JAKARTA, FNN - Penggunaan anggaran untuk pengadaan CCTV di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai belanja tersebut perlu diaudit dan diselidiki aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, bahkan dijuluki sebagai “Bapak CCTV” karena dinilai rutin mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian perangkat tersebut setiap tahun.

“Seolah-olah setiap tahun selalu memborong CCTV. Bahkan mungkin satu hari sebelum kiamat pun tetap membeli CCTV,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Ia memaparkan, pada tahun 2026 anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan CCTV mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Sementara pada 2025, anggaran yang terserap sebesar Rp2,2 miliar, dan pada 2024 mencapai Rp846 juta lebih.

Jika ditotal selama tiga tahun terakhir, kata Uchok, anggaran yang digunakan untuk pengadaan CCTV oleh dinas tersebut mencapai sekitar Rp5,5 miliar.

“Anggaran sebesar itu perlu diaudit secara menyeluruh dan diselidiki,” tegasnya.

CBA pun meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk segera mengambil langkah. Uchok mendesak agar M. Fajar Sauri dipanggil guna memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, Uchok juga membuka kemungkinan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, jika dianggap diperlukan dalam proses penyelidikan.

“Kalau perlu, Gubernur juga bisa dimintai keterangan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait tudingan tersebut.