DUNIA polemik ijazah kembali menyuguhkan ironi yang sulit ditutupi. Tokoh yang selama ini tampil paling lantang dan paling “ilmiah” justru menjadi orang pertama yang melemah ketika tekanan datang.

Tokohnya adalah Rismon Sianipar Hasiholan.

Selama berbulan-bulan ia tampil dengan gaya meyakinkan. Analisis forensik digital dipamerkan, buku setebal tujuh ratusan halaman diterbitkan, dan keyakinan tentang ijazah Joko Widodo disampaikan dengan nada hampir absolut.  Ia orasi dari satu panggung ke panggung lain, dari podcast, radio  hingga televisi.

Bahkan ia pernah mengklaim keyakinan hingga “11 ribu persen” ijazah Jokowi palsu.

Namun keberanian yang terdengar heroik itu ternyata tidak bertahan lama.
Begitu status tersangka datang, keberanian itu mendadak melemah bahkan tak berdaya, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana: permintaan maaf. Bukan hanya kepada Joko Widodo, tetapi juga kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lebih dari itu, ia juga mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Sebuah langkah yang sebelumnya justru ia sindir ketika dilakukan oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Ia caci maki mereka tanpa ampun.

Di titik inilah ironi itu menjadi lengkap.
Dulu ia tampil sangar di ruang publik, tetapi ketika realitas hukum datang, sikapnya berubah lembut. Seolah-olah yang selama ini dipertontonkan hanyalah keberanian retorik, bukan keberanian konsekuensi.

Ironinya lagi, Rismon kini mengaku selama ini dieksploitasi oleh rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Pernyataan ini tentu memunculkan dua kemungkinan yang sama-sama problematis.

Jika benar ia dieksploitasi, berarti gerakan yang selama ini mengusung isu ijazah hanyalah panggung politik yang memanfaatkan “penelitian ilmiah”.

Namun jika tidak benar, maka publiklah yang selama ini dieksploitasi oleh klaim ilmiah yang terlalu percaya diri.

Keduanya sama-sama tidak menggembirakan.

Yang menarik, tidak semua tokoh dalam lingkaran isu ini memilih jalan yang sama. Roy Suryo, misalnya, tetap menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi bermasalah. Bahkan ia masih menyebut angka keyakinan hingga 99,9 persen ijazah Jokowi palsu.

Sementara itu, beberapa tokoh lain masih memilih melanjutkan jalur hukum hingga pengadilan. Artinya, polemik ini belum benar-benar selesai hanya karena satu orang berubah sikap.

Rismon mungkin merasa perjuangannya telah selesai. Ia bahkan menyebut penelitian ilmiah bersifat progresif dan on going. Tetapi justru di situlah kontradiksi paling mencolok dan menohok.

Jika penelitian masih berjalan, mengapa kesimpulannya sudah ditutup dengan permintaan maaf?

Pertanyaan ini sulit dihindari.

Lebih sulit lagi ketika publik mengingat bahwa sebelumnya Rismon pernah bersumpah siap dihujat oleh 280 juta rakyat Indonesia jika ia berkhianat terhadap perjuangannya sendiri.
Hari ini sumpah itu terasa seperti retorika yang terlalu cepat dilupakan.

Di panggung politik Indonesia, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak tokoh terlihat gagah ketika berbicara di ruang publik, tetapi berubah drastis ketika berhadapan dengan risiko hukum.

Namun kasus ini tetap menarik karena memperlihatkan satu pelajaran klasik:
keberanian di media sosial tidak selalu sama dengan keberanian dalam kenyataan.

Rismon mungkin telah memilih jalannya sendiri. Ia bisa meminta maaf, menarik bukunya, atau menutup penelitiannya.

Namun satu hal tidak bisa ia tarik kembali: narasi besar yang pernah ia bangun sendiri.

Dan dalam politik, narasi yang sudah dilepas ke publik sering kali hidup lebih lama daripada orang yang menciptakannya. (*)