JAKARTA, FNN | Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan surat terbuka pandangan kebangsaan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, IP-KI menyoroti krisis moral di kalangan elite sebagai akar persoalan bangsa serta mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat negara.

Surat terbuka bernomor 024/DPP IP-KI/XII/2025 itu dikirim dari Sekretariat DPP IP-KI di Gedung DHN 45, Jakarta Pusat. IP-KI menegaskan posisinya bukan sebagai penonton Republik, melainkan sebagai penjaga nurani dan arah perjuangan nasional.

IP-KI menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada melemahnya etika kepemimpinan dan keteladanan elite. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada sektor politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

“Ketika etika kepemimpinan melemah dan hukum kehilangan wibawa, pembangunan kehilangan ruhnya. Bangsa besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah moral,” tulis IP-KI dalam suratnya.

Selain krisis moral, IP-KI juga menyoroti praktik korupsi yang masih berlangsung dan dinilai telah memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut IP-KI, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan amanat kemerdekaan.

IP-KI secara khusus mengkritisi kejahatan lingkungan dan penggundulan hutan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Organisasi ini menilai negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek elite ekonomi dan politik, sementara rakyat harus menanggung dampak bencana dan kemiskinan.

Dalam surat tersebut, IP-KI menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat sejarah yang kuat untuk melakukan pembenahan. Namun, visi besar pemerintahan dinilai berisiko terhambat jika masih terdapat pejabat yang tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak menunjukkan kinerja nyata.

Melalui surat terbuka ini, IP-KI mendorong Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin kepemimpinan nasional melalui evaluasi berbasis kinerja dan integritas, menegur serta mengganti pejabat yang gagal tanpa kompromi politik, menindak tegas korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengisi jabatan strategis dengan profesional sejati.

IP-KI menegaskan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyerukan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan. Menurut IP-KI, perubahan harus nyata, cepat, dan berpihak pada rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun, tetapi keberanian untuk membersihkan, membenahi, dan menegakkan arah Republik,” tulis IP-KI.

Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Sekretaris Jenderal Troy Aldi Pratama.