Jakarta, FNN - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini karena masalah kuota.

"Saya melihat kelangkaan solar yang terjadi bukan kesalahan Pertamina dalam memproduksi dan menyalurkan solar. Akan tetapi, kemungkinan akibat penentuan kuota meleset dari kondisi di lapangan seiring dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Ketua Umum SPPSI Jakarta, Muhamad Anis, Muhamad Anis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Ahad, 7 November 2021.

Ia mengatakan, sesuai dengan Perpres No. 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah selaku operator untuk mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menentukan kuota alokasi BBM subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Sehingga berapa pun kuota yang diputuskan oleh BPH Migas akan menjadi dasar bagi Pertamina melakukan proses pendistribusian BBM subsidi kepada masyarakat.

"Ketika itu diputuskan, misalkan 15,8 juta kilo liter untuk satu tahun, maka Pertamina harus menjalankan perintah itu. Siapkan dan salurkan 15,8 juta kilo liter," ujar Anis, sebagaimana dikutip dari Antara.

Terkait kelangkaan solar yang terjadi, Anis menilai ada kemungkinan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas meleset dari kebutuhan di lapangan. Hal itu sejalan dengan kebijakan PPKM yang berbeda di setiap daerah.

"Bisa jadi, salah satu alasan dari BPH Migas menentukan 15,8 juta kilo liter itu, karena adanya level PPKM yang bervariasi di setiap daerah," katanya.

Menurut Anis, jika akhir Desember 2021 PPKM diteruskan, akan cukup 15,8 juta kilo liter. "Tetapi nyatanya ketika Oktober level PPKM diturunkan pemerintah, terjadi lonjakan-lonjakan konsumen," tutur Anis

Ia berharap agar pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tidak ada disparitas harga yang dapat menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar saat ini, pemerintah harus menambah kuota solar, menambah dana subsidi dan membayar piutang Pertamina" kata Anis. (MD).