INFRASTRUKTUR
Jasa Marga: Progres Pembebasan Lahan Tol Japek II Capai 86,62 Persen
Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengungkapkan progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II telah mencapai 86,62 persen dengan progres konstruksinya 46,74 persen. Direktur Teknik PT JJS Bambang Sulistyo mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dari Sadang (Kabupaten Purwakarta) hingga Setu (Kabupaten Bekasi) yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, proses pembebasan lahan diprioritaskan pada lokasi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta (Seksi 2 dan Seksi 3). “Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 62 km yang terdiri atas 3 Seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 km, masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Seksi 2 dari Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Serta Seksi 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Hingga awal uni 2021 progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 3 telah mencapai 86,82 persen, sedangkan progress konstruksinya mencapai 46,74 persen, dengan kumulasi pembebasan lahan dari ketiga seksi tersebut 51,51 persen. “Saat ini PT JJS terus mendukung upaya percepatan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR dalam melakukan identifikasi permasalahan pengadaan tanah di lapangan,” katanya. PT JJS juga terus berkoordinasi dengan PPK Pengadaan Tanah guna memperlancar pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada masyarakat atau pihak-pihak terdampak. “Seksi 3 ini menjadi harapan besar. Kami targetkan di tahun 2021 ini bisa rampung dari Sadang sampai Taman Mekar sepanjang 27,85 km. Tentu saja dengan catatan, pendanaan juga didukung penuh oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” ujar Bambang. Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan. (sws)
Wisata Setigi, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Bekas Tambang
Jakarta, FNN - Bising, polusi, panas, dan kerusakan alam adalah beberapa kata atau hal yang terpikirkan ketika mendengar istilah daerah tambang. Tapi bisa jadi hal tersebut memang nyata, karena mayoritas situasi pertambangan memang bising hingga penuh dengan polusi. Tentang kerusakan alam? sedikit banyak pasti terjadi, tetapi upaya pencegahan dan reboisasi kerap dilakukan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan alam. Area bekas tambang selalu menjadi konsentrasi yang dilakukan untuk menyeimbangkan kembali fungsinya. Satu kisah keberhasilan pengelolaan area bekas tambang datang dari timur Jawa. Tepatnya di Kabupaten Gresik, tepatnya Desa Sekapuk. Dengan pengelolaan yang matang dan terkonsep, Desa Sekapuk mampu memberikan nilai tambah dari fungsi bekas tambang kapur, yang di sebelahnya bahkan masih aktif sampai sekarang. Penambahan nilai tersebut dengan memoles tebing bekas tambang kapur, menjadi wisata yang eksotis dan mengundang para pecinta panorama untuk sekadar melukis keindahannya ke dalam perangkat digital. Dari keuntungan wisata Setigi di Desa Sekapuk mampu mengumpulkan pundi uang secara mandiri senilai lebih dari Rp2,5 miliar per tahun. Aktor intelektual di balik pesatnya pendapatan BUMDes tersebut adalah seorang mantan nakhoda, Abdul Halim. Abdul Halim kini menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk. “Misi saya awalnya adalah tidak ingin ada pengangguran di desa saya,” kata Abdul ketika bercerita kepada Antara. Abdul Halim, seorang visioner bagi Desa Sekapuk. Ia tidak pernah berkampanye ataupun bahkan terjun ke jalur politik. Ia menceritakan awalnya area wisata Setigi adalah kumpulan sampah yang menggunung karena tidak terurus bahkan menjadi pembuangan sampah liar hingga bergunung-gunung menutup tebing. Satu ketika, ia mengajak masyarakat desa untuk menjadikan area tersebut bersih dan menjadi tempat wisata. Perlu bertahun-tahun untuk mengajak masyarakat turut peduli. Bahkan, ia juga gagal meyakinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan suntikan tambahan anggaran pada awalnya. Tawaran Saham Untuk membentuk wisata yang maksimal tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah, padahal tidak mungkin untuk menguras kas desa. Karena itu Abdul Halim berinisiatif mendirikan badan usaha milik desa (BUMDe)s dengan skema kepemilikan saham bagi para pembeli modal. Sistem bagi hasil ia tawarkan kepada warga yang ingin menyumbangkan modal awal, agar besaran modal dan besaran keuntungan tertata dengan jelas. “Awalnya saya hanya mengajak beberapa orang untuk menyumbangkan dananya, namun lama kelamaan saya mulai memikirkan konsep saham saja, agar tidak memberatkan yang memberikan sumbangan,” kata Abdul. Dari modal masyarakat tersebut Abdul mengolah gunungan sampah yang tertimbun di bekas tambang kapur dan pasir menjadi wisata konsep danau dan tebing sebagai ajang rekreasi dan swafoto. Danau buatan ia sajikan dengan tambahan air terjun di antara celah batuan. Untuk memberikan pengalaman langsung para pengunjung, ia tempatkan sepeda air khas dengan bentuk bebek dan lainnya menjadi salah satu wahana andalan di Wisata Setigi. Nama Setigi memliki kepanjangan Selo Tirto Giri, istana batu kapur merupakan sajian utama dari wisata ini. Setiap sudut nyaris menjadi obyek menarik buat foto. Sedikit, naik ke atas bukit kapur maka pengunjung akan disajikan cakrawala senja yang merayu mata pada sore hari. Hamparan istana kapur lengkap dengan sudut misterinya akan menjadi dimensi sendiri bagi penikmat panorama. Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga meraih juara 1 sebagai desa brilian se-Indonesia dalam Program Inkubasi BRIncubator Goes to Desa Brilian. "Alhamdulillah, kami meraih juara 1 se-Indonesia sebagai desa brilian Tahun 2020. Semoga ke depan makin sukses bersama, terima kasih semuanya," ucap Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim yang khas dengan gondrong dan jenggot lebatnya. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, meraih predikat desa brilian se-Indonesia setelah melalui seleksi dari 531 usulan Desa Tangguh dan Inovatif, kemudian diambil 10 desa sebagai Pemenang Desa Brilian 2020. Abdul juga mengatakan bahwa ia akan mengembangkan lagi wisata di kawasan Sekapuk, diantaranya wisata Agro, wisata religi dan juga ekonomi kreatif desa yang siap dikembangkan. Warga sendiri menyambut baik prestasi dan kondisi desanya. Ani selaku sekretaris Kepala Desa Sekapuk mengatakan bangga memiliki desa yang menjadi rujukan wisata. Ia berharap pengembangan selanjutnya adalah warga memiliki usaha penginapan sekitar agar pengunjung bisa menikmati wisata sembari beristirahat di desa tersebut. Pada akhirnya, Pemprov pun terkesima dengan capaian tersebut dan memberikan beberapa apresiasi. Pemprov Jatim membantu pengembangan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk, Gresik, dengan mengucurkan dana Rp50 juta untuk penguatan ekonomi desa serta solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat perdesaan. "Kami berharap ini bisa terus dikembangkan karena areanya masih luas dan bisa ditambah spesifikasi baru serta disulap menjadi lebih indah lagi untuk membantu perekonomian warga," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengatakan lokasi wisata Setigi menjadi contoh karena mengubah area pascatambang menjadi lokasi wisata dan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. "Efeknya sangat luar biasa. Keterlibatan RT dan PKK bisa menguatkan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, dan penguatan ketahanan bagi masyarakat Desa Sekapuk," katanya. Rencananya, dana pengembangan akan dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti kolam renang, rumah makan, arena out bond, cafe di dalam gua, serta museum.
