by Jusman Dalle

Jakarta FNN – Rabu (16/09). Pembatasan Sosiak Berskala Besar (PSBB) total kali ini, merupakan ujian keberpihakan. Antara menyelamatkan nyawa rakyat, atau justru terburu-buru menggenjot dunia usaha mengikuti irama tekanan para oligark ekonomi.

Beredar spucuk surat dari salah satu taipan. Orang terkaya di Indonesia, berpesan kepada Presiden Jokowi. Secara gamblang menyebut PSBB DKI tidak tepat atau salah. Inilah bukti omnipresent dalam teori relasi kuasa Michael Focault. Kekuasaan yang tersebar. Tidak terpusat pada satu simbol struktural.

Surat taipan itu, merupakan ekspresi superioritas. Seolah mempertontonkan komunikasi antara majikan dan bawahan. Ditampilkan vulgar di panggung depan. Diekspos ke publik. Meski dengan kemasan yang tampak sopan. Credit Suisse menyebut mereka sebagai 1% penduduk yang mengontrol dan menguasai 47% kekayaan ekonomi nasional. Atau, 10% penduduk yang menguasai 75% ekonomi nasional.

Bagi kaum ultra kaya itu, ancaman Covid-19 masih sangat jauh. Mereka lebih khawatir pada bisnis dan kekayaannya. Bagaimana tidak, mereka dilayani berbagai fasilitas yang memungkinkan beraktivitas dengan aman, nyaman dan higienis. Tinggal di dalam mansion super mewah. Dengan akses lift pribadi. Minim kontak.

Tamu-tamu diseleksi. Virus pun, bahkan dapat disaring dengan peralatan canggih yang dimiliki. Mereka tak khawatir terinfeksi Covid-19. Kaum ultra kaya itu, jelas punya dunianya sendiri. Tinggal di kutub berlawanan, bukan representasi nasib masyarakat kebanyakan. Yang harus berjibaku naik KRL, angkot dan bis kota. Berdesak-desakan bertaruh nyawa. Berjudi keberuntungan. Meski cemas terinfeksi Covid-19 di tengah kehidupan kota yang menekan.

Kelompok ultra kaya ini, bahkan tidak bisa membayangkan ketegangan di garis depan. Bagi mereka, tenaga medis yang berguguran hanyalah deretan angka, data, bahan bacaan semata. Layanan kesehatan yang sudah di tubir jurang dan terancam kolaps bahkan ingin diakali. Dengan memborong kamar hotel sebagai tempat karantina.

Mereka mungkin menyangka, hotel dan rumah sakit punya tabung oksigen dan ruang ICU. Mereka lupa, kalau customer services, atau house keeper hotel bukan petugas medis yang terlatih memasng ventilator. Mendengarkan seruan para taipan melalui surat, ataupun via lidah Menteri dan pejabat negara, tidak akan menyelamatkan masyarakat di bawah.

Kita tidak mengabaikan, para konglomerat menyisihkan sedikit dana CSR untuk penanganan Covid-19. Tapi sumbangan itu, tidak mampu menghidupkan para ayah dan kepala keluarga yang wafat akibat kebijakan yang tidak tegas dan mengancam nyawa.

Dunia usaha, jelas sudah tidak sabar ingin ekonomi segera dipacu. Semua juga begitu. Masalahnya, Covid-19 makin tidak terbedung. Penanganan Covid-19 amburadul. Tidak ada garis komando dan akur kerja yang jelas. Tumpang tindih. Semua ingin jadi pahlawan. Memanfaatkan krisis sebagai panggung politik.

Ini akibat dari lemahnya kepemimpinan. Sejak awal rencana, lockdown dihalang-halangi. Jadi drama politik yang pelik. Dengan alasan yang sama. Demi ekonomi. Anehnya, ada saja yang berargumen serampangan. Menilai PSBB ini bias kelas. Cuma cocok untuk pekerja kantoran. Tapi tidak memihak ke pekerja informal. Pekerja yang berpendapatan harian.

Statemen itu prematur. Memang tampak membela masyarakat kecil. Nyatanya salah kaprah. Komentar itu muncul karena pandangan parsial. Melihat PSBB semata sebagai kewajiban warga negara untuk diam di rumah. Padahal di balik PSBB, ada kewajiban negara. Konstitusi jelas mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kebutuhan warga selama masa PSBB. Jika UU Karantina Wilayah diterapkan.

Konstitusi tegas melindungi hak paling asasi warga negara. Hak untuk hidup. Selamat dari ancaman terinfeksi Covid-19. Namun UU ini dihindari pemerintah. Bikin undang-undang kok tidak dipakai. Ketika pekerja informal, seperti pedagang kaki lima dan ojek online libur, negara semestinya menyiapkan kebutuhan pokok mereka. Bahkan bila perlu, ada ekstra stimulus ekonomi.

Lagipula, PSBB atau tidak, APBN tetap tersedot. Rp 690 triliun dianggarkan untuk Covid-19. Sebagian besar, malah mengalir jadi subsidi ke korporasi. Jelas ini mengusik rasa keadilan rakyat.

Sekali lagi. PSBB total adalah soal keberpihakan. Saatnya negara berdiri tegas. Memilih di sisi rakyat. Bukan malah benaung di ketiak cukong politik. Seperti istilah yang baru saja dipopulerkan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD. Menyoal fenomena bandar politik di Pilkada.

Sektor ekonomi memang meradang. Namun begitu, sejarah mengajari. Sejak tragedi Black Death yang menewaskan 200 juta orang di Eropa, hingga wabah Flu Spanyol pada awal abad 20, ekonomi harus rela dikorbankan demi nyawa manusia. Ini Humanitarian Action.

PSBB atau bahkan lokcdown, justru jadi solusi tercepat keluar dari jerat krisis ini. Semakin PSBB dihalang-halangi, semakin lama bencana Corona mendera. Pelonggaran aktivitas dan new normal sudah terbukti gagal. Bahkan berakibat fatal pada penanganan Covid-19 yang kian berlarut-larut. Sementara ekonomi tetap bangkrut.

Penulis adalah Direktur Ekskeutif Tali Foundation.