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) itu, tersangka dan penasihat hukum bersikap kooperatif," ujar Leonard. Usai penyerahan tersebut, kata Leonard, tersangka dilakukan penahanan rutan dengan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor RT-225/JKT-TIM/ETL/11/2021 tanggal 01 November 2021 selama 60 hari terhitung mulai 1 November 2021 hingga 30 Desember 2021 di Rutan Narkotika Polda Metro Jaya. "Tim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur," kata Leonard menegaskan. Sebelumnya, tersangka Munaman telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya oleh Penyidik Densus 88 Polri sejak 7 Mei 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021. Munarman diduga terlibat dalam sejumlah rencana aksi terorisme di Indonesia. Polisi menduga Munarman telah mengikuti baiat di beberapa kota, seperti Makassar, Jakarta, dan Medan. Munarman ditangkap Densus di rumahnya, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4). (ant, sws)
Anies Baswedan, Tumbang atau Terbang di Pilpres 2024?
Oleh Tjahja Gunawan *) AKHIR Oktober 2021 ini, sahabat saya Mas Ady Amar mengirimkan buku terbarunya berjudul "Tak Tumbang Dicerca, Tak Terbang Dipuja. Anies Baswedan dan Kerja-Kerja Terukurnya". Kehadiran buku ini terasa pas dengan suasana politik menjelang perhelatan Pilpres Tahun 2024. Saat ini atmosfir politik di Tanah Air sudah mulai disuguhi informasi seputar hasil survey tentang tokoh-tokoh yang akan menjadi calon presiden. Berbarengan dengan itu, juga mulai bermunculan para relawan di berbagai daerah yang mendeklarasikan diri mendukung calonnya untuk nyapres pada 2024 termasuk deklarasi yang dilakukan para relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES). Kontestasi pemilu 2024 memang masih agak lama. Namun sesungguhnya, tahun depan kita sudah mulai memasuki tahun politik, setidaknya pembicaraan tentang calon-calon yang akan berlaga dalam pilpres nanti akan mulai bermunculan dan dibicarakan berbagai kalangan. Itu tentu nanti akan menghiasi berbagai pemberitaan media massa maupun perbincangan di media sosial. Situasi dan kondisi ini niscaya akan dimanfaatkan juga oleh berbagai lembaga survey untuk menggarap proyek (pesanan) politik dari para pendukung atau sponsor (bohir) calon-calon presiden tersebut. Buku Ady Amar memang tidak membahas secara khusus mengenai peluang Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Tapi buku ini lebih banyak menceritakan tentang "Catatan Perjalanan" Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Rasyid Baswedan adalah tokoh yang terus dibicarakan setiap waktu. Dibicarakan dengan baik, tidak sedikit dibicarakan dengan buruk bahkan dengan cara yang tidak sepantasnya. Beragam fitnah dan cacian dengan kata-kata kotor yang disemburkan oleh para pembeci Anies Baswedan, kerap kita baca di ruang publik (media sosial). Bagi orang-orang yang berakal waras dan bermoral, hanya bisa mengelus dada menyaksikan perilaku para pembenci ini. Mereka nyaris tidak bisa disentuh secara hukum meskipun sudah memfitnah dan mengumbar ujaran kebencian. Pembenci Anies Kebal Hukum Boleh dibilang para pembenci Anies ini termasuk kelompok kebal hukum karena mendapat perlindungan dari rezim penguasa atau lebih tepatnya proteksi dari kelompok oligarki yang mengatur pemimpin negeri ini. Namun seperti biasanya, Anies Baswedan lebih memilih tidak menanggapi fitnah dan cacian tersebut. Padahal, dia sering difitnah dan dicaci dengan kata-kata kotor. Misalnya, Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Kemal Arsyad pernah mencaci Anies Baswedan dengan kalimat "bangsat" . Meskipun kemudian dia meminta maaf atas cuitannya itu. Ia katakan, bahwa dirinya khilaf (hal 72). Kita sebagai manusia, hanya bisa heran saja. Kok bisa ya ada seorang yang menduduki jabatan komisaris di perusahaan BUMN sampai bisa meluapkan amarahnya sedahsyat itu di ruang publik?!?. Saya yakin para pembaca mengetahui sendirilah jawabannya. Yang jelas akibat ulah Kemal Arsyad ini bisa merugikan PT. Askrindo sendiri. Askrindo adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam asuransi/penjaminan. Kemal Arsyad me-retweet Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Rumah Sakit di DKI Jakarta masih mampu menampung pasien Covid 19. Lalu Kemal Arsyad menanggapi dengan mengatakan: "Halah, Bangsat lah nih orang. Kalo ketemu gw ludahin mukanya...!!! ". Lalu, ia meminta maaf atas cuitannya itu. Katanya, umpatan itu dilontarkan karena kerabat dan keluarga saat itu kesulitan dalam mencari bed occupancy ratio di RS DKI. (Hal. 73). Bukan hanya Kemal Arsyad, aktivis media sosial Ferdinand Hutahean, Rudi S Kamri dan Deny Siregar, termasuk orang-orang yang sering menyerang Anies secara personal. Bahkan Ferdinand Hutahean menyerang Anies di ruang publik secara rasis. Setidaknya dua kali ia ucapkan narasi rasisme. Yang pertama, saat dialog dengan Geisz Chalifah di RRI. Ia ucapkan kata Arab, yang menyamakan Geisz dengan Anies. Kedua, Ferdinand di Twitternya mengolok-olok Anies dengan mengatakan bahwa Anies layak jadi Presiden Hadramaut Yaman, tidak untuk Presiden Indonesia. (Hal 47). Kelompok para pembenci ini, kata Ady Amar, memang melihat Anies dengan hati yang busuk. Hati busuk itu sebenarnya penyakit. Jika penyakit ini menyergap kelompok tertentu, mudah untuk melihatnya. Tidak perlu pakai alat pembesar. Kelompok pembenci yang memiliki hati busuk, tidak melihat keberhasilan orang lain sebagai prestasi yang patut diapresiasi, tapi yang dilihat tetap saja kekurangannya. Justru mereka merasa sakit hati jika ada orang lain mendulang prestasi. Dalam bahasa agama, orang-orang seperti itu mempunyai sifat hasad atau dengki. Kerja keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam mewujudkan janji-janjinya telah melahirkan berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Misalnya, nama Anies tampil sebagai salah satu dari 21 pahlawan dalam "21 Heroes 2021" oleh lembaga internasional yakni Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Anies dinilai berhasil melakukan transformasi mobilitas kota, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga. Namun Anies tidak jumawa apalagi larut dalam euforia saat dinyatakan meraih penghargaan international itu. Di awal kalimatnya, dia hanya mengucapkan Alhamdulillah. Lalu, kata Anies, prestasi itu adalah hasil kolaborasi seluruh warga Jakarta. "Pahlawan sebenarnya adalah ribuan orang yang bekerja setiap hari untuk mendorong integrasi transportasi Jakarta. Lalu ada jutaan warga yang ikut menyukseskan dengan memilih berjalan kaki, bersepeda dan menggunakan transportasi publik. Pengakuan (penghargaan) ini buat kita semua," Kata Anies Baswedan. (Hal 32). Menurut Ady Amar, apresiasi atas pencapaian Anies ini selayaknya diberikan sewajarnya. Tapi juga tidak pantas jika harus menutup mata. Lalu berdalih dengan mengelak, bahwa karya Anies itu warisan dari Gubernur Kolonial masa penjajahan Belanda, J. P Coen. "Kan aneh?, " ujar Ady Amar. Keanehan itu memang ditunjukkan oleh beberapa politisi PDI Perjuangan. "Kalau saat ini Anies banyak dapat penghargaan, itu karena buah kerja keras dari pendahulunya, " kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP Jakarta. (Hal 33) Seperti biasanya Anies memilih tidak merespon hal-hal demikian. Ia memilih larut dalam pekerjaan sunyi, dan lalu penghargaan demi penghargaan didapatnya. Bagi sebagian orang mungkin menganggap Anies terlalu sabar dalam menghadapi berbagai fitnah dan cacian dari para pembencinya. Tapi bagi Anies justru sebaliknya berbagai ujaran kebencian dan fitnah tersebut, merupakan energi bagi dirinya untuk melatih sekaligus mempraktekan "sabar tanpa batas", sebagaimana tuntunan dalam agama Islam. Pemerhati politik, Eep Saefulloh Fatah, sebagai salah seorang yang memberi kata pengantar dalam buku Ady Amar, mengatakan betapa beruntungnya menjadi Anies Baswedan. Untuk apa pun yang dikatakan dan dilakukannya, baik atau buruk, selalu tersedia para pengkritik permanen dan militan. Selalu ada saja pihak yang merasa apa pun yang berkaitan, dikatakan, dan dilakukan Anies tak pernah cukup, bahkan selalu bisa ditemukan sisi kelirunya. Mengapa beruntungnya? Sebab dengan begitu, Anies pun terbebas dari pemanjaan. Anies seperti didorong-dorong terus untuk senantiasa mengakselerasi ikhtiarnya. Pasti melelahkan. Tapi lelah yang dibalut ke beruntungnya. "Sebagai kawannya, saya juga tidak permah terlalu mencemaskan situasi penuh tekanan, kritik dan cacian untuk Anies. Sebab, saya tahu persis sikap dasarnya, kredonya: Tak jatuh terjerembab karena dicerca, tak melayang-layang terbang karena dipuja, " kata Eep. Sebelum menulis resensi buku ini, saya iseng WA Mas Ady Amar. "Mas Ady, sebenarnya Anies ini penduduk bumi atau penduduk langit sih?". Lalu dia jawab dengan setengah berkelakar: "Manusia langit yang menikah, punya anak dan ambisi lainnya. Hanya itu tadi, simpulan antum, hidupnya terlalu cepat dibanding zamannya". Buku setebal 228 halaman ini terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama, " Tulisan Sunyi Anies Baswedan di Seputar Fitnah dan Pembusukan Sistematis". Bagian kedua, "Manusia Merdeka, Bekerja dalam Senyap". Bagian Ketiga: "Hal-hal lain yang Berkaitan dengan Anies Baswedan". Buku yang ditulis Ady Amar ini bukan hanya cocok bagi para pendukung dan simpatisan Anies tapi juga perlu dibaca oleh para pembenci Anies agar mereka bisa terus melanjutkan hasad dan kedengkian mereka pada Gubernur Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini. **** *) Penulis wartawan senior FNN
Sibuk Politik, Narkoba Semakin Gencar
By Asyari Usman BELUM lama ini, saya menelefon seorang kerabat di satu kampung pinggir pantai Selat Sumatera. Saya hanya ingin bertanya apakah peredaran Narkoba di kampung-kampung mulai berkurang. Saya bertanya mengingat isu benda haram itu tidak begitu viral belakangan ini. Jawaban kerabat itu sangat mengejutkan. Bukannya mereda, pemakaian Narkoba semakin akut. Dan kian terbuka. Semakin terang-terangan. Dia memberikan contoh yang mengerikan. Baru-baru ini kerabat saya itu meminta beberapa pekerja yang biasa membabat belukar di lahan miliknya, untuk kembali turun membabat. Dia heran. Salah seorang pekerja meminta agar si kerabat membayar “panjar” kerja. Permintaan seperti ini tidak biasa di kampung. Tak biasa pekerja meminta upah di depan. Tapi, para pekerja itu berterus terang. Mereka perlu membeli sesuatu sebelum turun membabat belukar. Kerabat tadi bertanya, mereka mau beli apa. Salah seorang membisikkan benda yang mau mereka beli. Mereka mau beli sabu-sabu. Rupanya para pekerja kampung itu musti tambah tenaga dulu supaya semangat membabat bisa menggebu-gebu. Sabu-sabu konon bisa membangkitkan semangat dan tenaga. Kerabat saya itu mengatakan, memang terbukti semua mereka membabat belukar tanpa keluhan penat. Turun mulai pukul 9 pagi, baru istirahat pukul 12.30. Non-stop 3.5 jam. Setelah makan siang, mereka lanjutkan lagi. Semangat kerja mereka tidak surut. Sampai selesai sore jam 5, stamina mereka tampak tak berkurang. Mungkin mereka tak mengerti bahwa rangsangan semangat itu hanya seketika sifatnya. Mereka tak sadar bahwa dalam jangka panjang sabu-sabu itu akan merusak dan membunuh. Luar biasa. Sampai sebegitu dahsyat konsumsi Narkoba. Dan itu di tingkat kampung. Selama ini sering terdengar anak-anak di bawah umur menggunakan “lem kambing”. Kemudian ada yang merekrut pengguna baru dengan memberikan sabu-sabu paket mini. Gratis. Setelah beberapa kali gratis, mereka akan mencarinya sebagai kebutuhan. Saya ingin tahu kenapa orang kampung semakin banyak menggunakan sabu-sabu secara terang-terangan. Saya dapat jawaban dari si kerabat bahwa sabu-sabu makin mudah didapat. Sebab, kata si kerabat, semakin banyak aparat pemberantas Narkoba yang ikut menjadi pengedar di kampung dia dan kampung-kampung lain. Sebetulnya, yang dia katakan itu sudah sering terbukti. Misalnya, cukup banyak polisi yang dipecat gara-gara ikut menjual sabu-sabu. Boleh jadi perhatian orang yang terfokus ke isu-isu politik selama ini dimanfaatkan oleh para bandar dan pengedar sabu-sabu. Kita semua sibuk dengan politik, Narkoba semakin gencar.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Ketika Jokowi Pemimpin Dunia; Momentum Mengakhiri Kekuasaan Perusak Lingkungan dan Pengeruk SDA Indonesia
Agenda mendesak Presiden Jokowi adalah menyelamatkan Pertamina dari para aktor perusak lingkungan. Oleh Salamuddin Daeng Mari belajar dari berbagai peristiwa paling penting di tanah air dalam masa pemerintahan Jokowi. Beberapa peristiwa tersebut adalah, pertama Presiden Jokowi tampaknya mau menuntaskan kasus Korupsi BLBI, namun tiba-tiba dihadang dengan Tim Perdata BLBI. Aneh jelas BLBI adalah masalah korupsi, kok bisa akan diselesaikan secara perdata. Di mana manaruh muka presiden di mata dunia? Padahal uang BLBi inilah yang paling berkontribusi merusak lingkungan pasca reformasi. Kedua, Presiden Jokowi mau menjalankan Mutual Legal Assitance (MLA) untuk menyita aset para koruptor yang disimpan di rekening rahasia di luar negeri, namun mereka lawan dengan Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid 2. Jelas yang mau disita negara itu adalah uang haram, hasil pencurian sumber daya alam dari Indonesia dan hasil korupsi di Indonesia, tentu saja ini bukan masalah perdata pajak yang bisa di-tax amnesty-kan. Padahal yang kotor inilah yang masuk menjarah SDA Indonesia dan berkontribusi besar merusak lingkungan. Ketiga, Presiden Jokowi mau menjalankan agenda perubahan iklim dengan menandatangani perjanjian perubahan iklim COP 21 Paris 2016 lalu. Akan tetapi mereka lawan dengan Pertamina, dengan proyek dan mega proyek dalam rangka melanjutkan kerusakan lingkungan, memanjakan para perusak hutan melalui Pertamina. Bagian ketiga ini akan saya jelaskan bagaimana mereka menjadikan Pertamina untuk.melawan Jokowi dalam menjalankan agenda perubahan Iklim? Sebagaimana diketahui bahwa isu iklim ini telah dimulai dengan isu kerusakan hutan di Indonesia. Seluruh dunia sudah bersepakat bahwa sumber kerusakam hutan Indonesia adalah sawit dan batubara. Presiden Jokowi mengetahui itu semua. Maka tahun 2016 presiden menandatangani dua upaya penting, yakni: Presiden Menandatangani MLA untuk menyita aset para bandit internasional hasil menjarah kekayaan alam Indonesia khususnya sawit dan batubara selama berpuluh puluh tahun dan menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan lingkungan. Namun upaya presiden ini mereka hadang oleh tax amnesty. Siapa di balik tax amnesty, sementara Presiden sudah menandatangani MLA dan DPR sudah mengesahkan MLA menjadi UU. Lalu segera setelah menjadi presiden, Jokowi menandatangani kesepakatan perubahan iklim, untuk mengakhiri praktek penjarahan hutan, penjarahan sumber daya alam sawit dan batubara dan sekaligus mengakhiri supremasi para bandit. Namun hal ini dilawan dengan mega proyek sawit dan batubara melalui Pertamina, mengunakan sumber keuangan Pertamina. Bagian kedua ini akan saya jelaskan bagaimana Pertamina "diperas seperti handuk" oleh para bandar yang merupakan dalang kerusakan hutan Indonesia. Caranya dengan memaksakan proyek bio diesel mencampur solar dengan minyak sawit. Mereka memanipulasi situasi kepada presiden bahwa mencampur solar dengan minyak sawit sejalan dengan agenda iklim. Mana mungkin! Sawit adalah sumber kerusakan hutan yang paling dimusuhi dan solar adalah sumber masalah energi kotor bersubsidi yang ditenggarai digunakan dalam mobilisasi komoditas sawit dan batubara. Namun langkah ini telah berhasil memeras uang Pertamina dengan kewajiban membeli 9 juta kl sawit kepada para bandar sawit. Masalah para bandit SDA telah berhasil ubah menjadi masalah Pertamina dalam bidang lingkungan hidup sekarang. Tapi itu ternyata belum cukup, sekarang mereka tengah berusaha memanipulasi isu perubahan iklim dengan proyek, mega proyek gasifikasi batubara. Komoditas yang lagi dalam tekakan global yang merupakan sumber utama perubahan iklim, tengah menjadikan Pertamina sebagai bamper. Sekarang dengan gasifikasi maka masalah kerusakan lingkungan akibat ulah bandit batubara telah diubah menjadi masalah Pertamina. Besok Pertaminalah yang menjadi pembayar pajak perubahan iklim yang akan dipungut Sri Mulyani. Kena lagi Pertamina deh! Sekarang Jokowi sudah menjadi pemimpin dunia, untuk dua agenda besar dunia sekaligus yaitu memimpin organisasi G20 dan memimpin COP 26 Inggris, keduanya akan menentukan masa depan dunia, dan tentu saja masa depan para bandit sumber daya alam dan bandit keuangan Indonesia. Jadi bagaimana presiden Jokowi akan mengukir prestasi sebagai pemimpin dunia? *) Peneliti AEPI
MAKI Minta MA Tidak Melantik Nyoman Adhi Suryanyadna Sebagai Anggota BPK
Jakarta, FNN - Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAK) menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat foto salinan Surat Keputusan Presiden tentang Peresmian Nyoman Adhi Suryanyadna sebagai anggota BPK menggantikan Bahrullah Akbar. Kepada FNN, Boyamin menegaskan bahwa MAKI kecewa dengan keluarnya SK Presiden tersebut. "MAKI menyayangkan terbitnya SK tersebut dikarenakan masih berlangsungnya gugatan di PTUN antara MAKI melawan Ketua DPR atas persoalan tidak sahnya pemilihan calon anggota BPK oleh DPR RI dikarenakan Nyoman Adhi Suryanyadna tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf J UU BPK," tegasnya Senin (1/11) di Surakarta. Semestinya lanjut Biyamin, Presiden tidak terburu-buru menerbitkan SK dan menunggu selesainya proses gugatan di PTUN. Boyamin menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan UU BPK, anggota BPK setelah mendapat SK Presiden akan dilakukan pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya MAKI akan berkirim surat kepada ketua Mahkamah Agung untuk tidak melakukan pelantikan Nyoman Adhi Suryanyadna sebagai anggota BPK yang baru menggantikan Bahrullah Akbar. MA semestinya menghormati proses gugatan di PTUN yang saat ini berlangsung," pungkasnya. (sws)
Akhir Amerika Akan Sangat Mengerikan? Begini Kata Al Quran
Oleh Anwar Hudijono BETAPA imperium Amerika akan berakhir secara sangat mengerikan. Begitu bayangan banyak kalangan. Dan babak akhir itu sudah sangat dekat. Ibarat matahari kini mendekati garis cakrawala barat. Cahayanya temaram. Bahkan perhitungan waktu itu seperti dipercepat setelah keok melawan pasukan Jamiyah Mujahidin Taliban di Afghanistan. Seperti dalam pertandingan tinju, Amerika kalah dengan melempar handuk karena tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Lantas langsung meninggalkan ring dengan menangis. Berjalan sempoyongan. Mukanya ditekuk untuk menyembunyikan wajahnya yang bonyok babak belur. Nista dan hina. Merunut sejarah akhir imperium yang pernah ada seperti Yunani, Romawi, China, Mongol, Rusia yangtamatnya dimulai dengan proses perapuhan dan pembusukan dari dalam. Nah proses perapuhan dan pembusukan Amerika sudah banyak ditelaah oleh para ahli secara ilmiah.Misalnya, Nom Chomsky, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Chris Hedges, Francis Fukuyama, Fareed Zakaria, C Jon Delogu, Emmanuel Todd, Johan Galtung. Ada juga yang menyampaikan lewat film seperti Red Sparrow, The Social Dilemma, Amerikan History X. Pembaca yang ingin mendalami, silakan baca buku-buku penulis di atas. Juga bisa disimak di YouTube. Bisa searching di Google. Bagus juga nonton filmnya. Ini memang artikel opini jaman now. Tidak selalu menyuapi pembacanya. Tetapi mengajak pembacanya untuk mencari, berpikir, berkonstemplasi sehingga sama-sama menjadi musafir pencari ilmu. Berarti ibaratnya menjadi penyelam. Soalnya jaman kekinian betapa langkanya penyelam pencari ilmu. Kebanyakan orang memilih berselancar menari bergelak tawa di antara ombak. Ada juga yang memandang dengan perspektif nubuat. Amerika berpenduduk mayoritas Kekristenan. Kalangan tokoh Kekristenan ada yang berpandangan, dulunya Amerika dikenal melayani Yesus dan sebagai penyebar Kekristenan ke seluruh dunia. Tapi berbalik 180 derajat menjadi pelayan Anti-Christus. Ribuan gereja kosong. Yang masih ada pun dengan jamaan yang terus menipis. Amerika menjadi bagian pasukan Lucifer (Iblis) yang akan melawan tentara Tuhan dalam Harmageddon (perang terbesar akhir jaman). Akhirnya bisa dipastikan akan luluh lantak seperti serpihan jelaga ilalang yang diterbangkan angin. Pohon yang Buruk Pandangan saya atas fenomena imperium (kekaisaran) Amerika kini bertolak dari pemahaman saya atas ayat-ayat Al Quran. Karena ini hasil pemahaman saya, maka kebenarannya tetap relatif sesuai dengan keterbatasan akal pikiran saya. Adapun kebenaran Al Quran itu mutlak.Tingkat kebenaran pemahaman saya atas ayat Quran tidak sama dengan kebenaran ayat Quran itu sendiri. Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu). Bagi saya imperium Amerika saat ini seperti apa yang dituliskan Quran surah Ibrahim ayat 26. “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat (tegak) sedikitpun.” Pohon yang buruk ini kebalikan pohon yang baik (ayat 24). Pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Menghasilkan buahnya pada setiap waktu atas ijin Allah. Tuhan memberi banyak kelebihan terhadap Amerika. Kekayaan alam yang luar biasa. Sebagian penduduknya cerdas sehingga mampu menjadipionir kemajuan sains. Ibarat pohon yang tumbuh besar, bahkan menjadi terbesar. Tapi sayangnya yang merawat pohon ini Yakjuj dan Makjuj. Golongan fasad (membuat kerusakan di atas bumi). Maka menjadilah pohon yang buruk. Tentunya menghasilkan buah yang buruk pula. Menyebarkan fasad di atas bumi. Bukan sekadar kerusakan dalam arti fisik seperti hutan gundul, pencemaran udara. Tapi kerusakan bersifat substantif seperti paganisme (kekafiran), fasik, dhalim, syirik, sombong, takabur. Amerika menjajah. Menindas. Merampok. Membunuh. Menentang Tuhan. Mencampakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mensahkan dan mengembangkang-biakkan LGBT. Memecah belah umat manusia. Menuhankan riba. Amerika menyebarkan terorisme. Bahkan Noam Chomsky menyebut Amerika itu teroris nomor satu dunia. Terorisme terbesar adalah ketika Amerika menjatuhkan nuklir (bom atom) di dua kota Jepang Hirosima dan Nagasaki tahun 1945 yang menewaskan rsatusan ribu jiwa. Penjatuhan nuklir di Hirosima didasari balasan atas hancurnya basis militernya di Perl Harbour, Hawaii oleh Jepang. Tapi Amerika membalas dengan menghancurkan fasilitas sipil. Ini sama sekali tidak adil. Adapun nuklir di Nagasaki adalah untuk uji coba nuklir yang berbahan plutonium. Sebab yang dijatuhkan di Hirosima itu nuklir berbahan uranium. Bayangkan nyawa manusia dijadikan uji coba senjata. Sangat sangat kejam dan menindas. Sejak itulah Amerika ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang ditakutkan bahwa sangat mungkin Amerika berbuat seperti di Hirosima dan Nagasaki. Menggenggam Bara Api Aksi terorisme diduga juga mereka lakukan pengeboman atau menabrakkan pesawat ke WTC, 11 September 2001. Mereka sebenarnya hanya meniru Kaisar Nero yang membakar kota Roma agar punya dalih membangun ibukota baru. Salah satu misi terselubung pengeboman WTC adalah untuk kepentingan industri militer. Untuk bisnis. Tapi yang dijadikan kambing hitam Islam. Inilah yang menyulut kebencian dan fobia terhadap Islam di seluruh dunia. Islam jadi musuh manusia sejagat. Islam diidentikkan dengan terorisme.Sampai-sampai banyak orang Islam sendiri yang alergi dan benci kepada agamanya. Takut menyandang identitas muslim dan menjalani syariat Islam seolah seperti harus menggenggam bara api. Amerika boleh dibilang menjadi pemimpin golongan mufsidun (melakukan perusakan di atas bumi). Amerika ibarat gugusan awan hitam gelap yang terus berupaya menutup cahaya matahari. Menjadi subyek dhulumat (kegelapan) yang berusaha menutup nur (cahaya) Ilahi. Amerika seperti drone (pesawat tanpa awak) yang dikendalikan oleh tangan yang misterius (invisible hand) yaitu Yakjuj dan Makjuj. Nah, siapa Yakjuj dan Makjuj itu? Mereka adalah elite Yahudi penyembah setan yang membentuk persekutuan rahasia. Keberadaan mereka sejak jaman Rasulullah Daud. Mereka berusaha merebut tahta Daud yang hendak diwariskan kepada Sulaiman. (Quran: As Shad 34). Tentang Yakjuj dan Makjuj dalam pemahaman mutakhir, insya Allah akan saya tulis di lain kesempatan. Semoga Allah meridhai. Yang jelas jika Amerika tetap diatur oleh Yakjuj dan Makjuj, akhir nasib sejarahnya bisa seperti bangsa-bangsa mufsidin seperti Yahudi, Ad, Tsamud, kaumnya Nabi Luth. “Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan.” (Quran: Ibrahim 28). Dan ingat hukum Allah itu tetap. Tidak pernah mencla mencle. Gonta-ganti mengikuti pesanan dan bisa dibisniskan. “Hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.”(Quran: Al Fath 23). Seluruh rakyat Amerika harus merenungkan,memikirkan babak akhir yang sangat mengerikan itu. Selagi masih ada waktu bertobat, berbenah dan menebus semua kesalahan. “Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Quran: Az Zumar 53). Astaghfirullah. Rabbi a’lam. Mohon dengan hormat telitilah tulisan ini. Jangan langsung like and share. Ini era disinformasi di mana informasi dapat menggelapkan hati manusia. Bahkan dapat menghancurkan suatu bangsa. Begitulah amanat Quran surah Al Hujurat 6. Penulis Veteran Wartawan dan Penulis Tinggal di Sidoarjo
Mabuk Kekuasaan
Oleh: Yusuf Blegur Seperti orang yang mabuk karena minuman alkohol atau kecanduan narkotika, ada satu titik atau momen saat orang itu memiliki kesadaran. Saat pengaruh alkohol dan narkotika yang dikonsumsinya selesai, seketika orang itu bebas dari rasa seperti kehilangan keseimbangan fisik dan psikis, penuh khayalan dan diselimuti halusinasi. Setidaknya orang itu terhindar dari perbuatan yang bisa membahayakan dan mencelakakan dirinya maupun orang lain, karena pengaruh mabuknya. Kesadaran yang penting yang membuatnya memiliki rasa malu dan kehormatan serta tidak merugikan dan berbuat dzolim kepada orang lain. Beda halnya dengan kekuasaan. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang mabuk kekuasaan. Maka mereka akan sulit melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan. Baik pada saat bernafsu menginginkannya, memilikinya atau saat kekuasan terlepas dari genggamannya. Lebih parahnya lagi, bagi orang yang mabuk kekuasan. Dampaknya tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Mabuknya bisa ikut dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Termasuk kawan, saudara dan keluarganya. Meskipun orang-orang dalam dan disekelilingnya tidak ada hubungannya. Pada akhirnya mereka semua ikut merasakan juga dan mengalami mabuk kekuasaan. Bahkan mabuknya terasa berkepanjangan. Terus terasa dan susah hilang hingga sampai ke anak cucu. Kalau rasa mabuk itu turun temurun dari generasi ke generasi. Maka yang terjadi adalah trah mabuk. Mabuk yang membentuk klan atau sindikat kekuasaan. Dalam istilah politik kekinian, mungkin itu yang disebut oligarki. Wanita, Harta dan Tahta Menyoal perempuan, harta dan jabatan. Meskipun semuanya diwanti-wanti atau diberi catatan khusus terhadap pengaruh dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Baik perempuan, harta dan jabatan. Dalam kasus tertentu sering menimbulkan konflik dan kekacauan. Bahkan pembunuhan pertama di dunia terjadi karena dipicu seorang perempuan. Tidak hanya pada urusan negara, korelasinya juga bisa terjadi pada kehidupan organisasi, rumah tanggga dan pribadi seseorang. Bahkan bisa juga ikut merusak lingkungan alam semesta. Mabuk yang memiliki daya rusaknya begitu luas dan seperti mewabah. Banyak para pejabat dan pemimpin atau seseorang yang memiliki ranah mengurusi hajat orang banyak. Pernah terseret dan mengalami masalah yang pelik karena terlibat soal-soal tersebut. Bahkan ada empiris dan menjadi kaidah moral baik secara hukum positif maupun agama. Menegaskan kekuasan dan kehidupan manusia bisa jatuh dan hancur karena masalah perempuan, harta dan jabatan. Sebagai hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan perempuan, adanya harta dan jabatan. Semuanya pasti dibuat berdasarkan fungsi dan perannya. Tidak ada penciptaan apapun di muka bumi ini yang sia-sia. Sekecil apapun hingga yang tak terlihat kasat mata. Tanpa terkecuali ada maksud dan tujuannya. Apalagi jika bicara kehadiran perempuan. Sebagai contoh, sosok perempuan merupakan salah satu makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta' ala. Perempuan dapat dikatakan sebagai awal peradaban manusia. Apalagi jika seorang perempuan telah menjadi ibu. Ia memiliki tugas dan peran penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan kehadiran perempuan, harta dan jabatan. Pasti memiliki fungsi dan tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Layaknya memahami dualisme pada setiap manusia dan sesuatu atau benda. Maka berlaku juga pada penempatan dan eksistensi perempuan, harta dan jabatan tertentu. Keberadaannya secara fitrah bisa menghasilkan solusi dan bisa juga membawa distorsi. Selain digunakan pada hal yang tepat dan waktu sesuai kebutuhannya. Masalah kadar atau proporsinya juga sangat menentukan apakah menjadi maslahat atau mudharat. Begitupun dengan kekuasaan yang berorientasi pada perempuan, harta dan jabatan. Jika digunakan berlebihan dan dipaksakan. Ia hanya seperti orang mabuk. Orang yang mabuk kekuasaan dan menggunakannya tanpa kesadaran. Hanya akan menghasilan sesuatu yang tidak ideal. Keluar dari fungsi dan tidak bisa memberi bermanfaat , terlebih bagi khalayak. Bahkan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan itu dapat menimbulkan kerusakan yang vital dan menyeluruh. Dalam hal memaknai dan menggunakan kekuasan yang berlebihan. Seseorang atau kelompok yang ada dalam kekuasaan. Dapat dipastikan kehilangan motivasi yang baik dan tujuan utamanya. Mabuk kekuasaan sejatinya memutus relasi harmonis Ketuhanan dan kemanusiaan. Kekuasaan menjadi tidak bermakna, kehilangan fungsi dan bahkan menjadi alat yang represif dan menindas. Demi kesenangan sesaat di dunia. Demi kepuasan sempit yang bakal menghimpitnya kelak. Demi mempertahankan kekuasaan yang suatu saat harus dipertanggungjawabkannya. Tidak sekedar menikmati fasilitas seperti kemudahan dan kemewahan hidup. Distorsi kekuasan menjadi sarana menumpuk kekayaan yang didapat bukan dari haknya. Apalagi sampai merampok hak rakyat dengan dalih dan siasat konstitusi. Kekuasan berwujud dari penyalahgunaan wewenang dan unjuk kekuatan. Lebih dari sekedar soal materil. Kekuasan juga mampu melakukan intervensi terhadap perilaku dan ruang gerak orang banyak. Mengatur dan memerintah kehidupan orang sampai ranah pribadi sesuai keinginannya. Dengan cara-cara memaksa, menggunakan kekerasan dan semua daya dukung kekuasaan yang melemahkan rakyat. Dari situlah kekuasaan menjelma menjadi tirani. Bertindak dan berperilaku diktator. Kekuasaan pada fase tertentu dipandang telah menjadi tujuan hidup banyak orang. Posisi itu dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari keberadaan dan eksistensi seseorang atau kelompok. Kekuasaan ditempatkan menjadi cara paling prestisius dan berkelas untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Kekuasaan tak ubahnya menjadi candu. Sesuatu yang begitu memabukkan. Bagaimanapun dan dengan segala cara dilakukan untuk meraih kekuasaan. Apalagi bagi yang pernah tahu, mendengar ataupun yang sudah pernah merasakannya. Mendapatkannya seperti menjadi keharusan. Banyak orang begitu bernafsu dan ingin berburu kekuasaan. Mungkin sensasinya melebihi kenikmatan saat merasakan alkohol dan narkotika. Kekuasaan yang menyebabkan rasa mabuk yang sesungguhnya. Mabuk yang tak terbatas dan sepanjang jaman. Menariknya. Begitu banyaknya orang gandrung dan mabuk pada kekuasaan. Orang semakin lalai dan tidak sadar. Bahwasanya kekuasaan itu cenderung korup. Semakin orang itu baik dan amanah, semakin takut ia mengemban jabatan. Kekuasaan merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh siapapun yang mendudukinya, baik di pengadilan dunia dunia maupun pengadilan akherat. Bagaimana mungkin rasa mabuk kepayang itu bisa menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat?. Bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dan mengantungkan hidupnya pada para pemimpin pemabuk itu?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Humam Luhur Berdikari.