Bupati Bogor Janji Fokus Penataan Kota dan Desa
Cibinong, FNN - Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin berjanji akan fokus melakukan penataan wajah ibu kota dan pedesaan di tahun berjalan saat memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, Kamis (3/6). "Ini kita lakukan agar wilayah Kabupaten Bogor terlihat bersih dan indah, sehingga masyarakat termotivasi meskipun dalam kondisi pandemi, ternyata ada sesuatu yang dibangun dan terlihat oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat," ungkapnya usai sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor. Konsep penataan Ibu kota Cibinong Raya yaitu bernama City Beautification Project (CBP) atau program mempercantik kota. Penataan Cibinong sebagai Ibu kota Kabupaten Bogor dimulai dari Simpang Sentul hingga Jalan Raya Tegar Beriman. Bahkan, penataan akan terus dilanjutkan hingga perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. "Untuk 2021, Pemkab Bogor menyediakan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk penataan Ibu kota Kabupaten Bogor, Cibinong. Itu untuk fokus pembangunan pedestrian, mulai dari Simpang Sentul hingga Tegar Beriman,” ujar Ade Yasin. Sementara penataan pedesaan dilakukan Pemkab Bogor dengan meluncurkan program bantuan keuangan untuk infrastruktur desa bernama Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Ia menggelontorkan Samisade sebesar Rp318,5 miliar kepada 356 desa untuk menstimulus pembangunan infrastruktur desa. Ia berharap, Samisade bisa mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. “Kan dari 416 desa, masih ada desa tertinggal. Nah dengan Samisade diharapkan, desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi maju,” tuturnya. Di samping itu Ade Yasin bersyukur tahun ini masih bisa memperingati HJB ke-539. Ia menegaskan bahwa peringatan dan rangkaian peringatan HJB bukan dalam rangka hura-hura di tengah pendemi, melainkan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa hari ini adalah HJB. “Tahun lalu kita tidak gelar paripurna, baru bisa kita laksanakan tahun ini, kita juga peringati dengan upacara dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, yang turut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bogor, dan turut aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing,” ujarnya. (ant)
Menolak Azab Revolusi Mental
by Luthfi Pattimura Jakarta FNN ─ Infrastruktur yang dibangun dari pinggiran, kini telah menjadi arus utama tafsiran pembangunan. Tetapi, kenapa kesahihannya tidak bisa digugat semenjak 2015 lalu? Yuk, mari kita pemanasan dengan revolusi komersial dan industrial. Pada akhir abad 18 hingga abad 19, pola kebudayaan negara-negara barat sangat agresif bergerak membuktikan pilihan revolusi komersial dan industrial. Jaman itu Indonesia belum sebagai sebuah negara yang merdeka. Masih bergantian dijajah oleh Portogis, Belanda dan Jepang. Namun semenjak itu, masyarakat yang bernama Indonesia itu harus membayar mahal berbagai korban dari harga perseketuan kemanusiaan. Itu pasti karena tidak siap ketika menghadapi invasi kebudayaan negara-negara barat, terutama Eropa. Hingga kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, setelah kolonial ,dan karenanya setiap bentuk penindasan dalam wajah dan bentuk apapun akan melahirkan perlawanan serta perlawanan yang tiada akhir. Perlawanan sebagai momentum melahirkan persatuan perjuangan. Nah, apa urusan pemanasan ini dengan kesahihan infrastruktur? Persoalannya begini. Jauh sebelum infrastruktur dibangun secara besar-besaran, para pendiri bangsa sangat meyakini kesahihan cita-cita Indonesia tentang tujuan pembangunan nasional. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Bukan hanya keindahan bunyi alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berjalan lambat. Tetapi prakiraan mental yang dicurigai punya akar kuat dari pengaruh akhir abad 18 dan abad 19. Lihat saja mental pesimis yang merayapi pembangunan bertahun-tahun. Kenyataan itu yang berarti lambat pula penempatan peran kreatif Indonesia mencairkan kebekuan cita-cita pembangunan nasional. Era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak awal di tahun 2014 adalah menelurkan salah satu semangat yang bernama “revolusi mental”. Kalau revolusi mental diibaratkan sebuah deary, tak ada siapa pun yang bisa terburu-buru menyediakan diri sebagai alamat semangat itu ditujukan. Tetapi begitu digaungkan oleh Pemerintahan Negara, maka “revolusi mental” adalah ajakan terbuka yang dialamatkan semua putra putri Indonesia, untuk menempatkan cara memaknai penghancuran rasa pesimis yang merayapi mental pembangunan. Dimulai dengan kerja cepat dan kerja keras, yang merujuk pada akhir abad 18 dan abad 19 sebagai kiblat pemikiran pembangunan. Kemajuan akhirnya dipercaya punya akar mendalam pada sikap yang dirujuki. Bukan saja pada bakat yang lahir secara alami. Sekarang, infrastruktur itu telah digerakkan secara besar-besaran sejak 2015. Tetapi pada akhirnya muncul pertanyaan, untuk apa dan kepada siapa yang menyebabkan gerakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tersebu? Mengapa infrastruktur ada di mana-mana, tetapi hanya sedikit orang yang melihat tagline membangun dari pinggiran itu? Juga bagaimana upaya membayar utang ketertinggalan infrastruktur tersebut kalau tak mau mendapat azab revolusi mental? Sekedar sebagai pemanis, ini gambar buku karya kami (Edisi Januari 2021), setelah menelusuri latar belakang pengakuan petani, pedagang, dan guru-guru besar di sejumlah kampus tentang membangun infrastruktur dari pinggiran. Pada buku ini, kami memaparkan kisah infrastruktur bagaikan jalan menuju cakrawala yang lebih lebar dalam merajut nusantara. Mempersatukan bangsa, dengan otoritas yang belum tentu dicapai oleh penulis lain. Penulis adalag Wartawan Senior FNN.co.id.
