INFRASTRUKTUR
Pembangunan Newport Dukung Batam Hub Logistik Internasional
Batam, FNN - Pembangunan pelabuhan baru Newport dilakukan pemerintah untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sebagai hub logistik internasional, sejalan dengan upaya memotong biaya agar bisa lebih berdaya saing.Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Muhammad Rudi mengatakan Pelabuhan Batuampar yang ada saat ini diperkirakan tidak akan mampu menampung lonjakan pelayanan saat Batam menjadi hub logistik, karenanya dibutuhkan pelabuhan yang baru.\"Kapasitas Pelabuhan Batuampar masih hanya 520 ribu teus, kalau sesuai PP No. 41 tahun 2021 Batam menjadi hub logistik, maka dibangun Newport di Sekupang,\" kata Muhammad Rudi di Batam, Selasa.Pelabuhan di Batam diharapkan menjadi area kegiatan memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya atau transhipment untuk kebutuhan internasional dan Indonesia, karenanya harus memiliki kapasitas yang besar.\"Hub kontainer akan dihidupkan di Batam, jadi seluruh kontainer di Batam bukan hanya untuk konsumsi warga kota saja. Tapi juga menjadi transhipment, maka itu bisa menjadi pemasukan bagi BP Batam, Pemda dan pemerintah pusat,\" kata dia.Pembangunan Newport akan segera dimulai, sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. KPBPB Batam segera menyiapkan seluruh kebutuhannya, termasuk mempersiapkan regulasinya.Ia menyampaikan, berdasarkan tata ruang maka Tanjungpinggir lokasi pembangunan Newport adalah untuk pariwisata, karenanya harus diubah menjadi pelabuhan. Pihaknya akan mengajukan rencana induk sekaligus perubahan tata ruang darat.Sementara itu, sambil menunggu pembangunan pelabuhan baru selesai, revitalisasi Pelabuhan Batuampar akan terus dilakukan.Menurut dia, nantinya Pelabuhan Batuampar khusus untuk kontainer nasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Sedangkan untuk pelabuhan ekspor impor tetap akan dilakukan di dua pelabuhan, sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Batam. (mth)
WSBP : Perbaikan Dermaga BBM Manggis di Bali Selesai April 2022
Jakarta, FNN - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) segera merampungkan proyek perbaikan Breasting Dolphin (konstruksi sandar kapal) berkapasitas 6.500 DWT (Dead Weight Ton) di Dermaga Integrated Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. “Proyek milik PT Pertamina (Persero) ini diharapkan dapat selesai pada April 2022. Adapun progres pekerjaan per awal Januari 2022 telah mencapai 73,2 persen,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Beton Precast, Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, WSBP tidak hanya menyuplai dan menyediakan jasa konstruksi untuk proyek infrastruktur jalan tol, tetapi juga infrastruktur dermaga untuk BBM. “Untuk itu, perusahaan terus berupaya menyusun strategi untuk menjangkau pasar eksternal dengan melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan BUMN lainnya”, ujarnya. Proyek perbaikan ini bertujuan untuk menggantikan Breasting Dolphin yang sebelumnya mengalami kerusakan. Sementara, lingkup pekerjaan WSBP dalam proyek ini mencakup pekerjaan konstruksi mulai dari persiapan, pembongkaran, pemancangan, perlengkapan, dan pengujian. Dalam pelaksanaannya, WSBP berkomitmen mengedepankan penerapan prinsip-prinsip QHSE (Quality, Health, Safety, and Enviroment) yang baik. Selain itu, WSBP juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pelaksanaan proyek. Sebagai informasi, WSBP menargetkan perolehan nilai kontrak baru pada tahun 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Optimisme WSBP didukung potensi pasar yang cukup besar dari proyek Grup Waskita, seperti proyek Bendungan, Transmisi, dan Jalur Kereta.Perusahaan juga memiliki target proyek baru dari proyek dari pasar eksternal yang berasal dari proyek Pemerintah, BUMN, dan swasta. (mth)
DPRD DKI Soroti Rusun Bayam yang Bukan untuk Warga Terdampak JIS
Jakarta, FNN - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti rencana pembangunan rumah susun (rusun) Kampung Bayam di Jakarta Utara yang bukan diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).\"Kalau ujung-ujungnya Kampung Susun Bayam untuk para pekerja pendukung JIS buat apa dilakukan CAP. Itu namanya menipu. Membohongi publik. Bilang saja dari awal warga Kampung Bayam digusur. Ganti juga istilah Kampung Susun Bayam,\" kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Ia mengungkapkan Kampung Susun ditujukan kepada warga yang terdampak proyek pembangunan JIS.Namun realisasinya, kata dia, ditempati orang luar yang tidak pernah tinggal di wilayah tersebut.Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Community Action Plan (CAP).Dalam program itu, ujar Prasetyo, akan dipaparkan konsep tempat tinggal yang akan dibangun menggantikan tempat tinggal lamanya.Ketua DPRD DKI ini mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam yang terdampak konstruksi JIS.Ia meminta agar warga terdampak tidak dibiarkan hidup di rumah kumuh di pinggir rel.Sementara itu, Manajer Proyek JIS dari PT Jakpro Arry Wibowo di Jakarta, Jumat (14/1) mengatakan 640 kepala keluarga (KK) di Kampung Bayam, Papanggo, Tanjung Priok, yang terdampak proyek JIS telah menerima santunan dan pencairannya telah tuntas sejak Agustus 2021.Ia menambahkan pembayaran dilakukan setelah tim konsultan melakukan pendataan dari pintu ke pintu rumah warga, ada berbagai komponen yang menentukan besaran ganti rugi bagi warga.