INFRASTRUKTUR
Rakyat Lebak Butuh Rumah Sakit Modern
Rangkasbitung, FNN- Rakyat Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan Rumah Sakit yang representatif dan lengkap. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adji Darmo, di Kota Rangkasbitung, yang ada saat ini belum mampu menjawab harapan warga. Selain lokasi yang sempit, lahan untuk parkir juga begitu sulit. Ketika masyarakat terjangkit penyakit tertentu, belum bisa terlayani dan harus dirujuk ke RS di Kota Tangerang atau Jakarta. Menyikapi kondisi rumah sakit yang tidak representatif itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, pada diskusi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD-KWRI) Provinsi Banten, di Rangasbitung, Sabtu (19/11/22), mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak segera membangun rumah sakit yang modern dengan fasilitas lengkap, sesuai kebutuhan warga. Namun menurut Iti Octavia, untuk merelokasi RSUD Adji Darmo, yang sekarang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Kota Rangkasbitung, Pemda masih terhambat dengan masalah pengadaan lahan. Pemkab Lebak berencana merelokasi RSUD ke daerah Cileuweung, sekitar 5 km dari lokasi rumah sakit yang ada sekarang. Lahan itu adalah milik PTPN VIII yang udah habis HGU nya sekira tahun 2004 lalu. \"Pemkab. Lebak sudah mengajukan permohonan lahan untuk rumah sakit, namun hingga kini belum ada jawaban. Sesuai dengan tata ruang (RUTR/RTW) Kabupaten Lebak Tahun 2022-2032, daerah Cileuweung, Pasir Ona, Cisalak, sudah bukan lagi untuk pertanian dan perkebunan. Jadi sekalipun mereka mengajukan perpanjangan HGU, sulit untuk dikabulkan, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah,\" ungkap Iti Octavia. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, menyatakan dibutuhkan political will yang lebih kuat dari Pemda Lebak untuk mewujudkan rencana itu. \"Pemda Lebak disarankan untuk duduk bersama dengan pengambil kebijakan di perusahaan plat merah (PTPN VIII), bahwa lahan yang diperlukan itu untuk rakyat Lebak, rakyat Banten. Apalagi HGU PTPN VIII sudah habis. Artinya, status itu harus kembali dan dikuasai kembali oleh negara. Secara prinsip Komisi I DPRD Lebak, mendukung rencana untuk membangun rumah sakit di Cileuweung,\" tegas Enden Mahyudin, dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi III DPRD Lebak, Bambang, mendukung rencana pemkab mendirikan rumah sakit yang modern. Menurutnya Rumah Sakit Adji Darmo, yang ada sekarang, tidak memadai. Harus direlokasi ke tempat lain dan dibangun di atas lahan yang memadai serta representatif. Warga yang berobat ke RSUD Adji Darmo tidak hanya warga Lebak semata. Namun juga berdatangan dari Pandeglang, sekitaran serang yang berbatasan dan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. \"Kami mendukung rencana relokasi RSUD Adji Darmo, ke Cilwueung, Pasir Ona Rangkasbitung. Persoalan lahan dengan PTPN VIII, saya kira bisa segera dibahas dengan duduk bersama. Apalagi ini utuk kepentinga rakyat Lebak. PTPN VIII sebagai perusahaan plat merah, juga memiliki kewajiban dan harus berpihak kepada masyarakat\", tegas Bambang. Asisten Pemerintahan dan Kesara Setda Lebak, Drs. Alkadri, Jumat (25/11/22), menegaskan, Pemkab. Lebak sudah lama berencana membangun rumah sakit yag representatif. Sebab rumah sakit sekarang sebagai sudah kurang memadai. Namun terkendala lahan. \"Kami sudah berulangkali menyampaikan surat untuk audience dengan pemangku kebijakan di PTPV VIII. Namun yang dikirim, untuk hadir staf biasa, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang menjawab persoalan. Lua lahan yang diperukan 7 hetar,\"kata Akadri. Kebun PTPN VIII yang dimohon untuk pembangunan rumah sakit, berada dalam Site Kebun Cisalak Baru. Luas lahan kebun PTPN VIII (kebun inti) sekitar 4.840 hektar dan habis HGU nya sejak tahun 2004 lalu. Komoditi yang dikembangkan semula kelapa hybrida, namun diganti dengan sawit dengan kondisi sudah kurang produktif. Direktur RSUD Adi Darmo, dr. Anik Sakinah, Jumat (25/ 11/ 22) masih belum bersedia dijumpai. Menurut salah seorang Kabid, \"Ibu sedang sibuk mempersiapkan akreditasi status RSUD bersama team yang lain\", jelasnya melalui sambungan celullar. Data yang terpampang di webiste RSUD Adji Darmo, Jumat (25/11/22), bahwa RSUD ini termasuk kedalam type B dengan jumlah tempat tidur; VVIV 2 tempat tidur (TT), VIV 26 TT, Kelas I 56 TT, Kelas II sebanyak 52 TT, Kelas III sebanyak 182 TT, Non Kelas 52 TT, TransitII GD 13 TT, Transit VK 8 TT, Non Kelas ICU 5 TT, Isolasi 4 TT. Sementara jumlah pasien sebanyak 52.145 orang dan jumlah kunungan pasien 110.238 orang. (bsa)
Erick Thohir: Terminal Kijing Perkuat Rantai Ekosistem Pelabuhan