KPK Minta Saksi Kasus Suap Bupati Kuansing Kooperatif
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saksi Franky Widjaja selaku Komisaris PT Adimulia Agrolestari agar kooperatif. Sebelumnya pada Kamis (28/10), KPK telah memanggil Franky sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. "Tim penyidik KPK, Kamis (28/10) telah mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka AP dan kawan-kawan, antara lain atas nama Franky Widjaja (Komisaris PT Adimulia Agrolestari). Informasi yang kami terima, yang bersangkutan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. KPK, kata Ali, mengimbau agar saksi Franky komitmen dan kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan ulang berikutnya. KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Kapolda Jateng Sebut Pentingnya Kolaborasi Media Massa Bersama Polri
Semarang, FNN - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi menyebut pentingnya menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan media massa dalam upaya akselerasi tugas pokok dan fungsi Polri. Hal tersebut disampaikan kapolda saat kunjungan kerja ke kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Senin. "Kunjungan ini sebagai review antara media massa dan Polri sebagai mitra komunikasi dan kolaborasi," katanya. Ia juga menyebut media massa sebagai fungsi kontrol sosial bagi kepolisian. Dengan demikian, lanjut dia, pemberitaan tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat. "Diharapkan masyarakat tidak terbebani berkaitan dengan kepastian hukum," tambahnya. Ia menegaskan jika terdapat pemberitaan tentang anggota Polri yang menyimpang, hal tersebut dilakukan oleh oknum dan bukan institusi. "Demikian pula kalau ada wartawan yang menyimpang, itu oknum," katanya. Sementara Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Achmad Zaenal menyambut baik kunjungan kapolda tersebut. Ia juga mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan Polri bersama pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Percepatan vaksinasi yang sudah dilakukan Polri bersama TNI, termasuk kondisi Jawa Tengah di masa pandemi ini yang relatif aman," katanya. (sws)
Muhaimin Pimpin Pelantikan Anggota DPR RI PAW
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin pelantikan lima anggota DPR RI Pengganti Antar-Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin. Muhaimin memandu membacakan sumpah dan janji masa jabatan anggota DPR RI didampingi para Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Lodewijk Paulus. "Sebelum memangku jabatan anggota DPR RI, saudara wajib disumpah menurut agama masing-masing. Apakah saudara bersedia disumpah menurut masing-masing," kata Muhaimin. Lalu dijawab "bersedia" oleh kelima anggota DPR RI PAW tersebut. Muhaimin mengingatkan bahwa sumpah janji mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut dia, sumpah dan janji tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI 1945. "Sumpah dan janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran," ujarnya. Adapun 5 anggota DPR RI PAW yang dilantik adalah: 1.Diah Nurwitasari menggantikan Almarhum dr. H. Adang Sudrajat (Fraksi PKS- Dapil Jawa Barat II). 2. Paulus Ubrungge menggantikan Almarhum John Siffy Mirin (Fraksi PAN- Dapil Papua) 3. Aida Muslimah menggantikan Syafruddin H. Maming (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II) 4. Harris Turino menggantikan Muhammad Prakosa (Fraksi PDIP- Dapil Jawa Tengah IX) 5.Novri Ompungsungu menggantikan Sulaiman Umar (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II). (sws)
Unmul Laporkan Dugaan Tambang Ilegal di Kebun Percobaan Faperta
Samarinda, FNN - Sejumlah dosen Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Mulawarwan Samarinda, Kalimantan Timur melaporkan secara resmi dugaan kegiatan pertambangan batubara ilegal di kawasan kebun percobaan Fakultas Pertanian Unmul di Kutai Kartanegara. "Kami mendapat mandat dari Rektorat Unmul untuk mendampingi pengaduan Fakultas Pertanian terkait kegiatan pertambangan batubara yang terjadi di kebun percobaan Fakultas Pertanian di kawasan Teluk Dalam, Kutai Kartanegara," kata Tim kuasa hukum Unmul, Mahendra Putra Kurnia dihubungi dari Samarinda, Senin. Dia mengatakan berkas pelaporan disampaikan kepada Polres Kutai Kartanegara diwakili oleh tujuh pengajar dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum dan turut mendampingi Dekan Fakultas Pertanian Unmul Prof. Dr. Ir Rusdiasyah, Msi. "Laporan kami telah diterima oleh bidang sentra pelayanan terpadu Polres Kutai Kartanegara," kata Mahendra. Dia menjelaskan pada laporan tertulis tersebut disampaikan kebun percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman seluas 167.400 m2 dengan titik koordinat X= 510074.990 - 510910.808 mE dan Y= 9953846,804 - 9954072.962 mS berlokasi di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanda berupa patok batas dan pagar di sekitar area lahan. "Kami mendapatkan laporan dari Sofian, SP., M.Sc, selaku Kepala Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, sejak tanggal 31 Agustus 2021 telah terjadi aktivitas penambangan batubara yang masuk dalam area Kebun Percobaan Laboratorium Lapangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman," jelas Mahendra. Sebelum laporan resmi ini dibuat, lanjut Mahendra, Sofian telah melakukan komunikasi dan teguran beberapa kali kepada pelaku aktivitas penambangan batubara di lapangan, namun tidak ada tanggapan dari pelaku aktivitas pertambangan batubara tersebut. Dia menyampaikan atas kegiatan pertambangan tersebut telah menyebabkan kerusakan pada lahan Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. "Kerusakan terjadi pada koordinat X = 510450.295 mE dan Y = 9953903,360 ms, yakni dengan hilangnya atau rusaknya tanda/patok batas dan pagar area kebun, serta rusaknya sebagian badan jalan di area Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman," beber Mahendra. Dia menjelaskan kegiatan pertambangan batubara dengan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah jelas bertentangan dengan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan lalu diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan Pasal 53 ayat (l) dan Pasal 98. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diubah dengan Undang-undang Nomor I l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang dengan tegas mewajibkan pelaku kerusakan lingkungan untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan dengan disertai ancaman pidana dan denda. "Kami menyampaikan laporan agar Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dapat segera mengusut tuntas kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan di Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Mahendra. (sws)
Kampung 'Bersinar' Upaya Sumsel Berantas Narkoba
Palembang, FNN - Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah dan Polda Sumatera Selatan untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Meskipun demikian, angka kasus narkoba tetap saja tinggi, terbukti setiap pekannya puluhan kasus berhasil diungkap jajaran Polda Sumsel. Berdasarkan data selama pekan terakhir Oktober 2021 ini, tim Ditresnarkoba Polda Sumsel bersama jajaran mengungkap 35 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi dalam keterangan persnya di Palembang, Senin (1/11) menjelaskan, dari pengungkapan kasus tersebut diamankan 42 tersangka pengedar dan pemakai barang terlarang itu dari sejumlah kabupaten/kota. Barang bukti yang disita dari para tersangka pengedar dan pemakai narkoba itu berupa sabu sabu 216,66 gram, ganja 68 batang, dan pil ekstasi 26 butir. Pengungkapan kasus dan pencegahan beredarnya narkoba tersebut bisa menyelamatkan setidaknya 2.382 anak bangsa dari jeratan barang terlarang itu. Melihat data tingginya kasus narkoba di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu, jajaran Polda Sumsel pada 2021 berupaya lebih gencar lagi melakukan operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penegakan hukum secara maksimal. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol. Heri Istu menambahkan angka prevalensi atau angka kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi ini tinggi, mencapai 5 persen melampaui batas normal hasil survei 2,4 persen. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka prevalensi kasus narkoba pada 2019 sekitar 2,4 persen. Melihat hasil survei tersebut, prevalensi narkoba di Sumsel mencapai 5 persen atau berada pada nomor dua nasional setelah Sumatera Utara yang prevalensi narkobanya mencapai 6,5 persen. Perlu dukungan semua pihak dan lapisan masyarakat menurunkan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Karena tingginya angka prevalensi narkoba di provinsi ini, pihaknya berupaya menggencarkan kegiatan pencegahan dan pemberantasan barang terlarang itu. Untuk melakukan pencegahan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya mengonsumsi narkoba bagi kesehatan, merusak mental dan masa depan. Untuk melakukan edukasi tersebut pihaknya menggandeng barbagai pihak dan membentuk komunitas 'virtual mang PDK' bersih dari narkoba (bersinar). Sedangkan untuk melakukan pemberantasan, pihaknya berupaya meningkatkan kegiatan operasi kepolisian yang dievaluasi perkembangannya setiap pekan. "Siapa pun yang terbukti menyimpan, memiliki, dan mengedarkan narkoba akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya. Selain meningkatkan kegiatan operasi pemberantasan narkoba, piihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama membasmi penyalahgunaan dan peredaran gelap barang terlarang itu. Jika masyarakat mengetahui di sekitar lingkungan tempat tinggal atau tempat lainnya ada kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, diminta untuk melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat, ujar Direktur Reserse Narkoba. Gerakan P4GN bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak semua pihak, elemen masyarakat dan kelembagaan yang ada di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu menggalakkan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kegiatan P4GN perlu digalakkan oleh semua pihak, elemen masyarakat dan kelembagaan karena jumlah korban penyalahgunaan dan kasus narkoba terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan gerakan bersama untuk mengatasi kasus tersebut. Pencegahan dan pemberantasan narkotika, obat-obatan berbahaya, dan zat adiktif (narkoba) tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum saja yang jumlah personelnya terbatas. Partisipasi dari semua pihak, elemen masyarakat dan kelembagaan memiliki peran besar dalam melakukan kegiatan P4GN dan menutup celah bagi siapapun untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap barang terlarang itu, kata Gubernur. Sementara Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjen Pol.Joko Prihadi mengatakan untuk menggalakkan P4GN, pihaknya telah membentuk satuan tugas (Satgas) di masing-masing dinas atau instansi pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah-OPD) dan semua desa melalui instruksi Bupati/Wali Kota setempat. Sedangkan untuk memerangi dan menjauhkan masyarakat dari narkoba, dilakukan penguatan mulai dari lingkungan keluarga, RT, dan RW dan deklarasikan 'Berani Tolak, Berani Rehab dan Berani Lapor', ujar Brigjen Pol.Joko. Kampung bersinar Kapolda Sumsel Irjen Pol.Toni Harmanto mengatakan kampanye bahaya narkoba perlu terus digaungkan dalam berbagai kesempatan dan melalui cara apapun. Untuk mencegah dan memberantas narkoba, semua pihak dan lapisan masyarakat diharapkan mau peduli dengan lingkungan sekitar dan berbuat sesuatu untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Sebagai gerakan bersama untuk memberantas jaringan dan sindikat peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, maka perlu semua komponen bersatu dalam memberantas narkoba. Kapolda Sumsel mengajak semua jajaran terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk melawan narkoba. Semakin giat dan berupaya terus dalam mengatasi persoalan narkoba, mudah-mudahan provinsi ini khususnya Kota Palembang menjadi kota bersih dari narkoba (Bersinar). Wali Kota Palembang Harnojoyo berupaya mengembangkan kampung bersih narkoba (bersinar) untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Sekarang ini baru ada beberapa kampung bersinar di sejumlah kelurahan, jumlahnya akan terus dikembangkan hingga 107 kelurahan," ujar Harnojoyo. Kampung bersinar perlu terus dikembangkan untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pemberantasan narkoba yang telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu digalakkan dengan berbagai cara sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjauhi barang terlarang itu. Kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba perlu ditingkat sehingga memiliki daya tangkal yang kuat. Pengaruh narkoba masuk ke seseorang atau kelompok tertentu melalui berbagai cara, jika memiliki daya tangkal yang kuat pengaruh tersebut tidak dapat masuk. Melalui kampung bersinar, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengharapkan program edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan pemberantasan narkoba bisa berjalan maksimal untuk membentuk daya tangkal masyarakat yang kuat. (sws)
Rudal Houthi Hantam Masjid di Yaman, 29 Orang Jadi Korban
Kairo, FNN - Serangan rudal balistik dari kelompok Houthi yang menghantam sebuah masjid dan sekolah agama di provinsi Marib, Yaman, menewaskan dan melukai 29 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Kabar itu disampaikan menteri informasi Yaman dalam sebuah pernyataan di Twitter pada Senin. Dua rudal balistik ditembakkan dalam serangan pada Minggu malam itu, kata kantor gubernur Marib. Belum ada klaim tanggung jawab dari kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran tentang serangan tersebut. Pertempuran antara tentara pemerintah dan Houthi telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sekitar 10 ribu orang terusir pada September oleh pertempuran di Marib, benteng terakhir pemerintah di bagian utara. PBB menyerukan adanya jalur untuk bantuan kemanusiaan. Perang, krisis ekonomi dan pembatasan impor di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman telah menyebabkan situasi yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia karena 16 juta orang terancam kelaparan. Pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi mengintervensi Yaman pada Maret 2015 setelah Houthi menggulingkan pemerintah dukungan Saudi dari ibu kota Sanaa pada akhir 2014. Kelompok Houthi mengatakan mereka memerangi sistem yang korup dan agresi asing. Houthi pada Oktober mengklaim telah menguasai wilayah baru di provinsi kaya minyak Shabwa dan Marib. Intensitas serangan Houthi itu dianggap telah memperumit upaya perdamaian yang dilakukan dunia internasional. (sws)
AS Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 ke Taiwan
Washington, FNN - Amerika Serikat mengirim tambahan 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 ke Taiwan, sehingga total vaksin yang disumbangkan oleh Washington ke pulau itu menjadi 4 juta dosis. Dosis vaksin Moderna itu dikirim dari Louisville, Kentucky pada Minggu (31/10) dengan penerbangan China Airlines milik Taiwan. "Vaksin kami tidak diberikan dengan pamrih" dan tidak disumbangkan untuk "mengamankan bantuan atau mendapatkan konsesi," kata pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden. Pernyataan itu merujuk pada kritik bahwa China sedang mencoba untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya melalui diplomasi vaksin. Pejabat AS itu menambahkan bahwa Taiwan adalah "mitra penting" dalam isu kesehatan global. Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen berterima kasih kepada AS dan mengatakan sumbangan vaksin menunjukkan bahwa dukungan AS untuk Taiwan "sangat kuat." "Berdasarkan dasar yang kuat dari persahabatan ini, Taiwan akan terus memperdalam kemitraan dengan Amerika Serikat di semua lini," kata dia dalam sebuah unggahan Facebook pada Minggu malam. AS sebelumnya memberikan 2,5 juta dosis vaksin ke pulau yang diklaim oleh China itu, menjadikan Taiwan salah satu penerima internasional pertama vaksin AS. Pada saat itu, para pejabat AS menuding China berusaha menghalangi pembelian vaksin oleh Taiwan karena alasan politik. Tudingan itu dibantah oleh Beijing. Jepang, Republik Ceko, Slovakia, Polandia, dan Lithuania juga telah menyumbangkan vaksin COVID-19 ke Taiwan, di mana sekitar 70 persen populasinya telah menerima setidaknya satu dosis, menurut media Taiwan. Hanya sekitar 30 persen dari 24 juta penduduk Taiwan yang telah divaksin lengkap. Di bawah tekanan untuk berbagi pasokan vaksin COVID-19 dengan seluruh dunia, AS telah menyumbangkan 200 juta dosis ke lebih dari 100 negara, kata Gedung Putih pada awal Oktober. Seperti kebanyakan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, AS telah mencermati meningkatnya ketegangan dengan Beijing dengan waspada. Pemerintahan Presiden Joe Biden berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan pulau itu. Menurut undang-undang AS, Washington diharuskan untuk memasok alat-alat pertahanan ke Taiwan. (sws)
Wali Kota Pontianak Imbau Masyarakat Tetap Waspada COVID-19
Pontianak, FNN - Wali Kota Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono kembali mengimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada terhadap pandemi COVID-19, meskipun jumlah pasien penderita penyakit tersebut di rumah sakit menurun akhir-akhir ini. "Saya imbau masyarakat tetap waspada walaupun jumlah pasien di rumah sakit sudah menurun. Namun kondisi darurat pandemi COVID-19 belum dicabut, sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin. Dia menjelaskan, sebagai upaya menekan kasus COVID-19, Pemkot Pontianak dan berbagai pihak terus menggalakkan vaksinasi massal, yang ditargetkan capaiannya sebesar 80 persen di akhir tahun 2021. Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat capaian vaksinasi di Kota Pontianak sudah 64,35 persen untuk vaksinasi pertama (V1), dan vaksinasi kedua (V2) sebesar 47,6 persen. "Dalam mengejar target tersebut maka capaian vaksinasi massal dalam sehari sekitar 3.500 hingga 4.000 masyarakat yang diberikan vaksin COVID-19," ujarnya. Edi menambahkan, kendala saat ini, yakni masih ada beberapa warga yang menganggap tidak perlu divaksin, kemudian ada yang belum layak karena penyakit bawaan, dan ada warga yang sedang di luar kota. Karena itu, menurut dia pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal. "Apalagi sekarang boleh dikatakan aktivitas di Kota Pontianak sudah berjalan normal. Hanya saja masih mengarah kepada recovery atau pemulihan akibat ada penyesuaian-penyesuaian dampak penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)," katanya. Tetapi, menurut Edi, kalau melihat kondisi di lapangan, sudah tidak ada lagi pembatasan yang begitu ketat dan aktivitas masyarakat sudah berjalan normal. "Oleh sebab itu, selain meningkatkan imunitas, saya berharap kesehatan tetap menjadi hal yang harus kita jaga bersama, sehingga aktivitas untuk pemulihan ekonomi terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan," katanya. (sws)
Peneliti CSIS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perlu Dievaluasi
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka untuk mengurangi potensi penggunaan politik uang atau money politics. “Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu,” kata Arya ketika memberi arahan diskusi dalam seminar bertajuk “Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan” yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia dan dipantau dari Jakarta, Senin. Berdasarkan temuan tersebut, Arya mendorong para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mengkaji kembali seberapa besar kontribusi sistem pemilu proporsional terbuka dalam mengurangi potensi penggunaan politik uang dan potensi penggunaan berbagai cara lain yang dapat memengaruhi proses pemilu. Selain mengukur kontribusi sistem pemilu dalam mengurangi potensi penggunaan politik uang, Arya mengatakan bahwa CSIS telah menetapkan beberapa indikator lain yang penting untuk digunakan oleh tim yang melakukan evaluasi dalam melihat apakah sistem pemilu proporsional terbuka memiliki dampak yang baik atau buruk terhadap perpolitikan Indonesia. Indikator pertama adalah representasi atau keterwakilan. Faktor ini menjadi penting untuk membuat anggota dewan, seperti DPR RI atau DPRD, semakin dekat dengan masyarakat sehingga setiap aspirasi yang disuarakan masyarakat dapat langsung dieksekusi menjadi sebuah kebijakan oleh DPR RI. Selanjutnya, kata dia, adalah kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kualitas dari calon yang terpilih. “Sistem yang baik itu juga sebaiknya berhasil meningkatkan kualitasi anggota DPR RI yang terpilih,” ucap dia. Kemudian, ujar dia, indikator selanjutnya kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kelembagaan di partai politik. Melalui sistem pemilu yang baik, partai politik akan menjadi terkelola dengan baik, menjadi lebih modern, dan memiliki proses kaderisasi yang berjalan dengan baik. “Dengan demikian partai tidak seperti grup bola. Comot pemain dari grup yang lain,” kata Arya. (sws)
LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP Nomor 99 Tahun 2012
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang resmi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Menurut Edwin Partogi Pasaribu berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan lainnya itu sepatutnya menjadi kewenangan hakim. Ia menilai tidak boleh ada hukuman tambahan di luar putusan hakim. Dengan begitu, apabila ada penghapusan hak narapidana, sebaiknya hal tersebut menjadi bagian dari putusan hakim. Sebelumnya, Majelis Hakim MA yang diketuai Supandi dengan hakim anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono mengabulkan uji materiil yang dimohonkan mantan Kepala Desa Subowo dan empat orang warga binaan Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung. Pemohon menilai ada sejumlah pasal dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang bertentangan dengan undang-undang berlaku, di antaranya adalah Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) yang bertentangan dengan undang-undang berlaku. Dalam putusannya, majelis hakim menimbang fungsi pemidanaan tidak hanya untuk memenjarakan pelaku agar jera, tetapi juga usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model keadilan restoratif. Karena itu, hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan bagi semua warga binaan, kecuali hal itu dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Edwin pun memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, konsep sistem pemidanaan diperuntukkan dalam menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat. “Penghuni terbesar lapas adalah terpidana narkorba. Terpidana narkoba sebagian merupakan pemakai. Kalau disyaratkan sebagai justice collaborator (JC), maka hal itu akan memberatkan mereka, karena narkoba jaringan tertutup dan melibatkan mafia, termasuk oknum. Penjara kita mengalami overcrowded (kepadatan penghuni),” ujar Edwin. Justice Collaborator (JC) merupakan seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan atau kasus yang dinilai rumit dan berskala besar. Khusus bagi JC itu, kata Edwin, ada Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai penanganan khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. “Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan bentuk penghargaan bagi JC atas kesaksian yang mereka berikan,” kata Edwin pula. Namun dalam praktiknya, ujar Edwin, PP Nomor 99 Tahun 2012 menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana yang diatur dalam Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban. “Terjadi penyimpangan atau kolusi antara terpidana dengan oknum aparat untuk mendapatkan status JC, agar narapidana bisa mendapatkan haknya. Anehnya lagi, bila pelaku tunggal, juga bisa diterbitkan status JC,” ujar Edwin pula. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman LPSK, sebagian kepala lembaga pemasyarakatan lebih merujuk PP ini dibandingkan Pasal 10A yang juga mengatur hak-hak narapidana bagi JC. Edwin juga mengatakan Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang menyusun peraturan turunan dari Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Dengan demikian, pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 sejalan dengan penyusunan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah tidak ragu untuk melaksanakan putusan MA tersebut. (mth)
Presiden Joko Widodo Tiba di Glasgow untuk Hadiri KTT COP26
Jakarta, 01/11 (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Glasgow, Skotlandia, untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia (Conference of Partites/COP) 26 mengenai perubahan iklim, setelah bertolak dari KTT Kelompok 20 (G20) Roma, Italia. Pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Glasgow Prestwick di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu (31/10) pukul 21.40 waktu setempat, atau Senin Waktu Indonesia Barat (WIB). Sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden, setibanya di Glasgow, Presiden Jokowi disambut oleh Duta Besar RI untuk Britania Raya merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), Desra Percaya dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Britania Raya, Kolonel Czi Ranon Sugiman, serta pejabat pemerintahan setempat. Presiden Jokowi langsung menuju rangkaian kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Glasgow. Setibanya di hotel, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan para pejabat KBRI London. KTT Pemimpin Dunia COP26 akan berlangsung pada tanggal 1-2 November 2021. KTT ini dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dan dihadiri 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden menegaskan posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim adalah sangat konsisten. Menurutnya, Indonesia akan terus bekerja keras memenuhi komitmen yang telah dibuat. “Kita tidak ingin ikut dalam retorika yang pada akhirnya tidak dapat kita jalankan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (29/10), sebelum keberangkatan kunjungan kerja luar negeri. Dalam kunjungannya ke Inggris Raya ini, Kepala Negara juga akan melakukan temu bisnis dengan pimpinan dunia usaha Inggris yang telah berinvestasi dan yang berencana memperluas investasinya di Indonesia, serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Glasgow antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth)
Kegagalan Penyaluran Solar Subsidi Menjadi Masalah Serius Bagi Pemerintah Jokowi
Oleh : Salamuddin Daeng *) Kelangkaan Solar Mengapa Terjadi? Kelangkaan BBM jenis solar dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Kelangkaan solar terutama solar bersubsidi yang merupakan kebutuhan angkutan umum, angkutan sembako, transportasi umum darat dan laut, telah menimbulkan kepanikan. Media massa memberitakan ribuan kendaraan antre berjam jam di berbagai wilayah tanah air, di Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta Sulawesi agar dapat memperoleh jatah solar subsidi. Berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab kelangkaan solar. Para pengamat migas ada yang menyatakan bahwa kelangkaan solar subsidi ini dikarenakan oleh kuota yang terbatas. Ada juga yang berpandangan bahwa ini bukan masalah kuota, namun karena sistem penyaluran solar subsidi yang salah. pembagian kuota solar berdasarkan SBPU yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menjadi penyebab antrean panjang di SPBU dan memicu kepanikan di tempat tempat tertentu. Namun ada juga pihak yang berpandangan bahwa ada upaya untuk membesar besarkan isu ini karena ada kelompok yang menghendaki impor solar ditambah. Pihak Pertamina sendiri menyatakan bahwa stok BBM Solar subsidi dalam keadaan cukup. Sepanjang semester I 2021, tercatat sebesar 37.813 kililoter per bulan dan terus meningkat sehingga mencapai 17 persen pada September atau sekitar 44.439 kiloliter. Sementara BPH migas menyatakan telah melakukan relaksasi kuota solar SPBU. Kemungkinan besar maksudnya agar solar dipindahkan dari SPBU yang sepi ke yang rame. Sementara sistem kuota solar per SPBU tetap sama dan peraturan BPH tentang ini tidak diubah, padahal ini juga biang masalah kelangkaan. Namun yang jelas kelangkaan solar masih berlangsung dan masih terus menghantui masyarakat, meskipun konon katanya kalau dibandingkan dengan kuota solar seluruh tanah air, tampaknya memang kuota solar dalam keadaan cukup. Namun antrean solar masih saja berlangsung. Jika ini terus berlanjut maka bisa menjadi masalah politik dan sosial dan pemerintah dapat disalahkan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan baik dan benar. Subsidi itu Kewajiban Pemerintah Subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dengan demikian maka suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN. sebaliknya kegagalan dalam penyaluran subsidi merupakan kegagalan dalam pelaksanaan UU APBN. lebih jauh lagi kegagalan dalam penyaluran subsidi pada tingkat tertentu merupakan pelanggaran terhadap UU APBN. Apa konsekuensinya? Presiden dan para pembantu presiden adalah pelaksana UU APBN. mereka adalah eksekutif yang bertanggung jawab penuh dan wajib melaksanakan UU. Jika presiden terbukti melanggar UU APBN makan presiden bisa dimakzulkan. Secara non formil kegagalan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, dan bisa berujung pada protes massa skala luas kepada pemerintah. Secara khusus subsidi BBM diatur dalam UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dalam Pasal 16 ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp175.350.382. 161.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya ayat (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan ayat (3) Anggaran untuk Program pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. selanjutnya ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam penjelasan pasal 16 ayat Ayat (2) bahwa Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Mengenai fleksibilitas kenaikan anggaran subsidi BB dijelaskan dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa ayat (1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBp Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan UU APBN di atas maka tanggung jawab pengelolaan subsidi solar ada di tangan pemerintah baik dalam menetapkan volume solar subsidi, nilai subsidi setiap liter solari, menentukan alokasi kuota solar bagi setiap wilayah atau setiap SPBU (melalui peraturan BPH migas). Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengaturan tersebut maka maka akan membuka peluang kelangkaan solar atau kekacauan lainnya dalam pengelolaan solar bersubsidi. Gagal Mengelola Solar Bersubsidi Solar subsidi sebetulnya merupakan salah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Subsidi konon merupakan pelaksanaan dari amanat pasal 33 UUD 1945. selain itu subsidi solar sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa atau inflasi. Dengan adanya subsidi maka diharapkan stabilitas ekonomi dan sosial akan lebih terjamin. Apa definisi subsidi menurut UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menyebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola solar subsidi, akan menjadi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan UU APBN. tidak hanya itu kegagalan dalam mengelola subsidi solar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UUD. Jika itu terjadi maka presiden bisa dimaksudkan atau bisa diberhentikan di tengah jalan. Pertanyaannya mengapa pengelolaan solar subsidi bisa gagal? ada beberapa kemungkinan di antaranya : (1) Nilai subsidi solar yang memang sangat kecil. Seberapa besar subsidi solar yang diberikan oleh pemerintah ? Subsidi tetap solar hanya Rp500/liter. Nilai subsidi solar lebih rendah dibandingkan tahun lalu. (tahun 2020: Rp1.000/litert). jika dikalikan dengan volume solar subsidi sebanyak 15,8 juta kiloliter, maka nilai solar subsidi hanya Rp. 7,9 triliun atau hanya 4.5 persen dari keseluruhan nilai subsidi yang disediakan UU APBN 2021. Akibatnya nilai subsidi tidak lagi sesuai dengan beban biaya yang diperlukan untuk menyediakan solar. (2). Pertamina sebagai pelaksana pengadaan dan distribusi solar subsidi kemungkinan besar tidak memiliki uang untuk membiayai pengadaan solar dan biaya distribusinya. Perusahaan Pertamina bisa jadi menderita kerugian akibat peningkatan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menimbulkan beban biaya yang sangat besar bagi pengadaan solar subsidi. Sementara solar subsidi sendiri baru akan dibayarkan nanti oleh pemerintah dan sekarang hanya sebagai piutang. (3) Harga solar subsidi dengan harga solar non subsidi yang terpaut sangat jauh. Hal ini menimbulkan moral hazard berbagai pihak yang memiliki kota solar. Mereka dapat menjual solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak seharga solar non subsidi. Selain itu konsumen solar subsidi dapat mengambil kentungan secara ilegal dengan menimbun solar subsidi. Atau kemungkinan lain adalah orang orang yang tidak berhak seperti penguasa angkutan sawit, angkutan tambang khususnya tambang batubara menggunakan solar subsidi. Hal ini perlu diselidiki aparat berwajib. Jika memperhatikan kemungkinan di atas sebagai penyebab kelangkaan solar, maka dapat dipastikan kelangkaan solar tidak ada jalan keluar yang sifatnya permanen. kelangkaan solar terbuka peluangnya terjadi secara lebih masiv, dikarenakan untuk mengatasinya butuh perubahan UU APBN dan persetujuan DPR yang kemudian diikuti dengan peraturan presiden untuk menambah nilai subsidi. Selanjutnya pertamina harus dapat mengatasi kesulitan keuangan dengan menagih piutang kepada pemerintah secepatnya. namun tampaknya ini juga tidak mungkin. Jalan keluar lain yakni dengan menaikkan harga solar subsidi agar harganya tidak terpaut jauh dengan solar komersial, namun hal ini juga tidak mungkin dilakukan ditengah kesulitan ekonomi masyarakat dan apalagi pemerintah tak akan ada keberanian untuk itu. Jadi ya siap siapkan saja diri, segala kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ekonomi, politik dan kondisi sektor energi khususnya BBM di dunia yang sangat dinamis sekarang ini. Presiden Jokowi bisa saja nanti dianggap gagal mengelola subsidi atau gagal melaksanakan UU APBN, atau gagal melaksanakan UUD 1945. bisa saja kan? *) Peneliti AEPI
