Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJK) sejak awal penuh dengan kontroversi, sehingga sejak awal pembangunan sampai saat ini tak kunjung rampung. Mulai dari masalah pembebasan lahan, ketersediaan anggaran, pinjaman China, hingga penggunaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Seperti diketahui masalah pembebasan lahan kereta cepat tersebut mengalami pembengkakan (cost over run) hingga US$1,2 miliar atau setara Rp18,24 triliun, bahkan terus bertambah. Awalnya biaya kereta cepat yang hanya Rp86,67 triliun, membengkak menjadi Rp114,24 triliun.

Selain itu dalam mengkafer tambahan biaya pembangunan proyek tersebut Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga harus meminjam dana dari China Development Bank (CBD) sebesar Rp64,9 triliun. Plus tambahan cost over run sebesar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4%. Walaupun Pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berusaha melobi agar bunganya diturunkan menjadi hanya 2%, namun upaya Luhut ditolak CBD.

Selain itu, proyek kereta cepat dikatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN. Tapi belakangan, terutama setelah adanya cost over run, mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan dana APBN. Melibatkan dana rakyat.

Masalah belakangan muncul ketika Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut--Mott Macdonald, PwC, dan Umbra--dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh pada Agustus mendatang. Apa pasal?

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan Progress Update tertanggal 14 Mei 2023. Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

Selain itu, menurut laporan tersebut, sarana dan prasarana di stasiun kereta cepat, banyak yang belum rampung. Pihak konsultan malah menyarankan agar operasional kereta cepat pertama di Indonesia ini, ditunda sampai Januari 2024. Dengan catatan, seluruh pembangunan konstruksinya kelar pada 31 Desember 2023. .

Terkait operasional kereta cepat, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), Mochamad Purnomosidi tetap meyakini 18 Agustus 2023. Presiden Jokowi direncanakan meresmikan operasional kereta cepat dan LRT Jabodetabek.

Demikian juga  Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024. Artinya, ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda atau lebih lambat untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember.

“Grand launching pada Agustus, Inhya Allah tanggal 18. Permintaan Seskab grand launching bareng dengan KCJB (kereta cepat).,” kata Purnomosidi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6).

Bahkan  Purnomosidi membocorkan rute protokol Presiden Jokowi dalam peresmian nanti, mulanya naik LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Jatimulya hingga ke Stasiun Halim. Kemudian, Jokowi ganti naik kereta cepat menuju Bandung. “Untuk pulangnya (Jakarta), Pak Presiden naik Kereta Panoramic. Sampai hari ini, rencananya tetap 18 Agustus,” jelasnya.

Namun dengan adanya penolakan Kemenhub dan tiga konsultan KCJB, tampaknya ini pertanda buruk baru laju dimulainya kereta kebanggaan Jokowi tersebut.

Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023. Ini artinya laju kereta cepat Jakarta Bandung semakin melambat, mungkin karena kurang direstui rakyat Indonesia, mungkin saja.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma. Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

"Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus 2023 nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia," ujar Luhut.

Luhut berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang.

Lima kontroversi

Sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mengundang kontroversi. Sedikitnya ada lima kontroversi terkait pembangunan proyek kebanggaan Jokowi tersebut.

Kontroversi pertama, awalnya diputuskan kereta cepat akan melintas dari stasiun halim (Jakarta) hingga stasiun Walini (Cikalong Wetan, Bandung Barat) dan sebaliknya. Tapi belakangan ternyata hanya berhenti dari stasiun Halim sampai stasiun Padalarang. Alasannya karena ulah spekulan membuat harga tanah di Walini melambung, membuat biaya kereta cepat melonjak drastis dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun.  

Tentu bagi penumpang sudah tidak nyaman lagi kalau berhenti hanya sampai stasiun Padalarang, karena penumpang harus keluar ongkos lagi untuk sampai Bandung dan harus keluar ongkos berikutnya untuk keliling Kota Bandung.

Kontroversi kedua, akibat pembengkakan biaya dan semakin pendeknya jarak, sementara biaya tiket sudah ditetapkan Rp150.000 hingga Rp450.000 dengan balik modal selama 40 hingga 85 tahun, maka dengan adanya pembengkakan (cost over run) ini harga tiket diperkirakan akan bertambah menjadi di atas Rp450.000 dan perkiraan balik modal sampai 60 tahun.

Kontroversi ketiga, sebenarnya tidak ada orang Bandung yang ingin buru-buru ke Jakarta, begitu pula orang Jakarta tidak ada yang ingin buru-buru ke Bandung. Masyarakat lebih menikmati perjalanan Jakarta-Bandung berlibur santai sambil melihat pemandangan. Tidak ada urgensi cepat-cepat ke Jakarta atau ke Bandung, artinya kereta cepat itu tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat lebih nyaman membawa mobil sendiri untuk bisa berkeliling Kota Bandung.

Kontroversi keempat, adanya profit before operation, aksi ambil untung sebelum proyek kereta cepat ini berjalan. dalam satu persidangan yang digelar di Tiongkok atas kasus korupsi Gubernur Hainan Ji Wenlin, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut menerima uang suap sebesar US$50 juta. Tentu saja Rini marah dan menantang siapa saja yang bisa membuktikan tudingan tersebut, kabar ini tentu saja menjadi kontroversi di masa awal pembangunan kereta cepat. Ji Wenlin telah dipecat dan divonis 12 tahun penjara, sementara Rini masih aman-aman saja.

Kontroversi kelima, Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp37,9 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain kereta cepat. Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat itu membantah dana itu digunakan spesifik untuk infrastruktur, tapi BPKH membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejumlah Rp37,9 triliun untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak secara spesifik untuk membiayai infrastruktur.

Kalau belakangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali bermasalah, rakyat sudah paham. Karena memang proyek tersebut terkesan dipaksakan sekadar untuk meninggalkan legacy Jokowi. Sementara segala sesuatu yang menjadi prasyarat hadirnya kereta cepat tersebut tidak disiapkan secara matang. 

Wajar kalau belakangan kembali bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan ke depan jauh akan lebih bermasalah lagi. Terutama jika harus mempertanggung jawabkan besarnya pembengkakan biaya.

Oleh karena itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengaudit secara khusus proyek prestisius ini. Boleh jadi akan terungkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalamnya, termasuk potensi adanya kick back kepada para pejabat tertentu.