Jakarta, FNN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengoperasian Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, memiliki nilai strategis dalam memperkuat rantai ekosistem industri pelabuhan nasional karena dapat mendukung program hilirisasi.\"Pelabuhan Terminal Kijing yang kapasitasnya akan meningkat ini membuat daya saing kita nantinya makin kuat, serta memantapkan rantai ekosistem industri pelabuhan kita sehingga makin terkoneksi dan mendukung hilirisasi industri,\" ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Terminal Kijing adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas hingga 1,95 juta TEUs kontainer dan 28 juta ton barang. Terminal itu akan memperkuat ekosistem industri pelabuhan nasional, sekaligus daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara serta internasional.Meski sekarang baru digunakan untuk 500 ribu TEUs kontainer dan 8 juta ton, namun kapasitas tersebut memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.Kontribusi yang disediakan pelabuhan tersebut juga memperkokoh posisi Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke delapan di dunia dengan total arus peti kemas atau throughput mencapai 16,7 juta TEUs.Erick menuturkan bahwa Kementerian BUMN berperan dalam pembangunan Terminal Kijing, salah satunya melalui pendanaan mandiri dari anggaran BUMN hasil kolaborasi antara Pelindo dan WIKA dengan tujuan mempercepat kapasitas Pelindo menjadi operator pelabuhan bertaraf internasional.Ia berharap Pelindo dapat menghubungkan belasan ribu pulau di Indonesia, membawa arus pertumbuhan perekonomian, dan menaikkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi.\"Karena itu, saya berharap keberadaan pelabuhan Terminal Kijing ini harus dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat yang memiliki potensi crude palm oil, bauksit, dan sumber alam lainnya melalui efisiensi jalur distribusi dari kawasan industri menuju lokasi bongkar muat barang. Hal ini bertujuan menekan biaya logistik agar lebih ekonomis,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Proyek Kereta Cepat Terancam Mundur Karena Kurang Modal
Jakarta, FNN – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terancam mundur lagi. Kabar buruk ini disampaikan langsung oleh Didiek dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/22) ia mengatakan hal tersebut bisa terjadi jika modal negara yang diberikan dalam bentuk PMN tidak segera cair. Keterlambatan pencairan ini akan membuat kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek hanya bisa bertahan hingga September mendatang. “Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga,” ujar Didiek Hartantyo Apabila PMN tidak bisa turun tahun ini, maka penyelesaian proyek KCJB yang direncanakan selesai Juni 2023 tidak akan terwujud. Namun demikian, ia menyatakan rencana uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping pada acara G20 November mendatang masih terjadwal. Masalah pada proyek KCIC ini berawal dari kontraktor. Lalu, pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan lahan. “Nah, saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin Kereta Api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini,” ujar Didiek Didiek menuturkan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek KCJB awalnya hanya US$6 miliar saja. Tetapi, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai US$1,1 miliar hingga US$1,9 miliar. Pembengkakan biaya ini terdiri dari pembebasan lahan, engineering, procurement and construction (EPC), relokasi jalur, dan biaya lainnya. Meski sebelumnya mendapat sindiran yang banyak dari dalam negeri, namun hal ini langsung ditepis oleh Presiden Jokowi, karena Jokowi menjaminn proyek ini tidak akan pakai APBN satu persen pun, ini benar-benar business to business (B2B). Menko Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai ketua komite KCIC menantang mereka yang menyebut adanya jebakan utang Cina untuk menguhubungi dia dan dia akan menunjukkan data-datanya. Namun, tidak perlu terlalu lama kekhawatiran para kritikus proyek KCIC ini kemudian terbukti, biaya proyek membengkak awalnya Rp 86 triliun menjadi Rp 114 triliun, ini jauh lebih tinggi dari proyek yang ditawarkan oleh Jepang. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (9/7/22) menyampaikan memang begitu cara permainan Cina untuk mengalahkan para pesaingnya dalam tender mereka menawarkan harga yang lebih murah dengan sejumlah janji manis, bunga yang murah dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Lebih lanjut Hersu mengatakan namun ditengah jalan ketika mereka sudah memenangkan tender, semunya bisa diubah, tidak ada pilihan lain akhirnya pemerintah seperti dikatakan Presiden Jokowi, akhirnya menalangi dana pembengkakan itu bahkan menyuntik kekurangan modal dari BUMN. “Dengan melakukan penyertaan modal, maka mau tidak mau harus merogok kocek dari APBN, padahal sejak awal Jokowi sudah menjamin tidak ada dana dari APBN satu persenpun,” tutup Hersubeno wartawan FNN. (Lia)
Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali adalah Kegagalan Besar
Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ACARA Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 atau G20 Foreign Ministers\' Meeting (FMM), telah diselenggarakan di Bali tanggal 7-8 Juli 2022. Temanya: “Membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama”. Agenda ini akan menjadi forum strategis untuk membahas upaya pemulihan global. Pertemuan G20 FMM terdiri dari dua sesi. Sesi pertama mengenai penguatan multilateralisme yang membahas langkah bersama bagi penguatan kolaborasi global dan membangun rasa saling percaya antar-negara yang menjadi enabling environment bagi stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia. Sesi kedua mengenai krisis Pangan dan Energi yang akan membahas langkah-langkah strategis untuk menanggulangi krisis kerawanan pangan, kekurangan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global. Rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia telah dimulai pada 1 Desember 2021 dan berpuncak pada KTT Bali pada 15-16 November 2022. Mengamati proses selama ini sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, selanjutnya peran Ketua G20 dalam proses pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, ini tampak sekali Indonesia mengalami kesulitan persiapan, gagap, keteteran, dan kering pengalaman sebagai diplomat kaliber dunia. Indonesia membutuhkan seorang diplomat brilian sekaliber Bung Karno, dan bukan diplomat ecek-ecek yang cuma pinter basa-basi seperti yang kita lihat dan saksikan selama ini. Sudah jelas, masalah ekonomi itu tidak lepas dari masalah geopolitics dan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak mungkin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri atau Presiden G20 itu hanya membahas urusan ekonomi dan mengesampingkan urusan politik. Itu hanya gagasan bodoh dan konyol. Wajah pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali terbukti gagal besar, tidak lebih seperti sirkus, sinetron, hanya kumpul-kumpul, basa-basi, dan foto-foto selfi saja. Tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan atau memiliki hasil yang berarti. Karena Indonesia tidak memiliki proposal rencana perdamaian, atau peta jalan negosiasi yang kongkrit dan komprehensif yang bisa menghasilkan gencatan senjata, atau untuk mengakhiri perang di Ukraina yang bisa diterima oleh Rusia, Ukraina, USA, NARO dan Uni Eropa. Presiden Vladimir Putin sering berpidato bahwa perang di Ukraina itu akan berakhir ketika semua tujuan terpenuhi. Jadi tidak mungkin negara yang sedang dan memiliki tujuan militer, tujuan politik, tujuan teritorial, dan tujuan ekonomi akan berhenti perang, hanya dengan himbauan dari negara lain. Menjadi Presiden G20, Indonesia terlalu naif untuk mengambil gagasan dan posisi untuk hanya mendorong semua pihak untuk mengakhiri perang dalam diplomasi internasional tetapi tidak memiliki proposal rencana perdamaian yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi tertutup oleh mereka, pihak yang terlibat dalam perang. Semestinya Indonesia sebelum pelaksanaan pertemuan para Menteri Luar Negeri dari G20 harus sudah mendapatkan gambaran tuntutan komprehensif rencana perdamaian dari: Rusia (apa syarat Rusia ingin mengakhiri perang) - Ukraina (apa ingin mengakhiri perang dan AS, NATO, Uni Eropa apa yang diinginkan dari negara tersebut untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Sesulit apapun tuntutan masing-masing negara, harus tetap diketahui dulu tuntutan mereka, kemudian diperdebatkan saat pertemuan Menteri Luar G20 itu dilakukan, baik secara terbuka atau sesi tertutup. Kemudian dicarikan kompromi dari masing-masing negara. Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Perang tidak mengakui moralitas dan tidak juga, kebaikan bersama. Perang mengakui kepentingan. Melakukan yang terbaik saja tidak cukup. Sebagai Ketua G20 harus bisa membuat proposal rencana perdamaian yang komprehensif yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi yang tertutup untuk mengakhiri perang di Ukraina yang dapat diterima setidaknya oleh Rusia, Ukraina, Amerika Serikat dan NATO. Tanpa memiliki proposal rencana perdamaian hanyalah lelucon besar. Bila Indonesia sebagai Presiden G20 tidak belajar dan mengubah sikap, setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, maka KTT G20 di Bali mendatang hasilnya akan sama, tidak berarti, kegagalan besar, hanya kumpul-kumpul, basa-basi dan foto-foto. Apalagi kalau Presiden Putin datang akan ada boikot dari kepala negara AS dan Uni Eropa. (*)
Gambaran Bentuk Gerakan Perubahan
Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOHANN Gottfried Herder merupakan seorang filsuf berkebangsaan Jerman: “percaya bahwa kemajuan sejarah itu tercapai berkat kerjasama antara faktor eksternal dan semangat yang subyektif”. Herder juga berpendapat, “kemajuan sejarah manusia di suatu tempat dan suatu waktu akan terjadi dengan caranya sendiri-sendiri secara alami atau bisa disebut juga sejarah sebagai suatu fenomena alam”. Dalam periode pergerakan, setiap kurun waktu memiliki jiwa pada zamannya sendiri-sendiri. Gambaran situasi di alam kekuasaan Oligarki saat ini sudah sedemikian rupa membutuhkan gerakan rakyat yang benar-benar bergerak melawan situasi kebuntuan yang semua dikendalikan oligarki. Petaka yang terjadi saat ini, masyarakat bawah dan menengah yang terpantau dalam jejaring WA atau keluhan langsung yang kita tangkap itu, mereka terus mengiba, merintih dengan kalimat tolonglah kami, mohon segera… kami tetap berharap... cepatlah bertindak dan bergerak... kami meminta... atasi segera... jangan terlambat... kami sudah menyerah… Mereka pada situasi berharap-harap dan terus dalam penantian lahirnya pemimpin pergerakan yang bisa menggerakkan, menyatukan, dan juga mengkonsolidasikan kekuatan untuk bergerak, melakukan perubahan di Indonesia. Realitas yang terjadi sekarang ini belum ada kekuatan yang bisa menghadapi dan mengatasi kekuatan Oligark yang memang sangat kuat dengan kekuatan strategi dan finansialnya. Bentuk perlawanan masih sebatas artikel dan wacana di media sosial, belum ada tanda tanda terkonsolidasi. Oligarki sangat paham pergerakan masih berserak-serak sebatas ucapan, tak akan bisa muncul karena kekuatan perlawanan dan finansialnya sangatlah terbatas, bahkan sponsor yang mungkin bisa mem-backup, arus keuangan mereka sudah dalam pengawasan oligarki. Apalagi, bank-bank banyak yang dikuasai oligarki. Bahkan, beberapa bank plat merah pun sebagian sahamnya berada dalam kekuasaan Aseng. Akan lebih mudah diketahui, aliran dananya dari siapa. Jadi, kalau ada yang terlibat dalam pergerakan, oligarki bisa langsung bertindak melalui boneka binaan dan asuhannya untuk menjatuhkan siksaaan, ancaman dan bisnis mereka harus di sumbat dan dimatikan. Antar tokoh pergerakan kadang masih muncul saling menjegal satu sama lain, mengkoreksi kelemahan gaya pergerakan lainnya. Pada saat yang bersamaan yang suka mengkoreksi mereka hanya diam di tempatnya. Semestinya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bahkan, terlalu banyak para aktivis yang terkena pengakit sindrom, terus- menerus memunculkan bahwa dirinya angkatan ..77-98 – hanya membela dirinya pernah berjuang dan merasa dirinya hebat, dan merasa paling tahu melakukan gerakan, lupa situasinya sudah berubah. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo pernah menyebut ciri ciri mereka yang yang hanya meminta dan berharap serta memiliki sifat sindrom. Saat ada gerakan riil – akan terjadi – mereka tetap di tempat, pada situasi krisis dan kritis mereka akan lari dari gelanggang. Situasi saat ini butuh kebersamaan, jiwa besar, negarawan dan kesadaran situasinya tidak bisa diatasi secara parsial masing masing merasa bisa dan paling tahu. Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Harus ada kesadaran kolektif satu pejuang di depan lebih utama dari ribuan cendekia yang hanya diam di tempat dan tak bergerak. Jangan saling menjegal dan melemahkan. Satukan niat, tekad, dan semangat, untuk tumbuhnya rasa kebersamaan berjuang besama. Dalam konteks gerakan mahasiswa, penguasa telah masuk melakukan politik kampus. Pengawalan isu saat ini harus masuk birokrasi yang ketat dengan ancaman dan segala resikonya sebagai mahasiswa menimpa beberapa gerakan mahasiswa. Membelit kepentingan penguasa untuk mengendalikan gerakan mahasiswa. Memaksa mahasiswa keluar dari kodratnya sebagai melting pot moralitas. Perubahan harus diperjuangkan bukan semata hanya berharap dengan khayalan mistis yang justru akan memperparah keadaan. (*)
Menteri PUPR Mengingatkan Ancaman Krisis Air Saat Hadiri ICOLD Prancis
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Kongres Ke-27 Komisi Internasional Bendungan Besar (International Commission On Large Dams/ICOLD) di Marseille, Prancis, seraya mengingatkan mengenai ancaman krisis air global.Menteri Basuki dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (30/1) malam, menjelaskan bahwa saat ini krisis air merupakan tantangan global seiring dengan meningkatnya permintaan air karena pesatnya urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19, dan isu perubahan iklim.Studi OECD menyatakan permintaan air global akan meningkat sebesar 55 persen hingga tahun 2050, terutama karena pertumbuhan penduduk dan industri. Untuk itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara efektif.“Kita harus membangun lebih banyak bendungan dan mengelola bendungan eksisting lebih efisien. Sejak tahun 2015, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan melakukan optimasi 231 bendungan/waduk eksisting untuk meningkatkan ketersediaan air mendukung pertanian, industri, pariwisata, perkotaan, kebutuhan domestik, dan kegiatan lainnya,” kata Basuki.Kongres dan Pertemuan Tahunan ICOLD yang merupakan agenda rutin komunitas bendungan internasional dengan pembahasan isu pembangunan dan pengelolaan bendungan besar diselenggarakan pada 30 Mei hingga 1 Juni 2022.Untuk meningkatkan kapasitas retensi banjir pada musim hujan, kata Basuki, Kementerian PUPR RI akan menambah pintu air pada 21 bendungan baru dan 24 bendungan yang sedang dibangun.Selain itu, untuk menjaga keseimbangan air pada wilayah sungai, saat ini telah dan akan terus dibangun fasilitas interkoneksi antarbendungan.“Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita mampu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi informasi terkini untuk mengelola dan mengoperasikan waduk secara efektif. Sebagai contoh, untuk mendapatkan parameter hidrologi yang lebih akurat dan juga mengurangi risiko bencana, dilakukan pemodelan perkiraan inflow bendungan,” kata Basuki.Basuki juga menekankan bahwa seluruh pihak harus menaruh perhatian lebih besar pada isu keselamatan bendungan, seperti pekerjaan perbaikan bendungan, rehabilitasi instrumentasi bendungan, dan penyesuaian pola operasi waduk.Selain itu, Basuki berharap pertemuan ICOLD tahun ini dapat mendukung pertukaran pengetahuan tentang pembangunan dan kemajuan bendungan di seluruh dunia dan dapat menghasilkan beberapa ide atau terobosan baru dalam pembangunan bendungan.Turut mendampingi Menteri Basuki, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Konjen RI Marseille Arief Basalamah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Bendungan Airlangga Mardjono, dan Pengurus Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar. (mth/Antara)
BAKTI Upaya Tuntaskan Pembangunan Menara BTS Meski Anggaran Terbatas
Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di tengah keterbatasan anggaran.Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menegaskan pembangunan tersebut harus terus dilakukan agar jaringan telekomunikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Indonesia bisa tersedia dengan baik.\"Kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyerah untuk membuat Indonesia terkoneksi,\" kata Anang saat dihubungi ANTARA, Sabtu.Anang mengatakan COVID-19 membuat pemerintah mengatur ulang fokus anggaran demi memulihkan dampak pandemi. Anggaran untuk infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu yang terkena pemotongan tersebut.Namun kata Anang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah memberi arahan bahwa proyek pembangunan menara BTS harus tetap dilanjutkan dan diselesaikan.Terkait anggaran, Anang menyebut bahwa Menkominfo sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komisi I DPR, dan Badan Anggaran DPR agar pembiayaan sektor telekomunikasi bisa menjadi prioritas.Sambil menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan, BAKTI Kominfo menggunakan anggaran yang ada untuk melanjutkan pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T.\"Arahan Pak Menteri sudah jelas bahwa setelah kami mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan, kami akan tetap melanjutkan proyek yang masih belum tuntas hingga 100 persen ini di tahun ini juga, dengan tentunya pembiayaan yang kami siapkan all out untuk menyelesaikan ini segera,\" kata Anang.Terkait progres pembangunan saat ini, Anang mengatakan banyak material menara BTS 4G yang sudah ada di berbagai lokasi pembangunan.Artinya, proses pengerjaan sudah mencapai 90 persen, lantaran hanya tinggal menghubungkan menara BTS 4G tersebut dengan operator seluler.Anang berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan itu di tengah keterbatasan yang ada.\"Tiap site harus bisa selesai walaupun selesainya berbeda-beda waktu. Tugas kami menyelesaikan pembiayaan itu sehingga proyek bisa tetap berlanjut. Kami sudah menemukan solusinya untuk bisa menyelesaikan kontrak ini sesegera mungkin,\" kata Anang.Saat ini pembangunan menara BTS fase pertama di wilayah 3T telah mencapai 86. Sebanyak 1.900 dari target 4.200 lokasi sudah terkoneksi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 4.200 BTS 4G itu adalah sebesar Rp11 triliun. (mth/Antara)
Mengenal Teknologi Mitigasi Bencana Karya Indonesia
Jakarta, FNN - Indonesia yang merupakan negara rawan bencana sejatinya terus memperkuat diri untuk mampu mengurangi risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Penciptaan berbagai teknologi dan inovasi akan mendukung penguatan kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana.Sistem deteksi dini diperlukan bagi antisipasi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Selain itu, alat deteksi ketahanan gedung bertingkat dalam menghadapi gempa bumi tentunya dibutuhkan, khususnya di kota-kota besar.Menurut Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ocky Karna Radjasa, penggunaan teknologi tersebut akan membantu pengambilan keputusan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan gejala-gejala gempa bumi dan tsunami.Selain itu, teknologi perkuatan struktur bangunan seperti base isolation system dapat mencegah kerusakan pada bangunan tinggi sehingga mengurangi risiko bencana saat gempa terjadi.Pemanfaatan teknologi mitigasi yang tepat dapat membantu upaya pengurangan risiko bencana secara efektif