\"Statusnya milik atau sewa, dia berapa lama tinggal di situ, pengontrak atau penyewa, mata pencariannya apa, itu sudah didata sehingga komponen ganti untuk itu satu biaya bongkar secara mandiri, kedua biaya pindah. Ketiga, misal dia punya usaha/warung bisa digunakan untuk pengganti mata pencarian setahun itu komponennya empat. Jadi sudah dilakukan perhitungan,\" ucapnya. (mth)
Waskita dan PT SMI Teken PJBB Divestasi Tol Cimanggis-Cibitung
Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka divestasi 55 persen kepemilikan WTR pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).Direktur Utama Waskita, Destiawan Soewardjono mengatakan transaksi divestasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen Waskita untuk menyehatkan keuangan Waskita yang terealisasi diawal tahun 2022 ini.“Waskita menargetkan untuk mendivestasikan 13 ruas tol sejak tahun 2021 hingga 2026. Setelah sukses melaksanakan 4 divestasi tol di tahun 2021, tahun ini Waskita optimis dapat menyelesaikan proses divestasi atas 3-4 ruas tol yang salah satunya adalah divestasi CCT. Untuk divestasi jalan tol lainnya, saat ini Waskita dalam tahap diskusi dan negosiasi dengan para calon investor,” kata Destiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) sendiri merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memiliki hak konsesi atas ruas tol Cimanggis Cibitung.Nilai transaksi yang ditargetkan Waskita melalui divestasi ini adalah sebesar Rp1,7 Triliun, yang terdiri dari Rp339 Miliar atas 55 persen kepemilikan WTR pada CCT, serta adanya pengambilalihan 55 persen Shareholder Loan (SHL) oleh SMI senilai Rp1,4 Triliun.Target proceed tersebut setara dengan 7,7 kali Book Value (BV). Melalui transaksi ini, Waskita diperkirakan akan menerima laba kotor sebesar Rp229 Miliar dan estimasi dekonsolidasian utang sebesar Rp4,1 Triliun.Sementara itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita, Taufik Hendra Kusuma juga menambahkan bahwa Waskita dan SMI akan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2022.Setelah transaksi ini selesai, maka struktur kepemilikan pada CCT terdiri dari SMI sebesar 55 persen, WTR sebesar 35 persen serta pemegang saham lainnya sebesar 10 persen. (mth)
Kementerian PUPR Rampungkan 7.075 Uit Rsun pada Tahun Anggaran 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan 7.075 unit rumah susun pada Tahun Anggaran (TA) 2021.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang di Jakarta, Selasa.Pada TA 2021, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit. Pembangunan rusun ini terdiri dari pembangunan Multi Years Contract (MYC) 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 4.575 unit dan pembangunan Single Year Contract (SYC) 2021 sebanyak 87 tower terdiri dari 2.500 unit rusun.Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah susun MYC 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 29 tower rusun untuk Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB), 33 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 11 tower untuk MBR, 2 tower untuk pekerja, 27 tower untuk ASN dan 7 tower untuk TNI/Polri.Sementara pembangunan rusun SYC TA 2021 terdiri dari 87 tower rusun dengan peruntukan 55 tower untuk Peserta Didik LPKB, 19 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 6 tower untuk MBR, 4 tower untuk TNI dan 3 tower untuk ASN.Salah satu proyek prioritas yang selesai dibangun secara SYC pada 2021 adalah rusun Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dengan Tipe Khusus setinggi 8 Lantai sebanyak dua tower yang terdiri atas 150 unit hunian.Bantuan rumah susun untuk Peserta Didik LPKB mencapai 55 tower rusun yang dibangun melalui skema SYC 2021. Salah satunya adalah Rusun Ponpes Darul Fadhilah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.Rusun ini dibangun dengan tipe rusun mini setinggi 2 lantai, yang terdiri dari empat barak dengan luas 33x8,2 meter. Anggaran pembangunan rusun tersebut senilai Rp 4,5 miliar dengan kontraktor pelaksana adalah PT Fairuz Syifa Mumtaza dan Konsultan PT Bahtra Jasa Konsultan Teknik.Sementara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ditjen Perumahan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam membangun Rusun Tunawisma Kementerian Sosial di Bekasi melalui skema SYC 2021. Rusun ini berlokasi di Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 m2. Rusun yang dibangun setinggi 5 lantai ini terdiri dari 108 unit bertipe 24 yang dapat menampung hingga 428 orang.Selain menyelesaikan pembangunan MYC 2020-2021 dan SYC 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga melaksanakan pembangunan 56 tower rumah susun secara MYC 2021-2022 yang terdiri atas 2.994 unit hunian.Pembangunan tersebut masih dalam proses dan akan diselesaikan pada 2022.Beberapa program prioritas dilaksanakan melalui mekanisme MYC ini, meliputi 1 tower RSBT Mahkamah Agung setinggi 12 lantai terdiri atas 69 unit hunian, serta 10 tower rumah susun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang setinggi 5 lantai dengan tipe Barak yang diperuntukkan bagi pekerja. (mth)
