INFRASTRUKTUR
Kementerian PKP Pertajam Strategi Sistem Pembiayaan Perumahan
Jakarta | FNN - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah Sangat diperlukan. Untuk itu Kementerian PKP juga akan terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik. \"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat,\" ujar Wamen PKP Fahri Hamzah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (14/11/2024) Menurut Fahri, Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit. Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, pihaknya ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada. \"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan,\" kata Wamen Fahri. Ke depan, kata Wamen Fahri, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurutnya juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi. \"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah,\" tandas Wamen Fahri. (Ida)
Fahri Hamzah: Pembangunan Rumah Rakyat Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo
Jakarta | FNN - Pembangunan rumah rakyat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menjadi hal sangat penting pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, hal ini menjadi program prioritas dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia usai menghadiri Rapat Kerja di Komisi V DPR, Selasa (29/10/2024) sore. Menurut Fahri Hamzah, Prabowo bertekad untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan akurat. Karena itulah dibentuk Kementerian PKP untuk mewujudkan program prioritas tersebut. Selain itu, Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa tujuan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut, untuk mengentaskan rumah tidak layak huni milik masyarakat. \"Ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" ujarnya. Program pembangunan tiga juta rumah, masih menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, merupakan salah satu visi yang disampaikan Presiden Prabowo pada kampanye Pilpres 2024. \"Rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dibangun di pedesaan, pesisir, dan perkotaan,\" katanya. Fahri Hamzah menegaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal. Hal ini tentu saja sangat memprihatikan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya. Sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni. Melalui Kementerian PKP, imbuhnya, pemerintah harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat di sektor perumahan. Adanya dukungan dan kerjasama dan niat baik dari semua pihak maka persoalan tersebut diharapkan bisa di selesaikan dengan sebaik-baiknya. \"Inilah cita-cita bangsa yang terpatri dalam pembukaan UUD. Mudah-mudahan memberikan makna yang terasa kembalinya jiwa-jiwa muda anak Indonesia, untuk kerja lebih kuat dan lebih keras dalam mencapai dan menggapai cita-cita bersama,\" ungkapnya. Seperti diketahui, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dalam program kerja 100 hari mentargetkan pembangunan 2.100 unit rumah khusus untuk pejuang/warga eks Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, 1.874 unit hunian tetap hasil pembangunan PPR dan mitra non pemerintah untuk warga terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Lalu, 140 unit hunian tetap untuk warga terdampak bencana banjir di Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar). Kemudian 287 unit hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara (Sulut), dan 49 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir/longsor Ternate, Maluku Utara (Malut). Selanjutnya, 36 unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) dan 47 tower rusun ASN-Hankam di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Terakhir satu tower rusun Kementerian Keuangan (Kemenku), Denpasar, Bali dan satu tower rusun Yayasan Universitas Madura di Pamekasan, serta bantuan PSU di Kabupaten Lebak (Banten), Bandung (Jawa Barat), Sigi (Sulawesi Tengah), Minahasa (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan). (Ida).
Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora Sumbawa Diikuti oleh banyak Negara, Termasuk dari Amerika dan Australia
Jakarta | FNN - Sail to Indonesia-West Indonesia Yacht Rally Tahun 2024 di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi oleh dibuka Penjabat Gubernur NTB Mayjen Pur Hasannudin dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, Sabtu (14/9/2024) sore. Pembukaan kegiatan berpusat di Pantai Gelora di Desa Rhee, Utan, Sumbawa, NTB. Sebanyak 20 negara dan 48 yacht internasional ikut berpartisipasi dalam Sail to Indonesia 2024 ini, yang akan berlangsung pada 13-18 September. Pantai Gelora adalah pantai yang pengelolaannya diinisiasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Pantai Gelora diresmikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada 24 November 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno saat menyampaikan sambutan melalui video tapping dalam Acara \'Welcoming Ceremony Sail To Indonesia Tahun 2024\' mengapresiasi kegiatan ini, karena menjadi momentum bagi bangkitnya kegiatan wisata bahari di Sumbawa. \"Wow, ini pantainya bang Fahri Hamzah. Terima kasih sudah mengundang kami. Kegiatan ini, kami yakin menjadi momentum bangkitnya wisata bahari di Kabupaten Sumbawa,\" kata Sandiaga, Sabtu (14/9/2024). Menparekraf menyampaikan selamat kepada Sumbawa yang menjadi tuan rumah lagi kegiatan Sail to Indonesia Tahun 2024, yang berlangsung pada 13-18 September di Pantai Gelora. \"Welcoming Ceremony yang diadakan di Pantai Gelora, pantai yang sangat indah ini akan membuat yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga menikmati kuliner, kopi dan budaya lokal sumbawa,\" katanya. Sehingga diharapkan para yachter dunia bisa ikut serta mempromosikan pariwisata Sumbawa, baik melalui media sosial maupun media konvensional. \"Saya Sandiaga Uno, Menparekraf sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada kegiatan Sail to Indonesia dan West Indonesia Yacht Rally 2024 ini,\" ujarnya. Sandiaga juga berharap melalui kegiatan ini dapat memicu wisatawan mencanegara dan domestik untuk berkunjung ke Sumbawa, terutama ke Pantai Gelora semakin banyak. \"Para yachter dunia kita harapkan akan semakin banyak datang ke Pantai Gelora, sehingga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan daerah,\" katanya. Kesadaran Bangsa Maritim Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju sebenarnya sudah memberikan konfirmasi bakal hadir dalam pembukaan Sail to Indonesia 2024. Namun, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua menterinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 12 September, maka mereka batal menghadiri dan mengutus pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk hadir. \"Pantai Gelora ini, dulu tidak terurus, saya lahir dan besar di sini. Kemudian kita identifikasi mana-mana lokasi yang bisa dikelola setelah saya pensiun. Kita ini orang pesisir, akrab dengan laut dam kita ingin munculkan tumbuhnya kesadaran menjadi bangsa maritim,\" kata Fahri hamzah. Selama empat tahun Fahri Hamzah mengaku membersihkan Pantai Gelora menjadi bersih dan bernilai seperti sekarang, sehingga bisa