apabila sudah tersedia informasi atau data ilmiah terkait antara lain yang meliputi karakteristik sumber gempa, data bentuk permukaaan dasar laut, dan data kepadatan tanah.Informasi atau data tersebut akan berguna untuk menentukan jumlah dan posisi penempatan peralatan pemantauan gempa dan tsunami dan jenis teknologi perkuatan struktur bangunan.Teknologi Mitigasi Gempa-TsunamiAda cukup banyak produk-produk teknologi mitigasi bencana yang sudah dihasilkan oleh kementerian/lembaga pemerintah yang terintegrasi ke dalam BRIN, seperti INA-Bouy, INA-CBT (cable based tsunameter), PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Anomali Muka Air Laut), LIPI- WISELAND, LEWS (Sistem Peringatan Dini Longsor), FEWS (Sistem Peringatan Dini Banjir), dan Sikuat.INA-Buoy merupakan sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air di dasar laut yang terhubung ke suatu bouy/pelampung yang ditempatkan di lepas pantai. Teknologi itu merupakan produk penelitian dan pengembangan eks Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah terintegrasi ke BRIN.Teknologi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan perubahan tekanan air di dasar laut ketika tsunami terjadi akibat gempa atau longsoran di dasar laut sehingga masyarakat diharapkan dapat melakukan evakuasi dini.INA-Buoy telah dipasang di Selatan Selat Sunda, Barat pulau Nias, Gunung Anak Krakatau, Barat Bengkulu, Selatan Cilacap, Selatan Sumbermanjing, dan Selatan Bali.Lalu ada INA-CBT sebagai sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air laut, accelerometer yang terpasang di dasar laut menggunakan kabel optik. Teknologi tersebut merupakan produk penelitian dan pengembangan eks BPPT.Teknologi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan perubahan tekanan air di dasar laut akibat aktivitas seismik di dasar laut sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi dini. INA-CBT telah dipasang di Rokatenda dan Labuan Bajo di di Nusa Tenggara Timur.PUMMA merupakan sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tinggi muka air laut yang dipasang di pinggir pantai di pulau utama atau pulau-pulau kecil yang terancam tsunami. Inovasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengembangan eks pusat riset kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Teknologi dan inovasi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan peningkatan tinggi muka air laut akibat aktifitas seismik di dasar atau longsoran bawah laut sehingga masyarakat di pesisir dapat melakukan evakuasi dini.PUMMA dipasang di Komplek Gunungapi Anak Krakatau, Aceh, Padang dan Mentawai di Sumatera Barat, Sebesi dan Gebang di Lampung, Marina Jambu di Pandeglang di Banten, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran di Jawa Barat, Sadeng di DI Yogyakarta dan Prigi di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur.Mitigasi tanah bergerakLIPI-WISELAND adalah sistem pemantauan gerakan tanah berbasis jejaring sensor nirkabel, yang dipasang di lereng tanah alami atau buatan, yang merupakan produk penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dikembakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).Teknologi inovasi itu memberikan informasi curah hujan, kenaikan kondisi kejenuhan tanah, tinggi muka air tanah dan pergerakan lereng sehingga peringatan dini ancaman gerakan tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di daerah bahaya gerakan tanah.LIPI-WISELAND dipasang di Desa Pangelangan di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Jembatan Cisomang di Kabupaten Purwakarta di Jawa Barat, dan Desa Clapar di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah.Lalu ada Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor (Landslide Early Warning System/LEWS) sebagai sistem peringatan dini tanah longsor di lereng alami atau buatan, yang dulu merupakan produk penelitian dan pengembangan BPPT.LEWS memberikan informasi curah hujan, kenaikan kondisi kejenuhan tanah dan pergerakan lereng sehingga peringatan dini ancaman gerakan tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di daerah bahaya gerakan tanah. LEWS dipasang di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.Pemanfaatan teknologi inovasi LIPI-WISELAND dan LEWS akan mengurangi korban jiwa di wilayah perbukitan padat penduduk atau infrastruktur penting.FEWS merupakan sistem peringatan dini banjir berbasis sensor tinggi muka air sungai yang dipasang di pinggir aliran sungai, yang merupakan produk penelitian dan pengembangan eks BPPT.Teknologi mitigasi bencana itu memberikan informasi curah hujan, kenaikan tinggi muka air sungai sehingga peringatan dini ancaman banjir dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal/ berada di daerah aliran sungai.FEWS sudah dipasang di Bekasi, Jawa Barat, di Klender, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Bengawan Solo, Jawa Tengah. Teknologi tersebut dapat bermanfaat untuk mengurangi korban