DI negeri yang mengaku kaya sumber daya alam, rakyat justru berkali-kali dipaksa hidup dengan kecemasan yang tidak perlu. Kali ini sumber kepanikan itu datang dari pernyataan pejabat sendiri. Ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) nasional “masih cukup untuk 20 hari”, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kegelisahan publik.

Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai penjelasan teknis. Namun di ruang publik yang sensitif terhadap isu energi, kalimat tersebut justru terdengar seperti alarm darurat. Bagi masyarakat awam, angka “20 hari” bukanlah jaminan keamanan. Ia terdengar seperti hitung mundur menuju krisis.

Akibatnya mudah ditebak. Antrean panjang terjadi di berbagai SPBU, mulai dari Banda Aceh hingga Medan. Warga berbondong-bondong mengisi tangki kendaraan, bahkan rela mengantre berjam-jam. Fenomena panic buying pun meledak. Bukan karena stok benar-benar habis, tetapi karena rasa percaya publik terhadap pengelolaan energi negara semakin tipis.

Ironisnya, pejabat kemudian menyalahkan “budaya ikut-ikutan masyarakat”. Ini cara berpikir yang terlalu simplistis, bahkan cenderung sinis terhadap rakyat sendiri. Kepanikan publik bukanlah penyakit budaya, melainkan respons logis terhadap komunikasi pemerintah yang buruk.

Lebih ironis lagi, antrean BBM di sejumlah daerah ternyata bukan fenomena baru. Di Pekanbaru, misalnya, antrean sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Artinya masalah distribusi dan pasokan sudah lama tercium. Namun tidak ada langkah serius dari Pertamina untuk memperbaiki sistem distribusi.

Inilah wajah klasik birokrasi energi kita: lamban membaca gejala, gagap mengelola informasi, dan selalu terlambat bertindak.

Situasi global memang sedang tidak menentu. Konflik di Timur Tengah—terutama ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat—memicu kekhawatiran terhadap jalur distribusi minyak dunia. Ancaman penutupan Selat Hormuz bahkan sempat mengguncang pasar energi global.

Namun menjadikan konflik global sebagai kambing hitam juga terlalu mudah. Sebab antrean BBM di beberapa daerah Indonesia sudah terjadi jauh sebelum eskalasi geopolitik itu memanas. Ini menunjukkan persoalan utamanya bukan semata-mata geopolitik, melainkan tata kelola energi domestik yang rapuh.

Di negeri penghasil minyak seperti Riau, rakyat harus antre berjam-jam hanya untuk membeli BBM. Sebuah ironi yang nyaris absurd. Daerah penghasil energi justru dipaksa merasakan kelangkaan energi.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis kepercayaan. Ketika rakyat tidak lagi yakin pada pernyataan pejabat, maka satu kalimat saja bisa memicu kepanikan nasional. Itulah yang terjadi hari ini. Bukan stok BBM yang paling menipis, melainkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola informasi publik.

Karena itu masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan agar masyarakat “tidak panik”. Yang dibutuhkan adalah transparansi data stok energi, kepastian distribusi, serta komunikasi publik yang matang dan terukur.

Jika tidak, setiap pernyataan pejabat akan terus menjadi sumber kepanikan baru. Dan negeri ini akan terus mengulang ironi lama: negara kaya energi, tetapi rakyatnya hidup dalam ketakutan kehabisan bensin. (*)