by Abdurrahman Syebubakar

Jakarta, FNN - Stigmatisasi Islam politik di Indonesia makin mengemuka paska pilgub DKI 2017, dengan tumbangnya Ahok - ikon politik kelompok anti-demokrasi (hiper-nasionalisme, pluralisme represif, Islam-fobia, dan oligarki). Berada di barisan politik kekuasaan, berbagai varian kelompok anti demokrasi ini menggunakan segala cara, termasuk tindakan represif, untuk menyingkirkan Islam politik.

Bermodal minoritas ganda dan dukungan kelompok anti-demokrasi, Ahok berhasil membangun citra korban politik identitas. Meluasnya oligarki, korupsi, kemiskinan, dan politik represif di DKI Jakarta ketika Ahok berkuasa tertutup citra palsunya sebagai korban politik identitas. Kekalahan Ahok di pilgub DKI 2017 juga ditimpakan pada peran sentral politik identitas.

Hingga kini, isu politik identitas, yang disematkan pada kalangan Islam politik sebagai faktor utama kekalahan Ahok di pilgub DKI, dipelihara dan dimanipulasi kelompok anti demokrasi.

Patut disayangkan, kaum intelektual dan para pengamat politik, termasuk sebagian kalangan Indonesianis, ikut memelihara citra palsu Ahok sebagai korban politik identitas. Mereka mengandaikan kemenangan Ahok pada pilgub 2017 jika tidak terjadi mobilisasi massa Islam anti-Ahok.

Bagaimana Logika & Fakta Elektoral?

Membaca data elektoral sebelum dan setelah pencoblosan, sentimen politik identitas bukan faktor penentu kekalahan Ahok. Lebih karena terkuaknya kebobrokan cagub petahana ini selama memimpin ibukota dan kecurangan dalam pilgub. Puncaknya, ketika tim Ahok tertangkap basah menebar paket sembako secara masif – bertruk truk di masa tenang, menjelang pencoblosan.

Jadi, masuk akal, jika mayoritas swing-voters dan undecided-voters serta sebagian pemilih non-sosiologis Ahok-Djarot, dengan pertimbangan rasional, akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan Anies-Sandi.

Hal ini dapat dijelaskan dengan elektabilitas Ahok-Djarot, sebelum pencoblosan, tidak terpaut jauh dari pasangan penantang. Secara umum, selisih elektabilitas kedua pasangan ini masih dalam rentang margin of errors. Dengan kata lain, mereka dalam posisi seimbang.

Survei Indikator pada awal April 2017, misalnya, mengungkap elektabilitas pasangan Ahok-Djarot sekitar 47 persen dan Anies-Sandi 48 persen. Survei Charta Politika menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Ahok-Djarot 47 persen, Anies-Sandi 45 persen.

Survei-survei lain juga merekam elektabilitas kedua pasangan pada tingkat yang hampir sama. Kecuali dalam survei LSI, dukungan untuk pasangan Anies-Sandi mencapai 51 persen, unggul atas pasangan Ahok-Djarot yang hanya meraup 43 persen.

Berdasarkan hasil final pilgub DKI yang diselenggarakan pada 19 April 2017, pasangan Anies Sandi menang telak dengan perolehan suara 58 persen, dan Ahok-Djarot 42 persen. Pasangan Anies-Sandi unggul di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Teori “bradley-effect”, yang dipakai untuk menjelaskan peran sentimen agama dibalik kekalahan Ahok, cenderung dipaksakan. Dengan teori ini, diduga pemilih muslim, saat survei elektabilitas, menyembunyikan antipatinya terhadap Ahok karena tidak mau atau takut dituding rasis. Dan ketika berada di bilik suara, sebagaimana diungkap Burhanuddin Muhtadi (2018), mereka urung memilih Ahok karena pertimbangan agama. Dalam hal ini, kemandirian dan keajegan pemilih berbasis politik identitas diabaikan.

Sementara, pemilih tipe sosiologis ini tidak mudah mengalihkan dukungan karena alasan-alasan rasional dan pragmatis. Karakter mereka relatif stabil, tidak peduli dengan kinerja, atribut dan kualitas personal, tekanan sosial, dan iming-iming material. Kalaupun terpapar politik uang, tidak serta merta menjatuhkan pilihan pada calon yang tebar uang.