dinikmati masyarakat lokal, Indonesia pada umumnya dan dunia, karena keindahannya tidak kalah dengan Bali dan Lombok. \"Saat peresmian bendungan di Sumbawa beberapa waktu lalu, saya sempat ajak Pak Bas (Menteri PuPR Basuki Hadimuljono) muter-muter, saya ajak beliau ke Pantai Gelora, Beliau memuji tempat ini, dan sekarang kawan-kawan kita dari luar negeri juga memuji tempat ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Pantai Gelora dapat memberi suasana baru dalam penyelenggaraan Sail to Indonesia, karena para yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi potensi-potensi lainnya. \"Pantai Gelora adalah ekspos bahwa Indonesia ke depan akan berbasis laut, membuka seluruh akses laut untuk percepatan pertumbuhan. Ini baru pertama kali dan kita harapkan nanti, pesertanya akn lebih banyak lagi,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, bahwa ide acara di Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora sejalan dengan program KKP, yakni konservasi laut dan lingkungan kawasan perairan. Dimana sebanyak 12 destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa, NTB untuk menyambut peserta Sail Ito ndonesia 2024. Diketahui, selama lima tahun berturut-turut, titik sandar Sail to Indonesia berada di Labuhan Badas. Padahal Kabupaten Sumbawa memiliki titik labuh destinasi wisata yang cukup banyak seperti Pantai Gelora, di wilayah barat. Pantai Gelora sengaja diperkenalkan sebagai destinasi baru, karena mengkonsepkan pantai, darat dan pegunungan. Sehingga diharapkan sebanyak 48 yacht yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan negara lain akan melaksanakan kegiatan budaya dan bersosialosasi dengan masyarakat hingga 18 September 2024 Selain itu, para yachter juga akan melakukan penanaman mangrove di teluk dalam sekitaran Pantai Gelora, yang didukung KKP. Kemudian dilanjutkan dengan suguhan Hiu Paus di Labuhan Jambu, Tarano. Selanjutnya, destinasi wisata di pegunungan, di daratan ada kerapan kerbau, dan kuliner makanan khas tradisional Sumbawa. Rencananya para yach akan diajak membuat timung atau jajan tradisional. Lalu membuat kain tenun di Desa Poto serta memberdayakan UMKM lokal di lokasi venue acara untuk menjual berbagai macam suguhan. Melalui event Sail to Indonesia ini, pemerintah berharap dapat mempromosikan pariwisata. Terutama kekayaan Sumbawa dengan garis pantai 900 Km² juga tersimpan berbagai kekayaan alam dan budaya yang eksotis. (Ida)
Jika Israel Terlibat Kasus Jatuhnya Helikopter Presiden Iran, Akan Terjadi Perang Besar
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, jika hasil penyelidikan kasus jatuhnya helikopter kepresidenan Iran terbukti ada keterlibatan Israel, maka kemungkinan Iran akan melakukan tindakan sangat tegas dan terjadi perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah. “Perang besar-besaran akan terjadi, karena Israel kerap melakukan provokasi untuk melibatkan Amerika Serikat agar terlibat dalam konflik bersenjata untuk mendukung Israel. Sebaliknya, Iran kemungkinan akan dapat dukungan penuh dari Rusia, China, dan Korea Utara,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (20/5/2024). Ia menanggapi kecelakaan helikopter di kota Tabriz yang menyebabkan gugurnya Presiden Iran Ebrahim Raisi (63 tahun). Helikopter naas itu ditumpangi Presiden Iran bersama beberapa pejabat, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Tujuan Presiden Iran Raisi menumpangi helikopter itu untuk meresmikan sebuah proyek bendungan Qiz-Walasi di perbatasan Azerbaijan. Insiden terjadi pada Ahad (19/5/2024) waktu setempat. Menurut Selamat Ginting, apabila ada yang selamat dalam kecelakaan helikopter tersebut, sangat mudah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk jika sistem record black box bisa mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi sehingga helikopter kepresidenan Iran jatuh. “Jika helikopter itu ditembak, pasti ada jejak dan bukti-buktinya. Kita tunggu saja hasil penyelidikan militer Iran,” kata Selamat Ginting yang pernah meliput di Istana Presiden Iran pada 2011 saat Mahmud Ahmadinejad memimpin pemerintahan Iran. Dari hasil penyelidikan, kata Ginting, nantinya akan dapat diketahui apakah jatuhnya helikopter tersebut akibat kecelakaan biasa, karena kondisi cuaca yang buruk atau ada sabotase yang diduga melibatkan Israel, Amerika dan negara-negara sekutunya. Mengingat helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat. “Tentu saja ada spekulasi-spekulasi seperti itu yang berkembang di Iran mengingat belum lama ini Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan balasan Iran dilakukan setelah Israel diduga menyerang Konsulat Iran di Damaskus-Suriah pada awal April 2024 lalu,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Una situ. Selama ini, lanjut Ginting, Iran senantiasa menghindari perang terbuka dengan Israel. Kendati Perdana Menteri Israel Netanyahu kerap memprovokasi terjadinya perang. Tujuannya tidak lain, untuk menarik Amerika Serikat turut serta dalam konflik bersenjata di Timur Tengah. Dikemukakan, Iran lebih memilih untuk bersabar sambil membangun kemampuan militer dan nuklirnya. Sejumlah pihak memperkirakan akan terjadi perang antara Iran dengan Israel pada 2030 yang juga melibatkan milisi Hizbullah, Hamas, dan Houthi yang selama ini berani memberikan perlawanan terhadap tentara Israel. Menurutnya, ada hal yang menarik dari pertemuan Presiden Iran Sayyid Raisi dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebelum pembukaan bendungan Qiz-Walasi. Azerbaijan sebagai negara mayoritas Syiah dan merupakan negara tetangga Iran. Namun, Azerbaijan dikenal sebagai sekutu terdekat pemerintahan Zionis Israel. Azerbaijan merupakan pemasok minyak utama untuk Zionis Israel melalui pintu masuk dari Turki. “Jadi kerjasama antara Iran dengan Azerbaijan antara lain sebagai bentuk diplomasi Iran agar Azerbaijan sebagai sesama penganut mayoritas Syiah memiliki hubungan bertetangga yang lebih bersahabat,” pungkas Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. (*)
Starlink Lolos Masuk Indonesia, Judi dan Game Online Pasti Tak Terkontrol
