INFRASTRUKTUR

Pelindo Alihkan Pengelolaan Terminal Peti Kemas ke Subholding

Surabaya, FNN - PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo akan mengalihkan pengelolaan sejumlah terminal peti kemas (TPK) kepada subholding PT Pelindo Terminal Petikemas, per Januari 2022 sebagai bagian dari aksi korporasi pascamerger tanggal 1 Oktober 2021.Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M Adji di Surabaya, Jumat mengatakan total TPK yang akan dikelola dan dioperasikan sebanyak 27 TPK, dan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.\"Tahap pertama, kami akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian TPK Nilam di Surabaya mulai 1 Januari 2022, disusul oleh TPK Belawan, TPK Semarang, dan TPK Banjarmasin pada Februari 2022 dan seterusnya secara bertahap terminal peti kemas lainnya hingga akhir tahun,” kata Adji.Adji mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa perusahaan, pihaknya akan melakukan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas layanan.Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian perseroan adalah standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, peningkatan kompetensi bagi pekerja dan juga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.\"Seluruh terminal yang kami kelola akan memiliki standar yang sama sesuai dengan kelas pelabuhan, nantinya tidak akan ada perbedaan pelayanan dari seluruh wilayah operasi kami, yang membedakan hanya kelasnya,” katanya.Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto mengatakan pelimpahan operasi kepada PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari merger Pelindo I-IV.Sebelumnya pengelolaan terminal peti kemas dilakukan oleh masing-masing sesuai wilayah operasi yang mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.Dengan pelimpahan kepada subholding diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia.“Dulu masing-masing punya standar dan berberda-beda, itu yang akan kami satukan dan samakan melalui penyerahan operasi ke subholding, nantinya subholding inilah yang bertanggungjawab atas operasional dan terhadap pengguna jasa,” katanya.Sementara itu, masing-masing TPK yang akan dikelola terdiri dari 15 terminal yang sebelumnya merupakan cabang Pelindo seperti TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam (Surabaya), TPK Banjarmasin. Selanjutnya TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari, Makassar New Port, TPK Makassar, TPK Kupang, TPK Ambon, TPK Sorong dan TPK Jayapura.Kemudian ditambah 12 terminal yang merupakan terminal yang dioperasikan oleh anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Surabaya (1 terminal), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1 terminal), PT IPC Terminal Peti Kemas (6 terminal), PT Terminal Teluk Lamong (1 terminal), PT Kaltim Kariangau Terminal (1 terminal), PT Prima Multi Terminal (1 terminal), dan PT Prima Terminal Petikemas (1 terminal). (mth)       

Tol Manado-Bitung Direncanakan Operasional Penuh Januari 2022

Manado, FNN - Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung, Charles Lendra mengatakan, operasional penuh tol terpanjang di Sulawesi setelah tol Ujung Pandang tersebut, direncanakan pada Januari 2022.\"Sekarang pekerjaan fisik segmen IIB Danowudu-Bitung sudah 99 persen lebih, masih ada pekerjaan minor yang akan kami lakukan,\" sebut Charles di Manado, Sabtu.Dia mengatakan, sebelum dioperasionalkan penuh, maka akan melalui tahapan uji kelayakan oleh beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Jasamarga, kepolisian lalu lintas, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).Ada dua skenario waktu pelaksanaan uji kelayakan yaitu tanggal 27 Desember 2021 atau pekan pertama di bulan Januari 2022.Hanya saja menurut dia, opsi pada pekan pertama Januari 2022 lebih memungkinkan karena sejak tanggal 23 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut sementara difungsionalkan untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.\"Jadi setelah fungsional untuk natal dan tahun baru selesai tanggal 4 Januari, akan kita tutup sementara seksi IIB untuk uji kelayakan,\" jelasnya.Direncanakan operasional penuh di awal tahun tersebut akan dilakukan Presiden Joko Widodo.Gubernur Olly, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, forkopimda, bersama jajaran terkait lainnya pada Senin (21/12) melakukan kunjungan lapangan kesiapan fungsional seksi IIB Danowudu Bitung.Tol yang melintas Kabupaten Minahasa Utara tersebut dibangun dalam empat seksi, seksi IA, IB, IIA dan IIB, seksi terakhir ini yang sementara dipacu pengerjaannya sebelum dioperasionalkan penuh Januari mendatang. (mth)

