Jakarta,  FNN — Pengamat politik dan militer Sutoyo Abadi menilai latar belakang militer tidak otomatis menjamin seseorang mampu memimpin negara secara efektif. Hal itu disampaikan merespons intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Menurut Sutoyo, dalam kurun waktu sekitar 18 bulan, Presiden tercatat telah melakukan sekitar 49 kali kunjungan ke luar negeri. Ia menilai aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah, sedang memanas.

“Di tengah konflik global, Presiden justru terlihat lebih banyak berada di luar negeri. Bukan sebagai mediator perdamaian yang efektif, tetapi cenderung menjadi penonton,” ujar Sutoyo dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyoroti langkah diplomasi yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, upaya tampil sebagai juru runding menjadi kurang relevan apabila posisi politik luar negeri Indonesia dianggap tidak netral.

Lebih lanjut, Sutoyo menekankan bahwa dinamika perang modern tidak lagi ditentukan oleh pangkat atau jabatan semata. Ia menyebut, keberhasilan militer sangat bergantung pada kesiapan teknis, kecepatan pengambilan keputusan, serta akurasi intelijen di lapangan.

“Perang modern menuntut kecepatan, ketepatan, dan keberanian mengambil risiko. Bukan sekadar jumlah bintang di pundak atau pengalaman administratif,” katanya.

Ia juga menilai pengalaman tempur langsung menjadi faktor penting yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh pendidikan formal militer, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Sutoyo menyoroti struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai perlu dievaluasi. Ia menyebut jumlah perwira tinggi yang relatif besar dibandingkan total personel berpotensi memengaruhi efektivitas organisasi.

Sebagai perbandingan, ia menyinggung konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, di mana menurutnya struktur militer yang lebih ramping dan responsif terbukti lebih adaptif dalam situasi krisis.

“Organisasi militer yang gesit dan efisien cenderung lebih efektif dibandingkan struktur yang terlalu birokratis,” ujarnya.
Sutoyo juga mengingatkan bahwa reputasi militer suatu negara tidak dapat hanya dibangun melalui simbolisme atau seremoni, melainkan melalui kesiapan nyata dalam menghadapi ancaman.

Ia mendorong agar pembenahan internal TNI dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi struktur maupun budaya organisasi, tanpa harus menunggu arahan politik.

“Jika tidak segera dibenahi, ada risiko TNI hanya menjadi penonton di panggung militer global,” kata dia.

Di sisi lain, Sutoyo menegaskan bahwa jabatan militer tinggi, termasuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), bukan jaminan keberhasilan dalam memimpin negara.

“Tidak ada jaminan seorang jenderal akan otomatis berhasil menjadi presiden. Kepemimpinan negara membutuhkan kapasitas yang berbeda,” ujarnya. (*)