Jakarta | FNN – Layanan internet berbasis satelit Starlink, akhirnya masuk ke Indonesia. Setelah resmi mengantongi Uji Laik Operasi (ULO), layanan itu diketahui telah digunakan beberapa masyarakat termasuk di wilayah Bandung, Jawa Barat. Namun, ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait masuknya Starlink ke Indonesia. Misalnya risiko kedaulatan data dan kendali atas data pengguna di Tanah Air. “Penggunaan layanan komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan asing juga memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia. Salah satunya karena terbatasnya kontrol serta pengawasan karena negara tidak memiliki kendali penuh terhadap infrastruktur satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing,” kata Pakar Keamanan Siber dari Cissrec, Pratama Persadha kepada pers, Rabu (15/5/2024). “Selain itu, perusahaan asing yang mengoperasikan infrastruktur satelit seperti Starlink dapat memiliki kendali terhadap data pengguna dan informasi yang melewati jaringan mereka. Ini bisa menjadi masalah jika data ini disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang,” ia menambahkan. Lebih lanjut, Pratama menilai stasiun bumi juga penting didirikan di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan sensor dan pemblokiran konten ilegal dari ISP dalam negeri yang bekerja sama dengan Starlink. Jika backbone yang digunakan bukan dari ISP Indonesia, maka tidak bisa melakukan sensor. Sebab, menurut Pratama, hal tersebut di luar wewenang pemerintah Indonesia. Sebagai informasi, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memang mewajibkan Starlink menggunakan IP Address Indonesia. Pratama mengatakan langkah itu tepat karena memaksa perusahaan milik Elon Musk memiliki stasiun bumi dan gateway di dalam negeri. Saat ditanya letak pencegatan pemerintah untuk Starlink, dia mengatakan tidak bisa. Konsep bisnis yang dilakukan perusahaan berbeda dengan saat bekerja sama dengan Telkomsat. Saat dengan Telkomsat, Starlink melalui backbone milik anak perusahaan Telkom. Namun sekarang masyarakat bisa lebih bebas membeli layanan langsung ke Starlink. “Dulu konsep awalnya dari Starlink, masuk ke backbone-nya Telkomsat dulu, kemudian baru dijual ritel ke user. Ternyata sekarang Starlink juga langsung melayani ritel. Orang juga bisa bebas beli antena dan langganan langsung. Jadi Pemerintah kita enggak ada perannya,” ia memungkasi. Bahaya Judi Online Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Starlink akan segera beroperasional di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan Starlink sudah mengantongi izin VSAT dan nantinya juga sebagai penyedia internet (ISP) langsung ke konsumen. Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O.Baasir mengatakan, ada dampak negatif kalau Starlink beroperasi di dalam negeri tapi tidak menggunakan IP lokal. Sebab, ia mengatakan jaringannya akan langsung tersambung ke Starlink di Amerika Serikat. Dengan begitu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kontrol atas mereka. Alhasil, Marwan mengingatkan praktik perjudian online bisa makin menjamur di Indonesia. “Ekses negatifnya kalau IP bukan IP lokal, hal-hal negatif tidak bisa di kontrol kan. Misalnya perjudian, salah satu contoh game online, judi online, (ini karena) IP nya nggak dikontrol di Indonesia, direct,” kata Marwan usai buka bersama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/) kemarin. Ia berharap Starlink di Indonesia mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dengan menggunakan IP lokal yang berizin resmi. Selain itu, harus diatur agar masuknya Starlink ke Indonesia tidak merugikan operator lokal. Para pengusaha berharap Starlink harus equal playing field, fairness dengan pemain-pemain yang sama, dia harus bayar USO ya bayar, dia harus dapat izin penyelenggaraan yang ada dia juga harus dikenakan. “Keadilan kan bukan karena duit, (tapi) memenuhi rasa keadilan masyarakat. Iya dong. Kita udah menyelenggarakan 20 tahun, kontribusi, sekarang dia dateng mau ngacak-ngacak dengan nggak mau ngikutin aturan, ikutin aja aturan yang ada,\" paparnya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan operasional Starlink di Indonesia sudah mengikuti syarat yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa keadilan bisnis tetap menjadi prioritas. “Yang jelas bisnisnya harus fair, level of playing field-nya harus fair, semua harus ikuti regulasi yang ada,” kata Menkominfo, Rabu (3/4) lalu. Bersamaan dengan itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola layanan Starlink di Indonesia adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, berbeda dengan Starlink global. “Jadi beda loh Starlink global dan Indonesia. Mereka global ya Starlink aja, kalau Starlink Indonesia pemegang izin VSAT dan ISP nanti. Jadi dia seperti penyelenggara di Indonesia lainnya,” katanya. Starlink Indonesia membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink. Kemudian, perangkat dan akses internet tersebut digunakan untuk menyediakan layanan internet kepada pengguna di RI. “Beli internetnya ke Starlink global, jangan disamakan dengan mereka, makanya harus membangun hub di sini,” kata Wayan. (abd/bgl).
Batalkan Rencana Pembangunan Rempang Eco City Segera
Jakarta, FNN | Petisi 100 menyerukan kepada pemerintah agar membatalkan pembangunan Rempang Eco City yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Batam, Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan oleh delegasi yang mewakili para tokoh lintas profesi dan lintas daerah yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat pada hari ini Jumat (6/10/2023). Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait Skandal Nasional Kasus Rempang, Kepulauan Riau. Delegasi Petisi 100 telah diterima oleh Anggota DPD/MPR, Tamsil Linrung dan sejumlah anggota BAP DPD RI. Menurut salah satu delegasi, Marwan Batubara menyebutkan bahwa konflik warga etnis Melayu dengan aparat negara di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan negara dan sekaligus menurunkan martabat bangsa Indonesia. Hal ini terjadi akibat perbuatan illegal, otoriter dan melanggar hukum yang dipraktekkan aparat gabungan Polri, TNI, Pemda dan Satpol PP berjumlah sekitar 1010 personil, 60 kendaraan, termasuk Brimob bersenjata dan bermotor, berikut kendaraan penembak gas air mata. Mereka kata Marwan bertindak beringas layaknya menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara, aparat gabungan dipersenjatai secara berlebihan telah menembakkan gas air mata secara tidak terukur dan tidak sesuai prosedur ke arah lingkungan sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. \"Tindakan ini menimbulkan korban cedera sekitar 22 orang. Selain itu sekitar delapan orang penduduk Rempang ditahan dan diintimidasi,\" katanya dalam rilis yang diterima redaksi FNN, Jumat (6/10). Dalam pernyataan sikapnya Petisi 100 menyebut kriminalisasi dan tindakan represif aparat gabungan ini dilakukan dalam rangka mengamankan proyek oligarki, Rempang Eco City (REC) yang dikelola perusahaan Makmur Elok Graha (MEG), milik taipan oligarki Tomy Winata. Untuk itu rezim Jokowi telah berencana dan bertindak secara biadab dan melawan hukum guna mengosongkan Rempang dari penduduk asli dan etnis Melayu yang telah meninggali pulau tersebut lebih dari 100 tahun. Seperti diketahui, proyek REC diproses sangat cepat dan mendadak. Perencanaannya hanya berlangsung sekitar 4 bulan sejak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan REC April 2023, penandatangan MOU antara PT MEG, Xinyi Investment (Hong Kong) dan Menteri Investasi/Kepala BKPM 28 Juli 2023, hingga pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) 28 Agustus 2023. Setelah itu, rakyat digusur paksa 7 September 2023. Guna menjustifikasi dan melancarkan pelaksanaan proyek REC, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang melanggar konsitusi, sejumlah UU dan hak/HAM rakyat. Menko Airlangga Hartarto, secara semena-mena dan ilegal, telah menerbitkan Permenko No.7 Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang menetapkan proyek Rempang Eco City (REC) sebagai Program Strategis Nasional. Hal ini jelas melanggar UU dan peraturan, sebab proyek PSN haruslah merupakan proyek