Kalbar Buka Akses Jalan Perawas yang Menghubungkan Pontianak dan KKU

Pontianak, FNN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengatakan pihaknya akan menggandeng Kodam XII Tanjungpura untuk membuka akses jalan Perawas yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara.\"Tahun depan kita akan lanjut untuk pembukaan aset jalan Perawas di Kayong Utara, karena jika akses ini kita buka, akan mempersingkat waktu tempuh ke Kayong. Jika saat ini untuk kesana memerlukan waktu 11 jam, maka ke depan bisa hanya 5 sampai 6 jam,\" kata Sutarmidji yang di dampingi Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto serta sejumlah kepala dinas dari SKPD Kalbar dan Kubu Raya, saat meresmikan jalan di Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis.Sutarmijdi menjelaskan, untuk jalan Perawas, saat ini memang bisa sudah di lewati. Namun, masih ada beberapa kilometer yang perlu peningkatan dan belum bisa dikerjakan karena masih banjir.\"Bisa saja nanti kita kerjakan dulu pembangunan saluran airnya, agar tidak tergenang banjir lagi. Kemudian, karena gambutnya agak tinggi, ini akan kita pikirkan solusinya, karena memang tidak bisa kita elakkan dan harus tetap di bangun disana dengan struktur yang baik,\" tuturnya.Gubernur Kalbar menuturkan, pembangunan akses jalan antar daerah di Kalbar harus dilakukan dengan kerja sama yang baik bersama sejumlah pihak.Menurut dia, jika hanya mengandalkan APBD Kalbar yang terbatas, tentu dinilai akan sulit dan lama waktunya untuk membangun infrastruktur yang ada.\"Makanya, kita lakukan untuk mempercepat pembangunan di Kalbar dengan menggandeng semua pihak, termasuk masyarakat. Tanpa sinergi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, pembangunan tentu akan sulit di lakukan,\" kata Sutarmijdi.Di tempat yang sama, Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung program Pemprov Kalbar, mengingat TNI juga memiliki program TMMD yang ditujukan untuk membantu pembangunan di daerah tertinggal.\"Kita akan dukung apa yang di programkan pak Gubernur dan prajurit kita akan siap untuk melaksanakan tugasnya melalui program TMMD,\" kata Agusto. (mth)

Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Penunjang MotoGP

Mataram, FNN - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan infrastruktur penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam mendukung event MotoGP tahun 2022.\"Pak Menteri hadir di NTB ingin memastikan kesiapan infrastruktur menyongsong event MotoGP Maret 2022,\" kata Kepala Dinas PUPR NTB, H Ridwan Syah usai mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berkunjung ke Mandalika, Rabu.Ridwan Syah menjelaskan, ada dua hal yang menjadi atensi Menteri PUPR yakni, pelebaran jalan provinsi ruas Kuta - Keruak depan Sirkuit Mandalika sepanjang 5,6 kilometer sekaligus penataan lanscape.Kedua, penghijauan atau penataan tanaman sepanjang jalan by pass Badara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok - Mandalika sepanjang 17,3 kilometer.\"Kedua pekerjaan utama itu sangat urgen mendukung perhelatan MotoGP Maret mendatang,\" terangnya.Ridwan Syah menuturkan, mengenai biaya pengerjaan program tersebut di bantu pemerintah pusat sesuai usulan Gubernur NTB, nantinya melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di Kementrian PUPR sekitar Rp300 miliar.\"Tangan itu tidak ringan, harus bekerja keras karena waktunya sangat mepet. Malah, pak Menteri dengan tegas minta agar pengadaan/lelang dini akan dilakukan mulai pekan ini, sehingga paling lambat pertengahan Januari 2022 pekerjaan konstruksi itu bisa dilaksanakan,\" jelas Ridwan Syah.Mantan Asisten II Setda Pemprov NTB ini, menambahkan seusai kunjungan di sekitar KEK Mandalika, Menteri Basuki Hadimuljono kata Ridwan, langsung menggelar rapat teknis di kantor PT ITDC.\"Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 kilometer yang akan kita lebarkan jalannya dari 6 meter menjadi jalan 2 jalur, 4 lajur seperti bypass saat ini,\" tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Selain jalannya lebar lanjut Basuki, akan menghadirkan landscape dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga indah di koridor tersebut.Selain itu juga dikoridor ini akan direhab sekitar 198 bangunan rumah dan tempat usaha masyarakat yang kumuh dengan arsitektur lokal.Ada juga dukungan dari Kementrian Perhubungan yang akan menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu, RPPJ, marka dan guard rail.Ditambahkan Basuki, pemerintah pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.\"Harapan Bapak Presiden di Kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan air, dan tidak kelihatan kumuh. Mohon dukungan semua pihak dalam persiapan kita menyambut event MotoGP,\" kata Basuki.Diketahui kunjungan Menteri PUPR ke NTB sebagai, tindak lanjut direktif Presiden Jokowi pada rapat terbatas tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor yang dihadiri Gubernur NTB dan sejumlah Menteri. (mth)

