Oleh Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE

MEMBAYANGKAN sebuah organisasi internasional di mana Donald Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua seumur hidup lengkap dengan hak veto atas keputusan anggota, memang terdengar lebih seperti klub eksklusif daripada lembaga multilateral tradisional. Apalagi dengan kehadiran Israel di dalamnya, skeptisisme bahwa anggota lain hanya akan menjadi penonton atau pengikut adalah kekhawatiran yang sangat beralasan. Namun, jika kita membedah langkah diplomasi yang sedang diambil Indonesia dalam konteks Board of Peace (BoP) ini, ada permainan catur yang lebih kompleks daripada sekadar tunduk pada keinginan Trump dan Israel.

Program Reciprocal Trade sebagai Timbal Balik

Ada dimensi ekonomi yang sangat pragmatis di sini. Program ini bukan sekadar soal Palestina, tapi juga soal memperkuat ekonomi domestik melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Hal ini merupakan metode transaksional yang disukai Trump. Indonesia memberikan dukungan pada inisiatif perdamaiannya dan imbalannya adalah akses pasar yang lebih luas untuk komoditas Indonesia serta pengurangan tarif. Demikian ini menjadi cara mengunci kepentingan Trump lewat keuntungan ekonomi yang dia dambakan.

Kemudian untuk membentuk blok penyeimbang di dalam, meskipun Trump adalah ketua BoP tetapi organisasi ini juga diisi oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Qatar dan Yordania. Program diplomasi Indonesia adalah membangun koalisi dengan negara-negara Muslim ini untuk menciptakan suara kolektif. Apabila Indonesia berjuang sendirian, tentu akan sulit. Namun, jika blok ini bersatu menuntut solusi dua negara (Two-State Solution), Trump dan Israel tidak bisa mengabaikan mereka tanpa merusak legitimasi BoP itu sendiri di mata dunia internasional.

1.    Exit Strategy sebagai Senjata Terakhir

Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa keterlibatan ini bukan tanpa syarat, jika BoP hanya menjadi alat hegemoni yang mengkhianati prinsip kemerdekaan Palestina, Indonesia memiliki program untuk Walk Out atau keluar. Ancaman penarikan pasukan secara masal akan menciptakan lubang keamanan yang fatal bagi proyek Trump tersebut. Inilah kartu AS Remi yang dipegang untuk memastikan suara Indonesia tetap didengar.

2.    Strategi Boots on the Ground sebagai Leverage

Trump mungkin punya kendali administratif, tetapi Indonesia menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain yaitu pasukan penjaga perdamaian (ISF). Dengan komitmen sekitar 8.000 hingga 10.000 personel TNI ke Gaza, Indonesia memegang kendali atas operasional di lapangan. Logikanya, tanpa keamanan di lapangan, rencana rekonstruksi Trump hanya akan menjadi tumpukan kertas. Indonesia menggunakan kehadiran fisik pasukannya sebagai alat tawar untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada hak-hak warga Palestina yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

3.    Strategi Infiltrasi daripada Isolasi

Metodenya adalah diplomasi inklusif dengan berada di dalam lingkaran setan tersebut, Indonesia bisa mendengar langsung rencana mereka dan melakukan intervensi secara dini. Menolak bergabung berarti kehilangan suara sama sekali. Dengan bergabung, Indonesia bisa menjadi "rem" atau setidaknya saksi mata yang bisa membocorkan jika ada agenda tersembunyi yang merugikan kedaulatan Palestina.

Mengunci Trump dengan Bahasa Deal Ekonomi

Donald Trump tidak bergerak berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia, melainkan berdasarkan keuntungan ekonomi dan citra politik sebagai The Deal Maker. Indonesia mengaitkan partisipasi di BoP dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Indonesia memposisikan diri sebagai mitra dagang strategis yang bisa membantu Trump menekan defisit perdagangan AS. Trump tidak akan berani mendikte Indonesia secara semena-mena jika itu mengancam kesepakatan dagang yang menguntungkan konstituennya di Amerika. Indonesia menggunakan uang sebagai perisai politik.