pemerintah, BUMN atau BUMD, bukan protek swasta. Selain itu, kata Marwan ditemukan fakta bahwa Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sejauh ini tidak mempunyai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang. Sekalipun BP Batam memiliki hak mengelola lahan, BP Batam tidak berhak menggusur tempat tanggal warga yang telah ditempati secara sah dan turun temurun. Artinya, semua tindakan BP Batam di Pulau Rempang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, khususnya mematok tanah masyarakat dan menggusur, atau relokasi paksa, yang jelas merupakan tindakan ilegal, melanggar hukum dan melanggar HAM berat. Setiap pengeluaran Pemda harus merujuk mata anggaran berdasarkan fungsi, organisasi dan program di dalam APBN/APBD, dengan persetujuan DPR/DPRD. Sementara, proyek penggusuran dan relokasi warga Rempang berlangsung mendadak dan super cepat. \"Maka, dapat dipastikan tidak tersedia mata anggaran untuk penggusuran, relokasi atau kompensasi proyek REC tersebut Dalam APBN/APBD tahun anggaran 2023,\" paparnya. Meskipun dinyatakan tujuan proyek REC adalah investasi dari China untuk pengembangan sektor industri, perdagangan, bisnis dan pariwisata nasional, Petisi 100 menduga adanya motif lain di balik rencana investasi China yang diakui bernilai Rp 381 triliun (hingga 2080) tersebut. Salah satunya adalah untuk tersedianya wadah pencucian uang bagi para konglomerat busuk yang terlibat berbagai tindak KKN, termasuk para perampok dana rekapitalisasi BLBI yang nilainya sekitar Rp 700 triliun. Di samping memperoleh keuntungan dari invesasti yang ditanam, Petisi 100 menilai China akan memperoleh pasar bagi industri terkait PLTS di China daratan dan juga kesempatan kerja bagi TKA China. Melalui REC, China mendapat pijakan menjalankan program OBOR, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi China menjajah Indonesia. proyek REC merupakan salah satu implementasi delapan butir kesepakatan Jokowi-Xi Jinping di Chengdu, China, 27 Juli 2023, yakni butir-butir ke-5 (pengembangan IKN), ke-6 (Twin Parks) dan ke-8 (ekonomi dan teknis). REC juga akan membuka peluang bagi penjajahan Singapore ke Indonesia, karena sangat berkepentingan melakukan ekspansi wilayah. Mei 2023 yang lalu, pemerintah menerbitkan PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP ini menjadi pembuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapore. Di sisi lain, Singapore memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi, karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, perumahan, dll. Petisi 100 menegaskan bahwa kebijakan rezim Jokowi baik di pulau Rempang maupun di IKN menetapkan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun melalui PP No.12/2023 jelas melanggar konstitusi, UU No.5/1960 dan Putusan MK No.21-22/ 2007 yang menyatakan lamanya pemberian HGU dan HGB tersebut melanggar UUD 45. Karena itu motif di balik proyek REC diyakini tak lepas dari adanya kepentingan oligarki, asing China dan motif pencucian uang para konglomerat hitam. Berdasarkan uraian dan berbagai fakta di atas, sesuai amanat konstitusi dan demi tegaknya hukum dan kedaulatan rakyat, Petisi 100 menuntut agar: 1. Proyek Rempang Eco City segera dibatalkan; 2. Karena telah terjadi berbagai pelanggaran hukum/UU, dan adanya indikasi pengkhianatan terhadap negara, Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara/pemerintahan untuk segera menjalani proses pemakzulan; 3. Semua pejabat negara, terutama pimpinan Lembaga/Kementerian yang diduga telah terlibat melakukan tindakan melanggar hukum, mengkriminalisasi rakyat dan ditengarai melakukan kebohongan publik, agar segera menjalani proses hukum. (sws)
Terungkap Korupsi Setoran UWT Rempang Eco City Rp 3,6 Triliun
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti POLEMIK Eksekusi Mega Proyek Stategis Negara (PSN) Rempang Eco-City menemui babak baru. Di balik ngototnya pemerintah, terutama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia merampas lahan warga, ternyata terdapat indikasi korupsi dan pengaturan nilai investasi yang menguntungkan pihak tertentu. Indikasi perilaku korup tercermin dari sikap kepala BP Batam yang meminta Sri Mulyani memberi dana Rp 1,6 triliun dari APBN untuk keperluan relokasi warga. BP Batam memerlukan dana sebesar itu untuk merelokasi 900 KK di tiga kampung terdampak proyek ke kawasan Dapur 3. Di dalamnya akan disiapkan 2.700 rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2 berikut berbagai fasilitas pendukungnya. Permintaan BP Batam kepada Sri Mulyani dan disepakati komisi VI DPR RI untuk menggunakan dana APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan wilayah relokasi warga ini terbilang aneh. Hal ini seolah menunjukkan bahwa BP Batam mengakui tidak punya dana kelola internal untuk pembiayaan wilayah relokasi. Bukankah BP Batam sendiri telah mengakui, bahwa 17.600 hektar lahan Pulau Rempang, sejak 2004 lalu telah diserahkan hak konsesi kelolah kepada PT MEG? Kalimat BP Batam tersebut didukung penuh sejumlah menteri kabinet Jokowi. Misalnya Mahfud MD, Bahlil, Luhut, Erick dan menteri Agraria. Bahwa tanah itu adalah milik negara, diwakilkan kepada BP Batam lalu diserahkan hak kelolahnya kepada swasta sejak 2004 bahkan 2001 lalu. Artinya, sejak diberikan hak kelolah pada 2004 lalu, PT MEG punya kewajiban membayar uang wajib tahunan (UWT) kepada negara lewat BP Batam. Di berbagai media masa, kepala BP Batam sendiri yang merinci, biaya yang wajib dibayar pengembang swasta adalah Rp 21.428/m2 x 17.600 ha = Rp 1,5 triliun. Silahkan dicek. Jejak digitalnya banyak sekali. Pertanyaannya: di mana uang setoran UWT PT. MEG senilai Rp 1,5 triliun itu? Kenapa tidak dipakai untuk biaya relokasi warga terdampak proyek? Jika setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun digunakan membayar biaya relokasi Rp 1,6 triliun, maka hanya perlu ditambahkan sekitar Rp 100 miliar saja. Kenapa BP Batam harus meminta kepada Sri Mulyani gunakan APBN talangi seluruh kebutuhan biaya relokasi Rp 1,6 triliun? Dengan adanya indikasi ini, BP Batam wajib dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun. Di mana uang itu berada. Sudah habis dikorup pejabat pemerintah otorita Batam dan pemerintah pusat atau disimpan di mana? Bahkan kalau dihitung sejak awal pemberian hak kelolah pada 2001, maka setoran UWT yang wajib dibayar Rp 21 750/m2 x 17.600 ha = Rp 3,6 triliun. Di mana uang ini berada ? (Silahkan dicek, jejak digitalnya banyak sekali) Rakyat wajib diberi kepastian keberadaan uang setoran UWT pengelolah swasta yg telah berlangsung sejak 2004 bahkan 2001 itu? BP Batam silahkan klarifikasi. Kalau memang uang itu masih ada, silahkan terbuka. Jika memang sudah habis dikorup, penegak hukum silahkan bertindak profesional. Cukup sudah rakyat dibuat menderita akibat ulah tidak bermoral pejabat pemerintahan. Sudah tanahnya dirampas, biaya pajak rakyat dalam APBN dirampas pula untuk biaya relokasi. Enak saja, uang setoran UWT Rempang tidak tahu keberadaannya di mana, sebagai gantinya, dimanipulasi lagi APBN untuk membayar biaya relokasi warga demi menutupi perilaku korup pejabat. Kalian sudah sangat terlalu menikmati!
Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI Soal Pulau Rempang, Jokowi Memang Bajingan Tolol
Jakarta, FNN - Modus penjualan tanah air berdalih investasi terus mengundang sakit hati masyarakat dan Tentara Republik Indonesia. Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI (APP-TNI) mengeluarkan pernyataan keras atas pengusiran rakyat Pulau Rempang demi memuluskan \"penjajah\" China. Kepada redaksi FNN (Senin, 11/09/2023) APP TNI mengeluarkan tujuh pernyataan atas tragedi tersebut, antara lain: Bahwa, sangat pantas kiranya penyematan titel Bajingan Tolol bagi Presiden Jokowi dengan pernyataan bahwa pulau Rempang milik Negara dan menegaskan tidak akan ada ganti rugi kepada rakyat di pulau Rempang, pernyataan yang memperlihatkan taring macan yang akan menerkam dan memakan mangsanya, nafsu kebinatangan tanpa ada rasa kemanusiaan terhadap korban rakyatnya sendiri. Bahwa, pernyataan Mahmud MD sebagai Menkopolhukam bahwa HGU dan HGB sudah ada sejak tahun 2001 memperlihatkan kekuasaaan yang sangat berpihak kepada pemodal dan ketidak pedulian terhadap nasib rakyat sendiri, pada hal jika mau HGU dan HGB karena sudah puluhan tahun tidak dimanfaatkan bisa saja dicabut demi rakyat yang telah hidup di pulau rempang dan pulau galang sejak ratusan tahun berketurunan. Bahwa, sikap pemerintahan Jokowi secara otoriter menyebabkan terjadinya tindakan represif dan biadab serta tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan Polri Kepulauan Riau, kepada warga di Pulau Rempang, tersebut telah menyebabkan banyaknya korban, gangguan kesehatan dan menimbulkan trauma psikologis terutama bagi masyarakat termasuk anak-anak di pulau Rempang. Bahwa, saya selaku Komandan Kodim di Pulau Rempang dan Pulau Galang tahun 1995 - 1996 menyaksikan kedamaian kehidupan masyarakat disana baik sebagi nelayan maupun sebagai peladang yang berada didaratan, penuh kedamaian terdiri dari masyarakat melayu yang relijius, mereka hidup sudah turun temurun mengolah dan berjuang hidup menjaga pulau. Tidak semestinya dianggap sebagai bukan pemilik lahan disana. Bahwa, Jokowi selaku Presiden sangat berpihak kepada pemodal / investor dan tidak peduli serta mengabaikan hak huni bagi warga Negara Indonesia yakni penduduk asli pulau Rempang, dengan mengorbankan serta menindas hak rakyat melakukan pengusiran secara semena-mena. Demi Megaproyek Pembangunan Kawasan Pulau Rempang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dari pemerintahan Jokowi. Bahwa, seharusnya Presiden Jokowi memberi perlindungan yang aman bagi penduduk pulau Rempang serta dilindungi kehidupan mereka yang sekarang berjumlah 17.000 jiwa masyarakat yang menempati 16 titik lokasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah Warga Negara Indonesia asli yang junlahnya tidak sedikit memiliki hak konstitusi untuk dilindungi dan diberikan keadilan oleh Negara Bahwa, sesuai sumpah jabatan dan amanah yang diterimanya Pemerintaham Jokowi tidak patut mengusir dan melakukan kekerasan kepada rakyat di pulau Rempang. Setelah mengamati dan mempelajari kasus pengusiran Rakyat Indonesia di pulau Rempang tersebut maka kami yang tergabung dalam Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI (APP-TNI) menyatakan sikap; Presiden Jokowi sudah tidak pantas dan sudah tidak bisa dipercaya serta tidak mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi rakyatnya sendiri. Rakyat berhak melakukan perlawanan bagi rejim pemerintahan yang dzalim. Sudah seharusnya Jokowi segera di makzulkan dan mengundurkan diri. Bandung, 11 September 2023. Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI (APP-TNI) Mayjen TNI. Purn. Deddy S Budiman/ Ketua Umum, Ir. Syafril Sjofyan, MM./ Sekjen. (*)
Laju Kereta Cepat Semakin Melambat
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJK) sejak awal penuh dengan kontroversi, sehingga sejak awal pembangunan sampai saat ini tak kunjung rampung. Mulai dari masalah pembebasan lahan, ketersediaan anggaran, pinjaman China, hingga penggunaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui masalah pembebasan lahan kereta cepat tersebut mengalami pembengkakan (cost over run) hingga US$1,2 miliar atau setara Rp18,24 triliun, bahkan terus bertambah. Awalnya biaya kereta cepat yang hanya Rp86,67 triliun, membengkak menjadi Rp114,24 triliun. Selain itu dalam mengkafer tambahan biaya pembangunan proyek tersebut Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga harus meminjam dana dari China Development Bank (CBD) sebesar Rp64,9 triliun. Plus tambahan cost over run sebesar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4%. Walaupun Pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berusaha melobi agar bunganya diturunkan menjadi hanya 2%, namun upaya Luhut ditolak CBD. Selain itu, proyek kereta cepat dikatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN. Tapi belakangan, terutama setelah adanya cost over run, mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan dana APBN. Melibatkan dana rakyat. Masalah belakangan muncul ketika Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut--Mott Macdonald, PwC, dan Umbra--dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh pada Agustus mendatang. Apa pasal? Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan Progress Update tertanggal 14 Mei 2023. Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Selain itu, menurut laporan tersebut, sarana dan prasarana di stasiun kereta cepat, banyak yang belum rampung. Pihak konsultan malah menyarankan agar operasional kereta cepat pertama di Indonesia ini, ditunda sampai Januari 2024. Dengan catatan, seluruh pembangunan konstruksinya kelar pada 31 Desember 2023. . Terkait operasional kereta cepat, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), Mochamad Purnomosidi tetap meyakini 18 Agustus 2023. Presiden Jokowi direncanakan meresmikan operasional kereta cepat dan LRT Jabodetabek. Demikian juga Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024. Artinya, ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda atau lebih lambat untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember. “Grand launching pada Agustus, Inhya Allah tanggal 18. Permintaan Seskab grand launching bareng dengan KCJB (kereta cepat).,” kata Purnomosidi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Bahkan Purnomosidi membocorkan rute protokol Presiden Jokowi dalam peresmian nanti, mulanya naik LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Jatimulya hingga ke Stasiun Halim. Kemudian, Jokowi ganti naik kereta cepat menuju Bandung. “Untuk pulangnya (Jakarta), Pak Presiden naik Kereta Panoramic. Sampai hari ini, rencananya tetap 18 Agustus,” jelasnya. Namun dengan adanya penolakan Kemenhub dan tiga konsultan KCJB, tampaknya ini pertanda buruk baru laju dimulainya kereta kebanggaan Jokowi tersebut. Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023. Ini artinya laju kereta cepat Jakarta Bandung semakin melambat, mungkin karena kurang direstui rakyat Indonesia, mungkin saja. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma. Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi. \"Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus 2023 nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia,\" ujar Luhut. Luhut berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya. Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang. Lima kontroversi Sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mengundang kontroversi. Sedikitnya ada lima kontroversi terkait pembangunan proyek kebanggaan Jokowi tersebut. Kontroversi pertama, awalnya diputuskan kereta cepat akan melintas dari stasiun halim (Jakarta) hingga stasiun Walini (Cikalong Wetan, Bandung Barat) dan sebaliknya. Tapi belakangan ternyata hanya berhenti dari stasiun Halim sampai stasiun Padalarang. Alasannya karena ulah spekulan membuat harga tanah di Walini melambung, membuat biaya kereta cepat melonjak drastis dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. Tentu bagi penumpang sudah tidak nyaman lagi kalau berhenti hanya sampai stasiun Padalarang, karena penumpang harus keluar ongkos lagi untuk sampai Bandung dan harus keluar ongkos berikutnya untuk keliling Kota Bandung. Kontroversi kedua, akibat pembengkakan biaya dan semakin pendeknya jarak, sementara biaya tiket sudah ditetapkan Rp150.000 hingga Rp450.000 dengan balik modal selama 40 hingga 85 tahun, maka dengan adanya pembengkakan (cost over run) ini harga tiket diperkirakan akan bertambah menjadi di atas Rp450.000 dan perkiraan balik modal sampai 60 tahun. Kontroversi ketiga, sebenarnya tidak ada orang Bandung yang ingin buru-buru ke Jakarta, begitu pula orang Jakarta tidak ada yang ingin buru-buru ke Bandung. Masyarakat lebih menikmati perjalanan Jakarta-Bandung berlibur santai sambil melihat pemandangan. Tidak ada urgensi cepat-cepat ke Jakarta atau ke Bandung, artinya kereta cepat itu tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat lebih nyaman membawa mobil sendiri untuk bisa berkeliling Kota Bandung. Kontroversi keempat, adanya profit before operation, aksi ambil untung sebelum proyek kereta cepat ini berjalan. dalam satu persidangan yang digelar di Tiongkok atas kasus korupsi Gubernur Hainan Ji Wenlin, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut menerima uang suap sebesar US$50 juta. Tentu saja Rini marah dan menantang siapa saja yang bisa membuktikan tudingan tersebut, kabar ini tentu saja menjadi kontroversi di masa awal pembangunan kereta cepat. Ji Wenlin telah dipecat dan divonis 12 tahun penjara, sementara Rini masih aman-aman saja. Kontroversi kelima, Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp37,9 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain kereta cepat. Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat itu membantah dana itu digunakan spesifik untuk infrastruktur, tapi BPKH membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejumlah Rp37,9 triliun untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak secara spesifik untuk membiayai infrastruktur. Kalau belakangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali bermasalah, rakyat sudah paham. Karena memang proyek tersebut terkesan dipaksakan sekadar untuk meninggalkan legacy Jokowi. Sementara segala sesuatu yang menjadi prasyarat hadirnya kereta cepat tersebut tidak disiapkan secara matang. Wajar kalau belakangan kembali bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan ke depan jauh akan lebih bermasalah lagi. Terutama jika harus mempertanggung jawabkan besarnya pembengkakan biaya. Oleh karena itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengaudit secara khusus proyek prestisius ini. Boleh jadi akan terungkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalamnya, termasuk potensi adanya kick back kepada para pejabat tertentu.