jiwa di wilayah aliran sungai padat penduduk atau infrastruktur penting.Rumah Tahan GempaSikuat adalah Sistem Informasi Kesehatan Gedung Bertingkat berbasis sensor pergerakan dan deformasi yang dipasang di tiang-tiang utama gedung bertingkat atau bangunan tinggi, dan merupakan produk penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dikembangkan BPPT.Teknologi mitigasi bencana Sikuat memberikan informasi penting mengenai kesehatan struktur gedung bertingkat ketika goncangan gempabumi terjadi sehingga upaya perkuatan bangunan yang diperlukan dapat dilakukan.Selanjutnya, ada teknologi dan inovasi rumah tahan gempa, yang menggunakan teknologi seismic rubber bearing sebagai base isolator untuk menahan beban gempa.Hunian tahan gempa itu sudah dibangun di beberapa lokasi di Indonesia, antara lain di Keranggan di Kota Tangerang Selatan dan di Kecamatan Jayanti di Kabupaten Tangerang di Banten, serta di Rangkasbitung di Kabupaten Lebak di Banten.Inovasi rumah tahan gempa buatan BPPT yang sudah tergabung ke BRIN itu diluncurkan pada 2019 dengan nama Bale Kohana (Komposit Tahan Gempa) oleh mantan Kepala BPPT Hammam Riza.Selain tahan gempa, bangunan rumah komposit tersebut juga tahan api dan cepat bangun, serta bisa dibongkar pasang untuk daerah rawan gempa.Material yang digunakan untuk bangunan rumah bersifat tahan api dan cukup ringan seperti panel komposit FRP, struktur baja ringan, dan aluminium. Dengan demikian, total berat struktur komposit bisa seperempat kali dibanding berat struktur rumah konvensional.Hammam yang saat ini menjabat sebagai perekayasa ahli utama di BRIN mengatakan rumah komposit tahan gempa menggunakan sistem saling mengunci, bingkai aluminium dengan lapisan tahan korosi, dan komposit sandwich panel.Di samping karya-karya teknologi dan inovasi anak bangsa tersebut, sesungguhnya masyarakat Indonesia sedari dulu sudah beradaptasi dengan lingkungan untuk mengantisipasi bencana dengan membangun rumah tahan gempa seperti rumah gadang, joglo, dan rumah panggung.Rumah tradisional tersebut dibangun dengan teknik pemasangan rangka kayu yang terlihat kompleks serta dinding berlapis anyaman bambu. Teknik konstruksi rumah tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang tentunya dapat dipelajari untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pembangunan rumah tahan gempa di masa sekarang.Pengembangan teknologi dan inovasi dengan dibarengi pemanfaatan dan adopsi nilai pengetahuan dari kearifan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang membantu pengurangan risiko bencana sehingga tercipta ketahanan bangsa dalam mitigasi kebencanaan. (mth/Antara)
Saya Bersaksi IKN Tak Tahu Diri
Oleh Mardhani, Jilal - Planolog Alumni ITB, Mantan Pendukung Jokowi KAMIS lalu, ketika mengunjungi lokasi ibukota negara yang baru, mas Imam menganjurkan via Kariangau. Dari sana harus menyeberangi teluk Balikpapan dengan feri selama 1,5 jam terlrebih dahulu. Setelah mendarat di Penajam Paser Utara, barulah menyusuri jalan darat menuju lokasi. \"Pulangnya nanti kita lewat Sepaku, pak. Masuk dari gerbang tol di Samboja dan langsung ke Samarinda,\" katanya. Sekitar jam 1 siang itu, kegiatan kami di Balikpapan memang sudah selesai. Aktivitas ke Tenggarong, Kutai Kertanegara, baru diselenggarakan keesokan harinya. Maka saya mengamini usul Imam. Sebab waktunya memang cukup longgar. Kami tak perlu menunggu lama. Sebab aktivitas penyeberangan di sana sudah berjalan tertib. Jadwal keberangkatannya tersedia setiap 15 menit. Kata petugas yang mengemudikan feri yang kami tumpangi, sistem yang berlaku sekarang mewajibkan mereka mematuhinya tanpa bergantung dengan jumlah penumpang. Maka kendaraan kamipun praktis tak perlu menunggu dalam antrian untuk diseberangkan. Dalam hitungan menit, langsung diarahkan masuk ke salah satu feri yang tak lama setelahnya mengangkat sauh bergerak menyeberangi bagian teluk Balikpapan yang melebar itu. Kita tentu patut mengacungkan jempol pada tata kelola angkutan penyeberangan tersebut. Memang sudah jauh berbeda dengan situasi yang saya alami langsung lebih dari 10 tahun lalu. Ketika beramai-ramai bersama pegawai kantor lainnya, menghadiri pernikahan salah seorang rekan kami di Penajam. Kendaraan yang dikemudikan Imam kemudian melaju di jalan raya yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu. Sebelum berbelok ke jalan yang menuju lokasi ibu kota negara yang baru. Sebagian membelah kawasan hutan tanaman industri. Sebagian lagi merupakan perkebunan sawit. Cukup banyak ruas jalannya yang rusak parah sehingga kami menempuhnya lebih dari 2 jam. Hampir jam 5 sore, kendaraan Toyota Kijang yang kami tumpangi akhirnya tiba di gerbang menuju Titik Nol IKN yang dijaga petugas. Di sana terpampang papan nama PT ITCI Hutani Manunggal. \"Bapak dari mana? Ini kawasan perusahaan. Harus ada izin untuk memasukinya,\" kata petugas yang menyebut nama pengusaha Sukanto Tanoto sebagai pemilik. \"Kalau