Sejalan dengan tesis Francis Fukuyama, dalam bukunya “Identity: the demand for dignity and the politics of resentment” (2018), bahwa politik identitas merupakan ungkapan kebutuhan non-materi yang menuntut pengakuan dan penghargaan yang tidak dapat dipenuhi dengan instrumen ekonomi semata, tetapi membutuhkan respon menyeluruh dan non-diskriminatif.

Fakta lain yang selama ini disembunyikan yaitu distribusi pemilih Muslim yang tidak terlalu timpang antara pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Sementara, mayoritas mutlak pemilih non-muslim menjatuhkan pilihan pada pasangan Ahok-Djarot. Artinya, proporsi non-muslim yang cenderung memilih atau tidak memilih berdasarkan sentimen agama jauh lebih besar dibandingkan kalangan muslim.

Memang, kelompok Islamis sangat ekspresif dengan aspirasi dan orientasi politiknya, sehingga terkesan memonopoli permainan politik identitas. Sedangkan, kalangan non-Islamis dan non-muslim lebih bisa menyembunyikannya. Data elektoral di atas dengan sendirinya membantah impresi bias politik identitas ini.

Politik uang sumber masalah dan memicu politik identitas

Politik uang, yang dikenal dengan jual beli suara (vote-buying)) dalam literatur politik, merupakan praktik politik yang sangat “beracun”.

Bank Dunia (2017) mencatat bahwa politik klientalistik [dimana politik uang menjadi komponen utama] merupakan sumber berbagai tantangan pembangunan global, mulai dari korupsi dan penyediaan layanan publik yang tidak memadai hingga kekerasan etnis dan penegakan hukum yang lemah.

Politik uang menggerogoti demokrasi melalui berbagai jalur. Langsung atau tidak langsung, malpraktik politik ini mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dalam jangka pendek, politik uang menggerus legitimasi penguasa. Selanjutnya, terjadi distorsi kebijakan publik yang berakibat pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini bisa menjadi faktor pemicu menyeruaknya politik identitas dan kekerasan rasial.

Fenomena ini bukan monopoli negara berkembang, tapi juga melanda negara-negara maju. Contoh paling mutakhir, menguatnya politik identitas dan hiper-nasionalisme disertai kekerasan rasial di Amerika Serikat merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari komersialisasi politik.

Joseph Stiglitz, peraih hadiah nobel ekonomi asal AS, menyebut demokrasi di negaranya sebagai demokrasi "one dollar one vote" bukan lagi "one man one vote". Menurut Stiglitz, demokrasi one dollar one vote ini menjadi penyebab memburuknya ketimpangan sosial-ekonomi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Melalui riset politik di Indonesia, dua profesor politik ANU, Edward Aspinall dan Ward Berencshot (2019) menunjukkan bahwa politik klientalistik adalah akar dari berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

Sejak reformasi bergulir, terutama pasca pilpres langsung pertama 2004, praktik politik uang meningkat tajam.

Sejumlah studi menemukan, pada pemilu 2009, sekitar 11 persen pemilih terpapar politik uang. Naik tiga kali lipat, mencapai sepertiga pemilih, masing-masing pada pemilu 2014 dan 2019.

Pada saat yang sama, terjadi kemerosotan di berbagai bidang, mulai dari meluasnya korupsi, ketimpangan yang makin dalam, demokrasi dan kebebasan yang dibajak oligarki dan otoritarianisme, penegakan hukum yang diskriminatif, hingga menguatnya feodalisme dan dinasti politik, serta ketegangan sosial.

Sebagai penutup, perlu digarisbawahi bahwa kita tidak menutup mata akan kebangkitan politik identitas dengan ragam ekpresinya, yang telah menjadi fakta sosio-politik Indonesia. Juga tidak mengenyampingkan dampak negatif politik identitas dalam dimensi ekstrimnya.

Namun, akar masalahnya adalah sistem oligarkis yang bersenyawa dengan “onggokan sampah pemimpin plastik”, meminjam ungkapan Yudi Latif. Tipe pemimpin ini tidak saja minus wawasan kenegaraan dan kompetensi, tapi juga berjarak dari cahaya kebenaran dan keadilan.

Politik uang menjadi jalur utama persenyawaan sistem oligarkis dengan pemimpin plastik, yang bermuara pada ketidakadilan. Pada gilirannya, ketidakadilan memperparah penderitaan dan ketersisihan (sebagian) rakyat, yang kemudian memicu ketegangan politik identitas.

Penulis Ketua Dewan Pengurus IDem & Pegiat Demokrasi Sosial dan Anti-Korupsi.