Gaduh Transaksi Fiktif
Hukum di Balik Kasus Destiawan Soewardjono, Menteri BUMN Sibuk Politik. Gaduh dipicu oleh ulah Destiawan Soewardjono. Untuk membayar utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek fiktif, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode Juli 2020-2023 itu menggunakan dokumen palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan sejumlah peran Destiawan dalam kasus korupsi. Terlebih berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Adapun nilai kerugian negara yang diduga diselewengkan Destiawan menurut Kejaksaan Agung mencapai Rp2,54 triliun, sebuah nilai korupsi cukup besar di kalangan BUMN. Untuk apa? Mengutip Ketut beberapa waktu lalu, “Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka.” Akibat perbuatannya, tambah Ketut, “Tersangka Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.\" Ironisnya, lima pejabat PT Waskita Karya bahkan sudah ditetapkan sebelumnya sebagai tersangka. Yakni Bambang Rianto (BR) selaku Direktur Operasi II periode 2018-2023, Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Juli 2020-Juli 2022, Haris Gunawan (HG) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Mei 2018-Juni 2020, dan Nizam Mustafa (NM) selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Satu lagi, tersangka Muhammad Rasyid Ridha (MRR) selaku Claim Change Management Manager (CCMM), terkait Pasal 21. Yakni setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan atau obstruction of justice kasus korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Adapun peran dari MRR yaitu telah melakukan perbuatan memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik dan menghilangkan barang bukti. Ditandaskan Ketut, \"Sehingga mengakibatkan penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti dalam perkara perkara a quo.\" Menurut Ketut, \"Peranan tersangka BR yakni secara melawan hukum menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu, dimana guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara,\" jelas dia. Sedangkan tersangka THK dan HG, yakni telah melawan hukum secara bersama-sama dengan tersangka BR, menyetujui pencairan dana SCF lewat dokumen pendukung palsu. Guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif. Adapun tersangka NM, menurut Ketut, “Telah secara melawan hukum menampung aliran dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya menarik secara tunai.\" Korban Bertanya Ditelan kekecewaan, belum lama ini ada sebuah rekaman video di Tiktok pribadi Ronald Sinaga, bos kontraktor dari PT Sabat. Di dalamnya terdengar suara kritik dan sindiran. Setelah mendengarnya, suaranya mungkin akan terngiang terus di kepala mereka yang belum mendapatkan pembayaran atas proyek kerjasama dengan Waskita Karya. Ronald merasa dirugikan karena belum ada pembayaran kontrak dari PT. Waskita Karya sehingga dirinya bersuara atas ditangkapnya Dirut PT. Waskita Karya. “Jadi rame di media massa bahwa pak Erick Thohir katanya semenjak pak Dirut Waskita ditangkap Kejaksaan dia bilang semoga ini menjadi peringatan kepada BUMN yang lainnya. Woi, bangun woi!!” ujar Ronald dalam video di Tiktok pribadinya. Jelasnya lagi, “Kamu sudah dapat peringatan dari Desember kemarin, waktu Direktur Keuangannya dirangkap Kejaksaan. Direktur Keuangannya pada saat itu dan Direktur Keuangan yang sebelumnya sudah ditangkap bulan Desember, kamu sudah dapat peringatan.” “Masak kamu gak paham bisnis? Katanya pengusaha sukses, kalau ada penipuan SCF Perbankan, Dirut pasti tahu.” tambah Ronald. Menurutnya, tidak mungkin Direktur bisa mengeluarkan dana sebesar Rp 2,5 triliun sehingga merugikan negara. Ronald Sinaga juga menyindir Menteri BUMN, Erick Thohir terlalu sibuk mengurus PSSI dan tidak melakukan uji kelayakan terhadap Destiawan saat ditugaskan kembali sebagai Dirut PT Waskita Karya. “Kamu karena terlalu sibuk ngurus PSSI, nih saya kasih tahu warningnya nih tanggal 14 Februari 2023 di media massa ya tertulis bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir melalui RUPSLB,” ungkapnya. “Terus,” dia melanjutkan, “Tanggal 16 Februari 2023 kamu diangkat sebagai ketua umum PSSI. Jelang 2 hari, gak mungkin dong kamu bangun pagi-pagi, tiba-tiba menjadi Ketua Umum PSSI? Berarti kamu selama ini sibuk, sibuk ngurus, ngeloby sana sini karena kamu saking sibuknya makanya kamu gak perhatikan kamu tidak melakukan do diligence,” tegasnya. Kesalnya lagi, “Masak ada kesempatan RUPS, kamu malah tidak buang orangnya, malah kamu pilih kembali, tugaskan Kembali.” Ia juga memaparkan, berdasarkan informasi di media massa bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir. “Jadi kamu ngapain antara Desember sama Februari? Tanggal 14 Februari menugaskan kembali Destiawan sebagai Direktur Utama, terus 2 hari kemudian kami jadi ketua umum PSSI, berarti kamu lagi terganggu pikirannya, gak focus. Percuma kamu jadi menteri! Dari menteri sekarang mau bermimpi mau jadi wapres. Halahh! Mimpi aja loe!” kesalnya. Sederet Mega Proyek Siapa menduga Dirut PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono jadi tersangka kasus korupsi berjamaah? Apalagi Destiawan termasuk Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan Presiden Jokowi lantaran bisa menerjemahkan proyek-proyek pemerintah berupa berbagai mega proyek infrastruktur yang megah. Destiawan telah menyelesaikan sederet mega proyek yang turut membuat nama Indonesia harum di mata internasional. Di antaranya Waskita ikut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan Presidensi KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022, lalu. Saat itu Waskita memastikan penyelesaian pekerjaan penataan jalan Simpang Sligita-Kempinsky, dan Showcase Mangrove di Nusa Dua, Bali. Penataan jalan dan kawasan ini dilakukan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan para delegasi konferensi presidensi G20 di Bali. Sebagai informasi, pada pekerjaan proyek di Bali perseroan mengerjakan penataan pedestrian, saluran, green zone, dan ducting utilitas. Waskita juga melakukan presevasi atau pemeliharaan Jembatan Sawangan 1, Jembatan Sawangan 2, Jembatan Sawangan 3. Lalu, pelebaran jalan pada Simpang Peminge, overlay AC-WC, pembuatan parkir Limosin dengan luasan 1,7 Ha, dan street furniture. Tak hanya itu, Waskita juga mengerjakan revitalisasi dan restorasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Beberapa spot yang dikerjakan Waskita di TMII antara lain gedung pengelola, Museum Indonesia, parkir utara, dan parkir selatan. Waskita Karya berhasil menuntaskan pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah, selama 17 bulan. Masjid yang merupakan hadiah Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan adalah replika dari masjid dengan nama yang sama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dari sisi arsitektur, masjid menggabungkan arsitektur khas Uni Emirat Arab dan batik Kawung yang menjadi ciri khas Kota Solo. Sebagai masjid terbesar dengan arsitektur unik, Masjid Sheikh Zayed Solo diyakini tak hanya menjadi tempat ibadah. Masjid ini digadang menjadi pusat pengajaran Islam, pusat pengembangan ekonomi halal, hingga melengkapi destinasi wisata