Tolak Zuhairi Misrawi Sebagai Dubes Arab Saudi
by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Pengajuan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia terus menuai kontroversi. Persoalannya adalah rekam jejak kader PDI-P ini yang memang kontroversial. Disamping pendukung Lesbi, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT), Ahmadiyah dan Syi'ah, juga fikiran liberalnya menyentil Syari'ah. Shalat gerhana dan ibadah umroh dipermasalahkan. Pegiat Aktivis Jaringan Islam Nusantara (JIN) ini membuat ocehan dalam Twitter yang mem"bully" ibadah umroh. Syari'at Nabi Muhammad Salallaahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhaanahu Wata’ala dalam Al Qur'an ini dinistakan. Misalnya, membandingkan dengan amalan lain. "Dikampung kalau mau berdo'a cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekkah dengan biaya tinggi. Beragama jadi mahal". Cuitan lainnya adalah "padahal, kalau kita umroh berarti kita menyumbang devisa bagi Arab Saudi". Untuk ini Zuhairi membuat tagar konspirasi. Asumsi bahwa umroh adalah bagian kejahatan konspirasi untuk menguntungkan negara Saudi Arabia. Menurutnya pula, "secara sosiologis ziarah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh ke Mekkah". Betapa Zuhairi melecehkan ketentuan Allah Subhaanahu Wata’ala jika soal ibadah diukur semata pada nilai materi. Allah pun tidak pernah memaksakan ibadah umroh tetapi mengembalikan pada kemampuan. Zuhairi dengan alasan materi telah menafikan syari'at Allah tentang perintah melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana bisa jika seorang Duta Besar di negara tempat dua kota suci Makkah dan Madinah berada, justru profil aktivis yang menistakan syari'at? Mengecilkan makna ibadah umroh serta menyerang Pemerintah Saudi Arabia sendiri ? Menganggap umroh sebagai konspirasi demi devisa Saudi adalah perbuatan kriminal. Menkopolhukam Mahfud MD perbah merasa kesal dengan cuitan Zuhairi Misrawi tentang umroh yang dibandingkan dengan ziarah kubur berharga murah. Mahfud MD menyatakan, "banyak orang yang berwisata ke Eropa, Australia, Amerika dan negara lain sekedar wisata. Masak orang berwisata umroh diejek ? Keblinger dan genir toh". Duta Besar model seperti ini bakal memalukan diri sendiri karena menista syari'at. Merendahkan bangsa dengan kualitas rendah keagamaan, serta tidak akan mampu membangun persahabatan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tak ada yang bisa diharapkan dari Duta Besar yang tidak menghargai bangsa dan umatnya sendiri. Apalagi melecehkan negara dimana dia bertugas. Karenanya wajib kita sebagai bangsa bermartabat dan umat Islam yang senantiasa khidmah ibadah kepada Allah, untuk menolak pengangkatan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar di Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun kita faham bahwa urusan mengangkat duta dan konsul itu kewenangan Presiden. Tetapi aspirasi rakyat harus didengar. Publik layak untuk mendesak Kementrian Luar Negeri Indonesia mencabut usulan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Saudi Arabia. Masyarakat juga boleh meminta Komisi I DPR RI agar menolak Zuhairi Misrawi untuk dilakukan fit dan proper test sebagai Calon Duta Besar. Wajar dan demi menjaga harmoni hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia, sangat dimengerti jika Pemerintah Saudi tidak mau menerima Zuhairi Misrawi untuk ditempatkan sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia. Sebab Zuhairi Misrawi memang belum atau tidak pas dan pantas menjadi Duta Besar. Tahu diri dengan mundur itu lebih baik dan bermartabat. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Nasib Digitalisasi Kemaritiman Pasca Covid-19
By Siswanto Rusdi Jakarta FNN – Kamis (Kamis 22/04). Seperti sektor atau bidang pekerjaan lainnya, bidang kemaritiman -- antara lain pelabuhan, pelayaran, dan logistik juga menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) di tengah masih mewabahnya virus corona saat ini. Tidak semua pekerjaan di bidang kemaritiman bisa dilakukan dari rumah. Ada beberapa pekerjaan yang masih harus dilakukan langsung di lapangan. Penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo adalah contoh dari pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Sebab memang tidak ada teknologi yang memungkinkan pelayanan penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo dapat dilakukan dari rumah. Tetapi, digitalisasi di bidang kemaritiman, termasuk di tanah air sudah relatif berjalan dengan baik. Bahkan jauh sebelum wabah Covid-19 melanda. Urusan bayar-membayar dan permintaan pelayanan sandar kapal serta pemesanan peti kemas sudah bisa diajukan online oleh pelayaran. Di Indonesia pelayanan kapal dalam jaringan (daring/online) dilakukan menggunakan platform “Inaportnet”. Dengan sistem ini, operator pelabuhan yang mengaplikasikannya dapat mengintegrasikan pelayanan dermaga, alat bongkar-muat dan armada truk pengangkut secara lebih terukur bagi kapal yang akan sandar maupun yang akan berlayar kembali. Bersama kembarannya, “Indonesia National Single Window” (INSW), pelayanan tadi dapat mengurangi tatap muka antara operator pelabuhan dan pengguna jasa. Akibatnya, peluang untuk main mata yang berujung pada gratifikasi dan korupsi bisa ditutup rapat. Selain itu, penggunaan kertas pun dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam kaitan ini, Indonesia agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara lain. Singapura misalnya, sudah lebih dari satu dekade menerapkan pelayanan kapal berbasis teknologi informasi (TI). Kini, Singapura tengah mempersiapkan sistem yang lebih maju, yang memungkinkan interaksi para pihak seperti shipper, transporter, authorities makin tokcer layaknya berbagai platform TI kekinian. Belakangan muncul gagasan “National Logistics Ecosystem” (NLE) dalam khazanah kemaritiman dan perlogistikan nasional. Saya mengikuti beberapa diskusi mengenai isu ini yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Diskusinya jauh sebelum corona merajalela. NLE memang “mainannya” pemerintah. Saya menangkap kesan ini adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai platform yang ada, baik milik pemerintah, BUMN ataupun swasta. Kendati demikian, penggabungan ini tidak meleburkan apa yang sudah ada. Tidak jelas sejauh mana perkembangan proyek ini sekarang. Digitalisasi kemaritiman/perlogistikan nasional (INSW, Inaportnet, NLE) masih terhitung “balita”(di bawah lima tahun). Masih memiliki kekurangan di sana-sini. Kendati sudah online, proses penyandaran kapal di sebuah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet tetap memerlukan tatap muka untuk membahas rencana kedatangan kapal dengan melibatkan syahbandar, karantina, dan sebagainya. Sementara itu penerapan INSW masih dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan proses pengurusan dokumen barang terintegrasi di dalamnya. Belum lagi praktik koruptif yang melibatkan regulator, pelabuhan/terminal dan pemilik barang yang masih berlangsung dalam proses pengurusan dokumen impor/ekspor. Perdagangan Dunia Lesu Pertanyaannya sekarang adalah, di masa wabah Covid-19 saat ini, bagaimanakah kinerja berbagai platform digital kemaritiman yang ada? Yang bisa dioperasikan oleh seluruh stakeholder bidang ini? Meningkatkah? Biasa saja? Atau, menurun sama sekali. Saya menelusuri berbagai situs berita kemaritiman di seluruh dunia untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, dan tidak saya temukan. Kadung penasaran, saya menghubungi beberapa teman yang bergerak di sektor pelabuhan dan pelayaran. Kontak dengan mereka ada yang dilakukan melalui Whatsapp atau telepon. Walaupun narasumbernya berasal dari teman sendiri, namun saya yakin jawaban yang mereka berikan bisa dijadikan acuan dan ditarik ke konteks yang lebih luas. Teman-teman saya menyebutkan tidak terjadinya peningkatan trafik dari berbagai teknologi informasi atau aplikasi yang ada di bidang kemaritiman nasional (pemesanan peti kemas online, pemesanan truk online, dan lain-lain) dalam masa wabah corona ini. Malahan menurut mereka cenderung turun, seiring dengan melemahnya gerak pelayaran lokal maupun global. Pelayaran lesu darah karena perdagangan dunia “hidup segan, mati tak mau”. Akibatnya, shipment banyak yang ditunda. Bahkan dibatalkan oleh pelayaran. Dalam istilah pelayaran, pembatalan pelayaran ini dinamakan ”blank sailing”. Kalaupun ada yang naik, itu hanya ada pada konsumsi bandwidth karena tingginya konferensi video internal. Ini kata teman saya yang bekerja di perusahaan pelabuhan. Sementara kawan yang bekerja di salah satu pelayaran penyeberangan berkata lain. Teknologi informasi atau platform aplikasi belum sepenuhnya berjalan di perusahaannya. Penerapan penjualan tiket online malahan baru akan diimplementasikan. Itupun setelah digeber oleh Kementerian Perhubungan. Sementara pemakaian kuota/pulsa meningkat karena makin seringnya komunikasi dengan sejawat dan pimpinan untuk urusan kantor dari rumah. Riset kecil-kecilan yang saya adakan secara dadakan menggambarkan bahwa geliat digitalisasi di ranah kemaritiman dan perlogistikan nasional berbeda-beda levelnya. Antara satu perusahaan atau sektor dengan perusahaan atau sektor lainnya tidak sama. Lebih jauh, digitalisasi yang ada, tidak atau belum mampu menawarkan dirinya sebagai new norm untuk industri terkait. Meskipun sudah ada entry point-nya, yaitu merebaknya Covid-19. Berharap penggunaan berbagai teknologi informasi dan aplikasi menjadi new norm di ranah kemaritiman jelas terlalu dini. Paling banter mereka hanya sebatas sebagai auxiliary atau pelengkap saja bagi sektor-sektor yang ada. Melihat karakteristik dasar bisnis transportasi (pelayaran, pelabuhan, dan bidang-bidang terkait lainnya), peluang pemanfaatannya di masa depan pun sepertinya juga relatif kecil. Jika bermimpi satu saat pemanfaatan TI dan berbagai aplikasi bisa membuat kita memesan layanan kapal seperti ojek online, atau mengirim makanan/produk lain semudah pengiriman dalam jaringan, sebaiknya segera bangun. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab begitu lebar jurang pemisah di antara mereka. Meskipun rasanya tidak mungkin akan terjadi. Untuk itu, sebagai alternatif, ada baiknya saat ini kita mulai mengintensifkan pemanfaatan green ocean dan smart ocean. Diharapkan ketika wabah corona berlalu, industri kemaritiman nasional bisa makin berkilau. Itu artinya, jika mengoperasikan kapal, pelabuhan atau bisnis perikanan, sedapat mungkin digunakan listrik dari pembangkit yang digerakkan oleh energi terbarukan. Bagi operator pelabuhan, pemanfaatan dua konsep tersebut bisa membantu upaya mereka menuju green port. Digitalisasi kemaritiman pada hakikatnya hanyalah satu elemen dari green ocean. Entahlah. Penulis adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin)
Apakah Presiden Bisa Pindahkan Ibukota Negara...?
Sebenarnya semua alasan ketidaklayakan pemindahan ibukota negara tersebut di atas bagus, dan sangat layak dijadikan pertimbangan oleh Presiden Jokowi. Namun masalah sesungguhnya bukan di situ. Karena argumen seperti itu semuanya bisa ditepis dan diterjang dengan alasan bahwa semua argumen tersebut bersifat relatif atau direlatifisir dengan “memaksa”. Bagi mereka, tantangan-tantangan dan rintangan itu bisa dihadapi dengan skenario lain. Inti pokoknya harus pindah saja. Soal alasan, itu belakangan. By Sayuti Asyathri Jakarta FNN – Selasa (07/04). Banyak argumen dikemukakan untuk membatalkan proyek mercusuar pemindahan Ibukota negara. Ada yang melihat dari segi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang oleh Menkeu Sri Mulyani sudah memberi isyarat kalau APBN 2020 tekor sebesar Rp 853 triliun. Kas negara tekor akibat dampak pandemi virus corona. Selain corona, beban utang negara yang besar telah menarik Indonesia ke tubir kehilangan kedaulatan. Karena utang berbanding lurus dengan pelemahan kedaulatan. Soal kondisi ekonomi Indonesia yang sedang merosot, sampai dengan ada juga alasan kerusakan alam di Kalimantan Timur sebagai akibat penambangan yang tidak bertanggungjawab. Nasib Ibukota baru yang digambarkan seperti “penumpang lusuh” pada lahan sekitar strategis dan fasilitas-fasilitasnya yang telah disiapkan dan dihegemoni investor asing. Tidak terbayangkan nasib kedaulatan Indonesia ke depan seperti apa bila Ibukotanya berada di sebuah lapangan bancaan. Lahan pengeroyokan oleh kekuatan yang asing pada cita cita Indonesia merdeka. Apalagi kini, Indonesia sedang menghadapi krisis besar karena bencana wabah virus corona yang sedang “menerkam masyarakat dunia”. Mana mungkin ada akal sehat mengizinkan adanya bicaraan soal pemindahan Ibukota negara dalam kondisi seperti ini? Kalau ada yang memaksakan juga, maka siapapun orangnya, dipastikan sangat tidak berperasaan dan tidak miliki sense of national humanitarian crisis. Apalagi orang tersebut masih saja mendorong-mendorong soal pemindahan Ibukota negara ini. Sebenarnya semua alasan ketidaklayakan pemindahan ibukota negara tersebut di atas bagus, dan sangat layak dijadikan pertimbangan oleh Presiden Jokowi. Namun masalah sesungguhnya bukan di situ. Karena argumen seperti itu semuanya bisa ditepis dan diterjang dengan alasan bahwa semua argumen tersebut bersifat relatif atau direlatifisir dengan “memaksa”. Bagi mereka, tantangan-tantangan dan rintangan itu bisa dihadapi dengan skenario lain. Inti pokoknya harus pindah saja. Soal alasan, itu belakangan. Namun ada satu alasan yang pasti, dan tidak ada alasan manapun untuk bisa membantahnya adalah bahwa pemindahan Ibukota negara itu tidak dibolehkan