Gubernur Jatim Resmikan Dermaga Gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo

  Situbondo, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Dermaga Gerak (movable bridge/MB II) di Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Minggu.\"Dermaga movable bridge II yang baru diresmikan di Pelabuhan Jangkar ini merupakan bagian dari percepatan koneksitas pulau-pulau di Madura, seperti Pulau Sepudi, Pulau Raas dan Kangean serta Kalianget,\" ujar Gubernur Khofifah kepada wartawan di Situbondo.Dermaga gerak merupakan jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, agar kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga dan sebaliknya.Dengan pengembangan dermaga gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo, kata dia, diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan konektivitas antara Jawa dan kepulauan di Madura.\"Semoga dengan hadirnya jembatan gerak di Pelabuhan Jangkar ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua,\" ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena terus memberikan dukungan untuk Kabupaten Situbondo.\"Terima kasih Ibu Gubernur, ini sungguh luar biasa. Kami akan menghitung dan menyelesaikan hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pelebaran akses menuju Pelabuhan Jangkar,\" kata dia.\"Harapan kami ke depan pelabuhan penyeberangan ini mampu menjadi penyangga ekonomi di Jatim,\" tambah Bung Karna, sapaan bupati.Pelabuhan Jangkar merupakan pelabuhan strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional, bahkan nasional yang mampu menjangkau kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan termasuk Nusa Tenggara Timur.Kedalaman perairan di pelabuhan ini cukup, dan memiliki lokasi strategis dan aman terhadap gelombang.Terdapat tiga kapal feri yang melayani dari Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Madura, yakni KMP Munggiyango Hulalo melayani Rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Kangean – Kalianget.Berikutnya KMP Satya Kencana dan KMP Dharma Kartika melayani dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Sapudi - Kalianget dan Pulau Raas - Kalianget. (mth)  

Menteri PUPR: Jalan Kapuas Hulu Menuju Kaltim Selesai Tahun 2024

Putussibau, Kapuas Hulu, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ruas jalan Nanga Era Kapuas Hulu (Kalbar)-Batas Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan selesai pada 2024. "Saat ini belum semua di aspal, kami upayakan tahun 2024 jalan menuju Kaltim tembus," kata Basuki Hadimuljono, saat berkunjung ke Rumah Betang Lunsara Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Jumat. Menurut dia, pembangunan untuk kawasan perbatasan atas permintaan Presiden Joko Widodo untuk membangun pusat ekonomi baru masyarakat mulai dari daerah pinggiran. Di Kalimantan ada 10 kawasan perbatasan yang di bangun dan lima berada di Kalimantan Barat, tiga diantaranya sudah terbangun yaitu Aruk, Entikong dan Badau. "Saya melihat ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim itu sudah standar nasional, lebar tujuh meter, memang belum semua aspal ada juga masih pengerasan, direncanakan hingga tahun 2024 jalan itu sudah aspal semua," ujar Basuki di hadapan masyarakat adat Rumah Bentang Lunsa Hilir. Menteri juga menyebutkan pembangunan untuk kawasan perbatasan atau daerah pinggiran juga berupa pembangunan air bersih dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). "Program itu akan terus kami lanjutkan sesuai dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran," kata Basuki didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Kepala Desa Urang Lunsa Kecamatan Putussibau Selatan Thomas mengatakan dengan terbangunnya akses jalan sangat membantu masyarakat, yang sebelumnya hanya diakses menggunakan jalur sungai menuju ibu kota kabupaten. "Sebelum ada jalan itu, kami harus menempuh perjalanan sekitar dua jam melalui jalur sungai dengan biaya kurang lebih Rp500 ribu, sekarang dengan akses jalan itu, cukup mengeluarkan Rp20 ribu saja untuk beli minyak kendaraan sepeda motor kami bisa sampai ke Putussibau," katanya. Ia berharap pembangunan jalan ke Kalimantan Timur bisa tembus untuk mempermudah akses transportasi darat masyarakat yang berada di perhuluan sungai Kapuas. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di wilayah Kapuas Hulu terutama untuk pembangunan jalan Nanga Era Kapuas Hulu-batas Kaltim. "Kami minta jalan itu bisa tuntas sampai menembus Kaltim, karena di daerah hulu Kapuas ada masyarakat kami yang masih terisolir terutama di daerah Tanjung Lokang sana, selama ini masyarakat cuma bisa diakses melalui jalur sungai dengan melewati arus deras dan riam," kata Fransiskus. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan dari pemerintah untuk membuka keterisoliran masyarakat yang ada di Lintas Timur wilayah Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu. Usai mengunjungi masyarakat di Rumah Betang Lunsa Hilir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan didampingi Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meninjau pelaksanaan pembangunan ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim di daerah tersebut. (mth)