Monopoli keamanan di lapangan ISF sebagai rem, Israel mungkin punya teknologi militer, tetapi mereka memiliki krisis legitimasi dan keletihan pasukan di lapangan. Di sinilah International Security Forces (ISF) yang dipimpin Indonesia menjadi sangat krusial. Dengan menempatkan ribuan personel TNI di zona penyangga, Indonesia memegang kendali fisik atas akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan sipil. Israel tidak bisa melakukan tindakan militer sepihak di area yang dijaga pasukan Indonesia tanpa memicu krisis internasional besar. Jadi, meskipun mereka "mengarahkan" kebijakan di atas meja, Indonesia yang "memegang kunci pintu" di lapangan. Ini adalah veto fisik yang jauh lebih efektif daripada veto di atas kertas.

Aliansi gajah muslim sebagai blok penyeimbang, Indonesia tidak masuk sendirian. Strateginya adalah merangkul Arab Saudi, Qatar dan Turki untuk membentuk satu suara di dalam BoP. Trump dan Israel sangat membutuhkan dana dari negara-negara Teluk untuk membiayai rekonstruksi pasca-perang yang nilainya miliaran dolar. Indonesia berperan sebagai pemimpin moral dan intelektual dari blok ini. Jika Trump bertindak terlalu jauh, blok ini bisa mengancam untuk menarik pendanaan dan dukungan politik. Tanpa uang dari Arab dan legitimasi dari Indonesia, rencana "perdamaian" Trump akan runtuh dan ia akan terlihat gagal di mata dunia.

Benteng Alternatif Dalam Diplomasi Infiltratif

Dalam sosiologi politik ada istilah “Jika Saya Tidak Berada di Meja, Saya Berada di Menu”, dengan berada di dalam struktur BoP maka Indonesia memiliki akses langsung ke rancangan kebijakan sebelum diputuskan. Indonesia bisa melakukan sabotase diplomasi terhadap poin-poin yang merugikan Palestina sejak tahap draf awal. Jauh lebih mudah menggagalkan rencana licik dari dalam ruangan daripada berteriak protes dari luar pagar saat keputusan sudah diketok palu.

Program kepastian hukum abolisi dan amnesti untuk memastikan proses ini tidak dipolitisasi di dalam negeri maupun internasional, Indonesia mendorong aspek kepastian hukum melalui mekanisme pemberian abolisi dan amnesti bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi. Hal ini adalah cara Indonesia memastikan bahwa perdamaian yang dihasilkan bukan sekadar kesepakatan politik sesaat, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara global. Kita tidak sedang bermimpi bisa mengubah watak Trump atau Israel, kita sedang mengikat kaki mereka dengan rantai kepentingan ekonomi dan kebutuhan keamanan lapangan. Dengan demikian ini merupakan permainan yang sangat pragmatis, Indonesia memberikan apa yang mereka butuhkan stabilitas dan "win" politik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kemerdekaan Palestina dan kedaulatan ekonomi.

Tentu saja ini merupakan perjudian diplomatik tingkat tinggi dan bagaikan menari jaipongan. Risikonya nyata, terutama menghadapi tokoh yang licik seperti yang aaya sebutkan. Akan tetapi, pilihannya saat ini adalah mencoba mengarahkan badai dari dalam kapal atau hanya menonton dari pinggir pantai sementara badai itu menghantam semuanya. Menghadapi dua aktor kawakan yang sangat transaksional dan ideologis seperti Donald Trump dan Israel memang tidak bisa menggunakan retorika diplomasi normatif. Jika Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP) hanya bermodalkan doa dan harapan, tentu kita akan habis dimakan. Strategi yang sedang dimainkan ini sebenarnya adalah asymmetric leverage atau daya tawar asimetris.(*)