karena tidak memiliki alas hukum. Bila tetap dilaksanakan, maka itu tergolong perbuatan inkonstitusional. Sementara Presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang. Apabila melanggar undang-undang, bisa diimpeach. Apakah masalah akan selesai bila undang-undangnya dibuat untuk mengatasi hambatan tersebut? Apalagi kalau nanti kalau ekonomi membaik. Sayangnya tidak. Karena selama Pak Jokowi menjadi Presiden, maka tidak boleh memindahkan Ibukota negara. Mengapa? Sederhana saja. Karena yang terhaormat Pak Jokowi tidak menyatakan dalam janjinya sebagai calon Presiden pada waktu Pilpres yang baru lalu. Sementara janji sebagai capres/cawapres dalam visi-misi adalah pengganti arahan pembangunan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang membatasi Presiden terpilih dalam programnya. Apabila yang terhormat Pak Jokowi melanggar janji tersebut, berarti dianggap Pak Jokowi telah menipu para pemilih dalam kampanye-kampanye Pilpres 2019 lalu. Ingat, bahwa kedudukan Visi-Misi Capres/Cawapres itu diatur oleh undang-undang, dan sifatnya mengikat. Intinya sederhana saja. Masih banyak kerja-kerja lain yang telah dijanjikan. Kerja-kerja itu yang perlu dilaksanakan, terutama menghadapi kondisi krisis sekarang ini. Sementara “Indonesia is not for sale”. Semoga sukses menjalankan tugasnya Pak Presiden. Hati hati dengan masukan yang tidak professional, yang cenderung menjerumuskan. Penulis adalah Politisi dan Pemerhati Bangsa
Terendus, Aroma Skandal Dua Proyek Kementerian PUPR di Maluku
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam Mega Proyek Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Maluku (Satker PJN III Prov Maluku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Proyek yang kami maksud adalah Preservasi Jalan yang berlokasi di Pulau Larat dan Pulau Selaru,” ungkap Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman. Dalam proses lelang ditemukan dugaan kongkalikong antara pihak Kemen PUPR yakni Pokja 03 BP2JK Maluku sebagai panitia lelang dan Satker PJN III Prov Maluku selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan pihak swasta. Pertama, proses lelang proyek preservasi jalan ini berlarut-larut, sampai dua kali lelang. Pada 25 November 2019 pihak Kementerian PUPR sebenarnya sudah menjalankan tender dan terdapat 2 perusahaan yang memasukan penawaran. Yakni, PT Dian Mosesa Perkasa dengan penawaran Rp 22.480.391.280 dan PT Mitra Pesona Samudra dengan penawaran Rp 23.139.560.049. Tapi lelang ini dibatalkan oleh pihak Kemen PUPR dengan alasan tidak ada yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Selanjutnya Kemen PUPR melakukan lelang yang kedua kalinya atau lelang ulang, dan pada 19 Desember 2019 ada tiga peserta yang memasukan penawaran. Pemenang lelang adalah PT Samaprima Jaya (PT SPJ) dengan nilai kontrak yang disepakati: Rp 21.048.981.195,25. Ada kejanggalan dengan dimenangkannya PT. SPJ, hal ini terlihat saat pihak Pokja pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Pihak PPK menolak BAHP dengan alasan alat utama untuk pengerjaan proyek, yakni Self Propolled Rotary Mixer dengan merk/type SEKO, tidak jelas keberadaanya,” ungkap Jajang Nurjaman. Ternyata PT. SPJ saat lelang hanya mengandalkan bukti invoice nomor ABT/014/TH/19, yang mengklaim telah melakukan Pembelian alat Self Propolled Rotary Mixer dari Jepang pada Maret 2019 melalui PT. ABT, dan dalam waktu 3 minggu akan tiba di Jakarta. “Namun setelah dikroscek lagi pada PT. ABT, alat tersebut belum juga ada, dan pihak ABT memberikan keterangan alat tersebut akan tiba di Jakarta dua bulan lagi,” lanjutnya. Meskipun pihak PT. SPJ diduga kuat melakukan pemalsuan invoice, pihak Pokja dan Satker PJN III Prov Maluku selaku Kuasa Anggaran tetap ngotot memenangkan PT. SPJ. Hal ini sangat aneh, padahal sebelumnya lelang proyek ini sempat dibatalkan dengan alasan masalah persyaratan yang tidak terpenuhi. Namun, dalam lelang ulang pihak Kemen PUPR dengan mudahnya meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat dan bahkan menjadi pemenang. Berdasarkan catatan di atas, lanjut Jajang Nurjaman, CBA menduga proses lelang proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Pulau Larat dan Pulau Selaru hanya formalitas belaka. Diduga Pokja pemilihan dan PA/KPA sudah menentukan pemenang dari awal. Karena itu, “CBA mendorong KPK untuk segera membuka penyelidikan atas proyek di atas. Panggil Menteri Basuki Hadimuljono, serta panitia lelang mulai dari Pokja, PPK, PA/KPA terkait proyek ini untuk dimintai keterangan,” tegasnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti kata Jajang Nurjaman, semestinya memang perlu dimintai keterangan oleh KPK. Karena, proyek pembangunan jalan di Pulau Selaru dan Pulau Selarat itu memang di bawah kewenangan Kemen PUPR. Jejak digital news menunjukkan hal itu. Seperti dilansir AntaraNews.com, Jum’at (11 Januari 2019 00:08 WIB), Menteri Basuki tetap akan terus melanjutkan pembangunan jalan di Pulau Selaru dan Larat, Kabupaten Maluku Tenggara. “Sekarang ini jalan dari Selaru ke Larat ini baru 158 km, nanti juga kami akan melihat yang di Larat, nanti akan kita teruskan,” ujar Menteri PUPR di Yamdena, Maluku pada Kamis (10/1/2019). Menurut Menteri Basuki, pembangunan jalan di Selaru yang baru sampai desa Kandar juga akan dilanjutkan. “Tahun 2019 baru yang perbaikan ini, kemudian nanti pada 2020-2021 akan kita teruskan, itu pasti akan kita teruskan,” katanya. Selain pembangunan jalan, Menteri Basuki juga menyinggung tentang rencana Kementerian PUPR untuk mengganti jembatan Wai Ela dan pembangunan jembatan-jembatan lainnya di Maluku. “Kami di Wai Ela sudah ada dua bentang jembatan yang kami kirim 2x60 m untuk mengganti jembatan Wai Ela, kemudian mungkin jembatan-jembatan lainnya,” kata Menteri PUPR usai bersama Menkeu Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Jembatan Leta Oar Ralan memiliki panjang 322,80 m, lebar 10 m. Jenis konstruksi pondasi menggunakan tiang pancang baja 600 mm, sementara bangunan atas memakai konstruksi beton pracetak prategang. Sebelumnya Menteri Basuki juga menyatakan bahwa fokus Kemen PUPR pada 2019 adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan di pulau-pulau terluar. “Semua pulau-pulau terluar membutuhkan jalan lingkar, itu akan kita fokuskan lebih ke sana,” kata Menteri Basuki di Ambon, Maluku pada Rabu (9/1/2019). Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan pembangunan jalan-jalan di perbatasan, trans atau lintas wilayah, dan jalan lingkar di pulau-pulau tersebut seperti di Sangihe, Talaud, Yamdena, Morotai, Nias dan Natuna. Adakah keterkaitan dugaan tindak pidana korupsi dalam Mega Proyek Satker PJN III Prov Maluku) Kemen PUPR seperti yang disampaikan CBA di atas? Yakni: Proyek Preservasi Jalan! *** Penulis wartawan senior.
