"Kalau ada yang mendapat tawaran pinjaman online melalui SMS atau whatsap, sebaiknya tidak usah direspon karena pihak pemberi pinjaman tidak boleh memberikan tanpa minta persetujuan masyarakat," kata Kepala Kantor OJK Sumbar, Yusri, di Padang, Ahad, 15 Agustus 2021.

Menurutnya, kalau ada masyarakat yang mendapatkan penawaran tersebut silahkan melapor ke OJK. Sebagai tindak lanjut, jika pinjaman online itu tidak berizin maka situs dan webnya bisa ditutup oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Setiap perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman kepada masyarakat wajib memiliki pernyataan aplikasi pinjaman yang diberikan dokumentasinya oleh OJK.

"Jadi hanya perusahaan pinjaman online yang mendapat izin dari OJK yang boleh memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sepanjang tidak terdaftar di OJK artinya mereka ilegal," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Di sisi lain, OJK terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik dan berlipat-lipat.

Sebelumnya Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga sepakat memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal di Tanah Air.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan di Jakarta mengatakan, para anggota SWI akan semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjol ilegal dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga.

Upaya itu juga akan diikuti dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat.

"SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini, karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat," ujar Tongam.

Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai, dan di internet. Penutupan dilakukan karena berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan. (MD)