RPLC-19 Sebar Samilakor Kepada Milenial
RPLC-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat diproduksi oleh masyarakat secara individu dalam usaha menjaga kesehatan masing-masing, keluarga dan lingkungan. Oleh: Iriani Pinontoan HARI Sumpah Pemuda ke-93 menjadi pilihan Relawan Pejuang Lawan Covid 19 (RPLC-19) menyebarkan Sari Minuman Rempah Asli Lawan Korona (Samilakor) kepada para milenial di 37 titik di seluruh Indonesia. Di Bekasi, Jawa Barat, kegiatan itu dipusatkan di Pesantren Yayasan Ar Ridwan, Jatiasih. Pilihan terhadap minenial, khususnya pelajar dan mahasiswa karena mereka baru saja mendapat vaksinasi. Minuman imunomodulator itu berdasarkan penelitian epidemologi prediktif, Dr. Tifauzia Tyassuma, mampu meningkatkan imun dan membentuk antibodi agar menjadi kuat menghadapi wabah Coronavirus disease (Covid-19). Minuman herbal tersebut berasal dari tumbuhan asli Indonesia yang murah dan mudah diperoleh. Bahkan, bisa ditanam di halaman rumah. “Ternyata imunitas itu dapat dibuat dari kekayaan hayati rempah-rempah asli Indonesia. Saya melakukan penelitian secara intensif, ternyata formula rempah yang bisa digunakan melawan covid itu cukup sederhana. Dari Sabang sampai Merauke mudah diperoleh. Terdiri dari jahe, kunyit, sereh, jeruk lemon, daun bambu dan gula aren. Formula ini dinamakan Samilakor,” kata Tifauzia saat menyampaikan pesan kepada semua relawan Sebagai pemegang paten, Dokter Tifauzia, Presiden Ahlina Institute ini, mengizinkan siapapun menggunakan formula tersebut atau memproduksinya sebagai usaha kecil berbasis rumahtangga. "Silakan urus perizinannya bagi yang ingin memproduksi, dan tidak perlu membayar royalti kepada saya" ujar Dokter Tifa. Penanganan Covid- 19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, relawan dan simpatisan lainnya beriniatif membuat ramuan penambah imun dengan memanfaatkan rempah-rempah asli Indonesia. Seluruh masalah kesehatan tidak boleh bergantung pada pemerintah. Masyarakat bisa diajak serta menanganinya, mulai dari pencegahan dan penanganan, hingga perawatan sampai sembuh.Tidak bisa ditangani satu stekholder pemangku atau kepentingan saja. Seluruh komponen bangsa harus terlibat. Tifauzia menjelaskan, selama hampir dua tahun masa pandemi telah terbentuk komunitas seluruh Indonesia yang diberi nama Relawan Perjuangan Covid-19 (RPLC-19). “Selama hampir dua tahun, kami membuat 1.200 lebih komunitas lawan Covid-19, yang disebut RPLC 19. Dalam satu titik, beranggotakan 1.000 sampai 10.000 relawan. Menurut kami, kelompok relawan tersebut sangat penting," ujarnya. Relawan Pejuang Lawan Covid-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat di produksi oleh masyarakat dalam usaha menjaga kesehatan mereka masing-masing, keluarga dan lingkungan. Setelah launching, Sebar Samilakor Indonesia (SSI) pertama,17 Agustus 2021, beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI yang membawahi Bidang Pariwisata dan Budaya menjadikan samilakor menjadi minuman wajib mereka. Minuman tersebut sudah mendapatkan endorse dari Direktur Jenderal Kebudayaan dan Komisi X DPR RI. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-93, formula minuman rekondisi itu juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten. Wali kota setempat pun membuat acara khusus menyosialisasikan samilakor. Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai acara Sebar Samilakor Indonesia (SSI II) dari Sabang sampai Papua. Minuman fersebut bukan hanya dapat melawan corona virus, tetapi bisa juga melawan endemik yang ada seperti typhus, demam berdarah, malaria dan diare. Selain anti kuman, minuman itu juga bisa mengatasi diabetes, hipertensi, jantung terkontrol. Ternyata kekayaan hayati Indonesia bisa bermanfaat jika dikelola oleh tangan dan orang yang memiliki ilmu tepat. Pengalaman para relawan saat grafik Covid-19 periode kedua 2021 mencapai puncaknya pada Juni, sari minuman herbal tersebut sangat membantu mereka yang terpajan, khususnya yang mengalami sesak nafas dan diare. Upaya sosialisasi dan sebar samilakor kepada masyarakat luas akan terus dilakukan, meskipun Covid-19 sudah melandai dan menuju epidemi. Pada masa depan, pandemi diperkirakan menjadi epidemi. Bersamaan dengan itu, kata Tifauzia, akan muncul virus-virus purba dan penyakit-penyakit baru lainnya. Keadaan dunia tidak akan terus berubah. “Kita menuju tahun 2022. Tahun yang overwhelming, tak terkendali. Tahun depan masalah kesehatan berbagai multi dimensi akan bermunculan sebagai dampak kerusakan organ-organ tubuh yang tidak disadari selama dua tahun, baik akibat virus maupun vaksin yang disuntikkan ke tubuh manusia," katanya. Penulis, Wartawan Senior FNN.co.id
Terpasung
Oleh Ady Amar *) TERPASUNG punya makna leksikal pada sesuatu yang sempit dan tidak leluasa, bisa bermakna tersekap, terkurung, terkungkung, terpenjara, terbelenggu, terkekang, dan seterusnya. Pokoknya pada hal-hal yang tidak leluasa untuk bergerak. Terpasung pun punya makna struktural, yang itu disematkan tidak pada satu kata, tapi dalam bentuk kalimat untuk memberi aksentuasi makna: ia terpasung dalam kebijakan partai atau ia terpasung oleh jabatan yang melekat. Tentu makna "terpasung" dalam kalimat itu tidak bisa lagi berdiri sendiri sebagai makna tunggal. Menarik jika kata "terpasung" itu disematkan pada Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Dua orang yang digadang-gadang sebagai calon kuat untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Masih lama memang, tapi suara tabuhan menuju Pilpres sudah ditabuh, meski tabuhannya terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Tabuhan yang suaranya lamat-lamat, itu bisa sebab mereka "terpasung" oleh kebijakan partai yang belum mau mengusungnya (Ganjar Pranowo). Dan yang lain, oleh sebab jabatan yang melekat, merasa tidak pantas jika harus melangkah lebih jauh (Anies Baswedan). Keduanya menjadi manusia "terpasung", sehingga geraknya menuju Pilpres jadi terhalang. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tampak mencoba sekuatnya melepas ikatan "pasung", dan karenanya terkesan "melawan" partai yang membesarkannya (PDIP). Tekanan pada partai, seperti manuver, terus diikhtiarkan untuk melepas "pasungan" agar geraknya makin leluasa. Meski partainya setidaknya belum bergeming merespons untuk melepas "pasungan" sebagai petugas partai. Sedang Anies Baswedan yang tidak berpartai, sebenarnya bisa bermanuver lebih lincah lagi. Tapi ia justru "terpasung" oleh bayangan sendiri, dan itu oleh etika yang dipegangnya yang tampak kaku, yakni akan menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, sesuai amanah yang diemban. Padahal pendukungnya ingin Anies sedikit lentur, tetap bekerja memenuhi janji-janji kampanyenya kepada warga DKI, tapi tidak mengenyampingkan persiapan menuju 2024. Ganjar dan Anies menjadi manusia "terpasung" dengan alasannya masing-masing. Yang satu oleh kebijakan partai, sedang satunya memegang teguh etika yang diyakininya. Itulah gambaran untuk keduanya dalam memaknai kata "terpasung". Dan jika muncul relawan yang mendeklarasikan keduanya, itu sebenarnya bentuk pressure terhadap induk partainya (PDIP), dan yang satu pada kandidat yang sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa harus "memasung-masungkan" diri dengan etika berlebihan. Akhirnya Deklarasi Ganjar Pranowo meski "terpasung" ia tampaknya lebih siap menyongsong 2024 ketimbang Anies Baswedan, setidaknya itu yang tampak. Maka ambisi keduanya pun bisa tampak dengan jelas, dan itu pasti membuat relawan, khususnya relawan Ganjar Pranowo, akan lebih mudah bermanuver membuat deklarasi. Itu diharapkan bagian dari penguatan elektabilitas kandidat yang diusungnya. Maka, itu tampak dari relawan Ganjar Pranowo yang lebih dulu tampil dengan deklarasi di mana-mana. Tak terhitung di berapa tempat deklarasi itu dilakukan. Bisa jadi itulah yang menyebabkan elektabilitasnya menaik versi lembaga survei, meski itu juga bukan satu-satunya parameter yang bisa dilihat. Karena, banyak juga lembaga survei hadir bekerja untuk pasangan tertentu. Framing lalu dilakukan. Karenanya, menjadi biasa jika angka elektabilitas dimainkan sesukanya. Entah sampai kapan "pasungan" untuk Ganjar Pranomo itu dibuka. Tidak ada yang tahu. Maka, tekanan pada partai (PDIP) akan terus dilakukan oleh "tangan-tangan" Ganjar yang terus bergerak. Dan jika saat ini terlihat, bahwa PDIP tampak terbelah, itu bisa juga bagian dari manuvernya. Sedangkan Anies Baswedan, seperti tadi disebutkan, sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa bantuan pihak lain. Itu jika ia bersedia. Tapi tampaknya Anies belum mau membuka "pasungnya" dan masih asyik menyelesaikan kerja-kerjanya selaku Gubernur DKI Jakarta. Mungkin Anies masih menganggap Pilpres 2024 masih jauh. Jadi tidak perlu terburu-buru menampakkan ambisi dalam menyongsongnya. Tapi mereka yang "berpihak" pada Anies, tidak sanggup melihat sikap Anies yang masih tidak beranjak dari kerja-kerja yang terpateri dengan mengedepankan etika. Dan, mereka yang "berpihak" itu, tidak nganti lalu mendeklarasikan Anies for President, di Gedung Joang, Cikini, Jakarta (20/10). Dimotori La Ode Basir dan 6 kawannya. Deklarasi yang menghebohkan, dan pastinya lebih lagi mengejutkan Anies Baswedan yang seperti pihak yang di-fait accompli. Siapa La Ode Basir itu, orang bertanya-tanya. Ia tentulah bukan penduduk planet lain yang tidak bisa dikenali jejak rekamnya. La Ode Basir dikenal sebagai orang dekatnya Erwin Aksa, tokoh muda Partai Golkar yang saat Pilpres 2019 "melawan" kebijakan partainya dengan memilih berada di kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Erwin Aksa adalah kemenakan dari Jusuf Kalla (JK). Maka, jika lalu orang menduga ada "tangan" JK di sana juga tidak salah. Dan kemarin, Ahad (31/10), itu "di markaz" Ganjar Pranowo sendiri, Kabupaten Purbalingga, muncul Deklarasi Relawan Satria Anies Presiden 2024 Korda Purbalingga. Ketua Relawan Koordinator Nasional Satria Anies Presiden 2024, Ahmad Zainuddin Abbas, alias Gus Abbas, memberi alasan mengapa deklarasi itu dimunculkan, itu karena Anies Baswedan sudah teruji kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan berharap bisa diteruskan di tingkat nasional... Tambahnya, figurnya tenang dan njawani. Karenanya, Anies Baswedan meski enggan membuka "pasungnya" sendiri, maka relawan tetap mendeklarasikan dirinya menuju 2024. Tampaknya gelombang itu sulit dihentikan. Terdengar tidak lama lagi akan muncul deklarasi untuk Anies Baswedan di Jawa Barat dan lanjut Jawa Timur, dan seterusnya. Biarlah para deklarator berjalan dengan kreasinya masing-masing. Itu bukti bahwa mereka bekerja ingin menghadirkan pemimpin nasional yang sesuai harapan. Anies Baswedan mungkin masih menganggap, bahwa saat ini belum waktunya untuk menampilkan diri, baru tarhim, ia akan bergerak jika adzan berkumandang. Tapi buat para deklarator, dalam perspektifnya, sebenarnya sudah masuk waktu adzan dan mereka bergerak tanpa perlu kulo nuwun segala. (*) *) Kolumnis
KPK Dalami Proses Penganggaran Proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penganggaran hingga dilaksanakannya lelang berbagai proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK, Jumat (29/10) memeriksa delapan saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan nilai pagu anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk dengan proses penganggaran hingga dilaksanakannya lelang berbagai proyek di Dinas PUPR dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Delapan saksi, yaitu Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, Sekda Kabupaten Musi Banyuasin Apriyadi, Kasi Lingkungan dan Keselamatan Dokumen dan Pengembangan Sistem serta Leger Jalan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Robby Candra, Kasi Perencanaan dan Penyediaan JPU Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Musyadek. Selanjutnya, Kasi Operasional Pemeliharaan dan Bina Manfaat SD Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Meydi Lupiandi, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Aditia Pancawijaya Tantowi, Kasi Pemeliharaan JPU Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Saaid Kurniawan, dan Badruzzaman alias Acan selaku staf ahli Bupati Musi Banyuasin. Selain itu, kata Ali, delapan saksi itu juga didalami terkait dugaan adanya perintah dan delegasi khusus dari tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) kepada tersangka Herman dan tersangka Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU) untuk dilakukan penarikan "fee" atas pelaksanaan pekerjaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tersebut. Diketahui, Dodi, Herman, dan Eddi merupakan tersangka penerima suap kasus tersebut. Sementara pemberi suap adalah Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan sebagai penerima, Dodi, dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (sws, ant)
Kunjungan ke Garut, Anis Matta Bersilaturrahmi ke Pimpinan Persis dan Kapolda Jabar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) KH Aceng Zakaria dan Bertemu dengan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dofri di Kabupaten Garut, Jabar, Minggu (31/10/2021). Silaturrahmi ini bagian dari kunjungan kerja Anis Matta ke daerah, setelah sebelumnya bersilahturahmi dengan pendiri Chocodot Kiki Gumelar, pengusaha makanan olahan coklat dan dodol, serta meninjau langsung pabriknya di Garut. Saat bersilaturrahmi dengan KH Aceng Zakaria, Anis Matta disambut hangat, serta dijamu makan bersama di kediamannya di Pesantren Persis Rancabango, Garut. Ada suasana khas ketika kita berkunjung dan dijamu makan di rumah kiai. Sambutan yang hangat, dialog dari hati ke hati, juga ada tawa canda. Kehangatan dan ketulusan seperti men-charge batere ruhani kita," kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin 1 November 2021. Hal itu, menurut Anis Matta, ia rasakan betul saat bersilaturahim dengan KH Aceng Zakaria, Ketua Umum PP Persis. "Terjadi perbincangan yang dalam tentang visi baru perjuangan umat, saatnya mengubah kerumunan menjadi kekuatan perubahan yang ril," ujar Anis Matta. Perubahan visi perjuangan umat itu, kata Anis Matta, harus memberi kompas atau arah bagi rakyat Indonesia yang sedang menghadapi tantangan eksistensial di tengah krisis global. "Saya sampaikan juga kepada KH Aceng Zakaria, kalau Partai Gelora ingin menjadi rumah kolaborasi bagi seluruh elemen kekuatan yang dulu, sekarang dan di masa mendatang dalam membentuk bangunan Indonesia," ungkapnya. Karena itu, Anis Matta mengajak semua pihak untuk berdoa agar para ulama, kiyai dan guru-guru diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. "Mari kita berdoa agar para ulama, kiai, dan guru-guru kita diberi kesehatan sehingga bisa terus memberi pencerahan bagi umat. Aamiin," kata Anis Matta. Pada kesempatan lain Anis Matta juga bertemu dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri saat menghadiri acara resepsi pernikahanan putra sahabatnya, Sulkarnain di Tasikmalaya. Anis Matta dan Ahmad Dofiri duduk satu meja saat menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Mereke berdua terlihat mengobrol santai, membicarakan berbagai hal, layaknya dua orang sahabat. "Alhamdulillah, sempat ngobrol santai bersama Kapolda Jawa Barat Pak Ahmad Dofiri. Kebetulan sama-sama menghadiri resepsi pernikahan putra sahabat saya Pak Sulkarnain di Tasikmalaya. Saya sampaikan ke Pak Dofiri, kalau Warga Jawa Barat perlu polisi rasa ustadz," papar Anis Matta. Selain bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria dan bertemu Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta juga menghadiri kegiatan Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Garut. Festival Literasi AMI ini dihadiri pengurus dan kader Partai gelora dari beberapa DPD yakni Kab Garut, Kab Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta menyampaikan sejumlah arahan. "Setiap orang yang bergabung dengan Partai Gelora adalah energi yang membawa misi perubahan bagi bangsa ini. Karena Gelora hadir membawa narasi perubahan," katanya. Selama kunjungan ke Garut, Anis Matta didampingi Ketua Pengembangan Teritori II (Bangter) Ahmad Zaerofi, Ketua Bidang Generasi Muda Hudzaifah Muhibullah, Sekertaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Ahmad Yani, Direktur AMI Coach Gunawan dan Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana. (sah)
BPBD DKI Imbau Warga Waspadai Angke Hulu Siaga Tiga
Jakarta, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga bantaran sungai agar mewaspadai kenaikan tinggi muka air di Pos Pantau Angke Hulu yang masuk siaga tiga atau kategori waspada karena potensi cuaca ekstrem. Melalui akun twitter @BPBDJakarta di Jakarta, Senin, BPBD mencatat kenaikan tinggi muka air di Angke Hulu sejak pukul 00.00 WIB mencapai 155 cm atau naik 10 cm dari batas normal 145 cm. Hingga pukul 03.00 sampai 04.00 WIB, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, tinggi muka air Angke Hulu naik menjadi 160 cm. BPBD DKI memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terdampak kenaikan tinggi muka air itu, di antaranya Rawa Buaya, Cengkareng Timur, dan Cengkareng Barat. Kemudian, Kembangan Utara, Kedoya Utara, Duri Kosambi, Kapuk dan Kedaung Kali Angke. BPBD DKI kemudian meneruskan informasi tersebut kepada lurah dan camat daerah yang berpotensi terdampak, kemudian menyebarkan informasi kewaspadaan itu melalui media sosial sebagai bagian dari sistem peringatan dini. (mth)
PCR-Gate Harus Diusut
By M Rizal Fadillah PENURUNAN harga pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi 275 ribu untuk Jawa Bali dan 300 ribu untuk luar Jawa Bali berlaku mulai 27 Oktober yang diumumkan Presiden cukup menggembirakan tetapi juga mengejutkan. Gembira karena turun harga, terkejut karena membayangkan keuntungan banyak pihak ketika harga 500 ribu atau sebelumnya 900 ribu atau diawal pandemi yang berharga satu hingga dua juta rupiah. Saat 500 ribu saja resmi keuntungan senilai 150 persen. Adapun komponen penentuan harga pemeriksaan PCR adalah : Pertama, jasa dokter, tenaga lab, tenaga ATLM, jasa pengambilan spesimen. Kedua, komponen alat medik habis pakai (hazmat, masker N95, cover kepala, dan lainnya). Ketiga, komponen Reagen. Keempat, biaya operasional termasuk administrasi. Dan kelima, keuntungan. Hal yang menjadi perhatian bersama adalah kemungkinan hadir penumpang gelap dari permainan harga, pemburu rente, dan mafia yang berhubungan dengan budaya korupsi yang melekat pada para pejabat terkait. Tingginya angka dan biaya impor menjadi titik rawan korupsi tersebut. Apalagi jika didukung oleh rasa aman penggunaan dana APBN akibat berlakunya UU No 2 tahun 2020 yang membebaskan gugatan atau tuntutan hukum. Penting pula untuk dibandingkan dengan biaya PCR India yang dapat hanya 500 Rupee atau 96 ribu rupiah. Mengapa perlu pengusutan dugaan skandal PCR ini, yaitu : Pertama, penurunan harga yang anjlok jauh dari 2 juta menjadi 300 ribu, berarti selama ini ada keuntungan besar yang "dimainkan" pengusaha fasilitas kesehatan yang tidak lepas dari peran pengambil kebijakan. Said Didu mensinyalir regulasi pemerintah dan beban rakyat itu justru menguntungkan swasta. Swasta tentu tidak bisa bermain sendiri tapi perlu "bantuan" regulator. Kedua, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan no 37/PUU-VIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021 mengoreksi UU No 2 tahun 2020 membatalkan hak imunitas pemerintah atas tuntutan hukum dalam hal penggunaan dana APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembiayaan jor-joran dengan menggunakan dana APBN untuk penanganan Covid 19 yang kemarin aman kini menjadi terancam. Ketiga, di tengah beban berat yang menyengsarakan rakyat atas berbagai regulasi Pemerintah di masa pandemi, ternyata pengusaha fasilitas kesehatan bersama para pejabat terkait (juga yang tak terkait) justru meraup keuntungan besar dari proyek kesehatan penanganan Covid 19. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi karena mempraktekkan asas "mencari kesempatan dalam kesempitan" adalah suatu kekejian. Aneh sebenarnya, mengapa Presiden yang justru mengumumkan penurunan harga, padahal penetapan tarif baru tersebut hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No AK 02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR yang mulai berlaku terhitung tanggal 27 Oktober 2021. Terhadap dugaan bahwa terjadi skandal dalam program pemeriksaan RT-PCR ini, maka semestinya Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan atau pembenahan tata kelola keuangan yang dinilai publik mencurigakan tersebut. Jika Presiden diam saja, maka wajar jika publik dapat berpandangan jangan-jangan Presiden juga menikmati keuntungan dari permainan harga pemeriksaan PCR tersebut. Audit dan pemeriksaan menyeluruh harus segera dilakukan. Menarik data KPK bahwa 70 persen pejabat di masa pandemi ternyata meningkat harta kekayaannya, termasuk para menteri apakah Luhut, Prabowo, Johni Plate, ataupun Yaqut Cholil Qaumas. Bagaimana keadaan harta Presiden Jokowi ? *) Analis Politik dan Kebangsaan
Presiden Jokowi Usulkan Tiga Upaya Bersama G20 Percepat Capai SDGs
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengusulkan tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara Kelompok Dua Puluh (G20) dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," kata Presiden Jokowi pada sesi KTT G20 membahas pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10). Tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara G20 untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif penangguhan layanan utang, serta tambahan alokasi hak penarikan khusus (Special Drawing Rights/SDR) senilai 650 miliar dolar AS menjadi langkah penting guna memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi. Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Financing gap atau selisih kebutuhan pembiayaan yang melebar dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS per tahun harus menjadi perhatian serius. "Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," kata Presiden Jokowi. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan dari guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama dalam sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan. Menurut Jokowi, sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs harus semakin diperjuangkan. Akibat pandemi COVID-19, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan menurun ke 7,5 persen pada 2021, malah kembali menjadi 9,4 persen. Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam bidang pendidikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat setidaknya delapan negara berada pada tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi terhadap dampak generasi yang hilang, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan. "Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation (generasi yang hilang). Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," kata dia. Turut mendampingi Presiden saat menghadiri sesi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (mth)
Duel Maut, Seorang Mantan TNI AU Tewas
Makassar, FNN - Kepolisian Sektor (Polsek) Panakukang masih melakukan pendalaman kasus perkelahian hingga menewaskan seorang mantan personel TNI Angkatan Udara berinisial HE (39) dengan sopir rental berinisial MS (26), di Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sulawesi Selatan. "Dari hasil penyelidikan awal, masih ada dua orang yang terlibat. Yang lain, masih kami dalami," ujar Kapolsek Panakukang AKP Andi Ali Surya saat dikonfirmasi, Sabtu. Ia mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Jumat (30/10) malam, sekitar pukul 22.30 WITA, sesuai laporan yang diterima. Lokasi kejadian di sekitar Taman Makam Pahlawan, Jalan Perintis Kemerdekaan. "Kasus ini masih akan dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian," kata Ali Surya. Berdasarkan infomasi yang dihimpun, Kapolsek menjelaskan, MS merupakan sopir rental. Usai mengantar penumpangnya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, kemudian bertemu HE dan meminta korek api, sembari berbincang-bincang, ia pun meminta dirinya diantar ke Jalan Sultan Alauddin. Dalam perjalanan, HE tiba-tiba meminta MS membelokkan kendaraannya ke arah Taman Makam Pahlawan. Saat berbelok ke arah itu, HE lantas melakukan penganiayaan dengan mencabut sangkurnya lalu menusuk paha dan bagian dada korban MS. MS secara spontan mencoba melakukan perlawanan dan merebut sangkur dari HE, kemudian menusuk balik ke arah dada HE. MS lalu berusaha keluar dari mobilnya dan meminta tolong kepada warga sekitar. Sementara HE juga keluar dari mobil lalu melarikan diri. Korban MS selanjutnya ditolong warga lalu membawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan pertolongan pertama, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan intensif. Usai kejadian itu, warga menghubungi Polsek Panakukang. Sesaat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), anggota melaksanakan penelusuran hingga menemukan sosok pria di saluran air diduga HE. Setelah dilakukan pengecekan, kondisinya sudah tidak bernyawa. "Sementara ini MS dirawat intensif di RS Bhayangkara. Belum ada tersangka, karena masih dilakukan penyelidikan," katanya pula. Saat ditanyakan apa motif dari peristiwa duel maut tersebut, apakah ada dugaan perampokan serta keduanya punya hubungan, Kapolsek mengatakan masih dalam proses pendalaman terkait kejadian itu. "Tidak sama kenal. Kami masih menduga-duga (dugaan perampokan) dan masih dilakukan penyelidikan. Status yang bersangkutan pecatan TNI AU, dan statusnya bukan TNI, artinya sudah jadi warga sipil," katanya menjelaskan. Secara terpisah, Kepala Urusan Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum (Kaurpenpasum) Lanud Hasanuddin, Makassar, Kapten Sus Jumadi, membenarkan HE adalah pecatan TNI AU atas sejumlah pelanggarannya. "Yang bersangkutan telah dipecat dari dinas kemiliteran, jadi statusnya bukan lagi prajurit TNI AU," tegas Kapten Jumadi. Untuk permasalahan yang menimpa MS, saat ini sedang didalami dan diproses oleh pihak kepolisian setempat, dan tidak ada hubungan dengan TNI AU. (sws, ant)
Pemuda Pematang Siantar Cabuli Anak di Bawah Umur
Medan, FNN - Personel Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar menahan JMT seorang pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban anak di bawah umur warga Pematang Siantar, Sumatera Utara. "Terhadap tersangka JMT dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pematang Siantar sejak tanggal 21 Oktober 2021," kata Kasubbag Humas Polres Pematang Siantar AKP Rusdi Yahya, dalam keterangan tertulis, Minggu. Ia menyebutkan, perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa (19/10) sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Merdeka depan Gedung Olahraga Kelurahan Pardamuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik Polres Pematang Siantar melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan visum menerangkan bahwa benar JMT telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. "Tersangka telah mengakui perbuatannya," ujar Rusdi. Rusdi mengatakan, Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Edi Sukamto akan menindak tegas bagi setiap pelaku perbuatan cabul dan berkomitmen terus kepercayaan masyarakat. Dengan telah dilakukannya langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. "Terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan kontrol kepada kami, karena kami ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya pula. (sws, ant)
Kontrak Pelet TOSS PLTU Ropa NTT Dukung Transisi Energi RI
