PERNYATAAN Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mempertanyakan kapan masyarakat sipil akan bersatu demi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdengar sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, pertanyaan itu justru mengandung paradoks yang tajam: benarkah rakyat yang harus ditanya, atau justru para penguasa yang patut bercermin?

Mengajak rakyat bersatu tentu terdengar mulia. Siapa yang menolak persatuan nasional? Tetapi persoalannya bukan pada slogan, melainkan pada realitas. Persatuan tidak lahir dari pidato pejabat atau imbauan dari gedung parlemen. Persatuan tumbuh dari kepercayaan. Dan kepercayaan tidak pernah diproduksi oleh retorika; ia lahir dari kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Di titik inilah pertanyaan Dasco menjadi terasa naif. Ia menilai masyarakat sipil sedang “tidak sehat” karena saling mencaci di media sosial dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Namun pertanyaan yang lebih mendasar justru jarang diajukan: mengapa publik menjadi begitu kritis? Mengapa ruang digital berubah menjadi arena perdebatan yang panas?

Jawabannya sederhana: karena kebijakan negara sendiri yang berkali-kali memantik kontroversi.

Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu perdebatan soal efektivitas dan anggaran. Gagasan Koperasi Desa yang menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan struktural. Keterlibatan dalam forum internasional seperti Board of Peace yang menuai polemik. Hingga berbagai kesepakatan perdagangan luar negeri yang dianggap sebagian kalangan tidak sepenuhnya melindungi kepentingan nasional. Setiap kebijakan itu melahirkan pro dan kontra.

Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya menciptakan kontroversi tersebut? Rakyat yang bereaksi, atau penguasa yang memproduksi kebijakan?

Dalam demokrasi, perbedaan pendapat bukan penyakit. Ia justru tanda kehidupan. Demokrasi tanpa kritik hanya akan melahirkan kesunyian yang mencurigakan—kesunyian yang biasanya hanya ditemukan dalam rezim yang alergi terhadap suara rakyat.

Ironisnya, ketika rakyat bersuara, mereka justru dituduh memperkeruh suasana. Kritik dianggap sebagai gangguan. Perbedaan pendapat dicurigai sebagai pembangkangan. Padahal rakyat hanya melakukan satu hal yang paling mendasar dalam demokrasi: bertanya kepada kekuasaan.

Di sinilah jurang antara rakyat dan elite politik semakin tampak menganga. Jalan pikiran publik bergerak dengan kegelisahan atas masa depan bangsa, sementara sebagian elite tampak lebih sibuk mengamankan posisi politiknya sendiri. Partai-partai politik saling merapat pada kekuasaan. Organisasi-organisasi besar berlomba menunjukkan kedekatan dengan pemerintah. Dan parlemen—yang seharusnya menjadi benteng pengawasan—sering kali terlihat lebih seperti ruang gema kekuasaan.

Akibatnya sederhana: rakyat merasa ditinggalkan oleh mereka yang mengaku mewakilinya. Lebih jauh lagi, ada kesan bahwa elite politik hari ini tidak lagi memimpin dengan nurani, melainkan dengan kalkulasi kekuasaan. Kepekaan moral terasa menipis. Bahkan dalam isu-isu kemanusiaan global, sebagian elite tampak lebih memilih diam daripada mengambil sikap yang berisiko secara politik. Keheningan semacam ini sering kali berbicara lebih keras daripada pidato apa pun.

Jika demikian kondisinya, pertanyaan Dasco sesungguhnya perlu dibalik: kapan para pemimpin bersatu dengan rakyatnya?

Dasco lupa, masyarakat sipil saat ini justru menunjukkan dinamika yang sehat. Publik semakin berani menyampaikan pendapat dan semakin kritis terhadap kekuasaan. Tentu, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berubah menjadi ujaran kebencian. Namun keberanian berbicara adalah tanda bahwa demokrasi masih bernapas.

Karena itu, alih-alih menuding masyarakat sipil tidak sehat, para penguasa seharusnya bertanya pada diri sendiri: apakah kebijakan yang diambil sudah cukup bijak, transparan, dan berpihak pada rakyat?

Persatuan nasional bukan proyek propaganda. Ia adalah konsekuensi dari keadilan. Ketika rakyat merasa didengar, mereka akan bersatu dengan sendirinya. Ketika kebijakan lahir dari kepentingan publik, dukungan akan datang tanpa perlu diminta.

Tetapi jika rakyat terus merasa diabaikan, maka yang lahir bukan persatuan—melainkan kecurigaan.

Dan sejarah selalu menunjukkan satu hal: kekuasaan yang meminta persatuan tanpa terlebih dahulu membangun kepercayaan biasanya sedang kehilangan keduanya. (*)