Menteri PUPR Harap Forum Engineering WIKA Komunikasikan Penerapan EBT

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap Forum Engineering WIKA dapat menjadi media untuk mengomunikasikan penerapan teknologi keteknikan terkait dengan energi baru terbarukan atau EBT. "Forum Engineering WIKA ini merupakan salah satu forum terbesar tahun ini. Besar harapan kami bahwa forum ini dapat menjadi media untuk mengomunikasikan penerapan teknologi keteknikan terkini dalam hubungannya dengan energi baru terbarukan dan konversi energi," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Menteri PUPR juga mengajak semua pihak untuk konsisten dalam pemanfaatan EBT, mengingat hal ini menjadi kunci dari keberhasilan menuju pada transisi energi dan ekonomi hijau ke depan. "Saya ingin juga mengajak kita semua, semua kebijakan yang kita canangkan akan dapat berjalan dengan baik apabila kita secara konsisten dapat melaksanakan tidak saja kebijakan produksi dari energi baru terbarukan tersebut, namun juga pemanfaatannya," katanya. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Di sektor konstruksi, Kementerian PUPR terus mendorong industri konstruksi semakin luas memanfaatkan teknologi digital dan teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konversi energi (EBTKE) di Indonesia. Komitmen pengurangan emisi/pemanfaaan energi terbarukan antara lain melalui pembangunan bendungan multifungsi yang salah satunya digunakan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kontribusi pengurangan emisi juga ditunjukkan melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building), seperti pada pembangunan pasar tradisional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung dan pengelolaan sampah. "Akhir kata, saya ingin mengajak marilah kita berkolaborasi dalam penyiapan talenta engineer dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan dan konversi energi sektor konstruksi," kata Basuki Hadimuljono. Forum Engineering (Foreng) diselenggarakan secara rutin oleh WIKA setiap tahun, untuk menyampaikan, mengelaborasikan, dan mengkaji implementasi teknologi terbaru dalam dunia konstruksi pada proyek infrastruktur dalam kaitannya dengan knowledge management ilmu keteknikan. Pada penyelenggaraan Foreng yang berlangsung 23-25 November 2021, WIKA mengangkat Renewable Energy for Better Quality of Life, sebagai tema besarnya. Direktur Utama PT Wijaya Karya atau WIKA Agung Budi Waskito mengatakan salah satu kunci pengungkit bisa berkiprahnya WIKA dalam kancah global adalah bagaimana WIKA mau dan mampu berkecimpung lebih jauh dalam pengembangan penerapan teknologi energi baru terbarukan dan konversi energi, termasuk melahirkan produk-produk inovatif berbasis energi baru terbarukan. “WIKA menyadari bahwa teknologi saat ini bukan sekedar pelengkap, ia adalah katalis sebuah proses untuk menghasilkan goals yang didesain sedemikian rupa,” ujar Agung. Foreng yang juga merupakan salah satu lokakarya keteknikan terbesar tanah air, dihadiri oleh lebih kurang 6.000 peserta. Antara lain dari 135 perguruan tinggi, mahasiswa, para mitra bisnis strategis (owner, konsultan, kontraktor), para engineer, para pegiat, pemerhati, dan komunitas energi baru terbarukan dari dalam dan luar negeri. (mth)