Jakarta, FNN - Kementerian ESDM mengapresiasi penandatanganan kontrak jual dan beli bahan bakar pelet tempat olah sampah setempat (TOSS) untuk program co-firing di PLTU Ropa, NTT, sebagai bentuk dukungan nyata bagi transisi energi di Indonesia. Penandatanganan kontrak dilakukan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Flores, NTT, dengan konsorsium koperasi dan usaha kecil menengah binaan Pemerintah Kabupaten Ende, NTT, bernama Koperasi Energi Baru Pancasila secara hybrid di Ende, NTT, Kamis (28/10/2021). Dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak penting pengembangan biomassa untuk co-firing pada PLTU Ropa dengan memanfaatkan pelet yang berasal dari material sampah biomassa di Kabupaten Ende dan diproduksi masyarakat setempat. "Kami sangat mengapresiasi upaya Tim TOSS Ende yang terdiri atas Pemda Ende, Comestoarra, PLN UPK Flores, dan organisasi nirlaba ACIL yang terus mendukung transisi energi melalui upaya penyediaan energi yang berbasis energi terbarukan. Salah satu bagian program green booster PLN adalah co-firing pada PLTU eksisting dengan menggunakan biomassa baik yang berbasis sampah, limbah maupun biomassa yang berasal dari tanaman energi," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam sambutannya secara virtual saat acara penandatanganan mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut Tutuka, upaya co-firing ini akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, yang dalam kebijakan energi nasional (KEN) telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa merealisasikannya. "PR kita untuk mencapai target tersebut masih cukup besar dan diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk akselerasinya," katanya. Menurut dia, substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, dengan demand penggunaan energi turun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas, maka upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas untuk mendorong EBT tanpa membebani PLN dan juga pemerintah dengan subsidi. Co-firing biomassa pada PLTU bukanlah hal baru. Banyak negara-negara di luar yang sudah berhasil menghijaukan PLTU-nya dengan program co-firing biomassa, bahkan hingga 100 persen PLTU digantikan dengan biomassa. Ke depan, Indonesia juga akan berupaya untuk bisa mengurangi PLTU-PLTU yang sudah ada untuk digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih bersih. "PLN dan pemerintah daerah diharapkan juga memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk bisa menyediakan energi untuk negeri dengan energi yang lebih ramah lingkungan," ujar Tutuka. Selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, program co-firing biomassa khususnya yang berbasis sampah dan limbah juga berdampak positif kepada pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy), dapat membuka lapangan kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca, yang mana sektor energi diharapkan berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Tutuka mengatakan tantangan terbesar untuk program co-firing dengan biomassa ini adalah ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomassa. Untuk itu, dalam jangka pendek ini, pemerintah mendorong implementasi dari co-firing ini menyesuaikan dengan ketersediaan feedstock di daerah setempat, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya bisa menekan harga bahan bakunya. TOSS Ende merupakan solusi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kabupaten Ende yang dapat digunakan sebagai bahan baku co-firing PLTU Ropa, sekaligus mendukung ekosistem listrik kerakyatan dan substitusi minyak tanah dan kayu bakar yang selama ini masih banyak digunakan masyarakat Ende. Selain itu, nilai positif dari TOSS Ende ini menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam pembersihan sampah dan lingkungan di masyarakat di Kabupaten Ende serta memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat Ende akibat pandemi COVID-19. Bahan baku yang digunakan untuk co-firing cukup beragam seperti PT PJB yang go live komersial dengan sawdust, PT Indonesia Power go live dengan SRF dan sekam padi, PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau go live dengan dengan cangkang sawit, dan sekarang PLTU Ropa menggunakan pelet TOSS yang dibuat masyarakat Ende. "Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku biomassa untuk co-firing PLTU sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan potensi biomassa setempat dengan tetap memperhatikan standar teknis dan kebutuhan pembangkit. Dengan demikian, pengusaha lokal dan masyarakat setempat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehingga mendukung terciptanya ekonomi listrik kerakyatan," tutur Tutuka. Pemerintah mengharapkan program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan persentase dari campuran biomassanya juga terus bisa ditingkatkan. Untuk itu, tambahnya, dari sisi hulu penyediaan bahan bakunya juga harus dibangun dan dikembangkan dengan baik. (mth)
Akademisi Usulkan Sanksi Kerja Sosial Bagi Pelanggar UU ITE
Jakarta, FNN - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ari Wibowo mengusulkan variasi sanksi pidana berupa kerja sosial untuk perkara yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Karena motif (kejahatan siber, Red.) ada banyak, masalah yang harus dipikirkan adalah harus tersedia sanksi yang lebih bervariatif. (Sanksi, Red.) pidana yang disediakan dalam UU ITE hanya dua, pertama itu penjara, kedua denda,” kata Ari Wibowo ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk “Refleksi Penegakan Hukum Indonesia di Era Society 5.0" yang disiarkan di kanal YouTube FKPH FH UII, dan dipantau dari Jakarta, Minggu. Ari Wibowo memaparkan bahwa salah satu motif kejahatan siber adalah motif intelektual. Pelaku yang menggunakan motif tersebut cenderung melakukan kejahatan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu dan ahli dalam bidang teknologi informasi. “Mestinya sanksi pidana yang diterapkan tidak penjara atau denda. Tapi, memungkinkan alternatif sanksi lain, seperti sanksi kerja sosial. Negara bisa memanfaatkan dia (pelaku peretasan dengan motif intelektual, Red.) untuk yang lebih maslahat,” ujar Ari. Selain motif intelektual, terdapat dua motif lainnya, yaitu motif ekonomi, serta motif politik dan kriminal. Terkait dengan motif ekonomi, Ari merujuk pada kejahatan siber yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelaku kejahatan siber dengan motif ekonomi, kata Ari, relevan apabila memperoleh sanksi denda atau pidana finansial. Berdasarkan pengamatan Ari, pelaku kejahatan dengan motif ekonomi tidak akan jera apabila memperoleh sanksi berupa kurungan penjara. Selanjutnya, terkait motif politik dan kriminal. Pelaku yang melakukan kejahatan berdasarkan pada motif tersebut cenderung bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara politik pada pihak lain. Selain itu, kejahatan dengan motif politik dan kriminal juga bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain dan tidak terbatas pada pelaku politik. “Untuk motif politik dan kriminal, pidana penjara masih relevan untuk dilakukan pembinaan kepada pelakunya,” kata Ari pula. (sws, ant)
Polisi di Tulungagung Bubarkan Latihan Silat karena Alasan PPKM
Tulungagung, FNN - Polisi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu, membubarkan latihan silat salah satu perguruan silat di gedung serba guna Satpol PP setempat, karena alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlaku di daerah ini. "Kami bubarkan karena latihan itu sudah menimbulkan kerumunan. Pesertanya ada 100 orang lebih, sementara Tulungagung masih memberlakukan status PPKM," kata Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Rudi Purwanto dikonfirmasi usai pembubaran. Ia memimpin langsung operasi pembubaran latihan silat itu, dengan membawa sejumlah anggota. Langkah tegas polisi direspons positif oleh panitia yang juga pengurus perguruan silat. Di hadapan Kapolsek Rudi dan jajaran, mereka mengakui kesalahan dan menghormati kebijakan daerah. Terlebih, ternyata mereka juga belum mengantongi izin. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu sempat disesalkan sejumlah warga yang melihat adanya kerumunan tersebut. Pasalnya, gedung serba guna yang digunakan latihan merupakan aset milik Satpol PP dan berlokasi persis di depan Pendopo Kabupaten Tulungagung. "Itu ada anaknya anggota Satpol PP, minta izin Bapaknya," kata Rudi. Pengakuan panitia, kegiatan itu bertujuan untuk mencari atlet untuk persiapan pekan olahraga provinsi (porprov). Lantaran menimbulkan kerumunan, tidak mengantongi izin dan ada pengaduan warga, pihaknya lalu membubarkan kegiatan tersebut. Apalagi di waktu bersamaan, ada kegiatan pengesahan anggota perguruan silat lain di Lapangan Rejoagung. Dalam izin lisan yang disampaikan, jumlah peserta tak sampai 50 orang, namun saat acara berlangsung, ada sekitar 100 orang yang datang. "Makanya saya suruh pulang (bubar)," ujarnya. Kepada petugas, ketua panitia kegiatan seleksi Heru mengaku tak menyangka lebih banyak dari yang diperkirakan. Sebab sesuai izin yang disampaikan secara lisan, pihaknya sampaikan hanya dihadiri 48 orang. "Ternyata banyak yang datang, kami juga tak menyangka," ujar Heru. "Saya meminta maaf kepada Satpol PP, ini menjadi pembelajaran buat kami," katanya lagi. Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung Wahyid Masrur mengaku tak tahu-menahu ada kegiatan silat di Gedung Serbaguna Satpol PP setempat. Mendengar kabar itu, dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembubaran. "Sudah saya suruh bubarkan," ujarnya pula. (sws, ant)
Satgas TNI Ajarkan Warga Perbatasan RI-PNG Mengolah Pisang
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista mengajarkan cara mengolah pisang dan singkong menjadi keripik kepada masyarakat perbatasan RI-Papua Nugini di Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Letkol Inf Ade Pribadi Siregar dalam keterangan, Senin, mengatakan, pelatihan ketrampilan membuat keripik merupakan salah satu wujud pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista. Menurut dia, pelatihan ini sebagai bentuk penyaluran minat dan bakat ibu-ibu atau mama-mama dan anak-anak di wilayah perbatasan RI di Papua agar semakin kreatif dalam membuat makanan olahan, yang bahan dasarnya bisa didapatkan dari sekitar lingkungannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yaitu pisang dan singkong. "Bahan tersebut kemudian diolah menjadi makanan olahan yang menarik, salah satunya yaitu keripik pisang krispi serta keripik singkong gurih dan manis,"ujar Letkol Ade Siregar. Pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Buah pisang selain sebagai sumber karbohidrat dan vitamin, uga dapat memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan dan menyehatkan tulang,. "Kami ingin memperkenalkan dan mengajarkan kepada warga yang ada di wilayah perbatasan ini tentang tata cara membuat makanan olahan yang menarik dari pisang,” kata Dansatgas. Sementara itu, Danpos Bompay Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Serka Cecep Kusuma mengakui, Kampung Bompay merupakan salah satu desa yang memiliki potensi hasil pertanian yang melimpah selain singkong atau tanaman yang memiliki umbi salah satunya buah pisang. Melihat potensi tersebut,lanjutnya, terbersit ide untuk berbagi informasi tentang pengolahan pisang yang lebih menarik, tidak hanya direbus atau digoreng namun menjadi keripik pisang. Dikatakannya, sekitar 10 perempuan yang hadir dalam kegiatan ini, setelah mencoba contoh makanan olahan yang dibuat kemudian bersama-sama mulai mempraktikannya dengan dituntun personel Pos Bompay Sertu Purzazin dengan menggunakan bahan dasar berbekal tepung dan pisang. "Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan rasanya gurih dan enak. Warga sangat semangat, antusias dan senang serta tertarik dalam pelatihan belajar cara membuat makanan olahan ini,” ujar Cecep. Ia berharap, hasil pelatihan membuat makanan olahan ini, dapat dipraktikkan di rumah. "Tentunya selain untuk dicicipi oleh keluarga di rumah juga dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga," tutup Cecep. Salah satu warga perbatasan Angelicca Awom mengucapkan sangat senang dan terima kasih kepada Danpos dan personel Pos Bompay karena telah memberikan pengetahuan tentang cara mengolah pisang dan singkong menjadi makanan olahan. "Ketrampilan olahan pisang krispi, keripik pisang manis, keripik pisang asin dan singkong kremes keju yang siap dimakan bersama keluarga dan bernilai ekonomi untuk dikembangkan menjadi industri rumah tangga,"ungkapnya. Angelicca berharap, keterampilan yang telah didapatkan dari Satgas Yonif 403 Pos Bompay ini dapat membangkitkan minat dan kreativitas kami di kampung ini untuk membuat usaha kecil-kecilan demi membantu perekonomian keluarga. (sws, ant)
Menghindari Potensi Pemakzulan atas Peresmian Pabrik Biodiesel Jhonlin Group oleh Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membalas komentar istana atas kritik yang disampaikan beberapa hari lalu. Ia mengkritisi dua kejadian di Kalimantan Selatan atas kolaborasi antara Presiden Jokowi dan Haji Isam dalam satu pekan terakhir. Pertama, pada hari Kamis (21/10/2021) lalu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Kedua, keesokan harinya, Jumat (22/10/2021) lalu, Advokat Jurkani yang sedang melakukan langkah advokasi atas suatu penambangan ilegal juga di daerah Tanah Bumbu, dibacok oleh sekelompok orang yang menyebabkan Jurkani luka parah di kaki dan tangannya. Untuk lebih jelasnya, kami muat utuh rilis yang diterima FNN dari Denny Indrayana, sebagai berikut: Rilis saya “Presiden Jokowi, Haji Isam, Advokat Jurkani, dan Politik Bisnis Batu Bara di Kalimantan Selatan” tanggal 24 Oktober 2021 mendapatkan pemberitaan yang cukup luas secara nasional, meskipun tidak ada media Kalsel sendiri yang mengangkatnya, mungkin bisa diduga mengapa. Tidak mudah agaknya buat media Kalsel memberitakan isu tersebut. Apalagi di masa lalu, minimal ada dua wartawan yang masuk penjara ketika mengangkat berita sejenis—salah satunya bahkan meninggal dunia di penjara. Terkait Advokat Jurkani, setelah pembacokan biadab yang menyebabkan luka parah di kaki dan tangannya—hingga nyaris putus, korban masih belum sadarkan diri setelah operasi yang dilakukan Jumat lalu (29/10/2021). Soal penganiayaan terhadap Jurkani adalah tantangan berat bagi aparat kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku utamanya, dan tidak hanya menangkap pelaku lapangan—apalagi hanya dengan skenario akibat pengaruh minuman keras semata. Pembacokan tersebut jelas terkait dengan tindak pidana illegal mining di Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak sulit dibuktikan, karena puluhan alat berat yang mengerjakannya dengan mudah bisa ditemukan di lapangan, dan tentu saja gampang diidentifikasi pemiliknya. Kali ini, izinkan saya menyampaikan tanggapan balik atas komentar “Istana” melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono yang dikutip beberapa portal online, salah satunya IDN Times, Selasa 26/10/2021. Tanggapan ini tentu saja berisiko, tetapi tetap perlu saya lakukan, dengan niat untuk pembelajaran bersama. Sama sekali tidak ada maksud personal. Ini lebih merupakan masukan institusional kepada Lembaga Kepresidenan yang harus sama-sama kita jaga marwahnya. Tidak pula ada maksud apa-apa kepada pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Saya tidak kenal Beliau, tidak pernah bertemu. Tanggapan ini semata-mata niat baik untuk kita sama-sama menjaga prinsip good governance dalam pemerintahan, dan good corporate governance dalam kegiatan bisnis di tanah air. Dari pemberitaan yang saya baca, ada tiga poin utama yang disampaikan oleh Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono. Pertama, Ibu Dini menegaskan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus suap pajak adalah PT Jhonlin Baratama. Sedangkan pabrik biodiesel yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan milik PT Jhonlin Agro Raya. “Meskipun berada dalam group perusahaan yang sama, namun dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda, bidang usaha berbeda, memiliki susunan direksi dan dewan komisaris yang juga berbeda,” ujar Ibu Dini. Kedua, Dini menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik biodiesel adalah dalam rangka mendorong hilirisasi industri. “Dalam hal ini Presiden juga ingin menekankan pentingnya industri biodiesel didorong dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menekan defisit neraca perdagangan akibat impor solar”. Ketiga, terkait kasus yang sedang berjalan di KPK, Dini menegaskan, tidak ada intervensi dari Jokowi. “Terkait proses yang tengah berlangsung di KPK atas ‘sister company’ dari pabrik biodiesel tersebut, silakan terus berjalan dalam koridornya sendiri, diproses secara independen oleh KPK sesuai aturan hukum yang berlaku”. Jangan Sampai Menjadi Pintu Masuk Impeachment Atas tanggapan tersebut, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Adalah suatu kehormatan bagi rakyat biasa seperti saya mendapatkan tanggapan dari lingkungan Istana Presiden. Izinkan saya menanggapi balik, sekali lagi sebagai bentuk kecintaan saya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan, utamanya di bidang hukum dan ketatanegaraan. Untuk tanggapan kali ini, saya akan berfokus pada poin pertama yang disampaikan Stafsus Presiden Bidang Hukum, bahwa ada perbedaan entitas hukum antara PT Jhonlin Baratama yang diduga terjerat perkara suap pajak di KPK dengan PT Jhonlin Agro Raya yang proyek biodieselnya diresmikan Presiden Jokowi. Saya akan berbicara lebih banyak soal “Penerima Manfaat” (beneficiary ownership), yang membuktikan bahwa kedua perseroan tersebut tidak bisa secara sederhana dilihat sebagai entitas terpisah semata, karena sebenarnya dimiliki dan dikontrol oleh orang yang sama: Haji Isam. Sedangkan untuk poin kedua soal mendukung hilirisasi industri, bukan kapasitas saya untuk menanggapi. Meskipun timbul pertanyaan, mengapa harus pabrik yang dimiliki Jhonlin Group, mengapa bukan yang lain? Apakah peresmian tersebut lebih terkait dengan kedekatan Haji Isam yang sempat diberitakan sebagai pengurus pendanaan dalam tim kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019? Untuk poin ketiga, pernyataan tidak ada intervensi atas dugaan kasus di KPK, tentu harus diapresiasi, meskipun pada saat yang sama juga perlu dikritisi. Sebagaimana saya sampaikan di rilis awal, kehadiran Presiden Jokowi dapat disalahmaknai sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Jhonlin Group dan Haji Isam atas dugaan kasus korupsinya di KPK. Di ketatanegaraan kita, posisi Presiden adalah salah satu yang paling sentral dalam politik hukum penanganan perkara. Presiden punya kewenangan seleksi atas pimpinan penegak hukum, Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK—melalui panitia seleksi, dan lain-lain. Maka langkah-tindak dan kebijakan Presiden di bidang hukum harus sangat hati-hati dan bijaksana (prudent). Kekuranghati-hatian bukan hanya dapat disalahmaknai sebagai bentuk intervensi, bahkan lebih jauh dapat dianggap sebagai potensi tindak pidana menghalang-halangi penindakan dugaan kasus korupsi (obstruction of justice). Apalagi rumusan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bentuk menggagalkan penanganan suatu perkara korupsi bisa langsung ataupun tidak langsung (direct or indirect). Lebih jelasnya kami kutipkan bunyi pasal tersebut secara utuh, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun) dan paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. Saya sama sekali tidak ingin Presiden Jokowi akan berhadap-hadapan dengan proses pemakzulan (impeachment) padahal berniat mulia meresmikan proyek biodiesel yang strategis. Apalagi korupsi adalah salah satu tindak pidana yang bisa menjadi pintu masuk pemecatan presiden (impeachment article) berdasarkan Pasal 7A UUD 1945. Tentu saja dari kacamata politik, proses impeachment kepada Presiden Jokowi nyaris mutahil, karena koalisi parpol pemerintah di DPR adalah mayoritas mutlak. Namun, tetap saja secara hukum, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun yang bisa membuka proses penuntutan pemakzulan kepada presiden. Kehati-hatian dalam mengawal presiden agar tidak salah dalam mengambil keputusan terkait hukum adalah keharusan. Sebagai Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011), kami berpengalaman mengawal presiden, termasuk dalam setiap kunjungan kerja ke daerah. Salah satu yang kami pastikan adalah menjamin rencana kunjungan tersebut clean and clear dari jebakan masalah hukum. Tidak sedikit permohonan audiensi yang tidak dikabulkan, ataupun permintaan menginap di suatu hotel yang kami tolak, karena lahan/hotel tersebut sedang terjerat perkara hukum. Sebagai magnet kekuasaan Number One di tanah air, adalah wajar bila setiap pihak yang sedang terjerat dugaan perkara hukum berusaha untuk mendekat—dengan nawaitu mendapatkan politik proteksi/perlindungan hukum dari Presiden. Mengidentifikasi Pemilik Manfaat Presiden Jokowi harus diberikan apresiasi tinggi karena menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia dihargai secara internasional karena telah selangkah di depan dalam mengidentifikasi kejahatan, melalui identifikasi pemilik sebenarnya dari suatu korporasi tersebut. Sudah jamak dipahami, bahwa pengusaha seringkali salah memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan, untuk menghindar dari pertanggungjawaban hukum. Dalam kacamata inilah, mengatakan bahwa PT Jhonlin Baratama dan PT Jhonlin Agro Raya adalah dua entitas hukum yang berbeda adalah suatu kesimpulan yang terburu-buru dan keliru. Tentu saja secara sekilas mata, PT Jhonlin Baratama yang sedang terjerat dugaan korupsi penyuapan pajak di KPK dan PT Jhonlin Agro Raya yang proyek biodieselnya diresmikan Presiden Jokowi adalah dua perusahaan berbeda. Apalagi kalau Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono hanya mendasarkan pada “bidang usaha berbeda, memiliki susunan direksi dan dewan komisaris yang juga berbeda”. Siapapun yang hanya menggunakan parameter itu semata akan mudah terkelabui. Kita semua—dan lingkaran Istana—tentu harus membaca dengan cermat Peraturan Presiden 13/2018 yang diterbitkan Presiden Jokowi sendiri untuk mengetahui “Pemilik Manfaat” sebenarnya (beneficiary ownership) dari suatu korporasi. Presiden Jokowi menerbitkannya sebagai obat mujarab untuk menangkal pengelabuan dan rekayasa hukum korporasi, yang jamak dilakukan dalam praktik di tanah air. Dalam Perpres tersebut, Pasal 1 angka 2 mengartikan, “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”. Mengidentifikasi pemilik manfaat bukanlah perkara yang sulit. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, yang sejak kami menerima amanah selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014), telah memiliki sistem online yang memungkinkan mengakses hampir semua data terbaru, termasuk pemegang saham dan pengurus suatu perseroan terbatas. Maka, dari penelusuran data perseroan yang bersifat terbuka untuk umum di Kemenkumham itu dapat dengan mudah disimpulkan bahwa, meskipun sekilas memang dua perseroan yang berbeda, tetapi PT Jhonlin Baratama dan PT Jhonlin Agro Raya bukan semata adalah satu grup alias ‘sister company’, tetapi lebih jauh dikuasai oleh Pemilik Manfaat yang sama, yaitu Haji Isam. Untuk lebih mudah memahami struktur kepemilikan saham dan kepengurusan tersebut, berikut tampilannya dalam bentuk bagan: Perbesar Sumber: Dirjen AHU, Kemenkumham, 2021. Perbesar Sumber: Dirjen AHU, Kemenkumham, 2021. Perbesar Sumber: Dirjen AHU, Kemenkumham, 2021. Mengacu pada dua bagan di atas, berdasarkan data terakhir tanggal 19 April 2021 dengan Akta Nomor 13 oleh Notaris Muhammad Hanafi, PT Jhonlin Baratama komposisi pemegang sahamnya adalah: PT Jhonlin Group 51% (dimana Haji Isam memiliki 96,99% saham PT Jhonlin Group); Hj. Nurhayati 44,98% saham; dan Haji Isam 4,02% saham, dengan Komisaris Jhony Saputra. Di sini tergambar, bahwa meskipun Haji Isam hanya memiliki saham secara langsung sebesar 4,02%, tetapi Haji Isam dapat mengontrol PT Jhonlin Baratama melalui kepemilikan saham mayoritasnya di PT Jhonlin Group sebesar 96,99%. Sedangkan dari data terakhir tanggal 21 Agustus 2020 dengan Akta Nomor 32 oleh Notaris Muhammad Hanafi, PT Jhonlin Agro Raya komposisi pemegang sahamnya adalah: PT Eshan Agro Sentosa 98,81%; PT Jhonlin Agro Mandiri 0,604% saham; dan Haji Isam 0,58% saham, dengan kepengurusan Komisaris Utama Liana Saputri. Memang terdapat perseroan PT Eshan Agro Sentosa yang seolah berbeda, tetapi sebenarnya juga dikontrol oleh Haji Isam melalui kepemilikan saham mayoritasnya sebanyak 99% di PT Eshan Rimba Agro. Ditambah, kepemilikan saham minoritas oleh PT Jhonlin Agro Mandiri juga dapat dikontrol oleh Haji Isam melalui dua lapis (layer) perantara, yakni PT Eshan Wana Lestari dan PT Eshan Rimba Argo. Di sini kembali tergambar, meskipun Haji Isam hanya memiliki saham secara langsung sebesar 0,58%, tetapi Haji Isam dapat mengontrol PT Jhonlin Agro Raya melalui kepemilikan saham mayoritasnya—yang lebih dari 96%—di dua perusahaan antara tersebut. Kesimpulannya, baik PT Jhonlin Baratama yang sedang terbelit dugaan kasus korupsi di KPK ataupun PT Jhonlin Agro Raya yang proyek biodieselnya diresmikan Presiden Jokowi, meskipun sekilas adalah dua perusahaan yang berbeda, tetapi dari sisi pemegang sahamnya keduanya dikuasai mayoritas mutlak oleh Haji Isam. Karena itu, berdasarkan pendekatan beneficiary ownership dapat disimpukan bahwa sebagai pemegang saham pengendali, tentunya Haji Isam dapat menentukan kepengurusan (komisaris dan direksi), serta “memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi” sebagaimana makna Pemilik Manfaat dalam Perpres 13/2018. Masih banyak isu hukum lain yang menarik untuk dibahas, misalnya bagaimana tindak lanjut penanganan dugaan korupsi di KPK? Bagaimana pula pertanggungjawaban korporasi—bahkan grup usaha—dalam dugaan tindak pidana korupsi suap pajak tersebut? Tapi, supaya fokus, tidak saya uraikan pada kesempatan rilis kali ini. Demikian sedikit tanggapan dan analisis hukum yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam Integritas, Minggu, 31 Oktober 2021 Denny Indrayana (WA: 0817726299)
Sandiaga Harapkan MFC 2021 Bangkitkan Ekonomi Kreatif Kota Malang
Malang, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengharapkan penyelenggaraan ajang tahunan Malang Flower Carnival (MFC) 2021 mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Malang, Jawa Timur. Sandiaga, dalam sambutan secara virtual pada Malang Flower Carnival 2021 di Kota Malang, Minggu mengatakan, MFC 2021 juga diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi lokal, yang pada akhirnya perekonomian nasional. "Semoga industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Malang bisa bangkit dan berkembang lebih luas lagi, sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan ekonomi lokal, dan nasional," kata Sandiaga. Ia menjelaskan, pelaksanaan MFC 2021 kali ini digelar secara hybrid untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, yang bisa kembali menyelenggarakan MFC 2021 di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, dengan tema yang diusung MFC 2021 adalah Great Garudheya Nuswantara, dimaknai sebagai lambang negara, dan pemersatu bangsa untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, khususnya di wilayah Kota Malang. "Dan nilai tersebut diharapkan bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk memperkokoh kesatuan bangsa, dan tetap berkarya di masa pandemi COVID-19," ujarnya. Ia mengharapkan, gelaran MFC 2021 bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, yang berbasis pada potensi keunggulan budaya lokal Kota Malang. "Yang pada akhirnya bisa memberikan multiplier effect bagi para pelaku ekonomi kreatif secara berkelanjutan," katanya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan MFC 2021 sebagai bentuk sinergi jangka panjang. Diharapkan, MFC 2021, bisa mempromosikan pariwisata Indonesia khususnya seni kreatif Kota Malang. "MFC 2021, saya harapkan bisa memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya seni kreatif Kota Malang, sebagai daya tarik wisata ke tingkat dunia internasional, untuk memperkuat branding Wonderful Indonesia," ujarnya. Pada gelaran MFC 2021, mengusung tema "Great Garudheya Nuswantara", yang berarti Garuda Perkasa. Tema tersebut terinspirasi dari dari Arca Garudheya yang ada di relief Candi Kidal Malang, dan hanya diikuti oleh kurang lebih sebanyak 70 peserta dari berbagai daerah. Sebelum pandemi COVID-19, penyelenggaraan Malang Flower Carnival yang merupakan parade karnaval terbesar di Kota Malang tersebut, diikuti oleh ratusan peserta, yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Ajang tahunan yang masuk dalam 100 Calendar of Event Kementerian Pariwisata tersebut merupakan lomba busana dengan tema bunga, dengan jarak pentas peraga mencapai 800 meter yang berlokasi di sepanjang Ijen Boulevard Kota Malang. (mth)
Kisah Anak Tukang Jahit Peraih Gelar PhD dan Berkarier di Prancis