Hukum di Dunia Yang Terkoneksi
By Dr. Margarito Kamis Jakarta, FNN - Hongkong dilanda demonstrasi berbulan-bulan. Kongres Amerika, entah apa pertimbangannya, mengeluarkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU). Garis besar RUU itu berisi otorisasi kepada pemerintah Amerika mengambil langkah pemerintahan untuk melindungi hak asasi dan demokrasi di Hongkong. RUU ini, hebatnya disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota Kongres. Ini menarik. Mengapa? Kongres dalam kenyataannya sangat terbelah. House of Representative dikuasai Demokrat. Sedangkan Senat dikuasai oleh Republik. Menariknya lagi, saat RUU ini dikeluarkan, House of Representative yang dikuasai Demokrat sedang menyelenggarakan penyelidikan impeachment terhadap Presiden Trumph, presiden dari partai Republik. Komisi Intelijen yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa sejumlah saksi kunci. Terlihat sangat eksplosif. Dalam sidang ini, muncul satu nama, Rudi Guiliani, pengacara pribadi Presiden Trumph. Ia teridentifikasi sebagai sosok yang sangat berpengaruh. Terlihat sebagai orang, yang hampir separuh nafasnya mewakili Trumph dalam urusan dengan Presiden Ukraina. Peran sosok ini, pada level tertentu, mengingat lagi peran Kolonel Edward Mandel, House dalam pemerintahan Woodrow Wilson. Nama yang disebut terakhir, diidentifikasi Ralph Epperson dalam Invisible Hand-nya sebagai sosok yang membawa Woodrow Wilson menggapai kursi presiden. House juga teridentifikasi sebagai orang yang sangat menentukan. Dengan pengarahannya kepada presiden Woodrow Wilson memasuki perang dunia pertama. House pada level tertentu. bersama dengan Allen Dulles, Walter Lippman, dan Louise Brandies menjadi arsitek dari 14 pasal yang dibawa Wilson ke pertemuan Versailes, Perancis. Dunia Berubah Hongkong berada ribuan mill dari Amerika, tetapi mengapa Amerika memasuki masalah mereka? Itulah yang tidak dimengerti oleh pemerintahan China. Ketidakmengertian ini membawa pemerintah China memanggil Duta Besar Amerika. Pemerintahan China hendak memperoleh keterangan yang kredibel. China, seperti negara berdauat lainnya didunia, tentu melihat sikap Amerika ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima begitu saja. Artikel ini tidak akan memasuki isu itu lebih jauh. Artikel ini hendak memasuki isu keleluasaan Amerika di panggung dunia, dengan segala implikasi fundamental yang menyertainya. Doktrin Monroe, jelas dalam soal itu. Tetapi kehebatan doktrin itu, sejauh yang dapat diidentifikasi secara terukur, baru menemukan aspek praktis dan idiologisnya pada masa pemerintahan Woodrow Wilson. Woodrow Wilson adalah professor Administrasi Negara dari Princeton University ini. Dia membungkus pemerintahannya dengan serankaian gagasan besar. Misalnya, International liberalism, National Self Determination, Economic Globalization, New World Order, Colective security. Selian itu, kebebasan berlayar di laut, mereduksi senjata. Semua ide tersebut, dalam identifikasi Scot Bruce berasal dari colonel Edward Mandel House. Ide cemerlang lain yang sering dilupakan adalah “Madate System”. Ide ini menjadi dasar untuk dibentuk, dalam pertemuan Versailes, yang Liga Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika gagal menerima ini, karena beberapa sebab. Awalmnya, senat menolak ide ini. Tetapi kelak ide ini menemukan alasan dan waktu yang tepat untuk dioperasikan. Menurut Andrew Zimerman, sejak 1919-2013 Inggris dan Amerika memainkan peran yang cukup jelas dalam mendestabilisasi Timur Tengah. Cukup menarik identifikasi Zimerman tersebut. Menurutnya, semua kredo pemerintahan Wilson, terutama civilization terhubung dengan kultur Yunani dan Romawi. Inherent dalam kultur ini adalah supremasi, ketika diletakan dalam konteks dunia. Segera setelah berakhir perang ini, Jerman penyebab terbesar perang dunia pertama segera berubah. Jerman mengakhiri kerajaan mereka, dan mengantikannya dengan republik. Pergantian bentuk pemerintahan ini dilembagakan dalam Konstitusi, dikenal dengan Konstitusi Weimar 1919. Begitu juga China berubah menjadi republik. Kekhalifaan Turki Usmania masuk dalam medan ini. Penantian anak mudanya sebelum perang dunia pertama untuk mendekorasi negaranya dengan demokrasi, benar-benar menuai hasil setelah perang ini. Yang juga cukup menarik adalah Allen Dulles. Salah satu penasihat bidang hukum yang disertakan Woodrow Wilson dalam konfrensi Perdamaian di Versailes bekerja di Turki pada tahun 1920. Sejauh mana dan bagaimana, andai ada, Allen Dulles ikut bermain dalam mempercepat perubahan di Turki? Tidak jelas. Kenyataannya, tahun 1924 kekhalifaan Usman bubar untuk selamanya. Seperti Jerman, Turki berubah menjadi republik. Kemal Attaturk muncul menjadi pemimpin negara baru ini. Perubahan ini juga dilembagakan dalam konstitusi. Inggris, entah dirangsang oleh kesepakatan Versailes atau tidak, tetapi pada tahun 1922 menurut Karen Amstrong memberikan sedikit kemerdekaan kepada Mesir. Mereka membentuk pemerintahan baru dengan parlemen baru, dan seperti biasa membuat konstitusi liberal. Mesir pun terbaratkan. Persis seperti Jerman, konstitusi Mesir juga mengadopsi begitu banyak ide-ide liberal khas Inggris dan Perancis. Makna Akhir perang dunia pertama, dalam kenyataannya tidak serta-merta menyudahi berbagai persoalan, terutama ekonomi. Sampai dengan pemerintahan Herbert Hover, Amerika terus ditekan krisis keuangan. Memuncak pada tahun 1933. Entah bagaimana, Jerman juga dilanda krisis yang sama. Tetapi dengan atau tanpa sebab ini, Jerman kembali memicu perang dunia kedua. Apakah perang dunia kedua memang terjadi karena sebab lain apapun itu? Atau dirangsang dengan jelas oleh keperluan untuk memastikan dunia benar-benar diatur oleh satu kekuatan tunggal? Inggris seperti diidentifikasi