lahan milik keluarga pak Prabowo yang sebelah sana,\" katanya kemudian ketika saya mempertanyakannya. Mungkin karena iba melihat kami yang telah menempuh perjalanan begitu panjang dan melelahkan, setelah menghubungi atasannya melalui sambungan telepon, kendaraan yang dikemudikan Imam akhirnya diperkenan juga masuk ke sana. Sesuai arah yang mereka tunjukkan, akhirnya kami menapakkan kaki di Titik Nol itu. Pada salah satu bagian lembah yang terletak di sisi jalan aksesnya, terdapat hamparan plaza yang melingkar. Tulisan besar Titik Nol ada pada salah satu sisinya. Di tengah terdapat prasasti berjudul \'Titik Kontrol Geodesi\' yang menandakan koordinat itu. Hari memang sudah senja. Kami berempat sempat menyusuri sedikit lebih jauh ke pedalaman. Melalui jalan tanah yang tersedia. Menyaksikan medan kawasan yang berbukit-bukit cukup ekstrim. Memang belum terlihat aktivitas yang seheboh perdebatan tentang ibu kota negara kontroversial itu. Padahal, sebelum tiba di sana, saya membayangkan kesibukan 24 jam yang sedang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Bersama saya, turut serta seorang arsitek dam seorang planolog. Masing-masing terpana memandangi kawasan itu yang akhirnya serempak saling bertanya tentang hal serupa, \"Bagaimana mungkin menangani medan yang begini sulit untuk membangun bagian kawasan inti ibu kota dalam waktu begitu singkat ya?\" Kita tahu, Joko Widodo sudah mencanangkan penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan tahun depan di sana. Juga memindahkan sebagian aktivitas pemerintahan di sana sebelum dia mengakhiri masa jabatan kedua dan terakhirnya. Lalu saya menimpali, \"Tapi mengapa di gerbang masuk tadi masih terpampang nama perusahaan yang menguasainya selama ini ya? Bukankah katanya IKN berdiri di atas tanah negara?\" Tentu sulit mengabaikan fikiran liar tentang hal yang sesungguhnya berlangsung, di balik pembangunan IKN \'impossible\' yang hingga kini terus-menerus digadang pengikutnya. Maka saya bersaksi, cita-cita itu bakal maha sulit diwujudkan. Juga bergumam dalam hati, \"Siapa sih yang perlu banget dan bakal diuntungkan oleh gagasan omong kosong yang amat sangat sembrono itu?\" Semoga rekan Bambang Susantono yang biasa kami sapa dengan panggilan akrab Abeng itu, sungguh-sungguh berkenan mempertimbangkan usulan manajemen resiko yang pernah saya ssmpaikan ketika sempat bertemu langsung tempo hari. Setidaknya, semua sumberdaya yang sempat dicurahkan untuk membangunnya, tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis yang lain, meski ibu kota Negara tak terwujud nanti. Sebab sejatinya, kita memang tak sedang parade kepongahan maupun kekuasaan. Tapi semata bagi masa depan anak-cucu yang kelak meneruskan. Janganlah mewariskan beban yang justru tak tertanggungkan. (Mardhani, Jilal -- 18 April 2022)
Menteri PUPR: Perbaikan Tol Bakauheni Hingga Palembang Sudah Selesai
Merak, Banten, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan perbaikan Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung hingga Kramasan - Palembang sepanjang 376 km sudah selesai dan siap dilintasi pemudik yang menyeberang lewat Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung menuju kota-kota di Sumatera.\"Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sudah aman dan nyaman, bisa dilalui dengan kecepatan hingga 100km/jam,\" ujar Menteri Basuki di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Selasa.Namun, menurut Menteri PUPR, untuk Terbanggi Besar-Kayu Agung hingga Palembang dirinya mengimbau pemudik untuk menjalankan kendaraan maksimal di kecepatan 80 km/jam.\"Hal ini dikarenakan meskipun sudah aman tidak berlubang tapi masih kurang nyaman kondisi jalannya, masih ada beberapa ruas yang akan kita rekonstruksi setelah Lebaran 2022,\" kata Menteri Basuki.Sedangkan untuk perbaikan Jalan Nasional Lintas Timur (Jalintim) di Sumatera Selatan, Menteri Basuki memastikan juga sudah selesai dan siap dilalui pemudik.\"Untuk perbaikan 150 lubang yang ada sekarang sudah selesai,\" ujar Menteri PUPR.Berdasarkan data yang dirilis ASDP Cabang Merak, hingga H-7 Lebaran jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat 44.281 orang.Jumlah tersebut terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 2.054 orang dan penumpang di dalam kendaraan 42.227 orang.Sedangkan kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat sebanyak 9.837 kendaraan.Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tiga prioritas perbaikan ruas Tol Lampung hingga Palembang menjelang mudik Lebaran 2022.Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan ketiga prioritas itu adalah Pertama perbaikan material jalan tol karena mutu beton mengalami penurunan.Kedua, perbaikan jalan yang mengalami keretakan dan penurunan akan diperbaiki setelah Idul Fitri untuk menghindari kondisi jalan macet saat arus mudik Lebaran.Kemudian prioritas ketiga, perbaikan jalan yang ditutup dengan lem beton. (mth/Antara)
