GELOMBANG unjuk rasa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi riak kecil. Dari Pati, Rembang, Tasikmalaya, Palu, Pontianak, hingga Bulukumba, publik menyuarakan nada serupa: evaluasi total. Namun, respons Badan Gizi Nasional (BGN) terdengar normatif—seolah semua masih dalam koridor “pengawasan ketat” dan “evaluasi berkelanjutan.”

Pertanyaannya sederhana: jika program ini benar-benar terkendali, mengapa kasus keracunan terus berulang?

Di Sumatra Utara, hampir 300 siswa keracunan dengan temuan bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. Di Cimahi, 43 siswa tumbang. Di Aceh Selatan, 18 siswa sampai memicu status Kejadian Luar Biasa. Di Bireuen, sekitar 130 siswa mengalami gejala serupa. Ini bukan lagi insiden sporadis. Ini pola.

BGN mengklaim telah menghentikan sementara 47 SPPG. Angka itu justru mengonfirmasi adanya masalah struktural. Empat puluh tujuh dapur bermasalah bukan bukti ketegasan, melainkan indikator lemahnya desain pengawasan sejak awal.

Soal anggaran lebih janggal lagi. Dari total Rp13.000–Rp15.000 per porsi, hanya Rp8.000–Rp10.000 dialokasikan untuk bahan pangan. Sisanya habis untuk operasional dan insentif. Di lapangan, warga menemukan menu yang ditaksir tak sampai Rp5.000. 
Selisih ini menimbulkan kecurigaan wajar: apakah MBG sedang memberi makan anak-anak, atau memberi makan rente?

Pemerintah menyebut ini sekadar “kendala teknis.” Akademisi sudah mengingatkan, jika kegagalan berulang, itu bukan teknis—itu sistemik. Ketika dapur belum bersertifikat laik higienis tetap beroperasi, ketika distribusi tidak memenuhi standar suhu penyimpanan, ketika ahli gizi tak terlihat perannya, maka problemnya bukan di lapangan semata, melainkan pada arsitektur kebijakan.

Lebih ironis lagi, di tengah himpitan fiskal daerah dan jeritan guru honorer yang belum diangkat PPPK, pegawai SPPG justru diproyeksikan masuk skema tersebut dalam jumlah puluhan ribu. Publik membaca prioritas yang timpang. Pendidikan dipangkas secara implisit, dapur diperluas secara eksplisit.

MBG adalah janji politik. Namun janji yang dipaksakan tanpa koreksi hanya akan berubah menjadi beban legitimasi. Ketika orang tua turun ke jalan bukan sebagai oposisi, melainkan sebagai pihak terdampak langsung, itu sinyal bahaya. Kepercayaan publik bukan dijaga dengan retorika evaluasi, melainkan dengan keberanian mengakui cacat desain.

Jika pemerintah tetap kukuh menyebut semua terkendali, sementara anak-anak terus muntah dan orang tua terus protes, maka yang sebenarnya sedang diuji bukan sekadar program gizi—melainkan kredibilitas negara.

Dan kredibilitas, sekali runtuh, tidak bisa dipulihkan hanya dengan konferensi pers. (*)