John Colleman, seperti pada perang dunia pertama kembali memainkan propaganda khasnya. Mempercepat terjadi perang dunia kedua. Terlepas dari soal itu, faktanya Liga Bangsa-Bangsa, sebagai bentuk kongkrit gagasan “mandate system” gagal terbentuk di penghujung perang dunia pertama. Fakta lainnya belum terealisasi gagasan hebat Wilson. Dalam kenyataannya dunia akhirnya masuk ke perang dunia kedua. Seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua juga akhirnya menemui akhir. Ini juga menarik. Menurut John Colleman, Rosevelt yang menginginkan negaranya terlibat dalam perang dunia kedua, berpihak kepada Inggris. Tetapi terhalang oleh sikap rakyatnya yang anti perang. Berkat kecanggihan cara kerja Tavistok, sebuah agen non negara yang menghendaki perang itu, Jepang yang sebenarnya telah berkeinginan menghentikan perang, justru menyerang Pearl Habour. Serangan ini jadi berkah buat Rosevelt. Persis seperti Woodrow Wilson, yang semula menolak terlibat perang, tetapi kenyataan membawa pemerintahannnya memasuki perang itu. Dalam kasus Rosevelt, serangan terhadap Pearl Habour diksploitasi secara sistematis dengan propaganda resmi pemerintah. Office of War Information (OWI) dan Office of Strategig Service (OSS), cikal bakal CIA memainkan peran propaganda atas pemboman itu. Dua organiosasi ini terbentuk berkat gagasan Tavistock. Dan sekadar catatan kehadiran OWI, sama dengan kehadiran Commite on Public Information, ciptaan Woodrow Wilson ketika pemerintahannya memasuki perang dunia pertama. Perang, seperti biasa selalu menemui akhir. Perang dunia kedua pun berahir. Perang ini terlihat sebagai berkah bagi gagasan Kolonel House yang diimplementasikan Wilson pada perang dunia pertama. Gagasan “Mandat Systemnya” yang gagal direalisasikan pada perang dunia pertama, justru direalisasikan sesudah perang dunia kedua. Setelah perang dunia kedua, badan dunia lain yang dibentuk selain PBB, menurut James M. Boughton adalah World Bank dan International Monetery Fund (IMF). Pembentukannya disepakati pada pertemuan 44 negara di Bretoon Woods, Newhamsphire. Dunia berubah menuju demokrasi. Hebat, Mohammad Mosadeg yang terpilih secara demokratis di Iran, dikudeta 1954. Patrick Lumumba di Conggo juga sama, dikudeta. Cukup menarik peristiwa-peristiwa ini terjadi semasa Allen Dulles, memegang kendali CIA sebagai orang sipil pertama di jabatan ini. Di Indonesia tak lama setelah kudeta itu, Allan Pope, penerbang pembom asal Amerika yang terbang dari Morotai ke Ambon ditembak jatuh. Allen Dulles juga berperan penting dalam memperluas penguasaan lahan untuk American United Fruit di Guatemala. Kala itu dipimpin oleh Arbenz. Dalam catatan Stephen Kinzer, Allen Dulles dan Abangnya John Foster Dulles adalah dua protolobist untuk kepentingan korporasi di Washington. Menarik, United Fruit dicatat oleh Colleman dan John Perkin dalam Economic Hitmannya sebagai korporasi yang berada di belakang kudeta terhadap Alende di Chlie tahun 1974. Alende, untuk alasan kudeta, dituduh sebagai representasi sosialis Komunis. Ada Kolonel Edward Mandel House, ada Allen Dulles, dan Zbigniew Brezezinsky. Sososk yang terakhir ini memainkan peran yang relativ sama dengan tiga sososk sebelumnya. Brezezinski, seperti House dan Allen Dulles pada masanya adalah sosok berpengaruh kuat terhadap pemerintahan Jimmy Carter. Sosok inilah yang menasihati Presiden Carter melipatgandakan keterlibatan Amerika di Afganistan, dalam menghadapi Uni Soviet. Apa makna semuanya? Tidak ada peristiwa di suatu negara, apapun negara itu, yang terlepas dari kebijakan negara lain, khususnya negara kuat. Konstitusi dan hukum organik sebuah negara, untuk alasan ini, cukup beralasan untuk dikenali secara tepat derajat pertalian “tersembunyi” dengan kehendak negara lain. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
Jokowi Siapkan ‘Soft-Landing’ untuk Invasi China
Indonesia bakal menjadi ‘production and marketing colony’. Menjadi koloni produksi dan pemasaran. Sekaligus berfungsi sebagai pangkalan utama One Belt One Road (OBOR). Inilah impian terbesar RRC. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Di tengan hiruk-pikuk Papua dan pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi merampungkan persiapan akhir ‘soft landing’ (pendaratan empuk) untuk invasi ekonomi dan bisnis RRC (China) ke Indonesia. Persiapan final itu tidak diketahui orang. Dilakukan dengan cara yang sangat rapi. Diam-diam, ‘low profile’. Tidak banyak ribut-ribut. Tetapi pasti. Sangat low-profile. Hanya dengan sebuah keputusan menteri (Kepmen). Tepatnya, Menteri Ketenagakerjaan. Diterbitkan pada 27 Agustus 2019. Kepmen Naker nomor 228 tahun 2019. Kepmen ini membuka lebar-lebar pintu untuk invasi ‘full force’ (habis-habisan) dari RRC. Selama ini China sudah merintis invasi itu. Mereka suskes. Disambut oleh para oportunis lokal. Didorong dan disokong oleh konglomerat diasfora yang kini telah menjadi oligarkhi penguasa negeri. Kepmen Naker ini membolehkan hampir semua jenis pekerjaan untuk orang asing. Dan, sangat bisa terbaca dengan mudah bahwa orang asing itu adalah warga China. Sebab, hampir pasti orang dari negara-negara lain tidak akan tertarik dengan ratusan posisi yang dibolehkan itu. Mudah juga terbaca bahwa Kepmen Naker terbaru ini dimaksudkan untuk memuluskan impor tenaga kerja China. Ada 2,197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) jenis pekerjaan yang boleh diduduki orang asing. Saking banyaknya, diperlukan 138 halaman untuk merinci sebutan atau nama jabatan yang disiapkan untuk orang asing itu. Bagi saya, tidak salah kalau ada yang berpendapat bahwa Kepmen ini adalah pesanan RRC. Entah terkait, entah tidak, beberapa hari setelah penerbitan Kepmen itu, ada rombongan pengusaha RRC menjumpai Menko