PURWOKERTO,  FNN  – Tragedi gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Vice President of Mubarok Institute yang juga sebagai Wakil Rektor 2 UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto, Prof. Dr. Sulkhan Chakim, MM, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional.

Dalam pernyataan persnya, Rabu (1/4), Prof. Sulkhan menegaskan bahwa serangan proyektil artileri yang menghantam pos Kontingen Garuda dan konvoi logistik di Lebanon merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional.

"Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan tamparan bagi kedaulatan internasional. PBB telah diserang, dan ini merupakan pelanggaran besar secara global. Di titik ini, peran politik bebas aktif kita dipertanyakan, terutama terkait jaminan keamanan pasukan TNI yang bertugas di luar negeri," ujar Prof. Sulkhan.

Menurutnya, insiden yang merenggut nyawa Praka Farizal Rhomadhon dan dua rekan lainnya menunjukkan rapuhnya koordinasi keamanan di wilayah konflik, meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai forum perdamaian.

Lebih lanjut, Prof. Sulkhan menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah lembaga bentukan Donald Trump yang mempertemukan Indonesia dan Israel di satu meja. Ia menilai forum tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi prajurit Indonesia di lapangan.
"Ini menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace. Forum tersebut tidak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang jelas terhadap peran Dewan Keamanan PBB. Kita melihat adanya standar ganda yang nyata dari Donald Trump dalam mengelola perdamaian ini," tegasnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tetap memegang teguh prinsip kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa harus terikat pada organisasi yang justru merugikan kepentingan nasional.
"Indonesia harus berdaulat penuh secara geopolitik dan geostrategi. Kita tidak boleh terjebak dalam diplomasi yang justru menempatkan prajurit kita dalam risiko tinggi tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan internasional yang kuat," tutup Prof. Sulkhan.

Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon ini memang tengah menjadi sorotan nasional, memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel serta meninjau ulang keterlibatan dalam aliansi internasional yang dianggap paradoks.(*)