Kementerian PUPR Dukung Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.\"Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah perlu intervensi secara serius,\" ujar Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut Rachman, penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi, supaya dapat tepat sasaran dan efisien. Ia menegaskan, agar konvergensi dapat dilaksanakan, perlu dimulai dengan penentuan lokus-lokus permukiman.Dengan begitu, peta klaster perumahan serta perkiraan kebutuhan infrastruktur sangat dibutuhkan sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem melalui infrastruktur terintegrasi.\"Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan atau kawasan,\" kata Rachman.Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah penyiapan dan pengolahan data serta penyepakatan lokus kecamatan hingga desa prioritas penanganan pada 2022.Rachman mengatakan, Kementerian PUPR saat ini telah mendapatkan data By Name By Address (BNBA) terkait stunting serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).\"Kemudian terdapat juga data program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,-red) program dari Ditjen Perumahan dan IBM atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat dari Ditjen Cipta Karya yang kesemuanya perlu untuk diintegrasikan,\" ujar Rachman.Lebih lanjut dia mengatakan, kolaborasi program pemerintah akan membuat kebermanfaatannya lebih cepat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya.Rachman mencontohkan, Kementerian PUPR untuk penanganan kumuh mengolaborasikan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.Program Kotaku berfokus untuk mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. (mth)
Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR 94,21 Persen Hingga Desember 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan realisasi belanja infrastruktur mencapai 94,21 persen hingga akhir Desember 2021.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).\"Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19 ini. Tercatat sesuai data emonitoring hingga 31 Desember 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp152,09 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp143,29 triliun atau 94,21 persen.Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 89,59 persen atau senilai Rp21,74 triliun dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja. “Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” kata Menteri Basuki.Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,01 triliun dengan progres 99,12 persen, ketahanan pangan Rp24,82 triliun dengan progres 96,39 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp1,7 triliun dengan progres 98,85 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp162 miliar dengan progres 97,62 persen.
Pelindo Alihkan Pengelolaan Terminal Peti Kemas ke Subholding
Surabaya, FNN - PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo akan mengalihkan pengelolaan sejumlah terminal peti kemas (TPK) kepada subholding PT Pelindo Terminal Petikemas, per Januari 2022 sebagai bagian dari aksi korporasi pascamerger tanggal 1 Oktober 2021.Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M Adji di Surabaya, Jumat mengatakan total TPK yang akan dikelola dan dioperasikan sebanyak 27 TPK, dan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.\"Tahap pertama, kami akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian TPK Nilam di Surabaya mulai 1 Januari 2022, disusul oleh TPK Belawan, TPK Semarang, dan TPK Banjarmasin pada Februari 2022 dan seterusnya secara bertahap terminal peti kemas lainnya hingga akhir tahun,” kata Adji.Adji mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa perusahaan, pihaknya akan melakukan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas layanan.Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian perseroan adalah standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, peningkatan kompetensi bagi pekerja dan juga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.\"Seluruh terminal yang kami kelola akan memiliki standar yang sama sesuai dengan kelas pelabuhan, nantinya tidak akan ada perbedaan pelayanan dari seluruh wilayah operasi kami, yang membedakan hanya kelasnya,” katanya.Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto mengatakan pelimpahan operasi kepada PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari merger Pelindo I-IV.Sebelumnya pengelolaan terminal peti kemas dilakukan oleh masing-masing sesuai wilayah operasi yang mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.Dengan pelimpahan kepada subholding diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia.“Dulu masing-masing punya standar dan berberda-beda, itu yang akan kami satukan dan samakan melalui penyerahan operasi ke subholding, nantinya subholding inilah yang bertanggungjawab atas operasional dan terhadap pengguna jasa,” katanya.Sementara itu, masing-masing TPK yang akan dikelola terdiri dari 15 terminal yang sebelumnya merupakan cabang Pelindo seperti TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam (Surabaya), TPK Banjarmasin. Selanjutnya TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari, Makassar New Port, TPK Makassar, TPK Kupang, TPK Ambon, TPK Sorong dan TPK Jayapura.Kemudian ditambah 12 terminal yang merupakan terminal yang dioperasikan oleh anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Surabaya (1 terminal), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1 terminal), PT IPC Terminal Peti Kemas (6 terminal), PT Terminal Teluk Lamong (1 terminal), PT Kaltim Kariangau Terminal (1 terminal), PT Prima Multi Terminal (1 terminal), dan PT Prima Terminal Petikemas (1 terminal). (mth)
Tol Manado-Bitung Direncanakan Operasional Penuh Januari 2022
Manado, FNN - Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung, Charles Lendra mengatakan, operasional penuh tol terpanjang di Sulawesi setelah tol Ujung Pandang tersebut, direncanakan pada Januari 2022.\"Sekarang pekerjaan fisik segmen IIB Danowudu-Bitung sudah 99 persen lebih, masih ada pekerjaan minor yang akan kami lakukan,\" sebut Charles di Manado, Sabtu.Dia mengatakan, sebelum dioperasionalkan penuh, maka akan melalui tahapan uji kelayakan oleh beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Jasamarga, kepolisian lalu lintas, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).Ada dua skenario waktu pelaksanaan uji kelayakan yaitu tanggal 27 Desember 2021 atau pekan pertama di bulan Januari 2022.Hanya saja menurut dia, opsi pada pekan pertama Januari 2022 lebih memungkinkan karena sejak tanggal 23 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut sementara difungsionalkan untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.\"Jadi setelah fungsional untuk natal dan tahun baru selesai tanggal 4 Januari, akan kita tutup sementara seksi IIB untuk uji kelayakan,\" jelasnya.Direncanakan operasional penuh di awal tahun tersebut akan dilakukan Presiden Joko Widodo.Gubernur Olly, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, forkopimda, bersama jajaran terkait lainnya pada Senin (21/12) melakukan kunjungan lapangan kesiapan fungsional seksi IIB Danowudu Bitung.Tol yang melintas Kabupaten Minahasa Utara tersebut dibangun dalam empat seksi, seksi IA, IB, IIA dan IIB, seksi terakhir ini yang sementara dipacu pengerjaannya sebelum dioperasionalkan penuh Januari mendatang. (mth)
Kalbar Buka Akses Jalan Perawas yang Menghubungkan Pontianak dan KKU
Pontianak, FNN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengatakan pihaknya akan menggandeng Kodam XII Tanjungpura untuk membuka akses jalan Perawas yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara.\"Tahun depan kita akan lanjut untuk pembukaan aset jalan Perawas di Kayong Utara, karena jika akses ini kita buka, akan mempersingkat waktu tempuh ke Kayong. Jika saat ini untuk kesana memerlukan waktu 11 jam, maka ke depan bisa hanya 5 sampai 6 jam,\" kata Sutarmidji yang di dampingi Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto serta sejumlah kepala dinas dari SKPD Kalbar dan Kubu Raya, saat meresmikan jalan di Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis.Sutarmijdi menjelaskan, untuk jalan Perawas, saat ini memang bisa sudah di lewati. Namun, masih ada beberapa kilometer yang perlu peningkatan dan belum bisa dikerjakan karena masih banjir.\"Bisa saja nanti kita kerjakan dulu pembangunan saluran airnya, agar tidak tergenang banjir lagi. Kemudian, karena gambutnya agak tinggi, ini akan kita pikirkan solusinya, karena memang tidak bisa kita elakkan dan harus tetap di bangun disana dengan struktur yang baik,\" tuturnya.Gubernur Kalbar menuturkan, pembangunan akses jalan antar daerah di Kalbar harus dilakukan dengan kerja sama yang baik bersama sejumlah pihak.Menurut dia, jika hanya mengandalkan APBD Kalbar yang terbatas, tentu dinilai akan sulit dan lama waktunya untuk membangun infrastruktur yang ada.\"Makanya, kita lakukan untuk mempercepat pembangunan di Kalbar dengan menggandeng semua pihak, termasuk masyarakat. Tanpa sinergi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, pembangunan tentu akan sulit di lakukan,\" kata Sutarmijdi.Di tempat yang sama, Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung program Pemprov Kalbar, mengingat TNI juga memiliki program TMMD yang ditujukan untuk membantu pembangunan di daerah tertinggal.\"Kita akan dukung apa yang di programkan pak Gubernur dan prajurit kita akan siap untuk melaksanakan tugasnya melalui program TMMD,\" kata Agusto. (mth)
POPULER