Segala Urusan. Isyarat ‘positif’, bukan? Begitu nanti China ‘tekan gas’ investasi di berbagai bidang usaha, maka mereka bisa langsung membawa warga mereka sendiri untuk memegang ribuan posisi itu. Indonesia bakal menjadi ‘production and marketing colony’. Menjadi koloni produksi dan pemasaran. Sekaligus berfungsi sebagai pangkalan utama One Belt One Road (OBOR). Inilah impian terbesar RRC. Tidak tanggung-tanggung. Sebagai contoh, di dalam Kepmen Nakertrans nomor 247 tahun 2011 (era SBY), hanya ada 66 posisi yang boleh diduduki oleh orang asing untuk kategori bidang konsturksi. Di dalam Kepmen Naker 228 tahun 2019, jumlah itu bertambah 200%. Mulai sekarang, ada 181 jenis pekerjaan (posisi) dalam kategori bidang konstruksi yang boleh dipegang orang asing. Dari jabatan tertinggi, menengah, sampai ke bawah. Dan sangat tak mungkin semua ini untuk orang asing non-China. Adakah kaitan Kepmen ini dengan keinginan China untuk membangun ibu kota baru? Siapa yang berani jawab “tidak”? Liberalisasi lapangan kerja ini sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi melakukan intensifikasinya. Sekarang sudah tuntas. Jokowi membuat Indonesia ‘done’ untuk China. Ada 18 kategori usaha yang diliberalisasikan oleh Presiden Jokowi. Yaitu: 1)Konstruksi, 2)Real Estate, 3)Pendidikan, 4)Industri Pengolahan, 5)Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan Daur Ulang Sampah, 6)Pengangkutan dan Pergudangan, 7)Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, 8)Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan-Minum. 9)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 10)Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, 11)Aktivitas Keuangan dan Asuransi, 12)Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, 13)Informasi dan Telekomunikasi, 14)Pertambangan dan Penggalian, 15)Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, 16)Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepedamotor, 17)Aktivitas Jasa lainnya, 18)Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknik. Kepmen 228/2019 ini tak ubahnya seperti pukat harimau di laut. Pukat harimau menjaring habis semua ikan, segala ukuran. Yang besar diangkat, yang kecil pun disikat. Kepmen ini membuat orang asing (terutama warga RRC) bisa menempati posisi tinggi seperti direktur utama, manajer senior, manajer rendah hingga pengaspal jalan. Tukang pasang pipa, boleh masuk. Ahli beton, tidak masalah. Di kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, orang asing boleh menjadi sutradara film. Bahkan boleh menjadi pemandu karaoke. Penyanyi boleh masuk, pemetik alat musik juga boleh. Siapakah orang asing yang mau pekerjaan ini? Orang Amerika, Eropa, Jepang? Mana mau mereka! Luar biasa! Pekerjaan ‘light director’ (pengarah lampu) saja pun dibolehkan untuk orang asing. Pekerjaan ‘disc-jokey’ (DJ) juga dibolehkan. Yang paling serius untuk diperhatikan adalah ribuan posisi di empat kategori, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Telekomunikasi, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Liberalisasi di empat kategori ini memberikan sinyal bahwa China akan masuk secara masif untuk menguasai bisnis dari A sampai Z. Di sektor Pertambangan dan Penggalian, ada 600 posisi tinggi, menengah dan rendah yang akan diberikan kepada orang asing. Untuk bisnis ini, perusahaan asing boleh membawa sendiri ahli geologi, seismologi, drilling, sampai tukang pipa. Singkatnya, semua posisi usaha pertambangan bisa mereka bawa. Pembebasan di sektor ini tampak “sangat RRC” sekali. China memerlukan migas dan batubara dalam jumlah besar. Catatan: 600 posisi itu bukan berarti 600 orang. Itu maksudnya 600 posisi di satu unit usaha. Nah, berapa banyak perusahaan China yang akan masuk? Bisa ratusan bahkan ribuan. Bukan di pertambangan saja. Di sektor-sektor lain malah lebih dahsyat lagi. Terutama industri manufaktur (Industri Pengolahan). Di industri pengolahan ini ada 23 subsektor. Jenis pekerjaannya ada 700-an. Berapa banyak yang Anda bayangkan perusahaan RRC akan masuk ke 23 subsektor itu? Dan ingat! Ada banyak subsektor primadona. Bisa ratusan atau ribuan perusahaan akan melakukan invasi ke sini. Sekadar catatan Anda saja, China memiliki 2,800,000 (dua juta delapan ratus ribu) perusahaan industri manufaktur itu. Amerika Serikat saja yang sudah lama menguasai industri manufaktur, hanya memiliki 275,000 perusahaan (pabrik). Kita lihat bagaimana China menyelipkan pesan di Kepmen 228/2019. Untuk subsektor kertas dan produksi berbasis kertas, ada 174 posisi yang boleh dipegang oleh orang asing. Ini pertanda bahwa RRC akan masuk besar-besaran di pengolahan kertas. China tahu persis booming industri ini. Karena semua orang membeli kertas, setiap hari. Lihat saja kemasan odol, kemasan sikat gigi, kemasan rokok, kemasan parfum, segala jenis tisu, segala jenis buku, kardus, dlsb. Industri ini menjanjikan penguasaan hulu ke hilir. Ada lagi sektor yang sangat penting dan sensitif. Yaitu, Informasi dan Telekomunikasi. Kepmen ini semakin terasa bumbu China-nya. Di sini ada urusan satelit, alat-alat telekomunikasi, pertelevisian, dll. China sangat menguasai sektor ini. Di sini, orang asing boleh menjadi direktur utama, wakil dirut, general manager, manajer cabang, manajer keuangan, manajer layanan pelanggan, manajer purna jual, dst. Boleh juga menduduki kepala teknisi satelit, kepala stasiun bumi, urusan pemasaran, dan yang lain-lainnya. Potong cerita, begitulah Kepmen 228 tahun 2019. Kelihatannya sepele, cuma keputusan menteri. Tapi, itulah taktik yang jitu. Tidak usah pakai Kepres. Karena berpotensi untuk diributkan publik. Kalau kepmen, Presiden tinggal marah-marah saja kepada menteri andaikata ada reaksi keras dari rakyat. Cukup bilang, “Itu bukan urusan saya.
POPULER