Padang, FNN - Keterbatasan ekonomi karena hanya terlahir dari keluarga sederhana, tidak memupus semangat Siska Hamdani untuk bersekolah tinggi mewujudkan cita-cita terbaik. Meski hanya terlahir dari seorang ayah yang hanya sebagai penjahit pakaian, wanita asal Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, itu mampu menamatkan pendidikan hingga S3 di luar negeri dan kini ia berkarier di perusahaan Électricité de France S.A (EDF) sebuah perusahaan utilitas listrik di Prancis. Di tengah keterbatasan, sejak kecil, perempuan kelahiran 25 Januari 1980 itu telah menunjukkan prestasi gemilang ketika menempuh pendidikan SDN 01 Jawi-Jawi di Kabupaten Solok dengan meraih juara umum di sekolahnya. Anak dari pasangan Yulizar (69) dan almarhumah Yasma Erni itu tamat SD pada 1992. Siska melanjutkan sekolah ke SMP 3 Gunung Talang. Di SMP, ia berhasil meraih juara umum dan juga sering dilibatkan pihak sekolah untuk mengikuti lomba P4 tingkat provinsi dan lomba lomba pidato Bahasa Inggris. Menyelesaikan SMP pada 1995, Siska kemudian melanjutkan sekolah ke Kota Padang, yaitu Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang (SMAKPA). Di sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian itu, Siska juga mendapatkan beasiswa gratis uang SPP, karena meraih juara umum sejak dari catur wulan III. Saat masuk SMAKPA tak sedikit cemooh dari orang kampung yang ia terima. Siska dinilai sebagai anak tidak tahu diri karena bersekolah ke Padang. Mereka menilai biaya sekolah di Padang mahal, sementara orang tuanya tidak mampu. Namun orang tua Siska tidak terlalu menanggapi karena mereka yang mencemooh itu juga tidak tahu kalau ia mendapatkan beasiswa penuh sejak tahun kedua sekolah. Setelah menamatkan pendidikan di SMAKPA ia pun melanjutkan kuliah ke Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP). Di kampus ATIP Siska mendapatkan beasiswa semester gratis dari Bumi Asih, karena meraih nilai IP rata-rata 3,98 hingga 4,0. Bahkan, berkat kecerdasan yang dimilikinya, ia berhasil menamatkan kuliah dalam waktu 2,5 tahun dari rata-rata masa kuliah di ATIP empat tahun. Setelah tamat dari ATIP, ia banyak mendapat nasihat dari orang-orang hebat yang merupakan akademisi di Unand, seperti Prof Novesar Jamarun, yang pernah menjadi Pembantu Rektor I Unand 2006-2010, dosen jurusan kimia Unand Zam Sibar dan almarhum Rusdi Jamal yang pernah menjadi Wakil Rektor I Unand. “Mereka menyarankan saya untuk melanjutkan kuliah ke Universitas Gadjah Mada. Dengan senang hati, saya pun kemudian mengikuti saran tersebut,” kata dia. Namun, upaya Siska untuk bisa kuliah terbentur dengan kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan, karena hasil dari pekerjaan sang ayah sebagai penjahit pakaian yang nyambi menjadi petani ladang, hanya mampu untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga biaya sekolah dua orang adik-adiknya. Belum lagi cemooh orang kampung terhadap keinginannya untuk melanjutkan kuliah S1 di UGM. Meski begitu, Siska tak menghiraukan cemoohan tersebut. Ia pun kemudian mencoba untuk meminta bantuan ke teman-temannya waktu sekolah di SMAKPA. Gayung bersambut, tiga orang temannya yang alumni SMAKPA bernama Ari Satriawan, Basri Hamdani dan Andre yang saat itu sudah bekerja di Jakarta, patungan untuk meminjamkan uang sebesar Rp 4 juta untuk biaya masuk UGM. Tahun 2002, Siska pun masuk sebagai mahasiswi baru di jurusan Kimia Fakultas MIPA UGM. Di tahun kedua kuliah, Siska lagi-lagi terbentur persoalan ekonomi keluarga, karena orang tuanya tidak punya uang untuk membayar biaya. Bahkan ketika itu, orang tuanya juga sempat mengajukan permohonan ke pemda dengan membawa bukti IP 3,98 yang diraihnya. Tapi sayangnya bantuan itu tidak dia dapatkan. “Papa begitu sedih saat itu. Saya di tanah rantau ketika itu juga panik memikirkan uang kuliah. Setiap hari saya berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan,” ujarnya. Doa Siska pun dijabah Allah SWT. Ia mendapatkan beasiswa sebesar Rp 1,2 juta dari PT Semen Padang dan dari dana beasiswa itu akhirnya Siska bisa membayar uang semesternya. Bukan kali itu saja, tapi PT Semen Padang juga memberikan beasiswa sampai Siska tamat kuliah pada 2004. Berkat beasiswa itulah ia bisa menyelesaikan kuliah di UGM pada 2004 dan ia merasa belum tentu bisa bekerja dan menetap di Paris jika tak ada beasiswa tersebut. Kuliah di Luar Negeri Setelah tamat dari UGM, Siska kemudian diterima bekerja di Buckman Laboratories (Asia) Pte Ltd, sebuah perusahaan multi internasional asal Amerika. Oleh perusahaan, ia ditempatkan sebagai Sales Technical Support untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selama enam bulan. Kemudian di pertengahan 2005, ia mendapat tawaran tiga program beasiswa S2, yaitu beasiswa program inpex scholarship di Jepang, beasiswa France Excellence di Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dan beasiswa dari Buckman Laboratories di Mervis, Amerika. Dari ketiga beasiswa tersebut, Siska mantap memilih beasiswa France Excellence, karena keahlian kimia di Prancis sangat terkenal di dunia. “Selain karena keahlian kimia Prancis sangat dikenal, motivasi saya kuliah di Prancis juga ingin belajar bahasa Prancis, karena kalau untuk Bahasa Inggris saya sudah fasih,” kata Siska. Beasiswa France Excellence tersebut tidak mudah untuk didapatkan. Karena beasiswa France Excellence itu diberikan kepada 150 orang di dunia dan dirinya merupakan satu-satunya dari Indonesia dan yang pertama mendapatkan beasiswa tersebut. Saat menerima beasiswa, ia juga sempat dicemooh oleh seseorang dari lembaga Prancis yang bekerja untuk membantu mahasiswa Indonesia. Ketika itu ia dipaksa untuk les bahasa Prancis enam bulan, tapi tidak mau karena biaya lesnya mahal. "Mereka juga tidak tahu kalau saya dapat summer class selama dua bulan belajar Bahasa Prancis yang biayanya ditanggung oleh oleh Pemerintah Prancis,” katanya. Setelah menyelesaikan program master di Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dengan skala 18,5 dari 20, pada 2007 Siska kemudian melanjutkan program PhD (setingkat doktor) Doctorat en physico-chimie des matériaux polymères atau spesialis bidang polimer untuk kabel tegangan tinggi di Université Montpellier II. Ia menulis disertasi tentang silikon untuk aplikasi pada suhu tinggi, seperti kabel keamanan. Bahkan, di Université Montpellier II, penelitian dasar terkait dengan pengisian mineral, mekanisme tahan api juga telah dipatenkan dan dipublikasikan. Ada lima buku yang telah ditulis dan telah dipublikasikannya, serta juga beberapa paten yang telah dikantongi Siska selama menjalani studi PhD di Prancis, di antaranya, Composition Aqueuse Ignifuge dari FR Paten Nasional Prancis, Fabric Comprising a transpoarent, fire-resistant coating dari European Worldwide Panten, dan Polystyréne Expancé Ignifiguré par Hydroxide d'Aluminium dari FR Paten Nasional Prancis. “Program PhD itu juga merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh orang Rusia di Université Montpellier II. Mereka menawarkannya, karena mereka tertarik dengan tesis saya, yaitu inovasi baru yang dapat meluruskan rambut keriting orang Afrika,” katanya. Setelah menyelesaikan program PhD pada 2011, Siska kemudian diangkat menjadi asisten dosen di laboratorium Université Montpellier II. Kemudian pada tahun 2014-2015, menjadi asisten dosen Ingénierie des Matériaux Polymères à l’INSA de Lyon, yang merupakan pusat polimer nomor satu di Prancis. Setelah di de Lyon, Siska kemudian bekerja di Research And Innovation Engineer dari Maret 2015- Juli 2018. Sejak Oktober 2018 sampai saat ini, Siska bekerja di EDF dan ditempatkan sebagai spesialis polimer di Edvance yang merupakan anak perusahaan EDF. Kini, Siska tinggal Kota Versailles, dekat Paris, Prancis, dan telah menikah dengan ahli IT di perusahaan Saint Gobain untuk Aerospace, dan juga seorang muallaf berkebanggsaan Prancis bernama Jerome pada Desember 2009 di kampung halamannya Nagari Guguk, Kabupaten Solok. Dari pernikahannya, Siska dan Jerome dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Sileana Nilam (9 tahun), dan Emili Intan (2,5 tahun). Meski sudah belasan tahun di Prancis, Siska hingga kini masih tetap berstatus sebagai warga Negara Indonesia (WNI). “Sampai sekarang ini saya masih megang paspor hijau. Meski lama di Prancis dan anak saya juga sudah sekolah di Prancis, sampai sekarang tidak terpikir untuk menjadi warga negara Prancis, karena kalau menjadi warga negara Prancis, status sebagai WNI akan hilang," katanya. Ia juga punya kartu residence Prancis yang masa berlakunya 10 tahun. Sebelumnya Siska pernah mendapatkan tawaran menjadi dosen, yaitu dari Universitas Bina Nusantara (Binus) dan UGM. "Di Binus, tawaran tersebut langsung datang dari rektor, sedangkan di UGM tawaran itu dari pembibing saya waktu kuliah di Yogyakarta. Namun karena saya punya penyakit autoimun sejak 2006, maka tawaran itu saya tolak,” katanya. Selain autoimun, sebut Siska, matanya juga sudah rabun. Bahkan kalau pulang kampung, dia pun kadang dibilang sombong, padahal dirinya tidak bisa melihat orang dengan jelas, kecuali jarak dekat, misalnya sekitar 10-15 meter. "Kalau lebih dari itu, agak samar pandangan saya. Biaya pengobatan di Indonesia juga mahal. Sedangkan di Prancis, biaya medis ditanggung pemerintah," kata dia. Sementara untuk kerja di Prancis tidak menjadi masalah karena toleransinya tinggi, karena yang mereka inginkan itu hanya hasil. "Itu sebabnya kenapa sampai sekarang ini saya memilih untuk menetap di Prancis ini, meskipun awalnya saya tidak ada niat sedikitpun untuk menetap di Prancis. Namun begitu, saya rutin pulang kampung sekali setahun, kecuali sejak pandemi COVID-19 ini,” ujarnya. Ia berpesan kepada anak-anak muda di Sumatera Barat dan para penerima beasiswa dari PT Semen Padang khususnya, bahwa kesuksesan yang diraih saat ini, tidak terlepas dukungan banyak pihak dan doa dari orang tua. “Teruslah rajin, giat belajar dan kejar cita-cita . Jangan pernah menyerah dan tidak usah dihiraukan apapun ocehan dan celaan orang lain, karena sesungguhnya saingan terberat adalah diri sendiri," katanya. Sementara ayah Siska, Yulizar mengaku bersyukur dan bangga atas kesuksesan anak sulungnya itu. Ia dan istrinya sempat melarang Siska untuk melanjutkan kuliah ke Prancis, karena penghasilan Siska saat bekerja di perusahaan Amerika setelah lulus dari UGM sangat besar, yakni sekitar 1.000 Dolar Amerika Serikat . Di tambah lagi Siska yang saat itu masih berstatus lajang, tentunya sebagai orang tua Yulizar dan istrinya khawatir membiarkan anaknya seorang diri terpisah jauh di negeri orang. “Karena Siska tetap gigih pada pendiriannya, saya dan mamanya merestui keingingan Siska untuk kuliah di Prancis,” katanya. Ia mengungkapkan, awalnya terasa berat melepas Siska kuliah ke Prancis, namun karena tekad anaknya itu untuk melanjutkan pendidikan sangat kuat, mau tidak mau ia sebagai orang tua harus memberikan izin. “Apalagi ini untuk masa depannya Siska. Karena bagi saya sebagai orang tua, kami tidak ingin anak-anak hidup susah. Cukup kami sebagai orang tua yang merasakannya,” tutur Yulizar. Kesuksesan yang diraih Siska kini turut dirasakan oleh keluarganya di kampung. Bahkan, Siska pun juga telah memberangkatkan kedua orang tuanya naik kaji ke Mekah pada 2010 dan juga ikut membantu membiayai kuliah adik bungsunya bernama Andam Sari (27) di UGM. Menurut Yulizar, ibaratnya, Siska ini sebagai "pambangkik batang tarandam" atau membangkitkan kehormatan di keluarga. "Karena berkat kerja kerasnya, adiknya juga bisa kuliah ke UGM, dan alhamdulillah juga memberangkatkan saya pergi haji. Bahkan, Siska juga merenovasi rumah di kampung,” kata Yulizar. (mth)
Ketum AJI: Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Naik Bukan Karena Membaik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim mengatakan indeks kemerdekaan pers Indonesia dalam skala global yang naik 6 peringkat di 2021 bukan berarti ada perbaikan, karena masih ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis. Menurut Sasmito Madrim, kenaikan peringkat dari 119 pada 2020 menjadi 113 di 2021 yang dinilai oleh Reporters Sans Frontieres (RSF) atau Reporter Without Borders (RWB) sebagai lembaga pemantau kebebasan pers dari media di seluruh dunia yang berkedudukan di Prancis itu, disebabkan oleh indeks kemerdekaan pers secara global memang sedang memburuk. “Indonesia peringkatnya naik itu, karena negara-negara lain memburuk,” kata Sasmito, saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Paradoks Kebebasan Berpendapat: Pembungkaman hingga Kekerasan terhadap Jurnalis” yang disiarkan secara langsung dalam kanal YouTube Aspirasi Online, dipantau dari Jakarta, Ahad. Dalam menilai peringkat kemerdekaan pers, ujarnya, RSF mempergunakan tiga indikator dari sisi politik, kebijakan, dan ekonomi. Bila diamati, ketiga ranah itu belum sepenuhnya mendorong perbaikan kemerdekaan pers di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh AJI pada setiap tahunnya, justru terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sejak 2009 hingga 2020. Namun, catatan data dari AJI tersebut terbatas pada kegiatan pemberitaan. “Ini lagi-lagi saya tekankan, data yang dicatat oleh AJI hanya yang berkaitan dengan pemberitaan. Kalau ada jurnalis yang lagi jalan-jalan, kemudian dipukuli oleh orang dan tidak terkait pemberitaan, tidak dicatat oleh AJI,” ujar Sasmito Madrim. Dari catatan yang disampaikannya dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aspirasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta itu, jumlah kasus kekerasan tertinggi terhadap jurnalis selama kegiatan pemberitaan ada pada tahun 2020, yaitu sebanyak 84 kasus. Meskipun di tengah pandemi yang membatasi pertemuan tatap muka, menurut Ketua Umum AJI ini, harapan terhadap menurunnya kasus kekerasan secara langsung yang dialami para jurnalis di Indonesia belum dapat terwujud. Nyatanya, jumlah kasus justru meningkat. Untuk itu, AJI terus mengusahakan dialog dengan DPR, khususnya dari Badan Legislasi DPR RI untuk mengawasi kinerja ataupun dugaan-dugaan pidana yang dilakukan terhadap jurnalis di Indonesia. Dengan demikian, Sasmito juga berharap ada perbaikan yang dilakukan secara kolaboratif antara jurnalis, masyarakat, dan pemerintah untuk mengambil langkah dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia. (mth)
BisKita TransPakuan Sediakan Aplikasi untuk Lihat Jadwal Bus
Jakarta, FNN - Layanan BisKita TransPakuan di Kota Bogor, yang akan diluncurkan November, memanfaatkan aplikasi digital antara lain untuk melihat jadwal bus. "Oleh karena itu selain keharusan pemenuhan standar layanan, kami juga memberikan dukungan aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti, dalam siaran pers, Ahad. BisKita TransPakuan akan diluncurkan pada 2 November mendatang, mengusung konsep Bus Rapid Transit (BRT) untuk Kota Bogor. Layanan BRT ini seperti TransJakarta yang ada di DKI Jakarta, namun, belum menggunakan lajur khusus. Aplikasi BisKita tersedia di Google Play Store, menurut keterangan BPTJ aplikasi tersebut baru ada untuk ponsel berbasis Android. Pengguna bisa melihat informasi seputar angkutan umum tersebut antara lain headway atau jarak kedatangan dan keberangkatan bus. Informasi terkini layanan ini juga akan diumumkan melalui akun media sosial @biskita.id. Untuk mendukung pengawasan dan keselamatan, setiap bus dipasangi perangkat internet of things (IoT) untuk menghitung jumlah penumpang, pelacakan GPS dan kamera pengawas. BisKita merupakan program subsidi pemerintah pusat untuk pengembangan transportasi umum di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kota Bogor mendapatkan subsidi ini karena berkomitmen membenahi transportasi wilayah perkotaan. Subsidi diberikan dalam skema "buy the service atau BTS, tahap awal skema ini adalah lelang operator layanan. Pemenang lelang untuk BisKita adalah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDTJ) yang merupakan BUMD Kota Bogor. Mereka bekerja sama dengan PT. Kodjari Tata Angkutan dan Lorena. Operator harus memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan dan kemudahan layanan dengan standar pelayanan Bus Rapid Transit. Biaya operasional dibeli atau dibayar sebagai subsidi dari pemerintah pusat. Nama BisKita merupakan akronim dari Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal. (mth)
Pemerintah Komitmen Jaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pupuk
Jakarta, FNN - Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun non subsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan petani. Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI Gunawan di Jakarta, Minggu mengatakan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian. Selain mempengaruhi capaian produksi, tambahnya, pupuk juga memiliki dampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi. "Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan.Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi," ujarnya melalui keterangan tertulis. Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, dalam lima tahu terakhir kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 - 26,18 juta ton atau senilai Rp63-65 triliun Tetapi, lanjutnya, keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp25-32 triliun. Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyatakan petani sawit meminta pemerintah untuk melindungi tata kelola pupuk non subsidi, karena harganya melonjak tinggi dalam delapan bulan terakhir, baik pupuk tunggal dan majemuk naik antara 70-120 persen. Dia mencontohkan pupuk urea sudah dipatok seharga Rp4.500/kg sebelum adanya kenaikan, namun sekarang sudah mencapai di atas Rp6.000/kg. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan petani, karena harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) sewaktu harga pupuk masih normal Rp794 per kg, namun kini Rp1.350 per kg karena 58 persen pengeluaran untuk biaya pupuk. "Pendapatan petani sekarang hanya Rp815.000/ha/bulan dari sebelumnya Rp1,1 juta/ha/bulan. Harga sawit Rp3.000 per kg, tapi kami turun pendapatan," ujarnya dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta". Oleh karena itu Apkasindo meminta pemerintah segera mencari tahu penyebab kenaikan harga pupuk dan meminta BUMN pupuk tidak ikut-ikutan menaikkan harga. "Kami berharap Komisi IV DPR RI bisa segera memanggil kementerian terkait untuk mengevaluasinya," ujar dia. Sementara itu Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian Muhammad Hatta ada lima potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi yaitu perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas tanaman menurun. "Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya," katanya. Terkait tata kelola pupuk bersubsidi, tambahnya, Kementerian Pertanian melibatkan multi pihak dalam pengaturan tata kelola pupuk bersubsidi. Artinya, tidak bekerja sendiri dalam mengurus pupuk bersubsidi. Seperti di tingkat perencanaan dijalankan Kementan, penyaluran oleh PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah. (mth)
Dagelan yang Tak Mengundang Kelucuan
Oleh Ady Amar *) ORANG boleh menyebut ini dengan aneh bin ajaib, saat logika hukum coba dinafikan, dan itu tanpa aturan hukum. Setidaknya itu bisa terlihat dalam persidangan pembunuhan tanpa proses hukum (unlawful killing) atas tewasnya 6 syuhada laskar Front Pembela Islam (FPI), di mana tokoh utama dalam pusaran kasus itu, Habib Rizieq Shihab, dianggap sebagai pihak yang tidak perlu diminta kesaksiannya. Unlawfil killing atas tewasnya 6 syuhada itu tidak terlepas dari Habib Rizieq, bahkan kasus itu seolah bagai prangko yang menempel pada amplop, mustahil terpisahkan. Tentu jika kasus itu kita bedah secara obyektif, bersandar pada kaidah hukum itu sendiri. Habib Rizieq mestinya menjadi pihak utama yang "wajib" didengar kesaksiannya, baik oleh Komnas HAM, polisi, dan jaksa, karena mereka yang terbunuh itu sedang mengawalnya. Hal biasa santri mengawal ulama/kyainya, sebagaimana yang dilakukan 6 anak muda itu. Dalam tugas pengawalan itulah peristiwa pembunuhan tragis itu terjadi, yang mustahil bisa dihilangkan dari memori publik. Penembakan yang terjadi di Km 50 tol Jakarta-Cikampek, pada 7 Desember 2020, yang dikenal dengan Tragedi Km 50. Tepat diseberang tempat kejadian terdapat rest area, yang kini sudah tidak bisa ditemukan lagi, dibongkar-diratakan dengan tanah. Jejak rest area yang seolah ingin dikubur bersama para syuhada, yang mustahil bisa "terkubur" dengan nyenyak. Kasus itu pastilah akan terus menghantui siapa saja yang terlibat dalam upaya penghilangan nyawa anak manusia, baik aktor intelektual maupun eksekutornya. Kasus Tragedi Km 50 sudah hampir setahun, tapi baru Senin, 18 Oktober 2021 diangkat ke pengadilan. Dua terdakwa unlawful killing dihadirkan, Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan. Satu lagi terdakwa yang semestinya dihadirkan di persidangan, yaitu Ipda Elwira Priadi Z, tapi keburu meninggal dunia, pada 4 Januari 2021. Meski luput di sidang pengadilan dunia, mustahil bisa lolos di pengadilan akhirat kelak. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dipilih sebagai tempat disidangkannya dua terdakwa tadi. Menyita perhatian publik, terutama para keluarga yang kehilangan anak-anaknya. Mereka, para keluarga korban, menantikan keadilan yang sebenarnya. Meski tampaknya itu sulit bisa didapat, bahkan bisa terjadi sebaliknya. Bukan keadilan yang didapat, justru kekecewaan. Sidang pengadilan ini dihadirkan bak dagelan dan lucu-lucuan, setidaknya itu yang disampaikan Aziz Yanuar, SH, salah seorang pengacara pihak keluarga. Tendensi pengadilan dengan corak "dagelan", menjadi wajar jika lalu Habib Rizieq Shihab, yang masih berada di tahanan Bareskrim Polri, meminta agar Komisi III DPR RI, memanggil pihak-pihak berkompeten, diantaranya jajaran Kapolri, Jaksa Agung, Komnas HAM, Menkopolhukam dan bahkan Presiden, untuk memastikan sidang pengadilan berjalan fair. Semestinya tanpa diminta pun Wakil Rakyat wajib mengawal jalannya persidangan, agar keadilan semestinya bisa dihadirkan. Permintaan sewajarnya itu tampaknya belum akan direspons positif, setidaknya signal respons itu belum terdengar. Semoga itu bukan ibarat tangan menangkap angin yang tanpa hasil. Melihat kecenderungan jalannya persidangan, di mana tersangkanya adalah polisi, dan penyelidiknya pun polisi. Layaknya semacam jeruk makan jeruk. Ditambah lagi, jaksa penuntut umum (JPU), juga menghadirkan mayoritas saksi yang juga polisi. Melihat "pemandangan" demikian, jika lalu muncul sikap skeptis, tentu menjadi wajar. Seperti Menghafal Skenario Konstruksi peristiwa coba dibangun, alur kronologi dikisahkan dengan detail, sampai laku diuraikan secara rinci, itu agar Majelis Hakim bisa menerima argumen yang dibangun tim JPU. Maka dimunculkan sesosok saksi bernama Ratih, yang mengatakan melihat samurai dari hasil penggeledahan di mobil warna abu-abu milik laskar FPI. Lalu, Ratih menceritakan dengan ingatannya yang sungguh super, meski pada saat tertentu ia mengatakan bahwa ia tidak ingat karena peristiwa sudah cukup lama. Terbangun dari lelap tidur di warung tempatnya bekerja, cerita Ratih dimulai, ia mendengar bunyi rem mobil yang seperti mengerem mendadak. Ia melihat laki-laki dengan celana pendek membawa pistol menghampiri mobil warna abu-abu milik laskar FPI, sambil mengetuk-ngetukkan pistolnya di kaca mobil, sambil berseru kasar, keluar... keluar... Maka 4 orang keluar dari pintu sebelah kiri. Satu dari 4 orang itu diperintah tiarap. Lanjut cerita Ratih, lelaki bercelana pendek itu lalu menggeledah mobil dan menemukan 4 ponsel genggam. Luar biasa saksi Ratih ini, yang bahkan di kegelapan malam/dini hari pun bisa melihat dengan jelas samurai, dan bahkan ponsel sampai jumlahnya segala. Ingatan Mbak Ratih cukup rapi sebagai saksi. "HP yang diambil ada 4, yang memeriksa saya sudah lupa berapa orang soalnya sudah lama. Yang di dalam mobil diperiksa, ada 2 orang, yang satu diseret keluar mobil dan yang satu dibawa dengan mobil polisi," ujar Ratih dalam kesaksiannya. Saksi kedua pun dihadirkan. Namanya, Eis Asmawati binti Solihan. Ia sohib si Ratih, yang bekerja di warung yang sama. Ternyata Eis punya penemuan lain. Ia katakan, bahwa ia melihat ada 4 buah samurai. Beda dengan si Ratih yang hanya melihat 1 samurai. Bisa jadi pandangan mata satu orang dengan yang lain tidak sama. Yang satu bisa melihat dari kejauhan benda kecil (ponsel) dengan baik sampai pada jumlahnya, tapi pada kesempatan yang sama ia tidak bisa melihat jumlah benda yang lebih besar (samurai) dengan baik. Pengelihatan jadi dikesankan sama dengan hafalan pada skenario sebuah drama, yang terkadang lupa diingat dengan baik. Setidaknya itu yang dikesankan para saksi. Tugas pengacara nantinya yang bisa mengulik satu persatu apa yang disampaikan para saksi yang dihadirkan. Tapi satu hal yang semua tahu, bahwa membawa senjata tajam apalagi senjata api, itu hal yang terlarang bagi laskar FPI. Waktu nantinya yang bisa menjawab semuanya. Jika pengadilan dunia tidak menghadirkan rasa keadilan, maka pastilah di pengadilan akhirat semua pihak yang turut andil dalam pelenyapan nyawa anak manusia, akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Pernyataan Pak Syuhada, ayah dari salah satu korban, Faiz Ahmad Syaikhu, yang mengatakan dengan penuh kecewa dan geram, "Sidang abal-abal itu tidak akan sedikit pun memenuhi rasa keadilan. Justru sebaliknya, semakin menambah (rasa) kezaliman di mata rakyat." Perasaan Pak Syuhada, itu bisa jadi mewakili perasaan keluarga para korban lainnya, yang merasakan kesumpekan hati melihat keadilan sedang tidak berpihak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. (*) *) Kolumnis
Membonsai Umat Islam
Oleh Yusuf Blegur Setelah beberapa dekade, gelombang stigma intoleran, radikalis dan fundamentalis menerpa umat Islam, kini isu khilafah dicap sebagai konsep negara yang berbahaya, tak kalah dahsyatnya dibuat seperti wabah yang menjangkiti perspektif politik Islam. Islam terus menerus dibentuk dan dipaksa dengan framing jahat konspirasi global. Seakan tiada tempat bagi gerakan kesadaran dan peran Islam dalam peradaban dunia modern. Islam hanya diberi ruang ritual keagamaan, namun tidak bagi eksistensi politik. Kemenangan Taliban di negara Afganistan yang dipimpin khilafah, tidak serta-merta membuat dunia berhenti mengecap Islam sebagai negara teroris. Justru semakin membuat kewaspadaan terhadap Islam semakin meningkat. Fragmentasinya juga berimbas di Indonesia. Sentimen keislaman semakin subur dengan agitasi dan propaganda bahaya khilafah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk negara yang paling terdampak signifikan dari upaya membangun stereotip umat dan agama Islam. Islam terkesan menjadi agama dengan populasi yang eksklusif, tertutup dan tidak ramah terhadap komunitas luar. Padahal Islam adalah agama yang mengusung konsep 'rahmatan lil a'lamin'. Agama yang visioner dan futuristik yang menembus batas dimensi lahiriah dan spiritual. Agama wahyu Ilahi yang meretas kehidupan dunia dan akherat. Globalisasi kemudian bersikeras mencoba menurunkan anti tesis nilai-nilai Islam dalam program-progam dunia bertajuk demokratisasi, HAM, lingkungan, perubahan iklim, perdagangan bebas dsb. Secara tidak langsung menjadi kesepakatan internasional yang harus diikuti oleh negara-negara dunia ketiga termasuk umat Islam didalamnya. Umat Islam tanpa sadar dipaksa keluar dan meninggalkan syariat Islam. Tak ubahnya populasi yang hidup diluar habitatnya. seperti ikan yang dipisahkan dari air. Selain terus melakukan ekspansi prinsip-prinsip dasar kapitalisme (penguasaan bahan baku, produksi dan distribusi pasar) pada seluruh dunia. Persaingan dan pertarungan ideologi kapitalis dan sosialis yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan China beserta sekutunya masing-masing. menempatkan kedua mainstream itu sebagai pemain utama dunia. Sepertinya globalisasi yang mengusung sekulerisasi dan liberalisasi. Melanjutkan kembali era perang dingin saat Amerika Serikat dan Uni Soviet berseteru. Saat ini dunia diselimuti kecenderungan "proxy war" atau perang asimetri. Dunia modern membuka diri terhadap berlangsungnya perang "Chemical, Biologycal, Radio Active and Explosive" (CBRE) dan Siber. Sebuah situasi dimana bukan saja perang informasi dengan memanfaatkan era digitalisasi. Namun memungkinkan penggunaan senjata biologis saat terjadi konflik antar negara. Situasi perang yang jika benar-benar terjadi dapat menciptakan pemusnahan massal umat manusia. Dunia kini berada dalam pusaran pengaruh kekuatan Amerika dengan dukungan negara-negara seperti Inggris, Perancis, Italia dll. Begitupun dengan China yang didukung Rusia, Korea Utara, India dll. Sejalan dengan bergulirnya waktu, polarisasi keduanya tidak sekedar memasuki pertarungan ideologi semata. Melainkan memperebutkan pengaruh dan penguasaan ekonomi, politik dan sistem pertahanan keamanan. Skema yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola masyarakat dunia. Dua kutub dominan itu merangsek bersinggungan mengambil posisi sebagai poros tunggal kehidupan dunia. Dunia dalam satu kendali atau penguasaan kelompok dan kepentingan tertentu. Sebut saja Kaum free mansion, illuminati, gerakan anti Tuhan dll. Dunia disiapkan memasuki era 'new order'. Fase hegemoni dan dominasi tidak sekedar bertumpu pada persoalan ideologi semata. Lebih dari itu ia menyasar pada hal-hal yang substansial meliputi aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Dimana penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya begitu strategis dan menjadi target utama. Lewat perang dagang yang berkolerasi erat dengan lembaga-lembaga dunia, korporasi besar dan bank dunia seperti IMF dan ADB yang menggulirkan manajemen hutang internasional. Ada kecenderungan pengaruh global yang dipimpin oleh kekuatan 'non state'. Dunia terasa dalam konstelasi peperangan kolonialisme dan imperialisme modern. Oleh satu kendali dan oleh satu penguasaan kelompok atau kepentingan tertentu. Islam Sebagai Potensi Sekaligus Ancaman Di tengah-tengah keberadaan Islam sebagai agama doktrin dan peradaban manusia. Islam dilihat dunia khususnya oleh kekuatan kapitalis dan komunisme. Tidak sekedar sebuah ajaran yang rasional dan transedental. Umat Islam menjadi lebih menarik ditempatkan sebagai pasar dan komoditi yang menggiurkan. Islam di satu sisi sebagai satu potensi, dilain sisi menjadi ancaman terhadap keberlangsungan sistem yang dibangun dari pemikiran manusia dan ideologi kontemporer. Bagi urusan dunia yang digerakkan oleh distribusi modal dan sektor industrial. Islam dengan populasi yang semakin tumbuh dan luas sebarannya di dunia. Menjadi rentan korban eksplorasi dan eksploitasi globalisasi. Kegagalan negara-negara dengan mayoritas umat Islam membangun sistem nilai dan syariat Islam. Membuat umat Islam dunia terombang-ambing dan gamang layaknya populasi ternak. Dipelihara, dikembang-biakkan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan oleh kelompok dan komunitas tertentu. Sebagian diproyeksikan untuk diperjual-belikan dan menjadi peliharaan, sebagian lagi disembelih sebagai hewan potong untuk dikonsumsi. Seperti itu kira-kira fenomena umat Islam dianatomikan dan direkonstruksi dunia. Begitu pun umat Islam di Indonesia. Selain sistem politik yang sekuler dan pemimpin-pemimpin yang kental sebagai sub-koordinat atau menjadi agen kapitalisme dan komunisme. Tidak jauh berbeda dengan muslim di negara lain. Diidentifikasikan dalam demografi kelas sosial, wilayah dan jumlah. Tetap dalam posisi termarjinalkan. Tak peduli sebagai mayoritas dan minoritas atau bentuk negara. Bahkan termasuk dikawasan negara-negara Islam di kawasan timur tengah dan jazirah Arab sekalipun. Umat Islam mengalami kebuntuan dalam menderifikasi dan mem-breakdown konsep-konsep keagamaan Islam dalam membangun peradaban dunia. Terlebih terkait sistem ekonomi syariah umat. Islam justru menjadi menjadi 'captive market' dari industrialisasi yang ditopang oleh ideologi di lslam. Mirisnya, secara langsung dan tidak langsung umat Islam menjadi 'human resources' sekaligus mesin-mesin penggerak industri kapitalis dan komunis dunia. Umat Islam benar-benar telah mewujud sebagai korban dari apa yang disebut eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Larut dari apa yang menjadi keniscayaan globalisasi. Melalui orientasi materlialistik dan kebendaan. Sistem kapitalisme dan komunisme memapar umat Islam dalam pelbagai lapisan. Gaya hidup hedonis mulai menjalar dari masyarakat Islam yang awam, intelektual, para pejabat hingga tidak sedikit Ulama sekalipun. Sebagian besar umat Islam mulai tercerabut pola pikir, ucapan dan tindakannya dari aqidahnya. Umat Islam begitu berjarak dan semakin menjauh dari syariat Islam sendiri. Benar apa yang kemudian dilansir Al Quran dan sunah, umat Islam akan diserang oleh pandemi modern yang sebenarnya berupa kecintaan pada dunia dan takut akan kematian (Wahn). Sekulerisasi dan liberalisasi terlalu dalam melingkupi pola hidup umat Islam. Umat Islam mengalami kemunduran tidak hanya karena kekuatan musuh-musuh Islam yang agresif dan penuh siasat semata. Lebih dari itu keterpurukan umat Islam juga lahir dari distorsi dalam lingkungannya sendiri. Selain tidak menjaga serta merawat barisan dan ukuwah Islamiyah. Tidak sedikit umat Islam yang menggadaikan dan menjual aqidahnya demi harta dan kedudukan. Bahkan untuk menghancurkan saudara Islamnya sendiri. Akhirnya terbukti dan menjadi kenyataan pahit bahwa musuh-musuh Islam itu tidak berasal dari kalangan kafir, komunis dan zionis yahudi saja. Orang-orang Islam yang oleh Al Quran disebut tergolong munafik dan fasik semakin nyata muncul seiring waktu bergulir. Mungkin ini yang disebut masa jahiliyah hadir kembali ditengah peradaban manusia modern?. Apakah umat Islam harus mengalami titik nadir dalam degradasi kehidupan keagamaanya. Sampai kapan dunia begitu leluasa membonsai umat Islam?. Adakah keberanian khususnya di Indonesia untuk menghadirkan kebangkitan umat Islam?. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Yayasan Human Luhur Berdikari.