Menteri PUPR Minta 241 Bendungan Dikosongkan Antisipasi La Nina

Makassar, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh bendungan yang ada di Indonesia sebanyak 241 bendungan segara dikosongkan guna mengantisipasi dampak badai La Nina untuk menampung debit air di saat puncak musim penghujan. "Ada 231 bendungan yang ada, plus sembilan yang baru ini. Jadi total 241 bendungan yang besar itu akan kita akan kosongkan di titik yang terendah," kata Basuki disela kunjungan persiapan peresmian Bendungan Karalloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin. Pengosongan bendungan-bendungan ini, kata Basuki, sudah termasuk sembilan bendungan baru yang diresmikan Presiden Joko Widodo sepanjang tahun 2021. Tujuan dari pengosongan debit air pada ratusan bendungan tersebut, lanjut dia, untuk mengantisipasi dampak La Nina yang dianggap sebagai badai ekstrem basah, diprediksi terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, sehingga dilakukan pengosongan semua bendungan untuk menampung debit air hujan serta mengendalikan banjir. "Supaya pada saat hujan maksimum masih bisa tertampung dan mengendalikan banjir di situ," ujarnya. Begitupun yang lainnya, seperti "walk through" atau tanggul-tanggul tanah yang ada. Misalnya, ada yang retak dan tipis segara perbaiki. Sisanya, akan siap disiagakan untuk memberikan bantuan. Sedangkan untuk Bendungan Karalloe yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/11/2021), Basuki mengemukakan, proses peresmiannya akan langsung dilakukan pengosongan. Pengosongan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir di Kabupaten Jeneponto hingga 49 persen. "Kita kosongkan termasuk besok dalam rangka peresmian bapak presiden sampai ke muka air rendah totalnya 29 juta meter kubik, ini sudah bisa mengurangi banjir 49 persen banjir di Jeneponto," paparnya menambahkan. (sws, ant)

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Jalan Jalur Poros Pantura

Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan di Jalur Poros Pantura sehingga harus dibangun dengan menggunakan material beton karena setiap hari dilalui kendaraan bermuatan berat. "Jalan Jalur Poros Pantura harus dibangun dengan menggunakan material beton," kata Hamka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Hamka saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Rembang, Jawa Tengah. Dia mengatakan jalur poros Pantura merupakan jalan yang banyak dilalui angkutan logistik dengan berat muatannya rata-rata melebihi 10 ton ke atas, sehingga terjadi kelebihan beban jalan atau "overload". Menurut dia, jalan poros Pantura juga menjadi pilihan alternatif bagi sebagian besar pengemudi angkutan logistik daripada melalui jalan tol karena dianggap biayanya lebih mahal. "Jadi pengemudi merasa lebih memilih poros pantura dibanding lewat jalan alternatif jalan tol, dengan demikian poros pantura ini menjadi jalan utama bagi angkutan logistik," ujarnya. Hamka juga menilai perlu dibuatkan penyangga di bahu jalan poros Pantura agar tidak bergeser akibat beban jalan dan juga penegakan hukum terhadap pelanggar yang membawa barang melebihi kapasitas. (mth)

Balai Perkeretaapian Berikan Santunan Warga Terdampak Rel Layang Joglo

Solo, FNN - Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah memberikan santunan kepada warga yang terdampak rel layang Joglo yang pembangunannya dimulai dalam waktu dekat. Kepala Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya di sela pemberian santunan di Kantor Kelurahan Joglo Solo, Selasa, mengatakan ada sekitar 500 kepala keluarga yang memperoleh santunan dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar. "Ini upaya penertiban dulu, kalau pembebasan lahan mulai tahun depan, itu yang ada di tanah KAI," katanya. Ia mengatakan untuk nilai santunan yang diberikan kepada setiap penerima tidak sama, tergantung dari sejumlah komponen yang dipertimbangkan, di antaranya nilai bangunan dan pohon yang tumbuh di tanah. "Selain itu juga akan diberikan biaya sewa kurang lebih enam bulan," katanya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan warga yang masih tinggal di tanah KAI tersebut akan diberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk berkemas dan meninggalkan lokasi yang ditinggali selama ini. Ia mengatakan untuk pemindahan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa alat transportasi. Dengan demikian, diharapkan bantuan tersebut bisa meminimalisasi pengeluaran warga untuk biaya pindahan. Salah satu warga penerima santunan Supriyanto mengatakan sudah menerima tali asih sebesar Rp4,3 juta. "Saya belum tahu mau pindah ke mana, karena kalau cari kontrakan baru sekitar Rp10 juta," katanya. (mth)