religi di Solo yang sudah berkembang. Waskita juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun 7 ruas jalan tol, itu sebabnya Waskita mendapat Penanaman Modal Pemerintah (PNM) sebesar Rp7,9 triliun. Alokasi PMN tersebut telah digunakan untuk penyelesaian 7 ruas tol yakni ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung sebesar Rp3,03 triliun, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sebesar Rp1,13 triliun, tol Cimanggis-Cibitung Rp623 miliar, tol Pejagan-Pemalang sekitar Rp204 miliar, dan tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp637 miliar. Pendek kata, Waskita di bawah kendali Destiawan benar-benar menjadi anak emas Presiden Jokowi, itu sebabnya masa jabatannya diperpanjang oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada 14 Februari 2023. Sebelumnya dia diangkat jadi Dirut Waskita pertama kali pada Juni 2020. Akibat sering mendapat penugasan proyek pemerintah, Waskita pun menjadi BUMN Karya dengan utang jumbo, karena dalam penugasan tersebut dukungan dana APBN sangat terbatas, sehingga menggunakan utang sebagai solusinya. Sampai September 2022 utang Waskita Karya sudah mencapai Rp82,40 triliun, bandingkan dengan utang PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp56,75 triliun. Atau utang PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar Rp43,42 triliun, belum lagi jika dibandingkan utang PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp31,58 triliun, jelas Waskita Karya jadi juara utangnya. Celakanya Destiawan mengorupsi Rp2,54 triliun dari utang lewat proyek fiktif yang mengantarkannya ke hotel prodeo. Politik Hukum di Balik Kasus Destiawan Pertanyaannya mengapa Destiawan ditangkap Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Ya, semua orang tahu, bahwa remote KPK sudah lemah, dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan remote Kejaksaan Agung yang mestinya juga dikendalikan pemerintah, ternyata belakangan lebih loyal dikendalikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Irisannya adalah, Jaksa Agung ST Burhanudin adalah adik kandung politisi PDIP Tb Hasanudin. Walau di depan publik tidak pernah terlihat komunikasi, tapi di belakang layar diduga ada komunikasi intensif. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, tergelitik dengan adanya kabar tersebut. Bukan tanpa alasan, kabar korupsi tersebut terjadi ketika Waskita Karya terjerat utang jumbo. Refly Harun mengatakan, BUMN karya yang bergerak di bidang konstruksi ini memang menjadi lahan basah untuk aksi korupsi. Tak heran, jajaran eksekutif hingga ke tingkat direktur utama ikut bermain dalam korupsi berjemaah ini. \"BUMN konstruksi rentan untuk adanya tindak pidana korupsi, apalagi oleh jajaran eksekutifnya karena menyangkut perputaran uang dan proyek yang banyak serta besar,\" katanya lagi. Ia juga menilai back ground Dirut Waskita Karya dibidik jadi tersangka berbalut dengan kemelut pencapresan yang alot. Ada perbedaan harapan Megawati yang menginginkan Puan Maharani sebagai capres, sementara Presiden Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Jokowi dikabarkan menggunakan oligarki untuk menekan Megawati agar mencalonkan Ganjar Pranowo, sementara Puan ditarget menjadi Ketua Umum. Sebelumnya PDIP lewat Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menolak keikutsertaan tim sepak bola U-20 Israel, dimana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Alhasil FIFA akhirnya memutuskan Piala Dunia U-20 yang semula di Indonesia dipindahkan ke Argentina. Tentu saja hal ini membuat Jokowi jengkel, karena perhelatan Piala Dunia U-20 yang bergengsi itu batal diselenggarakan di Indonesia. Termasuk penangkapan Destiawan diduga bentuk lain serangan PDIP kepada orang-orang dekat Jokowi. Tentu saja ini juga membuat Jokowi pusing tujuh keliling. Apalagi dikabarkan Menteri BUMN kesulitan mencari pengganti Destiawan, seorang profesional yang sangat mengerti keinginan Presiden. Dewan Komisaris Waskita Karya telah menunjuk Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal PT Waskita Karya (Persero) Tbk Mursyid sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab direktur utama perseroan sementara. Penangkapan Destiawan tentu saja didasari pada kasus nyata, sehingga publik benar-benar memaknai penangkapan Destiawan sebagai fenomena hukum biasa. Tapi sulit untuk menghindari dugaan adanya aksi politik yang membungkus penangkapan tersebut. Itu sebabnya pasar menghukum saham Waskita Karya dengan kode saham WSKT anjlog ke posisi Rp206 dari posisi tertingginya di level Rp600 per lembar saham. Pada saat Waskita mendapat banyak proyek infrastruktur sahamnya melambung ke level Rp590 hingga Rp600, namun pada saat isu utang dan korupsi mulai mengemuka, pelan tapi pasti sahamnya turun, saat artikel ini ditulis di posisi 206 per lembar saham. Menteri BUMN Sibuk Politik Pada sisi lain, anjloknya harga saham, citra dan nama baik Waskita Karya, Menteri BUMN Erick seperti tidak mengurus BUMN karya itu dengan baik. Erick Thohir diketahui sibuk pencitraan dengan menggunakan iklan wajahnya di ATM-ATM dan baliho, entah atas biaya pribadi atau atas biaya BUMN. Erick diketahui sibuk kegiatan politik dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sayangnya begitu banyak wajahnya muncul di fasilitas publik, namun elektabilitasnya tak kunjung naik, calon presiden yang muncul hanya Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, nama Erick hanya muncul di pasar calon wakil presiden. Tambahan pula dia sibuk mengurus Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI), Erick lebih dikenal dan habis energinya untuk mengurus PSSI plus pencalonan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena itu wajar banyak pihak yang menyayangkan sikap tidak profesional Erick yang rangkap jabatan tersebut. Sehingga tak hanya BUMN karya yang babak belur, tapi juga kilang Pertamina yang bolak-balik meledak. Sehingga anggota komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengkritik Erick lantaran tidak fokus dalam mengelola BUMN. Mulai dari kilang Pertamina yang meledak berkali-kali, hingga ambruknya kinerja BUMN karya, menunjukkan bahwa Erik tak becus mengurus BUMN. Apatah lagi disuruh mengurus negara. Persoalan lain Erick Thohir diungkap mantan jurnialis dan Direktur LBH Jakarta, Agustinus Edy Kristianto, terlibat dalam kerugian Telkomsel dalam investasi di saham GOTO. Erick ditengarai menyetujui investasi Telkomsel sebesar Rp6,74 triliun, saat saham perdana GOTO Rp338 per lembar saham, kini anjlok ke posisi Rp109. Sehingga potensi kerugian Telkomsel di GOTO mencapai Rp3,87 triliun. Kalau saham GOTO terus meluncur ke bawah, bisa jadi potensi total kerugian itu bisa mencapai Rp6,74 triliun. Jadi, terlihat jelas, BUMN karya, dan BUMN raksasa lainnya telah salah diurus, bahkan dikorupsi sedemikian massif, sehingga merugikan keuangan negara. Persoalan bangsa ini sejak awal masih berkutat pada persoalan salah urus, karena itu dicari calon pemimpin nasional yang profesional, jujur, dan rendah hati. Semoga bangsa ini ke depan lewat BUMN yang diurus dengan benar akan menjadi Macan Asia! (Djony Edward, Luthfi Pattimura)
POPULER