Muslim Palsu
By M Rizal Fadillah MUSLIM palsu adalah yang mengaku muslim tetapi tidak berjender Islam. Manusia yang tak jelas celupan warnanya. Dia laki-laki tetapi berlenggak lenggok perempuan atau perempuan berotot dan melotot seperti laki-laki. Muslim palsu bukan yang dikehendaki Allah dan Rosul-Nya. Ambivalen karakternya. Muslim yang tidak meyakini syari'at Islam. Benar penilaian hakiki ada pada Allah SWT akan tetapi sesama insan tentu dapat menilai juga berdasarkan kriteria yang ada dalam Al Qur'an atau Sunnah. Tipe apakah sebenarnya dia. Ketika Al Qur'an sebagai 'furqon' membagi kelompok manusia kepada mu'min, kafir, dan munafik, maka parameter untuk menentukan kategori insan tersebut menjadi sangat jelas. Ayat menerangkan ciri untuk masing-masingnya. Mu'min adalah mereka yang berkeyakinan dan menjalankan penuh keutuhan ajaran baik akidah, sya'riah, maupun akhlakul karimah. Kafir, di samping jelas di luar beragama Islam, juga muslim yang menentang akidah, syari'ah dan akhlak nubuwah. Munafik adalah beragama Islam formal, mengklaim beriman, akan tetapi ragu terhadap kebenaran Islam. Menginterpretasi Islam sesuai dengan hawa nafsu dan fikiran sendiri. Tanpa basis dalil atau ketentuan. Sholat dan puasa adalah syari'at, begitu juga dengan zakat dan haji. Cara nikah, membagi waris, atau berwakaf dan berekonomi tanpa bunga adalah syari'at pula. Lebih jauh syari'at mengatur soal larangan LGBT, makan babi, serta aturan pidana baik yang "qath'i" (pasti) maupun "maqasid as syari'ah" (maknawi). Syari'at memiliki keluasan penerapan. Tidak menjalankan apalagi meragukan syari'at sebagai hukum Allah dapat dikualifikasikan sebagai kafir atau zalim (Al Maidah 44-45). Deklarasi Ade Armando cukup menarik. Dengan alasan kebebasan berpendapat ia menyatakan mengaku muslim tetapi tidak yakin syari'at itu wajib bagi muslim. Syari'at dalam Al Qur'an hanya berlaku untuk waktu lalu. Soal kebebasan berpendapat ya oke oke saja, cuma menyatakan syari'at tidak wajib bagi muslim adalah keliru dan dapat menyinggung keyakinan. Di sisi lain keyakinan Ade tentu membuka peluang pada orang lain juga untuk boleh dan bebas menilai Ade Armando. Boleh juga berpendapat atau bertanya Ade Armando itu muslim bukan ? Atau boleh juga jika orang berpendapat dan menyatakan bahwa Ade Armando adalah muslim palsu. Jika tak suka pada pandangan atau penilaian demikian, cepat luruskan pemahaman syari'at untuk keyakinannya itu. Syari'at itu wajib bagi muslim, bahwa implementasi beragam itu persoalan lain. Jika tak yakin bahwa syari'at itu wajib, lalu buat apa Ade Armando sholat? Atau mungkin benar apa yang disebut Nabi dengan "alladziina yusholuuna walaa yusholuun" Mereka yang sholat tetapi sebenarnya tidak sholat. Atau memang Ade juga ragu bahwa sholat itu adalah syari'at dan hanya berlaku dahulu di zaman Nabi saja? Jika Ade Armando paham akan tata hukum Indonesia, syari'at Islam itu sebenarnya sebagian sudah menjadi hukum positif, karenanya sebagai akademisi ia tak patut mempermasalahkan syari'at Islam dalam konteks keyakinan umat Islam. Penegakan syari'ah bukan hal tabu atau terlarang sepanjang pertanggungjawaban akademik, filosofis dan sosiologis dapat diterima. Nah Ade Armando yang selalu nyinyir kepada umat Islam perlu diingatkan bahwa muslim itu tidak cukup hanya percaya pada Allah dan Rosul-Nya, tetapi harus menjalankan apa yang disyari'atkan oleh Allah dan Rosul-Nya itu. Bagi muslim yang menolak syari'at hanya dua kemungkinan yaitu kafir atau munafik. Mengerikan dan menyedihkan. Selain itu yang biasa jadi corong Ade Armando adalah Cokro TV yang kerjanya lebih banyak memojokkan Islam dan umat Islam, karenanya wajar jika umat Islam beranggapan bahwa Cokro TV itu sama saja dengan kerja Cokrobirowo. Pasukan Cakra. *) Analis Politik dan Keagamaan.
Telefon Misterius di Rumah Jenderal Yani
Jakarta, FNN - Kamis malam, 30 September 1965. Kolonel Soegandhi Kartosoebroto, bekas ajudan senior Presiden Sukarno mendatangi rumah Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Achmad Yani di Jalan Lembang D-58, Menteng, Jakarta Pusat. Ia bermaksud memberitahukan kepada Jenderal Yani bahwa Presiden Sukarno marah-marah di istana. “Apa itu Dewan Jenderal?! Apa itu Dewan Jenderal?!” kata Kolonel Sugandhi menirukan ucapan Sukarno yang sedang marah. Kolonel Soegandhi, anggota DPR Gotong Royong itu menceritakan hal tersebut kepada Mayor CPM (Corps Polisi Militer) Subardi, ajudan dari Jenderal Achmad Yani, di rumah Panglima Angkatan Darat. Soegandhi urung melaporkan langsung kepada Jenderal Yani. Ia menyampaikan hal tersebut kepada Mayor Subardi untuk disampaikan kepada orang nomor satu di Markas Besar Angkatan Darat. Alasannya masih ada tamu di kediaman Jenderal Yani. Mengenai Dewan Jenderal, Jenderal Yani sesungguhnya sudah menjelaskan kepada Presiden Sukarno. Yani dalam buku agendanya menyebutkan, Presiden Sukarno terpengaruh oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mengembuskan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden pada 5 Oktober 1965. “Isu dewan jenderal, jenderal-jenderal Pentagon berkulit sawo matang, serta dokumen Gilshrist tentang Our Local Army Friend dibuat oleh PKI untuk menyudutkan saya,” kata Yani dalam tulisan di agendanya. Yani memang lulusan sekolah militer di Amerika Serikat dan Inggris saat berpangkat letnan kolonel senior. Ia mengikuti Pendidikan di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan pendidikan di Warfare Trainning di Inggris pada 1955. Mengenai isu-isu miring terhadap dirinya, Jenderal Yani mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno. “Isunya diputarbalikkan, seakan-akan kami (karena disekolahkan oleh negara ke Amerika) pro-Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan Presiden. Beberapa kali info tersebut disampaikan (PKI) pada Bapak Presiden bahwa AD (Angkatan Darat) akan coup, akan ini dan itu. Lama-lama kalau Bapak (Presiden RI) mendengar soal ini juga mulai percaya (PKI). Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika, sebaliknya anti-Barat otomatis pro-Timur,” ujar Yani dalam suratnya kepada Presiden Sukarno. Padahal, kata Yani, bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari mana pun datangnya telah dan akan kita hadapi. (Semua pemberontakan dan pergolakan di Tanah Air ditumpas oleh TNI atas nama negara). Dewan Jenderal yang dimaksud sesungguhnya adalah rapat para jenderal senior untuk menentukan sejumlah kolonel yang akan dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Sejak berpangkat brigadir jenderal, Yani menjadi Sekretaris Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Rapat biasanya dipimpin Letjen Gatot Subroto dan Mayor Jenderal GPH Djatikusumo. Nasakom dan Angkatan Kelima Kembali soal kedatangan Kolonel Soegandhi. Ia tidak bisa masuk rumah Yani, karena Panglima Angkatan Darat masih menerima tamu hingga pukul 22.00 WIB. Sehingga Soegandhi menyampaikan pesan tersebut kepada ajudan Yani. Tamu istimewa Yani malam itu adalah Panglima Kodam Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Basuki Rachmat. Basuki melaporkan kepada Yani bahwa aktivis Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dari PKI melakukan perusakan kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim). Malam itu, Jenderal Yani sekalian mengajak Jenderal Basuki Rachmat untuk ikut menghadap Presiden Sukarno pada Jumat pagi, 1 Otober 1965 tentang situasi di Jawa Timur tersebut. Yani juga sudah memberitahukan kepada ajudan bahwa Jumat pagi akan menghadap Presiden Sukarno. Sekaligus memberitahukan kepada istrinya bahwa kemungkinan hari itu juga akan dicopot dari jabatan sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. “Bapak sudah memberitahukan kepada Ibu bahwa akan diganti oleh Mayor Jenderal TNI Moersid,” kata Amelia Yani, putri ketiga dari delapan bersaudara, anak kandung dari pasangan Jenderal Yani dengan Yayuk Ruliyah Sutodiwiryo. Keluarga mengetahui hal tersebut dari Mayor Subardi. Ketidakcocokan dengan Presiden Sukarno mengenai konsep Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) dan sikap keras Achmad Yani menolak Angkatan Kelima, menjadi sinyal retaknya hubungan Yani dengan Presiden Sukarno. Angkatan Kelima yang digagas PKI dan kemudian mendapatkan dukungan dari Presiden Sukarno ditentang keras oleh Angkatan Darat. Angkatan Kelima di luar dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Angkatan Kelima yang diminta PKI agar buruh dan tani turut dipersenjatai untuk membantu perjuangan Indonesia dalam melawan Inggris yang mendirikan negara Federasi Malaysia. Jumlahnya sekitar 15 ribu orang, terdiri dari 5.000 buruh dan 10.000 tani. Peringatan Haryono MT Jenderal Yani marah besar ketika anak buahnya Pembantu Letnan Dua (Pelda) Sujono di Bandar Betsy, Simalungun, Sumatra Utara, tewas. Sujono gugur pada 14 Mei 1965 setelah kepalanya dicangkul oleh aktivis tiga organisasi sayap PKI, yaitu BTI (Barisan Tani Indonesia), PR (Pemuda Rakyat) dan Gerwani. Sepekan setelah peristiwa Bandar Betsy tersebut, Deputi III Menteri/Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI MT Haryono menyarankan kepada Yani untuk bertindak terhadap PKI. “Kalau (Panglima Angkatan Darat) tidak mulai mengambil tindakan (terhadap PKI), tak pelak Anda akan dibunuh mereka,” kata Mayjen Haryono kepada Letjen Yani pada 20 Mei 1965. Malam semakin larut. Mayjen Basuki Rahmat pun pamit sambil memberikan hormat militer. Yani langsung menuju kamar tidurnya untuk istirahat. Mempersiapkan diri menerima keputusan untuk diganti oleh Mayor Jenderal Moersjid, Deputi I Menteri/Panglima Angkatan Darat. Saat Yani tidur, malam itu, dua kali telepon di rumahnya berdering. Setelah diangkat oleh putri keduanya, Emi Yani, di ujung telepon menanyakan “Bapak ada di rumah?” Tidak merasa curiga, sang putri menjawab, “Bapak ada di rumah sudah tidur.” Pada malam Jumat itu, jelang pergantian hari, telepon dari orang tidak dikenal, kembali berdering. Lagi-lagi menanyakan posisi Jenderal Yani. “Bapak ada di rumah?” Kembali dijawab oleh Emi Yani, “Bapak ada di rumah sedang tidur.” Kisah-kisah di malam kelam itu diceritakan Amelia Yani, putri ketiga dari Pahlawan Revolusi Jenderal Achmad Yani, kepada penulis di kediaman Jenderal Yani, Jl Lembang D-58, Menteng, Jakarta Pusat, 28 Oktober 2021 lalu. Rumah ketika Jenderal Yani diculik dan dibunuh oleh Pasukan Gerakan 30 September (G-30-S) yang dibantu Pemuda Rakyat, organisasi sayap PKI. Bagaimana kisah selegkapnya? Ikuti wawancara Selamat Ginting dengan Amelia Yani dalam channel youtube SGinting Official, jaringan FNN. https://www.youtube.com/watch?v=3A9xEzcszNQ
Soal Kereta Cepat, Rachmat Gobel: Sebaiknya APBN Fokus untuk IKN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpendapat sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. “Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Hal itu disampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang akhirnya akan menggelontorkan dana APBN untuk menyuntik pembiayaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, kata dia, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China mengajukan 5,5 miliar dollar AS. China juga menang karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN, dan skema business to business. Namun kemudian biayanya membengkak menjadi 6,07 miliar dollar AS, dan kini bengkak lagi menjadi 7,97 miliar dollar AS. “Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” kata Rachmat Gobel. Menurut dia, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC. “Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata Rachmat Gobel. Ia juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. “Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi. Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya. Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur. "Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya. Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab. “Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya. (mth)
PLN Salurkan Bantuan Listrik dari Pemerintah Rp 63,18 Triliun
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) telah menyalurkan bantuan listrik dari pemerintah sebesar Rp 63,18 triliun hingga September 2021 untuk meringankan beban masyarakat dan industri yang terdampak pandemi COVID-19. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan bantuan listrik itu terdiri dari stimulus, subsidi, hingga kompensasi. "Realisasi program stimulus COVID-19 pada 2020-2021 tercatat Rp 22,58 triliun yang disalurkan kepada 33,04 juta pelanggan," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Bob menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah stimulus listrik tertinggi sebesar Rp1,92 triliun. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan nilai stimulus Rp1,69 triliun, serta posisi ketiga ditempati Jawa Timur dengan nilai stimulus Rp1,60 triliun. PLN senantiasa menjalankan program penugasan pemerintah untuk mendukung masyarakat mendapatkan energi listrik yang memadai. Di tengah pandemi, perseroan sebagai badan usaha yang diberi tanggung jawab pada bidang ketenagalistrikan menjalankan penugasan pemerintah dalam penyaluran subsidi, kompensasi maupun stimulus listrik. Diskon diberikan secara langsung kepada para pelanggan baik itu prabayar maupun pasca bayar. Bagi pelanggan pascabayar diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara itu, pelanggan prabayar mendapat diskon tarif listrik yang diberikan saat pembelian token listrik. "Realisasi program stimulus per September 2021 tercatat Rp 9,42 triliun yang telah disalurkan kepada 31,94 juta pelanggan," terang Bob. Selain stimulus listrik, PLN juga menyalurkan subsidi listrik yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. "Tercatat, realisasi subsidi telah mencapai Rp37,39 triliun sampai dengan September 2021 atau mencapai 69,8 persen terhadap pagu APBN 2021," ujar Bob. Perusahaan setrum negara ini juga menyalurkan kompensasi listrik yang merupakan selisih antara tarif yang dibayarkan oleh pelanggan non-subsidi dengan nilai tarif adjustment. Kompensasi listrik ini ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan angka realisasi mencapai 16,18 triliun per September 2021. Segmen industri merupakan segmen tertinggi dalam penerimaan kompensasi senilai Rp 8,16 triliun atau 50,43 persen, dilanjutkan dengan segmen rumah tangga sebesar Rp 5,18 triliun atau 32,01 persen, dan posisi ketiga adalah segmen bisnis sebesar Rp 2,39 triliun atau 14,77 persen. (mth)
Aceh Siap Tarik Investasi di Expo 2020 Dubai
Jakarta, FNN - Aceh disebut telah menyederhanakan regulasi tentang penanaman modal, sehingga Serambi Mekah siap menarik investasi pada perhelatan internasional Expo 2020 Dubai. “Kami telah menyederhanakan regulasi penanaman modal dengan Qanun Nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal. Penyederhanaan ini dilakukan sebagai wujud inovasi dari pemerintah dalam rangka menarik minat investor di Aceh,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah lewat keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu. Langkahl tersebut dilakukan mengingat Aceh memiliki empat sektor potensial mulai dari agroindustri, pariwisata, energi dan infrastruktur, hingga zona perkembangan bisnis. Demi memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh terus melakukan berbagai pembenahan mulai dari infrastruktur, komoditas yang berkualitas, SDM yang bertalenta, hingga iklim bisnis yang mendukung. Upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam dalam membangun ekonomi kerakyatan dan menyongsong Indonesia Emas 2045 diperkuat melalui pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan. Berbagai potensi tersebut akan ditampilkan pada forum bisnis dalam kurun waktu empat hari, terhitung dari tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2021. Terdapat 10 topik yang menarik mengenai potensi pariwisata yang menjadi peluang investasi dan aneka komoditas yang menjadi potensi perdagangan. Forum Bisnis ini akan diisi oleh pemateri mulai dari Gubernur Aceh, Kepala Pusat Promosi Investasi Aceh, hingga Kepala Sabang Free Trade Zone. Forum bisnis ini akan bertempat di Business Lounge Paviliun Indonesia. Pada sektor pariwisata, Pemprov Aceh berfokus untuk melanjutkan pengembangan kawasan pariwisata Pulau Banyak, sebagai potensi destinasi pariwisata baru bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Banyak yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata mewah mengingat kawasan tersebut memiliki potensi sebagai tempat liburan untuk para selebriti dunia. Potensi pariwisata lain yang ditampilkan adalah mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Taman Industri Ladong, Sabang Free Trade Zone (FTZ) Resort dan Lapangan Golf di Lhoknga, Aceh Besar. Pada sektor perdagangan, Pemprov Aceh mendorong komoditas andalannya, yakni Kopi Arabika Gayo, untuk kian bersaing di pasar internasional dengan membukakan pintu peluang promosi perdagangan internasional. Potensi perdagangan lainnya yang turut ditampilkan mulai dari komoditas tuna asap, kopi charcoal, minyak nilam (patchouli oi), saos tomat murni, dan Aceh tamiang. Produk lokal khas Aceh juga turut ditampilkan dalam rolling exhibition. Aneka produk tersebut merupakan produk UMKM yang telah terkurasi dan siap ekspor. Aneka produk tersebut mulai dari home décor mulai dari peralatan dapur dan rumah tangga. Kemudian pada industri fesyen, ada aksesoris, tas tangan, hingga busana muslim yang fashionable. Di sisi lain, pada industri makanan dan minuman akan menyajikan olahan kopi gayo dan rempah-rempah khas Aceh yang dikemas dengan apik. Selain itu, aneka kosmetik mulai dari parfum hingga essential oil juga turut ditampilkan. (mth)
Harga CPO Jambi Naik Rp 389 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) di Jambi pada periode 29 Oktober hingga 4 November 2021, naik sebesar Rp389 dari harga Rp13.193 menjadi Rp13.582 per kilogram bandingkan periode sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp107 dari Rp2.382 menjadi Rp2.489 per kilogram, sedangkan inti sawit periode kali ini melonjak sebesar Rp1.355 dari Rp7.663 jadi Rp9.018 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, pada keterangan yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, TBS, dan inti sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait Berikut selengkapnya harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.489 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp2.648 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.770 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.887 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.960 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp3.022 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3,082 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.175 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.078 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.935 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
Sebanyak 1.600 Peserta Ikuti Seminar Pengelolaan Sungai di Surabaya
Surabaya, FNN - Sebanyak 1.600 peserta mengikuti seminar internasional ke-7 tentang pengelolaan wilayah sungai yang digelar Himpunan Ahli Teknik Hidarulika Indonesia (HATHI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu. Ketua HATHI Jatim Prof. Dr. Ir. Nadjadji Anwar, M.Sc dalam sambutannya mengatakan seminar internasional yang digelar secara daring dan luring kali ini sekaligus juga Pertemuan lmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-38. "Sampai saat ini, Kota Surabaya sudah empat kali menjadi tuan rumah pelaksanaan PIT, yakni PIT ke-2 pada 1985, PIT ke-12 pada 1995, PIT ke-25 2008 dan PIT ke-38 pada 2021," kata Nadjadji Anwar. Sedangkan untuk Seminar Internasional ke-7 yang diagendakan HATHI setiap dua tahun sekali, lanjut dia, Kota Surabaya digunakan sebagai tempat pelaksanaan seminar adalah untuk pertama kalinya. Adapun untuk tema PIT HATHI dan Seminar Internasional kali ini adalah "Dirgahayu 60 Tahun Pengelolaan Wilayah Sungai di Indonesia, Pengelolaan Infrastruktur Ketahanan Air Berkelanjutan. "Tema ini diambil untuk menghargai karya anak bangsa dalam mengelola dan memelihara sungai," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, menandai bahwa pelopor pengelolaan wilayah sungai di Indonesia adalah dua sungai di Jawa Timur yakni Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Menurutnya, 60 tahun tahun lalu mulai dikembangkan pengelola sungai Brantas terpadu yang tidak hanya menangani permasalahan air dan sungai saja, tapi juga pengelolaan wilayah dan lingkungan agar dikelola secara baik. "Selamat atas keberhasilan dan kami mengucapkan terima kasih," ujarnya. Adapun pembicara dalam seminar Internasional kali ini yakni President of Asis Water Caouncil (AWC) Dr. Jae-Hyeon Park dengan makalah berjudul "Inteligent River Basin Management", Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Ir. Sukistijono Dpl.HE, dengan makala berjudul "60 Years of Brantas River Basin Development Challanges, Obstacles dan Successes". Pembicara terakhir Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng., dengan judul makalah "Learning Systems for Enginering Experts". Sekretaris Umum HATHI Dr. Ismail Widadi,S.T., M.Sc menambahkan, titik tekan dalam kegiatan seminar kali ini adalah menyadarkan kepada stakeholder bahwa pengelolaan sumber daya air saat ini banyak tantangan. "Cara mengantasinya tidak biasa biasa saja, jadi dituntut ada solusi yang bekelanjutan. Salah sastu pembicara dalam seminar ini akan menjelaskan intelejen pengelolaan sumber daya air yang cerdas menjawab tantangan di masa akan datang," katanya. (mth)
ACT Luncurkan Operasi Pangan Murah di Banjarmasin
Banjarmasin, FNN - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalimantan Selatan meluncurkan program operasi pangan murah dan operasi pangan gratis di Kota Banjarmasin. "Kegiatan ini pertama kalinya di Kalsel," ujar Kepala Cabang ACT Kalsel Zainal Arifin di Banjarmasin, Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan ACT dan dibuka Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina tersebut dilaksanakan di Halaman Balaikota Banjarmasin, selama satu hari ini. Dia mengatakan, dalam operasi pangan murah, masyarakat pra sejahtera dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang cukup terjangkau. "Dalam program ini, masyarakat dapat membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, program ini juga dapat memberdayakan pelaku usaha kecil menengah," ucap Zainal. Dia berharap, dengan kehadiran operasi pangan murah, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dalam peluncuran operasi pangan murah ini, diberikan kepada 100 orang penerima manfaat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pangan murah sendiri terdiri dari beras, garam, gula, minyak goreng dan lain-lain. Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menyatakan apresiasinya atas diluncurkannya program yang diyakini sangat membantu masyarakat Kota Banjarmasin, terlebih disaat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu, dia berharap kegiatan ini dapat diketahui seluruh elemen masyarakat, sehingga kehadiran program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat pra sejahtera. "Kita mengapresiasi peluncuran operasi pangan murah yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini," kata Dolly. Dia menambahkan, kesuksesan program yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini, tak lepas dari kolaborasi antar stakeholder, baik dari unsur pemerintah kota, instansi dan lain-lain. Mudah-mudahan, katanya lagi, dengan adanya operasi pangan murah masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dari kalangan pra sejahtera tak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. "Kita berharap ini merupakan awal dari bentuk kolaborasi pemerintah kota dengan ACT Kalsel, serta membangun sinergitas untuk membantu masyarakat miskin khususnya di Kota Banjarmasin," kata Dolly. (mth)
Semen Padang Tunjuk Mantan Pelatih Persiraja sebagai Pelatih Kepala
Padang, FNN - Manajemen Semen Padang FC menunjuk mantan pelatih Persiraja Banda Aceh Hendri Susilo, yang tampil buruk di kompetisi Liga 1 Indonesia, sebagai pelatih kepala dalam menghadapi putaran kedua Liga 2 2021. Manajer Semen Padang FC Effendi Syahputra mengatakan pemilihan Hendri Susilo bukan tanpa alasan. Selain melihat pengalamannya di sepak bola nasional, pelatih ini juga merupakan putra asli dari Ranah Minang. Hendri Susilo berkarier mulai dari Timnas Pra Piala Asia U-17, Persija Jakarta, Sriwijaya dan terakhir ia mampu membawa Persiraja Banda Aceh berlaga di Liga 1. "Hal inilah yang menjadi catatan dari manajemen," kata Effendi dalam keterangan tertulisnya di Padang, Sabtu. Menurut dia, manajemen memilih Hendri Susilo karena rekam jejak pengalamannya menangani klub tergolong berhasil. Setelah berdiskusi, ternyata ada kesamaan visi antara pihaknya dan Hendri Susilo. "Hendri Susilo juga salah satu pelatih terbaik dari Minang juga, dan inilah menjadi salah satu alasan kuat untuk kami merekrut beliau,” ujar Effendi. Sementara itu, CEO PT Kabau Sirah Hasfi Rafiq berharap pada putaran kedua, di tangan coach Hendri Susilo, tim Kabau Sirah bisa meraih hasil maksimal dalam perjuangan mengejar tiket menuju Liga 1. “Semoga di tangan beliau SPFC dapat menjadi lebih baik lagi ke depan,” harap Hasfi. (mth)
Jika Sudah Vaksin, Seharusnya Tes PCR Tidak Perlu Lagi!
Oleh: Mochamad Toha Sesuai arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Apakah ini modus hanya untuk menghabiskan stok alat PCR? Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali kini menjadi Rp 275 ribu. Di luar Jawa-Bali, harga tertinggi tes PCR Rp 300 ribu. Abdul Kadir menambahkan hasil swab test PCR Covid-19 ini harus keluar dalam 1x24 jam. “Hasil RT PCR dengan tarif tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pemeriksaan swab RT PCR,” ujarnya. Dalam konferensi pers secara daring yang disiarkan YouTube Kemenkes, Rabu (27/10/2021), Abdul Kadir menyatakan, tarif tersebut, diputuskan setelah melakukan evaluasi atas komponen-kompenen tes PCR. Seperti layanan, harga reagen, biaya administrasi overhead dan komponen biaya lainnya yang disesuikan pada kondisi saat ini. Tes PCR ini diterapkan untuk seluruh moda transportasi, bukan hanya udara saja. Kewajiban menggunakan PCR untuk naik pesawat itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid-19. Kebijakan tersebut menuai polemik di masyarakat di tengah kasus Covid-19 di Indonesia yang mulai menurun. Apalagi, harga PCR tidak semurah antigen yang sebelumnya boleh digunakan sebagai syarat terbang. Salah satu penyebab mahalnya alat tes swab PCR adalah 100 persen masih dipasok melalui jalur impor. Pemasok alat tes tersebut di antaranya adalah China dan Malaysia. BPS menyebut, nilai impor PCR selama Januari-Juni 2021 mencapai USD 362,02 juta atau senilai Rp 5,1 triliun (kurs Rp 14.100). Impor alat tes PCR tersebut dilakukan dari beberapa negara tetangga. Di antaranya, Singapura yakni mencapai USD 11 juta atau Rp 154,5 miliar. Indonesia juga mengimpor PCR dari Malaysia senilai USD 155.922 (sekitar Rp 2,1 miliar). Kemudian dari Filipina USD 1.544 atau sekitar Rp 21,6 juta, dan Vietnam USD 72.256 atau sekitar Rp 1,01 miliar. Selain dari beberapa negara tetangga ini, PCR juga diimpor dari Guatemala senilai USD 327 atau sekitar Rp 4,57 juta. Selain itu, Indonesia juga doyan impor alat PCR dari India. Sepanjang semester I sebesar USD 257.357 atau sekitar Rp 3,6 miliar. Tapi, yang paling banyak, alat PCR diimpor dari Korea Selatan dan China. BPS mencatat selama periode tersebut total impor PCR dari Negeri Ginseng nilainya mencapai USD 144,2 juta. Sementara impor PCR dari China yang nilainya USD 99 juta. Selama periode Januari-Agustus 2021, BPS mencatat impor instrumen tes PCR mencapai 203.236 kg atau setara 203,2 ton, dengan nilai USD 31,99 juta atau setara Rp 452,98 miliar (kurs Rp14.156). Data tersebut belum termasuk impor reagent untuk analisis PCR. Reagent adalah pereaksi kimia berbentuk cairan yang digunakan untuk tes PCR. Menurut data BPS, impor reagent untuk tes PCR pada periode Januari-Agustus mencapai 4.315.634 kg (4.315 ton) dengan nilai USD 516,09 juta atau setara Rp 7,3 triliun. Berdasarkan data BPS, impor instrumen PCR (kode HS 90278030) tertinggi berasal dari China. Berikut daftar negara importir instrumen PCR terbesar: China 66.609 kg, senilai USD 9.226.860; 2. Amerika Serikat 24.515 kg, senilai USD 5.198.481; 3. Jepang 18.509 kg, senilai USD 1.957.504; 4. Jerman 8.467 kg, senilai USD 1.239.612; Korea 16.712 kg, senilai USD 5.169.928; 6. Taiwan 48.708 kg, senilai USD 5.071.544; 7. Singapura 3.553 kg, senilai USD 1.790.964; 8. Swiss 2.983 kg, senilai USD 633.280; Hong Kong 1.570 kg, senilai USD 300.281; 10. Swedia 1.159kg, senilai USD 211.438; 11. India 1.159 kg, senilai USD 154.171. Tak hanya itu, China juga menjadi pengekspor reagent (kode HS 38220090) terbesar ke Indonesia. Berikut ini daftar 10 negara eksportir reagent PCR terbesar: China 1.616.780 kg, senilai USD 169.862.517; 2. Korea 760.631 kg, senilai USD 181.297.615; 3. Singapura 724.205 kg, senilai USD 15.324.331; 4. Amerika 315.787 kg, senilai USD 40.079.512; Jerman 255.198 kg, senilai USD 33.801.228; 6. Jepang 202.584 kg, senilai USD 5.256.722; 7. Prancis 90.754 kg, senilai USD 14.201.329; 8. Swedia 81.252 kg, senilai USD 11.784.296; Irlandia 42.106 kg, senilai USD 4.566.838; 10. Italia 42.513 kg, senilai USD 3.373.563. Nilai impor alat tes PCR Indonesia mencapai Rp 2,27 triliun per 23 Oktober 2021. Direktorat Bea dan Cukai mencatat lonjakan impor alat tes PCR terjadi pada bulan Juni lalu, di mana terjadi lonjakan kasus Covid-19. Di bulan Juni saja, nilai impor tercatat mencapai Rp 523 miliar. Berdasarkan data Bea dan Cukai, perusahaan swasta adalah entitas yang mendominasi kegiatan impor PCR mencapai 88,16 persen, lembaga non profit hanya 6,04 persen, dan pemerintah 5,81 persen. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf, mengkritik keras rencana untuk memberlakukan syarat wajib tes PCR bagi semua moda transportasi jelang libur natal dan tahun baru. Bukhori juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan publik. Alih-alih mendengar aspirasi rakyat untuk menghapus syarat wajib tes PCR, presiden justru memberi arahan untuk menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp 300.000. “Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen,” ujarnya. Sebab, lanjutnya, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk screening,” tutur Bukhori di Jakarta, Rabu (27/10/2924). Ia juga mengendus ada indikasi persaingan bisnis di balik kebijakan syarat wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Penyedia layanan tes PCR menjamur di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis. Kabar24.bisnis.com (15/08/2021) menulis, produk impor alat kesehatan itu kebanyakan didatangkan dari China dengan nilai transaksi mencapai US$ 541,3 juta atau 49,61% dari keseluruhan negara penjual. Importir alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan tes Antigen didominasi oleh kelompok perseorangan atau korporasi non-pemerintah. Mereka memegang 77,16% aktivitas impor alat kesehatan untuk penanganan Pandemi Corona di Tanah Air. Pemerintah hanya memegang 16,67% dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan penanganan Covid-19 itu. Sisanya, 6,18%, pengadaan barang dari luar negeri dilakukan oleh lembaga non-profit. Korporasi non-pemerintah itu tidak sepenuhnya memiliki latar belakang bisnis yang konsen pada urusan kesehatan masyarakat. Dalam dokumen importasi itu menunjukkan ada perusahaan bidang kecantikan, tekstil, hingga ketel uap. Alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan tes Antigen diimpor dengan nilai USD 530,6 juta atau menyentuh di angka 52,2% dari keseluruhan pengadaan alat kesehatan yang didatangkan dari sejumlah negara pemasok. Perinciannya, impor PCRmenembus di angka USD 340,5 juta (31,20%) dari keseluruhan alat kesehatan yang dibeli dari luar negeri. Ihwal rapid test, importir dalam negeri membeli dengan nilai USD 190,1 juta atau 17,42%. Produk impor alkes itu kebanyakan didatangkan dari China dengan nilai transaksi mencapai USD 541,3 juta atau 49,61% dari keseluruhan negara penjual. Diikuti Korsel dengan nilai transaksi USD 150,5 juta atau 13,5% dari keseluruhan negara mitra. Di luar negeri, ternyata tes PCR sudah tidak diperlukan lagi. Seorang WNI yang baru pulang dari Turki bercerita, ketika ia datang di negara itu, tidak ada pemeriksaan PCR maupun karantina. Tapi, ketika ia pulang ke Indonesia, masih wajib karantina beberapa hari di hotel atau tempat yang disediakan pemerintah. Di luar negeri, kalau sudah divaksin, sudah cukup, tidak perlu tes PCR lagi. Sogrok Hidung Pernahkah Anda membayangkan risiko tes swab hidung yang ternyata bisa menyebabkan cedera? Selama ini kita tidak pernah berpikir akan risikonya bila petugas yang melakukan tes swab dengan pelatihan minimal. Meski secara umum masih dianggap aman, usap hidung dan nasopharing bukan tanpa risiko. Individu yang melakukannya dengan pelatihan minimal punya risiko cedera yang jauh lebih tinggi daripada nakes terlatih. “Beberapa kasus menunjukkan kemungkinan cedera intrakranial ketika tes tidak dilakukan dengan tekkik dan prosedur yang benar,” ungkap Dr. dr. Hisnindarsyah, SE, MKes, MH, CFEM, dokter di salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Komplikasi yang timbul, mulai dari patahnya tangkai usap jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional, terjadinya mimisan atau perdarahan hidung karena cara yang tidak benar atau gangguan menelan. Bahkan juga bisa beresiko terjadinya kebocoran cairan serebrospinal (CSF), ensefalokel, dan meningitis. Meski sangat jarang terjadi, karena posisinya yang jauh dari tempat pengambilan usap, tapi kemungkinan itu tetap ada. Penulis Wartawan FNN.co.id
Fit & Proper Test Calon Panglima TNI, Gimmik Politik Yang Perlu Diakhiri
Oleh Brigjen TNI (Purn) Drs. Aziz Ahmadi, M. Sc. HARI-HARI ini, DPR cengklungen (dalam ketidakpastian). Begitu pula, rakyat yang diwakilinya. Layaknya, ngenteni thukule jamur ing mongso ketigo (menunggu tumbuhnya jamur di musim kemarau). Menunggu Surat Presiden (Surpres), terkait pengajuan nama calon Panglima TNI, menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Patut dan Layak Setiap pergantian Panglima TNI, selalu menarik perhatian khalayak. Faktor daya tariknya bervariasi. Ada yang karena siapa, dan kenapanya. Tapi, ada juga karena prosedur dan mekanismenya. Merujuk UU No. 34/2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tertuang pada Pasal 13, yang seluruhnya terdiri dari 10 ayat. Di sini diatur ritual atau prosedur pergantian Panglima TNI. Ayat (2) berbunyi : Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Terhadap ayat (2) ini, diberi penjelasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan persetujuan DPR, adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian, berdasarkan rekam jejak. Namun kenyataanya, berbeda. Antara kehendak pada penjelasan dengan praktiknya, tidak sejalan. DPR, tidak menjalankan apa yang tertuang dalam penjelasan ayat (2) tersebut. Sebaliknya, DPR justru terjebak dalam mal praktek sendiri. Sejauh ini, DPR melampaui dan menyimpang dari spirit dan substansi penjelasan ayat (2) dimaksud. DPR, dengan sengaja, "keliru berkreasi." Melakukan gimmik politik, dengan apa yang disebut, "uji kepatutan dan kelayakan" (fit & proper test), terhadap calon Panglima TNI. Di bawah rezim UU No. 34/2004, sudah 6 (enam) dan akan 7 (tujuh) - calon Panglima TNI yang menjadi korban salah tafsir, terhadap ayat (2), pasal 13, beserta penjelasannya, itu. Korban pertama, adalah, Marsekal TNI Djoko Suyanto. Acting Kepala Staf TNI AU (KSAU) saat itu. Alhamdulillah, Marsekal Djoko Suyanto dinyatakan lolos oleh Komisi I/DPR RI, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Panglima TNI ke 16, terhitung mulai tanggal, 13 Februari 2006 s/d 28 Desember 2007. Prerogratif Presiden Kini tiba saatnya, mengakhiri ayat (2), pasal 13, UU No. 34/2004, tersebut. Artinya, Presiden mengangkat/memberhentikan Panglima TNI, tidak perlu meminta persetujuan DPR lagi. Sekaligus "mengakhiri" mekanisme uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI. Pointnya, prosedur pergantian Panglima TNI, kembalikan dan percayakan sepenuhnya kepada hak prerogratif Presiden", selaku pemegang kekuasaan tertinggi (PKT) atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kenapa perlu diakhiri? Pertama, mekanisme fit & proper test (terhadap calon Panglima TNI), tidak ada landasan hukum/aturan yang jelas. Kedua, bersifat paradoks dengan spirit dan substansi penjelasan Ayat (2), pasal 13, UU No. 34/2004, itu sendiri. Ketiga, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, hanyalah kreasi atau gimmik politik, yang kurang substantif. Keempat, - ini yang terpenting - mengandung *berbagai resiko dan implikasi, yang amat merugikan TNI. Resiko & Implikasi Adapun risiko & implikasi negatif, yang harus dihindari, adalah sebagai berikut : Pertama, Membelah Kesatuan Komando & Loyalitas Tegak Lurus TNI. Itulah, ruh dan sendi utama organisasi militer. Namun, dengan dilibatkannya DPR cawe-cawe menentukan calon Panglima TNI, berarti membelah kesatuan komando dan loyalitas tegak lurus TNI. Patut diduga, bakal terjadi loyalitas ganda, dari TNI. Tidak hanya tegak lurus kepada Presiden, tapi terbagi dan bercabang kepada DPR. Dari sini bisa timbul kerancuan komando dan kontestasi kepentingan secara terselubung, yang sama sekali tidak menguntungkan TNI. Kedua, Terjadi Kembali Politisasi Terhadap TNI. Persetujuan DPR, melalui mekanisme fit & proper test adalah proses politik. Nuansa dan aroma politiknya, begitu kental dan kentara. Tentunya, amat paradoks dengan semangat reformasi TNI. Disadari atau tidak, semestinya TNI steril dari hiruk-pikuk politik - langsung atau tidak langsung keseret-seret kembali ke wilayah politik praktis. Ini berarti, "menggaruk di atas luka yang kemudian bisa menggoda sisa-sisa birahi politik militer, bangkit kembali. Ketiga, Menghambat Proses Institusinalisasi TNI. Semua itu secara signifikan, akan berpengaruh negatif terhadap proses institusonalisasi TNI. Bahkan bisa menghambat dan menggagalkannya. Cita-cita membangun budaya TNI, yang profesional, disiplin, militan, dedikatif dan modern, akan terkendala. TNI kehilangan fokus, dan hanya menjadi komoditas yang layak untuk diperebutkan, sesuai kepentingan politik tertentu. Keempat, Menyemai Korupsi Politik Dalam Tubuh TNI. Persetujuan DPR melalui mekanisme fit & proper test, membuka peluang yang amat lebar bagi calon Panglima TNI, berkompetisi secara tidak fair. "Calon Panglima TNI, adalah juga manusia". Dalam kondisi tertentu, bukan tidak mungkin terjadi kompetisi dan kontestasi yang tidak sehat, dari sesama calon Panglima TNI. Apakah sekadar kontestasi elektabilitas, agar memenuhi kriteria untuk dicalonkan oleh Presiden. Atau sebuah kompetisi keras dengan mengerahkan segala modalitas yang ada. Itu semua bisa mengarah pada korupsi politik dalam beragam bentuknya. Bisa berupa kebijakan, janji, posisi tawar, bahkan uang, dan lain-lain, untuk mendapat atau tidak mendapat persetujuan dari DPR. Catatan Akhir UU No. 34/2004 tentang TNI, sudah saatnya direvisi/ditinjau kembali. Ada sejumlah pasal atau ayat yang idol atau tidak dapat dilaksanakan secara semestinya. Tentunya termasuk pengakhiran & penghapusan Pasal 13 ayat (2) tentang persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI, yang diajukan oleh Presiden. Tapi, jika memang masih dirasa perlu diteruskan, harus ada mekanisme dan pengaturan yang clear, clean dan legal. Bukan seperti saat ini. Sekadar gimmik politik, sebagai ajang gagah-gagahan semata. (sws)
WIMA Beri Bantuan Hukum Bagi Perempuan Pelaut
Jakarta, FNN - Prihatin menyaksikan masalah yang dialami perempuan pelaut atau para pekerja perempuan di bidang maritim, Women On Maritime Association Indonesia (WIMA INA) merasa terpanggil untuk dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang sering mereka alami seperti pelecehan seksual, ketidakadilan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari- hari. WIMA INA hadir untuk memberikan pendampingan di bidang hukum. Demikian topik yang timbul dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, dimana WIMA INA menggelar Webinar Nasional “Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk” yang diselenggarakan secara hybrid di Menara Kadin Jakarta. WIMA INA terus berkomitmen mendukung peranan wanita di bidang maritim untuk membangun kembali dan meningkatkan peran wanita di bidang maritim di Indonesia. Sebagai Keynote Speaker dalam Webinar ini adalah Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terus berupaya untuk memastikan dam menjamin bahwa perempuan Indonesia mendapatkan kesetaraan gender dan pendidikan di sektor maritim. Hal ini, berkaitan juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi sendiri. “Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober ini, WIMA INA memberikan warna berbeda, dengan mengadakan Webinar Nasional bertajuk Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk, dimana legal help desk ini ditujukan untuk memberikan pendampingan bantuan hukum di bidang maritim bagi para pelaut dan pekerja wanita di setor kemaritiman ," kata Ketua Umum WIMA INA Dr. Chandra Motik, dalam paparannya sebagai narasumber pertama dalam Webinar ini. Chandra Motik pakar kelautan dan kemaritiman Indonesia, selalu aktif menggaungkan kepada pemerintah dan masyarakat agar bangsa Indonesia kembali ke laut dan membangun budaya maritim demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Sementara Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA dan Waketum WIMA, hadir sebagai narasumber ke-2 dalam webinar ini. Dalam paparannya, Carmelita menyebutkan bahwa peran perempuan di bidang maritim di Indonesia sudah memiliki cakupan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di industri ini sejak beberapa tahun terakhir. Carmelita juga menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antara keduanya. Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI tahun 2021 – 2024 dan Komisaris Independent PT Pelindo, hadir sebagai narasumber ke-3. Dalam paparannya, Irma menyebutkan bahwa saat ini diperlukan adanya Undang-undang perlindungan kesetaraan gender yakni menjamin penghapusan diskrimanasi, kekerasan terhadap perempuan, penghapusan semua praktek yang membahayakan perempuan, dan menyadari pelayanan dan pekerjaan, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan social, ekonomi dan politik. Sebagai narasumber terakhir dalam webinar ini adalah Dothy, Direktur Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas yang juga Ketua Ikatan Alumni Swedia. Dalam paparannya, beliau menyebutkan bahwa harus ada keseimbangan antara karir perempuan sebagai pemimpin dan sebagai perempuan yang mengabdi pada keluarganya. Untuk itu diperlukan kiat-kiat khusus dan tehnik untuk men-switch peran diantara peran sebagai pemimpin di organisasi dan di rumah. Webinar ini dimoderatori oleh Yanti Agustinova, Ketua Bidang Program WIMA INA dan sebagai MC, Indhira Gita Lestari, Corporate Affair Manager PT. Jakarta International Container Terminal. (sws)
Masih Membual Pindah Ibu Kota?
By M Rizal Fadillah Di tengah bobroknya pemerintahan dengan BUMN yang banyak merugi, demokrasi terseok-seok, proyek ambisius seperti bandara dan kereta cepat yang tidak bergerak, mangkrak dan membengkak, Jokowi tetap 'keukeuh' untuk merealisasikan proyek pemindahan Ibukota ke Kalimantan. Tidak bisa mengukur diri kesannya. Suara rakyat diabaikan, "anjing menggonggong kafilah berlalu". Sepertinya dalam benak hanya ada proyek dan proyek. Proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, LRT, kereta cepat, termasuk proyek pemindahan ibukota (IKN). Pengalaman mencatat kegagalan demi kegagalan. IKN akan dibayang-bayangi pula oleh kegagalan. Biaya mahal menjadi paket proyek membual. Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi gagal disebabkan : Pertama, ini proyek yang tidak difahami dan diterima rakyat, bukan kehendak rakyat tetapi keinginan pemerintah bahkan mungkin Presiden dengan oligarkhinya saja. Proyek proyek yang tidak berbasis kepentingan dan dukungan rakyat selalu berantakan. Ironinya bangunan yang pertama akan didirikan adalah Istana Presiden. Weleh. Kedua, biaya besar sekitar 500 Trilyun tidak jelas sumber pendanaannya. Baru dalam RUU IKN disebutkan sumbernya adalah APBN, aset BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta murni. Betapa berat untuk menyedot dana APBN dan aset BUMN yang kondisinya kini semakin morat-marit. Status ekonomi Indonesia sudah turun kasta setingkat Timor Leste dan Samoa. Ketiga, anggaran biaya yang berpotensi membengkak dua atau tiga kali lipat dari prediksi. Sebagaimana juga proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang awal hanya beranggaran 60 Trilyun, sekarang sudah 114 Trilyun. Diragukan IKN "hanya" 500 Trilyun. Artinya APBN bakal babak belur lagi. Debt trap menjadi konsekuensi dan niscaya. Keempat, memindahkan ibukota dengan membangun dari nol bukan hal yang mudah. Yang realistis adalah pindah ke lokasi yang awalnya sudah menjadi Kota dengan potensi pengembangan. Lagi pula ke Penajam Kaltim berjarak sangat jauh dari Jakarta. Berimplikasi luas, termasuk perpindahan sumber daya manusia yang cukup rumit. Kelima, ada kondisi psiko-politis yang dapat menghambat agenda, yaitu kekhawatiran daerah pemukiman baru di ibukota akan diisi oleh orang-orang yang dikategorikan "mampu membeli" dan dominan untuk itu bukanlah orang pribumi. Ibukota baru menjadi tempat migrasi baru untuk penguasaan area. New Singapore. Keenam, dari sisi pertahanan dan keamanan Ibukota relatif lebih rawan. Berada di ruang yang kosong, bukan padat penduduk. Untuk sistem Pertahanan Rakyat Semesta sangatlah sulit diterapkan dan ancaman bahaya lebih besar mengingat jumlah TNI aktif yang dimiliki hanya 434 ribu. Berbeda dengan di Jawa, khususnya Jakarta dimana pengerahan kekuatan rakyat jauh lebih mudah dan murah. Ketujuh, terhadap Ibukota lama yang ditinggalkan ternyata rencananya akan dilakukan jual-jual aset Pemerintah. Lalu siapa pembeli dari kekayaan negara ini ? Apakah rakyat dari bangsa Indonesia yang disebut pribumi kah ? Dipastikan tidak. Pemindahan Ibukota diragukan urgensi dan ketepatan lokasi pilihannya. Meski partai-partai politik di parlemen telah dikuasai dan RUU IKN akan mudah disetujui oleh DPR RI, akan tetapi perlu direnungkan mendalam akan ketepatan putusannya. Situasi pandemi dan keuangan yang berat serta hutang luar negeri yang besar, sulit untuk difahami dan diterima proyek ambisius ini. Ini adalah proyek Jokowi dan oligarkhi serta pemburu rente. Bukan proyek rakyat atau kepentingan bangsa dan negara. Rakyat merasa lebih butuh pada program nyata kerakyatan ketimbang Ibukota baru. Proyek Ibukota baru adalah penciptaan kesengsaraan baru. Batalkan saja. *) Analis Politik dan Kebijakan Publik
Anies Sebut Percepatan Penanganan Genangan Banjir Bisa Dapat KPI
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan upaya mempercepat penanganan banjir oleh jajarannya bisa mendapat penilaian melalui indikator kinerja individu atau key performance indicator (KPI) "Di awal tahun ini terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang tiga empat hari, sekarang kurang dari satu hari sudah kering. Kenapa? karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD, itu semua punya target," kata Anies dalam Rakornas virtual Antisipasi La Nina di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan genangan air surut dalam waktu enam jam setelah hujan berhenti. Menurut dia, kapasitas drainase jalan utama atau jalan raya di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter per hari dan di luar jalan utama dan jalan raya mencapai 50 milimeter per hari. Apabila curah hujan per hari di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter, Anies menargetkan kawasan Ibu Kota tidak boleh banjir. Sedangkan, untuk antisipasi banjir pihaknya sudah melakukan aksi gerebek lumpur dengan mengeruk sedimen dan sampah di sejumlah sungai dan waduk di lima wilayah di DKI Jakarta. Tujuannya agar waduk dan sungai tersebut memiliki daya tampung air yang lebih besar jika curah hujan lebih tinggi dari 100 milimeter per hari. Sementara itu, lanjut dia, 13 sungai yang mengalir di Jakarta memiliki daya tampung 2.300 meter kubik per detik. Anies mencatat volume air yang sempat masuk ke Jakarta mencapai 3.200 meter kubik per detik ketika ada hujan ekstrem di kawasan selatan atau pegunungan. "Jadi gap-nya itu bisa meningkat sampai 1.000 meter kubik per detik antara daya tampung dengan air yang masuk, itu sebabnya harus dikendalikan di kawasan tengah dengan waduk, supaya masuknya ke dalam kota masih tetap sesuai kapasitas," ucapnya. (MD).
Empat Terdakwa Korupsi Hibah Masjid Dituntut Penjara 19 Tahun
Sumatera Selatan, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menuntut empat terdakwa perkara tindak pidana korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang pidana penjara selama 19 tahun. Keempat terdakwa tersebut adalah Eddy Hermanto (mantan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya), Syarifuddin MF (Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya), Dwi Kridayani (KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya), dan Yudi Arminto (Project Manager PT Brantas Abipraya). "Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan keempat terdakwa bersalah menurut hukum dipidana penjara 19 tahun. Pidana penjara tersebut dikurangi selama masa kurungan yang sudah dilakukan dengan perintah tetap dalam tahanan," kata JPU M Naimullah dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Majelis Hakim Sahlan Effendi, Jumat, 29 Oktober 2021. Selain pidana penjara, lanjut jaksa, setiap terdakwa wajib untuk membayar denda atas perkara tersebut masing-masing senilai Rp 750 juta subsider enam bulan. Lalu setiap terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan perbuatan masing-masing. Terhadap terdakwa Eddy Hermanto diwajibkan membayar uang senilai Rp 684 juta, terdakwa Syarifuddin senilai Rp 1 miliar, Dwi Kridayani senilai Rp 2.5 miliar dan terdakwa Yudi Arminto senilai Rp 22.4 miliar. Menurutnya, bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berstatus inkracht (berketatapan hukum) maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa untuk dilelang. Hasil dari pelelangan tersebut uangnya dikembalikan kepada negara. "Kalau nilainya masih tidak mencukupi maka dikenakan dipidana penjara sembilan tahun enam bulan," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Tuntutan yang dijatuhkan JPU tersebut yang hampir mencapai hukuman maksimal dinilai sudah layak. Sebab terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan memberatkan mereka dalam menentukan tuntutan tersebut. Menjurut jaksa, atas perbuatan tersebut terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tentang pembangunan rumah ibadah yakni masjid, dan terdakwa sama tidak menyesali perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Maka setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti lalu didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa. Terdapat beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, diantaranya yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada pemberian hibah berbentuk uang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jalan Limau II Blok B/3, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000.000 dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp 80.000.000.000. Proses tersebut tanpa dilakukan verifikasi terhadap usulan tertulis (proposal), tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan beberapa perbuatan lainnya seperti dilakukan kesepakatan besaran kontrak kerja meskipun belum diketahui anggaran hibah dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan penyidikan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam perkara tersebut, masing-masing terdakwa diduga telah menerima sejumlah dana, yaitu Eddy Hermanto menerima sebesar Rp 684.419.750, Syarifudin Rp 1.049.336.610, Dwi Kridayani sebesar Rp 2.500.000.000, Yudi Arminto sebesar Rp 2.368.553.390, PT Brantas Abeparaya (Persero) sebesar Rp 5.000.000.000. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal primer. Pasal 12 b ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal sekunder. Sementara itu Hakim Sahlan Effendi mengatakan, diberikan waktu sampai satu pekan ke depan kepada terdakwa untuk menentukan sikap apakah menerima tuntutan JPU atau mengajukan banding. (MD).
Korban UU ITE Bukti Pembatasan Kebebasan Berekspresi Buruk Sekali
Jakarta, FNN - Pembatasan kebebasan berekspresi yang dipraktikkan (pemerintah), buruk sekali. Hal itu terbukti dari banyaknya korban Undang-Undang Informmasidan dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan oleh para pembuat aturan. Seharusnya, yang menjadi substansi dari aturan adalah kebebasan berpendapat yang harus dikelola, diatur, dan dibatasi," kata anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M Choirul Anam, Jumat, 29 Oktober 2021. “Tetapi, karena saking ketatnya pembatasan, yang terjadi bukan mendiskusikan kebebasan berpendapat, tmelainkan mendiskusikan pembatasan itu, sehingga tidak ada makna kebebasan dalam konteks hak asasi manusia,” kata Choirul Anam sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menyampaikan hal itu ketika memberi paparan materi dalam kuliah umum hukum hak asasi manusia bertajuk “Mekanisme Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat” yang disiarkan di kanal YouTube FHUB Official. Anam mengatakan, pelaku pencemaran nama baik tidak boleh dipidana oleh hukum yang berlaku. “Kalau ada orang yang tersinggung reputasinya, tercemar reputasinya, ya gugat saja di perdata. Itu mekanismenya,” ujar Anam. Akan tetapi, dia melanjutkan, di Indonesia, pemerintah justru memfasilitasi penindakan pelaku pencemaran nama baik melalui jalur pidana dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut memuat salah satu perbuatan dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Atas perbuatan tersebut, berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. "International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatakan, kebebasan berekspresi atau berpendapat bisa dibatasi," kata dia. Pembatasan tersebut tertuang pada pasal 19 UU Nomor 12/2005. Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12/2005 membahas mengenai pembatasan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. (MD).
Potong Nasi Tumpeng Biru, Partai Gelora Dapat Ucapan Spesial dari Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Berbagai Kalangan
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan Milad ke-2 pada Kamis (28/10/2021) malam secara sederhana di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Perayaan dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan para fungsionaris DPN Partai Gelora. Dalam kesempatan ini, Anis Matta melakukan pemotongan Nasi Tumpeng berwarna biru. Potongan nasi tumpeng tersebut kemudian diberikan kepada perwakilan Generasi Muda Partai Gelora sebagai pertanda semangat 'Kolaborasi Menuju 5 Besar Dunia'. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kita potong tumpengnya. Tumpengnya pun biru, tumpengnya bergelora. Saya juga baru lihat nasi biru, kalau nasi saja bisa biru, Insya Allah Indonesia bisa biru," kata Anis Matta. Aksi pemotongan nasi tumpeng ini, kemudian diikuti secara serentak oleh DPW, DPD, DPC dan PAC di seluruh Indonesia, yang juga melakukan pemotongan nasi tumpeng serupa. Mereka melakukan aksi nobar (nonton bareng) perayaan Milad ke-2 Partai Gelora yang disiarkan secara langsung di Channel YouTube Gelora TV. Dalam Milad ke-2 ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 'Eddy Hiariej, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan ucapan secara khusus atau spesial kepada Partai Gelora. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tema kolaborasi menuju lima besar dunia menyiratkan sebuah semangat yang akan menjadi pendorong bagi kemajuan Partai Gelora, sehingga bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. "Ijinkan hari ini, saya mengucapkan hari jadi kepada Partai Gelombang Rakyat, Partai Gelora Indonesia. Salam hangat dari balaikota," kata Anies Baswedan. Sementara Sandiaga mengatakan, Partai Gelora di bawah pimpinan Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik akan terus bergelora melakukan pencapaian yang luar biasa seperti hari ini. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 'Eddy berharap Partai Gelora bisa mewarnai demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. "Saya berharap Partai Gelora memberikan kerja nyata bagi rakyat Indonesia, mampu mewarnai demokrasi Indonesia lebih baik lagi," kata Eddy Hiariej. Hal senada disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza (Ariza) Patria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Ariza berharap Partai Gelora semakin berkembang pesat agar bisa memberikan kontribusi besar bagi agama dan bangsa agar Indonesia menjadi negara berdaulat. Selain mereka sejumlah kepala daerah seperti Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid dan lain-lain juga memberikan ucapan selamat HUT ke-2 Partai Gelora. Tak ketinggalan juga sejumlah selebritas tanah air seperi Renny Djajoesman, Nia Paramitha menyampaikan ucapan serupa kepada Partai Gelora yang merayakan HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis, 28 Oktober 2021. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengaku bersyukur dalam Milad ke-2 di tengah banyaknya keterbatasan, Partai Gelora mampu menciptakan pencapaian yang luar biasa baik pada kekuatan postur struktur, kader maupun popularitas dan elektablitas. "Sekali lagi ini adalah malam yang kita syukuri. malam yang sangat kita syukuri, karena itu mari berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah sebagian besar pekerjaan rumah tangga kita, relatif selesai," ujar Anis Matta. Anis Matta berharap seluruh fungsionaris dan kader Partai Gelora bisa mengakhiri kerja sepi selama dua tahun ini dengan mulai mendatangi dan menyapa rakyat untuk menyerukan suatu perubahan besar. "Kita mengikrarkan, sekarang kita keluar untuk meniupkan angin agar riak perubahan menjadi gelombang, gelombang perubahan menuju Indonesia lima besar dunia," tegas Anis Matta. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, hingga Kamis (28/10/2021) jumlah kader Partai Gelora berjumlah 500.611 orang dan ditargetkan 1 juta kader pada akhir Desember 2021. Saat ini, Partai Gelora telah berhasil membentuk 6.837 DPC (kecamatan) atau 88 persen dari seluruh kecamatan di Indonesia. Sedangkan pembentukan DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota) sudah mencapai 100 persen. "Sekarang ini Partai Gelora sudah memiliki 10.941 Pimpinan Anak Cabang di tingkat kelurahan dan desa. Ini baru 13 persen, PR-nya masih banyak karena ada 83.446 kelurahan dan desa. Tapi mudah-mudahan milad ketiga bisa 100 persen," kata Mahfuz. Mahfuz menambahkan hingga kini ada 19 DPW yang telah menyelesaikan 100 persen pembentukan DPC. Yakni DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Kemudian DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Bali. Dalam Milad ke-2 ini, Partai Gelora melaunching program baru, yakni Pilot Project Pipi (Pintarnya Perempuan Indonesia), Sagara Film Festival, Planting Life (Gerakan Menanam Pohon, Menanam 1.000 Kehidupan), dan Kompetisi Orasi Politik 2021. (sws)
Rocky Gerung Cs Buka Posko Pengaduan Penyelewengan Dana Covid-19
Jakarta, FNN - Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang dimotori oleh Rocky Gerung, Ferry Juliantono, dan Syahganda Nainggolan akan membuka posko pengaduan penyelewengan dana Covid-19 oleh para pejabat pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang membatalkan kekebalan hukum yang diberikan kepada para pejabat penyelenggara negara. Sebelumnya berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona, para pejabat diberi kekebalan hukum. Semua penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian, bukan merupakan kerugian negara. Bagi pejabat pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Dengan catatan apabila dalam hal melaksanakan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU No 2 Tahun 2020 dinilai oleh MK bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection). “Undang-undang ini memberi legitimasi terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” ujar Ferry Juliantono dalam perbicangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, FNN Jumat 29 Oktober 2021. Ferry menilai UU No 2 Tahun 2021 penuh dengan moral hazard. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkannya bila mendapati adanya penyimpangan. Penetapan tarif PCR yang semula sebesar Rp 900 ribu, dan kemudian diubah menjadi hanya Rp 275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali , dan Rp 300.000 untuk luar Jawa dan Bali, menurut hemat Ferry bisa menjadi indikator adanya permainan dengan memanfaatkan pandemi. “Kemarin itu uangnya kemana? Kok bisa sebelumnya ditetapkan Rp 900 ribu, sekarang jadi Rp 275 ribu,” tegas Ferry. Selain itu masalah vaksin, dan kartu pra kerja juga mengindikasikan adanya penyimpangan anggaran pemerintah yang dilindungi undang-undang. Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dideklarasikan bersamaan dengan renungan 93 Tahun Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober 2021 di Jakarta. Sejumlah aktivis hadir, mereka antara lain ekonom senior FE UI Faisal Basri, ekonom Anthony Budiawan, ahli hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, dan sejumlah tokoh kritis lainnya. (end)
Laboratorium Blok Masela di Unpatti Melanggar Kebebasan Akademik?
by Ahmad Lohy Ambon FNN - Kasak-kusuk nama proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela yang ditempatkan di Universitas Pattimura (Unpatti) terdengar jadi perbincangan. Proyek ini mulai diperbincangkan di kampus Unpatti, khususnya para mahasiswa. Sekilas proyek ini terdengar sepertinya membanggakan bagi mahasiswa Unpatti, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Namun proyek pembangunan laboratorium penyangga gas abadi Blok Masela bakal bakal menuai polemik. Sebab proyek tersebut merupakan hasil kerjasama perusahaan dengan pemerintah terkait pengelolaan minyak dan gas Blok Masela. Pastinya proyek tersebut berorientasi kepada profit. Realitas ini tentu akan menghadapkan Unpatti pada satu keadaan yang disebut dengan conflict of value. Dimana perusahaan atau korporasi bakal selalu memprioritaskan kebutuhannya ketimbang kebutuhan-kebutuhan pendidikan di kampus Unpatti. Hal ini patut dikhwatirkan akan menjadi tragedi buruk untuk dunia pendidikan. Bukan tidak mungkin, ke depan Fakultas Teknik Unpatti akan menghadapi potensi dominasinya korporasi terkait pembangunan proyek tersebut. Mengingat proyek nasional yang diadakan melalui Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Kemendikti), yang notabene menangani bidang pendidikan dan perguruan tinggi ini tiba-tiba meluncurkan proyek Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela. Kemungkinan bakal menimbulkan polemik dan perdebatan. Upaya apa dibalik diksi yang di gunakan? Mengapa tidak dinamakan Proyek Pembangunan Laboratorium Fakultas Teknik Unpatti saja? Mengapa harus bernama Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela? Apakah penamaan ini berhubungan dengan perjanjian kerja sama antara Unpatti dengan PT. Inpex? Jika Unpatti adalah Perguruan Tinggi Nasional yang dimiliki pemerintah, mengapa pihak universitas harus melakukan MoU dengan PT. Inpex? Padahal, yang kita ketahui bersama bahwa laboratorium yang dibangun tersebut untuk kepentingan penelitian akademis di fakultas teknik yang terdiri dari berbagai jurusan, yaitu; Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, Teknik Kimia dan Program Studi Geofisika. Apakah hal ini yang disebut kapitalisasi Pendidikan dengan modus penamaan? Tidak hanya sampai di situ. Seperti dikutip dari kabarnews.com, terkait pernyataan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Dr. Muspida, bahwa penelitian sampel-sampel di laboratoriun nantinya menjadi pemasukan untuk universitas. "Misalnya, sampel-sampel geologi, kimia atau yang lain itu kan tidak gratis diperiksakan di lab sini, jadi pendapatan universitas-lah," ujar Muspida. Masyarakat bisa menduga-duga Unpatti mau disandra untuk kepentinan perusahaan. Proyek ini sebagai indikasi bahwa tujuan dan target yang dibangun para pejabat tinggi Unpatti ke depan, sarat dengan kepntingan kapitalisasi dunia akademik untuk kepentingan mendapatkan keuntungan uang. Target komersial seperti ini yang harus dihindari dunia perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus tetap steril dari semuan kepentingan dan kebutuhan komersial. Sebab bukan untuk itu perguruan tingga diadakan. Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua paragraf satu terkait Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, pada pasal 8 ayat (1) menyatakan , "dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan". Seterusnya dibahas dan dipertegas dalam pasal 9 ayat (1) bahwa "kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma". Dengan demikian, sumbangsih pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya menjadi semangat untuk menghasilkan suatu karya yang original. Perguruan Tinggi harus melahirkan karya yang mendorong serta membentuk sesuatu yangg bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Bukan untuk mendapatkan keuntungan komersial semata. Sebagai kelompok civitas akademika, yang cenderung kepada tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagaimana dijelaskan dalam UU Perguruan Tinggi. Kini tradisi ilmiah tersebut secara tidak langsung mulai terkooptasi dan berafiliasi dengan kepentingan kapital. Jika benar, maka sungguh ironis dunia pendidikan kita. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Kementerian BUMN Minta Pemda Dukung Program Makmur Pupuk Indonesia
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN meminta pemerintah daerah mendukung program Makmur Pupuk Indonesia di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan cara membangun infrastruktur penunjang pertanian untuk mempermudah proses produksi dan distribusi pertanian. Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dukungan pemda akan bermanfaat pada produktivitas pertanian di wilayah Sumsel tersebut. "Tadi, juga ada keluhan sebenarnya, mereka butuh air dan mereka ini terhambat sehingga airnya agak asam, sehingga kita membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Karena, kita harapkan dengan cara bantuan yang diberikan BUMN di-support pemerintah daerah, sehingga saling mendukung program yang dibangun pemerintah pusat khususnya BUMN dengan pemerintah daerah jadi saling terkait," katanya saat menghadiri acara program Makmur Pupuk Indonesia di Desa Sukadamai, Sumsel, Kamis (28/10/2021). Arya mengatakan saat ini program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) diimplementasikan di atas lahan sekitar 25 hektare dengan komoditas jagung. Petani yang masuk program berasal dari Kelompok Tani Sidomukti. Ia mengaku para petani yang tergabung di Kelompok Tani Sidomukti merasakan manfaat program Makmur. Program Makmur memberikan ekosistem lengkap yang bertujuan meningkatkan produktivitas hingga penghasilan petani. Ekosistem di sini menghubungkan petani dengan pihak project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, pemerintah daerah, agro input, ketersediaan pupuk nonsubsidi, dan offtaker. "Jadi, mudah-mudahan dengan program yang kita berikan mereka dapat bantuan dana, bibit terbaik, pupuk terbaik, pestisida terbaik, kemudian ada peminjaman sewa alatnya, ada juga asuransinya ini akan memutar dan ada offtaker-nya dan ini pendanaannya dari perbankan. Jadi, ini adalah proses yang kita harapkan bisa baik untuk Desa Sukadamai," kata Arya. Sementara itu, Tatang, seorang petani dari Kelompok Tani Sidomukti mengungkapkan dirinya telah bergabung program Makmur sejak 2020. Selama mengikuti program, produktivitas pertaniannya meningkat. Bahkan, dirinya mengaku tidak lagi bergantung pada pupuk subsidi dalam melakukan penanaman. "Dengan adanya program Makmur, alhamdulillah saya bisa bandingkan antara pemakaian pupuk program Makmur. Yang menggunakan program Makmur mencapai 9,3 ton per hektare, yang sebelumnya sekitar 8,4 ton per hektare," kata Tatang. PT Pupuk Indonesia (Persero) menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjadi project leader program Makmur di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini telah diimplementasikan di atas lahan seluas 2.292 hektare yang tersebar ke beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Petani yang tergabung berjumlah 1.274 orang. Program Makmur kembali dilaksanakan di lahan seluas 25 hektare di Desa Sukadamai dengan komoditas yang ditanam adalah jagung. Adapun, rincian luas lahan program Makmur yang dilaksanakan Pusri Palembang di Sumsel yaitu Desa Upang Mulya seluas 150 hektare, Desa Tirja Jaya 210 hektare, Desa Rejosari seluas 210 hektare, serta Desa Mukti Jaya dan Talang Jaya seluas 400 hektare. Selanjutnya, Desa Nusa Makmur seluas 900 hektare, Desa Sukadamai seluas 25 hektare, Desa Manggar Raya seluas 135 hektare, Desa Sumber Agung seluas 50 hektare, Desa Mendayun 79,75 hektare, Desa Purwodadi seluas 43,5 hektare, Desa Tanjung Mas seluas 73,5 hektare, dan Desa Gumawang seluas 15,25 hektare. (mth)
Ganjar: Tidak Ada Ampun Bagi Pelaku Kecurangan Seleksi CASN Jateng
Semarang, FNN -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan memberi ampun bagi jajarannya yang terbukti melakukan berbagai praktik kecurangan pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Provinsi Jateng. "Kalau ada kecurangan (pada seleksi CASN) di Jateng, tidak ada ampun buat saya, akan saya proses," katanya di Semarang, Jumat. Hingga saat ini, Ganjar mengaku belum menerima laporan ataupun menemukan dugaan kecurangan pada seleksi CASN di Jateng. Dirinya meminta semua pihak yang terlibat pada seleksi CASN agar menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung. Menurut dia, tidak boleh ada kecurangan karena seleksi CASN merupakan kesempatan bagi negara untuk mencari kader-kader dan birokrat yang bagus. "Maka jangan dicemari dengan urusan kolusi, korupsi, dan nepotisme," ujarnya. Terkait dengan kecurangan seleksi CASN di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan teknologi, Ganjar berharap ada evaluasi dari penyelenggara dan jika kecurangan itu sifatnya masif, maka harus ada audit teknologi informasi. "Agar kemudian kita bisa mengetahui dan mengecek betul, itu terjadi atau tidak. Sebenarnya seperti apa dan lainnya, ini harus diaudit," katanya. Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta penyelenggara bersikap tegas dalam mengambil keputusan, jika memang ada niat jahat untuk melakukan kecurangan itu, maka mesti dibatalkan atau diulang. "Sehingga semua punya kesempatan dan hak yang sama," ujar Ganjar. (mth)
Anies Sebut Percepatan Penanganan Genangan Banjir Bisa Dapat KPI
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan upaya mempercepat penanganan banjir oleh jajarannya bisa mendapat penilaian melalui indikator kinerja individu atau key performance indicator (KPI) "Di awal tahun ini terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang tiga empat hari, sekarang kurang dari satu hari sudah kering. Kenapa? karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD, itu semua punya target," kata Anies dalam Rakornas virtual Antisipasi La Nina di Jakarta, Jumat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan genangan air surut dalam waktu enam jam setelah hujan berhenti. Menurut dia, kapasitas drainase jalan utama atau jalan raya di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter per hari dan di luar jalan utama dan jalan raya mencapai 50 milimeter per hari. Apabila curah hujan per hari di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter, Anies menargetkan kawasan Ibu Kota tidak boleh banjir. Sedangkan, untuk antisipasi banjir pihaknya sudah melakukan aksi gerebek lumpur dengan mengeruk sedimen dan sampah di sejumlah sungai dan waduk di lima wilayah di DKI Jakarta. Tujuannya agar waduk dan sungai tersebut memiliki daya tampung air yang lebih besar jika curah hujan lebih tinggi dari 100 milimeter per hari. Sementara itu, lanjut dia, 13 sungai yang mengalir di Jakarta memiliki daya tampung 2.300 meter kubik per detik. Anies mencatat volume air yang sempat masuk ke Jakarta mencapai 3.200 meter kubik per detik ketika ada hujan ekstrem di kawasan selatan atau pegunungan. "Jadi gap-nya itu bisa meningkat sampai 1.000 meter kubik per detik antara daya tampung dengan air yang masuk, itu sebabnya harus dikendalikan di kawasan tengah dengan waduk, supaya masuknya ke dalam kota masih tetap sesuai kapasitas," ucapnya. (mth)
Bea Cukai Madura Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal
Pamekasan, FNN - Kantor Bea dan Cukai Madura, Jumat, memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil sitaan institusi itu di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. "Ada 5.329.166 batang rokok yang kami musnahkan hari ini. Rokok-rokok ini merupakan hasil sitaan petugas dari operasi gabungan yang kami gelar di empat kabupaten di Pulau Madura selama ini," kata Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura Yanuar Calliandra. Rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai hasil 151 kali penindakan dalam bentuk operasi rutin gabungan bersama polisi, TNI, dan pemkab se-Madura ini diangkut dua armadara truk dari gudang penyimpanan Kantor Bea Cukai di Jalan Panglima Sudirman Pamekasan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angsanah, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Petugas selanjutnya menaruh rokok yang terdiri atas puluhan merek ini di sebuah lubang, lalu mencampurnya dengan sampah. KPP Bea Cukai Madura Yanuar Calliandra menyatakan bahwa keberhasilan petugas menyita rokok ilegal itu merupakan bentuk keseriusan dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Pulau Madura. "Jadi, tidak benar bahwa Kantor Bea Cukai sering bermain-main dengan rokok ilegal," katanya. Pernyataan Yanuar ini sekaligus membantah tudingan sebagian aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pengusaha rokok lokal Pamekasan yang berunjuk rasa ke Kantor Bea Cukai Madura. Mereka memprotes pola penyitaan rokok dengan sistem tebus belum lama ini. Kala itu pengunjuk rasa menuding tindakan terhadap peredaran rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagai bentuk pemerasan karena sebagian rokok yang disita masih bisa ditebus melalui oknum. Pemusnahan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai di TPA Sampang Desa Angsanah, Jumat (29/10/2021), itu merupakan kali keempat dalam kurun waktu 2019 hingga Oktober 2021. Pada tahun 2019 rokok ilegal yang dimusnahkan tercatat sebanyak 5.465.363 batang, pada bulan Februari 2020 sebanyak 6.227.884 batang, dan pada bulan November 2020 sebanyak 3.077.112 batang rokok ilegal juga dimusnahkan. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2021 sebanyak 5.329.166 batang rokok ilegal dimusnahkan. Dengan demikian, total rokok ilegal yang disita petugas dan dimusnahkan dalam kurun waktu 2019 hingga 29 Oktober 2021 sebanyak 20.099.525 batang rokok. Jumlah ini tergolong sedikit karena berdasarkan pantauan ANTARA di lapangan, hingga kini rokok yang tidak dilekati pita cukai masih beredar di sejumlah pelosok desa dengan sistem penjualan secara tersembunyi. Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyebutkan banyak perusahaan rokok di Pamekasan khususnya dan Madura pada umumnya memiliki potensi bagus dalam pengembangan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala adalah belum semua produsen rokok mengurus izin usaha dan izin operasional perusahaan sehingga ke depan perlu pendekatan persuasif dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku usaha tentang manfaat berusaha melalui jalur resmi. "Makanya, kami juga meminta kepada Bea Cukai agar pendekatannya bukan pendekatan 'gempur', melainkan pendekataan kemanusiaan melalui upaya memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku usaha ini," kata Bupati. Disebutkan pula bahwa perusahaan rokok yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura yang terdata di Kantor Bea dan Cukai Madura saat ini sebanyak 90-an perusahaan rokok. Dari jumlah itu, sekitar 70 perusahaan berada di Kabupaten Pamekasan. Menurut dia, jumlah tersebut menurun drastis karena pada tahun 2009 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendata jumlah perusahaan rokok sebanyak 272 perusahaan yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. (mth)
Menteri PUPR Kosongkan 205 Bendungan Antisipasi Badai La Nina
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengosongkan 205 bendungan dengan total volume tampung 4,7 miliar meter kubik dalam rangka mengantisipasi badai La Nina. Menteri PUPR telah mendengarkan prediksi BMKG bahwa pola hujan pada akhir 2021 dan awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Untuk itu Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah untuk menghadapi badai La Nina 2021 ini. "Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat. Menteri PUPR juga siap mengaktifkan pertama kali Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung. "Kita saat ini memiliki 231 bendungan ditambah beberapa bendungan baru dan Kementerian PUPR telah menghitung berapa daya tampung banjir di bendungan tersebut," katanya. Menteri PUPR juga menyampaikan Indonesia saat ini memiliki 12 kolam retensi dengan volume tampung 6,8 juta meter kubik, bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik dan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di kolam retensi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan. Kemudian 12 bendung karet dengan volume 7,3 juta meter kubik dengan cara mengempeskan bendung tersebut, contohnya di bendung karet Tirtonadi di Solo. Dengan demikian ketika banjir, air bisa terus mengalir ke bendung tersebut dan akan ditutup saat akhir musim hujan untuk ditampung buat musim kemarau. "Kita juga membuka terowongan pengendali banjir seperti di Terowongan Nanjung Sungai Citarum dan Sodetan Cisangkuy supaya menghindarkan banjir di Baleendah," katanya. Selain itu Kementerian PUPR juga menyiapkan pengoperasian 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas kapasitas 263,4 meter kubik /detik, melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakarnya seperti di Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin, dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang. Kementerian PUPR juga saat ini sedang membangun 39 bendungan, dengan adanya prediksi La Nina maka Kementerian PUPR juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan konstruksi dalam pembangunan bendungan ini. "Kami menempatkan petugas di hulu coffer dam 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang sedang dibangun bendungannya," ujar Menteri Basuki. Selain itu, lanjut dia, Kementerian PUPR menginventarisasi bahan-bahan banjiran yang dibutuhkan di semua balai di seluruh Indonesia seperti geobag dan inventarisasi alat berat yang ada serta penyedia jasa yang sedang bekerja di masing-masing balai, antara lain dump truck, excavator, dan perahu karet. "Untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi La Nina dan bencana hidrometeorologi, kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan," kata Menteri PUPR. (mth)
Kemenperin: Transformasi Digital Pacu Produktivitas Industri Mamin
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemanfaatan teknologi industri 4.0 di sektor makanan dan minuman (mamin) telah memacu produktivitas menjadi lebih efisien dan berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing industri tersebut. "Industri mamin terbukti menjadi salah satu sektor unggulan karena memiliki kinerja yang gemilang. Pada kuartal II tahun 2021, industri mamin berkontribusi sebesar 38,42 persen terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas," kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Pada acara "Business Forum Expo 2020 Dubai", ia menyebutkan kontribusi industri mamin di kuartal II 2021 tersebut, lebih tinggi dibanding sumbangsihnya pada 2019 yang mencapai 36,40 persen dan pada 2020 di angka 38,29 persen. "Kami sangat mengapresiasi atas capaian dari industri mamin ini karena di tengah hantaman yang cukup berat akibat dampak pandemi," ungkapnya melalui keterangan tertulis. Oleh karena itu, Kemenperin bertekad menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin agar mereka terus berproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. "Pemerintah juga telah memberikan sejumlah stimulus atau insentif kepada para pelaku industri agar bisa mempertahankan usahanya dan terus meningkatkan kinerja," lanjut Putu. Pada 2020, total nilai ekspor industri mamin sebesar 31,17 miliar dolar, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 27,36 miliar dolar, dan pada semester I 2021 menembus 19,59 miliar dolar. "Ini membuktikan bahwa produk mamin Indonesia banyak diminati oleh konsumen global. Hal ini tidak terlepas juga dari penggunaan digitalisasi yang akhirnya menghasilkan produk-produk berkualitas dengan mampu memenuhi standar internasional," paparnya. Di samping itu, industri mamin mencatatkan realisasi investasi yang cukup signifikan senilai Rp50,48 triliun pada 2020 dan mencapai lebih dari Rp14 triliun pada kuartal II 2021. Investasi ini diyakini dapat memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri, yang termasuk didukung melalui transfer teknologi. "Bahkan, dari peningkatan investasi ini, juga dapat menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Saat ini, sektor industri mamin telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang," tutur Putu. Artinya, industri mamin telah memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Apalagi, industri mamin merupakan sektor usaha yang mendominasi di Tanah Air, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini yang menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional," ujarnya. Lebih jauh, ia optimistis sesuai target dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri mamin nasional bisa menjadi pemain utama di kawasan ASEAN. "Oleh karena itu, Kemenperin terus melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri mamin nasional agar mampu berkompetisi di tingkat global. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penerapan teknologi industri 4.0 di sektor tersebut, mulai dari tahap desain produk hingga distribusi," katanya. (mth)
Cuti Bersama Dihapus untuk Hindari Covid19
Jakarta, FNN - Pemerintah memastikan kebijakan penghapusan cuti bersama pada akhir tahun diambil untuk melindungi masyarakat dan menghindari gelombang ketiga COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. “Pandemi COVID-19 belum hilang. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan ini agar potensi peningkatan mobilitas dan aktivitas menjelang momentum akhir tahun dan Natal 2021 tetap sejalan dengan upaya pengendalian pandemi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Kamis melalui siaran pers. Johnny mengatakan pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dan mengimbau agar masyarakat tidak pulang kampung atau bepergian dengan tujuan yang tidak mendesak. Pemerintah telah memangkas cuti bersama 24 Desember 2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 soal Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Pemerintah juga melarang ASN mengambil cuti pada momentum hari libur nasional melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021. "Kebijakan dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun,” katanya. Pemerintah juga akan memperketat syarat perjalanan bagi masyarakat yang harus bepergian pada periode libur tersebut. Bagi yang bepergian dengan moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara, penumpang harus memiliki syarat surat negatif PCR Test. Sementara untuk transportasi darat, penumpang harus negatif tes antigen. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah lokasi utama, seperti Gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Aplikasi PeduliLindungi juga harus lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum untuk pengawasan dan tracing pada masyarakat. “Pemerintah berharap jalannya roda perekonomian tidak terganggu, supply bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun, dan aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” kata Johnny. (sws, ant)
Yaqut Bukan Yakult
Oleh: Yusuf Blegur Bahkan, Yakult yang cuma berupa minuman kesehatan dengan rasa yogurt itu, begitu bermanfaat bagi yang mengonsumsinya. Selain enak rasanya, minuman yang sudah terkenal seantero Indonesia itu bisa didapat masyarakat dengan mudah dan dengan harga yang relatif murah. Setidaknya, meski cuma minuman kemasan sederhana, Yakult telah memberikan kontribusi bagi dunia kesehatan di Indonesia. Berbeda dengan Yaqut. Seorang Menteri Agama RI yang memiliki nama lengkap Yaqut Cholil Qoumas, mantan Ketua Umum Banser itu, sejak menjadi menteri agama RI kerapkali membuat pernyataan kontroversi. Bukan hanya menimbulkan keresahan. Yaqut juga menuai kecaman dan gugatan dari publik. Terutama dari kalangan umat, tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam. Lontarannya dianggap sering merendahkan umat dan agama Islam. Sebagai seorang menteri agama di negara yang mayoritasnya beragama Islam. Yaqut yang muslim sudah seharusnya mengayomi kehidupan umat beragama, terlebih kepada umat Islam. Ia sudah sepantasnya bisa membangun keselarasan dan keharmonisan antar umat beragama serta keleluasaan umat menjalani kehidupan keagamaannya masing-masing. Namun Yaqut selama menjadi menteri agama. Lebih dikenal sebagai pejabat yang suka mengumbar sikap ya